41/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 41/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Chindy Trivendi Junior Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Hulu Aia Koto, Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Halim Rahmansah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Polaman, RT 001/RW 008, Desa Saradan, Kec. Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II 3. Nama : Insan Kamil, S.H. Pekerjaan : Legal Intern Alamat : Jalan Palembang Betung Km. 20 Nomor 040 Air Batu, Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Muhammad Arya Ansar Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Tlogo RT 07, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon IV 2 5. Nama : Wahyu Dwi Kanang Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kp. Karet, RT 001 RW 003, Desa Karet, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon V Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 41/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 9 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2025, pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). 3 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 4. Bahwa kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK [Bukti P-3], yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [vide bukti P-3] 6. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah 4 terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang juga menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut “UU MD3” telah diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014 dan berlaku mengikat bagi seluruh warga negara termasuk para Pemohon. 9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 239 ayat 2 huruf d UU MD3 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945. 10. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945. maka jelas MK berwenang melakukan pengujian terhadap perkara a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang- Undang, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; 5 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021: (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: “a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.” 3. Berikutnya para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: 3.1 Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan warga negara ● Bahwa pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-.4] ● Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Andalas yang memiliki konsentrasi pada bidang studi 6 Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2110112018 [vide bukti P-5] ● Bahwa Pemohon I merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-6] sehingga Pemohon I sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi. ● Bahwa Pemohon I sebagai mahasiswa aktif dalam kegiatan pengkajian, riset dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi, hal ini dibuktikan dengan penghargaan pemohon sebagai Juara I Lomba Debat Penegakan Hukum Pemilu ke IV Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia [vide bukti P-7] dan Semifinalis Lomba debat hukum Integrity Scholarship ke IV [vide bukti P-8] Selain itu, Pemohon I juga pernah menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 36 Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti P-9]. Oleh karena itu, Pemohon I memiliki perhatian lebih terhadap dunia demokrasi dan dalam hal kedaulatan rakyat. ● Bahwa Pemohon I juga aktif memberikan pandangan pemohon terhadap perkembangan hukum sebagai bentuk aspirasi pemohon. Dibuktikan dengan pengalaman Pemohon I sebagai Delegasi Universitas Andalas dalam rangkaian kegiatan Pekan Progresif di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada 4-9 November 2024 dalam merumuskan poin-poin rekomendasi hukum untuk seterusnya diaudiensikan bersama Komisi III DPR RI [vide bukti P-10]. 3.2 Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan warga negara ● Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-11] 7 ● Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 8111422369 [vide bukti P-12] ● Bahwa Pemohon II merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-13] sehingga pemohon sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi. ● Bahwa Pemohon II sebagai mahasiswa aktif dalam kegiatan kajian, kepenulisan dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi, hal ini dibuktikan dengan penghargaan pemohon sebagai Juara I Lomba Essay dalam Kompetisi Vox A Press 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang bertemakan “Menyoroti Revisi Undang-Undang Penyiaran: Terancamnya Praktik Jurnalisme dan Kebebasan Pers” [vide bukti P-14]. Selain itu, pemohon III juga meraih Juara Harapan I Lomba Essay Constitutional Law Festival Vol. 3 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Peran Hukum dan Generasi Muda Sebagai Lokomotif Dalam Mengawal Demokrasi Masa Kini” [vide bukti P-15]. Dalam kompetisi perdebatan hukum, pemohon II meraih Juara II Lomba Debat Hukum Antarmahasiswa SeJawa-Bali Piala Bergilir Prof. Dr. Muladi, S.H. yang bertemakan “Membangun Hukum yang Konstruktif dan Progresif menuju Indonesia Emas” [vide bukti P-16] serta menjadi Finalis 12 besar Integrity Law Firm Scholarship [vide bukti P-17] 3.3 Kualifikasi Pemohon III sebagai perorangan warga negara ● Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-18] 8 ● Bahwa Pemohon III merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 02011282126320 yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan Program Kekhususan No. 004/PK/HTN/2024 tertanggal Januari 2024 [vide bukti P-19] yang baru saja dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum dengan Surat Keterangan Lulus No. 0211/UN9.FH/TU.KT/2025 tertanggal 19 Februari 2025 [vide bukti P-20] ● Bahwa Pemohon III merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-21] sehingga pemohon sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi. ● Bahwa, Pemohon III selama menjadi mahasiswa pemohon merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan pengkajian, riset dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi, hal ini dibuktikan dengan penghargaan pemohon III menjadi Juara III Debat Hukum Integrity Law Firm Scholarship pada 5 Februari 2025 [vide bukti P-22] dan ● Bahwa, pandangan Pemohon III aktif terhadap perkembangan hukum sebagai bentuk aspirasi pemohon III. Dibuktikan dengan pengalaman pemohon III aktif menjadi fasilitator berkaitan dengan hak pilih pemilih pemula, di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dan Kota Bengkulu, Bengkulu [vide bukti P-23] yang membuktikan bahwa pemohon III memiliki concern untuk mensosialisasikan partisipasi rakyat dalam pemilu seoptimal-optimalnya. ● Bahwa, di Provinsi Pemohon III telah terjadi penggantian antar waktu (PAW) sebagaimana yang dimuat dalam pasal a quo pada Anggota DPRD Kab. Lahat dan DPRD Kab. Muara Enim yang kesemuanya ini dituangkan dalam 2 (dua) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 38/KPTS/I/2019 [vide bukti P-24], Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 157/KPTS/I/2022 [vide bukti P-25]. 9 Yang pada intinya melakukan PAW kepada anggota DPRD yang diusulkan oleh partai politiknya seperti yang termuat dalam pasal a quo. ● Bahwa, relevansi antara Pasal a quo dan kejadian faktual demikian, menunjukkan bahwa adanya posibilitas recall terjadi pada anggota DPR dan/atau DPRD di dapil pemohon III (Dapil VI Kec. Talang Kelapa untuk DPRD Kab. Banyuasin, Dapil X Kab. Banyuasin untuk DPRD Prov. Sumatera Selatan dan Dapil Sumsel 1 untuk DPR RI) sesuai materi muatan UU a quo terhadap anggota DPR dan/atau DPRD yang dipilih oleh Pemohon. 3.4 Kualifikasi Pemohon IV sebagai perorangan warga negara ● Bahwa Pemohon IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-26] ● Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Administrasi Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20210610121 [vide bukti P-27] ● Bahwa Pemohon IV merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-28] sehingga pemohon sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi. Selain itu Pemohon IV aktif dalam riset dan kepenulisan hukum yang dibuktikan menjadi Juara 1 Law Paper Competition Tingkat Internasional di Universitas Negeri Surabaya [vide bukti P-29] Finalis 12 besar Integrity Law Firm Scholarship [vide bukti P-30]. ● Selain itu, Pemohon IV aktif mengikuti perkembangan demokrasi dengan berpartisipasi pada seminar baik luring maupun daring seperti berpartisipasi dalam Webinar Konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tema “Pilkada 10 Serentak 2024 dan Penyelesaian Perselisihan Hasil oleh Mahkamah Konstitusi” [vide bukti P-31] 3.5 Kualifikasi Pemohon V sebagai perorangan warga negara ● Bahwa Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-32] ● Bahwa Pemohon V merupakan mahasiswa aktif Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta [vide bukti P-33] ● Bahwa Pemohon V merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-34] sehingga pemohon sebagai pemilih memiliki kedaulatan atas anggota parlemen yang pemohon pilih sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat dalam bingkai negara demokrasi. ● Bahwa Pemohon V sebagai mahasiswa aktif dalam kegiatan kajian, kepenulisan dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi, hal ini dapat dibuktikan dengan karya tulis ilmiah pemohon yang berhasil dipublikasikan ke media populer seperti detik, dengan judul karya tulis ilmiah “Kemunduran Demokrasi dalam Draf RUU DKJ” (https://news.detik.com/kolom/d- 7100230/kemunduran-demokrasi-dalam-draf-ruu-dkj). Oleh karena itu, pemohon V memiliki perhatian lebih terhadap dunia demokrasi dan dalam hal kedaulatan rakyat. Serta pemohon juga merupakan Finalis 12 besar Integrity Law Firm Scholarship [vide bukti P-35] ● Selain itu, Pemohon V aktif mengikuti perkembangan demokrasi dengan berpartisipasi pada seminar baik luring maupun daring seperti berpartisipasi dalam seminar Integrity Constitutional Discussion #6 dengan tema "Selamatkan Pemilihan Presiden 2024: Tolak Presiden Boneka, Tolak Presidential Threshold" yang diselenggarakan oleh INTEGRITY Law Firm. [vide bukti P-36] 4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 11 NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut: 4.1 Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia ● Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, serta hak mendapatkan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 4.2 Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji ● Para Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional berupa hak berpolitik baik hak pilih maupun hak dipilih. Untuk menyalurkan hak pilih, para Pemohon menjadi pemilih dalam sebuah pemilihan umum salah satunya dalam memilih anggota DPR sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, karena DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 68 UU MD3. ● Dalam sistem proporsional terbuka [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022] para Pemohon memilih langsung siapa orang yang akan mewakili suara para Pemohon di parlemen bukan memilih partai politik sebagaimana dalam hal sistem proporsional tertutup. Suara yang para Pemohon berikan dalam 12 suatu proses pemilu harus mampu dipertanggungjawabkan oleh si wakil selama lima tahun ke depan, sehingga hubungan para Pemohon dengan si wakil seharusnya bersifat langsung dalam hal apapun, bukan melalui perantara partai politik. ● Secara nyata keberadaan Pasal a quo mengganggu sistem perwakilan yang telah tercipta melalui proses pemilihan umum. Kedaulatan para Pemohon sebagai pemilih terancam sebab campur tangan dan intervensi partai politik dalam me-recall Wakil yang telah para Pemohon pilih sehingga mengurangi independensi si Wakil dalam menyalurkan suara rakyat dari dapilnya masing-masing. Hal ini menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di pemerintahan sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tercederai sebab tidak keseluruhan aspirasi para Pemohon yang sejalan dengan kehendak partai politik pengusul, selain itu suara yang telah para Pemohon salurkan melalui pemilihan umum menjadi gugur seketika tanpa makna ketika wakil yang para Pemohon pilih di-recall oleh partai politiknya. ● Akibat tidak secara keseluruhan aspirasi para Pemohon mampu terserap sebab tidak secara keseluruhan aspirasi para Pemohon sejalan dengan kehendak partai politik menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan diri sebagaimana Pasal 28C ayat (2) turut tercederai, keberadaan Pasal a quo menyebabkan para Pemohon tidak bisa memperjuangkan hak kolektifnya melalui wakil yang telah dipilih dalam pemilu sebab bayang-bayang recall oleh partai politik pengusung. Wakil di parlemen lebih memilih untuk mengikuti kehendak ‘bos’ daripada mengedepankan kebutuhan masyarakat sehingga muncul istilah ‘petugas partai’ yang menimbulkan huru-hara dalam kehidupan berbangsa di negara demokrasi. ● Dengan tidak adanya tolak ukur pasti dalam pasal a quo mengenai kriteria seorang wakil dapat di-recall telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon sehingga bersinggungan dengan hak para Pemohon untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 13 Ketidakpastian ini menimbulkan ancaman yang nyata yang dapat terjadi dalam waktu satu minggu, satu bulan, satu tahun, dan seterusnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebab bisa kapan saja wakil yang telah para Pemohon pilih ditarik kembali sebab alasan yang tidak jelas yang hanya berdasar pada hak subjektif partai politik yang bersangkutan. 4.3 Kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. ● Dalam hal ini, kerugian konstitusional para Pemohon sangat potensial untuk terjadi menimbang banyak anggota DPR yang telah di recall oleh partai pengusungnya sebab tidak memiliki kesamaan kebijakan dengan partai politik kendati berseberangan dengan keinginan rakyat. ● Para Pemohon kemudian beranjak pada pertimbangan Mahkamah paragraf 3.6 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 sebagai berikut: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi;” Berangkat dari yurisprudensi Mahkamah ini. Maka seharusnya kerugian para Pemohon sebagai pemilih dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dikarenakan hak para Pemohon untuk memilih wakil pada masing-masing dapilnya agar aspirasi masyarakat daerah tersalurkan dengan baik menjadi terhalang akibat recall yang dilakukan kepada anggota DPR yang diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ● Bahwa ditambah lagi adanya kejadian faktual yang terjadi di dapil Pemohon III, menjadikan para Pemohon memiliki kerugian 14 konstitusional yang berpotensi terlanggar dengan berlakunya pasal a quo. Sehingga dengan kerugian para Pemohon yang telah dijabarkan di atas, maka tampak jelas potensi kerugian para Pemohon yang akan muncul sebab keberlakuan pasal a quo. ● Bahwa Pemohon II merupakan pemilih dari daerah pilih Jawa Tengah Dapil IV yang merupakan Dapil Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang pada saat ini menjabat sebagai anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI 2024-2029. Bahwa masih segar dalam ingatan pemohon pernyataan Bambang Pacul Ketua saat masih menjabat sebagai Komisi III DPR RI periode 2021-2024 saat Rapat Komisi III bersama dengan Komite TPPU dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ketika itu, Menkopolhukam menanyakan mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset, namun Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa “Mungkin perampasan aset bisa, harus bicara sama ketum partai dulu. Kalau disini ndak bisa”. Sehingga runtuhnya independensi anggota DPR ini masih berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon hingga hari ini. 4.4 Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. ● Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon di atas akan secara jelas tidak terjadi apabila Pasal a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. 4.5 Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi ● Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 239 UU MD3 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai para Pemohon pengujian undang-undang terhadap 15 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU MD3 terhadap UUD 1945. C. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN (TIDAK NEBIS IN IDEM) 1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 memberikan ruang bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 UU MK: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda” Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 2. Bahwa ketentuan pemberhentian antar waktu anggota DPR karena diusulkan oleh partai politik pengusungnya pernah diuji konstitusionalitasnya dan diputus oleh Mahkamah, yakni: Tabel 1 Daftar Objek Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara tentang Recall anggota DPR oleh Partai Politik NO. PERKARA OBJEK PERMOHONAN PUTUSAN 1. 008/PUU-IV/2006 Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Ditolak 16 Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 2. 38/PUU-VIII/2010 Pasal 213 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 12 huruf g, huruf h Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Ditolak (Pertimbangan Mahkamah 3.19 Menimbang bahwa meskipun substansi pokok permohonan a quo sudah diputus dalam perkara sebelumnya (Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) sehingga permohonan a quo ne bis in idem dan permohonan seharusnya tidak dapat diterima, tetapi karena pokok permohonan a quo dimuat di dalam Undang-Undang yang berbeda dari Undang-Undang yang telah diputus terdahulu, maka permohonan a quo harus dinyatakan ditolak) 3. Bahwa permohonan para Pemohon dapat diajukan karena memiliki objek permohonan yang berbeda yakni Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga tampak jelas bahwa permohonan ini bukan termasuk materi muatan ayat, 17 pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji sebagaimana terdapat dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021. 4. Bahwa, pada sidang pemeriksaan pendahuluan perkara a quo mahkamah memberikan masukan untuk mempertimbangkan memasukkan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 berkenaan dengan Pengujian materiil UU a quo. Namun, setelah dibaca dan diteliti secara seksama, Putusan Nomor 79/PUU- XII/2014 memiliki objek, batu uji, serta alasan yang berbeda, sehingga tanpa mengurangi rasa hormat kepada mahkamah, kami pemohon tidak mengutip putusan tersebut. Tetapi, pada putusan tersebut setidak-tidaknya pemohon memastikan bahwa DPR merupakan wakil rakyat sebagaimana penasihatan yang disampaikan sebelumnya yang tercantum dalam Halaman 24 Nomor 11 Permohonan ini. 5. Bahwa bukan hanya sebatas pada objek permohonan, permohonan para Pemohon pada dasarnya juga memiliki poin-poin pokok permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya sebagai respons atas dinamika dan kebutuhan hukum yang semakin berkembang, yang penjabarannya dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2 Daftar Batu Uji dan Dalil Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara tentang Recall anggota DPR oleh Partai Politik PERKARA BATU UJI PERMOHONAN DALIL PEMOHON 008/PUU-IV/2006 Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 Kriteria pemberhentian antar waktu anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik pengusung yang bersangkutan merupakan kriteria yang tidak terukur serta memberikan hak subjektif kepada partai politik 18 38/PUU-VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 Kriteria pemberhentian antar waktu anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik pengusung yang bersangkutan bertentangan dengan kedaulatan rakyat serta menjadi ancaman bagi pemohon selaku anggota DPR jika bertentangan dengan kebijakan partai politik. Permohonan Nomor 22/PUU- XXIII/2025 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Para Pemohon dalam pemohonan yang masih berjalan menyatakan hak recall dapat dibenarkan apabila menggunakan mekanisme Constituent Recall dan Public Recall melalui pemilihan kembali. Di mana anggota DPR yang diusulkan berhenti oleh partai politiknya diputus melalui pemilhan kembali yang diselenggarakan dalam dapil masing-masing menggunakan mekanisme “ya” atau “tidak” oleh pemilih Permohonan a quo Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Para Pemohon dalam perkara a quo mencoba lebih memperlihatkan realitas perpolitikan pada hari ini, di mana banyak sekali stigma “petugas partai” yang dilekatkan kepada anggota parlemen yang bahkan secara terang- 19 terangan diakui oleh anggota DPR itu sendiri. Para Pemohon hanya menguji UU MD3 tanpa disertai pengujian terhadap UU Partai Politik sebagaimana permohonan sebelumnya, Pemohon juga mencoba menguatkan dalam beberapa poin dan membantah pertimbangan mahkamah dalam putusan sebelumnya. 6. Bahwa para Pemohon terus mengikuti perkembangan dinamika permohonan pengujian undang-undang yang masuk ke Mahkamah, didapati fakta adanya permohonan yang memiliki objek yang sama dengan permohonan a quo pada saat Para Pemohon mulai menyusun permohonan, yakni Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan sistem recall dalam UU MD3. Pada hakikatnya, ne bis in idem merupakan asas yang berkaitan secara langsung dengan finalisasi putusan, kepastian hukum, sekaligus keterikatan hakim pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bila dicermati secara seksama permohonan tersebut belum diputus dan masih dalam tahapan proses sehingga permohonan a quo seharusnya masih dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. 7. Bahwa dengan objek permohonan yang berbeda serta pokok permohonan yang berbeda, para Pemohon menyatakan bahwa permohonan a quo tidak nebis in idem serta layak diajukan untuk kemudian memohon kepada mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. D. POKOK PERMOHONAN 1. Sebelum jauh menguraikan alasan-alasan (posita) para Pemohon melakukan uji materiil terhadap Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, yang sebagaimana berbunyi: 20 Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. menjadi anggota partai politik lain. Adapun alasan-alasan (posita) para Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah sebagai berikut: 2. Sejatinya ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d sejalan dan dapat diakomodasi dengan huruf a,b,c,e,f,g,h pada Pasal dan ayat yang sama dimana otoritas partai politik tetap terwadahi dengan adanya Pasal 239 ayat (2) huruf g dan h. sehingga dengan kehadiran huruf d pada Pasal a quo malah menimbulkan ketidakpastian dan potensi kesewenang-wenangan. maka dengan dihapuskannya huruf d pada pasal a quo sudah cukup menjadi benteng yang kuat bagi anggota DPR untuk tidak di recall secara sembarangan oleh partai politik. I. KEBERLAKUAN RECALL YANG DIATUR DALAM PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT 3. Konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) di zaman yunani kuno memiliki paradigma yang negatif yang berasal dari 2 (dua) suku kata yakni demos (rakyat) atau cratein (kekacauan) yang dahulu dipahami, bahwa seluruh rakyat dilakukan oleh seluruh orang tanpa terkecuali sebagai kebalikan dari otokrasi (pemerintahan yang dilakukan oleh satu orang). Namun, kedua konsep ini dipandang sama-sama sebagai konsep pemerintahan yang buruk sehingga muncullah sintesis dari kedua konsep ini berupa plutokrasi yakni pemerintahan yang dilaksanakan oleh banyak orang bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang disini tidak berarti seluruh orang ikut memerintah. 4. Seiring perkembangan zaman, konsep ini berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan salah satunya dikembangkan menurut 21 Stankiewicz, dimana bentuk konkret dari pemerintahan yang demikian dalam praktiknya memerlukan badan perwakilan yang merepresentasikan kekuatan rakyat yang berdaulat. Dari pemikiran Stankiewicz dapat ditarik 2 (dua) aspek ruang lingkup yakni lingkup kekuasaan dan lingkup jangkauan kekuasaan itu sendiri. Dimana kedua lingkup ini akan berkaitan dengan aktivitas kekuasaan tertinggi meliputi proses pengambilan keputusan, sebagai lingkup kekuasaan, dan sejauh mana jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang ditujukan dari kekuasaan itu in casu setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin ditujukan kepada rakyat. 5. Berangkat dari doktrin inilah sebagai konsekuensi negara demokrasi, yang berarti tanggung jawab wakil-wakilnya kembali kepada pemberi kuasa in casu rakyat, terkait apa keputusan yang akan diambil oleh wakil-wakilnya terkait kebijakan atau keputusan yang akan berdampak pada rakyat-rakyatnya. 6. Sehingga, secara filosofis pada dasarnya recall yang dilakukan oleh partai politik tanpa adanya dasar parameter yang jelas tentu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang diejawantahkan melalui wakil-wakilnya pada masing-masing daerah pilihannya (Dapil) sehingga anggota DPR dalam setiap tindakannya bertanggung jawab atas nama konstituen. 7. Bahwa dengan konsep inilah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebelum roda pemerintahan berjalan (kedaulatan rakyat) yang di ejawantahkan melalui pemilihan umum, sebagai titik awal konsensualitas antara rakyat dan wakilnya. 8. Konsep yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi bermakna bahwa rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi ini, karena sesungguhnya rakyatlah sebagai objek segala sesuatu diperuntukkan dari berjalannya suatu fungsi negara. 9. Hubungan antara rakyat dan penguasa dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan, baik dibidang legislatif atau eksekutif, yang artinya rakyat memiliki otoritas tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan hukum itu, yang artinya rakyat berdaulat baik dalam perencanaan, penetapan, 22 pelaksanaan maupun evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum yang mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan nasib dan masa depan mereka sendiri. II. DPR SEBAGAI WAKIL RAKYAT SECARA MUTLAK, MELALUI KEWENANGAN YANG DIPEROLEH DARI PEMILU PADA MASING- MASING DAERAH PILIHAN (DAPIL) 10. Bahwa dalam perspektif teori kontrak sosial, kekuasaan pemerintahan berasal dari kesepakatan antara rakyat dan wakilnya, dimana rakyat menyerahkan sebagian hak mereka kepada perwakilan (anggota DPR) melalui mekanisme pemilu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUD NRI yang berbunyi “susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang” juncto Pasal 68 UU MD3 yang berbunyi “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara” Dalam hal ini, anggota DPR bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya, bukan hanya kepada partai politik yang mencalonkannya. 11. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 pada intinya menyatakan: “Lembaga Perwakilan di Indonesia menurut UUD 1945, juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. Baik DPR maupun DPD adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang dan fungsinya telah ditentukan dalam UUD 1945. DPR merupakan representasi perwakilan rakyat, sedangkan DPD adalah representasi perwakilan daerah.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Hlm. 186] sehingga secara jelas menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut menjadi preseden pengukuhan DPR merupakan representasi rakyat. 12. Bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah yang mereka bentuk. Sebelum roda pemerintahan berjalan, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memberikan mandat kepada wakilnya di DPR untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Oleh karena itu, kedudukan anggota DPR setelah terpilih tidak semata-mata bergantung pada partai politik, tetapi lebih kepada rakyat yang memberikan legitimasi kepadanya. 23 13. Bahwa dalam perspektif Jean-Jacques Rousseau, kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam bentuk kehendak umum (general will), bukan kepentingan sekelompok elit politik. Jika mekanisme recall dilakukan tanpa dasar yang jelas, hal ini berpotensi menggeser konsep demokrasi dari kehendak rakyat menjadi kehendak elite partai, yang bertentangan dengan prinsip dasar kontrak sosial dalam negara demokratis. 14. Bahwa demi menjaga keseimbangan dalam sistem perwakilan, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan partai politik dalam melakukan recall terhadap anggotanya harus tetap berada dalam kerangka kontrak sosial yang telah disepakati rakyat. Jika tidak, maka demokrasi perwakilan dapat bergeser menjadi otoritarianisme terselubung, di mana partai politik memiliki kendali absolut atas wakil rakyat yang seharusnya bekerja untuk kepentingan konstituen. 15. Konsensualitas hubungan antara rakyat dan wakilnya di DPR, dapat dilihat juga pada berbagai dissenting opinion hakim konstitusi baik dalam putusan 008/PUU-IV/2006 maupun Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010. Pemohon menyadari bahwa yang dikedepankan dalam sebuah putusan ialah putusan mayoritas dari rapat permusyawaratan hakim, namun setidaknya argumentasi yang berbeda sangat mendukung pokok pikiran para pemohon serta argumentasi pemohon. Salah satu pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi yakni, Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang calon anggota DPR yang direkrut satu partai politik sebagai peserta pemilu untuk menjadi anggota DPR, setelah dipilih oleh rakyat pemilih dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota DPR, memiliki hubungan hukum, bukan hanya dengan partai politik yang merekrut dan mencalonkannya dalam pemilihan umum, tetapi pilihan rakyat pemilih yang kemudian dikukuhkan dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah sebagai anggota DPR, telah melahirkan hubungan hukum baru di samping yang telah ada antara partai politik yang mencalonkan dan calon terpilih tadi. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 66] 16. Bahwa dalam dissenting opinionnya Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, juga menjelaskan bahwa hubungan hukum yang baru 24 tersebut, timbul di antara anggota DPR, dengan rakyat pemilih dan anggota DPR dengan (lembaga) negara DPR. Hubungan hukum yang demikian melahirkan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum, dalam rangka memberi jaminan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan peran yang dipercayakan padanya, baik oleh partai maupun oleh rakyat pemilih. Meskipun rekrutmen dan pencalonan seorang anggota partai politik menjadi anggota DPR memiliki dimensi hukum, moral dan disiplin organisasi yang tidak dapat dinafikan, maka bidang hukum yang mengatur aspek hubungan tersebut sepanjang menyangkut anggota partai politik yang telah disahkan dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPR, harus dilihat dalam semangat konstitusi yang menjadi hukum tertinggi sebagai dasar dalam menata hukum sebagai penjabaran konstitusi tersebut, sepanjang menyangkut anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota DPR. Tatanan aturan hukum yang mengikat hubungan hukum dimaksud timbul secara khusus, karena kedudukan anggota DPR setelah berada dalam susunan organisasi kenegaraan sebagai lembaga negara, dalam hubungannya dengan organ lain, tunduk dan diikat oleh aturan hukum konstitusi. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 66] 17. Bahwa prinsip-prinsip dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, telah mengedepankan bahwa Indonesia merupakan satu negara yang didasarkan pada constitutional democracy dan demokratisce rechtsstaat, dimana konstitusi diakui sebagai hukum yang tertinggi yang menjadi dasar legitimasi peraturan-perundangan yang ada di bawahnya, dan bahwa proses pembentukan hukum selalu harus melibatkan rakyat. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 68] 18. Sehingga, dalam melihat hubungan hukum anggota partai politik yang menjadi anggota DPR dengan partai politik yang mencalonkannya, harus secara proporsional dengan menempatkan peran hukum publik pada tempat yang tepat. Aspek hubungan hukum calon anggota DPR dengan partai politik yang mengusungnya yang bersifat privat (privaatrechtelijk), dengan demikian telah bergeser titik beratnya menjadi hubungan hukum yang bersifat hukum 25 publik, dengan terpilih dan disahkan atau disumpahnya yang bersangkutan menjadi anggota DPR. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 68] III. ANGGOTA DPR MERUPAKAN MANDATARIS RAKYAT SECARA LANGSUNG BUKAN MANDATARIS PARTAI POLITIK 19. Bahwa dengan adanya konsep di atas jelas kedudukan anggota DPR adalah mandataris rakyat bukan mandataris partai politik. Hal ini tentu berangkat dari kewenangan yang diperoleh anggota DPR berasal dari rakyat, partai politik hanya sebagai pintu masuk untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan peran partai politik harusnya berhenti sejak anggota DPR dilantik karena sejak pelantikan anggota DPR sudah memegang mandat yang berasal dari kepentingan rakyat masing-masing dapilnya. 20. Bahwa, dengan adanya pandangan yang demikian para Pemohon tidak menafikkan tugas, fungsi dan kedudukan partai politik sebagai penyempurna demokrasi. Partai politik ditempatkan sebagai kendaraan seorang individu untuk duduk di DPR. Namun, hubungan antara partai politik dan wakilnya berangkat dari kedaulatan rakyat sebagai episentrum hubungan tersebut. Namun, dengan kehadiran Pasal a quo seolah-olah memutus hubungan tersebut yang kemudian partai politiklah yang memiliki daulat atas anggota DPR yang notabenenya adalah wakil rakyat. Padahal daulat rakyat sepenuhnya berada di tangan anggotanya. [vide Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik] 21. Bahwa, jika peristiwa demikian dilanjutkan dan dipertahankan akan mengakibatkan tercederainya hak dipilih dan memilih yang dimiliki oleh seorang individu, seakan-akan rakyat hanya dijadikan sebagai lumbung untuk memperoleh suara dari partai politik, tetapi dalam pemberhentian wakilnya rakyat tidak dilibatkan. Padahal, hak untuk dipilih dan memilih adalah hak mendasar yang dimiliki oleh warga negara yang didudukkan lebih penting daripada sekedar hubungan teknis yuridis yang terjadi dalam dinamika demokrasi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024 Hlm. 271] 22. Mandat sendiri dapat diartikan sebagai pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas 26 namanya [vide Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR hlm. 104]. Berangkat dari pengertian inilah bahwa ketika penerima mandat memberikan/menyetujui/membuat sebuah keputusan haruslah merepresentasikan kehendak si pemberi mandat in casu anggota DPR dalam membuat keputusan harus didasarkan pada kehendak rakyat, karena rakyatlah yang secara langsung memberikan mandat kepada DPR. 23. Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada wakil-wakilnya di lembaga perwakilan hubungan inilah yang disebut sebagai mandat yang dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau yang terbagi menjadi mandat imperatif, bebas dan representatif yang dapat dijabarkan sebagai berikut: [vide Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain, Eddy Purnama, Hlm. 69-70; sebagaimana dikutip dalam https://repository.unja.ac.id/28299/ Hlm. 34] a. Teori Mandat Imperatif, memandang bahwa lembaga perwakilan adalah representatif dari para pemilih. Karena itu, setiap wakil yang merupakan hasil pemilihan oleh rakyat harus bertindak sesuai dengan keinginan rakyat para pemilih yang diwakilinya. b. Teori Mandat Bebas, memandang bahwa para wakil yang duduk di dalam lembaga perwakilan tidak terikat para pemilih terhadap setiap wakil yang dipilih dan duduk di perwakilan adalah orang-orang yang telah dipercaya dan memiliki kesadaran hukum yang diwakilinya. Oleh karena itu, si wakil tidak terikat dengan instruksi-instruksi dari para pemilihnya dan tidak dapat ditarik kembali oleh mereka. c. Teori Mandat Representatif, memandang si wakil bergabung dengan lembaga perwakilan yang telah mendapat mandat dari rakyat. Sesungguhnya dalam konsepsi ini rakyat hanya berfungsi sebatas untuk membentuk lembaga perwakilan. Sehingga, lembaga perwakilan dianggap representasi seluruh rakyat. Jadi, lembaga perwakilan dipandang sebagai pengemban keinginan seluruh rakyat yang bebas melakukan tindakkan untuk kepentingan rakyat. 24. Berangkat dari ketiga doktrin pada intinya hubungan rakyat dan wakilnya adalah pemberi dan penerima mandat yang kemudian disempurnakan oleh 27 George Jellinek dimana rakyat tidak dapat menyatakan kehendaknya secara mandiri karena ia berkedudukan sebagai organ primer sehingga, dalam menyatakan kehendaknya ia harus dilaksanakan/dinyatakan melalui wakilnya sebagai organ sekunder. 25. Sehingga, dalam pembentukan keputusan yang mengatasnamakan rakyat, anggota DPR sebagai wakil rakyat harus benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan nalar inilah para Pemohon juga berdasar pada asas ius contrarius actus yang pada intinya bermakna cara membatalkan tindakan hukum harus sama dengan cara membuat/membentuk/memberikan tindakan hukum itu pula. Maka para Pemohon mendalilkan karena dalam pemberian mandatnya diberikan oleh rakyat, begitu pula dengan kewenangan untuk mencabut mandatnya dilakukan oleh rakyat pula, berangkat dari inilah seharusnya hak untuk me-recall anggota DPR melekat pada rakyat masing-masing dapil (konstituen) bukan pada partai politik secara mutlak. 26. Bahwa dengan nalar yang sama, sebelum amandemen UUD NRI 1945, presiden dikenal dengan mandataris rakyat, dimana presiden pada saat itu sebagai penerima mandat dari MPR sebagai representasi rakyat, sedangkan MPR sebagai pemberi mandat. Pada posisi ini, MPR-lah yang menentukan apakah presiden mengingkari mandat rakyat atau tidak, sehingga ketika MPR merasa presiden sudah tidak sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya, maka MPR-lah yang mencabut mandat tersebut sehingga presiden tidak bisa menjabat lagi. Dengan menggunakan nalar yang sama pula hubungan hukum antara DPR dan rakyat saat ini seharusnya terjadi. Ketika rakyat merasa wakilnya tidak lagi representatif maka kewenangan untuk mencabut mandat tersebut melekat pada rakyat bukan pada lembaga lain. 27. Hubungan realitas rakyat di dapil dan kehendak parpol membuat gamang kedudukan anggota DPR dalam membuat keputusan, karena dengan adanya pasal a quo DPR cenderung mengikuti kehendak partai politik, bukan kehendak rakyat, inilah yang menjadi representasi rakyat tidak berjalan optimal dalam praktiknya. 28 IV. KASUS ANGGOTA DPR YANG DI RECALL DENGAN ALASAN YANG TIDAK JELAS 28. Bahwa secara sosiologis, terdapat beberapa anggota DPR yang di recall karena alasan melanggar AD/ART Partai Politik. Padahal sejatinya anggota DPR tersebut tidak melanggar AD/ART Partai Politik, melainkan mengambil sikap yang berbeda dengan partai politik yang mengusungnya. 29. Bahwa akibat berlakunya undang-undang a quo telah terjadinya berbagai permasalahan yang cukup serius, baik dari pihak internal parpol ataupun dari pihak yang telah menduduki kursi DPR. Tabel 3 Kasus anggota DPR RI yang di recall oleh partai politik sesuai dengan materi muatan serupa dengan Pasal a quo No. Identitas Nama Fraksi/Parpol Penjelasan atau Alasan 1. Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman (anggota DPR periode 2004- 2009) Fraksi Partai Amanat Nasional Ikut study banding ke luar negeri tentang RUU Judol yang dinilai telah bertentangan dengan garis kebijakan partai [https://www.liputan6.com/n ews/read/118146/djoko- edhi-saya-akan- memperjuangkan-keadilan] [vide bukti P-37] 2. Lily Wahid dan Effendi Choiri (anggota DPR periode 2009- 2014) Partai Kebangkitan Bangsa Mereka berbeda pendapat dari kebijakan partai yang menaunginya, dalam keputusan terkait panitia khusus hak angket Bank Century, serta di usulan hak angket mafia pajak (terlalu vokal). [https://news.detik.com/berit a/d-2198646/lily-wahid-dan- gus-choi-loyalis-gus-dur- yang-dipecat-pkb-dari-dpr ] [vide bukti P-38] 29 3. Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI periode 2014- 2019) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dinilai tidak sejalan dengan arahan partai, dianggap membela mati-matian Setya Novanto dalam kasus “Papa Minta Saham” dan beberapa pelanggaran lainnya sebagai berikut: ● menyebut “rada-rada bloon” untuk para anggota DPR RI ● mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK ● Pasang badan untuk 7 (tujuh) proyek DPR RI yang mana hal tersebut bukan merupakan arahan pimpinan partai [https://news.detik.com/berit a/d-5295719/perjalanan- kasus-fahri-vs-pks-hingga- ma-hapus-ganti-rugi-rp-30- m] [vide bukti P-39] 4. H. Muhammad Thalib (Calon Legislatif DPRA periode 2024-2029) Partai Aceh Alasan pemberhentiannya dikarenakan tidak bersedia menjalankan kebijakan strategis partai (https://kabartamiang.com/n ews/mantan-bupati-aceh- utara-cek-mad-dipecat-jad- kader-partai- aceh/index.html) [vide bukti P-42] 30. Bahwa dari tabel data diatas, setidaknya dapat membuktikan bahwa recalling yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan, dengan alasan telah melanggar AD/ART tidak menjamin prinsip due process of law yang merupakan salah satu prinsip negara hukum, karena bisa saja recall bersifat subjektif pimpinan partai politik yang sulit dikontrol oleh publik. 30 31. Bahwa mekanisme yang dihadirkan dengan adanya sistem recall oleh partai politik justru menunjukkan adanya pergeseran pola dari yang seharusnya DPR sebagai representasi rakyat justru bergeser menjadi ‘Petugas Partai’. Penggunaan istilah ini memberikan dinamika yang cukup besar di kalangan masyarakat yang memunculkan adanya persepsi anggota DPR yang lebih mendahulukan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat sebagai konstituen. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. menjelaskan apabila penggunaan istilah petugas partai bukan sesuatu yang salah. Namun, hal itu lebih tepat digunakan dalam internal partai politik. Akan tetapi, apabila seorang kader partai diberi mandat menjalankan kekuasaan negara, maka saat itu ia merupakan pelaksana kekuasaan negara. [vide website berita AntaraNews berjudul “Pakar: Penggunaan istilah Petugas Partai Rakyat Harus sesuai Konteks” tanggal 18 Oktober 2024 https://www.antaranews.com/berita/3779034/pakar-penggunaan-istilah- petugas-partai-rakyat-harus-sesuai-konteks] 32. Bahwa dengan adanya kebijakan recall yang dilakukan oleh parpol, dapat berimplikasi pada anggota DPR yang justru lebih cenderung untuk mengikuti perintah ketua umum partai dibandingkan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Ketua Komisi III DPR RI periode 2021-2024 yakni Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul saat Rapat Komisi III bersama dengan Komite TPPU dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ketika itu, Menkopolhukam menanyakan mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset, namun Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa “Mungkin perampasan aset bisa, harus bicara sama ketum partai dulu. Kalau disini ndak bisa”. (vide website berita Solo Tribun News berjudul “Viral Bambang Pacul bilang Anggota DPR Manut Bos Partai Mahfud MD sampai geleng- geleng kepala” tanggal 1 April 2023 https://solo.tribunnews.com/2023/04/01/viral-bambang-pacul-bilang- anggota-dpr-manut-bos-partai-mahfud-md-sampai-geleng-geleng-kepala) [vide bukti P-40] 33. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon beranggapan adanya hubungan sebab akibat antara mekanisme recall dengan anggota DPR yang lebih memilih mengikuti kehendak partai. Pertama, adanya belenggu yang 31 mengganggu independensi anggota DPR untuk seterusnya sejalan dengan garis kebijakan parpol sehingga, Kedua adanya belenggu ini menyebabkan anggota DPR harus secara terus menerus menunjukkan loyalitasnya kepada parpol yang menyebabkan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat sebab merasa adanya pergeseran dalam sistem kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. 34. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini menunjukkan kepedulian pemohon dalam perjalanan sistem perwakilan di Indonesia secara khusus kepada DPR. Berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap DPR hanya 69%. DPR berada di peringkat ke-10 dari 11 lembaga. Posisi terakhir adalah partai politik yang hanya mendapatkan kepercayaan sebesar 62%. (vide website berita kompas berjudul “Kepercayaan Publik Rendah DPR diminta berbenah” tanggal 29 Januari 2025 https://www.kompas.id/artikel/kepercayaan-publik- rendah-dpr-diminta-berbenah). Dengan demikian dibutuhkan langkah- langkah reformasi hukum dalam mengembalikan kepercayaan kepada DPR. 35. Bahwa dengan melihat dinamika anggota DPR yang lebih menunjukkan sikap untuk mengedepankan kebijakan partai daripada kebijakan rakyat telah menyebabkan turunnya kepercayaan rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu adanya belenggu independensi masing-masing anggota DPR sebab adanya bayang-bayang partai dalam bentuk recall menyebabkan sikap apatis dari rakyat dalam menyalurkan aspirasinya sebab merasa kepentingannya tidak akan diakomodasi karena bertentangan dengan garis kebijakan partai. 36. Bahwa dalam hal ini, Mahkamah sebagai the sole interpreter of the constitution seharusnya dapat memberikan pengertian kepada masing- masing anggota DPR untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Sebab sebagai pejabat negara yang berlaku secara umum, DPR berperan sebagai petugas rakyat bukan petugas partai. V. SEJAK ANGGOTA DPR DIPILIH DAN DILANTIK SEHARUSNYA SECARA MUTATIS MUTANDIS BERMAKNA PERPISAHAN DENGAN REZIM PEMILU 37. Bahwa para Pemohon sadari dan pahami Partai Politik merupakan peserta pemilu yang mendapatkan hak konstitusional untuk mengajukan calon 32 anggota DPR dalam suatu pemilihan umum [vide: Pasal 22E UUD 1945] namun bukan berarti hal ini menyebabkan keseluruhan tugas, pokok, dan fungsi DPR sebagai Perwakilan Rakyat terkungkung dengan rezim Pemilu. 38. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 008/PUU-IV/2006 menyatakan sebagai berikut: “Dengan kata lain, alasan berhenti antarwaktunya seseorang dari keanggotaan DPR karena diusulkan oleh partainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, adalah konsekuensi dari pengakuan akan hak partai untuk mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya maupun hak untuk memberhentikan anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang- undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf f dan g juncto Pasal 12 UU Parpol. Sedangkan dimilikinya hak-hak yang demikian oleh partai politik adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan UUD 1945 yang memang memberikan peran signifikan kepada partai politik dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (3)” 39. Bahwa secara rasional, para Pemohon mencoba mengelaborasi pokok pikiran para Pemohon jika DPR memang diusulkan oleh Partai Politik, namun ketika DPR sudah dipilih sebagai ‘hasil’ pemilihan umum kemudian dilantik, ia bukan lagi milik Partai Politik namun milik rakyat sebagai pemilih. 40. Bahwa Pemilu diatur dalam BAB VIIIB Pemilihan Umum UUD 1945, sehingga apapun yang berkaitan dengan kepemiluan merujuk pada ketentuan ini sejak dimulainya tahapan pemilu hingga selesai. Adapun tahapan pemilu diatur dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut: Pasal 167 UU Pemilu: “Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” 41. Bahwa DPR diatur dalam BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat UUD 1945 yang memuat ketentuan dasar mengenai DPR, hak, wewenang, serta tugas DPR. 33 Di mana dalam ketentuan ini tidak menyinggung sedikit pun ketentuan mengenai partai politik. BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat UUD 1945 menjadi acuan dasar oleh DPR dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. 42. Bahwa tampak jelas bahwa terdapat perbedaan BAB dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, secara rasional seharusnya ketika tahapan akhir pemilu selesai dilaksanakan yakni pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [vide: Pasal 167 UU Pemilu] sudah seharusnya penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi DPR dilepaskan dari rezim pemilu dan dimaknai sebagai bukan rezim pemilu. Sehingga kendati partai politik memiliki hak sebagai peserta pemilu, hak ini digunakan selama periode pemilu berlangsung bukan mengikat kepada anggota DPR yang bersangkutan hingga bahkan tahapan pemilu telah selesai dilaksanakan. Partai politik tidak memiliki kepemilikan mutlak terhadap anggota DPR yang bersangkutan sehingga harus diberikan hak dalam menegasi DPR sebagai ‘hasil’ pemilu [vide Pasal 19 ayat (1) UUD 1945] 43. Bahwa para Pemohon mencoba menggunakan logika Mahkamah mengenai rezim pemilu dan pilkada sebagai rezim pemerintah daerah, bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung berbeda dengan rezim pemilu langsung sebab terdapat perbedaan BAB di mana Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Maka perlu dicermati pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 sebagai berikut: “Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pembuat undang- undang telah memilih cara Pilkada secara langsung, maka menurut Mahkamah sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Terhadap pendapat apakah Pilkada langsung termasuk kategori pemilu yang secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan segala peraturan penjabaran dari pasal a quo, Mahkamah berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, misalnya dalam hal regulator, 34 penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku” 44. Bahwa rakyat sebagai pemilih yang seharusnya memiliki daulat atas DPR bukan partai politik, di mana hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini pun sejalan dengan sumpah/janji DPR sebagaimana Pasal 9 UU MD3: Pasal 9 UU MD3: “Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 45. Bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan penting sebagai tolak ukur negara demokrasi, namun persoalan negara demokrasi tidak berputar dalam penyelenggaraan pemilu saja. Dengan demikian, keberlakuan pasal a quo telah secara nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 serta telah menegasi hasil pemilu dalam Pasal 19 ayat (1) dengan hak recall yang seharusnya tidak terkungkung lagi dengan rezim pemilu. VI. KAJIAN PERBANDINGAN ANTAR NEGARA 46. Bahwa, dalam perbandingan hukum, tidak semua negara menerapkan hak recall bagi anggota parlemennya. Sebagaimana yang diterapkan di Belanda, yang memberikan hak imunitas bagi anggota parlemennya yang termaktub pada Pasal 71 Konstitusi Belanda yang menyatakan bahwa “Members of the States General, Ministers, State Secretaries and other persons taking part in deliberations may not be prosecuted or otherwise held liable in law for anything they say during the sittings of the States General or of its committees 35 or for anything they submit to them in writing”. [vide: The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2018, hlm. 16]. 47. Bahwa, tidak hanya Belanda, Jerman juga tidak mengatur recall oleh partai politik bagi anggotanya parlemen. Hal ini dikarenakan, anggota parlemen sejatinya merupakan wakil seluruh rakyat dan tidak terikat oleh perintah atau instruksi. Hal ini dituangkan pada Pasal 38 Ayat (1) Basic Law for the Federal Republic of Germany yang menyatakan bahwa “(1) Members of the German Bundestag shall be elected in general, direct, free, equal and secret elections. They shall be representatives of the whole people, not bound by orders or instructions and responsible only to their conscience”. [vide: Basic Law for the Federal Republic of Germany, hlm. 10] 48. Bahwa perbandingan negara Belanda dan Jerman sejatinya juga pernah tertuang pada dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak semua negara memberlakukan hak recall partai politik dalam sistem parlemennya. Artikel 71 Grondwet Belanda menjamin parlementaire onschendbaarheid bagi para anggota de Staten Generaal [Dutch constitutional law does not provide for the recall of members of the States General. George Thomas Kurian (ed), 1998:II, 409]. Anggota Bundestag di Jerman juga tidak dapat di-recall [Members of the Bundestag who resign their seats are replaced by the next candidate on the appropriate state party list. Recalls by the electorate are not possible. George Thomas Kurian (ed.), 1998:I, 279]. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, hlm. 73] 49. Bahwa tidak hanya itu, beberapa negara lain seperti Ekuador, Peru, dan Taiwan juga tidak mengenal adanya mekanisme recall bagi anggota parlemen oleh partai politik yang di didasarkan pada pelanggaran AD/ART partai politik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip keterwakilan rakyat tidak dapat dikompromikan hanya demi kepentingan partai politik semata. [vide: Rekonstruksi Sistem Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, Abdul Basith Umami, hlm. 70-78] 50. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (ahli pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006) menegaskan bahwa di 36 manca negara (Australia, Amerika) istilah recall relatif tidak diketemukan. Di Amerika Serikat ada, tetapi perspektifnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau recall election tidak hanya untuk legislatif. tetapi siapa saja yang menerima mandat sebagai pejabat negara, melalui pemilu bisa di recall, karena mekanismenya melalui penarikan mandat pemilu. Bahasa yang digunakan bukan recall tetapi diskualifikasi. Diskualifikasi pejabat negara tidak hanya legislatif, tapi ada dua yaitu misbehavior karena perilaku, dan incapacity karena kapasitas fisik dan mental. Kapasitas fisik dan mental itu diberhentikan dengan hormat, tetapi kalau misbehavior ini diskualifikasi karena kejahatan, karena penghinaan terhadap negara dan sejenisnya, ini diberhentikan dengan tidak hormat. Ahli membandingkan 4 (empat) negara yaitu Australia, Amerika Serikat, India dan Fiji (Namun, untuk negara Fiji dan India, para Pemohon tidak membandingkannya dalam permohonan ini, dikarenakan sudah tidak relevan lagi mengingat adanya perubahan pada Konstitusi Fiji dan India). - Di Australia, Pasal 44 konstitusinya menegaskan bahwa anggota parlemen didiskualifikasi jika menjadi warga negara asing; tersangkut kasus korupsi atau kejahatan lain dengan ancaman hukuman satu tahun penjara; bangkrut; mempunyai/merangkap jabatan lain (posisi) khususnya dibidang pemerintahan yang mendatangkan profit (keuntungan). Mekanisme diskualifikasi dilaksanakan melalui Putusan Mahkamah Agung Australia yang bertindak sebagai The Court of Disputed Return. - Menurut konstitusi Amerika Serikat, anggota Kongres dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya karena “disorderly Behavior”. Pemberhentian dilakukan melalui pemungutan suara dua pertiga anggota House atau Senate. Menurut Jack Maskel mekanisme yang tersedia adalah ”Removal” bukan ”Recall”. Jack Maskel lebih jauh mengatakan recall tidak diadopsi dalam Konstitusi Amerika. Pada saat pembuatan recall sempat diperdebatkan, namun pada akhirnya tidak diadopsi dalam rancangan final konstitusi. Karenanya tidak ada satu anggota Kongres pun yang pernah di-Recall. Berbeda dengan recall yang tidak pernah menimpa anggota Kongres, ada 15 orang senator yang telah dipecat mayoritas karena ketidaksetiaan terhadap negara. Sedangkan di House of Representatives ada 5 orang yang dipecat karena penghianatan dan 37 penyuapan. [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU- IV/2006, hlm. 34-36] 51. Bahwa dalam perbandingan antar negara, apabila kita jauh melangkah melihat the big system atau the whole system ketatanegaraan negara diatas, meskipun terdapat perbedaan struktural dan prosedural dalam mekanisme pencalonan anggota legislatif. Namun satu hal krusial yang patut digarisbawahi adalah tidak adanya mekanisme recall oleh partai politik terhadap anggota parlemen di banyak negara demokrasi. Ketiadaan mekanisme tersebut mencerminkan prinsip dasar bahwa anggota parlemen adalah the true representative of the people, bukan sekadar perpanjangan tangan partai. Oleh karena itu, praktik recall dengan alasan yang tidak transparan dan cenderung bernuansa politik partisan justru mereduksi kedaulatan rakyat dan mengancam independensi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun representasi. 52. Sehingga, recall oleh partai politik yang ada saat ini, sejatinya tidak lazim, khususnya pada negara demokrasi. Hal ini dikarenakan, konsep recall yang ada saat ini bertentangan dengan prinsip representasi rakyat yang menjadi dasar legitimasi anggota parlemen. Dalam sistem demokrasi yang sehat, anggota parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada konstituen, bukan kepada partai politik semata. Jika partai memiliki kewenangan untuk menarik kembali anggota parlemen berdasarkan alasan internal seperti pelanggaran AD/ART maupun perbedaan pendapat dengan kebijakan partai, maka hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh elite partai dan mengurangi independensi anggota parlemen dalam menjalankan tugasnya. Lebih jauh, mekanisme recall oleh partai dapat menciptakan sistem parlementer yang lebih berorientasi pada kepentingan partai dibandingkan kepentingan rakyat, yang pada akhirnya melemahkan prinsip demokrasi deliberatif dan sistem perwakilan yang seharusnya mengedepankan kepentingan publik secara luas. VII. DINAMIKA PENGATURAN RECALL PARTAI POLITIK 53. Awal pengaturan recall di dalam parlemen Indonesia diatur pertama kali dalam UU No. 10 tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPR GR, UU 38 ini lahir tidak lama setelah dimulainya Orde baru, yang awalnya diperuntukkan dalam rangka pembersihan anggota DPR-GR yang masih “loyal” dengan kepemimpinan Soekarno, alasan materi muatan ini dimasukkan ke dalam UU karena UU akan mengikat secara ekstern yakni partai politik dan organisasi politik yang memiliki kursi di DPR-GR. 54. UU No. 10 tahun 1966 ini mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 1985 yang pada intinya hanya mengubah mekanisme atau tata cara me-recall anggota ABRI dan golongan karya yang harus dimusyawarahkan ke pimpinan DPR. yang UU ini pada akhirnya pupus bersamaan dengan runtuhnya orde baru, yang ditandai dengan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang tidak mengatur sama sekali tentang recall oleh partai politik. 55. Tetapi, keberlakuan UU No. 4 tahun 1999 tidak berlangsung lama, hanya dalam kurun waktu 5 tahun, UU ini dicabut dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (“UU Susduk”) yang mengatur kembali ketentuan recall oleh partai politik yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c dan ayat (2). 56. Pengaturan ulang tentang recall partai politik di dalam UU Susduk menurut DPR-RI melalui keterangan kuasa DPR-RI yakni Nursyahbani Kantjasungkana (Fraksi Kebangkitan Bangsa) ada permohonan No. 08/PUU- IV/2006 yang menyampaikan risalah rapat terbentuknya Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk diantaranya sebagai berikut: [vide Putusan MK No. 08/PUU-IV/2006 Hlm.31] - Bahwa pada saat pembahasan situasi para anggota DPR diliputi kegelisahan, karena ada kasus seorang anggota Parpol diberhentikan, akan tetapi tidak bisa di recall waktu itu; - Bahwa sementara tuntutan masyarakat untuk mempunyai anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang akuntabel terhadap rakyat; - Bahwa Anggota Dewan yang dianggap kurang berkomitmen atau melanggar Konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing anggota Parpol dan harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran atau kewajiban yang dibebankan anggota partai tersebut, secara umum partai-partai memiliki 39 Badan Kehormatan. Ini menunjukkan bahwa penghentian sebagai anggota Parpol yang menyebabkan recall sebagaimana diatur oleh undang-undang atau pergantian waktu, itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang dan tentunya harus melalui koridor undang-undang; 57. Berasal dari keterangan diatas dapat ditarik bahwa keinginan mengatur kembali recall oleh partai politik adalah berangkat dari kehendak menginginkan wakil rakyat yang bertanggung jawab (accountable) dan dapat dinilai dari segala perilakunya, perilaku politiknya juga sejauh mana komitmen dan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan masyarakat, serta tanggung jawab moral dan politis kepada pemilih khususnya di daerah pemilihannya. Sehingga terhadap mereka yang dianggap kurang berkomitmen atau melanggar konstitusi dan AD/ART masing-masing Parpol, harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi dugaan pelanggaran oleh masing-masing partai. [vide website berita Mahkamah Konstitusi berjudul “Polemik Recall” tanggal 10 Januari 2007 https://www.mkri.id/index.php?id=1120&menu=2&page=web.Berita&utm_so urce=chatgpt.com] [vide bukti P-41] 58. Berasal dari keterangan dan alasan memasukkan kembali muatan recall menurut para Pemohon dengan penalaran yang wajar tidak ditemukan kecocokan dan relevansi antara akuntabilitas seorang anggota DPR kepada rakyat dapilnya dengan pelanggaran AD/ART dari partai politiknya, karena 2 (dua) hal ini merupakan dua hal yang berada di ruang yang berbeda. E. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 40 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ATAU 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diusulkan oleh partai politik pengusungnya sesuai peraturan perundang- undangan dengan mengedepankan asas keterbukaan publik, melalui persidangan Mahkamah Internal Partai yang terbuka untuk umum, serta mendengarkan keterangan pemilih yang berasal dari tokoh masyarakat dari daerah pilih anggota DPR yang bersangkutan” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-42 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 41 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon I a.n Chindy Trivendi Junior; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemohon I; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Piagam Juara I Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-IV oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia Tahun 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Semifinalis Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional Integrity Scholarship IV Tahun 2024/2025; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Harau Nomor: 054/KP.04.00/K.SB- 04.05/01/2024 Tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Harau Kota/Kabupaten Lima Puluh Kota; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Pekan Progresif Tahun 2024; 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Pemohon II a.n Halim Rahmansah; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon II; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemohon II; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Juara I Lomba Essay Vox a Press HUT BPPM Mahkamah Tahun 2024; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Juara Harapan I Lomba Esai Hukum Tingkat Nasional pada Constitutional Law Festival (Clawfest) Vol. 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Juara II Lomba Debat Hukum antarmahasiswa se Jawa-Bali Piala Bergilir Prof. Dr. Muladi, SH Tahun 2024; 17. Bukti P-17 : Fotokopi 12 Finalis Terpilih Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional Integrity Scholarship IV Tahun 2024/2025; 18. Bukti P-18 : Fotokopi KTP Pemohon III a.n Insan Kamil; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Persetujuan Program Kekhususan Mahasiswa Hukum Tata Negara Pemohon III; 42 20. Bukti P-20 : Fotokopi Keterangan Lulus Nomor 0211/UN9.FH/TU.KT/2025 a.n Insan Kamil; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemohon III; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Juara III Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional Integrity Scholarship IV Tahun 2024/2025; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tugas Tim Pengabdian Pemohon III; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Ir. Hudson Arpan, M.Si. dan Peresmian Pengangkatan Agus Riansyah, S.Ag. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Masa Jabatan Tahun 2014-2019; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 157/KPTS/I/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Verra Erika, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Lusi Suryadi sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Jabatan Tahun 2019-2024; 26. Bukti P-26 : Fotokopi KTP Pemohon IV a.n Muhammad Arya Ansar; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon IV; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemohon IV; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Juara I Law Paper Competition in the 4th International Competition Gelar Karya dan Prestasi Mahasiswa (GAYATAMA) Tahun 2024 Universitas Negeri Surabaya; 30. Bukti P-30 : Fotokopi 12 Finalis Terpilih Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional Integrity Scholarship IV Tahun 2024/2025; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Webinar Konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tema “Pilkada Serentak 2024 dan Penyelesaian Perselisihan Hasil oleh Mahkamah Konstitusi”; 32. Bukti P-32 : Fotokopi KTP Pemohon V a.n Wahyu Dwi Kanang; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon V; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemohon V; 43 35. Bukti P-35 : Fotokopi 12 Finalis Terpilih Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional Integrity Scholarship IV Tahun 2024/2025; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Webinar Integrity Constitutional Discussion #6 dengan tema "Selamatkan Pemilihan Presiden 2024: Tolak Presiden Boneka, Tolak Presidential Threshold" oleh Integrity Law Firm; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Artikel Berita Pemberhentian Anggota DPR RI a.n Djoko Edhi Soetjipto; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Artikel Berita Alasan Pemberhentian Anggota DPR RI a.n. Lily Wahid dan Effendi Choiri; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Artikel Berita Alasan Pemberhentian Anggota DPR RI a.n. Fahri Hamzah; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Artikel Berita Anggota DPR RI manut kata Bos a.n. Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Artikel Berita Mahkamah Konstitusi tentang alasan memasukkan Kembali pengaturan recall dalam UU Susduk oleh Nursyahbani Kantjasungkana; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Artikel Berita Mantan Bupati Aceh Utara Cek Mad di Pecat dari Kader Partai Aceh. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 45 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: 46 “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon I menerangkan sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara yang aktif dalam kegiatan pengkajian, riset dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi. Selain itu, Pemohon I juga merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pemohon II menerangkan sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada bidang studi Hukum Tata Negara yang aktif dalam kegiatan kajian, kepenulisan dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi. Selain itu, Pemohon II juga merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pemohon III merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara yang selama menjadi mahasiswa pemohon merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan pengkajian, riset dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi. Selain itu, Pemohon III juga merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Administrasi Negara yang aktif mengikuti perkembangan demokrasi dengan berpartisipasi pada seminar. Selain itu, Pemohon IV juga merupakan pemilih 47 yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pemohon V merupakan mahasiswa aktif Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang aktif dalam kegiatan kajian, kepenulisan dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi serta aktif mengikuti perkembangan demokrasi dengan berpartisipasi pada seminar. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menganggap berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 mengganggu sistem perwakilan yang telah tercipta melalui proses pemilihan umum. Kedaulatan para Pemohon sebagai pemilih terancam sebab campur dan intervensi partai politik mengurangi independensi “Wakil yang telah dipilih” dalam menyalurkan suara rakyat dari dapilnya masing-masing sehingga tidak secara keseluruhan aspirasi dapat terserap sebab tidak secara keseluruhan sejalan dengan kehendak partai politik. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dialami tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan karena berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 48 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai konsekuensi negara demokrasi, tanggung jawab wakil-wakilnya kembali kepada pemberi kuasa in casu rakyat sehingga recall yang dilakukan oleh partai politik tanpa adanya dasar parameter yang jelas menjadi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara yang diejawantahkan melalui wakilnya pada masing-masing daerah pilihannya (Dapil); 2. Bahwa menurut para Pemohon, pemilihan umum merupakan perwujudan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah yang mereka bentuk. Oleh karenanya kedudukan anggota DPR setelah terpilih tidak semata-mata bergantung pada partai politik, tetapi lebih kepada rakyat yang memberikan legitimasi kepadanya; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketika anggota DPR telah dipilih sebagai ‘hasil’ pemilihan umum yang kemudian dilantik, ia bukan lagi menjadi milik Partai Politik namun milik rakyat sebagai pemilih. Oleh karenanya rakyat yang memiliki daulat atas DPR, bukan partai politik. Sehingga keberlakuan Pasal a quo bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta telah menegasi hasil pemilu dalam Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan hak recall yang seharusnya tidak terkungkung lagi dengan rezim pemilu. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk: 49 1. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; atau 2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diusulkan oleh partai politik pengusungnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan asas keterbukaan publik, melalui persidangan Mahkamah Internal Partai yang terbuka untuk umum, serta mendengarkan keterangan pemilih yang berasal dari tokoh masyarakat dari daerah pilih anggota DPR yang bersangkutan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-42 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya diajukan kembali pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 50 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya dalam Perkara Nomor 79/PUU- XII/2014 dan Perkara Nomor 22/PUU-XXIII/2025. Dalam permohonan pada Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 diuji dengan dasar pengujian Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Perkara Nomor 22/PUU-XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, permohonan para Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan para Pemohon a quo berbeda dengan dasar pengujian yang digunakan dalam perkara-perkara sebelumnya. Selain itu, alasan konstitusional dalam Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 22/PUU-XXIII/2025 berbeda dengan yang dipersoalkan dalam permohonan a quo. Permohonan pada Perkara Nomor 79/PUU- XII/2014 di antaranya mempersoalkan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang tidak memuat sanksi bagi anggota DPR yang tidak menghadiri rapat paripurna sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut sebagaimana diatur bagi anggota DPD dalam Pasal 213 ayat (2) huruf d UU 27/2009. Selanjutnya, permohonan pada Perkara Nomor 22/PUU-XXIII/2025 di antaranya mempersoalkan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk melakukan PAW anggota DPR tanpa melibatkan rakyat yang merupakan konstituen. Berdasarkan uraian tersebut, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda, 51 Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang pada pokoknya menyatakan ketika anggota DPR telah dipilih sebagai ‘hasil’ pemilihan umum yang kemudian dilantik, ia bukan lagi milik Partai Politik namun milik rakyat sebagai pemilih rakyat yang memiliki daulat atas DPR, bukan partai politik. Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil para Pemohon a quo, ternyata esensinya sama dengan persoalan konstitusionalitas dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut. [3.14] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu pokok dalam permohonan a quo sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.12] di atas yang bermuara pada persoalan sistem PAW anggota DPR. Berkenaan dengan persoalan tersebut telah ternyata pernah dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011, yang menguji Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009). Setelah Mahkamah mencermati substansi norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009, telah ternyata mengatur substansi yang rumusan normanya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 antara lain sebagai berikut. [3.17.3] Bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu (PAW) oleh partai politik, Mahkamah pernah memutus (vide Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) bahwa PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan 52 proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR. Selain itu dalam kegiatan politik sehari-hari (day to day politics) ketentuan tentang kewenangan PAW bagi partai politik ini memang dilematis. Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman recall, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UndangUndang (vide Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan; [3.17.4] Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabiltas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (recall) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena; [3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang- wenang atau dengan cara melanggar hukum…; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 di atas, yang juga menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU- IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006, yang menguji Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 53 Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya Mahkamah berpendirian bahwa PAW, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang disebabkan karena anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik, adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik. Terhadap pertimbangan hukum demikian, Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU- VIII/2010. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partai politik tetap memiliki peran penting dan strategis sebagai pilar demokrasi dalam demokrasi perwakilan di Indonesia melalui pemilihan umum, di mana dalam sistem demokrasi modern, sistem perwakilan pada umumnya direpresentasikan oleh partai politik. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, partai politik sebagai peserta pemilihan umum, in casu pemilihan umum anggota legislatif akan mengajukan kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat yang mengusung visi, misi dan platform partainya. Hanya orang yang terdaftar dalam daftar calon tetap anggota legislatif dari sebuah partai politik peserta pemilihan umum yang dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan kepentingan konstituen dan kepentingan rakyat secara umum sesuai dengan visi, misi, dan platform partainya. Dalam kaitan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010, sekalipun menguji norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 di mana esensinya sesungguhnya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian maka menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 mutatis mutandis berlaku juga sebagai pertimbangan hukum putusan a quo. Adanya mekanisme PAW ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilihnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas pada norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014. Dengan sendirinya terhadap Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang menyatakan “Cukup jelas” juga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini, bagi anggota partai politik yang mengalami pergantian antar waktu (PAW) dan mempersoalkannya terbuka ruang baginya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan jalur hukum yang tersedia. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai perlunya keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW, sehingga dalam petitumnya para Pemohon meminta untuk dilakukannya pemilihan kembali di Dapil yang anggota DPR terpilihnya diusulkan berhenti oleh partai politik, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan dan juga secara teknis pemilihan kembali sebagaimana dimohonkan para Pemohon tidak mungkin untuk diwujudkan karena dalam proses pemungutan suara yang tertutup tidak dapat diketahui siapa memilih siapa. Jika para Pemohon menghendaki semua pemilih dalam DPT di dapil tersebut diberi hak untuk menyatakan pendapat (ya/tidak), hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di dapil yang bersangkutan. Terlebih, sistem pemilihan umum anggota legislatif yang dipakai adalah sistem 54 proporsional terbuka yang memadukan antara keberadaan partai politik dengan keberadaan calon anggota legislatif. Artinya, sistem pemilihan umum demikian tetap menjaga kedaulatan partai karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, peserta pemilihan umum adalah partai politik. Selain itu, model “plebisit” yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, dalam batas-batas tertentu dapat dimaknai sebagai pemilihan umum ulang yang menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat diselenggarakan secara berkala sekali dalam lima tahun. Dengan dibukanya kemungkinan untuk dilakukan “plebisit”, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip one man one vote karena tidak bisa dipastikan siapa pemilih yang memilih anggota DPR yang di-PAW. Hal ini dapat terjadi, jika pemilih yang sebelumnya tidak memilih anggota DPR yang akan di-PAW diberikan hak pilih dalam pemilihan kembali sebagaimana dalil para Pemohon karena hal tersebut berkaitan dengan sifat kerahasiaan suara pemilih yang tidak bisa diketahui, di mana sesungguhnya pemilih dimaksud tidak lagi memiliki hak konstitusional untuk memilih pengganti calon anggota DPR yang di-PAW. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi permohonan a quo sama dengan substansi Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo dan saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian yang ada dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, sehingga dalil para Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan menegasikan hasil pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 55 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum Putusan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu 56 Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah