42/PUU-XIV/2016

# Putusan [[42/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[42/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Tidak Diterima - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 13 Tahun 2012]] tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **1940-03-18**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **1945-08-17**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **1945-08-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **1945-09-05**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2005-03-22**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2005-08-15**: Sidang mendengarkan keterangan Pemerintah - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2008-08-05**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2011-01-13**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2011-03-02**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-03-30**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-03-31**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-04-08**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-04-29**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-05-20**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-06-06**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2016-06-21**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-07-28**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[010/PUU-III/2005]] - [[017/PUU-I/2003]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[11/PUU-VI/2008]] - [[81/PUU-VIII/2010]] - [[97/PUU-XI/2013]] ### Perkara yang Merujuk - [[83/PUU-XIV/2016]] - [[88/PUU-XIV/2016]] ## Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 13 Tahun 2012]] tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 9 ayat (1)]] - [[Pasal 51 ayat (1)]] - [[Pasal 18 ayat (1) huruf c]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**