42/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 42/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama Tempat/Tanggal Lahir Jabatan Alamat : : : : Almizan Ulfa, S.E., M.Sc. Palembang, 5 Oktober 1953 Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI Jakarta Bojong Gede Indah B/12, RT001 RW018, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat sebagai--------------------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama Tempat/Tanggal Lahir Jabatan Alamat : : : : Santi Lisana, S.E., MBA. Manado, 12 Agustus 1963 Wiraswasta Jalan Tangkuban Perahu Nomor 405A, RT016, RW005, Limo, Depok, Jawa Barat sebagai------------------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama Tempat/Tanggal Lahir Jabatan Alamat : : : : Drs. DB. Ali Syarief Bandung, 15 Agustus 1956 Pensiunan PNS Pemda Provinsi Jawa Barat Jalan Dr. Setiabudi Nomor 369A, RT001, RW001, Sukasari, Bandung, Jawa Barat sebagai----------------------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama Tempat/Tanggal Lahir : : Ir. Petir Amri Wirabumi, M.M. Palembang, 4 Desember 1954 2 Jabatan Alamat : : Pensiunan PT. Surveyor Indonesia Taman Cipulir Estate B 6/5, RT009 RW006, Cipadu Jaya, Larangan, Tangerang, Banten sebagai----------------------------------------------------------------------------Pemohon IV; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 18 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 22 Maret 2022 dengan Nomor 42/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 April 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 28 April 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UNDANG- UNDANG DASAR TAHUN 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, yang selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UndangUndang 3 Nomor 8 Tahun 2011, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang- Undang terhadap UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945”; 4. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut “PMK Nomor 2 Tahun 2021”) menyatakan, “Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945”; 5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 222 dan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undang-undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.” Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945”; 7. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; 4 d. Lembaga negara. 8. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 9. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian (causa verband) dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang, yakni pertama, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian Undang-undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang; 11. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, yang memutuskan, “dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan 5 permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.”; 12. Bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap beberapa permohonan perseorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional memilih, yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,” untuk menguji norma ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, in casu Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo, yang tertuang tetapi tidak terbatas pada lima Putusan Mahkamah dengan nomor-nomor putusan sebagai berikut: (i) 59/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018; (ii) 71/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018; (iii) 72/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018; (iv) 49/PUU- XVI/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dan (v) 54/PUU-XVI/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dengan pokok-pokok kerugian konstitusional para pemohon termaksud pada butir (i) hingga (iv) sebagai berikut: a. Secara umum akan membatasi jumlah pilihan yang tersedia bagi pemohon; b. Cenderung disodorkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpaksa harus melakukan beberapa negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai-partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dikemudian hari; c. Hasil atau pelaksanaan dari Hak memilih Pemohon (pada Pemilu DPR 2014) itu kemudian tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, kartena akan digunakan cenderung manipulatif, tanpa seizin pemohon, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak memilihnya pada Pemilu DPR 2014; d. Berhak atas hadirnya lebih banyak calon Presiden dan Wakil Presiden dibandingkan dengan calon yang hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014; e. Hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, telah dirugikan; 6 f. Merugikan dan menghambat upaya mendorong dan menyiapkan kader politik perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena telah dibatasi hanya yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014; g. Partai politik dipaksa bergabung untuk dapat memenuhi syarat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang belum tentu sejalan dengan aspirasi konstituen partai politik yang bersangkutan dan rawan menimbulkan politik transaksional yang pada gilirannya merugikan semua pihak, termasuk pemohon, karena tokoh-tokoh bangsa, yang telah teruji pengalaman dan kemampuannya dalam memimpin, berpotensi untuk tertutup peluangnya dicalonkan karena tersandera ketentuan ambang batas dalam norma undang-undang a quo; h. Hak dipilih untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden juga dirugikan oleh ketentuan ambang batas pengusulan termaksud; i. Ketentuan ambang batas termaksud memperberat syarat partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan karenanya mengurangi hak konstitusional para pemohon untuk memilih dan dipilih; j. Sebelum hingga saat para Pemohon melakukan hak pilihnya pada Pemilu anggota DPR 2014, para Pemohon tidak pernah sekalipun diberikan informasi oleh peraturan perundang-undangan apa pun atau oleh siapa pun bahwa hasil hak pilih para Pemohon akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk mengusulkan oleh partau politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu Serentak 2019, sehingga para Pemohon merasa dibohongi dan suara yang diberikan dalam Pemilu anggota DPR 2014 telah dimanipulasi. Butir (j) ini dapat diringkas dengan kalimat yang sederhana yang berbunyi para pemohon a quo tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa hasil Pemilu anggota DPR 2014 akan digunakan sebagai bagian persyaratan terpenting untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024. 13. Selanjutnya dari kerugian-kerugian konstitusional para Pemohon a quo seperti tercantum pada butir (a) hingga butir (j) di atas ternyata butir (c) dan butir (j) merupakan butir terpenting yang dijadikan pertimbangan hukum 7 Mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada para Pemohon a quo yang tertuang dalam Putusan Mahkamah pada butir (i) hingga butir (v) di atas. Substansi butir (c) dan butir (j) tersebut adalah: para pemohon, pemilih secara lebih umum, tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa hasil Pemilu anggota DPR 2014 akan digunakan sebagai bagian persyaratan terpenting untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Nuansa kurang jelasnya atau sangat lemahnya argumentasi sebab akibat kerugian konstitusional termaksud tetapi walaupun demikian Mahkamah tetap memberikan kedudukan hukum kepada pemohon perseorangan dengan pertimbangan utama “ketidaktahuan termaksud” diterangkan secara eksplist antara lain dalam Putusan Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017 dengan permohonan pemohon perseorangan a.n. Mas Soeroso, S.E., yang antara lain berbunyi “…. Kendatipun Pemohon tidak secara jelas menerangkan hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu … oleh karena pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak memilih dan objek permohonan a quo bersangkut-paut dengan hak memilih setiap warga negara … Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.” 14. Bahwa frasa “pemilih tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa hasil Pemilu anggota DPR 2014 akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengusulan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019,” merupakan pertimbangan hukum utama Mahkamah, dapat juga merupakan satu-satunya pertimbangan hukum, yang digunakan jika tidak ada pertimbangan hukum utama Mahkamah yang lain, untuk mengabulkan permohonan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon a quo pada Putusan Perkara yang disebut pada butir (i) hingga butir (v) di atas. Hal ini dinyatakan secara ekplisit dalam Putusan Mahkamah Nomor 74/PUU- XVIII/2020 paragraph [3.6.2] yang antara lain berbunyi “……pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga 8 berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, ….” 15. Bahwa Mahkamah tidak akan pernah, atau, adanya tendensi yang super kuat, untuk tidak akan pernah kembali memberikan legal standing (kedudukan hukum) termaksud kepada pemilih perseorangan yang juga dinyatakan secara eksplisit dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 74/PUU-XVIII/2020 paragraph [3.6.2] yang antara lain berbunyi “…….sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024. ……. tidak memiliki kerugian konstitusional karena pada saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu anggota legislatif tahun 2019 dianggap telah mengetahui bahwa hasil hak pilih Pemohon akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu serentak tahun 2024………. Dengan demikian, anggapan potensi kerugian ……..tidak berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma a quo, sehingga Mahkamah berpendapat …..tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” terlepas seberapa baik dan seberapa rincinya penjelasan para pemohon pemilih perseorangan tentang sebab akibat baik secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak- tidaknya potensial merugikan para pemohon pemilih perseorangan yang disebabkan oleh pemberlakuan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo. 16. Bahwa Mahkamah tidak akan pernah, atau, adanya tendensi yang super kuat, untuk tidak akan pernah kembali memberikan legal standing (kedudukan hukum) termaksud kepada pemilih perseorangan terlepas seberapa baik dan seberapa rincinya penjelasan para pemohon pemilih perseorangan tentang sebab akibat baik secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan para pemohon pemilih perseorangan yang disebabkan oleh pemberlakuan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo, juga terlihat dengan jelas dalam Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 juncto (jo) Nomor 68/PUU-XIX/2021 jo Nomor 70/PUU- XIX/2021 jo Nomor 1/PUU-XX/2022 jo Nomor 5/PUU-XX/2022 jo Nomor 9 6/PUU-XX/2022 jo Nomor 7/PUU-XX/2022, dan, jo Nomor 8/PUU-XX/2022, disini ada delapan Putusan Mahkamah, sepanjang data yang dapat diakses oleh para Pemohon a quo, yang antara lain berbunyi: “[3.6.2] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 telah menegaskan yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. [3.6.2] ..., di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden…, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024… bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu… [3,6] …subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” ‘’[3.6.4] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih …karena Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu legislatif Tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan Presiden pada Pemilu Tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon … Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.” 17. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon a quo pertimbangan hukum Mahkamah yang tidak dapat memberikan kedudukan hukum bagi permohonan pemohon perseorangan seperti dipaparkan dalam paragraf [15] dan [16] di atas bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang membuat norma bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan 10 permohonan pengujian undang-undang, yakni pertama, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian Undang-undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang. Dengan demikian jelas sekali bahwa frasa “sebab akibat adanya kerugian konstitusional” yang harus dijadikan pertimbangan dan bukan frasa “tidak tahu atau sudah tahu” diberikan atau tidak diberikannya kedudukan hukum (legal standing) termaksud, atau, adalah salah jika sudah tahu dianggap tidak mengalami kerugian konstitusional sehingga Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan legal standing permohonan pemohon perseorangan, in casu Pasal 222 UU Pemilu. 18. Bahwa sekali pun pemilih memang betul sudah mengetahui hasil Pileg 2019 akan digunakan untuk memenuhi persyaratan ambang batas minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024 tetapi saat ini, menjelang pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU, publik atau persisnya pemilih, merasakan ada parpol atau gabungan parpol alternatif yang seharusnya dapat mewakili hak mereka untuk mengusulkan Pasangan Calon alternatif, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan sesuai dengan keputusan-keputusan Mahkamah seperti tersebuat di atas, maka logis sekali untuk mempertanyakan logika hukum keputusan-keputusan Mahkamah termaksud. 19. Bahwa PARA PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”) pembayar pajak, [Bukti: (i) P-1; (ii) P-2; (iii) P-3], dan (iv) P-4], sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu: a. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;” c. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 11 mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;” d. Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;” e. Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945: i. Ayat (1) berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;” ii. Ayat (2) berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;” f. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” dan g. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. h. Pasal 28 F yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 20. Bahwa Pemohon a quo adalah warga negara pemohon perseorangan yang terdaftar sebagai pemilih dan sudah melaksanakan hak memilihnya tersebut sejak Pemilu 2004 dan untuk Pemilu 2019 dilampirkan [Bukti P-5A] yang memperlihatkan bahwa masing-masing Pemohon a quo terdaftar pada DPT Pemilu 2019. Pemohon a quo selain memiliki hak konstitusional memilih juga memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. 21. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 juncto Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022 juncto … 12 juncto… hingga juncto Putusan Nomor 8/PUU-XX/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang tidak dapat lagi menerima legal standing permohonan pemohon perseorangan karena menurut Mahkamah semua warga negara sudah mengetahui bahwa hasil Pileg 2019 akan digunakan sebagai bagian persyaratan terpenting untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2024 dan dengan demikian tidak memiliki kerugian konstitusional sehingga Mahkamah berpendapat bahwa hanya partai politik yang memiliki legal standing untuk menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo. Kami para Pemohon a quo sependapat dengan dalil atau argumentasi Mahkamah ini, di satu sisi, namun di sisi lain, kami juga berpendapat bahwa permohonan kedudukan hukum, atau, permohonan legal standing termaksud bagi permohonan pemohon perseorangan tetap masih layak untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah berdasarkan beberapa dalil dan/atau argumentasi robust kami yang pada prinsipnya tertuang dalam paragraph-paragraph berikut ini. 22. Bahwa para Pemohon a quo berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021, juncto Putusan Perkara Nomor 66/PUU- XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022 juncto … juncto… hinga juncto Putusan Nomor 8/PUU-XX/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang tidak dapat menerima kedudukan hukum (legal standing) permohonan pemohon perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo, yang bernuansa pertimbangan hukum positif, konsisten dengan teori fiksi, perlu disempurnakan dengan menghadirkan juga pertimbangan sosiologi hukum, yang menghendaki agar para hakim utamanya Hakim Konstitusi yang mulia, untuk mempertimbangkan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efesien. 23. Bahwa Pemilu Serentak baru pertama kali dilaksanakan di tahun 2019 sehingga pengalaman hukum (legal experience) sebagian besar warga negara, jika tidak hampir seluruhnya, yang mempunyai hak memilih termasuk para Pemohon a quo, belum sampai pada pemahaman, atau, belum juga tahu/mengerti bahwa memilih calon anggota DPR di Pileg 2019 adalah secara otomatis memberikan otoritas kepada partai politik untuk 13 mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2024. Ketidakpahaman atau ketidakmengertian termaksud terutama bersumber dari tidak adanya sosialisasi dan/atau kampanye yang memadai, jika ada, tentang pemberian otoritas termaksud baik dari pemerintah terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun dari partai politik, atau, lembaga survei, dan dari pihak-pihak lain yang terkait, misalnya kampanye/sosialisasi dengan narasi spanduk yang berbunyi INGAT HASIL PILEG 2019 AKAN DIGUNAKAN JUGA UNTUK MENGUSULKAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024. Selain itu, suasana kebatinan atau nuansa yang menyelimuti Pemilu Serentak 2019 lebih terfokus pada isu-isu strategis bangsa dalam perspektif waktu lima tahun kedepan pada waktu itu, 2019-2024, dan bukan dalam perspektif waktu 2024-2029, sehingga jarang sekali, jika ada, orang yang sudah siap memikirkan prospek calon presiden/wakil presiden 2024-2029 di Pemilihan Umum tahun 2019. 24. Bahwa masih sangat minimnya pengalaman hukum, pemahaman, dan pengetahuan, sebagian besar warga negara, jika tidak hampir seluruhnya, yang mempunyai hak memilih termasuk Para Pemohon a quo, sejauh ini, yang belum sampai pada pemahaman, atau, belum juga tahu/mengerti bahwa memilih calon anggota DPR di Pileg 2019 adalah identik atau otomatis memberikan otoritas kepada partai politik terkait untuk mengajukan usulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum tahun 2024 didukung oleh bukti-bukti robust sebagai berikut. a. Tidak akan pernah berhentinya, dengan intensitas dan volume yang terus meningkat, pengajuan permohonan Pengujian Undang Undang (PUU) atas UUD tahun 1945 ke Mahkamah, in casu Pasal 222 a quo, yang diajukan oleh perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih, yang secara rinci dijabarkan dalam paragraph [43], permohonan PUU pemohon a quo, yang disertai bukti-bukti yang otentik. b. Terdapat tiga petisi penghapusan presidential threshold dan/atau menjadikan presidential threshold nol persen yang menggunakan platform change.org, pada posisi 21 Februari 2022, masing-masing ditandatangani oleh 10.797 (sepuluhribu tujuhratus sembilanpuluhtujuh) netizen, 393 (tiger atus Sembilan puluh tiga) netizen, dan 10.117 (sepuluh ribu seratus 14 tujuh belas) netizen sehingga secara keseluruhan petisi pada change.org ini sudah ditandatangani oleh hampir 22 ribu netizen dan jumlahnya jelas akan jauh lebih besar pada posisi saat ini. Jelas ini mengindikasikan bahwa semua mereka ini selain menentang pemberlakuan Pasal 222 a quo juga sebetulnya tidak tahu bahwa hasil Pileg 2019 akan digunakan sebagai persyaratan terpenting untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu Tahun 2024. Vide paragraph [43] c. Terdapat dua orang Hakim Konstitusi yaitu Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, pada prinsipnya menghendaki agar Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk dibatalkan dengan pertimbangan hukum bahwa ketentuan pasal a quo selain menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden juga membatasi hak konsitusional warga negara Indonesia untuk mendapatkan Pasangan Calon yang lebih banyak. Menurut pemohon a quo, Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi yang mulia ini juga berpendapat sebetulnya publik belum tahu atau belum paham bahwa hasil pemilihan legislatif 2019 akan digunakan untuk memenuhi persyaratan ambang batas minimal untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bagi partai politik atau gabungan partai politik. d. Mahkamah dalam Putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021 mencantumkan keterangan Pemohon a quo, atas nama Gatot Nurmnatyo, tentang berbagai elemen masyarakat yang menolak/merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 222 a quo yang beberapa diantaranya adalah: (i) tiga orang anggota DPR/DPD 2019 – 2024 yaitu Fadli Zon (Gerindra), Syarief Hasan (Demokrat), dan Tamsil Linrung (DPD); (ii) enam orang Akademisi Senior yaitu Situ Zuhro (LIPI), Feri Hamsari (Unand), Zainal Arifin Mochtar (UGM), Irman Putra Sidin (Ahli Hukum Tatanegara), Margarito Kamis (Ahli Hukum Tatanegara, dan Titi Angraini (Ahli Pemilihan Umum); (iii) Lembaga survei Indo Parameter dan Kedai Kopi, dan (iv) Pengurus Pusat Muhamadiyah. Posisi berbagai elemen masyarakat yang menolak/merasa dirugikan termaksud dapat dimaknai bawa mereka ini sebetulnya tidak paham atau belum mengetahui bahwa Hasil Pileg 2019 15 akan digunakan sebagai persyaratan terpenting bagi Parpol atau gabungan Parpol untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilihan Umum tahun 2024. e. Jika PUU suatu UU atas UUD 1945 umumnya hanya terjadi satu dua kali saja, namun untuk PUU in casu Pasal 222 a quo sudah diputuskan oleh Mahkamah sebanyak 26 kali hingga Putusan Nomor 08/PUU-XX/2022 dengan status ditolak (legal standing diterima) atau tidak dapat diterima (legal standing tidak dapat diterima) dan hingga tanggal 22 Maret 2022 dengan nomor perkara 42/PUU-XX/2022 terdapat 9 (sembilan) permohonan PUU Pasal 222 a quo yang sudah diregsitrasi di Mahkamah, yang diantaranya adalah permohonan perseorangan warga negara atas nama Jaya Suprana yang juga merupakan sosok budayan nasional terkemuka dan saat ini juga berprofesi sebagai Youtuber. Nuansanya adalah bahwa posisi berbagai elemen masyarakat yang menolak/merasa dirugikan termaksud dapat dimaknai bawa mereka ini sebetulnya tidak paham atau belum mengetahui bahwa Hasil Pileg 2019 akan digunakan sebagai persyaratan terpenting bagi Parpol atau gabungan Parpol untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilihan Umum tahun 2024. f. CNNI, 27 Maret 2022 melaporkan bahwa Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti melayangkan gugatan terhadap presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Disini juga dikatakan bahwa gugatan mereka teregister dengan nomor perkara 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan tercatat pada Jumat (25/3). Patut diduga Yusril sudah tahu tetapi tetap merasa dirugikan tetapi La Nyalla mungkin saja tidak tahu dan merasa dirugikan; 25. Bahwa Pasal 222 UU a quo sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” jelas-jelas menyatakan bahwa setiap pemilih yang memilih anggota DPR sebelumnya, seperti pada pemilihan legislatif anggota DPR tahun 2019, sudah memberikan kontribusi atau 16 sumbangan hak konstitusional maksimal nya sebesar 1/20% (satu per duapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 1/25% (satu per dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional, atau, setiap hak pemilih dalam porsi yang demikian sudah diwakilkan, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, untuk menentukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum lima tahun yang akan datang seperti pemilihan umum tahun 2024. Pemaknaan frasa a quo dapat dianalogikan dari pemaknaan Pasal 37 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Frasa sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut menyatakan bahwa anggota MPR memiliki hak suara yang sama yaitu satu orang satu suara untuk mengusulkan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 26. Bahwa pemberlakuan Pasal 222 a quo sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional,” atau, frasa pemberlakuan persyaratan ambang batas minimal a quo, telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon a quo, mengingat lima hal atau kondisi Pemohon a quo sebagai berikut: (i) Pertama, UUD 1945 tidak pernah memberikan hak bagi warga negara perseorangan, termasuk Pemohon a quo, untuk mencalonkan, atau, mengusulkan, atau, menentukan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi frasa ini memanipulasi hak semu, hak yang tidak ada, mencatut hak konstitusional Pemohon a quo, dan, pemilih secara umum, dengan cara mewakilkan hak semu (hak catutan) termaksud kepada partai politik pada pemilihan legislatif sekarang, seperti Pileg 2019, untuk mengusulkan Pasangan Calon pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden siklus lima tahun yang akan datang, seperti pemilihan umum tahun 2024; (ii) Persyaratan ambang batas minimal ini sangat ampuh, secara de facto, bagi oligarki untuk mempengaruhi dan/atau menciutkan jumlah Pasangan Calon Pilpres sedemikian rupa sehingga pasangan calon yang 17 mana pun yang terpilih tetap akan tunduk secara absolut kepada kepentingan oligarki, dengan tentu saja mengorbankan kepentingan Pemohon a quo dan jelas sekali termasuk seluruh rakyat Indonesia, walaupun ini hanya keyakinan Pemohon a quo tetapi rasanya termasuk keyakinan publik, dan juga walaupun normanya tidak mengatakan demikian. Proses penciutan jumlah Pasangan Calon termaksud, secara de facto, dimulai pada Pilpres 2009 dengan penciutan awal yang hanya menyediakan tiga Pasangan Calon ketika ambang batas termaksud mulai diberlakukan secara penuh, dibandingkan dengan Pilpres 2004 dengan lima Pasangan Calon ketika ambang batas termaksud belum ditetapkan, dan tinggal dua Pasangan Calon untuk masing- masing Pilpres 2014 dan 2019, serta lebih mencemaskan lagi terlihat tendensi yang cukup kuat bahwa Pilpres calon tunggal akan terjadi di Pemilu 2024, sedemikina rupa sehingga Pemohon a quo yang sudah mengalami kerugian konstitusional dengan kehilangan Pasangan Calon alternatif potensial yang lebih baik di Pilpres 2014 dan 2019, serta sangat mugkin sekali kerugian konstitusional kehilangan Pasangan Calon alternatif yang lebih baik termaksud akan terjadi kembali di Pemilu 2024 jika Mahkamah tidak membatalkan Pasal 222 a quo; (iii) Ketiga, bahwa persyaratan ambang batas minimal a quo tidak dilengkapi dengan persyaratan ambang batas maksimal perolehan kursi paling banyak X% (x persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh Y% (y persen) dari suara sah nasional mengakibatkan masing-masing partai politik PDIP dan Gerindra telah “memborong” kursi DPR sedemikian rupa sehingga kedua Pilpres ini hanya menyediakan kontestasi antara dua Capres yang sama yaitu Jokowi (PDIP) lawan (Vs) Prabowo (Gerindra). Dengan kata lain, hangusnya hak konstitusional memilih Pemohon a quo pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 dalam semangat atau nuansa yang jujur dan adil dan kerugian konstitusional ini berpotensi akan terulang kembali di pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024; (iv) Keempat, mengingat koalisi Parpol pendukung pemerintah saat ini menguasai 82 persen kursi DPR menyisahkan 18 persen kursi DPR berarti dibawah persyaratan angka 20 persen a quo sedemikian rupa sehingga sangat berpotensi memunculkan Pasangan Calon Tunggal atau Dua Pasangan Calon Semu; Pasangan Calon Utama yang akan dimenangkan dan Pasangan Calon Pendamping sebagai 18 pemanis demokrasi saja, jika Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo tidak dibatalkan oleh Mahkamah; (v) Kelima, sangat mungkin sekali kejadian debat Pilpres semu yang terjadi di Pilpres 2019 akan terulang kembali di Pilpres 2024. Debat semu Pilpres 2019 termaksud diindikasikan oleh moderator/pimpinan debat hanya difungsikan sebagai pembaca soal dan dengan demikian tidak melakukan sanggahan dan/atau permintaan klarifikasi atas jawaban dan/atau pernyataan Pasangan Calon serta debat termaksud dapat dikatakan dimanipulasi untuk tidak mengangkat isu-isu strategis, dengan cukup baik dan mendalam, yang dijiwai semangat substantif dan komprehensif, yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini seperti isu-isu kemerosotan Demokrasi, pengekangan Kebebasan Bersuara dan HAM, terlantarnya agenda penegakan Supermasi Hukum, semangkin maraknya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), menggunungnya Utang dan Pemborosan Keuangan Negara, menggunungnya utang BUMN, Deplesi Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan, dan Ketertinggal Pendidikan Indonesia. [Bukti P-8] 27. Bahwa pemberlakuan Pasal 222 a quo sepanjang frasa “pada Pemilu anggota DPR sebelumnya“ telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon a quo mengingat dua hal sebagai berikut: (i) Pertama, pemohon a quo belum tahu atau belum menerima sosialisasi yang memadai, jika ada, bahwa mencoblos surat suara pemilihan (memilih) anggota DPR pada Pemilu 2019 adalah identik dengan, atau, bermakna sebagai mewakilkan hak Pemohon a quo kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilihan Umum lima tahun yang akan datang pada waktu itu, atau, persisnya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa tahun lagi, sedemikian rupa sehingga hak Pemohon a quo termaksud tidak dapat ditarik kembali dan/atau dialihkan kepada partai politik atau gabungan partai politik alternatif, seburuk apapun kinerja dari partai politik yang sudah dipilihnya (anggota DPR yang sudah dipilih persisnya) pada pemilihan legislatif tahun 2019, dan, kondisi seperti ini dapat disetarakan dengan pemaksaan kontrak lima tahun antara pemilih dengan partai politik yang bersangkutan yang dibuat oleh pembuat undang-undang secara sewenang-wenang dan di luar 19 nalar logika hukum yang baik; (ii) Kedua, frasa ini melakukan pembodohon publik, termasuk pembodohan brutal kepada Pemohon a quo, untuk mewakilkan hak mereka secara premature, setara praktik ijon rentenir lintah darat, untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan umum lima tahun yang akan datang, seperti Pemilu Tahun 2024, tanpa sepengetahuannya atau tanpa kesadarannya ketika memilih anggota DPR dalam siklus Pemilu sekarang, seperti Pileg 2019. 28. Bahwa semangat atau marwah permohonan Pemohon a quo untuk mengusulkan pembatalan Pasal 222 UU Nomor 7/2107 a quo seperti tertuang dalam butir atau paragraph [26] dan [27] di atas adalah sejalan atau konsisten dengan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 [3.16.4] Butir (i). “Bahwa atas dasar pandangan hukum tersebut di atas jelaslah bahwa nilai-nilai yang hendak diwujudkan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, demokrasi yang pelaksanaanya didasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tujuannya adalah meningkatkan perbaikan di bidang politik khususnya Pemilihan Presiden, sebagaimana tertuang dalam UU 42/2008,” juncto UU Nomor 7/2017. PERMOHONAN LEGAL STANDING PENGUJIAN PASAL 223 UU NOMOR 7/2017 A QUO 29. Pasal 223 Ayat (1) sekengkapnya berbunyi “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan;” ayat (2) “Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.” Sedangkan bunyi selengkapnya ayat (3) adalah “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal PartaiPolitik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.” Bahwa pemberlakuan Pasal 223 UU Nomor 7/2017 a quo sepanjang frasa “sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” yang tertuang dalam ayat (1), dan, sepanjang frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik” yang tertuang dalam ayat (3), serta frasa “Cukup Jelas ” yang tertuang dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Pasal 223 a quo, telah mengakibatkan secara langsung 20 maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon a quo, yang dijamin oleh UUD Tahun 1945, mengingat (vide paragraf Lampiran dengan judul Demokrasi dan Oposisi Resmi Parlemen) terbukti sudah diabaikanya frasa “secara demokratis dan terbuka” yang tertuang juga dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal 223 a quo, yang secara lebih spesifik adalah diabaikanya kedaulatan anggota Parpol dan diganti dengan kedaulatan, atau, otoritas, atau, hak prerogatif ketua umum partai politik, dengan memanipulasi frasa sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan ayat (1) dan frasa sesuai dengan mekanisme internal PartaiPolitik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik ayat (3) Pasal 223 a quo, dengan cara mensinonimkan, atau, mengartikan, atau, memberi makna yang sama dengan hak prerogatif ketua umum partai politik untuk menentukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sedemikian rupa sehingga: (i) berimplikasi terbentuknya kondisi sangat kecilnya peluang Para Pemohon a quo untuk dapat terpilih atau ditentukan sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden oleh partai poltitik atau gabungan pertai politik tertentu, sehingga Pemohon a quo membatalkan niat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden pada masing-masing pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019 dan selain itu (ii) hangusnya kesempatan atau peluang Pemohon a quo untuk mendapatkan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden alternatif yang lebih baik. Potensi yang melonjak sangat besar bagi Pemohon a quo untuk diusulkan atau ditentukan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, atau untuk mendapatkan Pasangan Calon yang lebih baik, akan terjadi jika yang menetapkan Pasangan Calon termaksud adalah seluruh anggota suatu partai politik, melalui mekanisme dan tata cara secara inklusive, transparan, dan terbuka yang jumlah anggota suatu partai politik termaksud tidak akan kurang dari 200 ribu orang. Format paling sederhana untuk menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tunduk pada azas-azas demokrasi (inklusive, transparan, dan terbuka) adalah Muktamar Calon Presiden dan Wakil Presiden Partai Politik, atau nama lain yang setara, atau, dalam format yang lebih maju dan modern adalah Konvensi Calon Presiden dan Wakil Presiden Partai Politik. Kegiatan Muktamar termaksud, apalagi kegiatan Konvensi termaksud yang dilakukan 21 secara benar dan utuh, tidak pernah dilakukan oleh partai politik sejauh ini yang sangat mungkin sekali atau patut diduga bersumber dari dalih frasa “sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan;” 30. Bahwa praktik atau budaya hak prerogatif termaksud jelas bertentangan dengan peran penting anggota partai politik dalam kerangka strategis untuk memenuhi persyaratan partai politik sebagai peserta pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 7/2017 a quo, dan dengan mengacu pada norma sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 jumlah penduduk, huruf (f) ini, dan jumlah DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 193 juta orang, maka taksiran minimal jumlah anggota suatu partai politik adalah sekitar 200 ribu orang, yang diabaikan hak konstitusional mereka untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua Umum Partai Politik, dan, ini secara otomatis berdampak buruk bagi Pemohon a quo mengingat lingkungan seperti ini secara efektif menggiring terbentuknya kondisi sangat kecilnya peluang para Pemohon a quo untuk dapat terpilih sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden, atau, untuk mendapatkan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden alternatif yang lebih baik. 31. Bahwa pemberlakuan Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo sepanjang frasa sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” yang tertuang dalam ayat (1), dan, sepanjang frasa “sesuai dengan mekanisme internal PartaiPolitik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik” yang tertuang dalam ayat (3), telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon a quo, yang dijamin oleh UUD Tahun 1945, mengingat kedua frasa termaksud merupakan sumber ketidakapastian hukum sedemikian rupa sehingga diterapkan atau dipraktikan sejalan dengan semangat feodalisme atau semangat oligarki yang jelas-jelas membatasi hak Pemohon a quo untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan seperti untuk ditentukan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. 32. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 02 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 22 Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 02 Tahun 2021 “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syaratsyarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda” 33. Bahwa hingga Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-XX/2022 tanggal 29 Maret 2022 secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), in casu Pasal 222 a quo, telah diputus sebanyak 22 kali dengan komposisi 17 permohonan tidak dapat diterima (pemohon (-para) tidak memiliki legal standing) dan 5 (lima) permohonan ditolak (permohonan diperiksa tetapi permohonan petitum ditolak). 34. Bahwa Permohonan a quo memiliki dalil yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, dimana Pemohon a quo berdalil: 35. Bahwa selanjutnya dalil permohonan yang berbeda tersebut akan Pemohon a quo jabarkan secara lebih rinci dan lengkap dalam bagian Alasan Pengajuan Permohonan (Posita) yang juga mencakup penggunaan batu uji Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal UUD 1945 yang lain. Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo: (i) memanipulasi hak konstitusional pemilih untuk mengusulkan Pasangan Calon; (ii) mengandung semangat, atau, fitra, atau unsur intrinsik, yang memberikan akses yang luas kepada oligarki untuk memanipulasi siapa saja yang dapat dijadikan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden; (iii) melakukan pembodohon publik dengan: (a) menetapkan norma bahwa hasil Pileg sebelumnya, seperti hasil Pileg 2019, sebagai persyaratan terpenting untuk mengusulkan calon Pasangan Presiden/Wakil Presiden sekarang, seperti Pemilu tahun 2024, dan (b) membuka akses terjadinya kolusi perekayasaan debat Pilpres terbuka; (iv) merusak trilogi esensi/makna Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945, dan diatas kesemua ini, (iv) publik umumnya belum paham atau mengetahui bahwa hasil Pileg sebelumnya, seperti Pileg 2019, akan digunakan sebagai 23 36. Bahwa pengujian Pasal 223 UU Nomor 7/2017 a quo menggunakan dalil sebagai berikut: Pasal 223 UU Nomor 7/2017 a quo mengandung ketidakpastian hukum sebab multi interpretasi sepanjang frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan,” dan sepanjang frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik” sedemikian rupa sehingga frasa ini secara manipulatif disamaartikan, atau, disinonimkan, atau dimaknai sama dengan, hak prerogatif ketua umum partai politik untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan praktis frasa “secara demokratis dan terbuka” diabaikan begitu saja 37. Pasal 223 UU Nomor 7/2017 a quo mengandung ketidakpastian hukum sebab multi interpretasi sepanjang frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan,” dan sepanjang frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik” sedemikian rupa sehingga frasa ini secara manipulatif disamaartikan, atau, disinonimkan, atau dimaknai sama dengan, hak prerogatif ketua umum partai politik untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan praktis frasa “secara demokratis dan terbuka” diabaikan begitu saja 38. Bahwa selanjutnya dalil-dalil permohonan Pasal 223 UU a quo akan Pemohon a quo jabarkan secara lebih rinci dan lengkap dalam bagian Alasan Pengajuan Permohonan (Posita) yang juga mencakup penggunaan batu uji Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal UUD 1945 yang lain. 39. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka para Pemohon telah memenuhi legal standing permohonan dalam pengujian Pasal 222 dan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. III. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN (POSITA) 40. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [Bukti P-9] 24 41. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 222 dan Pasal 223 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo, yang masing-masing selengkapnya berbunyi: Pasal 222 Selengkapnya berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Pasal 223 Ayat (1) sekengkapnya berbunyi “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan;” ayat (2) “Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.” Sedangkan bunyi selengkapnya ayat (3) adalah “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal PartaiPolitik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.” [Bukti P-9A] PENGUJIAN PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 A QUO 42. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan: (i) Alinea Keempat Pembukaan; (ii) Pasal 1 ayat (2); (iii) Pasal 6 ayat (1); (iv) Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2); (v) Pasal 22 E ayat (1); (vi) Pasal 27 ayat (1); (vii) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan (viii) Pasal 28F UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan un-tuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak-sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perda-maian abadi dan keadil-an sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terben-tuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar-kan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Per-satuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-bijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 25 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar;” Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;” Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum;” Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;” Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;” Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan;” Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 26 PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 A QUO BERTENTANGAN DENGAN ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD TAHUN 1945 43. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa makna atau esensi Kedaulatan Rakyat adalah kekuasaan tertinggi atau otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainya adalah rakyat, yang berarti bahwa Alinea Kempat Pembukaan UUD tahun 1945 menghendaki Rakyat, warga negara Indonesia, adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia, sedemikian rupa sehingga jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang berulang kali diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah dan/atau tidak henti-hentinya ditolak masyarakat yang disampaikan dalam berbagai bentuk dan media, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang bersangkutan adalah bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo memenuhi kedua kondisi ini: (i) Pertama, Media Indonesia Online (Miol) dan Change.org melaporkan gelombang suara-suara penolakan rakyat atas pemberlakuan Pasal 222 a quo secara berulang kali dengan intensitas yang terus menaik. Media Indonesia Online (MIOL), [Bukti P-10.1] Senin, 3 Januari 2022, tayang artikel dengan judul “Banjir Gugatan UU Pemilu, MK Tegaskan Semua Permohonan Prioritas,” yang melaporkan bahwa ada enam gugatan atas Pasal 222 termaksud di tahun 2022 sehingga secara keseluruhan sejak tahun 2017 hingga laporan MIOL ini sudah terregistrasi 18 Judicial Review (JR) atas Pasal 222 ini sehingga menjadi 19 JR jika JR para Pemohon a quo saat ini juga ikut dihitung serta sudah ada sekitar 30 JR jika dilacak sejak tahun 2008 dan perkembangan terakhir hingga 18 Feb 2022 menurut Refly Harun (RH) Podcast. [Bukti P-10.2] Indikasi yang kuat juga terlihat dari petisi publik yang disampaikan melalui aplikasi change.org. Pemohon a quo ikut menandatangani Petisi Penolakan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo yang dilaksanakan melalui Aplikasi Change.Org dan sejak Tahun 2018 sudah teregistrasi tiga petisi, masing-masing: (i) Dear @MK_RI : *Hapus Ambang Batas Nyapres, Rakyat Mau Banyak Pilihan*: Diluncurkan tahun 2018 dan hingga 21 Februari 2022 sudah ditandatangani oleh 10.797 (sepuluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh) netizen; [Bukti P-11.1]; (ii) BERSAMA PRODEWA DUKUNG PRESIDENTIAL THRESHOLD 0% DALAM 27 MENGAWAL CITA-CITA DEMOKRASI. Diluncur Desember 2021 dan hingga 21 Februari 2022 sudah ditandatangani oleh 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) netizen. [Bukti P-11.2], dan (iii) HAPUS PRESIDENTIAL THRESTHOLD. Petisi diluncurkan Desember 2021 dan hingga 21 Februari 2022 sudah ditandatangani oleh 10.117 (sepuluh ribu seratus tujuh belas) netizen. [Bukti P-11.3]; (ii) Kedua, jika PUU (judicial review) suatu UU atas UUD 1945 umumnya hanya terjadi satu dua kali saja, namun untuk PUU in casu Pasal 222 a quo (persyaratan ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden) sudah diputuskan oleh Mahkamah sebanyak 26 kali hingga Putusan Nomor 08/PUU-XX/2022 dengan delapan putusan dengan status ditolak (legal standing diterima tetapi petitum ditolak) dan 18 putusan yang tidak dapat diterima (legal standing tidak dapat diterima sehingga posita tidak diperiksa) dan hingga tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor Perkara 42/PUU-XX/2022 sudah terdapat 9 (sembilan) permohonan baru PUU Pasal 222 a quo yang sudah diregsitrasi di Mahkamah, yang diantaranya adalah permohonan perseorangan warga negara atas nama Jaya Suprana yang juga merupakan sosok budayawan nasional terkemuka dan saat ini juga berprofesi sebagai Youtuber. Lebih jauh lagi, pengujian ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya dituangkan dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, juga sudah dilakukan uji konstitusionalitasnya sebanyak sembilan kali. Lebih jauh lagi, meluasnya penolakan warga negara atas pemberlakuan Pasal 222 a quo diperlihatkan oleh beberapa fakta sebagai berikut: (i) Bahwa terdapat 27 Diaspora, WNI profesional bekerja di luar negeri, menggugat ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun a quo yang diajukan ke Mahkamah berdasarkan Publikasi Berkas Perkara Mahkamah Konstitusi 3 Januari 2022. DetikNews, 3 Januari 2022. [BUKTI P-10.3]; (ii) Dua orang Hakim Konstitusi yaitu Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, pada prinsipnya menghendaki agar Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk dibatalkan dengan pertimbangan hukum bahwa ketentuan pasal a quo selain menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden juga membatasi hak 28 konsitusional warga negara Indonesia untuk mendapatkan Pasangan Calon yang lebih banyak; (iii) Prof Jimly Asshiddiqie yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009 secara konsisten menyerukan penghapusan norma ambang batas minimal atau presidential threshold Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo karena bertentangan dengan azas demokrasi dan lebih- lebih dengan model Pemilihan Umum serentak yang mulai digelar sejak Pemilu 2019. [Bukti P-12.1] Lihat, misalnya, Kompas.com 16 Juni 2018 dan RMOL, Jabar 15 Januari 2021; (iv) Hamdan Zoelva yang juga mantan Hakim Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo diluar nalar logika hukum selain menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu yang tidak lolos ambang batas parlemen [Bukti P-12.2]; Lihat, misalnya, Merdeka.com, 5 Agustus 2019. [Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilaipresidential- threshold-hilangkan-hak-parpol.html]; (v) Mahkamah dalam Putusan Nomor 70/PUU-XIX/2021 mencantumkan keterangan Pemohon a quo, a.n. Gatot Nurmnatyo, tentang berbagai elemen masyarakat yang menolak/merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 222 a quo yang beberapa diantaranya adalah: (a) tiga orang anggota DPR/DPD 2019 – 2024 yaitu Fadli Zon (Gerindra), Syarief Hasan (Demokrat), dan Tamsil Linrung (DPD); (b) lima orang Akademisi Senior yaitu Situ Zuhro (LIPI), Feri Hamsari (Unand), Zainal Arifin Mochtar (UGM), Irman Putra Sidin (Ahli Hukum Tatanegara), Margarito Kamis (Ahli Hukum Tatanegara, dan satu lagi Titi Angraini (Ahli Pemilihan Umum); (c) Lembaga survei Indo Parameter dan Kedai Kopi, dan (d) Pengurus Pusat Muhamadiyah. Berdasarkan argumentasi-argumentasi disini jelas sekali bahwa Pasal 222 a quo sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. PASAL 222 UU NOMOR 7/2017 BERTENTANGAN DENGAN ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN DAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945 29 44. Bahwa konstruksi normatif Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang antara lain berbunyi “…Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...” perlu dimaknai bahwa padanan kata kedaulatan adalah sovereignty (kekuasaan tertinggi) sehingga bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah kekuasaan pemerintahan yang tertinggi ada ditangan rakyat. Secara lebih strategis dan eksplisit, Alinea Keempat ini menghendaki semua pasal- pasal pada batang tubuh UUD 1945 mengandung tiga prinsip demokrasi secara utuh, yaitu, INKLUSIVITAS, TRANSPARAN, dan TERBUKA terutama dalam kaitanya dengan perintah dan/atau pengaturan pemilihan umum dan pengaturan partai politik sebagai pengemban perwakilan kedaulatan rakyat. 45. Bahwa konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum,” wajib dimaknai secara selaras atau konsisten dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sedemikian rupa sehingga partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki governance, atau, tata kelola penjaringan penyaringan dan penetapan, kandidat atau orang yang akan diusulkan sebagai calon presiden dan/atau sebagai calon wakil presiden, berazaskan demokrasi dengan unsur-unsur inklusivitas, transparan, dan terbuka. 46. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo yang mengharuskan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional,” mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghalangi bagi hampir semua Parpol peserta Pemilu untuk secara mandiri melakukan Penjaringan (dari lebih dua Pasangan Calon), Penyaringan (menghasilkan satu Pasangan Calon), dan Penetapan Pasangan Calon (Pengesahan oleh Dewan Pimpinan Pusat Parpol yang bersangkutan atau gabungan Parpol yang bersangkutan) secara demokratis, yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat/anggota Par-pol yang bersangkutan, berpola semacam Muktamar atau Konvensi Calon Presiden/Wakil Presiden Parpol, atau, nama lain yang 30 setara, seperti dibuktikan pada penyelenggaraan Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019, dan berpotensi terjadi juga di Pilpres 2024. [BUKTI P-15.2; P-15.3, DAN P-15.4] 47. Berdasarkan argumentasi-argumentas di atas, paragraph [44] hingga paragraph [ 46], dapat disimpulkan bahwa Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. PASAL 222 UU NOMOR 7/2017 A QUO BERTENTANGAN DENGAN ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN, PASAL 1 AYAT (2), PASAL 22E AYAT (1), DAN PASAL 28F UUD 1945 48. Bahwa konstruksi normatif Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang antara lain berbunyi “…Pemerintah Negara Indonesia… untuk… mencerdaskan kehidupan bangsa, … susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…, “pada prinsipnya mewajibkan penyelenggara negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk mencerdaskan semangat, sistem dan mekanisme pemilihan umum yang berkedaulatan rakyat. Bertolak belakang dengan perintah konstitusi ini, Pasal 222 a quo bukan saja tidak mengandung semangat untuk mencerdaskan warga negara tetapi merupakan pasal yang melakukan pembodohan publik sepanjang frasa “pada Pemilu anggota DPR sebelumnya,” yang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berarti “pada Pemilu anggota DPR tahun 2019.” Warga negara dipaksa tanpa sepengetahuan mereka untuk mewakilkan hak semu, atau, hak manipulatif mereka secara premature, setara praktik ijon rentenir lintah darat, kapada partai politik atau gabungan partai politik, untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan umum lima tahun yang akan datang, seperti Pemilu Tahun 2024, tanpa sepengetahuannya atau tanpa kesadarannya ketika memilih anggota DPR dalam siklus Pemilu sekarang, seperti Pileg 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 222 UU Nomor 7/2017 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. 49. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- 31 Undang Dasar” secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat atau pelaksanaan hak-hak konstitusioanal dan otoritas tertinggi warga negara, utamanya dalam kaitannya dengan Demokrasi dan Pemilihan Umum, diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut: (i) Pasal 6 ayat (1); (ii) Pasal 6A ayat (1); (iii) Pasal 22 E ayat (1); (iv) Pasal 27 ayat (1); (v) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan (vi) Pasal 28F UUD 1945, masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut: a. Pasal 6 ayat (1) “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” b. Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” c. Pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” d. Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” e. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” f. Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” g. Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 50. Bahwa paragraf [49] di atas secara eksplisit menyajikan hak-hak konsitusional warga negara dalam kaitannya dengan kedaulatan rakyat, demokrasi dan pemilihan umum. Disini tidak terlihat adanya hak konstitusional warga negara untuk mengusulkan atau mencalonkan atau menentukan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden. Namun, Pasal 222 UU a quo sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan 32 kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” jelas-jelas menyatakan bahwa setiap pemilih yang memilih anggota DPR sebelumnya, seperti pada pemilihan legislatif anggota DPR tahun 2019, sudah memberikan kontribusi atau mewakilkan hak konstitusional maksimalnya sebesar 1/(20% dari jumlah kursi DPR) atau 1/(25% dari jumlah suara sah nasional) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan untuk menentukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum lima tahun yang akan datang seperti pemilihan umum tahun 2024. Pemaknaan frasa Pasal a quo dapat dianalogikan dari pemaknaan Pasal 37 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Frasa sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut menyatakan bahwa anggota MPR memiliki hak suara yang sama yaitu satu orang satu suara untuk mengusulkan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Ini hak suara sah yang diberikan oleh undang-undang dasar sebagai pelaksana dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan hak suara 1/20% atau 1/25% termaksud adalah suara catutan atau suara manipulatif yang dibuat oleh pembentuk undang-undang secara sewenang-wenang dan dengan demikian adalah tidak sah atau illegal sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 51. Bahwa konstruksi normatif Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang antara lain berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara … jujur, dan adil…” memerintahkan agar UU pemilihan umum, in casu UU Nomor 7/2017 a quo menjamin semangat jujur dan adil dan juga tidak bertentangan dengan pasal- pasal UUD 1945 yang utamanya Pasal 6A ayat (2). Semangat jujur dan adil ini dihilangkan oleh Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo mengingat empat hal atau empat kondisi sebagai berikut: (i) Pertama, Pasal a quo membuka kesempatan yang luas bagi oligarki (vide [Bukti P-8A]) untuk hanya memuculkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tunduk secara absolut pada kepentingan oligarki. Persyaratan ambang batas 33 minimal Pasal a quo sangat ampuh, secara de facto, bagi oligarki untuk mempengaruhi dan/atau menciutkan jumlah Pasangan Calon Pilpres, walaupun secara de jure norma Pasal a quo tidak mengatakan demikian, sedemikian rupa sehingga pasangan calon yang mana pun yang terpilih tetap akan tunduk secara absolut kepada kepentingan oligarki, dengan tentu saja mengorbankan kepentingan bangsa ini yang diindikasikan oleh evolusi penciutan jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil sepanjang pemilihan umum langsung sejak tahun 2004. Proses penciutan jumlah Pasangan Calon termaksud, secara de facto, dimulai pada Pilpres 2009 dengan penciutan awal yang hanya menyediakan tiga Pasangan Calon ketika ambang batas termaksud mulai diberlakukan secara penuh, dibandingkan dengan Pilpres 2004 dengan lima Pasangan Calon ketika persyaratan ambang batas termaksud belum ditetapkan secara penuh, dan tinggal dua Pasangan Calon untuk masing-masing Pilpres 2014 dan 2019, serta lebih mencemaskan lagi terlihat tendensi yang cukup kuat bahwa Pilpres calon tunggal akan terjadi di Pemilu 2024; (ii) Kedua, persyaratan ambang batas minimal pasal a quo tidak dilengkapi dengan persyaratan ambang batas maksimal perolehan kursi paling banyak X% (x persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh Y% (y persen) dari suara sah nasional mengakibatkan masing-masing partai politik PDIP dan Gerindra telah “memborong” kursi DPR sedemikian rupa sehingga kedua Pilpres ini hanya menyediakan kontestasi antara dua Capres yang sama yaitu Jokowi (PDIP) lawan (Vs) Prabowo (Gerindra). Dengan kata lain, hangusnya hak konstitusional memilih warga negara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 dalam semangat atau nuansa yang jujur dan adil dan kerugian konstitusional ini berpotensi akan terulang kembali di pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024; (iii) Ketiga, mengingat koalisi Parpol pendukung pemerintah saat ini menguasai 82 persen kursi DPR menyisahkan 18 persen kursi DPR berarti dibawah persyaratan angka 20 persen a quo sedemikian rupa sehingga sangat berpotensi memunculkan Pasangan Calon Tunggal atau Dua Pasangan Calon Semu; Pasangan Calon Utama yang akan dimenangkan dan Pasangan Calon Pendamping sebagai pemanis demokrasi saja; (iv) Keempat, sangat mungkin sekali kejadian debat Pilpres semu, tidak jujur dan adil, yang terjadi di Pilpres 2019 akan terulang kembali 34 di Pilpres 2024. Debat semu Pilpres 2019 termaksud diindikasikan oleh moderator/pimpinan debat hanya difungsikan sebagai pembaca soal dan dengan demikian tidak melakukan sanggahan dan/atau permintaan klarifikasi atas jawaban dan/atau pernyataan Pasangan Calon serta debat termaksud dapat dikatakan dimanipulasi untuk tidak mengangkat isu-isu strategis, dengan cukup baik dan mendalam, yang dijiwai semangat substantif dan komprehensif, yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini seperti isu-isu kemerosotan Demokrasi, pengekangan Kebebasan Bersuara dan HAM, terlantarnya agenda penegakan Supermasi Hukum, semangkin maraknya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), menggunungnya Utang dan Pemborosan Keuangan Negara, menggunungnya utang BUMN, Deplesi Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan, dan Ketertinggal Pendidikan Indonesia. Hal ini hanya mungkin terjadi jika Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden semuanya berada dalam cengkraman oligarki. [Bukti P-8]. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. 52. Bahwa konstruksi normatif Pasal 28F UUD 1945, yang antara lain berbunyi “Setiap orang berhak untuk… memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,….” perlu dimaknai bahwa pembentuk undang-undang wajib memerintahkan pemerintah untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan norma-norma hukum yang penting dan strategis, utamanya yang baru di sahkan dan/atau warga negara belum memiliki pengalaman hukum yang memadai dengannya, dalam berbagai bentuk dan media seperti dengan, tetapi tidak terbatas dengan, iklan, brosur, spanduk, sosial media, film pendek, video, seminar, webinar, tulisan populer, bincang-bincang (talkshow) di Tv dan Radio FM. Norma hasil pemilihan anggota DPR sebelumnya, seperti hasil pemilihan anggota DPR Tahun 2019, yang akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas minimal untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum sekarang seperti pemilihan umum tahun 2024, norma 35 Pasal 222 a quo, adalah norma hukum yang sangat penting dan strategis dan vital bagi hajat hidup orang banyak lima tahun ke depan serta sangat sedikit sekali warga negara yang sudah berpengalaman dengannya. Norma ini belum ada di pemilihan umum tahun 1955 dan juga belum ada di seluruh pemilihan umum Era 32 tahun Orde Baru yang menyelengarakan enam siklus pemilihan anggota legislatif termasuk pemilihan umum anggota DPR serta juga belum ada di pemilihan anggota legislatif pertama Era Reformasi di tahun 1999. Norma ini memang betul mulai diterapkan pada pemilihan umum Tahun 2004 namun jarang, jika ada, warga negara yang memperhatikannya (norma ini) karena persyaratan ambang batas termaksud masih relatif ringan dan pemilihan anggota legislatif beberapa bulan mendahului pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta, di atasnya, pemerintah dan/atau KPU tidak melakukan sosialisasi dan/atau kampanye atas norma baru ini. Dengan kata lain, jarang sekali, jika ada, warga negara yang mengerti atau paham bahwa hasil Pileg akan digunakan sebagai persyaratan mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres beberapa bulan yang akan datang pada waktu itu. Kondisi masih minimnya warga negara yang tahu atas norma persyaratan ambang batas ini masih terus berlanjut hingga pemilihan umum tahun 2009 dan tahun 2014 karena selain pemilihan umum anggota legislatif tetap beberapa bulan mendahului pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemerintah dan/atau KPU juga tidak pernah melakukan sosialisasi dan/atau kampanye tentang norma termaksud. Pemerintah dan/atau KPU tetap juga tidak pernah mensosialisasikan Pasal 222 a quo hingga dan Pasca Pemilu serentak tahun 2019 dan belum ada indikasi hal ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan menjelang pemilihan umum tahun 2024. Sumber permasalahan ini adalah karena Pasal 222 a quo tidak mencantumkan perintah kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan kampanye seperti yang dijelaskan di atas. Semua argumentasi yang disajikan disini jelas mengatakan bahwa Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo bertentangan Pasal 28F UUD 1945 dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PASAL 222 UU 7/2017 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) DALAM PERSPEKTIF TRI TUNGGAL PERINTAH (TUJUAN) KONSTITUSI NYA, 36 YAITU: (I) UNTUK PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL: (II) UNTUK PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK, DAN (III) UNTUK KOHERENSI PILPRES DAN PILEG 53. Bahwa konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum” menurut Mahkamah memiliki tiga esensi atau tiga tujuan utama, yaitu: (i) Penguatan sistem presidensial; (ii) Penyederhanaan (penciutan jumlah) partai politik, dan (iii) Koherensi antara Pilpres dan Pileg. Ketiga esensi atau tujuan utama ini sebagai satu kesatuan yang utuh dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 juncto (jo) Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV/2017 jo Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-XVI/2018. Lebih prinsipil lagi, Mahkamah berpendapat, yang antara lain dituangkan dalam tiga Putusan Mahkamah di atas, bahwa penambahan frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional” dan penggantian frasa “peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum” dengan frasa “pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan kebijakan pembentuk undang-undang atau open legal policy yang dituangkan pada Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo dengan tujuan utama mendukung tercapainya tiga esensi atau tiga tujuan utama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 54. Bahwa Pemohon a quo berpendapat bahwa open legal policy termaksud dalam perspektif perwujudan trilogi esensi atau makna atau tujuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang dilakukan dengan cara penambahan dan penggantian sebagian frasa Pasal 6A ayat (2) dan dituangkan dalam frasa penuh Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo merupakan legal policy yang brutal, manipulatif, sewenang-wenang, intolerable, dan sangat tidak mungkin, jika enggan mengatakan mustahil, pemberlakuan Pasal 222 UU Nomor 7 a quo dapat mewujudkan trilogi luhur tujuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahkan data empiris menunjukan hal yang sebaliknya yaitu pemberlakukan Pasal 222 a quo merusak kinerja pencapaian tujuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 37 222 UU Nomor 7/2017 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dengan merujuk tiga hal sebagai berikut: (i) Pertama, argumentasi penolakan publik, pembodohon, pencatutan dan lain-lain seperti dijelaskan dalam dalil paragraph [43] hingga dalil paragraf [50] di atas; (ii) Pintu masuk yang paling efisien untuk mencapai trilogi tujuan Pasal 6A ayat (2) adalah Pasal 223 UU Nomor 7/2017 a quo, yang akan dijelaskan pada bagian pengujian Pasal 223 a quo, dan (iii) Data dan analisis empiris menunjukan bahwa pemberlakuan Pasal 222 a quo bukan mendukung bahkan sebaliknya merusak pencapaian tujuan trilogi termaksud. 55. Penjelasan butir (iii). Bahwa tidak dapat diterimanya hipotesa atau asumsi atau teori koherensi Pileg dengan Pilpres Pasal 223 a quo Mahkamah dapat dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut. Mayoritas dan bahkan super mayoritas pemilih, memilih anggota DPR karena adanya hubungan dan/atau komunikasi langsung yang intensif antara Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR dan/atau Tim Sukses (Timses) Caleg termaksud. Caleg dan/atau Timses termaksud melakukan kegiatan kunjungan door to door ke rumah para pemilih sedemikian rupa sehingga untuk berhasil lolos ke Senayan, Caleg ada yang perlu menghabiskan uang sampai Rp43 miliar [Bukti P-13] 56. Selanjutnya siapa Pasangan Calon Presiden dan Wakil tidak begitu penting bagi pemilih dan sekali lagi, faktor yang memotivasi pilihan para pemilih termaksud adalah hubungan dan/atau komunikasi langsung antara pemilih dan/atau keluarga pemilih dengan Caleg dan/atau Timses Caleg yang bersangkutan, yang sudah terjalin dalam waktu yang panjang, seperti termaksud di atas. Jikapun dalam komunikasi langsung antara pemilih dengan Caleg dan/atau Timses Caleg ada pembicaraan tentang dukungan pada Pasangan Calon, maka Pasangan Calon yang dimaksud itu adalah Pasangan Calon dalam Pemilu sekarang dan bukan Pasangan Calon untuk Pilpres lima tahun yang akan datang, yang sangat pasti belum diketahui siapa mereka itu. Lebih jauh lagi, pola pemilih yang demikian sudah berlansung lama dan bahkan sejak Pileg Reformasi pertama di tahun 1999 dan terus berlanjut hingga Pemilu serentak tahun 2019 dan adanya kecenderungan yang kuat bahwa hal seperti ini akan terus berlanjut hingga 38 ke Pemilu-Pemilu yang berikutnya jika tidak ada perubahan kebijakan Pemilu yang mendasar. 57. Secara lebih umum, data empiris perilaku pemilih di Pemilu serentak 2019, disajikan Tabel 1 dibawah ini. Tabel 1 HASIL PEMILU CALEG DPR DAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN 2019. Catatan: Partai Garuda, PBB. PSI, dan Perindo tidak bergabung baik dengan koalisi Jokowi-MA maupun koalisi Prabowo-Sandi. Empat Parpol ini memperoleh 8.19 juta suara sah nasional (6,21%). Sumber: KPU, diolah Tabel 1 di atas menunjukan beberapa bukti empiris ketidakterkaitan antara pilihan Pasangan Calon dengan pilihan Parpol Caleg DPR. Pertama, Pasangan Calon Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh suara sah nasional sebesar 44,5% tetapi Parpol pendukung Pasangan Calon ini hanya memperoleh 37,5% suara sah nasional. Suara sah nasional Pasangan Calon ini lebih besar 7% dibandingkan dengan suara sah nasional yang diperoleh oleh gabungan Parpol pendukungnya. Kedua, jumlah suara sah nasional Pemilu Presiden/Wakil Presiden adalah 17,02 persen, atau, 22, 4 (dua puluh dua koma empat) juta suara lebih besar dari suara sah nasional Pemilihan Umum Legislatif DPR. Dengan kata lain, terdapat 22,4 (dua puluh dua koma empat) juta pemilih NO PARTAI POLITIK SUARA SAH NASIONAL (juta suara) %TASE Pasangan Calon Jokowi-MA 85.6 55.48% 1 PDIP 27.1 19.3% 2 Golkar 17.2 12.3% 3 PKB 13.6 9.7% 4 Nasdem 12.7 9.0% 5 PPP 6.3 4.5% 6 Hanura 2.2 1.5% 7 PKPI 0.3 0.2% 79.4 56.66% 68.7 44.5% '1 Gerindra 17.6 12.6% '2 PKS 11.5 8.2% '3 Demokrat 10.9 7.8% '4 PAN 9.6 6.8% '5 Berkarya 2.9 2.1% 52.5 37.5% 131.9 94.15% 154.3 117.02% Selisih Suara: Pilpres - Pileg 22.4 17.02% Suara Sah Nasional: Pileg Suara Sah Nasional: Pilpres Suara Sah Gabungan Parpol Suara Sah Gabungan Parpol Pasangan Calon Prabowo- Sandiaga Uno PEMILU SERENTAK 2019 39 (17,02%) Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang tidak memilih Caleg Parpol pengusung kedua Pasangan Calon tersebut. Pilihan Caleg termaksud sebagian, 8.19 (delapan koma sembilanbelas) juta suara sah nasional (6,21%), dialihkan atau disalurkan ke Partai Garuda, PBB. PSI, dan Perindo yang tidak bergabung baik dengan koalisi Jokowi-MA maupun koalisi Prabowo-Sandi. Sebagian lagi, 13,21 (tiga belas koma duapuluhsatu) juta (10,81 persen) suara pemilihan umum legislative DPR hangus atau tidak sah. Ketiga, Tabel 2 dibawah ini menunjukan perolehan suara masing- masing Parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pemilu serentak 2019 relatif sama dengan perolehan masing-masing Parpol itu di Pemilu tidak serentak tahun 2014. Misal, PDIP 19.3% (2019) dan 19% (2014). Golkar dan PPP malah menurun di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2014. PKB dan Nasdem, sebaliknya naik di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2014. Dengan demikian, polanya campur aduk; PDIP tetap, Golkar dan PPP turun, Nasdem dan PKB naik. Pola campur aduk ini tidak akan terjadi jika pemilih yang memilih Pasangan Calon Jokowi-Ma’ruf Amin tetap setia untuk memilih Parpol masing-masing. Dengan demikian, pola campur aduk ini lagi-lagi memberikan indikasi yang sangat kuat tentang tidak adanya keterkaitan, tidak adanya kohesi, yang significant antara pilihan Pasangan Calon dengan pilihan Caleg DPR (Parpol). Sebagai tambahan, Tabel 2 Hasil Pileg DPR termaksud menunjukan bahwa perolehan suara sah nasional Parpol relatif tidak berubah pada setiap siklus Pemilu; 2004, 2009, 2014, dan 2019. Perolehan suara sah nasional mereka itu tidak dipengaruhi oleh perolehan suara sah nasional Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Misal. Perolehan suara PDIP stabil dalam kisaran 17% terlepas dari siapa Pasangan Calon yang diusung. Gerindra dalam kisaran 11%, Golkar 14%, PKB 9%, Nasdem 8%, PKS 7%, Demokrat 7%, PAN 6%, dan PPP 5%. 40 Tabel 2 HASIL PILEG DPR 2004, 2009, 2014, DAN 2019 Catatan: Ada 12 Parpol peserta Pileg 2014 tetapi hanya 10 yang lolos ke Senayan; PBB dan PKPI tidak lolos. Sedangkan Perindo, Berkarya, PSI, dan Garuda baru menjadi peserta Pileg di tahun 2019. Hanya 9 dari 16 Parpol peserta Pileg 2019 yang lolos ke Senayan; 7 Parpol yang tidak lolos adalah: (i) Perindo; (ii) Berkarya; (iii) PSI; (iv) Hanura; (v) PBB; (vi) Garuda, dan (vii) PKPI. Sumber: KPU, diolah 58. Bahwa pandangan hukum mahkamah, seperti tersaji pada paragraph [49] di atas, yang merujuk ke putusan Mahkamah di tahun 2008 vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang menyatakan Pasal 222 a quo bertujuan untuk menyederhanakan, mungkin memperkecil maksudnya, jumlah Parpol, atau, sebagai katalisator untuk menjadikan gabungan Parpol pendukung Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden sebagai koalisi strategis jangka panjang, atau, terjadinya kohesi (keterkaitan secara terpadu dan utuh) yang mapan diantara gabungan Parpol termaksud, tidak didukung oleh data empiris selama 14 tahun sejauh ini. Pertama, misalnya, koalisi Indonesia Adil dan Makmur, yang terdiri dari empat Parpol yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN, pengusung Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno dalam Pemilu serentak 2019 resmi dibubarkan pada tanggal 28 Juni 2019. [Bukti P-14.1]. Pada tanggal 23 Oktober 2019, kemudian, Ketum Gerindra yang juga Capres 2019, Prabowo Subianto, dan Wakil Ketum Gerindra, Edhy Prabowo, dilantik masing-masing sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. PAN kemudian juga NO PARTAI POLITIK 2019 2014 2009 2004 1 PDIP 19.3% 19.0% 14.0% 18.5% 2 Gerindra 12.6% 11.8% 4.5% 0.0% 3 Golkar 12.3% 14.8% 14.5% 21.6% 4 PKB 9.7% 9.0% 4.9% 10.6% 5 Nasdem 9.0% 6.7% 0.0% 0.0% 6 PKS 8.2% 6.8% 7.9% 7.3% 7 Demokrat 7.8% 10.2% 20.9% 7.5% 8 PAN 6.8% 7.6% 6.0% 6.4% 9 PPP 4.5% 6.5% 5.3% 8.1% 10 Perindo 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 11 Berkarya 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 12 PSI 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 13 Hanura 1.5% 5.3% 3.8% 0.0% 14 PBB 0.8% 1.5% 1.8% 2.6% 15 Garuda 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 16 PKPI 0.2% 0.9% 0.9% 1.3% Jumlah 100.0% 100.1% 84.5% 83.9% 41 bergabung dalam pemerintahan di tahun 2021 (menyatakan dukungan pada pemeritahan walaupun belum dapat jatah menteri kabinet). Hal yang serupa juga terjadi sebelumnya. Partai Golkar sebagai anggota gabungan Parpol pengusung Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo-Hatta dalam Pemilu 2014, kemudian bergabung di kabinet Jokowi-JK yang memenangkan Pemilu 2014; [Bukti P-14.2] 59. Bahwa data Tabel 2 di atas juga menyangkal Pandangan Hukum Mahkamah yang berargumentasi bahwa Pasal 222 a quo dimaksudkan untuk tujuan penyederhana-an dan/atau pengurangan jumlah partai politik. Tabel 2 ini menunjukan ada 16 Parpol peserta Pemilu serentak 2019 yang jauh lebih banyak dari Perpol peserta Pemilu tidak serentak di tahun 2014 yang hanya 12 Parpol. Lebih jauh lagi, hingga saaat ini sudah ada 6 Parpol baru dalam proses oleh pihak yang berwenang untuk ikut serta sebagai peserta Pileg 2024 dan dengan demikian Parpol peserta Pileg 2024 diperkirakan akan berjumlah 22; 16 Parpol peserta Pileg 2019 ditambah 6 Parpol baru. [Bukti P-14.3] 60. Bahwa pandangan hukum Mahkamah yang berpendapat Pasal 222 a quo bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial sedemikian rupa sehingga presiden dan wakil presiden terpilih bukan saja didukung oleh suara mayoritas pemilih tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari DPR, juga sangat gampang dipatahkan. Pertama, seperti diakui oleh Mahkamah sendiri bahwa sistem presidensial kita sejauh ini adalah presidensial serasa parlementer. Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden terpilih bukan saja didukung oleh gabungan Parpol pengusungnya tetapi juga oleh Parpol pengusung Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang lain termasuk Parpol pengusung utama nya sendiri, yang mendapat jatah menteri atau beberapa menteri kabinet. Sebagai ilustrasi, Parpol Gerindra bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan mendapat jatah dua jabatan menteri kabinet yaitu Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. [Bukti P-14.2]. Kemudian, Cawapres Sandiago Uno mendapat jatah Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. [Bukti P-14.4]. Pada Pemilu 2014, Golkar yang merupakan bagian dari gabungan Parpol pengusung Prabowo-Hatta Radjasa, kemudian bergabung dalam pemerintahan Jokowi- JK dengan mendapat jatah beberapa menteri kabinet, seperti sudah 42 disampaikan di atas. Hal yang lebih menggelitik lagi adalah pada Pilpres 2004 yang partai pengusung utama Pasangan Calon SBY-JK hanya memiliki 7,5% suara sah nasional. Namun, kemudian hampir semua Parpol peserta Pileg 2004 bergabung dengan pemerintahan SBY-JK. [Bukti P-14.5]. Singkatnya, pembentukan koalisi Parpol pendukung pemerintah dapat dilakukan dengan gampang setelah hasil Pemilu ditetapkan dan diumumkan oleh KPU dengan bagi-bagi jatah menteri kabinet. Ini fenomena buruk Kabinet Presidensial serasa Kabinet Perlementer seperti yang didalilkan oleh Mahkamah. Lihat, misalnya, paragraph [3.12.1] Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-XVI/2018. 61. Bahwa adanya kesamaan pandangan antara Pemohon a quo dengan Mahkamah atas buruknya kinerja pencapaian tujuan luhur Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 termaksud terlihat jelas dari beberapa argumentasi terdahulu. Namun, walaupun demikian jika Mahkamah berpandangan bahwa buruknya kinerja tesebut bersum-ber dari belum berfungsinya komunikasi dan pendidikan politik partai politik, maka Pemohon a quo berpendapat hal ini bersumber dari pemberlakuan Pasal 222 dan Pasal 223 UU Nomor 7/2017 a quo (vide pengujian Pasal 223 a quo). 62. Sebagai ilustrasi, misalnya, dengan melihat bahwa gabungan Parpol di dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini menguasai 82 persen kursi DPR, yang menyisahkan 18 persen yang dimiliki oleh PKS dan Demokrat sedemikian rupa sehingga kedua gabungan Parpol ini jelas tidak dapat memenuhi persyaratan 20 persen termaksud, yang implikasinya adalah koalisi Parpol pemerintah memiliki kemampuan yang sangat besar untuk menihilkan hadirnya Pasangan Calon lain pada Pilpres 2024 sedemikian rupa sehingga berpotensi menghadirkan Pasangan Calon tunggal, atau, dua Pasang Pasangan Calon rekayasa: di Era Orba ini disebut sebagai Pasangan Calon Utama dan Pasangan Calon pendamping. Calon pendamping ini hanya sebagai pemantas saja dan yang akan dimenanangkan dalam Pemilu adalah Pasangan Calon Utama. 63. Bahwa dalam sistem Pemilu dan pemerintahan yang ada sejauh ini yang perlu diperhatikan adalah menjaga agar pemerintahan tidak terlalu kuat sehingga menjadi otoriter seperti yang terjadi selama 33 tahun Era Orde 43 Baru, ketika itu DPR dan MPR dikuasai oleh Golkar atas restu/petunjuk Pak Harto. [Bukti P- 14.6] Ketika itu, Golkar selalu memenangkan Pemilu; perolehan suara sah nasional sekitar 80%; PPP 15%, dan PDI (belum ada PDIP) 5%. Setiap lima tahun, MPR terus saja hanya dan hanya mencalonkan dan memilih Pak Harto sebagai Capres dan terakhir di tahun1997 sebelum Beliau kemudian menyatakan berhenti jadi presiden. Hal yang serupa sekarang sedang berlangsung. Pemilu 2014: Jokowi Vs Prabowo; Pemilu 2019 lagi-lagi Jokowi Vs Prabowo, tanpa adanya penetapan masing-masing Calon Presiden itu secara demokratis dengan menjunjung tinggi azas kedaulatan rakyat/kedaulatan anggota Parpol atau gabungan Parpol yang bersangkutan. Tidak kah rasa harga diri kita sebagai warga negara terinjakinjak dan sangat dipermalukan? SEMPURNAKAN PASAL 222 UU NOMOR 7/2017 A QUO DENGAN FRASA AMBANG BATAS ATAS SEBAGAI PELENGKAP AMBANG BATAS BAWAH DALAM PERSPEKTIF PENGHADIRAN CHECK AND BALANCE SUBSTANTIF 64. Bahwa kesemua cacat Pilpres itu sedikit dapat dikurangi dengan menetapkan ambang batas atas, sebagai pelengkap ambang batas bawah yang ditetapkan oleh Pasal 222 UU Nomor 7/2017 a quo, sebagai persyaratan pencalonan Pasangan Calon termaksud. Misalnya, ambang batas atas itu adalah perolehan kursi DPR atau su-ara sah nasional Parpol atau gabungan Parpol maksimal 25 dan 30 persen. Ini dengan demikian membuka kesempatan ada sekitar empat Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, yang sebagian murni berada diluar pengaruh rezim yang berkuasa. 65. Bahwa alternatif lain adalah ketentuan ambang batas termaksud dihapus sehingga pola pemilih selain akan ditentukan bukan saja oleh baik tidak nya program yang ditawarkan oleh Pasangan Calon tetapi juga ditentukan oleh rekam jejak kinerja terdahulu Pasangan Calon beserta Parpol atau gabungan Parpol pendukung Pasangan Calon termaksud. Namun, sekali lagi untuk menghindari terjadinya tendensi otoriterisme, jumlah anggota Parpol dalam koalisi pengusung Pasangan Calon termaksud perlu dibatasi misalnya maksimal tiga Parpol saja dan maksimal 55 persen, atau, sekitar 55 persen kursi DPR yang dapat dijadikan koalisi DPR pendukung pemerintah. 44 66. Bahwa ketentuan jumlah maksimal kursi DPR dalam pemerintahan termaksud merupakan unsur terpenting untuk mewujudkan ketiga perintah (tujuan) Pasal 6A ayat (2) yang ditafsirkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018 sedemikian rupa sehingga terciptanya kelompok DPR penyeimbang, check and balance, nyata, substantif dan deliberatif, berpola seperti kelompok oposisi dalam sistem kabinet parlementer. Lebih jauh disajikan dalam bagian Lampiran dengan judul HADIRKAN OPOSISI RESMI DI PARLEMEN (DPR). 67. Bahwa para Pemohon a quo berpendapat bahwa trilogi tujuan/makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang ditafsirkan oleh Mahkamah, hanya dan hanya akan terwujud atau menjadi kenyataan, secara bertahap atau berevolusi, jika Pasal 222 dan Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo dibatalkan oleh Mahkamah. PENGUJIAN PASAL 223 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 A QUO 68. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 201 a quo bertentangan dengan: (i) Alinea Keempat Pembukaan; (ii) Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 223 ayat (1) UU Nomor 7/2017 a quo, selengkapnya berbunyi: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan” dan ayat (2) selengkapnya berbunyi “Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.” Sedangkan bunyi selengkapnya ayat (3) adalah “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal PartaiPolitik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.” PASAL 223 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 A QUO BERTENTANGAN DENGAN ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN DAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945 69. Bahwa dalam konstruksi normatif Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 45 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila” secara tegas, atau, secara eksplisit, menghendaki bentuk negara Indonesia adalah Republik yang berkedaulatan rakyat, Republik Demokrasi yang berdasarkan Pancasila; 70. Padanan kata kedaulatan adalah sovereignty (kekuasaan tertinggi) sehingga bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD Tahun 1945, khusunya alinea keempat ini, adalah kekuasaan pemerintahan yang tertinggi ada ditangan rakyat. Ini adalah bentuk pemerintahan demokrasi. Dengan kata lain, Pembukaan UUD 45 ini tidak menghendaki bentuk pemerintahan yang lain seperti bentuk pemerintahan monarki, teokrasi, autokrasi, dan oligarki baik secara formal naupun secara substantif; 71. Bahwa secara lebih strategis dan eksplisit, Alinea Keempat ini menghendaki semua pasal-pasal pada batang tubuh UUD 1945 mengandung tiga prinsip demokrasi secara utuh, yaitu, Inklusivitas, Transparan, dan Terbuka terutama dalam kaitanya dengan perintah dan/atau pengaturan pemilihan umum dan pengaturan partai politik sebagai pengemban perwakilan kedaulatan rakyat yang juga dijiwai oleh Sila Kempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; 72. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum,” wajib dimaknai secara selaras atau konsisten dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sedemikian rupa sehingga partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki governance, atau, tatakelola penjaringan penyaringan dan penetapan, kandidat atau orang yang akan diusulkan sebagai calon presiden dan/atau sebagai calon wakil presiden, berazaskan demokrasi dengan unsur-unsur inklusivitas, transparan, dan terbuka. 73. Bahwa frasa (i) dilakukan secara demokratis dan terbuka, dan frasa (ii) sesuai mekanisme internal partai politik bersangkutan, Pasal 223 ayat (1) UU a quo, perlu dimaknai bahwa substansi atau esensi utama ayat (1) Pasal 223 a quo tertuang pada frasa (i): dilakukan secara demokratis dan terbuka, dan, 46 substansi frasa (ii): sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan, lebih dititikberatkan pada aspek administratif khas partai politik yang bersangkutan, yang wajib tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan frasa (i). Contoh tidak boleh bertentangan atau harus tunduk termaksud, misalnya frasa (ii) “sesuai dengan mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” jika disetarakan, atau, disinonimkan, atau, dianggap sama dengan hak prerogatif ketua umum partai politik, atau, bahkan, jika dianggap sama atau setara dengan hak seluruh jajaran pengurus partai politik mulai dari tingkat terendah, kecamatan, hingga jajaran pengurus tertinggi tingkat nasional, dewan pimpinan pusat, maka sikap atau tindakan ini adalah merupakan pembangkangan atau bertentangan dengan frasa (i) sebab tidak ada anggota yang dilibatkan, belum lagi mempermasalahkan unsur transparansi dan keterbukaan. 74. Bahwa makna atau esensi atau interpretasi ayat (3) Pasal 223 UU a quo, yang selengkapnya berbunyi “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka” adalah dalam hal dua atau lebih partai politik untuk secara bersama- sama dalam satu kesatuan yang utuh atau yang lebih populer dengan nama koalisi partai politik untuk menentukan atau mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka hal ini harus tunduk pada mekanisme internal masing-masing anggota Parpol koalisi, yang sudah ada sebelumnya, atau, mekanisme internal baru yang dibuat dalam musyawarah koalisi partai politik yang bersangkutan, dan, mekanisme internal yang baru ini juga harus tunduk pada prinsip atau azas demokrasi: inklusivitas, transparan, dan terbuka. Dengan demikian, mekanisme internal koalisi termaksud, jika sudah pernah ada secara sah dan tertulis pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, adalah juga lebih bersifat pengaturan administratif seperti, tetapi tidak terbatas pada, penerbitan Pedoman Umum, atau, Protokol, Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Partai Koalisi, dan, tentu saja, Pedoman Umum atau Protokol ini dilarang (cacat hukum jika dilakukan) bertentangan dengan azas/prinsip demokrasi yang merupakan roh dari Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. 47 75. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka yang memiliki otoritas atau hak untuk menentukan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden adalah anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota partai politik dari masing-masing partai politik anggota koalisi pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden dan dengan demikian seluruh jajaran pengurus partai politik mulai dari tingkat terendah, tingkat kecamatan, hingga tingkat nasional, dewan pimpinan pusat, dengan kapasitas sebagai pengurus partai, tidak memiliki otoritas atau hak untuk menentukan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden. Ini merupakan dalil yang konsisten dengan Alinea Keempat Pembukaan dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 76. Bahwa frasa “sesuai dengan mekanisme internal partai politik yang bersangkutan,” yang dituangkan dalam ayat (1), dan/atau frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik” yang dituangkan pada ayat (3) UU Nomor 7/2017 a quo, disetarakan dengan, atau disinonimkan dengan, jika enggan mengatakan dimanipulasi sebagai, hak prerogatif ketua umum, dengan atau tanpa melibatkan jajaran pimpinan pusat yang lain, untuk menentukan Calon Presdien dan/atau Calon Wakil Presiden sudah dilaksanakan sejak pemilihan umum presiden dan wakil presiden langsung pertama kalinya di tahun 2004, namun data, fakta, bukti, dan analisis atas isu penyetaraan atau pemanipulasian ini hanya Pemohon a quo sajikan untuk kasus pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tahun 2014 dan 2019. Data, fakta, bukti, dan analisis robust disajikan pada Lampiran dokumen ini, yaitu, dokumen Naskah Permohonan Pengujian Pasal 222 dan Pasal 223 UU a quo Pemohon a quo yang terregistrasi dengan Perkara Nomor 42/PUU- XX/2022 dengan judul Demokratisasi dan Oposisi Resmi Parlemen dan antara Lampiran dan Naskah PUU a quo merupakan satu kesatuan yang utuh. 77. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas Pemohon a quo berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 223 UU Nomor 7/2017 a quo sepanjang frasa “sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” yang tertuang dalam ayat (1), dan, sepanjang frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik” yang tertuang dalam ayat (3), serta frasa “Cukup Jelas ” yang 48 tertuang dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terbukti mengakibatkan diabaikannya frasa “dilakukan secara demokratis dan terbuka” sedemikian rupa sehingga Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden menjelma menjadi hak Prerogatif Ketua Umum Parpol dan/atau hak prerogatif masing-masing Ketua Umum Parpol dari Gabungan Parpol Pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan jelas ini berarti bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan dengan demikian tidak mengikat secara hukum. PASAL 223 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) DAN AYAT (3) UUD 1945 78. Bahwa konstruksi normatif Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” secara eksplisit dan tegas mengatakan bahwa setiap materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang tidak memiliki kepastian hukum harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 79. Bahwa konstruksi normatif Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” perlu dimaknai bahwa setiap warga negara termasuk Para Pemohon a quo memiliki hak yang sama untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. 80. Bahwa frasa Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo yang nyata-nyata sangat tidak jelas, multi tafsir dan oleh karena itu TIDAK memiliki kepastian hukum, sehingga dimaknai dan dilaksanakan sebagai hak prerogatif atau hak istimewa ketua umum partai politik, yang sangat telanjang melanggar trilogi azas demokrasi: inklusivitas, transparan, dan terbuka, dalam pengusulan Calon Presiden/Wakil Presiden telah secara drastis mengurangi peluang atau kesempatan seluruh warga negara termasuk Pemohon a quo, kecuali mereka yang disukai atau didukung oleh Ketua Umum Parpol, untuk memberikan suara dalam menetapkan usulan, atau, memilih kandidat untuk diusulkan sebagai, atau, untuk diusulkan sebagai, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sedemikina rupa sehingga Pasal 223 a quo 49 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan dengan demikian tidak mengikat secara hukum. PASAL 223 A QUO TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 81. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah yang dituangkan pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, pada paragraf [3.17] halaman 81, yang selengkapnya berbunyi “Penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negoisasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negoisasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dimaknai”; 82. Bahwa bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah seperti tertuang dalam paragraph [81] di atas, ketentuan Pasal 223 a quo, sangat faktual dan akan berakibat terus berlanjutnya koalisi taktis demi kepentingan jangka pendek partai politik, yakni partai politik mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya ditunjuk oleh Ketua Umum dengan atau tanpa persetujuan elit Parpol yang lain tanpa membuka kesempatan pada seluruh anggota partai politik lebih-lebih tanpa membuka kesempatan bagi masyarakat biasa (publik) untuk turut serta memilih Pasangan Calon dari partai politik ini sedemikina rupa sehingga bertentangan dengan makna atau esensi Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 yaitu untuk secara bertahap dan konsisten mewujudkan penyederhanaan partai politik dalam perspektif penggabungan partai politik secara alami dan strategis. Singkatnya, Pasal 222 UU Nomor 7/2017 bertentangan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 83. Bahwa Secara heuristik dapat kita katakan bahwa jarang, jika ada, yang tidak setuju dengan persepsi kekuasaan dan uang atau secara lebih umum economic rents yang menjadi motivasi terus bertambahnya partai politik baru menjelang pemilihan umum. Kekuasaan dan economic rents elit politik ini otomatis akan lenyap jika penunjukan atau pencalonan pejabat terpilih (elected officials) mulai dari jenjang terendah, bupati dan walikota hingga jenjang tertinggi presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara 50 demokratis. Seiring dengan lenyapnya economic rents termaksud, maka bukan saja pertambahan Parpol baru dapat dikendalikan tetapi juga ini akan mendorong Parpol yang sudah ada untuk membentuk fusi, koalisi strategis yang sustainable, dalam kerangka efisiensi. Disinilah esensi terpenting untuk membatalkan Pasal 222 dan Pasal 223 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu IV. PETITUM Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti- bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: MENGADILI, DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa “sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” dan frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 51 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 223 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa Pasal 223 cukup jelas pada II. Penjelasan Pasal Demi Pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono. LAMPIRAN LAMPIRAN NASKAH PERMOHONAN PERKARA NOMOR 42/PUU-XX/2022 84. DEMOKRATISASI DAN OPOSISI RESMI PARLEMEN A. HADIRKAN KONVENSI CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN I. ASPEK LEGAL Konstitusi menetapkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jelas sekali bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang diberikan hak oleh konstitusi untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pilpres. Tertutup kemungkinan adanya calon independen atau yang maju sendiri tanpa dukungan partai politik. Ayat (2) Pasal 6A UUD 1945 (amandemen ketiga) berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Walaupun demikian tidak jelas atau konstitusi tidak mengatur bagaimana cara, atau, bisnis proses atau, protokol partai politik atau gabungan partai politik memilih dan menetapkan Pasangan Calon termaksud. Untuk itu sesuai dengan pembahasan pada bagian Kedaulatan Rakyat yang sudah disajikan terdahulu, maka cara, kebiasaan, atau bisnis proses, atau protokol termaksud harus memiliki azas atau prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Hal ini konsisten dengan Pasal 223 UU Nomor 17/2017 tentang Pemilu yang berbunyi: 52 “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.” Kata kunci yang penting disini adalah demokratis, terbuka, dan sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Mekanisme internal partai politik itu seharusnya diatur secara rinci dalam semacam bisnis proses atau protokol tertulis yang sah dan oleh karena itu tidak dilaksanakan seperti biasanya, business as usual, misalkan atas dasar arahan ketua umum Parpol. Sedangkan makna kata demokrasi dan terbuka akan dibahas dalam topik azas atau prinsip demokrasi. Penjelasan tentang azas atau prinsip demokrasi disajikan berikut ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan pandangan beberapa akademisi terkait peran sentral partai politik dalam proses pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah II. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI 1. RUJUKAN KEPUSTAKAAN a. Alamudi, Ilmu Kewarganegaraan Alamudi (2006), Sri Wuryan dan Syaifullah Eds. Ilmu Kewarganegaraan, dalam Kompas.com [Bukti P-18.2], https://bit.ly/Prinsip_Dempkrasi, mengetengahkan prinsip-prinsip demokrasi dalam perspektif Tata Kelola pemerintahan. Disini dikatakanya bahwa prinsip-prinsip negara demokrasi adalah: (i) Kedaulatan rakyat; (ii) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; (iii) Kekuasaan mayoritas; (iv) Hak-hak minoritas; (v) Jaminan hak-hak asasi manusia; (vi) Pemilihan yang bebas dan jujur; (vii) Persamaan di depan hukum; (viii) Proses hukum yang wajar; (ix) Pembatasan pemerintahan secara konstitusional; (x) Pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan (xi) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi termaksud dapat kita analogikan atau kita deduksi dalam perspektif partai politik. Misal, kedaulatan rakyat perlu dibaca sebagai kedaulatan anggota, pemerintahan dibaca sebagai kepengurusan, dan, pembatasan pemerintahan perlu dibaca sebagai pembatasan kepengurusan sesuai AD/ART partai. Substansi 53 terpenting dari prinsip-prinsip demokrasi menurut Alamudi ini adalah: INKLUSIVITAS, TRANSPARANS, DAN TERBUKA b. Netherland Institute for Multy Party Democracy Prinsip-prinsip atau azas-azas demokrasi menurut Netherland Institute for Multy Party Democracy, https://bit.ly/Netherland_Demokrasi, adalah: “Democracy is an inclusive political system in which all groups can participate and all voices are heard. It is where transparent and accountable politicians work together in the interests of their citizens. Democracy gives people a real say; it means they are included in the important decisions in their country or communities, and can make their voices heard.” Kalimat pertama: Democracy is an inclusive political system in which all groups can participate and all voices are heard bermakna INKLUSIVITAS. Seluruh warga negara, seluruh anggota Parpol dalam kaitan ini, memiliki hak yang sama sesuai AD/ART Parpol. Kalimat kedua bermakna TRANSPARANS dan AKUNTABEL. Sedangkan kalimat ketiga bermakna KETERBUKAAN. Parpol harus terbuka untuk semua warga negara tanpa ada diskriminasi. [Bukti P- 18.3] 2. DEMOKRATISASI PARTAI POLITIK Demokratisasi partai politik maksudnya adalah aspirasi atau pandangan para akademisi tentang pentingnya kehadiran governance, atau, tatakelola, internal partai politik yang berazaskan demokrasi. Juniar, Afif (2021), Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik, Jurnal Politikom Indonesia (JPI), Vol. 6, No. 1, Juni 2021 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana, menyatakan: “Demokrasi internal parpol menjadi faktor yang paling menentukan berfungsinya demokrasi dalam negara dan masyarakat. Demokrasi internal parpol dipandang sebagai kemampuan parpol dalam mengagregasikan kepentingan, memformulasikan kebijakan publik, perekrutan kandidat yang memiliki kemampuan, dan mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik. Secara sederhana demokrasi partai secara internal dapat diartikan sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk melaksanakan fungsi partai 54 secara terbuka, partisipatif, dan deliberatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, AD/ART, dan peraturan partai.” Tiga azas demokrasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap partai politik menurut penulis ini adalah: TERBUKA, PARTISIPATIF, DAN DELIBERATIF. Terbuka bermakna partai politik perlu terbuka bagi seluruh warga negara. Partisipatif bermakna perlunya melibatkan seluruh jajaran partai mulai dari dewan pimpinan pusat hingga dewan pimpinan daerah dan cabang serta seluruh anggota biasa partai dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis seperti terkait dengan calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah, dan calon legislatif. Dalam nuansa yang sama tetapi dalam perspektif yang lebih rinci, Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, dalam Juaniar Afif (2021) seperti tersebut di atas, menyatakan bahwa demokrasi partai politik secara internal, mencakup: “(1) hak anggota partai (partisipasi); (2) keterwakilan berbagai unsur dalam partai (representasi dan inklusif ); (3) pemilihan pengurus partai tingkat pusat (pemilihan); (4) pelembagaan prinsip dan prosedur demokrasi dalam pengelolaan partai; (5) demokratisasi sumber keuangan partai;(6) transparansi dan akuntabilitas partai; (7) hubungan partai dengan fraksi partai di lembaga legislatif; (8) otonomi pengurus partai tingkat lokal; (9) kewenangan pengurus cabang pada pemilu lokal; dan (10) peran partai tingkat pusat dalam pemilu nasional.” Sekali lagi, esensi dari pandangan Ramlan dan Didik ini sebetulnya sama dengan pandangan Juaniar Afif termaksud. Mereka semuanya menghendaki partai politik berazas inklusivitas, transparan, dan keterbukaan. [Bukti P-18.4] Budiarti, AISAH.P., Noor Firman, dan Romli Lili, (2018), Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu Presiden: Kecenderungan Kandidasi dan Koalisi dalam Pemilu Presiden 2019, Policy Paper, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan adanya tendensi yang kuat terjadinya praktik tidak demokratis dan transaksional dalam proses pencalonan Presiden/Wakil Presiden. Lebih lanjut dikatakan disini bahwa tendensi terjadinya praktik yang tidak demokratis dan transaksional itu bersumber dari tidak adanya keharusan yang mengikat secara hukum bagi partai politik untuk menerapkan azas-azas demokrasi. [Bukti P-18.5] 55 B. KONVENSI CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN Model Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan/Penetapan Calon Presiden di Amerika Serikat dinamakan Konvensi Calon Presiden USA. Model konvensi ini paling sering dirujuk karena mengandung tiga esensi demokrasi: INKLUSIVITAS, TRANSPARAN, DAN TERBUKA. Selain itu model konvensi Capres USA ini dilengkapi dengan jadwal konvensi yang terbuka dengan bisnis proses atau protokol konvensi yang resmi disahkan oleh Parpol dan mengikat secara hukum. Fitur-fitur model konvensi Capres USA yang demikian baik bagi demokrasi memberikan kontribusi yang sangat besar atas sustainability atau keberlangsungan model ini dalam setiap siklus Pilpres USA. DUA ELEMEN TERPENTING KONVENSI CALON PRESIDEN AMERIKA SERIKAT Ada dua elemen utama dalam konvensi Capres USA yaitu Primary atau Caucus dan Konvensi Nasional Parpol. Primary atau Caucus adalah kegiatan memilih sejumlah delegasi atau per orangan pada jenjang negara bagian (provinsi), yang dimulai dari desa/kelurahan (county), kecamatan (district) hingga kabupaten/kota {local governments}. Pemilih (voters) dapat siapa saja dan oleh karena itu dapat saja tidak terdaftar sebagai anggota Parpol penyelenggara kegiatan primary atau caucus (sistem terbuka) atau wajib terdaftar sebagai anggota Parpol termaksud (sistem tertutup). Calon delegasi atau perorangan termaksud sebelumnya, sebelum terpilih menjadi delegasi atau perorangan maksudnya, sudah berjanji dan/atau menyatakan akan memilih atau mendukung Calon Presiden/Wakil Presiden tertentu. Calon delegasi atau perorangan tersebut adalah siapa saja tetapi biasanya adalah pengamat politik, atau, pengurus parpol di wilayah negara bagian, atau, pendukung utama Capres/Cawapres yang bersangkutan. Delegasi atau perorangan ini akan mewakili masing-masing negara bagian dalam Konvensi Nasional Calon Presiden/Wakil Presiden Parpol termaksud. Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang mendapatkan suara delegasi terbanyak akan maju pada Pilpres USA mewakili partai politik ini. Perlu juga dipahami bahwa Konvensi Nasional termaksud lebih bersifat seremonial dan pengesahan Calon 56 Presiden/Wakil Presiden sebab pemenang konvesi sudah diketahui sebelum konvensi nasional itu berlangsung. Kegiatan Primary atau Caucus dimulai dalam bulan Februari dan berakhir di bulan Juli dengan bulan Agustus sebagai Konvensi Nasional. Pilpres USA diselenggarakan dalam bulan November. [Bukti P-15.1] KONVENSI CALON/WAKIL PRESIDEN INDONESIA. Indonesia belum mempraktikan pemilihan dan penetapan Calon Presiden/Wakil Presiden secara demokratis. Calon Presiden/Wakil Presiden ditentukan sendiri oleh Ketua Umum Parpol dan/atau gabungan Parpol sehinga sangat jauh melenceng dari azas inklusivitas, transparan, dan terbuka. Dua Parpol yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat pernah melakukan kegiatan semacam konvensi Capres namun belum memenuhi azas demokrasi secara utuh dan selain itu juga terkendala oleh persyaratan ambang batas minimal yang tertuang dalam Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Partai Nasdem mengangkat wacana atau berniat untuk melakukan Konvensi Capres 2024 tetapi kemudian dibatalkan karena kesulitan untuk membentuk gabungan Parpol yang memenuhi persyaratan perolehan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional yang didapat dari Pileg 2019 yang lalu. MASIH BERLANJUTNYA FEODALISME PENUNJUKAN CAPRES/CAWAPRES Praktik penunjukan Calon Presiden/Wakil Presiden dengan nuansa azas feodalisme yang tentu saja melenceng jauh dari azas demokrasi seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 masih akan berlanjut dalam Pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. Hal ini terlihat jelas dari kondisi masih belum adanya sub agenda Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Presiden/Wakil Presiden, maksudnya semacam agenda konvesi calon presiden/wakil presiden Parpol, dalam agenda Pemilu serentak 2024. [BUKTI P-16] i. Konvensi Calon Presiden 2004 Partai Golkar Arlis (2017), Revitalisasi Konstitusional Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis di Internal Partai, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, Nomor 2 Tahun 2017: 364 – 383, menyatakan: 57 “Revitalisasi konstitusional dalam penentuan kandidat presiden berkaitan dengan syarat kandidat presiden dan pemilihan demokratis…. sedangkan pelaksanaan pemilihan demokratis mesti dengan prinsip amanah dan prosedur yang memberi ruang partisipasi seluruh rakyat…. melalui pemilihan demokratis di internal partai dapat dilaksanakan dengan konvensi sehingga memberi ruang bagi kandidat terbaik yang dipilih oleh para pemilih terbaik untuk menjadi kandidat presiden.” Terlihat sekali kegalauan peneliti ini atas praktik oligarki atau feodalisme dalam proses penetapan Calon Presiden/Wakil Presiden di Era Reformasi sejauh ini. Untuk itu peneliti ini merekomendasikan hadirnya pemilihan demokratis di internal partai dalam format konvensi, misalnya. Kehadiran semangat demokrasi menurut peneliti ini akan menghadirkan kandidat terbaik yang dipilih dari seluruh warga negara NKRI. Peneliti ini juga menemukan bahwa azas demokrasi penuh dalam penetapan Pasangan Calon dan wakil rakyat sudah tertuang dalam AD/ART Partai Golkar, misalnya, yang menurutnya adalah KONVENSI PARTAI GOLKAR. Lebih jauh dijelaskanya bahwa konvensi Partai Golkar ini terdiri dari tiga tahap: (i) Tahap pertama, proses penjaringan calon oleh partai; (ii) tahap kedua, dilakukan seleksi calon-calon tersebut melalui rapat pleno yang diperluas, dan (iii) Tahap terakhir adalah konvensi nasional partai yang dilakukan oleh anggota DPP, DPD TK I, DPD TK II, dan ormas partai. Namun, Tim Pemohon a quo sejauh ini hanya berhasil menemukan jejak digital Konvensi Golkar untuk Pilpres 2004 (Wikipedia) [Bukti P-15.2]. Pemenang konvensi ini adalah Wiranto yang kemudian maju sebagai Capres Golkar berpasangan dengan Salahuddin Wahid, adik Gus Dur, sebagai Cawapres dari Partai Golkar. Pilpres 2004 terdiri dari lima Pasangan Calon (Tempo.co, 24 Mei 2004) dan Pilpres ini dimenangi oleh Pasangan SBY-JK. ii. Konvensi Capres 2024 Partai Golkar Mata Publik Online.com, 16 Oktober 2021, tayang artikel dengan judul Konvensi Capres Golkar Sebuah Keharusan. [Bukti P-15.2] Ini merupakan opini pribadi Muhammad Syukur Mandar (Ketua Gerakan Golkar Baru). Pada intinya, Ketua Gerakan Golkar Baru ini menilai bahwa 58 secara kelembagaan Golkar mulai lemah, tokoh-tokoh potensial Golkar dari pusat sampai ke daerah banyak yang meninggalkan Golkar, yang disebabkan hal sederhana, yaitu, tatakelola partai dan proses pengambilan keputusan Golkar yang tidak transparan dan tidak demokratis sehingga membuat kader Golkar makin apatis. Untuk itulah, menurutnya Konvensi Capres Golkar Wajib Digelar. iii. Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat 2014 Menurut Wikipedia, Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat diadakan pada 11 Agustus 2013 untuk menentukan siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Kemudian ditambahkan disini bahwa Komite Konvensi Calon Presiden dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan Maftuh Basyuni ditunjuk sebagai ketua. Dilanjutkan dengan penjelasan bahwa setelah proses tatap muka dengan para calon peserta pada tanggal 27-29 Agustus 2014, Komite Konvensi menetapkan sebelas nama peserta konvensi, yaitu: (1) Ali Masykur Musa; (2) Anies Baswedan; (3) Dahlan Iskan; (4) Dino Patti Djalal; (5) Endriartono Sutarto; (6) Gita Wirjawan; (7) Hayono Isman; (8) Irman Gusman; (9) Marzuki Alie; (10) Pramono Edhie Wibowo, dan (11) Sinyo Harry Sarundajang. [Bukti P-15.3] Lebih lanjut dijelaskan disini bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Partai Demokrat mengumumkan bahwa konvensi ini telah dimenang-kan oleh Dahlan Iskan. Kemudian dikatakan disini bahwa menurut Maftuh Basyuni, pemenang dipilih berdasarkan hasil survei mengenai elektabilitas para peserta. Lebih jauh juga disini dikatakan bahwa Dahlan Iskan tidak jadi diusung oleh Partai Demokrat karena partai ini gagal memperoleh cukup suara untuk dapat mengusung calon sendiri (minimal 20% kursi parlemen atau 25% suara rakyat). Tidak ada informasi bagaimana cara mendapatkan 11 orang peserta konvensi itu. Juga tidak tersedia informasi siapa yang melakukan survei itu; internal partai atau hasil lembaga survei independen? Dengan demikian sejauh informasi yang ada jelas, konvensi ini tidak memenuhi azas demokrasi INKLUSIVITAS, TRANSPARAN, dan TERBUKA. 59 Menarik untuk mencermati analisis pendiri LSM Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menurutnya konvensi Partai Demokrat ini tidak menarik sebab sejak awal, apapun keputusannya, meski ada Komite Konvensi, pada akhirnya sudah “dikunci” Ketua Majelis Tinggi sejak awal. Ditambahkanya bahwa AD/ART Partai Demokrat, Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa kewenangan menetapkan calon presiden Partai Demokrat tetap berada di tangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dalam hal ini sekaligus sebagai dijabat ketua umum partai, yaitu SBY. Lebih jauh Ray mengatakan bahwa, akibat ketentuan Pasal 13 itu yang tak diubah, mudah ditebak bahwa proses konvensi sekadar “pernak-pernik” untuk terlihat ada upaya demokratis dalam memilih capres. Lebih menarik lagi, tambah Ray, dengan tetap tidak menghapus ketentuan Pasal 15 ayat (3) AD/ART dan faktanya ketua umum dan ketua majelis tinggi adalah orang yang sama, sudah lebih dari cukup memberi isyarat bahwa pencapaian subtansi demokrasinya sangat lemah. Memang lanjut Ray, dinyatakan secara lisan bahwa ketua majelis tinggi tidak akan memveto hasil konvensi, tapi hal itu tidak menjadi jaminan akan terlaksana. Iya lah hanya lisan ya. Juga sangat penting, dijelaskan oleh Ray lebih lanjut bahwa, sampai sejauh ini, Partai Demokrat belum berani mengungkapkan kisaran dana yang mereka butuhkan untuk pelaksanaan konvensi, dan dari mana dana didapatkan. (Aryojati Ardipandanto, (2013), Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, INFO SINGKAT, Vol. V, Nomor 16/II/P3DI/Agustus/2013). [Bukti P-15.3] iv. Konvensi Calon Presiden/Wakil Presiden 2024 Partai Nasdem Lebih dari satu tahun yang lalu, Ketum Nasdem, Surya Paloh, melontarkan gagasan penyelenggaraan Konvensi Capres 2024 Partai Nasdem dengan tujuan terpilihnya putra/putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin nasional, untuk menjadi Presiden RI. Pernyataan ini disampaikanya pada HUT ke 9 Partai Nasdem tanggal 12 November 2020. Wacana ini kemudian diangkat kembali pada tanggal 26 Februari 2021. Disini dikatakan bahwa Partai Nasdem akan menerapkan tiga azas demokrasi yaitu Inklusivitas, transparan, dan terbuka pada konvensi termaksud. Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini Nasdem sedang 60 menghimpun dan/atau membuka kesempatan Parpol lain untuk bergabung dalam wacana koalisi Konvensi Partai Nasdem termaksud. Ini disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem, Jhony G. Plate dalam konferensi pers daring (online), pada tanggal 26 Februari 2021. Lihat misalnya, tayangan DetikNews.com, tanggal 26 Februari 2021, dengan judul NasDem Bikin Konvensi Capres Tahun 2022, Ajak Parpol Lain Berkoalisi. Namun sejauh ini, wacana tersebut belum mengerucut dan belum ada kepastian akan ada tidaknya konvensi termaksud. Faktor penting yang berkontribusi akan hal ini terutama terkait dengan kepemilikan kursi DPR Nasdem yang hanya 10,5 persen dan perlu gabungan satu atau dua Parpol lain untuk memenuhi persyaratan ambang batas 20 persen kursi DPR. Selain itu, Partai Nasdem belum atau tidak pernah membuat tawaran resmi secara terbuka untuk Parpol yang lain itu, sejauh informasi yang dimiliki oleh Para Pemohon a quo. [Bukti P-15.4] C. PARTAI POLITIK, ATAU, PERUSAHAAN POLITIK, ATAU, PERUSAHAAN RENTAL POLITIK? Seruan para akademisi di atas sebetulnya konsisten dengan pandangan Prof Vedi R. Hadiz, alumnus Universitas Indonesia dan saat ini masih menjabat sebagai Guru Besar Melborne University, Australia. Prof Hadiz menyatakan bahwa tidak ada satu pun partai politik di Indonesia yang memiliki azas Demokrasi dan HAM. (Lihat, misalnya, Demokrasi, Korupsi & Oligarki: Prof Dr Vedi Hadiz. https://bit.ly/Vedi_Hadiz_FM_Bravo.) [Bukti P-18.1] Pandangan ini terkait erat dengan pandangan Alamudi (2006) di atas yang mengetengahkan 11 azas demokrasi dan yang sangat terkait dengan pandangan Prof Hadiz di atas adalah pernyataan perlunya PEMBATASAN pemerintahan secara konstitusional yang dalam kaitan ini adalah perlunya pembatasan kepengurusan partai politik menurut AD/ART masing-masing partai politik, seperti empat atau lima tahun, misalnya. Seruan para akademisi termaksud, Prof Hadiz, Alamudi, Afif Januar, Ramlan Surbakti, dan Didik Supriyanto serta sebetulnya banyak lagi merupakan cerminan kegalauan atas kondisi ketidakhadiranya azas- 61 azas demokrasi dalam partai politik Indonesia. Dalam kaitanya dengan pembatasan kepengurusan partai, terlihat beberapa Parpol besar seperti PDIP, Gerindra, Nasdem, dan PKB tidak memiliki ketentuan pembatasan kepengurusan termaksud. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri sudah menjabat sejak tahun 1993, sudah 29 tahun hingga saat ini. Sedangkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mulai menjabat sejak tahun 2005 dan hingga saat ini dengan demikian sudah menjabat selama 17 tahun. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh sudah menjabat sejak tahun 2013, sudah sembilan tahun hingga saat ini dan kelihatanya tetap akan menjabat hingga 2024 atau lebih lama lagi. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mulai menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra di tahun 2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Umum sejak tahun 2014 (8 tahun hingga saat ini). Posisi Ketua Umum dijabat Prabowo Subianto hingga tahun 2025 sehingga akan menjabat selama 11 tahun pada waktu itu nanti serta tidak tertutup kemungkina akan masih menjabat kembali dalam periode lima tahun berikutnya setelah 2025. D. DATA EMPIRIS PRAKTIK PENCALONAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN Tidak ada Parpol atau gabungan Parpol yang mematuhi prinsip demokrasi dalam menetapkan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden. Praktik yang mengabaikan kesemua azas demokrasi termaksud terjadi sejak Pilpres langsung pertama di tahun 2004, berlanjut ke Pilpres Langsung kedua tahun 2009, ketiga 2014, dan terakhir 2019. Beberapa data empiris tentang hal ini disajikan dibawah ini. E. PEMILIHAN UMUM 2014 [BUKTI P-17] I. CAPRES/CAWAPRES PDIP PADA PEMILU 2014 [BUKTI P-17.1] Untuk kasus Capres/Cawapres PDIP kita mulai dari momen Pemilu 2014, Pileg 9 April 2014, dan Pilpres 9 Agustus 2014. Tidak ada siaran atau pemberitaan resmi PDIP tentang siapa yang akan dicalonkan sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden yang akan disusung oleh PDIP pada Pilpres 2014 sebelum tanggal 14 Maret 62 2014. Lebih tidak ada lagi informasi publik resmi yang dikeluarkan oleh PDIP tentang mekanisme PENJARINGAN, PENYARINGAN, dan PENETAPAN Pasangan Calon termaksud. Namun, ujug-ujug, secara mendadak dan tiba-tiba saja, pada tanggal 14 Maret 2014, kurang dari satu bulan sebelum Pileg 9 April 2014, Jokowi yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengumumkan bahwa ia sudah ditunjuk oleh Bu Mega, Ketum PDIP, sebagai Capres PDIP untuk Pilpres 2014. Hal ini disampaikan oleh Jokowi dalam konferensi press di Musium Rumah Sipitung, Marunda, Jakarta Utara. Lihat, misalnya, https://bit.ly/Capres_Sipitung. Siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi sebagai Cawapres? Sama halnya seperti penetapan Capres itu, protokol demokrasi penetapan Cawapres PDIP juga tidak dapat diakses oleh publik, jika ada. Banyak spekulasi yang beredar dan pada tanggal 27 April 2014, TribunNews.com, tayang berita dengan judul Tiga Kandidat Cawapres Jokowi Kelebihan dan Kekuranganya. Ketiga kandidat itu adalah Mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla; Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D., dan Mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu. Kompas.com, 18 Mei 2014, tayang artikel dengan judul Politisi Senior Golkar: JK Mengaku Resmi Cawapres Jokowi. Disini dilaporkan bahwa Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, menyebut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden bagi bakal calon presiden Joko Widodo alias Jokowi. Lebih lanjut juga dilaporkan disni bahwa Zainal mengaku awalnya mendapat informasi itu dari orang terdekat Jusuf Kalla. Lebih jauh lagi, juga dilaporkan disini bahwa pada Minggu pagi, 18 Mei 2014, Zainal mengaku mendapat konfirmasi langsung dari JK akan hal termaksud. II. CAPRES/CAWAPRES PARTAI GERINDRA PADA PEMILU 2014 [P-17.2] Nuansa ujug-ujug dan tertutup dalam penetapan Calon Presiden/Wakil Presiden dari PDIP juga terjadi pada Partai Gerindra. Bahkan sebetulnya penetapan Paslon Presiden dari Partai Gerindra 63 lebih ujug-ujug lagi, bagi publik, sebab pernyataan resmi dari Partai Gerindra baru diumumkan pada tanggal 19 Mei 2014. VOA.com, 19 Mei 2014, tayang artikel dengan judul 6 Parpol Dukung Pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres. Teaser berita ini adalah: Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa resmi dideklarasikan oleh enam partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan Presiden mendatang. Disini dilaporkan bahwa deklarasi yang dihadiri 6 pimpinan partai politik termasuk Amien Rais itu disampaikan di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur hari Senin, 19 Mei 2014. Lebih jauh juga dilaporkan disini bahwa Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan koalisi enam partai ini terbentuk karena ada kesamaan visi misi yang ingin membangun dan menyelamatkan bangsa, serta masih banyak kekurangan dalam demokrasi yang sedang Indonesia bangun. F. PEMILIHAN UMUM 2019 i. Umum Bahwa frasa Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo yang nyata-nyata sangat tidak jelas, multitafsir dan oleh karena itu TIDAK memiliki kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan azas INKLUSIVITAS, TRANSPARAN, dan TERBUKA yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. ii. Capres/Cawapres PDIP [BUKTI P-17.3] Bahwa frasa Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo yang nyata-nyata sangat tidak jelas, multitafsir dan oleh karena itu TIDAK memiliki kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan azas INKLUSIVITAS, TRANSPARAN, dan TERBUKA yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, dalam praktik: (i) Penunjukan Capres/Cawapres PDIP Presiden Jokowi maju sebagai petahana dan ini memang lazim. Walupun demikian, seperti Pilpres-pilpres sebelumnya, tidak terlihat adanya proses demokrasi, lebih persisnya, tidak ada protokol demokrasi dalam penetapan Jokowi sebagai petahana untuk maju kembali di Pilpres 2019 ini. Ketidakhadiran protokol demokrasi 64 termaksud dalam proses penetapan Jokowi untuk maju kembali termaksud, diuraikan sebagai berikut. Tempo.co, 5 Agustus 2018, tayang artikel dengan judul Ditanya Soal Deklarasi Capres 2019, Jokowi Tunjuk Megawati. Disini ditulis jawaban Jokowi ketika ditanya jurnalis bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunggu saran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait waktu deklarasi calon presiden bersama calon wakil presiden 2019. Kemudian dilanjutkan dengan narasi bahwa Jokowi mengatakan hal itu sesuai memberikan arahan di acara pembekalan bakal calon legislatif DPR yang digelar PDIP di Hotel Mercure, Ancol pada Ahad, 5 Agustus 2018. Sekitar delapan bulan menjelang Pilpres tanggal 17 April 2019. Momen jawaban Jokowi ketika ditanya jurnalis Tempo.co itu ditulis disini seperti berikut ini: "Nanti nunggu nanya," ujar Jokowi sambil menunjuk Megawati yang berada tepat disampingnya. Belum sempat Jokowi meneruskan pernyataannya lagi, Megawati kemudian mencolek lengan Jokowi, dan keduanya berlalu pergi masuk dalam mobil yang sama.” Lebih lanjut ditulis disini bahwa Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menjelaskan, Jokowi dan Megawati memang akan pergi berdua dengan satu mobil seusai acara pembekalan bacaleg PDIP. Lebih persisnya dituliskan disini "Ibu Megawati dan Pak Jokowi pergi berdua dengan satu mobil untuk mencari jawaban teman-teman wartawan tadi," ujar Hasto sambil tersenyum. Ini mengindikasikan bahwa, seperti sering dilansir oleh berbagai media, penetapan Calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung oleh PDIP, sebetulnya relatif sama yang dilakukan oleh semua Parpol, adalah mutlak ada ditangan Ketum, Megawati Soekarno Putri. Dengan kata lain, itu merupakan hak prerogatif Ketum Megawati Sukarno Putri. Sangat jelas praktik seperti diuraikan di atas adalah fraktik feodal dan bukan praktik demokrasi. Tidak ada azas demokrasi yang dipatuhi disini apalagi kepatuhan pada seluruh azas demokrasi: INKLUSIVITAS, TRANSPARAN, DAN TERBUKA. 65 Cawapres PDIP. Tempo.co, 9 Agustus 2018, tayang artikel dengan judul Cawapres Pilihan Jokowi di Pilpres 2019. Disini dilaporkan bahwa Kejutan muncul ketika Joko Widodo mengungkapkan sosok yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden (cawapres) periode 2019-2024 adalah KH. Ma’ruf Amin, seorang ulama senior yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Joko Widodo menyatakan KH Ma'ruf Amin adalah sosok ulama dengan pengalaman luas yang pas mewakilinya. Kutipan penuh Tempo.co dari pernyataan Joko Widodo itu adalah sebagai berikut: “Beliau adalah sosok utuh tokoh agama yang bijaksana, beliau pernah duduk di legislatif anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres Rais PBNU dan juga ketua MUI. Dalam kaitannya dengan Kebhinekaan KH Ma’ruf Amin juga saat ini menjabat sebagai Dewan pembinaan Ideologi Pancasila.” Tempo.co termaksud kemudian menambahkan bahwa pengumuman sosok Cawapres Jokowi di Pilpres 2019 ini sempat memicu drama. Hal ini disebabkan, lanjut laporan ini, bahwa menjelang pengumuman tersebut, sosok yang kuat diduga sebagai cawapres Jokowi adalah Mahfudh MD. Laporan dilanjutkan dengan pernyataan bahwa sejak kamis pagi, di sejumlah media mantan ketua konstitusi ini mengaku sudah diminta bersiap-siap. CNNI.com, 14 Agustus 2018, menjelang tengah malam, tayang artikel dengan judul Mahfud Buka-bukaan Batal Jadi Cawapres Jokowi di Detik Akhir. Disini dilaporkan klarifikasi Mahfud M.D atas drama pencalonan dirinya sebagai Cawapres Jokowi. Klarifikasi ini sebetulnya disampaikanya pada acara ILC Karny Ilyas, TvOne yang diselenggarakan malam tanggal 14 Agustus termaksud. Disini dilaporkan bahwa Mahfud M.D. sudah bersiap-siap dan menunggu di Restoran yang berdekatan dengan lokasi deklarasi Restoran Plataran Menteng, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Agustus 2018. Namun, ternyata yang diumumkan sebagai Cawapres Jokowi adalah Ma’ruf Amin dan bukan Mahfud M.D. 66 Kutipan penuh dari CNNI.com, permohonan maáf Jokowi kepada Mahfud M.D: “Tak lama kemudian Mahfud dipanggil ke Istana oleh Jokowi. Eks Wali Kota Solo dan Gubernur DKI itu menjelaskan situasi yang serba sulit saat detik-detik deklarasi tersebut. Ketika itu, Jokowi mengatakan bahwa sesungguhnya pada Rabu sore itu nama Mahfud yang sudah diputuskan menjadi cawapresnya. Namun tiba-tiba partai koalisi datang dan mengajukan kandidatnya masing-masing. Jokowi saat itu tak bisa menolak keinginan partai koalisi karena dia bukan sebagai ketum partai. Di sisi lain koalisi ini harus segera disetujui dan ditandatangani bersama. "Lalu saya katakan, bapak tidak salah, kalau saya jadi Pak Jokowi mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu bapak tidak usah merasa bersalah. Saya terima ini dengan ikhlas. Negara ini harus maju ke depan," ujar Mahfud.” ADAKAH TERPENUHINYA AZAS-AZAS DEMOKRASI DALAM PROSES PENETAPAN CAPRES/CAWAPRES DARI PDIP TERMAKSUD? JAWABANYA ADALAH NIHIL SEBALIKNYA, YANG ADA HANYA NUANSA OLIGARKI YANG SANGAT KENTAL. iii. Capres/Cawapres Partai Gerindra [BUKTI P-17.4] Bukti empiris yang kuat atas ketidakhadiran azas demokrasi dalam proses penetapan Calon Presiden dari Partai Gerindra pada Pemilu 2019 diuraikan seperti berikut ini. Merdeka.com, 26 Maret 2018, tayang artikel dengan judul 11 April, Gerindra deklarasi Parabowo Capres 2019. Disini dilaporkan bahwa Prabowo belum menegaskan sikap ingin maju atau tidak; dirinya masih mengumpulkan kekuatan. Kutipan pernyataan Prabowo yang ditulis disini adalah: "Insya Allah, kita lihat dukungan. Kita lihat nanti," kata Prabowo saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).” Empat hari kemudian, 26 Maret 2018, seperti dilaporkan disini, Merdeka.com menulis bahwa Partai Gerindra akan mendeklarasikan ketua umum Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2019 pada awal April nanti. Ini merupakan keterangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada wartawan Merdeka.com ini di Gedung Paripurna DPR, Sebelumnya, 12 Maret 2018, Kompas.com tayang artikel dengan judul Fadli Zon: Deklarasi Prabowo Capres 2019 setelah Rakornas 67 Gerindra April 2018. Disini dilaporkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, partainya akan segera mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Kemudian, lanjut sumber ini, menurut Fadli, deklarasi menunggu pemba-hasan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) Gerindra pada awal April 2018. Kutipan pernyataan Fadli yang ditulis disini adalah: "Nanti tunggu rapat koordinasi nasional yang rencananya mungkin akan diselenggara-kan awal April. Setelah itu baru akan deklarasi,"…. "Ya, pokoknya kalau calon presiden kami pasti akan mencalonkan Pak Prabowo. Bukan orang lain." Merdeka.com, 11 April 2018, tayang artikel dengan judul Gerindra deklarasi Prabowo capres di Banyumas jika PKS & PAN gabung koalisi. Disini dilaporkan bahwa Partai Gerindra berencana mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Banyumas, Jawa Tengah, sembari menunggu surat keputusan resmi PKS dan PAN untuk mengusung Prabowo Subianto. Kutipan pernyataan Waketum Gerindra, Arief Poyuono di Hambalang, Bogor Jawa Barat, yang ditulis disini adalah: "Rencananya nanti akan ada deklarasi setelah kita ada suratnya dari sahabat-sahabat kita PAN dan PKS. Dan juga ada nama cawapresnya. Artinya kemungkinan besar deklarasi itu akan di Banyumas karena Banyumas itu merupakan kota yang mempunyai banyak sejarah." ADAKAH TERPENUHINYA AZAS-AZAS DEMOKRASI DALAM PROSES PENETAPAN CAPRES/CAWAPRES DARI PARTAI GERINDRA TERMAKSUD? JAWABANYA ADALAH NIHIL. TIDAK ADA AZAS DEMOKRASI YANG TERPENUHI G. IMPLIKASI KETIDAKHADIRAN AZAS DEMOKRASI i. Praktik Transaksional dan Momok Oligarki Implikasi buruk ketidakhadiran azas demokrasi dalam penetapan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden dan penggalangan dukungan untuk calon anggota legislatif sangat banyak dan dahsyat efek perusaknya. Beberapa diantaranya adalah praktik transaksional dan momok oligarki. Ini mencakup persepsi publik dan/atau kesaksian beberapa tokoh masyarakat, serta, temuan/analiis akademis, tentang 68 maraknya praktik transaksional dalam penetapan Pasangan Calon dan penggalangan dukungan untuk calon anggota legislatif. Selain itu, patut diyakini bahwa oligarki lah yang memutuskan siapa saja yang dapat menjadi pasangan calon termaksud. Sebagai catatan yang dimaksud dengan oligarki adalah segelintir orang yang super kaya, mbahnya miliarder, triliuner kata yang lebih pas, yang terlibat langsung dalam politik nasional persisnya dalam penetapan Pasangan Calon dan penggalangan dukungan yang super besar untuk calon wakil rakyat. Di sisi lain, terdapat penduduk miskin dan rawan miskin yang berjumlah sangat besar, lebih dari 100 juta di tahun 2021, yang sangat tergantung dengan berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Ketidakhadiran azas demokrasi itu memberikan akses yang besar bagi para Oligarki yang super kaya termaksud untuk memanipulasi penetapan Pasangan Calon dan penggalangan dukungan untuk calon wakil rakyat. Oligarki sangat leluasa dan mudah jika cukup berkomunikasi dan bertransaksi dengan Ketum dengan atau tanpa beberapa orang DPP Partai yang lain dalam kegiatan pencalonan termaksud. Sebaliknya, azas inklusivitas, transparan, dan keterbukaan serta dilengkapi dengan azas akuntabilitas akan menekan secara drastis keterlibatan dan dominasi para oligarki tersebut. Keterlibatan, pengaruh dan dominasi para oligarki termaksud pasti dapat ditekan mendekati titik nadir dengan hadirnya partisipasi seluruh jajaran Parpol mulai dari akar rumput, anggota biasa, pengurus ranting, pengurus cabang, dan seterusnya hingga pimpinan wilayah/provinsi serta pimpinan pusat dalam proses penetapan Pasangan Calon dan penggalangan dana untuk calon anggota legislatif. ii. Partai Politik Serasa Aset Perorangan Januar Afif (2018), menyatakan: [Bukti P-18.4] “Partai politik merupakan pilar yang penting untuk memperkuat derajat pelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis. Kenyataan saat ini, oligarki elit dan perilaku korupsi dalam kehidupan partai politik Indonesia menjadi ciri khas kehidupan politik Indonesia. Hegemoni otoritas partai masih kental di tangan segelintir orang kuat di partai politik, dengan pola kepemimpinan ini sulit untuk membuka ruang kebebasan bagi kader di bawah. Oligarki parpol yang ditandai dengan semangat menjadikan 69 partai seolah-olah aset milik perseorangan juga berimplikasi pada tumbuhnya perilaku korupsi politik di tubuh parpol.” Hasil riset Januar Afif di atas sejalan dengan olok-olok yang berseliweran di sosial media akhir-akhir ini. Misalnya, kata Partai Politik diplesetkan menjadi Perusahaan Politik (Refly Harun, misalnya). Misal yang lain lagi, Perusahaan Rental Politik (Siti Zuhro atau Chusnul Mariyah – PenelIti Brin d/h Peneliti LIPI). iii. Kesaksian Rizal Ramli Mahkamah Konstitusi dalam PUTUSAN Nomor 74/PUU- XVIII/2020, [3.5] Pertimbangan Legal Standing Pemohon oleh MK terkait permohonan gugatan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum oleh Rizal Ramli Cs, angka (4) menyatakan: “Bahwa menurut Pemohon I, ketentuan pasal a quo telah memunculkan fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying), di mana pada penyelenggaraan Pilpres Tahun 2009 Pemohon I ditawari oleh salah satu parpol untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar Rp 1,5 Triliun.” Pemohon I itu adalah Rizal Ramli (RR). Bang RR pernah menjabat sebagai menteri di Kabinet SBY dan Kabinet Jokowi – JK dan juga merupakan alumnus Boston University (Ph.D in Economics), Amerika Serikat. iv. Terbengkalainya Kaderisasi Calon Pemimpin Pemimpin maksudnya Presiden dan Wakil Presiden tidak terjadi begitu saja secara instan. Mereka idealnya sudah menapak karir dari bawah. Mulai dari Kepala daerah seperti bupati/walikota, meningkat ke jenjang gubernur dan kemudian baru maju ke ajang kontestasi nasional Capres/Cawapres. Nuansa yang sama berlaku untuk legislator yang dimulai dari anggota DPRD kabupaten/kota meingkat menjadi anggota DPRD provinsi dan kemudia baru DPR. Setelah cukup lama di DPR dapat saja kemudian ikut kontestasi pemilihan umum presiden. Pola semacam konvensi partai seperti dibahas di atas sebetulnya sangat efisien, sangat ampuh untuk penciptaan kaderisasi pemimpin dan wakil rakyat. Gagalnya pengembangan pola semacam konvensi termaksud otomatis merupakan kegagalan kaderisasi pemimpin dan wakil rakyat secara berjenjang. Perhatikan yang maju sebagai Capres sejak 2004 hingga 2019 hanya elit partai politik. Tidak ada kontestasi 70 internal Parpol secara demokratis, kecuali Golkar di Pilpres 2004 dan Partai Demokrat di tahun 2014. Lebih mengecewakan lagi yang maju hanya Jokowi lawan Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Tidak ada tahapan Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan sebelumnya baik di kubu Jokowi maupun di kubu Prabowo. Selain itu, masing-masing Pasangan Calon termaksud tidak memiliki rekam jejak kepemimpinan daerah. Kecuali Jokowi loh. Rekapitulasi jumlah Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden pada Pilpres 2004 – 2019, disajikan dibawah ini. Pilpres 2004. Ujug-ujug, kecuali Golkar, enam pasangan calon: (i) Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (Partai Kebangkitan Bangsa); (ii) Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (Partai Amanat Nasional); (iii) Hamzah Haz dan Agum Gumelar (Partai Persatuan Pembangunan); (iv) Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan); (v) Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), dan (vi) Wiranto dan Salahuddin Wahid (Partai Golongan Karya). Pilpres 2004 ini dimenangi oleh Pasangan SBY-JK dalam dua putaran. Pilpres 2009. Ujug-ujug tiga pasangan calon masing dari elitis Parpol: (i) SBY-Boediono; (ii) Megawati-Prabowo, dan (iii) JK-Wiranto. Dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono dalam satu putaran. Pilpres 2014. Ujug-ujug Dua Pasangan Calon masing-masing dari elitis Parpol: Capres Jokowi Vs Capres Prabowo. Jokowi terpilih menjadi presiden. Pilpres 2019. Kembali ujug-ujug dua Pasangan Calon masing- masing dari elitis Parpol. Capres Jokowi Vs Capres Prabowo. Jokowi terpilih kembali menjadi presiden. H. HADIRKAN PROTOKOL DEMOKRASI UNTUK PENCALONAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN Protokol internal partai politik dalam proses penetapan Calon Presiden/Wakil Presiden perlu terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu, PENJARINGAN, PENYARINGAN, dan PENETAPAN. Penjaringan adalah tahap awal dengan membuka kesempatan kepada semua 71 anggota Parpol dan warga negara untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden dari Parpol ini. Penyaringan adalah seleksi dari calon yang sudah mendaftarkan diri. Tahapan penyaringan ini semacam pembuatan daftar pendek atau short lists Calon Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan tahapan penetapan adalah tahapan pemilihan calon itu dari daftar pendek yang ada. Sekali lagi, protokol internal Parpol ini perlu menjunjung tinggi azas inklusivitas, transparan, terbuka serta otomatis mencakup azas akuntabelitas. Kewajiban partai politik untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden sesuai dengan protokol termaksud perlu dituangkan dalam produk hukum yang mengikat. Produk hukum yang mengikat itu mencakup ketentuan yang tertuang dalam UU Pemilu. Untuk itu bunyi Pasal 223 UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu perlu disempurnakan dari bunyi awal: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.” menjadi: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis berazaskan inklusivitas, transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.” Selanjutnya pasal ini perlu dilengkapi dengan penjelasan seperti: “Protokol internal partai politik dalam proses penetapan Calon Presiden/Wakil Presiden adalah semacam KONVENSI Calon Presiden/Wkil Presidem Partai Politik. Konvensi perlu terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu, PENJARINGAN, PENYARINGAN, dan PENETAPAN. Penjaringan adalah tahap awal dengan membuka kesempatan kepada semua anggota Parpol dan warga negara untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden dari Parpol ini. Penyaringan adalah seleksi dari calon yang sudah mendaftarkan diri. Tahapan penyaringan ini semacam pembuatan daftar pendek atau short lists Calon Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan tahapan Penetapan adalah tahapan pemilihan calon itu dari daftar pendek yang ada. Sekali lagi, protokol internal Parpol ini perlu menjunjung tinggi azas inklusivitas, transparan, terbuka serta otomatis azas akuntabel.” I. HADIRKAN OPOSISI RESMI DI PARLEMEN (DPR) TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPR 72 Penjelasan Umum UU Nomor 7/21017 Alinea pertama pada kalimat ketiga, yang berbunyi: Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam sahr pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing,serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelak-sanakan fungsi-fungsi tersebut. Kalimat Ketiga, Alinea Kedua, Penjelasan Umum UU Nomor 7/2017 yang berbunyi: Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana presiden dan Wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari ralgrat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR. PETA PARPOL DIDALAM DAN DILUAR PEMERINTAHAN Di Era Orde Baru hanya ada dua partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pambangunan (PPP) dan satu Golongan Karya (Golkar). Golkar menguasai sekitar 80 persen kursi DPR, PPP 10 persen dan PDI 5 persen. Selain itu, anggota DPR, lebih-lebih yang berasal dari PPP dan PDI, dilarang mengkritisi pemerintah. Kisruh atau dualisme kepemimpin partai di PPP dan di PDI terjadi berulang kali. Ikon DPR pada waktu itu adalah SETUJU dan satire DPR adalah juru stempel UU dan kebijakan pemerintah. Pola ini berlangsung selama 33 tahun, 1965 – 1998. Era reformasi, 1998 – saat ini, 2022, menganut sistem multi partai. Ada 5 (Kabinet Jokowi) hingga 9 partai politik (SBY-JK) di DPR yang berada didalam pemerintahan pada setiap siklus pemilihan umum. Saat ini di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, 2019 – 2024, ada 6 partai politik didalam pemerintahan. 73 TABEL 3 DAFTAR PARPOL DIDALAM DAN DILUAR KABINET ERA REFORMASI NO PARPOL KABINET SBY-JK SBY-BOE JOKOWI - JK JOKOWI-MA 2004 - 2009 2009 - 2014 2014 - 2019 2019 - 2024 1 GOLKAR ↓ ↓ ↓ ↓ 2 PDIP ↓ X ↓ ↓ 3 Gerindra belum X X ↓ 4 PPP ↓ ↓ ↓ ↓ 5 DEMOKRAT ↓ ↓ X X 6 PAN ↓ ↓ ↓ X 7 PKB ↓ ↓ ↓ ↓ 8 PKS ↓ ↓ X X 9 PBB ↓ X X X 10 PKPI ↓ X X X 11 NASDEM belum X ↓ ↓ 12 Hanura belum X ↓ X 13 Karya P.B X X X X 14 Persatuan D.K X X X X 15 Pelopor X X X X 16 Penegak DI X X X X 17 Nasional I.M X X X X 18 Bintang R X X X X 19 Damai S X X X X keterangan: ↓ didalam kabinet X diluar kabinet Gerindra, Nasdem, dan Hanura belum ikut Pemilu 2004 Sumber: berbagai sumber Keenam Parpol tersebut adalah; (i) PDIP; (ii) Golkar; (iii) Gerindra; (iv) PKB; (v) PPP, dan (vi) Nasdem. PAN yang baru bergabung di koalisi pemerintah belum dapat jatah kursi menteri. Dua Parpol parlemen yang tidak bergabung dengan koalisi pemerintah adalah PKS dan Demokrat. Daftar lengkap Parpol di dalam dan di luar pemerintahan 2004 – 2009 hingga 2019 – 2024, disajikan pada Tabel 5 di atas. MINIMNYA MINDSET OPOSISI RESMI DI SISTEM PEMERITAHAN INDONESIA. Mindset genuine, atau, pola pikir otentik tentang arti kelompok oposisi resmi belum begitu melekat baik di kalangan pemerintah, akademisi, apalagi orang awam. Tambah belum melekat tentang 74 hakekatnya dan kenapa peran oposisi itu sangat penting dalam pembangunan Indonesia saat ini. Mindset set itu yang ada sejauh ini hanya sebatas jabatan Menteri di Kabinet Pemerintahan. Ada wakil parpol di kabinet berarti pendukung pemerintah sebaliknya, kurang lebih dianggap sebagai oposisi. Misalnya, dalam Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Jokowi- Ma’ruf Amin, yang berkuasa sekarang, hanya Partai Demokrat dan PKS yang tidak ada wakil menterinya. Enam Parpol yang lain yaitu PDIP 5 menteri, Golkar 3 menteri, Nasdem 3 menteri, PKB 3 menteri, Gerindra 2 menteri, dan PPP 1 menteri. (https://bit.ly/Menteri_Parpol_Kabinet_JoMA) Separuh, atau, 50 persen anggota Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin berasal dari Partai Politik. Sedangkan PAN baru bergabung beberapa bulan yang lalu dan belum dapat jatah Menteri karena belum ada reshuffle kabinet kembali. Koalisi pemerintah ini menguasai 82 persen kursi DPR. Koalisi di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin seperti disajikan di atas bukan merupakan koalisi strategis jangka panjang. Koalisi seperti ini berubah dari satu siklus Pemilu ke siklus Pemilu yang berikutnya. Di Kabinet SBY-Boediono, misalnya, PDIP menyatakan oposisi sebab tidak ada menterinya yang duduk di kabinet pemerintahan. Golkar, PKB, dan PPP sebaliknya selalu ada di pemerintahan mulai dari Kabinet SBY-JK, dan seterusnya hingga Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini. Kabinet Jokowi-JK terdiri dari 37 menteri negara dengan komposisi non-parpol 21 orang dan Menteri parpol: 16 orang (Golkar 2, PKB 2, PBB 2, PKS 3, PAN 2, PPP 2, Demokrat 2, PKPI 1). Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat tidak memiliki kursi menteri negara sehingga dikatakan berada di luar pemerintahan semacam opoisi. Golkar, PKB, PPP, PAN, dan Nasdem prinsipnya mendapatkan kursi DPR sebanyak mungkin pada setiap Pileg dan kemudian bergabung dengan pemerintah dan otomatis mendapatkan jatah Menteri kabinet yang juga sebanyak mungkin. Dukungan Parpol termaksud pada Pasangan Calon hanya sebatas Pilpres. Ketika pemenang Pilpres sudah diumumkan, maka mereka itu langsung gabung dengan koalisi partai pemerintah, jika ternyata Pasangan Calon yang diusungnya kalah. 75 Contoh paling mutakhir adalah di Pilpres 2019 yang baru lalu yang ketika itu Golkar mendukung Pasangan Calon Prabowo (Gerindra)-Sandiaga Uno dan cepat gabung dengan kubu Jokowi (PDIP)-Ma’ruf Amin (PKB) ketika ternyata Prabowo kembali dikalahkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin. Lebih menakjubkan lagi Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian juga bergabung dengan koalisi pemerintah. Partai Gerindra kemudian mendapatkan jatah dua jabatan Menteri Kabinet yaitu Prabowo Subianto sendiri sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kader Gerindra yang lain juga ada yang diangkat sebagai Wakil Menteri. Uraian di atas memperlihatkan bahwa koalisi yang terbentuk sejauh ini bukan koalisi strategis jangka panjang melainkan koalisi untuk dapat bagian jatah Menteri Kabinet. Selain itu, sulit sekali mengakses dokumen partai politik, jika ada, tentang paradigma atau azas atau ideologi pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan seperti yang diperintahkan oleh Pembukaan UUD tahun 1945. Paradigma termaksud mencakup kebijakan: politik dan ekonomi luar negeri, supermasi hukum dan HAM, demokrasi, kesejahteraan sosial, pengendalian KKN, tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), pendidikan, lingkungan hidup green economy dan perubahan iklim, sumber daya alam (SDA), dan ekonomi investasi keuangan negara dan BUMN. Misalnya, terkait isu posisi Indonesia di kancah pertikaian Laut Natuna dan Laut Cina Selatan secara lebih umum. Apa paradigma PDIP? Gerindra? Golkar? Dan lain sebagainya. Selanjutnya isu krisis utang pemerintah dan utang BUMN? Selanjutnya perintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa isu paradigma termaksud, jika ada naskah/dokumen tertulis yang resmi dari Parpol, tidak diketahui atau tidak dapat diakses oleh publik, jika ada? Jawabnya karena tidak ada oposisi resmi di parlemen. Jika oposisi resmi itu ada, maka pasti dokumen itu akan disediakan oleh parpol atau gabungan parpol untuk mendapatkan dukungan dari publik. Naskah ini akan selalu dimutakhirkan dan dikampanyekan agar oposisi dapat merebut (kembali) pemerintahan 76 dalam siklus Pemilu yang berikutnya. Sejauh ini, yang ada oposisi jalanan seperti berbagai channel social media, youtube, Instagram, Twitter dan Facebook. Oposisi dari akademisi masih sangat terbatas. Oposisi seperti ini tidak efektif dan sebetulnya hanya sebagai pelengkap dari oposisi parlemen. Oposisi parlemen dan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) adalah seperti dua sisi dari satu koin mata uang yang sama. Dengan kata lain, Pemilu LuberJurdil perlu dilengkapi dengan kehadiran oposisi di Parlemen. Oposisi resmi di parlemen, di DPR untuk konstelasi sistem perwakilan di Indonesia saat ini. adalah sangat penting untuk dihadirkan. Hadirnya oposisi resmi memungkin terciptanya sistem pemerintahan yang bersih, demokratis, berdaulat, beretika, dan efisien serta berkesinambungan dalam mewujudkan cita-cita proklamasi seperti dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD tahun 1945. Alinea ini secara tegas, dan eksplisit menetapkan lima tujuan Pemerintah Indonesia, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan (v) mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rezim yang berkuasa silih berganti tetapi kelima tujuan tersebut abadi. Konstitusi memberikan keleluasan bagi rezim yang berkuasa (ruling parties) untuk menetapkan visi, misi, dan program untuk mewujudkan cita-cita luhur founding parents kita termaksud. Tentu saja para founding parents kita termaksud menginginkan hasil yang dicapai, atau, kinerja dari setiap ruling parties terus membaik dari satu siklus Pemilu ke siklus Pemilu yang berikutnya, dalam perspektif waktu yang tidak terhingga; jelas bukan hanya lima atau 25 tahun tetapi beyond centuries. Amanah yang super berat tetapi super mulia. PARADIGMA PENGUASA DAN PARADIGMA OPOSISI Paradigma Penguasa (Ruling Parties) Paradigma pemerintah, atau, penguasa, atau, ruling parties (kabinet dan dukungan DPR) adalah berkuasa itu nikmat dan nyaman, 77 berlimpah ruah sumber-sumber negara yang langkah, pecuniary dan non-pecuniary, oleh karena itu akan selalu diusahakan, dan tidak tertutup kemungkinan at all costs, berkuasa selama mungkin. At all costs bermakna, berkuasa selama mungkin sesuai dengan ketentuan konstitusi atau tidak melanggar konstitusi tetapi dengan cara memanipulasi undang-undang, atau, dengan cara merubah konstitusi. Ini hanya dan hanya mungkin terjadi jika tidak ada oposisi resmi di parlemen atau parlemen berkolusi dengan pemerintah. Rezim Orba. Rezim Orba adalah contoh nyata rezim penguasa tanpa oposisi, resmi dan tidak resmi (civil societies) sehingga dapat mempertahankan kekuasaan at all costs. Konstitusi tidak dilanggar tetapi berbagai UU, termasuk UU Pemilu dan Parlemen (DPR dan MPR) dimanipulasi. Sebetulnya, jika dimaknai secara mendalam, praktik ini merupakan pengkhianatan atas cita-cita luhur Proklamsi 17 Agustus 1945. Walaupun demikian, banyak keberhasilan pembangunan Orba yang patut kita apresiasi termasuk rezim ini tidak mewariskan utang yang demikian menggunung seperti rezim reformasi yang ada sejauh ini. Sisi buruk Orba mencakup pengurasan sumber daya alam seperti hutan, minyak bumi, dan tambang yang sangat berlebihan, dan di atasnya gurita KKN demikian besarnya. Rezim Reformasi. Rezim reformasi dapat kita lihat mulai dari Kabinet Megawati-Hamzah Haz, SBY-JK, SBY-Boediono, Jokowi-JK, dan hingga saat ini, Jokowi-Ma’ruf Amin. Kesemua rezim atau kabinet ini adalah rezim tanpa oposisi resmi di DPR. Bahkan lebih buruk lagi, adanya keyakinan publik atau persepsi publik, bahwa selalu terjadi kolusi antara pemerintah dengan DPR. Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin sekarang didukung oleh suara atau kursi DPR yang mendekati 82 persen dengan bergabungnya PAN kedalam koalisi pemerintah. Implikasinya, tidak ada kemajuan yang significant dari satu kabinet ke kabinet yang lain. Pengurasan sumber daya alam terus berlanjut, kerusakan lingkungan semangkin parah, dunia Pendidikan Indonesia tertinggal jauh bahkan dari bebarapa negara tetangga yang dulunya belajar dari kita, jumlah orang miskin dan rawan miskin yang perlu 78 ditopang oleh berbagai bantuan sosial dan subsidi, dengan nilai ratusan triliunan rupiah, bukan saja tidak berkurang tetapi sebaliknya melonjak drastis bahkan sebelum Pandemi C-19 berjangkit, dan yang sangat mencemaskan adalah utang pemerintah dan utang BUMN yang sangat tinggi. Lebih menakutkan lagi, dalam kondisi yang sangat terpuruk ini, pemerintah menyodorkan anggaran awal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebesar Rp 175 triliun untuk tahun 2022 ini saja, setelah DPR dengan sangat cepat menyetujui RUU IKN yang disampaikan oleh pemerintahan Jokowi=Ma’ruf Amin. Koalisi Super Mayoritas. Secara lebih umum, apa saja kebijakan pemerintah akan disetujui oleh DPR dengan kekuatan 82 persen kursi DPR termaksud. Misalnya, jika pemerintah menghendaki hanya ada dua Pasangan Calon pada Pilpres 2024 itu akan dapat dilaksanakan. Misal yang lain lagi, seandainya pemerintah, seperti wacana yang banyak beredar di berbagai media tanah air sejauh ini, menghendaki Pemilu 2024 ditunda, perpanjangan masa jabatan kabinet dan legislatif dari lima tahun menjadi delapan tahun, atau, menaikan periodesisasi jabatan Presiden/Wakil Presiden dari dua periode menjadi tiga, atau, empat periode semuanya dapat dilaksanakan dengan melakukan amandemen UUD tahun 1945 dengan tambahan dukungan beberapa orang anggota DPD saja, sedemikian rupa sehingga suara koalisi pemerintah di MPR tidak dapat terbantahkan lagi. Ini bukan rezim demokratis tetapi rezim otoriter. Paradigma Oposisi. Paradigma oposisi adalah, bersebrangan dengan paradigma penguasa dalam perspektif penguasaan sumber-sumber negara yang langkah dan dalam perspektif motivasi kerja. Dalam perspektif penguasaan sumber-sumber negara yang langkah itu, walaupun sebetulnya oposisi tetap masih berkecukupan tetapi jelas tidak senikmat, senyaman, dan seberlimpah ruah dibandingkan dengan yang dikuasai oleh pemerintah. Dengan demikian, motivasi terbesar oposisi adalah merebut kekuasaan agar dapat giliran untuk menikmati berbagai kenikmatan, kenyamanan, dan keberlimpahan dari negara tersebut. Ini adalah wajar dan merupakan praktik yang tidak dilarang oleh konstitusi 79 sepanjang dilakukan dengan cara beretika dan konstitusional melalui siklus Pemilu setiap lima tahun. Hala dan tetap mulia sepanjang dilakukan dengan niat untuk menghasilkan kinerja pembangunan yang lebih efisien dan berkesinambungan dibandingkan dari rezim petahana. Secara lebih spesifik, oposisi di parlemen sangat efektif sebab anggota parlemen (DPR) menerima gaji, tunjangan jabatan, dan berbagai fasilitas lain dengan nilai uang miliaran rupiah setiap bulanya. Setiap anggota DPR juga didukung oleh tiga orang tenaga ahli dan setiap fraksi DPR/MPR juga disediakan lima orang tenaga ahli. Di atasnya, anggota DPR juga diberikan akses rinci tentang berbagai data dan kebijakan strategis yang mencakup tetapi tidak terbatas pada bidang keuangan negara dan BUMN, sumber daya alam (SDA), bank sentral dan perbankan, serta berbagai bidang sosial ekonomi dan politik yang lainnya. Secara lebih spesifik dan konseptual, dengan berbagai sumber daya yang berlimpah tersebut, kelompok oposisi parlemen dapat melakukan lima fungsi parlemen oposisi yang efektif, yaitu: (i). melakukan kritik yang konstruktif ke pemerintah; (ii) membatasi potensi dan pengendalian berbagai kebijakan dan tindakan yang ceroboh dan serampangan dari pemerintah; (iii). Melindungi kebebasan bersuara dan hak azazi rakyat; (v) mempersiapkan diri untuk menjadi penguasa baru, dan (v) secara efektif dapat menyalurkan aspirasi publik. Urgensi Menghadirkan Oposisi Di atas sudah disajikan lima fungsi parlemen oposisi yang efektif. Akan kita bahas satu per satu dalam kaitanya kebijakan dan/atau program pemerintah di Era Reformasi sejauh ini. Kita mulai dulu dengan fungsi pertama: melakukan kritik yang konstruktif ke pemerintah, kemudian akan diikuti fungsi kedua dan seterusnya hingga fungsi kelima. Penyaluran Aspirasi Publik Periodesisasi/Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden. Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin diselenggarakan di Gedung MPR/DPR pada tanggal 20 Oktober 2019. Satu bulan kemudian, 22 November 2019 muncul wacana “Jokowi Tiga Periode.” Aspirasi ini diinisiasi oleh Pengamat intelijen Suhendra 80 Hadikuntono dan kemudian disambut baik oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Sedangkan Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, menyatakan sudah mendengar wacana ini tetapi belum ada pembahasan di MPR. Sedangkan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, dan anggota DPR dari Partai Gerindra menolak keras wacana Jokowi Tiga Periode itu. Presiden Jokowi, secara tersirat juga menolak wacana perpanjangan periodesisasi jabatan presiden/wakil presiden. Beliau menyatakan bahwa amandemen UUD1945 bak membuka Kotak Pandora, yang membebaskan belenggu tukang sihir hitam dan iblis bergentayangan kembali sehingga memunculkan kekacauan dan berbagai hal yang buruk. (lihat, misalnya, https://bit.ly/3Gqbu8n) Walaupun demikian wacana Jokowi Tiga Periode terus berlanjut. Pros Kons, gagasan kontrovesial, terus menghantui publik. Pengamat Politik dan Demokrasi, Rocky Gerung, misalnya, pada 20 Juni 2021, menyatakan bahwa Jokowi Tiga Periode itu hanya untuk kepentingan oligarki. (lihat, misalnya, https://bit.ly/RG_Jo3Periode). Nuansa yang sama tetapi dalam perspektif berbeda diucapkan oleh Siti Zuhro, Peneliti LIPI (sekarang BRIN). Menurutnya pernyataan Jokowi menolak wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode patut diragukan sebab Jokowi terbukti sering tidak konsisten antara ucapan dan tindakan. (lihat, misalnya https://bit.ly/Zuhro_Ragukan_Jokowi3Periode) AntaraNews, 13 September 2021, tayang artikel dengan judul Titi: Dibutuhkan diksi tegas tolak wacana masa jabatan 3 periode. Disini dilaporkan bahwa Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Titi Anggraini memandang penting ada diksi yang tegas menolak wacana masa jabatan Presiden/Wakil Presiden RI tiga periode. Kutipan penuh pernyataanya itu yang disampaikan disini adalah "Semua pihak yang punya otoritas (Presiden, DPR, DPD, maupun elite politik/pimpinan parpol) mestinya menghindari penghalusan/eufemisme dalam meresponsnya.” Merespons wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan pejabat negara terpilih: Presiden/Wakil Presiden, dan, Anggota 81 DPR/DPD/DPRD. Ditambahkan lebih lanjut disini posisi Titi yang menghendaki agar para pejabat negara dan elit Parpol termaksud secara tegas menolak bahwa wacana masa jabatan presiden tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu, mengingat baik secara substansi maupun filosofis, itu akan mengancam kredibilitas demokrasi Indonesia dan bisa menimbulkan krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh lagi dilaporkan juga disini bahwa Titi mengemukakan pula bahwa masa jabatan presiden 5 tahun atau maksimal dua periode merupakan buah dari refleksi mendalam atas perjalanan sejarah kepemimpinan politik Indonesia. Kutipan penuh dari pernyataan Titi yang disampaikan disini adalah: "Pergulatan hukum yang dikonstruksi sebagai produk reformasi yang inklusif untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang otoriter dan terpusat pada individu atau mencegah personalisasi kepemimpinan bernegara." Lebih jauh dilaporkan juga disini bahwa TitiIa menilai masa jabatan maksimal 10 tahun cocok dengan kultur politik di Tanah Air, yakni tidak terlalu pendek bagi presiden untuk bekerja dalam memenuhi janji- janji kampanyenya dan juga tidak terlalu lama untuk memberi kesempatan bagi rakyat untuk menilai kinerja dan kepemimpinan presiden yang menjabat apakah layak untuk terus berkuasa ataukah diganti sosok yang lebih tepat. Titi, kemudian, seperti dilaporkan disini menyatakan bahwa masa jabatan dua periode ini menjadi mekanisme kontrol yang memberi insentif pada penguatan kultur kewargaan (civic culture) masyarakat. Di sisi sebaliknya, lanjut Titi, masa jabatan tiga periode merupakan bentuk nyata multiple barriers to entry dalam politik dan pemilu Indonesia selain ambang batas pencalonan presiden maupun ketiadaan calon perseorangan di pilpres. Sisi buruk lain dari wacana ini, menurut Titi dalam laporan ini juga adalah melemahkan regenerasi politik, bahkan makin menghambat kader partai dan warga negara, khususnya kelompok muda dan perempuan, untuk terlibat mengakses pencalonan presiden dan wakil presiden. Lebih buruk lagi, tambah Titi disini bahwa wacana ini jika betul-betul terlaksana akan memperburuk politik 82 dinasti/kekerabatan, baik dalam konteks politik nasional maupun lokal sebab masa jabatan yang sangat lama kemungkinan besar untuk mengokohkan kekuatan politik dalam semua lini. Walaupun demikian wacana perpanjangan periodisasi jabatanpemipin termkasud dari dua periode menjadi tiga periode terus bergulir. TribunNews.com, 30 Januari 2022 tayang ar-tikel dengan judul Jokpro Deklarasi Dukungan di Sulbar, Jokowi Prabowo 2024. Disni dilaporkan bahwa Ketua Jokpro 2024 Sulbar, Rusmin, mengatakan sangat mendukung gagas-an Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024. Gayung pun bersahut. Ketua umum Jokro 2024 Baron Danardono menyampaikan apresiasi atas deklarasi Jokpro 2024 di Sulawesi Barat itu. Dalam hal ada oposisi resmi di parlemen bukan saja wacana seperti ini dapat diredam tetapi juga wacana ini tidak akan muncul. Oposisi akan dengan tegas menolak diksi ini. Kelompok seperti Jokro2024 tidak akan pernah ada sebab baik Jokowi dan koalisi pemerintah akan dengan tegas menolak wacana Jokowi Tiga Periode atau Jokowi hingga 2027. Ingat paradigma Oposisi yang selalu berusaha merebut kekuasaan dalam siklus Pemilu yang akan datang sehingga wacana yang disanggah atau tidak popular di mata masyarat akan diakomoasi secermat mungkin oleh kelompok oposisi parlemen. Lebih jauh lagi, oposisi selalu berusaha menawarkan konsep dan/atau kebijakan alternatif, termasuk teknologi alternatif sebagai solusi berbagai permasalahan pemerintahan dan negara. Wacana di publik dengan demikian akan berkembang secara lebih substantif dan menjauh dari isu- isu emosional dan seremonial. Kontroversi IKN Nusantara. Pasca pengesahan UU Ibu Kota Negara oleh dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 22 Januari 2022 bermunculan suara- suara penolakan dari akademisi dan berbagai tokoh masyarakat. Penolakan mereka itu umumnya terkait dengan proses dan substansi UU IKN ini. Mereka berpendapat bahwa proses pembuatan UU ini terlalu tergesa-gesa dan sangat minimnya keterlibatan publik terutama para akademisi yang antara lain diindikasikan oleh waktu pembuatan UU yang hanya 42 hari. 83 Dalam hal substansi, mereka pada umumnya setuju tetapi dengan beberapa catatan atau beberapa syarat/keberatan. Pertama, lokasi IKN perlu dipertimbangkan kembali; tetap di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), atau lokasi lain yang lebih baik. Kedua, waktu pemindahan. Target presiden Jokowi untuk pindah dan meresmikan IKN ke Kaltim tersebut pada tahun 2024 dinilai terlalu tergesa-gesa dan akan sangat membebani APBN. Pemerintah sudah mengajukan usul pendanaan APBN di tahun 2022 sebesar Rp175 tirliun dan sisanya sebesar Rp285 trilliun, total Rp466 trilun, akan dibebankan pada APBN 2023 dan 2024. Perlu juga diingat bahwa pada 2019 lalu, sebelum pandemi, Presiden Joko Widodo mengatakan, dana APBN yang digunakan untuk pemindahan IKN sebesar 19% dari APBN dengan sisanya dari swasta dan BUMN. Namun, dalam bulan Januari 2022 diketahui bahwa porsi pemerintah berubah drastis menjadi 53,5 persen APBN dan 46,5 persen swasta/BUMN. Dan, menurut banyak pengamat porsi BUMN itu juga sebetulnya berasal dari APBN. Ketiga, menurut mereka pemindahan ibukota ke Nusantara Kaltim itu syarat dengan kepentingan oligarki terkait pembebasan lahan, manipulasi kewajiban beberapa perusahaan pertambangan untuk merehabilitasi bekas-bekas galian tambang, dan kontraktor/pengembang pembangunan IKN. Beberapa pejabat negara yang menurut beberapa sumber dibawah ini patut diduga sarat dengan benturan kepentingan adalah Menko Luhut Binsar Panjaitan, Menhan Prabowo Subianto, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Keempat, daya dukung geologi dan Hankam IKN Nusantara tidak cukup baik. Pandangan ini antara lain disampaikan oleh Letjen TNI (Purn) Slamet Soebijanto, mantan KSAL, dan, ahli geologi Andang Bachtiar, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Menurut Andang, diperlukan anggaran yang besar sekali untuk memitigasi hazards geologi di wilayah Penajam Paser Utara, wilayah IKN Nusantara itu. Ini antara disebabkan tanah lempung yang tidak menyerap air sehingga potensi banjir besar sekali dan selain itu banyak patahan- patahan geologi yang sangat rawan longsor. Ditambahkanya juga bahwa, di wilayah ini, masih banyak, atau, ada beberapa perusahaan 84 tambang batubara yang masih beroperasi. Namun tidak disampaikan bahwa banyak areal luas bekas galian, atau, bekas aktivitas penambangan batubara yang perlu di rehabilitasi sesuai pernyataan Walhi. Secara umum mereka berdua menghendaki agar rencana pindah ibukota ke Penajam Paser Utara dikaji kembali dengan cermat dengan memperhatikan berbagai aspek strategis dan hazards. Suara-suara penolakan ini demikian bergemuruhnya di berbagai media online terutama di beberapa media dengan teknologi Podcast dan Live Streaming Youtube. Beberapa diantaranya adalah Refly Harun (RH) Channel dan Podcast, Profesor Suteki Channel, Rocky Gerung Official, Hersubeno Arief Point, Bang Edy Channel, PKAD, Rahma Sarita Youtuber, Karni Ilyas channel, Faisal Akbar channel, Bang AY channel, dan banyak lagi. Beberapa tokoh nasional yang populer di berbagai media elektronik di atas mencakup Ekonom Senior dan mantan menteri kabinet pemerintahan SBY dan Jokowi, Rizal Ramli, ekonom senior Faisal Basri, mantan menteri kebinet Habibie dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, dan Profesor Sulfikar Amir yang juga alumnus ITB dan Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York, USA, dan saat ini Profesor Amir menjadi dosen di Nanyang Techlogical University (NTU), Singapura. Publik sebetulnya sangat menunggu tanggapan dan/atau sanggahan dari pemerintah dan/atau DPR atas pokok-pokok keberatan yang bergulir di masyarakat seperti diuraikan di atas. Apa betul, misalnya, analisis dan/atau dugaan mereka bahwa akan terjadinya benturan kepentingan oleh beberapa pejabat negara seperi disebutkan di atas? Apa betul kewajiban para pemilik perusahaan tambang termaksud untuk merehabilitasi bekas tambang-tambang tersebut otomatis akan gugur jika areal pertambangan tersebut sudah menjadi areal IKN Nusantara? Selain itu, publik juga perlu mendapat klarifikasi atas perubahan drastis beban pembiayaan antara pemerintah dengan swasta/BUMN, dan, lebih jauh kecemasan mereka atas semangkin membesarnya utang pemerintah dan/atau tekanan kepada APBN dengan kebijakan IKN Nusantara selesai di tahun 2024. Lebih mencemaskan lagi, publik perlu diberikan informasi yang secukupnya 85 akan benar tidaknya bahwa dalam perspektif Hankam dan Geologi, IKN Nusantara bukan pilihan ibukota baru yang baik. Akankah ada sanggahan dan/atau klarifikasi resmi dari pemerintah atas berbagai hal termaksud dalam waktu dekat? Pemohon a quo sangat meragukan ini. Didalam rezim pemerintahan dengan oposisi resmi di DPR, maka oposisi itu akan dengan sigap menyerap berbagai aspirasi seperti tersebut di atas, diolah denga cermat, dan kemudian diteruskan secara resmi kepada pemerintah. Kegiatan-kegiatan ini akan dipublikasikan untuk memelihara akunntabilitas oposisi dan juga bertujuan agar kondisi publik tetap kondusif. Pemerintah, di sisi yang lain, by system, akan menjawab berbagai hal tersebut dengan cepat. Watch Dog Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa motivasi kerja oposisi resmi di parlemen adalah merebut kekuasaan dalam siklus Pemilu yang berikutnya. Untuk itu mereka perlu terus menggalang dukungan dan simpati pemilih. Ini mereka lakukan antara lain dengan membatasi potensi dan pengendalian berbagai kebijakan dan tindakan yang ceroboh dan serampangan dari pemerintah. Misalnya, sebagai ilustrasi kita angkat kasus LRT Palembang dan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka Jawa Barat. Kegagalan kedua proyek ini yang menelan dana triliunan rupiah sangat mungkin tidak terjadi jika ada oposisi resmi di DPR. LRT Palembang yang sangat sepih penumpang sehingga pendapatan dari penjualan karcis relatif sangat kecil dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Dalam narasi keuangan LRT Palembang tidak sanggup menutupi variable costs (VC) dan oleh karena itu tidak mungkin dipoerasikan dalam waktu lebih lama lagi kecuali ada subsidi dari pemerintah. Kedua, Bandara Internasional Kertajati, atau, dinamakan juga Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di kabupaten Majalengka, Jawa Barat. BIJB diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 24 Mei 2018. Landasan pacu tunggalnya sepanjang 3.000 meter 86 dan dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 serta memiliki kapasitas total sampai 29 juta penumpang setiap tahun. Tidak ada statistik penerbangan, penumpang dan barang BIJB sejauh ini. Namun, situs Qoala, pada tanggal 6 Juni 2021, tayang artikel dengan judul Bandara Kertajati: Sejarah hingga Fakta Terkini. Disini dilaporkan bahwa tidak ada lagi aktivitas penerbangan di BIJB. BIJB digunakan untuk parkir pesawat dan Foto Prewedding. Finance.detik.com, 27 Januari 2022, tayang artikel dengan judul Jadi Penampung Maskapai dari Halim, Kertajati Kok Sepi Peminat? Menurut situs ini situasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka masih terlihat sepi pengunjung. Selanjutnya dilaporkan juga bahwa meski telah dijadikan salah satu tempat yang menampung penerbangan dari Halim Perdanakusuma yang direvitalisasi selama 3,5 bulan kedepan, namun hingga hari ini belum ada satupun maskapai yang memindahkan penerbangan ke Bandara Kertajati. Ini berarti BIJB Kertajati masih tetap jadi arena Foto Prewedding dan parkir pesawat jika pun kegiatan masih ada seperti dilaporkan dalam bulan Juni 2021. Belum ada berita resmi dari BIJB tentang kapan perkiraan akan adanya maskapai penerbangan yang take off dan landing disini. Beberapa proyek pemerintah Jokowi yang juga serampangan, ngawur, termasuk Pembangunan KCIC Jakarta Bandung. Selain itu, Program Kartu Pra Kerja dan Pembelian saham PT Freeport Indonesia juga dinilai bermasalah. Kegagalan berbagai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik seperti tersebut di atas sangat mungkin tidak akan terjadi dengan hadirnya oposisi resmi di DPR. Minimal, oposisi sudah mengingatkan pemerintah atas potensi kegagalan termaksud. Ini meruapakan konklusi dari Pardigma Oposisi. Melindungi kebebasan bersuara dan hak azazi rakyat Kebebasan bersuara yang dimaksud disini adalah kebeasan bersuara yang aktif dan konstruktif. Bukan asal bersuara apalagi yang mengandung nuansa antagonistic, permusuhan, ujaran kebencian, fitnah, SARA, dan lain sebagainya. Bersuara karena terlihat fakta 87 dan/atau tendensi kebijakan dan/atau kegiatan pemerintah yang kurang tepat atau salah dan untuk itu perlu dilakukan koreksi secepatnya. Bersuara karena melihat masyarakat terdampak musibah atau adanya konflik horizontal di masyarakat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kelompok oposisi resmi parlemen akan melindungi kebebasan bersuara seperti termaksud di atas dari kemungkinan kesewenang- wenangan penguasa dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Kesewenang-wenangan termaksud dapat dalam bentuk intimidasi untuk menghentikan suara-suara mereka atau lebih buruk lagi menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk memproses secara hukum yang berujung dengan penangkapan dan pemenjaraan. Kesewenang- wenangan seperti ini dapat ditekan serendah mungkin dengan hadirnya kelompok oposisi resmi di parlemen (DPR). Kasus Ubedilah Badrun (Kang Ubed) sangat pas untuk kita angkat disini. Kang Ubed pada tanggal 10 Januari 2022 melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangerap ke Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). Laporan Kang Ubed ini menyatakan ada dugaan bahwa Kaesang dan Gibran terlibat tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis kedua anak presiden tersebut dengan grup bisnis, yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan yang melibatkan anak perusahaan PT SM yakni PT BMH. Pasca pelaporan itu, Kang Ubed merasa mendapat ancaman dengan adanya telepon malam-malam dan berbagai perundungan, bully, di sosial media. Lebih mencemaskan lagi Kang Ubed dipolisikan oleh Immanuel Ebenezer yang sering disapa dengan Noel. Bang Noel adalah Ketua Joman, atau, Jokowi Mania, yang merupakan relawan pemenangan Capres Jokowi. Saat ini Bang Noel menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Elektra (ME), anak usaha, BUMN PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) (PIHC). Bang Noel mempolisikan Kang Ubed karena merasa atau yakin bahwa Kang Ubed sudah membuat laporan palsu. Pasal laporan palsu yang dirujuk oleh Bang Noel adalah Pasal 317 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga 88 kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun.” Laporan Ketua Umum Joman tersebut, Immanuel Ebenezer (Bang Noel) terdaftar di Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/B/239/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, 14 Januari 2022. Sejauh ini belum terdengar sangahan dan/atau klarifikasi resmi baik dari Gibran dan Kaesang maupun dari Presiden Jokowi sendiri atas laporan Kang Ubed itu. Belum juga terdengar suara dari partai politik atau suara dari anggota DPR. Lebih menarik lagi, belum ada pemanggilan kepada Gibran dan Kaesang serta perusahaan dan pihak-pihak lain yang terkait hingga saat ini, 5 Februari 2022. Kang Ubed sendiri langsung dipanggil oleh KPK pada tanggal 26 Januari 2022, sekitar dua minggu setelah laporan diterima KPK. Kasus Kang Ubed di atas jelas merupakan kasus bersuara secara aktif dan konstruktif. Kang Ubed yang merupakan ASN sebagai Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berani mengambil risiko untuk melaporkan kasus Gibran dan Kaesang tersebut. Tindakan Kang Ubed adalah konstruktif karena melaporkan dugaan KKN ini ke pihak yang berwenang yaitu KPK. Konstruktif karena tindakan Kang Ubed ini sangat penting dalam mendukung kegiatan Anti KKN yang merupakan amanah Reformasi 1998. Hadirnya oposisi resmi parlemen bukan saja hampir pasti dapat menihilkan apa yang dilakukan oleh seperti komunitas, atau, LSM, JoMan di atas tetapi juga akan mendorong KPK untuk segera memanggil Kaesang dan Gibran serta berbagai pihak lain yang terkait. Lebih jauh lagi, kasus semacam kasus Gibran dan Kaesang ini, yang melibatkan putra presiden atau melibatkan keluarga pejabat tinggi negara yang lain, jika nantinya memang terbukti bersalah, sangat kecil sekali potensinya untuk terjadi dengan hadirnya oposisi resmi di parlemen (DPR). Mempersiapkan diri untuk menjadi penguasa baru, Kelompok oposisi akan segera mempersiapkan diri untuk menjadi penguasa baru jika Capres/Cawapres mereka menjadi pemenang Pemilu. Mereka bersiap-siap untuk membentuk kabinet pemerintahan guna mewujudkan janji kampanye yang sudah dibuat sebelumnya. 89 Mereka juga tentunya akan mempersiapkan agenda pembangunan lima tahun ke depan sebaik mungkin. Kehadiran oposisi resmi di DPR diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 secara bertahap dan berkesinambungan. Terus membaik dalam setiap siklus lima tahunan Pemilu. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon I; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon II; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon III; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon IV; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Profil utama Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Publikasi Pemohon I; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Profil Utama Pemohon II; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Media: Kritik Debat Pilpres 2019; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Head Line Media JR PT 20% 25%; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Petisi Change.org PT 20% 25%; 12. Bukti P-12 : Fotokopi kliping Jimly Asshiddiqie dan Hamdan Zoelva; 13. Bukti P-13 : Fotokopi kliping Rp 43 Caleg Lolos ke Senayan; 14. Bukti P-14 : Fotokopi kliping Anti tesis Esensi/Tujuan Pasal 6A ayat (2); 15. Bukti P-15 : Fotokopi Konvensi Calon Presiden Partai Politik; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Jadual Tahapan Pemilu dan Konvensi Parpol; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Penunjukan Pasangan Calon Pilpres 2014 & 2019; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Rujukan Kepustakaan: Demokrasi & Pilpres. 90 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 dan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 91 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 92 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 dan Pasal 223 UU 7/2017 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 222 UU 7/2017 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pasal 223 UU 7/2017 (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan; (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon; (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka; 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak, hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-4] yang memiliki hak memilih dan dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden [vide bukti P-5]; 4. Bahwa menurut para Pemohon, pertimbangan hukum Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 yang tidak dapat menerima kedudukan hukum Pemohon perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih perlu disempurnakan dengan menghadirkan juga 93 pertimbangan sosiologi hukum untuk mempertimbangkan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien; 5. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, para Pemohon menjelaskan alasan adanya anggapan kerugian konstitusional yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa UUD 1945 tidak pernah memberikan hak bagi warga negara perseorangan untuk mencalonkan atau mengusulkan pasangan calon presiden/wakil presiden tetapi frasa dalam Pasal 222 UU 7/2017 memanipulasi hak semu, hak konstitusional para Pemohon dan pemilih pada umumnya dengan cara mewakilkan hak semu tersebut kepada partai politik pada pemilihan legislatif 2019 untuk mengusulkan pasangan calon pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden siklus lima tahun yang akan datang; b. Bahwa persyaratan ambang batas minimal secara de facto sangat ampuh bagi oligarki untuk mempengaruhi dan/atau menciutkan jumlah pasangan calon Pilpres sehingga pasangan calon manapun yang terpilih tetap akan tunduk secara absolut kepada kepentingan oligarki dan mengorbankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia; c. Bahwa para Pemohon dan pemilih pada umumnya belum mengetahui ataupun belum adanya sosialisasi memadai yang menerangkan bahwa mencoblos anggota DPR pada Pemilu 2019 adalah identik dengan mewakilkan hak para Pemohon atau pemilih umumnya kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden/wakil presiden dalam Pemilu tahun 2024, sehingga Pasal a quo telah menimbulkan pembodohan publik karena mewakilkan hak warga negara secara premature untuk mengusulkan pasangan calon presiden/wakil presiden dalam pemilihan umum lima tahun yang akan datang tanpa kesadaran para pemilih ketika melaksanakan hak pilihnya; d. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa “sesuai dengan mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” dan Pasal 223 ayat (3) UU 7/2017 sepanjang frasa “sesuai dengan 94 mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah gabungan Partai Politik” telah mengabaikan frasa “secara demokratis dan terbuka” yaitu secara spesifik mengabaikan kedaulatan anggota partai politik dan diganti dengan kedaulatan atau otoritas atau hak prerogatif ketua umum partai politik dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sedemikian rupa sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk dapat terpilih atau ditentukan sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik tertentu maupun kesempatan para Pemohon untuk memperoleh pasangan calon presiden/wakil presiden alternatif yang lebih baik menjadi hilang. Oleh karena itu, para Pemohon membatalkan niat untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden untuk Pemilu Presiden tahun 2014 dan tahun 2019; 6. Bahwa menurut para Pemohon, Permohonan para Pemohon tidak nebis in idem karena permohonan para Pemohon memiliki dalil yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah yaitu bahwa norma Pasal 222 UU 7/2017 telah memanipulasi hak konstitusional pemilih untuk mengusulkan pasangan calon, memberikan akses yang luas kepada oligarki, melakukan pembodohan publik, merusak trilogi esensi makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dan ketidaktahuan publik tentang hasil Pileg yang akan digunakan sebagai persyaratan Parpol dalam mengusulkan pasangan calon presiden/wakil presiden; 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, Pasal 223 UU 7/2017 sepanjang frasa “sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” dan frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik”, serta Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada 95 Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.6.2] …jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pecalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki hak kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” [3.6.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang 96 memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu atas berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 dan Putusan-Putusan Mahkamah berikutnya telah mempertimbangkan sebagai berikut: “ [3.6.5.2] …, Mahkamah berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 dimana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih (right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara norma a quo dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (right to vote)” [3.6.3] Bahwa berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon atas berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang disebabkan oleh ketidakpahaman dan ketidakmengertian para Pemohon akibat kurangnya sosialisasi tentang hasil Pemilu anggota DPR 2014 akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden 2019, menurut Mahkamah hal demikian bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma namun lebih merupakan permasalahan implementasi atas norma a quo yang sebagaimana diakui sendiri oleh para Pemohon, seringkali dipengaruhi oleh suasana kebatinan serta dinamika sosial politik yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017; [3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 97 pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sedangkan, dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; [3.7] Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 223 UU 7/2017, sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam pengujian norma Pasal 223 UU 7/2017 dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada Kamis, 14 April 2022 dan dalam persidangan tersebut Majelis Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang di antaranya berkaitan dengan bagian perihal Permohonan, Posita, dan Petitum Permohonan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara, para Pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki permohonan a quo (vide risalah Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 tanggal 14 April 2022). 98 Terhadap nasihat Majelis Hakim Panel tersebut, para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 28 April 2022 yang kemudian pada 9 Mei 2022 dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan; [3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama perbaikan permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon dalam bagian perihal Permohonan menyebutkan pengujian Pasal 222 dan Pasal 223 UU 7/2017, kemudian pada uraian kedudukan hukum para Pemohon menguraikan kerugian konstitusional para Pemohon atas berlakunya Pasal 222, Pasal 223 ayat (1) dan ayat (3) UU 7/2017, selanjutnya pada bagian alasan pengajuan permohonan (Posita), para Pemohon menyebutkan pokok permasalahan yang dilakukan pengujiannya adalah terhadap Pasal 222 dan Pasal 223 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017 [vide Perbaikan Permohonan para Pemohon angka 40 halaman 26], namun uraian keseluruhan terkait dengan pengujian Pasal 223 a quo hanya berisikan uraian terkait dengan alasan pengujian terhadap Pasal 223 ayat (1) dan ayat (3) UU 7/2017 saja; [3.7.3] Bahwa selain ketidakkonsistenan sebagaimana dijelaskan di atas, pada bagian Petitum Permohonan angka 3, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 223 sepanjang frasa “sesuai mekanisme internal partai politik yang bersangkutan” dan frasa “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon tidak menyebutkan secara rinci pada bagian mana (ayat berapa) dari Pasal 223 a quo yang dimintakan pembatalannya, hal demikian menjadikan apa yang dimintakan oleh para Pemohon menjadi tidak jelas dikarenakan ketentuan Pasal 223 a quo terdiri dari 4 (empat) ayat; [3.7.4] Bahwa para Pemohon juga dalam Petitum angka 4 meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 sepanjang frasa “cukup jelas” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam permohonan tersebut, para Pemohon tidak menguraikan alasan- alasan permohonan untuk membatalkan ketentuan Penjelasan Pasal 223 a quo. Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, fungsi dari Penjelasan adalah sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, sebagaimana tertuang dalam Lampiran II 99 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menerangkan bahwa Penjelasan dari suatu pasal atau ayat dalam undang-undang merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksudnya. Dituliskannya frasa “Cukup jelas” dalam Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 karena pembentuk undang-undang menganggap rumusan Pasal 223 a quo sudah cukup jelas atau tidak memerlukan penjelasan lagi baik terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata maupun istilah yang terdapat dalam ketentuan Pasal 223 a quo. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon yang meminta pembatalan terhadap Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 yang oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dinyatakan telah cukup jelas tanpa disertai dengan argumentasi mengapa frasa tersebut dimintakan bertentangan dengan UUD 1945, hal demikian menurut Mahkamah adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur, terlebih lagi terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim Panel telah memberikan nasihat namun para Pemohon tetap pada pendiriannya; [3.7.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 223 UU 7/2017 adalah kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 223 adalah kabur atau tidak jelas; [3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sepanjang pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengujian Pasal 223 UU 7/2017, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan; 100 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017; [4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 223 UU 7/2017 kabur atau tidak jelas; [4.4] Kedudukan Hukum para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas Pasal 223 UU 7/2017 dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 101 umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.29 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca