43/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 43/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif yang dalam hal ini diwakili oleh Yudi Syamhudi Suyuti selaku Ketua Yayasan dan Adrianne Thaliandra selaku Sekretaris Yayasan Alamat : Blessing Residence, Jalan Komando Raya I Nomor 19, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.JAKI/JR.01/2026 bertanggal 26 Januari 2026, memberi kuasa kepada Russell Victory Satria, S.H., yang beralamat di Jalan Komando Raya I Nomor 19, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 43/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 27 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam UUD NRI 1945, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2), menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." 3. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur kewajiban Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.” 4. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir 3 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 7. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup Undang-Undang dan Perppu sebagaimana disebut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu. 8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu yang menyatakan sebagai berikut: 4 Pasal 240 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. 9. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU Pemilu yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, serta Pasal 2 PMK No.7 Tahun 2025. 10. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 72 PMK No. 7 tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatatakan: Pasal (1): Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 11. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan: 5 Pasal 51 ayat (1) UU MK "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau d. lembaga Negara.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945." Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. Perorangan WNI; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik dan privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 6 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Oleh sebab itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon: Pemohon adalah terdiri dari 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja sebagai aktivis, menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, yang merupakan Organisasi Masyarakat Sipil, untuk mewakili Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif sebagai Pemohon. Dimana secara Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) memiliki Hak untuk melakukan segala tindakan dalam memajukan Organisasi Yayasan. Hal ini sesuai dengan AD/ART Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif: 1. Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.” ayat (3) “Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya (bukti P 2).” 2. Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, yang diwakili Ketua menginisiasi dibentuknya Presidium Nasional Fraksi Rakyat dan juga menjabat sebagai Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat. Dalam hal legalitasnya sebagai inisiator dibentuknya Presidium Nasional Fraksi Rakyat, telah diterbitkan Surat Keputusan dari rapat pengurus Yayasan JAKI Kemanusiaan inisiatif, yang isinya Pemberian Tugas dan Kuasa. Pemberian tugas dan Kuasa kepada Ketua Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif oleh rapat pengurus sebagai inisiator pembentukan Presidium Nasional Fraksi Rakyat dan disampaikan kepada publik luas melalui media online (bukti P 5) berdasar pada AD/ART, Pasal 18 ayat (7) yang 7 menyatakan, “Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.” 3. Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif ini merupakan Organisasi Masyarakat Sipil, mempunyai Visi Misi Organisasi yang dituangkan di Akta Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, Pasal 2, yaitu; Visi: Mewujudkan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang didasari Pembukaan UUD 45 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 di Indonesia dan dunia Internasional untuk tegaknya supremasi keadilan di segala bidang kehidupan manusia. Misi: Menata prinsip dan nilai kemanusiaan dalam ruang kehidupan untuk individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan hingga tercapainya kemanusiaan yang adil dan beradab melalui hak asasi manusia dan hak asasi bangsa-bangsa. Dan menjadi mitra organisasi dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations). Dalam banyak agenda kegiatannya, salah satu kegiatan Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif sesuai Pasal 3 ayat (5), membangun kesadaran masyarakat sebagai bagian penting dalam tatanan dunia di tingkat nasional dan internasional dalam pencapaian misi melalui pelatihan, advokasi, kampanye dan partisipasi. Permohonan Pengujian Materiil ini merupakan salah satu tindakan Advokasi dan Partisipasi Yayasan dalam hal: a. memperjuangkan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi; b. melakukan advokasi kebijakan publik; c. memperkuat keterwakilan masyarakat dalam lembaga negara. Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, selama ini juga telah banyak melakukan kegiatan dan tindakan organisasi Yayasan (bukti P 6), seperti: a. melakukan advokasi kebijakan demokrasi dan pemilu. b. mendorong partisipasi aktif warga negara dalam sistem perwakilan. Dalam hal Permohonan Pengujian Materiil ini, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif. Maka Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Pasal 240 ayat (1); Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus 8 memenuhi persyaratan; (n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu dengan memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan Pengujian Materiil dalam hal syarat pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dimohonkan a quo. Untuk itu, kedudukan Pemohon sebagai adalah sebagai subjek hak konstitusional yang memiliki kepentingan langsung terhadap berlakunya norma Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai badan hukum yang didirikan secara sah dan memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon bukan sekadar pihak yang memiliki kepentingan abstrak, melainkan entitas kolektif warga negara yang menjalankan fungsi konstitusional dalam memperjuangkan demokrasi partisipatif dan berkeadilan. Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon: Bahwa Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut dinyatakan dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal-Pasalnya, yaitu; Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 22E ayat (3) (bukti P 7). Akan tetapi, dengan tetap menghormati desain konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta Pemilu, keberlakuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang bersifat absolut dan tertutup telah membatasi secara tidak proporsional ruang partisipasi konstitusional warga negara yang diperjuangkan oleh Pemohon. Pembatasan tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena menghambat pelaksanaan tujuan konstitusionalnya dalam memperluas partisipasi warga negara secara adil dan setara dalam pemerintahan. Bahwa pembacaan sistemik terhadap norma a quo juga harus mempertimbangkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4, yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional. 9 Hak-hak Konstitusional Pemohon tersebut dinyatakan dalam UUD NRI 1945, yang berbunyi: Pasal 1 ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28C ayat (2): "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara Kolektif untuk membangun Masyarakat, Bangsa dan Negaranya.” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.” Pasal 22E ayat (3): “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” 5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil UU Pemilu Pasal 240 ayat (1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan; huruf n: menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Terhadap UUD NRI 1945: Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 22E ayat (3). 6. Bahwa hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 22E ayat (3), menurut Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang Pemohon dalilkan sebagai berikut. a. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dirugikan, di mana Pasal 1 ayat (2), menegaskan, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 10 Dasar.” Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap pembatasan terhadap partisipasi warga negara dalam pemerintahan haruslah dibangun secara proporsional, rasional, dan sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum privat yang bersumber dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”, telah dirugikan secara aktual dan spesifik dengan berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai badan hukum privat organisasi masyarakat sipil yang didirikan secara sah berdasarkan hukum nasional dan beranggotakan warga negara Indonesia, Pemohon merupakan bagian dari entitas rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara dalam pemilu, tetapi juga melalui partisipasi yang setara dalam proses representasi politik, termasuk dalam pengajuan calon wakil rakyat. Namun, dengan diberlakukannya Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang mensyaratkan bahwa calon anggota DPR/DPRD hanya dapat diajukan oleh partai politik peserta pemilu dan menjadi anggota partai politik, pelaksanaan kedaulatan rakyat menjadi tereduksi pada satu kanal institusional saja. Norma tersebut menutup secara absolut kemungkinan partisipasi kelembagaan rakyat melalui badan hukum privat yang sah, sehingga Pemohon tidak memiliki akses konstitusional untuk mengaktualisasikan peran serta kelembagaannya dalam proses perwakilan politik, kecuali terlebih dahulu berada di bawah struktur partai politik dan anggota partai politik. Pembatasan demikian bukan sekadar pengaturan administratif pemilu, melainkan pembatasan struktural terhadap cara rakyat menjalankan kedaulatannya. Akibatnya, Pemohon sebagai bagian dari rakyat kehilangan ruang partisipasi yang setara dalam proses pembentukan lembaga perwakilan, sehingga hak konstitusional yang bersumber dari prinsip kedaulatan rakyat menjadi dirugikan secara nyata dan langsung. 11 Akan tetapi, Pemohon tidak mempersoalkan eksistensi partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Yang dipersoalkan adalah penafsiran norma yang menjadikan pengajuan melalui partai politik sebagai satu-satunya mekanisme tanpa membuka kemungkinan tafsir lain yang tetap konstitusional dan tetap berada dalam kerangka sistem pemilu nasional. Oleh karena itu, demi menjaga keseimbangan antara prinsip kedaulatan rakyat dan desain sistem kepartaian dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pencalonan anggota DPR/DPRD hanya dapat dicalonkan dengan menjadi anggota partai politik tanpa membuka kemungkinan mekanisme lain yang tetap diatur oleh undang-undang dan tetap menjamin tertib serta kepastian hukum. Karena Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang mensyaratkan keanggotaan partai politik sebagai satu-satunya pintu pencalonan anggota DPR dan DPRD telah membatasi ruang partisipasi konstitusional secara tertutup dan eksklusif. Pembatasan tersebut berdampak pada tereduksinya makna persamaan kedudukan dalam pemerintahan, hak memperjuangkan aspirasi secara kolektif, serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. Pembatasan tersebut berdampak langsung pada hak konstitusional Pemohon, yaitu: a. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3)); b. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 28C ayat (2)); c. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); d. Hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)). Kerugian konstitusional Pemohon sebagai badan hukum privat bersifat aktual dan spesifik karena hak yang bersumber dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 — bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar — tereduksi dengan berlakunya Pasal 12 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu. Sebagai badan hukum privat yang sah, didirikan oleh dan beranggotakan warga negara Indonesia, Pemohon merupakan bagian dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Namun norma a quo membatasi pelaksanaan kedaulatan tersebut hanya melalui mekanisme pengajuan calon oleh partai politik yang diharuskan menjadi anggota partai politik. Sehingga menutup secara absolut partisipasi kelembagaan rakyat di luar struktur partai politik. Akibat pembatasan tersebut, Pemohon kehilangan akses konstitusional untuk mengaktualisasikan peran serta kelembagaannya dalam proses representasi politik, kecuali terlebih dahulu berada di bawah otoritas partai politik. Pembatasan yang bersifat eksklusif ini menjadikan pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak inklusif dan tidak setara, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon secara nyata dan langsung. Oleh karena itu, norma a quo patut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa pencalonan anggota DPR/DPRD hanya dapat dilakukan melalui partai politik dengan mensyaratkan menjadi anggota partai politik tanpa membuka kemungkinan mekanisme lain yang tetap berada dalam kerangka konstitusi. Padahal, dalam sistem demokrasi konstitusional, partai politik seharusnya berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, bukan sebagai satu-satunya gerbang eksklusif yang menentukan boleh atau tidaknya warga negara menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Dengan demikian, norma a quo menciptakan pembatasan yang bersifat absolut, bukan sekadar pengaturan administratif, sehingga bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional. Bahwa apabila partai politik diposisikan sebagai satu-satunya kanal representasi tanpa membuka kemungkinan representasi warga negara di luar keanggotaan partai, maka kedaulatan rakyat berpotensi direduksi menjadi kedaulatan organisasi politik. Padahal menurut UUD NRI 1945, yang berdaulat adalah rakyat, bukan organisasi politik. Bahwa untuk menjaga keseimbangan antara penguatan sistem kepartaian dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, Pemohon tidak memohon penghapusan peran partai politik sebagai peserta pemilu 13 sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, melainkan memohon agar norma Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai secara konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang tidak dimaknai menutup secara absolut hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD melalui mekanisme lain yang tetap demokratis, terverifikasi, dan diatur lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah tetap menghormati kebijakan hukum pembentuk undang- undang, namun sekaligus memastikan bahwa kedaulatan rakyat dan prinsip persamaan dalam pemerintahan tidak direduksi oleh pembatasan yang bersifat eksklusif. b. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 27 ayat (1), dirugikan secara aktual dan spesifik dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 ayat (1) huruf n, Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum privat yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, telah dirugikan secara aktual dan spesifik dengan berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kerugian tersebut timbul karena norma a quo secara limitatif mensyaratkan bahwa calon anggota DPR/DPRD hanya dapat diajukan oleh partai politik peserta pemilu yang hanya menjadi anggota partai politik. Sehingga secara langsung menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk memperjuangkan tujuan dan cita-cita organisasi melalui mekanisme pencalonan kader atau perwakilan yang berasal dari lingkungan Pemohon, kecuali terlebih dahulu tunduk pada struktur dan kepengurusan partai politik. Padahal sebagai badan hukum privat yang sah dan diakui oleh negara, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang setara dalam sistem hukum nasional, serta memiliki tujuan organisasi yang berkaitan dengan pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan demokrasi. Dengan diberlakukannya norma a quo secara eksklusif, Pemohon ditempatkan dalam posisi yang tidak setara dibandingkan partai politik dalam hal akses terhadap proses representasi di lembaga legislatif, 14 meskipun keduanya sama-sama merupakan subjek hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional. Pembatasan tersebut bukan semata pengaturan teknis kepemiluan, melainkan menciptakan pembatasan struktural terhadap partisipasi kelembagaan warga negara melalui badan hukum privat yang sah. Akibatnya, hak Pemohon untuk berpartisipasi secara setara dalam proses pemerintahan melalui mekanisme demokratis menjadi tereduksi secara absolut. Namun demikian, Pemohon tidak mempersoalkan eksistensi partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Yang dipersoalkan adalah penafsiran norma yang menjadikan pengajuan melalui partai politik sebagai satu-satunya pintu konstitusional tanpa membuka kemungkinan mekanisme alternatif yang tetap berada dalam kerangka sistem pemilu nasional, tetap diatur oleh undang-undang, dan tetap menjamin tertib serta kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara penguatan sistem kepartaian dan perlindungan prinsip persamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pencalonan anggota DPR/DPRD hanya dapat dilakukan dengan menjadi anggota partai politik tanpa membuka kemungkinan mekanisme lain yang tetap konstitusional dan diatur oleh pembentuk undang-undang. c. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 28C ayat (2), "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, Bangsa dan Negaranya” dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 ayat (1) huruf n, serta mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) tersebut. Hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum privat yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu. Pasal 28C ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya secara kolektif dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai badan hukum 15 privat organisasi masyarakat sipil yang sah dan beranggotakan warga negara Indonesia, Pemohon merupakan wadah kolektif perjuangan konstitusional dalam bidang advokasi politik, masyarakat dan penguatan demokrasi. Namun norma a quo membatasi secara eksklusif pencalonan anggota DPR/DPRD hanya melalui partai politik, sehingga menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk memperjuangkan gagasan dan tujuan organisasinya melalui mekanisme representasi politik, kecuali terlebih dahulu berada di bawah struktur partai politik. Pembatasan tersebut bukan sekadar pengaturan teknis kepemiluan, melainkan pembatasan terhadap hak kolektif warga negara dalam mengaktualisasikan partisipasi politiknya melalui badan hukum privat yang sah. Kendati demikian, Pemohon tidak mempersoalkan eksistensi partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, melainkan memohon agar norma a quo tidak dimaknai secara eksklusif dan tertutup. Untuk menjaga keseimbangan antara penguatan sistem kepartaian dan perlindungan hak kolektif warga negara, Mahkamah Konstitusi patut menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pencalonan anggota DPR/DPRD hanya dapat dilakukan melalui partai politik dengan menjadi anggota partai politik tanpa membuka kemungkinan mekanisme lain yang tetap diatur oleh undang-undang dan berada dalam kerangka konstitusi. Akibat berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, Pemohon tidak memiliki ruang konstitusional untuk mendorong partisipasi kolektif warga negara yang berhimpun dalam organisasi non-partai politik dalam proses representasi di DPR/DPRD. Pembatasan tersebut secara faktual menempatkan partisipasi politik warga negara hanya melalui kanal partai politik, sehingga Pemohon tidak dapat mengaktualisasikan peran serta kelembagaannya dalam memperjuangkan aspirasi kelompok masyarakat yang berada di luar struktur kepartaian. Keadaan ini mengakibatkan hak kolektif yang dijamin Pasal 28C ayat (2) dan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi tidak sepenuhnya terimplementasi secara inklusif. Oleh karena itu, norma a quo patut dimaknai secara konstitusional bahwa mekanisme 16 pencalonan anggota DPR/DPRD tidak boleh ditafsirkan secara eksklusif hanya melalui partai politik, melainkan tetap membuka kemungkinan mekanisme lain yang diatur oleh undang-undang dalam kerangka sistem pemilu nasional. d. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 ayat (1) huruf n, serta mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) tersebut. Hak konstitusional Pemohon sebagai organisasi masyarakat sipil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berupa jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dirugikan secara aktual dan spesifik dengan berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Norma a quo secara tegas mensyaratkan bahwa setiap calon anggota DPR dan DPRD harus menjadi anggota partai politik, sehingga menutup kemungkinan bagi warga negara yang berhimpun dalam organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses representasi melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum. Pembatasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak proporsional, karena di satu sisi UUD NRI 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan, namun di sisi lain norma a quo membatasi hak partisipasi politik hanya melalui satu kanal institusional tertentu. Akibatnya, Pemohon sebagai badan hukum privat, Organisasi Masyarakat Sipil kehilangan kepastian hukum untuk memperjuangkan aspirasi konstitusional anggotanya dalam struktur representasi nasional. Oleh karena itu, norma tersebut seharusnya dimaknai secara konstitusional sepanjang tidak menutup kemungkinan adanya mekanisme pencalonan yang tetap berada dalam kerangka sistem pemilu nasional dan tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Apabila diuji menggunakan prinsip pembatasan hak konstitusional yang lazim diterapkan Mahkamah Konstitusi (legitimate aim, necessity, dan 17 proportionality), norma a quo memang memiliki tujuan yang sah (legitimate aim) yaitu memperkuat sistem kepartaian sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Namun demikian, pembatasan yang bersifat absolut tersebut tidak memenuhi unsur necessity dan proportionality, karena tidak tersedia mekanisme alternatif yang tetap menjaga sistem kepartaian tetapi memberi ruang partisipasi konstitusional warga negara di luar struktur partai politik. Pembatasan yang menutup seluruh akses tanpa opsi lain adalah pembatasan yang berlebihan (excessive restriction), sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu seharusnya tidak dimaknai secara eksklusif dan absolut, melainkan dimaknai secara konstitusional sepanjang tidak menutup kemungkinan adanya mekanisme pencalonan yang tetap berada dalam kerangka sistem pemilu nasional dan tidak mengingkari Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. e. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 28D ayat (3) dirugikan dengan adanya UU Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf n. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hak tersebut merupakan manifestasi langsung dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Sementara itu, Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 memang menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Namun, ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai pengaturan mengenai subjek peserta pemilu, bukan sebagai legitimasi konstitusional bagi pembatasan absolut terhadap hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, yang dalam praktik dimaknai mewajibkan pencalonan hanya melalui mekanisme internal dan keanggotaan partai politik, kesempatan konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan menjadi sepenuhnya bergantung pada kehendak organisasi partai. Tafsir demikian berpotensi 18 menggeser prinsip persamaan kesempatan menjadi eksklusivitas organisasi, sehingga hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) tidak lagi berada dalam posisi yang setara. Kerugian tersebut bersifat nyata dan/atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi, karena norma a quo secara langsung membatasi akses Pemohon terhadap proses pencalonan legislatif, padahal konstitusi menjamin bahwa kesempatan dalam pemerintahan harus terbuka secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, untuk menjaga keseimbangan antara Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, diperlukan penafsiran konstitusional agar norma a quo tidak dimaknai sebagai pembatasan yang melampaui batas konstitusi. f. Hak konstitusional Pemohon sebagai Organisasi Masyarakat Sipil dan Perwakilan Warga Negara yang diberikan Pasal 22E ayat (3): “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”, dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 ayat (1) huruf n. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Ketentuan tersebut pada hakikatnya mengatur desain sistem kepemiluan Indonesia yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu legislatif. Namun norma konstitusi tersebut tidak dapat dimaknai berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara sistemik dan harmonis dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2), persamaan kedudukan warga negara dalam Pasal 27 ayat (1), hak untuk memajukan diri dalam pemerintahan dalam Pasal 28C ayat (2), serta jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemaknaan yang menempatkan Pasal 22E ayat (3) sebagai norma yang secara absolut menutup seluruh kemungkinan partisipasi warga negara di luar keanggotaan partai politik akan menimbulkan ketegangan konstitusional (constitutional tension) dengan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak dalam pemerintahan. Konstitusi tidak pernah 19 menyatakan bahwa warga negara kehilangan hak partisipasi politiknya apabila tidak menjadi anggota partai politik. Yang diatur adalah peserta pemilu adalah partai politik, bukan bahwa hak untuk dicalonkan hanya dapat dimiliki oleh anggota partai politik secara eksklusif tanpa kemungkinan mekanisme lain yang tetap berada dalam kerangka sistem kepartaian. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon timbul ketika Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu dimaknai secara rigid dan eksklusif sehingga menjadikan keanggotaan partai politik sebagai satu-satunya jalan pencalonan, tanpa membuka kemungkinan pengaturan lain oleh pembentuk undang-undang yang tetap menghormati Pasal 22E ayat (3). Pemaknaan demikian bukan hanya mempersempit hak konstitusional warga negara, tetapi juga menjadikan Pasal 22E ayat (3) seolah berdiri terpisah dari prinsip demokrasi konstitusional yang lebih luas. Oleh karena itu, norma a quo seharusnya dimaknai secara konstitusional sepanjang tidak menutup kemungkinan adanya mekanisme pencalonan yang tetap menjadikan partai politik sebagai peserta pemilu, namun memberi ruang pengaturan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang guna menjamin pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak dalam pemerintahan. Dalam sistem konstitusi yang menjunjung prinsip harmonisasi norma, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas menilai kesesuaian suatu undang-undang dengan satu pasal tertentu, tetapi memastikan tidak terjadi pertentangan internal antar norma dalam UUD NRI 1945 itu sendiri. Apabila Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu dimaknai secara absolut sebagai satu-satunya akses pencalonan melalui keanggotaan partai politik, maka pemaknaan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan konstitusional dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan, serta hak untuk memajukan diri secara kolektif. Sebaliknya, apabila norma a quo dimaknai secara konstitusional sepanjang tidak menutup kemungkinan pengaturan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang yang tetap menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu, maka tidak terdapat pertentangan dengan Pasal 20 22E ayat (3), dan pada saat yang sama prinsip-prinsip demokrasi konstitusional tetap terjaga. Dengan demikian, pilihan yang paling konstitusional bukanlah membatalkan norma tersebut secara keseluruhan, melainkan memberikan tafsir bersyarat guna menjaga konsistensi dan integritas sistem ketatanegaraan. Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap norma undang- undang tidak dimaknai secara sempit sehingga mengurangi makna kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, demi menjaga keharmonisan antar norma konstitusi tanpa menggeser desain sistem kepemiluan yang telah ditentukan oleh Pasal 22E ayat (3), Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu secara bersyarat, sehingga sistem kepartaian tetap terjaga, namun hak konstitusional warga negara tidak tereduksi secara berlebihan. g. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Spesifik karena norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 secara langsung dan eksplisit mensyaratkan keanggotaan partai politik sebagai prasyarat pencalonan anggota DPR dan DPRD, sehingga menutup akses konstitusional Pemohon sebagai badan hukum privat untuk memperjuangkan partisipasi konstitusional anggotanya melalui mekanisme representasi legislatif. Aktual karena norma tersebut berlaku efektif dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu saat ini. Kerugian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas dengan berlakunya norma a quo, karena tanpa ketentuan yang mensyaratkan keanggotaan partai politik secara eksklusif, Pemohon tidak akan mengalami hambatan konstitusional dalam mendorong partisipasi politik anggotanya sesuai prinsip kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan dalam pemerintahan, dan kepastian hukum yang adil. Sebaliknya, apabila Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional secara bersyarat terhadap norma tersebut, maka kerugian konstitusional Pemohon akan terhindarkan atau setidak-tidaknya tidak lagi terjadi karena 21 tersedia ruang pengaturan yang lebih inklusif dalam kerangka sistem kepartaian sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon telah memenuhi seluruh kriteria kerugian konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam praktik dan putusan Mahkamah Konstitusi, yakni adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya norma yang diuji, serta memastikan bahwa kerugian tersebut akan hilang apabila permohonan dikabulkan. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon pengujian undang-undang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf n terhadap UUD NRI 1945 serta memiliki kepentingan hukum yang nyata dalam mengajukan permohonan a quo, bukan semata-mata kepentingan abstrak atau hipotetis, melainkan kepentingan konstitusional yang langsung terdampak oleh keberlakuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak Nebis in Idem) Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda." Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda" 1. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah 3 kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak 3 Putusan, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut: 1.1 Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018: Permohonan pengujian diajukan pada tahun 2018. 22 Alasan Permohonan: Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional karena merasa ada ketidakjelasan mengenai batas waktu keanggotaan partai bagi calon legislatif, yang menurut mereka menghambat hak konstitusionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi: Menolak Permohonan. 1.2 Perkara Nomor 167/PUU-XXI/2023: Permohonan pengujian diajukan pada tahun 2023. Alasan Permohonan: Pemohon memohon pengujian materiil tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari jalur Perseorangan. Putusan Mahkamah Konstitusi: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 1.3 Perkara Nomor: 233/PUU-XXIII/2025: Permohonan pengujian diajukan pada tahun 2025 Alasan Permohonan: Reformasi Politik untuk mewujudkan Fraksi Rakyat. Fraksi Rakyat yang terdiri dari Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selain dari Fraksi Partai Politik. Sehingga DPR, DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen benar-benar terbentuk menjadi lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena DPR benar-benar menjadi Representasi Politik (Political Representation) dan Representasi Fungsional (Functional Representation) dengan adanya Fraksi Rakyat sebagai saluran kehidupan bernegara milik tuannya, yaitu Rakyat. Dimana saluran kehidupan bernegara tersebut menyangkut kebutuhan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang demokratis dan inklusif. Pernyataan Mahkamah Konstitusi Dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Perkara Nomor 233/PUU- XXIII/2025, Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan Pemohon telah secara spesifik 23 menguraikan hak konstitusionalnya yang dirugikan secara aktual dan/atau potensial, yang dalam batas penalaran wajar dapat dipastikan terjadi dengan berlakunya undang-undang tersebut. Namun, sebagai badan hukum privat, uraian argumentasi terkait kedudukan hukumnya berdasarkan pada Akta Pendirian atau AD/ART Yayasan JAKI, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan terkait dapat bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah ketua umum bersama-sama dengan salah seorang pengurus lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 2. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon saat ini dan permohonan dalam permohonan pengujian materiil sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: a. Perbedaan Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025, pengujian terhadap norma yang sama dapat diajukan kembali apabila: b. Dasar pengujian dalam UUD NRI 1945 berbeda; dan/atau c. Terdapat alasan permohonan yang berbeda. Dengan demikian, larangan nebis in idem tidak bersifat absolut, melainkan terbuka sepanjang terdapat konstruksi konstitusional yang baru dan berbeda secara substansial. Perbedaan Substansial dengan Perkara Sebelumnya; a. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu memang telah diuji sebelumnya, namun dengan ruang lingkup dan argumentasi yang berbeda secara mendasar, yaitu; Perkara 67/PUU-XVI/2018 Fokus: batas waktu dan status keanggotaan partai politik. Isu: administratif keanggotaan partai. Putusan: Ditolak. Tidak menguji eksklusivitas pencalonan dalam perspektif kedaulatan rakyat. Perkara 167/PUU-XXI/2023 Fokus: jalur perseorangan untuk DPR/DPRD. 24 Putusan: Tidak dapat diterima. Berbeda secara fundamental karena meminta calon independen sebagai peserta pemilu. Perkara 233/PUU-XXIII/2025 Fokus: pembentukan Fraksi Rakyat sebagai desain kelembagaan baru. Putusan: Tidak dapat diterima (cacat kewenangan representasi badan hukum). Tidak diperiksa pokok perkaranya dan tidak memutus konstitusionalitas norma secara substansial. b. Kekhususan Permohonan a quo Permohonan ini berbeda secara prinsipil karena: 1. Tidak meminta jalur perseorangan sebagai peserta pemilu. 2. Tidak meminta pembentukan lembaga atau kamar baru. 3. Tidak meminta perubahan sistem kepartaian. 4. Tidak meminta Mahkamah membentuk norma teknis. Yang dimohonkan hanyalah: 1. Penegasan tafsir konstitusional agar Pasal 240 ayat (1) huruf n tidak dimaknai memberikan eksklusivitas absolut kepada partai politik dalam pencalonan, sepanjang partai politik tetap menjadi peserta pemilu sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. 2. Desain teknis mengenai pencalonan warga negara sebagai calon anggota DPR/DPRD serta pengelompokan mereka setelah terpilih dalam Kelompok Perwakilan Warga sepenuhnya merupakan kewenangan DPR dalam melakukan revisi undang-undang. Perbedaan Dasar Konstitusional Permohonan ini menitikberatkan pada: a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 (kedaulatan rakyat), b. Pasal 27 ayat (1) (persamaan kedudukan dalam hukum), c. Pasal 28C ayat (2) (hak memperjuangkan kepentingan secara Kolektif), d. Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum yang adil), e. Pasal 28D ayat (3) (kesempatan yang sama dalam pemerintahan) f. Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 (tentang partai politik peserta pemilu) 25 Yang sebelumnya tidak diuji secara komprehensif dalam konteks eksklusivitas pencalonan legislatif. Dengan demikian, baik dasar pengujian maupun konstruksi kerugian konstitusional berbeda secara nyata, karena: 1. Terdapat dasar pengujian konstitusional yang berbeda; 2. Terdapat alasan permohonan yang berbeda; Putusan sebelumnya tidak memeriksa pokok konstitusionalitas norma dalam konstruksi yang diajukan saat ini; Maka permohonan a quo tidak memenuhi unsur nebis in idem dan secara hukum layak untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah. Justru dalam kerangka menjaga konsistensi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025, Mahkamah memiliki dasar hukum yang cukup untuk memasuki pokok perkara dan memberikan tafsir konstitusional yang memastikan partai politik tetap sebagai peserta pemilu, tanpa menjadikan norma undang-undang sebagai pembatas hak konstitusional warga negara. III. Alasan Permohonan (Posita): Perbedaan alasan permohonan yang Pemohon ajukan permohonan dalam pengujian materiil saat ini berbeda dengan alasan permohonan sebelum- sebelumnya. Dimana alasan permohonan yang Pemohon mohonkan dalam Permohonan Pengujian Materiil saat ini adalah: “Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan, dan tidak pula untuk memindahkan kewenangan pembentukan Undang-Undang dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Alasan permohonan yang Pemohon mohonkan semata-mata adalah penegasan batas konstitusional Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, agar partai politik tetap sebagai satu-satunya peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD, namun tidak dimaknai memiliki eksklusivitas absolut yang menutup kesempatan warga negara untuk dicalonkan tanpa keharusan menjadi anggota partai politik. Permohonan ini juga tidak mengusulkan perubahan terhadap sistem kepartaian maupun struktur kelembagaan DPR dan DPRD sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Segala pengaturan teknis mengenai 26 pengelompokan administratif anggota legislatif sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tata tertib DPR. Dengan demikian, pemberian tafsir konstitusional bersyarat oleh Mahkamah bukanlah penciptaan norma baru, melainkan penegasan agar norma undang-undang tetap berada dalam koridor konstitusi. Partai politik tetap sebagai peserta pemilu, DPR tetap menjalankan fungsi legislasi, dan prinsip kedaulatan rakyat memperoleh makna yang lebih substantif. Dalam kerangka tersebut, mengabulkan permohonan ini justru meneguhkan konstitusi sekaligus memperkuat legitimasi Lembaga Perwakilan Rakyat. Kombinasi Dalil-Dalil Alasan Permohonan Batu Uji UUD NRI 1945 ------------------------------- Dalil Permohonan Pengujian Materiil UU Pemilu Pasal 240 ayat (1) Huruf n Terhadap: Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 22E ayat (3). Kedaulatan Rakyat sebagai Prinsip Fundamental Konstitusi. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Norma tersebut merupakan prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi seluruh kekuasaan negara. Dalam negara hukum demokratis, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui mekanisme yang inklusif, partisipatif, dan tidak menutup akses warga negara secara tidak proporsional. Partai Politik sebagai Instrumen, Bukan Subjek Kedaulatan Bahwa partai politik merupakan sarana pelaksanaan demokrasi dan agregasi kepentingan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Namun demikian, partai politik bukanlah pemegang kedaulatan, melainkan instrumen untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. 27 Oleh karena itu, pengaturan perundang-undangan tidak boleh dimaknai sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat bergantung secara absolut pada mekanisme internal partai politik. Makna Konstitusional Pasal 240 ayat (1) Huruf n Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu mengatur bahwa calon anggota DPR/DPRD harus anggota partai politik peserta pemilu. Apabila norma tersebut dimaknai secara eksklusif sebagai satu-satunya akses pencalonan tanpa kemungkinan desain partisipasi warga negara lainnya yang konstitusional, maka hal tersebut berpotensi membatasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pembatasan yang bersifat absolut berpotensi menempatkan akses terhadap jabatan perwakilan rakyat sebagai domain tertutup institusional, bukan sebagai ruang terbuka bagi partisipasi warga negara yang dijamin konstitusi. Prinsip Inklusivitas dalam Pelaksanaan Kedaulatan Demokrasi konstitusional modern menuntut agar pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat prosedural (melalui pemilu), tetapi juga substantif, yakni menjamin keterbukaan akses bagi warga negara. Konstitusi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa partai politik memiliki hak eksklusif absolut dalam pencalonan legislatif, melainkan menyatakan partai sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, penafsiran terhadap norma undang-undang harus tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat yang inklusif. Permohonan Bersifat Harmonisasi, Bukan Pembatalan Sistem Pemohon tidak mempersoalkan kedudukan partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Pemohon juga tidak meminta pengurangan kursi partai politik maupun perubahan sistem kepartaian. Pemohon hanya memohon agar norma a quo tidak dimaknai secara eksklusif sehingga menutup akses warga negara secara tidak proporsional dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. RUMUSAN INTI KONSTITUSIONAL Dengan demikian: “Pasal 240 ayat (1) Huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menutup akses warga negara untuk 28 berpartisipasi dalam pencalonan anggota legislatif secara adil dan proporsional, karena penafsiran demikian berpotensi mereduksi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang seharusnya inklusif.” Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Norma tersebut mengandung prinsip fundamental: 1. Equality before the law (persamaan di hadapan hukum); dan 2. Equal access to public office (kesempatan yang setara dalam pemerintahan). Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa persamaan tidak berarti identik, namun setiap pembedaan harus memenuhi rasionalitas dan asas proporsionalitas (bukti P 8). Substansi Norma yang Diuji Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu mensyaratkan bahwa calon anggota DPR/DPRD harus menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Norma ini pada praktiknya menutup kemungkinan pencalonan di luar mekanisme partai politik. Pembedaan Perlakuan yang Ditimbulkan Akibat norma tersebut, terjadi pembedaan antara: 1. Warga negara yang menjadi anggota/diusulkan partai politik; dan 2. Warga negara yang tidak berada dalam struktur partai politik. Pembedaan ini berdampak langsung pada: 3. Akses untuk menjadi calon anggota legislatif; 4. Akses untuk memperoleh jabatan publik melalui mekanisme pemilu. Dengan demikian, akses terhadap jabatan publik menjadi bergantung pada penerimaan institusional partai politik. Uji Rasionalitas dan Proporsionalitas Dalam negara hukum demokratis, pembatasan hak konstitusional hanya dapat dibenarkan apabila: 5. Memiliki tujuan yang sah; 6. Diperlukan; dan 7. Proporsional. 29 Bahwa tujuan memperkuat sistem kepartaian adalah sah. Namun demikian, menjadikan partai politik sebagai satu-satunya kanal pencalonan secara absolut berpotensi melampaui kebutuhan yang rasional, karena: 8. Tidak seluruh warga negara memiliki akses yang setara ke dalam struktur partai; 9. Mekanisme internal partai bersifat otonom dan tidak sepenuhnya tunduk pada prinsip persamaan akses publik; 10. Pembatasan tersebut bersifat struktural, bukan administratif. Dengan demikian, norma a quo menciptakan hambatan yang tidak proporsional terhadap persamaan kesempatan dalam pemerintahan. Hak untuk Dipilih sebagai Bagian dari Persamaan Kedudukan Hak untuk dipilih (right to be elected) merupakan bagian dari hak politik warga negara yang melekat dalam prinsip persamaan kedudukan dalam pemerintahan. Ketika kesempatan untuk dipilih hanya tersedia melalui satu jalur institusional tertentu, maka persamaan kedudukan tidak lagi bersifat universal, melainkan bersyarat. Persyaratan yang bersandar pada seleksi internal institusi privat (partai politik) berpotensi menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap jabatan publik. Harmonisasi dengan Sistem Kepartaian Pemohon tidak mempersoalkan kedudukan partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Pemohon juga tidak memohon penghapusan sistem kepartaian. Yang dipersoalkan adalah penafsiran norma yang menutup seluruh kemungkinan akses warga negara secara proporsional dan adil. Dengan demikian, penguatan prinsip persamaan kedudukan justru akan memperkuat legitimasi sistem kepartaian dalam kerangka demokrasi konstitusional. Kesimpulan Konstitusional Bahwa: “Pasal 240 ayat (1) Huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai sebagai pembatasan absolut yang menutup akses warga negara untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam pemerintahan melalui pencalonan anggota legislatif, karena 30 pembedaan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip rasionalitas dan proporsionalitas dalam negara hukum demokratis.” Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Norma konstitusi ini mengandung tiga unsur penting: 1. Hak untuk memajukan diri; 2. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif; 3. Hak untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Hak tersebut merupakan bagian dari hak partisipasi politik aktif (active political participation rights) dalam negara demokrasi konstitusional. Pencalonan Legislatif Sebagai Manifestasi Hak Kolektif 1. Dalam sistem demokrasi representatif, pencalonan sebagai anggota DPR/DPRD adalah bentuk konkret perjuangan kolektif. 2. Melalui pencalonan, warga negara: 2.1. Mengorganisasi dukungan publik; 2.2. Mengartikulasikan kepentingan sosial; 2.3. Memperjuangkan agenda kebijakan melalui lembaga legislatif. Oleh karena itu, akses terhadap pencalonan legislatif merupakan bagian dari perwujudan hak sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2). Pembatasan Yang Ditimbulkan Norma A quo Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n: 1. Menutup kemungkinan pencalonan di luar partai politik; 2. Menggantungkan sepenuhnya hak partisipasi kolektif pada mekanisme internal partai; 3. Menjadikan partai sebagai “gate keeper” tunggal akses representasi rakyat. Akibatnya: Hak warga negara untuk memperjuangkan kepentingan secara kolektif menjadi tergantung pada penerimaan institusi tertentu, bukan pada dukungan rakyat itu sendiri. Uji Proporsionalitas Pembatasan Dalam negara hukum demokratis, pembatasan hak konstitusional harus memenuhi prinsip: 1. Legitimate aim (tujuan sah); 31 2. Suitability (relevan dengan tujuan); 3. Necessity (tidak ada cara lain yang lebih ringan); 4. Proportionality in strict sense (tidak berlebihan). Tujuan memperkuat sistem kepartaian adalah sah. Namun: Menjadikan partai politik sebagai satu-satunya jalur pencalonan secara absolut tanpa membuka ruang partisipasi kolektif alternatif yang konstitusional berpotensi melampaui batas pembatasan yang proporsional. Hak Kolektif Tidak Identik Dengan Keanggotaan Partai Konstitusi tidak menyatakan bahwa: Hak memperjuangkan kepentingan kolektif hanya dapat dilakukan melalui partai politik. Pasal 28C ayat (2) bersifat umum dan menjamin hak kolektif setiap orang tanpa mensyaratkan bentuk organisasi tertentu. Jika negara mengunci hak tersebut hanya melalui satu bentuk institusi, maka esensi kebebasan kolektif menjadi tereduksi. Interpretasi Konstitusional Yang Dimohonkan Pemohon tidak memohon penghapusan sistem kepartaian. Pemohon memohon agar Mahkamah: 1. Menyatakan norma a quo inkonstitusional sepanjang dimaknai secara eksklusif; atau 2. Memberikan tafsir konstitusional bahwa pencalonan anggota legislatif tidak boleh secara absolut dibatasi hanya melalui partai politik apabila tersedia desain partisipasi kolektif yang tetap menjaga sistem demokrasi representatif. Kesimpulan Konstitusional “Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menutup secara absolut hak warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam pencalonan anggota legislatif, karena pembatasan tersebut berpotensi menghilangkan esensi hak partisipasi politik aktif yang dijamin konstitusi.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Norma ini mengandung dua prinsip utama: 1. Kepastian hukum yang adil (fair legal certainty); 32 2. Persamaan perlakuan di hadapan hukum (equality before the law). Makna Kepastian Hukum Yang Adil Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa: 1. Kepastian hukum tidak boleh bersifat formalistik semata; 2. Kepastian hukum harus selaras dengan keadilan substantif; 3. Norma tidak boleh menciptakan ketidakpastian atau ketidakadilan struktural. Dengan demikian, suatu aturan yang jelas secara redaksional belum tentu memenuhi standar “kepastian hukum yang adil” apabila menghasilkan perlakuan yang tidak setara secara substantif. Problem Konstitusional Norma A quo Pasal 240 ayat (1) huruf n memang memberikan kepastian secara formal: pencalonan hanya melalui partai politik, namun ketika disyaratkan harus menjadi anggota partai politik. Secara substantif norma tersebut: 1. Mengalihkan hak konstitusional warga negara ke dalam domain seleksi internal partai; 2. Menjadikan keputusan institusi privat sebagai penentu akses hak politik; 3. Menutup kemungkinan jalur konstitusional lain berbasis dukungan rakyat. Akibatnya: Kepastian hukum yang diberikan bersifat eksklusif dan tidak inklusif, karena hanya menjamin akses bagi warga negara yang diterima oleh partai politik. Ketidakpastian Substantif Walaupun norma tampak jelas, dalam praktik: 1. Proses rekrutmen partai politik tidak diatur secara seragam dan transparan; 2. Tidak ada standar konstitusional yang menjamin objektivitas seleksi; 3. Keputusan partai politik sering bersifat diskresioner tanpa mekanisme kontrol konstitusional langsung. Dengan demikian, hak warga negara untuk mencalonkan diri bergantung pada mekanisme yang tidak sepenuhnya berada dalam rezim kepastian hukum publik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum substantif. Persamaan Di Hadapan Hukum Pasal 28D ayat (1) juga menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun norma a quo: 33 1. Memberikan akses berbeda antara warga negara yang memiliki akses struktural ke partai dan yang tidak; 2. Membatasi hak politik hanya melalui institusi tertentu. Apabila hukum hanya membuka satu pintu yang dikendalikan entitas privat, maka potensi perlakuan yang tidak setara menjadi nyata. Uji Proporsionalitas Tujuan penguatan sistem kepartaian adalah legitimate (sah). Namun pertanyaannya: Apakah pembatasan absolut tersebut merupakan satu-satunya cara yang konstitusional? Jika tersedia desain yang tetap menjaga sistem demokrasi namun memberikan akses lebih adil, maka pembatasan absolut menjadi tidak proporsional terhadap hak atas kepastian hukum yang adil. Kesimpulan “Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menutup secara absolut akses warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif hanya melalui partai politik, karena norma tersebut tidak sepenuhnya menjamin kepastian hukum yang adil dan persamaan perlakuan di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Norma ini mengandung prinsip: 1. Hak konstitusional warga negara; 2. Kesempatan yang sama (equal opportunity); 3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Jabatan Legislatif Adalah Bagian Dari Pemerintah Negara Anggota DPR/DPRD: 1. Merupakan bagian dari penyelenggara negara; 2. Memegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; 3. Menjalankan mandat konstitusional dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, akses untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif merupakan bagian dari hak memperoleh kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3). 34 Makna “Kesempatan Yang Sama” “Kesempatan yang sama” tidak berarti semua pasti terpilih. Namun berarti: 1. Negara tidak boleh menciptakan hambatan yang bersifat diskriminatif; 2. Akses awal menuju jabatan publik harus terbuka secara adil; 3. Tidak boleh ada monopoli struktural terhadap hak tersebut. Kesempatan yang sama adalah akses yang terbuka, bukan akses yang bergantung pada kehendak institusi tertentu. Problem Konstitusional Norma A quo Dengan mensyaratkan pencalonan hanya melalui partai politik, norma a quo: 1. Mengunci hak warga negara pada satu institusi perantara; 2. Menjadikan seleksi internal partai sebagai penentu akses awal; 3. Menutup kemungkinan akses langsung berbasis dukungan rakyat. Akibatnya: Warga negara yang tidak memperoleh akses struktural ke partai politik kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, meskipun memiliki dukungan masyarakat. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksamaan kesempatan secara sistemik. Monopoli Akses Dan Equal Opportunity Dalam prinsip konstitusional: 1. Hak memperoleh kesempatan yang sama tidak boleh dimonopoli oleh entitas tertentu; 2. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kontrol akses jabatan publik kepada organisasi privat. Ketika partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk, maka secara faktual terjadi konsentrasi kontrol terhadap hak konstitusional warga negara. Hal ini berpotensi bertentangan dengan makna substantif Pasal 28D ayat (3). Uji Proporsionalitas Memperkuat sistem kepartaian adalah tujuan yang sah. Namun pembatasan tersebut harus: 1. Rasional; 2. Proporsional; 3. Tidak menghilangkan esensi hak. 35 Jika pembatasan absolut tersebut menghilangkan akses setara warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan, maka norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip konstitusional. Kesimpulan “Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menutup secara absolut kesempatan warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif hanya melalui partai politik, karena pembatasan tersebut berpotensi menghilangkan prinsip kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.” Norma konstitusi ini mengatur bahwa dalam Pemilu DPR dan DPRD, partai politik adalah peserta Pemilu. Penafsiran Gramatikal Dan Sistematis Pasal 22E ayat (3): Mengatur siapa yang menjadi peserta Pemilu; 1. Tidak secara eksplisit mengatur siapa yang berhak menjadi calon; 2. Tidak memuat frasa “hanya melalui partai politik”. Konstitusi membedakan secara tegas antara: 1. Peserta Pemilu, dan 2. Calon yang dipilih rakyat. Peserta adalah entitas kompetitor dalam sistem pemilu, sedangkan calon adalah warga negara yang dipilih Distingsi Peserta Dan Calon Dalam desain konstitusi: 1. Partai politik adalah peserta Pemilu; 2. Warga Negara adalah subjek yang dipilih dalam Pemilu legislatif; 3. Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Pasal 22E ayat (3) tidak menyatakan bahwa hak warga negara untuk mencalonkan diri ditiadakan di luar partai politik. Dengan demikian, norma konstitusi tersebut tidak secara eksplisit membentuk monopoli pencalonan. 36 Problem Konstitusional Norma A quo Pasal 240 ayat (1) huruf n: 1. Menafsirkan Pasal 22E ayat (3) secara eksklusif; 2. Mengidentikkan “peserta pemilu” dengan “satu-satunya jalur pencalonan”; 3. Membentuk monopoli pencalonan oleh partai politik. Padahal: Konstitusi hanya menyebut partai sebagai peserta, bukan sebagai satu-satunya kanal pencalonan warga negara. Dengan memperluas makna Pasal 22E ayat (3) menjadi pembatasan absolut terhadap hak pencalonan, UU telah menambah norma yang tidak secara eksplisit diperintahkan oleh Konstitusi. Asas Pembatasan Hak Konstitusional Dalam doktrin pengujian konstitusional: 1. Undang-undang tidak boleh mempersempit makna konstitusi; 2. Pembentuk undang-undang tidak boleh menambahkan pembatasan yang tidak diperintahkan secara tegas oleh UUD; 3. Penafsiran harus menjaga keseimbangan antara sistem kepartaian dan kedaulatan rakyat. Jika konstitusi hanya menentukan partai sebagai peserta, maka menjadikannya satu-satunya kanal pencalonan adalah bentuk pembatasan tambahan. Argumentasi Struktural Struktur Pasal 22E UUD NRI 1945: Ayat (1): Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (2): Pemilu untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wapres, dan DPRD. Ayat (3): Peserta DPR/DPRD adalah partai politik. Ayat (4): Peserta DPD adalah perseorangan. Perbedaan antara ayat (3) dan ayat (4) menunjukkan: Konstitusi secara eksplisit menyebut “perseorangan” untuk DPD, tetapi tidak secara eksplisit melarang warga negara dalam pencalonan DPR/DPRD. Dengan demikian, pelarangan absolut oleh undang-undang merupakan perluasan pembatasan yang tidak secara tegas diperintahkan oleh UUD. Kesimpulan Konstitusional 37 “Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai bahwa partai politik adalah satu-satunya jalur pencalonan anggota DPR dan DPRD, karena Pasal 22E ayat (3) hanya mengatur peserta Pemilu dan tidak secara eksplisit membentuk monopoli pencalonan warga negara oleh partai politik.” DALIL REKONSTRUKSI PENAFSIRAN PASAL 22E ayat (3) UUD NRI 1945 1. Pembatasan Eksklusif yang Melampaui Maksud Konstitusi Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, yang dalam praktik dimaknai mensyaratkan calon anggota DPR dan DPRD harus menjadi anggota partai politik, telah membentuk pembatasan eksklusif terhadap akses pencalonan legislatif. Pembatasan tersebut bukan semata pengaturan teknis kepemiluan, melainkan berimplikasi langsung pada hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta memperjuangkan kepentingannya secara kolektif melalui mekanisme representasi politik. Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana ditegaskan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Namun, norma tersebut hanya menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, dan tidak pernah secara eksplisit memerintahkan bahwa setiap warga negara yang hendak dicalonkan harus terlebih dahulu menjadi anggota partai. Dengan dimaknainya norma a quo sebagai kewajiban keanggotaan partai, akses konstitusional warga negara menjadi sepenuhnya bergantung pada kehendak internal organisasi partai. Tafsir demikian berpotensi menggeser fungsi partai dari sarana partisipasi rakyat menjadi pembatas partisipasi rakyat. Padahal, penguatan sistem kepartaian dan penguatan representasi warga negara bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Partai politik tetap dapat menjadi peserta pemilu tanpa harus memonopoli secara absolut akses pencalonan warga negara. Karena itu, yang dimohonkan bukan pembatalan norma, melainkan penegasan agar norma tersebut tidak dimaknai secara eksklusif dan tertutup. 38 2. Pembacaan Sistemik Pasal 22E ayat (3) dalam Kerangka Konstitusi Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 tidak dapat dibaca secara terpisah, melainkan harus ditafsirkan secara sistemik bersama: • Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 (kedaulatan di tangan rakyat); • Pasal 27 ayat (1) (persamaan kedudukan dalam hukum); • Pasal 28C ayat (2) (hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif); • Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum yang adil); • Pasal 28D ayat (3) (kesempatan yang sama dalam pemerintahan). Dalam konstruksi tersebut, partai politik adalah instrumen konstitusional untuk menyalurkan kedaulatan rakyat, bukan pemilik kedaulatan itu sendiri. Apabila norma undang-undang dimaknai memberikan eksklusivitas absolut kepada partai politik dalam menentukan siapa yang dapat dicalonkan, maka terjadi ketidakseimbangan antara penguatan sistem kepartaian dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penafsiran yang terlalu eksklusif demikian berpotensi: • Melampaui rasionalitas konstitusional karena tidak secara eksplisit diperintahkan oleh UUD NRI 1945; • Menghasilkan ketidakadilan yang tidak proporsional terhadap warga negara yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan; • Menggeser makna kedaulatan rakyat dari prinsip konstitusional menjadi mekanisme internal organisasi. Dalam posisi demikian, Mahkamah tidak diminta menciptakan sistem baru, melainkan menjaga keseimbangan konstitusional agar norma undang- undang tetap berada dalam batas yang ditentukan UUD NRI 1945. 3. Titik Keseimbangan Konstitusional Permohonan ini tetap menempatkan partai politik sebagai satu-satunya peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Sistem kepartaian tetap utuh dan tidak dibongkar. Permohonan ini tidak bertujuan mengurangi jumlah kursi partai politik, tidak membentuk struktur lembaga baru, serta tidak mengubah sistem kepartaian sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Yang dimohonkan hanyalah penegasan bahwa akses pencalonan warga negara tidak dapat dimaknai sebagai hak eksklusif tertutup partai politik. 39 Apabila pembentuk undang-undang menilai diperlukan ruang representasi tambahan untuk mengakomodasi Kelompok Perwakilan Warga Negara, penyesuaian jumlah anggota dapat dilakukan secara proporsional dan fleksibel dalam kewenangan pembentuk undang-undang, tanpa mengurangi kursi partai politik dan tanpa mengubah struktur kelembagaan DPR maupun DPRD. Adapun mengenai komposisi representasi, penyesuaian jumlah kursi yang diperlukan untuk menampung Kelompok Perwakilan Warga Negara sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip perwakilan dalam Pasal 19 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.” Dengan demikian, keseimbangan antara demokrasi kepartaian dan kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam kerangka negara hukum. Sebagai bahan perbandingan, praktik ketatanegaraan di beberapa negara menunjukkan bahwa lembaga perwakilan rakyat dapat dirancang dengan tetap menjaga keseimbangan antara demokrasi kepartaian dan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum. Di sejumlah negara, sistem representasi memberikan ruang bagi saluran partisipasi warga negara di luar struktur kepartaian formal, tanpa menghilangkan peran sentral partai politik dalam pemilu (bukti P 9). Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan representasi bukanlah konsep yang bertentangan dengan demokrasi modern, melainkan bagian dari dinamika penguatan legitimasi lembaga perwakilan rakyat. Jerman menerapkan kandidat independen maju dalam Parlemen (Direktmandat) tanpa menghapus peran partai politik sebagai aktor utama Bundestag. Taiwan membuka peluang kandidat independen dalam Parlemennya melalui dukungan pemilih tertentu. Filipina mengenal sistem party-list yang memungkinkan representasi kelompok sektoral sebagai bagian dari parlemen nasional. Kekuasaan Legislatif di Filipina terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimana Senat mewakili Distrik dan DPR mewakili Partai Politik dan Representasi kelompok Sektoral. 40 Korea Selatan dan Selandia Baru menerapkan sistem campuran yang menjaga dominasi partai namun memberi fleksibilitas representasi. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa demokrasi konstitusional modern mengenal model representasi yang tidak sepenuhnya tertutup secara eksklusif pada keanggotaan partai, sepanjang sistem kepartaian tetap terjaga. Dengan demikian, permohonan ini tidak bersifat eksperimental, melainkan sejalan dengan praktik demokrasi komparatif. Pengaturan bahwa partai politik merupakan peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa hak warga negara untuk dicalonkan sepenuhnya berada dalam eksklusivitas struktural kepartaian. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3)). Oleh karena itu, pembatasan yang menutup secara absolut kemungkinan pencalonan warga negara yang tidak menjadi anggota partai politik berpotensi menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional tersebut. Dengan demikian, norma a quo seharusnya dimaknai secara konstitusional sebagai pengaturan administratif pencalonan melalui partai politik, bukan sebagai pembatasan eksklusif yang meniadakan hak konstitusional warga negara. Penegasan Konstitusional dan Relevansi Empiris Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu, maka tafsir tersebut pada hakikatnya merupakan langkah konstitusional untuk: 1. Menjaga supremasi konstitusi sebagai norma tertinggi; 2. Melindungi hak politik warga negara sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; 3. Menguatkan sistem kepartaian sebagai peserta pemilu tanpa menjadikannya eksklusif secara absolut; 4. Meningkatkan legitimasi lembaga perwakilan rakyat; 5. Memperluas partisipasi demokratis dalam koridor konstitusi. 41 Dalam kerangka tersebut, tafsir inkonstitusional bersyarat merupakan pilihan yang paling seimbang dan proporsional, karena tidak membatalkan norma secara keseluruhan, melainkan menegaskan batas konstitusionalnya. Relevansi penegasan konstitusional tersebut semakin nyata apabila dilihat dari fakta empiris Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 berdasarkan data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana terdapat sejumlah besar suara rakyat yang tidak memiliki saluran representasi di DPR RI akibat mekanisme ambang batas parlemen dan tingkat partisipasi pemilih. Berdasarkan data tersebut: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024: 206.670.705 pemilih; Suara partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen: 17.304.303 suara; Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput): 38.993.579 pemilih; Sehingga secara agregat terdapat 56.297.882 warga negara yang tidak memiliki saluran representasi langsung di DPR RI (bukti P 10). Data tersebut tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan legitimasi hasil pemilu, melainkan untuk menunjukkan bahwa ruang representasi demokratis masih menyisakan tantangan substantif dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam konteks itulah, pemberian tafsir konstitusional bersyarat oleh Mahkamah menjadi relevan sebagai langkah korektif konstitusional yang tetap menjaga sistem kepartaian, namun sekaligus memperluas akses partisipasi warga negara secara lebih inklusif dan proporsional. “Demokrasi konstitusional tidak hanya diukur dari prosedur pemilihan, tetapi juga dari seberapa luas rakyat memperoleh saluran representasi dalam lembaga perwakilan.” Proyeksi Demografis dan Urgensi Tafsir Konstitusional Selain fakta empiris Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi juga patut mempertimbangkan dinamika demografis Pemilu 2029 yang berdasarkan proyeksi data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa pemilih Generasi Z dan Milenial diperkirakan akan mendominasi sekitar 60–70% dari total Daftar Pemilih Tetap (bukti P 11). Dominasi pemilih berusia di bawah 40 tahun tersebut bukan semata persoalan kuantitas, melainkan mencerminkan pergeseran karakter 42 partisipasi politik. Kelompok pemilih muda dikenal memiliki tingkat literasi informasi yang tinggi, keterlibatan digital yang kuat, serta ekspektasi yang lebih besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas lembaga perwakilan. Dalam konteks ini, sistem demokrasi perwakilan dituntut untuk semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan partisipasi generasi baru warga negara. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa norma undang-undang pemilu ditafsirkan secara konstitusional sehingga: 1. Partisipasi politik warga negara tidak berhenti pada pemberian suara; 2. Hak konstitusional untuk memperoleh representasi yang efektif tetap terjaga; 3. Saluran representasi di DPR dan DPRD tetap terbuka secara proporsional dan inklusif dalam kerangka sistem kepartaian yang diakui konstitusi. Dengan demikian, tafsir inkonstitusional bersyarat yang dimohonkan bukanlah upaya mengubah sistem secara fundamental, melainkan langkah konstitusional untuk memastikan bahwa dinamika demografis dan perkembangan partisipasi politik generasi muda tetap terakomodasi dalam sistem demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Pendekatan demikian justru memperkuat legitimasi lembaga perwakilan serta menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem kepartaian dan perluasan partisipasi warga negara, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. “Konstitusi tidak boleh ditafsirkan secara statis, melainkan harus hidup dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat demokratis.” IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 43 2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai secara eksklusif sehingga menutup kesempatan warga negara yang bukan anggota partai politik untuk dicalonkan melalui partai politik peserta pemilu; 3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pengajuan calon anggota DPR dan DPRD melalui partai politik tidak menutup kesempatan warga negara yang bukan anggota partai politik untuk dicalonkan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Lembaran Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Print Out Daftar Pemilih Tetap Mutakhir KPU; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, Akta Pendirian Yayasan JAKI; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum dan Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi dan Operasi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Tugas Untuk Ketua Umum Sebagai Inisiator Pembentukan Presidium Nasional Fraksi Rakyat. Publikasi Media Presidium Nasional Fraksi Rakyat; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Publikasi Media tentang Aktivitas JAKI (Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif) tentang keterkaitan langsung dengan isu partisipasi politik dan representasi warga negara; 44 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22e ayat (3); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Jurnal, Rangkuman: Penerapan Asas Proporsionalitas Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang; 9. Bukti P-9 : Fotokopi kumpulan beberapa negara menerapkan sistem representasi warga negara di luar struktur kepartaian formal, tanpa menghilangkan peran sentral partai politik dalam Pemilu; Terman, Taiwan, Filipina, Korea Selatan, dan Selandia Baru (Berita, Data, Konstitusi, Undang-Undang); 10. Bukti P-10 : Fotokopi Data Pemilu 2024; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita KPU tentang Dinamika Pemilih Generasi Z dan Milenial, Pemilu 2009; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 240 ayat (1) huruf n. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah 45 mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan Pemohon pada tanggal 5 Februari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan dan substansi sistematika dimaksud terutama berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, memperjelas kedudukan hukum, memperkuat alasan- alasan permohonan (posita) khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 5 Februari 2026, hlm. 10-22]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 5 Februari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 18 Februari 2026, pukul 12.00 WIB dan Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2026 pukul 09.58 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 18 Februari 2026 pukul 14.30 WIB, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan, yaitu berkaitan dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang- 46 undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa perihal persyaratan formal suatu permohonan, in casu sistematika permohonan, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun secara formal telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, dalam menilai perihal keterpenuhan persyaratan formal, Mahkamah tidak hanya semata-mata menilai sistematika saja, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan materi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, sebagai berikut: 47 “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”; Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan dalam petitum Pemohon memohon sebagai berikut. 1. … 2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai secara eksklusif sehingga menutup kesempatan warga negara yang bukan anggota partai politik untuk dicalonkan melalui partai politik peserta pemilu; 3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pengajuan calon anggota DPR dan DPRD melalui partai politik tidak menutup kesempatan warga negara yang bukan anggota partai politik untuk dicalonkan. Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, pada bagian hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum), rumusan petitum angka 2 Pemohon, memohon agar ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai secara eksklusif sehingga menutup kesempatan warga negara yang bukan anggota partai politik untuk dicalonkan melalui partai politik peserta pemilu. Sedangkan dalam petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pengajuan calon anggota DPR dan DPRD melalui partai politik tidak menutup kesempatan warga negara yang bukan anggota partai politik untuk dicalonkan. Terhadap petitum demikian, Mahkamah menilai pada satu sisi Pemohon memohon agar norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, namun di 48 sisi lain Pemohon memohon pula agar norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 masih tetap konstitusional secara bersyarat sepanjang dimaknai bahwa pengajuan calon anggota DPR dan DPRD melalui partai politik tidak menutup kesempatan warga negara yang bukan anggota partai politik untuk dicalonkan. Perumusan kedua petitum tersebut menujukkan ambiguitas karena norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 dimaksud sama-sama dimohonkan untuk dimaknai Mahkamah namun petitum angka 2 didahului dengan frasa “bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai…”. Sementara itu, petitum angka 3 didahului dengan frasa “tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa…”. Bahkan, petitum angka 3 dirumuskan tidak sebagaimana model rumusan petitum pengujian yang sesuai dengan PMK 7/2025. Rumusan petitum angka 2 dan petitum angka 3 demikian menjadi tidak jelas apakah dimaksudkan sebagai petitum yang dirumuskan secara kumulatif atau petitum yang dirumuskan secara alternatif. Bilamana petitum angka 2 dan petitum 3 dimaksudkan sebagai petitum alternatif, maka di antara keduanya harus dibuat dalam model perumusan yang alternatif, yaitu dengan mencantumkan kata “atau” di antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3. Dengan mencantumkan kata “atau”, Mahkamah akan menentukan salah satu di antara kedua petitum, in casu petitum angka 2 dan petitum angka 3, yang dinilai relevan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan model perumusan petitum angka 2 dan petitum angka 3 a quo, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan petitum permohonan yang dirumuskan secara kontradiktif atau saling bertentangan karena petitum dirumuskan secara kumulatif. Dengan perumusan petitum yang saling bertentangan tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 49 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah 50 Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah