44/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 44/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Heri Hasan Basri Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp Sindangsari RT 01, RW 16, Desa Cumincang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Solihin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Leuwidahu, RT 02, RW 04, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2025, memberi kuasa kepada Martinus Basuki Herlambang S.E., S.H., M.H., Mega Nugraha Sukarna S.H., dan Frayudha Amanda Dwiramdhan S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “Law Office MBH & Partners”, beralamat di Jalan Cijawura Girang II/3, Nomor 21, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------para Pemohon; 2    [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 44/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 9 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Bahwa amandemen ke tiga Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada November 2001 melahirkan lembaga baru yang bertugas mengawal tegaknya Konstitusi UUD 1945, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. b. Bahwa kelembagaan tugas, fungsi dan kewenangan MK diatur di Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” c. Bahwa Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24 C UUD 1945 tersebut menegaskan peran Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan atributif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Hal itu seperti diatur di Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 3    2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” d. Bahwa peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945. e. Bahwa selain itu, Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. f. Bahwa lebih spesifik lagi, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang mengatur menyatakan: (1) Objek permohonan pengujian undang-undang adalah undang-undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 4    bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. g. Bahwa obyek dari permohonan ini, para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 3X ayat 1 dan Pasal 3 Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. h. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang oleh pemohon terkait Pasal 3 X ayat 1 dan Pasal 3 Y huruf a dan b terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON a. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. b. Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang di MK, Pasal 5 ayat 1 Peraturan MK Nomor 2/2021 mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; c. Bahwa selanjutnya mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam 5    Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”; 1. Kualifikikasi dan kerugian konstitusional Pemohon I dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I pernah menjadi penyelenggara negara, menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut periode 2017-2018 melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 46/Bawaslu-Prov.Jb/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. (Bukti P-2) b. Bahwa tugas, kewenangan dan kewajiban Pemohon I diatur di Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. c. Bahwa Pemohon I diberhentikan tetap sebagai ketua merangkap anggota Panwaslu Kabupaten Garut, berdasarkan putusan DKPP Nomor 64/DKPP- PKE-VII/2018, tertanggal 24 Mei 2018. (Bukti P-5). d. Bahwa Pemohon I divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap dihukum pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan sudah bebas (Bukti-P4) berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus 6    Bandung Nomor 57 /Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor: (Bukti P-3) Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tipikor: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) e. Bahwa Pemohon I yang terbukti sebagai penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 dan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 3X ayat 1: Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3Y Menteri, organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola. f. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tentang BUMN berupa perlakuan tidak adil dan diskriminatif di muka hukum. Padahal, pemohon sebagai warga negara, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Yang mana, pemohon I saat menjabat sebagai anggota sekaligus merangkap Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, berstatus sebagai penyelenggara negara karena menduduki jabatan di lembaga negara yang dibentuk dan diatur undang-undang, anggarannya berasal dari keuangan negara, dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Namun, yang terjadi pada organ dan pegawai badan pengelola investasi, justru 7    sebaliknya atau tidak bisa dijerat pidana korupsi karena statusnya bukan penyelenggara negara sebagaimana diatur di Pasal 3 X ayat 1 Undang- undang BUMN. Padahal, badan pengelola investasi sebagaimana diatur di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, merupakan badan yang dimiliki pemerintah Indonesia (Pasal 3 E ayat 2), bertanggung jawab pada presiden (pasal 3E ayat 4) dan sumber modalnya dari penyertaan modal negara (Pasal 3 G ayat 1 huruf a) yang bersumber dari dana tunai dan saham milik negara pada BUMN (Pasal 3 G ayat 2 huruf a dan c). Dengan kondisi tersebut, seharusnya organ dan pegawai badan berstatus sebagai penyelenggara negara. Sehingga, jika terjadi penyalahgunaan wewenang berujung korupsi, bisa diproses hukum sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I. g. Bahwa kerugian Pemohon I dengan berlakunya Pasal 3 Y huruf a dan b adalah perlakuan tidak adil, diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Padahal, Pasal 27 (1) UUD 1945 mengatur segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang mana, pemohon I saat berstatus sebagai penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tunduk pada pembuktian pidana sebagaimana diatur di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 1 KUH Pidana yang menyatakan tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau Tindakan kecuali atas kekuatann peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan dan tidak mendapat jaminan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atau impunitas. Sedangkan di Pasal 3 Y huruf a dan b, subyek hukum menteri, organ badan dan pegawai, mendapat impunitas berupa jaminan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. h. Bahwa kerugian konstitusional yang terjadi pada Pemohon I bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 8    i. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Kualifikikasi dan kerugian konstitusional pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 3 X ayat 1 dan Pasal 3 Y huruf a dan b, sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara, mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum Universitas Galuh di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. (Bukti P-6 dan Bukti P-8). b. Bahwa Pemohon II memiliki kewajiban sebagai warga negara dalam pembelaan terhadap negara, sebagaimana diatur di Pasal 27 ayat UUD 1945. Bela Negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kewajiban itu pula, pemohon mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, salah satunya dengan menjadi pelapor terkait dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap kekuasaan yang berujung tindak pidana korupsi ke aparat penegak hukum manakala terjadi peristiwa pidana melibatkan organ dan pegawai badan pengelola investasi. Namun, dengan berlaku Pasal 3X a 1 dan Pasal 3Y huruf a dan b, membuat posisi pemohon sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi menjadi lemah karena ada jaminan impunitas dalam kedua pasal tersebut. c. Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur di Pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak itu berkurang dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 dan Pasal 3 Y huruf a dan b Undang- undang BUMN karena bila pemohon jadi pelapor tindak pidana korupsi 9    melibatkan organ dan pegawai badan serta Menteri, yang seharusnya posisi pelapor dan terlapor setara, jadi tidak setara karena terlapor mendapat jaminan impunitas tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum dan karena statusnya bukan penyelenggara negara. Sedangkan, perbuatan pidana korupsi melibatkan unsur penyelenggara negara. Kondisi itu membuat pemohon jika jadi pelapor akan menjadi lemah. d. Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional di Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Namun, hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 dan 3Y huruf a dan b Undang-undang BUMN karena dengan berlakunya pasal a quo, menyebabkan pemohon tidak bisa sepenuhnya memperjuangkan haknya untuk jadi pelapor dugaan tindak pidana korupsi jika terjadi di tubuh organ dan pegawai badan pengelola investasi. e. Bahwa Pemohon II ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis sehingga memiliki kepentingan khusus dalam hal hukum. Sebagai mahasiswa ilmu hukum, pemohon kerap kali terlibat dalam studi dan diskusi yang berkaitan dengan hukum, termasuk hukum tata negara dan hukum pidana. f. Bahwa Pemohon II sebagai warga negara yang sadar dengan hak dan kewajibannya, ingin menempatkan diri sebagai subyek dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga berkepentingan terhadap kebijakan negara serta tidak hanya sebatas jadi obyek. III. ALASAN PARA PEMOHON MENGUJI PASAL 3X AYAT 1 DAN PASAL 3Y AYAT 1 HURUF a dan b UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN A. Ketentuan Pasal 3X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN melanggar prinsip negara hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. 10    1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan itu mengandung arti bahwa pada hakikatnya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya, pun demikian pula, negara berdasarkan hukum lahir untuk membatasi kekuasaan absolut dari para pemegang kekuasaan. Sehingga, sudah jelas bahwa pembuat undang-undang menginginkan agar kekuasaan dibatasi oleh hukum. 2. Bahwa berlakunya Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang BUMN yang menyatakan bahwa organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara, menegasikan prinsip pembatasan kekuasaan oleh hukum. 3. Bahwa Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang- undang. Pasal 4 ayat 1 itu, berkorelasi dengan Pasal 3 E ayat 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan, dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada badan yang dibentuk dengan undang-undang ini. Pun semakin kuat ditegaskan dalam Pasal 3 E ayat 4 yang menegaskan bahwa badan pengelola investasi bertanggung jawab pada presiden. Dikuatkan lagi di ayat 2, menyatakan, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Secara spesifik, bahwa badan pengelola investasi ini merupakan badan pemerintah, diatur di Pasal 1 angka 23 yang menyatakan, badan pengelola investasi daya anagata nusantara yang selanjutnya disebut badan, adalah, badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur di undang- undang ini. 4. Bahwa dengan terurainya posisi badan dalam aturan perundang- undangan, yakni badan pengelola investasi sebagai badan pemerintah, sudah sepatutnya badan tersebut dikelola oleh penyelenggara negara. Apalagi, modal yang digelontorkan untuk badan tersebut, menurut Pasal 3G ayat 1 hingga 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN berasal dari, ayat 1 huruf a penyertaan modal negara, huruf b sumber lain. Di ayat 2 dijelaskan, penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berasal dari a. dana tunai, b. barang milik 11    negara dan c. saham milik negara pada BUMN. Sehingga, sudah jelas bahwa badan pengelola investasi harus dikelola oleh penyelenggara negara agar keuangan negara bisa dipertanggung jawabkan. 5. Bahwa Pasal 3 X ayat 1 menyatakan, organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Perlu dijelaskan bahwa organ badan sebagaimana dimaksud di pasal 3 X, diatur di Pasal 3 M Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Yakni: Pasal 3M Organ Badan terdiri atas: a. dewan pengawas; dan b. badan pelaksana. Pasal 3N (l) Dewan pengawas terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota: c. perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, dan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai anggota; dan d. pejabat negara atau pihak lain sebagai anggota. 6. Bahwa dewan pengawas anggotanya terdiri dari perwakilan kementerian di bidang perekonomian, keuangan, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi dan Hilirasi. Dijelaskan pula bahwa anggota dewan pengawas terdiri dari pejabat negara. Bahwa hadirnya anggota dewan pengawas yang berasal dari sejumlah kementerian dan juga pejabat negara, sudah menegaskan bahwa peran- peran tersebut sudah berstatus sebagai penyelenggara negara. 7. Bahwa badan pengelola investasi sebagai badan milik pemerintah Indonesia dan kepanjangan tangan dari kekuasaan presiden sebagaimana dimaksud di Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang modalnya berasal dari penyertaan modal negara harus dikelola oleh penyelenggara negara, memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang mana, Pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang tersebut, penyelenggara negara memiiki makna: 12    Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Bahwa dengan mencantumkan Pasal 3 X ayat 1 di Undang-undang BUMN, terjadi perbedaan perlakuan terhadap sesama badan pemerintah atau lembaga negara. Di pasal 3 E ayat 4 Undang-undang BUMN, badan pengelola investasi bertanggung jawab kepada presiden. Hal serupa terjadi pada sejumlah badan, seperti misalnya sebagaimana berikut: - Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan BPJS bertanggung jawab pada presiden. (Bukti P- 9) - Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Bukti P-10). - Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab kepada Presiden. (Bukti P-11). Meski badan pengelola investasi, BPJS, BKKBN dan LPS sama-sama bertanggung pada presiden, nyatanya, hanya badan pengelola investasi yang menegaskan dirinya sendiri bukan penyelenggara negara lewat Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang BUMN. Yang lainnya, seperti BPJS di UU Nomor 24 Tahun 2011, BKKBN di Undang-undang 52 Tahun 2009 dan LPS di Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tidak mengatur soal status penyelenggara negara. Padahal, seharusnya, posisi Badan Pengelola Investasi, BPJS, BKKBN dan LPS sebagai lembaga pemerintah yang setara karena sama-sama bertanggung jawab pada 13    presiden. Sehingga, dengan uraian tersebut, keberadaan Pasal 3 X ayat 1 UU BUMN ini tidaklah berdasar hukum. 9. Bahwa dengan pemuatan Pasal 3 X ayat 1 di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, seolah-olah badan pengelola investasi ingin memisahkan diri di luar lembaga negara atau fungsi pemerintahan. Padahal, keberadaan badan pengelola investasi sudah jelas melaksanakan sebagian kewenangan presiden sebagaimana di atur di Pasal 3 E ayat 1, dimiliki pemerintah Indonesia sebagaimana diatur di Pasal 3 E ayat 2 dan bermodalkan dari penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN halaman 2 paragraf ke tiga yang menyatakan; Pengaturan mengenai modal badan atau BUMN berasal dari APBN dan non APBN. 10. Bahwa hal itu juga berkorelasi dengan pendapat mahkamah di putusan MK Nomor 48/PUU- XI/2014 tentang pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di halaman 228 yang menyatakan; Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma berbeda-beda. (Bukti P-12). Sehingga, keberadaan badan pengelola investasi di Indonesia haruslah sebagai lembaga negara dalam arti luas yang menjalankan tugas-tugas di bidang eksekutif. 11. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, muatan pasal 3 X ayat 1 Undang- undang BUMN tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. B. Ketentuan Pasal 3X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN melanggar prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang 14    sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. 1. Bahwa Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 mengatur Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan atas hak warga negara itu mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, menurut Prof Ramly Hutabarat, dalam bukunya berjudul Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia. 2. Bahwa Pasal 3 X ayat 1 menyatakan: Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. 3. Bahwa reformasi 1998 mengamanatkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Amanat tersebut seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 4. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 28 Tahun 2009, penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti P-13). 5. Bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Hal itu sebagaimana diatur di Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN. (Bukti P-13) 6. Bahwa Penyelenggara Negara menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, meliputi: (Bukti P-13). 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 15    6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah, sebagai berikut: a. Badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) angka 23 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. b. Badan yang dalam melaksanakan pengelolaan BBUMN, presiden melimpahkan sebagian kewenangannya pada badan yang dibentuk di undang-undang ini, sebagaimana diatur di Pasal 3 E ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN c. Badan yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Indonesia sebagaimana diatur di Pasal 3 E ayat 1 Undang-undang BUMN. d. Badan yang bertanggung jawab pada presiden, sebagaimana diatur di Pasal 3 E ayat 4 Undang-undang BUMN. e. Badan yang modalnya bersumber dari penyertaan modal negara sebagaimana diatur di Pasal 3G ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Penyertaan modal itu sendiri, jelas dan tegas bersumber dari APBN. 8. Bahwa dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 yang mengatur bahwa organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara, akan melahirkan diskriminasi hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi penyelenggara negara lain di Indonesia. Pasalnya, dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 tersebut, akan menutup peluang penegakkan hukum pidana korupsi melibatkan organ dan pegawai badan pengelola investasi. Bahwa hal itu terjadi karena penyelenggara jadi unsur subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang diatur di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah 16    dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. 9. Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur perbuatan korupsi dalam 11 pasal dengan subyek hukum pegawai negeri dan penyelenggara negara ditambah dua pasal dengan subyek hukum setiap orang, yang mana unsur penyelenggara bisa masuk di dalamnya. (Bukti P-14) NO PASAL SUBYEK HUKUM 1 PASAL 5 UU PTPK 2001 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 JUTA dan paling banyak Rp 250 JUTA setiap orang yang: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA dengan maksud supaya pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA tersebut berbuatodal atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Pegawai negeri Penyelenggara negara 2 PASAL 11 PTPK 2001 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA yang MENERIMA HADIAH ATAU JANJI padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Pegawai negeri dan Penyelenggara negara 17    yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 3 PASAL 12 a UU PTPK 2011 PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA yang MENERIMA HADIAH ATAU JANJI, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pegawai negeri & Penyelenggara Negara 4 PASAL 12 b UU PTPK PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA yang MENERIMA HADIAH, PADAHAL DIKETAHUI atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Pegawai negeri & Penyelenggara negara 5 PASAL 12 e UU PTPK PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA yang dengan maksud MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pegawai negeri & Penyelenggara negara 6 Pasal 12 f UU PTPK PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah- Pegawai Negeri & Penyelenggara negara 18    olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 7 PASAL 12 G UU PTPK PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang Pegawai negeri & Penyelenggara negara 8 PASAL 12 h UU PTPK PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; atau Pegawai negeri & Penyelenggara negara 9 PASAL 12 i UU PTPK PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.” Pegawai negeri & Penyelenggara negara 10 PASAL 12 B AYAT 1 UU PTPK Setiap gratifikasi kepada PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA dianggap pemberian Suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: Pegawai negeri & Penyelenggara negara 11 PASAL 12 B ayat 2 Pegawai negeri & 19    Pidana bagi PEGAWAI NEGERI atau PENYELENGGARA NEGARA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 M. Penyelenggara negara 12 PASAL 2 AYAT 1 UU PTPK SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM melakukan PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 M. Setiap orang, dimana unsur penyelenggara negara & pegawai negeri masuk ke dalamnya. 13 PASAL 3 UU PTPK 1999 SETIAP ORANG yang dengan tujuan MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI atau orang lain atau suatu korporasi, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau PEREKONOMIAN NEGARA, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 M Setiap orang, dimana unsur penyelenggara negara & pegawai negeri masuk ke dalamnya. 10. Bahwa dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang BUMN, akan menempatkan Badan Pengelola Investasi sebagai satu-satunya lembaga di bawah presiden yang superior dan kebal hukum karena tidak bisa diproses hukum manakala terjadi dugaan tindak pidana korupsi karena pejabat dan pegawainya bukan penyelenggara negara. Hal itu karena untuk bisa dijerat dengan pasal korupsi, unsur penyelenggara jadi penentu. Sedangkan lembaga negara lain yang dibentuk undang- 20    undang, bertanggung jawab pada presiden, menerima anggaran dari APBN, berstatus penyelenggara negara menurut Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tunduk pada proses pertanggung jawaban secara pidana maupun perdata jika ada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang berujung perbuatan tindak pidana korupsi. 11. Bahwa dengan menyatakan Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, tidak akan menimbulkan kekosongan hukum atau ketidak pastian hukum terkait operasional kelembagaan Badan Pengelola Investasi. Hal itu karena dalam undang-undang yang mengatur badan yang setara dengan Badan Pengelola Investasi, seperti BPJS, BKKBN dan LPS, tidak memuat pasal soal status pejabatnya bukan penyelenggara negara. 12. Dengan uraian tersebut di atas, sudah jelas tegas dan meyakinkan bahwa muatan Pasal 3 X ayat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang- undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. C. Ketentuan Pasal 3 Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN melanggar prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. 1. Bahwa Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 mengatur Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan atas hak warga negara itu mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, menurut Prof Ramly Hutabarat, dalam bukunya berjudul Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia. 2. Bahwa Pasal 3 Y huruf a dan b menyatakan, Pasal 3Y yang menyatakan: Menteri, organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai 21    pertanggung jawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola. 3. Bahwa Pasal 3 Y huruf a dan b bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. 4. Bahwa Pasal 3 Y huruf a dan b merupakan norma yang mengatur mengenai subjek hukum, di mana Menteri, Organ dan Pegawai badan merupakan subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan syarat sebagai termaktub dalam huruf a yaitu adanya unsur kesalahan (perbuatan yang disengaja) dan kelalaian (culpa/perbuatan yang tidak disengaja). Sedangkan huruf b mengatur unsur-unsur dalam huruf a, yaitu sepanjang subjek hukum melakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, kedua unsur ini dipersempit kembali dengan menerangkan itikad baik dan kehati-hatian tersebut terhadap maksud dan tujuan investasi serta tata kelola. 5. Bahwa unsur unsur dalam pasal 3 Y huruf a dan b merupakan norma terhadap etika subjek hukum, dimana etika tersebut haruslah memiliki ukuran yang jelas sehingga tidak mengandung tafsir hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut menambah ketidakpastian hukum ketika dihubungkan dengan Pasal 3 X, dimana organ dan pegawai badan bukan penyelengara negara, sehingga ukuran dalam etika tidak memiliki ukuran yang jelas. 6. Bahwa penyelenggara negara dimulai sejak perekrutan hingga seleksi dilakukan sangat ketat dengan ukuran yang jelas sehingga memiliki ukuran dalam kualitas sebagai penyelenggara negara. Bahwa penyelenggara negara tunduk pada norma Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang mengatur etika dimana adanya tolak ukur dalam norma kode etik penyelengara negara. 22    7. Bahwa dimuatnya Pasal 3 Y huruf a dan b yang memuat soal kerugian dan tata kelola investasi, seolah ingin memisahkan pemeriksaan terhadap kerugian yang dialami badan secara tersendiri. Sehingga, bisa menentukan sepihak apakah kerugian yang ditimbulkan itu masuk ke dalam kerugian bisnis atau kerugian keuangan negara. Dengan begitu, Menteri, organ dan pegawai badan terbebas dari pertanggung jawaban hukum. Padahal, audit terhadap hal tersebut sudah diatur di Pasal 6 Undang-undang 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan: BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Bukti P-15). 8. Bahwa soal kerugian dalam BUMN ini, yang dimuat dalam Pasal 3 Y huruf a dan b, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 halaman 217 sudah menetapkan garis kerugian bisnis dan kerugian keuangan negara dalam BUMN. Putusam MK tersebut menyatakan; 9. Penerapan Pasal 3 Y huruf a dan b bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 karena tidak memiliki kepastian hukum dan tidak menunjung perlakuan yang sama di hadapan hukum pada ukuran etika, yaitu itikad baik dan kehati-hatian. Dalam penalaran yang wajar, itikad baik dan kehati-hatian harus memiliki ukuran yang jelas sehingga ketika terjadi potensi kerugian pada badan pengelola investasi, dewan dapat mengurai unsur-unsur itikad baik dan kehati-hatian. 10. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, Nomor 62/PUU- XI/2013, Nomor 59/PUU-XVI/2018, dan Nomor 26/PUU-XIX/2021, secara konsisten menegaskan bahwa kekayaan negara yang disuntikkan ke BUMN tetap bagian dari keuangan negara. Sehingga, segala sesuatu dalam kerugian BUMN, sepanjang terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian negara. Biarpun dengan adanya itikad baik dan kehati-hatian, sepanjang ada pihak yang diuntungkan sebagaimana dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 23    Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tipikior. Sehingga, lembaga kepolisian, kejaksaan maupun KPK dapat melakukan kewenangannya dalam proses hukum pidana. Putusan 48/PUU-XI/2013 halaman 288: Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas. Dengan demikian, posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda. (Bukti-P12). Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 halaman 233: Bahwa benar kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN/BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara. Karena dari perspektif transaksi yang terjadi, jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan. Oleh karenanya, tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. (Bukti P-16) Putusan Nomor 59/PUU-XVI/2018 halaman 129-130: Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan 130 mempedomani prinsip “duty of care” yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada business judgement rule. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut bahwa yang dapat menjadi objek pemeriksaan BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu sepanjang lembaga yang mengelola keuangan negara diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan dan salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigative yang mana hasil pemeriksaannya disebut Pemeriksaan Penghitungan Kekayaan Negara (PPKN). Pemeriksaan oleh BPK jenis ini dilakukan atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu kewenangan PPKN ini adalah kewenangan atribusi BPK dalam proses penegakan hukum. (Bukti P-17). 24    Putusan MK Nomor 26/PUU-XIX/2021 halaman 35 dan 36: (Bukti P- 18). Menurut mahkamah, subyek hukum yang dapat jadi obyek pemeriksaan oleh BPK, adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara baik keuangan negara yang dikelola secara langsung, maupun keuangan negara yang dipisahkan. Modal usaha BUMN dan BUMN tersebut adalah tetap sebagai keuangan negara dan dengan demikian BPK berwenang memeriksanya. 11. Bahwa pemohon mencontohkan dalam sebuah kasus investasi dimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan, dalam penalaran yang wajar sebuah investasi akan berjalan dengan saling menguntungkan para pihak atau merugikan salah satu pihak atau merugikan keduabelah pihak. Sehingga, dalam investasi, biarpun itikad baik dan kehati-hatian diterapkan tetapi potensi kerugian maupun potensi menguntungkan pihak lain dapat terjadi. Jika unsur itikad baik dan kehati-hatian tidak diuraikan dengan jelas maka subjek hukum dapat berlindung dibalik prinsip itikad baik dan kehati-hatian biarpun keuangan negara dirugikan. 12. Bahwa penerapan Pasal 3 Y huruf a dan b bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 karena tidak memiliki kepastian hukum dan tidak menjunjung perlakuan yang sama di hadapan hukum pada ukuran etika, yaitu itikad baik dan kehati-hatian. Dalam penalaran yang wajar, itikad baik dan kehati-hatian harus memiliki ukuran yang jelas sehingga ketika terjadi potensi kerugian pada badan pengelola investasi, dewan dapat mengurai unsur-unsur itikad baik dan kehati-hatian. IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan ini; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 3X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 25    3. Menyatakan materi muatan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3205010303800006; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 46/Bawaslu-Prov.Jb/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Bukti Petikan Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Bukti Surat Lepas No. W.11.PAS.PAS.13.PK.01.02- 245; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan DKPP Republik Indonesia No. 64/DKPP- PKE-VII/2018; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171061202849003; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat keterangan Kuliah; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pasal 7 ayat 2 Undang-undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Pasal 53 ayat 2 Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga; 26    11. Bukti P-11 : Fotokopi Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XI/2013 tentang pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 2 Undang-undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara bersih dari KKN; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikasaan Keuangan; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XI/2013; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU- XI/2018; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2021; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 dan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan 27    Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 28    b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Pasal 1 Ayat (3), Pasal 23E ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 senyatanya sudah terpenuhi melalui berlakunya UU a quo. Pembentukan UU a quo secara langsung merupakan pemenuhan dari amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan BUMN yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta pembentukan entitas Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) sebagai suatu entitas yang akan meningkatkan pengelolaan investasi BUMN. Apabila pengoptimalan pengelolaan BUMN ini dilaksanakan secara maksimal maka kinerja BUMN mengalami peningkatan dan mampu memberikan sumbangan positif bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, yang secara tidak langsung akan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta tidak membebani keuangan negara. Hal ini memiliki konsekuensi logis dengan pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan pemenuhan hak 29    konstitusional tersebut maka Para Pemohon tetap dapat melaksanakan segala aktivitas maupun kesehariannya sesuai dengan bidang dan profesinya tanpa adanya kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Para Pemohon. 4. Selain itu, Para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen, mahasiswa/pelajar, dan/atau aktivis dalam komunitas, tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan bagian atas entitas maupun organ BUMN maupun Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai BUMN atau BPI Danantara yang berpotensi dirugikan atas materi muatan UU a quo. 5. Sehubungan dengan dalil DPR RI di atas, DPR RI berpandangan perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXIII/2025 yang merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Putusan a quo menjelaskan bahwa pada dasarnya warga negara dapat mempersoalkan persoalan konstitusionalitas meskipun terhadap suatu materi muatan Undang-Undang yang tidak mengikat warga negara tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menegaskan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sepanjang warga negara tersebut memiliki persoalan konstitusionalitas yang tersangkut langsung kepentingan hukumnya dengan materi muatan Pasal yang diujikan. Adapun pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi a quo selengkapnya sebagai berikut: …Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti Undang-Undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara; Undang-Undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun 30    tidak langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang a quo khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian; (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXIII/2025, hlm. 47). 6. Bahwa kemudian Para Pemohon menganggap kerugian yang nanti berpotensi dialami oleh BPI Danantara maupun BUMN menjadi kerugian tidak langsung bagi Para Pemohon. Namun demikian, kerugian tidak langsung Para Pemohon tersebut tidak dapat dimaknai memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan keberlakuan UU a quo, dimana Para Pemohon bukanlah sebagai subjek hukum adressat dari UU a quo sehingga tidak memiliki kepentingan hukum terkait. Terlebih tidak terdapat kerugian baik materil maupun immateril yang dialami dan dijelaskan oleh Para Pemohon sehingga konsepsi kerugian yang dianggap Para Pemohon hanyalah kekhawatiran Para Pemohon semata atas risiko usaha yang dijalankan oleh BPI Danantara atau BUMN, sedangkan dalam dunia usaha adanya risiko kerugian adalah hal yang selalu dimungkinkan bisa terjadi. Selain itu, Para Pemohon merupakan masyarakat yang terdampak positif melalui pengaturan UU a quo yang dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan BUMN untuk menyejahterakan rakyat. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Pemohon bukanlah unsur masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan UU a quo berdasarkan kerugian yang bersifat spesifik maupun hubungan sebab-akibat dari keberlakuan UU a quo. 8. Sehubungan dengan tidak terdapatnya kejelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional apa yang tidak terpenuhi atau terhalangi dialami oleh Para Pemohon, begitu juga dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akan terjadi maka kedudukan Para Pemohon dalam permohonan a quo menjadi tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan 31    dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum”(no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima silanya merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, dan oleh karenanya pembangunan 32    nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam rangka menghindarkan penggunaan cabang produksi tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Penguasaan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diimplementasikan melalui berbagai peran, antara lain dengan melakukan perumusan kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. BUMN merupakan kepanjangan tangan negara untuk melaksanakan tugas mengelola potensi cabang produksi yang dimiliki oleh negara melalui berbagai kegiatan ekonomi, berdasarkan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang ditetapkan oleh negara. 3. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. 4. Dalam perjalanannya, jumlah BUMN telah berkembang, baik yang berasal dari nasionalisasi maupun yang didirikan oleh Pemerintah. Hal ini berkorelasi dengan kondisi empiris yang menjelaskan bahwa semakin banyak BUMN yang bergantung pada subsidi atau bantuan keuangan 33    dari negara/pemerintah sehingga kurang mandiri secara finansial dan berpotensi menghambat inisiatif dan inovasi dalam perusahaan BUMN itu sendiri. Penggunaan subsidi atau bantuan keuangan negara tersebut berkonsekuensi terhadap penetapan kebijakan strategis sering dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga mengorbankan profesionalisme dan kinerja perusahaan. Hal demikian rentan terjadi karena adanya hubungan antara pemerintah sebagai pemilik (principal) BUMN dan manajemen BUMN sebagai agen (agent) yang sering menimbulkan konflik tersendiri ketika tujuan manajemen tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Pengaruh dan intervensi pemerintah sebagai pemilik dalam pengelolaan BUMN ini pada akhirnya berimplikasi terhadap kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan BUMN, sehingga banyak BUMN yang mengalami masalah inefisiensi dan penurunan produktivitas serta berdampak pada kerugian keuangan negara. 5. Menindaklanjuti kondisi tersebut maka menjadi penting adanya perbaikan tata kelola untuk meminimalkan konflik dengan menekankan pada pemisahan secara tegas atas entitas hukum, organ, dan kekayaan/keuangan BUMN sebagai kekayaan/keuangan badan usaha dengan entitas Pemerintah selaku regulator, serta perbaikan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan BUMN. Hal ini perlu diatur dalam sebuah regulasi yang menguatkan prinsip tata kelola yang baik/Good Corporate Governance (GCG) melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan independensi dalam manajemen BUMN; serta mengatur mekanisme privatisasi yang adil dan transparan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN namun tetap memberikan ruang kontrol atau pengendali strategis bagi pemerintah. 6. Pembentukan UU 1/2025 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. BUMN sebagai pilar utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjadi pilar utama. Hal tersebut dilakukan melalui pengaturan penyelenggaraan BUMN dengan mekanisme usaha. 34    Dalam konteks mekanisme usaha yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan, BUMN harus mandiri dan memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan swasta agar dapat lebih profesional, fleksibel, dan dinamis dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu BUMN harus dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga memberikan hasil dan pelayanan optimal kepada masyarakat serta tidak membebani keuangan negara. 7. Ketentuan UU 1/2025 menegaskan pemisahan fungsi regulator, pengelolaan operasional, dan investasi sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko yang baik (check and balances). Pemisahan tersebut dikonstruksikan melalui penempatan regulator sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan, serta konsolidasi BUMN ke dalam perusahaan holding. Holding operasional berfokus kepada pengelolaan dan pengembangan bisnis BUMN, sedangkan holding investasi berfokus pada strategi investasi jangka panjang dan optimalisasi portofolio secara keseluruhan. Dengan mekanisme holding company maka dapat dilakukan penyelarasan berbagai aspek bisnis dan optimalisasi pengelolaan sumber daya dan portofolio bisnis yang berujung pada peningkatan nilai tambah perusahaan. Bentuk holding company memungkinkan perusahaan membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan aktivitas dalam sebuah lingkungan multibisnis. 8. Berdasarkan uraian tersebut maka peningkatan efisiensi BUMN untuk optimalisasi tujuan pendirian BUMN merupakan jaminan bagi kerja optimal negara dalam menjalankan fungsi penguasaan negara dan mengurus warga negaranya. Dengan demikian BUMN dalam UU 1/2025 ditetapkan sebagai suatu badan usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit) dan efisiensi, dengan tetap mengemban misi negara untuk memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat. 9. Bahwa saat ini telah dilakukan perubahan terhadap UU 1/2025 dan RUU Perubahan Atas UU 1/2025 telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden dalam Rapat Pembahasan Tingkat II (dua) pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2025. Perubahan UU 1/2025 dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dibutuhkan 35    transformasi kelembagaan yang efektif dan efisien serta paradigma usaha atau bisnis, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan dan kewenangan negara dalam pengawasan tetap berlaku guna memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Terhadap seluruh dalil Para Pemohon dalam keempat perkara a quo, DPR RI perlu menjelaskan mengenai politik hukum pembentukan UU 1/2025 terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut: a. UU 1/2025 telah tegas menempatkan BPI Danantara, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagai adressat dari UU 1/2025 dalam kerangka badan hukum. Dari sudut pandang hukum bisnis, subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri adalah manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (recthspersoon atau legal personality). Badan hukum adalah subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan hukum dan merupakan persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona (orang fiktif) (Jimly Asshiddiqie: 2010). Terdapat berbagai macam teori yang dapat menggambarkan karakteristik dari badan hukum, antara lain teori fiksi, teori organ, teori propriete collective, teori van het ambtelijk vermogen, dan teori doelvermogens. Dari berbagai teori yang dikembangkan oleh para sarjana tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dari badan hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi teratur (Nindyo Pramono:2024). b. Kekayaan yang terpisah dapat dimaknai bahwa walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan/atau pemilik modal namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan/atau pemilik modal. Kekayaan yang terpisah merupakan ciri atau karakter utama dari badan hukum. Badan hukum harus mempunyai modal maupun kekayaan sendiri sebagai modal awal untuk mencapai kepentingannya agar badan hukum sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) dapat mengikat perjanjian atau membuat perikatan dengan pihak ketiga (Nindyo 36    Pramono:2024). Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi objek jaminan bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan. Modal awal badan hukum untuk mencapai tujuannya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan (splitsing) dan disetorkan kepada badan hukum untuk menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Jika pendiri badan hukum adalah negara, maka kekayaan negara yang telah disetorkan kepada badan hukum menjadi modal badan hukum tersebut dan tidak lagi menjadi kekayaan negara secara langsung. Kekayaan negara yang dipisahkan ini kemudian menjadi aset badan hukum yang dikelola secara terpisah demi kemanfaatan umum atau mengejar keuntungan. c. Selain itu, perubahan status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan badan hukum dimaknai sebagai teori transformasi keuangan oleh Arifin P. Soearia Atmadja. Pada saat negara memutuskan untuk memisahkan keuangannya dan melakukan penyertaan modal pada suatu badan hukum, maka pada saat itu juga imunitas publik dari negara hilang dan terputus hubungan hukum publiknya (publikrechtelijke betrekking) dengan keuangan yang telah berubah menjadi modal dan kekayaan badan hukum (Nindyo Pramono:2024). Begitu pula pada saat badan hukum menyetorkan dividen ke kas negara sebagai salah satu pemilik modal maka dividen tersebut yang sebelumnya merupakan kekayaan badan hukum akan berubah kembali menjadi kekayaan negara. Dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa uang negara yang ditempatkan di badan hukum masih merupakan uang negara karena uang tersebut bersumber dari negara, maka pendapat tersebut secara yuridis tidak tepat karena lingkungan kuasa hukum (rechtsgebeid)-lah yang menentukan status uang tersebut masih uang negara atau bukan (Nindyo Pramono:2024). d. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemilik modal/pemegang saham atau pengurus badan hukum, sama dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemilik modal/pemegang saham lainnya. Imunitas publiknya sebagai 37    badan penguasa tidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlaku sepenuhnya hukum privat, meskipun saham perusahaan tersebut 100% (seratus persen) milik negara (Arifin Prijatna Soeria Atmadja:2004). Hal ini didukung pula oleh teori hukum administrasi negara yang disebut dengan teori melebur. Pada intinya, menurut teori ini, tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik dapat menyatu (melebur) ke dalam perbuatan perdata yang dilakukan, sehingga pada akhirnya tindakan/keputusan tersebut menjadi bersifat perdata murni (Ari Wuisang:2015). e. Dengan adanya perubahan kedudukan hukum negara untuk melebur ke dalam perbuatan perdata akibat statusnya sebagai pemilik modal/pemegang saham dan memiliki kedudukan yang setara dengan pemilik modal/pemegang saham lainnya, maka diperlukan adanya pengaturan yang menegaskan perbedaan peran negara sebagai entitas publik dan sebagai pemilik modal/pemegang saham pada badan hukum. Penegasan ini diperlukan agar negara tidak turut bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari seluruh perikatan yang dilakukan oleh badan hukum melebihi jumlah modalnya, sehingga tidak akan mengganggu kekayaan negara lainnya dan berimbas pada pelaksanaan fungsi penyelenggaraan negara. Hal ini juga untuk menjaga otonomi badan hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri karena negara sebagai penguasa dapat ikut campur terlalu dalam operasional badan hukum dan mengabaikan kepentingan pemilik modal/pemegang saham lainnya. f. Teori badan hukum dan teori transformasi keuangan tersebut merupakan politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dalam UU 1/2025. Berbagai materi muatan norma UU 1/2025 telah memberikan penegasan bahwa kekayaan negara yang menjadi modal BPI Danantara dan BUMN sebagai badan hukum telah terpisah dan berubah menjadi kekayaan BPI Danantara dan BUMN. Adanya penegasan tersebut diharapkan dapat mengakhiri perdebatan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum. 38    g. Politik hukum UU 1/2025 ini sejatinya telah sejalan dengan beberapa pendapat hukum sebelumnya, antara lain: 1) Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/YUD/20/VIII/2006 tahun 2006 tentang Piutang BUMN yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU 19/2003 merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari UU 49/1960 dan UU 17/2003 yang berkonsekuensi pada modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, pembinaan serta pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN, dan piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. 2) Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. Dalam pertimbangan hukumnya hlm. 72, MK menyatakan bahwa, “menurut Mahkamah, piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN.” 3) Dissenting opinion Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal Perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sehingga hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan status BPI Danantara yang mendapatkan pelimpahan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN (Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G 39    ayat (2), Pasal 3H ayat (2), dan Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025) sehingga harus dimaknai sebagai badan hukum publik, maka DPR RI perlu menerangkan mengenai kekhususan badan hukum BPI Danantara sebagai berikut: a. Kekayaan negara yang dikategorikan dipisahkan diwujudkan dalam bentuk penyertaan modal oleh negara kepada perusahaan negara, penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada BUMN, kekayaan negara yang dikelola badan hukum tertentu yang dibentuk oleh pemerintah, serta kekayaan negara yang ditempatkan pada lembaga internasional di mana negara ikut serta dalam keanggotaan (Hadiyanto:2022). Hal ini disimpulkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 bahwa nilai kekayaan negara yang dipisahkan tersebar pada berbagai jenis entitas yang secara umum terbagi tiga bentuk, yaitu perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, dan badan hukum lainnya (Hadiyanto:2022). b. Kelembagaan badan hukum lainnya yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan merupakan suatu badan hukum dengan modal dari pemerintah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang membentuk badan hukum tersebut (sui generis) (Hadiyanto:2022). Oleh karena lembaga tersebut berbentuk badan hukum, maka modal dari pemerintah tersebut diakui sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Lembaga sui generis adalah lembaga di luar pemerintahan yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintahan, dan bersifat otonom/independen dari kepentingan pemerintah (Hadiyanto:2022). Saat ini terdapat beberapa contoh lembaga sui generis yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Hadiyanto:2022). Lembaga sui generis sebagai badan hukum yang terpisah dari pemerintah yang dikelola secara profesional dan berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG) 40    diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih maksimal atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. c. Bahwa politik hukum UU 1/2025 telah mengonstruksikan BPI Danantara sebagai badan hukum yang memiliki kekhususan (sui generis) dan memiliki pengaturan yang berbeda dengan badan hukum Indonesia lain pada umumnya. BPI Danantara adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Presiden (vide Pasal 1 butir 23, dan Pasal 3E ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2025), dengan mekanisme pengelolaan yang diatur khusus berdasarkan UU 1/2025. Pengaturan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada BPI Danantara tersebut melalui UU 1/2025 dimaksudkan untuk meningkatkan pengoptimalan pendapatan negara melalui pengelolaan BUMN. d. Kewenangan Presiden untuk melakukan pengelolaan BUMN yang dilimpahkan kepada BPI Danantara diperlukan karena melihat kondisi empiris dimana keberadaan BUMN sebagai entitas yang memiliki posisi paling strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan efisiensi BUMN menjadi sangat mendesak dan penting dalam mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tidak membebani keuangan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal. Dalam rangka mengoptimalkan keberadaan BUMN tersebut, maka pembentuk undang-undang membentuk BPI Danantara sebagai suatu badan hukum khusus untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPI Danantara merupakan lembaga sui generis karena telah memenuhi sejumlah karakteristik, yaitu badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan yang merupakan kewenangan pemerintahan, dan bersifat otonom/independen. e. Sebagai suatu lembaga sui generis maka bentuk konkret dari BPI Danantara telah diatur secara khusus dalam UU 1/2025 yang 41    merupakan dasar hukum amanat pembentukannya. Pengaturan secara lebih khusus dan teknis mengenai BPI Danantara diamanatkan UU 1/2025 untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PP 10/2025). Bentuk konkret BPI Danantara dapat dilihat dengan mengacu pada beberapa ketentuan UU 1/2025 yang menggambarkan karakteristik badan hukum BPI Danantara, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 3E UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (1) PP 10/2025, “Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini”. 2) Pasal 3E ayat (2) UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (2) PP 10/2025 bahwa BPI Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. 3) Pasal 3E ayat (4) UU 1/2025 bahwa BPI Danantara bertanggung jawab kepada Presiden. 4) Pasal 3F UU 1/2025 jo. Pasal 4 PP 10/2025 bahwa BPI Danantara bertugas melakukan pengelolaan BUMN dengan kewenangan sebagai berikut: a) mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b) penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c) bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional; d) bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional; e) memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan aset dengan persetujuan Presiden; dan f) mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan 42    Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 5) Pasal 3G ayat (1) UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (2) PP 10/2025 bahwa BPI Danantara sepenuhnya dimiliki oleh negara yang modalnya bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain. 6) Pasal 3G ayat (3) UU 1/2025 bahwa modal BPI Danantara ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah). 7) Pasal 3J ayat (1) UU 1/2025 bahwa aset BPI Danantara dapat berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber modal lainnya, hasil pengembangan aset, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, dan/atau sumber lain yang sah. 8) Pasal 3H ayat (1) UU 1/2025 bahwa BPI Danantara dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 9) Pasal 3H ayat (3) UU 1/2025 bahwa dalam hal BPI Danantara mengalami keuntungan, sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke Negara untuk disetorkan ke kas Negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal. 10) Pasal 3M UU 1/2025 jo. Pasal 5 PP 10/2025 bahwa organ BPI Danantara terdiri atas dewan pengawas dan badan pelaksana. 11) Pasal 3Q ayat (1) UU 1/2025 bahwa Dewan Pengawas BPI Danantara bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan badan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. 12) Pasal 3T ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU 1/2025 jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf f PP 10/2025 bahwa BPI Danantara bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional badan serta mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan. 13) Pasal 3N ayat (2) UU 1/2025 jo. Pasal 6 ayat (2) PP 10/2025 bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 43    14) Pasal 3Q ayat (3) UU 1/2025 jo. Pasal 13 ayat (2) PP 10/2025 bahwa seluruh Anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 15) Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 bahwa karakteristik BPI Danantara telah diatur khusus dalam UU 1/2025 dengan dikecualikan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas. f. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui karakteristik BPI Danantara sebagai badan hukum (rechtpersoon) yang berbentuk sui generis, yaitu sebagai berikut: 1) badan hukum Indonesia yang dibentuk khusus dengan UU 1/2025 (Pasal 3E ayat (1) dan (2) UU 1/2025); 2) menerima pelimpahan kewenangan dari Presiden dalam pengelolaan BUMN (Pasal 3E ayat (1) UU 1/2025) dan oleh karenanya bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 3E ayat (4) UU 1/2025); 3) memiliki aset atau kekayaan tersendiri yang terpisah dari negara sebagai pendiri dan pemilik modalnya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 bahwa keuntungan/kerugian yang dialami BPI Danantara merupakan keuntungan atau kerugian BPI Danantara yang juga dapat diartikan BPI Danantara merupakan entitas terpisah dan independen; 4) memiliki tujuan tertentu yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3E ayat (3) UU 1/2025; 5) tujuan tersebut semata-mata dicapai untuk optimalisasi pencapaian tujuan BUMN, yaitu untuk memperoleh keuntungan, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing (BUMN Persero) atau menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup 44    orang banyak atau untuk kebutuhan strategis (BUMN Perum) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 36 UU 1/2025; 6) dapat melakukan perbuatan hukum (recht handeling/legal action) baik yang mengikat internal atau melakukan perikatan dengan pihak ketiga sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3F UU 1/2025; 7) memiliki organ tersendiri, yaitu dewan pengawas dan badan pelaksana (Pasal 3M UU 1/2025) serta dewan penasihat (Pasal 3W UU 1/2025) yang teratur sebagaimana terlihat dari adanya pengaturan tentang struktur, kewenangan, tugas, fungsi, dan tata kerjanya; dan 8) terdapat pengecualian terhadap pengenaan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas sepanjang telah diatur khusus dalam UU 1/2025 (Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025). Dengan demikian, kekhususan BPI Danantara telah termanifestasikan dalam ketentuan-ketentuan UU 1/2025 sebagai lembaga sui generis yang berbeda dengan lembaga-lembaga sui generis lainnya karena memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri sebagaimana diuraikan di atas. g. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan BPI Danantara tidak dapat dimaknai sebagai sebuah badan usaha yang berorientasi pada keuntungan adalah tidak berdasar hukum karena BPI Danantara diatur sebagai lembaga sui generis yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN namun tetap bersifat otonom/independen dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan UU 1/2025. h. Dengan demikian Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2), dan Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. i. Bahwa ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 45    telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3F ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;” Pasal 3G ayat (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: dana tunai; a. ...; b. barang milik negara yang berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah; dan/atau; c. saham milik negara. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan adanya pemisahan kekayaan antara negara sebagai pemegang saham dengan kekayaan BUMN sebagai perseroan (Pasal 4B dan Penjelasan 4B UU 1/2025) menyebabkan telah terjadi peralihan keuangan negara menjadi keuangan BUMN sepenuhnya, maka DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung atau terdapat kepemilikan saham 1% (satu persen) seri A Dwiwarna yang memberikan hak istimewa oleh negara, dan dalam konteks ini, maka modal BUMN dapat berasal dari APBN yang merupakan 46    kekayaan negara. Dalam kaitannya dengan entitas hukum BUMN sebagai badan usaha persero/perseroan terbatas maka berdasarkan prinsip legal separate personality yang merupakan karakteristik entitas hukum, BUMN haruslah dimaknai sebagai suatu entitas hukum yang terpisah dan berbeda dari pendiri serta pemiliknya (pemegang saham). Hal ini berarti BUMN memiliki kepribadian hukumnya sendiri, dapat bertindak atas namanya sendiri, dan memiliki harta kekayaan sendiri, serta pemegang saham memiliki tanggung jawab hanya sebatas nilai saham yang mereka miliki. b. Kekayaan sendiri yang dimiliki BUMN dimaknai sebagai kekayaan yang terpisah dimana walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan/atau pemilik modal, namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan/atau pemilik modal. Kekayaan yang terpisah merupakan ciri atau karakter utama dari badan hukum. Badan hukum harus mempunyai modal maupun kekayaan sendiri untuk mencapai kepentingannya agar badan hukum sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) dapat mengikat perjanjian atau membuat perikatan dengan pihak ketiga. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi objek jaminan bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan. Modal awal badan hukum untuk mencapai tujuannya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan (splitsing) dan disetorkan kepada badan hukum untuk menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Jika pendiri badan hukum adalah negara, maka kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disetorkan kepada badan hukum telah berubah menjadi modal badan hukum dan lepas dari kekayaan pendiri. c. Dalam konteks pemisahan tersebut, maka modal BUMN yang berasal dari penyertaan modal negara telah dipisahkan sebagai kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Hal tersebut berimplikasi bahwa modal BUMN merupakan milik dan tanggung jawab BUMN, maka BUMN sebagai badan hukum harus melakukan pengelolaan modal dan asetnya berdasarkan prinsip tata kelola 47    perusahaan yang baik sebagai kekayaan BUMN yang berkonsekuensi logis terhadap pengelolaan BUMN yang terlepas dari mekanisme pengelolaan kekayaan negara. d. Pada saat negara memasukkan modal dalam bentuk dana tunai dan/atau dalam bentuk lainnya ke BUMN, maka modal tersebut bukan lagi merupakan kekayaan negara, melainkan telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Turut sertanya negara dalam penyertaan modal kepada BUMN menjadikan negara sebagai pemegang saham dari BUMN, namun negara tidak bertanggung jawab secara langsung atas perikatan yang dibuat atas nama BUMN ataupun beban tanggung jawab atas kerugian BUMN melebihi saham yang dimiliki. Hal ini telah sejalan dengan prinsip badan hukum yaitu adanya pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dengan perseroan yang berakibat pada pertanggungjawaban pemegang saham terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Hakikat pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN sebagai suatu badan hukum adalah pelepasan sepenuhnya dari sumbernya yang merupakan keuangan negara. Dengan demikian, kekayaan negara lainnya tidak akan terganggu dari segala bentuk aktivitas BUMN dan akibat hukum yang menyertainya. e. Selain itu, perlu dipahami bahwa pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada pelayanan publik sangat berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan kedua konsep tersebut sama sekali tidak dapat dipersamakan. Perbedaan utama pengelolaan keuangan negara dan perseroan terletak pada tujuan, cakupan, dan prinsip akuntabilitasnya. Keuangan negara bertujuan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip transparansi dan efisien, sedangkan keuangan perseroan berfokus pada peningkatan nilai perusahaan untuk pemegang saham melalui prinsip keuntungan dan efisiensi bisnis. f. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN juga diperlukan dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha serta melakukan 48    akumulasi modal yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. g. Lebih lanjut, salah satu bagian penting dalam keuangan perusahaan adalah piutang, yaitu hak perusahaan yang belum diterima pembayarannya. Pengelolaan keuangan BUMN dilakukan terhadap seluruh aspek termasuk pengelolaan piutang dengan melakukan berbagai upaya untuk dapat menagih hak BUMN yang belum dibayar. Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU PUPN yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara sehingga BUMN tidak dapat menyerahkan kegiatan penagihannya kepada negara melainkan harus melaksanakannya sendiri. Putusan tersebut semakin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMN terpisah dari pengelolaan keuangan negara. h. Konsekuensi logis dari modal dan kekayaan BUMN yang terpisah dari kekayaan negara adalah setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sepenuhnya. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. i. Meskipun keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN terpisah dari kekayaan negara, namun kondisi demikian tidak memutuskan hubungan negara dengan BUMN. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai pemegang saham BUMN tetap memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak pemegang saham lainnya berdasarkan UU PT. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang saham tetap memiliki hak yang dipersamakan dengan hak pemegang saham lainnya, sehingga terdapat kedudukan yang setara antara pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya. Dalam konteks penerimaan pembayaran dividen sebagai hak pemegang saham maka hal ini dapat dibagikan apabila perseroan mempunyai 49    saldo laba yang positif dan setelah memenuhi kewajiban penyisihan laba bersih untuk cadangan serta diputuskan oleh RUPS. Hal ini berlaku sama kepada negara sebagai pemegang saham dengan porsi saham sebagian besar atau seluruhnya, maupun melalui kepemilikan 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. j. Selain itu, hak istimewa negara melalui kepemilikan 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna memberikan penegasan terhadap pengendalian negara terhadap BUMN. Hak istimewa tersebut paling sedikit meliputi: hak untuk menyetujui dalam RUPS; hak untuk mengusulkan agenda RUPS; hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis; hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris atas persetujuan Presiden; dan hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN (vide Pasal 4C ayat (3) UU 1/2025). Dengan adanya hak istimewa ini memberikan penegasan bahwa pengendalian negara terhadap BUMN tidak hilang meskipun negara hanya memiliki sebagian kecil saham pada BUMN. k. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dalil Para Pemohon yang mempersoalkan adanya pemisahan kekayaan antara negara sebagai pemegang saham dengan kekayaan BUMN sebagai persero/perseroan terbatas menyebabkan telah terjadi peralihan keuangan negara menjadi keuangan BUMN sepenuhnya dan berkonsekuensi terhadap keuntungan dan kerugian BUMN bukanlah merupakan keuntungan dan kerugian negara adalah tidak berdasar hukum. Hal tersebut dikarenakan BUMN merupakan entitas hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, dan berkonsekuensi pada diaturnya keuntungan dan kerugian yang dialami BUMN sebagai keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. l. Dengan demikian Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. m. Bahwa ketentuan Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: 50    Pasal 4B Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN Penjelasan Pasal 4B Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. 4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan keuntungan dan kerugian BUMN maupun BPI Danantara (Pasal 3H ayat (2), Pasal 3Y huruf a dan b, Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025) dikecualikan sebagai keuntungan dan kerugian negara sehingga berpotensi terbebas dari pertanggungjawaban hukum keuangan negara, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa politik hukum pengaturan UU a quo berbasis pada teori transformasi keuangan negara dan teori badan hukum yang memisahkan secara tegas antara keuangan pemegang saham baik itu negara maupun individu, dengan keuangan BUMN maupun BPI Danantara sebagai konsekuensi logis sebagai badan hukum. Prinsip ini bermakna bahwa modal/keuangan yang telah ditempatkan sudah bertransformasi menjadi modal/keuangan BUMN maupun BPI Danantara yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada UU a quo dan UU PT serta tidak mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan BUMN yang demikian berimplikasi terhadap adanya tanggung jawab keuangan sendiri oleh BUMN maupun BPI Danantara sehingga kerugian yang dialami BUMN maupun BPI Danantara menjadi kerugian BUMN maupun BPI Danantara dan bukan merupakan kerugian negara. b. Bahwa terhadap kekayaan BUMN maupun BPI Danantara yang sudah tidak lagi dikaitkan dan berelevansi dengan kekayaan negara berimplikasi pada tata kelola perusahaan yang baik/GCG dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan untuk memperoleh keuntungan. 51    Dalam konteks tersebut, maka terdapat prinsip business judgement rule (BJR) yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan BUMN maupun BPI Danantara dilakukan dengan berdasarkan iktikad baik, untuk kepentingan perusahaan, dengan kehati-hatian, dan didasari pada informasi yang memadai. BJR bukanlah pembenaran untuk bertindak secara sembrono, melainkan untuk memastikan organ BUMN maupun BPI Danantara mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai risiko dengan iktikad baik dan kehati- hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. c. Namun demikian, organ BUMN maupun BPI Danantara tidak dapat berlindung di bawah prinsip BJR sepanjang terbukti melakukan penipuan atau tindakan tidak jujur (fraud), menggunakan kewenangannya untuk mengutamakan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan (conflict of interest), bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (illegal action), dan melakukan kelalaian berat karena kurangnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan. d. Penerapan dari BJR terhadap organ BUMN maupun BPI Danantara juga tidak dapat dimaknai sebagai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Terhadap kerugian yang diderita oleh BUMN maupun BPI Danantara perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila kerugian tersebut timbul dari suatu keputusan bisnis yang diambil oleh organ BUMN, selama organ tersebut memenuhi syarat prinsip BJR yang diatur dalam UU PT, maka kerugian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, termasuk juga pertanggungjawaban secara pidana (Madeline Dwi Widia:2025). UU PT mengatur bahwa setiap pemegang saham atau komisaris atau direksi yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya tidak mengikuti anggaran dasar perseroan atau menyimpang dari UU PT, maka tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab pribadi. UU PT juga mengatur bahwa setiap pemegang saham dapat menggugat direksi, komisaris, dan pemegang 52    saham lainnya apabila keputusan mereka merugikan yang bersangkutan dan terdapat kesalahan melanggar anggaran dasar perseroan dan menyimpangi aturan UU PT. Kerugian BUMN maupun BPI Danantara yang demikian tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tanggung jawab pidana dengan mengaitkannya kepada kerugian negara. Kerugian BUMN maupun BPI Danantara dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur tindak pidana diantaranya memberi suap atau menerima suap, menghilangkan pembukuan, mengganti sepihak pembukuan yang sudah diterapkan, dan unsur pidana lainnya. Selain itu, kerugian BUMN maupun BPI Danantara juga dapat terjadi karena masalah keperdataan dimana terjadi wanprestasi oleh pihak lain, kemudian dapat juga karena masalah administratif, dan seterusnya. e. Oleh karena itu, terhadap suatu kerugian yang terjadi dalam BUMN maupun BPI Danantara tidaklah dapat serta merta dinyatakan sebagai tindak pidana karena harus ditelusuri terlebih dahulu unsur, subjek, dan objek penyebabnya. Dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi harus dibuktikan unsur- unsur perbuatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terhadap kerugian BUMN atau BPI Danantara tetap dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sepanjang unsur-unsur tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi dapat dibuktikan. f. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dalil Para Pemohon yang beranggapan apabila terjadi kerugian pada BUMN maka organ BPI Danantara maupun BUMN berpotensi terbebas dari pertanggungjawaban hukum kerugian keuangan negara adalah tidak berdasar. Organ BUMN dan BPI Danantara tetap dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian, apabila kerugian tersebut disebabkan unsur kesalahan atau kelalaiannya; serta tidak dilaksanakannya pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola usaha. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan prinsip BJR yang mengikat organ penyelenggara BUMN maupun BPI Danantara. 53    g. Dengan demikian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3Y huruf a dan b, Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. h. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ketentuan Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN. Kemudian, Pasal 3Y huruf a dan b UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3Y huruf a dan b Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati- hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik; 5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pada intinya bahwa organ dan karyawan BUMN maupun organ BPI Danantara (Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Penjelasan 9G, Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025) harus dimaknai sebagai organ penyelenggara negara mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsinya BUMN maupun BPI Danantara melakukan pengelolaan terhadap dana yang berasal/bersumber dari keuangan negara, serta BPI Danantara juga melaksanakan pelimpahan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik/GCG di BUMN berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur dan mengendalikan pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemegang saham, organ perseroan, serta pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola ini memastikan organ BUMN melaksanakan tugasnya secara profesional, beriktikad baik, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam kerangka menjalankan fungsi bisnis BUMN sebagai entitas usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit). b. Pelaksanaan fungsi ini meliputi tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam pengelolaan operasional, strategis, dan keuangan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, maka organ BUMN 54    memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN melalui pengambilan keputusan, pengurusan, serta pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan keuntungan. Selain itu, karyawan BUMN memiliki status hukum yang terikat dengan perusahaan dan oleh karenanya memberikan konsekuensi logis karyawan BUMN turut melaksanakan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh direksi dalam kerangka pelaksanaan fungsi bisnis. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh organ dan karyawan BUMN tidak dalam kerangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, melainkan untuk menjalankan fungsi korporasi dalam mencapai tujuan bisnis. c. Status organ dan karyawan BUMN berimplikasi pada status organ BPI Danantara yang memiliki tugas untuk mengelola BUMN. Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN dan sumber dana lain. Dengan mengingat BUMN merupakan entitas usaha, maka memberikan korelasi yang logis bahwa tugas BPI Danantara dilaksanakan dalam rangka memperoleh keuntungan dari pengelolaan investasi yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan tugas BPI Danantara tidak dilakukan untuk dan atas nama negara karena BPI Danantara dibentuk bukan sebagai lembaga kenegaraan, melainkan diatur sebagai lembaga sui generis melalui UU 1/2025. d. Dengan demikian Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Penjelasan Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. e. Bahwa ketentuan Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sementara Pasal 9G telah dihapus dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. Pasal 87 ayat (5) 55    Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu. Pasal 9G Dihapus. 6. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMN dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025) sehingga dianggap menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik dalam pengelolaannya, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Dengan melihat tata kelola BUMN sebagai entitas usaha dan adanya prinsip BJR yang melekat kepada organ BUMN maka diperlukan pengaturan pengawasan terhadap kinerja BUMN secara ketat dan komprehensif melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan operasional dan keuangan serta ditindaklanjuti dengan pemberian nasihat kepada Direksi. Sementara dalam rangka pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh akuntan publik maupun institusi lain sebagai bentuk transparansi publik atas pengusahaan pada fungsi bisnis. Pengawasan demikian dilakukan dengan memperhatikan penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, serta pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab yang tunduk kepada kaidah hukum privat. b. Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 terkait kewenangan BPK pada intinya menyatakan kewenangan BPK masih tetap dapat memeriksa BUMN dan/atau BUMD sebagai kepanjangan tangan negara dalam melakukan pengelolaan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap BUMN dan/atau BUMD tidak dapat dilaksanakan dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan, melainkan dalam paradigma penyelenggaraan usaha. Oleh karena itu, pengaturan pemeriksaan BPK terhadap BUMN dengan tujuan tertentu dalam UU 1/2025 sejatinya merupakan upaya untuk mengakomodasi Putusan MK tersebut. Dalam 56    konteks tersebut, pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja rutin. c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan BUMN. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban BUMN telah diakomodasi secara komprehensif melalui mekanisme pengaturan pengawasan internal maupun eksternal dalam UU 1/2025, yang ditujukan untuk memberikan peningkatan investasi dan pencapaian stabilitas ekonomi negara dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. d. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMN dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu sehingga dianggap menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik dalam pengelolaannya adalah tidak berdasar. DPR RI berkesimpulan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan BUMN. e. Dengan demikian Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. f. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 71 (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh kepala BP BUMN untuk Perum. (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Namun demikian, pembentuk undang-undang memiliki pilihan dalam menentukan kebijakan hukum yang bersifat terbuka terhadap pengaturan pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melalui optimalisasi pengelolaan BUMN. Kebijakan hukum terkait dengan pemisahan kekayaan negara dan transformasi keuangan negara, pembentukan BPI Danantara, status organ penyelenggara BPI Danantara/BUMN dan status karyawan BUMN, serta 57    kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN dapat diatur sebagaimana dalam UU 1/2025 dan dapat pula dilakukan perubahan terhadapnya. 8. Melalui penyampaian Keterangan ini, DPR menginformasikan bahwa pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan tersebut adalah bentuk respons dari pembentuk undang-undang terhadap dinamika ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan adanya Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 yang memberikan larangan bagi menteri dan wakil menteri untuk rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara. Selain itu, perubahan tersebut juga memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat terkait dengan beberapa norma pengaturan di dalam UU 1/2025. 9. Dengan demikian telah terdapat keadaan hukum baru yang berdampak pada perubahan objek permohonan dalam perkara a quo. Terhadap keadaan hukum yang baru tersebut DPR RI menyerahkan kepada Mahkamah terkait kelanjutan proses pengujian materiil UU 1/2025 dalam perkara-perkara a quo. Keterangan Tambahan DPR Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 Oktober 2025, yang diajukan oleh Yang Mulia Ketua Hakim Mahkmah Konstitusi Suhartoyo kepada DPR RI untuk memberikan bukti bahwa norma yang diujikan oleh Para Pemohon terkait substansi maupun klaster pasal telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 16/2025), DPR RI menyampaikan tambahan keterangan berupa matriks perubahan sebagai berikut: PERUBAHAN PASAL YANG DIUJI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 1. Pasal 3X ayat (1) Pasal 3X ayat (1) 58    No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 2. Pasal 3Y huruf a dan b Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; c. … d. … Pasal 3Y huruf a dan b Kepala BP BUMN serta organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati- hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik; c. … d. … Berdasarkan tabulasi di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa semua pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian oleh Para Pemohon telah mengalami perubahan dalam UU 16/2025 sehingga Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan permohonan a quo telah kehilangan objek. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI juga menyampaikan bukti UU 16/2025 sebagai lampiran pada keterangan tambahan ini untuk dapat menguatkan keyakinan Mahkamah. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima oleh Mahkamah pada 9 Oktober 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur 59    Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 60    Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pemohon sebagai mantan terpidana korupsi dalam Perkara No. 44/PUU- XXIII/2025 mendalilkan adanya perlakuan diskriminatif/ketidakadilan perlakuan hukum karena Pemohon dipidana atas kasus korupsi pada saat menjabat sebagai penyelenggara negara, sedangkan UU BUMN 1/2025 mengecualikan organ BUMN dari status penyelenggara negara sehingga dinilai akan terhindar dari kasus korupsi. Pemerintah berpendapat bahwa dalil tersebut keliru karena membandingkan dua hal yang tidak tepat untuk dibandingkan. Adapun Pemohon I dalam perkara tersebut dipidana dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, sebuah lembaga negara yang secara eksplisit masuk dalam rezim hukum administrasi negara dan pemilu. Sementara itu, organ BUMN beroperasi dalam rezim hukum korporasi. Perbedaan perlakuan hukum antara pejabat negara dan organ BUMN adalah hal yang dimungkinkan, wajar dan rasional, karena organ BUMN tidak dapat langsung menyentuh atau mengendalikan kebijakan layaknya pejabat negara dan hal tersebut bukan termasuk bentuk diskriminasi hukum namun bentuk pengaturan hukum sesuai kapasitas dan kewenangan subjek hukum. Dengan demikian tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar karena ia diadili berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (tempus delicti) sesuai dengan rezim hukum yang berlaku dan dalam konteks jabatan yang berbeda secara fungsi dan fundamental. 2. Seluruh dalil para Pemohon pada dasarnya berakar pada satu asumsi utama bahwa UU BUMN 1/2025 pasti akan menyuburkan korupsi yang menambah merugikan keuangan negara. UU BUMN 1/2025 justru dirancang dengan filosofi untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ketat. Norma-norma yang dipersoalkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bisnis, bukan untuk menciptakan imunitas pada pihak tertentu. Kekhawatiran bahwa korupsi akan meningkat adalah sebuah hipotesis tentang masa depan yang belum tentu terbukti akibat adanya 61    UU BUMN No 1/2025. Di sisi lain jika UU tersebut tidak ada belum tentu korupsi tidak akan bertambah. Hal ini bukanlah kerugian potensial yang "dapat dipastikan akan terjadi", melainkan sebuah kekhawatiran semu atau ketakutan yang berlebihan akan konsekuensi negatif dari sebuah hukum. 3. Para Pemohon tidak terhalang dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan UU BUMN 1/2025. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan, tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh berlakunya UU BUMN 1/2025. 4. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon akibat berlakunya UU BUMN 1/2025 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan tidak sesuai dengan syarat- syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. 62    II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis Dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara. Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional. Secara filosofis, Pancasila menjadi dasar dalam pengaturan dalam pembentukan BUMN. Nilai Pancasila ini tercermin dalam upaya negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan BUMN diharapkan dapat membawa misi kebangsaan dalam aspek ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, di samping memperoleh keuntungan. Hal ini mengandung pengertian bahwa BUMN sebagai suatu entitas ekonomi yang strategis untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tidak hanya sebagai lembaga yang mencari untung semata, namun memiliki misi sosial dan kebangsaan. Nilai- nilai Sila Kelima Pancasila jelas termaktub dalam pembentukan BUMN yang dibentuk sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga mendasari pembentukan BUMN. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan 63    umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima silanya merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, dan oleh karenanya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Negara dalam menyelenggarakan perekonomian di Indonesia harus berdasarkan Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Manifestasi dari Pasal 33 tersebut maka dibentuklah 3 (tiga) pilar ekonomi di Indonesia, yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. Ketiga pilar ekonomi itu merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ketiga pilar ini harus mampu mencerminkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan untuk sebebsar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semuanya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 64    BUMN merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi atau pendapatan negara, perintis kegiatan usaha, dan penunjang kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Melalui BUMN, negara memiliki fungsi untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad), dengan melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Dalam perjalanan pembentukan BUMN di Indonesia, tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, di mana Pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah. Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia terjadi karena pelaksanaan trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 terutama ayat 1, yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan”. Tidak sejalannya pelaksanaan trilogi pembangunan ini memunculkan berbagai pemusatan kekuatan ekonomi (konglomerasi) yang sebagian besar terbentuk melalui tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana ketika terjadi krisis moneter, banyak perusahaan besar meninggalkan hutang dan menjadi beban Pemerintah. Selanjutnya UU tentang BUMN yang saat ini berlaku lahir akibat tekanan untuk mengisi keuangan negara yang mengalami defisit anggaran di saat krisis ekonomi. Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah untuk menutup defisit anggaran tersebut adalah melakukan privatisasi BUMN. Argumen yang mendukung privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegagalan Pemerintah dalam mengelola perekonomian (government failure). Dalam bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, BUMN sering menerima privilege monopoli. Namun pada kenyataanya justru sering mengakibatkan inefisiensi perusahaan. Privatisasi merupakan 65    bagian dari kebijakan reformasi BUMN pasca restrukturisasi, khususnya bagi BUMN yang memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Peran penting BUMN pada hakikatnya merupakan pengejewantahan amanat konstitusional yang tertuang pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal ini khususnya pada ayat (2) dan ayat (3) menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang memiliki nilai strategis mutlak adanya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengindikasikan secara jelas bahwa negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi, yang mana dalam tataran praktiknya, BUMN memiliki tugas tidak semata-mata memperoleh keuntungan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain BUMN diberi peran sebagai kepanjangan tangan dari Negara untuk melakukan pengelolaan atas aset negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun demikian tetap pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMN merupakan pengejawantahan Negara untuk melakukan pengelolaan bumi, air, kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang perlu dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menuju arah pengelolaan yang lebih profesional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. B. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain asas demokrasi ekonomi tersebut, penyelenggaraan BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Adapun tujuan dari pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau 66    jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi Persero, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis bagi Perum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. C. Arah Pengaturan Memperjelas struktur tata kelola BUMN dengan memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui KBUMN sebagai regulator dan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta pembentukan holding operasional dan holding investasi sebagai pelaksana operasional BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. UU BUMN No 1/2025 diterbitkan juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta memperjelas status keuangan BUMN. Pengaturan dalam UU BUMN No. 1/2025 ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi BUMN yang dilakukan dengan mendorong kinerja BUMN yang mampu berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. BUMN dibentuk dalam rangka menjalankan misi Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan dengan mekanisme usaha. Tugas pemerintahan tersebut antara lain: 1. Melakukan pelayanan umum; 2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum baik pengadaan barang dan jasa maupun perintisan; 3. Mencari sumber pendapatan untuk kepentingan Negara. Untuk mewujudkan tugas tersebut maka BUMN harus dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di samping untuk mendapatkan keuntungan, BUMN harus mandiri dan memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan swasta agar dapat lebih fleksibel dan dinamis dalam mengambil keputusan bisnis. Jangkauan 67    pengaturan dalam UU tentang BUMN ini ditujukan kepada BUMN, Pemerintah Pusat, dan masyarakat. Arah pengaturan dalam UU BUMN ini meliputi: a. Pengaturan mengenai asas dalam penyelenggaran BUMN yaitu berasaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. b. Pengaturan secara tegas mengenai kewenangan atas pengelolaan BUMN yang dilaksanakan Menteri/Badan pengelola BUMN. c. Penambahan beberapa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, Dewan komisaris, Direksi Perum, dan Dewan Pengawas. d. Pengaturan mengenai restrukturisasi, privatisasi, dan pembubaran BUMN. e. Pengaturan mengenai persyaratan pembentukan anak perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN. f. Pengaturan mengenai hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara. g. Pengaturan dalam bab tersendiri mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan BUMN serta pengaturan pembinaan dan kerja sama. h. Pengaturan mengenai penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dari BUMN. i. Pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan BUMN. D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon Pasal 3X ayat (1) UU BUMN 1/2025 “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.” Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU BUMN 1/2025 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas 68    Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon “Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; c. ... d. ...” pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 1. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan kerugian Badan adalah kerugian negara serta Badan seolah-olah menjadi kebal dari hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil Para Pemohon menyatakan bahwa pemisahan kerugian Badan dari kerugian negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan 23C UUD NRI 1945 dikarenakan menimbulkan dampak pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Para Pemohon juga mempermasalahkan Pasal 3G ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari APBN dan modal Badan berasal dari penyertaan modal negara. Pemohon juga mendalilkan bahwa menyatakan kerugian badan bukan kerugian negara menimbulkan konsekuensi serius dalam konteks akuntabilitas, pengawasan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan aset negara. b. Terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut Pemerintah menyatakan bahwa hadirnya UU 1/2025 justru merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengatasi permasalahan fundamental pengelolaan BUMN, selama ini BUMN dihadapkan pada berbagai tantangan yang salah satunya adalah perdebatan dinamika BUMN dalam hukum publik dan hukum privat. Hadirnya BPI Danantara dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan menjaga eksistensi BUMN sebagai korporasi yang sehat. Hadirnya BUMN yang 69    sehat dan profesional akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat karena saat ini BUMN menjadi salah satu pilar penopang perekonomian sekaligus menjalankan pelayanan publik di berbagai sektor. BPI Danantara juga dimaksudkan untuk mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip good governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat sesuai dengan misi Asta Cita yang didasarkan Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam upaya mencapai tujuannya tersebut Badan menjalankan peran untuk mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan serta menjalankan investasi pada berbagai sektor yang strategis. Pasal 3H UU BUMN mengatur dalam hal Badan memiliki keuntungan, sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal, hal ini merupakan sarana bagi Badan untuk berkontribusi secara langsung dalam penerimaan negara. c. Terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa UU 1/2025 perlu dibaca secara utuh dan menyeluruh. UU 1/2025 memberikan konstruksi kelembagaan BPI Danantara sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan langsung dari Presiden. Kewenangan Presiden dalam mengelola BUMN yang dilimpahkan kepada BPI Danantara dianggap sebagai bagian dari kebijakan strategis berdasarkan kenyataan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan efisiensi BUMN menjadi hal yang mendesak agar BUMN dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen negara dalam mendukung kesejahteraan rakyat tanpa membebani anggaran negara dan dengan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk memaksimalkan potensi BUMN tersebut, pembuat undang- undang menetapkan pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan operasional BUMN demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 70    d. Pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis merupakan pilihan sadar pembentuk undang-undang yang didasarkan pada kebutuhan untuk menjalankan tujuan badan secara optimal. Status BPI Danantara sebagai badan sui generis dapat dibuktikan secara nyata karena telah memenuhi karakteristik badan sui generis yaitu dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah secara independent/otonom. Adanya pemisahan keuntungan atau kerugian badan dari keuntungan atau kerugian negara adalah konsekuensi dari pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis. Adanya pemisahan tersebut tidak dimaksudkan dan tidak akan berakibat pada kurangnya pengawasan dan pencegahan risiko fraud. Pemisahan keuangan badan dari keuangan negara dan tingkat efektifitas pelaksanaan good governance bukan merupakan kausalitas mutlak yang didalilkan para pemohon dan bukan pula suatu hal yang bertentangan melainkan dua konsep yang eksis secara bersamaan sebagai bagian dari kehadiran BPI Danantara. Badan dapat menjalankan tata kelola yang baik didukung oleh ketentuan-ketentuan yang menjadi legal framework dalam UU 1/2025. e. Selain membentuk organ yang mempunyai tugas untuk mengawasi Badan, UU 1/2025 mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat memeriksa Badan. Hal ini menunjukan adanya itikad baik meskipun Badan bukan keuangan negara namun sebagai salah satu bukti untuk menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan sebagai penerima kuasa dari Presiden. Adapun kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bukan berarti Badan menundukan diri pada rezim keuangan Badan adalah keuangan negara, tetapi bentuk Negara dapat melakukan pengawasan untuk memperkuat tata kelola pada Badan. f. Sedangkan kaitannya dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, dalil pemohon yang menyatakan seluruh cabang strategis harus dikuasai oleh negara, hal itu berakar pada penafsiran yang sempit dan kaku terhadap konsep penguasaan negara. Pemerintah berpandangan bahwa makna "dikuasai" tidak dapat disamakan secara absolut 71    dengan "dimiliki dan diurus langsung" dalam pengertian birokrasi pemerintahan yang rigid. Penafsiran yang demikian justru akan mereduksi Badan sebagai Badan Sui Generis dan kuasa dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara, menjadi sekadar unit pelaksana teknis pemerintah, menghilangkan esensi fungsi strategisnya, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan konstitusional itu sendiri. 2. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan kerugian BUMN adalah kerugian negara serta BUMN seolah-olah menjadi entitas swasta murni yang kebal dari hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara bertentangan dengan amanat "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 berakar pada penafsiran yang sempit dan kaku terhadap konsep penguasaan negara. Pemerintah berpandangan bahwa makna "dikuasai" tidak dapat disamakan secara absolut dengan "dimiliki dan diurus langsung" dalam pengertian birokrasi pemerintahan yang rigid. Penafsiran yang demikian justru akan mereduksi BUMN menjadi sekadar unit pelaksana teknis pemerintah, menghilangkan esensi korporasinya, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan konstitusional itu sendiri. b. Untuk mengkaji hak penguasaan negara perlu dipahami dahulu pemaknaan “dikuasai oleh negara”, beberapa pemikiran mengenai makna tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 1) Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. “Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945” (Mohammad Hatta, 1977: 28). 72    2) Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi. “Proklamasi dan Konstitusi” (Muhammad Yamin, 1954: 42-43). 3) Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu. “Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara” (Bagir Manan, 1995: 12). c. Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, telah memberikan penafsiran yang lebih luas dan dinamis. Frasa "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup serangkaian fungsi negara yang bersifat strategis, yang meliputi: fungsi pengaturan (regelendaad), fungsi pengurusan (bestuursdaad), fungsi pengelolaan (beheersdaad), dan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad). UU BUMN 1/2025 adalah manifestasi modern dan konkret dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara efektif. Negara, dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pengendali (baik secara langsung maupun melalui Badan Pengelola Investasi), menjalankan fungsi pengaturan melalui pembentukan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta fungsi pengawasan strategis melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan organ Dewan Komisaris. Sementara itu, fungsi pengelolaan operasional sehari-hari didelegasikan kepada BUMN sebagai entitas korporasi yang dituntut untuk bergerak secara profesional dan lincah sesuai dinamika pasar. d. Model ini bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan sebuah bentuk pendelegasian kewenangan pengelolaan yang terukur dan akuntabel. Ini adalah wujud penguasaan negara 73    yang paling efektif dan efisien dalam konteks ekonomi global yang kompetitif. Negara tidak melepaskan kontrolnya, melainkan mengubah modus kontrolnya dari intervensi mikro-manajerial yang birokratis menjadi pengawasan makro-strategis yang berbasis kinerja (performance-based oversight). Dengan demikian, UU BUMN 1/2025 justru memperkuat, bukan melemahkan, esensi penguasaan negara sebagaimana diamanatkan Konstitusi. e. Para Pemohon membangun narasi bahwa dengan memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, maka kemakmuran rakyat akan terancam karena potensi kebocoran anggaran negara menjadi lebih besar. Logika ini harus dibalik. Pemerintah berargumen bahwa kemakmuran rakyat yang berkelanjutan justru lebih terjamin oleh BUMN yang sehat secara finansial, profitabel, inovatif, dan berdaya saing global. BUMN yang kuat akan mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada negara dalam bentuk dividen, pajak, dan penciptaan lapangan kerja, yang kesemuanya merupakan elemen vital bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. f. Pemerintah mengakui bahwa salah satu sumber permasalahan fundamental dalam tata kelola BUMN selama ini adalah adanya dualisme atau antinomi rezim hukum yang berlaku. Di satu sisi, karena modal awalnya berasal dari penyertaan kekayaan negara, BUMN ditarik ke dalam rezim hukum publik, khususnya UU Keuangan Negara dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, karena BUMN (khususnya Persero) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan beroperasi dalam mekanisme pasar, ia juga tunduk pada rezim hukum privat, yaitu UU Perseroan Terbatas. g. Konflik antara dua rezim ini telah menciptakan zona abu-abu yuridis yang penuh dengan ketidakpastian. Aparat penegak hukum cenderung menerapkan kacamata hukum publik yang kaku, di mana setiap kerugian dipandang sebagai potensi kerugian negara yang harus diinvestigasi secara pidana. Sementara itu, Direksi BUMN dituntut oleh logika pasar untuk bertindak dengan kacamata hukum privat, yang menuntut keberanian mengambil risiko untuk meraih keuntungan. Ketidakpastian inilah yang menjadi ratio legis utama 74    diundangkannya UU BUMN 1/2025, yaitu sebagai sebuah upaya harmonisasi dan sinkronisasi untuk mengakhiri ambiguitas yang telah berlangsung lama. h. Ini bukanlah sebuah pengingkaran terhadap asal-usul modal BUMN yang berasal dari negara, melainkan sebuah pilihan kebijakan hukum yang rasional dan diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian. Dengan menegaskan primasi rezim hukum korporasi sebagai yang primer dalam ranah operasional, UU BUMN 1/2025 menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang merupakan prasyarat mutlak bagi BUMN untuk dapat beroperasi secara sehat dan profesional. i. Konsep "kekayaan negara yang dipisahkan", sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU BUMN sebelumnya, pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme hukum untuk mentransformasi aset negara dari rezim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersifat administratif dan kaku, ke dalam rezim korporasi yang bersifat fleksibel dan dinamis. Tujuan pemisahan ini adalah agar aset tersebut dapat dikelola secara produktif, dikembangkan, dan diakumulasikan nilainya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan berdasarkan siklus dan aturan penganggaran publik yang tidak dirancang untuk kegiatan bisnis. j. UU BUMN 1/2025 tidak menghapus atau meniadakan konsep kekayaan negara yang dipisahkan. Sebaliknya, undang-undang ini justru memberikan konsekuensi logis dan penegasan yuridis atas konsep tersebut. Jika suatu kekayaan telah secara sah "dipisahkan" oleh negara untuk dijadikan modal dalam sebuah entitas korporasi, maka secara hukum, kekayaan tersebut telah bertransformasi menjadi aset milik entitas korporasi tersebut. Konsekuensinya, setiap keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengelolaan aset tersebut secara akuntansi dan hukum melekat pada entitas korporasi itu sendiri, bukan lagi secara langsung pada neraca APBN. k. Pasal 4B UU BUMN 1/2025 yang menyatakan, "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian 75    BUMN," adalah penegasan dari konsekuensi logis kekayaan negara yang dipisahkan. Kerugian yang dialami oleh BUMN sebagai badan hukum tidak serta-merta dan secara otomatis menjadi kerugian negara dalam pengertian hukum keuangan negara atau hukum pidana. Pemisahan ini krusial untuk menjaga integritas BUMN sebagai badan hukum yang mandiri (separate legal entity) dan memungkinkan pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. l. UU BUMN 1/2025, melalui Pasal 3Y dan Pasal 9F, secara eksplisit mengadopsi doktrin Business Judgment Rule (BJR). Doktrin ini merupakan standar hukum universal dalam hukum korporasi yang berfungsi untuk melindungi direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan akibat keputusan bisnis yang diambilnya, sepanjang keputusan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemerintah menolak dalil Para Pemohon yang menganggap BJR sebagai bentuk pemberian imunitas. Sebaliknya, BJR justru menetapkan standar pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Pasal 3Y dan 9F UU BUMN 1/2025 menetapkan empat syarat kumulatif yang harus dibuktikan oleh direksi agar dapat berlindung di bawah doktrin ini yaitu: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; 3) Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan 4) Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Keempat syarat ini menunjukkan bahwa BJR bukanlah cek kosong. BJR tidak melindungi direksi yang bertindak ceroboh, memiliki niat jahat, menguntungkan diri sendiri, atau memiliki konflik kepentingan. BJR hanya melindungi keputusan bisnis yang jujur (honest business judgment) yang diambil berdasarkan informasi yang memadai dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Dengan adanya hal ini, tercipta sebuah parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk membedakan mana keputusan bisnis yang sah (meskipun pada 76    akhirnya merugi) dan mana tindakan yang mengandung unsur melawan hukum. m. Jika logika Para Pemohon diikuti, di mana setiap kerugian BUMN secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara, maka akan timbul konsekuensi yang absurd dan melumpuhkan. Setiap BUMN yang mengalami kerugian—misalnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang merugi akibat kenaikan harga avtur global, atau BUMN karya yang merugi karena penundaan pembayaran proyek pemerintah— maka direksinya dapat serta-merta diproses secara pidana. Hal ini akan membuat tidak ada seorang profesional pun yang bersedia menjadi direksi BUMN, karena setiap keputusan bisnisnya akan dibayangi oleh ancaman penjara. BUMN akan menjadi entitas yang anti-risiko, tidak akan pernah berani berinvestasi pada proyek-proyek baru yang inovatif, dan pada akhirnya akan mati suri. n. UU BUMN 1/2025 sejalan dengan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016, secara esensial membalikkan hubungan kausalitas yang keliru. Para Pemohon berargumen bahwa UU BUMN 1/2025 melemahkan UU Tipikor. Pemerintah justru berpandangan bahwa ketidakjelasan hukum sebelumnya telah menyebabkan penyalahgunaan (misuse) UU Tipikor untuk mengkriminalisasi kebijakan korporasi. UU BUMN 1/2025 berfungsi untuk mengembalikan UU Tipikor pada cita-citanya: untuk menindak perbuatan yang mengandung niat jahat (mens rea) dan melawan hukum, bukan untuk menjadi wasit atas keputusan bisnis (business judgment). Dengan demikian, UU BUMN 1/2025 justru memperkuat penegakan hukum anti-korupsi dengan memfokuskan sumber daya aparat penegak hukum pada kasus-kasus korupsi yang sesungguhnya. o. Para Pemohon dalam permohonannya berulang kali menjadikan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 sebagai argumen utama untuk menegaskan bahwa kekayaan BUMN adalah keuangan negara. Pemerintah tidak menampik fakta bahwa Mahkamah dalam kedua putusan tersebut memang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap berstatus sebagai bagian dari keuangan negara. Namun, Para Pemohon telah 77    melakukan cherry-picking atau penafsiran parsial dengan mengabaikan bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi) lain yang justru menjadi kunci untuk memahami arah pemikiran Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah secara eksplisit dan berulang kali menegaskan bahwa meskipun kekayaan BUMN adalah bagian dari keuangan negara, pengelolaannya harus dilakukan dengan menggunakan "paradigma yang berbeda-beda" atau secara lebih spesifik, "paradigma usaha (business judgement rules)", yang secara fundamental berbeda dari paradigma pengelolaan keuangan negara murni dalam birokrasi pemerintahan (government judgement rules). Dengan memperkenalkan konsep "paradigma yang berbeda" ini, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah mengakui adanya sifat hibrida atau sui generis dari BUMN. Mahkamah menyadari bahwa menyamaratakan rezim hukum BUMN dengan rezim hukum APBN adalah sebuah kekeliruan yang akan mematikan dinamika bisnis BUMN. Pengakuan akan adanya "paradigma usaha" dan "business judgment rules" merupakan sinyal yudisial yang sangat kuat dari Mahkamah bahwa diperlukan sebuah kerangka hukum yang berbeda dan spesifik untuk mengatur pertanggungjawaban direksi BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya. p. Berdasarkan pemahaman yang utuh tersebut, argumentasi inti Pemerintah adalah bahwa UU BUMN 1/2025 bukanlah sebuah pembangkangan terhadap yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, melainkan justru merupakan tindak lanjut legislatif (legislative follow- up) yang setia dan konsekuen terhadap arahan yudisial (judicial guidance) yang terkandung dalam putusan-putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU- XI/2013, telah bertindak sebagai arsitek intelektual yang meletakkan fondasi bagi reformasi BUMN. Mahkamah telah membuka pintu bagi pembedaan rezim hukum, dan DPR bersama Pemerintah, sebagai pembentuk undang-undang, telah melangkah masuk melalui pintu tersebut untuk menciptakan sebuah bangunan hukum yang lebih kokoh, jelas, dan memberikan kepastian. 78    q. Dengan demikian, norma-norma dalam UU BUMN 1/2025 yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara dan mengadopsi BJR tidaklah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah. Sebaliknya, norma-norma tersebut adalah wujud konkret dari implementasi "paradigma usaha" yang telah diamanatkan oleh Mahkamah itu sendiri. Menolak UU BUMN 1/2025 dengan dalih bertentangan dengan putusan-putusan tersebut justru merupakan sebuah ironi, karena hal itu sama artinya dengan menolak evolusi pemikiran hukum yang telah dirintis oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemerintah menempatkan diri bukan sebagai pihak yang berseberangan dengan Mahkamah, melainkan sebagai mitra legislatif yang telah melaksanakan visi yudisial Mahkamah untuk menciptakan tata kelola BUMN yang lebih baik dan lebih pasti secara hukum. r. Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa BUMN kebal terhadap hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UU Tipikor. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa subjek tindak pidana korupsi mencakup orang perseorangan maupun korporasi. Dengan demikian, BUMN sebagai entitas korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. s. Selain itu, BUMN juga tunduk pada ketentuan dalam UU PT. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5), Direksi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila tidak dapat membuktikan bahwa: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 79    Dengan memperhatikan penggunaan konjungsi ‘dan’ yang bersifat kumulatif, Direksi BUMN hanya dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi apabila mampu membuktikan seluruh hal tersebut. Sehingga, Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi. t. Kerugian negara bukanlah semata-mata akibat dari tindakan penyelenggara negara, melainkan dapat pula timbul dari perbuatan siapa pun, termasuk pihak swasta maupun korporasi, sepanjang terbukti menimbulkan kerugian tersebut secara melawan hukum. Hal ini menjelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada akibat berupa kerugian negara dengan unsur melawan hukum, bukan pada status pelaku. 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (“UU Tipikor”) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Rumusan "setiap orang" di sini menunjukkan bahwa undang-undang tidak membatasi subjek hukum hanya pada penyelenggara negara. 2) Pasal 3 UU Tipikor memperluas cakupan pelaku dengan menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berakibat pada kerugian negara, dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki posisi atau kewenangan tertentu, tidak eksklusif pada aparatur negara. 3) Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya, baik akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun karena kelalaian. Definisi ini menitikberatkan pada hasil berupa kerugian, tanpa menyebut atau membatasi subjek delik. 4) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menegaskan bahwa kerugian negara adalah kerugian yang dapat dihitung 80    jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dengan demikian, fokus hukum ditempatkan pada fakta adanya kerugian yang nyata dan perbuatan melawan hukum. Dengan dasar tersebut, jelas bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus kerugian negara dapat melekat pada siapa saja, baik individu, penyelenggara negara, maupun korporasi, selama perbuatan yang dilakukan terbukti menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Prinsip ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi aset negara secara menyeluruh tanpa membedakan kedudukan pelaku. 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 3X ayat (1) UU BUMN 1/2025 yang mengecualikan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—termasuk organ, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN serta Badan Pengelola Investasi (selanjutnya disebut Badan)—dari status sebagai Penyelenggara Negara, dianggap akan menciptakan kekebalan hukum, melemahkan upaya pemberantasan korupsi, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi ekonomi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil para Pemohon yang cenderung memandang BUMN sebagai organ negara yang kaku dan birokratis adalah sebuah pandangan yang tidak lagi relevan dengan tantangan ekonomi global. Model BUMN yang terikat erat dengan prosedur administrasi negara telah terbukti menghambat kelincahan, inovasi, dan daya saing. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan swasta nasional maupun korporasi multinasional, BUMN harus mampu mengambil keputusan bisnis secara cepat, merespons dinamika pasar, dan berani mengambil risiko yang terukur. Hal ini mustahil dilakukan jika setiap keputusan direksi dibayangi oleh ancaman kriminalisasi di bawah rezim hukum administrasi negara yang kaku. b. Sejalan dengan adanya pembentukan Badan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mana tujuan dari Badan tersebut adalah untuk dapat melakukan pengelolaan BUMN secara optimal 81    sehingga dapat memberikan kontribusi untuk generasi masa depan melalui pengelolaan dividen BUMN. Sebagai tonggak pengelolaan BUMN yang baru, Presiden Prabowo mencetuskan pendirian BPI Danantara akan menginvestasikan sumber daya ke dalam proyek- proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain yang dilaksanakan melalui BUMN. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMN sebagai implementator harus dapat bertindak dinamis dan agile serta dapat bersaing di pasar. c. Pembedaan status pejabat BUMN dari Penyelenggara Negara bukanlah penyebab pelemahan akuntabilitas, melainkan merupakan akibat logis dari pilihan sadar untuk menerapkan rezim hukum korporasi. Terdapat sebuah alur kausalitas yang rasional dan bertujuan positif: untuk menjadikan BUMN kompetitif, ia harus dikelola secara profesional layaknya korporasi swasta. Agar dapat dikelola layaknya korporasi swasta, maka pengurusnya harus tunduk pada hukum korporasi, bukan hukum administrasi negara. Konsekuensinya, status dan rezim pertanggungjawaban mereka harus dibedakan secara tegas dari pejabat administrasi negara (Penyelenggara Negara). Ini adalah sebuah prasyarat mutlak untuk melepaskan potensi BUMN demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. d. Para Pemohon dalam permohonannya mendasarkan dalilnya pada interpretasi harfiah atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Negara), khususnya Penjelasan Pasal 2 angka 7 yang menyebutkan "Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara" sebagai contoh "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis". Pemerintah berpandangan bahwa interpretasi harfiah semacam ini mengabaikan konteks (sistematis) dan tujuan (teleologis) dari pembentukan UU Penyelenggara Negara itu sendiri. e. UU Penyelenggara Negara harus dibaca sebagai satu kesatuan yang ditujukan untuk mengatur pejabat-pejabat yang menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan murni (bestuurshandeling). Keputusan yang 82    mereka ambil bersifat otoritatif, mengikat publik secara langsung, dan merupakan manifestasi dari kedaulatan negara. Sebaliknya, pejabat BUMN menjalankan fungsi pengurusan (beheersdaad) dalam lingkup korporasi. Keputusan yang mereka ambil adalah keputusan bisnis yang bersifat internal, terikat pada fiduciary duty kepada perseroan, dan risikonya ditanggung oleh korporasi, bukan oleh negara secara langsung dalam konteks APBN. Secara teleologis, tujuan dibentuknya UU Penyelenggara Negara adalah untuk memastikan integritas dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Menyamakan direksi BUMN yang bertugas mencari keuntungan dengan seorang menteri atau direktur jenderal yang bertugas membuat kebijakan publik adalah sebuah kekeliruan konseptual yang fatal. f. Adanya pemisahan direksi, dewan komisaris, dan karyawan BUMN sebagai bukan penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juga merupakan perkembangan dan perluasan dari tujuan pembentukan BUMN itu sendiri. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, tujuan pembentukan UU BUMN antara lain adalah untuk mengejar keuntungan. Sehingga tindakan pengurusan, pengawasan dan aktivitas yang dilakukan dalam BUMN adalah untuk mengejar keuntungan, berbeda dengan tugas dan fungsi Menteri atau penyelenggara negara dalam UU Penyelenggara Negara yang dibebankan sebagai tindakan pelayanan publik. g. UU BUMN 1/2025, yang secara spesifik, eksplisit, dan tegas mengatur status hukum pejabat BUMN, merupakan lex specialis yang sah. Ketentuan ini secara hukum mengesampingkan (menderogasi) ketentuan yang bersifat lebih umum (lex generalis) dalam UU Penyelenggara Negara, yang mengatur berbagai jenis pejabat secara umum. Ini adalah manifestasi dari kewenangan pembentuk undang- undang (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) untuk membuat politik hukum yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan zaman dan tujuan bernegara. Pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan konstitusional untuk melakukan reklasifikasi dan reformasi sektoral sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam UUD 1945. 83    h. Apabila argumentasi para Pemohon diterima dan asas lex specialis ini dikesampingkan oleh Mahkamah, maka akan tercipta sebuah preseden yang dapat menghambat kemampuan legislatif untuk melakukan reformasi di masa depan. Setiap upaya untuk membuat pengaturan khusus bagi sektor-sektor yang unik (seperti perbankan, pasar modal, atau teknologi) akan selalu terancam dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih umum. Hal ini akan menyebabkan hukum menjadi statis, tidak adaptif, dan pada akhirnya gagal menjawab tantangan pembangunan. Oleh karena itu, mempertahankan UU BUMN 1/2025 sebagai lex specialis adalah juga mempertahankan dinamika dan fleksibilitas sistem hukum nasional. i. Kekhawatiran terbesar yang diekspresikan oleh para Pemohon adalah bahwa UU BUMN 1/2025 akan menjadi karpet merah bagi para koruptor di lingkungan BUMN. Pemerintah memandang kekhawatiran ini, meskipun dapat dipahami, tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Pengecualian status Penyelenggara Negara tidak sama dengan pemberian imunitas. Sebaliknya, UU BUMN 1/2025 justru memperkenalkan kerangka akuntabilitas korporasi yang lebih modern, jelas, dan efektif. Klaim bahwa pejabat BUMN akan kebal dari jerat hukum korupsi adalah sebuah kesalahpahaman fundamental terhadap arsitektur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Jangkauan UU Tipikor tidak hanya terbatas pada subjek hukum "Penyelenggara Negara". j. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang merupakan delik inti korupsi terkait kerugian keuangan negara, menggunakan frasa "Setiap Orang". Frasa ini bersifat universal dan mencakup siapa saja, baik pejabat publik maupun pihak swasta, termasuk direksi, komisaris, dan karyawan BUMN. Selama perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi dan merugikan keuangan negara dapat dibuktikan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut, terlepas dari statusnya sebagai Penyelenggara Negara atau bukan. Penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan 84    Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung telah berulang kali menegaskan bahwa kewenangan mereka untuk menyidik korupsi di BUMN tidak hilang. k. Lebih lanjut, UU Tipikor juga masih mempertahankan terminologi "pegawai negeri" dalam arti luas, yang dalam berbagai yurisprudensi telah ditafsirkan mencakup pegawai BUMN yang menerima gaji dari keuangan perusahaan yang modalnya berasal dari negara. Delik-delik suap dan gratifikasi tertentu yang menyasar "pegawai negeri" masih berpotensi untuk diterapkan. Selain itu, berbagai tindak pidana umum yang kerap terkait dengan kejahatan korporasi, seperti penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pencucian uang, tetap menjadi ancaman pidana yang efektif. Klaim imunitas dengan demikian adalah narasi yang tidak berdasar. l. Menghilangkan status "Penyelenggara Negara" tidak berarti menghilangkan pengawasan. Justru, UU BUMN baru memperkuat sistem pengawasan yang lebih relevan dengan entitas korporasi. Sistem pengawasan ini bersifat berlapis dan melibatkan berbagai aktor dengan fungsi yang berbeda, menciptakan mekanisme checks and balances yang kuat. Pengawasan Internal terdapat peran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas diperkuat sebagai garda terdepan pengawasan terhadap Direksi. Mereka memiliki kewajiban hukum untuk memastikan Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan prinsip GCG. Pengawasan Pemegang Saham terdapat peran Pemerintah, melalui Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham, melaksanakan pengawasan tertinggi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat, memberhentikan, dan meminta pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris, termasuk menolak memberikan acquit et de charge (pelunasan dan pembebasan tanggung jawab). Pengawasan Eksternal oleh Auditor Negara sebagaimana Pasal 71 UU BUMN 1/2015 tetap mengakomodasi kewenangan BPK, meskipun dengan mekanisme yang disesuaikan dengan sifat BUMN sebagai entitas korporasi, bukan instansi pemerintah. Pengawasan oleh Regulator Sektoral dimana BUMN 85    yang bergerak di sektor-sektor teregulasi, seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi, tetap tunduk pada pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian pula, BUMN di semua sektor tunduk pada pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (Pembatasan Audit BPK) bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 23 E ayat (1) UU NRI 1945 menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Norma ini memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan BPK sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU a quo tidaklah meniadakan kewenangan BPK sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, melainkan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai lingkup, tata cara, serta mekanisme pelaksanaan audit BPK. Pengaturan tersebut merupakan bentuk kepentingan konstitusional untuk memastikan agar kewenangan audit BPK dilaksanakan secara tertib, proporsional dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta kordinasi antar lembaga negara. c. Adanya dualisme pemeriksaan oleh BPK dan juga Akuntan Publik selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara Badan Usaha Milik Negara yang merupakan entitas bisnis dituntut untuk bergerak cepat dan dinamis. Dualisme tersebut menimbulkan keraguan atas pengambilan keputusan bisnis. d. Pembatasan yang dimaksud oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah pembatasan kewenangan konstitusional BPK, melainkan pengaturan teknis (regeling) yang bertujuan agar audit BPK difokuskan pada entitas yang benar-benar mengelola keuangan 86    negara, sehingga tidak tejadi tumpang tindih kewenangan pemeriksaan. e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembatasan audit tidaklah tepat. Kewenangan BPK sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 E ayat (1) UU NRI 1945 tetap utuh dan tidak berkurang, Norma Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut, bukan mencabut atau menghapus kewenangan BPK. Dengan adanya pengaturan ini, BPK justru difasilitasi untuk dapat menjalankan fungsinya secara lebih terarah. f. Bahwa UU NRI 1945 tidak hanya mengatur kewenangan BPK, tetapi juga menjamin asas kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UU NRI 1945. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo merupakan wujud atas pelaksanaan asas tersebut, dengan memberikan kepastian mengenai: 1. Subjek yang wajib diperiksa BPK; 2. Mekanisme hubungan antara BPK dengan lembaga pengawasan lain; dan 3. Kepastian bagi entitas yang diperiksa agar tidak menghadapi pemeriksaan ganda yang efisien. E. Keterangan terkait Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pemerintah menyampaikan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah disetujui oleh DPR RI pada rapat paripurna tanggal 2 Oktober 2025. Sebelumnnya, pada rapat kerja tanggal 26 September 2025, fraksi- fraksi di Komisi VI beserta Pemerintah telah menyetujui rancangan undang- undang a quo. Ketua Komisi VI DPR RI telah menyampaikan bahwa terdapat 12 materi perubahan dalam rancangan undang-undang tersebut, diantaranya: 1. Perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). 2. Pengaturan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna 1% oleh negara 87    melalui BP BUMN. 3. Penataan komposisi saham pada perusahaan induk holding investasi dan perusahaan induk operasional pada BPI Danantara. 4. Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri kepada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Penghapusan ketentuan anggota direksi dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Penataan posisi dewan komisaris pada holding investasi dan operasional yang diisi oleh kalangan profesional. 7. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh badan pemeriksa keuangan untuk meningkatkan transparansi. 8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 9. Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan tertinggi BUMN. 10. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional dan holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 11. Pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal. 12. Mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Pemerintah menyampaikan bahwa semua pasal-pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon mengalami perubahan dalam UU Perubahan Keempat UU 19/2003. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya juga Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya UU Perubahan Keempat UU 19/2003, maka permohonan perkara a quo menjadi kehilangan objek. Namun begitu, berkaitan dengan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi keterangan untuk menerangkan sejelas-jelasnya norma-norma dan intensi pembentuk undang-undang khususnya UU 1/2025 sekaligus utamanya demi menghormati Mahkamah Konstitusi beserta Proses Persidangan serta permohonan Para Pemohon, maka Pemerintah tetap menjawab pokok- 88    pokok permohonan sebagaimana jawaban di atas untuk Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat pertimbangkan. II. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3Y huruf a dan huruf b, Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3Y huruf a dan huruf b, Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 89    [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 90    kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 91    e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025: “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara” Pasal 3Y huruf a UU 1/2025: “kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalainnya.” Pasal 3Y huruf b UU 1/2025: “telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia. Dalam hal ini Pemohon I pernah menjadi penyelenggara negara, yakni anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut periode 2017 – 2018, namun telah diberhentikan sebagai Ketua merangkap anggota Panwaslu Kabupaten Garut karena Pemohon I telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Pemohon II adalah seorang mahasiswa. 4. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional berupa terabaikannya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi para Pemohon sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai akibat dari pemberlakuan norma Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025; 5. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakukan norma Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025 menyebabkan organ dan pegawai badan pengelola investasi tidak bisa 92    dijerat pidana korupsi karena statusnya bukan penyelenggara negara, padahal badan pengelola investasi merupakan badan yang dimiliki oleh pemerintah dan sumber modalnya dari penyertaan modal negara. Dengan kondisi demikian, apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana korupsi maka, kedepannya akan melemahkan proses penegakkan hukum karena, perbuatan tindak pidana korupsi salah satu unsurnya adalah dilakukan oleh penyelenggara negara; 6. Bahwa sejalan dengan itu, pemberlakukan norma Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025 mengakibatkan subyek hukum seperti Menteri, organ badan dan pegawai badan pengelola investasi memiliki impunitas berupa jaminan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Terhadap hal demikian, apabila para Pemohon menjadi pelapor adanya tindak pidana korupsi yang ditenggarai dilakukan oleh badan pengelola investasi maka posisi pelapor dengan terlapor menjadi tidak setara karena terlapor memiliki jaminan impunitas di mana status hukumnya bukan merupakan penyelenggara negara. Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut menurut Mahkamah, bersifat potensial, bukan sebagaimana yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, karena berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mengelola keuangan negara yang berujung pada adanya kerugian terhadap keuangan negara. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. 93    [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a serta huruf b UU 1/2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025 melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, karena Badan Pengelola Investasi sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan mengelola keuangan negara melalui penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN, maka sudah sepatutnya Badan dimaksud dikelola oleh penyelenggara negara agar keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025 melanggar prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena pasal a quo, melahirkan diskriminasi hukum dan perlakukan yang tidak adil bagi penyelenggara negara lain dan menutup peluang penegakkan hukum dengan terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana in casu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025 melanggar prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena kerugian yang dialami oleh Badan Pengelola Investasi dapat ditentukan secara sepihak, apakah kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian bisnis atau kerugian keuangan negara, padahal tidak ada ukuran yang jelas bagaimana kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian bisnis atau kerugian keuangan negara, sehingga Menteri, organ dan pegawai badan dapat terbebas dari pertanggungjawaban hukum. 94    Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyatakan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 9 Oktober 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, telah terungkap fakta hukum bahwa UU 1/2025 sebagai objectum litis permohonan para Pemohon telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142, selanjutnya disebut UU 16/2025). Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025 yang didalilkan para Pemohon 95    telah ternyata menjadi bagian dari perubahan UU 16/2025 sebagaimana dimuat dalam tabel sebagai berikut. No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 1. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 2. Pasal 3Y huruf a dan b Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati- hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; Pasal 3Y huruf a dan b Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik; [3.11.2] Bahwa oleh karena terhadap objek permohonan yang diajukan para Pemohon a quo tidak lagi sama sebagaimana rumusan dan substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terhadap permohonan a quo haruslah dinyatakan kehilangan objek. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a serta huruf b UU 1/2025 telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan norma-norma yang diuji konstitusionalitasnya tersebut dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 96    4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah kehilangan objek; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.10 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai 97    Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa