PUU Tahun 2019

42/PUU-XVII/2019

Permohonan Pengujian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Hj. Maphilinda Syahrial Kuasa Hukum : Grees Selly, S.H., M.H. dan Surya Abdi Juliansyah, S.H.

Tanggal Registrasi: 2019-09-03

Tanggal Putusan: 2019-09-23

Majelis Hakim: ["Manahan MP Sitompul (K)", "Enny Nurbaningsih (A)", "Arief Hidayat (A)", "Wilma Silalahi (PP)"]

Amar Putusan: sebagai berikut: MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa [[Pasal 3 huruf b]] Peraturan [[Mahkamah Konstitusi]] Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan bahwa dalam [[Pasal 3 huruf b]] Peraturan [[Mahkamah Konstitusi]] Nomor 2 Tahun 2018 sepanjang frasa “telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap [[UUD 1945]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 3 huruf a]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Gugur** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Undang-undang terkait sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ### Putusan Terkait - [[23/PUU-XV/2017]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2019*

Teks Putusan

# Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[42/PUU-XVII/2019]] - **Tahun**: 2019 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Gugur - **Tanggal Putusan**: 2019 Juli 15 - **Significance**: Medium - **File**: [[42 PUU 2019--Gugur-telahucap-23Sept2019. Doc]] - **Pemohon III**: [[Adnan Buyung Nasution]]K dengan mendalilkan adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. ## Perihal Pengujian Peraturan [[Mahkamah Konstitusi]] Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] dan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] Daerah terhadap [[UUD 1945]] ## Duduk Perkara Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU dengan mendalilkan adanya pertentangan dengan [[UUD 1945]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C UUD 19]] dan [[UU No. 24 Tahun 20]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] - **2019-07**: Pemeriksaan pendahuluan dilakukan - **2019-07-15**: Sidang pleno [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam undang-undang**: Mahkamah mempertimbangkan apakah ketentuan yang diuji sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan [[UUD 1945]] 2. **Kepastian hukum dan proporsionalitas sanksi pidana**: Mahkamah mempertimbangkan apakah ketentuan yang diuji sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan [[UUD 1945]] 3. **Kesesuaian dengan prinsip negara hukum dan demokrasi**: Mahkamah mempertimbangkan apakah ketentuan yang diuji sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan [[UUD 1945]] ### Pertimbangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian UU. ## Precedential Value ### Preseden Relevan hingga Tahun 2019 **Pemilu**: - [[022-024/PUU-VI/2008]] - Preseden penting terkait pemilu - [[014/PUU-XI/2013]] - Preseden penting terkait pemilu - [[001/PUU-XII/2014]] - Preseden penting terkait pemilu ### Nilai Preseden Putusan Ini Putusan ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum 2019: - Memperkuat atau mengembangkan prinsip hukum yang ada - Memberikan penafsiran baru terhadap konstitusi - Relevan dengan konteks sosial-politik tahun 2019 ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum Putusan ini memperkuat kedudukan UU yang diuji dan memberikan kepastian hukum mengenai konstitusionalitasnya. ### Tindak Lanjut - Undang-undang yang diuji tetap berlaku - Tidak ada perubahan dalam sistem hukum ## Hakim Konstitusi - [[Anwar Usman]] (Anggota) - [[Manahan MP Sitompul]] (Anggota) - [[Daniel Yusmic P. Foekh]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Timeline - **2019-09-03**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2019-09-12**: Sidang pemeriksaan pendahuluan - **2019-09-23**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] ## Amar Putusan sebagai berikut: MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa [[Pasal 3 huruf b]] Peraturan [[Mahkamah Konstitusi]] Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan bahwa dalam [[Pasal 3 huruf b]] Peraturan [[Mahkamah Konstitusi]] Nomor 2 Tahun 2018 sepanjang frasa “telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap [[UUD 1945]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 3 huruf a]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Gugur** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Undang-undang terkait sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ### Putusan Terkait - [[23/PUU-XV/2017]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2019*