44/PUU-XIII/2015

SALINAN KETETAPAN Nomor 44/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2015 dari: 1) Damian Agata Yuvens (Pemohon I); 2) Rangga Sujud Widigda (Pemohon II); 3) Anbar Jayadi (Pemohon III); 4) Luthfi Sahputra (Pemohon IV); dan 5) Ryand (Pemohon V); pada tanggal 25 Maret 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 April 2015 dengan Nomor 44/PUU-XIII/2015, perihal Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 44/PUU- XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 89/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan dengan Registrasi Nomor 44/PUU- XIII/2015, bertanggal 1 April 2015; 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 21 April 2015; c. bahwa terhadap Perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 21 April 2015; d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2015 telah menerima surat tanpa tanggal dari Pemohon III yang pada pokoknya menyatakan menarik permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan pada tanggal 4 Mei 2015 yang pada persidangan tersebut para Pemohon secara lisan menyatakan menarik permohonannya; f. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2015 telah menerima surat tanpa tanggal yang pada pokoknya para Pemohon menarik permohonan perkara Nomor 44/PUU- XIII/2015; g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Mei 2015 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum; h. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ”Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan ”Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Nomor 44/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id