44/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 44/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : E. Ramos Petege Alamat : Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Yanuarius Mote Alamat : Jalan Ketapang Gorong-Gorong, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Elko Tebai Alamat : Jalan A. Gobay, Kelurahan Girimulyo, Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Muhammad Helmi Fahrozi Alamat : Jalan Gurame 3 Nomor 267, RT.007/RW.007, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 Berdasarkan surat kuasa bertanggal 10 Maret 2022, memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Dixon Sanjaya, S.H., Hans Poliman, S.H., Ramadhini Silfi Adisty, S.H., Sherly Angelina Chandra, S.H., Alya Fakhira, Asima Romian Angelina, Ni Komang Tari Padmawati, Avena Ardillia Henry, dan Faisal Al Haq Harahap, S.H., yang kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai -------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 14 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 23 Maret 2022 dengan Nomor 44/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5076) --- selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman -- -, menyatakan bahwa “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- selanjutnya disebut UU MK ---, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) --- selanjutnya disebut UU PPP ---, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi, di antaranya: a) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution) 4 b) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) c) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) d) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) e) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, hukum, dan demokrasi guna menjamin hak konstitusional dan hak asasi manusia melakukan pengujian terhadap pembentukan undang-undang secara formiil dan materiil. 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 merupakan mekanisme kontrol (check and balances) terhadap lembaga eksekutif dan legislatif dalam membentuk undang-undang sebagai suatu produk hukum pemerintah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin pembentukan dan pelaksanaan undang-undang selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan secara bertanggung jawab guna mewujudkan cita hukum negara (rechtsidee), kepentingan umum, dan kehendak rakyat berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila, prinsip demokrasi, dan prinsip nomokrasi konstitusional. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menyatakan: 5 Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang- undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 9. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam permohonan ini berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Para Pemohon. 6 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, perlu dijelaskan lebih dahulu kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: 3.1 Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3). Pemohon merupakan 3.2 Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4). 3.3 Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-5). Pemohon III saat ini bekerja sebagai anggota partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai dengan nomor anggota 019/DPRD/Dogiyai/2019-2024 (Bukti P-6) yang terpilih untuk periode 2019-2024 dari salah satu partai politik peserta pemilu 2019-2024 (Bukti P-9). 7 3.4 Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7). 4. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara (rakyat) memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, di antaranya: a. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. b. Covenant on civil and Political Right (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), yang menyatakan “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.” c. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam bagian dissenting opinion 4 hakim konstitusi yang menyatakan sebagai berikut: “… dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap 8 warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum” [Hal. 50, Vide 6.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020]. 5. Bahwa dengan memperhatikan uraian yang demikian, maka Para Pemohon dalam hal ini telah memenuhi ketentuan sebagai pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 6. Bahwa selain menguraikan perihal kedudukan hukum, Para Pemohon juga perlu menguraikan dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki kerugian Konstitusional dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yakni sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Hak dan/atau Kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian: dan 9 e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 7. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yaitu sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. - Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan a quo diatur dan dijamin dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 28D (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. - Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon telah dirugikan dengan keberlakuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) UU Parpol, yang menyatakan sebagai berikut: 10 Pasal 29 (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. … b. … c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. (1a) … (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang- undangan. (3) … - Bahwa Para Pemohon meyakini bahwa dalam prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilihan umum dengan memilih kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang bertindak atas nama rakyat, maka rakyat sendiri yang menyeleksi dan menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga-lembaga tersebut. Tentu secara praktis mekanisme pemilihan itu dilakukan dalam pemilihan umum (general election) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. - Bahwa dengan paradigma yang demikian maka peran rakyat dalam pemilihan umum menjadi sangat sentral untuk melakukan seleksi dan suksesi penyelenggaraan pemerintahan untuk mengahsilkan pemimpin yang berjiwa professional, berintegritas, negarawan, adil, visioner, dan mampu membawa kesejahteraan pada rakyat. Akan tetapi, Para Pemohon berpandangan cita-cita tersebut sangat mustahil diwujudkan dalam sistem pemilihan umum yang berlaku saat ini. Hal tersebut disebabkan karena ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme penentuan, pencalonan, dan/atau pengusulan calon presiden dan/atau wakil presiden, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, yang terbuka, partisipatif, dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas calon secara internal partai politik sebagai satu- satunya lembaga yang dapat mengusung calon presiden 11 dan/atau wakil presiden dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. - Praktik demikian yang terus menerus dipertahankan telah berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik (c.q ketua umum) sebagai penentu tunggal. Hal ini telah berulang kali terjadi di dalam pemilihan umum, baik di tahun 2014, 2019, maupun yang berpotensi terjadi pada pemilihan umum tahun 2024 nantinya. Pada tahun 2014 dan 2019, hanya ada 2 (dua) pasang calon presiden dan wakil presiden, yang mana salah satunya merupakan ketua umum partai politik sedangkan yang lainnya ditunjuk atas rekomendasi dari ketua umum partai politik. Selain itu, ketua umum partai-partai politik yang memiliki kursi DPR sudah bersepakat untuk berkoalisi siapa dengan siapa disertai dengan kalkulasi keuntungan politik masing-masing partai. Hal ini menjadikan suksesi kepemimpinan nasional penuh dengan transaksi dan intrik politik semata dan tidak jarang rakyat yang menjadi korban. Fenomena yang demikian mengakibatkan munculnya calon-calon yang tidak beragam sehingga hanya Pasangan calon Prabowo dan Jokowi saja yang berlaga dalam 2 (dua) pemilihan umum sebelumnya, tahun 2014 dan 2019. Hal tersebut kemudian menyebabkan tingginya polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat. - Kondisi ini tentu menimbulkan persaingan dalam pemilihan umum yang tidak sehat sebab dari sistem yang berlaku saat ini rakyatlah yang akan menjadi korban. Rakyat disuguhi calon- calon pemimpin bangsa yang seolah-olah terlihat kompeten dan kapabel tetapi itu semua merupakan hal yang semu karena sejatinya mereka telah disuguhi dan dipaksa untuk memilih tanpa memiliki alternatif lainnya yang setidak-tidaknya dapat mereka berikan suara sesuai dengan hati nurani dan kebabasannya untuk memilih. Hal ini juga kemudian berimplikasi pada sistem demokrasi yang juga semu karena rakyat dipaksa memilih salah satu pasangan calon yang sejatinya telah ditentukan oleh partai politik. Misalnya saja dalam pemilu 2014 dan 2019, hanya 12 Prabowo dan Jokowi, tidak ada pilihan lain sehingga rakyat mau tidak mau tetap harus memilih di antara dua kandidat tersebut. Bahkan sekali pun rakyat mungkin tidak berkeinginan mendukung dan memilih salah satu dari kedua calon tersebut. Kemudian menjadi pertanyaan apakah hanya mereka berdua calon yang terbaik? Apakah tidak ada calon lain yang lebih mampu atau calon lainnya yang tidak punya kesempatan untuk maju? Bagaimana partai politik menyaring dan menyeleksi pasangan calon tersebut sehingga dengan mantap dan pasti mendukung mereka? Apakah pencalonan tersebut telah demokratis dan transparan sebagaimana amanat undang- undang atau bagaimana parameter demokratis dan terbuka dalam ketentuan UU a quo? Ketidakmampuan untuk menjawab hal ini disebabkan karena sistem pengaturan saat ini yang tidak tegas dan tidak jelas yang membuka celah hukum bagi oligarki partai politik untuk menegaskan kekuasaanya dan mengabaikan rakyat sebagai pemangku kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. - Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Spanyol, George Santayana, bahwa “mereka yang tidak mempelajari sejarah, akan mereka ditakdirkan untuk mengulangi sejarah itu lagi”. Sistem pemilihan Indonesia yang terus dipertahankan saat ini tidak pernah belajar dari pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 sehingga berpotensi akan mengulangi kesalahan yang sama pada tahun 2024. Hal ini telah terlihat sejak di mulainya isu pemilihan presiden di awal tahun-tahun politik ini, sudah mulai muncul nama-nama yang berambisi menjadi calon presiden. Namun, tidak semua kandidat tersebut memperoleh dukungan popular dari rakyat tetapi tetap berambisi untuk maju menjadi calon presiden di pemilihan umum tahun 2024. Salah satunya adalah Puan Maharani yang bersikeras ingin mendapatkan tiket calon presiden dari PDI-P. Meskipun popularitasnya berdasarkan survei tidak lebih baik dari Ganjar Pranowo di partai yang sama, baik di kalangan rakyat maupun di internal kader PDI-P. Namun 13 demikian, Puan Maharani (Putri Ketua Umum PDI-P) memiliki kedudukan dan kedekatan yang lebih kuat dengan ketua umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri yang mengakibatkan Puan Maharani lebih dominan mendapat tiket calon presiden dari PDI- P dibandingkan Ganjar Pranowo yang memiliki popularitas yang lebih tinggi. - Nama-nama lainnya, seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang juga berambisi mencalonkan diri menjadi calon presiden dimana mereka sebagai ketua umum memiliki kewenangan mutlak untuk mencalonkan nama-nama calon presiden dari partainya, termasuk dirinya sendiri. Meskipun sangat menginginkan masih banyak kader Golkar, PKB atau Demokrat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk itu. Namun, potensi mereka kandas karena ambisi dari ketua umum partai-partai tersebut. (perlu diingat salah satu fungsi partai politik ialah untuk melakukan kaderisasi sehingga apabila calon presiden dan/atau wakil presiden dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah hanya berasal dari elite partai politik, hal tersebut sesngguhnya menunjukan kegagalan sistem politik nasional untuk menghadirkan kader-kader pemimpin bangsa yang berkualitas). - Bahwa berdasarkan uraian singkat yang demikian, maka kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon sebagai berikut: a. Pemohon I dan Pemohon II sebagai rakyat memiliki hak pilih dalam pemilihan umum yang dijamin dalam konstitusi merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak mendapat perlindungan serta perlakuan hukum yang adil karena tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah secara langsung dan bebas melainkan hanya memilih dari apa yang sudah dipilihkan 14 terlebih dahulu oleh partai politik. Sehingga dalam sistem demokrasi Indonesia slogan yang dikenal “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” telah berubah makna aslinya “dari partai, oleh partai, untuk oligarki” rakyat hanya bisa tunduk dan disuapi oleh partai politik dan oligarkinya. Hak pilih Pemohon I dan II dalam sistem politik saat ini telah terciderai maknanya dengan keberlakuan pasal a quo. b. Pemohon III adalah kader partai politik yang berpartisipasi sebagai peserta dalam pemilu, baik periode 2014 dan 2019 dimana partai tempat Pemohon III bernaung saat ini (Bukti P- 9 sampai dengan P-10), berusaha untuk tidak tenggelam ke dalam sistem sebagaimana telah disebutkan di atas. Pemohon III sangat mendukung agar diterapkan sistem dimana partai politik tidak boleh mencalonkan calon presiden hanya berdasarkan keputusan mutlak ketua umum atau elite partai politik semata. Tiada perlindungan hukum yang adil apabila tetap mempertahankan sistem dalam status quo saat ini karena menutup kemungkinan atau setidak-tidaknya mempersulit kesempatan Pemohon III untuk memilih atau dipilih secagai calon presiden dan/atau wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan mekanisme yang fair dan terbuka. c. Pemohon IV adalah simpatisan salah satu partai politik yang sedang berseteru dalam menentukan calon presiden yang hendak diusung dalam pemilihan umum 2024. Selain sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilu dan simpatisan partai politik, Pemohon IV juga merupakan seorang akademisi yang dalam kapasitasnya tersebut berpandangan secara teoritik akan lebih baik apabila diterapkan sistem pemilihan pendahuluan untuk menentukan calon yang akan diusung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sebagai seorang akademisi, Pemohon IV berpandangan memiliki kewajiban moral untuk berupaya 15 melakukan perbaikan terhadap konstruksi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual disebabkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) hurud c dan huruf d serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memberikan celah hukum bagi keleluasaan kewenangan dan kekuasaan elite partai politik untuk menentukan bakal calon presiden dan wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, telah menimbulkan implikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik (c.q ketua umum) sebagai penentu tunggal menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif sehingga bertentangan dengan asas pemilihan umum, penormaan tersebut juga telah menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kesempatan Para Pemohon untuk memperoleh dan memilih calon-calon presiden dan wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang variatif dan heterogen berbasis kompetensi dan kapabilitas secara bebas dan adil. Ketentuan a quo juga memberikan celah masalah nepotisme dalam proses pemilihan umum. - Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan Pasal 29 ayat (1) hurud c dan huruf d serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mana penormaannya telah menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kesempatan Para Pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum termasuk untuk 16 mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. - Bahwa Para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik karena ketentuan a quo memberikan kewenangan yang terlalu luas bagi partai politik untuk menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan AD/ART partai politik tanpa memberikan indikator atau parameter mengenai mekanisme implementasi rekrutmen yang demokratis dan terbuka. Implikasi yang terjadi ialah calon- calon yang diajukan bersifat sangat erat dengan negosiasi politis dan subjektif dari segelintir elite partai politik. Hal ini telah menyebabkan Para Pemohon kehilangan kesempatan untuk memilih calon-calon yang kompeten menurut penilaian Para Pemohon sebagai pemilik hak suara dan telah menghilangkan kesempatan Para Pemohon dan/atau kandidat lainnya yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk dipilih sebagai bakal calon presiden dan/atau wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena tidak memiliki afiliasi atau kedekatan poolitik yang kuat dengan elite partai politik. Hal ini juga telah bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi yang mengharuskan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat. - Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah menyebabkan hilang dan tercelanya nilai-nilai karakteristik bangsa indonesia dalam sisitem perpolitikan nasional yang 17 berlandaskan musyawarah mufakat dan menghargai pendapat dan pilihan setiap anggotanya. Hal ini dikarenakan menyebabkan ketiadaan pengaturan mengenai pedoman mekanisme atau parameter rekrutmen internal yang demokratis, terbuka, dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden. Segala keputusan dan kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada oligarki elite partai politik (c.q ketua umum) yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Sementara rakyat dan anggota partai politik hanya bisa memilih tanpa memiliki opsi dilibatkan dalam pengambilan keputusan partai politik dalam hal menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah termasuk tidak memiliki kesempatan dipilih sebagai bakal calon dalam kontestasi internal yang fair dan berkeadilan. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. - Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, maka berbagai kerugian hak konstitusional atas penerapan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengakibatkan rusaknya sistem politik dan pemerintahan Indonesia diharapkan tidak akan terjadi lagi sehingga tercipta suatu sistem perpolitikan nasional yang terbuka, partisipatif, dan menjunjung kesamaan kesempatan berbasis kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi pemimpin pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena 18 penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dinyatakan tidak berlaku lagi. 8. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan, baik secara faktual ataupun potensial dari Para Pemohon dan potensi kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dan logis dapat dipastikan akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam kasus-kasus konkret di masyarakat. Sehingga apabila ketentuan dalam pasal permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. - Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah memberi kesempatan dan celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan sehingga menutup ruang untuk memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 9. Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam Permohonan ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. III. Alasan-Alasan Permohonan (Posita) A. Ketidakjelasan pengaturan mengenai parameter pedoman mekanisme rekrutmen internal yang demokratis dan terbuka berdasarkan kapabilitas dan kapasitas untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c 19 dan d serta ayat (2) UU Parpol berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik (c.q ketua umum) sebagai penentu tunggal yang bertentangan dengan pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 1. Bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum, terdapat 3 (tiga) institusi yang sangat erat kaitannya, yaitu pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu (pemegang mandat pemilik suara). Dalam konteks ini, partai politik sebagai suatu kelompok yang anggotanya terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun memainkan peran yang sentral sebagai infrastruktur politik, karena keberadaanya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: a. Sebagai sarana sosialisasi politik yang berarti partai politik berperan untuk menyerap aspirasi atau kepentingan masyarakat dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk kebijakan, melalui sosialisasi yang dilakukan partai politik, mendapatkan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat; b. Sarana rekrutmen politik yang berarti partai politik berfungsi menyeleksi dan memilih seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pada pemerintahan pada khususnya (kader-kader calon eksekutif dan legislative). Rekrutmen politik dilakukan guna mencari dan merekrut anggota terbaik dari masyarakat untuk dijadikan kader partai politik sebagai bagian dari rotasi dan regenarasi partai politik. c. Sebagai sarana partisipasi politik yang berarti partai politik berfungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi partai politik merupakan wadah partisipasi politik bagi warga Negara. (Rika Ramadhanti, Partai Politik dan Demokrasi, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 16, No.3, September 2018, hlm. 253). 20 2. Bahwa dengan memperhatikan pendapat demikian, maka dalam rangka memperkuat dan memperteguh prinsip demokrasi dalam masyarakat, maka peran partai politik untuk membuka dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengisi suatu jabatan politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka melalui mekanisme rekrutmen atau seleksi politik yang jelas dan tegas bagi calon-calon yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang baik dan bukan hanya ditentukan sesuai dengan kepentingan segenap elit partai politik bahkan sampai bersikap otoriter dengan mengatakan “apabila tidak tunduk pada aturan partai atau tidak menerima keputusan partai, silahkan keluar dari partai ini”, hal ini menunjukan bahwa partai politik telah bersikap otoriter dan telah mematikan atau mengucilkan semangat dan prinsip berdemokrasi. Prinsip demokrasi tersebut haruslah juga diterapkan dalam konteks internal partai politik agar segala sesuatu berjalan tidak hanya bergantung pada pemimpin partai politik tersebut. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam suatu partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan fungsionaris partai untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan di dalam partai politik dan menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani untuk memberikan pengaruhnya. (Thomas Meyer, Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2012, hlm. 34). 3. Bahwa dalam permohonan a quo yang berkaitan dengan mekanisme mengenai pemilihan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden secara legal formal hanya diatur secara umum dalam Pasal 29 ayat (1) hurud c dan huruf d serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 21 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ---selanjutnya disebut sebagai UU Partai Politik---, yang menyatakan: Pasal 29 (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. (1a) … (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. (3) … 4. Bahwa dari penormaan yang ada pada hakikatnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan norma berkaitan dengan parameter dan kriteria rekrutmen bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah serta presiden dan/atau wakil presiden yang dilakukan secara “demokratis dan terbuka” sesuai dengan AD dan ART Partai politik. Tujuan pelaksanaan rekrutmen untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan berjiwa kepemimpinan (negarawan) menjadi kabur dan tidak jelas apabila “demokratis dan terbuka” hanya digantungkan pada AD dan ART Partai semata tanpa parameter yang jelas telah menyebabkan pemusatan kewenangan di tangan elite partai politik (c.q. ketua umum) untuk melakukan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilegitimasi dalam AD dan ART partai politik meskipun tidak jarang mengabaikan prinsip “demokratis dan terbuka”. Hal ini secara jelas telah bertentangan dengan norma konstitusi dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki adanya pemilihan secara langsung (yang diartikan pada saat pencalonan di internal partai politik maupun dalam pemilihan umum). Partai politik seharusnya hanya mengusulkan calon yang diperoleh melalui mekanisme persaingan yang adil dan terbuka secara internal partai politik. Penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara mutlak di tangan elite partai politik tanpa adanya mekanisme yang adil dan wajar untuk itu di internal partai politik haruslah dianggap sebagai pengabaian terhadap asas “langsung” dalam pasal 66A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena asas “langsung” yang diberikan bersifat semu karena 22 bakal calon tetlah ditentukan terlebih dahulu dan bukan atas kehendak bebas pemilih. Hal ini merupakan salah satu kerugian konstitusional Para Pemohon dengan ketidakjelasan dan kekaburan norma dalam permohonan a quo. 5. Bahwa untuk memperkuat dalil yang demikian, perlu dipertimbangkan original intent pembahasan I-IV dalam rapat BP dan PAH I MPR terhadap Pasal 6 dan 6A UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Salah satunya ialah pendapat yang dikemukakan oleh Harjono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), yang menjelaskan: “Kemudian juga fraksi kami melihat bahwa persoalan Presiden tidak cukup persoalan legitimate saja … sebetulnya yang kita perlukan di samping legitimate kesahan legitimate barangkali juga masalah kredibilitis, Presiden yang legitimit barangmanapun juga kalau dia tidak kredibel juga mempunyai persoalan jadi bukan persoalan legitimit saja kredibel nggak moralite, capability, dan lain semuanya kredibel nggak, oleh karena itu mohon juga dipikirkan tentang persoalan yang kredibilitis”. Selain itu pula, Harjono mengemukakan bahwa: “Dalam menelaah persoalan pemilihan Presiden orang harus mencermati aspek kompetisi sebagai salah satu ciri demokrasi. Tiada demokrasi tanpa kompetisi yang fair. Oleh karena itu, ungkap Harjono, harus dibuka kompetisi yang luas tanpa sensor. …Kita bicara dari berangkat, dari ide demokrasi yang sama, saya kira di situ. Tapi kalau kita bicara ide demokrasi, sebetulnya ada aspek-aspek yang memang harus kita pertimbangkan. Banyak aspek, pertama aspek aspiratif. Kita tidak akan bicara demokrasi kalau aspek aspiratifnya tidak muncul. Kita juga mempertimbangkan aspek representatifnya. Oleh karena itu, ada persoalan dengan sistem-sistem pemilu. Kita bicara juga tentang accountability. Kaitan accountability ini juga acceptability-nya gimana. Kita juga bicara tentang representasi. Representative dan representasi ini beda, representation. Kalau representative ini bicara tentang quantumnya, kalau representation itu bicara who will represent, who, ini beda. Lalu juga dalam demokrasi juga bicara tentang responsibility-nya. Oleh karena itu dalam demokrasi tidak hanya persoalan pokok menang, tapi responsibility. Di situlah ada etika-etika demokrasi. Pada persoalan pilihan Presiden, saya kira kita juga harus melihat persoalan dalam demokrasi itu sendiri adalah competition (kompetisi). Sebuah kompetisi, adanya kompetisi, juga mewarnai sebuah ciri adanya demokrasi. Kalau tidak ada kompetisi, apa kita bicara ada demokrasi. Maka pada saat kita bicara kompetisi, di situ ada fair competition dan juga ada equality dalam berkompetisi. Kita dulu merasakan, kalau litsus itu nggak cocok. 23 Karena itu tidak competition lagi, tapi itu sudah menyandera kompetisi secara sama secara fair play. Itu yang disebut dengan litsus dan di dalam kompetisi ini juga ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan censorship, baik langsung maupun tak langsung. Oleh karena itu, satu pilihan Presiden, mestinya terbuka kompetisi yang luas dan tidak ada censorship. Mohon maaf, oleh karena itu kalau ada calon yang dicalonkan bukan langsung, itu saya kira ada censorship yang tak langsung juga. Jadi supaya tidak ada censorship maka wakil-wakil itu biar saja rakyatlah yang menentukan wakilnya. Oleh karena itu persoalan siapa yang menentukan calon, kalau itu ada lembaga yang menentukan calon menjadi legitimate untuk menentukan calon. Calon ini saja jangan yang lain. Itu sebetulnya juga censorship yang tersembunyi. Oleh karena itu, kita Fraksi PDI melihat bahwa biarlah itu tumbuh dari masyarakat sendiri lewat mekanisme partainya. Bebas. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Asnawi Latief dari F-PDU mengemukakan bahwa: “ …Kekuatan terakhir bahwa Presiden dipilih langsung, kriteria calon Presiden dapat dinilai langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Jadi tidak membeli kucing dalam karung. Jadi kalau dikatakan rakyat tidak cermat memilih itu nonsense. Bahwasanya akan terjadi munculnya tokoh-tokoh yang populer saja, memang harusnya tokoh-tokoh yang tidak populer bagaimana menjadi populer supaya dipilih oleh rakyat. Tetapi populer di sini bukan seperti itu, tetapi populer sebagai negarawan sebagai leader sebagai pengayom rakyat dan lain sebagainya”. Pendapat lebih tegas juga dikemukakan oleh Ali Masykur Musa dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), yang mengemukakan bahwa: “…F-KB menilai ada keinginan yang kuat di antara fraksi-fraksi agar pelaksanaan pemilihan Presiden, ini ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu keinginan tersebut harus menjadi modal dasar meneguhkan komitmen demokrasi agar tidak terdapat distorsi kedaulatan rakyat. … Dalam hubungan ini lah F-KB berpendapat agar pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat tanpa harus ada mekanisme seleksi lembaga apapun. Dalam pandangan F- KB, rakyat berdaulat adalah rakyat yang tanpa restriksi mampu mengejawantahkan aspirasi dan kedaulatannya. Terhadap penilaian bahwa budaya politik rakyat masih rendah sehingga belum waktunya diselenggarakan pemilihan Presiden langsung dalam waktu dekat ini, justru F-KB ingin balik bertanya, bukankah yang belum siap adalah elit politiknya? Mungkin hal ini benar karena barangkali terdapat paradigma dan pandangan yang berbeda antara rakyat dengan elit dalam hal ini. Bagi para elit politik mungkin pemilihan Presiden dilihat sebagai ajang pertandingan menang atau kalah sehingga ada unsur 24 kekhawatiran di antara elit apabila tidak terpenuhi harapannya. Tetapi bagi rakyat sesungguhnya pemilihan Presiden ini lah sebagai pesta demokrasi bahkan ada nilai hiburan dan politik yang diharapkan dapat menentramkan batinnya. Jadi di sini bagi rakyat yang terpenting adalah kepuasan batinnya, meskipun calon dan idolanya kalah, asal sportif dan transparan tidak apa lah, apalagi apabila jago kesayangannya yang menang tentu akan sangat bergembira. Menurut F-KB, apabila Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat maka hal ini bisa menjawab kekhawatiran mengenai kadar legitimasi seorang Presiden, sekaligus dapat memudahkan kontrol rakyat terhadap pemerintah dan dapat melahirkan mekanisme checks and balances antar lembaga tinggi negara”. (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 – Buku V Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 239-320). 6. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal a quo, untuk menunjukan adanya pemusatan kewenangan mutlak penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah di tangan sejumlah elite partai politik (c.q. ketua umum) perlu diuraikan pengaturan mengenai mekanisme pencalonan presiden dan/atau wakil presiden serta kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dilegitimasi dengan AD/ART Partai Politik di Indonesia, di antaranya sebagai berikut: a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak mengatur secara spesifik dalam AD/ART mengenai mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden. b. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dalam Pasal 20 ayat (2) AD/ART partai yang menyatakan bahwa “DPP Partai Gerindra memiliki wewenang: Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina”. c. Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Pasal 21 ART menyatakan bahwa: 1) Dewan Pembina bertugas memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar, dan bersama-sama DPP Partai Golkar menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, baik internal maupun eksternal. 25 2) Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis sebagaiamana dimaksud ayat (1), yaitu: a. Penetapan calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia; b. Penetapan pimpinan lembaga tinggi negara. d. Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Pasal 19 ART menyatakan Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang: “Menjaring dan menetapkan nama- nama calon anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), calon Presiden dan Wakil Presiden”. e. Partai Demokrat, Pasal 20 AD menyatakan bahwa: Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang: 1) calon Presiden dan Wakil Presiden; 2) calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI; 3) calon Partai-Partai Anggota Koalisi; 4) calon-calon Anggota Legislatif Pusat; 5) calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah f. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mengatur secara spesifik dalam AD/ART mengenai mekanisme pemilihan calon presiden dan/atau wakil presiden. g. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pasal 14 AD menyatakan Majelis Syura’ mempunyai wewenang: “Menetapkan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat”. h. Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pasal 70 ART menyatakan “Penentuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan partai dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam Rakernas berdasarkan hasil konvensi”. i. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam Pasal 19 AD menyatakan Wewenang Pengurus Harian DPP adalah: “Menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Harian DPP PPP”. j. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dalam Pasal 32 AD menyatakan Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang: “Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon presiden/wakil presiden”. 26 k. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dalam Pasal 23 AD menyatakan “Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengusulkan kepada Majelis Persatuan Partai tentang nama-nama calon legislatif, nama-nama calon presiden dan wakil presiden, nama-nama calon gubernur, nama-nama calon bupati/walikota berdasarkan masukan dari perangkat partai sesuai dengan tingkatannya” Dari beberapa partai politik yang diuraikan berdasarkan AD/ART sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai Politik, hanya Partai PAN yang mensyaratkan konvensi untuk menentukan calon presiden dan/atau wakil presiden meskipun dalam praktiknya tidak sebagaimana diatur dalam AD/ART Partainya dan Perindo yang mensyaratkan adanya masukan dari perangkat partai secara berjenjang, sedangkan partai politik lainnya hanya menegaskan pengambilan keputusan di tangan dewan pimpinan pusat, dewan pembina, ketua majelis tinggi, majelis syura, dan istilah sejenis lainnya. (Ahmad Gelora Mahardika, Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis, Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, No.2, Tahun 2019, hlm. 125). 7. Bahwa apabila mencermati ketentuan pasal a quo, tidak ada parameter yang jelas dan tegas mengenai frasa “demokratis dan terbuka” dalam rekrutmen calon presiden dan wakil presiden apakah berkaitan dengan adanya pendaftaran bakal calon yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, syarat yang harus dipenuhi, mekanisme penentuan calon, partisipasi kader, simpatisan, dan rakyat untuk memberikan suara bagi bakal calon dari partai politik tertentu, melainkan syarat “demokratis dan terbuka” tersebut hanya dikembalikan pada ketentuan dalam AD/ART partai politik. Kebutuhan akan mekanisme seleksi dan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang partisipatif, terbuka, transparan sangat diperlukan bagi kemajuan demokrasi dimana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang dimulai sejak tahap internal partai politik hingga pemilihan umum bukan dipilihkan terlebih dahulu oleh elite dan oligarki partai politik baru disuguhkan pilihan yang terbatas dan tidak jelas asal usulnya tersebut kepada rakyat. hal ini jelas telah bertentangan dangen hak 27 konstitusional warga negara (c.q. Para Pemohon) sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa lebih lanjut Affan Gafar mengemukakan prasyarat agar terwujudnya political order dalam masyarakat demokratis, yaitu: a. Adanya akuntabilitas di mana pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. b. Adanya rotasi kekuasan, di mana peluang pergantian kekuasaan harus selalu ada. c. Rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. d. Adanya pemilihan umum di mana setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai dengan hati nuraninya. e. Menikmati hak-hak dasar, dalam arti bahwa setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas terutama hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas. (Affan Gafar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 7-9). 9. Bahwa dengan kondisi yang demikian akan sangat membahayakan sistem politik nasional khususnya berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional bangsa Indonesia, dimana terdapat kecenderungan calon presiden dan/atau wakil presiden berasal dari elit partai politik atau memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu, misalnya saja adanya rivalitas di internal Partai PDI-P terkait wacana calon presiden tahun 2024 antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Akan tetapi, karena kedekatan Puan Maharani dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan berakibat Ganjar Pranowo yang tertutup kemungkinan untuk diusung sebagai calon presiden dari partai tersebut meskipun elektabilitas, popularitas, dan rekam jejak yang telah terukur dengan menjadi gubernur Jawa Tengah 2 (dua) periode. hal ini semakin diperkuat dengan peristiwa dimana Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara PDI-P di Jawa Tengah karena menurut Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDP-P Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berambisi menjadi calon presiden di tahun 2024. (https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/06100091/sindiran-puan- maharani-jawaban-ganjar-pranowo-dan-rivalitas-menuju-pilpres?page=all). 28 10. Bahwa hal-hal demikian menjadi lumrah terjadi dalam sistem partai politik di Indonesia karena adanya kepentingan politik individual dari segelintir elit politik. Kekacauan dalam proses suksesi kepemimpinan nasional melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia menurut Para Pemohon disebabkan karena 2 (dua) hal, yaitu: a. Adanya syarat presidential threshold sebesar 20% dari jumlah perolehan suara legislatif. Hal ini berimplikasi pada pasangan calon presiden yang dapat mengikuti pemilihan umum yang dibatasi (maksimal hanya 5) yang dalam kenyataannya hanya diikuti 2 pasang calon di periode 2014 dan 2019 yang berdampak terjadinya polarisasi yang tinggi dalam masyarakat yang berujung pada ketegangan dan anarkisme politik. Selain itu, sistem presidential threshold telah mematikan kemungkinan munculnya calon-calon pemimpin baru yang potensial karena mengharuskan partai berkoalisi dan berakibat munculkan oligarki partai politik sebagai satu-satunya sarana untuk mencapai tampuk kepemimpinan nasional di Indonesia. Penerapan sistem presidential threshold juga tidak sejalan dengan prinsip presidensial di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra dan Dr. Suhartoyo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021. b. Tidak transparannya sistem rekrutmen dan seleksi calon presiden dan/atau wakil presiden di dalam internal partai politik yang lebih mengedepankan kepentingan sectoral dibandingkan kepentingan nasional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena UU a quo yang memberikan kebebasan kepada partai politik untuk mengatur mekanisme kaderisasi dan rekrutmen hanya dalam AD/ART Partai. 11. Bahwa salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mewujudkan rekrutmen yang “demokratis dan terbuka” di internal partai politik dan mampu meminimalisir dominasi elite partai politik untuk menentukan calon presiden dan/atau wakil presiden ialah dengan menerapkan sistem primary election atau pemilihan pendahuluan yang bertujuan untuk memilih kandidat yang akan menjadi pejabat publik yang nantinya dipilih melalui pemilihan umum. Sistem primary election terdapat 2 (dua) jenis, yaitu: 29 a. Primary election yang bersifat tertutup yang hanya memungkinkan anggota partai politik atau simpatisannya saja yang dapat memilih kandidat; dan b. Primary election yang bersifat terbuka yang memingkinkan semua pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih kandidat calon presiden dan/atau wakil presiden dari partai politik yang diinginkan tanpa membedakan atau mengungkapkan afiliasi atau keterkaitan dengan partai politik tertentu. Sementara itu, primary election ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Jika dilakukan secara langsung maka setiap pemilih secara langsung akan memilih kandidat calon presiden dan/atau wakil presiden dari partai politiknya. Sedangkan dalam sistem primary election tidak langsung, pemilih akan memilih delegasi yang akan memilih calon kandidat dari partai politik yang mengikuti konvensi. (https://www.britannica.com/topic/primary-election) 12. Bahwa beberapa negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan didahului pemilihan pendahuluan (primary election) adalah Amerika Serikat dan Meksiko. Di Amerika Serikat, pemilihan pendahuluan (primary election) digunakan untuk memilih anggota legislatif, kongres, gubernur dari negara bagian. Bahwa pada tanggal 8 November 2022 akan dilaksanakan pemilihan umum dan didahului pemilihan pendahuluan (primary election) dimulai sejak 1 Maret 2022 sampai dengan pertengahan September 2022. Dalam pemilihan pendahuluan, setiap orang yang akan menjadi kandidat diberikan batas waktu untuk melakukan pencalonan, misalnya: a. Negara Bagian Illinois, batas waktu pencalonan kandidat 7 Maret-14 Maret 2022 dan pemilihan pendahuluan dilakukan 28 Juni 2022; b. Negara Bagian Pennsylvania, batas waktu pencalonan 25 Februari-15 Maret 2022, dan pemilihan pendahuluan dilakukan 17 Mei 2022; c. Negara Bagian California, batas waktu pencalonan 14 Februari-11 Maret 2022 dan pemilihan pendahuluan dilakukan 7 Juni 2022; d. Negara Bagian New York, batas waktu pencalonan 4 April-7 April 2022 dan pemilihan pendahuluan dilakukan 28 Juni 2022; 30 e. Negara bagian Florida, batas waktu pencalonan 13 Juni-17 Juni 2022 dan pemilihan pendahuluan 23 Agustus 2022; f. Dan 41 negara bagian lainnya (kecuali Louisiana, Mississippi, New Jersey, dan Virginia yang hanya melaksanakan atau menyelenggarakan pemilihan legislatif pada tahun ganjil). (https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/2022-state- primary-election-dates-and-filing-deadlines.aspx) 13. Bahwa apabila mengambil contoh yang ada di negara bagian California, Amerika Serikat. Partai politik yang menyelenggarakan primary election (pemilihan presiden) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: a. Pemilihan pendahuluan yang bersifat tertutup (Closed presidential primary) di mana hanya pemilih yang menjadi anggota atau terafiliasi (partisan) dengan partai politik yang dapat memilih kandidat calon; atau b. Pemilihan pendahuluan yang tertutup dengan modifikasi (Modified- closed presidential primary) di mana partai politik mengizinkan kepada pemilih meskipun tidak terafiliasi atau menjadi partisan partai politik tersebut untuk memilih calon presiden dari partai politik tersebut. Selain itu, dalam sistem pemilihan umum di Amerika serikat tidak memungkinkan adanya calon presiden independen tetapi bagi kandidat yang akan mencalonkan diri secara indepenen dapat mengikuti pemilihan pendahuluan (primary election) ini yang dilakukan oleh salah satu partai politik peserta pemilihan umum. Apabila kandidat independen tersebut memperoleh suata terbanyak dalam pemilihan pendahuluan (primary election) ini akan menjadi calon dari partai politik tersebut. (https://www.sos.ca.gov/elections/primary-elections-california). 14. Bahwa pada pemilihan sebelumnya, beberapa partai politik menyelenggarakan sistem konvensi untuk menjaring kandidat atau calon presiden dari partai tersebut, di antaranya: a. Konvensi Partai Golongan Karya (Golkar) pada tahun 2004 yang diselenggarakan melalui dua putaran pemilihan dalam konvensi ini pesertanya melibatkan seluruh pimpinan Golkar dari daerah dan pusat (closed primary election). Pada putaran pertama terseleksi nama-nama Akbar Tandjung, Wiranto, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan Sultan Hamengku Buwono X. Pada putaran 31 kedua, tinggal Akbar Tandjung dan Wiranto, di mana konvensi akhirnya dimenangi Wiranto. Meskipun tidak berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun tersebut tetapi berdampak pada popularitas dan elektabilitas partai Golkar sehingga keluar sebagai pemenang pemilu. (Akbar Tandjung, Menyegarkan Kembali Gagasan Konvensi, dalam Kompas, 19 Januari 2017, https://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/22281841/menyegarkan. kembali.gagasan.konvensi?page=all). b. Konvensi partai Demokrat Tahun 2014 yang menghasilkan Dahlan Iskan sebagai pemenang konvensi yang dipilih berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Populi, dan Markplus. Tetapi akhirnya gagal karena Partai Demokrat tidak mampu mencapai presidential threshold untuk mengusung calon presiden sendiri. (Sabrina Asril, Ini Hasil Lengkap Survei Elektabilitas Peserta Konvensi Partai Demokrat, dalam Kompas, 16 Mei 2014, https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1814165/Ini.Hasil.Lengka p.Survei.Elektabilitas.Peserta.Konvensi.Demokrat?page=all) 15. Bahwa dengan menerapkan sistem primary election dalam pemilihan umum ini akan mampu secara efektif mencegah terjadinya sikap otoriter dan oligarki dalam sistem politik nasional dimana kekuasaan tidak terpusat pada ketua umum atau sekelompok orang elit partai politik. Sistem yang saat ini berlaku dimana ketua umum atau segelintir elite partai politik memiliki peranan yang sangat sentral untuk menentukan apakah seseorang dapat menjadi calon eksekutif (presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah). Konsekuensi yang dapat terjadi ialah adanya lobi-lobi politik termasuk melibatkan transaksi uang (money politic), tidak terbukanya mekanisme seleksi untuk menjaring kandidat yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mendapat legitimasi dari masyarakat. Selain itu, dengan menerapkan sistem primary election ini juga menjadi salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat umum (tidak terafiliasi atau non partai politik) dan membuka ruang bagi kader, pengurus, dan simpatisan partai politik sehingga mampu memberikan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan dan preferensi politiknya. Dengan primary election mampu menghindari pilihan calon presiden dan/atau wakil 32 presiden yang homogen dan mencegah polarisasi yang besar di kalangan masyarakat sebagaimana pemilihan umum sebelumnya. B. Kekaburan dan ketiadaan parameter dan mekanisme rekrutmen yang “demokratis dan terbuka” dalam penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d serta ayat (2) UU Parpol yang bermuara pada kebebasan mutlak elite partai politik dan dilegitimasi oleh AD/ART Partai politik telah mengeliminir hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih serta bertentangan dengan asas-asas pemilu yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa prinsip bernegara bangsa Indonesia ialah mengedepankan asas demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang tertinggi yang pelaksanaannya didasarkan pada konstitusi (Vide Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Salah satu prasyarat bagi adanya negara demokrasi adalah diadakannya pemilihan umum untuk membentuk pemilihan umum yang demokratis. Mengutip pendapat Robert A. Dahl bahwa dalam sistem politik yang demokratis kontrol terhadap pemerintah dalam membuat keputusan tidak bisa diabaikan, pemerintah harus dipilih secara teratur melalui pemilihan yang adil, terbuka dan ada pembatasan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan, terdapat hak memilih dan hak dipilih bagi warga negara yang telah memenuhi syarat (dewasa), termasuk pula hak warga negara untuk mengekspresikan kebebasan politiknya, termasuk mengkritik aparat kekuasaan negara, ada akses untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu, lalu pada akhirnya, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk membentuk dan bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang otonom, termasuk bergabung dalam partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan mempengaruhi pemerintah. (Sri Hastuti P, Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, Jurnal Hukum, No. 25, Vol.11, Tahun 2004, hlm. 137). 33 2. Pemilu merupakan perwujudan demokrasi dianggap sebagai sarana atau prosedur ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara tertib dan damai. Dengan diselenggarakannya pemilu, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara tidak menimbulkan perpecahan atau gejolak. Konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Mengutip pendapat Prof. Bagir Manan yang menyatakan bahwa negara demokratis ialah negara yang menempatkan kekuasaan tertingginya pada rakyat. Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diposisikan sebagai syarat bagi suatu negara yang hendak menganut sistem demokrasi. 3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu cara memilih pejabat publik yang akan duduk di lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah) maupun di lembaga legislative (DPD, DPR, maupun DPRD) serta salah satu perwujudan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Melalui pemilihan umum diharapkan mampu menghasilkan pejabat dan perwakilan yang memiliki figure negarawan, professional, berintegritas serta benar-benar mampu mewakili dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Menurut Harmaily dan Kusnardi, Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat atas semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (Titik Triwulan Tutik, Konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 331). 4. Bahwa menurut Ahmad Rozak, Pemilu dapat dijadikan tolok ukur perkembangan demokrasi suatu negara, khususnya Indonesia. Terdapat tiga aspek tiga aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh 34 mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut ialah: a. Pemilihan umum yang diyakini oleh banyak orang di dunia dijadikan sebagai salah satu instrumen penting dalam pergantian pemerintahan; b. Susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah; c. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (checks and balances) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara baik. (Widya Hartati dan Ratna Yuniarti, Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No.1, Tahun 2020, hlm. 86). 5. Bahwa apabila ditinjau secara lebih komprehensif, sistem pemilihan umum untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia masih belum menunjukkan sistem yang demokratis. Hal tersebut terlihat dari mekanisme jalur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik sebagai satu-satunya jalur konstitusional hanya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan tunggal elite politik atau dalam hal ini adalah ketua umum partai politik. Konstruksi hukum yang berlaku saat ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) UU Parpol tidak memberikan kepastian hukum mengenai kriteria seperti apa yang dapat dikatakan “demokratis dan terbuka” dalam rangka rekrutmen calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah? Atau apakah kriteria “demokratis dan terbuka” tersebut hanya diserahkan sepenuhnya kepada AD/ART Partai politik? Jika benar demikian maka pemusatan pengalihan kekuasaan kepada elite partai politik untuk menentukan bakal calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara prerogatif adalah suatu hal yang 35 memungkinkan. Meskipun pengaturannya ditetapkan dalam AD/ART, elite partai politik dapat dengan mudah menggunakan previllege yang dimilikinya untuk menghimpun atau mengarahkan anggotanya agar menyetujui ketentuan dalam AD/ART yang dibentuk, baik dengan ancaman, paksaan, ataupun persekongkolan. Lantas menjadi pertanyaan ialah bagaimana mungkin mewujudkan dan mencapai bakal-bakal calon pemimpin yang kompeten dan berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat apabila mekanisme rekrutmennya sejak tahap internal partai politik tidak mencerminkan ke arah tersebut. Dengan mekanisme yang demikian setidak- tidaknya terdapat 3 pihak yang dirugikan, yakni: a) anggota partai, simpatisan, atau kader partai politik yang kehilangan hak untuk menyalurkan aspirasi dan hak untuk merumuskan kebijakan/keputusan partai, termasuk untuk menjadi kandidat bakal calon yang akan diusung oleh partai politik tempatnya bernaung; b) rakyat sebagai pemilih yang tidak bebas dan langsung memilih calon pemimpinnya atas dasar pilihan yang heterogen dan rakyat yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas kehilangan kesempatan sebagai pemimpin; dan c) negara yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh aset atau talenta berkualitas pemimpin atas hasil pilihan rakyat banyak. 6. Bahwa sejatinya suatu negara yang menganut sistem demokrasi sudah seharusnya memegang teguh asas kedaulatan rakyat yang menjamin hak- hak seluruh warga negaranya. Akan tetapi pengaturan norma konfigurasi sistem perpolitikan nasional khususnya yang berkaitan dengan proses rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah mengandung beberapa kecacatan yang dapat diuraikan sebagai berikut: a) Ketidakjelasan dan kekaburan norma pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) UU Parpol saat ini telah menyimpang dari asas- asas pemilihan umum yang langsung-umum-bebas-rahasia-jujur-dan adil (LUBER JURDIL). Di mana proses pemilihan umum yang dihasilkan ialah pemilu presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersifat luber jurdil adalah semu semata karena sesungguhnya bakal calon telah ditentukan sepihak 36 oleh oligarki partai politik dan rakyat (setidak-tidaknya naggota parpol, kader, atau simpatisan) hanya berhak memilih dari apa yang sudah disuguhkan tanpa memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan partai politik atau setidaknya memilih bakal calon yang akan didukung dalam pemilu. b) Ketidakjelasan dan kekaburan norma Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) UU Parpol telah mengakibatkan hilangnya partisipasi masyarakat (rakyat sebagai pemilik suara) atau setidak- tidaknya anggota partai politik, kader, pengurus, atau simpatisan partai politik untuk diusung atau memilih bakal calon yang akan diusung oleh suatu partai politik. c) Adanya kecenderungan bahwa siapapun yang kemudian hendak menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden haruslah menjadi ketua umum atau mempunyai relasi yang dekat dengan ketua umum partai politik. 7. Strategisnya peran dan kedudukan yang dimiliki oleh partai partai politik di satu sisi, dan tidak adanya aturan hukum yang mengikat kuat untuk mewajibkan partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat di sisi lainnya, dapat berdampak pada terciptanya organisasi partai politik yang oportunistis. Padahal, idealisme atau cita-cita awal dibentuknya partai politik adalah untuk dijadikan sebagai instrument politik demokratis yang diharapkan mampu menjembatani antara kepentingan rakyat dan negara. Begitupun pada saat dilakukan upaya untuk memperkuat derajat pelembagaan partai politik ke dalam suatu undang-undang, keinginan untuk memperkuat dan mendekatkan relasi rakyat dan negara dalam sebuah negara demokrasi dengan partai politik sebagai instrumennya merupakan sesuatu yang sangat diperhitungkan. Hal ini menjadi sangat jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 UU Parpol yang dalam kaitannya dengan perkara a quo, partai politik tidak boleh menentukan keberpihakannya terhadap kelompok tertentu semata (anggota partai), karena dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh partai politik bukan hanya kepentingan (aspirasi) politik anggota partai, melainkan juga masyarakat, bangsa, dan juga negara (Ibnu Ubaidillah, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 37 2011, Eduprof: Islamic Education Journal, Vol. 2 No.1, Tahun 2020, hlm. 170-177). 8. Demokrasi internal yang terkait dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu hal vital untuk melihat apakah sebuah partai politik sudah terlembaga secara demokratis ataukah belum. Berkaitan dengan demokrasi internal pada partai politik di Indonesia, mekanisme pengambilan keputusan untuk memilih ketua umum telah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yaitu harus didasarkan pada AD/ART Partai Politik. Kewajiban tersebut tercantum pada Undang-Undang Partai Politik Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.” Namun, hal terkait dengan pengambilan keputusan strategis lainnya seperti pemilihan calon presiden dan wakil presiden justru tidak terdapat aturannya dalam Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu. Mekanisme terkait dengan hal tersebut diserahkan secara penuh kepada internal partai politik. Hal ini kemudian memunculkan potensi penurunan demokratisasi pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan yang diharapkan menggunakan mekanisme yang demokratis pada akhirnya terjebak ke dalam pemilihan yang lebih didasarkan pada faktor-faktor di luar kualitas dan kapasitas seperti kedekatan, relasi, kekuatan finansial ataupun hal-hal lainnya yang tidak relevan dengan ideologi, visi-misi ataupun platform partai politik. 9. Ketiadaan norma yang mengatur terkait dengan mekanisme standar dalam pencalonan calon presiden ataupun wakil presiden membuat calon yang diajukan kerap kali tidak dikehendaki oleh pemilih (voters). Hal itu bisa dilihat dengan survei yang dilakukan oleh Kompas terkait dengan pilihan pemilih partai terhadap calon presiden pada Pemilu 2019. Apabila mengacu terhadap mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, terlihat tidak ada mekanisme yang stabil. Hal itu disebabkan ketiadaan norma yang mengatur hal tersebut di dalam peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden ataupun bahkan peraturan internal partai politik itu sendiri. Terkait dengan peraturan internal partai politik meskipun beberapa partai politik terlihat mencoba menormakan hal tersebut dalam Anggaran 38 Dasar/Anggaran Rumah Tangganya, namun pengaturan tersebut masih belum jelas dan berpotensi dibuat fleksibel agar bisa disiasati. (Ahmad Gelora Mahardika, Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik yang Demokratis, Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019, hlm. 122-127). 10. Bahwa merujuk pada Buku Seri Demokrasi Elektoral Nomor 16 tentang Demokratisasi Pengelolaan Partai Politik secara Internal (Intra-Party Democracy), Undang-Undang tentang Partai Politik perlu mengatur secara lebih rinci dan lengkap penjabaran demokratisasi pengelolaan partai politik secara internal. Keterlibatan anggota partai perlu dijamin setidak-tidaknya pada tiga isu pengambilan keputusan partai. Pertama, pemilihan pendahuluan atau pemilihan pengurus partai politik untuk setiap tingkat kepengurusan. Kedua, pemilihan pendahuluan untuk menyeleksi atau memilih: daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketiga, berpartisipasi dalam musyawarah merumuskan kebijakan dan program partai politik, dan musyawarah membahas draft visi, misi, dan program partai politik untuk Pemilu Angggota DPR dan DPRD, draft visi, misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan draft visi, misi dan program pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Buku 12: Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013, hlm. 35). 11. Bahwa berdasarkan dalil uraian yang telah dikemukakan di atas, kekosongan norma pengaturan mengenai standar dan pedoman rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga mengakibatkan calon terpilih haruslah memiliki kedekatan dan relasi politik yang kuat dengan elite partai politik dengan mengabaikan kualitas dan kapasitas sebagai pemimpin. Hal ini jelas menyebabkan hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih termasuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang adil, terbuka, dan demokratis serta serta asas-asas pemilu yang luber jurdil sebagaimana 39 dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi tereliminasi dan terabaikan secara sistematis. IV. Petitum Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”. c. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”. d. Menyatakan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “secara demokratis dan terbuka” tidak dimaknai, “rekrutmen diberlakukan bagi umum, dilakukan uji kelayakan dan kecocokan, jajak pendapat umum, dan pemilihan secara internal atau setidak-tidaknya terlebih dahulu dilakukan pemilihan pendahuluan di internal partai politik yang prosedur dan tata cara diatur sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang- undangan”. 40 e. Menyatakan bahwa petitum huruf b, huruf c, dan huruf d di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Atau Setidak-tidaknya menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “tidak segera dilakukan perubahan sebelum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berikutnya”. f. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk E. Ramos Petege (Pemohon I); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yanuarius Mote (Pemohon II); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elko Tebai (Pemohon III); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Anggota DPRD Kabupaen Dogiyai atas nama Elko Tebai; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Helmi Fahrozi (Pemohon IV); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemohon III (Elko Tebai) Dapil 3 Dari Partai Nasdem; 41 10 Bukti P-10 : Foto Dokumentasi Kegiatan Pemohon III (Elko Tebai) Sebagai Anggota partai Politik (Partai Nasdem) dalam Rapat Koordinasi Partai; 11 Bukti P-11 : Fotokopi Data Tenaga Ahli Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 42 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 43 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d, serta ayat (2) UU 2/2011 yang menyatakan: (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu: Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 28D ayat (3) (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 44 3. Bahwa para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya pada pokoknya menguraikan sebagai berikut (uraian selengkapnya termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Sedangkan, Pemohon III juga merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang yang saat ini sebagai anggota partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai yang terpilih untuk periode 2019-2024 dari salah satu partai politik peserta pemilu 2019-2024 (vide Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-9). b. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara (rakyat) memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Menurut para Pemohon, berlakunya norma tersebut menimbulkan tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme penentuan, pencalonan, dan/atau pengusulan calon presiden dan/atau wakil presiden, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah secara terbuka, partisipatif, dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas calon. Hal tersebut dikarenakan proses sepenuhnya berada pada internal partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mengusung calon presiden dan/atau wakil presiden dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. c. Bahwa praktik yang demikian terus menerus dipertahankan sampai dengan tahun 2019 dan berpotensi akan terjadi lagi pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Menurut para Pemohon hal tersebut akan berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik (dalam hal ini Ketua Umum Partai Politik) sebagai penentu tunggal. Kondisi tersebut tentu menimbulkan persaingan dalam Pemilu yang tidak sehat sehingga rakyat akan menjadi korban. Rakyat disuguhi calon-calon pemimpin bangsa yang seolah-olah terlihat kompeten dan kapabel tetapi itu semua merupakan hal yang semu karena sejatinya mereka hanya disuguhi dan dipaksa untuk memilih tanpa memiliki alternatif lainnya yang setidak-tidaknya dapat mereka berikan suaranya sesuai dengan hati nurani dan kebebasannya untuk memilih. 45 d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu yang dijamin dalam konstitusi merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak mendapat perlindungan serta perlakuan hukum yang adil karena tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah secara langsung dan bebas, melainkan hanya memilih dari apa yang sudah dipilihkan terlebih dahulu oleh partai politik. Adapun Pemohon III sebagai kader partai politik yang berpartisipasi sebagai peserta dalam Pemilu, baik periode 2014 dan 2019 di mana partai tempat Pemohon III bernaung saat ini (vide Bukti P-9 dan Bukti P-10) juga menerapkan rekrutmen oleh elit partai politik. Pemohon III sangat mendukung agar diterapkan sistem di mana partai politik tidak boleh mencalonkan calon presiden hanya berdasarkan keputusan mutlak ketua umum atau elite partai politik semata. Demikian pula, dengan Pemohon IV sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai akademisi serta simpatisan partai politik memiliki kewajiban moral untuk berupaya melakukan perbaikan terhadap konstruksi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma-norma yang diajukan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang ingin memilih pimpinan negara dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden serta memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, tetapi tidak dilibatkan sejak awal oleh partai politik telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dengan berlakunya norma Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) UU 2/2011. Para Pemilih seharusnya memilih terlebih dahulu calon pimpinan sesuai dengan pilihan yang ada di hatinya masing-masing melalui pemilihan pendahuluan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV, telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Sementara itu, Pemohon III yang merupakan perseorangan Warga 46 Negara Indonesia, meskipun saat ini sebagai anggota partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai menurut Mahkamah, kedudukannya juga sebagaimana halnya sama dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV yang juga tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pencalonan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) UU 2/2011, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma yang diuji telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, karena rekrutmen bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah serta presiden dan/atau wakil presiden yang dilakukan secara “demokratis dan terbuka” sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai politik, tetapi dilakukan tanpa parameter yang jelas. Hal tersebut telah menyebabkan pemusatan kewenangan di tangan elite partai politik (c.q. ketua umum) untuk melakukan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilegitimasi dalam AD dan ART partai politik meskipun tidak jarang mengabaikan prinsip “demokratis dan terbuka”. Hal ini secara jelas telah bertentangan dengan norma konstitusi Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menghendaki adanya pemilihan secara langsung, baik pada saat pencalonan di internal partai politik maupun dalam pemilihan umum. Partai politik seharusnya hanya mengusulkan calon yang diperoleh melalui mekanisme persaingan yang adil dan terbuka secara internal partai politik. 47 Namun, penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara mutlak di tangan elite partai politik tanpa adanya mekanisme yang adil dan wajar di internal partai politik, harus dianggap sebagai pengabaian terhadap asas “langsung” dalam pasal 6A ayat (1) UUD 1945 karena asas “langsung” yang diberikan bersifat semu, bakal calon telah ditentukan terlebih dahulu, bukan atas kehendak bebas pemilih. 2. Bahwa menurut para Pemohon, kebutuhan akan mekanisme seleksi dan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang partisipatif, terbuka, transparan sangat diperlukan bagi kemajuan demokrasi di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang dimulai sejak tahap internal partai politik hingga pemilu, bukan dipilihkan terlebih dahulu oleh elite dan oligarki partai politik, baru kemudian disuguhkan pilihan yang terbatas dan tidak jelas asal usulnya tersebut kepada rakyat. Hal ini jelas telah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, termasuk para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, konstruksi hukum yang berlaku saat ini, Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d serta ayat (2) UU 2/2011 tidak memberikan kepastian hukum mengenai apa kriteria untuk dapat dikatakan “demokratis dan terbuka” dalam rangka rekrutmen calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kekosongan norma pengaturan mengenai standar dan pedoman rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengakibatkan calon terpilih merupakan orang yang memiliki kedekatan dan relasi politik yang kuat dengan elite partai politik sehingga mengabaikan kualitas dan kapasitas sebagai pemimpin. Hal ini jelas menyebabkan hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih termasuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang adil, terbuka, dan demokratis serta serta asas- asas pemilu yang luber jurdil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjadi tereliminasi dan terabaikan secara sistematis. 4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 48 a. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”. Serta menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”. b. Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “secara demokratis dan terbuka” tidak dimaknai, “rekrutmen diberlakukan bagi umum, dilakukan uji kelayakan dan kecocokan, jajak pendapat umum, dan pemilihan secara internal atau setidak-tidaknya terlebih dahulu dilakukan pemilihan pendahuluan di internal partai politik yang prosedur dan tata cara diatur sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden serta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik dinilai mengabaikan prinsip demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik serta peraturan perundang-undangan. 49 [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) huruf c yang menentukan rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik yang hanya ditentukan oleh elite partai politik tanpa melibatkan pemilih dalam pemilihan pendahuluan, menurut Mahkamah dalam kaitan dengan dalil tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 Juli 2007, pada Sub-paragraf [3.15.8], Sub-paragraf [3.15.9], Sub- paragraf [3.15.10], Sub-paragraf [3.15.11], Sub-paragraf [3.15.13], Sub-paragraf [3.15.16], dan Sub-paragraf [3.15.17], telah mempertimbangkan terkait dengan diperbolehkannya pengajuan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik/gabungan partai politik yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.15.8] Bahwa terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf d UU Pemerintahan Aceh yang membuka kesempatan bagi calon perseorangan dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah berpendapat hal demikian tidaklah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis. Pembentuk undang-undang baik dalam merumuskan Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda maupun Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Suatu perbuatan dilakukan karena adanya keadaan darurat ketatanegaraan apabila perbuatan tersebut perlu untuk dilakukan, padahal perbuatan itu sendiri pada dasarnya merupakan perbuatan onrecht, sehingga perbuatan karena keadaan darurat adalah perbuatan yang onrecht word recht. [3.15.9] Bahwa Mahkamah berpendapat, antara Pasal 56 Ayat (2) juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemda dan Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh dan yang terdapat dalam UU Pemda tersebut tidaklah dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus di satu pihak, yaitu Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, dan hukum yang umum di pihak lain, yaitu Pasal 56 Ayat (2), juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2), karena ketentuan Pasal 67 Ayat (2) bukan termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999. Oleh karena tidak dalam posisi hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum, adanya Pasal 67 Ayat (2) harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang terhadap 55 ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apabila kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah yang 50 berbeda maka akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Dualisme tersebut dapat mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan yang bertempat tinggal di wilayah provinsi Indonesia lainnya. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di provinsi lain selain Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam akan menikmati hak yang lebih sedikit karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan dan oleh karenanya berarti tidak terdapatnya perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945; [3.15.10] Mahkamah berpendapat agar supaya terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat dilakukan dengan cara menyatakan bahwa pengajuan calon perseorangan yang ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh sebagai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak berlaku, karena memang senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, persamaan hak tersebut dapat dilakukan dengan mengharuskan UU Pemda menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. [3.15.11] Bahwa Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan adanya Pasal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa apabila pasal tersebut dilaksanakan justru akan menimbulkan perlakuan yang tidak adil karena jelas pasal ini akan menguntungkan pihak- pihak perseorangan tertentu yang dapat mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat pertama kali 56 dilaksanakan pemilihan. Lebih-lebih lagi apabila ketentuan tersebut memang dimaksudkan demikian, karena akan merugikan perseorangan yang akan mencalonkan secara perseorangan pada pemilihan kedua dan seterusnya. Pembatasan yang ditentukan oleh Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh dapat menimbulkan akibat terlanggarnya hak warga negara yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945. Sebagaimana pendapat Mahkamah yang telah dinyatakan di atas bahwa membuka kesempatan bagi perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa melalui parpol, bukan suatu hal yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan bukan pula merupakan suatu tindakan dalam keadaan darurat (staatsnoodrecht); [3.15.13] Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran ”Menimbang” huruf d yang berbunyi, ”bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi...”, 51 sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan perseorangan, sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 58 UU Pemda adalah syarat bagi perseorangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 59 Ayat (3) dinyatakan bahwa parpol atau gabungan parpol wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan; [3.15.16] … pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah selain melalui parpol, sebagaimana telah diatur oleh UU Pemda dalam Pasal 56 Ayat (2), juga harus dibuka pencalonan secara perseorangan… [3.15.17] Bahwa agar calon perseorangan tanpa melalui parpol atau gabungan parpol dimungkinkan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka menurut Mahkamah beberapa pasal UU Pemda yang dimohonkan pengujian harus dikabulkan sebagian dengan cara menghapuskan seluruh bunyi ayat atau bagian pasal sebagai berikut: a. Pasal 56 Ayat (2) berbunyi, ”Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik” dihapus seluruhnya, 58 karena menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, dengan hapusnya Pasal 56 Ayat (2), Pasal 56 menjadi tanpa ayat dan berbunyi, ”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”; b. Pasal 59 Ayat (1) dihapus pada frasa yang berbunyi, ”yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”, karena akan menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, Pasal 59 Ayat (1) akan berbunyi, ”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon”; c. Pasal 59 Ayat (2) dihapus pada frasa yang berbunyi, ”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, hal ini sebagai konsekuensi berubahnya bunyi Pasal 59 Ayat (1), sehingga Pasal 59 Ayat (2) akan berbunyi, ”Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian, Pasal 59 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yang memuat kewenangan parpol atau gabungan parpol dan sekaligus persyaratannya untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada; d. Pasal 59 Ayat (3) dihapuskan pada frasa yang berbunyi, ”Partai politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa yang berbunyi, ”yang seluas- luasnya”, dan frasa yang berbunyi, ”dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”, sehingga Pasal 59 Ayat (3) akan berbunyi, ”Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat 52 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.” Dengan demikian, terbukalah kesempatan bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, warga negara termasuk para Pemohon yang memiliki hak memilih dan hak untuk dipilih dapat menyalurkan aspirasinya untuk memilih ataupun mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya melalui jalur perseorangan tanpa harus melalui jalur partai politik maupun gabungan partai politik. Dalam kaitan ini, tata cara perekrutan, mekanisme pencalonan, dan pendaftarannya untuk calon perseorangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa menghilangkan hak warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon yang merasa memiliki kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendorong kandidatnya tersebut untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui jalur partai politik maupun gabungan partai politik, melainkan melalui jalur perseorangan (independen) dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, para Pemohon tidak perlu khawatir lagi bahwa semua bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan partai politik untuk melakukan rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU 2/2011 merupakan bentuk pengejawantahan tujuan dan fungsi partai politik. Dalam kaitan ini, tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan [vide Pasal 10 ayat (2) huruf a UU 2/2008]. Selain tujuan khusus tersebut, proses rekrutmen oleh partai politik ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi partai politik yakni sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender [vide Pasal 11 ayat (1) huruf e UU 2/2008]. Bagaimana proses rekrutmen tersebut harus dilakukan, hal tersebut diserahkan pengaturan 53 sepenuhnya dalam AD atau peraturan dasar partai politik dan ART yang akan menjabarkan lebih lanjut AD partai politik [vide Pasal 1 angka 2 dan angka 3 serta Pasal 2 ayat (4) UU 2/2011]. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1) huruf d yang terkait dengan rekrutmen terhadap warga negara oleh partai politik untuk menjadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 17 Februari 2009, pada Sub-paragraf [3.15.3] angka 4, dan angka 7, Paragraf [3.16] angka 2, huruf a dan huruf b, Paragraf [3.17] dan Paragraf [3.18], yang telah mempertimbangkan mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau gabungan Partai politik yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Paragraf [3.15.3]: 4. Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan Negara” Jilid 1, halaman 165 – 360); 7. Bahwa jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi sumber rumusan pasalpasal yang diuji dari UU 42/2008, dapat ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga 33 menampung Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, maka hal itu merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya jika membatalkan pasal a quo, Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 54 B. Paragraf [3.16] a. Kehendak awal (original intent) pembuat UUD 1945 tentang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan original intent tersebut, UUD 1945 hanya mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, ...; b. ... Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan bahwa sistem politik yang dibangun mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual (perseorangan); C. Paragraf [3.17] ... Dalam pelaksanaan Pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945,... D. Paragraf [3.18] Menimbang bahwa berkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUUII/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, in casu para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah jelas pendirian Mahkamah terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sehingga dengan demikian yang 55 memiliki otoritas untuk proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik/gabungan partai politik. Hal ini sejalan dengan fungsi partai politik yang salah satunya adalah melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena esensi pokok dalil para Pemohon ini sama dengan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf [3.13] di atas maka pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk dalil para Pemohon yang mempersoalkan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011. [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 karena dianggap tidak demokratis dan terbuka dalam proses rekrutmen warga negara untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden dengan memohon kepada Mahkamah petitum yang bersifat alternatif. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 pada prinsipnya menentukan proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Frasa “secara demokratis dan terbuka” tersebut mulai muncul pengaturannya pertama kali pada pasal yang sama dalam UU yang lama (UU 2/2008). Dalam kaitan dengan proses yang demokratis dan terbuka tersebut memang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, namun didasarkan pada AD dan ART partai politik. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), maka rekrutmen bakal calon sejatinya bukan merupakan bagian dari tahapan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, tahapan pemilihan kepala daerah mencakup tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, penyelenggara, in casu komisi pemilihan umum daerah, melakukan kegiatan yang dimulai dengan pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dilanjutkan di antaranya dengan kegiatan pendaftaran [vide. Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d UU 8/2015]. Sementara itu, 56 jika dikaitkan dengan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) juga tidak menentukan rekrutmen bakal calon merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, proses rekrutmen sepenuhnya merupakan ranah otorisasi partai politik sebagaimana pertimbangan di atas. [3.17] Menimbang bahwa berkaitan dengan makna demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011, tidak dapat dilepaskan secara doktriner dari asal katanya yaitu “demos” dan “kratos” yang mengandung arti pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan konteks dalil para Pemohon maksudnya memberikan ruang bagi masyarakat pemilih, yang nantinya akan memilih langsung calon-calonnya, untuk ikut serta dalam proses pencarian bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dikontestasikan oleh partai politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Proses yang demikian sesungguhnya sejalan dengan fungsi partai politik yakni sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender [vide Pasal 11 ayat (1) huruf e UU 2/2008]. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan bagian dari tujuan khusus partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan [vide Pasal 10 ayat (2) huruf a UU 2/2008]. Artinya, dengan terimplementasikannya maksud yang terkandung dari rekrutmen secara demokratis dan terbuka maka akan dihasilkan bakal calon yang sejalan dengan fungsi partai politik. Dalam kaitan ini, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 karena telah sejalan dengan amanat konstitusi yang meletakkan dasar demokrasi dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden. Untuk mengejawantahkan maksud Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 diserahkan sepenuhnya pada AD/ART masing-masing partai politik. Artinya, AD/ART sebagai aturan main yang menggerakkan roda organisasi partai politik harus benar-benar mengatur proses rekrutmen tersebut yang berpijak pada prinsip demokrasi dan terbuka [vide Pasal 2 ayat (4) huruf g UU 2/2011]. Oleh karena itu, apakah akan digunakan mekanisme pemilihan pendahuluan atau konvensi dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil 57 presiden, semua itu menjadi ranah kewenangan partai politik untuk mengaturnya dalam AD/ART masing-masing partai politik. Dengan demikian, AD/ART dari masing-masing partai politik tersebut dalam implementasinya perlu ditinjau atau diperhatikan agar senantiasa selalu berkesesuaian dengan prinsip demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011. Berkenaan dengan implementasi prinsip tersebut dalam AD/ART dapat menjadi ranah perhatian masyarakat untuk turut menilainya. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011. Oleh karena itu, dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 58 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul 59 ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar