43/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 43/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT. SAINATH REALINDO, badan hukum privat berkedudukan di Gedung Sainath Tower Lt. 18, Jalan Selangit Blok B9, Nomor 7, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilkan oleh: Nama : Vikash Kumar Dugar Jabatan : Direktur Utama; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0033/PTSR/SK.PAJAK/VII/2021, bertanggal 23 Juli 2021 memberi kuasa kepada Eddy Christian, Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak pada Kantor EC Consulting, beralamat di Rukan Grand Boulevard, Blok V01A, Nomor 277, Citra Raya, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Cikupa, Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 26 Juli 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PUU/PAN.MK/AP3/07/2021 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 43/PUU-XIX/2021 pada hari Rabu, 25 Agustus 2021, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 September 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah mengatur kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang bahwa: “Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945: Selain itu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang juga terdapat dalam : 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan: “salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah 3 melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “. 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) jo Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 bahwa: “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah pengujian Undang- Undang maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang c) badan hukum publik atau privat d) lembaga Negara Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf c , Pemohon adalah badan hukum privat, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan. Pemohon berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 73 tanggal 25 September 2001 (Bukti–P15) yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, Sarjana Hukum, pengganti dari Bandoro Raden 4 Ayu Mahyastoeti Notonagoro Sarjana Hukum berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-12150 HT.01.01 TH 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Bukti P-16), Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sainath Realindo Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 40, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00004.AH.02.04. Tahun 2014 (Bukti P-17) , Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000763.AH.01.02. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sainath Realindo (Bukti P-18). Perseroan diwakili oleh : Nama : Vikash Kumar Dugar NIK : 3172021203555001 Jabatan : Direktur Utama Alamat KTP : Jl. Agung Tengah VI Blok I-4 Nomor 7A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 73 Tanggal 25 September 2001 yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan di Pasal 11 ayat (6) huruf a dan huruf b telah menyebutkan: (a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. (b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dengan demikian Vikash Kumar Dugar adalah satu-satunya pejabat perseroan yang berhak dan berwenang mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan, sehingga Surat Kuasa Khusus Nomor 0033/PTSR/SK.PAJAK/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021 yang diberikan oleh Direktur Utama kepada Kuasa Hukum sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Pemohon melalui “EC Consulting” pada tanggal 14 Desember 2020 pernah mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah 5 Agung mengenai keberatan atas keberadaan Pasal 7 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 (PMK 31/2014) Tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal , diduga oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6a) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dengan surat permohonan tertanggal 10 Desember 2020 (Bukti P-3) yang diterima oleh Kasubdit Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Panitia Muda Mahkamah Agung dan selanjutnya telah diberikan tanda terima penerimaan berkas HUM dan Akta Permohonan HUM tanggal 14 Desember 2020 (Bukti P-4). Kemudian Pemohon telah menerima surat perihal Penerimaan Dan Registrasi Berkas Perkara Permohonan Hak Uji Materiil dengan Nomor 11/PR/I/11P/HUM/2021 tanggal 6 Januari 2021 dengan nomor register 11 P/HUM/2021 (Bukti P- 5) Namun kemudian di pertengahan bulan April 2021 secara mandiri oleh Pemohon diketahui dari laman Panitera Mahkamah Agung informasi berikut ini (Bukti P-6): a. No Register : 11 P/HUM/2021 b. Jenis Permohonan : P/HUM c. Jenis Perkara : TUN d. Tanggal Masuk : 01 Februari 2021 e. Tanggal Distribusi : 09 Februari 2021 f. Pemohon : PT.Sainath Realindo g. Termohon : Menteri Keuangan RI h. Tanggal Putus : 24 Maret 2021 i. Amar Putusan : Permohonan HUM tidak diterima Dari informasi perkara Mahkamah Agung tersebut diatas diketahui bahwa amar putusan dari permohonan pengujian nomor 11 P/HUM/2021 Tanggal 6 Januari 2021 adalah permohonan HUM tidak diterima. Pemohon tidak mengetahui dasar putusan “tidak diterima”, apabila mengacu ke Pasal 31A ayat (5) UU No.3/2009 berbunyi: “Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya 6 tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima”. Sedangkan didalam Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 01 Tahun 2011 hanya mengatur mengenai putusan mengabulkan dan menolak permohonan keberatan. Dijelaskan bahwa putusan tidak diterima disebabkan pengajuan permohonan pengujian materiil terdapat cacat formil, baik dari sisi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum maupun permohonannya yang tidak sesuai dengan hukum acara pengujian. Selain itu juga ada persoalan ketidakpastian waktu dalam pemberitahuan atau pengiriman putusan kepada Pemohon dimana sampai saat permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi ini dilakukan, Pemohon belum menerima salinan putusan hasil uji materiil, apabila menunggu sampai salinan putusan diterima baru diajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, Pemohon akan mengalami kondisi kegantungan atau ketidakpastian semakin lama sehingga kesempatan untuk memastikan atau menghilangkan kerugian konstitusional akan semakin tertunda. Pada akhirnya Pemohon menduga dasar putusan tidak diterima adalah dikarenakan peraturan yang sedang di uji telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.03/2021 (PMK-18) Tanggal 17 Februari 2021 (Bukti P-19). 4. Pemohon menjalankan kegiatan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran Sainath Tower. Mulai pertengahan tahun 2007, Pemohon mulai melakukan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower namun proses pembangunan terhenti pada akhir tahun 2011 karena kesulitan dana dan pada bulan april 2014 pembangunan mulai kembali dilanjutkan. Pada pertengahan tahun 2016 disaat gedung perkantoran sudah selesai dibangun: 1) Pemohon diterbitkan 2 (dua) nomor Surat Tagihan Pajak (STP) dan 4 (empat) nomor Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) oleh Direktur Jenderal Pajak, instansi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait penetapan PKP Gagal Berproduksi dengan dasar hukum yaitu peraturan perpajakan berikut: 7 i. Pasal 14(1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Dan Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Tanggal 01 Januari 2008 ii. Pasal 9 ayat (6a), ayat (6b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), Tanggal 01 April 2010 iii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 (PMK 31/2014), Tanggal 10 Februari 2014 Tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi. Selama ini Pemohon telah melakukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali namun selalu mengalami kesulitan dalam memasuki pembahasan materi sengketa karena terbentur konteks formal permohonan. 2) Dalam upaya mencari hukum yang berkeadilan, Pemohon kemudian menemukan (menyadari) bahwa muatan materi Pasal 7 ayat (4), ayat (5) , ayat (6) PMK 31/2014 yang telah diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk penerbitan ketetapan pajak yaitu 2 (dua) nomor STP dan 4 (empat) nomor SKPN diduga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6a) UU PPN. Sehingga sekitar pertengahan Desember tahun 2020 Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Agung atas keberatan Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014 karena dinilai tidak sesuai dengan hirarki pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No.12/2011) Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, diduga terdapat peraturan perundangan perpajakan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3) PMK 31/2014 ini diatas yang telah merugikan Pemohon, diduga muatan materinya tidak sesuai UU No.12/2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang dinyatakan: 8 i. Pasal 5 huruf c tentang salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. ii. Pasal 7 ayat (1) tentang Jenis dan hirarki peraturan perundang- undangan iii. Pasal 8 ayat (2) tentang Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan 4) Diwaktu bersamaan seiring dengan pengajuan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, Pemohon juga telah menyampaikann permohonan bantuan mediasi sengketa perpajakan ini kepada Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) selaku komite non struktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan , bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008. 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 Tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu : 1.) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji 3.) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 4.) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 5.) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 9 5. Pemohon melakukan permohonan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA yang menyatakan: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan” Menurut Pemohon, ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 Amandemen yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2), berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 28D ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28H ayat (2) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 6. Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo. Berikut uraiannya: 1) Menurut Pemohon jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut adalah sebagai tenggang waktu penyelesaian permohonan pengujian, sejak permohonan terdaftar sampai diputus. Namun dalam kenyataannya implementasi berbeda, penyelesaian permohonan telah melebihi jangka waktu yang telah diamanatkan Undang-Undang sehingga mengalami risiko pencabutan peraturan yang sedang di uji (PMK 31/2014), dimana kemudian Majelis Hakim Agung memberikan amar putusan “tidak diterima (NO)” Keterlambatan penyelesaian permohonan sangat 10 merugikan Pemohon yang sangat berkepentingan mendapatkan hasil uji materiil, baik dengan amar putusan mengabulkan ataupun menolak, bukan tidak diterima (NO) 2) Kerugian tidak mendapatkan hasil uji materi tersebut bersifat spesifik dan nyata karena sesuai asas hukum yang sudah diterapkan selama ini, dimana atas peraturan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan uji materiil lagi maka Pemohon sudah kehilangan kesempatan untuk selamanya untuk melakukan permohonan ulang PMK 31/2014. Kenapa yang harus diuji adalah PMK 31/2014 dan bukan penggantinya (PMK 18/2021) karena muatan materi dalam pasal PMK 31/2014 diduga bertentangan dengan UU PPN yang lama (UU Nomor 42/2009), sedangkan penggantinya PMK 18/2021 sudah tidak bertentangan dengan UU PPN yang baru (UU Nomor 11/2020-Ciptaker). Kerugian yang bersifat potensial, mutlak pasti akan terjadi lagi apabila dilain kesempatan mengajukan permohonan pengujian atas peraturan yang berbeda karena selama ini penyelesaian permohonan pengujian di Mahkamah Agung tidak memiliki standar waktu yang tetap. 3) Berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan implementasinya yang selama ini seperti itu (inkonsistensi waktu penyelesaian) tentu akan saling berkorelasi berbanding lurus dengan resiko yang bakal dihadapi para pihak setiap kali akan mengajukan permohonan pengujian, risiko waktu yang tidak menentu padahal hasil uji materi sangat ditunggu-tunggu dan risiko pencabutan peraturan yang sedang di uji yang sewaktu-waktu bisa terjadi (dicabut). 4) Apabila permohonan pengujian Pasal 31A ayat 4 UU MA dikabulkan sesuai Petitum Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi maka tentunya kerugian kontsitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi karena tidak akan lagi mengalami risiko diatas pada saat setiap kali Pemohon mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung dan sudah akan terdapat kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian permohonan diluar dari apakah pengabulan juga 11 melalui perluasan makna maupun frasa tambahan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 31A ayat (4) UU MA. 7. Permohonan pengujian yang diterima Panitera Mahkamah Agung sejak tanggal 14 Desember 2020 dan telah teregistrasi pada tanggal 6 Januari 2021 yang apabila dihitung sejak saat teregistrasi sebenarnya telah tersedia 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan penyelesiaan permohonan pengujian, sehingga apabila tenggat waktu tersebut sungguh-sungguh di implementasikan sesuai bunyi Pasal aquo maka pengujian akan dapat diselesaikan sebelum tanggal 17 februari 2021 atau dengan kata lain dapat terhindar dari situasi pencabutan peraturan yang sedang diuji. Apabila hasil uji materi baik mengabulkan ataupun menolak (bukan tidak diterima), Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional karena dimana: 1) Amar putusan adalah mengabulkan; maka Pemohon dapat memberikan salinan putusan ini kepada Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penetapan pajak kepada Pemohon, sebagaimana selama ini hasil uji materi di Mahkamah Agung telah ditunggu-tunggu oleh pihak Komwasjak. Selanjutnya salinan putusan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon sebagai referensi hukum atau dokumen bukti pendukung dalam persidangan sengketa pajak selanjutnya di Pengadilan Pajak. 2) Amar putusan adalah menolak; maka Pemohon akan menghentikan segala upaya hukum secara final dan meyakini bahwa ketetapan pajak dari pihak DJP adalah benar-benar benar (inkracht), Pemohon benar-benar telah kalah dalam sengketa perpajakan selama ini. Sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak (akan) terjadi lagi, dapat dipulihkan kembali dengan pemahaman bahwa atas hasil uji materiil di Mahkamah Agung tersebut dapat memberikan harapan bagi Pemohon supaya keputusan TUN 12 (beschiking) yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan yang inkonstitusional tersebut dapat dibatalkan. 8. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Konstitusionalitas Pasal a quo. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon yaitu : • UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (4) : ”Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”. Ketentuan norma a quo bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Amandemen, yaitu : • Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan :“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” • Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi”. • Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” • Pasal 28H ayat (2), yang menyatakan :“Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” Bahwa terhadap ketentuan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen dengan alasan-alasan sebagai berikut: 13 A. PERMOHONAN TIDAK “NEBIS IN IDEM” Sebelum menjelaskan tentang alasan Permohonan, penting kiranya kami menjelaskan bahwa pemohonan ini tidak “nebis in idem”, sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 2. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan: (1) terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Namun pengaturan sebagaimana Pasal 42 diatas tidak ditemukan lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2020 Tanggal 30 Desember 2020 yang telah mencabut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 14 April 2021 yang telah mencabut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2020. 3. Bahwa terhadap permohonan perkara ini tidak “nebis in idem” dengan Perkara dengan putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015, Nomor 85/PUU- XVI/2018 sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 14 NO NOMOR PUTUSAN PASAL YANG DIUJI PETITUM PEMOHON 1 Putusan MK Nomor 30/ PUU- XIII/2015 Tanggal 31 Mei 2016 Pasal 31A ayat (4) UU No.3/2009 “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan” Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum 2 Putusan MK Nomor 85/ PUU- XVI/2018 Pasal 31A ayat (1) UU No.3/2009 : Permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Pasal 31A ayat (4) UU No.3/2009 : Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung berwenang: a. … b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang Menyatakan Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”; Menyatakan secara mutatis mutandis Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan 15 untuk dipertahankan keberadaannya; 5 Perkara Nomor 43/ PUU- XIX/2021 Pasal 31A ayat (4) UU No.3/2009 : “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan” Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai waktu penyelesaian permohonan pengujian. 4. Berdasarkan tabel di atas maka terdapat perbedaan ketentuan norma antara Putusan MK sebelumnya dengan permohonan ini in casu Perkara Nomor 43/ PUU-XIX/2021 yaitu : a. Permohonan pengujian sebelumnya atas Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3/2009 mengenai tuntutan bahwa dalam pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara. b. Sedangkan permohon Pemohon kali ini atas Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3/2009 adalah mengenai kepastian atau penafsiran jangka waktu penyelesaian pengujian sehubungan dengan mendesaknya waktu (mana duluan yang terjadi) terkait usia hidup dari suatu peraturan yang diuji dimana resiko kehilangan obyek hukum yang sedang diuji bisa terjadi sewaktu-waktu. c. Bahwa permohonan a quo Pemohon atas pengujian materiil Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) , ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 kali ini apabila disandingkan dengan permohonan sebelumnya antara lain Nomor 30/PUU-XIII/2015, Nomor 16 85/PUU-XVI/2018 mempunyai syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dinyatakan nebis in idem. B. KETENTUAN NORMA PASAL 31A AYAT (4) UU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24 AYAT (1) , AYAT (2), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (2) UUD 1945 1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah cq.Presiden Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 (Bukti P-1) 2. Bahwa di dalam UU 3/2009, terdapat ketentuan Pasal 31A ayat (4), yang menyatakan: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”. 3. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sehingga secara juridis, UUD 1945 telah memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD 1945, khususnya ketentuan: a. Pasal 24 ayat (1); menegaskan dan memperjelas kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. b. Pasal 24 ayat (2); menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya….. c. Pasal 28D ayat (1); menyediakan hak atas pengakuan, jaminan, 17 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. d. Pasal 28H ayat (2), menyediakan hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Norma konstitusi di atas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya adalah Pemohon. 4. Akibat implementasi yang berbeda dengan bunyi Pasal 31A ayat (3) UU MA sehubungan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang dimaknai sebagai jangka waktu penyelesaian pengujian sejak permohonan terdaftar sampai diputus, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional. Berikut tabel yang menjelaskan terdapatnya inkonsistensi/inkoheren antara isi Pasal a quo dengan hak konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 : UUD 1945 Amandemen Pasal 31A (4) UU No.3/2009 tentang MA (Implementasi) Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman menegakkan hukum dan keadilan Penyelesaian permohonan pengujian terlambat (tidak sesuai waktu yang telah diamanatkan UU) sehingga fungsi penegakan hukum dan keadilan oleh MA selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi tidak dilaksanakan. Hasil uji materiil yang seharusnya memberikan amar putusan mengabulkan/menolak malah menjadi tidak diterima karena kelalaian MA itu sendiri. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil Jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian di MA boleh kapan saja, tidak ada standar waktu yang dapat dijadikan pedoman. 18 Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan Melepaskan peluang penting Pemohon begitu saja yang sesungguhnya sangat membutuhkan hasil uji materiil, kesempatan pengujian tidak dapat diulangi kembali sehingga manfaat yang sangat diharapkan juga tidak tercapai. Segala sesuatu menjadi tidak mudah apabila melakukan uji materiil di MA 5. Bahwa badan peradilan Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian ketentuan perundang-undangan, yang memiliki karakter tersendiri, dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari- hari oleh badan peradilan biasa, serta juga merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya merupakan final tanpa dapat dilakukan upaya hukum lain, serta mengikat. Bahwa amar putusan dalam permohonan pengujian ketentuan peraturan perundang-undangan yang diminta dan diberikan oleh badan peradilan Mahkamah Agung, akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai para Pemohon orang seorang, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Nuansa public interest yang melekat pada perkara-perkara tersebut di atas, akan menjadi pembeda yang jelas dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, yang pada umumnya menyangkut kepentingan pribadi dan individu berhadapan dengan individu lain ataupun dengan pemerintah. Ciri inilah yang harus membedakan penerapan hukum acara di badan peradilan Mahkamah Agung, dengan hukum acara di pengadilan- pengadilan lainnya. Bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada tugas dan fungsinya, Mahkamah Agung wajib menjaga kemandirian maupun independensi peradilan, yang sangat berkaitan erat dengan sikap imparsial atau tidak memihak, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. 19 6. Dalam ketentuan pasal-pasal selanjutnya di UU 3/2009 maupun Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mengatur hal-hal mengenai proses pemeriksaan oleh Hakim Agung atas permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya. Hal demikian, justru telah melanggar asas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan, guna menegakkan hukum serta keadilan itu sendiri. Bahwa walaupun telah diatur jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian namun tidak adanya konsistensi atau koherensi antara bunyi peraturan dan implementasinya selama ini menyebabkan tidak adanya standar waktu penyelesaian pemeriksaan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, atas permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya, akan menjadi liar karena tidak ada ukuran-ukuran hukum atau batas-batas hukum yang jelas bagi Mahkamah Agung dalam menjalankan wewenangnya, untuk memeriksa dan memutus sebuah permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah Undang- Undang terhadap ketentuan perundang- undangan di atasnya. 7. Terdapat ketidakpastian hukum terkait jangka waktu 14 hari kerja, apakah sebagai jangka penyelesaian permohonan pengujian di Mahkamah Agung atau bukan. Terdapat multi tafsir terhadap tenggat waktu tersebut, menurut saksi ahli Dr. M Rifqinizamy Karsayuda,S.H.,LL.M dalam salinan putusan Nomor 30/PUU- XIII/2015 bahwa batas waktu penyelesaian pengujian materiil oleh Mahkamah Agung memiliki 2 (dua) tafsir : i. Tafsir pertama adalah batas waktu pemeriksaan hingga putusnya perkara uji materiil di Mahkamah Agung ii. Tafsir kedua adalah waktu antara diterimanya permohonan perkara, hingga kewajiban Mahkamah Agung memulai pemeriksaan atas perkara dimaksud. 20 Ketidakjelasan tafsir ini akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum, tafsir yang jelas untuk ketentuan tersebut penting untuk dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan hadirnya lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung. Hal tersebut dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1), ayat (2) UUD Tahun1945. Sedangkan oleh Pemohon dan mayoritas masyarakat umum sesuai frasanya telah mengartikan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut merupakan batas waktu dimulai pemeriksaan sampai selesai yaitu sejak permohonan terdaftar hingga putusnya perkara uji materiil di Mahkamah Agung. 8. Batasan jangka waktu penyelesaian suatu permohonan (upaya hukum dan lain-lain) disertai konsekwensinya apabila implementasi tidak diikuti dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga selalu memberikan kepastian hukum karena implementasinya selalu sesuai dengan bunyi ketentuan tersebut. Sebagai referensi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait perihal batasan waktu dalam : i. Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi ), terdapat pada : a. Pasal 17B ayat(1): “Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan …..atas permohonan pengembalian ….”harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap” b. Pasal 17B ayat (2) : Apabila setelah melampaui jangka waktu……sebagaimana …., Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan , permohonan……dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah…..” ii. Penyelesaian permohonan pembetulan, terdapat pada: 21 a. Pasal 16 ayat (2): “ Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” b. Pasal 16 ayat (3): “Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan”. iii. Penyelesaian permohonan keberatan: a. Pasal 26 ayat (1) : “ Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan” b. Pasal 26 ayat (5) : “Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan” iv. Penyelesaian permohonan pengurangan/penghapusan sangsi administrasi dan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, terdapat pada: a. Pasal 36 ayat (1c): “ Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan”. b. Pasal 36 ayat (1d): “ Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dikabulkan” Referensi pasal-pasal diatas selama ini benar-benar telah di implementasikan secara konsisten dengan bunyi peraturannya. 22 9. Pada saat Pemohon mengajukan permohonan uji materi, PMK 31/2014 saat itu belum dicabut, lebih tepatnya terjadinya pencabutan pada saat sedang proses pengujian. Berbeda halnya dengan referensi dari putusan berikut yang menunjukkan pengajuan permohonan pengujian baru dilakukan setelah peraturan yang akan diuji telah dicabut: 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2019 bahwa: • Pemohon CV Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV PUTRA REHISEK) • Pengajuan uji materiil diajukan surat permohonan tanggal 3 Desember 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Januari 2019 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2019 • Putusan yg diuji adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tgl 01 Juli 2018 • Sejak objek hak uji materiil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Pemohon pada hakekatnya telah kehilangan obyek • Amar putusan tidak diterima 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2019 , bahwa: • Pemohon Suwandy • Putusan yg diuji materiil adalah Pasal 2, 26, 27, 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah dicabut tgl 29 Desember 2017 • Pengajuan Uji Materiil diajukan surat permohonan tanggal 3 September 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 September 2019 dan diregister dengan Nomor 70 P/HUM/2019 • Putusan yang diuji Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/Tahun 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tanggal 29 Desember 2017 23 • Sejak objek hak uji materiil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Pemohon pada hakekatnya telah kehilangan obyek • Amar putusan tidak diterima 10. Diluar perihal tidak adanya standar batasan waktu penyelesaian permohonan pengujian , berikut Pemohon mengkaitkannya dengan perihal pembatasan waktu permohonan pengujian yang mengalami perubahan: i. Pada awalnya sesuai Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 01 Tahun 2004 menyatakan: “Permohonan keberatan pengujian hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu setelah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan” ii. Kemudian dicabut dan digantikan Perma Nomor 01 Tahun 2011 dimana sudah tidak terdapat pasal yang mengatur tenggang waktu untuk melakukan permohonan pengujian. Perma Nomor 01 Tahun 2011 telah mempertimbangkan bahwa pembatasan waktu permohonan “tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (regelend)”. Lagipula, pembatasan itu dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan hukum yang berlaku (living law). iii. Berdasarkan pemantauan PSHK (Pusat Studi Hukum Indonesia) selama ini, pembataan waktu telah menghambat masyarakat di daerah untuk menggunakan hak-hak mereka mengajukan pengujian suatu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Daerah (Perda) ke Mahkamah Agung. Acapkali daerah baru mengetahui keberadaan aturan dimaksud belakangan. Menurut PSHK kerugian konstitusional warga negara muncul setelah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak peraturan berlaku. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006, Bagir Manan memandang bertentangannya suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi, mungkin baru dirasakan kemudian (lewat tenggang waktu) bukan pada saat keluar. 24 11. Menurut Pemohon perlu diambil sikap hukum oleh pemegang kekuasaan yudikatif terutama pihak yang selama ini berwenang melaksanakan judicial review (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) demi tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan untuk menyikapi permohonan pengujian bagi peraturan yang sudah keburu dicabut namun saat permohonan diajukan, peraturan tersebut belum dicabut , berikut catatannya : i. Sepanjang memenuhi syarat utama yakni permohonan dilakukan sebelum peraturan yang akan diuji telah dicabut, artinya peraturan yang dicabut tersebut pada dasarnya sedang dalam proses pengujian. ii. Sangat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila suatu peraturan yang sedang di uji tiba-tiba dihentikan prosesnya karena mendapatkan informasi bahwa peraturan yang sedang diuji tersebut telah dicabut. Bukankah suatu permohonan (apapun, diluar permohonan pengujian) apabila sudah diterima wajib diselesaikan oleh pihak penerima permohonan sampai selesai, diluar apabila syarat formal permohonan tidak terpenuhi. iii. Diberikannya waktu peralihan seperti tenggang waktu untuk supaya tetap dapat melakukan penyelesaian permohonan pengujian atas peraturan yang sudah dicabut tersebut. Misalnya diberikan batasan waktu paling lambat untuk menyelesaikan pengujian adalah 90 (sembilan puluh ) hari sejak peraturan yang sedang diuji telah dicabut, maka apabila pada saat mendengar informasi bahwa peraturan yang sedang diuji sudah dicabut, Majelis Hakim Agung penguji masih dapat terus melanjutkan pekerjaan proses pengujian sampai selesai, sampai batasan waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari tersebut sejak peraturan yang diuji dicabut. Apabila tenggang waktu tersebut terlampaui dimana proses pengujian masih belum selesai, maka amar putusan tidak diterima dapat ditetapkan secara berkonstitusional, tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 25 iv. Kenapa dibutuhkan adanya pengaturan tenggang waktu penyelesaian permohonan bagi peraturan yang sedang diuji kemudian dicabut: • Untuk tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana yang disampaikan diatas, menjaga marwah penegak hukum dan penegak keadilan yang tidak dapat semerta dirubah pekerjaan pengujiannya hanya semata dikarenakan suatu peraturan yang sedang proses di uji telah dicabut. Suatu permohonan pengujian seyogyanya harus diselesaikan kewajibannya, apapun yang terjadi, kecuali permohonan pengujian tersebut disampaikan atas suatu peraturan yang telah nyata-nyata sudah dicabut namun tidak diketahui oleh pemohonnya. • Walaupun peraturan yang sedang diuji tersebut sudah dicabut dimana kedepannya tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional lagi bagi Pemohon (masyarakat), namun prior kerugian konstitusional sudah pernah muncul dan didera oleh Pemohon pada saat peraturan tersebut masih berlaku, sehingga apabila atas peraturan yang sedang diuji dan telah dicabut tersebut dilanjutkan pengujian sampai dengan selesai maka kerugian konstitusional Pemohon setidaknya dapat dipulihkan kembali melalui produk hasil uji materiil yang akan menjadi referensi hukum bagi Pihak yang berpekara sehubungan dengan terbitnya keputusan TUN (beschikking) yang didasarkan oleh peraturan yang sedang diuji dan telah dicabut tersebut. 12. Meskipun menurut Pemohon permohonan a quo berbeda dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015, Nomor 85/PUU-XVI-2018 namun persoalan konstitusionalitas permohonan a quo berkaitan erat dan ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut khususnya di dalam menjawab persoalan pokok yang didalilkan Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Mahkamah Konstitusi menyampaikan yang intinya: 26 i. Apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU terhadap UUD 1945. ii. Dalam kenyataanya perkara yang ditangani Mahkamah Agung begitu banyak tidak hanya perkara pengujian tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta perkara Peninjauan Kembali yang juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. iii. Menghadirkan pihak berpekara memerlukan waktu yang lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. iv. Mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah, merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang (open legal policy) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma”. 13. Mengacu dari pertimbangan hukum pada poin 12 (iii) diatas maka batasan 14 hari kerja dimaknai oleh pemegang kekuasaan Yudikatif adalah sebagai tenggang waktu yang tidak boleh dilanggar. Sehingga apabila dikaitkan dengan permohonan aquo maka sangat jelas bahwa amar putusan atas penyelesaian permohonan yang dimohonkan Pemohon adalah inkonstitusional , tidak sesuai dengan materi dari bunyi Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3/2009. Di sisi lain Pemohon juga telah memperhitungkan tambahan waktu 14 hari sesuai Pasal 3 ayat (4) Perma 1 /2011 sehubungan berkas permohonan yang harus dijawab dan dikembalikan oleh Termohon kepada Mahkamah Agung. 27 14. Dengan memperhitungkan tambahan waktu 14 hari lainnya sesuai Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil: “Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut.” Berikut perhitungan waktu efektif (hari kerja) yang tersedia bagi Majelis Hakim Agung jika disesuaikan dengan ketentuan dalam menyelesaikan permohonan pengujian, terhitung sejak tanggal permohonan terdaftar 5 Januari 2021, terdiri dari: • 14 (empat belas) hari kerja sesuai Pasal 31A ayat 4 UU Nomor 3/2009 • Ditambah 14 (empat belas) hari kerja sesuai Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1/2011 terkait pengembalian berkas dari Termohon Jadi jangka waktu untuk menyelesaikan permohonan pengujian sampai dikeluarkan putuasan menurut ketentuan adalah keseluruhan 28 (dua puluh delapan) hari kerja. Sedangkan waktu efektif hari kerja yang tersedia: • Di bulan Januari 2021 adalah dari tanggal 5 s/d 31 Januari 2021 terdapat 19 (sembilan belas) hari kerja, setelah dipotong 4(empat) kali hari sabtu dan 4 (empat) kali hari minggu. • Di bulan Februari 2021 adalah dari tanggal 1 Februari s/d 17 Februari 2021 (tanggal dicabutnya peraturan yang akan diuji) , terdapat 9 (sembilan) hari kerja , setelah dipotong 2(dua) kali hari sabtu, 2 (dua) kali hari minggu dan 1 (satu) hari libur Imlek 12 Februari 2021. • Jika dihitung keseluruhan waktu efektif hari kerja yang tersedia adalah 28 (dua puluh delapan) hari kerja (19 hari kerja di bulan Januari 2021 + 9 hari kerja dibulan Februari 2021), jumlah keseluruhan hampir 1 (satu) bulan. 28 • Sehingga waktu paling lambat menyelesaikan permohonan pengujian yang dimulai tanggal 5 Januari 2021 untuk 28 hari kerja adalah tanggal 15 Februari 2021. • Bahwa waktu penyelesaian paling lambat yang diberikan UU Nomor 3/2009 ditambah waktu yang diberikan Perma (total 28 hari kerja) adalah 15 Februari 2021 yaitu saat sebelum terjadinya tanggal pencabutan peraturan yang sedang diuji. Penyelesaian permohonan pengujian tidak dapat diselesaikan dalam 28 hari kerja dengan jangka waktu penyelesaian paling lambat 15 Februari 2021 yang adalah saat sebelum tanggal 17 Februari 2021 dicabutnya peraturan yang akan diuji, tentunya ini dapat menjadi kesalahan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung. Namun kenyataannya dengan mengeluarkan amar putusan tidak diterima ini, Mahkamah Agung tidak melihat adanya kesalahan yang terdapat pada Majelis Hakim Agung. Apabila kemudian dimaknai oleh Mahkamah Agung bahwa tidak terdapat kesalahan dari Majelis Hakim Agung maka dasar pertimbangan yang relevan adalah muatan materi di Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3/2009 sesunggguhnya tidaklah mengikat secara hukum. Selanjutnya Pemohon memaknai bahwa penerapan Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3/2009 yang tidak mengikat tersebut telah telah merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga penerapan dan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU No.3/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Keseluruhan 28 hari kerja tersebut apabila benar benar diterapkan dan mengikat secara hukum maka tentunya putusan permohonan pengujian dapat dikeluarkan sebelum tanggal pencabutan peraturan yang sedang di uji tersebut. 15. Atas uraian detil waktu pemeriksaan yang sebenarnya telah tersedia diatas, apakah kehilangan obyek hukum ini disebabkan oleh kesalahan dari Pemohon atau kesalahan (keterlambatan penyelesian permohonan ) oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung: i. Kesalahan Pemohon, jika kondisi seperti ini : • Menyampaikan permohonan pengujian dengan waktu yang tersedia sejak tanggal permohonan terdaftar sampai 29 dengan tanggal pencabutan peraturan yang akan diuji adalah kurang dari 28 hari kerja. • Menyampaikan permohonan pengujian dengan waktu yang telah berlalu lama sejak dicabutnya peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang. ii. Kesalahan Majelis Hakim Mahkamah Agung, jika kondisi seperti ini: • Menyelesaikan permohonan pengujian telah melewati tenggat waktu (total 28 hari kerja) yang telah diatur dalam Pasal 31A ayat(4) UU No.3/2009 (14 hari kerja) ditambah tenggat waktu yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat(4) Perma 1/2011 (14 hari kerja) sejak permohonan diterima (teregister) tanggal 5 Januari 2021. Dari perhitungan waktu diatas dapat disimpulkan tidak terdapat kesalahan dari Pemohon dalam hal terlambat memasukkan permohonan pengujian atau dengan kata Pemohon telah menyediakan waktu yang cukup supaya penyelesaian permohonan terlaksana dengan baik sesuai ketentuan Pasal a quo. 16. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Perma 01 Tahun 2011 yang berbunyi: ”Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil dalam waktu yang sesingkat singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan. Namun jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian tidak dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya mengakibatkan mengalami keterlambatan mengeluarkan putusan. Dari info perkara tampak berkas permohonan yang akan diuji baru masuk ke Majelis pada tanggal 1 Februari dan tanggal 9 Februari baru dilakukan distribusi sehingga penyelesaian permohonan pengujian sudah tentu tidak dapat diselesaikan sesuai tenggang waktu paling lama 14 hari kerja sebagaimana yang dimaksud Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3/2009 dan ditambah sebelumnya 14 hari kerja yang dimaksud Pasal 3 ayat(4) Perma 1/2011 agar dapat tercapai penyelesaian sebelum terjadinya pencabutan peraturan 30 yang sedang di uji tanggal 17 Februari 2021 tersebut. Jangka waktu penyelesaian pengujian yang tidak memenuhi tenggang waktu tidak termasuk sebagai katagori dalam keadaan kahar (force majeure) berhubung situasi pandemi Covid-19, tidak ada penetapan keadaan kahar secara nasional untuk kurun waktu dari Januari s/d Maret 2021 saat itu. 17. Perihal batas waktu paling lama 14 hari kerja memang tidak fair sebagaimana menurut ahli dalam Putusan Putusan Nomor 30/PUU- XIII/2015 apabila batas waktu 14 hari dihitung sejak diterimanya permohonan mengingat selama diterimanya permohonan itu ada tahapan-tahapan yang hal itu berada di luar dari majelis hakim yang akan memeriksa perkara pengujian peraturan perundang- undangan, misal: i. terkait dengan penunjukan majelis hakim yang dilakukan oleh ketua kamar tata usaha negara di Mahkamah Agung, ii. terkait dengan proses pemanggilan yang juga memerlukan proses pemanggilan secara delegasi, dan iii. banyak persoalan terkait dengan pemanggilan delegasi itu yang persoalan terkait dengan koordinasi antar pengadilan yang sebenarnya tidak segera ditindaklanjuti walaupun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan pemanggilan delegasi antar instansi pengadilan negeri melalui fax, tetapi menurut informasi hal itu juga belum terlalu efektif; 18. Namun sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 terkait permintaan penafsiran lebih luas atas Pasal 31A ayat(4) UU Nomor 3/2009 yakni ditambahkan frasa “pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum” sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon, disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi bahwa permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan Undang- Undang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang- 31 Undang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau pun keterangan ahli yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. Alasan tersebut di atas menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang. Dari pertimbangan hukum diatas, jelas bahwa Majelis Hakim Konstitusi telah menilai bahwa waktu 14 hari kerja tersebut tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung sehubungan tuntutan sidang secara terbuka untuk umum. Namun kenyataannya waktu penyelesaian permohonan pengujian melebihi 2 kali dari 14 (empat belas) hari kerja yakni jumlah keseluruhan waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja sehingga sampai dengan tangal 17 Februari 2021 saat terjadinya pencabutan obyek yang diuji, permohonan pengujian belum diselesaikan, sehingga tenggang waktu sakral 14 hari kerja tersebut telah dilanggar oleh Mahkamah Agung. 19. Pandangan di poin nomor 17 dengan pertimbangan hukum poin 18 terdapat kontradiktif, di satu sisi menyampaikan bahwa 14 hari kerja sebagai waktu yang sesungguhnya tidak cukup bagi Mahkamah 32 Agung untuk menyelesaikan permohonan pengujian sedangkan di sisi lain menyampaikan bahwa 14 hari kerja sebagai waktu yang tidak boleh dilanggar, seolah-olah tenggang waktu tersebut memang cukup bagi Mahkamah Agung untuk menyelesaikan pengujian. 20. Sebagai institusi peradilan, Mahkamah Agung harus tunduk pada asas-asas umum peradilan yang baik yang berlaku secara universal bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman (judicial power). Asas- Asas Umum Peradilan sebagai landasan pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang oleh Mahkamah Agung haruslah menjadi jiwa dan dasar bagi pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh MA. Salah satu asas-asas umum peradilan yang baik tersebut adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan yakni tentunya telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan kita baik dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Bersama dngan asas-asas umum lainya merupakan prinsip universal yang diharapkan dapat menjadi arah atau pedoman bagi penyusunan materi muatan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung. Dalam halnya penyelesaian permohonan pengujian materiil ini maka asas kecepatan telah tidak tercapai sehingga dengan sendirinya rangkaian didalamnya yaitu asas kesederhanaan dan asas biaya ringan juga tidak tercapai. Namun yang perlu diperluas dalam perkara permohonan di Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa Pemohon secara substansi sesungguhnya tidak terlalu mempermasalahkan ketidakpastian atau seberapa lamanya jangka waktu penyelesaian sebagai pokok kerugian konstitusional apabila tidak terjadi pencabutan peraturan yang sedang di uji. Dengan munculnya ancaman atas risiko pencabutan suatu peraturan perundangan dibawah undang-undang yang sedang proses uji secara tiba-tiba dan sewaktu-waktu maka unsur kecepatan yang dilandasi bunyi Pasal a quo menjadi sangat 33 diutamakan sebagai dalil untuk menentukan kerugian konstitusionalnya dan sekaligus pertentangannya dengan UUD 1945 sebagai batu ujinya. Judicial review merupakan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan eksekutif dalam membentuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Pengawasan melalui pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan membentuk peraturan tersebut oleh eksekutif. Apabila suatu permohonan pengujian di Mahkamah Agung semerta-merta diputuskan “tidak diterima” atas dasar kehilangan obyek hukum yang akan diuji tanpa melihat hal ikhwal dimensi waktu, peristiwa mana yang duluan terjadi apakah permohonan pengujian yang duluan terjadi atau pencabutan peraturan yang diuju yang duluan terjadi maka sangat disayangkan kesempatan kontrol (checks and balances) terhadap kekuasaan eksekutif hilang begitu saja. 21. Perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa selain permohonan ini mempunyai syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda apabila disandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, Nomor 85/PUU-XVI/2018, permohonan ini juga berbeda dalam hal apakah yang didalilkan termasuk persoalan konstitusionalitas atau bukan. Menurut Pemohon, dalil yang dikemukkan merupakan persoalan konstitusionalitas norma dengan mengacu kepada pertimbangan hukum pada putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015, Nomor 85/PUU-XVI/2018 sehingga sudah tepat diajukan permohonan pengujian ini kepada Mahkamah Konstitusi, bukan termasuk open legal policy. Materi yang didalilkan mengenai keterlambatan waktu penyelesaian permohonan adalah berdasarkan jangka waktu yang termuat dalam Pasal a quo bahwa kenyataannya implementasi yang berbeda, itulah yang inkonstitusional. Pemohon dalam hal ini memohonkan penafsiran ataupun meminta suatu conditional melainkan nyata- 34 nyata menyampaikan faktanya atas pembiaran keterlambatan waktu penyelesaian permohonan. 22. Bahwa memang diperlukan pemaknaan yang lebih jelas dan tegas supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berubah-ubah, yang pada ujungnya menimbulkan hilangnya fungsi penegakan hukum yang berkeadilan, ketidakpastian hukum yang berkeadilan, memperoleh kesempatan dan manfaat dalam mencapai keadilan atas bunyi Pasal 31A ayat (4) karena pasal a quo berpotensial/telah merugikan Pemohon. Dengan amar putusan tidak diterima (NO) yang telah diputuskan Mahkamah Agung dimaknai oleh Pemohon bahwa tidak terdapat kesalahan dalam hal pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian di pihak Majelis Hakim Agung . Selanjutnya dapat dimaknai pula bahwa ketentuan Pasal aquo yang sedang diuji memang tidak mengikat Majelis Hakim Agung yang melakukan penghentian pengujian sehubungan dengan peraturan yang sedang diuji sudah dicabut sehingga menurut Pemohon Pasal 31A ayat (4) UU No.3/2009 inkonstitusional. Akhirnya dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan maka untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, memberikan kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai keadilan terhadap para Pemohon dan masyarakat pada umumnya, ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, …apabila terdapat peraturan sedang diuji telah dicabut akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari) untuk menyelesaikan permohonan.” 35 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan Permohonan dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan dengan amar putusan : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus”. 3. Menambahkan atau memperluas makna norma Pasal 31A ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: ….apabila terdapat peraturan yang sedang diuji telah dicabut akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari sejak peraturan dicabut) sebagai tenggang waktu untuk menyelesaikan permohonan”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi halaman 1, halaman 13, halaman 14 dan halaman 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 36 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Salinan Surat Permohonan Uji Materiil atas Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima penerimaan berkas Hak Uji Materiil (HUM) dan Akta Permohonan HUM tanggal 14 Desember 2020; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan HUM Nomor 11/PR/I/11 P/HUM/2021 tanggal 6 Januari 2021; 6. Bukti P-6 : Print out Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No Register 11 P/HUM/2021; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vikash Kumar Dugar; 8. Bukti P-8 : Email Pemohon (sainathrealindo@gmail.com); 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP Kuasa Hukum (a.n Eddy Christian); 10. Bukti P-10 : Email Kuasa Hukum (kkpeddychristian@yahoo.com); 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 0033/PTSR/SK.PAJAK/ VII/2021 Tgl 23 Juli 2021 (asli); 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; 13. Bukti P-13 : Permohonan (dalam format docx); 14. Bukti P-14 : Daftar Alat Bukti Pemohon; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Sainath Realindo Tanggal 25 September 2001 Nomor 73; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-12150 HT.01.01 TH 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; 37 17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sainath Realindo Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 40, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 00004.AH.02.04. Tahun 2014; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000763.AH.01.02. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sainath Realindo; 19. Bukti P-19 : Fotokopi halaman 1, halaman 157 dan halaman 158 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/ 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 38 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 39 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 31A ayat (4) UU MA “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan” 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 73 tanggal 25 September 2001 (bukti P-15) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-12150 HT.01.01 TH 2002 (bukti P-16). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 73 Tanggal 40 25 September 2001 yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan di Pasal 11 ayat (6) huruf a dan huruf b, Vikash Kumar Dugar selaku Direktur Utama berhak dan berwenang mewakili Pemohon dalam hubungan hukum termasuk di hadapan pengadilan. 3. Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Desember 2020 pernah mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Agung mengenai keberatan atas keberadaan Pasal 7 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 (PMK 31/2014) Tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal, diduga oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6a) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dengan surat permohonan tertanggal 10 Desember 2020 (Bukti P-3) yang diterima oleh Kasubdit Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Panitera Muda Mahkamah Agung dan selanjutnya telah diberikan tanda terima penerimaan berkas HUM dan Akta Permohonan HUM tanggal 14 Desember 2020 (Bukti P- 4). Kemudian Pemohon telah menerima surat perihal Penerimaan Dan Registrasi Berkas Perkara Permohonan Hak Uji Materiil dengan Nomor 11/PR/I/11P/HUM/2021 tanggal 6 Januari 2021 dengan nomor register 11 P/HUM/2021 (Bukti P-5). 4. Bahwa kemudian pada bulan April 2021, Pemohon secara mandiri mengetahui dari laman Panitera Mahkamah Agung informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara HUM Pemohon telah diputus oleh MA pada tanggal 24 Maret 2021, dengan amar putusan: “Permohonan HUM tidak diterima” (Bukti P-6). Pemohon tidak mengetahui dasar putusan “tidak diterima”. Apabila mengacu ke Pasal 31A ayat (5) UU No.3/2009 berbunyi : “Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima”. Sedangkan didalam Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Perma No.01 Tahun 2011 hanya mengatur mengenai putusan mengabulkan dan menolak permohonan keberatan. Menurut ketentuan tersebut putusan tidak diterima disebabkan pengajuan permohonan pengujian materiil terdapat cacat formil, baik dari sisi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum maupun permohonannya yang tidak sesuai dengan hukum acara pengujian. Pemohon 41 menduga dasar putusan tidak diterima adalah dikarenakan peraturan yang sedang di uji telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 (PMK-18) Tanggal 17 Februari 2021 (Bukti P-19). 5. Menurut Pemohon jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut adalah sebagai tenggang waktu penyelesaian permohonan pengujian, sejak permohonan terdaftar sampai diputus. Namun dalam kenyataannya implementasi berbeda, penyelesaian permohonan telah melebihi jangka waktu yang telah diamanatkan Undang-Undang sehingga mengalami risiko pencabutan peraturan yang sedang di uji (PMK 31/2014), dimana kemudian Majelis Hakim Agung memberikan amar putusan “tidak diterima (NO)” Keterlambatan penyelesaian permohonan sangat merugikan Pemohon yang sangat berkepentingan mendapatkan hasil uji materiil, baik dengan amar putusan mengabulkan ataupun menolak, bukan tidak diterima (NO). 6. Bahwa menurut Pemohon, kerugian tidak mendapatkan hasil uji materi tersebut bersifat spesifik dan nyata karena sesuai asas hukum yang sudah diterapkan selama ini, di mana atas peraturan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan uji materiil lagi maka Pemohon sudah kehilangan kesempatan untuk selamanya untuk melakukan permohonan ulang hak uji material untuk PMK 31/2014. Dengan demikian, menurut Pemohon pengaturan mengenai jangka waktu permohonan uji material di MA tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 31A ayat (4) UU MA yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 42 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 31A ayat (4) UU MA walaupun telah mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian namun tidak adanya konsistensi atau koherensi antara bunyi peraturan dan implementasinya selama ini menyebabkan tidak adanya standar waktu penyelesaian pemeriksaan oleh MA sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, atas permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya, akan menjadi liar karena tidak ada ukuran-ukuran hukum atau batas-batas hukum yang jelas bagi MA dalam menjalankan wewenangnya, untuk memeriksa dan memutus sebuah permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah Undang- Undang terhadap ketentuan perundang-undangan di atasnya. 2. Bahwa menurut Pemohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berbeda dengan permohonan yang diajukan pada perkara Nomor 30/PUU- XIII/2015 dan perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018, karena pada perkara ini, Pemohon meminta dalam petitumnya agar Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai waktu penyelesaian permohonan pengujian.” Sedangkan petitum pada perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015 dan perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018 petitumnya pada pokoknya meminta penafsiran untuk persidangan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. 43 3. Bahwa menurut Pemohon, penyelesaian permohonan pengujian terlambat (tidak sesuai waktu yang telah diamanatkan undang-undang) sehingga fungsi penegakan hukum dan keadilan oleh MA selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi tidak dilaksanakan. Hasil uji materiil yang seharusnya memberikan amar putusan mengabulkan/menolak malah menjadi tidak diterima karena kelalaian MA itu sendiri. Dengan demikian menurut Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 4. Bahwa menurut Pemohon, dalam implementasi Pasal 31A ayat (4) UU MA jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian di MA boleh kapan saja, tidak ada standar waktu yang dapat dijadikan pedoman, sehingga bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 31A ayat (4) UU MA telah mengakibatkan lepasnya peluang penting Pemohon begitu saja yang sesungguhnya sangat membutuhkan hasil uji materiil, kesempatan pengujian tidak dapat diulangi kembali sehingga manfaat yang sangat diharapkan juga tidak tercapai. Segala sesuatu menjadi tidak mudah apabila melakukan uji materiil di MA. 6. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 31A ayat (4) UU MA mengandung ketidakjelasan tafsir. Ketidakjelasan tafsir ini akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum, tafsir yang jelas untuk ketentuan tersebut penting untuk dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan hadirnya lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung. Hal tersebut dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1), ayat (2) UUD Tahun1945. Sedangkan oleh Pemohon dan mayoritas masyarakat umum sesuai frasanya telah mengartikan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut merupakan batas waktu dimulai pemeriksaan sampai selesai yaitu sejak permohonan terdaftar hingga putusnya perkara uji materiil di Mahkamah Agung. 7. Bahwa menurut Pemohon, dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan maka untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, memberikan kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai keadilan terhadap para Pemohon dan masyarakat pada umumnya, ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara 44 Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, …apabila terdapat peraturan sedang diuji telah dicabut akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari) untuk menyelesaikan permohonan.” 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus”. Pemohon juga meminta agar Mahkamah menambahkan atau memperluas makna norma Pasal 31A ayat (4) UU MA: “…apabila terdapat peraturan yang sedang diuji telah dicabut akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari sejak peraturan dicabut) sebagai tenggang waktu untuk menyelesaikan permohonan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 31A ayat (4) UU MA pada perkara pengujian undang-undang yang telah diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara 45 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. [3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 31A ayat (4) UU MA sudah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVI/2018, bertanggal 24 Januari 2019 yang masing- masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa dalam Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”. 2. Bahwa dalam Permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan 46 Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”. 3. Bahwa selanjutnya dalam permohonan a quo, yaitu perkara Nomor 43/PUU- XIX/2021, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus”. Pemohon juga meminta agar Mahkamah menambahkan atau memperluas makna norma Pasal 31A ayat (4) UU MA: “...apabila terdapat peraturan yang sedang diuji telah dicabut akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari sejak peraturan dicabut) sebagai tenggang waktu untuk menyelesaikan permohonan”. [3.10.2] Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon a quo, dan permohonan pada perkara sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa benar ada perbedaan tentang dasar pengujian maupun alasan permohonan a quo dalam mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015 dan permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama Permohonan a quo, dalil Pemohon bermuara pada satu persoalan konstitusional apakah ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA mengenai tenggang waktu permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh MA bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap persoalan pokok tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 47 Nomor 30/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XVI/2018, meskipun menurut Pemohon permohonan a quo berbeda dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015 dan Permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018 namun menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo berkaitan erat dan ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut khususnya di dalam menjawab persoalan pokok yang didalilkan oleh Pemohon. [3.11.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertanggal 31 Mei 2016, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain: “[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diiuraikan Mahkamah dalam pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU MA maka semua persidangan dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang termasuk perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Dalam perkara a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau pun keterangan ahli yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam kenyataannya, perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak, tidak hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta perkara peninjauan kembali, yang juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. 48 Alasan tersebut di atas menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; [3.14] Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma”. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertanggal 24 Januari 2019, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain: “…Oleh karenanya apabila mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015, maka argumentasi para Pemohon tersebut juga telah dijawab dan ditegaskan oleh Mahkamah, bahwa hal tersebut terkendala dengan batas waktu pemeriksaan oleh MA yang diberikan oleh undang-undang yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya meskipun para Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan mendasarkan permohonannya yang merujuk Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009, namun Mahkamah berkesimpulan semangat yang diinginkan oleh para Pemohon substansinya sama dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang tentunya tidak dapat dilepaskan dengan terkendalanya MA untuk melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dengan menghadirkan dan mendengar kedua belah pihak (audi et alteram partem) dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon. Dengan penegasan lain dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU- XIII/2015 tersebut tidak memungkinkan bagi MA untuk melaksanakan persidangan dengan menghadirkan para pihak dan memberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli, serta bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Dengan pertimbangan hukum tersebut lebih lanjut Mahkamah menegaskan juga bahwa apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka MA harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah telah ditegaskan merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan bukan konstitusionalitas norma.” 49 [3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah tersebut di atas, telah jelas pendirian Mahkamah bahwa tidak ada keraguan mengenai penafsiran tenggang waktu pemeriksaan hak uji materiil di MA berdasarkan Pasal 31A ayat (4) UU MA, yaitu 14 (empat belas) hari kerja. Rumusan norma Pasal 31A ayat (4) UU MA sudah tegas menyatakan bahwa Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, sehingga tidak perlu menambahkan penafsiran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya. Adapun persoalan di mana Pemohon mendapatkan fakta bahwa permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon menurut Pemohon disidangkan dan diputus telah melewati tenggang waktu sebagaimana Pasal 31A ayat (4) UU a quo, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan persoalan penerapan norma, bukan konstitusionalitas norma di mana Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Menurut Mahkamah, MA sebagai lembaga yang menerapkan norma a quo memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan Pasal 31A ayat (4) UU MA dalam mengadili permohonan hak uji materiil sepanjang tidak menciderai rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada Putusan sebelumnya, Mahkamah berpandangan bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 31A ayat (4) UU MA merupakan pilihan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan norma dalam UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada kata atau frasa dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA yang telah atau berpotensi mereduksi kewenangan MA dalam menyelenggarakan peradilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 seperti yang diargumentasikan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah tidak ada keraguan mengenai kejelasan maksud daripada Pasal 31A ayat (4) UU MA mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan hak uji materiil. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam 50 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah menilai justru terdapat pertentangan antara petitum permohonan Pemohon, di mana pada Petitum angka (3) Pemohon meminta Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus”, sedangkan pada Petitum angka (4), secara kumulatif Pemohon juga meminta agar Mahkamah menambahkan atau memperluas makna norma Pasal 31A ayat (4) UU MA: “...apabila terdapat peraturan yang sedang diuji telah dicabut akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari sejak peraturan dicabut) sebagai tenggang waktu untuk menyelesaikan permohonan”. Jika permohonan ini dipenuhi, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian menurut Mahkamah adalah tidak relevan terhadap norma a quo, karena substansi dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah mengenai kemudahan dan perlakuan khusus warga negara untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sehingga tidak berkaitan langsung dengan tenggang waktu pemeriksaan permohonan hak uji materiil sebagaimana diatur Pasal 31A ayat (4) UU MA. Terlebih ketentuan tersebut dimaksudkan untuk orang-orang yang harus mendapatkan perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 51 [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 52 KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas