43/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 43/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : E. Ramos Petege Alamat : Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Yanuarius Mote Alamat : Jalan Ketapang Gorong-Gorong, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Dixon Sanjaya, S.H., Hans Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., Sherly Angelina Chandra, S.H., Alya Fakhira, Asima Romian Angelina, dan Avena Ardillia Henry, yang kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, berkedudukan hukum di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 36/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 43/PUU-XX/2022 pada 23 Maret 2022, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Tahun 1945, menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman -- -, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- selanjutnya disebut UU MK ---, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) --- selanjutnya disebut UU PPP ---, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 merupakan mekanisme kontrol (check and balances) terhadap lembaga eksekutif dan legislatif dalam membentuk undang-undang sebagai suatu produk hukum pemerintah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin pembentukan dan pelaksanaan undang- undang selaras dengan UUD 1945 dilaksanakan secara bertanggung jawab guna mewujudkan cita hukum negara (rechtsidee), kepentingan umum, dan kehendak rakyat berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila, prinsip demokrasi, dan prinsip nomokrasi konstitusional. 4 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 9. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam permohonan a quo adalah Pasal 6 ayat 1, Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan (2), Pasal 75 ayat 5 (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 --- Selanjutnya disebut “UU Otsus Papua”. 10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 11. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan para Pemohon untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas UU Otsus Papua terhadap UUD 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi mengadili, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 6 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, perlu dijelaskan lebih dahulu bahwa Pemohon I dan II merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3 s.d. P-4). Para Pemohon merupakan warga negara yang berkedudukan alamat dan domisili di Provinsi Papua. 4. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara khususnya rakyat di Provinsi Papua juga pada hakikatnya memiliki hak asasi untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam hal pembentukan kebijakan pemerintah, baik secara umum maupun khusus yang berlaku bagi Provinsi Papua. Hal ini juga dijamin dan dilindungi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya: a. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak 7 mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan meupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. c. Covenant on civil and Political Right (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyatakan “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.” 5. Bahwa dengan memperhatikan uraian yang demikian, maka para Pemohon dalam hal ini telah memenuhi ketentuan sebagai pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 6. Bahwa selain menguraikan perihal kedudukan hukum, para Pemohon juga perlu menguraikan dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki kerugian Konstitusional dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, --- selanjutnya disebut “PMK Hukum Acara PUU”, --- yakni sebagai berikut: 8 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau Kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian: dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 7. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU terkait dengan syarat dan kualifikasi Pemohon yang memiliki kerugian konstitusional dengan diberlakukannya suatu ketentuan norma UU, maka para Pemohon dalam permohonan a quo perlu menguraikan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dengan diberlakukannya UU a quo sebagai berikut: 7.1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. - Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan a quo sebagai berikut: Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) … (5) … 9 (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pmerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 7.2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- Undang yang dimohonkan pengujiannya. - Hak konstitusional para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, telah dirugikan dengan penormaan sejumlah pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697), yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut: Pasal 6 (1) DPRP terdiri atas anggota yang: b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Pasal 6A (1) DPRK terdiri atas anggota yang: b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Pasal 68A (1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut: a. Wakil Presiden sebagai Ketua; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan 10 c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota. Pasal 75 (4) Dalam hal Perdasus dan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diundangkan dalam waktu 1 (satu) tahun, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 76 (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial, budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua. (3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. - Pemberlakuan beberapa ketentuan dalam UU Otsus Papua Tersebut di atas telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon termasuk bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua karena 2 (dua) hal, yaitu: a. Adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif sehingga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan pemilu DPRP dan DPRK yang bertentangan dengan asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, melahirkan masalah diskriminasi dan nepotisme dalam proses pemilihan dan sebagai masyarakat asli Papua penormaan tersebut juga telah menghilangkan kesempatan para pemohon untuk memiliki pekerjaan dan hak persamaan di hadapan hukum yang adil. b. Terjadinya pertentangan dengan sistem desentralisasi dan prinsip otonomi daerah karena besarnya campur tangan Pemerintah Pusat yang mengambil wewenang Pemerintah Daerah (Provinsi Papua) untuk mengurus dan mengatur daerah 11 otonomnya, sehingga rakyat Papua diberikan otonomi khusus padahal dengan penormaan tersebut justru kontrol pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah khususnya di Provinsi Papua justru semakin kuat. 7.3. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual disebabkan oleh: a. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah memberi kesempatan dan celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan sehingga menutup ruang dan kesempatan bagi semua orang asli Papua untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. b. Para Pemohon sebagai warga negara dan rakyat asli Provinsi Papua dengan adanya penormaan sebagaimana di atas telah kehilangan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama berpartisipasi (dipilih) dalam pemerintahan sebagai anggota DPRP dan DPRK yang dipilih melalui pemilu yang adil dan jujur karena adanya sebagian kursi anggota DPRP dan DPRK yang diberikan secara khusus oleh OAP (1/4 dari total anggota DPRP dan DPRK). Hal ini telah menyebabkan adanya ketidakdilan dan ketidakfairan dalam pemilihan umum anggota DPRP dan DPRK. c. Apabila melihat penormaan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, frasa yang digunakan ialah “dipilih dan diangkat” dalam satu ayat sehingga anggota DPRP dan DPRK yang ditetapkan 12 merupakan hasil pemilihan umum. Sementara dengan penormaan sekarang frasa tersebut dipisah menjadi 2 bagian (huruf a dan b) yaitu anggota DPRP dan DPRK yang “dipilih” dan anggota DPRP dan DPRK yang “diangkat”. Hal ini merupakan suatu pelanggaran asas dan ketentuan dalam pemilu yang luber dan jurdil meskipun UU a quo sebagai wujud afirmasi terhadap otonomi khusus bagi Provinsi Papua tetapi pelaksanaan pemilihan anggota DPRP dan DPRK sejatinya tetap tunduk pada rezim pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Hal ini telah menimbulkan kerugian kostitusional bagi para Pemohon yang telah kehilangan kesempatan menjadi anggota DPRP dan DPRK karena ketiadaan afiliasi atau relasi politik yang kuat dengan pejabat yang berwenang menunjuk DPRP dan DPRK dari unsur OAP. d. Bahwa untuk mengakomodir keberadaan OAP sesungguhnya telah mendapat wadah dalam MRP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Otsus Papua yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama”. Seandainyapun OAP ingin dilibatkan partisipasinya dalam pemilu DPRP dan DPRK sebagai prinsip afirmatif action, maka pengaturan yang paling ideal adalah pada saat proses pencalonan anggota DPRP dan DPRK diwajibkan mengakomodir sekurang-kurangnya 25% keterwakilan OAP sebagaimana afirmatif action bagi perempuan sebagai calon DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1a) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bukan dengan memberikan kuota 30% kursi DPR dan DPRD kepada 13 perempuan. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang yang lebih adil bagi para calon yang berkontestasi dalam pemilu DPRP dan DPRK. - Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan oleh: a. Adanya frasa “Diangkat” dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mana telah bertentangan dengan asas pemilihan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR harus dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat. b. Ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang bertentangan dan mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945. Keberadaan Badan Khusus bagi pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua telah menunjukan ketidakpercayaan pemerintah pusat akan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah Provinsi Papua dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya alam yang ada di Provinsi Papua. Selain itu juga, komposisi yang didominasi pemerintah pusat dibandingkan OAP juga telah mengakibatkan pengembalian konsep desentralisasi menjadi sentalistik dimana rakyat Papua seolah-olah diberikan otonomi khusus sedangkan dibelakang itu pemerintahan daerah 14 papua tetap pada hakikatnya disetir dan dituntun oleh pemerintah pusat. Hal yang demikian telah mereduksi hak konstitusional para Pemohon karena sebagai rakyat Papua menjadi tidak leluasa dan tidak memiliki kebebasan untuk mengurus dan melaksanakan otonomi khusus daerahnya sendiri. c. Ketentuan Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah membuka celah dalam sistem desentralisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menjadi sistem sentralistik secara terpusat oleh pemerintahan pusat. Pengambilan kewenangan untuk membentuk perdasi dan perdasus tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya memperoleh pertimbangan atau persetujuan dari MRP dan DPRP atau DPRK merupakan suatu bentuk pembajakan atas otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua. Demikian pula halnya dengan pengambilaihan kewenangan pemekaran daerah secara paksa oleh pemerintah pusat dengan mengeyampingkan tahapan daerah persiapan pada hakikatnya merupakan perampasan pada aspek partisipasi rakyat dalam pemerintahan dikarenakan pada tahapan daerah persiapan terdapat proses berjenjang melalui proses musyawarah desa, pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah kabupaten/kota dan DPRK, pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah provinsi dan DPRP sebagaimana diatur dalam Pasal 33 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap tahapan tersebut tentunya harus melibatkan partisipassi dan masukan dari rakyat. Dalam hal ini, para Pemohon telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk menyalurkan aspirasi apabila terjadi pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua. 15 7.4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. - Bahwa para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang dimohonkan untuk diuji karena telah mengakibatkan terancamnya hak para Pemohon dalam mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mendapat pekerjaan yang kayak dikarenakan frasa “diangkat” dalam ketentuan tersebut bersifat diskriminasi dan tidak membuka peluang yang sama terhadap para Pemohon dan warga asli Papua untuk memperoleh pekerjaan yang dalam hal ini dipilih menjadi wakil rakyat di Provinsi maupun Kabupaten Papua. Adanya frasa “diangkat dalam ketentuan a quo juga bertentangan dengan asas pemilu sebagimana yang dinyatakan dalam konstitusi yang mengharuskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. - Bahwa Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyebabkan telah mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi dan tugas pembantuan yang telah diamanatkan dalam konstitusi kepada pemerintah daerah. Koordinasi dan pengawasan yang didominasi oleh perwakilan pemerintah pusat mengakibatkan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua menjadi tidak maksimal dan para Pemohon telah kehilangan hak konstitusional sebagai rakyat papua untuk secara merdeka dan independen berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi Papua. - Bahwa Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 16 Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah membuat sistem pemerintahan menjadi sentralistik kembali dengan mempusatkan pada pemerintahan pusat. Padahal dalam melakukan pemekaran daerah yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan dalam melakukan pemekaran daerah adalah pemerintahan daerah itu sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Penormaan yang demikian telah mengabaikan hak-hak para Pemohon (lebih luas masyarakat Provinsi Papua) untuk melakukan partisipasi dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan dalam pemekaran daerah termasuk dalam pembentukan perdasi dan perdasus. 7.5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tiak akan terjadi. - Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan para Pemohon dalam perkara a quo, maka berbagai kerugian hak konstitusional atas penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengakibatkan rusaknya dan penympangan terhadap prinsip desentralisasi dan otonomi khusus provinsi Papua diharapkan tidak akan terjadi lagi. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami secara faktual oleh warga Papua (setidak-tidaknya para Pemohon) dan juga kerugian potensial yang dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi lagi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dinyatakan tidak berlaku lagi. 8. Bahwa berdasarkan penjelasan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan secara potensial dari para Pemohon dan potensi kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dan logis dapat dipastikan akan 17 terjadi dan/atau telah terjadi dalam kasus-kasus konkret di masyarakat. Sehingga apabila ketentuan dalam pasal permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. 9. Bahwa oleh karenanya, maka para Pemohon dalam Permohonan ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Pemilihan anggota DPR di Provinsi Papua berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan dengan prinsip pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme transisi kekuasaan yang lahir bersamaan dengan demokrasi. Sejarah demokrasi kuno diawali pertama kali di Athena pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. 2. Bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan tentang prinsip- prinsip dasar penyelenggaraan negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Dalam kaitannya hak warga negara dalam bidang politik, penyelenggaraan Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan 18 persoalan HAM. Penyelenggaraan Pemilu merupakan wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara. Pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan memberikan perlindungan HAM melalui putusannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir konstitusi (the final interpreter of the constitution). Di samping itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights) dan pelindung HAM (the protector of human rights). Fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of the human rights) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. 3. Bahwa sebagai konsekuensi dari kerangka pemikiran bahwa konstitusi merupakan hasil perjanjian bersama seluruh rakyat, yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi menduduki tempat sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (the supreme law of the land). Bahkan, konstitusi yang secara etimologis berasal dari kata “to constitute” yang berarti membentuk, juga dapat diartikan sebagai dokumen pembentuk organisasi negara. Oleh karena itu konstitusi mengikat segenap komponen negara, baik penyelenggara maupun warga negara. 4. Bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang menganut sistem demokrasi dalam pemilu. Salah satu ciri negara demokratis adalah melibatkan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum sebab partisipasi rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin dan wakilnya dalam menyalurkan aspirasi dan tersenggalanya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Hasil pemilu menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya oleh karena itu pemilu harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 19 5. Menurut Affan Gafar menyebut sebuah political order dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi sejumlah prasyarat. Pertama adanya akuntabilitas dimana pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, adanya rotasi kekuasan, dimana peluang pergantian kekuasaan harus selalu ada. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Keempat, adanya pemilihan umum dimana setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai dengan; hati nuraninya. Kelima, menikmati hak-hak dasar, dalam artibahwa setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas terutama hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas. 6. Bahwa di samping itu dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum” yang mana pasal ini menghendaki agar partisipasi rakyat lebih terlihat dalam pengambilan keputusan politik. Sehingga diharapkan sistem yang lebih demokratis akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengenai definisi pemilihan umum, A.S.S. Tambunan berpendapat bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hal tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. [A.S.S. Tambunan, Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (BandungL Binacipta,1986), hal 3.] 7. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 secara tegas memposisikan pengisian jabatan anggota DPRD melalui mekanisme pemilihan umum, yang berarti pengisian jabatan anggota DPRD dikategorikan sebagai 20 rezim pemilu. Di samping itu, pada hakikatnya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang yang dalam hal ini adalah Otonomi Khusus Provinsi Papua yang diatur melalui UU Otsus Papua. Walaupun Provinsi Papua diberikan otonomi khusus melalui undang-undang yang berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua melalui wakil-wakilnya (wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan) untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Provinsi Papua, tidak berarti sistem demokrasi berupa pemilihan umum ditiadakan dengan dalil otonimi khusus sehingga melupakan amanat dari konstitusi. 8. Parulian Donald menyampaikan setidaknya terdapat dua esensi yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik Pemilihan Umum, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah dan mencapai tingkat keterwakilan politik. (Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemulu Menurut UUD 1945, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006) hal. 35. 9. Bahwa anggota dewan perwakilan rakyat daerah merupakan jabatan politik atau jabatan publik yang salah satunya menjalankan fungsi untuk membentuk peraturan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat, berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Dengan demikian, suara rakyat dalam hal ini sangatlah krusial karena menyangkut kepentingannya. Pada faktanya, hak rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi anggota dewan tergilas karena mekanisme penyelenggaraan pengangkatan calon anggota DPRD Provinsi Papua dilakukan dengan cara pengangkatan oleh Gubernur Provinsi Papua. 21 10. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pemilu harus diimplementasikan dengan menurut asas-asas dalam pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22E ayat (1). Asas-asas itu mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara negara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan asas LUBER (Langsung Umum Bebas dan rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). LUBER lebih ditekankan ke pemilih, dimana Langsung artinya pemilih memilih secara langsung tidak diwakilkan walaupun dalam keadaan cacat atau sakit. Umum artinya dilakukan serentak dalam wilayah RI untuk Pemilu dan hanya di propinsi atau kabupaten kota untuk pilkada, Bebas artinya tidak ada intimidasi atau diarahkan ke salah satu calon tertentu, Rahasia artinya calon pilihan pemilih tetap terjaga kerahasiaanya tanpa ada yang mengetahui siapa memilih siapa. JURDIL penekanannya untuk peserta atau kontestan, panitia, lembaga pemilu dan pemerintah yang dalam hal ini pemilu dilaksanakan secara Jujur tidak bermain curang, Adil artinya semua pemilih maupun kontestan memiliki hak yang sama. 11. Bahwa mekanisme pengangkatan ini telah merugikan Pemohon secara inkonstitusional karena haknya untuk memilih dikesampingkan sehingga tidak adanya rasa keterwakilan rakyat melalui anggota DPRD Provinsi Papua. Dengan kata lain, hal ini telah bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 karena tidak terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis dalam pemilihan anggota DPRP dan DPRK Provinsi Papua serta pemberlakuan frasa “Diangkat” telah bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945. B. Pemberlakuan Frasa “Diangkat” Pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sejatinya tidak mencerminkan Asas Pemilihan Umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan Adil serta tidak 22 menganut prinsip Keadilan, Persamaan dan Ketidakberpihakan sehingga Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 27 UUD 1945. 1. Bahwa konsekuensi dari dianutnya ideologi Pancasila oleh negara, maka penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbagagsa dan bernegara di Indonesia haruslah berlandaskan pada ketentuan keadilan sebagaimana ditentukan dalam Sila ke-2 (dua) dan ke-5 (lima) Pancasila. Menurut Yudi Latif dalam buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm. 125). menjelaskan bahwa: “Sila ke-2 (dua) yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung asas perikemanusiaan universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya.” Hal tersebut sependapat dengan Prof. Dr. Kaelan, M.S. dalam buku Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, Tahun 2010) hal. 81 menjelaskan bahwa: “Konsekuensi nilai yang terkandung dalam “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras keturunan, dan status sosial.” Sementara Pengertian sila ke-5 (lima) menurut Darmodiharjo dalam buku Santiaji Pancasila (Surabaya: Usaha Nasional, 1979) menyatakan bahwa: “Keadilan Sosial’ berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.” 23 2. Bahwa dengan berdasarkan makna yang terkandung dalam sila ke-2 (dua) dan ke-5 (lima) Pancasila. Secara imperatif, negara harus hadir untuk bersikap adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta memberikan kesempatan kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya tanpa terkecuali. 3. Bahwa selain makna yang terkandung dalam kedua sila diatas, jaminan bahwa negara harus bersikap adil beserta memberikan kesempatan kepada setiap orang juga tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penormaan yang demikian telah menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama baik secara hukum dan pemerintahan, berhak atas pekerjaan, dan berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 4. Terkhusus mengenai persamaan kedudukan dalam pemerintahan, Pasal 21 Declaration of Human Rights telah menjamin bahwa: Pasal 21 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. 5. Bahwa selain Pasal 21 Declaration of Human Rights, persamaan kedudukan dalam pemerintahan juga diatur dalam Pasal 43 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Untuk selanjutnya disebut “UU HAM”) yang menyatakan sebagai berikut: 24 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Kedua instrumen hukum di atas telah secara jelas menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dijelaskan bahwa anggota DPRP atau DPRK terdiri atas: a. Dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan b. Diangkat dari unsur Orang Asli Papua Penjelasan Pasal 6 dan 6A ayat (1) huruf b: Yang dimaksud dengan "dari unsur Orang Asli Papua" adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah kabupaten/kota dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRK. 7. Bahwa terkhusus mengenai diangkat anggota DPRP/DPRK dari unsur orang asli Papua, diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 – Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Untuk selanjutnya disebut “PP 106/2021), yang memberikan 25 kewenangan kepada Pansel (provinsi atau kabupaten/kota) yang begitu besar, Pemerintah telah memberikan celah atau ruang kepada Pansel untuk memanfaatkan kewenangannya secara besar dalam menyeleksi/menetapkan anggota DPRP atau DPRK. Akibat dari kewenangan yang begitu besar, Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat dimungkinkan terjadi terhadap Pansel (Provinsi atau kabupaten/kota) guna menghalalkan sekelompok oknum dapat menjadi calon anggota DPRP atau DPRK. Sehingga persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan, memperoleh pekerjaan beserta bela negara dalam pemerintahan menjadi semakin sempit bahkan tertutup akibat frasa “diangkat” ini. 8. Bahwa mekanisme pengisian kursi anggota DPRP dan DPRK melalui pengangkatan tanpa proses pemilihan umum telah bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun definisi Luber Jurdil diuraikan sebagai berikut: a. Langsung Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Dengan tidak dipilih secara langsung oleh Masyarakat Adat. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suara. b. Umum Semua Warga Negara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). Berdasarkan penjelasan tersebut, pemilihan umum diikuti oleh semua Masyarakat Adat Orang Asli Papua yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, ras atau agama berhak mengikuti pemilu jika sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki hak pilih. 26 c. Bebas Rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. Maksudnya Masyarakat Adat Orang Asli Papua memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak- pihak manapun. d. Rahasia Rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secretballot). Hal ini berarti suara yang diberikan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain. e. Jujur Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap Masyarakat Adat memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. f. Adil Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Hal ini meliputi perlakuan yang sama setiap Masyarakat Adat sebagai pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi. 27 9. Bahwa dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dijelaskan bahwa: “Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan”. 10. Definisi asas hukum menurut G.W. Paton dalam buku A Textbook of Jurisprudence, (Oxford University Press, 1969) hal 204. Menyatakan bahwa: “a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law” (asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan/kaidah hukum). 11. Kemudian menurut Karl Larenz sebagaimana dikutip dalam buku J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 119. Menyatakan bahwa: “asas-asas hukum adalah ukuran-ukuran hukumuah-ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”. Mudah dipahami bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagi pembentukan hukum in-concrito”. 12. Atas definisi asas sebagaimana disampaikan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa asas adalah suatu pikiran/ukuran yang menjadi dasar untuk membentuk suatu kaidah hukum. Maka dari itu, Dengan memperhatikan asas pemilihan umum, ditetapkannya serta dipertahankanya frasa “diangkat” pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b sudah bertentangan dengan asas luber jurdil yang merupakan syarat mutlak dalam terselenggaranya pemilihan umum adil serta asas luber jurdil tidak akan terlaksana dan terpenuhi, jika mekanisme pengisian anggota DPRP Atau DPRK, dilakukan oleh sepenuhnya oleh Pansel (Provinsi atau kabupaten/kota). 28 13. Untuk menjunjung tinggi asas luber jurdil dan mengingat Negara Indonesia merupakan Negara Demokratis, DPRP dan DPRK akan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika direkrut melalui mekanisme pemilihan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua (OAP) dan bukan dengan cara “pengangkatan”; 14. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020, Poin 3.12.1 halaman 23, Mahkamah menjelaskan terkait dengan frasa”diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang) yang merupakan upaya memberikan peran dan pengakuan yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam perumusan kebijakan di lembaga perwakilan, in casu, DPRP dan DPRP beserta pengangkatan dimaknai dipilih oleh masyarakat asli Papua, maka tidak sejalan dengan otonomi khusus yang diamanatkan UUD 1945. Pertimbangan lengkap Mahkamah akan diuraikan sebagai berikut: “Merujuk Penjelasan Umum dimaksud, pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme “pengangkatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 merupakan bagian dari upaya memberikan peran dan pengakuan yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam perumusan kebijakan di lembaga perwakilan, in casu, DPRP dan DPRPB; Jikalau upaya memberikan peran dan pengakuan lebih besar melalui mekanisme pengangkatan tersebut diubah atau dimaknai “dipilih oleh masyarakat asli Papua”, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak sejalan dengan semangat otonomi khusus sebagaimana diamanatkan UUD 1945; 15. Terhadap pertimbangan Mahkamah, Pemohon sangat menghormati serta menghargai keputusan Mahkamah yang menjunjung tinggi otonomi khusus Papua. Tetapi yang perlu dipertimbangkan kembali, dengan mempertahankanya frasa “diangkat” sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf B UU Otsus Papua. Kesempatan setiap orang untuk menjadi anggota DPRP atau DPRK sangat 29 bergantung kepada wewenang Pansel Provinsi atau kabupaten/kota sehingga KKN sangat dimungkinkan untuk terjadi. Kemudian dengan memperhatikan asas pemilihan Umum yang bersifat mutlak yaitu Luber Jurdil tidak akan terlaksaksana jika frasa “diangkat” masih dipertahankan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 point 3.16. hal.127-128 menyatakan hal-hal lain seperti sistem pemilu, daerah pemilihan, syarat peserta, dan hal lainnya didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum (legal policy), sepanjang kebijakan hukum tersebut tidak menegasikan (menggerus) prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan nondiskriminasi sebagaimana terkandung dalam UUD 1945. 16. Dengan demikian, adanya frasa “Diangkat” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diatur lebih lanjut dalam PP 106/2021 mengenai seleksi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK membuktikan bahwa negara telah memberi kesempatan atau celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan (gubernur, dan Pansel provinsi atau kabupaten/kota) sehingga menutup ruang dan kesempatan bagi semua orang asli papua untuk memperoleh pekerjaan serta membela negara termasuk Pemohon yang tak punya hubungan dengan pejabat daerah. C. Pembentukan badan khusus pelaksanaan otonomi khusus di Papua berdasarkan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dan mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945. 30 1. Bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Karakteristik negara kesatuan ialah dibentuk bukan dari gabungan dari beberapa negara tetapi berdiri sebagai negara tunggal. Dari sisi pembentukan negara, Abu Daud Busroh berpendapat bahwa: "...Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara” (Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1990). 2. Bahwa dalam konteks negara kesatuan yang berlandaskan demokrasi dan nomokrasi konstitusional, penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan bernegara dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dengan memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut Sudjito, pada dimensi sosial, masyarakat hanya dapat hidup dan mempunyai arti diantara manusia lainnya apabila di terima dalam masyarakatnya. (Sudjito, dkk., Jatidiri Manusia Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa, Yogyakarta: UGM Press, hlm. 78). Maka dengan demikian menjadi tugas pemerintah untuk memastikan dan menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang manusiawi dan beradab untuk memajukan dirinya secara individual maupun kolektif. 3. Bahwa mengutip pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie terkait konsep keadilan sosial mengungkapkan bahwa keadilan sosial merupakan roh pamungkas dalam UUD yang dalam praktik sering kali diabaikan dan dilupakan orang. Perwujudan paling nyata dari nilai luhur Pancasila dalam rangka cita-cita bersama segenap bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ialah struktur kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, semua tindakan-tindakan pemerintah yang tercermin dalam program-program pembangunan hendaknya diwujudkan dan diorientasikan untuk 31 meningkatkan kualitas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, Cetakan ke-2, Jakarta: LP3ES, 2015, hlm. 85). 4. Bahwa dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai entitas yang juga disadari oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) bahwa variabilitas yang tinggi antar daerah, dan kondisi geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau menjadi salah satu tantangan yang besar dan berat untuk mewujudkan tujuan negara, terutama jika Negara Indonesia dikelola secara sentralistis. Untuk itu perlu membagi kewenangan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis melalui desentralisasi. Desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan sendiri sebenarnya telah menjadi pilihan bentuk pemerintahan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Desentralisasi menjadi pilihan selain karena keinginan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga karena pemerintahan yang desentralistis lebih kondusif bagi percepatan pengembangan demokrasi di Indonesia. Dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan ke daerah, maka rakyat di daerah akan menjadi semakin mudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan (BPHN, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Jakarta: BPHN, 2020, hlm, 1). 5. Bahwa dasar konstitusi telah menetapkan dan memberikan arah bagi pelaksanaan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 32 (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) … (4) … (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) … (7) … 6. Bahwa berdasarkan norma konstitusi tersebut perlu diuraikan lebih konkret mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut: a. Prinsip/asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sementara itu, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Prinsip desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587). 7. Menurut Van Houtten, otonomi daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: a. Otonomi yang bersifat umum yang berlaku dan diterapkan disemua wilayah. Otonomi ini biasanya diterapkan pada negara yang memiliki 33 stabilitas politik terkendali dan tidak dalam potensi konflik separatisme. b. Otonomi yang bersifat khusus atau desentralisasi asimetris, dimaksudkan untuk memberikan perlakuan berbeda, agar masalah- masalah yang spesifik dapat diselesaikan dengan damai dan disepakati oleh semua pihak. Otonomi ini lazim diterapkan didaerah yang memang memiliki potensi perbedaan tinggi dan mengalami ketimpangan luar biasa hingga dapat memicu terjadinya gejolak. Manfaat dari desentralisasi asimetris ini adalah; (1) Menjadi solusi atas kemungkinan terjadinya konflik etnis atau konflik sosial lainnya; dan (2) Sebagai respon demokratis dan damai terhadap keluhan/masalah-masalah kaum minoritas yang hak-haknya selama ini dilanggar dan diabaikan. (Azmi Muttaqin, “Otonomi Khusus Papua: Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua”, Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1, Tahun 2014, hlm. 4). 8. Bahwa dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara jelas diatur dalam UU Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, yang meliputi: urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ataupun non pelayanan dasar terkait pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika dan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Selain itu urusan konkuren yang bersifat pilihan meliputi urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, prindustrian, dan transmigrasi. (vide Pasal 34 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). 9. Bahwa perlu digarisbawahi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada poin 3, pembagian urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan dengan berdasarkan pada: a. Prinsip akuntabilitas bahwa penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. b. Prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. c. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. d. Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Vide Pasal 13 dan Penjelasannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). 10. Bahwa untuk menjamin dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut maka pemerintah telah membentuk dewan pertimbangan otonomi daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi: a. Penataan Daerah; b. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; c. Dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah; dan 35 d. Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Adapun dewan pertimbangan ini terdiri dari wakil presiden sebagai ketua, Menteri selaku sekretaris, para menteri terkait sebagai anggota, dan perwakilan kepala daerah sebagai anggota. (Vide Pasal 395 dan Pasal 396 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). 11. Bahwa menurut Scott A. Bollens, otonomi daerah dilihat mempunyai kelebihan atau manfaat dalam masyarakat yang heterogen. Melalui otonomi kalangan minoritas dapat lebih terlibat aktif dalam politik, menawarkan prospek bagi minoritas untuk mempertahankan kebudayaannya, meningkatkan kesempatan untuk lahir dan terbangunnya koalisi antar-etnis, dan memberikan kesempatan yang luas bagi negara-negara yang berpotensi terpecah-belah untuk mengusahakan jalan keluar secara konstitusional. Tetapi otonomi dapat pula menghadapi resistensi dan menghasilkan dampak negatif, termasuk kekhawatiran bahwa otonomi bisa merupakan “batu loncatan” untuk pemisahan diri, kekhawatiran dari pimpinan-pimpinan mayoritas bahwa mereka mungkin saja akan kehilangan dukungan suara, menguatnya identitas etnis atau terciptanya bentuk-bentuk identitas baru, terjadinya kompromi terhadap apa yang dianggap sebagai nilai- nilai fundamental suatu negara, dan adanya resistensi untuk berlangsungnya konsultasi dan kompromi bagi kesuksesan devolusi kekuasaan pemerintahan (Azmi Muttaqin, “Otonomi Khusus Papua: Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua”, Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1, Tahun 2014, hlm. 3). 12. Bahwa Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi di Indonesia diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dimana pemberian otonomi khusus tersebut dimaksudkan karena beberapa pertimbangan, di antaranya: 36 a) Melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya; b) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua; c) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua; 13. Bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yangmemadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua (Vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). 37 14. Bahwa tujuan pemberian otonomi daerah yang memberikan kewenangan kehidupan sendiri tersebut telah tereduksi dengan pembentukan badan khusus bagi pelaksaan otonomi khusus di Papua melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 15. Bahwa tujuan pemberian otonomi khusus Papua yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, pada tataran pelaksanaanya berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan bersenjata masih kerap terjadi, hal ini disebabkan bahwa Otonomi Khusus Papua tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kesepakatan bersama, melainkan produk dari pemerintah pusat untuk meredam konflik yang terjadi di Papua. Otonomi Khusus Papua dibuat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Akibatnya, belum ada pemahaman bersama dari pihak-pihak yang terlibat konflik terhadap eksistensi Otonomi Khusus. Bagi pemerintah pusat, Otonomi Khusus adalah wujud nyata ikhtiar untuk menyelesaikan konflik, sedangkan bagi sebagian masyarakat Papua Otonomi Khusus adalah ciptaan pemerintah pusat untuk menghentikan perlawanan mereka. Menurut M. Ali Safaat, meskipun UU Otonomi Khusus Papua telah memberikan proporsi yang besar bagi masyarakat Papua, tetapi tidak dilaksanakan dengan konsisten. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada Papua seringkali dibatasi, dikurangi, bahkan ditarik kembali ke pusat melalui berbagai peraturan perundangan yang bersifat operasional dan sectoral. (M. Ali Safaat, “Problem Otonomi Khusus Papua”, http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PROBLEM-OTONOMI- KHUSUS-PAPUA.pdf, hlm. 6). 16. Bahwa lebih lanjut menurut M. Ali Safaat, ketidakberhasilan pelaksanaan otonomi khusus Papua disebabkan karena 5 (lima), hal, yaitu: a. Pelaksanaan otonomi khusus tidak diimbangi dengan upaya penyelesaian konflik politik secara damai. Hal ini mengakibatkan 38 “politisasi” pelaksanaan otonomi khusus baik oleh pemerintah pusat maupun oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat Papua; b. Pemerintah menggunakan pendekatan keamanan dalam pelaksanaan otonomi khusus, Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM, tidak adanya proses hukum, belum terbentuknya pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta belum terbentuknya pengadilan adat menunjukkan bahwa Otonomi Khusus hanya dilaksanakan secara parsial. Untuk hal-hal tertentu masih terdapat ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat Papua untuk melaksanakan otonomi khusus. c. Terdapat kecenderungan menggerogoti otonomi khusus yang diberikan dengan memperkuat kembali pola pemerintahan yang sentralistik. d. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan otonomi khusus baik karena status legal formal maupun karena kondisi politik yang bersifat khusus. e. Ada kecenderungan melambatkan implementasi otonomi khusus dengan cara menunda pembentukan peraturan pelaksana yang diperlukan. (M. Ali Safaat, “Problem Otonomi Khusus Papua”, http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PROBLEM-OTONOMI- KHUSUS-PAPUA.pdf, hlm. 8). 17. Bahwa dengan pembentukan badan khusus bagi otonomi Papua sebagai badan baru yang akan mengevaluasi, mengkoordinasi, dan melakukan harmonisasi tidak memiliki urgensi yang jelas bagi kemajuan pelaksanaan otonomi khusus Papua. Hal ini juga dapat menjadi instumen bagi negara dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengurangi atau mereduksi otonomi daerah di Papua. Alih-alih mengoptimalkan lembaga yang sudah ada (dewan pertimbangan otonomi daerah atau Majelis Rakyat Papua) melainkan membentuk badan baru yang dikelola dan dijalankan oleh pemerintah pusat telah menunjukan sifat pemerintahan yang sentralistik. 39 18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menyatakan: Pasal 68A (1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut: a. Wakil Presiden sebagai Ketua; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai Anggota. (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 19. Bahwa dengan pengaturan yang demikian terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai berikut: a. Pembentukan badan khusus tidak menunjukan adanya korelasi dan kemajuan pelaksanaan otonomi khusus Papua dalam menyelesaikan berbagai konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi; b. Bahwa susunan badan khusus tersebut tidaklah proporsional untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua karena perbandingan masyarakat Papua dengan Pemerintah pusat. Bagaimana mungkin negara menegaskan melindungi dan menjamin pelaksanaan otonomi khusus Papua secara konsisten apabila pengambil kebijakan dan pengawas pelaksanaannya didominasi pejabat dari pemerintah pusat. Suara dan kebutuhan rakyat Papua tidak dapat dinilai secara optimal apabila masyarakat Papua tidak diberi ruang lebih besar untuk bersuara dan berpendapat dalam menentukan nasib dan urusannya sendiri. 40 c. Bahwa terhadap perwakilan orang Papua yang mengisi susunan badan khusus tidak dijelaskan prosedur penentuannya, mekanisme pemilihan, dan proses seleksinya. Pembentuk undang-undang dalam hal ini dapat saja menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah, tetapi menjadi krusial bahwa bagi transparansi bagi publik untuk menetapkan cara pemilihan perwakilan dari orang Papua tersebut. rumusan yang sangat terbuka umum tersebut apabila dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A UU a quo, dapat saja diartikan bahwa pemilihannya ditetapkan atau diangkat oleh pemerintah. Apabila hal ni terjadi maka secara jelas bahwa pemerintah telah kembali bersifat sentralistik dan mematikan esensi pelaksanaan otonomi daerah. 20. Bahwa menurut Koswara, kegagalan pelaksanaan otonomi daerah dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu: a. Tidak berhasil mengidentifikasi tugas-tugas yang paling tepat dan yang seharusnya didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. b. Memberikan penilaian yang berlebihan, bahwa pemerintah daerah dengan semua unit adminsitrasinya tidak mampu untuk menyandang peranan dan fungsi yang lebih besar dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan; c. Kurangnya antisipasi hambatan-hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. (A. Heru Nursanto, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional Antara Provinsi dan Kota, Semarang: Semarang University Press, 2008, hlm. 69). 21. Bahwa pemahaman mengenai otonomi daerah tidak hanya sebatas penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat. Otonomi daerah seharusnya memberikan keleluasaan atau diskresi masyarakat yang lebih luas dalam membangun daerahnya atas dukungan dan fasilitas pemerintah daerahnya sendiri. Dalam pemahaman yang demikian, peran pemerintah hanya membantu menfasilitasi, memberi subsidi, dan 41 menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan masyarakat yang berotonomi tersebut memegang kewenangan totalitaritas sebagai subjek dalam otonomi daerah (S. Mubyarto, Otonomi dan Federalisme, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 13). 22. Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang demikian, maka pembentukan badan khusus bagi otonomi khusus Papua secara jelas menunjukan ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi khusus pemerintah daerah Provinsi Papua secara mandiri dan independen dengan semakin kuatnya kedudukan pemerintah pusat dalam pengawasan otonomi khusus Papua. Selain itu, dengan dibentuknya badan khusus otonomi khusus Papua berdampak pada semakin minornya partisipasi masyarakat atau orang asli Papua atas hak untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri karena pemerintah pusat yang terlalu turut campur tangan alih-alih membangun kondisi yang kondusif dan memberikan fasilitas bagi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. 23. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka pembentukan badan khusus dalam pelaksanaan koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi otonomi khusus Papua telah bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945 sehingga berdasarkan pertimbangan dan peenalaran yang wajar atas pengaturan tersebut harus dibatalkan keberlakuannya dan tidak dapat lagi mengikat secara hukum bagi masyarakat yang terkait. D. Pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah pusat di Papua berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) serta kewenangan pemerintah pusat dalam membuat perdasus dan perdasi berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan dengan otonomi daerah sebagaimana yang telah 42 ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945. 1. Bahwa secara filosofis sejak tumbangnya rezim orde baru, Indonesia telah memasuki fase baru dalam sistem politik dan pemerintahan, yang salah satunya adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Pergeseran sistem tersebut merupakan bagian dari demokratisasi dan dalam menjalankan berdasarkan konsep good governance. 2. Bahwa dalam perkembangannya ketika pada masa orde baru yang mana pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan sistem sentralistik yang terpusat pada pemerintahan Orde Baru, terjadi pembungkaman partisipasi rakyat dan membuat partisipasi rakyat dinafikan dan rakyat hanya menjadi objek pembangunan, serta pemerintah daerah menjadi pelengkap saja dari sistem pemerintahan nasional tanpa dilibatkan dan tidak berbuat apa-apa terutama dalam hal perencanaan. Dalam hal ini terjadi perencanaan dan pengendalian terpusat. 3. Sebagai akibatnya, dengan penerapan sistem secara terpusat oleh pemerintah pusat menghasilkan suatu keadaan semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Hal inilah kemudian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah di masa kini. Selain itu, di bidang politik, rakyat berada pada posisi objek politik yang mana partisipasinya dibungkam sehingga hanya menjadi retorika penguasa belaka. 4. Di era reformasi, paradigma sentralisasi telah berubah menjadi desentralisasi sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) … (4) … 43 (5) … (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 5. Bahwa bertepatan dengan amanat UUD 1945, sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia pun telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Asas otonom adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang- undang. Provinsi Papua merupakan daerah otonom yang diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta berkesinambungan dan 44 keberlanjutan pembangunan di wilayah papua, perlu dilakukan upaya dan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua. Papua sebagai provinsi yang diberi otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berarti kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. 8. Bahwa namun dalam Ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU Otsus Papua menyatakan: Pasal 76 (1) … (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua (3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. (4) … (5) … 9. Bahwa apabila kita cermati lebih jauh, ketentuan dalam pasal a quo di atas, telah menghilangkan satu tahapan dalam proses pemekaran daerah yaitu “tahapan daerah persiapan” sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Dalam Pasal 33 - Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa “tahapan daerah persiapan” merupakan salah satu unsur krusial dan esensial dalam pemekaran daerah karena harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi seperti luas wilayah minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah, kapasitas daerah, parameter keamanan, demografi, geografi, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, potensi keuangan dan 45 kemampuan menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk tahapan prosedural pembahasan bersama kepala daerah dan DPRD (DPRP/DPRK). Hal-hal demikian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam proses pelaksanaannya. Apabila tahapan ini dihilangkan dalam proses pemekaran daerah sebagaimana diatur dalam Pasal UU a quo, maka hal ini sama saja menghilangkan keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam proses pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi Papua. Di samping itu, pengabaian terhadap hal-hal yang demikian telah mengakibatkan pemerintah (Pusat) menjadi otoriter dan mengabaikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang sejatinya menjadi jiwa dari UU Otsus Papua. 10. Bahwa dalam negara demokrasi, partisipasi rakyat menjadi unsur penting untuk memberikan legitimasi atas pengambilan kebijakan pemerintahan. Menurut Lothar Gundling, ada 4 (empat) faktor diperlukannya partisipasi masyarakat yaitu: (1) memberikan informasi kepada pemerintah; (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan; (3) membantu perlindungan hukum; dan (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan (Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002, hlm 104-106). Dengan demikian pelaksanaan pemekaran daerah provinsi maupun kabupaten/kota oleh pemerintah dan DPR tanpa melalui tahapan daerah persiapan pada hakikatnya telah mereduksi bahkan menghilangkan unsur partisipasi rakyat (OAP, Masyarakat hukum adat, ataupun rakyat pada umumnya) dalam melaksanakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. 11. Bahwa pun dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan, Pasal 75 (4) Dalam hal Perdasus dan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diundangkan dalam waktu 1 (satu) tahun, 46 Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 12. Bahwa ketentuan a quo di atas merupakan suatu bentuk pengalihan kewenangan yang tidak beralasan, baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis mengingat kewenangan pembentukan peraturan perundang- undangan telah diatur sedemikian rupa dalam UU PPP. Apa yang menjadi landasan pertimbangan perdasus dan perdasi dapat diambil alih oleh pemerintah pusat? Hal ini menyebabkan kacaunya sistem pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang ttelah ditetapkan secara baku, terstandar, dan berkelanjutan. Dari aspek perundang-undangan menjadi permasalahan yang harus djawab ialah: a. Apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh pemerintah maka apakah bentuknya masih berupa perdasus/perdasi ataukah berbentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden? b. Siapa yang berwenang menandatangani dan mengesahkan perdasus/perdasi tersebut? c. Apakah pemerintah hanya berwenang menyusun perdasi dan perdasus dan pengesahannya dilakukan oleh pemerintahan daerah Papua (DPRP/DPRK bersama dengan kepala daerah)? Apabila yang digunakan ialah opsi pemerintah pusat mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah daerah membentuk perdasus dan perdasi, maka hal ini merupakan pengabaian terhadap semangat dan jiwa dari pembentukan UU 2/2021 dan UU PPP. Hal ini akan semakin menunjukan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua ialah suatu hal yang semu dan pemerintah memang berkeinginan memegang kontrol atas kehidupan rakyat di provinsi Papua secara sentralistik. 13. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 mengatur bahwa pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota serta pelaksanaan kewenangan membuat Perdasus dan Perdasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut pada dasarnya telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945 yang memberikan 47 wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 14. Bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan juga Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Oleh karenanya seluruh pemerintah daerah merupakan wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dan diberikan wewenang otonomi daerah untuk mengurus dan mengatur daerah otonomnya berdasarkan asas otonom. Namun dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945 karena memberikan wewenang kembali kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan kembali diberlakukan sistem sentralistik sebagaimana pada masa orde baru. 15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945 karena memberikan wewenang kembali kepada pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintahan kembali bercorak sentralistik dan telah terjadi pelanggaran atas prinsip-prinsip otonomi daerah dan desentralisasi khususnya dalam pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: - Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 48 - Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan Orang Asli Papua untuk mencalonkan diri secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRP”. - Menyatakan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan Orang Asli Papua untuk mencalonkan diri secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRK”. - Menyatakan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. - Menyatakan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan pembentukan perdasus dan perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang pengesahan perdasi dan perdasus dilakukan oleh pemerintahan daerah dan tetap memperhatikan pertimbangan dan aspirasi dari MRP) dan DPRP atau DPRK”. 49 - Menyatakan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danoleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota tanpa melalui tahapan daerah persiapan sepanjang tetap melibatkan pemerintah daerah provinsi dan DPRP, pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRK. OAP, Masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum dalam setiap tahapan dan proses pelaksanaan pemekaran daerah serta memberikan ruang bagi pertimbangan dan masukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. rapat kerja bersama; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi KTP Pemohon I; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi KTP Pemohon II; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 50 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, selanjutnya disebut UU 2/2021), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 51 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 52 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengajuan norma yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 2/2021 (1) DPRP terdiri atas anggota yang: a. ...; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 (1) DPRK terdiri atas anggota yang: a. ...; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 (1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut: a. Wakil Presiden sebagai Ketua; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota. Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 (1) …; (4) Dalam hal Perdasus dan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diundangkan dalam waktu 1 (satu) tahun, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 (1) ..., 53 (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosialbudaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua. (3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. (4) …, 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Papua, yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal pembentukan kebijakan pemerintah, baik secara umum maupun khusus yang berlaku bagi Provinsi Papua; 4. Bahwa ketentuan pengangkatan Orang Asli Papua di DPRP dan DPRK dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif karena bertentangan dengan asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga melahirkan masalah diskriminasi dan nepotisme. Menurut para Pemohon, tidak adanya proses pemilihan Orang Asli Papua telah menghilangkan kesempatan para Pemohon untuk memiliki pekerjaan dan hak persamaan di hadapan hukum yang adil dalam sistem desentralisasi sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E, serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dan telah mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945. Menurut para Pemohon, koordinasi dan pengawasan tetap 54 didominasi oleh perwakilan pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua menjadi tidak maksimal dan konsep desentralisasi bagi Provinsi Papua seolah-olah kembali menjadi sistem sentralistik sehingga para Pemohon kehilangan hak konstitusional sebagai rakyat Papua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua; 6. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 menyebabkan sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menjadi sentralistik karena pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tidak melibatkan atau memeroleh pertimbangan/persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Apalagi, pengambilan keputusan pemekaran wilayah dilakukan secara paksa oleh pemerintah pusat dengan mengeyampingkan tahapan daerah persiapan. Seharusnya pada setiap tahapan harus melibatkan partisipasi rakyat yang dimulai dari tahapan daerah persiapan secara berjenjang melalui proses musyawarah desa, kemudian pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah kabupaten/kota dan DPRK. Terkait dengan pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah provinsi dan DPRP telah diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Oleh karenanya, para Pemohon telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk menyalurkan aspirasi apabila terjadi pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, para Pemohon sebagai Orang Asli Papua telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak-hak konstitusionalnya dan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, serta Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 yang berkaitan dengan hak-hak Orang Asli Papua. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, 55 para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 Sementara itu, berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, setelah dicermati pasal-pasal a quo di samping berkaitan dengan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua, ternyata juga berkaitan dengan kepentingan Pemerintah dan kepentingan pemerintah daerah Papua. Oleh karena itu, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon secara substansial berkaitan dengan materi pokok permohonan maka kedudukan hukum para Pemohon dimaksud baru diketahui setelah pembuktian konstitusionalitas norma terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, sedangkan kedudukan hukum para Pemohon berkaitan dengan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan uraian sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 56 1. Bahwa menurut para Pemohon, pengangkatan anggota DPRP di Provinsi Papua berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 telah bertentangan dengan prinsip pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 telah ditentukan bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun faktanya, menurut para Pemohon hak rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi anggota dewan tergilas, karena mekanisme pengangkatan calon anggota DPRD dari unsur Orang Asli Papua. Mekanisme pengangkatan yang seperti ini merugikan para Pemohon karena haknya untuk memilih wakil rakyat dikesampingkan; 2. Bahwa menurut para Pemohon, adanya frasa “diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 tidak mencerminkan asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak menganut prinsip keadilan, persamaan dan ketidakberpihakan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945. Bahkan, pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021), mengenai pembentukan Pansel yang menyeleksi/menetapkan anggota DPRP atau DPRK dari unsur Orang Asli Papua memberi celah atau ruang bagi penyalahgunaan wewenang Pansel dengan cara bekerja sama dengan sekelompok oknum, sehingga menurut para Pemohon frasa “diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 menutup persamaaan kesempatan bagi setiap orang, khususnya masyarakat asli Papua untuk dipilih dan memeroleh pekerjaan di dalam pemerintahan; 3. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan badan khusus pelaksanaan otonomi khusus di Papua berdasarkan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945. Menurut para Pemohon, pembentukan badan khusus tidak menunjukan 57 adanya korelasi dan kemajuan pelaksanaan otonomi khusus Papua dalam menyelesaikan berbagai konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi. Begitu juga dengan susunan badan khusus tersebut, tidak proporsional untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua karena pengambil kebijakan dan pengawas pelaksanaannya didominasi pejabat dari pemerintah pusat; 4. Bahwa menurut para Pemohon, pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah pusat di Papua berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 serta kewenangan Pemerintah Pusat dalam membuat Perdasus dan Perdasi berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 telah bertentangan dengan otonomi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945; 5. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah menghilangkan satu tahapan dalam proses pemekaran daerah yaitu “tahapan daerah persiapan” sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 yang merupakan salah satu unsur krusial dalam pemekaran daerah karena harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi dan tahapan prosedural pembahasan bersama kepala daerah dan DPRD (DPRP/DPRK). Hal-hal demikian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam proses pelaksanaannya. Apabila tahapan daerah persiapan dihilangkan dalam proses pemekaran daerah, maka hal ini sama saja dengan menghilangkan keterlibatan rakyat dalam proses pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua; 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 merupakan suatu bentuk pengalihan kewenangan yang tidak beralasan, baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, atas pertimbangan apa Perdasus dan Perdasi dapat diambil alih oleh pemerintah pusat. Apabila Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan pemerintah daerah membentuk Perdasus dan Perdasi, menurut para Pemohon hal ini merupakan pengabaian terhadap semangat dan jiwa dari pembentukan UU 2/2021 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut para Pemohon, hal ini akan semakin menunjukkan bahwa otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua adalah suatu hal yang semu dan pemerintah berkeinginan memegang kontrol atas kehidupan rakyat di Provinsi Papua secara sentralistik. 58 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: a. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan Orang Asli Papua untuk mencalonkan diri secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRP”; b. Menyatakan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan Orang Asli Papua untuk mencalonkan diri secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRK”; c. Menyatakan Pasal 68A ayat (1) dan (2) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d. Menyatakan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan pembentukan perdasus dan perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang pengesahan perdasi dan perdasus dilakukan oleh pemerintahan daerah dan tetap memperhatikan pertimbangan dan aspirasi dari MRP dan DPRP atau DPRK”; e. Menyatakan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota tanpa melalui tahapan daerah persiapan sepanjang tetap melibatkan pemerintah daerah provinsi dan DPRP, pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRK, OAP, Masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum dalam setiap tahapan dan proses pelaksanaan pemekaran daerah serta memberikan ruang bagi pertimbangan dan masukan melalui: rapat dengar pendapat umum, rapat kerja bersama, sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi”. 59 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon beririsan dengan permohonan dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 yang ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah sedang memeriksa Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, dengan pertimbangan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-U ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang diajukan pada saat Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 sedang dilakukan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Pemohon. Terhadap Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 belum ada putusan berkaitan dengan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2) serta Pasal 76 ayat 60 (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Sehingga dengan demikian, tidak terdapat relevansi untuk memberlakukan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. Terlebih lagi, para Pemohon dalam permohonan a quo juga mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 68A ayat (1) dan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 yang tidak diajukan dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa berkaitan dengan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021, telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), serta Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU 2/2021 telah merugikan Orang Asli Papua karena pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dari unsur Orang Asli Papua bersifat diskriminatif di antara Orang Asli Papua sendiri dalam persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta jaminan kepastian bagi semua orang dalam memperoleh kesempatan yang sama. Selain itu, menurut Pemohon, adanya frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam norma Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 dapat menciptakan ketidakpastian hukum sehingga seharusnya frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dimaksud dimaknai menjadi “perdasus” dan “perdasi”. Apabila dipelajari secara saksama, berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon a quo pada pokoknya bermuara karena adanya unsur anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Substansi UU 21/2001 belum mengatur ketentuan mengenai adanya anggota DPRK (kabupaten/kota) yang diangkat dari Orang Asli Papua. Dalam rangka melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua, UU 2/2021 sebagai perubahan dari UU 21/2001, menambahkan pasal baru terkait dengan komposisi DPRK yang sebelumnya hanya terdiri atas anggota DPRD kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum, diubah menjadi terdiri atas anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum dan yang diangkat dari Orang Asli Papua [vide Penjelasan Umum UU 2/2021]. Dengan demikian, setelah berlakunya UU 2/2021 lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi Papua, yaitu DPRP di provinsi serta DPRK di kabupaten/kota ditentukan sebanyak ¼ (satu per empat) kali dari jumlah 61 anggota DPRP atau anggota DPRK adalah diangkat dari unsur Orang Asli Papua [vide Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UU 2/2021]. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 2/2021, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 menurut Pemohon dengan adanya unsur yang diangkat dari Orang Asli Papua dalam lembaga dewan perwakilan rakyat menimbulkan diskriminasi di antara Orang Asli Papua sendiri dalam persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta jaminan kepastian bagi semua orang untuk memperoleh kesempatan yang sama. Berkenaan dengan hal ini penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu pertimbangan hukum beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- VII/2009 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 1 Februari 2010, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: [3.16.3] Bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi masyarakat Papua untuk ikut serta merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan. Salah satu peran serta masyarakat asli Papua dalam merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan terutama dalam bidang sosial politik adalah menjadi anggota DPRP. Sehubungan dengan hal tersebut, Penjelasan Umum UU 21/2001 secara tegas mendorong orang asli Papua untuk terlibat baik dalam pemikiran maupun tindakan bagi kepentingan Provinsi Papua dengan harapan akan terjadi perubahan kualitas orang asli Papua dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penjelasan Umum UU 21/2001 tersebut dengan tegas menunjukkan adanya kebijakan afirmatif (affirmative action policy) yakni pengistimewaan untuk sementara waktu yang bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki wakil di DPRP melalui pengangkatan; [3.16.4] Bahwa UU 21/2001 sebagai pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, di dalamnya memuat pasal-pasal tertentu yang mengatur kekhususan dimaksud. Salah satunya adalah pembentukan DPRP sebagai lembaga perwakilan rakyat dari pemerintahan daerah Papua yang bersifat khusus dan berbeda dengan daerah provinsi lainnya. Kekhususan tersebut, antara lain, adanya sebagian anggota DPRP yang diangkat. 62 [3.16.5] Bahwa keanggotaan DPRP yang diangkat dengan kuota ditentukan oleh Pasal 6 ayat (4) UU 21/2001 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPRP adalah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua, adalah bentuk perlakuan khusus yang tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, merupakan kebijakan afirmatif. Perlakuan khusus seperti itu diterapkan juga untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu diberikannya hak bagi masyarakat Aceh untuk mendirikan partai politik lokal; Selanjutnya, berkenaan dengan Orang Asli Papua yang diangkat dalam keanggotaan lembaga perwakilan di Papua, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan, pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik. Berkenaan dengan dalil dimaksud, Mahkamah perlu menjelaskan bahwa kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 yang menyatakan, “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”, apabila diletakkan dalam status otonomi khusus yang diberikan pada Papua (termasuk Papua Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang) adalah bagian dari pengakuan negara terhadap bentuk kekhususan daerah ini dalam bingkai NKRI. Pengakuan demikian sesuai dengan Penjelasan Umum UU 21/2001 yang menyatakan: Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk 63 memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat. Merujuk Penjelasan Umum dimaksud, pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme “pengangkatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 merupakan bagian dari upaya memberikan peran dan pengakuan yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam perumusan kebijakan di lembaga perwakilan, in casu, DPRP dan DPRPB; Jikalau upaya memberikan peran dan pengakuan lebih besar melalui mekanisme pengangkatan tersebut diubah atau dimaknai “dipilih oleh masyarakat asli Papua”, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak sejalan dengan semangat otonomi khusus sebagaimana diamanatkan UUD 1945; Berdasarkan kutipan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas pada pokoknya Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa pengaturan mengenai anggota DPRP yang diangkat merupakan pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang”. Salah satu bentuk kekhususan dimaksud adalah adanya keberadaan unsur Orang Asli Papua pada DPRP, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Papua, yang dilakukan berdasarkan sistem kolektif/kolegial bukan melalui pemilihan umum, sebagaimana kelaziman untuk pengisian lembaga perwakilan rakyat. Hal ini menunjukkan sifat khusus yang berbeda dengan provinsi lainnya. Selain itu, adanya norma pengisian anggota DPRP yang diangkat dimaksudkan sebagai salah satu wujud kebijakan afirmatif (affirmative action policy). Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) UU 2/2021 yang mengatur bahwa DPRP dan DPRK terdiri atas anggota yang: a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua, merupakan suatu bentuk kekhususan Provinsi Papua. Adanya ketentuan anggota DPRP/DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua justru memberikan kepastian hukum, dukungan dan sekaligus mengakomodasi representasi Orang Asli Papua di lembaga perwakilan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan 64 Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "dari unsur Orang Asli Papua" adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRP atau DPRK. Dalam hal ini, apabila Mahkamah mengikuti petitum Pemohon yang memohon agar pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dihapuskan sehingga anggota DPRP dan DPRK hanya berasal dari hasil pemilihan umum, maka hal demikian justru potensial menghilangkan sifat kekhususan Provinsi Papua yang merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif dan sekaligus berpotensi mengancam keterwakilan Orang Asli Papua di DPRP dan DPRK. Bahkan lebih dari itu, dengan hilangnya unsur Orang Asli Papua yang diangkat sebagaimana yang dimohonkan Pemohon justru akan meniadakan maksud dan politik hukum perubahan UU 2/2021 yang mempertegas keberpihakan pembentuk undang-undang kepada Orang Asli Papua dalam rangka melindungi dan meningkatkan harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian unsur Orang Asli Papua yang diangkat sebanyak ¼ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP atau anggota DPRK dalam lembaga perwakilan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan dengan masa jabatan yang sama dengan anggota DPRP/DPRK yang dipilih yaitu 5 (lima) tahun akan memberikan keadilan dan kepastian bagi mereka dalam menjalankan peran merumuskan berbagai kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan, terutama dalam bidang sosial politik dan budaya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah adanya unsur Orang Asli Papua yang diangkat tersebut merupakan salah satu wujud dari kebijakan afirmatif yang merupakan bentuk perlakuan khusus yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. [3.13.1.2] Bahwa dengan telah dinyatakannya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dalam batas penalaran yang wajar, oleh karena norma Pasal a quo memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, maka menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 karena substansinya memiliki kesamaan sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya, dalil Pemohon berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 tidak terdapat adanya pertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. [3.11.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, khususnya terkait dengan pengujian norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021, telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Oleh karena pengujian 65 terhadap norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 berkaitan erat dengan norma Pasal 68A ayat (1) yang mengatur mengenai pembentukan badan khusus maka menurut Mahkamah pertimbangan hukum terhadap pengujian norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 juga sekaligus memuat pertimbangan hukum terhadap ketentuan norma Pasal 68A ayat (1) UU 2/2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 dalam hal pembentukan badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden menyebabkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan prinsip desentralisasi, pembagian kekuasaan, kekhususan dan keragaman daerah, serta prinsip negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus berdasarkan UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembentukan badan khusus bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua [vide Pasal 68A ayat (1) dan Penjelasan Umum UU 2/2021]. Badan khusus tersebut terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan yaitu: a. Wakil Presiden sebagai ketua; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota. Adanya komposisi perwakilan dari provinsi Papua dapat dipahami sebagai upaya membuka saluran aspirasi terhadap kinerja badan khusus di Papua. Bahkan untuk menjamin independensi atas keterlibatan langsung masyarakat Papua terlihat karena yang dimaksud dengan "perwakilan" dari setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (2) huruf c UU 2/2021 adalah mereka yang tidak boleh berasal dari pejabat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRP, MRP, DPRK, dan anggota partai politik [vide Penjelasan Pasal 68A ayat (2) huruf c UU 2/2021]. Adapun maksud pembentukan badan khusus adalah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua agar sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi khusus [vide konsiderans Menimbang huruf a UU 2/2021]. Oleh karena itu, badan khusus tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Tanggung jawab langsung kepada Presiden ini sejalan dengan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 UUD 1945. Dalam konteks itu, menurut Mahkamah, penunjukkan Wakil Presiden sebagai Ketua “badan khusus” tersebut justru membuktikan perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya akselerasi perwujudan otonomi khusus Papua, dengan tetap memerhatikan aspirasi masyarakat Papua. Sebab, komposisi dan susunan “badan khusus” yang dimaksudkan dalam Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 tetap sejalan dengan esensi sistem 66 desentralisasi karena mengakomodasi kepentingan masyarakat Orang Asli Papua dalam bingkai NKRI. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon ihwal norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan prinsip desentralisasi, pembagian kekuasaan, kekhususan dan keragaman daerah, serta prinsip negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan pengujian norma Pasal 68A ayat (1) UU 2/2021 telah ternyata justru memberi dorongan percepatan pembahasan otonomi khusus Papua untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan di Papua, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus agar sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi khusus bagi Papua. Oleh karena itu, tidak terdapat eliminasi prinsip otonomi daerah, serta tidak terdapat pula pertentangan dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.11.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon terkait pengujian ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, ketentuan a quo telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.13.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah mematikan dan mengebiri kewenangan MRP sebagai representatif kultural orang asli Papua dalam memberikan persetujuan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Pemohon, Pasal 76 ayat (1) UU 2/2021 seharusnya dimaknai “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP”. Selain itu, frasa “tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan” dalam Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021 seharusnya dimaknai “wajib dilakukan melalui tahapan daerah persiapan”. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, Mahkamah menilai bahwa salah satu tujuan dari perubahan dalam UU 2/2021 diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Papua dengan menggunakan pendekatan penataan daerah yang bottom up dan top down dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi [vide Penjelasan Umum UU 2/2021]. Penerapan pendekatan bottom up dan top down oleh pembentuk undang-undang perlu dilihat sebagai bentuk pilihan kebijakan dalam menjaga perpaduan yang seimbang dan proporsional antara peran pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 67 dalam menentukan kebijakan penataan daerah tertentu dengan tetap menjaga kepentingan nasional sebagai negara kesatuan, sepanjang hal tersebut juga tidak mengabaikan perlindungan Orang Asli Papua. Terlebih lagi, pengakuan terhadap satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa sebagai bagian cara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang [vide Pasal 18B UUD 1945]. Adapun terhadap dalil Pemohon yang memohonkan rumusan “hanya dapat” dalam Pasal 76 ayat (1) UU 2/2021, Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara doktriner isi kaedah hukum pada prinsipnya meliputi gebod (suruhan) yaitu kaedah yang berisi suruhan atau kewajiban untuk berbuat sesuatu; verbod (larangan) yaitu kaedah yang berisi larangan melakukan sesuatu; serta mogen (kebolehan) yaitu kaedah yang berisi kebolehan yang artinya sesuatu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Sementara itu, dari sifat kaedah hukum dikenal adanya kaedah imperatif yaitu bersifat memaksa (gebod dan verbod), serta kaedah fakultatif yaitu bersifat kebolehan dan tidak harus dilakukan (mogen). Sementara itu, dalil dan petitum Pemohon yang memohon agar rumusan “dapat” dimaknai menjadi “hanya dapat” dalam Pasal 76 ayat (1), menurut Mahkamah, justru menimbulkan ketidakjelasan makna yang termuat dalam pasal a quo yaitu antara imperatif ataukah fakultatif, karena kata “hanya” adalah bersifat memaksa sedangkan kata “dapat” adalah bersifat kebolehan. Jika menggunakan frasa “hanya dapat” maka rumusan kaedah tersebut menjadi tidak lazim dalam penyusunan kaedah norma (penormaan) peraturan perundang-undangan. Penggunaan kata “dapat” tersebut justru memiliki kejelasan maksud, yakni hendak menyatakan adanya sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada lembaga [vide Lampiran II angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut UU 12/2011]. Dengan rumusan kata “dapat” bagi MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran daerah, tidak menyebabkan kewenangan MRP sebagaimana diatur dalam UU 2/2021 menjadi terhalangi atau terkurangi. Lebih lanjut, Pemohon juga mempersoalkan frasa “tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan” dalam norma Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021, menurut Pemohon inkonstitusional jika tidak dimaknai “wajib dilakukan melalui tahapan daerah persiapan”. Dalam kaitan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu desain usulan atau prakarsa pemekaran Papua menjadi daerah otonom yang ditentukan dalam UU 2/2021, yaitu: (1) pemekaran sebagai usulan pemerintah daerah [vide Pasal 76 ayat (1) UU 2/2021] dan (2) pemekaran sebagai prakarsa pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021]. Jika usulan tersebut berasal dari pemerintah daerah untuk memekarkan provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP. Dalam hal ini, peran daerah terkait dengan pembentukan daerah persiapan tidaklah dihilangkan sama sekali sepanjang usulan pemekaran tersebut dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, karena hal demikian sesuai dengan UU 23/2014. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berasal dari prakarsa 68 Pemerintah dan DPR dilakukan tanpa melalui tahapan pembentukan daerah persiapan namun tetap harus dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Dalam hal ini, pemekaran daerah harus tetap memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua [vide Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021]. Dengan demikian, pemekaran daerah sekalipun dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan DPR tetap dapat menjamin adanya ruang bagi Orang Asli Papua dalam melakukan aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon ihwal norma Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah mematikan dan mengebiri kewenangan MRP telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikat/esensinya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021 mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan a quo. Dengan demikian, berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 yang dinilai inkonstitusional oleh para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon berkaitan dengan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 perihal Perdasus dan Perdasi yang dapat diambil alih oleh Pemerintah telah mengabaikan semangat dari pembentukan UU 2/2021 dan menunjukkan pula otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua merupakan hal yang semu karena Pemerintah berkeinginan mengontrol kehidupan rakyat di Provinsi Papua secara sentralistik. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu esensi yang terkait dengan ketentuan pasal a quo yang merupakan bagian dari BAB XXIII tentang KETENTUAN PERALIHAN yang menghendaki agar Perdasus dan Perdasi untuk melaksanakan ketentuan dalam UU 2/2021 harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 69 diundangkan [vide Pasal 75 ayat (3) UU 2/2021]. Dalam hal, Perdasus dan Perdasi tidak diundangkan setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, yaitu paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan, pada 19 Juli 2022 maka berlaku ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 bahwa Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan yang telah ditentukan dalam Perdasus dan Perdasi. Dilakukannya pengambilalihan tersebut karena mengingat penting dan strategisnya kewenangan yang harus diatur dalam Perdasus dan Perdasi bagi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Sebagaimana dapat terlihat dari kewenangan yang harus diatur dalam Perdasus yang meliputi: (1) pengaturan tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur mengenai Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua [vide Pasal 4 ayat (8) UU 2/2021]; (2) pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang MRP [vide Pasal 20 ayat (2) UU 2/2021]; (3) pengaturan mengenai sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang merupakan pembagian Dana Perimbangan bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan provinsi dan Kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus sektor pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan dari pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen). Di mana pembagiannya harus diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Perdasus dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua [vide Pasal 34 ayat (7) UU 2/2021]; (4) pengaturan mengenai usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan tetap menghormati hak- hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan [vide Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021]. Sementara itu, untuk materi muatan yang diatur dalam Perdasi meliputi perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua dan tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, perubahan dan perhitungannya, serta pertanggungjawaban dan pengawasannya [vide Pasal 36 UU 2/2021]. Pada pokoknya, hal-hal yang diatur dalam Perdasus dan Perdasi tersebut merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu, jika tidak 70 terdapat kepastian hukum atas pengaturan lebih lanjut dari UU 2/2021 dalam Perdasus dan Perdasi dalam batas waktu yang telah ditentukan maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan amanat Pasal 4 UUD 1945 berkewajiban untuk menentukan lebih lanjut hal yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dalam sistem NKRI. Terlebih lagi, norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon berkaitan dengan esensi Ketentuan Peralihan yang bertujuan antara lain memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya kekosongan hukum [vide Lampiran II angka 127 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan]. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ketentuan peralihan tersebut maka jika dalam batas waktu yang telah ditentukan (paling lambat 1 tahun) Perdasus dan Perdasi tidak diundangkan maka kewenangan yang seharusnya diatur dalam Perdasus dan Perdasi diambil alih oleh Pemerintah untuk segera diatur sehingga kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua dapat direalisasikan sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Otonomi Khusus dalam UU 21/2001 dan UU 2/2021. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 menimbulkan otonomi khusus yang bersifat semu, karena Pemerintah berkeinginan mengontrol kehidupan rakyat di Provinsi Papua secara sentralistik bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengundangan Perdasi dan Perdasus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan, jika tidak dilakukan maka Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan tersebut. Hal demikian tidak 71 berkaitan secara langsung dengan para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Orang Asli Papua, pihak yang berkaitan langsung dengan penyusunan Perdasus dan Perdasi adalah MRP, DPRP, DPRK, dan Gubernur. Apalagi dalam permohonannya, para Pemohon hanya menitikberatkan pada ketentuan norma Pasal 75 ayat (4) a quo, yang menurut para Pemohon membuka celah sistem desentralisasi menjadi sistem sentralistik karena adanya pengambilalihan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam membentuk Perdasus dan Perdasi, namun para Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau bersifat potensial serta adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. b. Bahwa Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah ketentuan yang mengatur mengenai pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua, di mana persetujuan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya diberikan oleh MRP saja melainkan persetujuan bersama-sama dengan DPRP. Dengan demikian, jika para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 maka para Pemohon harus merupakan anggota MRP atau DPRP, karena yang berhak mengajukan adalah MRP bersama-sama dengan DPRP. Selain itu, para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau bersifat potensial serta hubungan sebab- akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. [3.15] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, telah ternyata substansi dari permohonan para Pemohon tersebut juga telah berkenaan dengan kepentingan pemerintah daerah, oleh karena itu pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo tidak dapat hanya diajukan oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Terlebih, para Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat 72 aktual, spesifik atau setidak-tidaknya potensial serta adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya terhadap permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan kedudukan hukum sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian pasal-pasal a quo. Bahwa andaipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, quod non, dalil permohonan para Pemohon mengenai pasal-pasal a quo tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada bagian pertimbangan hukum pokok permohonan dalam Paragraf [3.13] dan Sub-paragraf [3.11.3]. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pula untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 73 [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b serta Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021; [4.3] Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan norma-norma a quo; [4.4] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Andaipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, quod non, dalil permohonan para Pemohon mengenai pasal-pasal a quo tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 74 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya. --------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon, yaitu E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote, menguji konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021). Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Orang Asli Papua (OAP) yang beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, serta Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 75 ayat (4), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. [6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan a quo menyatakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, telah ternyata substansi dari permohonan para Pemohon tersebut berkenaan dengan kepentingan pemerintah daerah juga. Oleh karena itu, pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo tidak dapat hanya diajukan oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Terlebih lagi, para Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak 75 konstitusional tersebut, baik yang bersifat aktual, spesifik, atau setidak-tidaknya potensial, serta adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karenanya terhadap permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan kedudukan hukum sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian pasal-pasal a quo. Oleh sebab itu, dalam amar putusan permohonan a quo, Mahkamah menyatakan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 tidak dapat diterima (NO). [6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak diberikannya kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon dalam pengujian terhadap norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut: [6.3.1] Bahwa dalam menguraikan kedudukan hukum dalam pengujian norma a quo, para Pemohon mengemukakan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, telah membuka celah dalam sistem desentralisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menjadi sistem sentralistik secara terpusat. Sebagaimana diuraikan para Pemohon, pengambilan kewenangan untuk membentuk Perdasi dan Perdasus tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya memperoleh pertimbangan atau persetujuan dari MRP dan DPRP atau DPRK merupakan suatu bentuk pembajakan atas otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua. Bagi para Pemohon, hal demikian telah menyebabkan kehilangan hak konstitusionalnya untuk menyalurkan aspirasi apabila terjadi pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua. [6.3.2] Bahwa dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a quo, in casu norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, harus diteropong berdasarkan Pasal 51 UU MK. Dalam hal ini, Pasal 51 UU MK yang mensyaratkan, yaitu: (1) adanya hak konstitusional 76 Pemohon yang diberikan UUD 1945; (2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (3) kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik, aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang diajukan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. [6.4] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mengkaji uraian berkenaan dengan kerugian konstitusional para Pemohon, baik yang diuraikan kerugian secara faktual maupun kerugian secara potensial, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik sehingga menggambarkan adanya hubungan kausalitas berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Dalam batas penalaran yang wajar, kesemua norma yang diajukan pengujian tersebut sangat terkait dan berkelindan dengan masalah kultural OAP. Pendapat hukum demikian tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan UU 2/2021. Dalam hal ini, konsiderans “Menimbang” huruf a UU 2/2021 secara eksplisit dimaksudkan dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Karena itu, tersebab semua norma yang diajukan permohonan berkelindan dengan kepentingan kultural OAP, seharusnya Mahmakah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon untuk semua norma dimaksud. [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, selain memberikan kedudukan bagi para Pemohon dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b serta Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, seharusnya kedudukan hukum juga diberikan kepada para Pemohon dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Meskipun demikian, sekalipun untuk norma Pasal Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, namun berkenaan dengan pokok permohonan, 77 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan a quo, adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, semua norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo seharusnya dinyatakan ditolak. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Aswanto ttd Arief Hidayat ttd Manahan M.P. Sitompul ttd Daniel Yusmic P. Foekh 78 ttd Saldi Isra ttd Suhartoyo ttd Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd Ria Indriyani ttd Anak Agung Dian Onita