43/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 43/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : A. Fahrur Rozi Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar Alamat : Gunung Malang RT002/RW014, Poteran, Talango, Kabupaten Sumenep Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Dzakwan Fadhil Putra Kusuma Jabatan : Mahasiswa/Pelajar Alamat : Jalan Masjid, Kp Kemang, Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Muhammad Jundi Fathi Rizky Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar Alamat : Jalan Griya Pedurenan 9, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 43/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 9 April 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji 3 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 4 Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP”. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji sejumlah ketentuan pasal dalam UU BUMN, di antaranya: Pasal 3H ayat (2) UU BUMN Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3X ayat (1) UU BUMN Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan. Pasal 4B UU BUMN Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal 9G UU BUMN Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. 5 Pasal 87 ayat (5) UU BUMN Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara. Penjelasan Pasal 4B UU BUMN Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan. Penjelasan Pasal 9G UU BUMN Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. Dengan batu uji dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 12. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak- hak yang diatur dalam UUD 1945. 13. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- 6 Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; 14. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon perlu menguraikan perihal keterpenuhan syarat kerugian konstitusional dimaksud akibat berlakunya yang diujikan konstitusionalitasnya. Dalam konteks itu, para Pemohon membagi uraian kerugian konstitusional menjadi beberapa isu yang diuraikan secara terpisah satu sama lain.  ADANYA HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON BERUPA MANFAAT ANGGARAN PENDIDIKAN YANG DIJAMIN PASAL 31 AYAT (4) UUD NRI 1945 15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 melekat dalam kapasitas para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia [Bukti P-3] yang berstatus sebagai mahasiswa hukum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [Bukti P-4]. Dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa tersebut, para Pemohon memiliki hak untuk menerima manfaat dari anggaran pendidikan yang disediakan oleh negara sebagaimana dijamin pada Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Tersebut jelas memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon berupa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 16. Bahwa dengan kedudukan para Pemohon sebagai mahasiswa maka sangat bergantung terhadap anggaran yang disediakan oleh negara untuk menunjang pendidikan tinggi. Hal ini merupakan amanat dari pembukaan 7 UUD 1945 yang menyatakan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang menyatakan: “Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”; 17. Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari APBN tersebut kemudian terdampak kebijakan efisiensi anggaran sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak secara langsung terhadap alokasi anggaran di lingkungan perguruan tinggi Islam negeri melalui nilai blokir existing terhadap kuota belanja. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan efisiensi tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-111/DJ.I/KU.00.2/02/2025 yang memotong kuota belanja pada perguruan tinggi Islam negeri, salah satunya pada perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kampus para Pemohon) yang mengalami pemblokiran existing hingga 56.284.107.000. Akhirnya, kuota belanja yang semula dialokasikan sebesar 797.458.514.000 mengalami pengurangan hingga 573.379.901.000 [Bukti P.5]. 18. Bahwa pemotongan kuota belanja tersebut kemudian ditindaklanjuti kembali melalui Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 05 Tahun 2025 yang mengatur ulang sistem penggunaan fasilitas dan pelayanan di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, para Pemohon mengalami adanya kesulitan dalam penggunaan fasilitas pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Hal itu tampak dalam kebijakan kampus yang menerapkan pengetatan selektif terhadap penggunaan gedung akademik hingga penerapan tarif sewa gedung, pengurangan 50% penggunaan lampu penerang ruangan, hingga pembatasan aktivitas akademik dengan menggunakan fasilitas kampus hingga jam 16.00 (Senin- Kamis) dan 16.30 (Jumat). Hal itu berdampak secara signifikan terhadap aktivitas pembelajaran para Pemohon selama di kampus [Bukti P.6]. 19. Bahwa kepentingan para Pemohon selaku mahasiswa terdampak serius dengan implementasi kebijakan efisiensi yang merambah secara sistematis 8 pada dunia pendidikan. Hal tersebut terbukti mengurangi secara signifikan alokasi anggaran kepada kampus atau universitas. Pengurangan tersebut berdampak langsung kepada pemohon selaku mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang merasakan secara nyata degradasi kualitas layanan pendidikan sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi tersebut. 20. Bahwa hasil kebijakan efisiensi anggaran—salah satunya di bidang pendidikan—sebagaimana yang dimaksud nyatanya dialokasikan secara langsung untuk pembiayaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sebagaimana pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto: “Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia. Diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional,” ujar Prabowo saat peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/2/2025). Sebanyak Rp 300 T hasil efisiensi anggaran—termasuk dana pendidikan di dalamnya akan dialokasikan untuk pengelolaan BPI Danantara [Bukti P.7]. 21. Bahwa dalam posisi demikian, BPI Danantara/BUMN menjadi saluran utama dari hasil efisiensi anggaran yang salah satunya diperoleh dari sektor pendidikan. Artinya, kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang berdampak langsung kepada para Pemohon karena mengakibatkan menurunnya pelayanan akademik di kampus ternyata dialihalokasikan untuk pengelolaan Danantara/BUMN. Pada posisi yang demikian, para Pemohon tidak ingin pengelolaan di tubuh Danantara maupun BUMN dilakukan dengan sistem dan management yang tidak bersesuaian dan/atau membuka celah peluang adanya praktik korupsi maupun penyelewengan. 22. Bahwa pasalnya, selain menerima pembiayaan langsung dari hasil pemotongan anggaran di sektor pendidikan, Danantara/BUMN juga merupakan instrumen negara dalam mengelola kekayaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana telah dipertegas dalam Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003. Ia mendapatkan amanat dari rakyat yang dikonstruksikan oleh konstitusi untuk dapat melaksanakan pelayanan terhadap publik termasuk mencari keuntungan yang pada akhirnya meningkatkan anggaran negara. Modal yang digunakan adalah modal dari rakyat yang kemudian dari hasil 9 pengelolaan tersebut dipergunakan untuk membiayai kepentingan publik salah satunya pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan. Jika Danantara/BUMN dijalankan dengan pengelolaan sistem yang baik, maka hak para Pemohon sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan secara baik akan terpenuhi sebagaimana amanat dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. 23. Bahwa realokasi anggaran pendidikan untuk pembiayaan Danantara tidak sejalan dengan spirit pengelolaan yang baik sebagaimana diharapkan oleh para Pemohon. Hal itu jelas tampak dengan berlakunya Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang memisahkan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN sebagai keuntungan dan kerugian negara. Bagi para Pemohon hal tersebut telah menimbulkan suatu anomali yang paradoks di mana modal investasinya berasal dari anggaran negara—bahkan realokasi anggaran pendidikan—tetapi hasil keluaran dari pengelolaan modal tersebut tidak dapat disebut sebagai keuntungan atau kerugian negara. Ketentuan ini nyatanya menghilangkan unsur “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi. Dengan keberlakuan pasal a quo, maka jikapun terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, tindakan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. 24. Bahwa ketentuan lain juga tampak pada Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang tidak mengkategorisasi penyelenggara atau pejabat Danantara/BUMN sebagai penyelenggara negara. Ketentuan tersebut juga akhirnya menciptakan paradoks hukum karena menghilangkan status “penyelenggara negara” dari suatu jabatan yang justru mengelola entitas negara. Ketentuan ini juga menghilangkan adanya unsur “penyelenggara negara” dari unsur tindak pidana korupsi. Dengan keberlakuan pasal a quo, maka tindakan gratifikasi pejabat Danantara/BUMN untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya tidak dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana. 25. Bahwa di samping itu pula, Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang mengecualikan ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan 10 terbatas, tidak berlaku terhadap Danantara merupakan ketentuan normatif yang paradoksal dengan ketentuan sistemik yang telah berlaku. Artinya, disadari sedari awal bahwa ketentuan “bukan keuntungan atau kerugian negara” dan “bukan penyelenggara negara” menciptakan kontradiksi yuridis antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Maka sudah dapat dipastikan terjadi disharmonisasi antara UU BUMN dengan undang- undang yang mengatur entitas dan objek yang sama. 26. Hal tentu menjadi sangat problematis bagi para Pemohon mengingat dana yang dikelola Danantara salah satunya merupakan resultante dari kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Ketika sumber pendanaan Danantara berasal dari efisiensi sektor pendidikan yang berdampak langsung pada degradasi kualitas pembelajaran yang dialami pemohon, maka seharusnya terdapat mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang sesuai secara sistematik dalam pengelolaan dana tersebut. Artinya, para Pemohon tidak dirugikan sedari awal dengan mekanisme ketentuan pengelolaan negara yang mengkategorisasi keberadaan penyelenggara dan kerugian Danantara/BUMN sebagai bukan sebagai penyelenggara negara dan bukan kerugian negara. Ketika Danantara tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara dan kerugian negara, maka tercipta imunitas institusional yang membebaskan Danantara dari kewajiban akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana yang secara substansial merupakan kekayaan negara yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk pemohon sebagai mahasiswa.  ADANYA HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG DIRUGIKAN BERUPA KEPASTIAN HUKUM YANG DIJAMIN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 27. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon berhak memperoleh adanya kepastian hukum dari berlakunya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak konstitusional berupa kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan jaminan fundamental bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pasti, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian 11 hukum ini mengandung makna bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana aturan hukum diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi dan tidak berubah-ubah sesuai kepentingan tertentu. 28. Bahwa Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang memisahkan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN dari keuntungan dan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum. Pasalnya, ketentuan tersebut tidak bersesuaian secara logis dengan ketentuan normatif-yuridis. Pasal 3G ayat (1) UU BUMN jelas menyebutkan bahwa modal Danantara diperoleh dari penyertaan modal negara. Sedangkan di sisi yang lain, Pasal 2 Angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara salah satunya berupa kekayaan negara berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara yang dialokasikan untuk modal BUMN. Berangkat dari fakta dan ketentuan yuridis tersebut, norma yang memisahkan kerugian Danantara/BUMN dari kerugian negara adalah bentuk ketidakpastian hukum karena menyimpang dari ketentuan faktual dan yuridis peraturan perundang-undangan. Maka pertanyaannya cukup sederhana; jika modalnya diperoleh dari penyertaan modal negara, apakah ketika Danantara/BUMN mengalami kerugian keuangan negara tidak terdampak dengan kerugian tersebut? 29. Bahwa kerugian hak ketidakpastian hukum juga diakibatkan oleh berlakunya Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang tidak mengkategorisasi penyelenggara atau pejabat Danantara/BUMN sebagai penyelenggara negara. Pasalnya, hal tersebut mengingkari kebenaran faktual bahwa Danantara/BUMN merupakan entitas negara yang dikonstruksikan sebagai suatu business entity dalam mencari keuntungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan secara eksplisit, Pasal 1 angka 1 UU Penyelenggaraan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, ketentuan 12 yang menjadikan pejabat Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara tentu tidak bersesuaian secara faktual dan yuridis. Bagaimana mungkin suatu pejabat yang menjalankan dan mengelola sebuah entitas negara disebut bukan sebagai penyelenggara negara? 30. Bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang mengecualikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas tidak berlaku terhadap Danantara juga menciptakan ketidakpastian hukum. Pasalnya ketentuan tersebut mengakibatkan penerapan hukum berbeda terhadap kualifikasi yang sebetulnya sama. Artinya, ketentuan berbeda ihwal kualifikasi “penyelenggara negara” dan identifikasi “keuntungan dan kerugian” menjadi tidak berkepastian untuk diterapkan. 31. Bahwa pemberlakuan pasal a quo secara langsung yang mengecualikan pejabat dan kerugian Danantara/BUMN dari kategori penyelenggara dan kerugian negara telah menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak signifikan bagi para Pemohon yang berkedudukan sebagai mahasiswa dengan kekhususan keilmuan di bidang hukum tata negara. Ketidakpastian tersebut bersifat fundamental karena menciptakan dikotomi yang berbeda dalam klasifikasi penyelenggara negara dan identifikasi kerugian negara yang menjadi entitas dan unsur yang secara substansial melekat fungsi- fungsi publik dalam mengelola keuangan negara justru dikeluarkan dari kerangka pertanggungjawaban publik yang melekat pada konsep penyelenggaraan negara. 32. Bahwa sebagai mahasiswa yang memiliki konsentrasi pada bidang hukum tata negara, pemohon memiliki kepentingan akademis yang legitimate untuk memiliki kejelasan konseptual dan kepastian hukum dalam mengidentifikasi entitas yang termasuk dalam kategori penyelenggara dan kerugian negara. Hal ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan kompetensi profesional pemohon yang berfokus pada analisis struktur ketatanegaraan, fungsi lembaga-lembaga negara, dan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka dengan pemberlakuan pasal a quo telah menciptakan ambiguitas dan inkonsistensi dalam sistem hukum administrasi negara yang menjadi objek 13 kajian para Pemohon, sehingga pasal a quo ini menghambat proses akuisisi pengetahuan dan pengembangan kapasitas analitis pemohon dalam memahami dan mengkritisi struktur ketatanegaraan. 33. Bahwa ketidakpastian hukum yang diakibatkan berlakunya pasal a quo berdampak pada kemampuan para Pemohon untuk melakukan identifikasi yang tepat terhadap mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku bagi Danantara dan BUMN. Eksklusi kedua lembaga tersebut dari kategori penyelenggara negara telah menciptakan zona abu-abu dalam sistem akuntabilitas publik, yang menyulitkan pemohon untuk melakukan analisis konstitusional terhadap pola hubungan lembaga-lembaga tersebut dengan komponen ketatanegaraan lainnya. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai interelasi antar lembaga negara dan mekanisme pertanggungjawaban yang melekat padanya merupakan kompetensi inti yang harus dikuasai oleh pemohon sebagai mahasiswa hukum tata negara. 34. Bahwa Dengan demikian, pasal a quo telah menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas intelektual pemohon sebagai mahasiswa hukum tata negara. Ketidakpastian tersebut menghambat kemampuan pemohon untuk mengidentifikasi secara tepat entitas yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara, memahami pola pertanggungjawaban yang melekat padanya, serta melakukan analisis kritis terhadap hubungan struktural antara berbagai lembaga negara dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini secara nyata telah merugikan hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dalam proses pendidikan dan pengembangan kompetensi profesionalnya di bidang hukum tata negara. 35. Bahwa secara faktual. ternyata norma pasal a quo diterapkan di tengah budaya korupsi yang semakin tinggi, maka korupsi di Indonesia akan semakin meningkat, namun penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan apapun dikarenakan unsur tindak pidana korupsi tidak dapat dikenakan terhadap Danantara maupun BUMN. Dengan adanya pasal tersebut, maka gratifikasi dan tindak pidana korupsi di lingkungan Danantara/BUMN akan semakin sulit diberantas karena unsur pidana gratifikasi dan unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 14 (1), Pasal 3, dan Pasal 5 UU Tipikor adalah adanya unsur kerugian negara dan unsur penyelenggara negara. 36. Pada akhirnya keadaan tersebut berakibat kepada kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 semakin dipangkas. Kekayaan negara akan berpotensi besar bocor mengalir kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika keadaan tersebut terjadi, maka para Pemohon sebagai mahasiswa hanya akan mendapatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak bermutu. Kondisi tersebut sangat merugikan hak konstitusional para pemohon berdasarkan Pasal 28C UUD 1945; 37. Bahwa jika Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN ditafsirkan ulang, maka sistem penegakan hukum di Indonesia dapat terus bekerja secara optimal untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN. Jika korupsi diberantas, maka pada akhirnya BUMN dapat bekerja secara maksimal dalam mencari keuntungan yang pada akhirnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat termasuk para Pemohon sebagai mahasiswa. 38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan a quo. C. ALASAN PERMOHONAN ALASAN PERMOHONAN PROVISI 1. Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian alasan pokok permohonan, perkenankanlah para Pemohon mengajukan hak ingkar dalam permohonan provisi ini. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009, para Pemohon diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Untuk lebih jelasnya, norma hukum Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, 15 dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 2. Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan a quo, para Pemohon melihat bahwa terdapat satu fakta yang tidak dapat dielakkan yaitu, bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman memiliki hubungan keluarga semenda dengan Sdr. Joko Priyambodo (suami dari Septiara Silvani Putri sebagai anak kandung Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman) sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logisik –Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang menjadi pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap perkara a quo. Artinya, menantunya saat ini menduduki jabatan Direktur di salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara [Bukti P.8]. 3. Bahwa dalam hubungannya terhadap hal tersebut, pokok permohonan dalam perkara a quo adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 Ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang pada pokoknya menyatakan bahwa pejabat dan pegawai Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara. Artinya ketentuan norma yang diujikan berhubungan langsung dengan kedudukan Sdr. Joko Priyambodo sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logisik yang merupakan salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero) milik BUMN. Sehingga putusan atas perkara ini akan berdampak langsung terhadap status hukum peneyelanggara negara dari Sdr. Joko Priyambodo. 4. Bahwa dengan demikian, para Pemohon menilai terdapat adanya konflik kepentingan secara tidak langsung antara norma yang diujikan dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman yang memiliki ikatan semenda dengan salah satu pegawai (direktur) dari Perusahaan milik BUMN. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan hak ingkar kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman untuk tidak mengadili 16 pemohon a quo sepanjang pengujian materiil Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 Ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN. POKOK-POKOK PERMOHONAN 5. Bahwa isu pokok dari permohonan ini meliputi 2 (dua) persoalan konstitusional, sebagaimana berikut: a. Apakah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Danantara/BUMN merupakan keuntungan atau kerugian dari negara?; dan b. Apakah pejabat atau pegawai/karyawan dari Danantara/BUMN bukan merupakan penyelenggara negara?  PASAL 3H AYAT (2), PASAL 4B, DAN PENJELASAN PASAL 4B UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 6. Bahwa Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang pada pokoknya memisahkan antara kerugian Danantara/BUMN dengan kerugian negara bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 7. Bahwa dalam konteks itu, perlu dijelaskan adanya kriteria keuangan negara pada perusahaan BUMN. Untuk menjelaskan argumentasi tersebut, para Pemohon perlu menguraikan makna dan ketentuan yuridis “keuangan negara” yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 2 angka 1 UU Keuangan Negara Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;” 8. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, segala bentuk barang dan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan sebagai milik negara merupakan keungan negara. Dalam konteks itu, keuangan negara termasuk pula kekayaan yang dipisahkan oleh negara pada suatu perusahaan milik negara seperti perusahaan di bawah kendali BUMN. 17 9. Bahwa di sisi yang lain, modal Danantara dan BUMN berasal dari penyertaan keuangan negara. Hal itu jelas diatur pada Pasal 3G ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) BUMN yang menyebutkan bahwa modal BUMN berasal dari APBN dan modal Danantara berasal dari penyertaan modal negara berupa dana tunai, barang milik negara, dan /atau saham milik negara pada BUMN. Ketentuan tersebut jelas menegaskan bahwa modal keuangan Danantara/BUMN diperoleh dari keuangan negara. Pasal 3G UU BUMN (1) Modal Badan bersumber dari: a. penyertaan modal negara; dan/atau b. sumber lain. (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. dana tunai; b. barang milik negara; dan/atau c. saham milik negara pada BUMN. (3) Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah). (4) Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain. Pasal 4 ayat (1) UU BUMN (1) Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN. (2) Modal BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan BUMN yang dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (3) Modal BUMN yang berasal dari APBN berupa: a. dana tunai; b. barang milik negara; c. piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas; d. saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau e. aset negara lain. 10. Bahwa jika mengacu pada tafsir konstitusional Mahkamah tentang penyertaan keuangan negara sebagai modal Danantara/BUMN pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, status keuangan negara tersebut diklasifikasikan sebagai keuangan negara yang dipisahkan. Kendatipun demikian, Mahkamah juga menegaskan bahwa klasifikasi kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan tetap tersebut tetap termasuk pada bagian ruang lingkup keuangan negara, sebagaimana uraian pertimbangan berikut: Bahwa menurut Mahkamah konstitusi kekayaan negara dimaksud dalam perspesktif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat “hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan 18 demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan Negara. 11. Bahwa dengan demikian, bagaimanapun kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Danantara/BUMN tetap termasuk dalam salah satu ruang lingkup dari keuangan negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara yang menyebutkan, “Kekayaan Negara/ daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”. 12. Bahwa dengan demikian, ketentuan normatif yang mengecualikan keuntungan dann kerugian Danantara/BUMN bukan merupakan kuntungan dan kerugian negara bertentangan dengan penalaran logis dan kaidah yuridis yang telah berlaku. Bagaimana mungkin, suatu badan business entity yang dioperasikan dengan modal penyertaan keuangan negara di dalamnya justru keuntungan dan kerugian di dalamnya tidak dianggap sebagai keuntungan dan kerugian negara. Apakah kerugian tersebut tidak terdampak secara sistemik dengan keuangan negara yang telah disertakan. 13. Bahwa hal tersebut dapat dianalogikan dengan hubungan antara orang tua dan anak yang telah memiliki rekening terpisah. Si orang tua memberikan modal awal kepada anaknya untuk membuka usaha dengan rekening yang terpisah. Secara formal, rekening tersebut telah menjadi milik sang anak dan dikelola secara mandiri olehnya. Namun, jika sang anak mengalami kerugian besar atau bahkan kebangkrutan, keluarga tersebut tetap harus menolong sang anak karena sebagai penopang ekonomi utama dari usaha yang dimiliki oleh sang anak, untuk itu sebagai satu kesatuan ekonomi, keluarga tetap mengalami dampak finansial. Terlebih lagi, jika kerugian tersebut terjadi akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab atau bahkan penyelewengan, orang tua akan tetap merasakan konsekuensi negatifnya. Hal demikian terjadi pula dengan Danantara/BUMN, meskipun secara hukum telah dipisahkan dari keuangan negara, segala kerugian akibat penyelewengan atau kesalahan pengelolaan pada akhirnya akan berdampak pada keuangan negara. 19 14. Bahwa dengan demikian, Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang mengecualikan keuangan dan kerugian Danantara sebagai keuntungan dan kerugian negara menjadi tidak berkepastian hukum karena secara ketentuan normatif mengingkari penalaran logis dan kaidah yuridis yang berlaku. Artinya, ketentuan pada pasal a quo karena mengualifikasi suatu keuntungan dan kerugian negara bertolak dari postulat yuridis yang dibangun. Akibatnya sebagai suatu konsekuensi logis, ketentuan normatif pasal a quo mengingkari kaidah kualifikatif yang telah berlaku. 15. Bahwa ketidakpastian hukum yang ditimbulkan setelahnya berupa hilangnya unsur “kerugian keungan negara” dalam BUMN/Danantara. Padahal salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur “kerugian keuangan negara.” Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Pasal 3 UU Tipikor Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 16. Bahwa dalam posisi itu ketentuan pasal a quo menjadi tidak berkepastian hukum dalam rezim penindakan tindak pidana. Ketidakpastian hukum tersebut akan tampak ketika terdapat penyelewengan kewenangan dalam tubuh BUMN/Danantara yang merugikan keuangan negara, apakah hal itu dapat ditindak sebagai tindak pidana korupsi. Pasalnya, sedari awal ketentuan normatifnya sudah menyebutkan bahwa kendatipun terdapat 20 kerugian dalam pengelolaan Danantara/BUMN, kerugian tersebut bukan kerugian negara. 17. Bahwa jika mau konsisten dengan konstruksi hukum normatif pasal a quo, maka jika terdapat penyelewengan kewenangan yang merugikan keungan negara, tindakan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena secara sistemik, tidak ada kerugian negara di dalamnya. Jika pun terdapat penindakan hukum terhadap penyelewengan tersebut, aspek penegakan hukum yang digunakan bukanlah instrumen rezim tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Akan tetapi, dapat menggunakan delik pidana umum lainnya yang yang berkaitan dengan masalah penyelewengan dalam jabatan. Maka dalam posisi menghilangkan unsur kerugian negara dari Danantara/BUMN, muncul ketidapastian hukum tetang rezim penindakan hukum yang akan digunakan. Apakah rezim penindakan hukum yang akan digunakan tetap rezim tindak pidana korupsi, atau delik pidana umum. 18. Bahwa masih dalam konstruksi hukum yang sama, jika unsur “kerugian keuangan negara” menjadi hilang, maka dapat dipastikan bahwa kekayaan Danantara/BUMN tidak dapat menjadi objek audit Badan Keuangan Negara (BPK). Kendatipun BPK melakukan audit keuangan dan ditemukan adanya kerugian negara di dalamnya, maka kemudian lembaga penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan sudah dapat dipastikan tidak dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah kerugian negara tersebut merupakan akibat dari tindak pidana korupsi atau bukan. 19. Bahwa jika demikian halnya, ketentuan yang menyebutkan bahwa keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN menjadi keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN itu sendiri hanya dapat menjadi hambatan dalam proses penindakan korupsi. Padahal, Danantara/BUM menjalankan instrumen publik dalam mengelola kekayaan dan keuangan negara. Tetapi jika terdapat penyelewenangan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, rezim penindakan hukum korupsi tidak dapat diterapkan terhadapnya. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka kita tidak akan dapat menyaksikan lagi di kemudian hari korupsi di lingkungan BUMN dapat terungkap, seperti skandal korupsi di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar Rp1.000 triliun. 21 20. Bahwa status keuntungan/kerugian Danantara/BUMN bukan sebagai keuntungan/kerugian negara pada akhirnya menimbulkan konsekuensi serius dalam konteks pengelolaan akuntabilitas, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan aset negara. Sebagai entitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi strategis negara dalam sektor ekonomi, Badan/BUMN tetap memiliki keterkaitan yang erat dengan keuangan negara, meskipun secara formal dipisahkan dalam bentuk badan hukum korporasi. 21. Bahwa oleh karena itu, norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang memisahkan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN dari keuntungan dan kerugian negara bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  PASAL 3H AYAT (2), PASAL 4B, DAN PENJELASAN PASAL 4B UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) UUD NRI 1945 22. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan manifestasi filosofis dari konsep kedaulatan ekonomi yang mendasari ideologi Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini mencerminkan pandangan bahwa kekayaan alam dan sektor- sektor strategis bukanlah komoditas yang dapat dikuasai secara mutlak oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan amanah yang harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Paradigma ini berakar pada pemikiran kolektif bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individual, selaras dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Konsep "menguasai hajat hidup orang banyak" menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat terpenuhi melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan merata. 23. Bahwa Pasal 33 ayat (2) memberikan kewenangan konstitusional kepada negara untuk mengintervensi dan menguasai cabang-cabang produksi yang memiliki karakteristik strategis. Secara hukum, frasa "dikuasai oleh negara" tidak serta-merta berarti negara harus memiliki secara fisik seluruh aset tersebut, tetapi lebih pada penguasaan dalam arti pengaturan, 22 pengelolaan, dan pengawasan untuk kepentingan publik. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menafsirkan bahwa penguasaan negara dapat berbentuk kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Secara yuridis, implementasi pasal ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan, serta tetap membuka ruang bagi peran serta swasta sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat. 24. Bahwa hal itu selaras dengan tafsir konstitusional Mahkamah dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-l/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUX/2012, frasa “dikuasai negara” pada Pasal 33 UUD NRI 1945 mencakup pemaknaan konstruktif di mana rakyat memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai pertimbangan Mahkamah berikut ini: Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 25. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN, terdapat adanya kontradiksi mendasar antara konsep "penguasaan negara" vis-a-vis "otonomi korporasi". Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang produksi strategis harus "dikuasai oleh negara", yang secara konstitusional bermakna negara memiliki kontrol penuh atas pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sektor tersebut demi kemakmuran rakyat. Namun, UU BUMN justru menciptakan pemisahan artifisial antara kerugian BUMN dengan kerugian negara, yang 23 pada hakikatnya mengingkari prinsip penguasaan negara tersebut. Jika BUMN benar-benar merupakan instrumen negara dalam menguasai sektor strategis sebagaimana diamanatkan konstitusi, maka logisnya setiap kerugian BUMN adalah kerugian negara, dan setiap aset BUMN adalah aset negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 26. Bahwa paradigma pemisahan ini mencerminkan inkonsistensi paradigmatik yang serius dan fatal, di mana UU BUMN mengadopsi logika privatisasi dan korporatisasi yang mengutamakan efisiensi bisnis dan perlindungan manajemen dari risiko tuntutan, sementara konstitusi mengamanatkan bahwa sektor strategis harus dikelola dengan tanggung jawab penuh negara untuk kepentingan publik. Dengan memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, pasal a quo secara implisit mengubah status BUMN dari "alat negara menguasai sektor strategis" menjadi "entitas bisnis yang kebetulan dimiliki negara", yang bertentangan dengan spirit konstitusional yang menempatkan BUMN sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi negara. Kontradiksi ini pada akhirnya bertentangan secara substantif dengan makna "penguasaan negara" dalam Pasal 33 ayat (2), mengubahnya dari kontrol strategis untuk kemakmuran rakyat menjadi sekadar kepemilikan formal yang terlepas dari tanggung jawab konstitusional. 27. Bahwa penerapan pasal a quo tidaklah sejalan dengan makna filosofis- yuridis dari frasa “dikuasai oleh negara” pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasalnya, penguasaan negara tersebut adalah kesediaan negara untuk bertanggungjawab kepada setiap pengelolaan yang negara lakukan terhadap kekayaan yang dimiliki. Jika dampak dari pengelolaan tersebut adalah keuntungan, maka negara bertanggung jawab penuh untuk mendistribusikan keuntungan tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi jika dampak pengelolaannya adalah kerugian, negara juga harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan pasal a quo mengingkari ketentuan tersebut dengan mengalihkan status pengelolaan yang dilakukan melalui privatisasi sistemik terhadap kekayaan dan keuangan negara. Hal tersebutlah yang mengakibatkan Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang menjadikan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN 24 bukan sebagai keuntungan dan kerugian negara bertentangan dengan prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. 28. Bahwa dengan demikian, kondisi demikian dapat ditarik simpulan melalui tiga penalaran logis yang saling berkaitan. Pertama, secara konstitusional, frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 menciptakan hubungan kausal yang tidak dapat dipisahkan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Secara logis, kekuasaan selalu berbanding lurus dengan tanggung jawab, sehingga jika negara mengklaim memiliki kekuasaan atas sektor strategis, maka negara harus menerima konsekuensi penuh dari pelaksanaan kekuasaan tersebut, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Pemisahan antara keuntungan dan kerugian BUMN dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal a quo menciptakan anomali logis dimana negara ingin mempertahankan kekuasaan tanpa menerima tanggung jawab penuh, yang pada hakikatnya mengingkari prinsip dasar akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. 29. Bahwa kedua, dalam penalaran distribusitif, penguasaan negara atas sektor strategis dalam kerangka Pasal 33 ayat (2) dimaksudkan untuk memastikan bahwa surplus ekonomi dari sektor tersebut dapat didistribusikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika keuntungan BUMN dipisahkan dari keuntungan negara, maka mekanisme distribusi konstitusional ini menjadi terganggu karena surplus ekonomi tersebut dapat terjebak dalam logika korporasi yang mengutamakan reinvestment dan akumulasi kapital dibandingkan distribusi sosial. Sebaliknya, jika kerugian BUMN dipisahkan dari kerugian negara, maka risiko privatisasi keuntungan dan sosialisasi kerugian menjadi sangat tinggi, dimana keuntungan dinikmati oleh entitas korporasi sementara kerugian dibebankan kepada negara dan rakyat melalui berbagai skema bailout atau subsidi. Penalaran logis ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi landasan filosofis Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. 30. Bahwa ketiga dari sudut pandang logika yuridis-sistematis, pasal a quo telah menciptakan inkonsistensi internal dalam sistem hukum dengan mengadopsi dua paradigma yang kontradiktif secara bersamaan. Di satu 25 sisi, UU BUMN mengakui bahwa BUMN adalah instrumen negara dalam mengelola sektor strategis, namun di sisi lain UU BUMN memberikan otonomi korporasi yang memungkinkan BUMN beroperasi terlepas dari tanggung jawab konstitusional negara. Inkonsistensi ini menciptakan legal gap yang memungkinkan BUMN untuk "cherry-picking" antara hak-hak korporasi (seperti otonomi manajemen dan perlindungan business judgment) dengan kewajiban-kewajiban negara (seperti pelayanan publik dan redistribusi ekonomi), tanpa harus menanggung konsekuensi penuh dari kedua status tersebut. Secara sistematis, hal ini melemahkan koherensi konstitusional dan menciptakan celah untuk penyimpangan dari amanat Pasal 33 ayat (2) yang mengharuskan negara bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sektor strategis untuk kemakmuran rakyat. 31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN bertentangan dengan prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945.  PASAL 3X AYAT (1), PASAL 9G, PASAL 87 AYAT (5), DAN PENJELASAN PASAL 9G UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 39. Bahwa terhadap Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang pada pokoknya adalah menjadikan pejabat dan/atau karyawan/pegawai Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat dijelaskan dengan melakukan pemaknaan terlebih dulu terhadap makna yuridis “penyelenggara negara” dalam ketentuanU ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 angka 1 UU Penyelenggaraan Negara Penyelengga Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 UU Penyelenggaraan Negara Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 26 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 15 ayat (3) UU Penyelenggaraan Negara Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. Sub Komisi Eksekutif; b. Sub Komisi Legislatif; c. Sub Komisi Yudikatif; dan d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 40. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Penyelenggaraan Negara, konsep "penyelenggara negara" memiliki makna yuridis yang luas dan inklusif, mencakup tidak hanya pejabat negara dalam arti sempit eksekutif, legislatif, atau yudikatif, tetapi juga "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara". Ketentuan ini menunjukkan bahwa status penyelenggara negara tidak terbatas pada jabatan struktural pemerintahan, melainkan diperluas kepada siapa saja yang menjalankan fungsi strategis dalam konteks penyelenggaraan negara. Pasal 2 angka 7 secara tegas menyebutkan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara” memberikan ruang interpretasi yang sangat luas terhadap siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara sepanjang memiliki fungsi strategis. 41. Bahwa yang paling spesifik, keberadaan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU yang secara eksplisit menyebutkan "Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah" sebagai salah satu sub komisi dalam struktur organisasi yang mengawasi penyelenggaraan negara. Keberadaan sub komisi khusus untuk BUMN/BUMD ini merupakan pengakuan yuridis yang tidak dapat diabaikan bahwa pejabat dan karyawan BUMN/BUMD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara dan karenanya tunduk pada rezim hukum penyelenggaraan negara. Jika BUMN tidak dianggap sebagai bagian dari penyelenggaraan negara, maka tidak ada alasan logis untuk membentuk sub komisi khusus yang mengawasi BUMN dalam konteks penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembentukan sub komisi BUMN ini 27 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mengakui bahwa BUMN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara dan karenanya pejabat serta karyawannya harus dikategorikan sebagai penyelenggara negara. 42. Bahwa di samping itu, Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Pegawai, dan karyawan Danantara/BUMN yang dinyatakan bukan sebagai penyelenggara negara oleh Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN sejatinya memperoleh jabatan melalui delegasi kewenangan secara langsung dari presiden. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2025. Pasal 3A ayat (1) UU BUMN Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagal bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara Pasal 3E ayat (1) UU BUMN Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini. Pasal 3E Ayat (2) UU BUMN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Pasal 3E ayat (3) UU BUMN Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. 43. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang menegaskan bahwa pejabat dan karyawan Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara menciptakan kontradiksi yuridis yang fundamental dengan UU Penyelenggaraan Negara. BUMN, sebagai instrumen negara dalam mengelola sektor strategis sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, jelas menjalankan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Direksi dan karyawan BUMN yang mengelola aset negara triliunan rupiah, mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perekonomian nasional, dan menjalankan misi pelayanan publik, secara substansial memenuhi kriteria "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU Penyelenggaraan Negara. Upaya UU BUMN 28 untuk mengecualikan pejabat dan karyawan BUMN dari kategori penyelenggara negara pada hakikatnya merupakan inkonsistensi sistemik yang berpotensi melemahkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan integritas penyelenggaraan negara di sektor BUMN. 44. Bahwa dengan demikian, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN menciptakan ketidakpastian hukum. Pasalnya, karyawan dan pegawai Danantara/BUMN menerima kewenangan secara langsung dari Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk mengelola sektor strategis yang dikuasai negara. Secara konstitusional, Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi dalam cabang eksekutif, sehingga setiap lembaga atau badan yang menerima delegasi kewenangan dari Presiden secara logis merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Bagaimana mungkin secara ketatanegaraan suatu badan yang menerima delegasi kewenangan secara langsung dari Presiden, mengelola aset negara triliunan rupiah, dan menjalankan fungsi strategis ekonomi nasional, pejabatnya tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara? Ini menciptakan anomali logis dimana ada mata rantai kewenangan negara yang tiba-tiba terputus dari rezim akuntabilitas penyelenggaraan negara. 45. Bahwa BUMN mengemban misi pelayanan publik, stabilisasi ekonomi, hingga pencapaian target-target pembangunan nasional. Direksi dan karyawan Danantara/BUMN dalam menjalankan tugas tersebut pada hakikatnya sedang menjalankan amanat negara. Secara logis mereka adalah perpanjangan tangan negara dalam mengimplementasikan kebijakan publik di sektor ekonomi strategis. Jika mereka bukan penyelenggara negara, maka timbul pertanyaan mendasar: kepada siapa mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan misi negara tersebut? Logika ini menunjukkan bahwa pengecualian status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN menciptakan vacuum of accountability yang berpotensi melemahkan kontrol negara atas implementasi kebijakan ekonomi strategis. 29 46. Bahwa selain itu, pengecualian pejabat BUMN dari kategori penyelenggara negara menciptakan disparitas perlakuan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Pejabat daerah yang mengelola anggaran daerah dikategorikan sebagai penyelenggara negara dan tunduk pada UU Penyelenggaraan Negara, namun direksi Danantara/BUMN yang mengelola aset negara yang nilainya jauh lebih besar justru dikecualikan dari kategori tersebut. Bagaimana mungkin seorang kepala dinas di daerah yang mengelola anggaran milyaran rupiah dianggap sebagai penyelenggara negara, sementara direktur utama Danantara/BUMN yang mengelola aset ratusan triliun rupiah tidak dianggap sebagai penyelenggara negara? 47. Bahwa jika demikian halnya, ketidakpastian hukum yang dapat ditimbulkan selanjutnya adalah penggunaan instrumen penindakan hukum jika didapati melakukan praktik gratifikasi atau penyelewengan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai Danantara/BUMN. Pertanyaannya adalah, apakah pegawai tersebut ditindak dengan delik umum atau ditindak dengan rezim penegakan hukum korupsi? 48. Bahwa jika mengacu pada UU 31/1999 jo. UU 20/2001, terdapat beberapa klasifikasi dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut. 1. Menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999). 2. Suap a. Pemberi suap (Pasal 5 UU UU 20/2001); b. Penerima suap (Pasal 12 huruf a UU 20/2001); c. Gratifikasi yang dianggap suap (Pasal 12B UU 20/2001); 3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 UU 20/2001). 4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e UU 20/2001). 5. Perbuatan curang (Pasal 7 UU 20/2001). 6. Pengadaan barang dan jasa (Pasal 12 huruf i UU 20/2001). 7. Gratifikasi (Pasal 11 UU 20/2001). 8. Obstruction of justice (Pasal 10 UU UU 20/2001). 49. Bahwa menurut Andi Hamzah, korupsi secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik dan dapat dikatakan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sementara menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi 30 World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi (Andi Hamzah. Korupsi di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1991). 50. Bahwa berdasarkan pengertian dan klasifikasi tindak pidana korupsi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang berhubungan secara langsung dengan penyelenggara negara, kerugian negara atau kepentingan umum. Artinya, unsur penyelenggara negara menjadi salah satu unsur keterpenuhan dalam tindak pidana korupsi. Maka jika mau konsisten dengan konstruksi hukum ketentuan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang menghilangkan unsur “penyelenggara negara”, sudah dipastikan direksi, karyawan, dan pegawai Danantara/BUMN sudah dapat dipastikan menggunakan delik pidana umum (bukan tindak pidana korupsi). 51. Bahwa berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disebutkan di atas, jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di perusahaan swasta menurut KUHP dan UU 1/2023 adalah sebagai berikut: Tindak Pidana KUHP UU 1/2023 Penipuan Pasal 378 Pasal 492 Penggelapan Pasal 372 Pasal 486 Penggelapan dalam jabatan Pasal 374 Pasal 488 Pemalsuan surat Pasal 263 Pasal 391 52. Contoh kasus ‘korupsi’ di perusahaan swasta dapat ditemukan dalam Putusan PN Pati No. 180/Pid.B/2015/PN.Pti yang melibatkan seorang Branch Service Manager (BSM) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Pelaku melakukan rekayasa catatan pada buku kas operasional dan buku kas cadangan Bank Danamon Indonesia, sehingga terdapat selisih senilai Rp200 juta. Jumlah inilah yang kemudian diambil dan digunakan oleh pelaku (hal. 4-5). Pelaku kemudian dipidana berdasarkan Pasal 374 KUHP atas tindakan penggelapan dalam jabatan dan dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan (hal. 52). 53. Maka jika demikian halnya, pegawai dan karyawan Danantara/BUMN tidak dapat ditindak pidana korupsi. Pasalnya salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah penyelenggara negara. Tetapi jika mereka tidak ditindak dengan rezim penegakan hukum korupsi, hal ini bertentangan dengan entitas jabatan yang melekat pada dirinya. Jabatan tersebut diperoleh melalui delegasi kewenangan dari pemerintah yang sah (Pasal 3E UU 31 BUMN) dan jabatan tersebut juga menjalankan fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara (Pasal 2 Angka 7 UU Penyelenggaraan Negara). Maka sudah dapat dipastikan terdapat antinomi hukum yang saling menegasikan antara satu norma dengan norma lainnya. 54. Bahwa pengecualian status organ Danantara/BUMN dari penyelenggara negara pada akhirnya menciptakan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan pejabat penyelenggara lembaga negara lainnya, sehingga di satu sisi yang lain ketentuan ini jelas juga bertentangan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Asas kesetaraan di hadapan hukum mengharuskan setiap entitas yang mengelola aset dan kekayaan negara tunduk pada aturan dan pengawasan yang sama. Pengecualian terhadap organ Danantara dari kategori penyelenggara negara perlakuan yang berbeda dan membuka peluang bagi operasional yang tidak transparan, sekaligus menimbulkan ketidaksesuaian normatif yang merugikan kepentingan publik. 55. Bahwa pengecualian tersebut secara de facto akan menciptakan kelas istimewa yang kebal hukum serta menciptakan preseden berbahaya bagi pembentukan lembaga sejenis di masa depan. Imunitas tersebut menggerogoti sistem checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara sekaligus menyimpang dari prinsip demokrasi ekonomi yang menjunjung keadilan dan partisipasi kolektif. Lebih krusial, operasional Danantara berpotensi mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban publik karena tidak adanya parameter akuntabilitas yang transparan dan terukur. Kondisi ini tidak hanya mengancam prinsip keadilan dalam pengelolaan aset negara, tetapi juga mengabaikan akuntabilitas sebagai fondasi utama tata kelola kekayaan publik. Tanpa jaminan keselarasan dengan demokrasi ekonomi, praktik ini berisiko melemahkan legitimasi pengelolaan sumber daya negara secara berkelanjutan. 56. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 32  PASAL 3X AYAT (1), PASAL 9G, PASAL 87 AYAT (5), DAN PENJELASAN PASAL 9G UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) UUD NRI 1945 57. Bahwa selain tidak berkepastian hukum, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN juga bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Terdapat kontradiksi paradigmatik antara prinsip penguasaan negara pada Pasal 33 ayat (2) dengan paradigma korporatisasi yang dibangun pada pasal a quo. Secara filosofis, Pasal 33 ayat (2) mengandung makna imperatif yang menegaskan bahwa negara harus memiliki kontrol substantif (bukan sekadar formal) atas cabang-cabang produksi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Konsep "dikuasai oleh negara" dalam konteks ini bermakna bahwa negara tidak hanya sebagai ownership, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh (full responsibility) atas pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sektor strategis tersebut untuk kemakmuran rakyat. 58. Bahwa ketentuan normatif pada pasal a quo yang mengecualikan pejabat dan karyawan Danantara/BUMN dari kategori penyelenggara negara mengingkari prinsip penguasaan integral negara terhadap cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak. Jika pengelola sektor strategis tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara, maka pada hakikatnya negara telah melepaskan dimensi akuntabilitas dari konsep penguasaannya, dan hal itu bertentangan dengan spirit konstitusional yang mengamanatkan penguasaan negara harus bermakna dan utuh untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh. 59. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 bukan hanya sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan negara. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi khusus yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme) namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berasas kekeluargaan. (Eli Ruslina, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 79). 33 60. Bahwa dalam konteks ini, paradigma konstitusi kita telah menegaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia dijalankan atas dasar demokrasi ekonomi, di mana cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Maknanya, ada penekanan bahwa perekonomian harus dilandasi oleh usaha bersama yang tidak didorong oleh kepentingan pribadi (self-interest) melainkan dengan asas kekeluargaan, sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan, dan kemakmuran bersama. 61. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 telah menegaskan kewajiban konstitusional bagi negara untuk menjalankan fungsi penguasaan yang komprehensif, yang dalam interpretasi Mahkamah mencakup dimensi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Kelima dimensi penguasaan negara ini mensyaratkan bahwa setiap aspek pengelolaan sektor strategis harus tunduk pada rezim hukum publik yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Namun, ketentuan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN justru menciptakan anomali hukum sebagai pengelola sektor strategis mengecualikannya dari status penyelenggara negara. Artinya, berarti mereka tidak tunduk pada standar integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam UU Penyelenggaraan Negara. Secara yuridis, hal ini menciptakan vacuum of constitutional accountability yang memungkinkan BUMN beroperasi dengan standar korporasi swasta, padahal mereka mengelola aset dan menjalankan fungsi yang secara konstitusional harus dikuasai negara. 62. Bahwa dalam posisi itu, terdapat inkonsistensi sistemik yang tidak dapat dibenarkan dalam konstruksi hukum pasal a quo. Jika Danantara/BUMN benar-benar merupakan instrumen negara dalam menguasai sektor strategis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2), maka secara logis setiap individu yang menjalankan fungsi jabatan dalam tubuh Danantara/BUMN adalah penyelenggara negara yang menjalankan amanat konstitusional. Tidak mungkin secara logis negara dapat "menguasai" sektor strategis tanpa memiliki kontrol penuh atas orang- orang yang menjalankan penguasaan tersebut. Pengecualian pejabat 34 BUMN dari kategori penyelenggara negara pada hakikatnya berarti negara menyerahkan pelaksanaan amanat konstitusionalnya kepada entitas yang tidak tunduk pada rezim akuntabilitas publik, yang secara logis mengandung kontradiksi yuridis. Bagaimana mungkin negara dapat mempertanggungjawabkan penguasaannya atas sektor strategis jika para pelaksana penguasaan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara? 63. Bahwa hal ini menciptakan logical fallacy dimana “means” (pengelola Danantara/BUMN) dan “ends” (penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat) terputus konstruksi artifisial yang ditimbulkan dari pasal a quo. Dengan demikian, pasal a quo yang mengecualikan pejabat dan karyawan Danantara/BUMN dari status penyelenggara negara dapat dipandang sebagai pergeseran paradigmatik yang menghindarkan Danantara/BUMN dari prinsip penguasaan negara. 64. Bahwa jika alasan pemberlakuan pasal a quo digunakan sebagai dasar untuk memberikan fleksibilitas bisnis dan perlindungan hukum bagi manajemen Danantara/BUMN jika terdapat keputusan yang merugikan keuangan negara tidak serta merta ditindak dengan rezim penindakan korupsi, maka aturan mengenai paradigma tersebut sudah diatur secara yuridis melalui doktrin Business Judgment Rule. Bahkan doktrin tersebut sudah diadopsi secara normative-yuridis Pasal 3Y UU BUMN itu sendiri: Pasal 3Y Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. 65. Bahwa dari ketentuan tersebut tampak bahwa penyelenggara badan pengelola kekayaan negara yang dalam hal ini adalah Danantara/BUMN dapat lepas dari pertanggungjawaban kerugian negara apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan dari kesalahan atau lalai, dan telah melakukan kepengurusan dengan hati-hati dan secara itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah melakukan pencegahan. 35 66. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya persoalan penetapan setiap kerugian penyelenggaraan badan sebagai kerugian negara kembali pada interpretasi aparat penegak hukum. Maka menjadi tidak tepat jika pasal a quo digunakan sebagai hak imunitas bahwa kerugian yang terjadi pada Danatara/BUMN merupakan kerugian keuangan negara hanya mengakibatkan direksi selalu dibayangi oleh potensi sanksi pidana karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Padahal secara faktual, persoalan tersebut seharusnya menjadi lingkup penegakan hukum dan bukan merupakan persoalan dari pemberlakuan suatu norma undang- undang. 67. Bahwa dari itu, disini doktrin business judgment rule sebagai doktrin dalam hukum bisnis harus mampu menampakkan taringnya untuk melindungi para direksi Danantara/BUMN yang telah dengan mencurahkan seluruh tenaganya untuk melakukan pengurusan Danantara/BUMN dengan itikad baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar (Rizky, N.H., et al., Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule, KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora , Vol.2 (1), 23 April 2021). 68. Bahwa kasus Mega Korupsi Jiwasraya sebagai percontohan unsur kesengajaan dalam pengelolaan keuangan yang salah terhadap dana investasi dari produk JS Saving Plan, sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 16 triliun. Hal ini dilakukan dengan sengaja memanipulasi perdagangan saham sehingga harganya naik secara signifikan, padahal secara fundamental perusahaan-perusahaan yang dibeli sahamnya tersebut tidak menunjukkan kinerja yang baik, bahkan cenderung mengalami kerugian sehingga menurut penalaran yang wajara tidak layak untuk dijadikan investasi. Selain itu adanya penggorengan saham, kerugian negara juga terendus melalui fakta yang terungkap bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2015, Jiwasraya melakukan investasi pada saham dan reksa dana berkualitas rendah tanpa melalui kajian yang memadai. Kasus ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan serta kurangnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bussiness judgment rules. 36 69. Bahwa selain dari kerugian negara karena pengelolaan keuangan yang tidak memenuhi aspek kehati-hatian dan tidak didasarkan pada kajian yang objektif, Kasus korupsi yang pada tubuh BUMN juga meliputi adannya unsur penyelewenagan jabatan untuk memperkaya diirinya dan korporasi, sebagaiman yang terjadi pada korupsi PT Garuda Indonesia. Yaitu mantan direktur Emirsyah satar yang terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk uang dan barang senilai menerima menerima Euro 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu euro) dan USD 180.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan barang yang diterima senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika), Hal itu dengan tujuan untuk memenangkan tender Pabrikan Rolls Royce dalam pengadaan Mesin Airbus 330-200 untuk Perusahaan Aviasi Garuda Indonesia. 70. Bahwa dapat disimpulkan kedua kasus korupsi tersebut merupakan akibat dari upaya melawan hukum untuk memperkaya diri pribadi serta pelanggaran prinsip pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan objektif, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, terdapat pula unsur penyalahgunaan jabatan yang semakin memperparah kerugian tersebut. Dengan demikian, kerugian yang timbul pada kedua kasus tersebut tidak memenuhi syarat doktrin business judgment rules sehingga layak dikenai sanksi pidana. Maka dengan itu, sejatinya pemberlakuan pasal a quo dibentuk dengan tujuan untuk melindungi penyelenggara Danantara/BUMN dari bayang-bayang jerat pidana karena kerugian negara menjadi tidak relevan karena berdasar pada 2 fakta di atas kerugian negara disebabkan karena tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Justru pemberlakuan pasal a quo dapat berimplikasi pada lolos nya penyelenggara kedua badan tersebut dari jerat hukum korupsi karena tidak dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara. 71. Bahwa dengan demikian, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang pada pokoknya mengualifikasi pengelola Danantara/BUMN bukan sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan prinsip “penguasaan negara” terhadap cabang- 37 cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak sebagaimana dijamin pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945.  PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN 72. Bahwa Jika ada argumen yang hendak menggenaralisir antara Danantara dengan lembaga pengelola investasi dari negara lain Misalnya seperti Temasek Holding Group yang yaitu lembaga pengelola investasi milik negara singapura misalnya. Maka harus lah melihat komiditi pendapatan terbesar negara tersebut. negara Singapura merupakan negara dengan dengan orientasi yang dominan pada sektor jasa, hal ini terkonfirmasi melalui data statistik resmi yang dikeluarkan oleh Department Statistik Singaura (Singstat.gov.sg) yang secara eksplisit menunjukkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 70% nilai tambah nominal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut dihasilkan oleh industri jasa; temuan yang sejalan dengan data independen yang dipublikasikan oleh Bank Dunia (World Bank) yang turut mencatat kontribusi signifikan sektor jasa terhadap perekonomian Singapura sebesar 72,4% dari total PDB pada tahun 2023 yang mengindikasikan adanya konsistensi strategis dalam kebijakan pembangunan ekonomi Singapura yang secara berkesinambungan memprioritaskan pengembangan sektor jasa sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, “Over 70% of nominal value added was generated by the services industries, while about 25% was generated by the goods producing industries” (https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/economy?). 73. Bahwa Singapura, dengan fokus perekonomian pada sektor jasa yang secara inheren menekankan keprofesionalan tinggi, telah menciptakan lingkungan bisnis yang secara alamiah menuntut standar ketat dalam hal efisiensi, transparansi, dan integritas—di mana setiap bentuk kelalaian maupun praktik koruptif akan berdampak langsung dan signifikan terhadap reputasi dan kelangsungan operasional korporasi; sehingga pemerintah Singapura tidak memiliki kekhawatiran ataupun beban dalam keputusannya untuk melepas Temasek Holdings sebagai entitas korporasi independen, karena ekosistem sektor jasa tersebut secara efektif telah membentuk mekanisme koreksi internal yang mendorong Temasek untuk beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan 38 meminimalisir celah terjadinya korupsi, tanpa perlu diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara atau mendapatkan pengawasan dari pemerintah secara langsung. Ditambah lagi dengan sistem kerangka kerja peraturan yang kuat di singapura mendukung implementasi kebijkan. Sehingga hal ini memastikan kepatuhan dan penegakkan hukum, “The robust regulatory framework in Singapore supports policy implementation, with various regulatory bodies ensuring compliance and enforcement” (Riyadh, D. H., Supriati, B. C., & Lopez, T. C. (2023). Transparency and Policy Implementation in the Public Sector in Singapore. Journal of Public Policy and Governance, 7(3), 1-12. https://doi.org/10.53819/81018102t5223)”. 74. Bahwa pengecualian status Badan Usaha Milik Negara dan dana antara yang bukan organ penyelenggaranya sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo berpotensi menciptakan celah transparansi dan akuntabilitas yang signifikan dalam pengelolaan kekayaan negara. hal ini harusnya menjadi perhatian serius mengingat kita tidak menginginkan pengalaman tragis yang terjadi pada tetangga kita yaitu Negara Malaysia dalam skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terjadi akibat ambiguitas status kelembagaan yang menempatkan 1MDB dalam zona abu-abu antara perusahaan pengembangan strategis (korporasi) dan dana kekayaan negara, sehingga menciptakan kebingungan sistemik dalam penerapan kerangka pengawasan yang tepat. Hal ini akhirnya mengakibatkan kerentanan fatal dalam tata kelola, dan berujung pada penyalahgunaan dana publik dalam skala masif; kekhawatiran serupa patut dipertimbangkan terhadap Badan Pengelola Investasi di Indonesia yang direncanakan akan mengelola kekayaan negara bernilai sekitar Rp 14.000 triliun, di mana ketidakjelasan status kelembagaan dan pengawasan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik non-transparan, meminimalisir checks and balances institusional, dan berpotensi mereduksi standar tata kelola serta transparansi yang seharusnya lebih ketat diterapkan pada entitas yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan nasional dalam jumlah yang substansial—yang akhirnya dapat mengancam kepercayaan publik, integritas pengelolaan keuangan negara, dan keberlanjutan ekonomi nasional secara keseluruhan 39 75. Bahwa Idealnya, lembaga yang diberi mandat untuk mengelola kekayaan negara melalui investasi dan aset strategis nasional haruslah tunduk pada kerangka regulasi konstitusional dan operasional yang mengikat,sehingga dengan hal tersebut akan terciptannya keselarasan dengan prinsip tata kelola penyelenggara negara. Hal ini tercermin dalam praktik China Investment Corporation (CIC) sebagai badan pengelola investasi negara di Tiongkok. Sebagai perusahaan milik negara (PMN) yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, sumber modal dan atribut kepemilikannya berasal sepenuhnya dari negara. Dengan demikian, secara normatif, CIC wajib mematuhi hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, dalam seluruh operasional dan kebijakan investasinya. Ketaatan ini memperkuat legitimasi kelembagaan CIC sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset strategis negara, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, "中投公司成 立于2007年9月29日，是依照《中华人民共和国公司法》设立的主权财富基 金，组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股 东权益最大化。(https://www.china-inv.cn/china_inv/). Terjemahan: Didirikan pada tanggal 29 September 2007, CIC adalah sovereign wealth fund yang didirikan sesuai dengan Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, dengan tujuan untuk mendiversifikasi investasi dana valuta asing negara dan memaksimalkan hak dan kepentingan pemegang saham dalam batas-batas risiko yang dapat diterima. 76. Bahwa berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Perusahaan, telah ditetapkan klasifikasi biner terhadap entitas yang didanai negara—yakni perusahaan yang sepenuhnya dimiliki negara (wholly state-owned) dan perusahaan dengan kepemilikan modal mayoritas oleh negara—dengan konsekuensi juridis bahwa China Investment Corporation (CIC) sebagai salah satu perusahaan pelat merah (state-owned enterprise) berada dalam subordinasi struktural dan operasional yang komprehensif terhadap kerangka hukum tersebut, di mana Dewan Negara dan pemerintah daerah berperan sebagai otoritas pengampu yang menjalankan fungsi penyandang dana; yang manifestasi konkretnya terwujud melalui intervensi regulatoris terhadap seluruh aspek operasional CIC mulai dari tata kelola korporasi 40 hingga manajemen permodalan; dan posisi CIC sebagai instrumen negara semakin diperkuat secara institusional melalui eksistensi anak perusahaannya, Central Huijin, yang telah menerima mandat eksplisit dari Dewan Negara untuk menjadi representasi resmi kepentingan negara dalam mengelola hak-hak investor pada perusahaan-perusahaan keuangan strategis milik pemerintah—suatu delegasi kewenangan yang tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Central Huijin sebagai perpanjangan tangan negara, tetapi juga secara definitif menempatkannya sebagai mekanisme instrumental dalam arsitektur pengelolaan aset negara. 第一百六十八条 国家出资公司的组织机构，适用本章规定；本章 没有规定的，适用本法其他规定。本法所称国家出资公司，是指国家出资的 国有独资公司、国有资本控股公司，包括国家出资的有限责任公司、股份有 限公司。(第一百六十八条 中华人民共和国公司法). Terjemahan: Ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk struktur organisasi perusahaan yang didanai oleh negara; dalam hal tidak ada ketentuan dalam Bab ini, ketentuan lain dalam Undang-Undang ini berlaku. Perusahaan yang dibiayai oleh negara yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara dan perusahaan yang modalnya berasal dari negara, termasuk perseroan terbatas dan perseroan komanditer yang dibiayai oleh negara. (Pasal 168 Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok). 77. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 Kitab Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok yang secara eksplisit mendefinisikan "pejabat negara" dalam spektrum yang luas yang tidak hanya mencakup paratur pemerintahan konvensional tetapi juga pihak-pihak yang menjalankan tugas publik di perusahaan milik negara, lembaga, atau organisasi rakyat, termasuk individu yang ditunjuk oleh otoritas negara untuk melaksanakan fungsi di entitas non-pemerintah serta subjek lain yang diatur dalam ketentuan hukum. maka dalam hal ini China Investment Corporation (CIC) sebagai sovereign wealth fund yang dimiliki sepenuhnya oleh negara Tiongkok dengan struktur permodalan yang bersumber dari aset negara, yang dikendalikan melalui mekanisme pengangkatan dewan direksi dan 41 jajaran eksekutif secara langsung oleh Dewan Negara serta dibebankan mandat untuk mengelola portofolio investasi strategis demi kepentingan nasional Tiongkok, secara yuridis substantif dan normatif telah memenuhi kualifikasi untuk menempatkan para pejabat eksekutifnya dalam kategori "pejabat negara" sesuai definisi perundang-undangan; konsekuensi logis- yuridis dari kategorisasi ini adalah timbulnya pertanggungjawaban pidana yang setara dengan aparatur negara bagi jajaran eksekutif CIC, yang merefleksikan filosofi fundamental dalam sistem hukum Tiongkok yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan pengelolaan aset negara. 第九十三条 本法所称国家工作人员，是指国家 机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务 的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、 事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员， 以国家工作人员论。《中华人民共和国刑法》第九十三条. Terjemahan: Pasal 93: Penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan publik pada organ-organ negara. Orang yang bekerja dalam pelayanan publik pada perusahaan, badan usaha, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan milik negara, dan orang yang ditunjuk oleh organ negara, perusahaan, badan usaha, atau lembaga untuk bekerja dalam pelayanan publik pada perusahaan, badan usaha, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan bukan milik negara, serta orang lain yang bekerja dalam pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dianggap sebagai penyelenggara negara. (Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok)  PASAL 3AA AYAT (2) UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 78. Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang menyatakan bahwa, "Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan," 42 menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 79. Bahwa secara prinsipil, asas kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapan hukum agar setiap subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya secara transparan. Tapi di sisi yang lain, norma dalam Pasal 3AA ayat (2) mengandung rumusan yang bersifat eksklusif dan membuka celah pengecualian yang sangat luas terhadap berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan (UU). Frasa “sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini” bersifat ambivalen dan membuka ruang tafsir yang tidak pasti. Ia memungkinkan munculnya dualisme atau bahkan konflik norma antara UU BUMN dan berbagai ketentuan hukum lain yang mengatur tata kelola keuangan negara, seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, atau UU PNBP, dan UU Perseroan Terbatas. 80. Bahwa frasa “sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini” merupakan formulasi yang lentur dan tidak menjelaskan secara tegas batas ruang lingkup kekhususan tersebut. Ia menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah pengaturan “khusus” tersebut mencakup seluruh aspek keuangan BUMN atau hanya sebagian tertentu? dan Apakah pengaturan “khusus” dalam UU BUMN dapat meniadakan secara total keberlakuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU PNBP, dan UU Perseroan Terbatas terhadap BUMN? 81. Tanpa penjabaran yang eksplisit, norma ini menciptakan overlapping dan dualisme rezim hukum: satu berdasarkan hukum keuangan negara (yang bersifat publik), dan yang lain berdasarkan UU BUMN (yang bersifat korporat). Ketidakjelasan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip legal certainty (kepastian hukum), tetapi juga membuka peluang abuse of law karena membiarkan interpretasi subjektif dari pemangku kepentingan BUMN. Pasalnya, pasal a quo membuka ruang pengecualian yang kabur terhadap berlakunya aturan-aturan hukum yang ada. Di satu sisi pasal a quo mengecualikan keberlakuan normatif dari UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU PNBP sebagai rezim penegakan badan 43 hukum publik yang seharusnya mendudukkan BUMN sebagai entitas pengelola kekayaan negara. Di satu sisi yang lain, pasal a quo juga mengecualikan keberlakuan normatif dari UU Perseroan Terbatas sebagai rezim penegakan badan hukum privat. 82. Bahwa pada akhirnya, ketentuan tersebut hanya akan menimbulkan pemaknaan yang multitafsir dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kekhususan tersebut, sehingga menciptakan ambiguitas hukum yang dapat dimanfaatkan secara subjektif oleh pengelola Danantara/BUMN untuk menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik. 83. Bahwa Ketentuan ini juga menciptakan dualisme rezim hukum antara UU BUMN dan peraturan perundang-undangan lain yang setara secara hierarki, seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU PNBP yang secara fungsional semestinya berlaku terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara, termasuk BUMN. Dengan mengecualikan BUMN dari keberlakuan hukum keuangan publik, negara secara tidak langsung memberikan privilese hukum kepada entitas yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga merusak asas kesetaraan di hadapan hukum dan menciptakan perlakuan hukum yang berbeda. Di sisi yang lain ketentuan rezim hukum pada UU Perseroan Terbatas juga tidak dapat dieksklusikan secara bersamaan. Pada posisi itu muncul suatu anomaly hukum yang tidak berkepastian terhadap kualifikasi dan identifikasi rezim penegakan hukum BUMN; di satu sisi mengecualikan Danantara/BUMN dari kualifikasi “penyelenggara negara” dan “keuntungan dan kerugian negara”, tetapi secara bersamaan juga mengeksklusi diri dari paradigma dan rezim penegakan hukum badan privat”. 84. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.  KONSTRUKSI PETITUM YANG DIMOHONKAN 85. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 44 BUMN bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan perlu reinterpretasikan dalam konstruksi hukum yang konstitusional, dengan uraian berikut: (1) Pasal 3H ayat (2) UU BUMN yang menyatakan, “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “keuntungan dan kerugian negara”, sedangkan modal pengelolaannya berasal dari APBN atau penyertaan keuangan negara. Di sisi lain, modal penyertaan keuangan negara yang dialokasikan kepada Danantara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Maka penting adanya pemaknaan norma yang menegaskan status keuntungan dan kerugian Danantara sebagai keuntungan dan kerugian Danantara sekaligus menjadi kerugian negara. Dengan demikian, Pasal 3H ayat (2) UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan merupakan bagian dari kerugian negara”. (2) Pasal 3X ayat (1) UU BUMN yang menyatakan, “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara” bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “penyelenggara negara” dari organ dan pegawai Danantara, sedangkan jabatan tersebut merupakan jabatan publik yang menjalankan fungsi strategis berkenaan dengan pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Di satu sisi, penegasan terhadap status “penyelenggara negara” tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, sehingga frasa “bukan” pada Pasal 3X ayat (1) UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga selengkapnya menjadi, “Organ dan pegawai Badan merupakan penyelenggara negara”. (3) Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang menyatakan, “Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara 45 yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum dalam konteks pemberlakuan rezim penegakan hukum terhadap organ Danantara/BUMN sehingga keberadaannya harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (4) Pasal 4B UU BUMN yang menyatakan, “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN” bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “keuntungan dan kerugian negara”, sedangkan modal pengelolaannya berasal dari APBN atau penyertaan keuangan negara. Di sisi yang lain, modal penyertaan keuangan negara yang dialokasikan kepada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Maka penting adanya pemaknaan yang menegaskan status keuntungan dan kerugian BUMN sebagai keuntungan dan kerugian BUMN sekaligus kerugian negara. Dengan demikian, Pasal 4B UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara”. (5) Pasal 9G UU BUMN yang menyatakan, “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara” bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “penyelenggara negara” dari Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, sedangkan jabatan tersebut merupakan jabatan publik yang menjalankan fungsi strategis berkenaan dengan pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Di satu sisi, penegasan terhadap status “penyelenggara negara” tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, sehingga frasa “bukan” pada Pasal 9G UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga selengkapnya menjadi, “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara”; 46 (6) Pasal 87 ayat (5) yang menyatakan, “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara” bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “penyelenggara negara” dari karyawan BUMN, sedangkan jabatan tersebut merupakan jabatan publik yang menjalankan fungsi strategis berkenaan dengan pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Di satu sisi, penegasan terhadap status “penyelenggara negara” tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, sehingga frasa “bukan” pada Pasal 87 ayat (5) UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga selengkapnya menjadi, “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara negara”. (7) Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang menyatakan, “Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “keuntungan dan kerugian negara”, sedangkan modal pengelolaannya berasal dari APBN atau penyertaan keuangan negara. Di sisi yang lain, Pasal 4B UU BUMN sudah cukup menegaskan adanya status keuntungan dan kerugian yang dialami BUMN sebagai keuntungan dan kerugian BUMN sekaligus kerugian negara, sehingga tidak perlu adanya penjelasan kembali pada bagian penjelasan pasal. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 4B UU BUMN harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (8) Penjelasan Pasal 9G yang menyatakan, “Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang” bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “penyelenggara negara” dari pengurus BUMN, sedangkan jabatan tersebut merupakan 47 jabatan publik yang menjalankan fungsi strategis berkenaan dengan pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Di sisi yang lain, Pasal 9G UU BUMN sudah cukup menegaskan adanya status “penyelenggara negara” pada Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sehingga tidak perlu adanya penjelasan kembali pada bagian penjelasan pasal. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 9G UU BUMN harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon; 2. Menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam Permohonan a quo sepanjang Pengujian Materiil Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 Ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097). Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan merupakan bagian dari kerugian negara”; 48 3. Menyatakan frasa “bukan” pada Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi “Organ dan pegawai Badan merupakan penyelenggara negara”; 4. Menyatakan Pasal 3AA ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara”; 6. Menyatakan frasa “bukan” pada Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara”; 7. Menyatakan frasa “bukan” pada Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi “Karyawan BUMN 49 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara negara”; 8. Menyatakan Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 8, sebagai berikut. 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama para Pemohon; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor: B- 111/DJ.I/KU.00.2/02/2025, perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2025; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Implementasi Efisiensi Anggaran Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Layanan Umum UIN Syraif Hidayatullah Jakarta; 50 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Screenshot berita tentang efisiensi digunakan untuk penyertaan modal danantara; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Screenshot berita tentang menantu Anwar usman sebagai Direktur Anak usaha pertamina. 51 (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Pasal 1 Ayat (3), Pasal 23E ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 senyatanya sudah terpenuhi melalui berlakunya UU a quo. Pembentukan UU a quo secara langsung merupakan pemenuhan dari amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan BUMN yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta pembentukan entitas Badan Pengelola Investasi Danantara 52 (BPI Danantara) sebagai suatu entitas yang akan meningkatkan pengelolaan investasi BUMN. Apabila pengoptimalan pengelolaan BUMN ini dilaksanakan secara maksimal maka kinerja BUMN mengalami peningkatan dan mampu memberikan sumbangan positif bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, yang secara tidak langsung akan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta tidak membebani keuangan negara. Hal ini memiliki konsekuensi logis dengan pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan pemenuhan hak konstitusional tersebut maka Para Pemohon tetap dapat melaksanakan segala aktivitas maupun kesehariannya sesuai dengan bidang dan profesinya tanpa adanya kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Para Pemohon. 4. Selain itu, Para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen, mahasiswa/pelajar, dan/atau aktivis dalam komunitas, tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan bagian atas entitas maupun organ BUMN maupun Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai BUMN atau BPI Danantara yang berpotensi dirugikan atas materi muatan UU a quo. 5. Sehubungan dengan dalil DPR RI di atas, DPR RI berpandangan perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXIII/2025 yang merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 dalam pengujian Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Putusan a quo menjelaskan bahwa pada dasarnya warga negara dapat mempersoalkan persoalan konstitusionalitas meskipun terhadap suatu materi muatan Undang-Undang yang tidak mengikat warga negara tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menegaskan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sepanjang warga negara tersebut memiliki persoalan konstitusionalitas yang tersangkut langsung kepentingan hukumnya dengan materi muatan Pasal yang diujikan. Adapun pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi a quo selengkapnya sebagai berikut: 53 …Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti Undang-Undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara; Undang-Undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang a quo khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian; (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXIII/2025, hlm. 47). 6. Bahwa kemudian Para Pemohon menganggap kerugian yang nanti berpotensi dialami oleh BPI Danantara maupun BUMN menjadi kerugian tidak langsung bagi Para Pemohon. Namun demikian, kerugian tidak langsung Para Pemohon tersebut tidak dapat dimaknai memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan keberlakuan UU a quo, dimana Para Pemohon bukanlah sebagai subjek hukum adressat dari UU a quo sehingga tidak memiliki kepentingan hukum terkait. Terlebih tidak terdapat kerugian baik materil maupun immateril yang dialami dan dijelaskan oleh Para Pemohon sehingga konsepsi kerugian yang dianggap Para Pemohon hanyalah kekhawatiran Para Pemohon semata atas risiko usaha yang dijalankan oleh BPI Danantara atau BUMN, sedangkan dalam dunia usaha adanya risiko kerugian adalah hal yang selalu dimungkinkan bisa terjadi. Selain itu, Para Pemohon merupakan masyarakat yang terdampak positif melalui pengaturan UU a quo yang dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan BUMN untuk menyejahterakan rakyat. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Pemohon bukanlah unsur masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan UU a quo berdasarkan kerugian yang bersifat spesifik maupun hubungan sebab-akibat dari keberlakuan UU a quo. 8. Sehubungan dengan tidak terdapatnya kejelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional apa yang tidak terpenuhi atau terhalangi dialami oleh Para Pemohon, begitu juga dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akan terjadi maka 54 kedudukan Para Pemohon dalam permohonan a quo menjadi tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum”(no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. 55 B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima silanya merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, dan oleh karenanya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam rangka menghindarkan penggunaan cabang produksi tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Penguasaan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diimplementasikan melalui berbagai peran, antara lain dengan melakukan perumusan kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. BUMN merupakan kepanjangan tangan negara untuk melaksanakan tugas mengelola potensi cabang produksi yang dimiliki oleh negara melalui berbagai kegiatan ekonomi, berdasarkan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang ditetapkan oleh negara. 3. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan 56 kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. 4. Dalam perjalanannya, jumlah BUMN telah berkembang, baik yang berasal dari nasionalisasi maupun yang didirikan oleh Pemerintah. Hal ini berkorelasi dengan kondisi empiris yang menjelaskan bahwa semakin banyak BUMN yang bergantung pada subsidi atau bantuan keuangan dari negara/pemerintah sehingga kurang mandiri secara finansial dan berpotensi menghambat inisiatif dan inovasi dalam perusahaan BUMN itu sendiri. Penggunaan subsidi atau bantuan keuangan negara tersebut berkonsekuensi terhadap penetapan kebijakan strategis sering dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga mengorbankan profesionalisme dan kinerja perusahaan. Hal demikian rentan terjadi karena adanya hubungan antara pemerintah sebagai pemilik (principal) BUMN dan manajemen BUMN sebagai agen (agent) yang sering menimbulkan konflik tersendiri ketika tujuan manajemen tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Pengaruh dan intervensi pemerintah sebagai pemilik dalam pengelolaan BUMN ini pada akhirnya berimplikasi terhadap kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan BUMN, sehingga banyak BUMN yang mengalami masalah inefisiensi dan penurunan produktivitas serta berdampak pada kerugian keuangan negara. 5. Menindaklanjuti kondisi tersebut maka menjadi penting adanya perbaikan tata kelola untuk meminimalkan konflik dengan menekankan pada pemisahan secara tegas atas entitas hukum, organ, dan kekayaan/keuangan BUMN sebagai kekayaan/keuangan badan usaha dengan entitas Pemerintah selaku regulator, serta perbaikan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan BUMN. Hal ini perlu diatur dalam sebuah regulasi yang menguatkan prinsip tata kelola yang baik/Good Corporate Governance (GCG) melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan independensi dalam manajemen BUMN; serta mengatur mekanisme privatisasi yang adil dan transparan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN namun tetap memberikan ruang kontrol atau pengendali strategis bagi pemerintah. 57 6. Pembentukan UU 1/2025 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. BUMN sebagai pilar utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjadi pilar utama. Hal tersebut dilakukan melalui pengaturan penyelenggaraan BUMN dengan mekanisme usaha. Dalam konteks mekanisme usaha yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan, BUMN harus mandiri dan memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan swasta agar dapat lebih profesional, fleksibel, dan dinamis dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu BUMN harus dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga memberikan hasil dan pelayanan optimal kepada masyarakat serta tidak membebani keuangan negara. 7. Ketentuan UU 1/2025 menegaskan pemisahan fungsi regulator, pengelolaan operasional, dan investasi sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko yang baik (check and balances). Pemisahan tersebut dikonstruksikan melalui penempatan regulator sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan, serta konsolidasi BUMN ke dalam perusahaan holding. Holding operasional berfokus kepada pengelolaan dan pengembangan bisnis BUMN, sedangkan holding investasi berfokus pada strategi investasi jangka panjang dan optimalisasi portofolio secara keseluruhan. Dengan mekanisme holding company maka dapat dilakukan penyelarasan berbagai aspek bisnis dan optimalisasi pengelolaan sumber daya dan portofolio bisnis yang berujung pada peningkatan nilai tambah perusahaan. Bentuk holding company memungkinkan perusahaan membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan aktivitas dalam sebuah lingkungan multibisnis. 8. Berdasarkan uraian tersebut maka peningkatan efisiensi BUMN untuk optimalisasi tujuan pendirian BUMN merupakan jaminan bagi kerja optimal negara dalam menjalankan fungsi penguasaan negara dan mengurus warga negaranya. Dengan demikian BUMN dalam UU 1/2025 ditetapkan sebagai suatu badan usaha yang berorientasi pada 58 keuntungan (profit) dan efisiensi, dengan tetap mengemban misi negara untuk memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat. 9. Bahwa saat ini telah dilakukan perubahan terhadap UU 1/2025 dan RUU Perubahan Atas UU 1/2025 telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden dalam Rapat Pembahasan Tingkat II (dua) pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2025. Perubahan UU 1/2025 dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dibutuhkan transformasi kelembagaan yang efektif dan efisien serta paradigma usaha atau bisnis, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan dan kewenangan negara dalam pengawasan tetap berlaku guna memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Terhadap seluruh dalil Para Pemohon dalam keempat perkara a quo, DPR RI perlu menjelaskan mengenai politik hukum pembentukan UU 1/2025 terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut: a. UU 1/2025 telah tegas menempatkan BPI Danantara, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagai adressat dari UU 1/2025 dalam kerangka badan hukum. Dari sudut pandang hukum bisnis, subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri adalah manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (recthspersoon atau legal personality). Badan hukum adalah subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan hukum dan merupakan persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona (orang fiktif) (Jimly Asshiddiqie: 2010). Terdapat berbagai macam teori yang dapat menggambarkan karakteristik dari badan hukum, antara lain teori fiksi, teori organ, teori propriete collective, teori van het ambtelijk vermogen, dan teori doelvermogens. Dari berbagai teori yang dikembangkan oleh para sarjana tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dari badan hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi teratur (Nindyo Pramono:2024). b. Kekayaan yang terpisah dapat dimaknai bahwa walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan/atau pemilik modal 59 namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan/atau pemilik modal. Kekayaan yang terpisah merupakan ciri atau karakter utama dari badan hukum. Badan hukum harus mempunyai modal maupun kekayaan sendiri sebagai modal awal untuk mencapai kepentingannya agar badan hukum sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) dapat mengikat perjanjian atau membuat perikatan dengan pihak ketiga (Nindyo Pramono:2024). Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi objek jaminan bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan. Modal awal badan hukum untuk mencapai tujuannya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan (splitsing) dan disetorkan kepada badan hukum untuk menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Jika pendiri badan hukum adalah negara, maka kekayaan negara yang telah disetorkan kepada badan hukum menjadi modal badan hukum tersebut dan tidak lagi menjadi kekayaan negara secara langsung. Kekayaan negara yang dipisahkan ini kemudian menjadi aset badan hukum yang dikelola secara terpisah demi kemanfaatan umum atau mengejar keuntungan. c. Selain itu, perubahan status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan badan hukum dimaknai sebagai teori transformasi keuangan oleh Arifin P. Soearia Atmadja. Pada saat negara memutuskan untuk memisahkan keuangannya dan melakukan penyertaan modal pada suatu badan hukum, maka pada saat itu juga imunitas publik dari negara hilang dan terputus hubungan hukum publiknya (publikrechtelijke betrekking) dengan keuangan yang telah berubah menjadi modal dan kekayaan badan hukum (Nindyo Pramono:2024). Begitu pula pada saat badan hukum menyetorkan dividen ke kas negara sebagai salah satu pemilik modal maka dividen tersebut yang sebelumnya merupakan kekayaan badan hukum akan berubah kembali menjadi kekayaan negara. Dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa uang negara yang ditempatkan di badan hukum masih merupakan uang negara karena uang tersebut bersumber dari negara, maka pendapat tersebut secara yuridis tidak 60 tepat karena lingkungan kuasa hukum (rechtsgebeid)-lah yang menentukan status uang tersebut masih uang negara atau bukan (Nindyo Pramono:2024). d. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemilik modal/pemegang saham atau pengurus badan hukum, sama dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemilik modal/pemegang saham lainnya. Imunitas publiknya sebagai badan penguasa tidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlaku sepenuhnya hukum privat, meskipun saham perusahaan tersebut 100% (seratus persen) milik negara (Arifin Prijatna Soeria Atmadja:2004). Hal ini didukung pula oleh teori hukum administrasi negara yang disebut dengan teori melebur. Pada intinya, menurut teori ini, tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik dapat menyatu (melebur) ke dalam perbuatan perdata yang dilakukan, sehingga pada akhirnya tindakan/keputusan tersebut menjadi bersifat perdata murni (Ari Wuisang:2015). e. Dengan adanya perubahan kedudukan hukum negara untuk melebur ke dalam perbuatan perdata akibat statusnya sebagai pemilik modal/pemegang saham dan memiliki kedudukan yang setara dengan pemilik modal/pemegang saham lainnya, maka diperlukan adanya pengaturan yang menegaskan perbedaan peran negara sebagai entitas publik dan sebagai pemilik modal/pemegang saham pada badan hukum. Penegasan ini diperlukan agar negara tidak turut bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari seluruh perikatan yang dilakukan oleh badan hukum melebihi jumlah modalnya, sehingga tidak akan mengganggu kekayaan negara lainnya dan berimbas pada pelaksanaan fungsi penyelenggaraan negara. Hal ini juga untuk menjaga otonomi badan hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri karena negara sebagai penguasa dapat ikut campur terlalu dalam operasional badan hukum dan mengabaikan kepentingan pemilik modal/pemegang saham lainnya. f. Teori badan hukum dan teori transformasi keuangan tersebut merupakan politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dalam UU 1/2025. Berbagai materi muatan norma UU 1/2025 telah 61 memberikan penegasan bahwa kekayaan negara yang menjadi modal BPI Danantara dan BUMN sebagai badan hukum telah terpisah dan berubah menjadi kekayaan BPI Danantara dan BUMN. Adanya penegasan tersebut diharapkan dapat mengakhiri perdebatan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum. g. Politik hukum UU 1/2025 ini sejatinya telah sejalan dengan beberapa pendapat hukum sebelumnya, antara lain: 1) Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/YUD/20/VIII/2006 tahun 2006 tentang Piutang BUMN yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU 19/2003 merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari UU 49/1960 dan UU 17/2003 yang berkonsekuensi pada modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, pembinaan serta pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN, dan piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. 2) Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. Dalam pertimbangan hukumnya hlm. 72, MK menyatakan bahwa, “menurut Mahkamah, piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN.” 3) Dissenting opinion Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal Perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham 62 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sehingga hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan status BPI Danantara yang mendapatkan pelimpahan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN (Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2), Pasal 3H ayat (2), dan Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025) sehingga harus dimaknai sebagai badan hukum publik, maka DPR RI perlu menerangkan mengenai kekhususan badan hukum BPI Danantara sebagai berikut: a. Kekayaan negara yang dikategorikan dipisahkan diwujudkan dalam bentuk penyertaan modal oleh negara kepada perusahaan negara, penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada BUMN, kekayaan negara yang dikelola badan hukum tertentu yang dibentuk oleh pemerintah, serta kekayaan negara yang ditempatkan pada lembaga internasional di mana negara ikut serta dalam keanggotaan (Hadiyanto:2022). Hal ini disimpulkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 bahwa nilai kekayaan negara yang dipisahkan tersebar pada berbagai jenis entitas yang secara umum terbagi tiga bentuk, yaitu perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, dan badan hukum lainnya (Hadiyanto:2022). b. Kelembagaan badan hukum lainnya yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan merupakan suatu badan hukum dengan modal dari pemerintah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang membentuk badan hukum tersebut (sui generis) (Hadiyanto:2022). Oleh karena lembaga tersebut berbentuk badan hukum, maka modal dari pemerintah tersebut diakui sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Lembaga sui generis adalah lembaga di luar pemerintahan yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintahan, dan bersifat otonom/independen dari kepentingan pemerintah (Hadiyanto:2022). Saat ini terdapat beberapa contoh lembaga sui generis yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin 63 Simpanan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Hadiyanto:2022). Lembaga sui generis sebagai badan hukum yang terpisah dari pemerintah yang dikelola secara profesional dan berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG) diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih maksimal atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. c. Bahwa politik hukum UU 1/2025 telah mengonstruksikan BPI Danantara sebagai badan hukum yang memiliki kekhususan (sui generis) dan memiliki pengaturan yang berbeda dengan badan hukum Indonesia lain pada umumnya. BPI Danantara adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Presiden (vide Pasal 1 butir 23, dan Pasal 3E ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2025), dengan mekanisme pengelolaan yang diatur khusus berdasarkan UU 1/2025. Pengaturan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada BPI Danantara tersebut melalui UU 1/2025 dimaksudkan untuk meningkatkan pengoptimalan pendapatan negara melalui pengelolaan BUMN. d. Kewenangan Presiden untuk melakukan pengelolaan BUMN yang dilimpahkan kepada BPI Danantara diperlukan karena melihat kondisi empiris dimana keberadaan BUMN sebagai entitas yang memiliki posisi paling strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan efisiensi BUMN menjadi sangat mendesak dan penting dalam mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tidak membebani keuangan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal. Dalam rangka mengoptimalkan keberadaan BUMN tersebut, maka pembentuk undang-undang membentuk BPI Danantara sebagai suatu badan hukum khusus untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPI Danantara merupakan lembaga sui generis karena telah memenuhi sejumlah 64 karakteristik, yaitu badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan yang merupakan kewenangan pemerintahan, dan bersifat otonom/independen. e. Sebagai suatu lembaga sui generis maka bentuk konkret dari BPI Danantara telah diatur secara khusus dalam UU 1/2025 yang merupakan dasar hukum amanat pembentukannya. Pengaturan secara lebih khusus dan teknis mengenai BPI Danantara diamanatkan UU 1/2025 untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PP 10/2025). Bentuk konkret BPI Danantara dapat dilihat dengan mengacu pada beberapa ketentuan UU 1/2025 yang menggambarkan karakteristik badan hukum BPI Danantara, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 3E UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (1) PP 10/2025, “Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini”. 2) Pasal 3E ayat (2) UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (2) PP 10/2025 bahwa BPI Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. 3) Pasal 3E ayat (4) UU 1/2025 bahwa BPI Danantara bertanggung jawab kepada Presiden. 4) Pasal 3F UU 1/2025 jo. Pasal 4 PP 10/2025 bahwa BPI Danantara bertugas melakukan pengelolaan BUMN dengan kewenangan sebagai berikut: a) mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b) penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c) bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional; 65 d) bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional; e) memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan aset dengan persetujuan Presiden; dan f) mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 5) Pasal 3G ayat (1) UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (2) PP 10/2025 bahwa BPI Danantara sepenuhnya dimiliki oleh negara yang modalnya bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain. 6) Pasal 3G ayat (3) UU 1/2025 bahwa modal BPI Danantara ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah). 7) Pasal 3J ayat (1) UU 1/2025 bahwa aset BPI Danantara dapat berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber modal lainnya, hasil pengembangan aset, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, dan/atau sumber lain yang sah. 8) Pasal 3H ayat (1) UU 1/2025 bahwa BPI Danantara dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 9) Pasal 3H ayat (3) UU 1/2025 bahwa dalam hal BPI Danantara mengalami keuntungan, sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke Negara untuk disetorkan ke kas Negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal. 10) Pasal 3M UU 1/2025 jo. Pasal 5 PP 10/2025 bahwa organ BPI Danantara terdiri atas dewan pengawas dan badan pelaksana. 11) Pasal 3Q ayat (1) UU 1/2025 bahwa Dewan Pengawas BPI Danantara bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan badan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. 12) Pasal 3T ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU 1/2025 jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf f PP 10/2025 bahwa BPI Danantara bertugas 66 menyelenggarakan pengurusan operasional badan serta mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan. 13) Pasal 3N ayat (2) UU 1/2025 jo. Pasal 6 ayat (2) PP 10/2025 bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 14) Pasal 3Q ayat (3) UU 1/2025 jo. Pasal 13 ayat (2) PP 10/2025 bahwa seluruh Anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 15) Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 bahwa karakteristik BPI Danantara telah diatur khusus dalam UU 1/2025 dengan dikecualikan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas. f. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui karakteristik BPI Danantara sebagai badan hukum (rechtpersoon) yang berbentuk sui generis, yaitu sebagai berikut: 1) badan hukum Indonesia yang dibentuk khusus dengan UU 1/2025 (Pasal 3E ayat (1) dan (2) UU 1/2025); 2) menerima pelimpahan kewenangan dari Presiden dalam pengelolaan BUMN (Pasal 3E ayat (1) UU 1/2025) dan oleh karenanya bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 3E ayat (4) UU 1/2025); 3) memiliki aset atau kekayaan tersendiri yang terpisah dari negara sebagai pendiri dan pemilik modalnya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 bahwa keuntungan/kerugian yang dialami BPI Danantara merupakan keuntungan atau kerugian BPI Danantara yang juga dapat diartikan BPI Danantara merupakan entitas terpisah dan independen; 4) memiliki tujuan tertentu yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3E ayat (3) UU 1/2025; 67 5) tujuan tersebut semata-mata dicapai untuk optimalisasi pencapaian tujuan BUMN, yaitu untuk memperoleh keuntungan, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing (BUMN Persero) atau menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis (BUMN Perum) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 36 UU 1/2025; 6) dapat melakukan perbuatan hukum (recht handeling/legal action) baik yang mengikat internal atau melakukan perikatan dengan pihak ketiga sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3F UU 1/2025; 7) memiliki organ tersendiri, yaitu dewan pengawas dan badan pelaksana (Pasal 3M UU 1/2025) serta dewan penasihat (Pasal 3W UU 1/2025) yang teratur sebagaimana terlihat dari adanya pengaturan tentang struktur, kewenangan, tugas, fungsi, dan tata kerjanya; dan 8) terdapat pengecualian terhadap pengenaan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas sepanjang telah diatur khusus dalam UU 1/2025 (Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025). Dengan demikian, kekhususan BPI Danantara telah termanifestasikan dalam ketentuan-ketentuan UU 1/2025 sebagai lembaga sui generis yang berbeda dengan lembaga-lembaga sui generis lainnya karena memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri sebagaimana diuraikan di atas. g. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan BPI Danantara tidak dapat dimaknai sebagai sebuah badan usaha yang berorientasi pada keuntungan adalah tidak berdasar hukum karena BPI Danantara diatur sebagai lembaga sui generis yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN namun tetap bersifat otonom/independen dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan UU 1/2025. 68 h. Dengan demikian Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2), dan Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. i. Bahwa ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3F ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;” Pasal 3G ayat (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: dana tunai; a. ...; b. barang milik negara yang berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah; dan/atau; c. saham milik negara. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan adanya pemisahan kekayaan antara negara sebagai pemegang saham dengan kekayaan BUMN sebagai perseroan (Pasal 4B dan Penjelasan 4B UU 1/2025) menyebabkan telah terjadi peralihan keuangan negara menjadi 69 keuangan BUMN sepenuhnya, maka DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung atau terdapat kepemilikan saham 1% (satu persen) seri A Dwiwarna yang memberikan hak istimewa oleh negara, dan dalam konteks ini, maka modal BUMN dapat berasal dari APBN yang merupakan kekayaan negara. Dalam kaitannya dengan entitas hukum BUMN sebagai badan usaha persero/perseroan terbatas maka berdasarkan prinsip legal separate personality yang merupakan karakteristik entitas hukum, BUMN haruslah dimaknai sebagai suatu entitas hukum yang terpisah dan berbeda dari pendiri serta pemiliknya (pemegang saham). Hal ini berarti BUMN memiliki kepribadian hukumnya sendiri, dapat bertindak atas namanya sendiri, dan memiliki harta kekayaan sendiri, serta pemegang saham memiliki tanggung jawab hanya sebatas nilai saham yang mereka miliki. b. Kekayaan sendiri yang dimiliki BUMN dimaknai sebagai kekayaan yang terpisah dimana walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan/atau pemilik modal, namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan/atau pemilik modal. Kekayaan yang terpisah merupakan ciri atau karakter utama dari badan hukum. Badan hukum harus mempunyai modal maupun kekayaan sendiri untuk mencapai kepentingannya agar badan hukum sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) dapat mengikat perjanjian atau membuat perikatan dengan pihak ketiga. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi objek jaminan bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan. Modal awal badan hukum untuk mencapai tujuannya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan (splitsing) dan disetorkan kepada badan hukum untuk menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Jika pendiri badan hukum adalah negara, maka kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disetorkan kepada badan 70 hukum telah berubah menjadi modal badan hukum dan lepas dari kekayaan pendiri. c. Dalam konteks pemisahan tersebut, maka modal BUMN yang berasal dari penyertaan modal negara telah dipisahkan sebagai kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Hal tersebut berimplikasi bahwa modal BUMN merupakan milik dan tanggung jawab BUMN, maka BUMN sebagai badan hukum harus melakukan pengelolaan modal dan asetnya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai kekayaan BUMN yang berkonsekuensi logis terhadap pengelolaan BUMN yang terlepas dari mekanisme pengelolaan kekayaan negara. d. Pada saat negara memasukkan modal dalam bentuk dana tunai dan/atau dalam bentuk lainnya ke BUMN, maka modal tersebut bukan lagi merupakan kekayaan negara, melainkan telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Turut sertanya negara dalam penyertaan modal kepada BUMN menjadikan negara sebagai pemegang saham dari BUMN, namun negara tidak bertanggung jawab secara langsung atas perikatan yang dibuat atas nama BUMN ataupun beban tanggung jawab atas kerugian BUMN melebihi saham yang dimiliki. Hal ini telah sejalan dengan prinsip badan hukum yaitu adanya pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dengan perseroan yang berakibat pada pertanggungjawaban pemegang saham terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Hakikat pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN sebagai suatu badan hukum adalah pelepasan sepenuhnya dari sumbernya yang merupakan keuangan negara. Dengan demikian, kekayaan negara lainnya tidak akan terganggu dari segala bentuk aktivitas BUMN dan akibat hukum yang menyertainya. e. Selain itu, perlu dipahami bahwa pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada pelayanan publik sangat berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan kedua konsep tersebut sama sekali tidak dapat dipersamakan. Perbedaan utama pengelolaan keuangan negara dan perseroan terletak pada tujuan, cakupan, dan prinsip akuntabilitasnya. 71 Keuangan negara bertujuan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip transparansi dan efisien, sedangkan keuangan perseroan berfokus pada peningkatan nilai perusahaan untuk pemegang saham melalui prinsip keuntungan dan efisiensi bisnis. f. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN juga diperlukan dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha serta melakukan akumulasi modal yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. g. Lebih lanjut, salah satu bagian penting dalam keuangan perusahaan adalah piutang, yaitu hak perusahaan yang belum diterima pembayarannya. Pengelolaan keuangan BUMN dilakukan terhadap seluruh aspek termasuk pengelolaan piutang dengan melakukan berbagai upaya untuk dapat menagih hak BUMN yang belum dibayar. Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU PUPN yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara sehingga BUMN tidak dapat menyerahkan kegiatan penagihannya kepada negara melainkan harus melaksanakannya sendiri. Putusan tersebut semakin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMN terpisah dari pengelolaan keuangan negara. h. Konsekuensi logis dari modal dan kekayaan BUMN yang terpisah dari kekayaan negara adalah setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sepenuhnya. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. i. Meskipun keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN terpisah dari kekayaan negara, namun kondisi demikian tidak memutuskan hubungan negara dengan BUMN. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai pemegang saham BUMN tetap memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham 72 (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak pemegang saham lainnya berdasarkan UU PT. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang saham tetap memiliki hak yang dipersamakan dengan hak pemegang saham lainnya, sehingga terdapat kedudukan yang setara antara pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya. Dalam konteks penerimaan pembayaran dividen sebagai hak pemegang saham maka hal ini dapat dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif dan setelah memenuhi kewajiban penyisihan laba bersih untuk cadangan serta diputuskan oleh RUPS. Hal ini berlaku sama kepada negara sebagai pemegang saham dengan porsi saham sebagian besar atau seluruhnya, maupun melalui kepemilikan 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. j. Selain itu, hak istimewa negara melalui kepemilikan 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna memberikan penegasan terhadap pengendalian negara terhadap BUMN. Hak istimewa tersebut paling sedikit meliputi: hak untuk menyetujui dalam RUPS; hak untuk mengusulkan agenda RUPS; hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis; hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris atas persetujuan Presiden; dan hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN (vide Pasal 4C ayat (3) UU 1/2025). Dengan adanya hak istimewa ini memberikan penegasan bahwa pengendalian negara terhadap BUMN tidak hilang meskipun negara hanya memiliki sebagian kecil saham pada BUMN. k. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dalil Para Pemohon yang mempersoalkan adanya pemisahan kekayaan antara negara sebagai pemegang saham dengan kekayaan BUMN sebagai persero/perseroan terbatas menyebabkan telah terjadi peralihan keuangan negara menjadi keuangan BUMN sepenuhnya dan berkonsekuensi terhadap keuntungan dan kerugian BUMN bukanlah merupakan keuntungan dan kerugian negara adalah tidak berdasar hukum. Hal tersebut dikarenakan BUMN merupakan entitas hukum 73 yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, dan berkonsekuensi pada diaturnya keuntungan dan kerugian yang dialami BUMN sebagai keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. l. Dengan demikian Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. m. Bahwa ketentuan Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 4B Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN Penjelasan Pasal 4B Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. 4. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan keuntungan dan kerugian BUMN maupun BPI Danantara (Pasal 3H ayat (2), Pasal 3Y huruf a dan b, Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025) dikecualikan sebagai keuntungan dan kerugian negara sehingga berpotensi terbebas dari pertanggungjawaban hukum keuangan negara, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa politik hukum pengaturan UU a quo berbasis pada teori transformasi keuangan negara dan teori badan hukum yang memisahkan secara tegas antara keuangan pemegang saham baik itu negara maupun individu, dengan keuangan BUMN maupun BPI Danantara sebagai konsekuensi logis sebagai badan hukum. Prinsip ini bermakna bahwa modal/keuangan yang telah ditempatkan sudah bertransformasi menjadi modal/keuangan BUMN maupun BPI Danantara yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada UU a quo dan UU PT serta tidak mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan 74 keuangan BUMN yang demikian berimplikasi terhadap adanya tanggung jawab keuangan sendiri oleh BUMN maupun BPI Danantara sehingga kerugian yang dialami BUMN maupun BPI Danantara menjadi kerugian BUMN maupun BPI Danantara dan bukan merupakan kerugian negara. b. Bahwa terhadap kekayaan BUMN maupun BPI Danantara yang sudah tidak lagi dikaitkan dan berelevansi dengan kekayaan negara berimplikasi pada tata kelola perusahaan yang baik/GCG dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks tersebut, maka terdapat prinsip business judgement rule (BJR) yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan BUMN maupun BPI Danantara dilakukan dengan berdasarkan iktikad baik, untuk kepentingan perusahaan, dengan kehati-hatian, dan didasari pada informasi yang memadai. BJR bukanlah pembenaran untuk bertindak secara sembrono, melainkan untuk memastikan organ BUMN maupun BPI Danantara mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai risiko dengan iktikad baik dan kehati- hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. c. Namun demikian, organ BUMN maupun BPI Danantara tidak dapat berlindung di bawah prinsip BJR sepanjang terbukti melakukan penipuan atau tindakan tidak jujur (fraud), menggunakan kewenangannya untuk mengutamakan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan (conflict of interest), bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (illegal action), dan melakukan kelalaian berat karena kurangnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan. d. Penerapan dari BJR terhadap organ BUMN maupun BPI Danantara juga tidak dapat dimaknai sebagai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Terhadap kerugian yang diderita oleh BUMN maupun BPI Danantara perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila kerugian tersebut timbul dari suatu keputusan bisnis yang diambil oleh organ BUMN, selama organ 75 tersebut memenuhi syarat prinsip BJR yang diatur dalam UU PT, maka kerugian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, termasuk juga pertanggungjawaban secara pidana (Madeline Dwi Widia:2025). UU PT mengatur bahwa setiap pemegang saham atau komisaris atau direksi yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya tidak mengikuti anggaran dasar perseroan atau menyimpang dari UU PT, maka tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab pribadi. UU PT juga mengatur bahwa setiap pemegang saham dapat menggugat direksi, komisaris, dan pemegang saham lainnya apabila keputusan mereka merugikan yang bersangkutan dan terdapat kesalahan melanggar anggaran dasar perseroan dan menyimpangi aturan UU PT. Kerugian BUMN maupun BPI Danantara yang demikian tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tanggung jawab pidana dengan mengaitkannya kepada kerugian negara. Kerugian BUMN maupun BPI Danantara dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur tindak pidana diantaranya memberi suap atau menerima suap, menghilangkan pembukuan, mengganti sepihak pembukuan yang sudah diterapkan, dan unsur pidana lainnya. Selain itu, kerugian BUMN maupun BPI Danantara juga dapat terjadi karena masalah keperdataan dimana terjadi wanprestasi oleh pihak lain, kemudian dapat juga karena masalah administratif, dan seterusnya. e. Oleh karena itu, terhadap suatu kerugian yang terjadi dalam BUMN maupun BPI Danantara tidaklah dapat serta merta dinyatakan sebagai tindak pidana karena harus ditelusuri terlebih dahulu unsur, subjek, dan objek penyebabnya. Dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi harus dibuktikan unsur- unsur perbuatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terhadap kerugian BUMN atau BPI Danantara tetap dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sepanjang unsur-unsur tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi dapat dibuktikan. f. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dalil Para Pemohon yang beranggapan apabila terjadi kerugian pada BUMN maka organ BPI Danantara maupun BUMN berpotensi terbebas dari 76 pertanggungjawaban hukum kerugian keuangan negara adalah tidak berdasar. Organ BUMN dan BPI Danantara tetap dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian, apabila kerugian tersebut disebabkan unsur kesalahan atau kelalaiannya; serta tidak dilaksanakannya pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola usaha. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan prinsip BJR yang mengikat organ penyelenggara BUMN maupun BPI Danantara. g. Dengan demikian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3Y huruf a dan b, Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. h. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ketentuan Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN. Kemudian, Pasal 3Y huruf a dan b UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3Y huruf a dan b Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati- hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik; 5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pada intinya bahwa organ dan karyawan BUMN maupun organ BPI Danantara (Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Penjelasan 9G, Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025) harus dimaknai sebagai organ penyelenggara negara mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsinya BUMN maupun BPI Danantara melakukan pengelolaan terhadap dana yang berasal/bersumber dari keuangan negara, serta BPI Danantara juga melaksanakan pelimpahan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik/GCG di BUMN berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur dan mengendalikan pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemegang saham, organ perseroan, serta pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola 77 ini memastikan organ BUMN melaksanakan tugasnya secara profesional, beriktikad baik, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam kerangka menjalankan fungsi bisnis BUMN sebagai entitas usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit). b. Pelaksanaan fungsi ini meliputi tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam pengelolaan operasional, strategis, dan keuangan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, maka organ BUMN memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN melalui pengambilan keputusan, pengurusan, serta pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan keuntungan. Selain itu, karyawan BUMN memiliki status hukum yang terikat dengan perusahaan dan oleh karenanya memberikan konsekuensi logis karyawan BUMN turut melaksanakan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh direksi dalam kerangka pelaksanaan fungsi bisnis. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh organ dan karyawan BUMN tidak dalam kerangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, melainkan untuk menjalankan fungsi korporasi dalam mencapai tujuan bisnis. c. Status organ dan karyawan BUMN berimplikasi pada status organ BPI Danantara yang memiliki tugas untuk mengelola BUMN. Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN dan sumber dana lain. Dengan mengingat BUMN merupakan entitas usaha, maka memberikan korelasi yang logis bahwa tugas BPI Danantara dilaksanakan dalam rangka memperoleh keuntungan dari pengelolaan investasi yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan tugas BPI Danantara tidak dilakukan untuk dan atas nama negara karena BPI Danantara dibentuk bukan sebagai lembaga kenegaraan, melainkan diatur sebagai lembaga sui generis melalui UU 1/2025. d. Dengan demikian Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Penjelasan Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 78 e. Bahwa ketentuan Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sementara Pasal 9G telah dihapus dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu. Pasal 9G Dihapus. 6. Terhadap dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMN dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025) sehingga dianggap menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik dalam pengelolaannya, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Dengan melihat tata kelola BUMN sebagai entitas usaha dan adanya prinsip BJR yang melekat kepada organ BUMN maka diperlukan pengaturan pengawasan terhadap kinerja BUMN secara ketat dan komprehensif melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan operasional dan keuangan serta ditindaklanjuti dengan pemberian nasihat kepada Direksi. Sementara dalam rangka pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh akuntan publik maupun institusi lain sebagai bentuk transparansi publik atas pengusahaan pada fungsi bisnis. Pengawasan demikian dilakukan dengan memperhatikan penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, serta pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab yang tunduk kepada kaidah hukum privat. b. Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 terkait kewenangan BPK pada intinya menyatakan kewenangan BPK masih tetap 79 dapat memeriksa BUMN dan/atau BUMD sebagai kepanjangan tangan negara dalam melakukan pengelolaan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap BUMN dan/atau BUMD tidak dapat dilaksanakan dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan, melainkan dalam paradigma penyelenggaraan usaha. Oleh karena itu, pengaturan pemeriksaan BPK terhadap BUMN dengan tujuan tertentu dalam UU 1/2025 sejatinya merupakan upaya untuk mengakomodasi Putusan MK tersebut. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja rutin. c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan BUMN. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban BUMN telah diakomodasi secara komprehensif melalui mekanisme pengaturan pengawasan internal maupun eksternal dalam UU 1/2025, yang ditujukan untuk memberikan peningkatan investasi dan pencapaian stabilitas ekonomi negara dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. d. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMN dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu sehingga dianggap menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik dalam pengelolaannya adalah tidak berdasar. DPR RI berkesimpulan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan BUMN. e. Dengan demikian Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. f. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 71 (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh kepala BP BUMN untuk Perum. 80 (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Namun demikian, pembentuk undang-undang memiliki pilihan dalam menentukan kebijakan hukum yang bersifat terbuka terhadap pengaturan pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melalui optimalisasi pengelolaan BUMN. Kebijakan hukum terkait dengan pemisahan kekayaan negara dan transformasi keuangan negara, pembentukan BPI Danantara, status organ penyelenggara BPI Danantara/BUMN dan status karyawan BUMN, serta kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN dapat diatur sebagaimana dalam UU 1/2025 dan dapat pula dilakukan perubahan terhadapnya. 8. Melalui penyampaian Keterangan ini, DPR menginformasikan bahwa pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan tersebut adalah bentuk respons dari pembentuk undang-undang terhadap dinamika ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan adanya Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 yang memberikan larangan bagi menteri dan wakil menteri untuk rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara. Selain itu, perubahan tersebut juga memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat terkait dengan beberapa norma pengaturan di dalam UU 1/2025. 9. Dengan demikian telah terdapat keadaan hukum baru yang berdampak pada perubahan objek permohonan dalam perkara a quo. Terhadap keadaan hukum yang baru tersebut DPR RI menyerahkan kepada Mahkamah terkait kelanjutan proses pengujian materiil UU 1/2025 dalam perkara-perkara a quo. Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 Oktober 2025, yang diajukan oleh Yang Mulia Ketua Hakim 81 Mahkmah Konstitusi Suhartoyo kepada DPR RI untuk memberikan bukti bahwa norma yang diujikan oleh Para Pemohon terkait substansi maupun klaster pasal telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 16/2025), DPR RI menyampaikan tambahan keterangan berupa matriks perubahan sebagai berikut: PERUBAHAN PASAL YANG DIUJI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 1. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. 2. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 3. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang- Undang ini, ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 82 No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 4. Pasal 4B Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal 4B Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN. 5. Penjelasan Pasal 4B Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. Penjelasan Pasal 4B Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. 6. Pasal 9G Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dihapus 7. Penjelasan Pasal 9G Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. Dihapus 8. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau 83 No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan tabulasi di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa semua pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian oleh Para Pemohon telah mengalami perubahan dalam UU 16/2025 sehingga Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan permohonan a quo telah kehilangan objek. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI juga menyampaikan bukti UU 16/2025 sebagai lampiran pada keterangan tambahan ini untuk dapat menguatkan keyakinan Mahkamah [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2025 dan telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 84 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pemohon dari kalangan akademisi/dosen dalam Perkara 38/PUU- XXIII/2025 dan mahasiswa dalam Perkara 43/PUU-XXIII/2025 mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon atas anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dan pendidikan yang layak menjadi terlanggar. Para Pemohon mengaitkan hal ini dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dananya dialihkan/digunakan untuk Badan sehingga berdampak pada pemotongan kuota belanja di universitas Pemohon. Adapun Pemerintah berpendapat argumentasi ini secara logis maupun sistematika gagal menunjukkan hubungan kausal yang langsung. Kebijakan alokasi APBN adalah sebuah 85 proses politik, ekonomi yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti kondisi fiskal negara, target pembangunan, penerimaan pajak, serta prioritas nasional lainnya. Mengatribusikan pemotongan anggaran di satu pos kementerian secara tunggal dan langsung dikarenakan perubahan UU BUMN adalah sebuah penyederhanaan yang bersifat spekulatif. Tidak ada jaminan dan kepastian mutlak bahwa tanpa adanya UU BUMN 1/2025, alokasi anggaran pendidikan akan berjalan apa adanya. Kerugian yang Para Pemohon alami, jika ada, adalah akibat dari kebijakan atau strategi makro fiskal pemerintah dalam mewujudkan prioritas nasional, bukan akibat langsung dari adanya UU BUMN 1/2025. Dengan demikian rantai kausalitas tersebut terlalu panjang, terputus-putus, dan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. 2. Seluruh dalil para Pemohon pada dasarnya berakar pada satu asumsi utama bahwa UU BUMN 1/2025 pasti akan menyuburkan korupsi yang menambah merugikan keuangan negara. UU BUMN 1/2025 justru dirancang dengan filosofi untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ketat. Norma-norma yang dipersoalkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bisnis, bukan untuk menciptakan imunitas pada pihak tertentu. Kekhawatiran bahwa korupsi akan meningkat adalah sebuah hipotesis tentang masa depan yang belum tentu terbukti akibat adanya UU BUMN No 1/2025. Di sisi lain jika UU tersebut tidak ada belum tentu korupsi tidak akan bertambah. Hal ini bukanlah kerugian potensial yang "dapat dipastikan akan terjadi", melainkan sebuah kekhawatiran semu atau ketakutan yang berlebihan akan konsekuensi negatif dari sebuah hukum. 3. Para Pemohon tidak terhalang dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan UU BUMN 1/2025. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 86 di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan, tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh berlakunya UU BUMN 1/2025. 4. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon akibat berlakunya UU BUMN 1/2025 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan tidak sesuai dengan syarat- syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis Dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara. Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan 87 ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional. Secara filosofis, Pancasila menjadi dasar dalam pengaturan dalam pembentukan BUMN. Nilai Pancasila ini tercermin dalam upaya negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan BUMN diharapkan dapat membawa misi kebangsaan dalam aspek ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, di samping memperoleh keuntungan. Hal ini mengandung pengertian bahwa BUMN sebagai suatu entitas ekonomi yang strategis untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tidak hanya sebagai lembaga yang mencari untung semata, namun memiliki misi sosial dan kebangsaan. Nilai- nilai Sila Kelima Pancasila jelas termaktub dalam pembentukan BUMN yang dibentuk sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga mendasari pembentukan BUMN. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima silanya merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, dan oleh karenanya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Negara dalam menyelenggarakan perekonomian di Indonesia harus berdasarkan Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 88 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Manifestasi dari Pasal 33 tersebut maka dibentuklah 3 (tiga) pilar ekonomi di Indonesia, yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. Ketiga pilar ekonomi itu merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ketiga pilar ini harus mampu mencerminkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan untuk sebebsar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semuanya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. BUMN merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi atau pendapatan negara, perintis kegiatan usaha, dan penunjang kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Melalui BUMN, negara memiliki fungsi untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad), dengan melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Dalam perjalanan pembentukan BUMN di Indonesia, tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, di mana Pemerintah 89 disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah. Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia terjadi karena pelaksanaan trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 terutama ayat 1, yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan”. Tidak sejalannya pelaksanaan trilogi pembangunan ini memunculkan berbagai pemusatan kekuatan ekonomi (konglomerasi) yang sebagian besar terbentuk melalui tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana ketika terjadi krisis moneter, banyak perusahaan besar meninggalkan hutang dan menjadi beban Pemerintah. Selanjutnya, UU tentang BUMN yang saat ini berlaku lahir akibat tekanan untuk mengisi keuangan negara yang mengalami defisit anggaran di saat krisis ekonomi. Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah untuk menutup defisit anggaran tersebut adalah melakukan privatisasi BUMN. Argumen yang mendukung privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegagalan Pemerintah dalam mengelola perekonomian (government failure). Dalam bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, BUMN sering menerima privilege monopoli. Namun pada kenyataanya justru sering mengakibatkan inefisiensi perusahaan. Privatisasi merupakan bagian dari kebijakan reformasi BUMN pasca restrukturisasi, khususnya bagi BUMN yang memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Peran penting BUMN pada hakikatnya merupakan pengejewantahan amanat konstitusional yang tertuang pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal ini khususnya pada ayat (2) dan ayat (3) menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang memiliki nilai strategis mutlak adanya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengindikasikan secara jelas bahwa negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi, yang mana dalam tataran praktiknya, BUMN memiliki tugas tidak semata-mata memperoleh keuntungan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain BUMN diberi peran sebagai kepanjangan tangan dari Negara untuk melakukan pengelolaan atas aset negara yang dipergunakan untuk kemakmuran 90 rakyat. Namun demikian tetap pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMN merupakan pengejawantahan Negara untuk melakukan pengelolaan bumi, air, kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang perlu dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menuju arah pengelolaan yang lebih profesional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. B. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain asas demokrasi ekonomi tersebut, penyelenggaraan BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Adapun tujuan dari pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi Persero, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis bagi Perum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. C. Arah Pengaturan Memperjelas struktur tata kelola BUMN dengan memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui KBUMN sebagai regulator dan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta pembentukan holding operasional dan holding investasi sebagai pelaksana operasional BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya 91 saing. UU BUMN No 1/2025 diterbitkan juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta memperjelas status keuangan BUMN. Pengaturan dalam UU BUMN No. 1/2025 ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi BUMN yang dilakukan dengan mendorong kinerja BUMN yang mampu berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. BUMN dibentuk dalam rangka menjalankan misi Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan dengan mekanisme usaha. Tugas pemerintahan tersebut antara lain: 1. Melakukan pelayanan umum; 2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum baik pengadaan barang dan jasa maupun perintisan; 3. Mencari sumber pendapatan untuk kepentingan Negara. Untuk mewujudkan tugas tersebut maka BUMN harus dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di samping untuk mendapatkan keuntungan, BUMN harus mandiri dan memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan swasta agar dapat lebih fleksibel dan dinamis dalam mengambil keputusan bisnis. Jangkauan pengaturan dalam UU tentang BUMN ini ditujukan kepada BUMN, Pemerintah Pusat, dan masyarakat. Arah pengaturan dalam UU BUMN ini meliputi: a. Pengaturan mengenai asas dalam penyelenggaran BUMN yaitu berasaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. b. Pengaturan secara tegas mengenai kewenangan atas pengelolaan BUMN yang dilaksanakan Menteri/Badan pengelola BUMN. c. Penambahan beberapa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, Dewan komisaris, Direksi Perum, dan Dewan Pengawas. d. Pengaturan mengenai restrukturisasi, privatisasi, dan pembubaran BUMN. e. Pengaturan mengenai persyaratan pembentukan anak perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN. 92 f. Pengaturan mengenai hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara. g. Pengaturan dalam bab tersendiri mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan BUMN serta pengaturan pembinaan dan kerja sama. h. Pengaturan mengenai penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dari BUMN. i. Pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan BUMN. D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon Pasal 3H ayat (2) UU BUMN 1/2025 “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.” Pasal 3X ayat (1) UU BUMN 1/2025 “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.” Pasal 4B UU BUMN 1/2025 “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.” Penjelasan Pasal 4B UU BUMN "Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” 93 Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan." Pasal 9G UU BUMN 1/2025 “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.” Penjelasan Pasal 9G UU BUMN "Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang." Pasal 87 ayat (5) UU BUMN 1/2025 “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.” Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN "Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan." 1. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan kerugian Badan adalah kerugian negara serta Badan seolah-olah menjadi kebal dari hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil Para Pemohon menyatakan bahwa pemisahan kerugian Badan dari kerugian negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan 23C UUD NRI 1945 dikarenakan menimbulkan dampak pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan untuk sebesar- 94 besarnya kemakmuran rakyat. Para Pemohon juga mempermasalahkan Pasal 3G ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari APBN dan modal Badan berasal dari penyertaan modal negara. Pemohon juga mendalilkan bahwa menyatakan kerugian badan bukan kerugian negara menimbulkan konsekuensi serius dalam konteks akuntabilitas, pengawasan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan aset negara. b. Terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut Pemerintah menyatakan bahwa hadirnya UU 1/2025 justru merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengatasi permasalahan fundamental pengelolaan BUMN, selama ini BUMN dihadapkan pada berbagai tantangan yang salah satunya adalah perdebatan dinamika BUMN dalam hukum publik dan hukum privat. Hadirnya BPI Danantara dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan menjaga eksistensi BUMN sebagai korporasi yang sehat. Hadirnya BUMN yang sehat dan profesional akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat karena saat ini BUMN menjadi salah satu pilar penopang perekonomian sekaligus menjalankan pelayanan publik di berbagai sektor. BPI Danantara juga dimaksudkan untuk mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip good governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat sesuai dengan misi Asta Cita yang didasarkan Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam upaya mencapai tujuannya tersebut Badan menjalankan peran untuk mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan serta menjalankan investasi pada berbagai sektor yang strategis. Pasal 3H UU BUMN mengatur dalam hal Badan memiliki keuntungan, sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal, hal ini merupakan sarana bagi Badan untuk berkontribusi secara langsung dalam penerimaan negara. 95 c. Terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa UU 1/2025 perlu dibaca secara utuh dan menyeluruh. UU 1/2025 memberikan konstruksi kelembagaan BPI Danantara sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan langsung dari Presiden. Kewenangan Presiden dalam mengelola BUMN yang dilimpahkan kepada BPI Danantara dianggap sebagai bagian dari kebijakan strategis berdasarkan kenyataan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan efisiensi BUMN menjadi hal yang mendesak agar BUMN dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen negara dalam mendukung kesejahteraan rakyat tanpa membebani anggaran negara dan dengan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk memaksimalkan potensi BUMN tersebut, pembuat undang- undang menetapkan pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan operasional BUMN demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. d. Pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis merupakan pilihan sadar pembentuk undang-undang yang didasarkan pada kebutuhan untuk menjalankan tujuan badan secara optimal. Status BPI Danantara sebagai badan sui generis dapat dibuktikan secara nyata karena telah memenuhi karakteristik badan sui generis yaitu dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah secara independent/otonom. Adanya pemisahan keuntungan atau kerugian badan dari keuntungan atau kerugian negara adalah konsekuensi dari pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis. Adanya pemisahan tersebut tidak dimaksudkan dan tidak akan berakibat pada kurangnya pengawasan dan pencegahan risiko fraud. Pemisahan keuangan badan dari keuangan negara dan tingkat efektifitas pelaksanaan good governance bukan merupakan kausalitas mutlak yang didalilkan para pemohon dan bukan pula suatu hal yang bertentangan melainkan dua konsep yang eksis secara bersamaan sebagai bagian dari kehadiran BPI Danantara. Badan dapat menjalankan tata kelola yang baik 96 didukung oleh ketentuan-ketentuan yang menjadi legal framework dalam UU 1/2025. e. Selain membentuk organ yang mempunyai tugas untuk mengawasi Badan, UU 1/2025 mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat memeriksa Badan. Hal ini menunjukan adanya itikad baik meskipun Badan bukan keuangan negara namun sebagai salah satu bukti untuk menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan sebagai penerima kuasa dari Presiden. Adapun kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bukan berarti Badan menundukan diri pada rezim keuangan Badan adalah keuangan negara, tetapi bentuk Negara dapat melakukan pengawasan untuk memperkuat tata kelola pada Badan. f. Sedangkan kaitannya dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, dalil pemohon yang menyatakan seluruh cabang strategis harus dikuasai oleh negara, hal itu berakar pada penafsiran yang sempit dan kaku terhadap konsep penguasaan negara. Pemerintah berpandangan bahwa makna "dikuasai" tidak dapat disamakan secara absolut dengan "dimiliki dan diurus langsung" dalam pengertian birokrasi pemerintahan yang rigid. Penafsiran yang demikian justru akan mereduksi Badan sebagai Badan Sui Generis dan kuasa dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara, menjadi sekadar unit pelaksana teknis pemerintah, menghilangkan esensi fungsi strategisnya, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan konstitusional itu sendiri. 2. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan kerugian BUMN adalah kerugian negara serta BUMN seolah-olah menjadi entitas swasta murni yang kebal dari hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara bertentangan dengan amanat "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 berakar pada penafsiran yang sempit dan kaku terhadap konsep penguasaan negara. Pemerintah berpandangan bahwa makna "dikuasai" tidak 97 dapat disamakan secara absolut dengan "dimiliki dan diurus langsung" dalam pengertian birokrasi pemerintahan yang rigid. Penafsiran yang demikian justru akan mereduksi BUMN menjadi sekadar unit pelaksana teknis pemerintah, menghilangkan esensi korporasinya, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan konstitusional itu sendiri. b. Untuk mengkaji hak penguasaan negara perlu dipahami dahulu pemaknaan “dikuasai oleh negara”, beberapa pemikiran mengenai makna tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 1) Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal [Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945, (Jakarta: Mutiara, 1977), hal. 28]. 2) Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi [Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi, (Jakarta: Djembatan, 1954), hal.42-43]. 3) Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu [Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 12]. c. Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, telah memberikan penafsiran yang lebih luas dan dinamis. Frasa "dikuasai oleh negara" 98 harus dimaknai mencakup serangkaian fungsi negara yang bersifat strategis, yang meliputi: fungsi pengaturan (regelendaad), fungsi pengurusan (bestuursdaad), fungsi pengelolaan (beheersdaad), dan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad). UU BUMN 1/2025 adalah manifestasi modern dan konkret dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara efektif. Negara, dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pengendali (baik secara langsung maupun melalui Badan Pengelola Investasi), menjalankan fungsi pengaturan melalui pembentukan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta fungsi pengawasan strategis melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan organ Dewan Komisaris. Sementara itu, fungsi pengelolaan operasional sehari-hari didelegasikan kepada BUMN sebagai entitas korporasi yang dituntut untuk bergerak secara profesional dan lincah sesuai dinamika pasar. d. Model ini bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan sebuah bentuk pendelegasian kewenangan pengelolaan yang terukur dan akuntabel. Ini adalah wujud penguasaan negara yang paling efektif dan efisien dalam konteks ekonomi global yang kompetitif. Negara tidak melepaskan kontrolnya, melainkan mengubah modus kontrolnya dari intervensi mikro-manajerial yang birokratis menjadi pengawasan makro-strategis yang berbasis kinerja (performance-based oversight). Dengan demikian, UU BUMN 1/2025 justru memperkuat, bukan melemahkan, esensi penguasaan negara sebagaimana diamanatkan Konstitusi. e. Para Pemohon membangun narasi bahwa dengan memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, maka kemakmuran rakyat akan terancam karena potensi kebocoran anggaran negara menjadi lebih besar. Logika ini harus dibalik. Pemerintah berargumen bahwa kemakmuran rakyat yang berkelanjutan justru lebih terjamin oleh BUMN yang sehat secara finansial, profitabel, inovatif, dan berdaya saing global. BUMN yang kuat akan mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada negara dalam bentuk dividen, pajak, dan penciptaan lapangan kerja, yang kesemuanya merupakan elemen vital bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. 99 f. Pemerintah mengakui bahwa salah satu sumber permasalahan fundamental dalam tata kelola BUMN selama ini adalah adanya dualisme atau antinomi rezim hukum yang berlaku. Di satu sisi, karena modal awalnya berasal dari penyertaan kekayaan negara, BUMN ditarik ke dalam rezim hukum publik, khususnya UU Keuangan Negara dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, karena BUMN (khususnya Persero) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan beroperasi dalam mekanisme pasar, ia juga tunduk pada rezim hukum privat, yaitu UU Perseroan Terbatas. g. Konflik antara dua rezim ini telah menciptakan zona abu-abu yuridis yang penuh dengan ketidakpastian. Aparat penegak hukum cenderung menerapkan kacamata hukum publik yang kaku, di mana setiap kerugian dipandang sebagai potensi kerugian negara yang harus diinvestigasi secara pidana. Sementara itu, Direksi BUMN dituntut oleh logika pasar untuk bertindak dengan kacamata hukum privat, yang menuntut keberanian mengambil risiko untuk meraih keuntungan. Ketidakpastian inilah yang menjadi ratio legis utama diundangkannya UU BUMN 1/2025, yaitu sebagai sebuah upaya harmonisasi dan sinkronisasi untuk mengakhiri ambiguitas yang telah berlangsung lama. h. Ini bukanlah sebuah pengingkaran terhadap asal-usul modal BUMN yang berasal dari negara, melainkan sebuah pilihan kebijakan hukum yang rasional dan diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian. Dengan menegaskan primasi rezim hukum korporasi sebagai yang primer dalam ranah operasional, UU BUMN 1/2025 menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang merupakan prasyarat mutlak bagi BUMN untuk dapat beroperasi secara sehat dan profesional. i. Konsep "kekayaan negara yang dipisahkan", sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU BUMN sebelumnya, pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme hukum untuk mentransformasi aset negara dari rezim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersifat administratif dan kaku, ke dalam rezim korporasi 100 yang bersifat fleksibel dan dinamis. Tujuan pemisahan ini adalah agar aset tersebut dapat dikelola secara produktif, dikembangkan, dan diakumulasikan nilainya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan berdasarkan siklus dan aturan penganggaran publik yang tidak dirancang untuk kegiatan bisnis. j. UU BUMN 1/2025 tidak menghapus atau meniadakan konsep kekayaan negara yang dipisahkan. Sebaliknya, undang-undang ini justru memberikan konsekuensi logis dan penegasan yuridis atas konsep tersebut. Jika suatu kekayaan telah secara sah "dipisahkan" oleh negara untuk dijadikan modal dalam sebuah entitas korporasi, maka secara hukum, kekayaan tersebut telah bertransformasi menjadi aset milik entitas korporasi tersebut. Konsekuensinya, setiap keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengelolaan aset tersebut secara akuntansi dan hukum melekat pada entitas korporasi itu sendiri, bukan lagi secara langsung pada neraca APBN. k. Pasal 4B UU BUMN 1/2025 yang menyatakan, "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN," adalah penegasan dari konsekuensi logis kekayaan negara yang dipisahkan. Kerugian yang dialami oleh BUMN sebagai badan hukum tidak serta-merta dan secara otomatis menjadi kerugian negara dalam pengertian hukum keuangan negara atau hukum pidana. Pemisahan ini krusial untuk menjaga integritas BUMN sebagai badan hukum yang mandiri (separate legal entity) dan memungkinkan pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. l. UU BUMN 1/2025, melalui Pasal 3Y dan Pasal 9F, secara eksplisit mengadopsi doktrin Business Judgment Rule (BJR). Doktrin ini merupakan standar hukum universal dalam hukum korporasi yang berfungsi untuk melindungi direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan akibat keputusan bisnis yang diambilnya, sepanjang keputusan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemerintah menolak dalil Para Pemohon yang menganggap BJR sebagai bentuk pemberian imunitas. Sebaliknya, BJR justru menetapkan standar pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Pasal 3Y dan 9F UU BUMN 1/2025 menetapkan empat syarat 101 kumulatif yang harus dibuktikan oleh direksi agar dapat berlindung di bawah doktrin ini yaitu: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; 3) Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan 4) Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Keempat syarat ini menunjukkan bahwa BJR bukanlah cek kosong. BJR tidak melindungi direksi yang bertindak ceroboh, memiliki niat jahat, menguntungkan diri sendiri, atau memiliki konflik kepentingan. BJR hanya melindungi keputusan bisnis yang jujur (honest business judgment) yang diambil berdasarkan informasi yang memadai dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Dengan adanya hal ini, tercipta sebuah parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk membedakan mana keputusan bisnis yang sah (meskipun pada akhirnya merugi) dan mana tindakan yang mengandung unsur melawan hukum. m. Jika logika Para Pemohon diikuti, di mana setiap kerugian BUMN secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara, maka akan timbul konsekuensi yang absurd dan melumpuhkan. Setiap BUMN yang mengalami kerugian—misalnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang merugi akibat kenaikan harga avtur global, atau BUMN karya yang merugi karena penundaan pembayaran proyek pemerintah— maka direksinya dapat serta-merta diproses secara pidana. Hal ini akan membuat tidak ada seorang profesional pun yang bersedia menjadi direksi BUMN, karena setiap keputusan bisnisnya akan dibayangi oleh ancaman penjara. BUMN akan menjadi entitas yang anti-risiko, tidak akan pernah berani berinvestasi pada proyek-proyek baru yang inovatif, dan pada akhirnya akan mati suri. n. UU BUMN 1/2025 sejalan dengan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016, secara esensial membalikkan hubungan kausalitas yang keliru. Para Pemohon berargumen bahwa UU BUMN 1/2025 melemahkan UU Tipikor. Pemerintah justru berpandangan bahwa ketidakjelasan hukum 102 sebelumnya telah menyebabkan penyalahgunaan (misuse) UU Tipikor untuk mengkriminalisasi kebijakan korporasi. UU BUMN 1/2025 berfungsi untuk mengembalikan UU Tipikor pada cita-citanya: untuk menindak perbuatan yang mengandung niat jahat (mens rea) dan melawan hukum, bukan untuk menjadi wasit atas keputusan bisnis (business judgment). Dengan demikian, UU BUMN 1/2025 justru memperkuat penegakan hukum anti-korupsi dengan memfokuskan sumber daya aparat penegak hukum pada kasus-kasus korupsi yang sesungguhnya. o. Para Pemohon dalam permohonannya berulang kali menjadikan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 sebagai argumen utama untuk menegaskan bahwa kekayaan BUMN adalah keuangan negara. Pemerintah tidak menampik fakta bahwa Mahkamah dalam kedua putusan tersebut memang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap berstatus sebagai bagian dari keuangan negara. Namun, Para Pemohon telah melakukan cherry-picking atau penafsiran parsial dengan mengabaikan bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi) lain yang justru menjadi kunci untuk memahami arah pemikiran Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah secara eksplisit dan berulang kali menegaskan bahwa meskipun kekayaan BUMN adalah bagian dari keuangan negara, pengelolaannya harus dilakukan dengan menggunakan "paradigma yang berbeda-beda" atau secara lebih spesifik, "paradigma usaha (business judgement rules)", yang secara fundamental berbeda dari paradigma pengelolaan keuangan negara murni dalam birokrasi pemerintahan (government judgement rules). Dengan memperkenalkan konsep "paradigma yang berbeda" ini, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah mengakui adanya sifat hibrida atau sui generis dari BUMN. Mahkamah menyadari bahwa menyamaratakan rezim hukum BUMN dengan rezim hukum APBN adalah sebuah kekeliruan yang akan mematikan dinamika bisnis BUMN. Pengakuan akan adanya "paradigma usaha" dan "business judgment rules" merupakan sinyal yudisial yang sangat kuat dari Mahkamah bahwa diperlukan sebuah kerangka hukum yang 103 berbeda dan spesifik untuk mengatur pertanggungjawaban direksi BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya. p. Berdasarkan pemahaman yang utuh tersebut, argumentasi inti Pemerintah adalah bahwa UU BUMN 1/2025 bukanlah sebuah pembangkangan terhadap yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, melainkan justru merupakan tindak lanjut legislatif (legislative follow- up) yang setia dan konsekuen terhadap arahan yudisial (judicial guidance) yang terkandung dalam putusan-putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU- XI/2013, telah bertindak sebagai arsitek intelektual yang meletakkan fondasi bagi reformasi BUMN. Mahkamah telah membuka pintu bagi pembedaan rezim hukum, dan DPR bersama Pemerintah, sebagai pembentuk undang-undang, telah melangkah masuk melalui pintu tersebut untuk menciptakan sebuah bangunan hukum yang lebih kokoh, jelas, dan memberikan kepastian. q. Dengan demikian, norma-norma dalam UU BUMN 1/2025 yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara dan mengadopsi BJR tidaklah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah. Sebaliknya, norma-norma tersebut adalah wujud konkret dari implementasi "paradigma usaha" yang telah diamanatkan oleh Mahkamah itu sendiri. Menolak UU BUMN 1/2025 dengan dalih bertentangan dengan putusan-putusan tersebut justru merupakan sebuah ironi, karena hal itu sama artinya dengan menolak evolusi pemikiran hukum yang telah dirintis oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemerintah menempatkan diri bukan sebagai pihak yang berseberangan dengan Mahkamah, melainkan sebagai mitra legislatif yang telah melaksanakan visi yudisial Mahkamah untuk menciptakan tata kelola BUMN yang lebih baik dan lebih pasti secara hukum. r. Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa BUMN kebal terhadap hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UU Tipikor. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa subjek tindak pidana korupsi mencakup orang perseorangan maupun korporasi. Dengan demikian, BUMN sebagai entitas korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai 104 pertanggungjawaban serta dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. s. Selain itu, BUMN juga tunduk pada ketentuan dalam UU PT. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5), Direksi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila tidak dapat membuktikan bahwa: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dengan memperhatikan penggunaan konjungsi ‘dan’ yang bersifat kumulatif, Direksi BUMN hanya dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi apabila mampu membuktikan seluruh hal tersebut. Sehingga, Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi. t. Kerugian negara bukanlah semata-mata akibat dari tindakan penyelenggara negara, melainkan dapat pula timbul dari perbuatan siapa pun, termasuk pihak swasta maupun korporasi, sepanjang terbukti menimbulkan kerugian tersebut secara melawan hukum. Hal ini menjelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada akibat berupa kerugian negara dengan unsur melawan hukum, bukan pada status pelaku. 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (“UU Tipikor”) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Rumusan "setiap orang" di sini menunjukkan bahwa undang-undang tidak membatasi subjek hukum hanya pada penyelenggara negara. 105 2) Pasal 3 UU Tipikor memperluas cakupan pelaku dengan menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berakibat pada kerugian negara, dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki posisi atau kewenangan tertentu, tidak eksklusif pada aparatur negara. 3) Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya, baik akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun karena kelalaian. Definisi ini menitikberatkan pada hasil berupa kerugian, tanpa menyebut atau membatasi subjek delik. 4) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menegaskan bahwa kerugian negara adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dengan demikian, fokus hukum ditempatkan pada fakta adanya kerugian yang nyata dan perbuatan melawan hukum. Dengan dasar tersebut, jelas bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus kerugian negara dapat melekat pada siapa saja, baik individu, penyelenggara negara, maupun korporasi, selama perbuatan yang dilakukan terbukti menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Prinsip ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi aset negara secara menyeluruh tanpa membedakan kedudukan pelaku. 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) dalam UU BUMN 1/2025 yang mengecualikan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—termasuk organ, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN serta Badan Pengelola Investasi (selanjutnya disebut Badan)—dari status sebagai Penyelenggara Negara, dianggap akan menciptakan kekebalan hukum, melemahkan upaya pemberantasan korupsi, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi ekonomi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan 106 Pasal 33 UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil para Pemohon yang cenderung memandang BUMN sebagai organ negara yang kaku dan birokratis adalah sebuah pandangan yang tidak lagi relevan dengan tantangan ekonomi global. Model BUMN yang terikat erat dengan prosedur administrasi negara telah terbukti menghambat kelincahan, inovasi, dan daya saing. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan swasta nasional maupun korporasi multinasional, BUMN harus mampu mengambil keputusan bisnis secara cepat, merespons dinamika pasar, dan berani mengambil risiko yang terukur. Hal ini mustahil dilakukan jika setiap keputusan direksi dibayangi oleh ancaman kriminalisasi di bawah rezim hukum administrasi negara yang kaku. b. Sejalan dengan adanya pembentukan Badan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mana tujuan dari Badan tersebut adalah untuk dapat melakukan pengelolaan BUMN secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi untuk generasi masa depan melalui pengelolaan dividen BUMN. Sebagai tonggak pengelolaan BUMN yang baru, Presiden Prabowo mencetuskan pendirian BPI Danantara akan menginvestasikan sumber daya ke dalam proyek- proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain yang dilaksanakan melalui BUMN. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMN sebagai implementator harus dapat bertindak dinamis dan agile serta dapat bersaing di pasar. c. Pembedaan status pejabat BUMN dari Penyelenggara Negara bukanlah penyebab pelemahan akuntabilitas, melainkan merupakan akibat logis dari pilihan sadar untuk menerapkan rezim hukum korporasi. Terdapat sebuah alur kausalitas yang rasional dan bertujuan positif: untuk menjadikan BUMN kompetitif, ia harus dikelola secara profesional layaknya korporasi swasta. Agar dapat dikelola layaknya korporasi swasta, maka pengurusnya harus tunduk pada hukum korporasi, bukan hukum administrasi negara. Konsekuensinya, status dan rezim pertanggungjawaban mereka harus dibedakan 107 secara tegas dari pejabat administrasi negara (Penyelenggara Negara). Ini adalah sebuah prasyarat mutlak untuk melepaskan potensi BUMN demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. d. Para Pemohon dalam permohonannya mendasarkan dalilnya pada interpretasi harfiah atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Negara), khususnya Penjelasan Pasal 2 angka 7 yang menyebutkan "Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara" sebagai contoh "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis". Pemerintah berpandangan bahwa interpretasi harfiah semacam ini mengabaikan konteks (sistematis) dan tujuan (teleologis) dari pembentukan UU Penyelenggara Negara itu sendiri. e. UU Penyelenggara Negara harus dibaca sebagai satu kesatuan yang ditujukan untuk mengatur pejabat-pejabat yang menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan murni (bestuurshandeling). Keputusan yang mereka ambil bersifat otoritatif, mengikat publik secara langsung, dan merupakan manifestasi dari kedaulatan negara. Sebaliknya, pejabat BUMN menjalankan fungsi pengurusan (beheersdaad) dalam lingkup korporasi. Keputusan yang mereka ambil adalah keputusan bisnis yang bersifat internal, terikat pada fiduciary duty kepada perseroan, dan risikonya ditanggung oleh korporasi, bukan oleh negara secara langsung dalam konteks APBN. Secara teleologis, tujuan dibentuknya UU Penyelenggara Negara adalah untuk memastikan integritas dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Menyamakan direksi BUMN yang bertugas mencari keuntungan dengan seorang menteri atau direktur jenderal yang bertugas membuat kebijakan publik adalah sebuah kekeliruan konseptual yang fatal. f. Adanya pemisahan direksi, dewan komisaris, dan karyawan BUMN sebagai bukan penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juga merupakan perkembangan dan perluasan dari tujuan pembentukan BUMN itu sendiri. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, tujuan pembentukan UU BUMN antara lain adalah untuk mengejar keuntungan. Sehingga tindakan pengurusan, pengawasan 108 dan aktivitas yang dilakukan dalam BUMN adalah untuk mengejar keuntungan, berbeda dengan tugas dan fungsi Menteri atau penyelenggara negara dalam UU Penyelenggara Negara yang dibebankan sebagai tindakan pelayanan publik. g. UU BUMN 1/2025, yang secara spesifik, eksplisit, dan tegas mengatur status hukum pejabat BUMN, merupakan lex specialis yang sah. Ketentuan ini secara hukum mengesampingkan (menderogasi) ketentuan yang bersifat lebih umum (lex generalis) dalam UU Penyelenggara Negara, yang mengatur berbagai jenis pejabat secara umum. Ini adalah manifestasi dari kewenangan pembentuk undang- undang (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) untuk membuat politik hukum yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan zaman dan tujuan bernegara. Pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan konstitusional untuk melakukan reklasifikasi dan reformasi sektoral sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam UUD 1945. h. Apabila argumentasi para Pemohon diterima dan asas lex specialis ini dikesampingkan oleh Mahkamah, maka akan tercipta sebuah preseden yang dapat menghambat kemampuan legislatif untuk melakukan reformasi di masa depan. Setiap upaya untuk membuat pengaturan khusus bagi sektor-sektor yang unik (seperti perbankan, pasar modal, atau teknologi) akan selalu terancam dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih umum. Hal ini akan menyebabkan hukum menjadi statis, tidak adaptif, dan pada akhirnya gagal menjawab tantangan pembangunan. Oleh karena itu, mempertahankan UU BUMN 1/2025 sebagai lex specialis adalah juga mempertahankan dinamika dan fleksibilitas sistem hukum nasional. i. Kekhawatiran terbesar yang diekspresikan oleh para Pemohon adalah bahwa UU BUMN 1/2025 akan menjadi karpet merah bagi para koruptor di lingkungan BUMN. Pemerintah memandang kekhawatiran ini, meskipun dapat dipahami, tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Pengecualian status Penyelenggara Negara tidak sama dengan pemberian imunitas. Sebaliknya, UU BUMN 1/2025 justru memperkenalkan kerangka akuntabilitas korporasi yang lebih modern, 109 jelas, dan efektif. Klaim bahwa pejabat BUMN akan kebal dari jerat hukum korupsi adalah sebuah kesalahpahaman fundamental terhadap arsitektur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Jangkauan UU Tipikor tidak hanya terbatas pada subjek hukum "Penyelenggara Negara". j. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang merupakan delik inti korupsi terkait kerugian keuangan negara, menggunakan frasa "Setiap Orang". Frasa ini bersifat universal dan mencakup siapa saja, baik pejabat publik maupun pihak swasta, termasuk direksi, komisaris, dan karyawan BUMN. Selama perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi dan merugikan keuangan negara dapat dibuktikan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut, terlepas dari statusnya sebagai Penyelenggara Negara atau bukan. Penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung telah berulang kali menegaskan bahwa kewenangan mereka untuk menyidik korupsi di BUMN tidak hilang. k. Lebih lanjut, UU Tipikor juga masih mempertahankan terminologi "pegawai negeri" dalam arti luas, yang dalam berbagai yurisprudensi telah ditafsirkan mencakup pegawai BUMN yang menerima gaji dari keuangan perusahaan yang modalnya berasal dari negara. Delik-delik suap dan gratifikasi tertentu yang menyasar "pegawai negeri" masih berpotensi untuk diterapkan. Selain itu, berbagai tindak pidana umum yang kerap terkait dengan kejahatan korporasi, seperti penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pencucian uang, tetap menjadi ancaman pidana yang efektif. Klaim imunitas dengan demikian adalah narasi yang tidak berdasar. l. Menghilangkan status "Penyelenggara Negara" tidak berarti menghilangkan pengawasan. Justru, UU BUMN baru memperkuat sistem pengawasan yang lebih relevan dengan entitas korporasi. Sistem pengawasan ini bersifat berlapis dan melibatkan berbagai aktor dengan fungsi yang berbeda, menciptakan mekanisme checks and 110 balances yang kuat. Pengawasan Internal terdapat peran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas diperkuat sebagai garda terdepan pengawasan terhadap Direksi. Mereka memiliki kewajiban hukum untuk memastikan Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan prinsip GCG. Pengawasan Pemegang Saham terdapat peran Pemerintah, melalui Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham, melaksanakan pengawasan tertinggi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat, memberhentikan, dan meminta pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris, termasuk menolak memberikan acquit et de charge (pelunasan dan pembebasan tanggung jawab). Pengawasan Eksternal oleh Auditor Negara sebagaimana Pasal 71 UU BUMN 1/2015 tetap mengakomodasi kewenangan BPK, meskipun dengan mekanisme yang disesuaikan dengan sifat BUMN sebagai entitas korporasi, bukan instansi pemerintah. Pengawasan oleh Regulator Sektoral dimana BUMN yang bergerak di sektor-sektor teregulasi, seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi, tetap tunduk pada pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian pula, BUMN di semua sektor tunduk pada pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (Pembatasan Audit BPK) bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 23 E ayat (1) UU NRI 1945 menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Norma ini memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan BPK sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU a quo tidaklah meniadakan kewenangan BPK sebagaimana dijamin dalam UUD 111 NRI 1945, melainkan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai lingkup, tata cara, serta mekanisme pelaksanaan audit BPK. Pengaturan tersebut merupakan bentuk kepentingan konstitusional untuk memastikan agar kewenangan audit BPK dilaksanakan secara tertib, proporsional dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta kordinasi antar lembaga negara. c. Adanya dualisme pemeriksaan oleh BPK dan juga Akuntan Publik selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara Badan Usaha Milik Negara yang merupakan entitas bisnis dituntut untuk bergerak cepat dan dinamis. Dualisme tersebut menimbulkan keraguan atas pengambilan keputusan bisnis. d. Pembatasan yang dimaksud oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah pembatasan kewenangan konstitusional BPK, melainkan pengaturan teknis (regeling) yang bertujuan agar audit BPK difokuskan pada entitas yang benar-benar mengelola keuangan negara, sehingga tidak tejadi tumpang tindih kewenangan pemeriksaan. e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembatasan audit tidaklah tepat. Kewenangan BPK sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 E ayat (1) UU NRI 1945 tetap utuh dan tidak berkurang, Norma Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut, bukan mencabut atau menghapus kewenangan BPK. Dengan adanya pengaturan ini, BPK justru difasilitasi untuk dapat menjalankan fungsinya secara lebih terarah. f. Bahwa UU NRI 1945 tidak hanya mengatur kewenangan BPK, tetapi juga menjamin asas kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UU NRI 1945. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU a quo merupakan wujud atas pelaksanaan asas tersebut, dengan memberikan kepastian mengenai: 1. Subjek yang wajib diperiksa BPK; 2. Mekanisme hubungan antara BPK dengan lembaga pengawasan lain; dan 112 3. Kepastian bagi entitas yang diperiksa agar tidak menghadapi pemeriksaan ganda yang efisien. E. Keterangan terkait Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pemerintah menyampaikan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah disetujui oleh DPR RI pada rapat paripurna tanggal 2 Oktober 2025. Sebelumnnya, pada rapat kerja tanggal 26 September 2025, fraksi- fraksi di Komisi VI beserta Pemerintah telah menyetujui rancangan undang- undang a quo. Ketua Komisi VI DPR RI telah menyampaikan bahwa terdapat 12 materi perubahan dalam rancangan undang-undang tersebut, diantaranya: 1. Perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). 2. Pengaturan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna 1% oleh negara melalui BP BUMN. 3. Penataan komposisi saham pada perusahaan induk holding investasi dan perusahaan induk operasional pada BPI Danantara. 4. Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri kepada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Penghapusan ketentuan anggota direksi dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Penataan posisi dewan komisaris pada holding investasi dan operasional yang diisi oleh kalangan profesional. 7. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh badan pemeriksa keuangan untuk meningkatkan transparansi. 8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 9. Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan tertinggi BUMN. 10. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional dan holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 113 11. Pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal. 12. Mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Pemerintah menyampaikan bahwa semua pasal-pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon mengalami perubahan dalam UU Perubahan Keempat UU 19/2003. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya juga Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya UU Perubahan Keempat UU 19/2003, maka permohonan perkara a quo menjadi kehilangan objek. Namun begitu, berkaitan dengan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi keterangan untuk menerangkan sejelas-jelasnya norma-norma dan intensi pembentuk undang-undang khususnya UU 1/2025 sekaligus utamanya demi menghormati Mahkamah Konstitusi beserta Proses Persidangan serta permohonan Para Pemohon, maka Pemerintah tetap menjawab pokok- pokok permohonan sebagaimana jawaban di atas untuk Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat pertimbangkan. II. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3Y huruf a dan huruf b, Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 114 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3Y huruf a dan huruf b, Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 115 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025), terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 116 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 3H ayat (2) UU BUMN Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3X ayat (1) UU BUMN Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan. 117 Pasal 4B UU BUMN Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal 9G UU BUMN Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 87 ayat (5) UU BUMN Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara. Penjelasan Pasal 4B UU BUMN Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan. Penjelasan Pasal 9G UU BUMN Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon terdiri atas Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4], yang pada posisi mendapatkan manfaat dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk BUMN/Danantara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 yang memisahkan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN dari keuntungan dan kerugaian negara serta tidak mengkategorikan penyelenggara atau pejabat Danantara/BUMN sebagai penyelenggara negara, menurut para Pemohon membuka celah peluang adanya praktik korupsi maupun penyelewengan serta menciptakan ketidakpastian hukum. Karena, pasal-pasal tersebut mengakibatkan penerapan hukum yang berbeda terhadap kualifikasi yang sebetulnya sama, yakni sebagai entitas negara yang dalam hal ini sebagai 118 entitas bisnis dalam mencari keuntungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketidakpastian hukum tersebut pada akhirnya berakibat pada kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 semakin dipangkas bahkan berpotensi mengalir kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga hak konstitusional para Pemohon sebagai mahasiswa sebagaiman dijamin dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 dirugikan. Oleh karena itu, jika pasal-pasal tersebut ditafsirkan ulang maka BUMN/Danantara akan mendapatkan keutungan yang digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk para Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa yang hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil dan mendapatkan manfaat anggaran pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dianggap akan dirugikan secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025. Anggapan potensi kerugian para Pemohon dimaksud disebabkan dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa seharusnya mendapatkan manfaat dari anggaran pendidikan yang ternyata dialokasikan untuk BUMN/Danantara. Namun, dengan berlakunya norma pasal-pasal a quo menjadikan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/Danantara membuka celah/peluang adanya praktik korupsi maupun penyelewengan serta menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga menjadikan BUMN/Danantara tidak akan mendapatkan keuntungan yang digunakan sebesar- besar kemakmuran rakyat, termasuk para Pemohon sebagai mahasiswa tidak akan mendapat pendidikan yang berkualitas. Sehingga, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara potensi anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 yang dimohonkan 119 pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka potensi anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon mengajukan hak ingkar kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk tidak mengadili permohonan a quo dengan alasan adanya konflik kepentingan secara tidak langsung antara norma yang dimohonkan pengujian dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang memiliki ikatan semenda dengan salah satu pegawai (direktur) dari Perusahaan milik BUMN. Terhadap permohonan provisi tersebut, terlepas dari hak ingkar digunakan atau tidak digunakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam permohonan a quo, telah ternyata Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak termasuk yang memutus permohonan a quo dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, permohonan provisi para Pemohon berkenaan dengan hak ingkar Hakim Konstitusi Anwar Usman dimaksud menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 120 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 yang pada pokoknya memisahkan antara kerugian Danantara/BUMN dengan kerugian negara bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni terkait dengan rezim penindakan hukum yang akan digunakan, apakah tindak pidana korupsi atau delik pidana umum. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 yang menjadikan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN bukan sebagai keuntungan dan kerugian negara bertentangan dengan prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 yang menjadikan pejabat dan/atau karyawan/pegawai Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara menimbulkan ketidakpastian hukum karena menciptakan kontradiksi yuridis dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 yang mengualifikasi pengelola Danantara/BUMN bukan sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan prinsip “penguasaan negara” terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak sebagaimana dijamin pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 menciptakan ambiguitas hukum yang dapat dimanfaatkan secara subjektif oleh pengelola Danantara/BUMN untuk menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik, oleh karenanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan sebagai berikut. 1. Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi 121 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan merupakan bagian dari kerugian negara”; 2. Pasal 4B UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara”; 3. Frasa “bukan” pada Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Pasal 3AA ayat (2), Penjelasan Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2025 dan telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, alat bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa dalam sidang Pleno pemeriksaan persidangan pada tanggal 13 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, telah terungkap fakta hukum bahwa UU 1/2025 sebagai objectum litis permohonan para Pemohon telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 122 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142, selanjutnya disebut UU 16/2025). Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 yang didalilkan para Pemohon telah ternyata menjadi bagian dari perubahan UU 16/2025 sebagaimana dimuat dalam tabel sebagai berikut. No. Ketentuan UU 1/2025 yang diuji UU 16/2025 1. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. 2. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 3. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 123 4. Pasal 4B Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN Pasal 4B Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN. 5. Pasal 9G Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 9G --dihapus-- 6. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu. 7. Penjelasan Pasal 4B Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan. Penjelasan Pasal 4B Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. 8. Penjelasan Pasal 9G Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. Penjelasan Pasal 9G --dihapus-- 124 [3.12.2] Bahwa oleh karena terhadap objek permohonan yang diajukan para Pemohon a quo tidak lagi sama sebagaimana rumusan dan substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sekalipun para Pemohon menyatakan untuk tetap meneruskan permohonan a quo [vide Risalah Sidang, tanggal 13 Oktober 2025, hlm. 15-16]. Namun, berdasarkan pertimbangan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009], Mahkamah berpendirian permohonan a quo tidak relevan lagi untuk diteruskan dan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap permohonan a quo haruslah dinyatakan kehilangan objek. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap pengujian norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan norma-norma yang diuji konstitusionalitasnya tersebut dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [4.4] Pokok permohonan para Pemohon adalah kehilangan objek; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 125 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.10 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 126 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari