41/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 41/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sindi Enjelita Sitorus Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Sosial Perum Griya Hangtuah Blok B-32, RT 001/ RW 013, Mentangor, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Hesti Br. Ginting Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun I Namo Mirik, Namo Mirik, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 10 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan 2 telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 41/PUU-XX/2022 pada 22 Maret 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 April 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang; 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa Permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). 8. Obyek pengujian yang dimohonkan oleh para Pemohon masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman; 4 9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution); • Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution); • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy); • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights); • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights); 10. Oleh karena para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusj Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 5 Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP dan Kartu Tanda Mahasiswa Bukti P-2) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; 5. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak- hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada para Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. 6 6. Majelis Hakim Yang Mulia, para Pemohon merupakan berjenis kelamin wanita sangat khawatir akan terhadap pasal, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Isi dari Pasal 7 sebagai berikut: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam pasal tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas seperti apa bentuk kekerasan psikis yang dimaksud sehingga ini menjadi suatu penafsiran yang akan menimbulkan perdebatan. Selain itu akan menimbulkan kerugian secara konstitusi yang akan dialami para Pemohon. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 7. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Majelis Hakim yang mulia, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang isinya sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. ” Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa tidak ada satupun penjelasan termasuk penjelasan bentuk bentuk kekerasan psikis didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini maka sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia, tidak memberikan suatu kepastian hukum yang adil yang tentu saja dapat secara potensional melanggar hak konstitusi para pemohon selain itu bisa dilihat sudah sepatutnya dapat menimbulkan kesewang-wenangan dalam memberikan tafsiran kekerasan psikis tersebut. 7 8. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pasal tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas seperti apa bentuk kekerasan psikis yang dimaksud sehingga ini menjadi suatu penafsiran yang akan menimbulkan perdebatan. Selain itu akan menimbulkan kerugian secara konstitusi yang akan dialami para Pemohon. Seperti dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu: kronologi singkatnya kasus Valencya, Suatu saat, ia memarahi suaminya karena pulang dalam keadaan mabuk. Valencya dilaporkan ke Polda Jabar atas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis hingga ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021. (P-3 sumber berita) 9. Majelis Hakim Yang Mulia, ketidakjelasan suatu bentuk kekerasan psikis yang secara potensional merugikan hak konstitusi para Pemohon. Bila melihat Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Sama sekali tidak ada pencantuman kekerasan psikis hal ini dijelaskan dalam Pasal 11 RUU TPKS, bunyinya sebagai berikut: Pasal 11 (1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual. (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual. (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya. (P-4 RUU TPKS) Bila merujuk dalam Pasal tersebut apabila dilihat dalam ayat 3 mengatur dalam aspek rumah tangga. Akan tetapi bila merujuk dalam ayat 2 sangat 8 disayangkan konteks kekerasan psikis tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan oleh DPR. 10. Majelis Hakim Yang Mulia bahwa, dalam fakta di Pengadilan terdapat kasus kekerasan psikis sekaligus melihat konteks bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi suatu ketentuan yang sangat rawan digunakan untuk diajukan gugatan. Contoh: Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Dalam Putusan tersebut yang menjadi terdakwa adalah Rizky Kevin Toman Sitompul, S.E; Dikenakan sebagai terdakwa melakukan kekerasan psikis diakibatkan “Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Kronologi singkat: Pada tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi korban menemukan Terdakwa dan Saksi Anita Chairani tinggal bersama di sebuah rumah di Jalan Pasar III Krakatau No.11 Kec. Medan Timur dan ternyata Terdakwa telah tinggal di rumah tersebut dengan status indekost, bersama dengan Saksi Anita Chairani tinggal bersama kedua orang tua Anita Chairani, anak-anak dan keponakan Saksi Anita Chairani. Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa tinggal dirumah Saksi Anita Chairani di Jalan Pasar III Jalan Krakatau, Saksi korban menjadi tidak berdaya dan menjadi malu dan sering melamun ditempat kerjanya. Pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan tersebut: Sebagaimana diuraikan di atas sedemikian rupa menimbulkan akibat dimana Saksi korban sering melamun dan sering termenung dan pada akhirnya mengakibatkan Saksi korban mengalami depresi antara depresi ringan dan sedang, keadaan tersebut menurut hemat Majelis merupakan suatu 9 perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kekerasan psikis terhadap Saksi korban; (P-5 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, menjadi suatu hal yang aneh apabila dalam suatu kasus tersebut dikarenakan terdakwa meninggalkan rumah kemudian tidak menafkahi anaknya. Dan si istri mengalami gangguan depresi diakibatkan suaminya telah memiliki wanita lain. Kemudian si suami dikenakan sebagai perbuatan kekerasan psikis. Maka dari kasus tersebut menjadi bukti. Adanya penafsiran yang tidak jelas mengenai kekerasan psikis yang dimaksud seperti apa. Karena ketidak jelasan ini tentu saja sangat rawan untuk digunakan dalam gugatan yang dilakukan setiap orang. 11. Majelis Hakim yang Mulia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Amerika mengatakan bahwa penyiksaan psikologis harus memenuhi empat kriteria: - Suffering - Infliction - Deliberateness, - Lack of direct physical violence Dapat dikatakan bahwa yang paling penting dalam pernyataan Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat tersebut adalah adanya bentuk kesengajaan, apabila tidak adanya bentuk kesengajan maka tidak bisa dikelompokan sebagai kekerasan psikis. Seperti dalam contoh yang kami ungkap diatas mengenai kasus Valencya, memarahi suaminya karena pulang dalam keadaan mabuk. Bukanlah sebagai bentuk kesengajaan melainkan hanya bentuk spontanitas dan tidak bermaksud untuk menyerang psikis terhadap korban. 12. Majelis Hakim Yang Mulia, para Pemohon semakin khawatir dalam kerugian potensial diperlakukan secara sewenang-wenang terhadap penafsiran Pasal 7 UU KDRT, bila berkaca pada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam Pasal 9 yang berbunyi: “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang” 10 Maka sudah sangat jelas perlakuan sewenang-wenang dalam mengadili suatu perkara terutama dalam penafsiran yang tidak jelas terhadap Undang- Undang maka sudah bisa dikatakan Negara melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. 13. Majelis Hakim Yang Mulia, kekerasan psikis apabila: - Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan; - Tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku; - Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. Tidak cukup sampai disitu saja korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui Visum et Psikiatrikum, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. Visum et Psikiatrikum ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya. 14. Psikolog Roslina Verauli, M.Psi ikut menambahkan, kekasih yang sering merendahkan serta melakukan tindak kekerasan emosional seperti menghina atau merendahkan akan mempengaruhi mental pasangannya. Ini tentu termasuk kekerasan psikis dalam hubungan. Akan tetapi seperti dalam penjelasan diatas maka perlu dibuktikan kembali dengan adanya melalui Visum et Psikiatrikum, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya 15. Selain itu dari tanggapan Nanin Koeswidi S.H, M.M, M.H salah satu pembuktian nya perlu dilakukan Visum et Psikiatrikum, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab- sebabnya mutlak harus disertakan (Bukti P-6 berupa wawancara tertulis). Selain itu tanggapan dari beliau, Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pasal 1 angka 2 Permenkes Nomor 77 tahun 2015 bahwa: “Visum et Repertum Psikiatrikum, yang selanjutnya disingkat VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai 11 hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum”. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (VeRP) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. VeRP adalah salah satu alat bukti surat yang dibuat oleh Dokter spesialis kedokteran jiwa dalam perkara pidana. VeRP perkara pidana disamping memuat unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab juga harus memuat ada tidak nya gangguan jiwa sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Karena Polisi dan Jaksa yang melakukan penyidikan tidak memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk menentukan secara persis mengenai bentuk dan penyebab kekerasan psikis, oleh karena itu dalam menentukan alat bukti untuk menguatkan penyidikan dari penegak hukum dapat meminta ahli (psikiater/psikolog) untuk dimintai pendapatnya mengenai kekerasan psikis ini. Hanya dokterlah yang memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk mengeluarkan visum tersebut. Sebelum masuk tahap persidangan sebaiknya visum et repertum sebagai alat bukti harus dipersiapkan terlebih dahulu. 16. Pendapat yang sama diutarakan oleh Ibu Evi Deliviana, M.Psi, Psikolog. menurut beliau bahwa pembutktian yang harus dilakukan dalam kasus kekerasan psikis harus memerlukan keterangan psikater “dengan keterangan ahli berupa hasil gambaran psikologis korban diharapkan dapat menjadi bukti tambahan yang menambah pertimbangan dalam pengambilan putusan hukum berikut juga kemungkinan rekomendasi penanganan lanjutan bagi korban.” Selain itu beliau berpendapat Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) tidak terurai secara jelas “Uraian kekerasan psikis pada pasal tersebut sebenarnya sudah melingkupi bentuk-bentuk kekerasan psikis pada individu. Hanya memang karena 12 banyaknya ragam perilaku yang mungkin memunculkan kekerasan pada psikis sehingga tidak dapat terurai secara detail/konkrit/satu per satu. Sebagai contoh, relasi kuasa yang timpang antara suami-istri jika berlangsung selama bertahun-tahun dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan psikis.” (P-7 berupa wawancara tertulis) 17. Banyak kasus kekerasan psikis ringan seperti kata-kata yang merendahkan, sikap atau perilaku yang membedakan dan tidak menghargai, pelarangan- pelarangan tertentu seperti tidak boleh keluar rumah, dan sebagainya. Kata- kata yang merendahkan martabat dan menghina yang dilakukan terus menerus bisa mengakibatkan korban kehilangan kepercayaan diri, hingga mengalami tekanan psikologis berat. Dampak kekerasan psikis: Berakibat pada hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan, seperti sakit kepala, gangguan pencernakan tanpa indikasi medis. Kekerasan psikis yang berat bisa berakibat hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual dalam kondisi berat dan menahun, dan bisa berakibat pada gangguan fungsi tubuh berat misalnya: tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis. Bahkan dampak kekerasan psikis berat bisa bunuh diri. 18. Majelis Hakim Yang Mulia. Para Pemohon dalam mengajukan kerugian potensional konstitusi akibat Pasal 7 UU KDRT, bila sewaktu-waktu para Pemohon menjalani hubungan rumah tangga dengan suami para Pemohon dan pada saat kejadian hal serupa dari kasus Valencya dengan cara mengomel terhadap suami. Maka bila melihat tanggapan ahli hukum Asep Iriawan yang menyatakan: “Istri memarahi suami pemabuk, penjudi, main perempuan itu bukan merupakan termasuk kategori KDRT di Pasal 1 (UU KDRT)” Tanggapan dari kuasa hukum para Pemohon sependapat dengan pernyataan ahli hukum Asep Iriawan. Karena melihat bentuk-bentuk kekerasan psikis yang sudah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya. 13 19. KDRT secara Psikis diatur dalam Pasal 5b, dengan keterangan lebih lanjutnya pada Pasal 7 UU KDRT yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kelemahan dari KDRT secara psikis ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas, karena melukai secara psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilihat secara kasat mata seperti KDRT secara fisik. Dalam ketentuan pasal tersebut hanya mengurai dari akibat perbuatan tanpa memberi penjelasan tentang sebab dan menggariskan secara pasti tindakan yang bisa dikategorikan KDRT psikis, pembuktiannya pun sangat sulit. 20. Yang Mulia Majelis Hakim memang terdapat ketidak jelasan tolak ukur yang terdapat di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasat mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan ahli. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya. Korban kekerasan psikis pun mengalami traumatis, sulit untuk bicara dan menceritakan keadaan sebenarnya karena dibayang-bayangi rasa malu dan ketakutan karena rumah tangga adalah sangat pribadi bagi setiap keluarga. Persepsi bahwa masalah keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat-rapat dari orang lain yang bukan termasuk rumah tangga suatu keluarga. Dengan melihat penjelasan tersebut sudah bisa dikatakan memang sudah menjadi permasalahan yang sangat serius kekerasan psiskis maka dalam proses penyelesaian perkara pidana kekerasan psikis, penegak hukum Wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. 21. Yang Mulia Majelis Hakim Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah 14 diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan maka yang menjadi perhatian dalam asas-asas yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas kejelasan rumusan. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, ketidakjelasan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak memberikan subtansi yang jelas bentuk bentuk kekerasan psikis maka bisa dilihat bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving). Salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik adalah terminologi dan sistematika yang jelas (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek). Jadi dapat dikatakan kembali Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 15 Dan hal ini tidak ditemukan kejelasan rumusan didalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentu bila tidak jelas kejelasan rumusan maka tidak terciptanya asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Memohon Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” diubah menjadi “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dengan memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan psikis: umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku”; 16 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, tanpa P-2, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Kuasa; 2. Bukti P-3 : Fotokopi sumber berita; 3. Bukti P-4 : Fotokopi RUU TPKS; 4. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn; 5. Bukti P-6 : Fotokopi wawancara tertulis Nanin Koeswidi, S.H., M.H.; 6. Bukti P-7 : Fotokopi wawancara tertulis Evi Deliviana, M.Psi., Psikolog. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 17 Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, selanjutnya UU 23/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan surat kuasa dan permohonan para Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan para Pemohon bertanggal 7 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Maret 2022 dan diregistrasi pada tanggal 22 Maret 2022. Terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan pada tanggal 14 April 2022. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan; [3.3.2] Bahwa berdasarkan Sub-paragraf [3.3.1] di atas, dalam sidang pendahuluan, Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon untuk memperbaiki surat kuasa dan permohonannya. Surat kuasa bertanggal 1 Maret 2022 harus diperbaiki karena pada pokoknya hanya menyatakan, penerima kuasa diberi kewenangan untuk membuat permohonan pengujian, memanggil ahli dan membuat kesimpulan [vide bukti P-1 dan risalah sidang Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022, 18 tanggal 14 April 2022, hlm. 15]. Selain itu, petitum permohonan juga merupakan petitum yang bersifat kumulatif dan saling bertentangan; [3.3.3] Bahwa para Pemohon berdasarkan Tanda Terima Nomor 35- 2/PUU/PAN.MK/AP3 telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 27 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 April 2022. Selain perbaikan permohonan, para Pemohon juga telah menyerahkan perbaikan surat kuasa bertanggal 26 April 2022 yang isinya ternyata masih sama dengan surat kuasa bertanggal 1 Maret 2022 namun hanya ditandatangani oleh penerima kuasa, sedangkan pemberi kuasa tidak menandatangani surat kuasa tersebut. Kemudian, Mahkamah pada persidangan tanggal 11 Mei 2022 telah meminta klarifikasi kepada para Pemohon berkenaan dengan perbaikan surat kuasa yang hanya ditandatangani oleh penerima kuasa. Para Pemohon menyampaikan bahwa surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasa yang telah diperbaiki yaitu, surat kuasa bertanggal 26 April 2022 [vide risalah sidang Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022, tanggal 11 Mei 2022, hlm. 3]. Adapun berkenaan dengan petitum para Pemohon yang pada permohonan awal bersifat kumulatif dan saling bertentangan, para Pemohon tetap tidak memperbaikinya di dalam perbaikan permohonan sebagaimana nasihat yang telah diberikan Panel Hakim. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada para Pemohon, namun para Pemohon menyampaikan bahwa benar petitumnya sebagaimana yang tercantum di dalam perbaikan permohonan [vide risalah sidang Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022, tanggal 11 Mei 2022, hlm. 8]; [3.3.4] Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK 2/2021, surat kuasa khusus dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Oleh karena surat kuasa yang diajukan para Pemohon tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil surat kuasa maka surat kuasa tersebut cacat formil dan dengan sendirinya surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Terlebih secara substansial surat kuasa tersebut tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menghadiri persidangan dan hal-hal prinsip yang terkait dengan hukum acara. Namun demikian, dikarenakan Pemohon prinsipal tetap hadir pada 19 persidangan tanggal 14 April 2022 dan 11 Mei 2022, sehingga selanjutnya Mahkamah tetap memeriksa permohonan para Pemohon prinsipal; [3.3.5] Bahwa Mahkamah melihat adanya kerancuan pada bagian petitum yang bersifat kumulatif dan saling bertentangan, karena pada petitum angka 2 para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 UU 23/2004 bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pada petitum angka 3 memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 UU 23/2004 sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang” diubah menjadi “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dengan memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan psikis: umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku”. Menurut Mahkamah, Petitum demikian justru menyulitkan bagi Mahkamah untuk memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh para Pemohon. Sebab, pada satu sisi para Pemohon memohon agar Pasal 7 UU 23/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pada sisi lain meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap Pasal 7 UU 23/2004 secara bersyarat (conditionally constitutional). Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan, kecuali para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon secara alternatif; Terlebih lagi, berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon juga tidak melampirkan bukti salinan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan salinan UUD 1945, padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (5) PMK 2/2021 bahwa alat bukti yang diajukan terdiri atas sekurang-kurangnya: a. salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat 20 tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu; b. salinan UUD 1945; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka permohonan a quo tidak jelas (kabur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 21 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams 22 PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita