43/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 43/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H Pekerjaan : Hakim Agung Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat sebagai -----------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Dr. H. Suhadi, S.H., M.H Pekerjaan : Hakim Agung Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum Pekerjaan : Hakim Agung Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat sebagai ---------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : H. Yulius, S.H., M.H Pekerjaan : Hakim Agung Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat sebagai ---------------------------------------------------------------Pemohon IV; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 5. Nama : Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H Pekerjaan : Hakim Agung Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Soeroso Ono, S.H., M.H Pekerjaan : Panitera Mahkamah Agung Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon VI. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 045/PP.IKAHI/III/2015, bertanggal 23 Maret 2015 memberi kuasa kepada: 1). Dr. H.M Fauzan, S.H., M.H; 2). Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H; 3). Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H; kesemuanya adalah Pengurus Pusat IKAHI, beralamat di Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), dan Mahkamah Agung (MA); Mendengar keterangan ahli para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY), Pihak Terkait Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK); Memeriksa bukti-bukti para Pemohondan Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY); Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA), dan Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY). 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Maret 2015yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 88/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 43/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Maret 2015 dan diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan tanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” 2. Bahwa menguji Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah semata-mata menguji apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan norma UUD 1945, namun juga harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [videPasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 3. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh para Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan di dalam UUD 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang- Undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang ; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa dalam kualifikasi sebagai perorangan atau kumpulan perorangan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dengan anggotanya yang terdiri dari para hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai para Pemohon, Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 6, adalah bertindak mewakili IKAHI yang merupakan perkumpulan profesi para hakim seluruh Indonesia; Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaankehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, sementaraayat (2)-nya berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung danbadan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Pasal 31 UUKK berbunyi, “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakimanyang diatur dalam undang-undang”, sedangkan Pasal 33 UUKK berbunyi,“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”. Berdasarkan Ketentuan UUD 1945 dan UUKK di atas, di satu pihak kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman yaitu MA, beserta badan-badan peradilan di bawah MA, dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan di pihak lain, kebebasan/kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Dengan demikian telah jelas jika hakim adalah bagian integral dari sistem Kekuasaan Kehakiman dan proses seleksi pengangkatan hakim merupakan faktor penting yang ikut menentukan berjalan atau tidaknya sistem dimaksud. Oleh karena itu, jelas pula bahwa tanpa proses seleksi pengangkatan hakim yang merdeka dan mandiri, maka peningkatan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan akan sulit dilaksanakan; Bahwa sebagai konsekuensi kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (rechters als uitvoerdervan rechterlijke macht) (Pasal 31 UUKK), hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 33 UUKK) yang secara inheren hakim juga secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim, sehingga seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, dan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangan melalui para hakimnya. Dengan demikian, badan peradilan sebagai suatu lingkungan kerja (ambt) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (ambtsdrager). Konstruksi pemikiran di atas membawa konsekuensi logis bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan yang dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 juga memberikan kemerdekaan dan independensi kepada hakim yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu jaminan atas kemandirian peradilan adalah hak sekaligus kewenangan konstitusional hakim. Tanpa adanya kemerdekaan dan independensi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan tidak akan dapat ditegakkan. Sebaliknya, segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan- badan peradilan pasti akan mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah nyata terdapat kepentingan langsung para Pemohon sebagai pengurus pusat IKAHI, yang menduduki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 jabatan selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan Panitera pada Mahkamah Agung terhadap proses seleksi pengangkatan hakim pada badan-badan peradilan di bawah MAdalam hubungan dengan bekerjanya sistem Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa IKAHI sebagai organisasi para hakim seluruh Indonesia merupakan perkumpulan berbadan hukum (rechtspersoonlijkevereniging) berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 tanggal, 09 Juli 2013, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-156.AH.01.07 tahun 2013, sehingga sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK dipandang memiliki kedudukan hukum (legalstanding). Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah tangga Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) (bukti P-3), dinyatakan bahwa IKAHI bertujuan untuk: a. Membentuk dan membina hakim yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memelihara dan membina kesatuan dan persatuan serta memperkokoh kesetiakawanan para anggotanya dengan memupuk solidaritas jiwa korps yang merasa memiliki, ikut bertanggung jawab dan berani mawas diri serta menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota. c. Meningkatkan kedudukan fungsional idiil dan materiil para hakim, yang selaras dengan tugasnya yang murni dan luhur sebagai pejabat negara, penegak hukum, kebenaran dan keadilan serta memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. d. Menjunjung tinggi citra, wibawa, harkat martabat hakim dan mempertebal rasa tanggung jawab dalam memberikan darma bhaktinya kepada negara dan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai organisasi profesi maka berupaya meningkatkan mutu kemampuan dan ketrampilan para anggotanya, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia kepada para pencari keadilan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 e. Mempertahankan prinsip peradilan yang bebas dan mandiri, peradilan tanpa membedakan orang, merupakan sendi negara hukum yang demokratis sesuai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar dinyatakan bahwa IKAHI untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, IKAHI dapat melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut: a. Ikut membina kepribadian Hakim Indonesia dalam meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mewujudkan kepribadian hakim yang berbudi luhur. b. Meningkatkan kontrol/mawas diri serta melakukan pembelaan terhadap anggota yang melaksanakan profesinya selaras dengan tugasnya yang mulia dan luhur. c. Memperjuangkan dan mempertahankan prinsip keadilan yang merdeka, mandiri dan terlepas dari pengaruh ekstra yudisial manapun. d. Menyelenggarakan rapat pertemuan, kegiatan ilmiah, penerbitan mass media. e. Mengupayakan kesejahteraan lahiriah dan batiniah anggota perkumpulan dan keluarganya. f. Mendampingi pimpinan pengadilan di semua tingkat dalam upaya pembinaan hakim. g. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. h. Mengajukan saran kepada pemerintah dan usul kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, berkenaan dengan hukum dan profesi hakim. i. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang mengacu pada tujuan perkumpulan. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar IKAHI disebutkan bahwa Ketua Umum atau salah seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum bersama-sama dengan seorang sekretaris mewakili perkumpulandi dalam dan di luar Pengadilan. Bahwa Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 6, adalah Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang berdasarkan Keputusan Musyawarah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Nasional IKAHI XVII Nomor X/MUNAS-IKAHI XVII/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang Susunan Inti Pengurus Pusat IKAHI Masa Bhakti 2013-2016, memiliki wewenang mewakili IKAHI di dalam dan di luar pengadilan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi IKAHI, termasuk dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junctoPasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap UUD 1945ke hadapan Mahkamah. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan a quo; 5. Bahwa selain uraian di atas, dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 110/PUU-X/2012, Mahkamah telah menetapkan dan memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pengurus pusat IKAHI, yang menduduki jabatan selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, mewakili IKAHI pada waktu mengajukan permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Hakim Agung dan Panitera pada Mahkamah Agung sekaligus sebagai Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan indepedensi hakim telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Pasal 14A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009: Ketentuan ayat (2) berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)-nya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Pasal 13A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009: Ketentuan ayat (2) berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)-nya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Pasal 14A ayat (2), ayat (3) Undanfg-Undang Nomor 51 Tahun 2009: Ketentuan ayat (2) berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3) berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Penjelasan dari tiap-tiap pasal: Cukup Jelas Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah mengurangi hak konstitusional para Pemohon khususnya dalam: a. Mengusulkan promosi/mutasi hakim yang baik dan berprestasi. b. Menjaga dan mempertahankan prinsip peradilan yang bebas dan mandiri. c. Membina dan meningkatkan kemampuan hakim untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan untuk kepentingan seluruh warga negara pencari keadilan (justitiabelen). Bahwa dengan berlakunyaketentuan-ketentuan tersebut, telah menimbulkan ketergantungan Mahkamah Agung pada Komisi Yudisial dalam halseleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketergantungan ini mengakibatkan tidak terlaksananya seleksi pengangkatan hakim pada ketiga badan Peradilan tersebut karena pada akhirnya yang menentukan proses seleksi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 pengangkatan hakim adalah Komisi Yudisial. Hal ini berdampak sistemik pula pada berkurangnya sumber daya manusia peradilan (dalam hal ini hakim), untuk secara kolektif menyidangkan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Keadaan ini selanjutnya menyebabkan Hak-hak Konstitusional para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang mewakili para hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agungtidak dapat terpenuhi karena: 1. Secara organisatoris IKAHI tidak dapat menjalankan program kerjasebagaimana mestinya, khususnya dalam mengusulkan promosi/mutasi hakim yang baik dan berprestasi. 2. Jelas pula proses regenerasi dan promosi/mutasi para hakim di berbagai daerah dari unit pengadilan yang satu ke unit pengadilan yang lain, baik pada pengadilan tingkat pertama dari klas II ke klas I, maupun pada pengadilan tingkat banding menjadi tidak maksimal. Hal demikian telah menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi hak konstitusional para Pemohon sebagai Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban organisasi yang mewakili para hakim seluruh Indonesia, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan. 7. Bahwa apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009dikabulkan, maka proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan. Kemudian, kembalinya pelaku kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara “satu atap” terhadap organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 juncto UU Nomor 5 Tahun 2004, dimana terakhir dicantumkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Berikutnya, akan berdampak tidak terganggunya sistem kekuasaan kehakiman dan independency of judiciary karena Komisi Yudisial akan kembali kepada kewenangan semula Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 yang secara normatif telah ditentukan dalam konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Hal itu dengan sendirinya akan memulihkan hak konstitusional para Pemohon, baik dalam kedudukan sebagai pengurus pusat IKAHI maupun dalam kedudukan sebagai seorang Hakim yang menjalankan tugas secara independen dan turut menjaga kemerdekaan dan kemandirian peradilan. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONANKARENA KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL DALAM PROSES SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM PADA PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ADALAH INKONSTITUSIONAL, KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24 AYAT (1), PASAL 24B AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 1. Bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1),Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 2. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengertian tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 angka (1) UU Kekuasaan Kehakiman: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. 3. Bahwa kata “merdeka” dalam ketentuan di atas, memiliki arti:bebas (dr perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri; atautidak terkena atau lepas dari tuntutan; atau tidak terikat atau tergantung pada pihak tertentu; leluasa (Kamus Bahasa Indonesia (yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal 1015). Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ”Kekuasaan Yang Merdeka” adalah Kekuasaan yang bebas, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak tertentu. 4. Bahwaselanjutnya Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung". Sedangkan ayat (2)-nya berbunyi: "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Kamus BahasaIndonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1). kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, (2). Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karenanya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ”Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka” adalah Kekuasaan Kehakiman yang bebas, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak tertentu dalam hal Organisasi, administrasi, dan finansial. 6. Bahwa berdasarkan uraian angka 2 sampai dengan angka 5 di atas, dapat dipahami bahwa “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”, tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan demikian dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme checks and balances yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya larangan terhadap “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 7. Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. 8. Bahwa Kewenangan Komisi Yudisial khususnya menyangkut Seleksi Pengangkatan Hakim Agung dipertegas dalam ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 junctoUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa, “Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan”. 9. Bahwa selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan hakim diperluas dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctoUndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Bersama yang dibuat oleh MA dan KY.(bukti P-7) Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009masing-masing berbunyi: Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 10. Bahwa rumusan ketentuan pasal-pasal di atas sangat bertentangan dengan rumusan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, khususnya mengenai frasa menyangkut kewenangan Komisi Yudisial yang terkait dengan pengangkatan hakim, yang menggariskan bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim’’. 11. Bahwa sehubungan hal tersebut, terkait dengan pengangkatan hakim, harus dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya menyangkut kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah kewenangan yang bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada “mengusulkan pengangkatan hakim agung”, bukan terhadap proses seleksi pengangkatan hakimpada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, perluasan makna “Pengangkatan Hakim Agung” pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dengan memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakimpada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan UUD 1945 tersebut di atas. Hal ini bertentangan pula dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip Lex Certa, suatu materi dalam peraturan perundang- undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan (Lex Stricta),atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang- undangan. Selain itu, perluasan kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan prinsip Lex Superior Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Derogate Legi Inferiori, suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 12. Bahwa selain itu, turut campurnya Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara hakekatnya bertentangan dan tidak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”, dan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 juncto Undang-Undang 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa, “Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan”. 13. Bahwa konklusi substansial dapat ditegaskan bahwa rumusan menyangkut keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Hal demikian merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 14. Bahwa dengan hilangnya ketentuan norma yang mengatur kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan norma Pasal 14A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum juncto Pasal 13A ayat (2), ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 14A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Tata Usaha Negara, berarti dari tataran normatif telah kembalinya pemangku atau pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa adanya campur tangan di luar kekuasaan kehakiman sehingga akan berdampak terwujudnya kemandirian kekuasaan kehakiman (independency of judiciary). Kemudian, dengan proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung akan berdampak positif tidak terganggunya sistem kekuasaan kehakiman dan independency of judiciary karena Komisi Yudisial akan kembali kepada kewenangan yang secara normatif telah ditentukan dalam konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”, dan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 22 tentang Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa, “Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan”. Akhirnya, dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi karena kewenangan Komisi Yudisial telah sesuai, selaras serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Komisi Yudisial, dan kekuasaan kehakiman kembali ketangan pemangku atau pelaku kekuasaan kehakiman dan tidak adanya campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang telah dengan tegas dilarang ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. 15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh argumentasi di atas adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial”, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 junctoPasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 sepanjang Kata “bersama”frasa “dan Komisi Yudisial”, merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip ”Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”. 16. Bahwa dengan perumusan pasal yang demikian, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap KetentuanPasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjadi Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung, Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjadi Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung. 4. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan: Kata “bersama” dan Frasa “dan Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD 1945. 3. Menyatakan: Kata “bersama”danfrasa "dan Komisi Yudisial”dalam Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan frasa"dan Komisi Yudisial”dalam Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan UUD 1945. 4. Menyatakan: - Kata “bersama” dan Frasa “dan Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; - Kata “bersama”danfrasa "dan Komisi Yudisial”dalam Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 junctoPasal 14A ayat (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan frasa"dan Komisi Yudisial”dalam Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Nomor 01/SK/PP.IKAHI/XI tentang Susunan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Masa Bhakti 2013- 2016; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradailan Agama; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Selain itu, para Pemohon menghadirkan 4 (empat) orang ahlipada persidangan tanggal 15 Juni 2015 dan 11 Agustus 2015 yang telah didengar keterangannyadan menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan, ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Esensi perwujudan negara hukum adalah -antara lain- dengan mengadopsi kekuasaan kehakiman (judicial power) yang merdeka, bebas dan mandiri dalam sistem ketatanegaraan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menetapkan, ”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Tanpa keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, badan-badan peradilan tidak bakal mungkin ”.... menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan constitutional given bagi badan-badan peradilan selaku pelaku kekuasaan kehakiman. Ini kata konstitusi. Constitutie is de hoogste wet! Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, ”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menetapkan pula, bahwasanya setiap Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden (selaku co – legislator) untuk mendapat persetujuan bersama. Konstitusi menetapkan badan legislatif selaku constitution mandatory of rule – making power. Guna dapat mem-produk suatu undang-undang yang aspiratif, realistis, berdaya guna dan sesuai kebutuhan rakyat banyak, legislator (de wetgever) dibekali open legal policy (kebijakan hukum). Hal dimaksud dinamakan pula: legislator discretion. Namun penggunaan open legal policy (kebijakan hukum) oleh legislator tidak boleh melintasi ambang batas constitutional given bagi suatu badan kelembagaan, institusi dan subyek hukum, bagai larangan mendorong bendul lonceng berayun terlalu jauh (the pendulum of the clock goes too far). Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga konstitusi (constitutional state instation) disertai constitutional given yang diberikan oleh UUD 1945. Pasal 24B. Ayat (1) UUD 1945 menetapkan: ”Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Legislator (de wetgever) tidak boleh melintasi ambang batas contitutional given menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dimaksud. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak boleh dikurangi, ditambah apalagi dinegasi atas dasar penggunaan open legal policy (kebijakan hukum) legislator. Namun demikian, Pemohon Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mendapati penyimpangan constitutional given vide Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, tatkala pembuat Undang-Undang (de wetgever) memberlakukan ketiga produk undang-undang berikut ini: Pasal 14A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009: Ketentuan ayat (2) berbunyi, ”Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)-nya berbunyi, ”Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Pasal 13A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009: Ketentuan ayat (2) berbunyi, ”Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)-nya berbunyi, ”Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Pasal 14A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: Ketentuan ayat (2) berbunyi, ”Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)-nya berbunyi, ”Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Konstitusi sama sekali tidak memberikan kewenangan konstitusional bagi Komisi Yudisial guna turut serta dalam proses seleksi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan tata usaha negara. Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, memberikan kewenangan konstitusional kepada Komisi Yudisial dalam dua hal: 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan 2. Mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Kedudukan Komisi Yudisial adalah Pengawas, dalam makna external control. Dalam dunia hukum, termasuk hukum tata negara, perbuatan mengawas (to control) berbeda dengan perbuatan memilih (to select). Tatkala Komisi Yudisial selaku pengawas dilibatkan dalam proses seleksi hakim bersama Mahkamah Agung maka terjadi keadaan anomali bagai memasukkan benda (partikel) asing ke dalam tubuh organis yang hidup, yang pada ketikanya berakhir menjadi tubuh organis yang mati suri, menjelang mati. Celakanya, tatkala keadaan anomali itu merasuki kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan madiri (independency of judiciary) yang dijamin konstitusi. Undang-Undang (= Gesetz, wet, droit) berperan amat menentukan dalam rangka menegakkan Undang-Undang Dasar (Grundgesetz, constitution, grondwet). Gesetz atau Undang-Undang jua yang mendorong dibentuknya verfassungsgerichtshoff, mahkamah konstitusi yang pertama di dunia, di kala bulan Oktober 1920, diadopsi pertama kali dalam Konstitusi Austria di Wina. Menurut Hans Kelsen (1888-1973), Grundgesetz atau UUD menempati hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Namun, yang teramat penting pula peranannya adalah Gesetz (= Undang-Undang) yang berada tepat di bawah Grundgesetz: (UUD) karena Gesetz (=Undang-Undang) yang melaksanakan atau menjalankan kehendak Grundgesetz atau UUD. Pembentukan Undang-Undang harus dibuat menurut ”asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving)”, kata I. C. van der Vlies (disertasi Bayu Dwi Anggono, 2014:26) Suatu Gesetz (=Undang-Undang) tidak boleh mengidap cacad hukum (juridische gebreken) dalam dirinya. Gesetz (=Undang-Undang yang bercacad hukum tidak bakal dapat menegakkan Grundgesetz atau konstitusi. Oleh karena itu, kata Hans Kelsen, salah satu anggota komisi pembaharu konstitusi Austria di kala itu, berpendapat perlunya diadakan speciale hoff (peradilan khusus) yang diberi kewenangan menguji suatu Gesetz (=Undang-Undang) terhadap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Grundgesetz (UUD). Maka diadakan Verfassungsgerichtshoff, diadopsi masuk dalam konstitusi Austria, di kala bulan Oktober tahun 1920. Konstitusi yang pertama kali mengadopsi mahkamah konstitusi pertama di dunia itu diberi nama: October Verfassung, artinya konstitusi di bulan Oktober. 2. Prof.Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H Dalam perkara a quo, Pemohon mem-fokuskan pokok permohonannya pada recmitment ataupun Seleksi Pengangkatan Hakim yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai hal yang dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945. Tanpa bermaksud mendahului (apalagi menggurui) Majelis Hakim yang Mulia ini dalam memahami dan memaknai norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagai "batu ujian", maka izinkan saya menyampaikan pandangan/pendapat yang merekonstruksikan latar belakang ataupun dasar pemikiran pembentukan Komisi Yudisial beserta pemaknaan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagai ketentuan yang mengaturnya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Komisi Yudisiai bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Buku Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan HasilPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang diterbitkan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, menggarisbawahi bahwa Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 ini hadir karena didasari pemikiran bahwa Hakim Agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi Hakim Agung duduk pada tingkat Peradilan Tertinggi dalam susunan peradilan. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handa! dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Melalui lembaga Komisi Yudisial ini, diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya. Pengaturan Komisi Yudisial di dalam konstitusi ini dianggap tepat oleh beberapa kalangan, mengingat ide dasar dari pembentukan Komisi Yudisial adalah dilatar belakangi oleh alasan faktual bahwa pengadilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (judicial convption) dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan, seperti memperdagangkan perkara yang telah terjadi secara sistematis, sehingga muncul istilah "mafia peradilan". Praktik-praktik tersebut semakin menggejala ketika pengawasan internal dinilai tidak mampu mengendalikannya dengan semaksimal mungkin.Oleh karena itu, Komisi Yudisial kemudian dibentuk dengan semangat untuk mengembangkan sistem pengawasan eksternal. Sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial menjalankan tugas - wewenangnya (yang secara atributif diberikan oleh UUD 1945) berupa pengawasan preventif dalam bentuk seleksi Hakim Agung.yaitu dengan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Selain berupa pengawasan preventif, Komisi Yudisial juga memiliki tugas -wewenang meiakukan pengawasan represif sebagai tugas - wewenang konstitusional-nya yang muncul dari frasa "... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim"sebagaimana di - desain oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 Dengan latar belakang demikian, pengaturan Komisi Yudisial dalam UUD 1945 sudah tepat dan cukup, sehingga sebenarnya UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang cukup bagi efektivitas kinerja sebuah lembaga yang di - idealkan akan menjadi pengawas eksternal. Pengaturan Komisi Yudisial dalam UUD 1945 itu tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Hal itu merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum yang salah satunya diwujudkan dengan cara menjamin perekrutan Hakim Agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang hams memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Dalam kerangka inilah Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 November 2001 hadir dan mengamanatkan terbentuknya lembaga yang disebut Komisi Yudisial. Akan tetapi, sayangnya, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 cenderung lebih menempatkan Komisi Yudisial sebagai penjaga (watchdog) yang hanya di - desain untuk mencari kesalahan hakim daripada sebagai mitra kerja sejajar (sparring partner) yang selain mencari kesalahan juga bisa memberikan penghargaan terhadap prestasi, bahkan memperjuangkan kesejahteraannya. Selain mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan itu diterjemahkan menjadi bentuk pengawasan yang didesain secara tidak maksimal oleh Undang-Undang Komisi Yudisial, sehingga akhirnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005 /PUU- IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006). Dalam sebuah penelitian yang diselenggaran Komisi Hukum Nasional pada tahun 2008, dinyatakan bahwa dalam kekuasaan kehakiman setidaknya terdapat 2 (dua) rezim konsep yang sekilas mungkin dapat dipahami sebagai kontradiktif antara satu dengan lainnya, yakni konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak (independence and impartial judiciary) di satu sisi dan konsep akuntabilitas publik (public accountability) di sisi lain. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak (atau independensi kekuasaan kehakiman) adalah sesuatu yang mutlak harus ada karena merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.Konsep independensi kekuasaan kehakiman ini mengharamkan adanya tekanan, pengaruh, dan campurtangan dari siapa pun. Dalam bahasa putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip independensi peradilan melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri - sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yangberasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentudari pemerintah atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan janji ataupun imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparsial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan.Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparsial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk meiakukan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan fungsi justisialnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakanprivilege atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (indispensable right atau inherent right) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (fair trial).Independensi peradilan yang disinggung tersebut adalah independensi peradilan dalam segala ranahnya, baik independensi konstitusional.independensi personal, independensi peraturan yang mengaturnya, dan independensi substantif. Dengan demikian, independensi peradilan adalah keadaan di mana peradilan dapat atau sanggup menjalankan tugasnya tanpa memiliki ketergantungan pada pihak lain.Relativitas konsep independensi peradilan ini akhirnya memang selalu memicu perdebatan yang pada akhirnya diterjemahkan secara berbeda-beda di setiap negara. Dalam perkembangannya, independensi peradilan ini harus bersanding dengan konsep lain yang harus berdampingan secara harmonis dengannya, yakni akuntabilitas publik (public accountability). Dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan itu memang tidak boleh diartikan secara absolut.Salah satu rumusan penting konferensi International Commission of jurist menggarisbawahi bahwa "Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner".0leh karena itu, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 sejak awal munculnya gagasan mengubah UUD 1945 telah muncul kesadaran bahwa sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman, yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial. Menurut Paulus E. Lotulung, batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah temtama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam meiakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah "subordinated" pada Hukum dan tidak dapat bertindak "contra legem". Selanjutnya, harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, di mana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi dalam satu mata uang (both side of one coin).Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim hamslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (judicial accountability). Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan sehingga dikawatirkan dapat menjadi "tirani Kekuasaan Kehakiman". Banyak bentuk dan mekanisme pengawasan yang dapat dipikirkan dan dilaksanakan, dan salah satu bentuknya adalah kontrol atau pengawasan melalui media massa. Dengan demikian, aspek akuntabilitas, integritas, transparansi, dan aspek pengawasan merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman.Dengan demikian, kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan.Dalam hubungan dengan tugas hakim, independensi hakim masih hams dilengkapi lagi dengan sikap imparsialitas dan profesionalisme dalam bidangnya.Oleh karena itu, sekali lagi, kebebasan hakim sebagai penegak hukum hams dikaitkan dengan akuntabiltas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme, dan impartialitas. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Sistem akuntabilitas kekuasaan kehakiman ini pula yang meniadi dasar pembentukan Komisi Yudisialdi Indonesia. Oleh karena itu, studi yang pernah dilakukan oleh Asian Development Bank yang disampaikan oleh the Asia Foundationmengenai keadaan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di negara- negara Asia,termasuk Indonesia, menyatakan bahwa "... the establishment of a Judicial Commission is intended to introduce a system of accountability." Dalam sebuah penelitian yang diselenggaran Komisi Hukum Nasional pada tahun 2008 dinyatakan juga bahwa salah satu hal yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi besar adalah perihal apakah frasa "... wewenang lain dalam rangka meniaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim"berarti juga memperbolehkan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan untuk meiakukan pemeriksaan terhadap putusan-putusan yang dibuat oleh hakim. Dalam praktiknya, Komisi Yudisial telah meiakukan penelitian putusan hakim di sejumlah daerah bekerja sama dengan kalangan perguman tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Mantan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas menyatakan bahwa pemeriksaan atau penelitian putusan hakim itu dapat dilakukan Komisi Yudisial dengan alasan bahwa menurut hukum acara putusan hakim yang telah diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum menjadi hak publik (public right), sehingga publik mempunyai hak untuk menelaah putusan tersebut, bukan mengubah putusan.Pemeriksaan putusan oleh Komisi Yudisial merupakan entry point untuk mengetahui apakah hakim melanggar kode etik atau tidak. Kalangan hakim merasa keberatan dengan pemeriksaan putusan ini. Hal inimengingat pengawasan Komisi Yudisial tidak boleh masuk ke dalam teknis yudisial. Akan tetapi, ada juga yang berpandangan bahwa Komisi Yudisial dapat memeriksa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde).Aktivitas meiakukan pemeriksaan terhadap putusan-putusan yang dibuat oleh hakim semacam ini, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005 /PUU-IV/2006, sudah keluar dari pengertian pengawasan yang harus diartikan hanya sebagai pengawasan etik.Menurut Mahkamah Konstitusi, frasa "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", yang seharusnya hanya memberikan sebagian kewenangan pengawasan etik kepada Komisi Yudisial, - secara sadar ataupun tidak -, telah ditafsirkan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 dipraktikkan sebagai pengawasan teknis justisial dengan cara memeriksa putusan. Padahal, norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (rechtsmidellen) sesuai dengan hukum acara. Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan di luar mekanisme hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip res iudicata pro veritate habeturyam berarti apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (de inhoud van hetvonnis geld als waard). Sehingga, apabila suatu putusan hakim dianggap mengandung sesuatu kekeliruan maka pengawasan yang dilakukan dengan cara penilaian ataupun koreksi terhadap hal itu hams melalui upaya hukum (rechtsmidellen) menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas tidak mengurangi hak warga negara, khususnya para ahli hukum, untuk menilai putusan hakim melalui kegiatan ilmiah dalam forum atau media ilmiah, seperti seminar, ulasan dalam jurnal hukum (law review), atau kegiatan ilmiah lainnya.Berdasarkan seluruh uraian wethistories yang dikemukakan di atas, paling tidak ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi dasar pemikiran atas lahir dan terbentuknya Komisi Yudisial, yaitu: Pertama, sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum yang salah satunya diwujudkan dengan caramenjamin perekrutan Hakim Agung yang kredibel; Kedua, harus ada institusi kenegaraan yang meiakukan pengawasan eksternal ke dalam bentuk :pengawasan preventif berupa seleksi Hakim Agung, yaitu dengan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ; dan pengawasan represif, yaitu wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim ; Ketiga, terbangunnya sistem akuntabilitas terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman Ketiga dasar pemikiran yang tersimpul dari wethistories atas lahir dan terbentuknya Komisi Yudisial itu berujung pada 2 (dua) kewenangan atributif yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 diberikan UUD 1945 kepada Komisi Yudisial (sebagai mana terumus dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1), yaitu: 1. Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ; dan 2. Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, pemaknaan atas norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 harus dikembalikan pada dasar pemikiran yang tersimpul dari wethistories sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan perkataan lain, makna norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sudah "clear" dan tidak dapat lagi ditafsirkan lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan: Jikasuatu ketentuan sudah dirumuskan secara "expressis verbis" dengan "phraseology" yang jelasdan tidak bersifat "ambiguous" serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain. Jika Hakim berbuat demikian, berarti dia berubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator (2005:253) Pendapat tersebut di atas sekaligus menegaskan bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agungselain kewenangan untuk meiakukan pengawasan etik(dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan (onbevoegheid) untuk ikut dalam seleksi pengangkatan hakim. Karena itu, ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumjunctoPasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamajunctoPasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sepanjang kata "bersama" dan frasa " dan Komisi Yudisial" adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Bagaimana hal-nya dengan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi negara yang terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim ? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Oleh karena seleksi pengangkatan hakim adalah persoalan yang bersifat administratif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyebutkan: "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung", maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk sepenuhnya terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim. Hal ini beralasan, sebab ketentuan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai sistem pengelolaan pengadilan satu atap (one roofsystem).Pengadilan sekaligus mengelola urusan organisasi, administrasi, finansial, dan teknis penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam dalam rekruitmen hakim.Sistem satu atap didasarkan pada pemikiranuntuk lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. Keikutsertaan pemerintah ataupun institusi lain di dalam mengelola organisasi, administrasi, dan finansial kekuasaan kehakiman, dipandang dapat secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. Selain untuk lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, sistem satu atap juga menjadi penting ditinjau dari sistem administrasi pengelolaan. Dengan satu atap, pengelolaan yang berada "di satu tangan" (yakni Mahkamah Agung), dapat lebih efisien dan produktif. Model sistem satu atap ini tidak hanya ada atau terjadi di Indonesia. Thailand menempuh jalan yang sama. Bahkan di Belanda yang telah mempunyai tradisi menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, meiakukan hal yang sama. Sejak awal tahun 2003, urusan - urusan administrasi dan keuangan badan peradilan tingkat pertama dan banding di Belanda dikelola oleh Raad voor de Rechtspraak (Council for Judiciary) sebagai badan independen, lepas dari pemerintah atau institusi negara lainnya. 3. Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H Pengujian Konstitusionalitas Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009: Ketentuan ayat (2) berbunyi, "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negen dilakukan bersama oleh Mahkamah Agunq dan Komisi Yudisial", dan ayat (3)-nya berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009: Ketentuan ayat (2) berbunyi, "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial", dan ayat (3)-nya berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: Ketentuan ayat (2) berbunyi, "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisiar, dan ayat (3) berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisiar. Pertanyaan pertama yang akan dijawab bahwa apakah kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa KY memiliki wewenang Iain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah open legal policy yang sangat terbuka asalkan dengan niat baik yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang maka wewenang tersebut berada dalam ruang tak berbatas? Bahwa betul sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam UUD 1945, kemudian diatur dalam undang-undang, tidaklah berarti apa yang diatur dalam Undang- Undang tersebut secara otomatis inkonstitusional. Namun yang pasti bahwa sesuatu yang telah diatur secara spesifik, definitif dan/atau limitative, tersurat jelas dalam UUD 1945, menyangkut kewenangan lembaga Negara yang sifatnya komplementer, atau supporting organ, state auxiliary organ seperti Komisi Yudisial namun Undang-Undang memperluas kewenangannya adalah inkonstitusional. Bahwa antara Komisi Yudisial dan DPR bukanlah lembaga negara yang setara untuk dapat dibanding-bandingkan dalam pembagian kewenangan dalam system ketatanegaraan kita. DPR memiliki historis, doctrinal dan norma konstitusional yang struktur, tekstur bahkan gesture sangat berbeda dengan Komisi Yudisial. Secara historis DPR memiliki sejarah panjang demokrasi yang berdarah-darah diseluruh belahan dunia, ketika paham kedaulatan rakyat harus bangktt menerkam absolutisme kekuasaaan yang harganya dibayar dengan darah dan air mata umat manusia diseluruh belahan dunia.DPR juga secara doctrinal adalah anak kandung teori kedaulatan rakyat dan secara konstitusional DPR adalah pemegang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang inheren melekat fungsi representasi atas mandat yang didapatkannya melalui Pemilu.Oleh karenanya ruang konstitusional DPR bagi pembentuk Undang-Undang lebih luas untuk melekatkan beberapa kewenangan yang tidak disebut dalam UUD 1945, namun sekali lagi itupun ada batasnya. Hal ini sangat berbeda dengan eksistensi KY yang notabene bukan pemegang/pelaku kekuasaan, namun tentunya tetap memiliki sejarah yang mulia, namun bukan untuk dipadankan atau "dicembumi" dengan kewenangan DPR seperti argument yang muncul dalam sidang ini guna pembenar bahwa KY juga dapat bersama MA meiakukan proses seleksi pengangkatan hakim. Pertanyaaanya adalah apakah keterlibatan KY bersama MA dalam proses seleksi hakim adalah hal yang buruk? jawabannya tentu tidak. Begitupula apakah buruk kalau KY diarahkan sejak dari awal melakukan kegiatan preventif dengan MA guna terjaganya dan tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai amanat konstitusi.?Jawabannya, tentu tidak, namun hal ini bukan soal menguji niat tersebut baik atau buruk namun yang ingin dilakukan adalah menguji apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang a quo konstitusional atau tidak, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, konstitusbnalisme atau tidak. Pada prinsipnya bahwa negara tidak bisa dikelola hanya sekadar niat baik, niat baik yang tanpa batasan yang jelas adalah embrio absolutism kekuasaan.Oleh karenanya dinegara manapun yang menyadari bahwa semua kekuasaan negara tidak bisa dijalankan hanya dengan niat baik harus memiliki konstitusi sebagai sistem pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme. Oleh karenanya KY sesungguhnya sudah diberikan batasan-batasan yang tersurat jelas tentang kewenangannnya. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Pertanyaannya bahwa apakah wewenang Iain dalam rangka menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah open legal policy pembentuk Undang-Undang? Jawabanya adalah betul, namun tidak berarti bahwa open legal policy itu tanpa batas, prinsipnya bahwa jikalau sudah ditentukan secara spesifik, limitatif, tersurat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 jelas dalam konstitusi dan atau MK sendiri sudah memberikan batasan, maka disitulah batas dimaksud (vide Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014). Dalam hal proses seleksi hakim, UUD 1945 sesungguhnya sudah mengatur secara spesifik, definitif dan limitatifakan peran KY. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa ;"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung..." Pasal 24A ayat (3) :"Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Sebagai catatan bahwa prinsip konstitusional hukum penafsiran menyangkut kewenangan lembaga Negara, maka harus diterapkan penafsiran original intent, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang apa yang secara jelas tersurat dalam UUD 1945. Inilah yang kemudian menjadi pegangan Negara hukum karena Mahkamah sudah menjadikan pegangan tetap saat ini. Pasal ini mengandung makna spesifik, limitative, tersurat jelas menyangkut jenis kewenangan apa dalam hal seleksi hakim yang diberikan kepada KY oleh UUD 1945. Pertama, bahwa KY dalam proses seleksi hakim hanya berwenangan "mengusulkan" pengangkatan hakim agung, KY tidak bisa diberikan kewenangan lebih untuk "menyetujui" bersama dengan DPR guna pengangkatan hakim agung. KY juga tidak bisa diberikan kewenangan untuk bersama Presiden "menetapkan" hakim agung yang telah disetujui oleh DPR. Kewenangan "mengusulkan1* itu sudah spesifik, limitative dan definitive, tersurat jelas, sehingga tidak bisa di perlu as meski kewenangan itu mau diberikan atas dasar wewenang lain yang dianggap baik dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang ditafsirkan sebagai openlegal policy. Oleh karenanya open legal policy karena dinamika apapun terhadap proses seleksi pengangkatan hakim agung yang melebarkan kewenangan KY hingga persetujuan bersama dengan DPR dan penetapan bersama anatar KY dengan Presiden akan pengangkatan hakim agung adalah inkonstitusional. meski niatnya baik sekalipun, semulia apapun guna memaksimalkan penjagaaan dan penegakan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku hakim sesuai amanat Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Kedua, bahwa KY hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.Hakim Agung adalah species dari genus bernama hakim seperti yang telah ditentukan dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-1V/2006.Oleh karenanya ketentuan tentang spesies atau jenis hakim apa yang dapat diusulkan oleh KY dalam proses seleksi pengangkatannya atau keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim, sudah spesifik, definitif dan limitatif tersurat jelas hanya kepada "hakim agung" itupun hanya sekadar "mengusulkan", bukan yang lain. Hal ini sebenarnya sudah terkonfirmasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang masuknya Komisi Yudisial pada tingkat konstitusi yang kemudian menyebut hanya kepada hakim agung saja yang menjadi objek kewenangan KY dalam hal seleksi itupun sebatas hanya "mengusulkan". Putusan MK tersebut menyebutkan: Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan cabn hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen yaitu KY yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung kepada KY, tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik. Perubahan UUD 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen. Oleh karenanya munculnya KY dan kewenangan sebatas "mengusulkan" serta sebatas hanya "hakim agung" saja, yang diusulkan oleh KY, semata untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 meminimalisir dominasi politik dalam pengangkatan hakim agung. Artinya bahwa eksistensi KY dengan kewenangan intinya mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah guna meminimalisir pengaruh politik yang dianggap akan menganggau independesi kekuasaan kehakiman cq MA melalui proses (seleksi) pengangkatan hakim agung. Jadi, untuk seleksi pengangkatan hakim diluar hakim agung, tidak dimasukkan peran KY secara tersurat jelas, karena pengangkatan hakim tersebut, tidak melibatkan institusi politik seperti DPR dan Presiden sebagai lembaga politik. Oleh karenanya, pengangkatan hakim yang tidak melibatkan lembaga politik (DPR dan Presiden) tidak terlalu krusial dianggap menganggu MA selaku pelaku kekuasaan kehakiman dan karenanya tidak perlu menghadirkan KY untuk seleksi hakim.Konstitusi memberikan hal tersebut tetap menjadi bagian dari kewenangan eksklusif MA sendiri selaku pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.(Pasal 24A UUD 1945). Justru sebaliknya, kekhawatiran adalah bahwa jikalau seluruh proses seleksi hakim terdapat keterlibatan lembaga lain diluar MA, meski KY bukan lembaga politik, maka hal inipun bisa menganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena pengalaman masa lalu ketika kekuasaan kehakiman memiliki tidak satu atap, karena atap yang satunya melekat pada kekuasaan Pemerintahan. Bagaimanapun kekuasaan kehakiman satu atap adalah modal dasar kekuasaaan kehamiman yang merdeka menurut UUD 1945. Jadi, munculnya Komisi Yudisal sesungguhnya untuk meminimalkan hegemoni politik DPR dan Presiden dalam seleksi pengangkatan hakim agung yang bisa merusak prinsip konstitusional kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun kemunculan lembaga ini yang dilahirkan langsung pada tingkat konstitusi dianggap "sayang" jikalau berperan hanya sebatas meminimalisir hegemoni politik DPR dan Presiden dan lembaga ini akan lebih memiliki nilai positif kedepan jikalau kemudian diberikan kewenangan komplementer berupa kewenangan lain "dalam rangka" menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (videPutusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006). Kewenangan komplementer ini memang open legal policy yang bisa dipakai untuk membantu MA, selama tidak menabrak prinsip independensi kekuasaan kehakiman universal, selama tidak menabrak ketentuan kewenangan KY yang sudah spesifik, definitf dan limitatif dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 tersurat jelas dalam konstitusi serta ketentuan yang telah diberikan batasan oleh MK dalam Putusannya (vide Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006). Pertanyaaanya, adalah apakah seleksi bersama KY dan MA atas hakim adalah sesungguhnya tindakan preventif, jawabannya bisa saja benar, namun keinginan preventif itu dibatasi oleh ketentuan konstitusi bahwa keterlibatan KY dalam seleksi hakim, hanya dalam "mengusulkan" dan itupun terbatas pada "hakim agung" saja. Kalau logika preventif ini tidak ada batasannya, maka bisa saja nanti, KY diamanahkan oleh Undang-Undang untuk mendirikan sekolah hakim mulai dari tingkat playgroup, TK hingga perguman tinggi kalau perlu persalinan bayi -bayi yang dianggap layak menjadi hakim juga menjadi domain KY. Apakah ini buruk?, tentunya tidak, namun hal ini eksesif dan melanggar prinsip konstitusionalisme atau constitutional restraint Oleh karenanya, maka UUD 1945, sudah secara spesifik mengatur tentang hal tersebut bahwa KY hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung.Pengertian pasal ini bermakna spesifik dan final serta terturtup yang tidak bisa ditabrak oleh kewenangan komplemeter KY. Yang pasti bahwa, jikalaupun kemudian mau diberikan kewenangan untuk bersama membantu MA menseleksi hakim, maka hal tersebut tergantung dari legal policy MA sendiri selaku pemilik kewenangan eksklusif atas kekuasaan kehakiman yang merdeka yang inheren didalamnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Tidak bisa kewenangan komplementer ini justru menciptakan ketergantungan kepada MA dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal seleksi hakim seperti yang termuat dalam Undang-Undanga quo. Putusan yang serupa sesungguhya pernah terjadi dalam Putusan MK (Perkara Nomor 005/PUU-I/2003) ketika dalam pengujian UU Penyiaran, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Presiden bersama KPI menetapkan Peraturan Pemerintah. Kewenangan KPI tersebut dinyatakan inkonstitusional, karena UUD 1945 sudah secara definitive dan spesifik menyebutkan bahwa hal tersebut kewenangan eksklusif Presiden sesuai Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Bahwa Presiden dalam membuat peraturan pemerintah dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam UU yang memerlukan peraturan pemerintah untuk petaksanaannya. Oleh karenanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 kemudian ketentuan bahwa KPI bersama Pemerintah menetapkan PP dalam UU penyiaran dinyatakan inkonstitusional, yang harusnya cukup Presiden saja. Oleh karenanya kewenangan komplementer bahwa KY mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tidak bisa menabrak hal yang sudah diatur tegas dalam konstitusi seperti yang juga sudah menjadi hukum konstitusi seperti yang termaktub dalam putusan-putusan Mahkamah. Resikonya jikalau kemudian, norma frasa " hakim agung" yang telah spesifik diatur dalam konstitusi akan keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim, diperluas ke makna seluruh hakim maka tidak menutup kemungkinan kewenangan seleksi dalam frasa "mengusul" juga akan diperluas hingga "menyetujui" bersama DPR akan pengangkatan hakim agung, dan "penetapan bersama KY dan Presiden akan pengangkatan hakim agung tersebut. Apakah kemudian DPR dan Presiden akan membiarkan konstitusi dilanggar dengan cara seperti ini dengan memberikan karpet merah kepada KY untuk "meraba kehormatan" DPR dan Presiden?. Karena tentunya bisa jadi ada keinginan juga untuk menikam kewenangan KY bahwa KY bersama MA atau KPK atau Menteri hukum dan HAM atau bahkan KPI atau KPU secara bersama-sama mengusulkan pengangkatan hakim agung . Tentunya, KY pun akan bereaksi bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya Mahkamah-lah tentunya yang diharapkan menjadi lampu penerang akan semua hal tersebut. 4. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Maksud dari Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A Undang-Undang 51 Tahun 2009 yang berkenaan dengan frasa kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” dalam ketiga pasal Undang-Undang a quo adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus menyatakannya pula sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Dari pokok permohonan yang ahli ringkaskan tadi, nyatalah bahwa Pemohon berpendapat bahwa kewenangan untuk Komisi Yudisial untuk bersama-sama dengan Mahkamah Agung dalam melakukan proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, yang konstitusional menurut Pemohon adalah seluruh proses seleksi pengangkatan hakim di tiga lingkungan badan peradilan itu sepenuhnya ada di tangan Mahkamah Agung tanpa bersama-sama dengan Komisi Yudisial; Kewenangan Komisi Yudisial telah diatur dengan jelas di dalam norma Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dirumuskan dalam pasal ini adalah limitatif, tidak lebih dan tidak kurang dan Undang-Undang Dasar tidak memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial, kecuali apa yang secara tegas telah dinyatakan di dalam norma Pasal 24B ayat (1) tersebut. Perintah konstitusi untuk merumuskan secara lebih detil terkait dengan Komisis Yudisial bukanlah mengenai kewenangannya, melainkan berkaitan dengan, “susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang” sebagaimana dirumuskan oleh norma Pasal 24B ayat (4) UUD 1945; Rumusan norma Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar, sejauh menyangkut wewenang Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim hanyalah terbatas dalam mengusulkan calon-calon hakim agung. Oleh karena itu, ketika ahli selaku Menteri Kehakiman dan HAM mendraf Rancangan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2002, sama sekali tidak terlintas dalam pikiran untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon-calon hakim Mahkamah Konstitusi. Gagasan pada waktu itu adalah dari sembilan hakim konstitusi, maka tiga calon diusulkan oleh Presiden, tiga oleh Mahkamah Agung dan tiga lagi dari Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana tetap berlangsung sampai sekarang. Demikian pula, dalam hal seleksi para hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada semua lingkungan badan peradilan, tidak terpikirkan untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial untuk bersama-sama dengan Mahkamah Agung melakukan seleksi pemngangkatan para hakim tersebut. Perubahan-perubahan yang melibatkan Komisi Yudisial itu baru terjadi pada tahun 2009 ketika dilakukan amandemen terhadap ketiga Undang-Undang yang mengatur badan peradilan umum, agama dan tata usaha negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 Bahwa memang benar adanya, selama proses pembahasan amandeman tahap kedua UUD 1945, terdapat beberapa anggota MPR antara lain, Harjono, Jacob Tobing dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan- usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh PAH maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati adalah Komisi Yudisial hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak hakim-hakim yang lain. Semangat yang menggelora di tahun –tahun pertama reformasi sejauh menyangkut bab peradilan adalah keharusan kemandirian dan kemerdekaan badan-badan peradilan, baik dalam hal organisasi, personil dan keuangan, maupun kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itulah, pada tahun 2003, Departemen Kehakiman dan HAM mulai merancang undang-undang untuk “menyatu-atapkan” badan-badan peradilan kepada Mahkamah Agung, dengan konsekuensi Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama dan Mabes TNI tidak lagi menangani urusan organisasi, administrasi, personil dan keuangan badan-badan peradilan, yang kita warisi sejak zaman Hindia Belanda, tetapi menyerahkan seluruh kewenangan itu kepada Mahkamah Agung. Dengan penyerahan itu, Pemerintah pada waktu itu berkeinginan agar badan-badan peradilan kita benar-benar mandiri dalam hal menentukan personil, mengurus organisasi, administrasi dan anggaran, serta merdeka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa ada campur tangan Pemerintah lagi. Dengan demikian tidak akan terdengar lagi kalimat olok-olok yang sering dialamatkan kepada para hakim yang “otaknya ada di bawah Mahakamah Agung, tetapi perutnya ada di bawah kontrol Departemen Kehakiman”. Ahli selaku Menteri Kehakiman dan HAM dimasa itu, benar-benar ingin mengakhiri semua olok-olok yang kurang menyenangkan itu, dan dalam kenyataannya membuahkan hasil; Oleh karena itu menjadi pertanyaan, mengapakah kemandirian dan badan- badan peradilan yang sudah tercipta di awal reformasi itu, tiba-tiba harus dicampurtangani lagi oleh Komisi Yudisial?Padahal kewenangannya telah jelas yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sementara kewenangan lainnya adalah “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlaku hakim”. Kalau sudah seperti ini, menambah-nambahi kewenangan menjadi lebih daripada apa yang secara limitatif diatur dalam norma konstitusi dan mengaturnya dalam Undang-Undang, adalah langkah yang inkonstitusional, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 bertentangan dengan konstitusi, sehingga amatlah pantas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakannya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tidaklah benar untuk mengatakan karena Undang-Undang Dasar tidak melarang Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi calon-calon hakim selain hakim agung, maka pengaturan demikian di tingkat Undang-Undang menjadi boleh adanya. Kalau konstitusi telah membatasi kewenangan, maka janganlah kiranya pembentuk Undang-Undang menambah-nambahi kewenangan yang sudah ada itu. [2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 Pihak Terkait Komisi Yudisial(KY)telah memberikan keterangan dan menyampaikan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon atau para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang haruslah memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional. Oleh karena itu apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai legal standing atau tidak sepenuhnya kami serahkan kepada pertimbangan dan penilaian majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. II. Terhadap Pokok Perkara 1. Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal yang di uji a quo bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan: Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bersifat limitatif, yakni hanya memberikan kewenangan konstitusional kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal yang di uji a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 Terhadap pendapat para Pemohon tersebut Komisi Yudisial memiliki pandangan yang berbeda dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa UUD 1945 tidak mengatur kewenangan untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu argumentasi hukum yang dibangun oleh para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim seharusnya juga berlaku kepada Mahkamah Agung. Mengingat UUD 1945 juga baik secara eksplisit maupun secara implisit tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. Hal ini secara jelas dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Dalam Risalah Rapat Pleno ke-35 PAH I BP MPR, Selasa, 25 September 2001 ketika membahas Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menarik untuk mengutip pandangan Pataniari Siahaan, Harjono, dan Jacob Tobing, sebagai berikut: - Pataniari Siahaan: “Disini kami ingin mengusulkan bahwa dalam Bab IX ini seyogyanya ada masalah lembaga-lembaga yang menyangkut MA, ada menangani masalah-masalah konstitusi bagaimana melakukan seleksi rekrutmen terhadap Hakim Agung dan terhadap hakim-hakim karena kita sekarang sama-sama sepakat saya pikir mutu daripada hakim kita adalah hakim kita masih tetap menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Mekanisme rekrutmen seyogyanya ditangani oleh suatu lembaga yang lebih layak dan tepat untuk mengatasi hal tersebut, sehingga bukan hanya masalah urutan masa kerja atau birokratis saat dia menentukan perilaku mereka...dst”. - Harjono: “pada persoalan rekruitmen Hakim, Komisi Yudisial memang dalam ketentuan ini masih terbatas untuk menyeleksi calon-calon Hakim Agung, satu pertanyaan kalau Hakim Agung sekarang itu sudah ada kemungkinan masuknya non karier, pertanyaan berikutnya kenapa itu hanya pada Hakim Agung saja, pada hakim tinggi dan pada hakim tingkat pertama apa juga tidak dibuka mekanisme seperti itu, apa bedanya sebetulnya. Menurut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 saya, titik yang paling kritis sebetulnya bukan di MA, sebetulnya di Pengadilan Tingkat I dan II, kalau pengadilan Tingkat I dan Tingkat II keadilan sudah dirasakan itu harus kasasi itu bisa dikurangi. Oleh karena itu, bicara tentang persoalan Komisi Yudisial, barangkali mulai kita pikirkan apakah juga ini tidak kita gunakan untuk mengubah cara rekruitmen Hakim kita. Yang pertama dia ingin cari pekerjaan nyangkut di Pengawai Negeri, setelah menjadi Pegawai Negeri tidak masuk panitera kebetulan dia masuk sebagai Hakim, ini semua kita hilangilah semacam itu. Oleh karena itu profesi Hakim seharusnya memang diniatkan sebagai hakim. Di luar negeri untuk jadi Hakim dariPengacara bisa, kerena dia konsisten menjadi seorang Hakim, tetapi disini hakim harus menjadi pegawai negeri dari masuk Hakim sampai pensiun hakim itulah ladangnya, barangkali untuk masa jabatan Hakim juga kita batasi tidak usah dari masuk sampai pensiun, Hakim diberikan tertentu saja mungkin 5 (lima) tahun setelah itu dikembalikan lagi kepada Komisi Yudisial, kalau dia ingin jadi Hakim lagi, apakah dia masih pantas untuk bisa diterima menjadi Hakim atau tidak, ini saya kira juga berhubungan dengan rekruitmen, ada persoalan-persoalan keterbukaan, ada persoalan-persoalan aset stabilitas pada dunia hukumnya, juga ada persoalan-persoalan kapabilitas yang dipertimbangkan ketimbang rekruitmen pada sekarang ini. Jadilah itu pendapat saya tentang Komisi Yudisial. - Jacob Tobing: “ Kami juga ingin sedikit lebih elaborasi tentang pentingnya Komisi Yudisial, hakim bukan Pegawai Negeri, Hakim membawa yang hak, menegakkan yang hak, keadilan dan kita mengatakan selama ini dia sebetulnya pejabat negara walaupun Hakim di Pengadilan Negeri dan tidak kita katakan Hakim Pengadilan Negeri bawahan dari atasannya lagi atasannya masing- masing ini otoritasnya sendiri dan selalu amar putusannya mengatakan demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah dikatakan demi atasan saya tidak dikatakan begitu. Jadi sangat-sangat sentral dan penting kedudukannya di dalam negara yang kita dambakan dan kita bangun menjadi negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 yang menegakkan hukum, supremasi hukum, oleh karena itu dia mempunyai persyaratan-persyaratan biasa, kemampuan- kemampuan intelegensi, profesi, disiplin ilmu sebagai penguasa ilmu hukum tetapi juga mempunyai accounbility yang menegakkan integritasnya, oleh karena itu yang kami sarankan tentang Komisi Yudisial sebenarnya adalah menyangkut bukan hanya Hakim Agung seluruhnya Hakim Agung, Hakim Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri mereka semua adalah Hakim yang tidak bisa tiap tahun dimintai tanggung jawab kepada MPR misalnya atau kepada siapa begitu tetapi dia bertanggung jawab kepada sebetulnya praktis dirinya sendiri, karena rekruitmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan daripada Hakim itu. b. Pandangan yang disampaikan oleh Pataniari Siahaan, Harjono, dan Jacob Tobing di atas paling tidak memberikan penegasan dan kejelasaan bahwa ketika membahas pasal a quo tidak ada pandangan yang menyatakan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim hanya merupakan kewenangan MA atau kewenangannya akan diberikan kepada MA; c. Bahwa karena proses seleksi pengangkatan hakim tidak diatur didalam UUD 1945, maka merupakan “opened legal policy”, sehingga tidak beralasan apabila para Pemohon mengatakan ketentuan pasal-pasal a quo yang diuji adalah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 perihal pengujian UU KPK dan UU KY. Pada halaman 72 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberian kewenangan oleh UU kepada DPR untuk memilih calon anggota yang diajukan oleh Presiden adalah berada di dalam ranah kebijakan pembentuk UU (opened legal policy). Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip checks and balances. Dalam perkara a quo ketentuan pasal-pasal yang diuji sebenarnya telah disepakati oleh para pembentuk Undang-Undang. Sebagaimana terlihat dari hasil rapat dalam rapat tim perumus antara Anggota Tim Perumus dan pihak Pemerintah yang saat itu dipimpin oleh DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, M.Si., telah menyepakati bunyi dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 ketentuan pasal-pasal a quo.Oleh karena itu, meskipun UUD 1945 tidak memberikan kewenangan bagi suatu lembaga bukan berarti apabila ada suatu Undang-Undang yang memberikan kewenangan bagi suatu lembaga mengakibatkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang itu secara otomatis menjadi inkonstitusional. d. Bahwa sebagai bukti dari “opened legal policy”, ketentuan UUD 1945 hanya mengatur keterlibatan DPR dalam proses seleksi pejabat publik terbatas pada anggota BPK [Pasal 23F ayat (1) UUD 1945], calon hakim agung [Pasal 24A ayat (3) UUD 1945], dan anggota Komisi Yudisial [Pasal 24B ayat (3) UUD 1945]. Namun, cukup banyak Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk terlibat dalam proses seleksi pejabat publik, antara lain: 1). Anggota KPK (Pasal 30 UU 30/2002); 2). Anggota Ombudsman RI (Pasal 14 juncto Pasal 16 UU 37/2008); 3). Panglima TNI (Pasal 13 UU 34/2004); dan 4). Kapolri (Pasal 11 UU 2/2002). e. Bahwa berdasarkan uraian diatas tidaklah cukup beralasan apabila para Pemohon berpendapat pasal-pasal yang di uji a quo bersifat perluasan terhadap kewenangan Komisi Yudisial dan oleh karena itu secara otomatis menjadi inkonstitusional. UUD 1945 sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak mengatur proses seleksi pengangkatan hakim dan lembaga Negara mana yang berwenang melakukannya. Sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam UUD 1945, kemudian diatur dalam Undang-Undang tidaklah berarti apa yang diatur dalam UU tersebut secara otomatis inkonstitusional. f. Bahwa meskipun secara eksplisit Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim bukan berarti pasal-pasal yang di uji a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi negara hanyalah memuat hal-hal yang bersifat fundamental, sehingga tidak semua ketentuan dalam penyelenggaraan negara harus diatur secara rigid dalam konstitusi. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sangat banyak Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 pembentuk Undang-Undang yang tidak ada perintah secara langsung dalam UUD 1945. Apakah dengan demikian Undang-Undang tersebut menjadi inskonstitusional ?. Dengan demikian tidak beralasan apabila para Pemohon mendalilkan pasal-pasal yang di uji a quo bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sehingga berlaku asas Lex Superior Derogate Legi Inferior. Bahwa penerapan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori adalah terhadap 2 (dua) peraturan perundang- undangan yang memilki hierarki yang berbeda dan materi muatannya saling bertentangan. Sedangkan dalam UUD 1945 tidak ada satu pasal atau ayatpun yang melarang KY untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada KY dan MA untuk secara bersama melakukan proses seleksi pengangkatan hakim tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. 2. Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal a quo diuji karena dapat mempengaruhi, mengganggu, menghambat, dan membelenggu, serta merusak kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman. Terhadap pendapat ini Komisi Yudisial memberikan beberapa tanggapannya: a. Bahwa di dalam UUD 1945, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, sehingga dengan demikian kedua lembaga negara ini tidaklah dalam posisi yang saling mempengaruhi. Namun, kemandirian dari kedua lembaga Negara tersebut tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara KY dan MA. Dalam konteks ini sangat tepat yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU- XII/2014 pada halaman 67 poin (3.18) yang mengatakan hubungan antara KY dan MA adalah bersifat mandiri tetapi saling berkait (independent but interrelated). b. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut hanyalah didasarkan pada asumsi-asumsi belaka dan kekhawatiran yang tidak memiliki dasar konstitusionalitas. Dengan kata lain asumsi- asumsi dan berbagai kekhawatiran yang dikemukakan oleh Para Pemohon bukanlah merupakan pengujian normaUndang-Undang yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang. c. Keterlibatan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji a quo hanyalah sebatas proses seleksi pengangkatan hakim agar transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan demikian tidak ada hubungannya dengan maksud untuk mempengaruhi kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Bahkan dalam blueprint MA RI 2010-2035 pada halaman 51 menyebutkan secara tegas MA akan mulai memperbaiki komunikasi dengan KY untuk mempersiapkan tim bersama di dalam melaksanakan proses rekrutmen hakim sebagaimana yang diamanahkan oleh UU 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman. 3. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pasal-pasal yang diuji a quo mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Komisi Yudisial memberi tanggapan sebagai berikut: a. Asas kepastian hukum (rechtszekerheid) pada prinsipnya berkaitan dengan adanya dua norma hukum atau lebih yang mengatur hal yang sama namun saling tumpang tindih (overlapping), sehingga terjadi disharmonis. Sementara kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung secara bersama-sama untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim hanya diatur dalam pasal-pasal yang diuji a quo. Dengan kata lain tidak ada suatu UU yang lain selain UU yang diuji yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung semata untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. Oleh karena itu tidaklah beralasan apabila para pemohon mengatakan bahwa pasal- pasal a quo yang diuji mengandung ketidakpastian hukum; b. Bahwa sebaliknya, pasal-pasal yang diuji a quo oleh para Pemohon sesungguhnya justru memberikan kepastian hukum tentang proses seleksi pengangkatan hakim. Dengan adanya pasal-pasal yang diuji a quo sesungguhnya memberikan kepastian hukum lembaga mana saja yang berwenang untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim. Oleh karena itu, apabila permohonan pembatalan pasal-pasal yang diuji a quo oleh para Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 akan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum (rechtsvacuum). Karena secara otomatis tidak ada lagi lembaga yang berwenang untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. c. Bahwa terhambatnya proses seleksi hakim bukanlah disebabkan pasal- pasal yang diuji a quo oleh para pemohon mengandung ketidakpastian hukum. Karena selama ini telah banyak kesepakatan dan kesepahaman yang dicapai oleh MA dan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim, yakni: 1. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung telah melakukan seleksi hakim tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Sehingga untuk menyelamatkan/ melegalkan calon hakim yang terlanjur diterima melalui seleksi yang diselenggarakan Mahkamah Agung, dibuatlah Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 𝟎𝟏/𝐏𝐁/𝐌𝐀/𝐈𝐗/𝟐𝟎𝟏𝟐 𝟎𝟏/𝐏𝐁/𝐏.𝐊𝐘/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟏𝟐tentang seleksi pengangkatan hakim, yang bersifat sementara. 2. Tindak lanjut pembentukan peraturan seleksi pengangkatan hakim pada tahun 2013, MA mengundang KY, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) pada tanggal 6 Mei 2014, dalam rapat bersama dihasilkan kesepakatan: 1). Kementerian PAN dan RB menyatakan bahwa rekrutmen hakim sepenuhnya kewenangan MA dan KY, Pengajuan formasi hakim tidak melalui Kementerian PAN dan RB; 2). Badan Kepegawaian Negeri (BKN) menyatakan bahwa hakim bukan Pegawai Negeri Sipil, sehingga BKN sudah tidak berwenang untuk menyimpan data dan dokumen kepegawaian hakim, selanjutnya BKN secara bertahap akan menyerahkan data dan dokumen kepegawaian hakim ke MA; 3). Dalam masa transisi, pemerintah (MENPAN, KEMENKEU, dan BKN) bersedia membantu proses seleksi pengangkatan hakim. 3. Hasil rapat dimaksud diatas MA dan KY mengadakan rapat koordinasi sebanyak 3 kali, untuk membuat Peraturan Bersama seleksi hakim, yang dilaksanakan pada: 1. Rapat koordinasi MA dan KY pertama tanggal 7 Agustus 2014, membahas panitia seleksi hakim dan panitia kecil penyusunan peraturan bersama tentang seleksi hakim dan Peraturan Presiden tentang hak keuangan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 fasilitas lainnya bagi peserta pendidikan hakim; 2. Rapat koordinasi MA dan KY kedua yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2014 membahas Draft Peraturan Bersama tentang seleksi hakim dan draft Peraturan Presiden tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi peserta pendidikan hakim; 3. Rapat koordinasi MA dan KY yang ketiga dilaksanakan tanggal 16 September 2014 membahas lebih lanjut draft peraturan bersama tentang seleksi hakim dan draft Peraturan Presiden tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi peserta pendidikan hakim; 4. Hasil rapat koordinasi tersebut diantaranya: 4.1. Metode rekrutmen, disepakati bahwa rekrutmen dilakukan oleh MA dan KY dengan mengacu hakim sebagai Pejabat Negara, dengan tahap seleksi: 1. Seleksi peserta didik; 2. Pendidikan; 3. Pengangkatan. Terkait dengan proses pendidikan, masih diberlakukan Peraturan Bersama Nomor 𝟎𝟏/𝐏𝐁/𝐌𝐀/𝐈𝐗/𝟐𝟎𝟏𝟐 𝟎𝟏/𝐏𝐁/𝐏.𝐊𝐘/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟏𝟐 MA melalui BADIKLAT menyelenggarakan pendidikan, dan KY memiliki kewenangan pembekalan KE PPH dan pemantauan proses magang. 4.2. Penggajian dan fasilitas peserta pendidikan hakim, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi peserta pendidikan hakim, terdapat masalah, karena status peserta didik bukan CPNS, dan belum menjadi pejabat negara. Solusi dari tim MA dan KY adalah dengan membuat payung hukum pembayaran berupa PERPRES. Awalnya KY dan MA memasukkan permintaan PERPRES tersebut kepada Setkab, yang akhir birokrasinya terhenti di MENPAN. 4.3. MA dan KY menyepakati hasil rapat tanggal 16 September 2014, sebagai Draft Final yang kemudian akan ditandatangani setelah diharmonisasikan oleh bagian hukum MA. III. Petitum Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Mahkamah: 1. Menolak seluruh permohonan para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 2. Menyatakan bahwa seluruh pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 3. Berkaitan dengan legal standingpara Pemohon sepenuhnya Komisi Yudisial serahkan kepada pertimbangan dan penilaian Mahkamah 4. Sekiranya Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Komisi Yudisial mengajukan bukti surat/tertulis yaitu dari bukti PT.1-1 sampai dengan bukti PT.1- 11 sebagai berikut: 1.Bukti PT.1-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara; Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 2.Bukti PT.1-2 : Fotokopi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3.Bukti PT.1-3 : Fotokopi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/IX/2012 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pegangkatan Hakim; 4.Bukti PT.1-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Evaluasi Kelulusan Calon Hakim Terpadu Angkatan VII Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial; Fotokopi Berita Acara Penetapan Kelulusan Calon hakim Angkatan VII/Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan II; 5.Bukti PT.1-5 : Fotokopi Draft MA Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor tentang Seleksi Penmgangkatan Hakim; 6.Bukti PT.1-6 : Fotokopi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 7.Bukti PT.1-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung; 8.Bukti PT.1-8 : Fotokopi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 9.Bukti PT.1-9 : Fotokopi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudial Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; 10.Bukti PT.1-10 : Fotokopi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 04/PB/MA/IX/2012 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Cara, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim; 11.Bukti PT.1-11 : Fotokopi Transkrip Rapat koordinasi Pelaksanaan Rekrutmen Hakim Dan Anggaran Hakim Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2014 Jakarta, 7 Agustus 2014 Di Mahkamah Agung. Selain itu, Pihak Terkait Komisi Yudisial pada persidangan tanggal 30 Juni 2015 dan 28 Juli 2015 menghadirkan 4 (empat) orang ahli yang telah didengar keterangannya dan menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai beriikut: 1. Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD 1. Komisi Yudisial (KY) dibentuk atas kesepakatan bangsa, direpresentasikan oleh MPR, yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi dunia peradilan yang harus diakui dan tercatat dengan jelas di dalam sejarah ketatengaraan kita performansinya, pada saat itu, sangat buruk. Begitu buruknya kinerja lembaga peradilan (cq. Kekuasaan Kehakiman) pada saat itu sehingga di tengah-tengah masyarakat muncul istilah mafia peradilan (belakangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menyebutnya sebagai mafia hukum). Melihat situasi tersebut, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan prinsip konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, pada awal-awal reformasi bangsa kita bersepakat melakukan langkah-langkah penting untuk penguatan kekuasaan kehakiman yang diawali dengan penyatuatapan semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung baik secara teknis- yudisial maupun secara dministratif finansial. Untuk level konstitusi, selain menegaskan beberapa hal yang sudah ada di dalam tata hukum kita, seperti kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penegasan kewenangan- kewenangan Mahkamah Agung dengan berbagai lingkungan peradilannya, melalui perubahan UUD kita juga membentuk Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK). KY adalah lembaga negara yang bukan pelaku kekuasaan kehakiman tetapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sedangkan MK adalah pelaku kekuasan kehakiman di samping MA. 2. Dengan demikian tampak jelas bahwa KY merupakan anak kandung reformasi konstitusi yang dibentuk untuk menegakkan prinsip “negara hukum” atau tegaknya supremasi hukum yang, antara lain, harus ditandai oleh tampilnya kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang merdeka, kokoh, kuat, dan bersih. Dukungan atas pembentukan KY ini datang dari berbagai kalangan, termasuk Mahkamah Agung (MA) yang saat itu menyatakan perlunya pengawasan ekternal karena MA sendiri merasa bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh MA tidaklah cukup. Pembentuk UUD kemudian menyepakati pembentukan KY ini melalui Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945. Dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan KY yang ada di dalam Pasal-pasal UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa KY adalah lembaga negara mandiri yang bukan pelaku kekuasaan kehakiman tetapi mempunyai fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Salah satu Pasal di dalam UUD 1945 yang terkait dengan fusi dan wewenang KY yang juga terkait dengan perkara ini, antara lain, adalah Pasal 24B ayat (1) yang menentukan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Ketentuan tiga Undang-Undang di bidang kekuasaan kehakiman Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 yang memberi wewenang kepada KY untuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim dianggap tidak sejalan atau mengganggu prinsip “kemerdekaan” kekuasan kehakiman sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 3. Berdasar bacaan atas sejarah perubahan UUD 1945 dan lahirnya berbagai Undang-Undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman saya berpendapat bahwa kehadiran KY dengan segala fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam ikut proses seleksi pengangkatan hakim bersama dengan MA, justeru dimaksudkan untuk membangun lembaga yudikatif yang kuat sebagai simbol supremasi hukum. Kehadiran KY yang dengan sadar sesadar-sadarnya telah diberi wewenang oleh pembentuk Undang-Undang untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim dari berbagai lingkungan peradilan di MA sama sekali tidak mengurangi atau mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang “merdeka” sebagaima dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Ahli melihat pemberian wewenang kepada KY untuk ikut melakukan proses seleksi penganngkatan hakim itu justru dimaksudkan untuk memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang “merdeka” plus kuat, bersih, dan profesional. 4. Istilah kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diartikan pada dua hal utama. Pertama, MA sebagai lembaga negara secara struktural bersifat merdeka dalam arti kelembagaannya terpisah dan tidak berada dibawah struktur kekuasaan lembaga negara yang lain. Dalam bahasa akademis kemerdekaan seperti ini disebut independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, hakim-hakim di semua lembaga yudikatif dalam “memeriksa dan memutus” perkara yang ditanganinya harus bebas dari tekanan apa pun sehingga secara leluasa mereka bisa memutus dengan adil dan tidak memihak. Dalam bahasa akademis kemerdekaan yang melekat pada hakim seperti ini biasa disebut sebagai impasialitas. Kehadiran KY dengan semua wewenang konstitusional dan legalnya, termasuk ikut dalam proses seleksi pengangakatan hakim, dilihat dari sudut apa pun tidaklah mengganggu prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik kemerdekaan dalam arti independensi MA maupun kemerdekaan dalam arti imparsialitas hakim- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 hakimnya. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan bahwa kewenangan KY untuk bersama MA melakukan proses seleksi pengangkatan hakim itu telah mengganggu, apalagi melanggar, prinsip kemerdekaan lembaga yudikatif. 5. Pemberian kewenangan kepada KY untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama MA justeru dimaksudkan untuk membangun semakin kokohnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut. Pemberian kewenangan kepada KY untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama MA justeru dimaksudkan agar bisa terpilih dan tampil hakim-hakim yang mempunyai integritas, berani, dan bersih sebagai hakim sesuai dengan pilihan yang sama antara MA dan KY. Setelah seseorang menjadi hakim maka tidak ada hubungan struktural dan administratif antara KY dengan hakim-hakim tersebut. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan, apa logika yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa kebersamaan MA dan KY dalam melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bisa mempengaruhi kebebasan hakim? 6. Kewenangan KY untuk bersama dengan MA melakukan proses seleksi pengangkatan hakim merupakan kewenangan yang diberikan oleh pembentuk UU (lembaga legislatif) melalui tiga UU dalam bidang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman setelah memilih berbagai alternatif yang tersedia secara konstitusional dan legal. Di dalam hukum konstitusi kita pembentuk UU boleh menentukan isi Undang-Undang yang dianggap penting dan baik, apa pun isinya, sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan UUD. Pilihan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan isi Undang-Undang dengan memilih berbagai alternatif yang sama-sama boleh dipilih untuk dijadikan isi Undang-Undang menurut berbagai putusan MK disebut sebagai opened legal policy atau pilihan politik hukum yang terbuka. Pilihan materi Undang-Undang berdasar opened legal policy ini tidak bisa dibatalkan oleh lembaga yudikatif. Jika ada permohonan, MK sebagai lembaga yudikatif negara memang boleh melakukan pengujian yudisial (materil maupun formil) terhadap Undang- Undang tetapi tidak boleh membatalkan isi Undang-Undang yang tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan UUD. Di dalam kenyataan di lapangan banyak isi UU yang tidak disukai oleh beberapa pihak tetapi isi Undang-Undang tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 konstitusi. Tidak disukai belum tentu melanggar konstitusi, disukai belum tentu pula tidak melanggar konstitusi. MK hadir untuk mengadili, apakah suatu Undang-Undang atau sebagian isinya konstitusional atau inkonstitusional dan bukan menilai, apakah Undang-Undang atau sebagian isinya tersebut disukai orang atau tidak. 7. Pandangan singkat yang ahli kemukakan di atas dapat disederhanakan dengan beberapa pernyataan. Pertama,jika ada Undang-Undang atau sebagian isinya yang tidak disukai oleh beberapa pihak, tetapi isi Undang- Undang tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka MK tidak boleh membatalkannya. Kedua, jika membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya yang sebenarnya merupakan area opened legal policy maka berarti MK sudah masuk dan ikut campur ke dalam ranah legislatif. Ketiga, MK bukanlah lembaga legislatif melainkan lembaga yudikatif dengan kewenangan-kewenangan, antara lain, menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD. Keempat, Undang- Undang yang tidak disukai orang itu berbeda dengan Undang-Undang yang melanggar atau bertentangan dengan UUD; Undang-Undang yang tidak disukai orang belum tentu bertentangan dengan UUD; adakalanya “disukai” atau “tidak disukai” itu hanya menyangkut selera dan kepentingan. Kelima, MK hanya boleh membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya yang melanggar atau bertentangan dengan UUD dan tidak boleh membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya yang hanya tidak disukai oleh sekelompok orang padahal yang dipersoalkan bersifat opened legal policy yang sebenarnya tujuannya baik. Keenam, kalau MK membatalkan UU atau sebagian isinya yang bersifat opened legal policy maka bisa diartikan MK sudah menabrak konstitusi dan menjelmakan dirinya bukan hanya sebagai lembaga yudikatif melainkan sudah memosisikan dirinya sebagai lembaga legilatif. Ketujuh, kewenangan KY untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama MA merupakan ketentuan yang lahir dari opened legal policy lembaga legislatif yang tujuannya sangat baik yakni membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka, kuat, perofesional yang didukung oleh hakim-hakim yang berintegritas, jujur, bersih, dan berani. 8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut ahli: Pertama, ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 14A ayat (2) Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan rumusan seutuhnya yang ada sekarang ini adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan bagian yang mana pun dari UUD 1945. Kedua, ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah konstitusional dan tidak memerlukan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, S.H Untuk pendekatan historis ini, (historical approach).ahli gunakan adalah naskah komprehensif perundangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khusus Kekuasaan Kehakimanpembahasan tentang kekuasaan kehakiman dengan fokus tentang Komisi Yudisial. Di antara pembahas dalam PAH I (Panitia Ad Hoc I) Badan Pekerja MPR ahli kutip tiga pendapat. Yang pertama, pendapat Pak Harjono waktu itu dari Fraksi PDI-P dan pernah menjadi Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, Jakob Tobing PDI-P, Hamdan Zoelva Fraksi PBB juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pendapat Pak Harjono. Pada persoalan rekrutmen hakim, Komisi Yudisial memang dalam ketentuan itu masih terbatas untuk menyeleksi calon-calon hakim agung. Satu pertanyaan, kalau Hakim Agung sekarang ini sudah ada kemungkinan masuknya nonkarier? Pertanyaan berikutnya, kenapa itu hanya pada Hakim Agung saja, pada Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama, apa juga tidak dimungkinkan mekanisme seperti itu? Apa bedanya sebetulnya? Oleh karena itu, bicara tentang persoalan Komisi Yudisial, barangkali mulai kita pikirkan, apakah juga ini tidak kita gunakan untuk mengubah cara rekrutmen hakim kita. Ini pendapat Pak Harjono. Pendapat Pak Jakob Tobing. Rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan para hakim itu.Oleh karena itu, Pak Jakob Tobing mengusulkan agar kewenangan Komisi Yudisial menyeleksi hakim juga meliputi hakim tinggi, hakim pengadilan negeri. Pendapat Pak Hamdan Zoleva. Mengenai Komisi Yudisial menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 pada kenyataan-kenyataan konkret.Bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim, baik hakim pengadilan negeri maupun hakim Mahkamah Agung.Dulu yang ada hanya kode etik.Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan satu lembaga satu komisi yang independent, yang keberadannya tidak di internal dan keanggotaanya benar-benar independen. Pendapat-pendapat tersebut, pada dasarnya fokus pada wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, serta perilaku Hakim.Atas dasar itu, Harjono dan Jakob Tobing berpendapat bahwa Komisi Yudisial berperan dalam rekrutmen Hakim.Hasil pembahasan PAH I MPR mengenai Komisi Yudisial yang menjadi rancangan Pasal 24B Undang-Undang Dasar ayat (1), “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan, pertimbangan DPR.” Ayat (2), “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim, serta Hakim lain berdasarkan masukan masyarakat (dengan mempertimbangkan masukan masyarakat).” Jadi kalau secara historis kita tinjau sebetulnya PAH I sudah merumuskan keterlibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Hakim. Pada akhirnya rumusan akhir, yang kemudian menjadi Pasal 24B Undang- Undang Dasar, itu ayat (1), “Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim.” Atas dasar itu, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi Hakim didasarkan kepada frasa mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Jadi, ini sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam Pasal 14A ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa seleksi Hakim itu juga melibatkan Komisi Yudisial, ini sebetulnya kita lihat dasarnya adalah frasa kedua Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, berdasarkan historical approach, ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.Dengan demikian, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 konstitusional. Pendekatan Undang-Undang (statute approach). Di norma ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah mandatur, norma perintah, bukan norma prohibitur atau norma larangan. Terhadap normaprohibitur dapat diterapkan argumentum a contrario, tidak dilarang berarti boleh. Terhadap norma mandatur, hanya dapat dilakukan interpretasi dalam rangka rechtsvindingdalam bukunya Legal Method tahun 1996, memaparkan prinsip contextualism dalam interpretasi. Tiga asas contextualism.Satu, noscitur a sociis.Setiap kata harus diartikan dalam rangkaiannya. Dua, ejusdem generis, artinya sesuai genusnya, sifat genus dengan sendirinya adalah sifat anggota atau species. Yang ketiga, expressio unius est exclusio alterius, suatu konsep sudah digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. Dengan asasnoscitur a sociis, hendaklah dipahami bahwa wewenang Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1), yaitu, “Dan mempunyai wewenang lain, dalam rangka menjaga, dan menegakkan kehormatan hakim, hendaklah ini kita artikan kita interpretasi bahwa berdasarkan frasa ini, seleksi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, itu dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam hal ini akan melahirkan pertanyaan, tidakkah itu dilakukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim? Maka dengan demikian, dengan pendekatan Undang-Undang statute approach, ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 14A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 konstitusional. Yang ketiga.Dengan menganalisis ratio legis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.Ratio legis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tercermin dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum. Dalam konsiderans menimbang butir a, sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat dan itu landasannya kita kembali ke Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjaga, dan menegakkan kehormatan, dan seterusnya. Jadi ratio legis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 konsiderans menimbang Pasal 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.Demikian halnya juga dengan penjelasan butir 2. Berdasarkan uraian ini jelas, the spirit jiwa Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.Atas dasar itu, ketentuan Pasal 14A Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 konstitusional. Kesimpulan.Dengan analisis berdasarkan pendekatan historis, pendekatan undang-undang, dan analisis ratio legis ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 jelas konstitusional. 3. Dr. Bagus Takwin, M.Hum Ahli mencoba memahami persoalan keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi seleksi pengangkatan hakim terkait dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Komisi Yudisial. Jadi ada mandat yang diberikan kepada Komisi Yudisial, apa mandatnya? Mungkin secara kasar mandatnya adalah menjaga dan menegakkan martabat dan kehormatan serta perilaku hakim.Mandat itu harus dijalankan oleh Komisi Yudisial karena itu diberikan oleh bisa dibilang kekuasaan tertinggi dan harusnya mandat itu betul- betul menjadi pelaksanaan tugas dari Komisi Yudisial. Untuk dapat menjalankan mandatnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah wewenang tentu saja.Jadi ada wewenang-wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial untuk bisa menjalankan mandatnya.Tanpa wewenang dan syarat-syarat itu, maka tidak mungkin Komisi Yudisial bisa mencapainya. Ahli masuk ke dalam persoalan bagaimana martabat, kehormatan, dan juga perilaku hakim bisa terjaga secara baik, bisa tegak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim, bagaimana hakim bisa berintegritas. Nah, itu prosesnya sangat panjang. Kalau ahli menggunakan analisis fungsional, bisa dilihat prosesnya dari mulai input, proses, dan output. Output yang diharapkan adalah hakim yang bermartabat, punya keluhuran, terhormat, dan berperilaku etis. Proses yang harus dilakukan, semestinya menuju ke sana, itu proses yang kompleks. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, paling tidak ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa proses berlangsung mencapai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 tujuan itu. Ada manajemen sumber daya manusia, ada yang namanya bagaimana peningkatan karier itu bisa dilakukan dan peningkatan kualitas dari hakim. Ini proses ini harus berjalan dan di situ mau-tidak mau Komisi Yudisial sebagai pemegang mandat juga harus terlibat, terlibat dalam proses yang tiga itu, itu syarat. Proses itu ada batasnya, proses itu tidak bisa mengubah semua hal menjadi suatu yang baik. Tidak bisa mengubah semua orang menjadi hakim yang bermartabat, terhormat, dan berperilaku etis.Ada batasnya.Dalam psikologi, kita memahami bahwa ada potensi yang bisa dikembangkan, diaktualisasi menjadi suatu, tetapi ada juga tidak.Mungkin ibarat biji mangga bisa jadi tumbuh jadi mangga yang sangat baik, tetapi dia tidak bisa menjadi buah durian, meskipun ada lagu yang mengatakan semangka berdaun sirih, tetapi itu bukan ... bukan fakta yang benar, itu ungkapan. Bahwa ketika KY misalnya menerima hakim-hakim yang dari potensinya, dari kompetensinya tidak memenuhi syarat, tidak dapat dikembangkan, maka bisa dikatakan mustahil untuk Komisi Yudisial bisa menjalankan mandatnya, menjaga, menegakkan kehormatan martabat dan perilaku hakim. Mungkin kebetulan ada hakim yang bagus, itu bisa dikembangkan. Tetapi di sisi lain, sekali-kali ada yang tidak bagus, tidak dikembangkan. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwa Komisi Yudisial bisa menjalankan mandatnya dengan baik. Dan kalau itu terjadi, kita sudah bisa meramalkan bahwa ada mandat yang tidak dijalankan, akan ada bisa dibilang semacam pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam proses kerja Komisi Yudisial. Artinya, tanpa melibatkan KY untuk memilih hakim-hakim yang punya potensi dan kompetensi dasar yang bisa dikembangkan, maka kita bisa bilang Pasal 24B ayat (1) jadi sepertinya tidak masuk akal, jadi absurd. Keterlibatan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim, itu suatu yang niscaya, dia mesti terlibat. Kalau tidak, dia seperti orang yang diminta untuk menjaga merawat sdebuah pohon mangga misalnya, supaya berbuah subur, berbuah banyak, tumbuh subur terus-menerus, tetapi bibitnya enggak bisa dia kontrol. Kalau dia dapat bibit yang jelek, pohon itu tidak akan tumbuh subur dan tidak akan berbuah baik meskipun sudah dipupuk, sudah dijaga, disayang- sayang, dan sebagainya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 Kalau KY tidak diberi kesempatan keterlibatan untuk memilih calon hakim, menentukan hakim-hakim yang punya potensi dan kompetensi baik, maka itu sama saja kita mengatakan bahwa KY tidak perlu menjalankan mandatnya. Itu dalam satu hal. Kemudian juga, persoalan yang lain adalah persoalan bahwa dalam rekrutmen, dalam seleksi, ada prinsip transparansi, ada prinsip fairness (keadilan) bahwa dalam memilih calon, menyeleksi calon, harus ada beberapa pihak yang dilibatkan. Sebanyak mungkin stakeholder yang dilibatkan, semakin bagus sebenarnya, tetapi juga harus dipertimbangkan efisiensinya. Pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, menurut pandangan ahli, itu adalah suatu yang baik karena itu melibatkan beberapa stakeholder, beberapa pihak yang bisa melakukan check and balances, bisa saling menjaga kalau salah satunya bias atau mungkin menyimpang, ini bisa di kedua belah pihak, baik di Mahkamah Agung maupun dari pihak Komisi Yudisial. Saling menjaga itu bisa menghasilkan pilihan yang lebih baik, yang lebih objektif, dan itu juga sejalan dengan prinsip fairness buat orang yang dipilih, orang yang akan yang mungkin bisa dipilih, calon hakimnya. Siapa pun bisa terpilih karena pilihannya berdasarkan kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang sangat objektif. Bahwa kalau ada yang punya kepentingan tertentu di luar syarat itu, akan dikoreksi oleh pihak yang lain, sehingga errornya jauh lebih kecil. Pun jaminan 100% bahwa tidak ada error, itu tidak bisa dicapai, tetapi saling menggagalkanerror itu, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. 4. Prof.Saldi Isra Dengan merujuk kembali gagasan-gagasan dan perkembangan pemikiran di sekitar arus deras reformasi kekuasaan kehakiman dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung dari tahun 1999-2002. Hal ini penting dirujuk kembali karena adanya dan pembentukan Komisi Yudisial tak mungkin dilepaskan dari arus besar keinginan untuk melakukan reformasi mendasar kekuasaan kehakiman.Tidak bisa dinafikan, arus besar tersebut ada karena merosotnya kewibawaan lembaga peradilan ketika itu. Dengan alasan hendak menegakkan supremasi hukum dengan prinsip-prinsip konstitusional bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, para pengubah UUD 1945 melakukan lompatan besar degan membuat desain baru pemegang kekuasaan kehakiman. Selain menegaskan secara eksplisit bahwa kekuasaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman tak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, tetapi juga dilasanakan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dibentuk pula Komisi Yudisial. Bilamana dibaca secara teliliti dan seksama, kehadiran Komisi Yudisial dapat dikatakan muara dari perdebatan yang panjang dan melelahkan. Meski secara sebutan atau nama atau identitas lembaga belum muncul di Perubahan Pertama, spirit esensial Komisi Yudisial telah hadir pada perdebatan pengubah UUD 1945 sejak tahun 1999, yaitu saat perdebatan reformasi konstitusi mulai bergulir. Misalnya, dalam Panitia Ad Hoc (PAH) III BP MPR 12 Oktober 1999, Hamdan Zoelva (dari Fraksi PBB) telah mulai menggagas seputar pentingnya pengawasan bagi hakim. Tak hanya itu, pada hari berikutnya, 13 Oktober 1999, dalam forum sidang yang sama, salah seorang bengawan hukum tata negara, Prof. Dr. Sri Soemantri M., S.H. mengingatkan para pengubah UUD 1945 untuk memberikan perhatian pada pentingnya Hakim Agung memenuhi unsur jujur, adil, berwibawa, dan berkelakuan tidak tercela. Sebagai sebuah nomen-klatur, yang akan diatur dalam konstitusi, nama "Komisi Yudisial" muncul secara eksplisit dalam Rapat ke-41 PAH I BP MPR pada 8 Juni 2000. Saat itu, Agun Gunanjar menggagas bahwa pada Mahkamah Agung dibentuk Komisi Yudisial yang berfungsi memberikan rekomendasi pada MPR mengenai pengangkatan dan pemberhentian, termasuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung. Setelah itu, pembahasan di sekitar sifat, komposisi keanggotaan, dan wewenang Komisi Yudisial menjadi salah satu isu atau fokus sentral di tengah gagasan reformasi kekuasaan kehakiman.Merujuk perdebatan yang ada, kulminasi perdebatan di sekitar Komisi Yudisial terjadi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Bila hendak disimpulkan, perdebatan yang terjadi berkisar pada empat isu mendasar: (1) posisi kelembagaan, (2) susunan keanggotaan, (3) kewenangan, dan (4) bagaimana pengaturan dalam konstitusi dan pengaturan dalam Undang- Undang. Dari empat isu besar dan mendasar tersebut, bilamana dikaitkan dengan permohonan yang diajukan pemohon, dua isu terakhir (yaitu kewenangan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 bagaimana pengaturannya dalam konstitusi dan undang-undang) yang relevan untuk dibahas dalam keterangan ini. Bagaimanapun, kedua isu tersebut punya kaitan kuat dengan konstruksi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, jikalau hendak ditelusuri, kehadiran Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut tidak terlepas dari perdebatan yang terjadi selama masa Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga terutama yang terkait dengan wewenang Komisi Yudisial. Dalam hal pengisian hakim, ketika merespon rumusan sementara yang dihasilkan sepanjang perdebatan dalam Perubahan Kedua dan gagasan Tim Ahli Bidang Hukum yang disampaikan Prof Jimly Asshiddiqie pada Rapat PAH I BP MPR ke-14 tanggal 10 Mei 2001, Jacob Tobing (F-PDIP) mengemukakan: rekrutmen hakim adalah hakim di semua tingkatan.Karena itu, tambah politisi senior PDIP ini, Komisi Yudisial ini lebih sedikit diperkaya.Melacak gumpalan perdebatan yang terjadi, hampir dapat dipastikan, frasa "sedikit diperkaya yang dimaksud Jacob Tobing adalah memperkaya wewenang Komisi Yudisial. Bahkan, dalam rapat lanjutan yang dipimpin Jacob Tobing pada 29 Mei 2001, politisi PDIP lainnya, Pataniari Siahaan secara eksplisit menyampaikan bahwa seleksi terhadap calon hakim agung dan terhadap hakim-hakim ditangani oleh satu lembaga yang lebih layak.3 Sejalan dengan usul tersebut, ketika memimpin Rapat PAH I BP MPR pada 26 September 2001, dalam pengantar awal Harun Kamil menegaskan dalam bentuk pertanyaan: mengapa Komisi Yudisial hanya merekrut Hakim Agung saja, mengapa mekanisme serupa tidak dilakukan juga untuk hakim tinggi dan hakim tingkat pertama? Menegaskan pertanyaan awal ini, lebih jauh, Harun Kamil menghendaki kehadiran Komisi Yudisial menjadi cara untuk mengubah rekrutmen hakim. Amat mungkin, didorong banyaknya gagasan tersebut, Agun Gunanjar (F-PG) menghendaki pengaturan yang lebih detail Komisi Yudisial di tingkat undang-undang. Melanjutkan gagasan yang ada, pada Rapat PAH I BP MPR 26 September 2001, Jacob Tobing kembali menegaskan keberadaan Komisi Yudisial harusnya menyangkut Hakim Agung, Hakim Tinggi, dan Hakim Tingkat Pertama. Dalam posisi demikian, menurut Jacob Tobing rekrutmen adalah suatu tempat paling krusial dalam menentukan kehandalan hakim.Oleh karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 itu, perlu dibentuksebuah komisi yang bersifat permanen. Selanjutnya, pada Rapat PAH I BP MPR 10 Oktober 2001, Harjono (F-PDIP) menghendaki Komisi Yudisial mempunyai posisi menentukan dalam proses seleksi hakim, yaitu hakim agung dan hakim-hakim yang berada di bawah lingkup Mahkahah Agung. Pandangan-pandangan tersebut memberikan gambaran pada kita bagaimana kaitan antara reformasi kekuasaan kehakiman dengan perekrutan calon hakim. Karena itu tidak bisa dinafikan, besarnya arus pemikiran peran Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim, dalam draft rumusan Pasal 24C ayat (1) yang disampaikan oleh Jacob Tobing pada Rapat BP MPR ke-5 pada 23 Oktober 2001 di hadapan Ketua MPR Amien Rais. Dari rumusan usulan tersebut dapat dibaca: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung dan hakim lain (dengan memerhatikan masukan dari masyarakat atau berdasarkan masukan dari masyarakat). Begitu kuatnya keinginan ini, konstruksi draf usul Pasal 24C Ayat (1) sama sekali tak menyediakan alternatif lain. Sekalipun dalam pembahasan ketika itu masih ada pendapat yang menghendaki wewenang Komisi Yudisial harus diberi catatan, namun pendapat yang menghendaki catatan dan pendalaman sangat minoritas di tengah arus besar yang ada.Karena itu, dalam pembahasan akhir, rumusan rumusan yang dikemukakan Jacob Tobing tidak mengalami perubahan. Meski dalam rumusan final terjadi perubahan menjadi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormat- an, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, namun perlu dicatat bahwa ide yang berkembang ditampung dalam adanya frasa "mempunyai wewenang lain" sebagaimana termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kalau dibaca dan dilacak dalam risalah perubahan UUD 1945, tidak ada penjelasan memadai ihwal munculnya frasa tersebut dan hilangnya frasa "mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung dan hakim lain (dengan memerhatikan masukan dari masyarakat atau berdasarkan masukan dari masyarakat)".Dari penelusuran risalah juga, pernah muncul ide frasa "mempunyai wewenang Iain dalam rangka..." tersebut.Namun ide ini diikuti dengan penegasan bahwa hal ini terkait juga dengan wewenang Komisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 Yudisial dalam rekrutmen hakim. Artinya, bilamana hendak diiukuti semangat para pengubah UUD 1945, frasa "mempunyai wewenang lain" tersebut sejalan dengan wewenang Komisi Yudisial proses rekrutmen calon hakim. Dan, yang jauh lebih penting, kehadiranaturan ini tidak menabrak ketentuan apapun dalam UUD 1945. Dengan paparan arus utama perdebatan di sekitar kehadiran Komisi Yudisial tersebut, saya ingin menyatakan bahwa lembaga ini dengan segala wewenang termasuk dalam proses seleksi calon hakim adalah semangat yang tertampung dan tertuang dalam pemikiran para pengubah UUD 1945. Kalaupun kemudian gagasan tersebut tidak muncul secara eksplisit dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, adalah sebuah kekeliruan besar dan mendasar bahwa perintah Undang- Undang melibatkan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim sebagai ide atau norma yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Bila boleh menyederhanakan, adanya frasa "mempunyai wewenang lain"dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah untuk memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang dalam melakukan pilihan hukum di tingkat Undang-Undang untuk mendisain Komisi Yudisial. Dengan menggunakan cara berfikir seperti itu, para pembentuk Undang- Undang telah melakukan langkah dan pilihan yang tepat. Bagaimanapun, pada saat Undang-Undang memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial terlibat dalam proses rekrutmen calon hakim, pembentuk undang-undang dapat dinilai telah menjemput kembali semangat dan arus besar yang dikehendaki mereka (paling tidak mayoritas) yang terlibat dalam perubahan UUD 1945, utamanya mereka yang tergabung dalam PAH reformasi kekuasaan kehakiman. Karena itu, menjadi sebuah kekeliruan yang amat mendasar seandainya ada pendapat yang mengatakan bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen calon hakim dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Bahkan dalam batas penalaran yang wajar, melibatkan Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim dapat menjadi strategi pembentuk Undang-Undang mewujudkan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimanapun dengan proses seleksi yang berkualitas, diharapkan dapat dihasilkan calon hakim yang berkualitas pula. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 Tidak hanya soal upaya pemenuhan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut, secara teoretis, kemendirian kekuasaan kehakiman hanya mungkin terganggu jika pemegang kekuasaan kehakiman secara struktural dependen atau tergantung atau tidak mandiri dari cabang-cabang kekuasaan negara yang lain. Selain itu, kemandirian hanya mungkin dapat terganggu jikalau pemegang kekuasaan tidak mandiri dalam memeriksa dan memutus perkara. Pertanyaan mendasar yang patut dikemukakan: apa kaitan kemandirian hakim dengan pemberian wewenang kepada Komisi Yudisial dalam terlibat merekrut calon hakim? Soal berikutnya, kalau memang karena alasan keterlibatan Komisi Yudisial dalam menyeleksi perekrutan hakim bisa mengganggu kemandirian atau independesi hakim, mengapa pula UUD 1945 menyerahkan atau memberi wewenang proses seleksi calon hakim agung kepada Komisi Yudisial? dalam batas penalaran yang wajar, sebagai posisi yang berada di puncak jajaran peradilan, bukankah jauh lebih berisiko memberikan wewenang bagi Komisi Yudisial merekrut calon hakim agung. Dengan rangkaian pertanyaan tersebut, kekawatiran peran Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim jelas tidak meiiiki dasar dan dapat dikatakan sangat berlebihan. Bilamana keinginan pembentuk Undang-Undang memberikan wewenang bagi Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim dengan arus besar reformasi kekuasaan kehakiman dalam perubahan UUD 1945, proses seleksi merupakan salam satu faktor kunci. Dengan kekuasaan besar yang dimiliki pemegang kuasa di bidang peradilan adalah tidak menjadi tidak masuk akai menghilangkan dan meniadakan keterlibatan pihak lain. Karena itu, para pengubah UUD 1945 berpandangan bahwa rekrutmen hakim menjadi salah satu faktor kunci dalam bingkai besar reformasi kekuasaan kehakiman.Dalam posisi seperti itu, saya sependapat dengan Prof Moh.Mahfud MD bahwapemberian kewenangan bagi Komisi Yudisial untuk ikut seleksi pengangkatan hakim justru itu dimaksudkan guna memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang merdeka plus kuat, bersih dan profesional. Secara filosofis, kewenangan besar yang menegasikan keterlibatan dan peran pihak lain sangat mungkin menghadirkan kekuasaan yang korup. Dalam hal ini, postulat Lord Acton mengatakan bahwa power tends to corrupt, abolute power corrupt absolutely. Dengan menggunakan postulat tersebut, boleh jadi, pemberian wewenang bagi Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 ditujukan untuk mencegah terbukanya ruang penyalahgunaan wewenang.Bagaimanapun, proses seleksi sangat rawan dengan praktik curang. Biasanya, praktik curang alias penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir dengan proses terbuka partisipatif di antaranya dengan melibatkan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, dalam desain bernegara yang terjadi saat ini, seleksi mulai dengan proses terbuka dan melibat pihak lain di luar lembaga yang aan diisi. Sekarang ini, misalnya, pengisian eselon satu dilakuan dengan proses terbuka dan partisipatif. Di antara tujuan mengintrusir proses demikian adalah untuk mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan cara yang begini, terbuka kemungkinan untuk mendapatkan calon yang memiliki kualitas teraik. Namun anehnya, di tengah perubahan tersebut, keterlibatan pihak lain (yaitu Komisi Yudisial) dalam proses seleksi calon hakim justru menimbulan kecurigaan atau pertanyaan besar. Apakah penolakan ini memang didasarkan pada pemikiran menganggu kemandirian kekeuasaan kehakiman, atau adanya ancaman gangguan atas zona nyaman (confort zone) dalam proses seleksi calon hakim yang telah berlangsung selama ini. Oleh karena itu, disebabkan alasan mendasar untuk melanjutkan reformasi kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim Mahkamah tentunya memiliki tanggung jawab sejarah pula menjaga dan juga melanjutkan semangat para pengubah UUD 1945. [2.4]Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 September 2015,yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Terhadap dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing dapat dijelaskan sebagai berikut. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. c. badan hukum publik atau privat. d. lembaga negara. Menanggapi permohonan Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa terhadap hal tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon sama sekali tidak ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga prigma faksi Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut. Alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang- Undang Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas karena sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak ada satu pun hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dihilangkan. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dihilangkan jika proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama atau Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dilakukan oleh Komisi Yudisial. Akan tetapi, pasal-pasal yang dimohonkan judicial review tetap melindungi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon karena proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Agama dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hak konstitusional Pemohon justru telah dilindungi dan dinaungi oleh adanya pertimbangan Komisi Yudisial sebagai wujud perimbangan atau check and balance dalam pengambilan keputusan. Sehingga hasil keputusan merupakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 perwujudan kehidupan demokrasi Indonesia yang dijamin konstitusi sesuai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR-RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya.Serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut.Pemohon tidak dapat membuktikan apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan tersebut yang dimohonkan untuk diuji.Utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, DPR memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sepatutnya secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Namun, apabila Ketua atau Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi dan penjelasan DPR RI terhadap Pengujian Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PTUN tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang frasa bersama danKomisi Yudisial, serta frasa diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai berikut. II. Pengujian atas Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Umum juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama juncto Undang-Undang PTUN sepanjang frasa bersama dan frasa dan Komisi Yudisial, serta frasa diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.. 1. Bahwa para Pemohon menyatakan dengan diberlakukannya Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Umum juncto Pasal 13A ayat (2) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama juncto Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PTUN, maka telah mengurangi hak konstitusional para Pemohon dalam menjaga dan mempertahankan prinsip peradilan yang bebas dan mandiri, serta mengurangi hak konstitusional para Pemohon dalam menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik. DPR berpandangan bahwa dalil para Pemohon tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.Kewenangan yang diberikan oleh pasal-pasal a quosama sekali tidak mengurangi hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut juga tidak mengurai hak konstitusional para Pemohon dalam menjaga dan mempertahankan prinsip peradilan yang bebas dan mandiri. Peran serta Komisi Yudisial sebagai pihak eksternal dalam proses seleksi pengangkatan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara justru menciptakan pola rekrutmet yang lebih fair dan accountable, serta lebih efektif dan tidak memihak sehingga mampu menghasilkan Hakim-Hakim yang berkualitas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. 2. Jika para Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman justru dengan berlakunya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Peradilan umum juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Peradilan Agama juncto Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang PTUN, kemandirian peradilan lebih optimal tercapaikan karena adanya pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, selain pengawasan internal oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Bahwa Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa organisasi administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dimaknai oleh Para Pemohon bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak hanya melaksanakan tugas dan kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi dan perebutan Hakim yang berkualitas secara independent dan mandiri. DPR berpandangan bahwa pemaknaan pasal di atas seharusnya juga merujuk pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai organisasi administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Hal ini dapat diartikan bahwa Mahkamah Agung memiliki kekuasaan yang penuh terhadap organisasi, administrasi, finansial, dan badan peradilan yang ada di bawahnya.Namun dalam penyelenggaraan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut diatur secara khusus melalui undang-undang yang melingkupi peradilan masing- masing. Dengan diatur secara khusus, maka masih memungkinkan terbukanya ruang bagi lembaga lain untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan Hakim di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara guna mewujudkan suatu rekrutmen Hakim yang baik, bersih, dan berkualitas. Selain itu, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Mahkamah Agung, pun tidak ada pasal yang mengatur bahwa proses pengangkatan Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara secara independent dan mandiri hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 4. Ketentuan Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Yudisial yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan Hakim Agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Terhadap ketentuan tersebut, Para Pemohon beranggapan bahwa rumusan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Umum juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama juncto Pasal 14A ayat (2) dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 ayat (3) Undang-Undang PTUN bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rumusan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, para Pemohon menganggap bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah hanya mengusulkan Hakim Agung yang juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan Hakim Agung kepada DPR. Hal ini dimaknai oleh para Pemohon bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah bersifat limitatif.Hanya dalam hal pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan bukan terhadap pengangkatan Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa dalil atau argumen para Pemohon tersebut sangatlah keliru.Dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memang ditegaskan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.Namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa wewenang Komisi Yudisial hanya dibatasi dalam hal pengusulan, pengangkatan Hakim Agung saja. Melalui frasa mempunyai wewenang lain dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dapat dimaknai bahwa Komisi Yudisial juga memiliki wewenang lain. Salah satunya untuk turut serta dalam proses seleksi pengangkatan Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Kehormatan dan martabat institusi peradilan dapat terjaga dengan terlibatnya Komisi Yudisial dalam proses seleksi Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, serta Peradilan Tata Usaha Negara karena melalui proses seleksi yang fair dan accountable yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai pihak eksternal akan mampu menghasilkan Hakim-Hakim yang berkualitas yang tentunya dapat menjaga martabat serta nama baik institusi peradilan. 5. Bahwa para Pemohon berpandangan pasal-pasal a quo telah melanggar prinsip lex certa serta prinsip lex scripta dan prinsip lex superiorderogat legi inveriori dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR berpendapat bahwa terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan serta tidak boleh peraturan perundang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks pemberlakuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Peradilan Umum juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Peradilan Agama juncto Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang PTUN. DPR berpendapat bahwa pasal-pasal a quo tidak melanggar prinsip lex certa dan prinsip lex scripta karena tidak terjadi perluasan makna selain ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan pasal-pasal a quo tidak memperluas makna wewenang Komisi Yudisial terkait pengusulan Hakim Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang Komisi Yudisial untuk terlibat bersama dengan Mahkamah Agung dalam proses seleksi Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan implementasi lebih lanjut dari pengaturan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal ini dapat diartikan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam pasal-pasal a quo merupakan implementasi Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan perluasan makna Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak melanggar prinsip lex certa dan prinsip lex stricta. Selain itu, DPR pun beranggapan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam pasal-pasal a quo tidak melanggar prinsip lex superior derogat legi inferiori. Hal ini karena Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dimaknai bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya sebatas pengusulan Hakim Agung saja. Dan di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak terdapat frasa yang dengan tegas melarang Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses pengangkatan Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, DPR pun berkesimpulan bahwa pengaturan wewenang Komisi Yudisial dalam pasal- pasal a quo adalah tidak melanggar prinsip lex superior derogat legi inferiori. 6. Berdasarkan alasan-alasan para Pemohon dalam III huruf B angka 4, Para Pemohon mempersoalkan bahwa terhitung sejak seleksi pengangkatan Hakim tahun 2010 atau angkatan 7 hingga saat ini, proses seleksi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 pengangkatan Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan karena peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum berlaku efektif. DPR berpandangan bahwa permasalahan yang diuraikan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. Permasalahan yang diuraikan oleh para Pemohon adalah terkait dengan pelaksanaan norma oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. [2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni 2015 Presiden telah memberikan keterangan dan menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOKPERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan a quo UU 49/2009 juncto UU 50/2009juncto UU 51/2009, akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme checks and balances yang dibangun. 2. Bahwa ketentuan a quo UU 49/2009 juncto UU 50/2009 juncto UU 51/2009, menurut Pemohon, telah menimbulkan ketergantungan Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial dalam hal seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Bahwa adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya larangan terhadap “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945; 4. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo sangat berbeda dengan rumusan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, khususnya mengenai frasa menyangkut kewenangan Komisi Yudisial yang terkait dengan pengangkatan hakim, bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”; 5. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bersifat limitatif, yang artinya hanya terbatas pada “mengusulkan pengangkatan hakim agung”, bukan terhadap proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 6. Bahwa perluasan makna “Pengangkatan Hakim Agung” pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dengan memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam ketentuan a quo UU 49/2009 juncto UU 50/2009 juncto UU 51/2009 adalah bertentangan dengan UUD 1945, serta bertentangan juga dengan prinsip lex certa, lex stricta, dan lex superior derogate legi inferior; 7. Bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan a quo UU 49/2009 juncto UU 50/2009 juncto UU 51/2009 menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dalam penerapannya serta potensial melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah permohonan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupunberdasarkanputusan- putusanMahkamahKonstitusiterdahulu (vide PutusanNomor 006/PUU-III/2005 danPutusanNomor 011/PUU-V/2007. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 III. KETERANGANPEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONANYANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebelum Pemerintah memberikan keterangan atas materi yang diuji oleh Pemohon, perkenankanlah Pemerintah menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, salah satu substansi penting Perubahan UUD 1945 adalah adanya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal24BUUD 1945sebagai landasan hokum bagi Komisi Yudisial sebagai respon dari tuntutan reformasi yang bergulir pada tahun 1998 Pada saat itu. Salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan. Dengan kondisi peradilan tersebut, diperlukan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Beberapa kondisi hukum dari TAP MPR terbentuk dilatarbelakangi sebagai berikut: a. Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. b. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Sehingga dengan dilatarbelakangi sebagaimana disebut diatas, beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antar fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif ada di bawah kendali Departemen Kehakiman.Sedangkan secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung.Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatu atapan kekuasaan kehakiman (one roof of justice system). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, pembentuk Undang- Undang mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi checks and balances dalam rangkamengawasi peradilan yang diharapkan berjalan dengan transparan, akuntabel dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24B UUD 1945, terbentuklah Komisi Yudisial sebagai Lembaga yang bersifat mandiri yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Sehubungan dengan dalilpara Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal24Bayat(1)dan Pasal 28D ayat (1) UUD Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 1945, karena keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakimpengadilannegeri,pengadilanagamadanpengadilantatausahaNegaraa kanmerusaksystemkekuasaankehakimanyangdijaminolehkonstitusi karena adanya larangan terhadap“segala campur tangan dalamurusanperadilan oleh pihak laindi luarkekuasaan kehakiman dilarang, kecualidalamhal-hal sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun1945. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat para Pemohon keliru dan tidak benar dalam memaknai ketentuan a quo, karena Pemerintah menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 24 UUD 1945 adalah terkait independensi Peradilan dan independensi hakim, berdasarkan ketentuan Pasal1ayat(3)UUD1945yangberbunyi”NegaraIndonesiaadalahNegarah ukum”,independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum ataurechtsstaat (ruleoflaw).Olehkarenapentingnyaprinsipini,makakonsepsi pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsiindependensiperadilan,telahdipandangsebagaikonsepsiyang fundamental sehingga diangkatsebagai salah satuunsur utama dari konstitusi,dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, ketika UUD 1945 belum diubah pun, di mana ajaran pemisahan kekuasaan tidak dianut, prinsip pemisahan dan independensi kekuasaankehakimansudahditegaskan,danhalitusudah tercermin dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24 tersebut. b. Bahwa dengan diubahnya UUD 1945dari perubahan pertamahinggakeempat,dimanacabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsipchecks and balances,terutama dalam hubungan antara legislatif denganeksekutif,makapemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman di sampingbersifatfungsional juga bersifatstrukturalyaitudengandiadopsinya kebijakan satuatap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 Kehakiman. c. Bahwa Kemerdekaanfungsional, mengandung laranganbagi cabangkekuasaan yanglainuntukmengadakanintervensiterhadaphakimdalammelaksanaka n tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebuttidak pernah diartikan mengandung sifat yangmutlak,karenadibatasiolehhukum dankeadilan.Kemerdekaandimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum,walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaanpolitikdanadministrasi.Jikaputusannyatidaksesuaidengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasanterhadaphakimbaiksecarapribadimaupunterhadapkewenan ganlembagaperadilan. Oleh karena kemerdekaan hakim berkaitan dengan pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara yang dihadapi oleh hakim, agar diperoleh satu putusan yang bebas daritekanan, pengaruh, baik yang bersifat fisik, psikis, dan korupsi karena KKN, maka sesungguhnya kemerdekaanhakim tersebutbukanmerupakanprivilegeatauhakistimewa hakim,melainkan merupakan hakyangmelekat (indispensablerightatauinherentright)padahakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yangbebasdantidakberpihak (fairtrial). Selanjutnya Kemerdekaan harus dimaknai tetap dalambatas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil (fair), sebagaimana telah diutarakandi atas. Kemerdekaan juga berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan.(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- VI/2006). 2. Terhadap anggapan para Pemohon yang pada intinya mendalilkan dengan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim dalam ketentuan a quo berarti telah memperluas kewenangan Komisi Yudisial yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 sebelumnya kewenangannya bersifat limitatif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 24B UUD 1945, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa di dalam Pertimbangannya Mahkamah Konstitusi pernah memberikan pendapatnya terhadap Komisi Yudisial dalam perkara Nomor 005/PUU-VI/2006, yang menyatakan bahwa: “......keberadaanKY dalam sistem ketatanegaraan adalah terkaitdengan MA.Akantetapi,Pasal24ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting elementatau state auxiliaryorgan sepertiyangditegaskanoleh seorangmantananggotaPAHIBP MPR yang telah diuraikan di atas yang tidak dibantah oleh para mantan anggota PAH I BPMPR lainnya.Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa (spirit)konstitusi dimaksud, prinsip checks and balancestidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Karena,hubunganchecksandbalancestidak dapat berlangsung antara MA sebagaiprincipal organ dengan KY sebagai auxiliary organ. KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman,melainkansebagaisupportingelement dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka,bersih,danberwibawa,meskipun untukmelaksanakan tugasnyatersebut, KYsendiripunbersifatmandiri; Oleh karena itu, dalam perspektifyangdemikian,hubungan antara KY sebagai supporting organdan MA sebagaimain organdalam bidang pengawasan perilakuhakimseharusnyalebihtepatdipahami sebagaihubungan kemitraan (partnership) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini; Bahwa pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwauntukkepentinganpembinaan bertahap dan untukkepentingan jangkapanjang berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa dimasadepan apabilaseluruh hakim agung sudah merupakan produk rekruitmen oleh KY maka untuk pengawasan cukuplah bagi KY mengurusi perilaku etik para hakim di bawahhakim agung.Sekiranya Undang-Undang menentukan hal demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun sebaliknya, jika Undang-Undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY secaraeksternal, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapatbahwa hal itu pun tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, para hakim agung yang ada sekarang juga tidak direkrut berdasarkan ketentuan baru yang melibatkan peran KY sebagaimanaditentukadalamUUD1945.Pilihankebijakan hukumyang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, juga tidakbertentangan denganUUD 1945.Dengan demikian, terpulang kepada pembentuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 Undang-Undang, yaitu DPR bersama denganPresidenuntukmenentukankebijakanhokumyangakandipilih dalam rangka menjalankan perintahPasal 24B ayat (1) UUD 1945. b. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XI/2013 pada tanggal 9 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan pertimbangannya sebagai berikut: “Latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung kepada KY,tidak terlepas daripengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14Tahun1985tentangMahkamahAgungyangmenentukanbahwahakimag ungdiangkat olehPresiden selakuKepalaNegaradaricalonyangdiusulkan olehDPRyaitu diusulkanmasing-masing duacalonuntuksatuposisihakimagung.Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karenapenentuanhakimagungakansangatditentukanolePresidendanusul DPR yang kedua-duanyaadalahlembagpolitik.PerubahanUUD 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepadahakimagung,denganmenentukanmekanismepengusulanhakimag ung yangdilakukanoleh suatulembagaNegarayangindependenpula,sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembagapolitikuntukmenentukan hakimagung,agarhakimagungbenar- benar independen. “Bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, KY melakukan serangkaianseleksiadministrasidan seleksiterhadapkualitasdan kepribadian sepertiyangditentukandalamPasal15sampai denganPasal18 UUKYyangjuga ikutmelibatkanmasyarakat.Dariketentuantersebutdiatas,sangatjelasKY mempunyaitugasyangberatdalammenjaringcalonhakimagungyang berkualitas yangdiyakinimempunyaiintegritasyang tinggiterhadappenegakanhukumdan keadilandiIndonesia; Bahwapenjaringancalonhakimagungmelaluiseleksiyangsangat ketatyangdilakukanolehKY dalammencarihakimagungyangberintegritasdan berkualitas,menurutMahkamahtelahsesuaidenganyangdiamanatkanoleh UUD 1945khususnyaPasal24Aayat(2)yangmenyatakan,“Hakimagungharus memilikiintegritasdan kepribadianyangtidaktercela,adil,profesional,dan berpengalamandibidanghukum”. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, terhadap anggapan para Pemohon atas materi yang diuji, menurut Pemerintah justru dengan adanya penyeleksian lebih awal dari Komisi Yudisial melalui Hakim yang berada di ketiga peradilan tersebut akan menciptakan Hakim yang berintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 berpengalaman di bidang hukum sehingga mencapai dari tujuan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkanpenjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintahmemohonkepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim KonstitusiRepublik Indonesia yang memeriksa, mengadili danmemutuspermohonanpengujian(constitusional review) ketentuan a quo UU PeradilanUmum, UU Peradilan Agama dan UUPeradilanTataUsahaNegaraterhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapatmemberikanputusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal14Aayat(2)danayat(3) Undang- UndangNomor49Tahun2009 tentang Perubahan KeduaAtasUndang- Undang Nomor2 Tahun1986tentangPeradilanUmum, ketentuan Pasal13Aayat(2)danayat(3)Undang-UndangNomor50 Tahun2009tentangPerubahanKeduaAtasUndang- UndangNomor7Tahun1989tentangPeradilanAgama, ketentuan Pasal14Aayat(2)danayat(3)Undang- UndangNomor51Tahun2009tentangPerubahanKeduaAtasUndang- UndangNomor5Tahun1986tentangPeradilanTataUsahaNegaratidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal24Bayat(1)dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Presiden menghadirkan seorang ahli pada persidangan tanggal 30 Juni 2015 dan telah didengar keterangannya,yang pada pokoknya sebagai berikut: Dr. Maruarar Siahaan, S.H Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 • Independensi tidak dapat dilepaskan dari imparsialitas, bagaimana dia memiliki independensi supaya tidak memihak seluruh komponen yang ada itu, dalam satu tujuan. Dalam bahasa Inggrisnya ultimate value, independensi adalah sikap tidak memihak, tidak ada yang lain supaya netral, tidak ke kanan tidak di kiri, dapat memberikan putusan menurut keadilan dan hati nuraninya. Kalau kita bicara indepedensi ini, dia harus diberikan beberapa kekebalan, dia harus tidak boleh melepaskan dari akuntabilitas. Seluruhnya yang diberikan ini karena sebenarnya dia adalah orang yang dipercaya untuk memberikan suatu penyelesaian terhadap sengketa; • Tidak ada masalah kalau seleksi hakim adalah untuk suatu check and balance; • Hakim harus demokratisasi, independensi, bebas daripada pengaruh pimpinan untuk melakukan tugasnya; • Ahli berharap tidak seluruh hakim secara nasional berpandangan sesuai dengan pandangan organisasi IKAHI karena rakyat secara luas dari Sabang sampai Merauke melihat, menantikan kiprah daripada hakim yang benar-benar independen dan menantikan proteksi hak-hak daripada rakyat itu dari hakim; • Ahli berbeda dengan IKAHI sekarang, tidak bermaksud untuk apa-apa, tetapi menunjukkan bahwa pandangan daripada IKAHI tidak harus dianut oleh seluruh hakim; • Rakyat Indonesia menantikan benar-benar kemampuan dan juga jaminan- jaminan untuk para hakim Indonesia independen. Tidak ada yang menurut ahli yang bertabrakan dengan konstitusi. [2.6] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni 2015 Pihak Terkait Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)telah memberikan keterangan secara lisan dan menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Terkait dengan pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang keikutsertaan/peran Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh para Pemohon yang berprofesi sebagai hakim agung. Pihak Terkait menganggap bahwa upaya ini merupakan langkah mundur lembaga Mahkamah Agung yang menginginkan untuk memperkecil ruang lingkup peran Komisi Yudisial. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 Jika kita melihat semangat pendirian Komisi Yudisial pasca reformasi, yang juga merupakan anak kandung reformasi, adalah suatu keniscayaan seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, adil, dan berwibawa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan Komisi Yudisial dalam mewujudkan ekspektasi masyarakat itu ialah dengan melakukan rekrutmen hakim yang berkualitas, berintegritas, serta bernurani keadilan. Jika mengacu pada UUD 1945, Pasal 24B ayat (1) dikatakan bahwa,“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Jadi konstitusi telah memberikan wewenang yang luas kepada Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (…. dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim). Hal ini harus dimaknai termasuk melakukan seleksi pengangkatan hakim agar dapat memenuhi kriteria hakim yang berkualitas, berintegritas, serta bernurani keadilan. Berdasarkan perintah Konstitusi tersebut kemudian diaturlah kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim yang diatur dalam: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi: (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3)] yang berbunyi: (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3)]" (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa normaa quo tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal sebagai berikut. Pasal 24A ayat (1), “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 24B ayat (1), “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam hal ini, Pihak Terkait memiliki beberapa dalil serta dasar- dasar permohonan dalam hal pengujian pasal a quo tidaklah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang didalilkan oleh para Pemohon yang di antaranya sebagai berikut. Pada poin A, peran Komisi Yudisial dalam proses seleksi Hakim Agung tidak melanggar prinsip kekuasan kehakiman yang merdeka. Bahwa proses seleksi calon hakim tidak dapat dikatakan sebagai intervensi terhadap kekuasan kehakiman yang merdeka karena dalam Pasal 1 dan ... Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi serta pemilihan hakim agung yang dilakukan melibatkan Komisi Yudisial dan DPR tidaklah dipandang sebagai proses yang mencederai atau mengekang kebebasan kemerdekaan institusional lembaga peradilan yang tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Demikian pula dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 proses seleksi, serta pemilihan hakim konstitusi yang dipilih dengan berdasarkan representasi dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahwa independensi hakim agung serta hakim konstitusi tidak terganggu dengan mekanisme seleksi, serta pemilihan seperti yang telah dijelaskan di atas, sehingga alasan para Pemohon yang mengatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak beralasan menurut hukum, sehingga pihak terkait menyatakan bahwa tidak ada pertentangan norma antara pasal a quo dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada poin B, peran Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim ... seleksi pengangkatan hakim yang diatur dalam pasal a quo sudah sesuai dengan konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Jadi konstitusi telah memberikan wewenang yang luas kepada Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, hal ini harus dimaknai termasuk melakukan seleksi pengangkatan hakim agar dapat memenuhi kriteria hakim yang berkualitas, berintegritas, serta bernurani keadilan. Bahwa jelas peran Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim adalah merupakan amanat dari konstitusi, di mana Komisi Yudisial diberikan wewenang lain dari konstitusi dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim bahwa proses menjaga kehormatan, keluhuran, martabat hakim sangatlah memiliki hubungan yang sangat tidak terpisahkan dari proses seleksi pengangkatan hakim. Karena proses seleksi pengangkatan hakim harus dipandang sebagai upaya preventif Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, martabat hakim. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seperti yang diatur dalam pasal a quo adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menurut Pihak Terkait tidak mendasar dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pihak Terkait menyatakan bahwa pasal a Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 quo yang diujikan oleh para Pemohon tidak memiliki pertentangan norma dengan konstitusi, sehingga norma yang terdapat dalam pasal a quo tersebut sesuai dengan prinsip lex superior derogat legi inferior. Poin C, peran Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal a quo ditegaskan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui peraturan bersama yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Bahwa kemudian pada tahun 2010, proses seleksi pengangakatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dilakukan dengan menggunakan rekrutmen CPNS oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dengan melibatkan Mahkamah Agung tanpa melibatkan KY atau Komisi Yudisial. Namun, guna menjaga legitimasi keberadaan calon hakim hasil seleksi tahun 2010 tersebut, disusunlah peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/MA/IX/2012- 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim bahwa terhitung sejak dikeluarkannya peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tersebut, hingga saat ini proses seleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara belum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Artinya, belum ada penerapan seleksi pengangkatan hakim sejak dibuatnya peraturan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sehingga tidak beralasan jika dikatakan tidak timbul ketidakpastian hukum terhadap norma pasal a quo dalam penerapannya. Namun, lebih kepada ketidakpatuhan masing-masing lembaga dalam menjalankan peraturan bersama tersebut. Bahwa peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY-09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi karena menggunakan perintah dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana pasal a quo tersebut adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Petitum.Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti- bukti terlampir, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon. 2. Menyatakan kata bersama dan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (2) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan kata bersama dan frasa Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menyatakan kata bersama dan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (2) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan kata bersama dan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat karena memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk seluruhnya permohonan para Pemohon untuk dimuat dalam berita negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Selain itu, Pihak Terkait Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)pada persidangan tanggal 28 Juli 2015 menghadirkan seorang ahli yang telah didengar keterangan dan menyerahkan keterangan tertulis,yang pada pokoknya sebagai berikut: Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M Pada dasarnya, permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya ketentuan tentang pengisian jabatan hakim yang saat ini tidak lagi hanya melibatkan Mahkamah Agung semata, tetapi juga memberikan porsi yang cukup besar kepada kepada Komisi Yudisial. Bahasan yang jelas menyatakan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersama antara MA dan KY. Proses bersama inilah yang dianggap sebagai pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945, khususnya perihal kewenangan MA dan KY dalam Pasal 24A dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pandangan ahli, menyatakan beberapa hal yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang tersebut.Dalam membedah dan merumuskan argumen konstitusional sebagai sebuah aturan konstitusi … yang konstitusional, kembali ahli menggunakan pandangan Philip Bobbit Tahun 1991 yang terkenal dengan teori six modalities of constitutional argument.Dia membaginya ada enam setidaknya, konstitusional argumen yang bisa dipakai untuk membedah sebuah aturan, apakah konstitusional atau tidak?Yang pertama adalah historikal, artinya berbasis pada keinginan pembentuk Undang-Undang.Yang kedua adalah tekstual, pemahaman teks secara langsung.Yang ketiga adalah struktural, bagaimana struktur aturan ini sebenarnya diinginkan oleh Undang-Undang Dasar dan aturan di bawahnya. Yang keempat adalah doktrinal, berbasis pada doktrin yang ada, teori yang ada, maupun berbasis pada praktik yang ada di berbagai negara lain. Yang kelima adalah etikal, merujuk pada komitmen moral dan etos yang dibangun oleh konstitusi. Dan yang keempat adalah prudensial yang hitung-menghitung secara cost and benefit dari sebuah peraturan perundang-undangan. Pertama, kita membahas dari segi sudut pandang historikal.Jika dilihat secara historik, desain pembentukan KY, kemunculan atau kehadiran sebagai gelombang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 reformasi datang. Gagasan pembentukan KY dimulai pada tahun 1968 dengan nama Majelis Pertimbangan Peneliltian Hakim (MPPH), berfungsi mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait pengangkatan, promosi, mutasi, dan tindakan indisipliner terhadap para hakim. Cikal bakal perumusan ini tidak pernah lepas dari pengaruh Negara Perancis, yang pada tahun 1946 membentuk organ yang bernama high council for magistrature.Fungsinya serupa dengan MPPH, yakni mengatur birokrasi manajerial di tubuh kekuasaan yudikatif. Namun, gagasan MPPH lama dipeti es kan, hingga kemudian dibahas ketika gelombang reformasi datang dan menjadi dalah satu prioritas di masa perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan berantai konstitusi berhasil mendaur ulang MPPH menjadi organ negara independent bernama Komisi Yudisial.Hampir seluruh fraksi menyepakati bahwa KY hadir sebagai kehendak politik untuk mengurai benang kusut independensi dan akuntabilitas peradilan yang telah lama berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif.Perdebatan panjang, perubahan konstitusi telah mendorong KY untuk menjalankan fungsi kontrol dan rekrutmen hakim dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu, tidak dapat dinafikan bahwa KY merupakan organ negara yang didesain untuk menangani sistem rekrutmen hakim (judicial recruitment) yang dulunya dinilai secara bermasalah.Hal itu misalnya tertangkap dari pandangan fraksi-fraksi di badan pekerja MPR yang mengusulkan adanya lembaga negara independent untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas kekuasaan kehakiman.Salah satu yang paling getol dan mendapatkan banyak dukungan adalah usulan dari Fraksi PDI Perjuangan melalui anggota-anggotanya. Salah satunya yang dikatakan oleh I Dewa Gede Palguna yang dengan panjang lebar menjelaskan pentingnya kehadiran KY yang nantinya juga akan melakukan rekrutmen Hakim Agung hingga di tingkat daerah untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan melibatkan unsur-unsur tertentu, misalnya praktisi hukum dan akademisi. Hal ini dapat dilihat di buku 6 kekuasaan kehakiman naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar 1945, halaman 415 dan sampai 417. Usulan ini mendapatkan beberapa catatan beragam, meskipun sebagian besar menyetujui porsi yang ada … yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan tersebut. Salah satunya dikemukakan oleh fraksi reformasi melalui Anggota Patrialis Akbar, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 yang menyatakan bahwa usulan mengenai KY sama persis dengan apa yang dikemukakan oleh Fraksi PDI Perjuangan, kecuali tentang adanya pelibatan pengacara dalam proses seleksi Anggota KY dengan alasan bahwa pengacara ada organisasi tertentu, sehingga usulah PDIP tersebut sebaiknya menjadi praktisi hukum saja. Hal ini juga dapat dibaca dalam buku naskah kekuasaan kehakiman, khususnya pada pasal … halaman 420 hingga 421.Hal tersebut juga dikuatkan dan diamini oleh fraksi PPP melalui Lukman Hakim Saifuddin, yang kemudian menitik beratkan pentingnya KY dengan mengingatkan soal selisih sistem seleksi hakim yang ada di daerah. Tidak heran jika kemudian lahir klausula rancangan rumusan kewenangan KY sebagai hasil kerja PAH I Oktober 2001 adalah KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lainnya berdasarkan masukan masyarakat (dengan mempertimbangkan masukan masyarakat). Hal ini dapat dilihat dalam halaman 463 buku 6, naskah komperhensif perubahan Undang-Undang Dasar 1945.Walau kemudian dapat juga penekanan soal etika dan perilaku hakim. Membaca rentetan historik tersebut, mudah untuk membaca, sekaligus saya mengatakan untuk menduga bahwa hasil terakhir yang menjadi kesepakatan pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsep yang mengatakan, “KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, merupakan konsep yang mustahil dilepaskan dari berbagai usulan yang mengemuka pada pandangan pada pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.” Makanya tidak mengherankan jika kemudian berbagai Undang-Undang yang lahir setelah kehadiran KY memberikan porsi kepada KY untuk juga terlibat dalam seleksi hakim, sebagai bagian dari frasa kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain cara pandang historic juga dapat dilihat secara pandang tekstual, jika melihat pada bunyi teks konstitusi secara langsung terdapat seakan-akan terdapat dikotomi terhadap jabatan hakim. Pada Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, terdapat istilah Hakim Agung dan hakim.Hakim Agung seakan-akan ditujukan pada kewenangan KY yang dalam hal ini terkait dengan rekruitmen pengangkatan.Sementara kata hakim tidaklah … tidaklah masuk dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 ranah kewenangan KY khusus rekruitmennya.Tentu saja dikotomi ini adalah corak pandang yang tidak tepat, apalagi harus diingat.Terdapat beberapa alasan yang mendasari dikotomi antara … seakan-akan ada dikotomi antara Hakim Agung dan hakim. Alasan pertama adalah ketergesa-gesaan proses legislasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa amendemen konstitusi yang terjadi empat kali, sering kali dapat dibaca tidak by design tetapi melalui konsep yang by accident. Oleh sebab itu, terdapat inkonsistensi terhadap subjek hakim yang dimaksud dalam Pasal 28B.Hal ini terbukti pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi terpaksa harus menjadi wasit untuk melakukan interpretasi terhadap ambiguitas, subjek pengawasan hakim yang menjadi ranah kewenangan KY. Artinya terdapat normakabur dalam pola penentuan subjek hakim dalam materi muatan Undang- Undang Dasar tersebut. Alasan kedua adalah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sejarah kelam Bangsa Indonesia dengan sistem rekruitmen Hakim Agung. Kondisi legislasi pada saat itu sangat rentan dengan pengalaman pahit sistem pengangkatan Hakim Agung yang sangat bias kepentingan politik. Tidak heran jika kooptasi terhadap jabatan hakim hingga sampai Ketua Mahkamah Agung dihalalkan dalam praktik yang terjadi dalam era Orde Baru.Luapan kekecewaan tersebut membawa ambisi untuk memutuskan dominasi eksekutif terhadap pengangkatan Hakim Agung.Oleh karena itulah pembenahan sistem rekruitmen Hakim Agung saja yang seakan- akan menjadi concern perdebatan berantai dalam sistem kewenangan KY. Bagaimana dengan sistem rekruitmen pengangkatan hakim biasa?Apakah secara otomatis menutup jalan KY dalam sistem rekruitmen hakim biasa?Jawabannya jelas tidak.Pertama, bisa dipahami dengan creative interpretation untuk memahami Pasal 24B ayat (1) secara tekstual.Bahkan dapat dikotomi Hakim Agung juga dapat tidak mungkin karena Hakim Agung juga dapat dianggap hakim karir.Karena pada hakikatnya Hakim Agung sebagian besar juga berasal dari hakim karir.Bahkan kalau mau ditafsirkan lebih inovatif, Hakim Mahkamah Konstitusi pun sebagian besar berasal dari hakim karir. Baik hakim karir, maupun Hakim Mahkamah Agung, maupun hakim konstitusi merupakan jabatan hakim yang “jenis kelaminnya” merupakan pejabat negara, maka sebenarnya tidak lazim untuk mendikotomikan status jabatan hakim. Oleh karena itu, KY juga dapat difungsikan sebagai organ yang mengusulkan pengangkatan hakim dalam hal ini hakim karir yang dalam makna yang lebih luas termasuk hakim biasa. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 Kedua, KY mempunyai peran dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Artinya proses pengawasan tidak hanya ditunjukkan secara represif dalam rangka kinerja hakim, melainkan juga harus dikontrol secara preventif mulai dari sistem rekruitmen sampai dengan pengangkatannya. Maka ini dapat menjadi pembenar ketika Odette Buittendam menyatakan bahwa hal yang sangat dikenal dengan good judge are not born but made, hakim yang baik sesungguhnya tidak dilahirkan, tapi dia dibuat. Oleh karena itu, KY merupakan organ yang mempunyai peran penting dalam menjaga akuntabilitas peradilan sistem seleksi dan pengangkatan hakim biasa, hakim karir atau hakim biasa. Ketiga, ahli menggunakan sudut pandang struktural.Sebenarnya kekuasaan yudikatif membutuhkan sistem rekruitmen yang lebih merit.Jika dulu pengangkatan hakim karir hanya menjadi domain Mahkamah Agung, maka sudah seharusnya KY dilibatkan untuk membuat sistem rekrutmen yang lebih bermutu.Sistem ini merupakan jawaban agar sistem rekrutmen hakim dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.Ketika KY mempunyai wewenang melakukan sistem rekrutmen terhadap Hakim Agung, maka sudah menjadi seharusnya hakim karir juga menjadi ranah kewenangan KY. Logika ini menjadi benar karena seharusnya KY tidak hanya berperan pada proses di hilirnya melainkan juga harusnya berperan pada proses hulunya. Hubungan kausalitas tersebut membuat sistem tentunya akan menjadi lebih merit karena Hakim Agung pun sebenarnya berasal dari hakim karir biasa, sebagian besar. Tidak hanya itu, keterlibatan KY dalam sistem seleksi dan pengangkatan hakim karir merupakan cara adopsi perspektif masyarakat sipil termasuk di dalamnya screening terhadap rekam jejak bakal calon. Artinya melibatkan keterlibatan KY dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim karir, masyarakat benar-benar dapat dilibatkan mulai dari proses seleksi hakim sampai dengan kemungkinan pemberhentian hakim. Sesuatu yang memiliki maksud tentunya, maknanya adalah pelibatan KY dalam proses seleksi hakim yang termaktub dalam berbagai Undang- Undang yang diujikan bukanlah cacat secara sejarah tetapi sesuatu yang memiliki alasan dan tujuan yang sesungguhnya mulia. Keempat, kita bisa lihat juga dari sudut pandang doktrinal teoritik maupun komparatif.Pada dasarnya, KY hadir sebagai instrument balancing dalam kekuatan yudikatif.Wim Voermans 2004 menyatakan, “Negara-negara di Uni Eropa judicial Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 counsil dibentuk untuk memberikan sumbangsih meningkatkan independensi dan efesiensi administrasi manager peradilan termasuk dalam hal ini rekrutmen hakim.” Hal yang sama juga dikatakan oleh Nuno Garoupa dan Tom Ginsburgpada tahun 2008 yang menyatakan, ”Judicial counsil hadir untuk memperkuat serta-merta menyeimbangkan prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan, institusi ini didesain untuk merumuskan sistem yang merit dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim.” Paul Gilligan dalam penelitiannya tentang berbagai Mahkamah Konstitusi di berbagai negara menyimpulkan bahwa the most widely recognised power of a judicial counsil is its role in the appointment of judges. Beberapa pendapat di atas telah merumuskan bahwa salah satu karakteristik utama adalah melakukan seleksi dan pengangkatan hakim. Praktik ini juga ada di berbagai negara yang mendeskripsikan hal yang kurang lebih sama. Di negara Uni Eropa, Italy, Prancis, dan berbagai negara yang melibatkan KY dalam proses seleksi sampai dengan promosi dan mutasi hakim.Bahkan di Irak pun seleksi hakim dilakukan dengan organ sejenis KY yang bernama The Higher Judicial Counsil.Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa KY memainkan peranan besar dalam sistem rekrutmen hakim pada masing-masing negara. Saya kemudian mencantumkan beberapa negara yang sepemahaman saya memberikan kesempatan besar pada KY terlibat dalam proses seleksi hakim. Bagaimana dengan Indonesia?Kewenangan KY terkait seleksi hakim karir sebagaimana diperintahkan undang-undang merupakan wujud akuntabilitas dalam rumpun yudikatif. Sebab keterlibatan KY dalam proses seleksi sampai dengan pengangkatan hakim karir justru membuat proses seleksi menjadi jauh lebih transparan dan akuntabel. Apalagi putusan MK tahun 2006 telah mendudukkan KY sebagai mitra utama, partnership Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan. Artinya, tidak dapat dipandang seleksi hakim oleh KY adalah bagian dari intervensi tetapi haruslah dipandang sebagai bagian dari memperkuat independensi. Sesungguhnya jangan sampai ada kesan bahwa yang dimaksud independensi adalah ketaatan pada Mahkamah Agung. Jika jajaran Mahkamah Agung menganggap hal tersebut akan mengsubordinasi atau menggerogoti independensi peradilan, itu justru sungguh tidak beralasan. Justru melalui mekanisme yang lebih merit, kewenangan MA dalam proses seleksi hakim karir dapat diimbangi oleh KY. KY hadir sebagai balancing terhadap potensi sebab KY hadir sebagai balancing Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 terhadap potensi abused of power Mahkamah Agung. Bahkan tidak menutup kemungkinan kewenangan KY juga berimbas dalam mengawal pola promosi dan mutasi hakim karir di MA.Jika MK setuju dengan model ini sesungguhnya MK telah melakukan pemurnian atau purifikasi terhadap kewenangan KY. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.Pihak DPR dan Pemerintah yang saya hormati.Pemohon atau Kuasa Hukum yang saya hormati.Hadirin sekalian yang saya hormati. Sudut pandang kelima saya menggunakan sudut pandang ethical.Dalih kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dijaminkan oleh konstitusi tampaknya telah ditafsirkan terlalu liberal.Implikasinya kita mempunyai masalah besar dengan praktik one roof system judicative.Potensi monopoli kekuasaan pada pelaku kekuasaan yudikatif bukanlah tidak beralasan.Harus diakui model satu atap yudikatif ini perlahan-lahan dapat berubah menjadi instrument kekuasaan bergaya hak milik.Ini menjadi persoalan pelik yang membuat relasi menjadi tidak berimbang bahkan boleh jadi menjadi saling timpang atau striking the balance. Dengan dalih konstitusional independent, Mahkamah Agung sangat mungkin menjadi gamang untuk diimbangi kekuasaan lainnya.Bayang-bayang intervensi eksekutif masa lalu justru mebuat Mahkamah Agung seringkali menjadi paranoid apabila menyangkut relasi kekuasaan extra judicial. Ancaman terbesar dari system satu atap bahkan dapat berimbas pada abused of power atau otoritarianusme dengan berbagai nama. Dalam kedudukan yang demikian hukum besi kekuasaan Lord Acton menjadi aktual bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Dengan melampaui batas-batas independensi akuntabilitas yang menjerumuskan kekuasaan yudikatif menjadi beraroma tirani atau monster kekuasaan, oleh karena itu dibutuhkan organ untuk mengimbangi kekuasaan Mahkamah Agung sebagai akibat dari penerapan sistem satu atap.Sudah seharusnya KY dapat melakukan balancing dalam ranah yang bersifat non-yustisi. Dan yang keenam dan terakhir adalah sudut pandang prudential.Sebenarnya Mahkamah Agung sangat diuntungkan oleh adanya Komisi Yudisial, sudah semestinya terdapat pembagian tugas secara berimbang antara KY dan Mahkamah Agung dalam ranah non-yustisi.Sebab tanpa disadari sebenarnya ledakan pemekaran daerah membuat birokrasi manajerial Mahkamah Agung menjadi tambun dan membengkak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 Tugas Mahkamah Agung akan menjadi sangat berat dalam melakukan seleksi, promosi, sampai dengan mutasi. Di samping tugas berat tersebut, Mahkamah Agung tetap dituntut untuk konsisten menghasilkan putusan yang berkualitas.Oleh karena itu, peralihan sebagian besar atau pembagian sebagian besar urusan non-yustisi kepada KY dapat diangap sebagai momentum penting dalam menjaga tiang independensi dan akuntabilitas dalam rumpun kekuasaan kehakiman. Izinkan saya membacakan kesimpulan.Kesimpulan, dengan teori six modalities of constitution argument yang telah saya sampaikan, kita tidak mungkin menampikan pentingnya peran KY dalam melakukan judicial recruitment bagi para calon hakim.six modalities of constitution argument sudah memetakan secara jelas bahwa konstitusionalitas KY dalam melakukan seleksi terhadap hakim. MK sebagai penjaga dari konstitusi dapat meneguhkan hal tersebut agar tidak lagi menjadi sengkarut perdebatan konstitusional. [2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni Pihak Terkait Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta(GMHJ) telah memberikan keterangan dan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman yang terdapat di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas ke dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.Dari hal tersebut, maka kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan upaya hakim untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 melaksanakan penegakan hukum dan keadilan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, bukan dalam hal mengangkat atau merekrut hakim. Berikutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi, pasal a quo tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial diberi wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Adanya kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan yang diberikan oleh pasal a quo tersebut merupakan amanat daripada frasa wewenang lain yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 tersebut dalam hal preventif agar dapat terwujudnya hakim yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H., selaku Komisioner Komisi Yudisial dalam acara “Perihal Konstitusi Mendorong Perekrutmen Hakim yang Berintegritas dan Berkualitas” dalam acara yang diadakan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi yang menyatakan bahwa adanya anak kalimat wewenang lain di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang mana maksud kewenangan lain untuk Mahkamah Agung adalah kewenangan lain dalam rangka mengadili atau menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan kewenangan lain yang diberikan kepada Komisi Yudisial adalah kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim atau menjaga etika perilaku hakim. Yang kemudian, melalui pintu wewenang lain tersebut dapat saja politik hukum negara dalam membentuk Undang-Undang memberikan wewenang Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim guna mendapatkan calon hakim atau bibit-bibit hakim sesuai dengan kepentingan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari uraian yang telah disebutkan bahwa pasal a quo tersebut juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama dapat mewujudkan hakim yang berkualitas dan berintegritas. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim, sebagaimana terdapat di dalam pasal a quo tersebut merupakan bentuk amanat dari Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 yang mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini dapat dipahami apabila merujuk risalah pembahasan Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab Kekuasaan Kehakiman. Harjono menyatakan pada persoalan rekrutmen hakim, Komisi Yudisial memang dalam ketentuan itu masih terbatas pada seleksi calon-calon Hakim Agung.Suatu pertanyaan kalau Hakim Agung itu sekarang sudah ada kemungkinan masuknya nonkarier. Pertanyaan berikutnya, kenapa itu hanya pada Hakim Agung saja?Pada hakim tingkat tinggi dan pada hakim tingkat pertama atau juga tidak dibuka mekanisme seperti itu.Apa bedanya sebetulnya? Menurut saya, titik yang paling kritis sebetulnya bukan di MA, sebetulnya di Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II. Kalau di Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II (suara tidak terdengar jelas) sudah dirasakan itu harus kasasi itu bisa dikurangi. Oleh karena itu, kita bicara tentang persoalan Komisi Yudisial barangkali memulai kita pikirkan apakah juga ini tidak kita gunakan untuk mengubah cara (suara tidak terdengar jelas) kita. Yang pertama, dia ingin cari pekerjaanmenyangkut di pegawai negeri.Setelah menjadi pegawai negeri, tidak masuk panitera.Kebetulan dia masuk sebagai hakim.Ini semua kita (suara tidak terdengar jelas) semacam itu.Oleh karena itu, profesi hakim seharusnya memang diniatkan sebagai hakim.Di luar negeri, untuk menjadi hakim dari pengacara, bisa.Karena dia konsisten dengan pendapat-pendapatnya.Ini pantas untuk menjadi seorang hakim. Tapi, di sini hakim harus menjadi pegawai negeri dari masuk hakim sampai pensiun hakim, itulah ladangnya.Barangkali untuk masa jabatan hakim, juga kita batasi tidak usah dari masuk sampai pensiun. Hakim diberikan tertentu saja, lima tahun setelah itu dikembalikan lagi kepada Komisi Yudisial. Kalau dia ingin jadi hakim lagi, apakah dia masih pantas untuk bisa diterima menjadi hakim atau tidak. Ini saya kira juga berhubungan dengan rekrutmen, ada persoalan-persoalan keterbukaan, ada persoalan asas stabilitas pada dunia hukumnya, juga ada persoalan-persoalan kapabilitas yang dipertentangkan ketimbang rekrutmen pada sekarang ini.Jadi, itulah pendapat saya tentang Komisi Yudisial. Kemudian menurut pendapat Zain Badjeber, yaitu kalau masalah dewan kehormatan, saya kira sependapat dengan tim ahli, kalau mau diatur di sini semua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 lembaga memerlukan dewan kehormatan, termasuk DPR. Itu sebaiknya tidak diatur di sini. Demikian pula mengenai hakim diangkat oleh MPR … MPR ini.Sementara, MPR sendiri kita apakah lembaga atau tidak.Saya kira sebaiknya oleh DPR karena ada kontrol, ada pencalonan dari Komisi Yudisial yang independent.Kami lebih sepakat bahwa kepada DPR dengan adanya Komisi Yudisial.Komisi Yudisial hal ini juga oleh (suara tidak terdegar jelas) ini sudah diterima, merupakan salah satu komisi dan sekarang di badan legislasi DPR sedang menyusun rancangan perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung. Dari uraian yang di atas bahwa pada intinya Prof. Harjo mengharapkan kewenangan Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada mengusulkan hakim agung saja, melainkan juga harus meliputi hakim di bawahnya, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi karena dianggap pada bawahlah yang paling kritis. Sedangkan menurut Zain Badjeber menyatakan, “Kewenangan Komisi Yudisial mungkin diberikan oleh Undang-Undang dalam rangka menciptakan kekuasaan kehakiman yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Adapun menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat menyatakan bahwa latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial ini dimaksudkan agar masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua itu dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kerhomatan, serta keluhuran martabat dan perilaku hakim. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti- bukti terlampir, maka Pihak Terkait memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut. 1. Menolak seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon. 2. Menyatakan kata bersama dan frasa dan frasa Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (2) Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan kata bersamadan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menyatakan kata bersama dan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (2) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan kata bersama dan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan frasa dan Komisi Yudisial dalam Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk seluruhnya permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohoh putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Agustus 2015 Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA) telah didengar keterangannya dan menyerahkan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: Mahkamah Agung memaknai norma pasal tersebut, dalam konteks pengalaman rekrutmen hakim pengadilan tingkat pertama yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung beberapa kali sejak penyatuatapan system peradilan di bawah Mahkamah Agung tahun 2004, berdasarkan Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang teknis operasionalnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Rl, maka sejak saat itu norma dalam objek perkara a Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 quoMahkamah Agung memaknai Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, bukan seleksi pengangkatan calon hakim, sebab seleksi pengangkatan calon hakim selama ini dilakukan Mahkamah Agung selalu dimulai dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi CPNS, kemudian mengikuti Pendidikan Calon Hakim (Diklat Cakim) selama 2 tahun 6 bulan. Apabila dinyatakan lulus oleh rapat pleno, maka yang bersangkutan diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden Rl sebagai kepala Negara untuk diangkat menjadi hakim, bagi mereka yang dinyatakan tidak lulus pendidikan hakim, mereka menjadi PNS sebagai staf di lingkungan peradilan. Demikianlah Mahkamah Agung memaknai dan melaksanakan mekanisme proses seleksi calon hakim yang berlaku sejak tahun 2004 sampai tahun 2010. Mekanisme seleksi calon hakim tersebut didasarkan pula kepada fakta bahwa system pembinaan jenjang kepegawaian dan kepangkatan hakim masih dilakukan secara reguler mengikuti jenjang kenaikan pangkat PNS, yaitu 4 tahun sekali kenaikan pangkat, penggajian selama calon hakim masih mengikuti standar penggajian calon PNS. Pada tahun 2010 Mahkamah Agung Rl telah melakukan seleksi calon PNS calon hakim,dan telah menjaring sebanyak 216 peserta yang dinyatakan lulus, selanjutnya dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan teori dan magang (praktek) di Kampus Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Pusdiklatkumdil) Mahkamah Agung selama 2 tahun 6 bulan (termasuk waktu pendidikan magang di pengadilan yang ditunjuk). Proses seleksi calon PNS calon Hakim tersebut dilakukan Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial baik secara anggaran biaya dan nomenklatur kewenangan pengangkatan calon PNS calon hakim tidak tersedia untuk itu. Mahkamah Agung melibatkan Komisi Yudisial untuk mengajar materi Diklat "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH), melakukan pengawasan pelaksanaan Diklat calon hakim, serta memantau jalannya proses magang para calon hakim di Pengadilan yang ditujuk sebagai tempat magang. Kemudian di akhir pelaksanaan Diklat Calon Hakim, Kepala Badan Puslitbang diklat kumdil Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat pleno yang anggotanya terdiri dari Mahkamah Agung, Pusdiklat Mahkamah Agung, Direktorat Jendral terkait, dan Komisi Yudisial untuk menentukan kelulusan para peserta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 Diklat Calon Hakim. Perlu disampaikan bahwa dalam rapat pleno penentuan kelulusan peserta Diklat calon hakim untuk menjadi hakim, Komisi Yudisial setelah diundang dengan surat undangan resmi sebanyak 5 (lima) kali untuk menghadiri rapat pleno, tetapi KY tidak mau hadir, dengan alasan tetap minta agar diikutsertakan dalam seleksi calon hakim sejak penerimaan calon PNS calon hakim. Peserta Diklat calon hakim yang dinyatakan lulus oleh rapat pleno, selanjutnya Ketua Mahkamah Agung mengusulkan mereka kepada Presiden Rl untuk diangkat menjadi hakim. Bagi peserta Diklat calon hakim yang dinyatakan tidak lulus, tidak diusulkan menjadi hakim, tetapi tetap berstatus sebagai staf/PNS di pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa proses seleksi CPNS calon hakim tersebut sudah benar, dan mereka yang telah diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden Rl telah pula disetujui dan telah diterbitkan SK hakimnya, maka selanjutnya oleh Direktorat Jendral masing-masing lingkungan peradilan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penempatan sebagai hakim di pengadilan di seluruh Indonesia mengingat kebutuhan hakim yang sangat mendesak. Komisi Yudisial tetap mengusik Mahkamah Agung dengan menyatakan bahwa proses seleksi PNS calon hakim tersebut tidak sah, maka Mahkamah Agung mengambil jalan keluar dengan mengadakan pertemuan dengan KY dan menghasilkan Peraturan Bersama MA dan KY, maka terbitlah Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/IX/2012 tanggal 27 September 2012, untuk mengesahkan proses seleksi calon hakim yang dilakukan MATahun 2010, dan KY tidak lagi mempersoaikan keabsahan proses seleksi calon hakim yang berlangsung pada tahun 2010 tersebut. sejak saat itu, Mahkamah Agung tidak pernah lagi melakukan proses seleksi calon hakim, karena KY tetap menuntut agar proses seleksi calon hakim dilakukan Mahkamah Agung bersama-sama dengan KY, yaitu sejak penerimaan CPNS Calon Hakim, padahal KY tidak memiliki anggaran biaya untuk seleksi CPNS Calon Hakim, karena tidak ada nomenklatur untuk itu, maka norma objek perkara a quo tidak bisa diimplimentasikan di lapangan. Dampak riil sejak tahun 2010 sampai sekarang yang telah berlangsung 5 tahun, Mahkamah Agung kekurangan hakim untuk 3 (tiga) lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara sebanyak 1500 orang hakim, dan berdampak langsung kepada pelayanan penegakan hukum dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 keadiian kepada masyarakat. Kondisi ini sangat membahayakan hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman "menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan", karena tidak seimbangnya antara beban tugas pelayanan yang harus dilaksanakan dengan jumlah hakim yang ada. Seiring dengan itu, jumlah hakim yang harus memasuki usia pension tidak dapat dibendung lagi. TENTANG HUBUNGAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN KY, Sebagaimana diharapkan oleh Yang Mulia Bapak Patrialis Akbarsebagai informasi, maka dapat disampaikan beberapa tanggapan Bapak Ketua Mahkamah Agung terkini saat diwawancarai wartawan dan telah dimuat di beberapa media tanggal 5 Agustus 2015 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung setelah selesai melantik beberapa hakim agung yang lalu. Beliau menyatakan sebagai berikut: - Mahkamah Agung menganggap adanya aturan keterlibatan lembaga lain (Komisi Yudisial) dalam seleksi pengangkatan hakim mengganggu proses regenerasi hakim lantaran selama lima tahun terakhir tidak bisa melaksanakan rekrutmen calon hakim. Penundaan selama lima tahun ini disebabkan MA dan KY seringkali berbeda pandangan dalam persoalan ini. Hingga akhirnya IKAHI membawa persoalan ini ke MK sejak Maret lalu. - Tenaga hakim di daerah terutama di pengadilan Klas II sangat kekurangan karena selama lima tahun terakhir MA dan KY sering beda pandangan. Padahal, dulu-dulu tidak pernah seperti ini, makanya proses pemindahan (promosi-mutasi) hakim sementara kita tunda". Mengatasi persoalan ini, MA akan berupaya melakukan proses pengadaan calon hakim pada tahun ini, dengan memberikan berbagai Undang-Undang yang menjadi landasan dan pertimbangan (agar rekrutmen hakim wewenang seperti dulu menjadi wewenang MA.). Menurut Beliau, keterlibatan lembaga lain dalam seleksi penerimaan calon hakim sebagai bentuk intervensi terhadap badan peradilan yang berujung mengganggu independensi hakim yang dijamin konstitusi. Soalnya, bukan tidak mungkin keterlibatan lembaga lain dalam proses seleksi hakim akan memunculkan sikap hutang budi dari kalangan para hakim. "Coba bayangkan kalau ada lembaga lain yang mengurusi masalah rekrutmen hakim, apakah itu bukan bentuk intervensi? Saya khawatir hakim terpilih akan merasa berhutang pada lembaga lain. Hutang ini nantinya akan mempengaruhi indepedensi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 hakim dalam menyelesaikan perkara". Selain itu, bukan tidak mungkin lembaga yang terlibat dalam seleksi penerimaan hakim justru memiliki konflik perkara atau sengketa di pengadilan yang akan mengganggu independensi hakim. Secara historis, Beliau menyatakan bahwa awalnya kewenangan rekrutmen hakim memang menjadi kewenangan lain, dalam hal ini Departemen Kehakiman. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai amanat TAP MPR Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan segala administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan dialihkan sepenuhnya menjadi wewenang MA."Lima tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 atau sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman wewenang itu (termasuk rekrutmen hakim) diserahkan sepenuhnya ke MA (penyatuan satu atap)". Penyatuan satu atap ini didasari agar independensi atau pelaksanaan tugas MA dan peradilan di bawahnya benar- benar terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah (eksekutif)."Ini tuntutan reformasi. Jadi saya tidak habis pikir kalau ada lembaga lain (KY) yang menginginkan man, money, material ditarik lagi. Itu sangat berbahaya.Berarti ini akan kembali lagi kepada sebelum ada zaman reformasi."- Pernyataan Bapak Ketua Mahkamah Agung Rl tersebut, merefleksikan betapa memprihatinkannya hubungan antara MA dan KY.Faktanya memang dalam perkara a quo sudah lima tahun norma a quo tidak bisa dijalankan. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan KY pada sidang lalu yang menyatakan bahwa "Hubungan KY dengan Mahkamah Agung sangat harmonis dan produktif". Hubungan Mahkamah Agung dengan KY dalam konteks implimentasi objek norma perkara a quosemakin tidak jelas setelah rapat terpadu dengan KY, Menpan RB, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), selama 3 (tiga) kali rapat pertemuan. dalam rapat tersebut telah menghasilkan rumusan peraturan bersama proses seleksi calon hakim, tetapi belum bisa ditanda tangani oleh Mahkamah Agung dan KY, karena masih tersisa persoalan krusial, yakni jika seleksi calon hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama-sama dengan KY, maka sejak awal harus dimaknai bahwa seleksi akan menghasilkan calon hakim sebagai calon pejabat negara, bukan sebagai calon PNS. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 Persoalannya adalah tidak adanya nomenkltur regulasi sebagai dasar penggajian calon hakim sebagai calon pejabat negara, dan siapa yang akan memberikan gaji kepada calon hakim sebagai calon pejabat negara selama mengikuti pendidikan selama 2 tahun 6 bulan?.Pihak Menpan RB dan Kementerian Keuangan serta BKN yang hadir pada waktu itu tidak bisa memberikan solusi jalan keluar.Harus ada payung hukum teknis kepegawaian dan penggajian calon hakim sebagai calon pejabat negara, karena regulasai yang ada tidak bisa digunakan sebagai dasar penggunaan anggaran penggajian calon hakim sebagai calon pejabat negara karena mata anggaran berbeda. Langkah Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP.IKAHI) untuk melakukan uji materiil terhadap norma dalam perkara a quo, setelah berkonsultasi dan mempresentasikan alasan-alasannya, Mahkamah Agung sangat memahami dan merestui. Sebab Mahkamah Agung yang langsung merasakan betapa sulitnya untuk melakukan mutasi dan promosi hakim dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadiian. Keterangan para ahli yang telah dihadirkan Pemohon, dan yang akan dihadirkan oleh pihak terkait Mahkamah Agung telah tepat dan benar, Mahkamah Agung sebagai pihak terkait mengambil alih sepenuhnya alasan-alasan dan pendapat para ahli tersebut. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 "Kekuasaan kehakiman melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadiian". Tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, badan-badan peradilan tidak bakal mungkin menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadiian.Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan constitutional given bagi badan-badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Guna dapat memproduk suatu Undang-Undang yang aspiratif, realistis, berdaya guna dan sesuai dengan kebutuhan rakyat banyak, legislator dibekali open legal policy (kebijakan hukum).Hal dimaksud dinamakan pula legislator discretion. Namun penggunaan open legal policy oleh legislator tidak boleh melintasi ambang batas constitutional state given bagi suatu badan kelembagaan, institusi dan subjek hukum, bagai larangan mendorong bandul lonceng berayun terlalu jauh (the pendulum of the clock goes too far). Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga konstitusi (constitutional state instation) disertai given yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 24B ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 UUD 1945 menetapkan "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Legislator tidak boleh melintasi ambang batas constitutional given menurut pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dimaksud.Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak boleh dikurangi, ditambah apalagi dinegasi atas dasar penggunaan open legal policy (kebijakan hukum) legislator. Konstitusi sama sekali tidak memberikan kewenangan Konstitusional bagi Komisi Yudisial untuk turut serta dalam proses seleksi hakim. Meurut pasal 24 ayat (2) UUD 1945 "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkunga peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan konstitusional kepada Komisi Yudusial hanya dalam dua hal yaitu: 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan 2. Kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Tugas KY "Mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan pengawasan eksternal terhadap hakim" menurut ahli (Prof. Philipus) yang dihadirkan oleh KY, dinyatakan sebagai genus atau premis mayor, maka frase "Kewenangan lain..." harus dimaknai sebagai tugas-tugas turunan dari genus tersebut, antara lain menyusun pola manajemen pengusulan hakim agung, pola manajemen pengawasan hakim yang efektif, metode interogasi kepada hakim yang melanggar kode etik, menyusun blue print tentang arah pembinaan pengawasan yang dilakukan KY ke depan, dan Iain-Iain, bukan menciptakan genus-genus lain yang melampaui tugas-tugas konstitusi yang telah diberikan UUD 1945. Hakim sebagai pejabat negara, tidak bisa disamakan dengan pejabat negara seperti anggota DPR sebagaimana pendapat ahli dalam sidang yang lalu sebab menjadi anggota DPR tidak ada proses seleksi dan keharusan mengikuti pendidikan selama 2 tahun 6 bulan sebelum diangkat sebagai hakim. Pihak terkait dari KY yang selalu mempertanyakan "Apakah Mahkamah Agung yang melaksanakan seleksi PNS calon hakim yang tidak diatur dalam konstitusi itu melanggar UUD 1945 atau tidak?. Apakah KY bersama-sama dengan Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 Agung yang juga tidak diatur dalam konstitusi melanggar UUD 1945 atau tidak?". dalam hal ini, KY lupa bahwa sejatinya sejak berlakunya system peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung tahun 2004, berdasarkan Pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang teknis operasionalnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka sejak saat itu proses seleksi penerimaan calon hakim di lingkungan peradilan umum, agama dan TUN telah dilakukan sebagai salah satu tugas pokok Mahkamah Agung yang didukung dengan nomenklatur dan anggaran dana yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan adalah bagian dari tugas pokok Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung dan Kepolisian juga mempunyai Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian, tetapi hanya menjalankan tugas pengawasan dan praktek seleksi rekrutmen SDM di lingkungan Kejaksaan dan Kepolisian juga dilakukan sendiri oleh kejaksaan, dan kepolisian berdasarkan nomenklatur dan anggaran biaya yang telah disiapkan oleh negara. Kementerian, kelembagaan, dan di lingkungan KY sendiri juga melakukan rekrutmen sendiri sepanjang ada nomenklatur dan anggaran biaya untuk itu.Sesungguhnya Mahkamah Agung menerima dengan baik kehadiran KY sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap hakim, sepanjang dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan sesuai amanat konstitusi. Dalam konteks menjalankan tugas pengawasan perilaku Hakim, secara empiric hubungan Mahkamah Agung dan dan Komisi Yudisial berjalan dengan baik, sepanjang itu mengenai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (KE dan PPH). MA pasti menerima rekomendasi hasil pemeriksaan KY untuk ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan penjatuhan sanksi. Sebagai bukti kesungguhan MA menerima dengan baik kehadiran KY sepanjang sesuai dengan tugas yang diberikan konstitusi adalah telah ditandai dengan lahirnya beberapa peraturan tentang pelaksanaan pengawasan KE dan PPH dan berulangkali dilakukan sidang MKH untuk melakukan pemeriksaan bersama antara MA dan KY dalam hal terjadi pelanggaran KE dan PPH. Hakim yang direkomendasikan diberhentikan melalui Majelis Kehormatan Hakim, maka rekomendasi tersebut oleh MA langsung ditindaklanjuti, meskipun yang diperiksa itu hakim agung sekalipun, karena memang tugas pengawasan yang dijalankan KY sesuai dengan konstitusi. Tidak ada satu pun rekomendasi hasil pemeriksaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 KY yang diajukan ke MA yang ditolak oleh MA sepanjang itu mengenai pelanggaran KE dan PPH. Namun dalam hal KY menjalankan tugas melampaui wewenang yang diberikan UUD 1945, misalnya KY melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran tehnis yudisial. Dalam pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan bersama bahwa KY tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap teknis yustisial, jika ada pengaduan yang diduga melanggar teknis yustisial agar diserahkan ke MA karena menjadi kewenangan MA. Jika ada pengaduan yang didalamnya disamping masalah pelanggaran teknis yustisial juga ada dugaan pelanggaran kode etik lainnya, ditentukan bahwa KY mengusulkan kepada MA untuk dilakukan pemeriksaan bersama antara KY dan MA, atau menyerahkan Pengaduan tersebut kepada MA, akan tetapi kenyataannya KY melakukan pemeriksaan sendiri terhadap pelanggaran teknis yustisial bahkan mengajukan rekomendasi agar hakim yang mengadili perkara tersebut untuk dijatuhi hukuman disiplin, tentu tidak dapat dilaksanakan oleh MA, karena melanggar independensi hakim yang dijamin kemerdekaannya dalam konstitusi, dan bertentangan pula dengan peraturan bersama yang telah disepakati.Hal tersebut menjadi persoalan sendiri antara MA dan KY, karena KY memeriksa kembali putusan yang telah dijatuhkan bahkan memanggil para ahli untuk diperiksa dan didengar keterangannya untuk menguji pendapat hakim dalam putusan. Hal ini sama sekali tidak diperkenankan karena kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas mengadili dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundangan. Jika diduga ada sesuatu di balik putusan hakim, maka sesuatu itu yang dibuktikan, bukan malah putusannya yang diuji dan hakimnya yang disalahkan. Pendapat ahli pihak terkait dari KY yang disampaikan dalam sidang yang lalu bahwa "Banyak anak oknum pejabat Peradilan yang menjadi Hakim", pernyataan ini tendensius. Apakah kalau anak pejabat peradilan itu pintar dan lulus seleksi calon hakim, itu salah? Tentu tidak. Sama dengan anak Pejabat pada instansi lain, apakah kalau anak-anak mereka pintar dan ternyata lulus seleksi CPNS yang diselenggarakan instansi tempat orang tuanya bekerja, apakah itu juga salah? tentu juga tidak. karena pelarangan justru melanggar asas dasar hak asasi manusia sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 amandemen kedua. Mahkamah Agung sejak 2 (dua) tahun lalu telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 menggunakan Computer Assisted Test (CAT) system yang dikoordinir oleh Menpan, maka kecil kemungkinan adanya penyimpangan, karena peserta pada saat itu sesaat selesai mengerjakan soal, hasil lulus tidaknya langsung dapat diketahui secara otomatis. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, keterangan ahli, dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan pihak terkait Mahkamah Agung, maka pihak terkait langsung atas nama Mahkamah Agung memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.9] Menimbang bahwa para Pemohon, Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY), dan Pihak Terkait Mahakamah Agung(MA) telah menyerahkan kesimpulan tertulis masng-masing bertanggal 26 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015 melalui Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya; [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3.PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), danPasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, selanjutnya disebut UU tentang Peradilan Umum), Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, selanjutnya disebut UU Peradilan Agama), Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing)sebagai berikut: Para Pemohon sebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan, Ikatan Hakim Indonesia dengan anggotanya yang terdiri dari para hakim pada badan peradilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 di bawah Mahkamah Agung. Para Pemohon bertindak mewakili IKAHI yang merupakan profesi para hakim seluruh Indonesia.Bahwa IKAHI sebagai organisasi para hakim seluruh Indonesia merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 07, tanggal 09 Juli 2013. Dengan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: 1. Secara organisatoris IKAHI tidak dapat menjalankan program kerja sebagaimana mestinya, khususnya dalam mengusulkan promosi/mutasi hakim yang baik dan berprestasi; 2. Proses regenerasi dan promosi/mutasi para hakim di berbagai daerah dari unit pengadilan yang satu ke unit pengadilan yang lain, baik pada pengadilan tingkat pertama dari klas II ke klas I, maupun pada pengadilan tingkat banding menjadi tidak maksimal; 3. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan. Kemudian, kembalinya pelaku kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara “satu atap” terhadap organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dimana terakhir dicantumkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanakan berdampak tidak terganggunya sistem kekuasaan kehakiman dan independency of judiciary karena Komisi Yudisial akan kembali kepada kewenangan semula yang secara normatif telah ditentukan dalam konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.Hal itu dengan sendirinya akan memulihkan hak konstitusional para Pemohon, baik dalam kedudukan sebagai pengurus pusat IKAHI maupun dalam kedudukan sebagai seorang hakim yang menjalankan tugas secara independen dan turut menjaga kemerdekaan dan kemandirian peradilan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” dalam Ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan: 1. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa “kekuasaan kehakiman yang merdeka” tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan berlakunya pasal a quo akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme checks and balances yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”; 3. Bahwa rumusan menyangkut keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal a quo,menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, ahli para Pemohon, ahli Presiden, ahli Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Pihak Terkait, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: A. Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka [3.7.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa makna yang terkandung dari kedua ayat dalam pasal tersebut merupakan pengakuan bahwa Indonesia adalah “negara demokrasi yang berdasar hukum dan negara hukum yang demokratis”; Bahwa salah satu ciri dari negara hukum, antara lain, apabila semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali (equality before the law) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara pidana mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan di Pengadilan sampai putusan hakim tidak satupun lembaga atau seseorang boleh melakukan intervensi atau menentukan orang bersalah atau tidak bersalah selain didasarkan atas proses peradilan; Bahwa salah satu prinsip negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sejauhmana prinsip ini dijalankan, tolok ukurnya dapat dilihat dari adanya perundang-undangan yang memberikan jaminan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebab tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau peradilan yang bebas, tidak akan ada negara demokrasi dan negara hukum; Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 Untuk menjamin terwujudnya independensi hakim, menurut Mahkamah, memerlukan kelembagaan yang independen pula, agar dapat menjamin para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung"; [3.7.2] Bahwa terlepas dari fakta bahwa sejak UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kekuasaan kehakiman pernah berada dalam pengaruh Pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lain meskipun UUD 1945 (sebelum Perubahan) sesungguhnya juga mengamanatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 (sebelum perubahan) menegaskan: “(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; (2) Susunan dan kekuasaan badan- badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Kemudian Pasal 25 UUD 1945 menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 tersebut secara tegas menyatakan, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”. Namun ternyata pembentuk Undang-Undang tidak mengikuti perintah UUD 1945 dimaksud. Bahwa amanat Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 serta Penjelasannya tersebut tidak pernah dilaksanakan, bahkan justru yang lahir adalah Undang- Undang yang bukan saja tidak sesuai, tetapi malah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, antara lain, pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 Demikian pula dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung menyatakan, “Dalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan”; [3.7.3] Bahwa pada tahun 1970 lahir Undang-Undang baru tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 namun tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 serta Penjelasannya, telah meletakkan dasar adanya pembagian beberapa lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), akan tetapi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial para hakim tetap berada di bawah masing-masing departemen; [3.7.4] Bahwa salah satu tuntutan reformasi adalah menyangkut reformasi dibidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan. Tuntutan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap (one roof system) yaitu baik menyangkut teknis judisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap Mahkamah Agung; Bahwa usaha dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung tersebut, akhirnya benar-benar menjadi kenyataan ketika pada tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian disusul oleh lahirnya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa usaha untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau peradilan yang bebas juga mendapat perhatian di tingkat internasional maupun regional melalui peran International Commission of Jurists maupun beberapa lembaga/organisasi lain, termasuk lembaga non-pemerintah, telah melahirkan beberapa deklarasi dan kesepakatan antara lain melalui: 1. Syracuse Principles (1981); 2. New Delhi Standards (1982); 3.Tokyo Principles on the Independence of the Judiciary in the Lawasia Region (1982); 4. Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice (1983); 5. UN Basic Principles of the Independence of Judiciary (1985); 6. Beijing Statement (1995); 7. Universal Charter of the Judge (1999); 8. The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002); Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, sistem peradilan yang diamanatkan dan dikehendaki oleh konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang tugasnya tidak saja sekadar menegakkan hukum, tetapi sekaligus menegakkan keadilan telah terpenuhi. Dengan sistem dan mekanisme seperti itu, pencari keadilan telah dilindungi dalam mendapatkan hakim yang bebas dan tidak memihak; B. Tentang Kewenangan Komisi Yudisial [3.8] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, ”Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yaitu dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; [3.8.1] Bahwa Komisi Yudisial yang lahir dalam perubahan UUD 1945, kewenangannya telah ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”; [3.8.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006 Mahkamah telah menafsirkan frasa “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” bahwa “... walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain”. Terkait masalah pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut telah mempertimbangkan, antara lain, bahwa frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, yang seharusnya hanya memberikan kewenangan pengawasan etik kepada Komisi Yudisial, secara sadar atau tidak telah ditafsirkan dan dipraktikan sebagai pengawasan terkait justisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (rechtsmideller) sesuai dengan hukum acara; Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga telah mempertimbangkan, antara lain, “bahwa KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa MA diatur dalam Pasal 24A, KY diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, dan MK diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan MA”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 Menurut Mahkamah, Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element atau state auxiliary organ, membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman. [3.8.3] Bahwa Pihak Terkait Komisi Yudisial dalam surat jawaban tanggal 8 Juni 2015 atas pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 menjelaskan sebagai berikut: Bahwa perdebatan dan pembahasan yang terjadi pada rapat-rapat Panitia Ad Hoc I BP MPR terkait dengan kewenangan untuk melakukan rekrutmen hakim dan hakim agung disampaikan antara lain oleh Pataniari Siahaan, Harjono, dan Jacob Tobing, yang ketiga-tiganya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan secara lengkap sebagaimana telah disampaikan dalam Tanggapan Komisi Yudisial pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, yang pada intinya menyatakan: “Perlunya lembaga lain di luar Mahkamah Agung untuk dilibatkan dalam melakukan seleksi rekruitmen tidak hanya terhadap hakim agung, tetapi juga terhadap hakim tingkat pertama dan banding. Adapun ahli Pihak Terkait Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM berpendapat antara lain salah satu yang paling getol dan mendapatkan banyak dukungan adalah usulan Fraksi PDI-Perjuangan melalui anggota-anggotanya salah satunya oleh I Dewa Gede Palguna yang dengan panjang lebar menjelaskan pentingnya kehadiran KY yang nantinya juga akan melakukan rekrutmen hakim agung hingga di tingkat daerah untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan melibatkan unsur-unsur tertentu yakni misalnya praktisi hukum dan akademisi”. [3.8.4] Bahwa ahli Pemohon, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc menyampaikan keterangan antara lain sebagai berikut: “Bahwa memang benar adanya, selama proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terdapat beberapa anggota MPR antara lain: Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh Panitia Ad Hoc I maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati adalah kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak hakim-hakim lain”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 [3.8.5] Bahwa semua pendapat ataupun usulan yang berkembang baik pada sidang Panitia Ad Hoc maupun sidang paripurna MPR terkait kewenangan Komisi Yudisial untuk seleksi calon hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada akhirnya ditolak; Bahwa suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, menurut Mahkamah tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945; [3.9] Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial; [3.10] Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 122 1.2 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.3 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”. 1.4 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa“dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.5 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.6 Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123 Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”; 1.7 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.8 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.9 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 124 “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”. 2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams,dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili; KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 125 ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul Terhadap putusan a quo Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 6. PENDAPAT BERBEDA(DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna “Barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, ia telah menjaga kehormatan dirinya sendiri” (Umar bin Khattab) Isu utama dari permohonan a quo adalah menemukan batas konstitusional “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” sebagai kewenangan Komisi Yudisial yang diturunkan dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Yang dimaksud dengan “batas konstitusional” di sini adalah tidak boleh terganggu atau terlanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan peradilan atau kehakiman sebagai akibat dari pelaksanaan “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” oleh Komisi Yudisial. Dengan lain perkataan, apabila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, apakah proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sebagaimana masing-masing secara berturut-turut diatur dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebabkan terganggu atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 terlanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga bertentangan dengan UUD 1945? Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan sebagaimana berkali-kali dikukuhkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, secara universal pun ditegaskan bahwa ia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan atau kekuatan apa pun. Ia adalah salah satu tiang utama penyangga tegaknya negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), gagasan besar yang melandasi UUD 1945. Sementara itu, secara universal, pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, antara lain, dapat dilihat dalam Basic Principles of the Independence of the Judiciary (yang diterima oleh 7th UN Congress on the Prevention of Crimes and the Treatment of Offenders, Milan, 27 Agustus - 6 September 1985), yang kemudian diterima dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32, 29 November 1985, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/146, 13 Desember 1985. Kedua Resolusi Majelis Umum PBB ini kemudian diperkuat oleh atau melalui Bangalore Principles of Judicial Conduct, yang antara lain menegaskan: WHEREAS the importance of a competent, independent and impartial judiciary to the protection of human rights is given emphasis by the fact that the implementation of all the other rights ultimately depends upon the proper administration of justice, WHEREAS a competent, independent and impartial judiciary is likewise essential if the courts are to fulfill their role in upholding constitutionalism and the rule of law, WHEREAS public confidence in the judicial system and in the moral authority and integrity of the judiciary is of the utmost importance in a modern democratic society, WHEREAS it is essential that judges, individually and collectively, respect and honor judicial office as a public trust and strive to enhance and maintain confidence in the judicial system, WHEREAS the primary responsibility for the promotion and maintenance of high standards of judicial conduct lies with the judiciary in each country, AND WHEREAS the Basic Principles on the Independence of the Judiciary are designed to secure and promote the independence of the judiciary and are addressed primarily to States… Dari kutipan di atas telah jelas betapa mendasarnya keberadaan kekuasaan kehakiman yang kompeten, merdeka, dan imparsial itu bagi perlindungan hak asasi manusia, bagi pemenuhan perannya dalam penegakan constitutionalism dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 negara hukum, bagi masyarakat yang demokratis, bagi upaya memelihara kepercayaan atau keyakinan masyarakat, bagi pemajuan sistem peradilan, serta bagi pemajuan dan pemeliharaan standar tinggi perilaku hakim. Oleh karena itu, di Indonesia, keputusan politik untuk menyatuatapkan administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan (yang mula-mula dilandasi oleh Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang kemudian, yang berkait dengan bidang hukum, antara lain, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) di bawah Mahkamah Agung adalah keputusan yang benar, bukan saja dari perspektif Konstitusi melainkan juga dari perspektif perkembangan hukum internasional. Sehingga, dalam konteks permohonan a quo, kelanjutan dari pertanyaan di atas adalah: apakah keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara menganggu administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung? Terhadap pertanyaan tersebut, saya berpendapat, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung tidaklah mengganggu administrasi, organisasi, maupun finansial pengadilan sepanjang dipahami (dan terbatas pada) bahwa keterlibatan Komisi Yudisial itu konteksnya adalah keterlibatan dalam memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil. Sesungguhnya, mekanisme yang sudah dipraktikkan selama ini, sebelum adanya permohonan a quo dimana Komisi Yudisial dilibatkan dalam pemberian materi ajar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan latihan calon hakim, serta melakukan monitoring pelaksanaan proses magang para calon hakim hingga turut serta dalam rapat penentuan kelulusan para peserta pendidikan dan latihan calon hakim, menurut saya, adalah penafsiran sekaligus implementasi yang tepat terhadap pengertian “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial. Penafsiran demikian dipandang konstitusional di samping karena tidak mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman (baik secara organisasi, administrasi, maupun finansial) juga kontekstual dengan tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sayangnya, buruknya hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan gagasan mulia konstitusi itu, sebagaimana tampak nyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun melalui sebaran berita di media massa, telah menyebabkan penafsiran dan implementasi yang sungguh memberi harapan besar bukan hanya bagi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetapi juga bagi terjaganya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu menjadi sirna. Berdasarkan uraian di atas, menurut saya, Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang frasa “bersama Komisi Yudisial” dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketiga Undang-Undang a quo dimaknai sebagai diikutsertakannya Komisi Yudisial dalam proses pemberian materi kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim pengadilan negeri, calon hakim pengadilan agama, dan calon hakim pengadilan tata usaha negara dalam proses seleksi tersebut. PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id