42/PUU-XV/2017

# Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[42/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **[[Jenis Perkara]]**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dalam proses identifikasi - **[[Tanggal Putusan]]**: 2017 - **Significance**: Medium - **File**: [[42 PUU 2017_TOLAK-KUHAP-telahucap-10Okt2017 - ok. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU [[Kekuasaan Kehakiman]] - [[45/PUU-IX/2011]] (Ketua) - [[Anwar Usman]] ## Perihal Pengujian [[UU No. 8 Tahun 1981]] tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2017-07-26**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-10-10**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[102/PUU-XIII/2015]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[130/PUU-XIII/2015]] - [[21/PUU-XII/2014]] - [[34/PUU-XI/2013]] - [[65/PUU-IX/2011]] ### Perkara yang Merujuk - [[22/PUU-XVII/2019]] ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu [[Pasal 83 ayat (1)]] [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981]] tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]], yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a.. perorangan wa... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Catatan Penting - Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengujian UU - Konsistensi dengan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Amar Putusan yang berbunyi: “[[Pasal 77 huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981]] tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;” ; Sehingga berdasarkan Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] di atas, praperadilan yang semula hanya dapat memutus mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, kini juga dapat memutus mengenai penetapan status tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; 52. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai praperadilan sebagaimana diatur dalam [[Pasal 79]], [[Pasal 80]], dan [[Pasal 81]] KUHAP berbunyi: [[Pasal 79]] KUHAP: “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 8 Tahun 1981]] tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1)]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 9 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**