43/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 43/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Arifin Purwanto, S.H. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Paus Nomor 03, RT/RW. 013/004, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 April 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 April 2023 dengan Nomor 43/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Mei 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa: 1) Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945”, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3) Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3 4) Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa obyek pengujian permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2009) terhadap UUD 1945. 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem cheks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif. 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 4 3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Yang artinya setiap warga negara Indonesia di mana saja berada, dalam melaksanakan kegiatan tentu harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. 5. Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 6. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bersama ini Pemohon sampaikan sebagaimana di bawah ini. 7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia mempunyai KTP, yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia dengan NIK 3577021004610002 berlaku seumur hidup. 8. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 April 2023 membayar pajak untuk sepeda motor Supra X 125 dengan Nopol AE 5640 CF atas nama Pemohon di Kantor Samsat Polres Madiun Kota, karena masa berlaku dari STNK sepeda motor tersebut dengan Nomor 09948877 berakhir tanggal 9 April 2023 maka Pemohon juga mengikuti proses penggantian STNKB dan TNKB/plat nomor sepeda motor tersebut. 9. Bahwa setelah membayar pajak sepeda motor tersebut maka tanda bukti pembayaran pajak telah diberikan kepada Pemohon namun STNKB belum diberikan kepada Pemohon dengan alasan materialnya habis dan dibalik tanda bukti membayar pajak di stempel ada tulisan “Sebagai pengganti STNKB serta STNKB baru jadi tanggal 10 Juli 2023”. 10. Bahwa untuk proses penggantian STNKB dan TNKB Pemohon menyerahkan sepeda motor tersebut ke bagian cek fisik di Kantor Samsat Polres Madiun Kota untuk digesek nomor rangka dan nomor mesinnya. Di mana sebelumnya sepeda motor tersebut ada di Surabaya maka Pemohon harus membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Samsat Polres Madiun Kota dengan waktu perjalanan 4 jam. 11. Bahwa cek fisik sepeda motor tersebut tidak jelas dasar hukumnya. 5 12. Bahwa setelah cek fisik, maka Pemohon diberikan bukti hasil cek fisik selanjutnya ditambah dengan foto kopi KTP Pemohon dan BPKB sepeda motor tersebut diserahkan kepada petugas samsat untuk diterbitkan STNKB dan TNKB yang baru. 13. Bahwa Pemohon diberi surat untuk mencetak TNKB yang baru. Namun STNKB belum bisa dicetak karena kehabisan material maka dibalik tanda bukti pembayaran pajak distempel sebagai pengganti STNKB dan STNKB yang baru jadi tanggal 10 Juli 2023. Maka lebih baik dan supaya ada kepastian hukum maka STNKB berlaku selamanya. Jadi tidak perlu mencetak yang baru dan tidak perlu khawatir kehabisan material. 14. Bahwa hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan tidak ada kepastian hukum yang berarti Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Yang berarti pula bahwa lebih baik STNKB dan TNKB berlaku selamanya. 15. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi syarat sebagai pihak untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia.” 16. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut: 1) Adanya dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Bahwa hak dan kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) sebagaimana disampaikan di atas, dan Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 6 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Apabila STNKB dan TNKB berlaku selamanya maka Pemohon tidak perlu repot-repot sebagaimana diuraikan di atas yang membuang-buang tenaga, waktu, dan biaya. Yang seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi di negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.“ Karena berlakunya STNKB dan TNKB 5 tahun tidak jelas dasar hukumnya dan tolak ukurnya serta urgensinya. Sebab sebelum Indonesia merdeka sampai tahun 1984 STNKB dan TNKB berlaku selamanya. 3) Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa hak dan kewenangan Pemohon jelas telah dilanggar yaitu dengan berlakunya Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009. Pemohon harus memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB, setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun). Padahal berlakunya STNKB dan TNKB 5 tahun tidak ada dasar hukumnya, tidak jelas tolak ukurnya tidak ada urgensinya dan berdasarkan kajian dari lembaga yang mana. Seperti opini masyarakat yang dituangkan dalam aplikasi Tiktok @Trabar_Tiktok bahwa di Taiwan plat nomor kendaraan sejak pertama kali diproduksi berlaku selamanya sampai dimusanahkan adalah sama. 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon jelas ada dengan berlakunya Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu Pemohon harus mengeluarkan uang/biaya, tenaga, waktu, dan stres untuk memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB setelah masa 7 berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun). Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika STNKB dan TNKB berlaku selamanya seperti KTP. 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. a. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka jelas tidak akan ada lagi kerugian, tidak ada konstitusional pada Pemohon yang dilanggar baik yang berupa uang, tenaga, waktu, dan stres pada saat memperpanjang STNKB dan TNKB, karena tidak jelas tolak ukurnya serta urgensinya juga berdasarkan kajian dari lembaga yang mana. b. Bahwa apabila pasal tersebut dihapus dan STNKB dan TNKB berlaku selamanya ada kemungkinan kesadaran dan minat masyarakat untuk membayar dan menghidupkan STNKB dan TNKB kendaraan mereka yang sudah mati serta membayar pajak menjadi meningkat. c. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka negara juga diuntungkan yaitu: 1) Pegawai pada kantor samsat menjadi berkurang dan negara dapat menghemat pengeluaran untuk membayar gaji pegawai. 2) Biaya cetak blanko untuk administrasi STNKB dan TNKB dan material untuk STNKB dan TNKB menjadi berkurang. 3) Biaya perawatan kantor menjadi berkurang karena kantornya tinggal sedikit. d. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka rakyat juga diuntungkan yaitu: 1) Mengurangi biaya pengeluaran untuk mengurus/memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB. 2) Uangnya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, biaya hidup atau yang lainnya. 3) Tidak stres setiap tahu kalau masa berlakunya STNKB dan TNKB akan habis. 4) Mengendarai kendaraan bermotor menjadi lebih tenang karena tidak kepikiran dengan masa berlakunya STNKB dan TNKB, sehingga kecil kemungkinan terjadi kecelakaan. 5) Mengurangi sebagian beban hidup rakyat Indonesia. 8 e. Bahwa hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara/hak orang tidak boleh dilanggar. 17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berpandangan telah memenuhi syarat sebagai Pemohon pengujian Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU MK, peraturan MK, maupun sejumlah putusan MK yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. III. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa permohonan ini berkaitan dengan berlakunya Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor berlaku selama 5 ( lima ) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun”. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). 3. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Yang artinya, setiap warga negara Indonesia dimana saja berada, dalam melaksanakan kegiatan tentu harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Jadi tidak ada warga negara yang diistimewakan dan tidak ada yang direndahkan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak merendahkan dan melecehkan hukum dan pemerintahan baik yang dilakukan secara individu/pribadi maupun kelompok/organisasi. 5. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Negara wajib memberikan 9 pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009. 6. Bahwa jumlah penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak. 7. Bahwa negara Indonesia yang geografisnya terdiri dari kepulauan, beberapa laut, beberapa selat, beberapa sungai, beberapa danau, beberapa gunung, dan pegunungan tentu merupakan kesulitan tersendiri bagi warga negara Indonesia yang harus dihadapi oleh penduduk Indonesia. 8. Bahwa dinamika penduduk Indonesia semakin hari, mobilitasnya semakin tinggi dengan berbagai macam profesi dan kesibukannya. 9. Bahwa di sisi lain seiring dengan perkembangan jaman, kemajuan teknologi khususnya di bidang kendaraan bermotor semakin berkembang dan semakin canggih. 10. Bahwa kebutuhan hidup penduduk Indonesia semakin lama, semakin banyak, tentu perlu diantaranya lapangan pekerjaan dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang disesuaikan dengan posisi/kedudukan dimana dia bertempat tinggal serta bekerja. 11. Bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas maka munculah inovasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan diantaranya gojek, grab, jasa angkut, dan lain-lain, maka semua itu memerlukan alat transportasi/kendaraan bermotor yang efektif dan efisien, supaya bisa menjangkau di daerah dengan geografi yang sangat sulit juga supaya tetap bisa eksis dan bertahan hidup. 12. Bahwa di samping kepentingan tersebut maka ada juga kepentingan untuk sekolah, bekerja di kantor, di pabrik, di sawah, di ladang, sungai, danau, laut dan lain sebagainya, atau kegiatan yang lainnya maka diperlukan kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih. 13. Bahwa untuk kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan di atas diperlukan alat transportasi/kendaraan bermotor yang berupa kendaraan bermotor roda dua, tapi juga tidak menutup kemungkinan kendaraan bermotor lebih dari roda dua. 10 14. Bahwa untuk keperluan mengemudikan kendaraan bermotor tersebut diperlukan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih yaitu pengemudi. 15. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: a. Pasal 64 ayat (1): setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. b. Pasal 65 ayat (2): Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. c. Pasal 68 ayat (1): Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Nomor Kendaraan Bermotor. 16. Bahwa penerbitan STNKB dan TNKB untuk kendaraan yang baru, pembeli tidak boleh mengurus sendiri di kantor SAMSAT oleh petugas Samsat, harus yang mengurus adalah oleh diler dimana kendaraan (baik roda 2 atau lebih) tersebut dibeli. 17. Bahwa penolakan pengurusan STNKB dan TNKB tersebut tidak diberikan secara tertulis dan tidak disebutkan dasar hukumnya. 18. Bahwa akibatnya Pemohon mengalami kerugian biaya, waktu, pikiran, dan stress karena STNKB dan TNKB belum jadi, bahkan lebih dari 1 bulan, dengan alasan karena kehabisan material baik untuk STNKB dan TNKB. 19. Bahwa akibat lain, yaitu Pemohon tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor tersebut di jalan raya karena STNKB dan TNKB belum terbit dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 20. Bahwa saat ini teknologi sudah canggih, pesan barang sudah bisa menggunakan aplikasi atau telpon, misal: go food dsb. Dan mengurus surat sudah bisa secara elektronik, misalnya penerbitan sertifikat jaminan fidusia oleh Menkumham RI. Penerbitan surat keterangan dari pengadilan disebut era terang (elektronik surat keterangan) dsb. Jadi pengurusan surat-surat bisa singkat dan cepat jadi, tidak perlu harus ke kantor. Tentunya penerbitan STNKB dan TNKB, bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti 11 instansi yang telah disebutkan di atas supaya segera jadi/selesai dalam waktu tidak lebih dari 1 jam. 21. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. 22. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun tersebut tidak ada dasar hukumnya. Padahal Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan negara Indonesia adalah Negara Hukum. Seperti Pasal 7 UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi berlakunya STNKB dan TNKB selama 5 tahun harus ada dasar hukumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa berlaku 5 tahun, kenapa tidak berlaku 1 tahun sama dengan pajak yang harus dibayar setiap tahun, jadi kenapa tidak berlaku selamanya sama dengan KTP. 23. Bahwa pada tanggal 10 April 2023, Pemohon membayar pajak sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi AE 5640 CF di kantor Samsat Kota Madiun dan karena STNKB dan TNKB sepeda motor tersebut sudah 5 tahun/habis masa berlakunya maka Pemohon mengurus juga untuk penerbitan STNKB dan TNKB yang baru dari sepeda motor tersebut. 24. Bahwa sesuai dengan yang berlaku selama ini, apabila STNKB dan TNKB ganti baru maka kendaraannya supaya dihadirkan di kantor Samsat, karena sepeda motor tersebut ada di Surabaya maka sepeda motor tersebut dibawa ke Madiun dari Surabaya dengan waktu 4 jam. Di mana hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya yang berarti hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 25. Bahwa seandainya STNKB dan TNKB tersebut berlaku selamanya seperti sebelum Indonesia merdeka sampai tahun 1984, maka Pemohon tidak perlu repot-repot membawa sepeda motor tersebut dari Surabaya ke Madiun. 12 26. Bahwa untuk membayar pajak tahun 2023 dari sepeda motor tersebut di kantor Samsat Kota Madiun tidak ada masalah, setelah membayar pajak maka hari itu juga tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran sudah terbit. 27. Bahwa setelah persyaratan untuk penerbitan/perpanjangan STNKB dan TNKB dari sepeda motor tersebut dicukupi, tetapi STNKB yang baru tidak bisa dicetak dan belum jadi dengan alasan kehabisan material, nanti jadinya dan bisa diambil tanggal 10 Juli 2023 (3 bulan) sedang untuk pengganti STNKB, pada tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran di stempel, diantaranya ada kalimat “SKPD berlaku juga sebagai STNK”. Di mana hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya yang berarti hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 28. Bahwa supaya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka STNKB dan TNKB berlaku selamanya, seperti sebelum Indonesia merdeka sampai tahun 1984. 29. Bahwa untuk TNKB dari sepeda motor tersebut pada hari itu juga sudah bisa dicetak tetapi TNKB lama menjadi barang yang tidak berguna walaupun masih bagus dan sebagai bukti pemborosan. 30. Bahwa supaya ada kepastian hukum, untuk mencegah pemalsuan/kejahatan dan pemborosan terhadap STNKB yang masa berlakunya selamanya maka perlu dibuat STNKB yang baru sebagai berikut: 1) Nomor Seri STNKB dibuat sama dengan Nomor Seri KTP/NIK KTP; 2) Sebelah kiri STNKB ada foto pemilik kendaraan, nama, dan no hp/WA; 3) Nopol kendaraan pada STNKB diambilkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama, walaupun suami istri, satu keluarga/satu KK; 13 4) Ada foto kendaraan tampak depan pada sebelah kanan STNKB pemilik kendaraan tersebut; 5) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan, sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di Kota/Kabupaten mana (contoh: AE …A) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun (AE …B) pemilik kendaraan adalah orang Kabupaten Madiun (AE …C) pemilik kendaraan adalah orang Kabupaten Ngawi, dan seterusnya; 6) Pada STNKB ada tulisan berlaku selamanya dan kendaraan ke …; 7) Apabila STNKB tersebut rusak/hilang, ganti pemilik, maka pemilik bisa lapor kepada samsat terdekat untuk dicetak karena semua samsat satu Indonesia sudah terintegrasi secara online. 31. Bahwa apabila di jalan raya ada petugas yang mengecek tentang STNKB dari pengemudi kendaraan maka nomor seri STNKB kendaraan tersebut dicocokkan dengan plat nomornya/STNKB apakah nopol dari kendaraan tersebut mengambil 6 angka dari nomor seri STNKB yang dimulai dari angka ke 7-12 serta angka ke 7-12 dari NIK/KTP pengendara kendaraan tersebut. Apabila nomor seri STNKB dan TNKB tidak sama dengan NIK/KTP pengendara kendaraan maka perlu menghubungi nama yang ada pada STNKB tersebut dengan menanyakan siapakah pengendara kendaraan saudara dan apakah kendaraan saudara pernah hilang. 32. Bahwa apabila hasil crosscheck dengan nama yang tertera pada STNKB tersebut benar bahwa kendaraannya dipinjam oleh pengendara maka pengendara dipersilahkan melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya apabila hasil crosscheck dengan nama yang tertera pada STNKB tersebut mengatakan bahwa kendaraannya pernah hilang dan belum ditemukan maka tinggal menangkap dan menyerahkan orang tersebut ke kantor polisi terdekat untuk dilaksanakan penyidikan dan pengembangan terkait kendaraan yang di kendarainya, apakah dia sebagai penadah atau pencuri, atau yang lainnya. 33. Bahwa dengan adanya STNKB dan TNKB yang mengambil sebagian dari NIK (angka ke 7-12 NIK/KTP) maka apabila pengendara tersebut melanggar peraturan lalu lintas dan terpantau oleh CCTV maka sangat membantu dalam proses hukum yaitu melaksanakan tilang kepada pelanggar sesuai 14 dengan nopol yang merupakan sebahagian dari NIK/KTP. Yang tentunya tidak sulit dalam melacak hal tersebut secara sistem online. 34. Bahwa apabila kendaraan tersebut dijual maka penjual atau pembeli segera melaporkan ke kantor samsat terdekat dengan menyerahkan foto KTP pembeli dan foto setengah badan pembeli ukuran 4 x 6, nomor telepon/WA pembeli serta foto kendaraan dengan nopol sesuai 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP/pembeli. Untuk perubahan pada STNKB yang baru/dengan data pemilik yang baru/pembeli dengan dilakukan di kantor samsat terdekat, karena semua samsat satu Indonesia sudah terintegrasi secara online. 35. Bahwa karena saat ini teknologi sudah maju, maka dalam penerbitan STNKB yang baru, hilang/pengganti atau karena pindah alamat atau rusak maka dapat menggunakan teknologi tersebut seperti yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Madiun dalam menerbitkan KTP pengganti karena hilang atau rusak. 36. Bahwa apabila nomor seri STNKB sama dengan NIK KTP maka untuk penerbitan STNKB yang baru, atau karena pindah tempat/alamat atau rusak, maka cukup meng upload KTP untuk STNKB yang baru dan laporan kehilangan dan di upload pada sistem kantor STNKB. Jadi penerbitan STNKB baru maupun pengganti bisa dilakukan secara online, tanpa persyaratan dan prosedur yang tidak jelas dasar hukumnya, langsung jadi, tanpa dipungut biaya dan dikirim ke alamat pemegang/pengendara/pemilik STNKB gratis ongkos kirim. 37. Bahwa untuk mencegah kemacetan maka perlu pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor yaitu 1 orang, 1 KTP, 1 kendaran roda dua, 1 kendaraan roda 4, nomor polisinya diambilkan 6 angka dari NIK KTP yang diambil dari angka ke 7-12 karena setiap orang yang tidak sama, diberi nama pemilik dan kendaraan yang keberapa, supaya tidak seperti yang dilakukan oleh oknum anggota DPR RI yaitu 1 orang mempunyai 4 kendaraan dengan nopol milik dinas Polri, dengan nopol yang sama, supaya ada kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 15 38. Bahwa untuk mencegah pemalsuan dan pemborosan terhadap STNKB bagi pengusaha yang mempunyai banyak kendaraan maka nomor polisi diambilkan 6 angka dari NIK KTP pemilik kendaraan tersebut karena ada 6 angka KTP setiap orang yang tidak sama (angka ke 7 -12), diberi nama pemilik dan kendaraan yang keberapa, supaya ada kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 39. Bahwa untuk mencegah pemalsuan, kejahatan, dan pemborosan terhadap TNKB yang berlaku selamanya maka pada TNKB tersebut diberi: 1) Nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga. 2) Nopol kendaraan pada TNKB diambilkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama, walaupun suami istri, satu keluarga/satu KK. 3) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan, sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di Kota/Kabupaten mana (contoh: AE …A) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun (AE …B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun (AE …C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi, dan seterusnya. 4) Di bawah Nopol diberi tulisan “Kendaraan ke…” 5) Nopol dibuat dengan dasar warna hitam dan tulisan huruf serta angka warna putih dengan maksud apabila terjadi kecelakaan/tabrak lari atau melewati jalan yang gelap maka nopol tersebut masih dapat dilihat meskipun jaraknya sekitar 50 meter. 6) Untuk ukuran TNKB/Plat Nomor sesuai dengan yang sudah berlaku selama ini. 40. Bahwa sebagai bukti, apabila kendaraan bermotor tidak ada hubungannya dengan STNKB dan TNKB adalah apakah kalau STNKB dan TNKB masa berlakunya sudah habis/mati, apakah kendaraan bermotor menjadi mati/mogok, yang berarti hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya yang 16 berarti hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 41. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka negara juga diuntungkan yaitu: a. Pegawai pada kantor STNKB dan TNKB menjadi berkurang dan negara dapat menghemat pengeluaran untuk membayar gaji pegawai. b. Biaya cetak blanko untuk administrasi STNKB dan TNKB dan material untuk STNKB dan TNKB menjadi berkurang. c. Biaya perawatan kantor menjadi berkurang karena kantornya tinggal sedikit. 42. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka rakyat juga diuntungkan yaitu: a. Mengurangi biaya pengeluaran untuk mengurus/memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB. b. Uangnya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, biaya hidup, atau yang lainnya. c. Tidak stres setiap tahu kalau masa berlakunya STNKB dan TNKB akan habis. d. Mengendarai kendaraan bermotor menjadi lebih tenang karena tidak kepikiran dengan masa berlakunya STNKB dan TNKB, sehingga kecil kemungkinan terjadi kecelakaan. e. Mengurangi sebagian beban hidup rakyat Indonesia. 43. Bahwa ada kemungkinan kesadaran dan minat dari pemilik kendaraan untuk mengurus STNKB dan TNKB kendaraannya yang sudah habis/mati masa berlakunya. IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. 17 2. Menyatakan frasa “berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun” dalam Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 lembaran negara RI Tahun 2009 No. 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun” tidak dimaknai “berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun”. 3. Menyatakan STNKB masa berlakunya selamanya, dibuat STNKB yang baru menjadi sebagai berikut: 1) Nomor Seri STNKB dibuat sama dengan Nomor Seri KTP/NIK KTP; 2) Sebelah kiri STNKB ada foto pemilik kendaraan, nama dan no hp/WA; 3) Nopol kendaraan pada STNKB diambilkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama, walaupun suami istri, satu keluarga/satu KK. 4) Ada foto kendaraan tampak depan pada sebelah kanan STNKB pemilik kendaraan tersebut. 5) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan, sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di kota/kabupaten mana (contoh: AE …A) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun (AE …B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun (AE …C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi, dan seterusnya. 6) Pada STNKB ada tulisan berlaku selamanya dan kendaraan ke … 7) Apabila STNKB tersebut rusak/hilang maka pemilik bisa lapor kepada samsat terdekat untuk dicetak karena semua samsat satu Indonesia sudah terintegrasi secara online. 4. Menyatakan TNKB masa berlakunya selamanya, dibuat TNKB yang baru menjadi: 1) Nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga. 2) Nopol kendaraan pada TNKB diambilkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut 18 yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama, walaupun suami istri, satu keluarga/satu KK. 3) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan, sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di Kota/Kabupaten mana (contoh: AE …A) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun (AE …B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun (AE …C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi, dan seterusnya. 4) Di bawah Nopol diberi tulisan “Kendaraan ke…” 5) Nopol dibuat dengan dasar warna hitam dan tulisan huruf serta angka warna putih. 6) Untuk ukuran TNKB/Plat Nomor sesuai dengan yang sudah berlaku selama ini. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP a.n. Arifin Purwanto, S.H., NIK. 3577021004610002; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Advokat dari PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) a.n. Arifin Purwanto, S.H., Nomor anggota A.15.103-IV.2019 berlaku hingga 31 Desember 2024; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Khususnya Pasal 70 ayat (2)]; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran Nomor 08761852 a.n. Arifin Purwanto, S.H. (Bukti Pembayaran Pajak Sepeda Motor AE 5640 CF); 5. Bukti P-5 : Fotokopi STNKB Sepeda Motor AE 5640 CF a.n. Arifin Purwanto, S.H. yang masa berlakunya sampai tanggal 9-4- 2023; 19 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Bukti P-7 : Fotokopi gambar sepeda motor Pemohon dengan TNKB lama/plat nomor AE 5640 CF dasar hitam tulisan putih; 8. Bukti P-8 : Fotokopi TNKB lama/plat nomor AE 5640 CF dasar hitam tulisan putih; 9. Bukti P-9 : Fotokopi TNKB lama/plat nomor AE 5640 CF dasar putih tulisan hitam; 10. Bukti P-10 : Fotokopi gambar sepeda motor Pemohon dengan TNKB lama/plat nomor AE 5640 CF dasar putih tulisan hitam; 11. Bukti P-11 : Fotokopi contoh STNK yang akan datang; 12. Bukti P-12 : Fotokopi contoh TNKB/Plat Nomor yang akan datang; 13. Bukti P-13 : Fotokopi contoh TNKB/Plat Nomor yang akan datang; 14. Bukti P-14 : Fotokopi contoh TNKB/Plat Nomor yang akan datang; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita “Makin Panas Gugatan Masa Berlaku SIM ke MK, Pengesahan Pajak STNK Tidak Ada Dasar Hukumnya” sumber www.motorplus-online.com, tanggal 13 Mei 2023, pukul 13.55 WIB; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Nopol dan STNK berlaku seumur hidup sumber Tiktok. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 20 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 21 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma 22 Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009, yang rumusannya adalah: Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009: (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-1], yang berprofesi sebagai Advokat [vide bukti P-2] dan sebagai pembayar pajak kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pemohon [vide bukti P-4 dan bukti P-5]; 3. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009 karena harus memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) setelah 5 (lima) tahun masa berlaku STNKB dan TNKB habis/mati. Dalam kaitan ini keberlakuan STNKB dan TNKB selama 5 (lima) tahun menurut Pemohon tidak ada dasar hukumnya, tidak jelas tolak ukurnya, serta tidak ada urgensinya berdasarkan kajian dari lembaga manapun; 4. Bahwa Pemohon merasa mengalami kerugian hak konstitusional karena Pemohon harus mengeluarkan uang/biaya, tenaga, waktu, dan merasa stres untuk memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun), yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila STNKB dan TNKB berlaku selamanya atau seumur hidup, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP); Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, 23 anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), menyatakan sebagai berikut: (1) ... (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. ...; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, 24 pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst.; d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.7.2] Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya tetap tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstitusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009, walaupun telah diberikan nasihat oleh Majelis Panel dalam Sidang Pendahuluan [vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 11 Mei 2023]. Pemohon hanya menguraikan permasalahan konkret yang dialaminya berkenaan dengan proses, bentuk teknis STNKB dan TNKB, serta masa berlakunya sehingga Mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya; [3.7.3] Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub dalam Sub-paragraf di atas, Pemohon dalam Petitum angka 2 memohon kepada Mahkamah agar ‘Menyatakan frasa “berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun” dalam Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun” tidak dimaknai “berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun”.’ Namun, Pemohon sama sekali tidak menyatakan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945. Padahal untuk dapat menilai suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan “tidak memiliki 25 kekuatan hukum mengikat”, terlebih dahulu pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, dalam Petitum angka 3 Pemohon memohon agar Mahkamah “Menyatakan STNKB masa berlakunya selamanya, dibuat STNKB yang baru menjadi sebagai berikut: 1) Nomor Seri STNKB dibuat sama dengan Nomor Seri KTP/NIK KTP; 2) Sebelah kiri STNKB ada foto pemilik kendaraan, nama dan no hp/WA; 3) Nopol kendaraan pada STNKB diambilkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama, walaupun suami istri, satu keluarga/satu KK; 4) Ada foto kendaraan tampak depan pada sebelah kanan STNKB pemilik kendaraan tersebut; 5) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan, sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di kota/kabupaten mana (contoh: AE …A) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun (AE …B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun (AE …C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi, dan seterusnya; 6) Pada STNKB ada tulisan berlaku selamanya dan kendaraan ke …; 7) Apabila STNKB tersebut rusak/hilang maka pemilik bisa lapor kepada samsat terdekat untuk dicetak karena semua samsat satu Indonesia sudah terintegrasi secara online.” Demikian pula dalam Petitum angka 4 Pemohon juga memohon agar Mahkamah “Menyatakan TNKB masa berlakunya selamanya, dibuat TNKB yang baru menjadi: 1) Nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga; 2) Nopol kendaraan pada TNKB diambilkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama, walaupun suami istri, satu keluarga/satu KK; 3) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan, sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di Kota/Kabupaten mana (contoh: AE …A) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun (AE …B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun (AE …C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi, dan seterusnya; 4) Di bawah Nopol diberi tulisan “Kendaraan ke…”; 5) Nopol dibuat dengan dasar warna hitam dan tulisan huruf serta angka warna putih; 6) Untuk ukuran TNKB/Plat Nomor sesuai dengan yang sudah berlaku selama ini.” 26 Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 Mei 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 43/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, hlm. 7] dan Pemohon tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, secara formal, petitum yang demikian tidak sesuai dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakjelasan petitum atau setidak-tidaknya petitum Pemohon merupakan hal yang tidak lazim maka menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil, hal-hal lain, dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 27 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.10 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman 28 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi