41/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Lodovikus Ignasius Lamury Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Jalan Kedondong, RT/RW: 001/001; Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Chris Melda Bani Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Penfui Timur, RT/RW 022/007, Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Melianus Alopada Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Oebelo, RT/RW 010/006, Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Januari 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 26 Januari 2026 dengan Nomor 41/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah 3 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Pengujian Undang-Undang adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi” 7. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 8. Bahwa objek Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon adalah Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), khususnya frasa “melanggar kesusilaan” serta frasa “yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” sebagaimana dimaknai dalam Penjelasan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 406 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Penjelasan Pasal 406 Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas 4 seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. 9. Bahwa menurut Para Pemohon, frasa “melanggar kesusilaan” serta frasa “yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” sebagaimana dimaknai dalam Penjelasan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10. Bahwa menurut Para Pemohon, penggunaan konsep “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” sebagai ukuran dalam menentukan perbuatan melanggar kesusilaan berpotensi menimbulkan perbedaan standar penilaian hukum antar wilayah dan waktu, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan norma pidana sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 5 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menetapkan syarat kerugian konstitusional Pemohon, yaitu: 1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menyatakan: Pasal 4 1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 6 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; 3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4. lembaga negara. 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa sebagaimana uraian di atas terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi Para Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 1. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. 7 sebagai warga negara Indonesia, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam negara hukum, setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar warga negara mengetahui batasan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. 2. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum pidana nasional, termasuk ketentuan Pasal 406 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya frasa “melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaknai dalam Penjelasan Pasal 406, menggunakan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Yang mana menurut para pemohon penggunaan ukuran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena standar kesusilaan dapat berbeda antara masyarakat, wilayah, dan waktu tertentu. Kondisi tersebut dapat menempatkan Para Pemohon sebagai warga negara dalam situasi di mana batasan perbuatan yang dapat dipidana tidak sepenuhnya dapat diprediksi secara rasional, sehingga berpotensi mempengaruhi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu terdapat hubungan antara keberlakuan norma a quo dengan potensi kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara. Dengan demikian Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 8 6. Bahwa Para Pemohon adalah Lodovikus Ignasius Lamury, Chris Melda Bani, dan Melianus Alopada, yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk masing- masing (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3). 7. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara tunduk pada hukum pidana nasional dan berada dalam jangkauan berlakunya norma Pasal 406 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 8. Bahwa Pemohon I (Lodovikus Ignasius Lamury) dan Pemohon II (Chris Melda Bani) adalah warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan advokat dan lulus ujian profesi advokat pada Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN-Indonesia) serta sedang menunggu proses pengambilan sumpah advokat, sedangkan Pemohon III (Melianus Alopada) adalah mahasiswa hukum yang aktif dalam kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para Pemohon selama ini aktif melakukan kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat dalam berbagai persoalan sosial dan hukum yang dihadapi masyarakat. Keberlakuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggunakan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” dalam menentukan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon dalam menjalankan aktivitas advokasi di masyarakat. Ketidakpastian norma tersebut berpotensi menghambat Para Pemohon dalam menjalankan kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat, sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, Mahkamah telah merumuskan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional Pemohon, yang dalam permohonan a quo dijelaskan sebagai berikut: 9 1. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konsepsi negara hukum (rechtsstaat), pembentukan norma pidana harus dilakukan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi karena hukum pidana menyangkut pembatasan kemerdekaan warga negara melalui ancaman sanksi pidana. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mencakup pula kejelasan rumusan norma pidana agar warga negara dapat mengetahui secara rasional batasan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sehingga Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari norma pidana yang tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum. 2. Hak konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma a quo Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dirugikan oleh berlakunya Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pemaknaan “melanggar kesusilaan” dalam Penjelasan Pasal 406 yang dihubungkan dengan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Rumusan tersebut menjadikan batasan perbuatan yang dapat dipidana tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma hukum yang tertulis, melainkan oleh standar sosial yang bersifat kontekstual, dinamis, dan berbeda antar masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, termasuk Para Pemohon, dalam memahami secara pasti batasan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Kondisi demikian secara langsung berkaitan dengan 10 jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 3. Kerugian konstitusional bersifat spesifik dan setidak-tidaknya potensial Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat spesifik dan setidak-tidaknya potensial karena Para Pemohon berada dalam jangkauan langsung keberlakuan norma pidana Pasal 406 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” dalam menentukan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan menimbulkan ketidakpastian mengenai batasan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Ketidakpastian tersebut berimplikasi pada posisi Para Pemohon sebagai subjek hukum pidana yang tidak dapat secara rasional memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan, sehingga kerugian konstitusional tersebut setidak-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dan berkaitan langsung dengan jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan norma yang diuji Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 406 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pemaknaan “melanggar kesusilaan” dalam Penjelasan Pasal 406 yang menggunakan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Penggunaan ukuran sosial yang kontekstual tersebut menyebabkan batasan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana menjadi tidak sepenuhnya ditentukan oleh rumusan norma tertulis, melainkan bergantung pada penilaian sosial yang dapat berbeda antar masyarakat dan waktu tertentu. Kondisi inilah yang secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon sebagai warga negara yang tunduk pada hukum pidana nasional, sehingga 11 kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon merupakan konsekuensi dari keberlakuan norma a quo. 5. Kemungkinan kerugian konstitusional tidak terjadi apabila permohonan dikabulkan Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas berpotensi tidak terjadi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, baik melalui penafsiran konstitusional maupun pembatasan makna norma Pasal 406 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga batasan perbuatan yang dapat dipidana menjadi lebih jelas, tegas, dan dapat diprediksi oleh warga negara. Dengan adanya kepastian mengenai batasan norma pidana tersebut, jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dapat terlindungi. 10. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020, juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana dipraktikkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. 11. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 406 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. III. POKOK-POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi dasar bagi pengajuan pokok permohonan ini. 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: 12 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kedua ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa negara wajib menjamin adanya hukum yang jelas, adil, dan tidak sewenang-wenang, termasuk dalam pembentukan norma hukum pidana. 3. Bahwa konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung prinsip bahwa seluruh tindakan negara, termasuk pembentukan norma pidana, harus didasarkan pada hukum yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi penerapannya. Dalam teori negara hukum yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl, negara hukum ditandai oleh adanya perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak boleh memberikan ruang kesewenang-wenangan dalam pembatasan hak warga negara, khususnya melalui hukum pidana. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pengaturan perilaku warga negara harus didasarkan pada norma yang dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, sehingga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum. 4. Bahwa dalam perkembangan teori negara hukum modern, Jan Michiel Otto menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan unsur fundamental dari negara hukum. Kepastian hukum mencakup adanya norma hukum yang jelas, konsisten, dapat diakses, dan dapat diprediksi oleh warga negara. Dengan adanya kepastian hukum, warga negara dapat memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Prinsip kepastian hukum tersebut menjadi sangat penting dalam hukum pidana karena hukum pidana berkaitan langsung dengan kewenangan negara untuk membatasi kemerdekaan seseorang melalui pemidanaan. Oleh karena itu, perumusan norma pidana harus memenuhi standar kejelasan dan ketegasan agar tidak 13 menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik penegakan hukum. 5. Bahwa jaminan kepastian hukum sebagai salah satu unsur negara hukum tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, tetapi juga berkaitan dengan kualitas perumusan norma dalam peraturan perundang- undangan. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum mensyaratkan adanya perumusan delik yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, batasan norma yang tegas, serta ukuran yang objektif dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Tanpa rumusan yang jelas, norma pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penafsiran subjektif dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bahwa dalam hukum pidana, asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana kepada warga negara. Asas tersebut dikenal melalui doktrin klasik nullum delictum nulla poena sine lege praevia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya. Asas legalitas tidak hanya menuntut adanya undang-undang sebagai dasar pemidanaan, tetapi juga menuntut agar norma pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga warga negara dapat mengetahui secara rasional perbuatan apa yang dilarang oleh hukum. Dalam doktrin hukum pidana modern, asas legalitas mencakup beberapa prinsip penting, antara lain lex certa, yaitu keharusan agar rumusan delik pidana disusun secara jelas dan tidak kabur, serta lex stricta, yaitu larangan penggunaan penafsiran yang memperluas norma pidana di luar rumusan undang-undang. Prinsip-prinsip tersebut merupakan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan pemidanaan yang sewenang-wenang dalam negara hukum. 14 Pemikiran tersebut juga tercermin dalam pandangan para ahli hukum pidana Indonesia, antara lain Moeljatno, yang menegaskan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang, karena hukum pidana berkaitan langsung dengan pembatasan kemerdekaan seseorang oleh negara. Dengan demikian, kejelasan rumusan norma pidana merupakan syarat konstitusional dalam negara hukum, khususnya untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa prinsip kejelasan rumusan delik pidana (lex certa) menjadi sangat penting dalam pengaturan delik kesusilaan, karena delik kesusilaan pada dasarnya berkaitan dengan penilaian sosial dan moral yang dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang berkewajiban merumuskan norma pidana kesusilaan secara jelas dan terukur agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Dalam konteks tersebut, Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan konsep “melanggar kesusilaan” sebagai unsur delik yang dalam penjelasannya dikaitkan dengan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”. 8. Bahwa Penjelasan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai pelanggaran kesusilaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma undang-undang, melainkan juga oleh ukuran sosial yang hidup dalam masyarakat. 9. Bahwa ketergantungan norma pidana pada ukuran sosial yang bersifat dinamis tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena standar kesusilaan dapat berubah menurut tempat, waktu, dan konteks sosial tertentu. Dalam keadaan demikian, warga negara tidak selalu dapat 15 memprediksi secara rasional apakah suatu perbuatan akan dinilai sebagai tindak pidana atau tidak. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, khususnya prinsip lex certa, yang menuntut agar rumusan delik pidana disusun secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. 10. Bahwa dalam kerangka negara hukum, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara dari kemungkinan penggunaan kekuasaan negara secara berlebihan. Oleh karena itu, penggunaan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” dalam norma pidana harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menggeser prinsip kepastian hukum sebagai salah satu unsur utama negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Bahwa dalam hukum pidana, rumusan delik harus memberikan batas yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, sehingga ukuran pemidanaan tidak bergantung pada penilaian di luar rumusan undang-undang. Ketika penentuan pelanggaran kesusilaan dikaitkan dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”, maka batasan delik tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma tertulis, melainkan juga oleh standar sosial yang dapat berubah-ubah. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma kesusilaan dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan prinsip lex certa dalam asas legalitas, karena kepastian mengenai perbuatan yang dilarang tidak sepenuhnya bersumber dari rumusan undang-undang 12. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memperkenalkan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.” 16 Penjelasan pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan norma sosial yang keberadaannya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. 13. Bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum pidana nasional pada dasarnya merupakan kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang bertujuan mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, penggunaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai ukuran dalam norma pidana tetap harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas dan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental negara hukum. Dalam konteks inilah, penggunaan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” dalam Penjelasan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dipahami secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan norma pidana kesusilaan. 14. Bahwa hubungan antara norma pidana kesusilaan dalam Pasal 406 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat menunjukkan adanya keterkaitan antara penilaian hukum pidana dan standar sosial yang berkembang dalam masyarakat. Keterkaitan tersebut berpotensi menimbulkan variasi penafsiran dalam penegakan hukum pidana apabila tidak disertai batasan normatif yang jelas dalam undang-undang. Dalam keadaan demikian, warga negara dapat mengalami kesulitan untuk memprediksi secara rasional batas perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kesusilaan, sehingga berimplikasi pada terganggunya jaminan kepastian hukum dalam negara hukum. 15. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia berada dalam jangkauan berlakunya norma pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Keberadaan norma yang menggunakan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” dalam menentukan pelanggaran 17 kesusilaan menimbulkan ketidakpastian bagi Para Pemohon mengenai batas perilaku yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketidakpastian tersebut berkaitan langsung dengan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16. Bahwa norma pidana yang menggunakan ukuran sosial yang dinamis berpotensi menempatkan warga negara, termasuk Para Pemohon, dalam kondisi tidak dapat memprediksi secara rasional konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang berkaitan dengan ekspresi tubuh, perilaku sosial, maupun interaksi yang dapat dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan menurut standar sosial tertentu. Kondisi demikian berimplikasi pada potensi penggunaan hukum pidana secara tidak seragam dan membuka kemungkinan penafsiran yang berbeda dalam penegakan hukum, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional berupa terganggunya jaminan kepastian hukum dalam negara hukum. 17. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan keberadaan norma Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggunakan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” sebagai dasar penilaian pelanggaran kesusilaan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon yang secara aktif melakukan kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat karena Para Pemohon tidak dapat secara rasional memprediksi batas perilaku atau interaksi sosial yang dapat dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan menurut standar sosial tertentu, dan sebagai warga negara Indonesia yang tunduk pada sistem hukum pidana nasional Para Pemohon sewaktu-waktu dapat berada dalam jangkauan penerapan norma pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sehingga terdapat hubungan langsung antara keberlakuan norma a quo dengan potensi kerugian konstitusional Para Pemohon dalam menjalankan aktivitas sosial dan advokasi sebagai warga negara. 18 18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memandang bahwa norma Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya penjelasan mengenai ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”, menimbulkan persoalan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “melanggar kesusilaan” dan frasa “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan yang “melanggar kesusilaan” harus didasarkan pada ukuran norma hukum yang jelas, objektif, dan dapat diprediksi; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang tidak disahkan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lodovikus Ignasius Lamury; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Chris Melda Bani; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Melianus Alopada; 19 4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Ujian Profesi Advokat Lodovikus Ignasius Lamury; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tangkapan layar pengumuman kelulusan Ujian Profesi Advokat Chris Melda Bani; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Aktif Kuliah Melianus Alopada; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumentasi kegiatan advokasi Lodovikus Ignasius Lamury; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Dokumentasi kegiatan advokasi Chris Melda Bani; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Dokumentasi kegiatan advokasi Melianus Alopada. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 406 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan pengujian Pasal 406 UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Lodovikus Ignasius Lamury, Chris Melda Bani, dan Melianus Alopada, tertanggal 26 Januari 2026. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PUU/PAN.MK/AP3/ 01/2026, tanggal 26 Januari 2026, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 41/PUU-XXIV/2026, tanggal 26 Januari 2026. Para Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti dan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 tanpa dibubuhi meterai/e-meterai. Kemudian, pada tanggal 18 Februari 2026, para Pemohon mengajukan Daftar Alat Bukti tambahan dan alat bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-9 yang juga tanpa dibubuhi meterai. [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon ihwal permohonan, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), termasuk melengkapi bukti-bukti sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 5 Februari 2026, hlm. 16-35]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara, para Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 5 Februari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 18 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, para 21 Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2026 pukul 09.26 WIB. [3.3.3] Bahwa pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 14.30 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Dalam persidangan dimaksud, terungkap fakta hukum bahwa telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah berupa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-9. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti para Pemohon tersebut tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 22 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra 23 sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra