42/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 42/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 Nomor 3, RT/RW. 009/008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Zidane Azharian KemalPasha Jabatan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Alamat : Perum Tiara Mantang, Blok J Nomor 17, RT/RW. 002/005, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Maret 2025 dan 17 Mei 2025, memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha dan Putu Surya Permana Putra, kesemuaya adalah Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E 16 Nomor 3, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; 2 Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Maret 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PUU/PAN.MK/ AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 April 2025 dengan Nomor 42/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 19 Mei 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 3 Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut: Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-4) a.n. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Pemohon II juga perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P- 5) dan saat ini sebagai mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Bukti P-6); 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai para Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo; 5 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan beberapa pasal dalam UU MD3 dan UU Pemilu, yakni: Dalam UU MD3: Pasal 171 ayat (1) huruf b “Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan: a. …; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. …” Pasal 229 “Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup”; 6 Dalam UU Pemilu Pasal 347 ayat (1) “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”; Pasal 426 ayat (1) huruf c “Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. … b. … c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; d. …” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial, sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang merupakan seorang pemilih (voter) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Bukti P-7) dan Pemohon II juga merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang merupakan seorang pemilih (voter) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Bukti P-8) yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan seorang voter memiliki kepentingan hukum untuk mempermasalahkan kondisi demokrasi di Indonesia. Sehingga dalam kaitannya untuk menjaga demokrasi yang sehat dan sistem perwakilan yang berkepedulian terhadap rakyat para Pemohon berhak untuk mempermasalahkan pasal-pasal dalam UU MD3 dan UU Pemilu sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya. Kedudukan Pemohon sebagai pemilih juga pernah diterima dalam MK seperti dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023; b) Bahwa terhadap norma-norma dalam UU MD3 seperti Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 telah menyebabkan kerugian secara aktual dan juga potensial terhadap hak konstitusional para Pemohon. Pasal 7 171 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya mengatur tentang persetujuan dari tiap-tiap fraksi dalam pembahasan rancangan undang-undang telah secara potensial melanggar hak para Pemohon sebagai seorang warga negara yang menggunakan hak pilihnya. Sebagai pemilih para Pemohon secara aktual dan potensial telah dirugikan haknya, secara aktual dalam praktik selama ini persetujuan terhadap suatu RUU hanya diberikan oleh fraksi (bukan per individu anggota DPR) karena anggapan bahwa suara fraksi sudah cukup mewakili anggota DPR yang ikut didalamnya. Seharusnya pasal ini tidak memberikan kewenangan untuk melakukan persetujuan kepada fraksi melainkan harus dilakukan Voting one man one vote (setiap anggota DPR menyampaikan pendapat secara independen). Kemudian terdapat frasa “yang diminta oleh pimpinan rapat” yang bersifat diskresioner, artinya anggota DPR tidak otomatis mendapat kesempatan menyampaikan suara kecuali diminta. Ini mengurangi transparansi dan partisipasi. Alhasil para Pemohon sebagai seorang warga negara dan juga pemilih telah terlanggar hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai pemegang kedaulatan, karena DPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang utuh, melainkan sekadar kumpulan fraksi yang mengambil keputusan secara elitis. Secara potensial ini menyebabkan kerugian bagi para Pemohon yang meletakan harapan besar pada pilihannya sebagai wakil rakyat untuk mampu membawa kepentingan rakyat dalam tiap pembahasan in casu pembahasan tentang rancangan undang-undang, karena maju tidaknya hasil legislasi (RUU) ternyata akan diserahkan kepada persetujuan tiap-tiap fraksi dan bukan masing-masing anggota DPR. Suara para Pemohon sebagai pemilih tidak akan tercermin secara langsung dalam pengambilan keputusan di DPR, karena suara anggota DPR yang para Pemohon pilih dikerdilkan oleh mekanisme fraksi yang notabene berasal dari partai politik sehingga cenderung mewakili kebijakan partai politik; c) Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 171 ayat (1) huruf b UU MD3 yang pada pokoknya mengatur tentang persetujuan dari fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Norma tersebut memang tampak memberikan ruang bagi partisipasi 8 individu anggota DPR dalam pengambilan keputusan terhadap suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), namun dalam praktik legislatif, pelaksanaan ketentuan ini dapat mengabaikan suara anggota DPR sebagai wakil rakyat secara individu dan menyerahkannya pada pernyataan kolektif fraksi karena tidak memberikan pengaturan untuk memberikan persetujuan kepada fraksi dan juga anggota DPR, secara efisiensi praktik tentu saja pimpinan DPR cukup saja meminta persetujuan fraksi saja karena dianggap sudah mewakili suara masing- masing anggota DPR. Praktik di mana persetujuan atau penolakan terhadap RUU cukup dinyatakan oleh fraksi bahkan tanpa dimintakan konfirmasi satu per satu kepada anggota DPR telah menghilangkan makna representasi langsung antara rakyat dan wakilnya. Para Pemohon sebagai pemilih, merasa tidak lagi diwakili oleh individu yang para Pemohon pilih, melainkan oleh entitas kolektif (fraksi) yang tidak dipilihnya; d) Bahwa meskipun anggota DPR dalam pasal a quo diberikan hak untuk melakukan penolakan, namun penolakan tersebut tidaklah dapat berarti apa-apa misalnya saat anggota DPR dari fraksi PKB yang memilih untuk tidak hadir di rapat paripurna DPR dalam pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Hidayat Salam, 2024, “Anggota DPR Luqman Hakim Boikot Paripurna Pengesahan RUU Pilkada”, Kompas.Id,URL:https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/08/22/anggo ta-dpr-luqman-hakim-boikot-paripurna-pengesahan-ruu-pilkada diakses pada 17 Mei 2025). Namun apakah itu didengar? Tentu tidak karena pendapat final berada di fraksi. Para Pemohon yakin bahwa masing- masing anggota DPR memiliki suara berbeda, namun karena pendapat hanya dikeluarkan oleh fraksi yang dianggap mewakili anggota DPR, maka anggota-anggota DPR mayoritas memilih untuk diam. Contoh lain ketika pembahasan RUU Kementrian Negara yang mana seluruh fraksi menyetujui RUU yang syarat akan “bagi-bagi jabatan” tersebut (Anggi Muliawati, 2024, “RUU Kementerian Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR, Tak ada Fraksi Menolak”, detikNews, URL: https://news.detik.com/berita/d-7343609/ruu-kementerian-disetujui- 9 jadi-ruu-inisiatif-dpr-tak-ada-fraksi-menolak diakses pada 17 Mei 2025), RUU yang kontroversial bahkan menimbulkan demonstrasi tersebut (Qithfirul Fahmi, 2024, “Pakar HTN FH UMJ Tanggapi Polemik RUU Kementerian Negara”,UMJ,URL:https://umj.ac.id/opini-1/pakar-htn-fh- umj-tanggapi-polemik-ruu-kementerian-negara/ diakses pada 17 Mei 2025). Tentu sangat tidak masuk akal ketika RUU yang oleh masyarakat timbul banyak penolakan tetapi oleh fraksi-fraksi di DPR yang merupakan konfigurasi partai politik malah menyetujui secara bersamaan. Habiburokhman selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sendiri menyebutkan bahwa “partai adalah cerminan rakyat” (lihat wawancara Habiburokhman dengan detikNews Rabu 23 April 2025, URL: https://news.detik.com/berita/d-7881396/gerindra-heran-paw- digugat-aneh-parpol-tak-berwenang-ke-anggota-legislatif diakses 17 Mei 2025). Lalu jika berkaca pada peristiwa semua fraksi justru bersepakat, rakyat yang mana yang dijadikan cerminan fraksi atau partai politik tersebut? Dari 9 (sembilan) fraksi mengapa semuanya sepakat di tengah kegaduhan yang terjadi di masyarakat; e) Bahwa Pasal 229 yang mengatur tentang semua rapat di DPR melanggar hak para Pemohon secara aktual untuk mendapatkan kepastian hukum, karena ketentuan Pasal 229 tidak menetapkan secara eksplisit bahwa rapat-rapat DPR wajib diselenggarakan di dalam gedung DPR, padahal gedung tersebut telah dibangun dan dibiayai oleh anggaran negara untuk mendukung seluruh aktivitas legislasi dan pengawasan. Ketiadaan pengaturan ini dimanfaatkan oleh DPR untuk menggelar rapat-rapat di hotel-hotel mewah atau tempat-tempat yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan APBN. Hal ini menimbulkan pemborosan anggaran, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan warga negara sebagai pembayar pajak. Gedung DPR telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern dan representatif yang layak digunakan untuk berbagai jenis rapat, termasuk rapat dengar pendapat, pembahasan RUU, bahkan forum-forum publik. Oleh karena itu, alasan mencari "tempat netral" atau “suasana yang kondusif” tidak dapat dijadikan dalih sah untuk menggelar rapat di luar gedung — kecuali ada alasan teknis yang 10 sah, seperti kerusakan total fasilitas atau rapat di lapangan untuk tujuan observasi dan partisipasi masyarakat setempat. Sehingga dengan kurang lengkapnya pengaturan tersebut telah secara aktual melanggar hak para Pemohon untuk mendapatkan keadilan karena rapat-rapat di hotel mewah ini telah menimbulkan pemborosan anggaran dan akses terhadap proses penyusunan norma hukum yang sengaja untuk ditutup- tutupi, kalaupun memang dibuat secara tertutup maka silahkan dilakukan tertutup di gedung DPR. Fakta yang terjadi di lapangan seperti rapat RUU TNI yang dilakukan di Hotel Fairmont, hanya berjarak 2 (dua) kilometer dari gedung parlemen Senayan. Disini para Pemohon mempertanyakan dimana urgensi melaksanakan rapat di hotel mewah? Jika alasannya agar dilaksanakan tertutup, mengapa tidak dilakukan di gedung parlemen yang hanya berjarak 2 KM dari hotel tersebut? Bahkan Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto ketika ditanyai awak media juga tidak dapat menjawab mengapa rapat tersebut dilaksanakan di Hotel Fairmont, ia menjawab “ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek Undagn-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?” (Singgih Wiryono dan Dita Angga Rusiana, 2025, “Bahas RUU TNI di Hotel Mewah, Ketua Komisi I DPR ‘Ngeles’ soal Rapat Terdahulu”, Kompas.com, URL: https://nasional.kompas.com/read/2025/03/15/18015851/bahas-ruu-tni- di-hotel-mewah-ketua-komisi-i-dpr-ngeles-soal-rapat-terdahulu? Diakses 17 Mei 2025). Pernyataan tersebut menunjukan bagaimana DPR melaksanakan rapat di hotel mewah karena kebiasaan-kebiasaan terdahulu, melalui permohonan ini para Pemohon berharap Mahkamah dapat memberikan nasihat kepada lembaga negara terkait pelaksanaan hal-hal yang pemborosan anggaran tersebut; f) Bahwa terhadap Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan pemilu dilakukan secara serentak juga telah melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena pemilu serentak telah menyebabkan beberapa kerugian seperti: 11 - Melemahnya peran oposisi dan mekanisme koreksi. Oposisi cenderung melemah karena seluruh posisi strategis ditentukan dalam satu waktu (lima tahunan). Jika partai tertentu memenangkan suara mayoritas di legislatif sekaligus menguasai eksekutif, maka ruang bagi oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol menjadi kecil. - Mekanisme koreksi terhadap kekuasaan hanya dapat dilakukan setiap lima tahun sekali, yakni pada pemilu berikutnya. Artinya, jika terjadi penyimpangan kekuasaan atau kebijakan yang merugikan rakyat, tidak ada sanksi elektoral jangka pendek. - Dalam sistem yang sehat, oposisi adalah elemen penting untuk menyeimbangkan kekuasaan. Tetapi dalam pemilu serentak, terutama jika disertai dengan kooptasi kekuasaan (co-optation), oposisi mudah dibujuk bergabung dengan partai pemenang demi kekuasaan atau insentif tertentu. Karena seluruh jabatan utama (Presiden, DPR, DPD, DPRD) dipilih dalam waktu yang bersamaan dan dengan masa jabatan lima tahun, maka tidak tersedia mekanisme koreksi jangka menengah yang memungkinkan rakyat untuk memberikan evaluasi elektoral yang konkret terhadap pejabat publik yang tidak menunjukkan kinerja yang baik. g) Bahwa pemilu serentak yang menyatukan pemilihan eksekutif dan legislatif dalam satu waktu setiap lima tahun, pada dasarnya telah menciptakan kondisi yang merugikan secara konstitusional bagi para Pemohon sebagai pemilih (voter) sekaligus sebagai rakyat yang pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Dalam konteks ini, pemilih sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan sistem politik dan pemilu yang memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan elektoral, termasuk dalam hal kemampuan untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap pejabat publik yang telah mereka pilih. Karena seluruh jabatan utama (Presiden, DPR, DPD, DPRD) dipilih dalam waktu yang bersamaan dan dengan masa jabatan lima tahun, maka tidak tersedia mekanisme koreksi jangka menengah yang memungkinkan rakyat untuk memberikan 12 evaluasi elektoral yang konkret terhadap pejabat publik yang tidak menunjukkan kinerja yang baik. Artinya, jika Presiden atau DPR gagal menjalankan tugas secara maksimal, pemilih tidak memiliki mekanisme demokratis formal untuk mengoreksi pilihan mereka sebelum lima tahun berikutnya. h) Untuk memulihkan dan melindungi hak konstitusional warga negara, pemilu serentak tetap dapat dianggap konstitusional asalkan dijalankan secara bertahap, yaitu dengan memisahkan jadwal antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, masing-masing tetap lima tahunan namun diberi jarak waktu 2,5 tahun antar keduanya. Mekanisme ini akan memberikan beberapa keunggulan: - Jika Presiden tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam dua tahun pertama, maka pemilih dapat memilih partai oposisi dalam pemilu legislatif sebagai bentuk koreksi; - Sebaliknya, jika legislatif tidak optimal, maka koreksi dapat diberikan pada pemilu eksekutif berikutnya. i) Sehingga terhadap Pasal 347 ayat (1) telah menyebabkan pelanggaran hak konstitusional bagi para Pemohon karena: - Para Pemohon tidak dapat mengoreksi wakil yang dipilihnya selama 5 tahun penuh, sekalipun mereka gagal menjalankan tugasnya; - Para Pemohon tidak memiliki jaminan bahwa suaranya dalam memilih wakil legislatif akan digunakan untuk fungsi pengawasan, karena legislatif seringkali menjadi bagian dari kekuasaan yang sama. Sehingga di sini terjadi kerugian yang sifatnya potensial; - Para Pemohon kehilangan hak untuk ikut serta dalam proses korektif dalam negara demokrasi; j) Bahwa terhadap ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c para Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional sebagai pemilih atau voter. Untuk selengkapnya para Pemohon akan sampaikan sebagai berikut: 13 - Pasal 426 ayat (1) huruf c pada pokoknya mengatur “Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: … c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota”; - Bahwa pasal tersebut memberikan celah bagi partai politik untuk melakukan penggusuran caleg tak favorit. Dalam praktiknya, partai politik memiliki kendali penuh atas struktur dan keputusan internal. Seorang calon legislatif terpilih dapat dengan mudah digeser apabila partai menganggapnya tidak sejalan dengan kepentingan partai atau elite tertentu. Pasal ini memberikan ruang untuk “mengemas” konflik internal partai sebagai ketidakterpenuhan syarat, lalu mengganti calon terpilih dengan figur yang lebih disukai oleh partai; - Alasan penggantian calon terpilih yang merujuk pada syarat untuk menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota ini yang kemudian menimbulkan celah hukum baru karena pada Pasal 240 UU Pemilu yang mengatur tentang syarat untuk menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota tepatnya pada ayat (1) huruf n yang menyebutkan: n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu dapat membuka peluang terjadinya penggusuran oleh elite partai terhadap caleg terpilih yang tidak disukainya dengan cara cukup menyingkirkannya dari partai politik; - Dengan persyaratan menjadi “anggota partai” sebagai syarat formil untuk dapat menjadi calon legislatif, maka status keanggotaan dalam partai menjadi krusial. Artinya, pemecatan atau pemberhentian keanggotaan dari partai, walaupun dilakukan tanpa dasar yang sah atau dengan motif politik, akan serta-merta menghilangkan kelayakan calon terpilih untuk dilantik. Kondisi ini membuat calon terpilih sangat rentan terhadap tekanan politik internal, khususnya apabila ia dianggap tidak loyal terhadap elite partai; 14 - Bahwa para Pemohon sangat-sangat mengapresiasi tindakan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang telah menafsirkan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu sehingga caleg-caleg terpilih tidak bisa dipaksa oleh partai politiknya untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai calon terpilih. Akibat putusan ini tentu menjamin rasa aman bagi para caleg terpilih untuk tetap setia dan memegang perannya sebagai representasi rakyat yang memilihnya. Namun, masih terdapat celah hukum untuk menggeser caleg terpilih tersebut lewat pemberhentian di partai politik sebagaimana yang saat ini para Pemohon sedang ujikan di hadapan Mahkamah Konstitusi; - Para Pemohon juga menemukan fakta-fakta yang terjadi seperti: (1) Kasus Tia Rahmania yang batal jadi anggota DPR dan dipecat PDIP menjelang pelantikannya pada 1 Oktober 2024 (Raden Putri Alpadillah Ginanjar, 2024, “Profil Tia Rahmania yang Batal jadi Anggota DPR dan Dipecat PDIP”, TEMPO, URL: https://www.tempo.co/politik/profil-tia-rahmania-yang- batal-jadi-anggota-dpr-dan-dipecat-pdip-5580 diakses 17 Mei 2025); (2) Kasus Misriyani Ilyas, caleg terpilih Gerindra yang batal dilantik karena dipecat oleh partai. Pada kasus ini KPU tidak dapat berbuat apa karena terikat pada PKPU No. 5 Tahun 2019. Pemecatan ini dilakukan tepat sehari sebelum pelantikan (Ftria Chusna Farisa dan Icha Rastika, 2019, “Caleg Terpilih Gerindra Batal Dilantik Karena Dipecat Partai, Ini Kata KPU”, KOMPAS.COM, URL:https://nasional.kompas.com/read/2019/10/29/1 0322561/caleg-terpilih-gerindra-batal-dilantik-karena- dipecat-partai-ini-kata-kpu? diakses 17 Mei 2025); 15 (3) Kasus-kasus lain seperti “Lima Caleg Terpilih DPR RI dari Partai Golkar yang batal dilantik” (Lihat:https://indonesiasatu.co/detail/lima-caleg-dpr-ri- terpilih-dari-partai-golkar-yang-batal-dilantik? diakses 17 Mei 2025) Pemecatan Kader PKB atas nama H. Mafiron dari Dapil Riau II, Irsyad Yusuf dari Dapil Jatim II, Ghufron Sirodj dari Dapil Jatim IV, dan Ali Ahmad dari Dapil Jatim V (Lihat:https://tirto.id/tragedi- demokrasi-di-balik-sikap-parpol-pecat-caleg-dpr- terpilih-g4ba? diakses 17 Mei 2025); - Lalu apa kata KPU terhadap peristiwa pemecatan di partai politik yang berdampak pada digantikannya seorang caleg terpilih? Komisioner Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik mengatakan “Kami ini kan ketika ada pengusulan dari partai bahwa sudah ada calegnya yang tidak memenuhi syarat lagi ya tentu kami harus merespons” (Fitria Chusna Farisa dan Fabian Januarius Kuwado, 2019, “Soal Pergantian Caleg Terpilih, KPU Sebut Hanya Ikuti Usulan Partai”, KOMPAS.COM, URL:https://nasional.kompas.com/read/2019/10/28/20282871/ soal-penggantian-caleg-terpilih-kpu-sebut-hanya-ikuti-usulan- partai diakses pada 17 Mei 2025); - Sehingga cukup dengan mencabut keanggotaan seseorang dari partai, elite partai dapat menggugurkan hasil pilihan rakyat secara sah. Ini adalah bentuk pembatalan kedaulatan rakyat melalui mekanisme tertutup, yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi konstitusional. Maka dari itu, ketentuan tersebut harus dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, hak memilih, dan hak atas kepastian hukum yang adil yang merupakan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. 8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifk (aktual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka untuk memperjelas, selanjutnya para Pemohon akan menguraikan hubungan 16 sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji: Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Konstitusional dan Pasal Yang Menjadi Objek Pengujian Dalam UU MD3 Pasal dalam Objek Permohonan Batu Uji Alasan Pasal 171 ayat (1) huruf b Pasal 28D Para Pemohon memiliki hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil dan dijamin oleh konstitusi. Para Pemohon telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif untuk memilih individu anggota DPR berdasarkan pertimbangan pribadi, rekam jejak, dan komitmen politik masing-masing calon. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku di Indonesia, suara diberikan kepada calon anggota legislatif (caleg), bukan kepada fraksi atau partai secara langsung. Ketika proses pembentukan undang- undang hanya mencerminkan keputusan fraksi dan bukan pandangan individual anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat, maka produk hukum yang dihasilkan berisiko tidak merepresentasikan aspirasi konstituen secara sahih. Sehingga karena pasal a quo yang tidak mewajibkan persetujuan masing-masing anggota DPR dan malah mencantumkan kewenangan fraksi untuk 17 menyetujui produk legislasi in casu RUU, maka para Pemohon telah terlanggar hak konstitusionalnya karena proses pembentukan hukum tidak mencerminkan aspirasi rakyat secara otentik— melainkan dikendalikan oleh fraksi. Pasal 229 Para Pemohon adalah warga negara yang taat membayar pajak, sehingga mereka secara langsung menjadi penyumbang sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika ketentuan tersebut memberi ruang yang longgar dan tidak proporsional bagi penggunaan fasilitas mewah, hal itu menciptakan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara dan berpotensi melanggar prinsip keadilan anggaran. Sebagai pemilik kedaulatan dan pembayar pajak, para Pemohon berhak mendapatkan perlakuan hukum dan kebijakan publik yang sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas. Ketika pejabat publik justru menikmati fasilitas mewah dengan dana yang bersumber dari rakyat, tanpa pembenaran konstitusional atau kebutuhan mendesak, maka hal itu mencederai asas negara hukum dan kedaulatan rakyat. Dalam UU Pemilu 18 Pasal dalam Objek Permohonan Batu Uji Alasan Pasal 347 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Para Pemohon adalah warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Pemilu serentak yang menggabungkan pemilu legislatif dan eksekutif secara bersamaan telah dilaksanakan dan telah menimbulkan dampak langsung terhadap sistem pemerintahan dan kualitas demokrasi. Sehingga akibat pasal a quo perlu pemaknaan lebih lanjut bahwa pemilu serentak konstitusional asal dilakukan terpisah, serentak untuk eksekutif dan serentak untuk legislatif. Jika tidak maka telah timbul kerugian konstitusional bagi para Pemohon yakni: kehilangan hak untuk melakukan evaluasi politik secara periodik terhadap penguasa, karena pemilu legislatif dan eksekutif dilakukan bersamaan dan baru dapat dikoreksi setelah 5 tahun, terjebak dalam struktur kekuasaan yang tidak seimbang, di mana DPR tidak lagi efektif menjalankan fungsi kontrol karena dibentuk pada saat yang sama dengan pemerintahan yang diawasinya, DPR dan DPRD hanya akan menjadi Rubber Stamp dari Pemerintah karena pemilu serentak menyebabkan oposisi menjadi lemah 19 karena partai lebih memilih untuk bergabung dengan partai pengusung presiden/kepala daerah terpilih. Pasal 426 ayat (1) huruf c Para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai seorang pemilih atau voter. Keberadaan pasal a quo yang memungkinkan caleg yang para Pemohon pilih dan ternyata lolos menjadi caleg terpilih memiliki kemungkinan untuk dicopot dengan alasan telah dipecat dari partai politik. Ini tentu melanggar hak para Pemohon secara potensial, karena partai politik dapat dengan mudah menggeser caleg terpilih yang para Pemohon pilih karena alasan telah diberhentikan di partainya. Pasal a quo telah jelas memberikan celah itu karena akan merujuk pada syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya pada huruf n yang menyatakan “menjadi anggota partai politik”. Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan pun KPU tidak dapat berbuat apa selain menerima pernyataan dari partai politik karena jadwal yang mepet dengan pelantikan caleg terpilih tersebut. Legal Standing kerugian konstitusional yang sifatnya potensial terhadap ketakutan pemilih terhadap dicopotnya kader pilihannya juga telah diakui 20 Mahkamah dalam Putusan MK No. 22/PUU- XXIII/2025. 9. Bahwa segala kerugian konstitusional yang para Pemohon dalilkan selaku warga negara maupun karena kapasitasnya sebagai pemilih (voter), maka apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon, maka kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan terjadi lagi; 10. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN "DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil partai atau kepentingan politik semata. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus mencerminkan suara rakyat, bukan sekadar kepentingan elit politik atau transaksi kekuasaan." A. DPR adalah Perwakilan Rakyat dan Bertanggungjawab Terhadap Kepentingan Rakyat Bukan Kepentingan Partai Politik Sehingga Perlunya Reformasi Tentang Fraksi Dalam UU MD3 1. Bahwa cara lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan sebenarnya merefleksikan kecenderungan model perwakilan dari sebuah lembaga legislatif. Per definisi, menurut Alfred de Grazia, perwakilan adalah hubungan antara wakil dan terwakil; wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil (Sanit 1985: 1−3). Namun, dalam praktiknya siapa yang lebih diwakili oleh sikap dan tindakan serta keputusan politik yang diambil sang wakil? 2. Bahwa membahas soal Dewan Perwakilan Rakyat maka tidak lepas dari segudang permasalahan antara wakil dan konstituennya. Loyalitas sang 21 wakil seringkali dipertanyakan kepada siapa dirinya mengabdi, kepada rakyat selaku pemberi mandat atau kepada partai selaku sponsor? Anggota DPR dipilih melalui sistem proporsional terbuka, di mana suara rakyat menentukan posisi calon dalam daftar partai. Namun, dalam praktiknya, loyalitas utama anggota DPR adalah kepada partai politik yang mengusungnya, bukan kepada konstituen. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang sebagian besar disebabkan karena masih melekatnya pengaruh partai politik dalam diri seorang dewan; 3. Bahwa berbagai fitur masih dimiliki oleh partai politik untuk mengatur kader-kadernya yang duduk di parlemen seperti masihnya kewenangan recall yang dimiliki oleh partai politik, pembentukan fraksi yang melibatkan campur tangan partai dan hal-hal lainnya yang menyebabkan partai memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di DPR. Pengaruh partai terhadap kader-kadernya ini juga dinyatakan secara terang-terangan oleh Bambang Pacul dalam rapat Komisi III DPR bersama Ketua Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD yang kala itu dikatakan “lobinya jangan disini pak, ini disini nurut bosnya masing-masing”. Pernyataan ini kembali membuka tabir bahwa benar anggota-anggota DPR harus menunggu ketum parpol untuk dapat melaksanakan tugasnya mewakili rakyat; 4. Bahwa masih eratnya pengaruh partai kepada DPR juga menyebabkan terhambatnya kinerja DPR dalam legislasi yang tak jarang menyebabkan pembahasan rancangan undang-undang yang menuai kontroversial baik karena pembahasannya yang kebut-kebutan dan minim partisipasi publik seperti RUU Minerba (Verda Nano Setiawan. 2025. “Kontroversi di Balik Mendadaknya Usulan Revisi UU Minerba”. CNBC Indonesia.URL: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250122085947-4- 605029/kontroversi-di-balik-mendadaknya-usulan-revisi-uu-minerba/2 diakses pada 18 Maret 2025), RUU TNI (Anonim. 2025. Daftar Pasal- Pasal Kontroversi RUU TNI yang Dibahas DPR di Hotel Mewah. CNN Indonesia. URL: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250314131830-12- 22 1208863/daftar-pasal-pasal-kontroversi-ruu-tni-yang-dibahas-dpr-di- hotel-mewah, diakses pada 18 Maret 2025), Omnimbus Law UU Cipta Kerja, UU IKN, RUU Kementrian Negara (Anonim. 2024. Daftar UU Kontroversial yang Diketok DPR Periode 2019-2024. CNN Indonesia. URL: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240930185746-32- 1150077/daftar-uu-kontroversial-yang-diketok-dpr-periode-2019-2024 diakses pada 18 Maret 2025). Fakta empiris tersebut hanya segelintir masalah yang menunjukan adanya kelemahan dalam sistem legislasi yang dilakukan oleh DPR yang dapat saja disebabkan karena pengaruh yang besar dari partai-partai di sana; 5. Bahwa campur tangan partai politik di tubuh parlemen semakin diperparah dengan keberadaan fraksi-fraksi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai di dalam lembaga legislatif. Fraksi-fraksi ini, meskipun secara formal dianggap sebagai alat untuk mengkoordinasikan kebijakan dan aspirasi anggota DPR, pada praktiknya justru menjadi sarana bagi partai politik untuk mengontrol dan mengarahkan anggota DPR sesuai dengan kepentingan partai. Fraksi- fraksi di DPR cenderung berperan sebagai "alat disiplin partai" yang memastikan anggota DPR tetap patuh pada garis kebijakan partai, bahkan jika kebijakan tersebut bertentangan dengan aspirasi konstituen. Hal ini semakin menguatkan anggapan bahwa DPR lebih berfungsi sebagai "dewan perwakilan partai" daripada "dewan perwakilan rakyat"; 6. Bahwa kondisi demikian tentu bertentangan dengan tujuan hadirnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pelembagaan kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Secara sosiologis keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia yang harus dijalankan. Pada posisinya sebagai wakil rakyat, maka hubungan antara rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (hubungan antara wakil rakyat dengan pihak yang diwakili dalam 23 hal ini adalah rakyat) merupakan mandat yang harus dijalankan terutama terkait dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat; 7. Bahwa keberadaan dalam UU MD3 dijelaskan sebagai pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR. Dalam undang-undang keberadaan fraksi dimaksudkan sebatas pertimbangan dalam pemerataan atau keterwakilan penyusunan alat- alat kelengkapan maupun susunan lembaga legislatif agar sedapat mungkin bervariasi guna pendistribusian anggota ke dalam alat kelengkapan parlemen berdasarkan partainya, di samping itu juga banyak disebutkan mengenai peranan fraksi dalam memberikan pandangan ataupun pendapat yang berkaitan dengan tiga fungsi lembaga legislatif, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan (Zainal Arifin Hoesein, et.al, 2021). Namun dalam praktinya, keberadaan fraksi juga berimplikasi pada pembatasan hak-hak anggota legislatif secara pribadi yang membawa pesan dari konstituennya namun harus difilterisasi terlebih dahulu oleh fraksi partai politik, bahkan tidak jarang pimpinan partai politik yang secara langsung dapat memengaruhi para anggotanya termasuk yang duduk sebagai anggota legislatif sekalipun; 8. Bahwa fraksi bukanlah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi eksistensi fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat sangat mendominasi bahkan melebihi peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Secara hukum, tujuan dibentuknya fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dalam kenyataannya dengan keberadaan fraksi justru menjadi saluran tunggal untuk memaksakan kepentingan politik partai politik terhadap anggotanya di dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat; 9. Bahwa keberadaan fraksi-fraksi di DPR tidak hanya memperparah campur tangan partai politik di tubuh parlemen, tetapi juga mengikis fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ancaman ini harus dijawab dengan reformasi sistem politik dan kelembagaan DPR, 24 termasuk mekanisme pembentukan dan fungsi fraksi, diperlukan untuk memastikan bahwa DPR benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat, bukan sekadar alat kepentingan partai politik. Tanpa perubahan mendasar, DPR akan terus menjadi lembaga yang lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat; 10. Bahwa akibat masuknya fraksi di tubuh perwakilan rakyat menyebabkan, partai politiklah yang mengontrol kebijakan-kebijakan, bukan rakyat sebagai konstituen karena anggota DPR akan kehilangan kebebasan, direnggut independensinya untuk bersikap kritis karena masih adanya naungan partai untuk membatasi hal-hal tersebut. Akan sangat rugi kita memiliki lebih dari 500 anggota dewan yang berasal dari berbagai daerah dengan beragam latar belakang, pengalaman, dan pemikiran, jika pada akhirnya keputusan mereka masih dikendalikan oleh partai politik. Anggota DPR seharusnya menjadi representasi nyata dari suara dan kepentingan rakyat di daerah pemilihan mereka, tetapi dalam praktiknya, loyalitas mereka lebih sering diberikan kepada partai politik yang mengusung mereka. Hal ini menyebabkan ratusan pemikiran individu anggota dewan yang seharusnya menjadi kekayaan dalam proses legislasi justru sirna ketika tidak sejalan dengan kepentingan partai yang dipimpin oleh segelintir elit politik; 11. Bahwa perlu dipahami bahwa partai politik seharusnya hanya berperan sebagai pengantar bagi kader-kadernya dalam kontestasi pemilihan umum, bukan sebagai entitas yang terus mengontrol dan mengintervensi kader-kader tersebut setelah mereka terpilih menjadi wakil rakyat. Hal ini dapat diamati dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum adalah partai politik. Namun, setelah kader-kader partai terpilih menjadi anggota DPR, peran partai politik seharusnya berakhir, dan kader tersebut harus bertindak sebagai wakil rakyat yang independen, bukan sebagai perpanjangan tangan partai; 12. Bahwa kita dapat melihat contoh pada proses pemilihan presiden. Dalam pemilihan presiden, partai-partai politik berkoalisi dan memberikan dukungan kepada calon presiden dalam kontestasi. Namun, setelah terpilih, presiden diharapkan untuk menjalankan 25 kewenangannya secara independen tanpa campur tangan partai politik. Misalnya, presiden tidak diharuskan untuk mengikuti arahan partai pendukungnya dalam mengambil keputusan kebijakan. Lalu, mengapa dalam konteks DPR, partai politik justru diberikan kewenangan tambahan untuk masuk ke dalam parlemen melalui 'ruang fraksi-fraksi'? Padahal, seperti halnya presiden, anggota DPR juga dipilih oleh rakyat dan seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Sehingga prinsip ini yang perlu diperhatikan bahwa partai politik hanyalah kendaraan politik untuk mengantarkan kader-kadernya ke kursi parlemen. Setelah kader tersebut terpilih, partai politik seharusnya tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan wakil rakyat dan saat itu urusan dan kewajiban seorang kader partai seharusnya berganti ketika dia telah menjadi wakil rakyat; 13. Bahwa anggapan bahwa partai politik berperan sebagai pengantar bagi kader-kadernya dalam kontestasi pemilihan umum sejalan dengan fungsi-fungsi dasar partai politik, salah satunya adalah fungsi rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen ini menegaskan bahwa partai politik bertugas untuk mencari, mendidik, dan membimbing kader-kadernya agar memiliki kapasitas dan integritas untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas. Namun, fungsi ini seharusnya tidak berubah menjadi kendali penuh terhadap kader-kader tersebut setelah mereka terpilih. Partai politik seharusnya memberikan edukasi dan bimbingan untuk membentuk kader-kader yang berdampak positif bagi negara, bukan malah mengendalikan mereka sebagai "boneka partai" yang hanya mengikuti arahan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. B. Pasal 171 ayat (1) huruf b UU MD3 akan bertentangan dengan Konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (2), 28C ayat (2) UUD NRI 1945 karena memberikan kewenangan bagi fraksi untuk menyetujui rancangan undang-undang yang dibahas, seharusnya pasal a quo mewajibkan masing-masing anggota DPR untuk menyampaikan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-Undang 1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang memberikan kewenangan kepada fraksi untuk menyatakan 26 persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibahas dalam rapat paripurna DPR bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan a quo secara substantif menggerus makna kedaulatan rakyat dalam kerangka perwakilan di parlemen, sebab fraksi merupakan alat kelengkapan partai politik, bukan representasi langsung dari rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan; 2. Bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat secara individual melalui mekanisme pemilu, sehingga setiap anggota DPR memiliki mandat konstitusional yang melekat secara personal dan tidak dapat dikolektifkan melalui instrumen fraksi; 3. Konsekuensi dari pemberian kewenangan kepada fraksi untuk menyetujui RUU secara kolektif adalah hilangnya independensi anggota DPR sebagai wakil rakyat, serta terjadinya pemusatan pengambilan keputusan pada elite partai politik, yang dapat menciptakan oligarki legislatif dan memperlemah fungsi deliberatif parlemen. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara sah dan personal, bukan melalui kolektifitas fraksional. Dalam praktiknya, mekanisme fraksional tersebut bahkan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara sebagai pemilih, karena pilihan mereka terhadap individu anggota DPR tidak tercermin dalam proses pengambilan keputusan legislasi; 4. Bahwa dominasi fraksi dan pengaruh kuat ketua umum partai dalam pengambilan keputusan RUU menyebabkan terpinggirkannya fungsi representasi anggota DPR terhadap konstituen. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli (2011) juga menegaskan bahwa parlemen Indonesia lebih mencerminkan kepentingan partai daripada rakyat, yang tampak dari minimnya ruang bagi anggota DPR untuk menyampaikan dissenting opinion secara terbuka dalam proses legislasi; 27 5. Bahwa penguatan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya melalui Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, karena memungkinkan pemilih untuk memilih langsung wakil rakyat yang dianggap paling merepresentasikan aspirasinya, bukan semata memilih partai. Putusan ini merupakan bentuk afirmasi bahwa hubungan konstituen dan anggota DPR bersifat langsung, personal, dan tidak boleh diputus oleh dominasi kelembagaan partai, termasuk dalam bentuk fraksi di DPR. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara sadar dan aktif menentukan siapa yang mereka pilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan komitmen kandidat terhadap konstituen, bukan sekadar afiliasi politiknya; 6. Bahwa Pasal 171 ayat (1) huruf b UU MD3 justru mengingkari semangat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena menempatkan fraksi sebagai pemegang hak persetujuan terhadap rancangan undang-undang bukan individu anggota DPR yang telah dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang telah diperkuat oleh sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tergerus, karena suara rakyat yang seharusnya terwujud dalam sikap individu anggota DPR terhadap RUU, tidak lagi menentukan hasil akhir legislasi di DPR; 7. Bahwa memang secara redaksional, Pasal 171 ayat (1) huruf b UU MD3 mencantumkan bahwa anggota DPR dapat menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan undang-undang baik secara lisan maupun tertulis, baik secara pribadi maupun melalui fraksi. Namun dalam praktiknya, yang dijadikan dasar keputusan dalam rapat paripurna hanyalah sikap fraksi, sementara pandangan atau sikap pribadi anggota DPR yang berbeda kerap diabaikan atau tidak mendapat ruang yang layak untuk dipertimbangkan secara resmi seperti kasus Anggota DPR Luqman Hakim Boikot Paripurna Pengesahan RUU Pilkada”, Kompas.Id,URL:https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/08/22/anggo 28 ta-dpr-luqman-hakim-boikot-paripurna-pengesahan-ruu-pilkada, diakses pada 17 Mei 2025. Hal ini terjadi karena telah berkembang pandangan keliru yang menganggap bahwa sikap fraksi secara otomatis merepresentasikan sikap semua anggota DPR yang tergabung dalam fraksi tersebut. Akibatnya, persetujuan terhadap undang-undang tidak lagi mencerminkan keberagaman pendapat individual di dalam parlemen, melainkan hanya mencerminkan hasil kesepakatan elite partai yang mengendalikan fraksi; 8. Bahwa dalam jangka panjang, hal ini menciptakan iklim parlementer yang tidak sehat, di mana anggota DPR kehilangan kebebasan politiknya untuk menyatakan sikap sesuai dengan mandat konstituen, dan justru terjebak dalam barisan kepatuhan kepada garis partai. Oleh karena itu, pandangan bahwa fraksi secara otomatis mewakili suara seluruh anggota harus dihentikan, dan justru perlu ditegaskan dalam norma maupun praktik bahwa persetujuan atau penolakan terhadap rancangan undang-undang wajib disampaikan secara eksplisit oleh masing-masing anggota DPR; 9. Bahwa pasal a quo juga akan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Ketentuan ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif setiap individu, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam proses legislasi sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusionalnya. Karena ketika kewenangan pengambilan keputusan terhadap RUU dimonopoli oleh fraksi, maka terjadi penyempitan peran individu anggota DPR sebagai wakil rakyat. Anggota DPR tidak lagi secara bebas menyuarakan aspirasi konstituennya karena terikat pada garis kebijakan fraksi. Hal ini bertentangan dengan prinsip free mandate atau mandat bebas yang semestinya diemban oleh anggota legislatif dalam sistem demokrasi perwakilan. Dalam praktiknya, dominasi fraksi seringkali menjadikan proses legislasi bersifat elitis dan tertutup, sehingga berpotensi mengabaikan suara minoritas atau aspirasi publik yang disampaikan melalui individu anggota DPR; 29 10. Bahwa kondisi ini dapat diperburuk oleh dominasi partai politik melalui fraksi dalam proses legislasi memperkuat oligarki dalam parlemen dan menghambat fungsi representasi rakyat secara otentik. Dalam kerangka negara hukum demokratis, pengambilan keputusan legislatif idealnya dilakukan secara deliberatif dan transparan, dengan menghormati keragaman suara dalam parlemen. Oleh karena itu, pasal dalam UU MD3 yang mengunci kewenangan pengambilan keputusan pada fraksi bertentangan secara prinsipil dengan hak konstitusional setiap warga negara termasuk wakil rakyat—untuk memperjuangkan haknya bagi kemajuan bangsa dan negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945; 11. Bahwa patut diakui bahwa keberadaan fraksi dalam sistem parlemen memiliki peran penting sebagai instrumen pengorganisasian kerja-kerja politik di dalam DPR, khususnya dalam hal menyusun agenda, menyampaikan pendapat partai, serta menghimpun keragaman gagasan dan orientasi politik yang ada di dalam tubuh partai. Fraksi juga dapat berfungsi sebagai forum deliberatif internal yang memperkaya proses legislasi dengan berbagai perspektif politik yang terstruktur. Namun demikian, keberadaan fraksi tidak boleh menegasikan fakta konstitusional bahwa mandat politik yang sah diberikan langsung oleh rakyat kepada individu anggota DPR, bukan kepada fraksi ataupun partai. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini digunakan, rakyat secara sadar memberikan suaranya kepada sosok tertentu yang mereka nilai layak mewakili aspirasi mereka di parlemen, bukan kepada abstraksi kolektif bernama fraksi. Oleh karena itu, keputusan-keputusan penting dalam fungsi legislasi, termasuk persetujuan terhadap rancangan undang-undang, seharusnya merupakan hasil sikap pribadi masing-masing anggota DPR, sebagai wujud pertanggungjawaban langsung kepada konstituennya. Memberikan kewenangan menyetujui RUU kepada fraksi, sebagaimana dimuat dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b UU MD3, telah memutus mata rantai pertanggungjawaban politik antara anggota DPR dan rakyat, serta menyederhanakan proses politik menjadi sekadar keputusan elit partai yang berpotensi tidak mencerminkan kehendak basis pemilih. 30 Maka, meskipun fraksi memiliki peran ideologis yang penting, tidak ada alasan konstitusional maupun moral untuk mengalihkan otoritas persetujuan legislasi dari tangan anggota DPR kepada fraksi. Hal ini justru bertentangan dengan logika demokrasi perwakilan yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas individu yang dipilih langsung oleh rakyat. C. Sistem Pengambilan Suara Pasal 171 ayat (1) huruf b UU MD3 Seharusnya Menggunakan Sistem One Man One Vote yang Mewajibkan Anggota DPR Untuk Menggunakan Hak Suaranya Selaku Wakil Rakyat 1. Bahwa sistem pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b UU MD3, yang memberikan kewenangan kepada fraksi untuk menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang- Undang (RUU), seharusnya diarahkan pada penerapan prinsip one man one vote, di mana setiap anggota DPR memiliki dan diwajibkan menggunakan hak suara secara individu sebagai wakil rakyat. Prinsip ini mencerminkan asas perwakilan yang demokratis dan bertanggung jawab, karena anggota DPR tidak semata-mata menjadi perpanjangan tangan fraksi atau partai politik, melainkan bertindak atas mandat rakyat yang memilihnya secara langsung dalam pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi representatif, setiap anggota legislatif memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyuarakan aspirasi konstituennya, bukan sekadar mengikuti keputusan politik dari elite partai. Sehingga, pelibatan secara aktif setiap anggota DPR dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara individu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh wakil-wakilnya di parlemen; 2. Bahwa sistem one man one vote dalam lembaga legislatif adalah prasyarat utama untuk menjamin bahwa suara yang dihasilkan dalam proses legislasi benar-benar mencerminkan representasi rakyat yang plural. Ketika sistem kolektif berbasis fraksi lebih dominan, maka terjadi pemusatan kewenangan dalam struktur internal partai yang mengabaikan dinamika dan keberagaman pandangan dalam parlemen. 31 DPR sendiri dalam Pasal 20 diberikan beberapa hak-hak yang memperkuat kedudukannya sebagai wakil rakyat, seperti: - Pasal 20A ayat (2) yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat”; - Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.” 3. Bahwa dominasi fraksi dalam mekanisme pengambilan keputusan legislatif menciptakan jarak antara anggota DPR dengan pemilihnya. Akibatnya, anggota legislatif tidak lagi merasa bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat, tetapi lebih loyal kepada kepentingan partai atau elite fraksi. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi substansial karena memperlemah prinsip akuntabilitas dan keterwakilan; 4. Bahwa lebih jauh lagi, penerapan sistem one man one vote dalam pengambilan keputusan terhadap RUU tidak hanya memperjelas accountability politik antara anggota DPR dan konstituennya, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan pilar utama dalam negara demokratis. Dengan setiap suara individu dicatat dan dapat diakses publik, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat menilai secara langsung keberpihakan dan integritas wakilnya di parlemen. Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pemerintahan, termasuk parlemen; 5. Dalam konteks hubungan representatif, mekanisme voting individu memungkinkan rakyat untuk memberikan sanksi atau penghargaan politik secara langsung kepada wakilnya melalui pemilu berikutnya. 32 Sebagaimana dikemukakan oleh Habermas (1996) dalam teorinya tentang demokrasi deliberatif, legitimasi politik diperoleh bukan semata- mata dari prosedur formal, tetapi dari keterlibatan rakyat dalam proses argumentasi publik dan pengambilan keputusan. Ketika suara anggota DPR dapat dilacak secara individual, maka ruang publik memperoleh dasar rasional dalam mendukung atau menolak calon wakil rakyat ke depan, sehingga mendorong terciptanya parlemen yang lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; 6. Bahwa sebaliknya, apabila keputusan parlemen ditentukan oleh fraksi secara kolektif, maka terjadi pemutusan hubungan tanggung jawab antara individu anggota DPR dan konstituennya. Dalam sistem ini, konstituen tidak bisa secara jelas menilai siapa yang bertanggung jawab atas sikap politik yang diambil, karena keputusan diambil atas nama fraksi yang belum tentu mencerminkan kehendak seluruh anggota di dalamnya. Hal ini mengaburkan line of responsibility dan berpotensi melindungi anggota legislatif dari akuntabilitas publik. Praktik parlemen di Indonesia, dominasi fraksi dalam keputusan politik telah menyebabkan lemahnya posisi anggota DPR secara individual, serta membuat relasi antara rakyat dan parlemen menjadi semakin tidak efektif dan elitis; 7. Bahwa dalam sistem yang menitikberatkan pada kolektivitas fraksi, anggota DPR tidak memiliki kebebasan moral dan politik untuk bersikap kritis apabila kebijakan fraksi bertentangan dengan suara hati nurani atau aspirasi konstituen. Keadaan ini berisiko menciptakan kepatuhan buta (blind obedience) yang pada akhirnya justru melemahkan kualitas legislasi itu sendiri; 8. Oleh karena itu, sistem pengambilan suara berdasarkan one man one vote bukan hanya soal prosedural teknis, melainkan menyangkut substansi demokrasi representatif dan efektivitas pengawasan rakyat terhadap wakilnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan membangun kultur politik yang lebih sehat, menumbuhkan wakil rakyat yang mandiri, dan membentuk parlemen yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar perpanjangan tangan elit partai atau kekuasaan oligarki politik. Maka, revisi terhadap mekanisme suara dalam Pasal 171 33 ayat (1) huruf b UU MD3 menjadi suatu keniscayaan untuk menyelamatkan kualitas demokrasi legislasi di Indonesia. D. DPR memiliki Gedung DPR sebagai Fasilitas yang Diberikan Untuk Melaksanakan Agenda Rapat Demi Kepentingan Rakyat, Sehingga apabila DPR Ingin Melaksanakan Rapat di Tempat Lain Harus disertai dengan Alasan Logis, Rasional, dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1. Bahwa komplek MPR/DPR/DPD RI terdiri dari beberapa gedung, yaitu: Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR/DPR/DPD yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas, Gedung Nusantara I setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang diresmikan, Gedung Nusantara II, Gedung Nusantara III, Gedung Nusantara IV, Gedung Nusantara V, Gedung Bharana Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD, Gedung Mekanik, dan Masjid Baiturrahman; 2. Bahwa selain gedung-gedung tersebut DPR juga memiliki banyak ruang rapat yang dapat digunakan untuk menunjang berbagai keperluan. Ruang-ruang rapat tersebut seperti ruang rapat paripurna yang terletak di Gedung Nusantara, ruang rapat komisi yang terdiri dari 13 (tiga belas) ruang rapat, ruang rapat fraksi menyesuaikan sejumlah fraksi, yakni 8 (delapan), dan ruang-ruang lain untuk keperluan panitia khusus; 3. Bahwa dengan banyaknya fasilitas yang sudah diberikan kepada DPR dan dibangun menggunakan uang rakyat tersebut nyatanya tidak mampu membuat DPR untuk berfokus melaksanakan rapat di gedung DPR yang menjadi rumahnya, dalam beberapa kasus DPR lebih memilih melaksanakan rapat di hotel-hotel mewah dibandingkan dengan gedung DPR. Peristiwa tersebut tentu menimbulkan kontroversi dan kritik dari publik. Hal ini terutama karena terkesan sebagai pemborosan anggaran, sementara pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sedang gencar melakukan efisiensi anggaran dalam rangka mengoptimalkan penggunaan keuangan negara sebagaimana yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 34 dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai akibat dari instruksi ini DPR pun turut terkena imbasnya (Dwi Rahmawati. 2025. “Kena Efisiensi Rp 1,3 T, DPR Pastikan Tetap Kerja Maksimal untuk Rakyat”. detikNews. URL:https://news.detik.com/berita/d-7787980/kena-efisiensi-rp-1-3-t- dpr-pastikan-tetap-kerja-maksimal-untuk-rakyat diakses pada 18 Maret 2025); 4. Bahwa tindakan DPR yang memilih melaksanakan rapat pada hotel mewah seperti yang teranyar pada rapat tertutup tentang RUU TNI di Hotel Fairmont yang berlangsung pada 14-15 Maret 2025 (Anonim. 2025. “Profil Fairmont Hotel yang digunakan DPR Menggelar Rapat Tertutup tentang RUU TNI”. TEMPO. URL:https://www.tempo.co/ekonomi/profil-fairmont-hotel-yang- digunakan-dpr-menggelar-rapat-tertutup-tentang-ruu-tni-1220530, diakses pada 18 Maret 2025). Tindakan ini tentu memancing amarah masyarakat karena di saat lembaga lain berupaya menghemat anggaran bahkan sampai menghapus sejumlah kegiatan, DPR justru memilih hotel mewah sebagai tempat rapatnya. Banyak lembaga dan kementerian terdampak dari efisiensi ini, yang paling kontroversial adalah sektor pendidikan sebagai sektor yang sangat sentral bahkan menjadi tempat mewujudkan generasi emas bangsa juga terdampak dari efisiensi ini. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terdampak efisiensi mencapai Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,6 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkena efisiensi dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,2 triliun (Fahri Zulfikar. 2025. “Efisiensi Anggaran Pendidikan, Gubes UGM: Generasi Masa Depan Bangsa Dikorbankan?”. detikEdu. URL: https://www.detik.com/edu/perguruan- tinggi/d-7778819/efisiensi-anggaran-pendidikan-gubes-ugm-generasi- masa-depan-bangsa-dikorbankan, diakses pada 18 Maret 2025); 5. Bahwa rapat di hotel seringkali dianggap sebagai bentuk "foya-foya" atau gaya hidup mewah di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Hal ini memperburuk citra DPR RI di mata publik, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada tantangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan 35 pokok dan kesulitan finansial. Efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada sektor publik tetapi juga pada dunia usaha. Pemangkasan belanja pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat, karena idealnya setiap belanja pemerintah harus kembali lagi ke masyarakat, baik dalam bentuk belanja langsung atau program kegiatan. Dikutip dari tulisan Israini Miradina dalam Birokrat Menulis Penurunan daya beli ini akan berimbas pada sektor UMKM dan industri manufaktur. Industri konstruksi, yang selama ini bergantung pada proyek infrastruktur pemerintah, juga berisiko mengalami perlambatan. Kurangnya proyek baru akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penurunan daya beli pekerja. Sektor jasa juga akan terdampak secara langsung, terutama jasa perhotelan dan transportasi, yang berpotensi mengalami penurunan pendapatan akibat pengurangan perjalanan dinas dan rapat luar kantor. Jika kebijakan efisiensi ini berlanjut tanpa adanya kompensasi, maka akan ada potensi stagnasi ekonomi akibat berkurangnya peredaran uang di masyarakat. Indikasi berkurangnya uang yang beredar di masyarakat sudah terlihat sejak awal Januari, meskipun masih terlalu dini untuk mengaitkannya langsung dengan kebijakan efisiensi. Pada awal Januari 2025, indeks harga konsumen mencetak deflasi sebesar 0,76%. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi ini perlu dicermati lanjut (Israini Miradina. 2025. “Efisiensi Anggaran: Penghematan Berisiko?”. Birokratmenulis. URL:https://birokratmenulis.org/efisiensi-anggaran-penghematan- berisiko/, diakses pada 18 Maret 2025). Di tengah lembaga negara lain, kementerian, dan publik yang terdampak efisiensi anggaran, tindakan DPR tentu tidak terpuji memberikan contoh yang kurang tepat karena tidak bisa memahami arti penghematan tersebut; 6. Bahwa DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mampu bertindak sesuai dengan keadaan dan memahami betul makna efisiensi anggaran. Penggunaan dana negara harus diprioritaskan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak dan bermanfaat bagi rakyat, bukan untuk hal-hal yang sebenarnya dapat dihemat. Rakyat mempercayakan mandat kepada DPR untuk memperjuangkan hak-hak 36 konstituen dan kepentingan publik, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi anggota dewan dalam mengejar kemewahan dan kenyamanan; 7. Bahwa DPR pada prinsipnya diperkenankan untuk menyelenggarakan rapat di luar kompleks gedung DPR, sepanjang hal tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Fleksibilitas tempat rapat ini dapat dimaknai sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan kerja- kerja kelembagaan legislatif, seperti ketika terdapat kendala teknis pada fasilitas gedung DPR yang membuat pelaksanaan rapat menjadi tidak optimal, atau demi mendekatkan proses legislasi kepada masyarakat, seperti rapat dengar pendapat umum (RDPU) di daerah-daerah tertentu untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam konteks alasan terakhir, penyelenggaraan rapat di luar gedung DPR harus dimaknai sebagai instrumen untuk mewujudkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) serta memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas lembaga legislatif; 8. Bahwa atas alasan tersebut, pemindahan lokasi rapat ke luar gedung DPR tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, apalagi jika bertujuan untuk kemewahan, eksklusivitas, atau menghindari sorotan publik. Oleh karena itu, setiap keputusan untuk menggelar rapat di luar gedung DPR harus disertai dengan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat, termasuk menyampaikan alasan konkret, urgensi, serta manfaat langsung dari pelaksanaan rapat tersebut. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ini, akan timbul persepsi negatif dari publik bahwa DPR mengabaikan prinsip efisiensi, kesederhanaan, dan kepatutan dalam menggunakan anggaran negara, yang bersumber dari pajak rakyat; 9. Bahwa praktik DPR yang menyelenggarakan rapat di luar gedung DPR tanpa menyampaikan alasan secara terbuka kepada publik merupakan bentuk pengabaian terhadap Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi…” Ini mencakup pula informasi tentang pelaksanaan fungsi- fungsi kekuasaan negara, termasuk kegiatan legislatif yang didanai dari anggaran negara. Sebagaimana diketahui, setiap kegiatan DPR, 37 termasuk rapat-rapat di luar gedung, pasti menggunakan dana negara, yang bersumber dari pajak rakyat. Maka, penggunaan dana publik oleh lembaga publik harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. DPR tidak bisa serta-merta menggelar rapat di hotel-hotel mewah atau tempat lainnya tanpa menjelaskan kepada publik apa urgensinya, berapa anggarannya, dan apa manfaatnya bagi rakyat. Ketika DPR tidak menyampaikan alasan tersebut secara terbuka, maka hak rakyat untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan telah dilanggar. Informasi ini harus disampaikan sebelum DPR melakukan rapat jangan sesudah rapat dan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban. Mengapa harus disampaikan di awal? Pertama, pemberitahuan di awal berfungsi sebagai bentuk kontrol dan partisipasi publik secara nyata. Ketika rakyat mengetahui lebih dahulu rencana penggunaan dana publik untuk kegiatan tertentu, mereka dapat memberikan masukan, kritik, atau keberatan jika dinilai tidak relevan, berlebihan, atau tidak memiliki urgensi. Tanpa pemberitahuan di awal, rakyat kehilangan kesempatan untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pemborosan anggaran, dan hanya diberi peran pasif sebagai penerima laporan setelah dana sudah digunakan. Kedua, jika informasi hanya diberikan di akhir melalui laporan pertanggungjawaban, maka sifatnya menjadi formalitas administratif belaka yang tidak memiliki kekuatan korektif terhadap proses pengambilan keputusan yang sudah terjadi. Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam negara demokrasi menuntut keterbukaan sejak tahap perencanaan, bukan hanya dalam tahap evaluasi. Prinsip ini sejalan dengan standar good governance sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional. E. Sistem Pemilu Serentak Yang Sekarang Digunakan Hanya Menyebabkan DPR Menjadi Rubber Stamp dari Pemerintah dan Melemahnya Pertanggungjawaban Pejabat Publik Sehingga Bertentangan dengan Tujuan Pasal 1 ayat (2) terkait Kedaulatan Rakyat 1. Bahwa Pasca-Perang Dunia II, pemilihan umum merupakan praktek politik ketatanegaraan yang sudah sangat lazim digelar di banyak negara. Hal ini merupakan implikasi historis atas kemenangan demokrasi dalam menghadapi gagasan, ideologi, atau rezim lainnya. 38 Saat ini hampir tidak ada negara yang menolak gagasan demokrasi, bahkan negara yang tidak mempraktekkan demokrasi pun mengklaim dirinya sebagai negara demokratis. Pemilu sesungguhnya bukan sekadar arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai kinerja pemimpin dan menghukumnya jika kinerja dianggap buruk. Dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan perwakilan rakyat maupun yang menduduki jabatan pemerintahan, diseleksi sendiri oleh rakyat. Pada titik ini pemilu menunjukkan kemampuannya dalam menerjemahkan gagasan mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat (Ria Casmi Arrsa, 2014); 2. Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kala itu merupakan hasil dari gugatan uji materi terhadap Undang- Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud diajukan oleh Effendi Gazali yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan uji materiil (constitutional review) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus permohonan uji materill dari Pemohon dengan amar mengabulkan sebagian yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon menghargai dan menghormati dalil permohonan dalam perkara 14/PUU-XI/2013 tersebut yang pada intinya bertujuan untuk mencegah politik transaksional yang terjadi berlapis-lapis (bertingkat-tingkat), biaya politik yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, politik uang yang meruyak, korupsi politik, melemahnya sistem presidensial, dan lainnya. Namun, pemilu serentak saat ini jika berkaca pada fakta empiris justru memudahkan partai-partai politik untuk membentuk koalisi besar yang mendukung presiden terpilih. Koalisi ini seringkali menguasai mayoritas kursi di DPR, sehingga 39 pemerintah memiliki kekuatan politik yang besar untuk mengendalikan proses legislasi. Kondisi ini yang kemudian memperkuat kecenderungan DPR menjadi “rubber stamp” pemerintah; 4. Bahwa dengan dominasi koalisi mayoritas, DPR cenderung menyetujui kebijakan pemerintah tanpa banyak kritik atau perubahan. Partai-partai koalisi memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah, sehingga mereka lebih memilih untuk patuh daripada mengkritik. Hal ini memperkuat fenomena "rubber stamp", di mana DPR hanya menjadi alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah. Secara faktual koalisi besar di DPR ini terjadi pada masa Jokowi-Maruf Ketika Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan menjadi parpol penyokong Jokowi-Maruf yang berdampak pada menambahnya penguasaan kursi DPR oleh kubu koalisi sebanyak 82% kursi di DPR. Besarnya persentase di DPR ini dapat memperlancar realisasi rencana strategis pemerintah (Luhur Hertanto. 2021. “Pan Bergabung, Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Kuasai 82% DPR”..MetroTV.URL:https://www.metrotvnews.com/play/NA0C21Gx- pan-bergabung-koalisi-parpol-pendukung-jokowi-kuasai-82-dpr, diakses pada 18 Maret 2025) kondisi ini kian memburuk ketika demokrat juga akhirnya memutuskan untuk merapat ke istana sehingga hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak memiliki wakil di Kabinet Indonesia Maju tetap berperan sebagai oposisi (Fitria Chusna Farisa. 2024. “Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi”. Kompas.com. URL: https://nasional.kompas.com/read/2024/02/22/11295131/merapatnya- demokrat-ke-kabinet-jokowi-menyisakan-pks-sebagai-satu- satunya?page=all, diakses pada 18 Maret 2025). Efek partai yang berbondong-bondong bergabung dengan koalisi ini tidak lepas dari “coattail effect” atau efek ekor mantel yang terjadi karena keberhasilan pemilihan calon presiden dari partai politik tertentu yang menarik perhatian partai politik lain. Madariaga dan Ozen mendefinisikan ini sebagai effect as spillover effects describing situations in which an election for one office impacts another atau efek untuk pemilihan satu 40 jabatan yang berdampak pada jabatan lainnya (A. G. Madariaga & H. E. Ozen, 2015); 5. Bahwa keberadaan koalisi besar tersebut juga dicontoh oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih setelah maju bersama Gibran Rakabuming Raka (Putra Joko Widodo). Pasangan ini memeroleh kemenangan dengan dukungan substansial dari koalisi yang terbentuk sebelum pemilu. Setelah terpilih, Presiden Prabowo menjalankan strategi politik yang mirip dengan pendahulunya dengan membentuk koalisi yang cukup besar yang secara efektif mengamankan dukungan mayoritas partai politik di DPR untuk kabinetnya. Akibatnya, kabinet Presiden Subianto didukung tidak hanya oleh partai-partai koalisi awal tetapi juga oleh mereka yang sebelumnya mendukung kandidat lain dalam pemilihan presiden. Koalisi tersebut menunjukkan pola kekuasaan yang memperkuat fenomena crown-presidentialism. Dalam konteks ini, Presiden mendominasi seluruh proses politik, melemahkan fungsi pengawasan dan keseimbangan, serta memanfaatkan dukungan legislatif untuk memperkuat posisi eksekutif. Strategi ini mengarah pada crown-presidentialism di mana kekuasaan presiden menjadi terlalu terkonsentrasi dan sulit dikendalikan oleh lembaga lain seperti parlemen atau peradilan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Mei Susanto dkk. dengan judul “Fat Coalition And Crown-Presidentialism: A Critical Review Of Indonesia’s Concurrent Elections”, yang menuturkan bahwa: “The phenomenon of concurrent elections, which are theoretically designed to fortify a democratic presidential system, has exhibited a propensity towards crown-presidentialism in their dual implementations in Indonesia, specifically in the 2019 and 2024 concurrent elections. This tendency is attributable to the inclination towards the formation of excessive coalitions, the prevalence of cartel-like political practices, and the majoritarian inclination exhibited by the elected President. Furthermore, the implementation of concurrent elections that encourage crown- presidentialism also negatively impacts the execution of local-level elections (Fenomena pemilu serentak yang secara teoritis dirancang untuk memperkuat sistem presidensial yang demokratis telah menunjukkan kecenderungan ke arah crown presidentialism dalam dua kali pelaksanaannya di Indonesia yakni pada pemilu serentak 2019 dan 2024. Kecenderungan ini disebabkan oleh pembentukan koalisi yang masif, maraknya praktik politik seperti kartel politik, dan kecenderungan mayoritas yang ditunjukkan oleh 41 Presiden terpilih. Lebih jauh, pelaksanaan pemilu serentak yang mendorong crown-presidentialism juga berdampak negatif terhadap pelaksanaan pemilu tingkat lokal).” 6. Bahwa besarnya koalisi partai di tubuh DPR membuat partai-partai oposisi kesulitan untuk bersaing dengan partai-partai besar yang mendukung presiden. Akibatnya, oposisi menjadi sangat minor di DPR dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengkritik atau menolak kebijakan pemerintah. Posisi oposisi di parlemen sangat sulit mengingat pemilu serentak memperkuat praktik transaksional antara partai-partai politik dan pemerintah. Partai-partai koalisi seringkali mendapatkan imbalan politik, seperti jabatan menteri atau akses ke proyek-proyek pemerintah, sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Praktik ini didukung oleh budaya politik patron- klien yang masih kuat di Indonesia, di mana hubungan antara politisi dan partai didasarkan pada pertukaran sumber daya dan dukungan; 7. Bahwa terkait dengan mengapa keberadaan oposisi penting? Maka perlu dijelaskan sebagai berikut: dalam keberlangsungan demokrasi, sistem presidensial membutuhkan adanya pengontrol untuk mengimbangi terhadap jalannya sistem pemerintahan Indonesia. Sehingga badan eksekutif dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Langkah pasti yang dapat dilakukan sebagai check and balances untuk selalu mengontrol terhadap pemerintah adalah partai oposisi (Firman Nur, 2016). Kontekstualisasi oposisi dalam keberlangsungan demokrasi harusnya disamaratakan dalam realitas yang ada sehingga dapat dipahami bahwa pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di luar pemerintahan dapat berjalan bersamaan untuk selalu saling mengontrol terhadap setiap kinerjanya. Oleh karena itu, partai oposisi harus diterapkan di negara Indonesia sebagai check and balances terhadap demokrasi dalam sistem presidensial. Tugas oposisi harus berpengaruh besar dalam memberikan pengawalan kepada pemerintah (Mei Susanto, 2012); 8. Bahwa keberadaan partai oposisi memberikan pengaruh besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Setiap pemikir demokrasi dapat secara 42 jelas mengatakan tentang pentingnya partai politik yang berperan sebagai oposisi (Tuswojo Admojo, 2016). Sebab, demokrasi yang baik pasti harus membutuhkan oposisi untuk keberlangsungan negara yang lebih baik ke depan. Terdapat dalam buku yang berjudul Political Opposition in Western Democracies karangan oleh Robert Dahl pada tahun 1965 dapat mengatakan bahwa dalam sistem politik negara yang demokratis apabila di dalamnya ada partai oposisi, begitupun sebaliknya bahwa partai oposisi dapat menjalankan tugas dan fungsinya hanya ada dalam sistem demokrasi. Seorang pemikir demokrasi yang bernama Ian Shapiro pada tahun 2003 juga dapat mengatakan bahwa dalam perkembangan demokrasi, oposisi sangat dibutuhkan sebagai pengontrolan terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan presidensial (Abdul Kadir Lafuil dan Kusnadi Umar, 2022); 9. Bahwa sehubungan dengan kedaulatan rakyat tersebut partai oposisi menjadi pemicu besar pada pemerintah karena dalam tugas dan fungsi yang dilakukan oleh badan eksekutif selalu ada check and balances yang diperankan oleh partai oposisi. Pengontrol dan penyeimbangan kepada pemerintah adalah satu langkah pasti untuk menuju kemaksimalan kerja oleh lembaga eksekutif tersebut. Sebab, menelusuri dinamika perpolitikan yang terjadi di negara Indonesia, partai yang berkoalisi tidak mampu untuk bekerja dalam menciptakan harapan-harapan yang menjadi orientasi utama dalam prinsip bernegara (Firman Nur, 2016); 10. Bahwa dengan penerapan sistem demokrasi presidensial membutuhkan partai politik yang berada di parlemen untuk selalu memantau jalannya keberlangsungan demokrasi. Dengan itu, menghadirkan partai koalisi yang berada dalam pemerintahan dan oposisi sebagai partai yang kalah dalam kontestasi politik mengambil langkah di luar pemerintahan. Terpenting yang harus dipahami tentang seberapa besar untuk memberikan aspirasi masyarakat untuk tetap percaya dalam merespon kebutuhan rakyat adalah adanya kedua partai yang bekerja sama dalam membentuk harapan-harapan yang diinginkan. Dalam partai koalisi ada namanya partai oposisi, artinya 43 oposisi harus ada dalam setiap lembaga manapun untuk selalu mengontrol jalannya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partai oposisi hadir untuk menjawab tantangan yang dapat menjadi ancaman terhadap rakyat. Maka, oposisi sebagai representasi rakyat untuk memberikan kritikan dan juga pengontrolan terhadap pemerintah agar tidak sewenang-wenang untuk melahirkan kebijakan yang pada akhirnya dapat mementingkan saja kalangan tertentu (Abdul Wahid, 2013); 11. Bahwa di Indonesia, oposisi dipahami sebagai instrumen politik yang selalu mengedepankan konsep demokrasi dan juga implementasi sikap kritis pada pemerintah. Kehadiran partai oposisi di negara Indonesia, untuk menjawab tantangan-tantangan yang selalu muncul dari pemerintah yang pada ending nya dapat meresahkan rakyat itu sendiri. Sebab, tanpa dikawal secara maksimal, maka kerja-kerja oligarki akan menyusup masuk di dalam kabinet untuk mengintervensi pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selalu pada garis ketidakpastian yang diharapkan oleh rakyat. Karena kerja otoriter yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk sewenang-wenang untuk mementingkan beberapa kalangan saja. Oposisi adalah alternatif dari dinamika demokrasi di Indonesia. Artinya, keberlangsungan demokrasi butuh pengimbangan yang kokoh untuk selalu memberikan kritikan- kritikan yang konstruktif kepadanya (Munadi, 2019); 12. Bahwa keberadaan oposisi mutlak diperlukan. Sebab, sistem presidensialisme tidak pada apa yang sudah menjadi prinsip terpenting untuk dilakukan. Seperti menjadikan beberapa partai politik untuk beralih pada pengawasan agar sistem presidensial itu bisa terukur. Dalam sistem presidensialisme, rakyat menjadi Government atau ruling majority sekaligus, oposisi oleh rakyat. Berbeda dalam parlementer, maka dalam sistem ketatanegaraan ini terlihat kekurangan sistem, presidensialisme dipahami sebagai parlementarianisme, sehingga ketika ada partai politik yang karena mengusung calon presiden menjadi presiden, atau kemudian setelah presiden terpilih, ditarik kembali untuk diajak masuk dalam kabinet, dianggap itu sebagai koalisi pemerintah yang tidak boleh oposisi. Padahal rakyatnya memberikan tugas kepada 44 parlemennya atau legislatif untuk melakukan oposisi tersebut kepada eksekutif (Abdul Kadir Lafuil dan Kusnadi Umar, 2022); 13. Bahwa keberadaan pemilu serentak di Indonesia yang menimbulkan berbagai permasalahan perlu kiranya untuk mencontoh apa yang dilakukan di Korea Selatan. Sistem pemilihan umum di Korea Selatan tidak serentak seperti di Indonesia. Pemilihan presiden dan parlemen dilakukan secara terpisah, dengan waktu dan sistem pemilihan yang berbeda. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam The Constitution of The Republic of Korea yang menyatakan: Article 41 (1) The National Assembly shall be composed of members elected by universal, equal, direct and secret ballot by the citizens. (2) The number of members of the National Assembly shall be determined by Act, but the number shall not be less than 200. (3) The constituencies of members of the National Assembly, proportional representation and other matters pertaining to National Assembly elections shall be determined by Act. Article 42 The term of office of members of the National Assembly shall be four years. Kemudian Untuk Pemilihan Presiden Article 67 (1) The President shall be elected by universal, equal, direct and secret ballot by the people. (2) In case two or more persons receive the same largest number of votes in the election as referred to in paragraph (1), the person who receives the largest number of votes in an open session of the National Assembly attended by a majority of the total members of the National Assembly shall be elected. (3) If and when there is only one presidential candidate, he or she shall not be elected President unless he or she receives at least one third of the total eligible votes. 14. Bahwa apa yang telah diterapkan di Korea Selatan ternyata mampu mengatasi sejumlah kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan sistem pemilu serentak di Indonesia. Di Korea Selatan, pemilu presiden 45 dan legislatif dilaksanakan secara terpisah, masing-masing dengan interval lima dan empat tahun. Pemisahan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan desain institusional yang menjamin adanya pemisahan fokus politik rakyat terhadap dua lembaga negara yang memiliki fungsi berbeda: eksekutif dan legislatif. Sistem ini memungkinkan publik untuk menilai secara lebih objektif kinerja presiden tanpa terpengaruh oleh popularitas partai di parlemen, dan sebaliknya, pemilih dapat mengevaluasi kualitas wakil rakyat secara khusus tanpa harus mengikuti arus elektabilitas calon presiden. Sistem ini memungkinkan publik untuk menilai secara lebih objektif kinerja presiden tanpa terpengaruh oleh popularitas partai di parlemen, dan sebaliknya, pemilih dapat mengevaluasi kualitas wakil rakyat secara khusus tanpa harus mengikuti arus elektabilitas calon presiden. Hal ini tentu berbeda dengan model pemilu serentak di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang menyatukan pemilu presiden dan legislatif dalam satu hari, sehingga berimplikasi pada polarisasi politik yang lebih tajam, dominasi logika "coattail effect"; 15. Bahwa untuk memperkuat alasan tersebut, para Pemohon akan mencoba mengaitkan dengan peristiwa pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi diberhentikan dari jabatannya pada 4 April 2025. Pemakzulan ini dipicu oleh tindakan Yoon yang mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024 (CNN Indonesia, 4 April 2025, “Kronologi Yoon Suk Yeol Dimakzulkan MK, Berawal dari Darurat Militer.” URL: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250404105733-113- 1215733/kronologi-yoon-suk-yeol-dimakzulkan-mk-berawal-dari- darurat-militer, diakses pada 18 Mei 2025). Tindakan Yoon untuk mengeluarkan darurat militer merupakan respon terhadap ketegangan politik yang meningkat dengan oposisi di Majelis Nasional. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Yoon menuduh oposisi berusaha menggulingkan pemerintahannya dan menyatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari "kekuatan anti- negara" dan "pengaruh komunis" yang ia klaim berasal dari pihak oposisi (Tempo, 7 Desember 2024, “Alasan Kontroversial Presiden 46 Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umumkan DaruratMiliter.”URL:https://www.tempo.co/internasional/alasan- kontroversial-presiden-korea-selatan-yoon-suk-yeol-umumkan-darurat- militer--1178154? diakses pada 18 Mei 2025). Langkah ini memicu reaksi keras dari Majelis Nasional, yang didominasi oleh oposisi. Dalam waktu enam jam setelah deklarasi, 190 anggota parlemen, termasuk dari partai Yoon sendiri, memberikan suara untuk mencabut darurat militer tersebut, sesuai dengan hukum Korea Selatan yang mewajibkan presiden mencabut darurat militer jika parlemen menolaknya melalui mayoritas suara (Jack Kim dan Ju-Min Park, 2024, “South Korea’s President Yoon Reverses Martial Law After Lawmakers Defy Him”, Reuters, URL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea- president-yoon-declares-martial-law-2024-12-03/? Diakses pada 18 Mei 2025); 16. Bahwa peristiwa pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada 4 April 2025 oleh Mahkamah Konstitusi menegaskan keunggulan sistem pemilihan umum Korea Selatan yang memisahkan waktu antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pemisahan ini secara sistemik membuka ruang koreksi politik melalui mekanisme elektoral tanpa harus menunggu habisnya masa jabatan presiden. Ketika Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024 dan memerintahkan pengerahan pasukan ke Majelis Nasional serta penangkapan sejumlah politisi—yang kemudian dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi masyarakat Korea Selatan sudah lebih dahulu memiliki kesempatan untuk menanggapi sinyal penurunan kualitas kepemimpinan tersebut dalam pemilu legislatif yang digelar pada 10 April 2024; 47 Kemenangan partai oposisi utama menunjukkan berlanjutnya hubungan yang tegang antara Presiden Yoon dan badan legislatif. Sejak pelantikannya, kebijakan dalam negeri Presiden Yoon sering menghadapi tantangan keras dari Majelis Nasional, yang sebagian besar dikendalikan oleh oposisi progresif, yang menguasai sekitar 60 persen kursi. Hingga Januari 2024, hanya 29,2 persen dari rancangan undang-undang yang diajukan ke Majelis Nasional telah disahkan, jauh lebih sedikit dari tingkat persetujuan sebesar 61,4 persen di bawah pemerintahan sebelumnya (CSIS, 10 April 2024, “Pemilu Umum Korea Selatan 2024: Hasil dan Implikasinya”. URL: https://www.csis.org/analysis/south-koreas-2024-general-election- results-and-implications diakses pada 18 Mei 2025); 17. Bahwa dengan pemilu legislatif yang terpisah dan lebih dahulu dari berakhirnya masa jabatan presiden, rakyat Korea Selatan dapat merespons gejala otoritarianisme presiden dengan cara yang konstitusional dan damai: yakni dengan memberikan suara kepada partai oposisi yang tidak berafiliasi dengan presiden. Pemilihan anggota parlemen dari partai oposisi memungkinkan terbentuknya Majelis Nasional yang kuat dan independen, yang kemudian memiliki legitimasi politik untuk mengajukan pemakzulan terhadap presiden. Hal ini mencerminkan bagaimana sistem pemilu non-serentak mendukung mekanisme kontrol horizontal dan vertikal; 48 18. Bahwa seandainya Korea Selatan menggunakan sistem pemilu serentak seperti Indonesia—di mana presiden dan parlemen dipilih dalam satu momentum politik lima tahunan kemungkinan munculnya koreksi kelembagaan terhadap tindakan sewenang-wenang presiden akan lebih kecil. Dalam sistem serentak, kekuasaan presiden yang baru terpilih sering kali diikuti oleh dominasi partai pendukungnya di parlemen, sehingga potensi kritik dan oposisi melemah secara institusional. Dalam konteks ini, sistem pemilu terpisah Korea Selatan berfungsi sebagai benteng demokrasi: memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merevisi arah politik negara secara berkala dan responsif, serta memungkinkan parlemen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang efektif ketika presiden menyimpang dari mandat konstitusional. Maka, kasus Yoon Suk Yeol menjadi bukti nyata bagaimana struktur pemilu yang terdesentralisasi secara waktu mampu menyelamatkan tatanan demokrasi dari potensi krisis otoritarianisme; 19. Bahwa jika sistem seperti ini diterapkan di Indonesia, maka presiden yang menunjukkan kinerja buruk pada tahun-tahun awal pemerintahannya bisa dikoreksi oleh rakyat melalui pemilu legislatif berikutnya, dengan cara memilih anggota DPR dari partai oposisi. Hal ini akan memperkuat peran oposisi di parlemen sebagai pengontrol kebijakan dan pelaksana check and balances terhadap kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, jika justru DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, tidak produktif dalam legislasi, atau terlibat dalam konflik kepentingan, maka pemilih dapat meresponsnya dengan tidak memilih partai yang sama dengan mayoritas parlemen saat memilih presiden dalam pemilu selanjutnya. Rakyat bisa memilih presiden dari partai yang berseberangan dengan partai mayoritas di DPR sebagai bentuk koreksi, agar ada pengimbang kekuasaan antar cabang pemerintahan; 20. Bahwa dalam pentingnya oposisi di dalam negeri dapat dilihat dalam contoh berikut: Pada tahun 2004 Megawati Soekarnoputri berkontestasi politik dengan Susilo Bambang Yudhoyono secara pemilihan langsung. Kemudian hasil dari pemilihan tersebut dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan kemenangan sistem demokrasi pertama yang menerapkan sistem pemilihan secara langsung. Oleh karena itu, 49 Megawati mengambil satu langkah pasti sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sistem demokrasi Indonesia, akhirnya Megawati mengambil langkah sebagai oposisi untuk mengontrol jalannya tugas dan fungsi pemerintah. Progresifitas Megawati untuk mengkonsolidasikan dengan berbagai pendukungnya untuk membentuk satu partai yang dinamakan PDI-Perjuangan. Maka, selama kepemimpinan SBY sebagai presiden selama dua periode partai PDI-Perjuangan tetap menjadi partai oposisi (Tuswojo Admojo, 2016). Di saat itu, pemilihan secara demokrasi dimulai dan sampai sekarang sangat membuahkan hasil yang maksimal, hanya saja bentuk implementasi dalam masyarakat tidak sama sekali dalam kemaksimalan yang diharapkan oleh setiap warga negara Indonesia (Haerani Pratiwi, 2022). Oleh sebab itu, demokrasi yang tidak ada pengontrol dalam hal ini sebagai check and balances sama halnya dengan tirani dan oligarki. Maka perlu adanya partai oposisi untuk mengawasi setiap kinerja pemerintah sebagai bahan perimbangan. Penerapan partai oposisi bukan mengindiksikan bahwa akan ketidkpercayaan terhadap pemerintah, hanya saja sebagai satu langkah pasti menuju negara yang adil dan sejahtera, tidak cukup dengan mengharapkan partai yang berkoalisi dengan pemerintah, namun butuh pengkritikan dan juga pengawalan yang cukup agar cita- cita menjadi bangsa yang diharapkan akan tercapai (Ubaidila Badrun, 2016); 21. Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa dengan adanya pemilu yang tidak diselenggarakan secara serentak seperti di Korea Selatan, rakyat sebagai konstituen memperoleh ruang yang lebih besar dan lebih bermakna untuk menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi terhadap penyelenggara negara. Tidak hanya sebagai pemilih pasif lima tahunan, rakyat diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja lembaga legislatif dan eksekutif secara terpisah dalam periode waktu yang berbeda, yang secara nyata meningkatkan kualitas partisipasi politik warga negara; 22. Bahwa keterlibatan aktif rakyat dalam menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih, serta kemampuan untuk mengoreksinya melalui saluran demokratis seperti pemilu legislatif maupun pemilu presiden secara 50 terpisah, akan mendorong terbangunnya budaya pertanggungjawaban (accountability) yang lebih kuat. Wakil rakyat maupun presiden yang mengetahui bahwa setiap tindakannya dapat dinilai dan dikoreksi secara berkala akan memiliki insentif politik yang tinggi untuk bertindak sesuai dengan aspirasi konstituennya. Mekanisme ini menciptakan tekanan moral dan politik bagi pejabat publik agar tidak hanya loyal kepada partai, tetapi lebih utama lagi kepada rakyat yang memilih mereka. Dengan begitu, tujuan yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” benar-benar dapat terlaksana secara optimal. Kedaulatan rakyat tidak hanya berhenti pada saat pemilu dilaksanakan, tetapi terus hidup dalam ruang-ruang evaluasi politik yang disediakan oleh pemisahan siklus pemilu. Rakyat tidak lagi sekedar menjadi penonton dari manuver elit politik, tetapi menjadi aktor aktif yang dapat menentukan arah perjalanan demokrasi secara berkala. F. Atas Permasalahan Yang Disebabkan Karena Pemilu Serentak Tersebut, Maka Perlu Dilakukan Reformasi Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak dengan Pemisahan Antara Pemilu Serentak Untuk Eksekutif dan Pemilu Serentak Untuk Legislatif 1. Bahwa salah satu bentuk reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan pemisahan antara pemilu serentak untuk eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan pemilu serentak untuk legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Dengan pemisahan ini, rakyat dapat lebih fokus dalam mengevaluasi kinerja serta menilai rekam jejak dan visi-misi kandidat tanpa terpengaruh oleh dinamika politik tingkat nasional secara bersamaan; 2. Bahwa sebelum beranjak lebih jauh, para Pemohon akan mencoba mengingatkan kembali alasan terjadinya rezim pemilu serentak dan urgensinya yang dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan permohonan Pemohon perkara 14/PUU-XI/2013 tersebut yang setidaknya terdapat beberapa faktor yang menjadi urgensi pemilu serentak, yakni: 51 a) Efisiensi Anggaran. Melalui penyelenggaraan pemilu serentak, akan sangat diyakini bahwa anggaran yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dapat dihemat sedemikian rupa. b) Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu. Dengan dilakukannya pemilu secara serentak, maka sudah barang tentu bahwa hal ini akan sangat efektif baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun dari sisi tenaga yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemilu dimaksud. Selama ini, penyelenggaraan pemilu dalam waktu yang berbeda terkesan menyita waktu yang cukup panjang serta membutuhkan kinerja yang sedemikian besar. c) Mencegah Politik Transaksional dan Politik Uang. Melalui pelaksanaan pemilu secara serentak, hal ini akan berdampak pada upaya mengurangi atau setidaknya meminimalisir praktik- praktik politik uang yang kian marak mewarnai pelaksanaan perhelatan demokrasi. d) Memperkuat Sistem Presidensial. Pemilu serentak, yang mengkombinasikan pemilihan presiden dan legislatif (pileg) dalam satu waktu, dianggap mendukung sistem presidensial karena diharapkan dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan dan mengurangi potensi konflik antara eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR). 3. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut dapat dikatakan tidak relevan lagi dengan pertimbangan sebagai berikut: a) Pertama, terhadap tujuan pemilu serentak untuk efektivitas dan efisiensi anggaran. Fakta empiris menunjukkan bahwa pemilu serentak justru menciptakan tekanan logistik luar biasa besar dan mengakibatkan kematian ratusan petugas KPPS akibat beban kerja yang berat dan waktu rekapitulasi yang sangat panjang (lebih dari 12 jam tanpa jeda). Ini tidak hanya tidak efisien, tetapi juga mengorbankan nyawa manusia. KPU mencatat 894 petugas KPPS meninggal dunia (Kompas.com, 22 Januari 2020, “Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas 52 KPPS MeninggalDunia”,URL:https://nasional.kompas.com/read/2020/ 01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas- kpps-meninggal-dunia, diakses 18 Mei 2025). Selain itu, alasan menghemat biaya dan logistik tidak boleh menjadi alasan mengabaikan aspek substansi demokrasi yang jauh lebih penting dari sekadar efisiensi teknis. Pemilu serentak tahun 2019 membuktikan bahwa efisiensi yang dijanjikan justru berubah menjadi beban logistik dan administratif yang luar biasa berat. Demokrasi bukanlah urusan hitung-hitungan anggaran semata, tetapi menyangkut kualitas partisipasi, representasi, serta integritas proses pemilihan umum. b) Kedua, terkait klaim pemilu serentak dapat mencegah politik transaksional dan politik uang. Pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan menciptakan situasi pemilu berskala masif dengan kebutuhan logistik dan biaya politik yang sangat tinggi. Dalam kondisi seperti ini, calon legislatif maupun tim kampanye presiden bersaing dalam satu waktu untuk mendapatkan perhatian pemilih, yang pada akhirnya membuka lebih banyak ruang bagi praktik politik uang, termasuk pembagian sembako, uang tunai, janji proyek, atau bahkan transaksi jabatan. Skema pemilu serentak justru meningkatkan kebutuhan kandidat untuk ‘membeli perhatian’ rakyat karena waktu kampanye yang terbatas dan beban informasi pemilih yang berlebihan, sehingga calon yang tidak populer secara nasional akan mengandalkan transaksi langsung sebagai jalan pintas untuk menarik suara. Sebaliknya, memisahkan pemilu legislatif dan eksekutif dapat mereduksi praktik politik transaksional dan politik uang karena sistem ini menciptakan fokus elektoral yang lebih terarah, pengawasan yang lebih optimal, serta mengurangi tekanan simultan terhadap aktor politik dan pemilih; 53 c) Ketiga, terkait klaim bahwa pemilu serentak dapat memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem presidensial yang ideal, presiden dan parlemen dipilih secara independen, agar bisa saling mengawasi dan menyeimbangkan. Namun dalam pemilu serentak, terutama akibat efek coattail effect, pemilih cenderung memilih calon legislatif berdasarkan pasangan calon presiden yang mereka sukai. Akibatnya, partai presiden seringkali juga menang besar di parlemen. Hal ini mengikis fungsi parlemen sebagai pengawas eksekutif, karena mayoritas anggota legislatif berasal dari partai koalisi pemerintah yang justru akan “loyal” kepada presiden. Situasi ini menciptakan legislator yang pasif dan tidak kritis. 4. Bahwa atas hal tersebut, pemilu serentak yang semula diharapkan menjadi tonggak penguatan demokrasi di Indonesia justru telah menjadi mekanisme prosedural yang memperdalam masalah demokrasi elektoral. Bukannya menciptakan sistem politik yang sehat, pemilu serentak malah memperkuat politik transaksional, menyulitkan rakyat untuk memberikan kontrol dan koreksi, serta membuka peluang bagi kooptasi kekuasaan yang panjang oleh kekuatan oligarki; 5. Bahwa gagasan untuk melakukan reformasi terhadap kelemahan sistem pemilu serentak di Indonesia merupakan upaya strategis dan konstitusional dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki kinerja lembaga perwakilan, serta memastikan prinsip checks and balances berjalan secara optimal. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memisahkan pelaksanaan pemilu serentak eksekutif dan pemilu serentak legislatif, namun tetap mempertahankan prinsip periodisasi lima tahunan sesuai amanat Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa dalam skema ini, pemilu serentak eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah) dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan pemilu serentak legislatif (DPR, DPD, DPRD) juga dilakukan setiap lima tahun, namun pada waktu yang berbeda, dengan jeda waktu 2,5 tahun antar keduanya. Artinya, jika pemilu legislatif dilakukan pada tahun 2029, maka pemilu presiden dilakukan pada 2031 atau 2032 sesuai 54 dengan perhitungan 2,5 (dua setengah) tahun atau 30 (tiga puluh) bulan. Siklus ini akan terus berulang dan memastikan bahwa rakyat memiliki dua momen terpisah untuk menilai dan memberikan koreksi terhadap masing-masing lembaga—eksekutif dan legislatif—secara lebih proporsional, akurat, dan bertanggung jawab.Untuk mempermudah berikut ilustrasi melalui gambar: 7. Bahwa dengan jeda waktu 2,5 tahun, rakyat dapat menilai kinerja presiden secara lebih objektif tanpa pengaruh dominasi partai politik di parlemen, atau sebaliknya menilai kinerja DPR tanpa campur tangan popularitas calon presiden. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas politik karena setiap lembaga diuji dan dievaluasi oleh rakyat dalam momen yang berbeda; 8. Bahwa pemisahan antara pemilu serentak eksekutif dan legislatif, dengan pelaksanaan masing-masing secara terpisah namun tetap dalam siklus lima tahunan, tidak bertentangan dan tidak melanggar tujuan konstitusional dari penyelenggaraan pemilu serentak, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Justru sebaliknya, mekanisme ini merupakan bentuk reformulasi yang lebih rasional, proporsional, dan kontekstual terhadap pelaksanaan pemilu serentak agar tetap menjamin efektivitas demokrasi substantif tanpa menimbulkan distorsi dalam praktik penyelenggaraan negara; 55 9. Bahwa konsep keserentakan tidak harus dipahami secara simultan dalam hari dan tanggal yang sama, melainkan dapat dimaknai sebagai keserentakan dalam siklus kekuasaan yang seimbang. Dalam hal ini, “serentak secara fungsional” lebih tepat dibandingkan “serentak secara teknis-administratif”, sehingga dalam hal ini jangan sampai terikat pada aturan teknis, pemilu serentak tidak harus berarti dilaksanakan dalam satu hari jika secara substansi tidak menghasilkan efektivitas sistem pemerintahan; 10. Bahwa dengan demikian, pemisahan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif bukanlah bentuk penyimpangan terhadap tujuan pemilu serentak, melainkan reformasi konseptual dan teknis untuk menyelamatkan serta mengoptimalkan fungsi-fungsi demokrasi elektoral, meningkatkan kualitas pemilu, memperkuat akuntabilitas lembaga, dan mendorong sistem presidensial yang benar-benar demokratis. Reformasi ini bukan hanya konstitusional, tetapi juga kontekstual terhadap kondisi sosial-politik dan kapasitas kelembagaan pemilu di Indonesia. G. Pasal 426 ayat (1) huruf c UU Pemilu Akan Membuka Celah Bagi Partai Politik Untuk Menggantikan Calon Legislatif Terpilih Lewat Pemberhentian Sebagai Keanggotaan Partai Politik 1. Bahwa ketentuan ini secara sistematis berkaitan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang menetapkan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota legislatif adalah harus menjadi anggota partai politik. Dengan demikian, jika seorang anggota legislatif diberhentikan dari keanggotaan partainya, maka ia secara otomatis dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota legislatif, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar oleh partai untuk mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) pada rezim caleg terpilih; 2. Bahwa keberadaan celah ini sangatlah berbahaya, karena dalam praktiknya ketentuan ini dijadikan rujukan untuk membatalkan status caleg terpilih yang diberhentikan dari keanggotaan partai politik sebelum pelantikan. Hal ini mengacu secara teknis pada Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, yang mensyaratkan bahwa untuk dapat menjadi anggota 56 legislatif, seseorang harus merupakan anggota partai politik. Dengan demikian, apabila seorang caleg terpilih diberhentikan dari partainya, ia dianggap secara hukum tidak lagi memenuhi syarat, meskipun telah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilu. Partai politik kemudian dapat mengusulkan calon pengganti berdasarkan prosedur internal dan ketentuan administratif lainnya; 3. Bahwa keberadaan celah ini kemudian dimanfaatkan secara semena- mena oleh partai politik untuk menggeser seseorang caleg terpilih yang seharusnya akan menjadi anggota Legislatif. Beberapa kasus yang terjadi dapat ditemukan sebagai berikut: a) Pemecatan Aula Agsa oleh Partai Nasdem. Aulia sendiri merupakan Caleg Terpilih di Dapil Sumut 1 dan meraih 10.636 suara (Ahmad A. F. Lubis, 2024, “Aulia Gugat DPP Nasdem gegara Dipecat Usai Terpilih jadi Anggota DPRD Sumut”. detikSumut, URL: https://www.detik.com/sumut/berita/d- 7485107/aulia-gugat-dpp-nasdem-gegara-dipecat-usai-terpilih- jadi-anggota-dprd-sumut?, diakses pada 18 Mei 2025); b) Pemecatan Tia Rahmania oleh Partai PDIP. Tia sendiri merupakan Calon Terpilih di Dapil Banten I dengan meraih 37.359 suara (Raden Putri A. Ginanjar, 2024, “Profil Tia Rahmania yang Batal jadi Anggota DPR dan Dipecat PDIP”, TEMPO, URL: https://www.tempo.co/politik/profil-tia-rahmania- yang-batal-jadi-anggota-dpr-dan-dipecat-pdip-5580, diakses pada 18 Mei 2025); c) Pemecatan Misriyani Ilyas oleh Partai Gerindra. Misriyani Ilyas merupakan calon terpilih DPRD Sulses di Dapil Sulawesi Selatan II dan mendapatkan 10.057 suara (Fitria C. Farisa, 2019, “Tangis Caleg Gerindra yang Dipecat Sebelum Dilantik, Alasan Partai dan Kata KPU…”, Kompas.com, URL: https://nasional.kompas.com/read/2019/10/30/06503761/tangis -caleg-gerindra-yang-dipecat-sebelum-dilantik-alasan-partai- dan-kata?, diakses pada 18 Mei 2025); 57 d) Pemecatan Alexius Akim oleh Partai PDIP. Alexius sendiri merupakan Caleg Terpilih Dapil Kalimantan Barat I dari PDIP dan peraih suara terbanyak kedua. Sebelum dipecat PDIP sempat meminta Alexius Akim untuk mengundurkan diri namun Alexius menolak dan akhirnya dipecat partai (Budiarti Utami Putri, 2020, “Caleg ini Cerita Dipecat PDIP Karena Dituduh Manipulasi Suara”. TEMPO, URL: https://www.tempo.co/politik/caleg-ini-cerita-dipecat-pdip- karena-dituduh-manipulasi-suara-663374, diakses 18 Mei 2025); 4. Bahwa maraknya kasus pencopotan calon legislatif (caleg) terpilih melalui skema pemecatan internal partai politik mencerminkan betapa dominannya kekuasaan partai dalam menentukan nasib kadernya, bahkan setelah kader tersebut memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilu. Ketika seorang caleg telah berhasil meraih suara terbanyak dalam proses demokrasi, seharusnya ia mendapat perlindungan atas hak representasinya. Namun kenyataannya, pemecatan yang sering kali tidak transparan dan tidak melalui mekanisme etik yang adil justru menjadi alat politik untuk mengeliminasi kader-kader yang dianggap tidak sejalan atau bukan bagian dari lingkaran kekuasaan utama di partai tersebut; 5. Bahwa terhadap persoalan berikutnya, Mengapa KPU hanya menerima penggantian caleg terpilih tersebut oleh partai politik walaupun tanpa memperhatikan alasan dan upaya hukum yang dilakukan caleg? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima pergantian caleg terpilih yang dipecat oleh partainya karena KPU berpegang pada asas legalitas dan wewenang administratif yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Seperti yang disampaikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik: “Kami ini kan ketika ada pengusulan dari partai bahwa sudah ada calegnya yang tidak memenuhi syarat lagi ya tentu kami harus merespons” (Kompas.com, 28 Oktober 2019, “Soal Pergantian Caleg Terpilih, KPU Sebut Hanya Ikuti Usulan Partai”, URL: https://nasional.kompas.com/read/2019/10/28/20282871/soal- penggantian-caleg-terpilih-kpu-sebut-hanya-ikuti-usulan-partai, diakses 58 18 Mei 2025). Evi juga menyampaikan “Ya ini kan sebenarnya mekanisme yang sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Jadi di Pasal 426 itu terkait dengan penggantian calon terpilih itu ada yang meninggal, mengundurkan diri dan juga tidak memenuhi syarat lagi” (detikNews, 28 Oktober 2019, “Pergantian Caleg Terpilih Disorot, KPU Tegaskan Sudah Ikuti Aturan”. URL: https://news.detik.com/berita/d- 4763230/pergantian-caleg-terpilih-disorot-kpu-tegaskan-sudah-ikuti- aturan?page=1, diakses 18 Mei 2025); 6. Bahwa tindakan ini juga mendapatkan perhatian dari Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perludem “Kalau berdasarkan ketentuan yang ada, baik menurut undang-undang maupun putusan MK dan juga Peraturan KPU, penentuan calon terpilih sepenuhnya berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh caleg” kemudian ia juga mengatakan “Namun dalam praktiknya partai politik mengambil langkah untuk memberhentikan caleg dengan suara terbanyak agar caleg yang dikehendaki bisa menduduki kursi DPR ataupun DPRD”. Ini yang menjadi kelemahan juga karena ketika ada keputusan resmi dari partai berupa pemecatan terhadap kadernya apalagi jika disertai dengan dokumen sah seperti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan tindak lanjut administratif—KPU secara prosedural merasa wajib menindaklanjuti, meskipun caleg yang bersangkutan tengah menempuh upaya hukum di pengadilan; 7. Bahwa KPU tidak memiliki wewenang untuk menilai substansi atau keabsahan internal keputusan partai politik. KPU hanya dapat menilai keabsahan administratif: apakah surat pemecatan itu sah menurut struktur partai dan apakah partai telah mengusulkan nama pengganti sesuai mekanisme; 8. Bahwa fakta lain yang membuat KPU tidak memiliki pilihan lain adalah pemecatan terhadap caleg terpilih oleh partai politik kerap kali dilakukan menjelang hari pelantikan. Momentum yang sangat dekat dengan pelantikan cenderung mempersempit ruang gerak caleg terpilih untuk melakukan pembelaan atau menempuh jalur hukum secara efektif. Proses hukum yang umumnya memakan waktu tidak sebanding dengan cepatnya KPU memproses pergantian berdasarkan surat keputusan 59 pemecatan yang diajukan oleh partai. Hal ini menciptakan kondisi yang timpang, di mana hak konstitusional seorang caleg terpilih yang memperoleh legitimasi dari rakyat dapat dicabut secara sepihak dan mendadak oleh mekanisme internal partai yang tidak selalu transparan; 9. Bahwa pemecatan menjelang pelantikan juga berpotensi menjadi alat politik yang sangat manipulatif, karena membuka ruang bagi praktik tukar posisi atau "jual beli kursi" yang dilakukan secara diam-diam di internal partai. Dengan waktu yang sempit, publik dan aparat pengawas seperti Bawaslu pun sering kali tidak dapat bertindak cepat untuk mencegah atau mengoreksi ketidakadilan tersebut. Ini menunjukkan bahwa celah dalam regulasi pemilu, khususnya yang menyangkut perlindungan terhadap caleg terpilih, justru dimanfaatkan oleh partai untuk mengamankan kepentingan jangka pendek elite-nya. Padahal, tindakan tersebut secara substansial merusak prinsip demokrasi representatif karena suara rakyat menjadi tidak lagi menentukan siapa yang akan duduk sebagai wakil mereka di parlemen; 10. Bahwa dalam beberapa kasus seperti Kasus Tia Rahmania (PDIP) dan Aulia Agsa (NasDem) yang mana merupakan calon legislatif (caleg) terpilih yang dipecat oleh partai politiknya mengajukan gugatan hukum. Tia Rahmania dinyatakan menang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.Pus dan Aulia Agsa juga dinyatakan menang berdasarkan Putusan PTUN Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN. Namun apakah kedua caleg terpilih tersebut sekarang menjadi anggota legislatif? Jawabannya tidak. Bahkan Aulia Agsa dalam laman Instagramnya seolah menyindir dengan menulis pada bio nya “Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2019-2024” dan “Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terpilih 2024-2025”; 11. Bahwa dari kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun caleg terpilih yang dipecat oleh partainya dapat mengajukan gugatan hukum dan bahkan memenangkan gugatan terkait status keanggotaannya di partai, hal tersebut tidak secara otomatis membuat mereka dapat menjabat sebagai anggota DPR atau DPRD. 60 H. Penggantian Calon Terpilih Lewat Skema Pemberhentian Sebagai Keanggotaan Partai Politik Melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Prinsip Proporsional Terbuka Dalam Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 1. Bahwa negara demokrasi identik dengan prakata dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, and for the people), maka hal tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg yang merefleksikan prinsip dasar demokrasi bahwa pemerintahan harus berasal dari, dijalankan oleh, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat yang diperintahnya. Untuk mewujudkan konsep tersebut maka pemilu dipercaya sebagai salah satu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara; 2. Bahwa ketentuan pasal a quo yang telah jelas menciptakan celah hukum dan melanggengkan praktik politik transaksional jelas menciderai prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Ketika suara rakyat yang telah diberikan secara sah dalam pemilu dapat dibatalkan secara sepihak oleh keputusan partai politik, maka hakikat kedaulatan rakyat telah dikebiri dan hanya menjadi slogan kosong yang tidak berdampak secara substantif dalam praktik demokrasi. Akibatnya pemilih diposisikan bukan sebagai subjek politik yang berdaulat, melainkan sebagai objek seremonial demokrasi elektoral yang suaranya dapat dianulir oleh elit partai. Ini menjadikan prinsip kedaulatan rakyat tidak lebih dari sekadar slogan normatif yang hampa makna dalam praktiknya; 3. Bahwa kondisi ini juga menciptakan paradoks demokrasi: rakyat diberi hak untuk memilih, tetapi tidak berkuasa atas siapa yang akhirnya benar-benar mewakili mereka. Partai politik, yang semestinya menjadi perantara antara rakyat dan kekuasaan, justru mengambil alih kedaulatan tersebut dengan cara mengintervensi hasil pemilu melalui mekanisme administratif seperti pemecatan caleg terpilih. Maka, praktik seperti ini bukan hanya mencederai keadilan elektoral, tetapi juga 61 meruntuhkan pilar konstitusional tentang demokrasi representatif, di mana kekuasaan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Jika celah ini terus dibiarkan, maka demokrasi Indonesia akan terancam berubah menjadi demokrasi prosedural semu yang menjauh dari esensi kedaulatan rakyat yang sejati; 4. Bahwa penggantian calon legislatif terpilih melalui skema pemberhentian sebagai anggota partai politik pada dasarnya bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pertama, Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Mekanisme pemilu ini menjamin bahwa kedaulatan berada langsung di tangan rakyat melalui pilihan politiknya yang dilakukan secara jujur dan adil. Ketika rakyat memilih calon legislatif, yang mereka pilih adalah pribadi dan integritas caleg tersebut sebagai wakil rakyat, bukan semata-mata karena afiliasinya dengan partai politik. Oleh karena itu, penggantian calon terpilih hanya karena pemecatan dari partai, tanpa mempertimbangkan suara rakyat yang telah diberikan secara sah, jelas merupakan bentuk pencideraan terhadap prinsip kejujuran dan keadilan pemilu. Kedua, skema ini juga melanggar Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pemecatan caleg terpilih oleh partai politik, yang kemudian dijadikan dasar untuk menggugurkan hak politiknya sebagai wakil rakyat yang sah terpilih, dilakukan tanpa mekanisme hukum yang adil dan tanpa memberi ruang pembelaan yang setara. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip due process of law, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena nasib seorang calon terpilih menjadi bergantung pada keputusan internal partai yang tidak diatur secara rinci, transparan, atau akuntabel; 5. Bahwa penggantian calon legislatif terpilih melalui skema pemberhentian sebagai keanggotaan partai politik secara sepihak sejatinya bertentangan secara serius dengan prinsip proporsional 62 terbuka sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat secara langsung dalam memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif, sehingga suara terbanyak dari pemilih menjadi dasar utama penentuan calon yang terpilih. Hal ini dapat ditemukan pada halaman 423-424 Putusan 114/PUU-XX/2022 yang menyatakan: “...sistem Pemilu Proporsional Terbuka adalah sistem pemilihan yang mana pemilih diberikan ruang untuk memilih secara langsung di antara kandidat-kandidat yang akan memegang jabatan pemerintahan. Kandidat yang terpilih ditentukan berdasarkan perolehan dukungan suara terbanyak dari rakyat. Dalam sistem proporsional terbuka memberikan penghargaan kepada kandidat untuk bersaing dengan kandidat lainnya di internal partai politik mereka sendiri. Latar belakang pengalaman, integritas dan elektabilitas menjadi penting dalam sistem Proporsional Terbuka. Ini menjadi parameter Pemilih dalam memilih kandidat yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan.” Dapat juga dilihat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan: “Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.” 6. Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam kasus-kasus pemecatan partai politik tersebut banyak caleg terpilih yang dipecat secara sepihak oleh partainya, kemudian tidak diberi kesempatan hukum yang proporsional karena waktu pelantikan yang mendesak. Keputusan tersebut kemudian diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena terikat pada ketentuan normatif dalam Peraturan KPU, yang menuntut pemenuhan syarat formal berupa keanggotaan partai. Akibatnya, hak 63 konstitusional caleg terpilih untuk menjabat dan mewakili rakyat terampas tanpa adanya ruang pembelaan yang setara; 7. Bahwa dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya tidak serta merta tunduk begitu saja pada kehendak sepihak partai politik dalam hal pemberhentian calon legislatif (caleg) terpilih. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan bertanggung jawab dalam menjamin integritas serta keadilan proses pemilu, KPU seharusnya mengambil sikap aktif dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang berdampak pada hak politik warga negara, khususnya calon terpilih, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law dan keadilan prosedural; 8. Bahwa ketaatan KPU hanya pada surat pemecatan dari partai politik tanpa memberikan ruang atau waktu bagi caleg terpilih untuk menempuh upaya hukum di pengadilan merupakan bentuk abai terhadap prinsip perlindungan hak konstitusional. Dalam sistem hukum yang demokratis, hak seseorang, termasuk hak politik untuk dipilih dan dilantik sebagai wakil rakyat, tidak dapat dibatalkan hanya berdasarkan keputusan internal suatu organisasi atau lembaga, melainkan harus melalui proses hukum yang adil, transparan, dan dapat diuji kebenarannya secara yuridis; 9. Bahwa idealnya, caleg terpilih yang diberhentikan keanggotaannya dari partai harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membela diri melalui proses peradilan yang independen. Hanya apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa caleg tersebut memang melakukan pelanggaran serius dan bahwa pemecatan oleh partai adalah sah dan berdasar hukum, barulah KPU dapat menindaklanjuti usulan penggantian caleg terpilih. Sebaliknya, jika pengadilan menyatakan bahwa caleg tersebut tidak terbukti bersalah atau bahwa pemberhentiannya cacat hukum, maka hak-haknya harus segera dipulihkan secara penuh, termasuk hak untuk dilantik sebagai anggota legislatif. Prosedur ini penting untuk mencegah tindakan sewenang- wenang partai politik yang dapat menjadikan pemecatan sebagai alat 64 untuk mengeliminasi caleg terpilih yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan elit partai. Lebih dari itu, mekanisme peradilan yang adil akan menjadi bentuk pengawasan institusional terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh partai, sekaligus menjaga integritas hasil pemilu yang merupakan perwujudan langsung dari kedaulatan rakyat; 10. Bahwa memang akan terjadi perubahan terhadap sistem pergantian caleg terpilih dan sistem pelantikan caleg terpilih. Namun, apabila hal tersebut adalah demi mewujudkan nilai-nilai keadilan yang merupakan jantung dari hukum itu, mengapa tidak? Para Pemohon teringat pada beberapa putusan MK yang mengambil langkah progresif seperti Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membenarkan dilakukannya PK berkali-kali apabila ditemukan novum. Pada Pertimbangan Hukum Paragraf [3.16.2] Mahkamah menyatakan: “Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.” 11. Bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai the guardian of democracy, memegang peranan sentral dalam menjaga kemurnian prinsip-prinsip konstitusi dan memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial dan berkeadilan. Dalam konteks permasalahan pemecatan caleg terpilih oleh partai politik, Mahkamah kini kembali dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menutup rapat celah-celah hukum yang selama ini memungkinkan terjadinya praktik penyimpangan terhadap kehendak rakyat. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi perlu hadir secara progresif untuk memberikan tafsir konstitusional yang lebih adil terhadap norma tersebut. Prinsip due process of law, jaminan atas hak politik warga negara, serta supremasi suara rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Putusan MK No. 114/PUU- 65 XX/2022, menjadi fondasi konstitusional yang kuat untuk menyatakan bahwa caleg terpilih tidak boleh diberhentikan hanya karena pemecatan sepihak dari partai politik tanpa proses hukum yang sah dan adil. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat kembali menjadi tempat perlindungan terakhir bagi rakyat dan caleg terpilih yang menjadi korban ketidakadilan struktural. Putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang memihak pada substansi demokrasi, seperti Putusan No. 176/PUU- XXII/2024 dan Putusan No. 114/PUU-XX/2022, menjadi pijakan moral dan yuridis yang kuat bagi langkah selanjutnya dalam menegaskan kembali bahwa mandat rakyat tidak boleh dikalahkan oleh otoritas internal partai. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR” dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tiap-tiap fraksi dapat memberikan pandangan fraksi, sedangkan persetujuan dan penolakan wajib diberikan oleh masing-masing anggota DPR melalui voting (one man one vote) dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Undang- Undang; 3. Menyatakan frasa “Semua rapat di DPR” dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa semua rapat di DPR wajib dilakukan di gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik dan apabila dilakukan untuk kepentingan rapat dengar pendapat di daerah-daerah tertentu demi kepentingan partisipasi yang bermakna dan dalam pelaksanaan rapat di luar gedung DPR tersebut, DPR wajib memberi informasi ke hadapan publik alasan pelaksanaan rapat tersebut; 4. Menyatakan frasa “secara serentak” dalam Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak menurut jenis pemilunya, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, yang masing-masing diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan jarak waktu 2,5 (dua setengah) tahun antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif; 5. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau Menyatakan frasa “tidak lagi memenuhi syarat” pada Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 67 tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Zidane Azharian Kemalpasha; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Screenshot Terdaftar DPT Pemohon I; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Screenshot Terdaftar DPT Pemohon II. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 68 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), selanjutnya disebut UU 17/2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), selanjutnya disebut UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 69 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 70 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 347 ayat (1) dan Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014: (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan: b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan Pasal 229 UU 17/2014: Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017: (1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017: (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin, antara lain Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 71 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Pemohon I berprofesi sebagai Advokat, sedangkan Pemohon II merupakan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta [vide Bukti P-6]. Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak pilih (voter) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) [vide Bukti P-7 dan Bukti P-8]; 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menggangap norma Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. Pasal a quo yang pada pokoknya mengatur tentang persetujuan dari tiap-tiap fraksi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) telah secara aktual dan potensial melanggar hak Pemohon I dan Pemohon II. Secara aktual, dalam praktik selama ini persetujuan terhadap suatu RUU hanya diberikan oleh fraksi (bukan per individu anggota DPR) karena anggapan bahwa suara fraksi sudah cukup mewakili anggota DPR yang ikut didalamnya. Menurut Pemohon, UU 17/2014 seharusnya tidak memberikan kewenangan untuk melakukan persetujuan kepada fraksi, melainkan harus dilakukan voting one man one vote (setiap anggota DPR menyampaikan pendapat secara independen); b. Terdapat frasa ”yang diminta oleh pimpinan rapat” yang bersifat diskresioner, artinya anggota DPR tidak otomatis mendapat kesempatan menyampaikan suara kecuali diminta. Hal ini mengurangi transparansi dan partisipasi, yang menurut Pemohon I dan Pemohon II telah terlanggar hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai pemegang kedaulatan, karena DPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang utuh, melainkan sekadar kumpulan fraksi yang mengambil keputusan secara elitis. Secara potensial, suara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemilih tidak akan tercermin dan tidak terwakili secara langsung dalam pengambilan keputusan di DPR karena suara anggota DPR dikerdilkan oleh mekansime fraksi yang notabene berasal dari partai politik sehingga cenderung mewakili kebijakan partai politik. Praktik dimana persetujuan atau penolakan terhadap RUU cukup dinyatakan oleh fraksi bahkan tanpa dimintakan konfirmasi satu per satu kepada anggota DPR, telah menghilangkan makna representasi langsung antara rakyat dan wakilnya; 72 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma Pasal 229 UU 17/2014 yang mengatur tentang semua rapat di DPR, telah melanggar hak Pemohon I dan Pemohon II secara aktual untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pasal a quo tidak secara eksplisit menyatakan bahwa rapat-rapat DPR wajib diselenggarakan di gedung DPR yang telah dibangun dan dibiayai oleh anggaran negara untuk mendukung seluruh aktivitas legislasi dan pengawasan. Ketiadaan pengawasan ini dimanfaatkan oleh DPR untuk menggelar rapat-rapat di hotel-hotel mewah atau tempat-tempat yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan APBN, yang mengakibatkan pemborosan anggaran yang secara langgsung atau tidak langsung merugikan warga negara sebagai pembayar pajak; 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena pemilu serentak telah menyebabkan beberapa kerugian, antara lain: a. melemahnya peran oposisi dan mekanisme koreksi; b. mekanisme koreksi terhadap kekuasaan hanya dapat dilakukan setiap lima tahun sekali, yakni pada pemilu berikutnya. Artinya, jika terjadi penyimpangan kekuasaan atau kebijakan yang merugikan rakyat, tidak ada sanksi elektoral jangka pendek; c. tidak memiliki jaminan bahwa suaranya dalam memilih wakil legislatif akan digunakan untuk fungsi pengawasan, karena legislatif seringkali menjadi bagian dari kekuasaan yang sama; d. kehilangan hak untuk ikut serta dalam proses korektif dalam negara demokrasi; 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebagai pemilih (voter) akibat berlakunya norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017. Pasal a quo memberikan celah bagi partai politik untuk melakukan penggusuran caleg yang tidak favorit bagi partainya. Dalam praktiknya, partai politik memiliki kendali penuh atas struktur dan keputusan internal. Seorang calon legislatif terpilih dapat dengan mudah digeser apabila partai menganggapnya tidak sejalan dengan kepentingan partai atau elite tertentu. Sehingga, terdapat celah hukum untuk menggeser caleg terpilih lewat 73 pemberhentian di partai politik; Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, di mana Pemohon I berprofesi sebagai Advokat sedangkan Pemohon II merupakan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta [vide Bukti P-6], yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 [vide Bukti P-7 dan Bukti P-8] yang menurut anggapan Pemohon I dan Pemohon II, hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, yang menurut Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan kedudukannya sebagai pemilih. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 347 ayat (1) dan Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya, sebagai berikut. 74 1. Bahwa menurut para Pemohon, DPR sebagai perwakilan rakyat bertanggungjawab terhadap kepentingan rakyat bukan kepentingan partai politik, sehingga perlunya reformasi tentang fraksi dalam UU 7/2017. Campur tangan partai politik di tubuh parlemen semakin diperparah dengan keberadaan fraksi-fraksi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai dalam lembaga legislatif; 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kewenangan bagi fraksi untuk menyetujui rancangan undang-undang yang dibahas, seharusnya Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 mewajibkan masing-masing anggota DPR untuk menyampaikan persetujuannya terhadap suatu rancangan undang-undang. Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 memberikan kewenangan kepada fraksi untuk menyatakan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibahas dalam rapat paripurna DPR bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 mengingkari semangat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, karena menempatkan fraksi sebagai pemegang hak persetujuan terhadap rancangan undang-undang bukan individu anggota DPR yang telah dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena dominasi partai politik melalui fraksi dalam proses legislasi yang memperkuat oligarki dalam parlemen dan menghambat fungsi representasi rakyat secara otentik; 3. Bahwa menurut para Pemohon, sistem pengambilan suara dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 seharusnya menggunakan sistem one man one vote yang mewajibkan anggota DPR untuk menggunakan hak suaranya selaku wakil rakyat; 4. Bahwa menurut para Pemohon, gedung DPR merupakan fasilitas untuk melaksanakan agenda rapat demi kepentingan rakyat, sehingga apabila DPR ingin melaksanakan rapat di tempat lain harus disertai dengan alasan logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Sementara, pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sedang melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran 75 Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 5. Bahwa menurut para Pemohon, sistem pemilu serentak yang sekarang digunakan menyebabkan DPR menjadi rubber stamp dari Pemerintah dan melemahnya pertanggungjawaban pejabat publik sehingga bertentangan dengan tujuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak dengan pemisahan antara pemilu serentak untuk eksekutif dan pemilu serentak untuk legislatif; 6. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 akan membuka celah bagi partai politik untuk menggantikan calon legislatif terpilih lewat pemberhentian sebagai keanggotaan partai politik. Penggantian calon terpilih lewat skema pemberhentian sebagai keanggotaan partai politik melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), dan prinsip proporsional terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Frasa “pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR” dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tiap-tiap fraksi dapat memberikan pandangan fraksi, sedangkan persetujuan dan penolakan wajib diberikan oleh masing-masing anggota DPR melalui voting (one man one vote) dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Undang-Undang; 2. Frasa “Semua rapat di DPR” dalam Pasal 229 UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa semua rapat di DPR wajib dilakukan di gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik dan apabila dilakukan untuk kepentingan rapat dengar pendapat di daerah- daerah tertentu demi kepentingan partisipasi yang bermakna dan dalam pelaksanaan rapat di luar gedung DPR tersebut, DPR wajib memberi informasi 76 ke hadapan publik alasan pelaksanaan rapat tersebut; 3. Frasa “secara serentak” dalam Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak menurut jenis pemilunya, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, yang masing-masing diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan jarak waktu 2,5 (dua setengah) tahun antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif; 4. Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, frasa “tidak lagi memenuhi syarat” pada Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon a quo, oleh karena persoalan konstitusionalitas yang dipermasalahkan telah jelas, maka menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, terdapat empat isu pokok yang didalilkan dan dimohonkan dalam petitum permohonan para Pemohon. Pertama, pernyataan persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh masing- 77 masing anggota DPR melalui voting (one man one vote) dalam Rapat Paripurna Pembahasan RUU. Kedua, semua rapat DPR wajib dilakukan di gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik. Apabila dilakukan untuk kepentingan rapat dengar pendapat di daerah-daerah tertentu demi kepentingan partisipasi yang bermakna dan dalam pelaksanaan rapat di luar gedung DPR tersebut, DPR wajib memberi informasi ke hadapan publik alasan pelaksanaan rapat tersebut. Ketiga, pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak menurut jenis pemilunya, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, yang masing- masing diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan jarak waktu 2,5 (dua setengah) tahun antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Keempat, penggantian calon terpilih untuk menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab 4 (empat) isu pokok yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan bahwa keberadaan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah pada hakikatnya dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pembentukan lembaga permusyawaratan/perwakilan yaitu, Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Atas dasar dan pertimbangan tersebut, diperlukan undang-undang yang memuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Di samping itu, perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja masing- masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and balances, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi 78 representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat [vide Penjelasan Umum UU 17/2014]. Dalam kaitan ini, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berkenaan dengan lembaga perwakilan tersebut, undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah UU 17/2014. Dalam undang- undang tersebut, ditegaskan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait fungsi legislasi, ditegaskan bahwa hal tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran, dan pengawasan) DPR didukung oleh berbagai perangkat, seperti, Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Di samping itu, DPR juga memiliki fraksi yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik dari hasil pemilihan umum. Karenanya, fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak, dan kewajiban anggota DPR. Dalam kaitannya dengan hak-hak anggota DPR, telah ditegaskan salah satunya adalah hak untuk menyampaikan usul dan pendapat. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib [vide Pasal 80 huruf c dan Pasal 220 ayat (3) UU 17/2014]. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.10] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas frasa “pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap 79 fraksi dan anggota DPR” dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tiap-tiap fraksi dapat memberikan pandangan fraksi, sedangkan persetujuan dan penolakan wajib diberikan oleh masing-masing anggota DPR melalui voting (one man one vote) dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Undang-Undang; Terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, oleh karena pada dasarnya yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan peran dan kewenangan fraksi yang ada di DPR, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2013, pada pokoknya sebagai berikut: [3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan fraksi di lembaga legislatif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 huruf e UU Parpol dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301, serta Pasal 352 UU 27/2009, dibentuk oleh partai politik bukan dibentuk oleh MPR, DPR, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan juga bukan dibentuk oleh lembaga negara lainnya, sehingga jelas bahwa fraksi tersebut bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif tetapi bagian dari partai politik atau dengan kata lain keberadaanya di luar lembaga legislatif. Menurut Mahkamah, keberadaan fraksi harus dilihat dari sisi peranannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga legislatif, baik secara kelembagaan maupun terhadap masing-masing individu anggotanya. Fraksi sebagai kepanjangan tangan dari partai politik dapat mewarnai berbagai proses politik yang terjadi di tingkat alat kelengkapan, termasuk musyawarah antarfraksi dan pengambilan keputusan. Fraksi tidak hanya sekadar sebagai wadah berhimpunnya para anggota partai politik yang duduk di lembaga legislatif, tetapi lebih dari itu, keberadaan fraksi juga adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Fraksi sebagai representasi partai politik di lembaga legislatif juga merupakan wadah artikulasi dari aspirasi partai politik yang bersangkutan yang merupakan bagian dari aspirasi politik rakyat; [3.11.5] Bahwa posisi fraksi yang demikian strategis, tidak saja terkait dengan proses pembahasan agenda legislatif menyangkut program legislasi nasional (Prolegnas), yakni, mengenai pembahasan atas suatu Rancangan UndangUndang, akan tetapi lebih dari itu, fraksi juga berperan dalam proses penggunaan hak-hak anggota, baik secara kelembagaan maupun secara individu dalam menghadapi setiap persoalan atau isu tertentu. Dengan sistem pembahasan agenda lembaga legislatif yang bertumpu pada sikap fraksi, maka sulit diabaikan adanya pertimbangan atas desain komposisi dan kekuatan anggota masing-masing fraksi, baik aspek kuantitas maupun aspek kualitas para kader partai yang mengisinya. Selain itu, keberadaan fraksi adalah untuk mengordinasi anggota MPR, DPR, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah; 80 [3.11.6] Menimbang bahwa dengan demikian keberadaan fraksi di lembaga legislatif, menurut Mahkamah merupakan konsekuensi logis dari sistem politik yang dianut di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yang implementasinya dibuatlah sistem perwakilan melalui partai politik. Fraksi merupakan kepanjangan tangan dari suatu partai politik di lembaga perwakilan, sehingga keberadaan fraksi memang harus berada di lembaga perwakilan. Secara tidak langsung fraksi merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, maupun melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan; [3.11.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui lembaga MPR, DPR, dan DPRD yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut telah memberikan peran yang sangat besar bagi partai politik dalam menentukan dan menempatkan anggotanya dalam pemilihan umum untuk dipilih menjadi anggota DPR atau DPRD. Mengingat peserta pemilihanumum anggota DPR atau DPRD adalah partai politik, maka tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR atau DPRD tanpa melalui partai politik, sehingga untuk menjadi calon anggota DPR atau DPRD harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu menjadi anggota partai politik. Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan pilar utama dan mempunyai peran strategis, antara lain, sebagai wadah untuk berkumpul atau berserikat, sarana penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, memadukan berbagai kepentingan, tempat merekrut caloncalon pemimpin negara, sarana pendidikan politik, serta memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi sebagaimana amanat UUD 1945, peran dan keberadaan partai politik sebagai infrastruktur politik merupakan suatu keniscayaan. Salah satu upaya memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk membentuk fraksi di MPR, DPR, dan DPRD sebagai wadah bagi partai politik untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab partai politik yang memiliki anggota di MPR, DPR dan DPRD; Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat bahwa substansi pertimbangan hukum berkaitan dengan peran dan kewenangan fraksi dan anggota DPR, termasuk dalam hal pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak sebuah RUU, telah tercakup dalam pertimbangkan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012 di atas. Terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian tersebut. Dengan 81 demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU- X/2012 secara mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 171 UU 17/2014 dalam perkara a quo. Terlebih, berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketentuan yang menjamin hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat [vide Pasal 80 huruf c UU 17/2014]. Selain itu, dalam praktik pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR selama ini, pimpinan DPR selaku pimpinan rapat paripurna juga terlebih dahulu menanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir apakah dapat menyetujui RUU yang telah dibahas dan disetujui dalam pembahasan tingkat I. Artinya, baik norma pasal a quo maupun praktik pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR dimaksud tidak mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak konstitusional anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasinya pada proses akhir legislasi sebuah RUU, yakni hak untuk menyatakan setuju sepenuhnya, setuju dengan catatan, atau menolak terhadap RUU yang hendak disahkan dalam rapat paripurna DPR. Sejumlah fakta empirik menunjukkan, selama ini jika terdapat anggota DPR yang tidak setuju termasuk tidak setuju dengan sikap fraksi, maka anggota DPR yang bersangkutan dapat menyatakan ketidaksetujuannya dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, pasal a quo tidak menutup atau meniadakan kemungkinan anggota DPR baik untuk bersikap sama atau berbeda dengan sikap fraksinya. Oleh karena itu, norma pasal a quo memungkinkan fraksi maupun anggota DPR untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap sebuah RUU menjadi undang-undang pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas Pasal 229 UU 17/2014 sepanjang tidak dimaknai semua rapat DPR wajib dilakukan di gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik dan apabila dilakukan untuk kepentingan rapat dengar pendapat di daerah-daerah tertentu demi kepentingan partisipasi yang bermakna dan dalam pelaksanaan rapat di luar gedung DPR tersebut, DPR wajib memberi informasi ke hadapan publik alasan pelaksanaan rapat tersebut; Bahwa setelah mencermati dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat pasal a quo ditujukan untuk mengatur bagaimana sifat rapat di DPR, 82 bukan mengatur perihal di mana rapat di DPR harus diselenggarakan. Sehingga, penambahan pemaknaan atas frasa “semua rapat di DPR” dalam Pasal 229 UU 17/2014 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon tidaklah tepat dilekatkan pada pasal yang secara spesifik mengatur mengenai bagaimana sifat rapat di DPR yang pada prinsipnya bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup, bukan tentang tempat di mana rapat DPR harus diselenggarakan sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 229 UU 17/2014 tersebut. Terlebih, jika terkait dengan rapat mengenai pembahasan RUU, menurut Mahkamah yang lebih esensial dan harus diimplementasikan adalah bukan tentang tempat di mana rapat tersebut harus diselenggarakan. Dalam hal ini, para Pemohon sepertinya hendak memberikan pemaknaan terhadap norma pasal a quo secara memaksa dan keluar dari konteks norma yang diatur dalam rumusan pasal a quo. Karenanya, sekali lagi Mahkamah ingin mengingatkan bahwa Pasal 229 UU 17/2014 telah dengan jelas menentukan bahwa “semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa di manapun rapat DPR diselenggarakan, maka sifat keterbukaan rapat itu menjadi prinsip yang utama dalam penyelenggaraan rapat di DPR. Sedangkan, sifat ketertutupan rapat adalah merupakan suatu pengecualian yang harus didasarkan pada alasan tertentu dan alasan demikian disampaikan secara terbuka sebelum rapat yang bersifat tertutup dilakukan. Sedangkan, tentang tempat diselenggarakannya rapat DPR, Mahkamah berpendapat hal tersebut bukan merupakan isu konstitusionalitas norma. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.12.3] Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak menurut jenis pemilunya, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, yang masing-masing diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan jarak waktu 2,5 (dua setengah) tahun antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “secara serentak” pada Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 memperkuat politik transaksional, menyulitkan rakyat untuk memberi kontrol dan koreksi, serta menciptakan inefektivitas dan inefisiensi anggaran. Sebelum lebih jauh mempertimbangkan norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 ternyata telah 83 diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 a quo, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut. “Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselelenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”. Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, terhadap norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, objeknya telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, terhadap norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma a quo haruslah dinyatakan telah kehilangan objek; [3.12.4] Bahwa selain itu, para Pemohon mendalilkan petitum alternatif, pertama, ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017; dan kedua, setidaknya inkonstitusionalitas bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD 84 kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon khususnya pada bagian hal-hal yang diminta dalam ketentuan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017, khususnya pada bagian petitum yang intinya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Terhadap petitum alternatif pertama, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata substansi Pasal 426 ayat (1) UU 7/2017 yang mengatur tentang penggantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD merupakan ketentuan yang masuk ke dalam Bab XII UU 7/2017 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Dalam hal ini, Paragraf 4 tentang Penggantian Calon Terpilih mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan antara lain tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017]. Dengan demikian, adressat dari pasal a quo adalah calon anggota DPR, DPD, atau DPRD yang belum dilantik dan menjalankan tugas; Sementara itu, berkaitan dengan penggantian calon terpilih anggota DPR atau DPRD sebagaimana permohonan para Pemohon yang diatur dalam UU 7/2017, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan prosedur penggantian antar waktu anggota legislatif yang sudah dilantik dan menjalankan tugas, sebagaimana diatur dalam UU 17/2014 tidak dapat begitu saja diterapkan sebagai aturan untuk penggantian calon terpilih yang belum dilantik dan belum menjalankan tugas representasinya. Dalam hal menyangkut calon terpilih yang sudah dilantik, yang hal ini berarti yang bersangkutan sudah resmi menjadi anggota DPR atau DPRD, UU 17/2014 telah mengatur prosedur dan proses pemberhentian (antar waktu) dan 85 penggantiannya. Dalam hal ini, untuk penggantian anggota DPR misalnya, UU 17/2014 mengatur dalam Bagian Kelima Belas tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara, yakni dalam Pasal 239 sampai dengan Pasal 244 UU 17/2014. Demikian pula, dalam hal anggota DPR yang diberhentikan dan hendak diganti tersebut berkeberatan, UU 17/2014 menyebutkan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) UU 17/2014, yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Mekanisme demikian tidak diatur ketika penggantian dimaksud dilakukan terhadap calon terpilih yang belum dilantik sebagaimana diatur pada Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017. Namun menurut Mahkamah, ketiadaan pengaturan demikian tidak menyebabkan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 serta merta menjadi inkonstitusional. Mahkamah mencermati bahwa calon terpilih tersebut masih dapat melakukan upaya hukum, yakni dengan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus di mana calon terpilih menggunakan upaya hukum melalui gugatan di peradilan perdata dan/atau peradilan tata usaha negara. Artinya, masih tersedia upaya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi calon terpilih yang belum dilantik tersebut guna mempertahankan haknya atau mendapatkan keadilan; Selanjutnya, berkenaan dengan petitum alternatif kedua, para Pemohon memohon agar frasa “tidak lagi memenuhi syarat” pada norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Mahkamah berpendapat bahwa penambahan rumusan sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dapat saja dilakukan, namun hal demikian menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk membuat pengaturan secara spesifik tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon terpilih anggota DPR atau DPRD yang terhadapnya dilakukan penggantian sebelum dilakukan pelantikan dan apakah upaya hukum demikian dapat menunda proses penggantian terhadap calon terpilih anggota DPR atau DPRD yang bersangkutan. Hal terpenting bagi Mahkamah adalah apakah dengan ketiadaan pengaturan secara spesifik tersebut maka tertutup 86 upaya hukum gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk memperjuangkan hak dari calon anggota terpilih tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah telah ternyata tersedia upaya hukum yang dapat digunakan melalui lembaga peradilan. Termasuk jika upaya hukum tersebut dilakukan, maka calon yang bersangkutan dapat meminta putusan atau penetapan provisional untuk menunda proses penggantian dirinya selaku calon terpilih; Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon a quo berkenaan dengan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 tidak bertentangan dengan hak untuk memajukan dirinya dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 telah kehilangan objek. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 87 [4.3] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 adalah kehilangan objek; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, 88 dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi