44/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 44/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Martondi Alamat : Kampung Kalibata, RT. 008, RW. 008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I; Nama : Naloanda Alamat : Ciater Permai Blok E.8/15, RT.005, RW.004, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tanggerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon II; Nama : M. Gontar Lubis Alamat : Kampung Kalibata, RT.006, RW.008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon III; Nama : Muhammad Yasid Alamat : Kampung Buaran, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tanggerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon IV; 2 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-N&T/2021, Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-N&T/2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-N&T/2021, serta Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-N&T/2021 seluruhnya bertanggal 16 Agustus 2021, memberi kuasa kepada M. Yunan Lubis, S.H., M.H., Rizki Harma Nugraha, S.H., dan Toras, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor N&T Law Office, berkedudukan hukum di Jalan Ciater Raya Nomor 163, Serpong, Tanggerang Selatan, Banten, baik untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Nomor 44/PUU-XIX/2021 pada hari Kamis, 26 Agustus 2021, selanjutnya permohonan diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan pada 17 September 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Bahwa ketentuan undang-undang UU 7/2017 yang dimohonkan untuk di uji terhadap UUD 1945 adalah ketentuan Pasal 223 ayat (1) yang berbunyi: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma UU 7/2017 terhadap UUD’45 in casu ketentuan ketentuan Pasal 223 ayat (1), maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan akibat berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: (1) kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; (2) ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah 4 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon akan menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan undang-undang UU 7/2017 yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD’ 45 adalah ketentuan Pasal 223 ayat (1) yang berbunyi: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”. 2. Bahwa berdasarkan UUD’45, setiap warga Negara Indonesia mempunyai Hak Konstitusi untuk memilih dan untuk dipilih dalam Pemilihan Umum, termasuk dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menurut para Pemohon a quo sudah tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 13 Paragraf [3.13] bertanggal 6 Juli 2009; 3. Bahwa Hak Konstitusi untuk dipilih (right to be candidate) dalam Pemilihan Presiden yang dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945 bisa disalurkan melalui seleksi atau penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang diadakan sebelum ditentukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan umum yang mempunyai Hak Konstitusi untuk mengusulkannya; 5 4. Bahwa norma mengenai penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 223 ayat (1) yang menjadi Pokok Permohonan a quo, ternyata tidak memberi peluang yang sama kepada seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk ikut-serta dalam penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden tersebut. Akibatnya, ada sebagian rakyat yang mempunyai Hak Konstitusi untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum, khususnya dalam Pemilihan Presiden (PILPRES) tidak bisa menyalurkan hak konstitusinya karena saluran yang ada pada Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 itu tersumbat; 5. Bahwa dalam norma Penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 yang menjadi Pokok Permohonan a quo, hanya Hak Konstitusi untuk dipilih bagi rakyat Kelompok Partai Politik yang sudah pasti diakomodir, sedangkan Hak Konstitusi untuk dipilih bagi rakyat Kelompok non Partai Politik tidak diatur dalam norma pasal tersebut. Padahal setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai Hak Konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang tentunya prosesnya dimulai dari penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden tersebut; 6. Bahwa kesimpulan mengenai adanya 2 (dua) Kelompok rakyat tersebut, yaitu : (1). Rakyat Kelompok Partai Politik, dan (2). Rakyat Kelompok non Partai Politik, didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu alasan yuridis formal (“de jure”) dan alasan Sosiologis atau fakta lapangan (“de facto”) dengan penjelasan sebagai berikut : a. Secara Yuridis Formal (de jure) bisa dilihat dari pengertian Partai Politik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang bunyinya: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita…” Bahwa berdasarkan pengertian Partai Politik tersebut, berarti secara a-contrario, di luar rakyat kelompok partai politik, ada rakyat yang bukan kelompok Partai Politik. Artinya, berdasarkan pengertian Partai Politik itu, rakyat Indonesia dapat dibagi 2 (dua) kelompok secara ekstrim yaitu: (1). rakyat kelompok Partai Politik, dan (2). rakyat kelompok non Partai Politik; b. Secara Sosiologis atau fakta lapangan (de facto) adanya rakyat kelompok non Partai Politik di kalangan rakyat Indonesia ini, dapat dibuktikan antara 6 lain dari berbagai hasil survei yang diberitakan oleh berbagai media antara lain sebagai berikut: 1) VOA Indonesia, 17/02/2012 “Survei CSIS: Mayoritas Masyarakat Tak Percaya Partai Politik”. [Bukti P-01] 2) Beritasatu.com, 10 Oktober 2013 “LIPI: Tingkat Kepercayaan Pada Parpol Masih Rendah”. [Bukti P-02] 3) TEMPO.CO. 14 Agustus, 2016 “Survei: DPR dan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya Publik”. [Bukti P-03] 4) TEMPO.CO. 23 Maret 2013 “Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercaya Masyarakat”. [Bukti P-04] 5) CNN Indonesia 20/07/2018 “Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi”. [Bukti P-05] 7. Bahwa para Pemohon a quo adalah warga Negara Indonesia yang merupakan bagian dari Rakyat Kelompok Non Partai Politik yang tidak tergabung baik langsung maupun tidak langsung dengan Partai Politik manapun, yang merasa hak konstitusinya untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dirugikan karena dalam norma Pasal 223 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 mengenai penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden tidak terdapat norma yang memberi peluang kepada setiap rakyat warga negara Indonesia untuk ikut-serta diseleksi dalam penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang akan diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik [peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum]; 8. Bahwa akibat dari tidak adanya norma yang membuka peluang bagi seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat untuk ikut serta diseleksi menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dalam Pasal 223 ayat (1) tersebut, menyebabkan tersumbatnya saluran untuk menyalurkan hak konstitusi Rakyat Kelompok Non Partai Politik untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, padahal seleksi atau penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden itu adalah proses awal untuk bisa mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Penjelasan selanjutnya mengenai tersumbatnya saluran untuk menyalurkan Hak Konstitusi ini, akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok permohonan. 7 Bahwa selanjutnya kami sampaikan kedudukan hukum para pemohon a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I (Martondi) adalah perorangan warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun dan Bukan anggota ataupun simpatisan dari suatu Pertai Politik. Di samping sebagai perorangan, Pemohon I adalah Ketua Umum Lembaga Sosial Kemasyarakatan “Rumah Rakyat (RURA)” yang beralamat di Jalan Ciater Raya Nomor 163 Kota Tangerang Selatan. Pemohon I berkehendak menggunakan Hak Konstitusinya Untuk dipilih (the right to be candidate) menjadi Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang akan datang; 2. Bahwa Pemohon II (Naloanda) adalah perorangan warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun dan bukan anggota ataupun simpatisan dari suatu Pertai Politik. Di samping sebagai perorangan, Pemohon II adalah Sekretaris Umum Lembaga Sosial Kemasyarakatan “Rumah Rakyat (RURA)” yang beralamat di Jalan Ciater Raya Nomor 163 Kota Tangerang Selatan. Pemohon II berkehendak menggunakan Hak Konstitusinya Untuk dipilih (the right to be candidate) menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang akan datang; 3. Bahwa Pemohon III (M. Gontar lubis) adalah perorangan warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun dan bukan anggota ataupun simpatisan dari suatu Pertai Politik. Pemohon III berkehendak menggunakan Hak Konstitusinya Untuk dipilih (the right to be candidate) menjadi Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang akan datang; 4. Bahwa Pemohon IV (Muhammad Yasid) adalah perorangan warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun dan bukan anggota ataupun simpatisan dari suatu Pertai Politik. Pemohon IV berkehendak menggunakan Hak Konstitusinya Untuk dipilih (right to be candidate) menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang akan datang; Bahwa berdasarkan paparan di atas, para Pemohon a quo telah membuktikan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK telah dipenuhi sebagai berikut: 8 1. Para Pemohon adalah rakyat warga Negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 mempunyai hak konstitusi untuk dipilih dalam pemilihan umum termasuk dalam Pemilihan Presiden atau Wakil Presiden; 2. Bahwa ketentuan Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 mengenai seleksi atau penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden merupakan prores awal yang harus dilalui dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bisa dijadikan saluran untuk menyalurkan Hak Konstitusi setiap rakyat warga negara negara Indonesia untuk dipilih dalam Pemilihan Presiden (PILPRES); 3. Bahwa Para Pemohon merasa atau menganggap hak konstitusinya dirugikan karena sebagai rakyat warga negara Indonesia yang dijamin mempunyai hak konstitusi untuk dipilih dalam pemilihan umum cq. pemilihan presiden dan wakil presiden, menganggap tidak diberi peluang untuk mengikuti seleksi atau penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, karena dalam Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 tidak ada norma yang menyatakan bahwa seleksi atau penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden terbuka untuk diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia; 4. Bahwa kerugian para Pemohon secara spesifik (khusus) dan aktual adalah berupa tertutupnya atau hilangnya peluang bagi para Pemohon a quo untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden karena dalam norma yang ada pada objek pemohonan a quo, tidak terdapat norma yang memungkinkan setiap warga negara bisa ikut-serta dalam seleksi atau penentuan calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden. Padahal UUD 1945 menjamin seluruh rakyat Indonesia in casu para Pemohon a quo, mempunyai hak konstitusi untuk dipilih (right to be candidate) menjadi Presiden dan Wakil Presiden; 5. Bahwa kerugian sebagaimana disebutkan di atas terjadi disebabkan atau sebagai akibat dari berlakunya UU 7/2017 in casu objek permohonan a quo, yaitu ketentuan Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017, karena norma Pasal 223 ayat (1) tersebut tidak membuka peluang bagi seluruh rakyat Indonesia (termasuk Rakyat Kelompok Non Partai Politik) untuk ikut serta diseleksi dalam rangka penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang akan diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum; 9 6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional yang disebutkan di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi ; 7. Bahwa kami mengusulkan dalam Petitum nanti, agar dalam Pasal 223 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 itu dibuka norma yang memungkinkan setiap Rakyat Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi hak untuk ikut-serta dalam seleksi penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang akan diusulkan oleh Partai Politik untuk mengikuti Pemilihan Umum cq. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN/POKOK PERMOHONAN SUBSTANSI PERSOALAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI ADALAH TERSUMBATNYA “SALURAN HUKUM” UNTUK MENYALURKAN HAK KONSTITUSI SEBAGIAN RAKYAT Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 Paragraf [3.13] “bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”. Singkatnya, UUD 1945 menjamin bahwa setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai Hak untuk memilih dan Hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum, termasuk dalam Pemilihan Presiden dan Wakil presiden. Bahwa substansi masalah yang Para Pemohon persoalkan dalam perohonan a quo adalah mengenai “Tersumbatnya Saluran Hukum Untuk Menyalurkan Hak Konstitusi Sebagian Rakyat Warga Negara Indonesia Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Di Dalam UU 7/2017. Padahal keberadaan hak konstitusi rakyat untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden itu, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tersebut di atas dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945”; 10 Bahwa yang kami maksud dengan “Sebagian Rakyat Warga Negara Indonesia” itu, adalah mereka yang dalam permohonan ini kami sebut sebagai Rakyat Kelompok Non Partai Politik yang sudah kami jelaskan pada bagian legal standing di atas dan akan lebih dijelaskan lagi di bawah nanti; NORMA UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI dan NORMA UUD 1945 YANG DIJADIKAN “BATU UJI” Bahwa secara garis besar, proses awal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimulai dari seleksi atau penentuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh Partai Politik peserta pemilihan Umum yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemulihan Umum Presiden (Pilpres). Bahwa seleksi atau penentuan calon Presiden dan/atau Wakil Presden itu, menurut pendapat kami harus dibuka dan terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat untuk ikut-serta dalam seleksi tersebut guna mendapatkan pemimpin terbaik bagi bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi sarana penyaluran hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden bagi seluruk rakyat Indonesia, termasuk rakyat kelompok Non Partai Politik; Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka yang kami mohonkan untuk diuji adalah norma Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 mengenai seleksi atau penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden oleh Partai Politik peserta Pemilu yang berbunyi sebagai berikut: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”. Bahwa menurut pendapat kami seharusnya norma Pasal 223 ayat (1) tersebut harus terbuka bagi setiap rakyat Indonesia yang memenuhi syarat untuk ikut-serta dalam seleksi penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga sarana seleksi itu sekaligus bisa menjadi saluran hukum untuk menyalurkan hak konstitusi setiap rakyat untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden; Bahwa oleh karena di satu sisi setiap rakyat Indonesia mempunyai hak konstitusi untuk dipilih dalam Pemilihan Umum termasuk dalam Pemilihan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditegaskan 11 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 Paragraf [3.13] yang disebutkan di atas, sedangkan di sisi lain norma Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 tidak menyebutkan bahwa dalam penentuan calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden itu berlaku atau terbuka bagi setiap rakyat Indonesia untuk ikut-serta dalam seleksi itu, maka kami berpendapat bahwa norma Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena norma tersebut mengakibatkan tersumbatnya penyaluran hak konstitusi dari sebagian rakyat untuk dipilih dalam Pemilihan Umum cq. dalam proses Presiden dan Wakil Presiden; Bahwa sebagaimana kami utarakan di atas, bahwa menurut Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945), hal mana sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.14], bahwa Putusan tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas menentukan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” [vide Pasal 27 ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. UUD 1945 juga menegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” [vide Pasal 28D ayat (1)]. Selanjutnya ditentukan pula, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bahwa norma UUD'45 yang ditunjuk oleh Mahkamah Konstitusi di atas itulah yang kami tunjuk sebagai dasar pengujian atau "batu uji" untuk menguji norma Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 a quo terhadap norma UUD 1945. Pasal- Pasal UUD 1945 tersebut kami rinci sebagai berikut: 12 1) Pasal 27 ayat (1) UUD’45 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 2) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” 3) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 4) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 5) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. RAKYAT KELOMPOK PARTAI POLITIK DAN RAKYAT KELOMPOK NON PARTAI POLITIK Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, putusan Mahkamah Konstitusi telah dengan sangat tegas mengatakan bahwa setiap rakyat warga negara Indonesia (yang memenuhi syarat tentunya) mempunyai Hak Konstitusi untuk dipilih dalam Pemilihan Umum termasuk dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD’45, yang berhak mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih dalam Pemilihan Umum cq. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik peserta Pemilihan umum; Bahwa ternyata tidak semua rakyat warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden itu merupakan bagian dari Partai Politik atau yang dalam permohonan ini Rakyat Kelompok Partai Politik, akan tetapi ada juga rakyat warga negara 13 Indonesia yang bukan kelompok Partai Politik yang dalam permohonan ini kami sebut sebagai Rakyat Kelompok Non Partai Politik; Bahwa setidaknya ada 2 (dua) alasan untuk membuktikan adanya 2 (dua) kelompok rakyat yang dibedakan secara ekstrin tersebut, yaitu: (1). Alasan Yuridis dan 92). Alasan Sosiologis, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Secara yuridis formal (de jure) ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk …dst”; Secara a-contrario berarti ada Kelompok Rakyat di luar Kelompok Rakyat Partai Politik yang dalam permohonan ini kami sebut sebagai Rakyat Kelompok Non Partai Politik; 2) Secara Sosiologis atau fakta lapangan fakta (de facto) memang banyak rakyat warga negara Indonesia yang tidak bersedia menjadi bagian dari Partai Politik atau bersimpatipun tidak terhadap Partai Politik dan bahkan ada yang anti partai politik (vide: Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-05); Bahwa dengan demikian, tidak bisa dipungkiri, bahwa rakyat Indonesia dapat dibagi secara ekstrim menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Rakyat Kelompok Partai Politik dan Rakyat Kelompok Non Partai Politik, yang secara visual bisa gambarkan sebagai berikut: 14 Bahwa oleh karena yang berhak mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih dalam Pemilihan Umum cq. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik Peserta Pemilu, maka berarti hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari Rakyat Kelompok Partai Politik itu sudah bisa disalurkan melalui saluran Partai Politik pengusul pasangan Capres dan Cawapres itu. Sedangkan untuk hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari Rakyat Kelompok Partai Non Politik tidak tersedia salurannya di dalam UU 7/2017. Dan saluran itulah yang kami mohon dibuat melalui pengujian undang-undang a quo; Bahwa menurut pendapat pemohon a quo, apabila permohonan ini dikabulkan dalam arti norma Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 yang berbunyi: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”. diubah atau disempurnakan menjadi: Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk setiap Rakyat Warganegara 15 Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan undang-undang ini. Maka saluran atau mungkin lebih tepat disebut sebagai saluran hukum untuk mengalirkan hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari Rakyat Kelompok Partai Non Politik yang dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945, sudah bisa mengalir secara hukum; PERMOHONAN A QUO BUKAN SOAL CAPRES INDEPENDEN TETAPI MENGENAI TERSUMBATNYA SALURAN HAK KONSTITUSI SEBAGIAN RAKYAT. Bahwa perlu para pemohon a quo tegaskan disini, bahwa permohonan ini bukan mengenai “Calon Presiden Independen”. Kami merasa perlu menegaskan hal tersebut untuk menghindarkan kekeliruan persepsi seperti yang mengemuka dalam sidang Pemeriksaan Pendahulan (I) perkara a quo pada tanggal 7 September 2021; Bahwa kami sependapat dengan hakim konstitusi yang mulia, bahwa mengenai bahwa hak mengusulkan Pasangan Calon Presiden sudah merupakan “Hak Konstitusi” dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, yang pengujiannya diluar kompetensi Mahkamah Konstitusi. Jadi kami tegaskan sekali lagi, bahwa objek permohonan ini bukan mengenai “Calon Presiden Independen” dan juga bukan pengujian ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 45 mengenai pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; MENDORONG PARTAI POLITIK MENJADI PARTAI TERBUKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA INDONESIA YANG DEMOKRATIS, ADIL DAN MAKMUR. Bahwa pertimbangan kami mengajukan permohonan pengujian Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 ini, didasari rasa kebangsaan kami, yang menginginkan agar negara ini dipimpin oleh putera terbaik yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mensejahterakan semua rakyat Indonesia tanpa ada pengkotak-kotakan; Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, yang intinya mengakomodir semua hak konstitusi rakyat Indonesia untuk disalurkan melalui melalui partai akan melahirkan partai politik baik anggota dan simpatisan 16 maupun bukan anggota dan bukan simpatisan partai politik akan menggairahkan partai-partai politik menjadi partai terbuka yang menurut pendapat kami sangat perlu dibangun dalam rangka mewujudkan negara Indinesia yang demokratis, adil dan Makmur; Bahwa kami para pemohon pengujian UU 7/2017 a quo menyadari bahwa pengetahuan kami mengenai konstitusi sangatlah dangkal, lebih-lebih bila dibandingkan dengan para Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Kami berkeyakinan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi ini berkehendak menolak permohonan ini, tentu dengan sangat mudah mencari alasan hukumnya dan sebaliknya apabila Mahkamah Konstitusi ini berkehendak mengabulkan permohonan ini, tentu juga akan dengan mudah mencari alasan hukumnya. Kami hanya dapat bermohon kepada para Hakim Yang Mulia yang akan memutus permohonan ini Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa apabila Mahkamah Konstitusi ini sependapat dengan kami bahwa ada Rakyat Indonesia yang Hak Konstitusinya sesungguhnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi tidak tersalurkan atau tersumbat karena tidak ada aturan atau normanya di dalam UU 7/2017, Maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kiranya para Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia ini, dapat menelorkan putusan yang memungkinkan sumbatan penyaluran Hak Konstitusi dari Rakyat Kelompok Non Parpol itu, dapat di buka sehingga Hak Konstitusinya itu bisa tersalur walau sekecil apapun salurannya itu; IV. PETITUM (1) Menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya; (2) Menyatakan setiap rakyat warganegara Indonesua mempunyai Hak Konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk rakyat warganegara Indonesia diluar rakyat warganegara Indonesia kelompok partai politik atau yang disebut sebagai Rakyat Kelompok Non Partai Politik ; (3) Menyatakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang norma yaitu tidak mencantumkan “terbuka untuk diikuti 17 oleh setiap Rakyat Warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-undang ini” (4) Menyempurnakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sehingga berbunyi sebagai berikut : “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk diikuti oleh setiap Rakyat Warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-undang ini” Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya yang menjamin tidak ada hak konstitusi rakyat Indonesia yang dirugikan. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti P-05, sebagai berikut: 1. Bukti P-01 : Fotokopi berita “Survei CSIS: Mayoritas Masyarakat Tak Percaya pada Parpol” (Sumber: https://www.voaindonesia. com survei-csis-masyarakat.); 2. Bukti P-02 : Fotokopi berita LIPI: Tingkat Kepercayaan pada Parpol Masih Rendah (Sumber: hhttp://lipi.go.id › berita › single › LIPI- Tingkat-Kepercayaan.); 3. Bukti P-03 : Fotokopi berita Survei: DPR dan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya Publik (Sumber: TEMPO.CO Minggu, 14 Agustus 2016); 4. Bukti P-04 : Fotokopi berita Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat (Sumber: Tempo.co Kamis, 23 Maret 2017 09:29 WIB); 5. Bukti P-05 : Fotokopi berita Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi (Sumber: Bintoro Agung, CNN Indonesia | Jumat, 20/07/2018). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 18 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa dalam menyusun satu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah membuat pedoman yang dijadikan sebagai syarat keterpenuhan formalitas suatu permohonan. Berkenaan dengan hal dimaksud, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), yang antara lain menyatakan: 19 b. Uraian yang jelas mengenai: 1. Kewenangan Mahkamah, yang memuat uraian penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. Kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan /atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. d. Petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau 4. Dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapatkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pendahuluan, pada 7 September 2021, dengan agenda persidangan memeriksa permohonan para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, antara lain Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya terutama terkait dengan objek permohonan dan kejelasan posita serta petitum. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, para Pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki permohonan a quo (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021 tanggal 7 September 2021); 2. Bahwa sesuai dengan tenggang waktu tersebut di atas, para Pemohon telah memperbaiki permohonannya dengan mengubah beberapa bagian, termasuk memperbaiki objek permohonan, posita dan petitumnya. Selain termaktub dalam Perbaikan Permohonan dengan agenda sidang memeriksa perbaikan permohonan, pada 20 September 2021, para Pemohon pun menyampaikan 20 bagian-bagian yang telah diperbaiki dimaksud (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021, 20 September 2021); [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama perbaikan permohonan, para Pemohon memohonkan pengujian Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017. Namun dalam menguraikan alasan permohonan, para Pemohon lebih banyak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VIII/2009 dibandingkan menguraikan pertentangan norma yang diuji in casu Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 dengan norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian konstitusionalitasnya, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Padahal, masalah utama yang harus diuraikan para Pemohon adalah alasan atau argumentasi hukum mengapa Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Keharusan tersebut tidak berarti para Pemohon tidak boleh mengutip putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang relevan dengan substansi permohonan. Kewajiban menjelaskan pertentangan dengan UUD 1945 tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021 yang menyatakan, “Alasan permohonan, …bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945”; [3.3.4] Bahwa selain ketidakjelasan di atas, di dalam posita permohonannya secara terang benderang para Pemohon mengakui hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah hak partai politik (vide perbaikan permohonan hlm. 14 sampai dengan hlm. 23). Namun, para Pemohon mempersoalkan mekanisme penentuan calon presiden dan/atau wakil presiden oleh partai politik sebagaimana ditentukan Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”. [3.3.5] Bahwa selain ketidakjelasan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), petitum para Pemohon juga tidak jelas dan tidak lazim. Dalam hal ini, dapat ditemukan dalam Petitum Angka 2 yang berbunyi, ”Menyatakan setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai Hak Konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk rakyat warga negara Indonesia di luar rakyat warga negara Indonesia kelompok partai politik atau yang disebut sebagai Rakyat 21 Kelompok Non Partai Politik“ tidak dijelaskan asal-muasal sampai ke petitum demikian, dan terlebih lagi tidak jelas pertentangannya dengan norma dalam UUD 1945. Begitu pula dengan Petitum Angka 3 yang berbunyi, ”Menyatakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang norma yaitu tidak mencantumkan “terbuka untuk diikuti oleh setiap Rakyat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang- undang ini” para Pemohon sesungguhnya tidak jelas apa yang dimintakan kepada Mahkamah untuk mencantumkan norma baru tanpa disertai klausul ”konstitusional bersyarat”. Begitu pula petitum angka 4 yang berbunyi, “Menyempurnakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk diikuti oleh setiap Rakyat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan undang-undang ini”, juga tidak lazim. Secara formal, petitum-petitum yang demikian bukanlah petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. [3.3.6] Bahwa oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2021, terdapat ketidakjelasan posita permohonan karena ketiadaan argumentasi yang memadai dari para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 serta adanya ketidaksesuaian antara posita yang satu dengan posita lainnya dan ketidaksesuaian antara alasan permohonan dengan petitum permohonan. Terlebih lagi, petitum permohonan para Pemohon tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang. Terhadap hal-hal dimaksud, Mahkamah telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi dalam perbaikan permohonan para Pemohon tetap dengan pendiriannya. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon a quo adalah kabur atau tidak 22 jelas. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas; [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan 23 September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams 24 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah