42/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 42/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Nedi Suwiran Alamat : Sungai Ketupak RT. 001 RW. 001, Sungai Ketupak, Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada Gunalan yang beralamat di Dusun IV, RT. 018 RW. 008, Sungai Jeruju, Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 30 Juli 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/07/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 42/PUU-XIX/2021 pada 25 Agustus 2021, yang telah diperbaiki dan 2 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 14 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3 4. Bahwa selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) [selanjutnya disebut UU P3], menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta Penjelasannya, yang berbunyi: Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014: “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014: “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”. terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dinyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: 4 a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sesuai Putusan Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut di anggap oleh pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang di uji. c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, maka Pemohon perlu menguraikan argumentasinya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia [Bukti P-3] yang hendak mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. 5 Pada tanggal 1 April 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Pengumuman Nomor 02/PPKD- SK/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal terhitung sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 [Bukti P-11]. Namun hingga tanggal batas akhir Pendaftaran, tidak ada seorang-pun yang mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal [Bukti P-12]. Sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan kembali menerbitkan Pengumuman Nomor 03/PPKD-SK/IV/2021 tanggal 07 Mei 2021 tentang Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal terhitung sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 [Bukti P-13]. Berdasarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal sebanyak 2 (dua) kali tersebut, maka Pemohon dan bersama-sama dengan warganegara Indonesia lainnya memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Oleh karenanya, syarat kedudukan hukum, sepanjang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah terpenuhi. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual sedang terjadi atas berlakunya Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta Penjelasannya, yang berbunyi: “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali 6 paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”. Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual sedang terjadi, dengan penjelasan yaitu: 1) Pemohon pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut: a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009 [Bukti P-4]; b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015 [Bukti P-5]; dan c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak terhitung masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan September 2021 [Bukti P-6]. 2) Pada tanggal 7 Juni 2021, sebanyak 451 orang masyarakat Desa Sungai Ketupak [Bukti P-14] mengirimkan surat kepada Bupati Ogan Komering Ilir, agar Pemohon dapat diikutsertakan menjadi Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak. Hal mana dilakukan masyarakat Desa Sungai Ketupak, karena kurangnya minat masyarakat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa. 3) Pada tanggal 14 Juni 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan membuat Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Dekapal Desa Sungai Ketupak yang diikuti oleh Yayat Supriyadi dan Pemohon (in casu Nedi Suwiran) [Bukti P-7] yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan 7 Permusyawaratan Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Nomor 08/SK/BPD-SK/VII/2021 bertanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal menjadi Calon Kepala Desa [Bukti P-8]; 4) Pada tanggal 21 Juli 2021, Bupati Ogan Komering Ilir menerbitkan Surat Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 [Bukti P-9], yang pada pokoknya menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, karena adanya ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 yang menyatakan: “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Hal tersebut, karena Pemohon dinilai telah menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali. Padahal, dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, dijelaskan, “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”. Dengan demikian, maka sesungguhnya setiap Kepala Desa di wilayah Negara Republik Indonesia (termasuk Pemohon), memiliki hak untuk dapat menjabat sebagai Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan UU 32/2004 paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan. Oleh karenanya, syarat kedua sepanjang hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut di anggap oleh pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang di uji dan syarat ketiga sepanjang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi, telah terpenuhi. c. Bahwa Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 8 tanggal 21 Juli 2021 [Bukti P-9], yang pada pokoknya menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan karena adanya ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, setidaknya telah menghalangi hak Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan sebagai hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dengan uraian yaitu: 1) Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa pertama yakni masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009, yang kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; 2) Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa kedua yakni masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015, yang kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 3) Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa ketiga yakni masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan 29 Oktober 2021, yang kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pemohon dalam menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun oleh karena dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 telah menetapkan jabatan Kepala Desa hanya dapat dijabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 mendasarkan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai Kepala Desa yang pengangkatannya berdasarkan UU 32/2004, maka telah terang adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta Penjelasannya. Oleh karenanya, syarat keempat sepanjang adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, telah terpenuhi. d. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka perhitungan masa jabatan Kepala Desa akan lebih jelas dan spesifik dalam menegaskan jumlah paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala 9 Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sehingga Pemohon dan juga warganegara Indonesia lainnya yang sedang dan/atau akan kembali menjabat sebagai Kepala Desa, benar-benar mendapatkan kepastian hukum dalam batasan keikutsertaan menjadi kontestan Pemilihan Kepala Desa berikutnya. Oleh karenanya, syarat kelima sepanjang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, telah terpenuhi. Berdasarkan penjelasan uraian kedudukan hukum Pemohon di atas, kiranya Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian materiil Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta Penjelasannya terhadap UUD 1945. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa sejak merdeka, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem otonom pada sebagian daerahnya yang bersifat istimewa, karena memiliki susunan perangkat daerah asli seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat hingga margadi dan dusun di Palembang. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa sebagai bagian dari penyelenggara administratif pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 2. Bahwa Pemerintahan Desa yang partisipatif dibutuhkan kehadirannya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk tujuan yang sama yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam bingkai konstitusi Negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selalu mengalami perubahan sebagai dampak dari asas demokratisasi yang merupakan 10 keinginan luhur dari cita-cita pendiri bangsa (founding fathers). Diantaranya adalah melibatkan masyarakat desa dalam ikut berpartisipasi menentukan sendiri (langsung) kepala desa di daerah tempat tinggalnya, yang tata cara pemilihannya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana setidak-tidaknya sejak era reformasi bergulir, telah nampak pada Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. 3. Bahwa meskipun pemilihan kepala desa dilakukan langsung oleh masyarakat daerah, tetapi bukan berarti jabatan kepala desa dapat berlangsung terus menerus. Pembatasan suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan, adalah dalam rangka menjamin kebebasan orang lain dalam suatu tatatanan masyarakat demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam hal masa jabatan kepala desa, maka guna menjamin hak dan kebebasan warganegara lain, yang juga memiliki keinginan untuk turut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa yang pada ujungnya terpilih menjadi Kepala Desa, maka pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut, ditetapkan dengan sebuah undang-undang (in casu UU 6/2014). Sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy), pembatasan masa jabatan kepala desa oleh pembentuk undang-undang telah ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali berdasarkan pada UU 32/2004 sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014. Tidak samanya kondisi masyarakat desa, memberikan dampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pencalonan menjadi pemimpin di desa sebagai daerah otonom yang paling tua (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1964:182). Tak hanya terjadi di Desa Sungai Ketupak, rendahnya tingkat 11 partisipasi masyarakat dalam kontestasi pemilihan kepala desa (setidaknya) di tahun 2021 juga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Berbeda dengan partisipasi masyarakat di Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Bengkalan yang diikuti oleh 15 (lima belas) bakal calon kepala desa. Ketidaksamaan yang merupakan dinamika masyarakat desa tersebut, dalam penalaran yang wajar adalah bagian dari ikhtiar transisi pembatasan masa jabatan kepala desa yang semula diangkat secara tradisional menjadi demokratis dan paripurna dengan pembatasan masa jabatan. Dengan demikian, meski masa jabatan kepala desa tidak diatur dalam UUD 1945, namun pembatasan masa jabatannya secara konkret telah diatur oleh undang- undang (in casu UU 6/2014). 4. Bahwa terhadap jabatan kepala desa, baik di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, diketemukan pembatasan masa jabatan kepala desa dengan perbandingan sebagai berikut: UU 22/1999 UU 32/2004 UU 6/2014 Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan [Pasal 96]. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya [Pasal 204] Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut [Pasal 39 ayat (2)] 5. Bahwa Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta Penjelasannya, setidak- tidaknya belum memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kepastian hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan, haruslah dibuat dan diundangkan secara nyata yang muatan materinya 12 merupakan ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Sedangkan logis merupakan suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum, sehingga norma hukum yang satu tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. b. Bahwa dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, yang menyatakan: “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Menurut Pemohon, Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, mengandung dua unsur penegasan berkait erat dengan pembatasan masa jabatan kepala desa yang hanya boleh paling banyak 3 (tiga) kali, dan masa jabatan tersebut diperoleh secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. c. Bahwa muatan materi Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 memiliki Penjelasan yang berbunyi: “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”. Berikut ini Pemohon tampilkan perbandingan antara Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, yaitu: Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 Penjelasannya Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut- turut. Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan 13 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Rumusan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, setidaknya memberikan ruang kepada Kepala Desa untuk diberi kesempatan menjabat sebanyak 3 (tiga) kali, dimana jabatan Kepala Desa dimaksud ditetapkan berdasarkan UU 32/2004. Kalimat “… diberi kesempatan…” bermakna keharusan. Namun demikian, rumusan angka-angka yang berbeda di dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dengan Penjelasannya, telah menimbulkan polemik yang berakibat terhalangnya hak konstitusional Pemohon dalam maju sebagai bakal calon kepala desa pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 2021 [Bukti P-10]. Muatan materi dalam Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, disatu sisi telah memberikan kepastian hukum atas pembatasan masa jabatan kepala desa yang menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU 32/2004. Tetapi disisi lain, telah menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) sepanjang perhitungan pemberian kesempatan mencalonkan kembali. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap yang justru dapat membuat orang bingung dalam menafsirkannya. Menurut Hartini, dalam bukunya berjudul “Bahasa dan Produk Hukum” pada hlm. 14-15, disebutkan, Penguasaan bahasa merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh professional hukum karena profesi hukum tidak akan terlepas dari bahasa. Produk-produk hukum ditulis dengan menggunakan bahasa. Profesional hukum dituntut untuk mempergunakan bahasa dengan baik agar tercipta komunikasi 2 (dua) arah antara professional hukum dengan masyarakat pengguna 14 hukum. Jika hal ini bisa terwujud maka bahasa hukum menjadi bahasa yang baik dan benar. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU P3, terdapat asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam membuat suatu rumusan kalimat peraturan perundang-undangan maupun penjelasannya sebagai hal yang wajib ada. Oleh karena itu, pilihan kalimat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, telah tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, akibat tidak tepatnya pilihan kata yang kemudian disusun menjadi satu makna yang justru tidak tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 6. Bahwa pemilihan kepala desa dilakukan oleh suatu Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UU 6/2014. Sehingga, meskipun masa jabatan kepala desa ditetapkan paling lama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih paling banyak 3 (tiga) kali, namun bukan berarti masa jabatan kepala desa tersebut akan menghalangi orang lain untuk turut serta dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Oleh karenanya, sepanjang syarat untuk menjadi bakal calon Kepala Desa seperti yang dimaksud Pasal 33 UU 6/2014 terpenuhi, maka tidak ada halangan apapun baginya untuk berpartisipasi menjadi kontestan bakal calon Kepala Desa. Terlebih, UU 6/2014 telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Begitu juga, penetapan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota yang dianggap oleh pihak lain telah melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian menurut Pemohon, pemberian masa jabatan Kepala Desa paling banyak 3 (tiga) kali, tidak akan menghalangi siapapun untuk berpartisipasi menjadi kontestan bakal calon Kepala Desa. 7. Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4251/SJ tanggal 9 Agustus 2021 [Bukti P-15] dan Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/518/D.PMD/II.1/2021 tanggal 12 Agustus 2021 [Bukti P-16], yang pada pokoknya menunda Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Serentak Tahun 2021 menjadi tanggal 12 15 Oktober 2021, serta berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal yang akan berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memutus permohonan ini sebelum tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Serentak Tahun 2021. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka muatan materi Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 yang mengatur pembatasan masa jabatan kepala desa, tidaklah berdiri sendiri sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014. Melainkan, merujuk pada ketentuan UU 32/2004. Oleh karena itu, maka untuk memberikan kepastian hukum, muatan materi Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta Penjelasannya hanya memiliki 1 (satu) rumusan kalimat yang memiliki makna dalam satu tafsiran, yakni: Kepala desa dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada UU 32/2004. D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) beserta Penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 16 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nedi Suwiran; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 141/011/KEP/II/2004 bertanggal 17 Pebruari 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 319/KEP/B.PMPD/2009 bertanggal 02 Juni 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 881/KEP/B.PMD/2015 bertanggal 16 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tentang Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak yang diikuti oleh Yayat Supriyadi dan Pemohon bertanggal 14 Juni 2021; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ketupak Nomor 08/SK/BPD-SK/VII/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal menjadi Calon Kepala Desa, bertanggal 5 Juli 2021; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tertanggal 21 Juli 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal; 17 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 140/58/II.1/D.PMD/2021 bertanggal 19 Januari 2021 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 02/PPKD-SK/IV/2021, tanggal 01 April 2021 tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal (01 April 2021 s.d. tanggal 16 April 2021); 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak (Tanggal 12 April 2021 s.d. 22 April 2021), tertanggal 12 April 2021; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak (Tanggal 12 April 2021 s.d. 22 April 2021), tertanggal 22 April 2021; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 03/PPKD-SK./IV/2021 tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupa Kec. Cengal (07 Mei 2021 s.d. 16 Mei 2021), tertanggal 07 Mei 2021; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak (Tanggal 17 Mei 2021 s.d. 14 Juni 2021), tertanggal 17 Mei 2021; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak (Tanggal 17 Mei 2021 s.d. 14 Juni 2021), tertanggal 14 Juni 2021 2021; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Berita Acara Pemeriksaan Berkas dan Uji Kemampuan/Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak Kecamatan Cengal, tertanggal 5 Juli 2021; 18 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Masyarakat Desa Sungai Ketupak perihal Permohonan Diizinkan Diikutsertakan Mencalonkan Kembali Menjadi Calon Kepala Desa, tertanggal 7 Juni 2021; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ, Hal: Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pada Masa Pandemi Covid- 19, bertanggal 9 Agustus 2021; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/518/D.PMD/II.1/2021, Hal Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Serentak Tahun 2021, bertanggal 12 Agustus 2021. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 19 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya UU 6/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 20 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014: (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut-turut. Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014: Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. 2. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P- 3] yang hendak mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa dalam pemilihan 21 Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir; [vide bukti P-7 dan bukti P-8] 4. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dalam proses pencalonan tersebut karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama lagi akibat ketidakjelasan norma Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 yang menyatakan Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 5. Bahwa masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal UU 6/2014 dengan penghitungan jika telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, jika kepala desa telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan 32/2004 masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. 6. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya terhalangi dengan diterbitkannya Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021 [vide bukti P-9], dikarenakan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014. Padahal Pemohon tidak menyalahi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 karena masa jabatan pertama sebagai kepala desa diembannya selama 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009 yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999), sedangkan jabatan kedua diembannya selama 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) dan jabatan ketiga sebagai kepala desa diembannya untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan 29 Oktober 2021 didasarkan pada UU 6/2014. Oleh karena itu, menurut Pemohon belum memenuhi ketentuan penghitungan 3 kali berturut-turut atau tidak berturut- turut, dihitung dari diperolehnya jabatan kepala desa berdasarkan UU 32/2004. Padahal jabatan sebagai kepala desa diperoleh pertama kali berdasarkan pada UU 22/1999. Akibat ketidakjelasan ini proses pemilihan kepala desa ditunda sehingga Pemohon merasa tidak ada kepastian hukum atas hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. 22 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Apabila, permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014, Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, pemilihan kepala desa dilakukan langsung oleh masyarakat desa dengan ketentuan masa jabatan kepala desa tidak dapat berlangsung terus menerus sehingga perlu ada pembatasan untuk menjamin hak orang lain yang juga memiliki keinginan untuk turut serta dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Oleh karenanya, pembatasan masa jabatan kepala desa ditentukan oleh undang-undang. 2. Bahwa menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 telah memberikan ruang kepada kepala desa untuk diberi kesempatan menjabat sebanyak 3 (tiga) kali. Namun demikian, rumusan angka-angka yang berbeda dalam 23 ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dengan Penjelasannya telah menimbulkan polemik yang menyebabkan terhalangnya hak konstitusional Pemohon untuk maju sebagai bakal calon kepala desa pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 2021 [Bukti P-10]. 3. Bahwa menurut Pemohon, materi muatan dalam Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014, di satu sisi telah memberikan kepastian hukum atas pembatasan masa jabatan kepala desa yang menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU 32/2004, tetapi di sisi lain, telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) sepanjang penghitungan pemberian kesempatan mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Hal ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap yang justru dapat membuat orang bingung dalam menafsirkannya, semestinya hanya ada satu tafsir ketentuan tersebut yang penghitungan secara berturut- turut atau tidak didasarkan pada UU 32/2004. 4. Bahwa menurut Pemohon, karena ada tafsir yang berbeda tersebut maka proses pemilihan kepala desa yang akan diikuti Pemohon ditunda disebabkan adanya Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021 karena menganggap adanya ketidakjelasan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014. 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; 24 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa pemerintahan desa merupakan bentuk administrasi pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembangannya, sistem dan bentuk pemerintah desa, termasuk pengisian jabatan kepala desa mengalami perubahan pengaturan sejak Indonesia merdeka hingga pengaturan dalam UU 6/2014. Jika diikuti pengaturan tentang pemerintahan desa pada waktu berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU 5/1979), pembentuk undang-undang telah mengatur pembatasan masa jabatan dan periodesasi masa jabatan kepala desa. Dalam hal ini, Pasal 7 UU 5/1979 mengatur masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Artinya, seseorang hanya dapat menjadi kepala desa maksimal 2 (dua) periode dengan total masa jabatan seorang kepala desa maksimal adalah 16 (enambelas) tahun. Ketentuan dalam UU 5/1979 dapat dinilai sebagai bentuk perkembangan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (UU 19/1965) yang sama sekali tidak mengatur perihal pembatasan periodesasi masa jabatan kepala desa. Perihal masa jabatan, Pasal 9 ayat (2) UU 19/1965 hanya mengatur masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun, tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 5/1979; 25 Bahwa sejak reformasi, pengaturan pemerintahan desa digabung dengan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999). Berkenaan dengan masa jabatan kepala desa, ketentuan Pasal 96 UU 22/1999 menyatakan, “masa jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”. Kemudian, Penjelasan Pasal 96 UU 22/1999 menyatakan, “Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat”. Sekalipun Penjelasan tersebut seolah-olah “membuka” katub prinsip pembatasan masa jabatan dan periodesasi masa jabatan, namun dengan digantinya UU 22/1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) maka dapat dipastikan tidak ada kepala desa yang memegang jabatannya melebihi 10 (sepuluh) tahun. Terlebih lagi, dalam masa transisi dari UU 22/1999 ke UU 32/2004, ditentukan bahwa kepala desa yang sedang menjabat pada saat mulai berlakunya UU 32/2004 tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya [vide Pasal 236 ayat (2) UU 32/2004]. Selanjutnya, UU 32/2004 mengatur masa jabatan dan periodesasi masa jabatan kepala desa sebagaimana termaktub dalam Pasal 204 UU 32/2004 yang menyatakan, “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Norma a quo telah menentukan pembatasan masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan maksimal dua kali periode masa jabatan, sehingga seseorang tidak akan melebihi waktu 12 (dua belas) tahun menjadi kepala desa. Meskipun demikian, pembatasan yang ditentukan Pasal 204 a quo dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah [vide Penjelasan Pasal 204 UU 32/2004]. Artinya, pembatasan masa jabatan dan periodesasi masa jabatan kepala desa dapat tidak sama dengan pembatasan yang telah ditentukan dalam Pasal 204 UU 32/2004 sepanjang memenuhi klausul “kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup yang ditentukan dalam perda”. Bahwa sebagai unit pemerintahan terbawah, dengan adanya pergantian UU 32/2004, pengaturan Pemerintahan Desa tidak lagi digabung dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), tetapi diatur terpisah dalam UU 6/2014. Berkenaan dengan masa jabatan kepala 26 desa, Pasal 39 UU 6/2014 menyatakan kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam hal ini, bila seseorang telah dilantik sebagai kepala desa kemudian mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, maka dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun [vide Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014]. Sedangkan berkaitan dengan frasa “secara berturut-turut” dan frasa “atau tidak secara berturut-turut” dijelaskan bahwa, “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” [vide Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014]. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan salah satu semangat penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, sejak berlakunya UU 5/1979, pembatasan tidak hanya dimaksudkan untuk masa jabatan tetapi juga untuk membatasi periodesasi masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, pembatasan demikian tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (power tends to corrupt) karena terlalu lama berkuasa. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara saksama perkembangan pengaturan masa jabatan kepala desa sebagaimana uraian Paragraf [3.11], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil- dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan materi muatan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menimbulkan multitafsir sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mendalilkan, di satu sisi pembatasan masa jabatan kepala desa telah jelas dan memberikan kepastian hukum karena pembatasan masa jabatan kepala desa adalah paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan. Namun, di sisi lain dengan adanya penjelasan pasal a quo yang mengaitkan parameter penghitungan masa jabatan kepala desa 27 paling banyak 3 (tiga) kali tersebut dengan UU 32/2004 telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) bagi Pemohon untuk mencalonkan kembali dalam kontestasi pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar dalam waktu dekat. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa, yakni dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan periodesasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945. Semangat demikian dapat dicontoh dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Turunan semangat UUD 1945 tersebut juga tercermin dari pembatasan masa jabatan dan periodesasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.12.2] Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, pengaturan masa jabatan kepala desa telah ternyata ditentukan dengan prinsip pembatasan yang ditegaskan dalam rumusan norma pasal sejumlah undang-undang. Kalaupun ada pengecualian, hanya dimungkinkan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup yang ditentukan dalam perda. Merujuk pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.11], telah ternyata terdapat 2 (dua) pola rumusan pembatasan masa jabatan kepala desa yakni dirumuskan dengan pola ditentukan sekali atau dengan menggunakan frasa paling lama sebagaimana UU 19/1965 dan UU 22/1999 atau dengan pola rumusan pembatasan dua kali masa jabatan sebagaimana UU 5/1979 dan UU 32/2004. Sementara, dalam UU 6/2014 pola rumusan prinsip pembatasan masa jabatan kepala desa yang digunakan berbeda dengan pengaturan sebelumnya karena menentukan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dengan masa jabatannya adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan [vide Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014]. [3.12.3] Bahwa permasalahan yang harus dijawab Mahkamah adalah bagaimana cara penghitungan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan kepala desa tersebut karena Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menyatakan, “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang 28 Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.” Menurut Mahkamah, dalam praktiknya ketentuan ini akan dapat memunculkan kepala desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) periode yang merupakan prinsip utama pembatasan masa jabatan kepala desa yang dianut oleh UU 6/2014. Munculnya praktik tersebut karena dimungkinkan adanya kepala desa yang menjabat dengan mendasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya UU 32/2004. Keadaan demikian rentan berakibat munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh kepala desa, apalagi UU 6/2014 telah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 6/2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, untuk menghindari munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh kepala desa, terkait dengan penghitungan periodesasi masa jabatan kepala desa meskipun masa jabatan kepala desa didasarkan pada undang-undang yang berbeda namun hitungan satu kali periode jabatan tidak terhalang karena perubahan undang-undang. Dengan kata lain, penghitungan periodesasi masa jabatan kepala desa tidak hanya mendasarkan pada UU 32/2004. Artinya, bagi kepala desa yang sudah menjabat tiga periode, meskipun mendasarkan pada undang-undang yang berbeda, termasuk undang- undang sebelum berlakunya UU 6/2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) periode sudah terhitung 3 (tiga) periode. Sehingga, penghitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai kepala desa. Selain itu, periodesasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk kepala desa baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di desa yang berbeda. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka hal tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 sehingga harus dilakukan penyesuaian agar tidak 29 menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, terhadap Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.13] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan rumusan angka-angka yang berbeda dalam Pasal 39 ayat (2) dengan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014, telah menimbulkan polemik yang berakibat terhalangnya hak konstitusional Pemohon untuk maju sebagai bakal calon kepala desa pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 2021. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo mengenai norma Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014, telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.12]. Dalam hal ini, berkenaan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, telah terjawab oleh pertimbangan hukum tersebut di atas. [3.14] Menimbang bahwa, secara faktual, sangat mungkin telah terjadi kepala desa yang telah terpilih lebih dari 3 (tiga) periode sebelum putusan a quo, untuk alasan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kegaduhan di desa yang kepala desanya telah terpilih, maka kepala desa yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya hingga berakhir masa jabatannya sesuai dengan UU 6/2014. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 telah ternyata tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak 30 beralasan menurut hukum. Sementara, dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 31 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”. Sehingga Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) yang semula berbunyi “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” menjadi selengkapnya berbunyi “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu dan pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat, bulan 32 September, tahun dua ribu dua puluh satu yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia