PUU
Tahun 2026
42/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon: Muhammad Iqbal
Tanggal Putusan: 2026-03-16T09:01:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 42/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan
Syariah,
dan
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2023
tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Muhammad Iqbal
Pekerjaan
: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari
Alamat
: Jalan Kuin Utara RT/RW 011/001, Kelurahan Kuin Utara,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26
Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26
Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
40/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 26
2
Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Februari
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar,”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
3
disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-
undang dan Perppu”.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil
6.1. Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi:
“(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS
atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
“(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta
mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.”
6.2. Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah yang selengkapnya berbunyi:
“(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi
Majelis Ulama Indonesia.”
“(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.”
6.3. Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selengkapnya
berbunyi:
“(2) Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan
kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib
memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dalam rapat umum
pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi dari lembaga
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”
Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.4. Bahwa ketiga pasal tersebut merupakan satu kesatuan sistem pengaturan
mengenai Dewan Pengawas Syariah yang cacat secara struktural dan
bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Pasal 109 ayat (2) dan
ayat (3) UU Perseroan Terbatas merupakan norma induk (lex generalis)
yang berlaku untuk seluruh Perseroan Terbatas berbasis syariah,
sementara Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah dan Pasal
110 ayat (2) UU P2SK merupakan norma turunan (lex specialis) untuk
4
sektor perbankan dan jasa pembiayaan syariah. Ketiganya menciptakan
pola identik berupa konflik kepentingan struktural yang melanggar hak
konstitusional nasabah dan konsumen jasa keuangan syariah.
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang-
undang, in casu norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal
110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4)
dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
mengadili permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik dan privat; atau;
d. lembaga negara”.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi
berpendirian
bahwa
kerugian
hak
dan/atau
kewenangan
5
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang memiliki hak
konstitusional atas kepastian hukum yang adil, perlindungan hak milik dan bebas
dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga Indonesia yang dibuktikan
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 6371042306970007.
[Bukti P-5].
4.1.
Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif program
Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin dengan Nomor Induk Mahasiswa 230211040112
dan berkepentingan terhadap sistem hukum yang adil dan sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance.
4.2.
Bahwa dengan latar belakang akademik sebagai mahasiswa hukum
ekonomi syariah yang mempelajari dan mengkaji perkembangan
lembaga keuangan syariah, termasuk prinsip tata kelola yang baik,
6
independensi lembaga pengawasan, serta perlindungan konsumen yang
berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan latar belakang
tersebut, Pemohon memiliki perhatian, pengetahuan, dan kepedulian
yang nyata terhadap aturan hukum mengenai Dewan Pengawas Syariah
sebagai instrumen pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Oleh
karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang langsung
dan potensial (direct and potential constitutional interest) agar norma
undang-undang yang mengatur sistem keuangan syariah disusun secara
rasional, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum
sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
[Bukti P-6].
4.3.
Bahwa selain sebagai mahasiswa, Pemohon juga merupakan nasabah
dan konsumen lembaga keuangan syariah yang secara nyata
mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga keuangan yang
mengklaim beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam
kapasitas tersebut, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang
bersifat aktual dan spesifik atas adanya pengawasan syariah yang
independen, objektif, dan efektif. Pengaturan Dewan Pengawas Syariah
yang secara struktural dan ekonomis bergantung pada lembaga yang
diawasinya menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi
merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai konsumen, khususnya
hak atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap harta
benda sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
[Bukti P-7].
4.4.
Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartini, Abdu
Rahmat Rosyadi, dan Immas Nurhayati (2020) dalam Artikel Jurnal
“Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia Negara Asia
Tenggara Berdasarkan Regulasi”, Justitia Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2
Oktober 2020, ditemukan bahwa:
[Bukti P-8].
7
4.4.1. Malaysia
menganut
dual
level
pengawasan
yang
lebih
independen, yaitu Shariah Advisory Council (SAC) pada Bank
Negara Malaysia yang berfungsi dalam harmonisasi fatwa
keuangan syariah bagi industri keuangan syariah dan pada level
mikro terdapat Internal Shariah Committee (SC) yang dibentuk di
masing-masing bank syariah;
4.4.2. SAC di Malaysia berdasarkan pada Central Banking Act (CBA)
2009 yang keanggotaannya ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agung,
setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan Bank Negara
Malaysia, dengan status fatwa yang bersifat mengikat dan final;
4.4.3. Berbeda dengan Indonesia yang menempatkan DPS di bawah
pengangkatan RUPS, Malaysia menempatkan pengawasan
syariah pada tingkat regulator yang independen, sehingga tidak
terdapat konflik kepentingan struktural;
4.4.4. Penelitian
tersebut
mengidentifikasi
adanya
“kesenjangan
kualitas” (quality gap) sistem pengawasan syariah antara
Indonesia dan Malaysia, yang salah satu akar masalahnya adalah
struktur kelembagaan DPS yang tidak independen di Indonesia.
4.5.
Bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang independen
merupakan elemen fundamental dalam menjamin kepatuhan lembaga
keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah serta menjaga
kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan
hukum yang langsung terhadap berlakunya norma yang mengatur
pengangkatan dan kedudukan Dewan Pengawas Syariah, khususnya
norma yang berpotensi menghilangkan independensi pengawasan
syariah.
Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan pengujian konstitusional norma a quo demi terwujudnya
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2)
8
dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, merugikan hak konstitusional
Pemohon yaitu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat
(4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dengan alasan:
5.1.
Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak
konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks
lembaga keuangan syariah, kepastian hukum tersebut mencakup jaminan
bahwa seluruh kegiatan usaha dilaksanakan secara konsisten dan patuh
terhadap prinsip-prinsip syariah.
5.2.
Bahwa berlakunya pasal-pasal yang diuji, yang mengatur pengangkatan
Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau
rapat anggota, menimbulkan konflik kepentingan struktural karena Dewan
Pengawas Syariah berada dalam posisi bergantung pada organ korporasi
yang menjadi objek pengawasannya, kondisi tersebut berpotensi
menghilangkan
independensi
Dewan
Pengawas
Syariah
dalam
menjalankan fungsi pengawasan syariah.
5.3.
Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon menjadi semakin
nyata karena pasal-pasal tersebut juga memberikan kewenangan kepada
Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan terhadap
kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah, fungsi pengawasan
tersebut menuntut adanya independensi dalam pelaksanaannya. Namun,
akibat pengaturan yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah dalam
relasi struktural dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat
anggota, pelaksanaan fungsi pengawasan tidak memperoleh jaminan
independensi
yang
memadai,
sehingga
menimbulkan
kerugian
konstitusional bagi Pemohon berupa hilangnya kepastian hukum atas
kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
9
6. Akibat pengaturan tersebut, Pemohon sebagai nasabah perbankan syariah dan
konsumen jasa keuangan dan pembiayaan syariah tidak memperoleh jaminan
kepastian hukum yang memadai atas pelaksanaan Prinsip Syariah, sehingga
kepercayaan dan perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada sistem
keuangan syariah menjadi tereduksi. Kerugian konstitusional tersebut bersifat
aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar
dapat terjadi sepanjang norma a quo tetap diberlakukan.
7. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara berlakunya
Pasal yang diujikan dengan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon,
sehingga Para Pemohon memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat berlakunya pasal-
pasal yang diuji bersifat spesifik (khusus) karena secara langsung berkaitan
dengan kedudukan Pemohon sebagai nasabah perbankan syariah dan
konsumen jasa keuangan syariah yang menggantungkan kepercayaan dan
kepastian hukum pada terjaminnya kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
8.1.
Bahwa sebagai nasabah dan konsumen, Pemohon terikat secara hukum
dalam hubungan kontraktual yang mensyaratkan pelaksanaan kegiatan
usaha sesuai dengan Prinsip Syariah. Namun demikian, pengaturan
mengenai pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum
Pemegang Saham atau Rapat Anggota menempatkan Dewan Pengawas
Syariah dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen, sehingga
berpotensi memengaruhi objektivitas pengawasan yang menjadi dasar
pilihan Pemohon dalam menggunakan jasa keuangan syariah.
8.2.
Bahwa kerugian tersebut juga bersifat aktual, karena sejak norma a quo
berlaku, Pemohon tidak memperoleh jaminan konstitusional yang
memadai atas adanya mekanisme pengawasan syariah yang independen
dan bebas dari konflik kepentingan, kondisi ini secara nyata menimbulkan
ketidakpastian hukum dan risiko terlanggarnya hak Pemohon atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
10
8.3.
Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon bukanlah bersifat
hipotetis atau abstrak, melainkan nyata, personal, dan langsung, serta
memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian.
9. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas antara
berlakunya pasal-pasal tersebut dengan kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon. Norma a quo mengatur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah
oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota, sehingga
menempatkan Dewan Pengawas Syariah dalam relasi struktural dengan organ
korporasi yang menjadi objek pengawasannya.
9.1.
Bahwa desain pengangkatan tersebut menimbulkan konflik kepentingan
yang secara langsung berpengaruh terhadap independensi Dewan
Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan
terhadap Prinsip Syariah. Akibatnya, pengawasan syariah yang
seharusnya bersifat objektif dan independen menjadi tidak terjamin,
sehingga Pemohon sebagai nasabah dan konsumen jasa keuangan
syariah kehilangan kepastian hukum atas pelaksanaan prinsip-prinsip
syariah yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemohon dan
lembaga keuangan syariah.
9.2.
Bahwa apabila norma a quo tidak mengatur pengangkatan Dewan
Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang tanpa
adanya jaminan independensi, maka kerugian konstitusional berupa
ketidakpastian hukum dan potensi terabaikannya kepatuhan syariah tidak
akan dialami oleh Pemohon. Dengan demikian, kerugian konstitusional
Pemohon secara langsung disebabkan oleh berlakunya Pasal yang
diujikan, sehingga hubungan kausalitas antara norma a quo dan kerugian
yang dialami Pemohon terpenuhi.
9.3.
Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya bersumber dari berlakunya pasal-pasal tersebut
yang tidak memberikan jaminan independensi Dewan Pengawas Syariah
dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
11
10. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon
dengan menyatakan pasal-pasal a quo inkonstitusional dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat maka:
10.1. Konflik kepentingan struktural dalam sistem pengawasan syariah serta
implementasinya di lembaga keuangan syariah akan dihilangkan (Pasal
109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan)
10.2. DPR akan terdorong untuk membuat regulasi baru yang benar-benar
menjamin independensi Dewan Pengawas Syariah dan kepastian hukum
atas kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi Pemohon sebagai nasabah
dan konsumen jasa keuangan syariah.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Maka ketentuan dalam Pasal 109
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah
berdampak pada kerugian hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dan
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kerugian hak
konstitusional pemohon baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi
atau tidak akan terjadi, apabila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum
permohonan ini.
III. POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa
pokok
permohonan
adalah
ketentuan
Pemohon
mengajukan
permohonan pengujian Materiil terhadap Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
12
Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyatakan:
Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji
Ketentuan
Rumusan
Pasal 109 ayat (2)
UU Perseroan Terbatas
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau
lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi
Majelis Ulama Indonesia.
Pasal 109 ayat (3)
UU Perseroan Terbatas
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan
saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan
Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.”
Pasal 32 ayat (2)
UU Perbankan Syariah
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
Pasal 32 ayat (3)
UU Perbankan Syariah
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan
saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan
Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Pasal 110 ayat (2)
UU P2SK
Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang
melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan
Pengawas Syariah yang diangkat dalam rapat umum
pemegang
saham
atau
rapat
anggota
atas
rekomendasi
dari
lembaga
yang
memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syariah
Dasar Konstitusional Yang Digunakan
Ketentuan UUD
NRI 1945
Rumusan
Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945
Setiap
orang
berhak
atas
pengakuan,
jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI 1945
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan
hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun.
13
Pasal 28I ayat (2)
UUD NRI 1945
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif
atas
dasar
apa
pun
dan
berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diuraikan di atas pada
dasarnya merupakan Hak Konstitusional sebagai warga negara yang berstatus
sebagai mahasiswa, nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah untuk
mendapatkan kepastian hukum yang adil, perlindungan hak milik dan bebas dari
perlakuan diskriminatif.
3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal-Pasal a quo yang mengatur Dewan
Pengawas Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4)
dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
3.1.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap
orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kepastian hukum
yang adil tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni
terjaminnya pelaksanaan seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, Pasal-pasal a quo
mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham atau rapat anggota.
Pengaturan tersebut menimbulkan konflik kepentingan struktural, karena
Dewan Pengawas Syariah ditempatkan dalam posisi bergantung pada
organ korporasi yang justru menjadi objek pengawasannya. Akibatnya,
independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi
pengawasan tidak memperoleh jaminan hukum yang memadai. Kondisi
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai
nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah mengenai
terjaminnya kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah, sehingga
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
14
3.2.
Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan bahwa hak milik
tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Dalam konteks lembaga keuangan syariah, dana yang ditempatkan oleh
nasabah merupakan hak milik pribadi yang dilindungi secara
konstitusional. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap hak milik nasabah,
karena penggunaan dan pengelolaan dana nasabah harus dilakukan
sesuai dengan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan larangan praktik yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, pasal-pasal a quo,
yang mengatur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat
Umum Pemegang Saham, menempatkan Dewan Pengawas Syariah
dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen dari kepentingan pemilik
modal. Akibatnya, pengawasan terhadap kepatuhan syariah berpotensi
tidak berjalan secara objektif, sehingga membuka ruang penggunaan
dana nasabah secara tidak sesuai Prinsip Syariah. Kondisi tersebut
secara konstitusional dapat dimaknai sebagai bentuk pengurangan
perlindungan terhadap hak milik nasabah, yang bertentangan dengan
jaminan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
3.3.
Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap
orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak
memperoleh
perlindungan
terhadap
perlakuan
tersebut.
Prinsip
nondiskriminasi juga mencakup perlakuan hukum yang setara dalam
memperoleh perlindungan hak dan kepentingan hukum. Dalam
praktiknya, nasabah dan konsumen lembaga syariah memilih layanan
berdasarkan keyakinan terhadap adanya mekanisme pengawasan
syariah yang menjamin kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Namun,
pengaturan Pasal-Pasal a quo yang tidak menjamin independensi Dewan
Pengawas Syariah menyebabkan nasabah perbankan syariah berada
pada posisi yang tidak setara dalam hal perlindungan hukum
dibandingkan dengan nasabah dan konsumen lembaga keuangan
15
konvensional, yang diawasi oleh lembaga pengawas dengan jaminan
independensi yang lebih kuat secara struktural.
Kondisi tersebut menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi
diskriminatif terhadap nasabah dan konsumen lembaga keuangan
syariah dalam memperoleh perlindungan hukum atas dana dan
kepentingannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Hak Konstitusional
Pemohon yang dijaminkan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal
28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
IV. ALASAN PERMOHONAN
A. CACAT FUNDAMENTAL DI TIGA UNDANG-UNDANG
1. Bahwa permohonan a quo bukan sekadar pengujian terhadap tiga pasal dari tiga
undang-undang yang berbeda secara terpisah, melainkan pengujian terhadap
cacat fundamental yang bersifat sistemik dalam tata kelola pengawasan syariah
di seluruh lembaga keuangan syariah Indonesia.
2. Bahwa ketiga pasal yang diuji memiliki hubungan hierarkis sebagai berikut:
2.1.
Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, merupakan norma utama (lex generalis)
yang berlaku untuk semua Perseroan Terbatas yang menjalankan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia;
2.2.
Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, merupakan norma turunan (lex specialis)
untuk sektor perbankan, yang mengadopsi struktur dari Pasal 109 ayat
16
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
2.3.
Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, merupakan norma
turunan (lex specialis) untuk sektor pembiayaan, yang mengulang struktur
yang sama bahkan setelah 16 tahun sejak UU Perseroan Terbatas
disahkan.
3. POLA UNDANG-UNDANG IDENTIK
3.1.
Bahwa analisis komparatif terhadap ketiga pasal menunjukkan adanya
pola yang identik
TABEL PERBANDINGAN TIGA PASAL
Aspek
UU No. 40 Th.
2007 tentang
Perseroan
Terbatas Pasal 109
UU No. 21 Th.
2008 tentang
Perbankan
Syariah Pasal 32
UU Nomor 4 Th.
2023 PPSK Pasal
110
DPS
diangkat
oleh
RUPS
RUPS
RUPS/Rapat
Anggota
Rekomendasi
dari
MUI
MUI
lembaga
yang
memiliki
kewenangan dalam
penetapan fatwa di
bidang syariah
Fungsi
Nasihat dan
Mengawasi
Nasihat dan
Mengawasi
(tersirat sama)
Konflik
kepentingan
ADA
ADA
ADA
Ketergantungan
Ekonomi
ADA
ADA
ADA
Independensi
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
Status
lex generalis
lex specialis
lex specialis
Bahwa kesamaan struktur ini bukan kebetulan, melainkan menunjukkan bahwa
Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang P2SK menyalin pasal
yang sudah cacat sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas disahkan.
17
4. URGENSI PENGUJIAN PASAL-PASAL DALAM TIGA UNDANG-UNDANG
SECARA BERSAMAAN
4.1.
Bahwa pengujian konstitusional harus dilakukan terhadap ketiga
ketentuan tersebut secara bersamaan karena apabila hanya Pasal 109
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang dinyatakan inkonstitusional, maka Pasal 32 ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang P2SK tetap berlaku sebagai ketentuan yang bersifat
lex specialis. Akibatnya, bank syariah dan usaha pembiayaan syariah
tetap menerapkan model pengangkatan dan pengawasan Dewan
Pengawas Syariah yang mengandung cacat struktural dan fungsional,
sehingga
permasalahan
konstitusional
yang
dipersoalkan
tidak
terselesaikan secara tuntas.
4.2.
Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan Pasal 32 ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang P2SK inkonstitusional tanpa menyentuh Pasal 109
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, maka ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Perseroan Terbatas tetap berlaku bagi perseroan yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah lainnya, seperti
asuransi syariah dan perusahaan sekuritas syariah. Dalam kondisi
demikian, pembentuk undang-undang berpotensi menyusun pengaturan
pengganti yang kembali merujuk pada Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
sehingga menciptakan inkonsistensi pengaturan, yakni bank syariah
tanpa Dewan Pengawas Syariah atau dengan skema berbeda,
sementara perseroan syariah lainnya tetap menggunakan model Dewan
Pengawas
Syariah
yang
sama-sama
cacat.
Keadaan
tersebut
menunjukkan bahwa akar permasalahan konstitusional tidak tercabut
secara menyeluruh.
18
4.3.
Bahwa apabila ketiga ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional
secara bersama-sama, maka permasalahan konstitusional dapat
diselesaikan secara menyeluruh dari akarnya, dengan menjadikan Pasal
109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas sebagai lex generalis yang turut dicabut bersama
ketentuan sektoralnya. Pendekatan ini akan menciptakan konsistensi
pengaturan di seluruh sektor lembaga keuangan syariah, menutup celah
untuk kembali pada model Dewan Pengawas Syariah yang cacat secara
struktural dan fungsional, serta mendorong pembentuk undang-undang
untuk menyusun regulasi baru yang benar-benar konstitusional. Dengan
demikian, pengujian bersama ketiga pasal tersebut menjadi langkah
krusial untuk mewujudkan reformasi menyeluruh sistem Dewan
Pengawas Syariah di Indonesia yang independen, efektif, dan
memberikan perlindungan nyata bagi nasabah.
5. BUKTI EMPIRIS DARI STUDI KOMPARATIF
5.1.
Bahwa urgensi pengujian ketiga pasal a quo tidak hanya didasarkan pada
analisis normatif konstitusional, melainkan juga didukung oleh bukti
empiris dari studi perbandingan sistem tata kelola syariah antara
Indonesia dan negara-negara lain yang telah menerapkan sistem
pengawasan syariah yang independen.
5.2.
Bahwa penelitian komparatif menunjukkan korelasi langsung antara
independensi struktur pengawasan syariah dengan pertumbuhan dan
kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Malaysia dengan
sistem SAC yang independen mencapai market share 24%, sementara
Indonesia dengan sistem DPS yang bergantung pada RUPS hanya
mencapai di bawah 5%, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim
terbesar di dunia.
5.3.
Bahwa fakta empiris ini membuktikan bahwa cacat struktural dalam
pengaturan DPS bukan hanya masalah konstitusional teoritis, melainkan
telah menimbulkan dampak nyata berupa rendahnya pertumbuhan
industri perbankan syariah Indonesia dan lemahnya kepercayaan publik
terhadap jaminan kepatuhan syariah.
19
6. FAKTA YANG MENGKHAWATIRKAN
6.1.
Bahwa terdapat fakta yang patut menjadi perhatian serius Mahkamah,
yakni dalam rentang waktu kurang lebih 18 (delapan belas) tahun sejak
tahun 2007 hingga 2025, pembentuk undang-undang secara berulang
mempertahankan
dan
mereproduksi
model
pengaturan
Dewan
Pengawas Syariah yang mengandung cacat struktural yang sama.
Undang-Undang Perseroan Terbatas disahkan pada tahun 2007 dengan
desain pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang tidak menjamin
independensi, yang kemudian disalin kembali dalam Undang-Undang
Perbankan Syariah pada tahun 2008 hanya dalam selang waktu satu
tahun, dan kembali diulang dalam Undang-Undang P2SK pada tahun
2023, bahkan setelah berjalannya waktu selama lebih dari 16 (enam
belas) tahun. Pola pengulangan tersebut menunjukkan bahwa tanpa
adanya koreksi konstitusional dari Mahkamah, cacat struktural ini akan
terus menghambat terwujudnya sistem pengawasan syariah yang
independen dan efektif.
6.2.
Bahwa fakta pengulangan pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang
mengandung cacat struktural tersebut menunjukkan bahwa pembentuk
undang-undang tidak menyadari atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya prinsip
independensi dan akuntabilitas pengawasan. Tanpa adanya intervensi
konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, pola pengaturan yang sama
berpotensi terus direplikasi dalam undang-undang sektoral lainnya yang
mengatur lembaga keuangan syariah. Akibatnya, jutaan konsumen yang
menaruh kepercayaan pada label “syariah” akan terus berada dalam
posisi rentan dan dirugikan karena tidak memperoleh jaminan
pengawasan syariah yang independen dan efektif.
Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi
menghentikan pola sistemik ini dengan menyatakan pasal-pasal a quo
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
20
B. PASAL 109 AYAT (2) dan (3) UU PERSEROAN TERBATAS BERTENTANGAN
DENGAN UUD NRI TAHUN 1945
1. Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas
mencerminkan
kesalahpahaman
mendasar
pembentuk
undang-undang
mengenai hakikat dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas
Syariah pada hakikatnya merupakan pengawas eksternal yang dibentuk untuk
melindungi kepentingan publik, khususnya konsumen, melalui pengawasan atas
kepatuhan kegiatan usaha terhadap Prinsip Syariah, oleh karena fungsi tersebut,
Dewan Pengawas Syariah secara konseptual harus bersifat independen dari
manajemen dan pemegang saham serta tidak boleh berada dalam posisi
subordinat terhadap Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian,
mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum
Pemegang Saham menjadi tidak wajar secara konstitusional, karena
menempatkan Dewan Pengawas Syariah sebagai representasi kepentingan
pemilik modal, padahal seharusnya menjalankan fungsi perlindungan
kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
1.1.
Bahwa kesalahan konseptual tersebut menimbulkan kontradiksi yang
mendasar dalam norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan
Terbatas, karena di satu sisi Dewan Pengawas Syariah dibebani
kewajiban untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan Perseroan
terhadap Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (3), namun di
sisi lain ditempatkan dalam struktur kelembagaan yang bergantung dan
subordinat kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui mekanisme
pengangkatan sebagaimana diatur dalam ayat (2). Kondisi ini menjadikan
pelaksanaan fungsi pengawasan yang objektif, independen, dan
berintegritas secara struktural menjadi mustahil, sehingga norma a quo
tidak hanya cacat secara konseptual, tetapi juga gagal menjamin
efektivitas perlindungan kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap
Prinsip Syariah.
1.2.
Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas tidak
hanya berdampak pada satu sektor tertentu, melainkan menjangkau
berbagai bidang usaha berbasis Prinsip Syariah yang diselenggarakan
21
dalam bentuk perseroan terbatas. Ketentuan tersebut telah menjadi dasar
pengaturan Dewan Pengawas Syariah pada beragam sektor strategis,
antara lain sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan
syariah, pasar modal syariah, teknologi finansial syariah, serta sektor jasa
lainnya seperti rumah sakit, pendidikan, dan perhotelan berbasis syariah.
1.2.1. Bahwa
secara
faktual,
jumlah
perseroan
terbatas
yang
menjalankan kegiatan usaha berbasis Prinsip Syariah telah
mencapai skala nasional dan melibatkan jumlah pelaku usaha
yang sangat besar, dengan cakupan konsumen yang tersebar luas
di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, penerapan desain
kelembagaan Dewan Pengawas Syariah yang bersumber dari
Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas
berimplikasi
langsung
terhadap
perlindungan
kepentingan
konsumen dalam jumlah yang sangat signifikan.
1.2.2. Bahwa oleh karena itu, cacat konstitusional dalam Pasal 109 ayat
(2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas tidak dapat dipandang
sebagai persoalan sektoral atau teknis semata, melainkan
merupakan persoalan struktural yang berdampak luas terhadap
kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepercayaan
publik terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah secara
nasional. Dampak tersebut bersifat sistemik, berkelanjutan, dan
berpotensi terus meluas selama ketentuan a quo tetap
dipertahankan tanpa koreksi konstitusional.
1.3.
Bahwa apabila Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas
tidak dinyatakan inkonstitusional, maka seluruh perseroan syariah yang
didirikan di masa mendatang akan terus diwajibkan menggunakan model
Dewan Pengawas Syariah yang secara struktural tidak independen dan
secara fungsional tidak efektif.
1.3.1. Bahwa
kondisi
tersebut
mengakibatkan
konsumen
tidak
memperoleh perlindungan yang memadai atas jaminan kepatuhan
syariah, karena pengawasan yang seharusnya bersifat objektif dan
independen justru berada di bawah pengaruh pihak yang diawasi.
22
Akibatnya, penggunaan label “syariah” kehilangan makna
substantif dan berpotensi menyesatkan publik, karena tidak
disertai mekanisme pengawasan yang benar-benar dapat
dipercaya.
1.3.2. Bahwa lebih lanjut, keberlanjutan model pengawasan yang cacat
tersebut akan menghambat penguatan tata kelola usaha dan
keuangan syariah nasional, serta menyebabkan Indonesia
tertinggal dari prinsip-prinsip good governance dan praktik terbaik
internasional dalam pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena
itu, pembiaran terhadap Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU
Perseroan Terbatas justru memperpanjang pelanggaran terhadap
hak atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan
konstitusional bagi konsumen.
1.4.
Bahwa perbandingan Sistem Tata Kelola Syariah Indonesia vs Malaysia
sebagai Bukti Best Practice Internasional, studi komparatif sistem tata
kelola syariah (shariah governance) antara Indonesia dan Malaysia yang
dilakukan oleh Ali Rama (2015), “Analisis Sistem Tata Kelola Syari’ah Bagi
Perbankan Syari’ah Di Indonesia Dan Malaysia”, Jurnal Bimas Islam Vol.
8 No. 1, terdapat perbedaan fundamental dalam struktur organisasi dan
mekanisme pengawasan syariah:
[Bukti P-9]
1.4.1. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Dewan Pengawas Syariah
ditempatkan sebagai bagian dari struktur internal perusahaan,
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang sekaligus
merupakan pihak yang diawasi. Rekomendasi Dewan Syariah
Nasional berada pada kedudukan organisasi non-pemerintah di
bawah Majelis Ulama Indonesia, sehingga tidak memiliki otoritas
publik yang bersifat mengikat secara struktural. Hubungan antara
DPS dan direksi bersifat koordinatif, bukan hubungan supervisi
yang ketat dan hierarkis. Dalam kerangka tersebut, DPS pada
dasarnya hanya diberikan kewenangan untuk memberikan nasihat
dan saran, tanpa disertai kewenangan penegakan yang eksplisit
23
terhadap pelanggaran prinsip syariah, sehingga efektivitas
pengawasan syariah sangat bergantung pada itikad baik
manajemen perusahaan yang diawasinya.
1.4.2. Bahwa di Malaysia, sistem pengawasan syariah dirancang secara
terstruktur dan institusional untuk menjamin independensi serta
efektivitas pengawasan. Pada tingkat mikro, Shariah Committee
(SC) di setiap bank didukung oleh infrastruktur pengawasan
syariah yang komprehensif, meliputi fungsi shariah audit, shariah
review, shariah research, dan shariah risk management control,
sehingga pengawasan tidak bergantung semata pada individu,
melainkan pada sistem yang terintegrasi. Pada tingkat makro,
Shariah Advisory Council (SAC) merupakan organ resmi negara
yang berada di bawah Bank Negara Malaysia, dengan fatwa yang
bersifat mengikat (binding) dan final bagi seluruh lembaga
keuangan
syariah.
SC
menjalankan
fungsi
review
dan
pengawasan dengan merujuk langsung pada fatwa SAC, serta
hasil pengawasan tersebut dipublikasikan secara terbuka dalam
bentuk laporan Shariah Committee, sehingga menciptakan
akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum yang tinggi bagi
konsumen.
1.4.3. Bahwa perbedaan struktural ini menghasilkan perbedaan kualitas
pengawasan yang signifikan. Malaysia dengan sistem yang
menempatkan otoritas tertinggi pengawasan syariah pada level
regulator (bukan pada level korporasi yang diawasi) mampu
mencapai market share perbankan syariah sebesar 24% dalam 30
tahun, sementara Indonesia dengan sistem DPS yang bergantung
pada RUPS hanya mencapai di bawah 5% pangsa pasar meskipun
merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia.
1.4.4. Bahwa fakta empiris menunjukkan sistem pengawasan syariah
yang independen (Malaysia) terbukti lebih efektif dalam
membangun kepercayaan publik dan pertumbuhan industri
dibandingkan sistem yang cacat secara struktural (Indonesia). Hal
24
ini membuktikan urgensi reformasi sistem DPS di Indonesia
melalui pembatalan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan
Terbatas beserta turunannya.
2. Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil, akibat pengaturan Dewan Pengawas
Syariah yang secara struktural dan ekonomis bergantung pada perseroan yang
diawasinya, konsumen perseroan syariah (termasuk nasabah bank, tertanggung
asuransi, konsumen pembiayaan, investor sekuritas, dll.) tidak memperoleh
kepastian bahwa pengawasan syariah dilakukan secara objektif dan
independen.
2.1.
Bahwa ketergantungan tersebut menimbulkan keraguan bahwa Dewan
Pengawas Syariah akan senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap
Prinsip Syariah di atas kepentingan profitabilitas perseroan. Kondisi
demikian menciptakan ketidakpastian hukum bagi nasabah dan
konsumen mengenai apakah produk dan layanan yang diklaim sebagai
“syariah” benar-benar diselenggarakan sesuai dengan Prinsip Syariah.
2.2.
Bahwa frasa “adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung
makna bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara efektif,
objektif, dan bebas dari bias. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak
yang memiliki konflik kepentingan, baik kepentingan struktural maupun
ekonomi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perlindungan hukum
yang adil.
2.3.
Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas
menciptakan struktur di mana nasabah dan konsumen perseroan syariah
dirugikan karena mekanisme pengawasan syariah yang seharusnya
melindungi kepentingan mereka justru tidak independen dan berpotensi
dikompromikan oleh kepentingan pemegang saham.
2.4.
Bahwa Pasal 109 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menyebutkan Dewan
Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia, namun norma tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai
sifat rekomendasi yang dimaksud, apakah bersifat mengikat atau sekadar
bersifat advisory.
25
2.5.
Bahwa apabila rekomendasi MUI tidak bersifat mengikat, maka RUPS
secara
hukum
tetap
dapat
mengangkat
DPS
yang
tidak
direkomendasikan. Sebaliknya, apabila rekomendasi tersebut bersifat
mengikat, maka menjadi tidak logis secara normatif mengapa
kewenangan pengangkatan tetap diletakkan pada RUPS.
2.6.
Bahwa ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ambiguitas hukum
dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin
dalam UUD NRI 1945.
3. Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
1945 tentang Hak atas Perlindungan Hak Milik, dana atau aset yang ditempatkan
nasabah dan konsumen pada perseroan syariah (deposito bank, premi asuransi,
dana pembiayaan, investasi sekuritas, dll) merupakan hak milik pribadi yang
dilindungi oleh konstitusi, sehingga nasabah dan konsumen berhak memperoleh
jaminan bahwa hak miliknya tidak dikelola atau dimanfaatkan secara sewenang-
wenang.
3.1.
Bahwa pengelolaan dana konsumen yang tidak sesuai dengan Prinsip
Syariah akibat lemahnya atau tidak independennya pengawasan syariah
pada hakikatnya merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara
tidak sah, karena dana tersebut digunakan dengan cara yang
menyimpang dari kesepakatan dan karakteristik syariah yang dijanjikan.
3.2.
Bahwa Dewan Pengawas Syariah yang berada dalam kondisi konflik
kepentingan berpotensi memberikan persetujuan terhadap produk atau
transaksi yang pada substansinya tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.
3.3.
Bahwa dalam praktiknya, konflik kepentingan tersebut berpotensi
mewujud dalam berbagai bentuk pelanggaran Prinsip Syariah, antara lain
melalui penggunaan akad yang pada substansinya mengandung unsur
riba namun dikemas dengan label syariah, penempatan dana atau
investasi pada sektor yang secara syariah terlarang dengan justifikasi
maslahat yang dipaksakan, serta pembebanan biaya atau fee
tersembunyi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi
dalam muamalah.
26
3.4.
Bahwa ketergantungan DPS terhadap keputusan RUPS dalam
pengangkatan dan penetapan remunerasi mendorong kecenderungan
untuk mengamini kebijakan manajemen perseroan demi menjaga
keberlanjutan jabatan. Akibatnya, konsumen dirugikan karena dana atau
aset mereka dikelola dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan
dan prinsip syariah, tanpa adanya mekanisme pengawasan syariah yang
benar-benar independen untuk mencegah terjadinya pelanggaran
tersebut.
3.5.
Potensi Kerugian Materiil dan Immateriil
Kerugian materiil: Jika produk perseroan yang menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah tidak benar-benar syariah, konsumen
berhak atas return atau manfaat yang sesuai prinsip syariah, bukan return
dari transaksi ribawi yang disamarkan.
Kerugian immateriil: Konsumen memilih perseroan syariah karena
berdasarkan keyakinan beragama. Jika ternyata dana atau aset mereka
dikelola tidak sesuai dengan prinsip syariah, ini melanggar hak beragama
dan keyakinan mereka.
4. Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
tentang Non Diskriminasi, konsumen memilih perseroan syariah didasarkan
pada keyakinan beragama yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Namun
demikian, pilihan tersebut justru menempatkan nasabah dan konsumen pada
kondisi menerima mekanisme pengawasan yang kualitas dan independensinya
lebih rendah akibat adanya konflik kepentingan dalam struktur Dewan Pengawas
Syariah.
4.1.
Bahwa keadaan ini menimbulkan diskriminasi tidak langsung, karena
kebijakan yang tampak netral secara formal justru berdampak merugikan
kelompok tertentu berdasarkan agama atau keyakinannya. Padahal, UUD
NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bebas dari
perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk pilihan dalam
menggunakan lembaga keuangan dan jasa yang didasarkan pada
keyakinan beragama.
27
4.2.
Bahwa tidak terdapat alasan objektif dan rasional yang dapat
membenarkan mengapa konsumen perseroan syariah harus menerima
mekanisme
pengawasan
yang
lebih
rendah
kualitas
dan
independensinya
dibandingkan
dengan
konsumen
perseroan
konvensional.
4.3.
Bahwa justru sebaliknya, karena perseroan syariah secara eksplisit
mengklaim nilai tambah berupa kepatuhan terhadap Prinsip Syariah,
maka pengawasan yang dilakukan seharusnya lebih ketat, lebih
independen, dan lebih akuntabel. Ketiadaan justifikasi yang sah dan
proporsional atas perlakuan berbeda tersebut menyebabkan Pasal 109
ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas menimbulkan perlakuan
diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan
hukum.
C. PASAL 32 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH
BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI TAHUN 1945
1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah menentukan bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada hakikatnya merupakan
representasi dari pemilik bank. Pengaturan tersebut menempatkan Dewan
Pengawas
Syariah
diangkat
oleh
pihak
yang
justru menjadi objek
pengawasannya sendiri, sehingga secara struktural Dewan Pengawas Syariah
berada dalam posisi subordinat terhadap pemegang saham. Kondisi demikian
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan independensi
Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan
terhadap Prinsip Syariah secara objektif dan akuntabel.
1.1.
Bahwa meskipun Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah tidak secara eksplisit mengatur mengenai
mekanisme remunerasi Dewan Pengawas Syariah, dalam praktiknya
Dewan Pengawas Syariah menerima honorarium atau gaji dari bank yang
diawasinya, kondisi ini menempatkan diri dalam ketergantungan ekonomi
terhadap pihak yang menjadi objek pengawasannya, sehingga Dewan
28
Pengawas Syariah yang bersikap kritis terhadap praktik perbankan
berpotensi tidak diangkat kembali atau menerima remunerasi yang lebih
rendah.
Keadaan
demikian
secara
nyata
menciptakan
konflik
kepentingan dan menghilangkan independensi Dewan Pengawas
Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap
Prinsip Syariah secara objektif dan berintegritas.
1.2.
Konflik Kepentingan Inheren, Struktur ini menciptakan konflik kepentingan
yang tidak dapat dihindari:
Seharusnya
Realitas Pasal 32 ayat (2)
DPS mengawasi bank secara
objektif
DPS diangkat oleh bank yang
diawasi
DPS independen dari manajemen
DPS bergantung ekonomi pada
bank yang diawasi
DPS
dapat
memberikan
sanksi/teguran
DPS dapat “dipecat” jika terlalu
kritis
DPS
mewakili
kepentingan
nasabah
DPS struktur organisasinya bagian
dari bank yang diawasi
1.3.
Perbandingan dengan Standar Pengawasan Lain
Norma Pasal 32 ayat (2) inkonsisten dengan prinsip independensi
pengawasan yang berlaku universal:
Jenis Pengawas
Diangkat oleh
Status
Auditor Eksternal
Bukan oleh yang diaudit
Independen
Komite Audit
Independen dari manajemen
Independen
Komisaris
Independen
Memenuhi syarat independensi
ketat
Independen
OJK
Negara (independen)
Independen
DPS
(Pasal
32
ayat 2)
RUPS bank yang akan diawasi TIDAK
Independen
Standar ini bukan hanya praktik terbaik (best practice), melainkan prinsip
fundamental dalam sistem pengawasan yang efektif.
29
1.4.
Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang
Kepastian Hukum yang Adil, nasabah perbankan syariah tidak
memperoleh kepastian bahwa pengawasan syariah dilakukan secara
objektif dan independen. Ketergantungan tersebut menimbulkan
keraguan
bahwa
Dewan
Pengawas
Syariah
akan
senantiasa
mengutamakan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di atas kepentingan
profitabilitas bank. Kondisi demikian menciptakan ketidakpastian hukum
bagi nasabah mengenai apakah produk dan layanan perbankan yang
diklaim sebagai “syariah” benar-benar diselenggarakan sesuai dengan
Prinsip Syariah sebagaimana dijanjikan dan dijamin oleh hukum.
1.4.1. Bahwa frasa “adil” dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung
makna bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara efektif,
objektif, dan bebas dari bias. Pengawasan yang dilakukan oleh
pihak yang memiliki konflik kepentingan, baik itu kepentingan
struktural
maupun
kepentingan
ekonomi,
tidak
dapat
dikualifikasikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang adil.
Akibatnya, nasabah perbankan syariah justru dirugikan karena
mekanisme
pengawasan
syariah
yang
tidak
melindungi
kepentingan mereka.
1.4.2. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah
menyebutkan Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia, namun norma tersebut tidak memberikan kejelasan
mengenai sifat rekomendasi yang dimaksud, apakah bersifat
mengikat atau sekadar bersifat advisory. Apabila rekomendasi
Majelis Ulama Indonesia tidak bersifat mengikat, maka Rapat
Umum Pemegang Saham secara hukum tetap dapat mengangkat
Dewan Pengawas Syariah yang tidak direkomendasikan.
Sebaliknya, apabila rekomendasi tersebut bersifat mengikat, maka
menjadi tidak logis secara normatif mengapa kewenangan
pengangkatan tetap diletakkan pada Rapat Umum Pemegang
30
Saham. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ambiguitas
hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
1.5.
Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang
Hak atas Perlindungan Hak Milik, dana yang ditempatkan nasabah pada
bank syariah merupakan hak milik pribadi yang dilindungi oleh konstitusi,
sehingga nasabah berhak memperoleh jaminan bahwa hak miliknya tidak
diambil alih, dikelola, atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang.
Pengelolaan dana nasabah yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah
akibat lemahnya atau tidak independennya pengawasan syariah pada
hakikatnya merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara tidak
sah, karena dana tersebut digunakan dengan cara yang menyimpang dari
kesepakatan dan karakteristik syariah yang dijanjikan. Keadaan demikian
bertentangan dengan jaminan perlindungan hak milik.
1.5.1. Bahwa Dewan Pengawas Syariah yang berada dalam kondisi
konflik kepentingan, baik secara struktural maupun ekonomis,
berpotensi memberikan persetujuan terhadap produk atau
transaksi perbankan yang pada substansinya tidak sesuai dengan
Prinsip Syariah. Dalam praktik, hal tersebut dapat terwujud antara
lain melalui penggunaan akad yang bersifat ribawi namun dikemas
dengan label syariah, penempatan investasi pada sektor yang
secara syariah terlarang namun dikategorikan sebagai maslahat,
serta pembebanan biaya tersembunyi yang bertentangan dengan
prinsip keadilan. Ketergantungan Dewan Pengawas Syariah
terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam
pengangkatan
dan
penetapan
remunerasi
mendorong
kecenderungan untuk mengamini kebijakan manajemen bank
demi menjaga keberlanjutan jabatan. Akibatnya, nasabah
dirugikan karena dana mereka dikelola dengan cara yang
bertentangan dengan keyakinan dan prinsip syariah yang diyakini,
31
tanpa adanya mekanisme pengawasan syariah yang benar-benar
independen untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.
1.5.2. Potensi Kerugian Materiil dan Immateriil
Kerugian materiil: Jika produk bank syariah tidak benar-benar
syariah, nasabah berhak atas return yang sesuai prinsip syariah,
bukan return dari transaksi ribawi yang disamarkan.
Kerugian immateriil: Nasabah memilih bank syariah karena
keyakinan agama. Jika ternyata dana mereka dikelola tidak sesuai
syariah, ini melanggar hak beragama dan keyakinan mereka.
1.6.
Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang
Non-Diskriminasi, diskriminasi struktural terhadap Nasabah Bank Syariah
yang menerima perlindungan lebih rendah dibandingkan nasabah bank
konvensional:
Aspek
Nasabah Bank
Konvensional
Nasabah Bank
Syariah
Pengawas Prudensial
OJK (independen)
OJK (independen)
Pengawas Kepatuhan
-
DPS
(tidak
independen)
Kualitas Pengawasan
Standar
Lebih rendah
Biaya Administrasi
Standar
Sama/lebih tinggi
Tingkat Perlindungan
Standar
Tidak memadai
1.6.1. Bahwa nasabah memilih perbankan syariah didasarkan pada
keyakinan agama (Freedom of religion or belief) yang dilindungi
dan dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, pilihan tersebut
justru menempatkan nasabah pada kondisi menerima mekanisme
pengawasan syariah yang kualitas dan independensinya lebih
rendah akibat adanya konflik kepentingan dalam struktur Dewan
Pengawas Syariah. Keadaan ini menimbulkan diskriminasi tidak
langsung, karena kebijakan yang tampak netral secara formal
justru berdampak merugikan kelompok tertentu berdasarkan
agama atau keyakinannya. Padahal, Undang-Undang Dasar
32
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin
hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas
dasar apa pun, termasuk pilihan dalam menggunakan lembaga
keuangan yang didasarkan pada keyakinan agama.
1.6.2. Bahwa tidak terdapat alasan objektif dan rasional yang dapat
membenarkan mengapa nasabah perbankan syariah harus
menerima mekanisme pengawasan yang lebih rendah kualitas dan
independensinya dibandingkan dengan nasabah perbankan
konvensional. Justru sebaliknya, karena perbankan syariah secara
eksplisit mengklaim nilai tambah berupa kepatuhan terhadap
Prinsip Syariah, maka pengawasan yang dilakukan seharusnya
lebih ketat, lebih independen, dan lebih akuntabel. Ketiadaan
justifikasi yang sah dan proporsional atas perlakuan berbeda
tersebut menyebabkan pengaturan a quo menimbulkan perlakuan
diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip persamaan di
hadapan hukum dan jaminan bebas dari diskriminasi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
1.7.
Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Siti Maria Wardayati (2011) dalam
“Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan
Bank Syariah” Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Walisongo Vol. 19 No.
1 menemukan bukti empiris:
[Bukti P-10]
1.7.1. Bahwa shariah governance yang efektif mensyaratkan enam
prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independensi, kewajaran, dan shariah compliance, di antara
keenam prinsip tersebut, independensi merupakan indikator yang
paling berpengaruh dalam implementasi shariah governance yang
efektif;
1.7.2. Bahwa peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting
dalam menjaga shariah compliance yang berkaitan erat dengan
pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, namun
33
independensi DPS tidak dapat terwujud apabila DPS diangkat dan
digaji oleh pihak yang diawasi, karena menciptakan konflik
kepentingan yang inheren;
1.7.3. Bahwa ketiadaan independensi DPS berdampak langsung pada
menurunnya reputasi dan kepercayaan stakeholders terhadap
bank syariah, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan
industri perbankan syariah;
1.7.4. Bahwa temuan penelitian ini memperkuat dalil Pemohon bahwa
Pasal 32 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang tidak menjamin
independensi DPS tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945,
tetapi juga terbukti empiris merugikan industri perbankan syariah
itu sendiri.
2. PASAL 32 AYAT (3) BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
2.1.
Norma yang Saling Bertentangan
Ayat (2): Menciptakan struktur DPS yang tidak independen (diangkat dan
digaji oleh yang diawasi).
Ayat (3): Memerintahkan DPS untuk “mengawasi” kegiatan bank.
Pertanyaannya: Bagaimana mungkin mengawasi secara efektif jika
pengawas bergantung kepada yang diawasi?
2.2.
Problem independensi Dewan Pengawas Syariah dapat dipahami melalui
analogi sederhana, yakni sebagaimana memerintahkan seorang hakim
untuk memutus perkara secara adil namun gaji dan keberlanjutan
jabatannya ditentukan oleh pihak yang berperkara, atau memerintahkan
seorang wasit untuk bersikap netral tetapi wasit tersebut dipilih dan digaji
oleh salah satu tim yang bertanding, atau pula menuntut seorang auditor
eksternal bersikap objektif sementara auditor tersebut merupakan bagian
dari perusahaan yang diauditnya. Dalam seluruh analogi tersebut,
meskipun kewajiban untuk bersikap adil dan objektif dinyatakan secara
normatif, namun tanpa independensi struktural dan ekonomi, keadilan
dan objektivitas hanya menjadi perintah normatif yang sulit terwujud
secara nyata.
34
Kesimpulan: Perintah mengawasi menjadi tidak bermakna ketika
strukturnya cacat.
2.3.
Bahwa pengaturan a quo mengandung kontradiksi normatif karena
undang-undang memberikan perintah kepada Dewan Pengawas Syariah
untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan independen,
namun pada saat yang sama menempatkan Dewan Pengawas Syariah
dalam struktur dan hubungan ekonomi yang membuat perintah tersebut
sulit, bahkan tidak mungkin, dilaksanakan secara optimal. Kontradiksi ini
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah, yakni apakah Dewan
Pengawas Syariah benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara
substantif atau sekadar sebagai formalitas administratif. Keadaan
demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.4.
Ketidakjelasan Fungsi: Advisory atau Supervisory?
Pasal 32 ayat (3) menggunakan dua frasa:
(1) “memberikan nasihat dan saran” → fungsi advisory (konsultatif)
(2) “mengawasi kegiatan Bank” → fungsi supervisory (pengawasan)
Advisory dan Supervisory: Perbedaan Fundamental
Advisory (Nasihat/Saran)
Supervisory (Pengawasan)
Tidak mengikat
Mengikat
Bisa diabaikan
Harus dipatuhi
Tidak ada sanksi jika tidak diikuti
Ada konsekuensi jika dilanggar
2.5.
Bahwa Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur
Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran
kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan
Prinsip Syariah, namun norma tersebut tidak memberikan kejelasan
mengenai relasi dan batasan antara fungsi pemberian nasihat dan fungsi
pengawasan, tidak jelas apakah pemberian nasihat dan saran merupakan
bagian dari fungsi pengawasan atau merupakan fungsi yang terpisah dan
35
berdiri sendiri. Lebih lanjut, undang-undang tidak mengatur konsekuensi
hukum apabila nasihat dan saran Dewan Pengawas Syariah tidak
dilaksanakan oleh bank, maupun kewenangan yang dimiliki Dewan
Pengawas Syariah apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
2.6.
Bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai fungsi dan kewenangan
Dewan Pengawas Syariah tersebut berimplikasi langsung pada
pelanggaran hak konstitusional nasabah atas kepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Nasabah tidak memperoleh kejelasan apakah Dewan Pengawas Syariah
memiliki kewenangan yang bersifat memaksa terhadap bank ataukah
hanya terbatas pada pemberian nasihat dan saran yang dapat diabaikan
oleh manajemen. Dalam praktik, kondisi ini tercermin dari peran Dewan
Pengawas Syariah yang kerap hanya memberikan rekomendasi tanpa
disertai kewenangan penegakan, sehingga fungsi pengawasan syariah
tidak berjalan efektif dan hanya bersifat formalitas, yang pada akhirnya
merugikan kepentingan konstitusional nasabah.
2.7.
Bahwa Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah
memerintahkan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan
bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, namun norma tersebut tidak
disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang memadai. Undang-
undang tidak mengatur konsekuensi hukum apabila bank terbukti
melanggar Prinsip Syariah, tidak memberikan kewenangan kepada
Dewan Pengawas Syariah untuk menghentikan atau mencegah transaksi
yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, serta tidak menetapkan sanksi
bagi bank yang mengabaikan nasihat dan rekomendasi Dewan
Pengawas Syariah. Lebih jauh, tidak terdapat pula ketentuan sanksi bagi
Dewan Pengawas Syariah yang lalai atau tidak menjalankan fungsi
pengawasan sebagaimana diperintahkan undang-undang, sehingga
perintah normatif tersebut kehilangan daya ikat dan efektivitasnya.
2.8.
Perbandingan dengan Pengawas Lain
36
Pengawas
Kewenangan Enforcement
OJK
Dapat
memberikan
sanksi
administratif,
pencabutan izin, dll.
Auditor Eksternal
Dapat memberikan opini tidak wajar, menolak
memberikan opini
Komisaris
Dapat menunda keputusan direksi yang
merugikan perseroan
DPS
TIDAK ADA kewenangan sanksi eksplisit
2.9.
Bahwa pengawasan yang efektif pada hakikatnya mensyaratkan adanya
kewenangan untuk menimbulkan konsekuensi hukum atas setiap
pelanggaran yang ditemukan. Pengaturan yang menempatkan Dewan
Pengawas Syariah semata-mata sebagai pemberi nasihat dan saran
tanpa kewenangan yang bersifat memaksa tidak dapat dikualifikasikan
sebagai pengawasan substantif, melainkan hanya pengawasan formal.
Kondisi tersebut menciptakan ilusi pengawasan bagi nasabah, seolah-
olah kegiatan perbankan telah diawasi secara ketat sesuai Prinsip
Syariah, padahal pada kenyataannya tidak terdapat mekanisme
penegakan yang efektif untuk menjamin kepatuhan tersebut.
2.10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menjamin adanya kepastian hukum,
tetapi kepastian hukum yang adil, yang mengandung makna adanya
perlindungan hukum yang nyata dan efektif. Perlindungan hukum tidak
dapat dianggap adil apabila hanya bersifat formalitas belaka tanpa
disertai mekanisme penegakan yang memberikan konsekuensi atas
pelanggaran. Pengawasan syariah yang tidak dilengkapi dengan
kewenangan penegakan hukum menjadikan fungsi Dewan Pengawas
Syariah sekadar simbol pengawasan, sehingga perlindungan hukum bagi
nasabah menjadi tidak efektif. Akibatnya, nasabah dirugikan karena
beranggapan bahwa dana mereka berada di bawah pengawasan syariah
yang ketat, padahal pada kenyataannya pengawasan tersebut tidak
memiliki daya paksa untuk menjamin kepatuhan terhadap Prinsip
37
Syariah. Nasabah dirugikan: mereka mengira ada pengawasan ketat,
padahal hanya formalitas.
2.11. Menciptakan Ilusi Perlindungan
Ekspektasi publik:
Dewan Pengawas Syariah merupakan jaminan bahwa seluruh kegiatan
bank telah diawasi dan dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah,
sehingga keberadaan Dewan Pengawas Syariah dipahami sebagai
instrumen utama kepatuhan syariah
Realitas Pasal 32 ayat (2) dan (3):
Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki independensi struktural akibat
diangkat oleh pihak yang diawasinya, tidak dibekali kewenangan
penegakan, serta hanya berperan memberikan nasihat dan saran yang
secara hukum dapat diabaikan oleh manajemen bank.
2.12. Bahwa umumnya nasabah perbankan syariah, khususnya nasabah
awam, tidak mengetahui bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki
independensi struktural sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh suatu
organ pengawasan. Nasabah secara wajar mempercayai bahwa
keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan jaminan kepatuhan
bank terhadap Prinsip Syariah, padahal secara normatif struktur dan
kewenangan Dewan Pengawas Syariah justru mengandung cacat
fundamental. Kondisi tersebut menimbulkan penyesatan struktural yang
menyebabkan nasabah menerima informasi yang tidak utuh dan tidak
benar mengenai tingkat perlindungan dan pengawasan syariah yang
sebenarnya, sehingga melanggar hak nasabah atas informasi yang benar
dan jujur sebagaimana dijamin oleh konstitusi.Ini adalah penyesatan
struktural yang melanggar hak nasabah atas informasi yang benar.
D. PASAL 110 UU AYAT (2) UU P2SK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
1. Bahwa Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang P2SK disahkan pada tahun 2023,
yakni enam belas tahun setelah Undang-Undang Perseroan Terbatas (2007) dan
lima belas tahun setelah Undang-Undang Perbankan Syariah (2008), pada saat
standar tata kelola korporasi dan keuangan syariah global telah berkembang
38
secara signifikan, khususnya terkait prinsip independensi pengawasan. Namun
demikian, pembentuk undang-undang justru kembali mengadopsi model Dewan
Pengawas Syariah yang sama-sama cacat secara struktural. Padahal, berbagai
negara telah melakukan reformasi mendasar terhadap sistem pengawasan
syariah, antara lain Malaysia melalui Shariah Governance Framework sejak
tahun 2013, Uni Emirat Arab dengan pembentukan Higher Sharia Authority yang
bersifat independen, serta Pakistan yang menempatkan Shariah Board pada
tingkat regulator. Fakta ini menunjukkan bahwa pengulangan norma a quo bukan
disebabkan keterbatasan referensi, melainkan kelalaian serius dalam
mengadopsi praktik tata kelola yang konstitusional dan berstandar internasional.
2. Bahwa Indonesia justru mundur dengan memperluas model yang cacat melalui
UU PPSK (2023), yang menunjukkan ketidakpahaman pembentuk UU terhadap
prinsip independensi pengawasan, atau kesengajaan mempertahankan sistem
yang menguntungkan industri namun merugikan konsumen.
2.1.
Bahwa lingkup dampak lebih luas apabila Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Perbankan Syariah hanya berdampak pada sektor
perbankan syariah, maka Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang P2SK
memiliki cakupan dampak yang jauh lebih luas karena berlaku terhadap
seluruh kegiatan usaha jasa pembiayaan syariah, termasuk namun tidak
terbatas pada perusahaan pembiayaan syariah (multifinance), lembaga
pembiayaan ekspor syariah, perusahaan modal ventura syariah,
perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah, fintech peer-to-peer
lending syariah, serta bentuk usaha pembiayaan syariah lainnya. Dengan
cakupan pengaturan yang demikian luas, keberlakuan norma a quo
berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi konsumen dalam
skala yang berlipat ganda, karena mekanisme pengawasan syariah yang
tidak independen direplikasi secara sistemik di berbagai sektor
pembiayaan syariah.
2.2.
Bahwa Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan disusun dengan tujuan utama memperkuat stabilitas sistem
keuangan
serta
meningkatkan
perlindungan
konsumen.
Namun
demikian, Pasal 110 ayat (2) UU P2SK justru mengatur mekanisme
39
pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang menempatkannya dalam
posisi tidak independen dari pelaku usaha jasa pembiayaan syariah yang
diawasinya. Pengaturan tersebut secara nyata melemahkan fungsi
pengawasan syariah sebagai instrumen perlindungan konsumen,
sehingga menciptakan kontradiksi internal antara tujuan filosofis UU
P2SK dengan norma yang diaturnya sendiri, serta menunjukkan
inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam mewujudkan prinsip
perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan.
3. Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK
Melanggar Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (4), dan 28I ayat (2) UUD 1945
3.1.
Bahwa Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
P2SK menentukan bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat
Umum
Pemegang
Saham,
yang
pada
hakikatnya
merupakan
representasi dari pemilik Usaha Jasa Pembiayaan. Pengaturan tersebut
menempatkan Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh pihak yang justru
menjadi objek pengawasannya sendiri, sehingga secara struktural Dewan
Pengawas Syariah berada dalam posisi subordinat terhadap pemegang
saham. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
dan melemahkan independensi Dewan Pengawas Syariah dalam
menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
secara objektif dan akuntabel.
3.2.
Bahwa meskipun Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang P2SK tidak secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme
remunerasi Dewan Pengawas Syariah, dalam praktiknya Dewan
Pengawas Syariah menerima honorarium atau gaji dari Usaha Jasa
Pembiayaan yang diawasinya, kondisi ini menempatkan diri dalam
ketergantungan
ekonomi
terhadap
pihak
yang
menjadi
objek
pengawasannya, sehingga Dewan Pengawas Syariah yang bersikap
kritis terhadap praktik Usaha Jasa Pembiayaan berpotensi tidak diangkat
kembali atau menerima remunerasi yang lebih rendah. Keadaan demikian
secara nyata menciptakan konflik kepentingan dan menghilangkan
independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi
40
pengawasan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah secara objektif dan
berintegritas.
3.3.
Struktur ini menciptakan konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari:
Seharusnya
Realitas Pasal 32 ayat (2)
DPS mengawasi Usaha Jasa
Pembiayaan secara objektif
DPS diangkat oleh Usaha Jasa
Pembiayaan yang diawasi
DPS independen dari manajemen
DPS bergantung ekonomi pada
Usaha Jasa Pembiayaan
DPS
dapat
memberikan
sanksi/teguran
DPS dapat “dipecat” jika terlalu
kritis
DPS
mewakili
kepentingan
konsumen
DPS struktur organisasinya bagian
dari Usaha Jasa Pembiayaan
3.4.
Perbandingan dengan Standar Pengawasan Lain
Norma Pasal 110 ayat (2) inkonsisten dengan prinsip independensi
pengawasan yang berlaku universal:
Jenis Pengawas
Diangkat oleh
Status
Auditor Eksternal
Bukan oleh yang diaudit
Independen
Komite Audit
Independen dari manajemen
Independen
Komisaris
Independen
Memenuhi syarat independensi
ketat
Independen
OJK
Negara (independen)
Independen
DPS (Pasal 110 ayat
2)
RUPS
atau
Rapat Anggota
Usaha Jasa Pembiayaan yang
akan diawasi
TIDAK
Independen
Standar ini bukan hanya praktik terbaik (best practice), melainkan prinsip
fundamental dalam sistem pengawasan yang efektif.
3.5.
Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang
Kepastian Hukum yang Adil, akibat pengaturan Dewan Pengawas
Syariah yang secara struktural dan ekonomis bergantung pada Usaha
Jasa Pembiayaan yang diawasinya, nasabah perbankan syariah tidak
memperoleh kepastian bahwa pengawasan syariah dilakukan secara
41
objektif dan independen. Ketergantungan tersebut menimbulkan
keraguan
bahwa
Dewan
Pengawas
Syariah
akan
senantiasa
mengutamakan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di atas kepentingan
profitabilitas Usaha Jasa Pembiayaan. Kondisi demikian menciptakan
ketidakpastian hukum bagi nasabah mengenai apakah produk dan
layanan perbankan yang diklaim sebagai “syariah” benar-benar
diselenggarakan sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dijanjikan
dan dijamin oleh hukum.
3.6.
Bahwa frasa “adil” dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa
perlindungan hukum harus diberikan secara efektif, objektif, dan bebas
dari bias. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki konflik
kepentingan, baik itu kepentingan struktural maupun kepentingan
ekonomi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perlindungan hukum
yang adil. Akibatnya, konsumen Usaha Jasa Pembiayaan syariah justru
dirugikan karena mekanisme pengawasan syariah yang tidak melindungi
kepentingan mereka.
3.7.
Bahwa Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
P2SK menyebutkan Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atau rapat anggota atas rekomendasi Majelis
Ulama Indonesia, namun norma tersebut tidak memberikan kejelasan
mengenai sifat rekomendasi yang dimaksud, apakah bersifat mengikat
atau sekadar bersifat advisory. Apabila rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia tidak bersifat mengikat, maka Rapat Umum Pemegang Saham
atau rapat anggota secara hukum tetap dapat mengangkat Dewan
Pengawas Syariah yang tidak direkomendasikan. Sebaliknya, apabila
rekomendasi tersebut bersifat mengikat, maka menjadi tidak logis secara
normatif mengapa kewenangan pengangkatan tetap diletakkan pada
Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota. Ketidakjelasan
norma tersebut menimbulkan ambiguitas hukum dan bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
42
3.8.
Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang
Hak atas Perlindungan Hak Milik, konsumen Usaha Jasa Pembiayaan
mempunyai hak milik pribadi yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga
konsumen berhak memperoleh jaminan bahwa hak miliknya tidak diambil
alih, dikelola, atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Pengelolaan
hak milik pribadi konsumen yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah
akibat lemahnya atau tidak independennya pengawasan syariah pada
hakikatnya merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara tidak
sah, karena hak milik tersebut digunakan dengan cara yang menyimpang
dari kesepakatan dan karakteristik syariah yang dijanjikan. Keadaan
demikian bertentangan dengan jaminan perlindungan hak milik.
3.9.
Bahwa Dewan Pengawas Syariah yang berada dalam kondisi konflik
kepentingan, baik secara struktural maupun ekonomis, berpotensi
memberikan persetujuan terhadap produk atau transaksi Usaha Jasa
Pembiayaan yang pada substansinya tidak sesuai dengan Prinsip
Syariah. Dalam praktik, hal tersebut dapat terwujud antara lain melalui
penggunaan akad yang bersifat ribawi namun dikemas dengan label
syariah dan pembebanan biaya tersembunyi yang bertentangan dengan
prinsip keadilan. Ketergantungan Dewan Pengawas Syariah terhadap
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam pengangkatan dan
penetapan remunerasi mendorong kecenderungan untuk mengamini
kebijakan manajemen Usaha Jasa Pembiayaan demi menjaga
keberlanjutan jabatan. Akibatnya, konsumen dirugikan karena hak milik
pribadi mereka dikelola dengan cara yang bertentangan dengan
keyakinan dan prinsip syariah yang diyakini, tanpa adanya mekanisme
pengawasan syariah yang benar-benar independen untuk mencegah
terjadinya pelanggaran tersebut.
3.10. Potensi Kerugian Materiil dan Immateriil
Kerugian materiil: Jika produk Usaha Jasa Pembiayaan tidak benar-benar
syariah, konsumen berhak atas return yang sesuai prinsip syariah, bukan
return dari transaksi ribawi yang disamarkan.
43
Kerugian immateriil: Konsumen memilih Usaha Jasa Pembiayaan Syariah
berdasarkan atas keyakinan beragama. Jika ternyata dana mereka
dikelola tidak sesuai syariah, ini melanggar hak beragama dan keyakinan
mereka.
3.11. Bahwa Pasal 32 ayat (2) melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang
Non-Diskriminasi, diskriminasi Struktural terhadap Konsumen Usaha
Jasa Pembiayaan Syariah yang menerima perlindungan lebih rendah
dibandingkan Konsumen Usaha Jasa Pembiayaan konvensional:
Aspek
Konsumen Usaha
Jasa Pembiayaan
Konvensional
Konsumen Usaha
Jasa Pembiayaan
Syariah
Pengawas Prudensial
OJK (independen)
OJK (independen)
Pengawas Kepatuhan
-
DPS
(tidak independen)
Kualitas Pengawasan
Standar
Lebih rendah
Biaya Administrasi
Standar
Sama/lebih tinggi
Tingkat Perlindungan
Standar
Tidak memadai
3.12. Bahwa nasabah memilih pembiayaan syariah didasarkan pada keyakinan
beragama (Freedom of religion or belief) yang dilindungi dan dijamin oleh
konstitusi. Namun demikian, pilihan tersebut justru menempatkan
nasabah pada kondisi menerima mekanisme pengawasan syariah yang
kualitas dan independensinya lebih rendah akibat adanya konflik
kepentingan dalam struktur Dewan Pengawas Syariah. Keadaan ini
menimbulkan diskriminasi tidak langsung, karena kebijakan yang tampak
netral secara formal justru berdampak merugikan kelompok tertentu
berdasarkan agama atau keyakinannya. Padahal, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak
setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun,
termasuk pilihan dalam menggunakan lembaga keuangan yang
didasarkan pada keyakinan agama.
44
3.13. Bahwa tidak terdapat alasan objektif dan rasional yang dapat
membenarkan mengapa nasabah pembiayaan syariah harus menerima
mekanisme
pengawasan
yang
lebih
rendah
kualitas
dan
independensinya
dibandingkan
dengan
nasabah
pembiayaan
konvensional. Justru sebaliknya, karena perbankan syariah secara
eksplisit mengklaim nilai tambah berupa kepatuhan terhadap Prinsip
Syariah, maka pengawasan yang dilakukan seharusnya lebih ketat, lebih
independen, dan lebih akuntabel. Ketiadaan justifikasi yang sah dan
proporsional atas perlakuan berbeda tersebut menyebabkan pengaturan
a quo menimbulkan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan
prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan bebas dari
diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
E. SINKRONISASI
ARGUMENTASI:
KETIGA
PASAL
SEBAGAI
PAKET
INKONSTITUSIONAL
1. Hubungan Kausal antara Pasal dari Ketiga Undang-Undang.
Bahwa Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan bukanlah norma yang berdiri sendiri, melainkan membentuk
satu sistem pengaturan yang saling mengunci. Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3)
UU Perseroan Terbatas berfungsi sebagai pondasi normatif yang menciptakan
template pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang cacat secara struktural,
yaitu menempatkan DPS sebagai organ yang diangkat oleh RUPS. Template
tersebut kemudian diimplementasikan secara sektoral melalui Pasal 32 ayat (2)
dan ayat (3) UU Perbankan Syariah dalam industri perbankan, dan selanjutnya
diperluas cakupannya oleh Pasal 110 ayat (2) UU P2SK ke seluruh sektor usaha
pembiayaan syariah. Akibat dari rangkaian pengaturan tersebut adalah
terbentuknya sistem pengawasan syariah yang tidak independen secara
struktural dan berlaku secara menyeluruh di industri keuangan syariah, sehingga
45
kerugian konstitusional yang dialami konsumen tidak bersifat insidentil,
melainkan sistemik dan berkelanjutan.
2. Ketiganya Harus Dinyatakan Inkonstitusional Bersama-sama
2.1.
Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan Pasal 109 ayat
(2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas inkonstitusional, sementara Pasal
32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah dan Pasal 110 ayat (2)
UU P2SK tetap berlaku sebagai lex specialis, maka bank syariah dan
lembaga pembiayaan syariah akan tetap menerapkan model Dewan
Pengawas Syariah yang cacat secara struktural. Di sisi lain, perseroan
terbatas syariah di luar sektor perbankan dan pembiayaan justru
kehilangan
dasar
hukum
pembentukan
DPS.
Kondisi
tersebut
menimbulkan inkonsistensi normatif yang serius, fragmentasi sistem
pengawasan syariah, serta ketidakpastian hukum yang bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
2.2.
Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan Pasal 32 ayat
(2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah dan Pasal 110 ayat (2) UU P2SK
inkonstitusional, sementara Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan
Terbatas tetap berlaku, maka ketentuan mengenai pengangkatan Dewan
Pengawas Syariah oleh RUPS akan tetap mengikat bagi seluruh
perseroan terbatas syariah di sektor lainnya. Dalam kondisi demikian,
pembentuk undang-undang memiliki peluang untuk kembali membentuk
norma pengganti pada undang-undang sektoral dengan merujuk pada
Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas sebagai dasar
umum. Akibatnya, akar persoalan konstitusional tidak tercabut, dan model
pengawasan syariah yang cacat secara struktural berpotensi terus
direplikasi, sehingga masalah yang sama akan berulang dan
ketidakpastian hukum bagi konsumen tetap berlangsung.
2.3.
Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Pemohon memohon
agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3)
UU Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan
Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional secara
46
bersama-sama, karena ketiganya merupakan satu kesatuan sistem
pengaturan yang cacat secara struktural dan fungsional. Pasal 109 ayat
(2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas berperan sebagai pondasi yang
membentuk model pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang tidak
independen, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah
mengimplementasikan model tersebut di sektor perbankan syariah, dan
Pasal 110 ayat (2) UU P2SK memperluasnya ke sektor pembiayaan
syariah. Mencabut hanya satu atau dua ketentuan tidak akan
menyelesaikan persoalan sistemik yang ada dan justru berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Oleh karena itu, demi
menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan konstitusional
bagi konsumen di seluruh sektor usaha syariah, lebih tepat apabila ketiga
ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, dan pembentuk undang-undang diberikan ruang untuk
menyusun pengaturan baru yang konstitusional, independen, dan berlaku
secara konsisten di seluruh sektor.
V. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus
hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
otoritas negara yang independen atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dengan jaminan
independensi struktural, fungsional, dan finansial dari perseroan yang diawasi”;
47
3. Menyatakan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan nasihat dan saran yang bersifat mengikat kepada Direksi serta
mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh
kegiatan Perseroan, dengan kewenangan untuk menghentikan produk dan/atau
transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah serta memberikan sanksi
administratif atas pelanggaran”;
4. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas negara yang independen atas
rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa
di bidang syariah, dengan jaminan independensi struktural, fungsional, dan
finansial dari Bank yang diawasi”;
5. Menyatakan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan nasihat dan saran yang bersifat mengikat kepada direksi serta
mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam seluruh
kegiatan Bank, dengan kewenangan untuk menghentikan produk dan/atau
48
transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah serta memberikan sanksi
administratif atas pelanggaran”;
6. Menyatakan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai:
“Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan Usaha
Jasa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas
Syariah yang diangkat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas negara yang
independen atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah, dengan jaminan independensi struktural,
fungsional, dan finansial dari Penyelenggara yang diawasi”;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.”
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dan Kartu Hasil
Studi Pemohon;
49
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia dan
tangkapan layar Informasi Nasabah Pegadaian Syariah
Pemohon;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Artikel Jurnal “Perkembangan Perbankan Syariah
Indonesia dan Malaysia Negara Asia Tenggara Berdasarkan
Regulasi” oleh Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi, Immas
Nurhayati (2020), Justitia Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Artikel Jurnal “Analisis Sistem Tata Kelola Syari’ah
Bagi Perbankan Syari’ah Di Indonesia Dan Malaysia” oleh Ali
Rama (2015), Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Artikel Jurnal “Implikasi Shariah Governance Terhadap
Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah” oleh Siti Maria
Wardayati (2011), Walisongo Vol. 19 No. 1.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU
MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah
berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3)
50
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756, selanjutnya disebut
UU 40/2007), Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4867, selanjutnya disebut UU 21/2008), dan Pasal 110 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023), terhadap UUD NRI Tahun 1945
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat;
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
51
[3.4]
Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei
2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1)
UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo
adalah norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32 ayat (2) dan
ayat (3) UU 21/2008, dan Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 yang menyatakan:
Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007
“(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi
Majelis Ulama Indonesia.
“(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan
Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.”
52
Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008
“(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia."
“(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan
Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah."
Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023
“(2) Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan Usaha
Jasa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan
Pengawas Syariah yang diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau
rapat anggota atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”
2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus
sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang juga sebagai nasabah dan konsumen
lembaga keuangan syariah yang mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga
keuangan yang mengklaim beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah [vide Bukti
P-6 dan Bukti P-7]. Pemohon memiliki perhatian, pengetahuan, dan kepedulian yang
nyata terhadap aturan hukum mengenai dewan pengawas syariah, sehingga
Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional yang langsung dan potensial agar
norma undang-undang yang mengatur sistem keuangan syariah disusun secara
rasional, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin
dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal
28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32 ayat (2) dan
ayat (3) UU 21/2008, serta Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 yang mengatur
pengangkatan dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham
(RUPS) atau rapat anggota menimbulkan konflik kepentingan struktural karena
dewan pengawas syariah berada dalam posisi bergantung pada organ korporasi
yang menjadi objek pengawasannya. Kondisi tersebut berpotensi menghilangkan
independensi dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan
syariah.
53
5. Bahwa selain itu, pasal-pasal yang diuji tersebut juga memberikan kewenangan
kepada dewan pengawas syariah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan
usaha agar sesuai dengan prinsip syariah, fungsi pengawasan tersebut menuntut
adanya independensi dalam pelaksanaannya. Namun, akibat pengaturan yang
menempatkan dewan pengawas syariah dalam relasi struktural dengan RUPS atau
rapat anggota, pelaksanaan fungsi pengawasan tidak memperoleh jaminan
independensi yang memadai, sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional
bagi Pemohon berupa hilangnya kepastian hukum atas kepatuhan terhadap prinsip
syariah.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon
adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa dan juga
nasabah serta konsumen lembaga keuangan syariah [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7]
yang telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara
potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah
dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan
anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian, karena norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32 ayat
(2) dan ayat (3) UU 21/2008, dan Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 yang dimohonkan
pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial tersebut dapat
terjadi karena Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional agar norma undang-
undang yang mengatur sistem keuangan syariah disusun secara rasional, konsisten,
dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun
1945. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut sebagaimana dijamin
dalam norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau
tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut
Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo;
54
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas ketentuan norma
Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008,
dan Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023, yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon
mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang
apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007
mencerminkan kesalahpahaman mendasar pembentuk undang-undang mengenai
hakikat dan fungsi dewan pengawas syariah yang pada hakikatnya merupakan
pengawas eksternal yang dibentuk untuk melindungi kepentingan publik,
khususnya konsumen, melalui pengawasan atas kepatuhan kegiatan usaha
terhadap prinsip syariah, oleh karena fungsi tersebut. Dewan pengawas syariah
secara konseptual harus bersifat independen dari manajemen dan pemegang
saham serta tidak boleh berada dalam posisi subordinat terhadap RUPS. Dengan
demikian, mekanisme pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS menjadi
tidak wajar secara konstitusional, karena menempatkan dewan pengawas syariah
sebagai representasi kepentingan pemilik modal, padahal seharusnya menjalankan
fungsi perlindungan kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip
syariah;
2. Bahwa menurut Pemohon, kesalahan konseptual tersebut menimbulkan
kontradiksi yang mendasar dalam norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU
40/2007, karena di satu sisi dewan pengawas syariah dibebani kewajiban untuk
melakukan pengawasan atas kepatuhan perseroan terhadap prinsip syariah,
namun di sisi lain ditempatkan dalam struktur kelembagaan yang bergantung dan
subordinat kepada RUPS melalui mekanisme pengangkatan. Kondisi tersebut
menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasan yang objektif, independen, dan
55
berintegritas secara struktural menjadi mustahil, sehingga norma a quo tidak hanya
cacat secara konseptual, tetapi juga gagal menjamin efektivitas perlindungan
kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 32 ayat (2) UU 21/2008 menentukan
dewan pengawas syariah diangkat oleh RUPS, yang pada hakikatnya merupakan
representasi dari pemilik bank. Pengaturan tersebut menempatkan dewan
pengawas syariah diangkat oleh pihak yang justru menjadi objek pengawasannya
sendiri, sehingga secara struktural dewan pengawas syariah berada dalam posisi
subordinat terhadap pemegang saham. Kondisi demikian berpotensi melemahkan
independensi dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan
kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif dan akuntabel;
4. Bahwa menurut Pemohon, meskipun norma Pasal 32 UU 21/2008 tidak secara
eksplisit mengatur mengenai mekanisme remunerasi dewan pengawas syariah,
namun dalam praktik dewan pengawas syariah menerima honorarium atau gaji dari
bank yang diawasinya. Kondisi ini menempatkan diri dalam ketergantungan
ekonomi terhadap pihak yang menjadi objek pengawasannya, sehingga dewan
pengawas syariah yang bersikap kritis terhadap praktik perbankan berpotensi tidak
diangkat kembali atau menerima remunerasi yang lebih rendah. Keadaan demikian
secara nyata menciptakan konflik kepentingan dan menghilangkan independensi
dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan
terhadap prinsip syariah secara objektif dan berintegritas;
5. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 menentukan
bahwa dewan pengawas syariah diangkat oleh RUPS, yang pada hakikatnya
merupakan representasi dari pemilik usaha jasa pembiayaan. Pengaturan tersebut
menempatkan dewan pengawas syariah diangkat oleh pihak yang justru menjadi
objek pengawasannya sendiri, sehingga secara struktural dewan pengawas syariah
berada dalam posisi subordinat terhadap pemegang saham. Kondisi demikian
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan independensi
dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan
terhadap prinsip syariah secara objektif dan akuntabel.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah pada pokoknya agar menyatakan:
56
1. Pasal 109 ayat (2) UU 40/2007 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh otoritas
negara yang independen atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dengan jaminan
independensi struktural, fungsional, dan finansial dari perseroan yang diawasi”;
2. Pasal 109 ayat (3) UU 40/2007 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan
nasihat dan saran yang bersifat mengikat kepada Direksi serta mengawasi dan
menegakkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh kegiatan
Perseroan, dengan kewenangan untuk menghentikan produk dan/atau transaksi
yang bertentangan dengan prinsip syariah serta memberikan sanksi administratif
atas pelanggaran”;
3. Pasal 32 ayat (2) UU 21/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Otoritas
Jasa Keuangan atau otoritas negara yang independen atas rekomendasi dari
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah,
dengan jaminan independensi struktural, fungsional, dan finansial dari Bank yang
diawasi”;
4. Pasal 32 ayat (3) UU 21/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan
nasihat dan saran yang bersifat mengikat kepada direksi serta mengawasi dan
menegakkan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan Bank,
dengan kewenangan untuk menghentikan produk dan/atau transaksi yang
bertentangan dengan Prinsip Syariah serta memberikan sanksi administratif atas
pelanggaran”;
5. Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak
memiliki
kekuatan
hukum
mengikat
sepanjang
tidak
dimaknai
“Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa
57
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah
yang diangkat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas negara yang independen
atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa
di bidang syariah, dengan jaminan independensi struktural, fungsional, dan finansial
dari Penyelenggara yang diawasi”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang
telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2026
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar
keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
[3.10]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon
beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon
bermuara pada apakah norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32
ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008, dan Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 yang mengatur
mengenai pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS melemahkan
independensi dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan
kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif dan akuntabel, sehingga
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon.
[3.11]
Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma
yang didalilkan Pemohon sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.10] di atas,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU
40/2007 mencerminkan kesalahpahaman mendasar pembentuk undang-undang
mengenai hakikat dan fungsi dewan pengawas syariah yang secara konseptual
seharusnya bersifat independen dari manajemen dan pemegang saham serta tidak
58
boleh berada dalam posisi subordinat terhadap RUPS. Berkenan dengan hal tersebut,
menurut Pemohon, mekanisme pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS
menjadi tidak wajar secara konstitusional karena menempatkan dewan pengawas
syariah sebagai representasi kepentingan pemegang saham, padahal seharusnya
dewan pengawas syariah menjalankan fungsi perlindungan terhadap kepentingan
konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Terhadap dalil Pemohon
tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU 40/2007 serta peraturan
pelaksananya [vide Pasal 1 angka 1 UU 40/2007].
Dalam kaitan ini, perseroan terbatas mempunyai sejumlah organ, yaitu RUPS,
Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris
sesuai dengan batas yang ditentukan dalam UU 40/2007 dan/atau anggaran dasar.
Sementara itu, direksi perseroan terbatas berwenang dan bertanggung jawab penuh
atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Sedangkan, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi
[vide Pasal 1 angka 2, angka 5, dan angka 6 UU 40/2007]. Dalam hal ini, UU 40/2007
telah mewajibkan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris juga wajib mempunyai dewan
pengawas syariah [vide Pasal 109 ayat (1) UU 40/2007]. Adapun tugas dewan
pengawas syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan perseroan terbatas agar sesuai dengan prinsip syariah [vide Pasal
109 ayat (3) UU 40/2007].
Apabila
dikaitkan
dengan
dalil
Pemohon
yang
mengkhawatirkan
pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS menyebabkan dewan pengawas
syariah tidak independen karena menempatkannya sebagai representasi kepentingan
59
pemegang saham yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan kepentingan
konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, menurut Mahkamah, anggota
dewan pengawas syariah dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sebagai
organ tertinggi perseroan terbatas atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI),
dengan maksud agar dewan pengawas syariah mengawasi kepatuhan syariah di
lembaga keuangan syariah, termasuk yang badan hukumnya berbentuk perseroan
terbatas. Hal ini sejalan dengan peran strategis dewan pengawas syariah sebagai
penasihat dan pengawas internal yang harus menjamin kepatuhan serta menjembatani
lembaga keuangan dengan MUI. Artinya, pengangkatan anggota dewan pengawas
syariah dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal perseroan terbatas, yaitu
rekomendasi MUI, sebagaimana ketentuan norma Pasal 109 ayat (2) UU 40/2007 yang
menyatakan “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis
Ulama Indonesia”.
Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, dewan pengawas syariah juga terikat
dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip iktikad baik sebagaimana halnya dewan
komisaris. Dalam kaitan ini, meskipun UU 40/2007 tidak secara tegas menyebutkan
prinsip tersebut sebagaimana dewan komisaris [vide Pasal 114 ayat (5) huruf a UU
40/2007], namun prinsip kehati-hatian dan prinsip iktikad baik pada prinsipnya melekat
pada semua organ perseroan atau bagian dari organ tersebut, termasuk dewan
pengawas syariah. Oleh karena itu, prinsip tersebut harus diterapkan tidak hanya untuk
kepentingan internal perseroan tetapi juga untuk kepentingan semua pihak yang
berhubungan dengan perseroan, termasuk dengan nasabah. Dengan demikian,
menurut Mahkamah, ketentuan norma tersebut telah memberikan kepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu,
pengangkatan dewan pengawas syariah dimaksud tidak ada kaitannya dengan
pengurangan hak milik pribadi dan hak milik yang diambil alih secara
sewenang-wenang dan menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang didalilkan
Pemohon. Oleh karena itu, norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007 telah
pula sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil
60
Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 karena menempatkan dewan pengawas syariah yang diangkat
oleh RUPS sebagai representasi kepentingan pemegang saham sehingga tidak
menjalankan fungsi perlindungan kepentingan konsumen dan kepatuhan terhadap
prinsip syariah adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum.
[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang selain menguji Undang-
Undang Perseroan Terbatas juga menguji Undang-Undang Perbankan Syariah, in casu,
Pasal 32 ayat (2) UU 21/2008, di mana menurut Pemohon, dewan pengawas syariah
yang diangkat oleh RUPS pada hakikatnya merupakan representasi dari pemegang
saham. Menurut Pemohon, pengaturan tersebut menempatkan dewan pengawas
syariah diangkat oleh pihak yang justru menjadi objek pengawasannya sendiri,
sehingga secara struktural dewan pengawas syariah berada dalam posisi subordinat
terhadap pemegang saham. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik
kepentingan dan melemahkan independensi dewan pengawas syariah dalam
menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif
dan akuntabel. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan
terlebih dahulu dalam kaitan dengan Penjelasan Umum UU 21/2008 yang pada
pokoknya menyatakan tujuan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan
masyarakat
adil
dan
makmur,
berdasarkan
demokrasi
ekonomi,
dengan
mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang
berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi
nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan,
merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian
internasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan berperan aktif dalam
persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen
masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung
proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional.
Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam
perekonomian nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai
Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum
61
nasional.
Prinsip
syariah
berlandaskan
pada
nilai
keadilan,
kemanfaatan,
keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan
perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah [vide Penjelasan Umum UU 21/2008].
Terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan pengaturan pengangkatan
dewan pengawas syariah oleh RUPS berpotensi melemahkan independensi dewan
pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip
syariah secara objektif dan akuntabel, menurut Mahkamah, kegiatan perbankan syariah
harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah [vide Pasal 1 angka 12 UU 21/2008]. Dalam
kaitan ini, Penjelasan Umum UU 21/2008, antara lain menjelaskan bahwa sebagai
undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, UU 21/2008 juga telah
mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang
kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui dewan pengawas
syariah yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah.
Oleh karena itu, sekalipun pengangkatan dewan pengawas syariah dilakukan oleh
RUPS yang merupakan representasi dari pemegang saham, namun hal tersebut tidak
dapat dikaitkan dengan anggapan pelemahan independensi dewan pengawas syariah
sebagaimana didalilkan Pemohon.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menjalankan kewenangan
mengawasi implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah,
dewan pengawas syariah bertindak secara independen. Dalam hal ini, peran utama
dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan
syariah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, dewan pengawas syariah harus bersikap independen dalam pelaksanaan
tugas dan wewenangnya, karena independensi dewan pengawas syariah berpengaruh
terhadap kinerja lembaga yang diawasinya. Di mana, pengawasan oleh dewan
pengawas syariah tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehati-hatian bagi
lembaga keuangan syariah dalam proses operasionalisasi agar sesuai dengan prinsip
syariah.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil
Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 32 ayat (2) UU 21/2008 karena dianggap
62
melemahkan independensi dewan pengawas syariah yang diangkat oleh RUPS dalam
menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif
dan akuntabel adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus pula dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum.
[3.11.3] Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga mendalilkan norma Pasal
110 ayat (2) UU 4/2023 yang mengatur mengenai dewan pengawas syariah yang
diangkat oleh RUPS sebagai representasi pemilik usaha jasa pembiayaan. Menurut
Pemohon, pengaturan tersebut menempatkan dewan pengawas syariah diangkat oleh
pihak yang justru menjadi objek pengawasannya sendiri, sehingga secara struktural
dewan pengawas syariah berada dalam posisi subordinat terhadap pemegang saham.
Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan
independensi dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan
kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif dan akuntabel;
Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena dalil
Pemohon a quo substansinya sama dengan dalil yang telah Mahkamah pertimbangkan
dalam Sub-paragraf [3.11.1] dan Sub-paragraf [3.11.2] di atas, yaitu ihwal
pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS, maka pertimbangan hukum
tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap pertimbangan hukum berkenaan
dengan pengujian norma Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 a quo. Dengan demikian, dalil
Pemohon ihwal persoalan konstitusionalitas norma Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32 ayat (2)
dan ayat (3) UU 21/2008, dan Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 telah ternyata tidak
bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak berkaitan dengan pengambilan hak
miliki pribadi secara sewenang-wenang, serta tidak bersifat diskriminatif sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian,
dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
63
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan
a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis,
tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
64
diucapkan pukul 09.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku
Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir,
masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Achmad Edi Subiyanto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756, selanjutnya disebut UU 40/2007), Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867, selanjutnya disebut UU 21/2008), dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; 51 [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008, dan Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 yang menyatakan: Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007 “(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. “(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.” 52 Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008 “(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia." “(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah." Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 “(2) Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang juga sebagai nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah yang mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga keuangan yang mengklaim beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7]. Pemohon memiliki perhatian, pengetahuan, dan kepedulian yang nyata terhadap aturan hukum mengenai dewan pengawas syariah, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional yang langsung dan potensial agar norma undang-undang yang mengatur sistem keuangan syariah disusun secara rasional, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa norma Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2007, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008, serta Pasal 110 ayat (2) UU 4/2023 yang mengatur pengangkatan dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota menimbulkan konflik kepentingan struktural karena dewan pengawas syariah berada dalam posisi bergantung pada organ korporasi yang menjadi objek pengawasannya. Kondisi tersebut berpotensi menghilangkan independensi dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah. 53 5. Bahwa selain itu, pasal-pasal yang diuji tersebut juga memberikan kewenangan kepada dewan pengawas syariah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah, fungsi pengawasan tersebut menuntut adanya independensi dalam pelaksanaannya. Namun, akibat pengaturan yang menempatkan dewan pengawas syariah dalam relasi struktural dengan RUPS atau rapat anggota, pelaksanaan fungsi pengawasan tidak memperoleh jaminan independensi yang memadai, sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon berupa hilangnya kepastian hukum atas kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah perseoranga
