41/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 41/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Astro Alfa Liecharlie, S.S. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Purnama Agung 7 Gang Dinasti Dalam I, RT/RW: 002/008, Partittokaya, Pontianak Selatan Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Maret 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PUU/ PAN.MK/AP3/03/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 41/PUU-XXII/2024 pada tanggal 12 Juni 2024. Permohonan telah diperbaiki dan perbaikannya diterima Mahkamah pada 5 Juli 2024. Perbaikan permohonan dimaksud pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lengkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yaitu: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Pemohon akan ajukan dengan rincian di bawah ini; 7. Sebelumnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pernah dimohonkan uji materi dan permohonan tersebut telah diputus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang menolak seluruh permohonan para pemohon. Tetapi muatan permohonan tersebut berbeda dengan muatan permohonan ini, karena batu uji dalam permohonan tersebut adalah Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian permohonan ini sudah sepatutnya diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak 4 dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Lebih lanjut, terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d) Lembaga negara.” 3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud 5 dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut 5. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Perorangan warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Kedua: Kerugian konstitusional Pemohon 1) Hak konstitusional Pemohon dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji; 2) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi; 3) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 6 4) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 6. Pada saat pendaftaran pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah 2024 ditutup pada tanggal 29 Agustus 2024 (Bukti P-1), Pemohon akan berusia 29 tahun 25 hari. Sedangkan obyek permohonan yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mendaftar sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Hak konstitusional Pemohon ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 7. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Pemohon menemukan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat menimbulkan komplikasi hukum yang saling bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; 2. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbunyi: 7 Pasal 169 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ……………………………………………………………………………………… q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; Pasal 181 Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Pasal 182 Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; Pasal 240 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; 4. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ………………………………………………………………………………………. e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 5. Berdasarkan aturan-aturan yang dijabarkan pada nomor 2, 3, dan 4 di atas, Pemohon menemukan adanya kemungkinan contoh kasus sebagai berikut: Pada pemilihan umum di suatu tahun, seseorang A terpilih sebagai presiden, seseorang B terpilih sebagai wakil presiden, dan seseorang C yang berusia 21 tahun terpilih sebagai anggota DPD. Tidak lama setelah pelantikan A sebagai presiden dan B sebagai wakil presiden, keduanya tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Pada sidang pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan diselenggarakan MPR, C memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden karena sedang menduduki jabatan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, tetapi pada pemilihan kepala daerah serentak di tahun yang sama, C tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur karena belum berusia 30 tahun, juga tidak 8 memenuhi syarat untuk menjadi calon bupati, calon walikota, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota karena belum berusia 25 tahun. 6. Contoh kemungkinan seperti nomor 5 di atas menunjukkan dengan jelas adanya kemungkinan seseorang berusia 21 tahun memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden tetapi di saat yang bersamaan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon walikota, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota, padahal kedudukan jabatan-jabatan tersebut lebih rendah dari presiden dan wakil presiden. Bukankah kemungkinan seperti nomor 5 di atas jelas-jelas tidak rasional dan tidak adil? Indonesia bisa ditertawakan oleh seluruh dunia jika kemungkinan lucu dan konyol seperti nomor 5 di atas benar-benar terjadi. 7. Berdasarkan logika matematika, satu-satunya cara untuk menghindari terjadinya kemungkinan yang tidak rasional dan tidak adil seperti itu adalah dengan menyamakan syarat usia paling rendah untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan syarat usia paling rendah untuk calon peserta pemilihan umum, yaitu 21 tahun. Harus sama tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Jika syarat usia paling rendah untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditetapkan lebih dari 21 tahun, maka kemungkinan seperti nomor 5 di atas dapat terjadi. Sedangkan jika syarat usia paling rendah untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditetapkan kurang dari 21 tahun, maka kemungkinan yang tidak rasional dan tidak adil juga dapat terjadi, misalnya syarat usia paling rendah untuk calon anggota DPRD kota lebih tinggi dari syarat usia paling rendah untuk calon gubernur. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana menerima dan/atau mengabulkan petitum sebagai berikut: Dalam Provisi Mengingat pendaftaran pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sudah dijadwalkan akan dimulai pada 27 Agustus 2024, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon untuk mempercepat proses 9 pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini, dalam rangka menjaga kepastian hukum terkait persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan/atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 Halaman 187; 10 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 11 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 12 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2): e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon, Astro Alfa Liecharlie, menjelaskan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang berkeinginan untuk mencalonkan dirinya sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Pemohon beranggapan dengan berlakunya norma a quo akan merugikan hak konstitusional Pemohon, karena jika mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2/2024), maka Pemohon yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1995, saat pendaftaran pasangan calon, yaitu tanggal 27 Agustus 2024, baru berusia 29 tahun 23 hari sehingga tidak dapat mencalonkan sebagai calon wakil gubernur pada tahun 2024. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. Pemohon menguraikan berkeinginan untuk mengajukan diri sebagai calon wakil gubernur dalam Pilkada tahun 2024. Dalam menguraikan kerugian hak 13 konstitusionalnya, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pemohon terhalang untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur dengan syarat pembatasan usia dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Pemohon baru berusia 29 tahun 23 hari pada saat pendaftaran dibuka pada tanggal 27 Agustus 2024. Padahal, persayaratan usia minimum untuk menjadi calon wakil gubernur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah minimum berusia 30 tahun. Oleh karena itu, telah jelas tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakuknya norma yang dilakukan pengujian. Apabila norma a quo dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yaitu minimum berusia 21 tahun, kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusional bersyarat dimaksud, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar perkara a quo diputus sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Argumentasi permohonan provisi demikian didasarkan pada timeline (tahapan) penyelenggaraan Pilkada 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2/2024), di mana pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024. Terhadap permohonan tersebut, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian telah jelas sehingga Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk menghadirkan pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 UU MK, 14 bukan disebabkan pertimbangan atas tahapan penyelenggaraan pilkada dimaksud. Oleh karenanya, permohonan provisi Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon menguraikan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila diringkas oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, adanya kemungkinan seseorang berusia 21 tahun memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden tetapi di saat yang bersamaan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon walikota, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota, padahal kedudukan jabatan-jabatan tersebut lebih rendah dari presiden dan wakil presiden; 2. Bahwa menurut Pemohon, salah satu cara untuk menghindari terjadinya kemungkinan yang tidak rasional dan tidak adil adalah dengan menyamakan syarat usia paling rendah untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yaitu berusia 21 tahun. Jika syarat usia paling rendah untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditetapkan lebih dari 21 tahun, maka kemungkinan seperti hal tersebut di atas dapat terjadi. Sedangkan jika syarat usia paling rendah untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditetapkan kurang dari 21 tahun, kemungkinan yang tidak rasional dan tidak adil juga dapat terjadi, misalnya syarat usia paling rendah untuk calon anggota DPRD kota lebih tinggi dari syarat usia paling rendah untuk calon gubernur. Berdasarkan dalil-dali tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2024. 15 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap norma pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yaitu Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019, yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, dalam permohonan a quo, Pemohon menggunakan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 16 sebagai dasar pengujian, di mana Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. Dengan demikian, karena telah ternyata terdapat dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dilakukan pengujian oleh Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ternyata sebelumnya Mahkamah telah mengucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Karena norma yang diuji konstitusionalitasnya dalam perkara a quo berkelindan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XXII/2024, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai berikut: [3.15] Menimbang bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum, terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur [berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun], pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), sebagai berikut: 1. Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 22/2014) menyatakan: (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota; 17 2. Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu 1/2014) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 3. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 4. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 5. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 menyatakan: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut di atas, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak 18 penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud. [3.15.2] Bahwa selain pendekatan sejarah pengaturan (historical approach) di atas, secara sistematis (systematic approach), batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai “persyaratan calon”. Dalam hal ini, UU 22/2014 mengatur dalam Bab IV “Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon; Perppu 1/2014 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 1/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 8/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; dan UU 10/2016 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”. Setelah membaca sistematika 4 (empat) undang-undang dan perppu tersebut, persyaratan batas usia minimum selalu diatur atau ditempatkan pada kelompok bab yang mengatur ihwal persyaratan calon, bukan dalam bab lain. Pendekatan sistematis tersebut tidak cukup dengan hanya meletakkannya dalam struktur sistematis ketentuan peraturan perundang- undangan, tetapi juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, norma Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; b. pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; c. penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota; d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; e. pelaksanaan kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala 19 daerah dan wakil kepala daerah. Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.3] Bahwa dalam tataran praktik selama ini, setidaknya sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, titik atau batas untuk menentukan keterpenuhan syarat dilakukan dalam kelindan rangkaian sebagaimana dikemukakan di atas. Artinya, batas penentuan keterpenuhan syarat dimaksud dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung/ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.4] Bahwa selain ketiga pendekatan di atas, Mahkamah perlu membandingkan (comparative approach) titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon anggota legislatif serta calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon anggota DPR/DPRD dilakukan pada tahapan penetapan peserta pemilihan umum. Misalnya, penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan ketika penetapan daftar calon tetap. Begitu pula, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya. [3.16] Menimbang bahwa setelah melakukan berbagai pendekatan untuk memahami secara komprehensif perihal penentuan titik atau batas keterpenuhan syarat calon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.15] di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan beberapa hal berikut untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi penyelenggara pemilihan dalam menilai dan/atau menetapkan keterpenuhan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum 20 menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahapan setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum. [3.16.2] Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya UU 22/2014 sampai dengan UU 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam UUD NRI Tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, persyaratan usia minimum untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan yang diisi melalui pemilihan umum dapat ditentukan berbeda satu dengan yang lainnya. [3.16.3] Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendekatan sistematis tersebut di atas, ketentuan mengenai pembatasan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berada dalam bab mengenai “Persyaratan Calon”. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menjelaskan perihal batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi atau muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pengelompokan materi muatan tersebut dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab “Ketentuan Lain-Lain”. Pengelompokan materi muatan peraturan perundang- undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi [vide Lampiran II UU 12/2011 angka 61-63]. Karena pengelompokan materi tersebut, menjadi tidak tepat atau tidak relevan meletakkan penilaian keterpenuhan persyaratan usia minimum, misalnya pada tahapan “pemungutan suara”, “penetapan calon terpilih” atau pada tahapan “pelantikan”. 21 Berdasarkan Penjelasan Lampiran II UU 12/2011 tersebut, bab mengenai “Persyaratan Calon” memuat materi yang sama yakni terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan a quo, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016”. Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon. [3.16.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.1], [3.16.2], dan [3.16.3] di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma a quo. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada 22 Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bilamana terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena isu konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XXII/2024, termasuk pertimbangan ihwal penentuan batas usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon kepala daerah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, maka pertimbangan hukum a quo secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam Perkara a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 23 [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai 24 Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari