41/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 41/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pekerjaan : Advokat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juli 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PUU/PAN.MK/AP3/7/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor 41/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) 2 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut; 3 5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu : a Perorangan warga negara Indonesia; b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c Badan hukum publik atau privat; d Lembaga negara; 7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 8. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu: a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 4 e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 9. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini adalah warga binaan yang sedang menjalankan vonis hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor 176PK/Pid.Sus/2017; 10. Bahwa Pemohon sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34 ayat (2) huruf b telah melaksanakan masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I A, Sukamiskin, Bandung, ditahan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 2 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6289 tertanggal 14 Agustus 2017 dan atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 bahwa Pemohon telah dikabulkan dengan pengurangan masa hukuman menjadi 7 tahun; 11. Bahwa sebagai Pemohon perorangan, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini: - Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” 12. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual dalam kaitan causal verband hubungan sebab akibat kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon dengan keberlakuan multi tafsir terhadap materi muatan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni Pemohon hingga saat ini tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman setelah menjalankan masa pidana yang 5 telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman yang merupakan hak hukum Pemohon yang dijamin sebagai hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, maka Pemohon berpandangan terhadap materi muatan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah terjadi pergeseran makna multi tafsir hakekat “hak untuk mendapatkan remisi” yang pada kenyataannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon yang dibuktikan dengan adanya sikap pemerintah sebagai institusi tunggal dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan pengayoman terhadap warga binaan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun kerugian faktual terhadap Pemohon sebagai akibat dari inkonstituisionalitas norma terhadap materi muatan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf i dan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan tidak mendapatkan hak pemberian remisi kepada Pemohon dibuktikan dengan Pemohon yang telah menerima Surat dari KPK Nomor B/2140.1/ HK/06.04/55/04/2020 tertanggal 28 April 2020 atas tanggapan Surat dari Pemohon yang pada intinya Surat dari KPK tersebut menerangkan : 12.1. KPK tidak pernah menetapkan Sdr. Otto Cornelis Kaligis sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. 12.2. Keterangan/penolakan yang disampaikan dalam surat ini bersifat final dan dapat dijadikan referensi bagi Saudara/Direktur Jenderal 6 Pemasyarakatan/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat atas permintaan pertimbangan tertulis terkait permohonan keterangan telah bekerjasama dengan penegak hukum untuk kepentingan pemberian remisi berdasarkan Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012, Pemberian Asimilasi berdasarkan Pasal 36A PP No. 99 Tahun 2012, dan/atau untuk kepentingan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 43A PP No. 99 Tahun 2012 a/n Sdr. Otto Cornelis Kaligis. PERMOHONAN A QUO TIDAK NEBIS IN IDEM 13. Bahwa Pemohon mencermati perkembangan terhadap pengujian ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 dan terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, Pemohon memperhatikan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK Juncto ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah diajukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Menurut Pemohon, setelah memperhatikan secara saksama permohonan para Pemohon dalam putusan-putusan sebagaimana dimaksud, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan: - Permohonan Nomor 022/PUU-III/2005 adalah Pasal 24 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 7 - Permohonan Nomor 54/PUU-XV/2017 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 - Permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (5), Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. - Permohonan Nomor 90/PUU-XVI/2018 adalah Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Sedangkan dalam perkara a quo yang dimohonkan dasar pengujiannya oleh Pemohon terdapat pasal lain dari UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda, yaitu Pasal 28 J ayat (1): “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Ketentuan Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 tersebut dalam kaitannya dengan hak hukum Pemohon yang merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati sebagai hak konstitusional untuk mendapatkan remisi yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhannya yang pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam tertib hukum peraturan perundang-undangan demi terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil terhadap pergeseran makna multi tafsir hakekat “hak untuk mendapatkan remisi” yang pada kenyataannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Pemohon oleh Pemerintah sebagai institusi tunggal dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan pengayoman terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Oleh karena itu, menurut Pemohon, permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan ne bis in idem, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi 8 selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo. Sebagaimana Pemohon mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 yang meninjau ulang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 tentang penafsiran ketentuan hukum mengenai pembatasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan oleh Pemohon Antasari Azhar. Sebagaimana Pemohon mencermati pada bagian pertimbangan hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 yang dimohonkan oleh Pemohon Antasari Azhar pada halaman 82-83 sebagai berikut: “Pendapat Mahkamah tentang ne bis in idem pada Paragraf [3.13] Menimbang bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP, pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dulu apakah permohonan para Pemohon tersebut ne bis in idem? untuk mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah diajukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Menurut Mahkamah, setelah memperhatikan secara saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010 yang diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2010, adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sedangkan dalam perkara a quo terdapat pasal lain dari UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda, yaitu Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” serta Pasal 28C ayat (1) khususnya mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan keadaan baru dalam rangka mengajukan peninjauan kembali atas perkara yang telah diputus 9 oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak ne bis in idem, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan”. C. POKOK PERMOHONAN 14. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya alasan faktual Pemohon tidak diberikan hak remisi sebagaimana pada poin angka 12, 12.1 dan 12.2 adalah merujuk pada landasan ketentuan hukum Pasal 34A, Pasal 36A, pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menurut Pemohon lahir dari pembentukan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan yang telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Adapun lebih lanjut ketentuan hukum Pasal 34A, Pasal 36A, pasal 43A dan Pasal 43B a quo pada intinya mengatur sebagai berikut: Pasal 34A (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. 10 (2) … (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 36A (1) Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri. (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 43A (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara 11 dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: …. a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. (2) ….. (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43B (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan 12 c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri. (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 15. Bahwa adanya kontradiksi pertentangan ketentuan norma hukum Pasal 34A, Pasal 36A, pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut tercerminkan dari materi muatan yang menyimpang dan tidak berimbang/non-proporsional dari ketentuan norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, sehingga menimbulkan kerugian hak hukum (legal rights) dan hak konstitusional (constitutional rights) Pemohon dengan adanya tata cara memberikan perlakuan khusus pembatasan secara restriktif hak pemberian remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tertentu yang salah satunya adalah Pemohon dengan latar belakang warga binaan yang berstatus sebagai narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; 16. Bahwa permohonan a quo adalah berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya ketentuan yang berkenaan dengan Hak Pemohon sepanjang hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sebagai warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana antara lain: 13 Pasal 14 (1) Narapidana berhak: i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Selanjutnya pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU a quo menyatakan: (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Adapun Penjelasan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf i UU a quo menyatakan sebagai berikut: Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 17. Bahwa Pemohon berpandangan adapun penjelasan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf i dan Penjelasan UU a quo serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU a quo tentang ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang wajib hukumnya tetap mengacu kepada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan penjelasan sehingga segala Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang bertentangan, tidak sejalan bahkan yang menghilangkan substansi hak-hak hukum Pemohon yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan penjelasan tersebut tidak dibenarkan sama sekali; 18. Bahwa Pemohon sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; 19. Bahwa Lapas dalam Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan : - secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat; - untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan; - memperbaiki diri; - tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat; 14 - dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan - dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 20. Bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan persamaan perlakuan dan pelayanan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU a quo menegaskan bahwa Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Oleh karenanya hak pembinaan sepenuhnya berada pada Menteri Hukum dan HAM dan tidak boleh sedikitpun lembaga lain ikut serta menentukan dan memberikan penilaian atau ikut campur dalam pembinaan; 21. Bahwa sejauh ini dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melibatkan lembaga lain yang turut campur dan bahkan menentukan hasil pembinaan maka secara hukum sudah menyalahi hakekat dan semangat UU a quo. Sangatlah tidak wajar apabila ada lembaga lain yang tidak ikut melakukan pembinaan sama sekali dalam Lapas, justru memiliki kewenangan untuk menentukan pemberian hak-hak hukum yang merupakan hak konstitusional narapidana yang sudah disebutkan oleh UU a quo; 22. Bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui: pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila undang-undang menegaskan bahwa Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum; 23. Bahwa Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; 15 24. Bahwa UU a quo telah secara tegas memberikan Hak yang harus diterima oleh Pemohon sebagai warga binaan Pemasyarakatan atau narapidana sehingga tidak boleh satu orangpun dan siapapun atau Lembaga manapun yang dapat menghalangi pengambilan hak hak tersebut karena sudah dijamin oleh UUD 1945; 25. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 14 (1) huruf i dan Penjelasan UU a quo telah menegaskan hak hukum yang merupakan hak konstitusional Pemohon tersebut namun tidak diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari KPK, sehingga membuktikan bahwa Pasal 14 (1) huruf i dan Penjelasan UU a quo tersebut multi tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum serta melanggar rasa keadilan Pemohon sehingga dapatlah dipastikan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28 J ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 26. Bahwa meskipun UU a quo memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut pemberian hak hukum yang merupakan hak konstitusional Pemohon sebagai Narapidana dengan Peraturan Pemerintah (PP), maka PP tersebut tidak boleh mengurangi prinsip hak-hak yang diberikan oleh UU a quo tersebut yang dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945 kepada warga binaan pemasyarakatan; 27. Bahwa terdapat beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah yang telah mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah PP Nomor 32 Tahun 1999, PP Nomor 28 Tahun 2006, dan PP Nomor 99 Tahun 2012. Dari ketiga PP tersebut fakta hanyalah PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur adanya Justice Collaborator dan Whistle Blower. Pemohon perlu menguraikan konsepsi Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang dilekatkan diatas prinsip (“diferensiasi fungsional “ –sinkonisasi struktural) antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang baik ditingkat penyidikan, tingkat penuntutan, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi. Lebih lanjut, konsepsi 16 dasar pemahaman makna-makna hukum (vestehen) sinkronisasi struktural batasan sub sistem ruang lingkup antara aparat penegak hukum baik ditingkat penyidikan, tingkat penuntutan, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi maupun pada sub sistem lembaga pemasyarakatan merujuk pada dictum konsiderans Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP secara letterlike vertaling yang menunjukan penegasan pada bagian huruf c bahwa: “pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masing ke arah tegaknya hukum”. Bahwa berdasarkan pendekatan interpretasi kontekstualis dan mengacu pada asas nocitur a socis (rangkaian hukum) rambu-rambu integrated criminal justice system, maka telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang mengikat dan bersifat erga omnes yang dapat dipahami pada bagian ratio decidendi pertimbangan hukum sebagai berikut: “...namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan diperadilan tingkat pertama, banding dan kasasi dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi jaksa/penuntut umum menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk membuktikan kesalahan terdakwa.” 28. Bahwa dari tafsir pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut dapat pula dipahami dalam arti luas integrated criminal justice system sebagai bentuk pembatasan legal standing kewenangan sub sistem masing penegak hukum in casu KPK yang berperan hanya terbatas pada sub sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maka tidak dikehendaki untuk melibatkan diri dan turut campur dalam pemberian predikat justice collaborator yang menentukan syarat mutlak pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai narapidana tindak pidana korupsi; 29. Bahwa mulai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 inilah munculnya pembatasan hak warga binaan pemasyarakatan yang bertentangan dan 17 tidak sejalan semangatnya dengan filosofis UU a quo. Pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan tertentu yakni dalam tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi dan lainnya disyaratkan harus memenuhi: “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.” Inilah yang disebut dengan Justice Collaborator; Selain itu PP No. 99 Tahun 2012 lahirnya cacat prosedur, tidak melalui harmonisasi dan sinkronasi Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan (Dirjen PP), yang mempunyai tugas meneliti dan melakukan harmonisasi untuk lahirnya PP tersebut. 30. Bahwa sebagaimana mengacu pada ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pemohon telah mencermati dan memahami berbagai ketentuan tersebut, namun demikian tidak ditemukan terdapatnya pembedaan definisi hukum narapidana dengan mengelompokan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu. Penegasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan sandaran hukum lahirnya peraturan teknis mengenai ruang lingkup tata cara pemberian hak remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat sebagaimana ketentuan hukum Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyerahkan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah dalam bentuk instrumen peraturan pemerintah untuk mengatur peraturan teknis mengenai ruang lingkup tata cara sebagaimana dimaksud dalam pemberian hak remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat; 31. Bahwa Pemohon menilai alasan filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum (rechtszakerheid van beginselen) yang dikenal dalam kajian ilmu hukum dan ciri karakteristik prinsip negara hukum dengan adanya Undang-Undang 18 Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menegaskan bahwa pemerintah memberikan alasan khusus filosofis, yuridis dan sosiologis dalam peraturan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah membatasi substansi hak hukum (legal rights) dan hak konstitusional (constitutional rights) mengenai perlunya diperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pemohon juga menilai alasan khusus filosofis, yuridis dan sosiologis dalam peraturan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat penyimpangan pokok pikiran tujuan hukum (doelmatighrechts) konsepstual pemasyarakatan yang telah ditegaskan sebagai landasan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam bagian penjelasan umum alinea kesatu juncto alinea kedua juncto alinea ketiga juncto alinea keenam; Alinea kesatu menyatakan: Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang alu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Alinea kedua menyatakan: Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, Pasal 46,dan Pasal 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. 19 Alinea ketiga menyatakan: Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Alinea keenam menyatakan: Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. 32. Bahwa Pemohon berpandangan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengabaikan amanah tujuan hukum (doelmatighrechts) mengenai pokok pikiran konsepstual pemasyarakatan yang telah ditegaskan sebagai landasan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam bagian penjelasan umum di antaranya mengabaikan fungsi pemidanaan yang merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemerintah menekankan pada unsur balas dendam khususnya pada tindak pidana tertentu yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pendekatan unsur balas dendam tersebut menunjukan pemerintah masih berpedoman pada ciri khas doktrin sistem pemenjaraan yang berlaku dalam hukum kolonial belanda berupa Ordonnantie op de VoorwaardelijkeInvrijheidstelling (Stb. 20 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926 - 488) Gestichten Reglement (Stb.1917- 708, 10 Desember 1917) Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917- 741, 24Desember 1917) Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) yang keseluruhan hukum kolonial belanda tersebut sudah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu Pemerintah mengabaikan niat baik dan tujuan mulia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai pentingnya konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan agar warga binaan cepat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Pemerintah mengabaikan arti makna penting dari tujuan hukum konseptual pemasyarakatan yakni Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang dengan demikian dalam literatur berbagai sumber hukum maka arti dan makna narapidana sebagai subjek adalah dimaksudkan semata-mata kembali kepada insan manusia pada umumnya yang tetap melekat sebagai subjek hukum yang tetap diberikan hak-hak hukum (legal rights) oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai bentuk jaminan dan perlindungan hak konstitusional (constitutional rights) atas hak persamaan perlakukan hukum sesama warga binaan khususnya mengenai pemberian hak hukum (legal rights) berupa hak pemberian remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat (vide pasal 14 ayat (1) huruf I, huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) tanpa memandang latar belakang warga binaan yang berstatus sebagai narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; 33. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan peraturan teknis yang telah menyimpang dengan membatasi substansi hak hukum (legal rights) dan hak konstitusional (constitutional rights) mengenai perlunya diperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang 21 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidaklah dapat digolongkan memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pembatasan hak yang dapat dilaksanakan hanya dengan melalui instrumen suatu undang- undang. Sejalan dengan maksud tersebut mengutip pendapat ahli hukum tata negara dari Belanda Prof. JHA . Logemann yang mengemukakan: “dit is een zeer ruime bevoegdheid, maar het moet uitvoering blijven geen aan vulling“ artinya ini adalah suatu kewenangan yang sangat luas tetapi ia (PP) harus tetap sebagai pelaksana belaka tidak ada penambahan. Bahkan pengabaian terhadap nilai konstitusi juga dapat merusak tatanan sistem hukum dalam sinkronisasi peraturan perundang-undangan; 34. Bahwa Pemohon juga telah mencermati berbagai temuan dan rekomendasi Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018 terkait penyimpangan yang membatasi substansi hak hukum (legal rights) dan hak konstitusional (constitutional rights) terhadap pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat kepada Warga Binaan/narapidana yang menjalani hukuman atas Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut: Halaman 62 Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018 PANDANGAN DIRJEN PAS: “Bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 sesungguhnya bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pandangan terkait JC dalam praktek serta upaya yang dilakukan, Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan upaya revisi, namun dalam proses harmonisasi, pemberian hak untuk koruptor dan terorisme ditolak KPK sebagai salah satu yang menolak upaya revisi tersebut”. Halaman 42-43 Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018 22 PANDANGAN DPR RI: “Bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan sistem perundang- undangan maupun penerapan Criminal Justice System”. “Terjadi diskriminasi yang tidak memiliki landasan hukum dimana warga binaan tindak pidana korupsi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengna warga binaan pada umumnya dalam memperoleh hak-haknya yaitu hak remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lain sebagainya. Kepada warga binaan koruptor dipersyaratkan harus memiliki predikat JC yang tidak mempunyai landasan hukum”. 35. Bahwa hak hukum (legal rights) dan hak konstitusional (constitutional rights) Pemohon pada hakekatnya mengandung pemahaman filosofis yuridis yang mendalam. Adapun hak konstitusional Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 didasari dengan konsepsi filosofis yuridis gagasan prinsip negara hukum yang demokratis yang mengandung pemahaman adanya jaminan terhadap keseluruhan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak hukum yang dituangkan dalam konteks suatu pengaturan instrumen tertib hukum peraturan perundang-undangan yang diserahkan tanggungjawabnya kepada negara terutama pemerintah sebagai bentuk pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia yang bersifat universal yang harus dipenuhi dalam kerangka negara hukum yang demokratis; 36. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Makna dari Mukadimah di atas antara lain adalah bahwa hendaknya peraturan perundang-undangan itu menjamin kepastian hukum serta tidak membeda- bedakan perlakuan hukum antara golongan yang satu dengan golongan lainnya termasuk dalam hal ini Pemohon berpandangan termasuk dalam hal 23 tata cara pemberian remisi tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang narapidana. Sejalan dengan hal tersebut dapat dipahami pula dalam literatur Ratio decidendi pertimbangan hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015 atas nama terdakwa Muhtar Ependy pada halaman 149 menegaskan bahwa hak remisi bersifat universal; 37. Bahwa Pemohon berpandangan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal demikian sejalan dengan konsep dasar hak asasi manusia menurut Jack Donnelly dalam buku yang berjudul “human rights are rights that human beings posses because they are human beings” yang dikutip oleh Peter R. Baehr mengatakan hak asasi manusia merupakan “Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights”; 38. Bahwa Undang-Undang Dasar sebagai Constitutie is de hoogste wet menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi terdiri dari pembukaan atau preambul dan batang tubuh pasal (in halt der regelung). Para pendiri bangsa dan pembentuk Undang- Undang Dasar 1945 menganut paham teori konstitusi dalam pengertian luas. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan Cita hukum sebagai dasar konstitutif untuk membentuk hukum, artinya tanpa cita hukum (rechtsidee) maka segenap kaidah hukum kehilangan maknanya sebagai 24 hukum dan juga sebagai tolak ukur regulatif untuk mengkaji adil tidaknya suatu hukum positif. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu (leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat yang dapat menguji hukum positif yang berlaku menuju sesuatu yang adil (zwang versuch zum richtigen). Dalam alinea keempat mengandung embanan yang dilimpahkan oleh rakyat kepada negara yang terumus dalam empat fungsi negara yakni: (1) melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keyakinan filasafat yang tercantum dalam alinea keempat tersusun oleh lima nilai intrinsik yang merupakan keseluruhan integral: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang niscaya dijadikan dasar dalam melaksanakan embanan negara menuju terwujudnya tujuan didirikannya negara indonesia. Keempat fungsi negara dimaksud adalah wujud transformasi dari ideologi negara yang merupakan filosofische grondslag pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh pasal-pasal yang tercantum dalam konstitusi; 39. Bahwa Implementasi fungsi negara secara imperatif yuridis didasarkan pada kekuasaan organ negara termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam memproyeksikan pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang memperhatikan rambu-rambu paham konstitusionalisme yang menempatkan rakyat dalam hal ini termasuk Pemohon sebagai bagian dari subjek pemegang kedaulatan tertinggi didalam pengaturan konstitusi yang tidak boleh diabaikan hak hukum (legal rights) dan hak konstitusionalnya (constitutional rights) dengan cara the ruling of the mob. Karena hak asasi manusia merupakan bagian dari gagasan paham konstitusionalisme sekaligus sebagai norma hukum tertinggi di dalam Undang-Undang Dasar; 40. Bahwa berdasarkan pada pendekatan pemahaman konstitusi, premis hermenetik konstitusional dalam alur pikir aliran penafsiran konstitusi non originalism tersebut pada pokoknya aliran penafsiran konstitusi dengan 25 menggunakan metode non originalism harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat sebagai dokumen yang hidup (living constitution) terutama memenuhi dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional dan menjangkau pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional sesuai dengan kebutuhan masyarakat (forward looking) guna melindungi konstitusi itu sendiri dan melindungi nilai-nilai fundamental, sehingga di dalam menafsirkan konstitusi dan hubungan hukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung sebagai nilai dasar yang bersifat supreme of law harus dapat menempatkan dan mewujudkan cita hukum (rechtsidee) yang dipahami mengalir bersamaan tradisi dan praktek konkret dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; 41. Bahwa lebih lanjut pengaturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia berkembang seiring dinamika kebutuhan sistem hukum yang menempatkan undang-undang lex spesialis. Kebutuhan harmonisasi pembentukan perundang-undangan dengan eksistensi negara terletak pada dijaminnya hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam menggapai tujuan negara, sehingga upaya untuk mencapai tujuan negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai the administration of law pelaksana undang-undang dan penanggung jawab lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dapat mengesampingkan ataupun melanggar hak- hak hukum (legal rights) hak-hak konstitusional (constitutional rights) Pemohon. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah (staats organen) sebagai penanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia dilekatkan suatu pertanggungjawaban dan pengawasan “niemand kan geen bevoegdheden staatsorganen uitoefenen zonder verant wording schuldig te zijn of zonder dat of die uit oefening controle bestaan” tidak ada yang tidak dapat menjalankan kekuasaan organ negara tanpa bersalah atau tanpa melakukan kontrol”; 42. Bahwa salah satu karakteristik dalam suatu Negara Hukum ialah bahwa di negara itu memiliki integrated criminal justice system yang kesemuanya 26 berada dalam sandaran undang-undang agar terpenuhinya asas legalitas yang secara universal berlaku dalam sistem hukum civil law. Setiap Negara memiliki Criminal Justice System sendiri yang tidak selalu sama dengan Negara lain. Di Indonesia, berdasarkan KUHAP yang termasuk dalam criminal justice sistem adalah Kepolisian, KPK, Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung serta berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain dalam Negara Hukum yang sejati tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap 4 (empat) pilar institusi hukum tersebut. Tidak boleh ada lembaga yang bersifat extra legal, karena keberadaan lembaga yang bersifat extra legal tersebut merupakan ancaman dahsyat bagi eksistensi suatu Negara Hukum; 43. Bahwa Koordinasi atau hubungan hukum antara Penyidik dengan Penuntut Umum, Penuntut Umum dengan Hakim, Rutan (Rumah Tahanan)/Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Rupbasan (Rumah Barang Sitaan/Rampasan) sering diwarnai oleh sikap arogansi kewenangan, lemahnya integritas dan komitmen penegak hukum, serta lemahnya substansi KUHAP dan sandaran undang-undang lexspsialist yang mengatur hubungan kerja antar sub Sistem Peradilan Pidana sebagaimana Pemohon menilai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memicu pula arogansi hubungan hukum penyidik dengan mengintervensi kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam pemberian hak hukum (legal rights) dan hak konstitusional (constitutional rights) kepada warga binaan yang berstatus narapidana; 44. Bahwa sehingga demikian Pemohon menilai berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait institusi penegak hukum telah mengatur secara partial sebagai bentuk crime controle dan pemenuhan prinsip check and balances, masing-masing sub sistem kewenangan penyidik tidak dapat melampaui wewenang dalam menyertakan diri pada dakwaan yang merupakan lingkup kewenangan jaksa, begitu pula dengan kewenangan Jaksa yang tidak dapat mengintervensi putusan hakim sebagai kewenangan 27 pengadilan dalam memutus perkara dan kewenangan lembaga pemasyarakatan yang merupakan sub sistem tersendiri yang dibentuk dengan regulasi yang lex spesialist tidak dapat dicampuri wewenang pembinaanya oleh sub sistem lainnya yakni penyidik, jaksa dan hakim. 45. Bahwa Pemohon juga berpandangan norma hukum pidana bukan hanya bersifat ‘pidana’ dalam arti hukuman, melainkan juga dapat berbentuk treatment (tindakan) yang digagas oleh PBB sejak tahun 1956 tentang ‘thetreatment of offender’ yang perlu diadaptasikan oleh negara-negara anggota PBB melalui kebijakan pidana berdasarkan ‘the Basic of Community Treatment’. Treatment dalam arti teknis penologis adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan ke arah perbaikan, yang dalam istilah teknis penologis Indonesianya dikenal sebagai pembinaan; 46. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja sebagai obyek, melainkan juga sebagai subjek hukum; 47. Bahwa Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders sebagai instrumen internasional sebagai pedoman bagi perlakuan terhadap narapidana bermula dari diadakanya kongres oleh The International Penal and Penintentiary Congres atau IPPC yang berupaya merumuskan mengenai perlindungan hak-hak untuk orang yang direnggut kebebasanya berdasarkan putusan pengadilan. Kegiatan pembaharuan terhadap pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dalam tataran Internasional telah mendapat persetujuan dari Liga Bangsa-bangsa selanjutnya pada tahun 1955 diterima oleh PBB kemudian di anjurkan pelaksanaanya kepada seluruh negara-negara anggota (In view of the great variety of legal, social, economic and geographical conditions of the world, it is evident that not all of the rules are capable of application in all places and at all times. They should, however, serve to stimulate a constant endeavour to overcome practical difficulties in the way of their application, in the 28 knowledge that they represent, as a whole, the minimum conditions which are accepted as suitable by the United Nations); 48. Bahwa Standard minimum Rules for the Treatment of prisoners memberikan jaminan terhadap cita-cita tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan sebagai suatu perumusan dari hal-hal yang berkaitandengan rehabilitasi narapidana. Lebih lanjut pada angka 6 (1) sebagai bagian dari prinsip dasar (basic principle) dinyatakan sebagai berikut: The following rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Artinya: Aturan berikut berlaku tanpa memihak. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya. Status lainya dalam kaitan perlakuan narapidana tindak pidana korupsi dapat dimaknai pemberian remisi; 49. Bahwa Standart minimum Rules for the treatment of prisoner menjadi salah satu pedoman dalam pembaharuan pidana penjara yang dianjurkan oleh PBB yang tidak boleh dikesampingkan oleh Negara dan bangsa yang berdaulat di bawah naungan PBB yang mana di dalamnya mengandung semangat asas perikemanusiaan yang dijiwai oleh Universal Declaration of human Right 1948. Standard minimum rules for the treatment of prisoner tersebut mengandung prinsip berdasarkan azas kemanusiaan; 50. Bahwa Dalam Negara hukum dan Negara demokrasi dikenal salah satu prinsip hukum yang penting, yakni prinsip non diskriminatif (non- discrimination principle). “Discrimination is a desease” diskriminasi itu adalah suatu penyakit. Diskrimasi itu suatu penyakit dalam Negara demokrasi dan Negara hukum (rule of law). Diskriminasi adalah suatu penyakit dalam sejarah peradaban umat manusia. Hukum dalam suatu masyarakat yang beradab (civilized and decent society) tidak boleh mengandung penyakit diskriminasi ini. Karena itu dalam hukum dikenal asas lex non distinguitur nos non distinguere debemus hukum tidak boleh membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan; 29 51. Bahwa dengan terbitnya pemaknaan lain berupa terjadinya ketentuan yang berbeda-beda (diskriminatif) terhadap sesama Narapidana telah bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”; 52. Bahwa adapun sistem perundang-undangan kita dikenal dengan Stufenbau Teori adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem kaidah berjenjang. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pendekatan harmonisasi Peraturan Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pokoknya sebagaimana mencermati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena Peraturan Pemerintah adalah penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang pokok, dengan demikian PP 99 tahun 2012 adalah satu kesatuan yang utuh yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan UU No. 12 tahun 1995, dengan demikian norma hukum yang tertuang dalam PP No. 99 tahun 2012 tersebut adalah norma hukum yang seharusnya selaras dan termaktub pula dalam UU No. 12 tahun 1995 dan UUD 1945, sehingga dengan demikian nyatalah bahwa PP No. 99 tahun 2012 tersebut bertentangan dengan landasan filosofis dan yuridis, yaitu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; 53. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan UU a quo yang telah dimaknai lain oleh Peraturan pelaksananya sehingga terjadi diskriminasi yang melanggar hak konstitusional Pemohon serta prinsip harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf j prinsip-prinsip asas materi muatan Peraturan Perundang- Undangan yakni asas Keadilan dan asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan; 30 54. Bahwa secara Filosofis dan Yuridis keberadaan Pasal 14 ayat (1) huruf I dan Penjelasan UU a quo saling berkaitan dan saling menjiwai dengan ketentuan perlindungan hak konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan UU No. 12 UU a quo berlaku secara konstitusional bersyarat yakni: Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan UU a quo dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diberlakukan universal tanpa diskriminasi dan tidak terkecuali pada Narapidana Korupsi dengan syarat: a. Berkelakuan baik; b. Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan; c. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup; d. Tidak dipidana dengan hukuman mati. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili dan menerima permohonan Pemohon, sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berlaku secara konstitusional bersyarat yakni: Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan Undang-Undang a quo dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diberlakukan universal tanpa diskriminasi dan tidak terkecuali pada Narapidana Korupsi dengan syarat: a. Berkelakuan baik; b. Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan; c. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup; d. Tidak dipidana dengan hukuman mati. 31 3. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 September 2021, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi salinan Putusan Peninjauan Kembali 176PK/Pid.Sus/2017 atas nama Otto Cornelis Kaligis; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor B/2848/HK.06.04/55/06/2020 tertanggal 16 Juni 2020 perihal Tanggapan atas Surat Otto Cornelis Kaligis tertanggal 9 Mei 2020 perihal Proses Administrasi Permohonan dan Pemberian Remisi kepada Warga Binaan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor W11.PAS.PAS.LPK.01.01.02-2891 tertanggal 14 April 2020, Perihal: Permohonan Penetapan Kesediaan Narapidana Untuk Bekerjasama dengan Penegak Hukum an. Otto Cornelis Kaligis; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor B/2140.1/HK.06.04/55/04/2020 tertanggal 28 April 2020, perihal Tanggapan atas surat Nomor W11.PAS.PAS.LPK.01.01.02-2891, perihal Permohonan Penetapan Kesediaan Narapidana Untuk Bekerjasama dengan Penegak Hukum an. Otto Cornelis Kaligis; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Right (Kovenan Intarnasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); 9. Bukti P-9 : Fotokopi The United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisioners (The Nelson Mandela Rule); 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 atas nama Anna Boentaran; 32 11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Panitia Angket DPR RI, halaman 41 s/d halaman 43; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pendapat Dirjen Pas SIHABUDIN, Bc.IP, S.H., M.H. berdasarkan tanggal 16 Nopember 2015; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 2368K/Pid.Sus/2015 tertanggal 14 Desember 2015 atas nama Muhtar Ependy; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Syamsir Yusfan; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Ahmad Fuad Lubis, bertanggal 30 Juli 2015; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mustafa; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Lepas Nomor W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02- 11642 atas nama Syamsir Yusfan, bertanggal 18 September 2018; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Fotokopi Surat Lepas Nomor W11.PAS.PAS1- PK.01.01.02-6095 atas nama Moh. Yagary Bhastara Guntur, bertanggal 9 Agustus 2017; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Lepas Nomor W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02- 12103 atas nama Patrice Rio Capella, bertanggal 22 Desember 2016; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Lembar Perhitungan Ekspirasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin atas nama Supriatman,Spd Bin Hidayat; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Lembar Perhitungan Ekspirasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin atas nama H. Ahmad Suryana Bin Usup Sukarma; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Lembar Perhitungan Ekspirasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin atas nama Moh. Nazaruddin, S.E., Bin Latief (Alm); 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Harian Media Indonesia Halaman 4, Jumat tanggal 28 Agustus 2015 dengan judul berita: “Pilih-pilih dokter Kaligis Diminta Bijak”; 24. Bukti P-24 : Buku Korupsi Bibit – Chandra, Pendapat para ahli di halaman 129-184; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Lembar Perhitungan Ekspirasi yang salinannya dikeluarkan oleh Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin atas nama Syamsir Yusfan Bin Hasan Sanpane (Alm). Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan bukti surat/tulisan tambahan yang diberi tanda bukti P-25 sampai dengan bukti P-31 yang telah 33 diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 September 2021, sebagai berikut: 1. Bukti P-26 : Buku berjudul “Barack Obana. A Gift of Hope”; 2. Bukti P-27 : Buku berjudul “Arbiter Tunggal”; 3. Bukti P-28 : Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H; 4. Bukti P-29 : Buku berjudul “Corruption as a TOC”; 5. Bukti P-30 : Buku pidato pengukuhan Guru Besar Otto Cornelis Kaligis berjudul “Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlunya Pendekatan Keadilan Restoratif”; 6. Bukti P-31 : Fotokopi Laporan Panitia Angke DPR RI, halaman 62. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 34 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 12/1995) dan Penjelasannya terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 35 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya sebagai berikut: Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 (1) Narapidana berhak: … i. Mendapatkan pengurangan masa pidana; Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini merupakan warga binaan yang sedang menjalankan vonis hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor 176PK/Pid.Sus/2017; 36 3. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”; b. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya yang multitafsir sehingga Pemohon hingga saat ini tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman setelah menjalankan masa pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Bahwa dengan tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman yang merupakan hak Pemohon maka Pemohon berpandangan terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penejelasannya telah terjadi pergeseran makna yang multitafsir atas hakekat “hak untuk mendapatkan remisi” yang pada kenyataannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon yang dibuktikan dengan adanya sikap pemerintah sebagai institusi tunggal dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan pengayoman terhadap warga binaan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP 99/2012) yang memuat syarat tambahan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan delik korupsi, khususnya syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collabolator) dan dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); d. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi diskriminasi dalam pemberian remisi karena pada umumnya warga binaan yang divonis melakukan korupsi yang berasal dari kejaksaan memperoleh remisi, sedangkan untuk Pemohon yang 37 divonis melakukan korupsi yang berasal dari KPK tidak mendapatkan remisi karena dianggap oleh KPK Pemohon bukan merupakan justice collabolator, sekalipun Pemohon berkelakuan baik; e. Bahwa menurut Pemohon berkaitan dengan justice collabolator, tidak mungkin Pemohon dijadikan atau menjadi justice collabolator untuk fakta hukum yang sama sekali tidak Pemohon ketahui. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, permasalahan yang sedang dialami oleh Pemohon adalah akibat adanya anggapan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) sebagai hak warga binaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya. Dengan adanya anggapan diskriminasi yang dialami oleh Pemohon tersebut mengakibatkan pula adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, khususnya berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkaitan dengan pilihan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar adanya hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dapat dipahami mengandung makna bahwa setiap orang berhak untuk dihormati hak asasinya dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks yang demikian, Mahkamah dapat memahami maksud dan tujuan Pemohon dalam menjelaskan adanya hak konstitusionalnya yang dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menurut Pemohon secara spesifik dan aktual telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya; Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan terlepas beralasan atau tidaknya dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena 38 itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya, Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, alasan faktual tidak diberikan hak remisi kepada Pemohon adalah merujuk pada landasan ketentuan hukum Pasal 34A, Pasal 36A, Pasal 43A dan Pasal 43B PP 99/2012 yang lahir dari pembentukan hukum sebagaimana diatur dalam UU 12/1995 yang telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sehingga bertentangan dengan UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 yang mengamanatkan adanya ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana tetap mengacu kepada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasannya, sehingga segala Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang bertentangan, tidak sejalan bahkan yang menghilangkan substansi hak - hak hukum Pemohon yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasannya tersebut tidak dibenarkan sama sekali; 3. Bahwa Pemohon sebagai warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; 4. Bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan persamaan perlakuan serta pelayanan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/1995 menegaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Oleh karenanya hak 39 pembinaan sepenuhnya berada pada Menteri Hukum dan HAM dan tidak boleh sedikitpun lembaga lain ikut serta menentukan dan memberikan penilaian atau ikut campur dalam hal pembinaan; 5. Bahwa sejauh ini dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melibatkan lembaga lain yang turut campur dan bahkan menentukan hasil pembinaan maka secara hukum sudah menyalahi hakekat dan semangat UU a quo. Sangat lah tidak wajar apabila ada lembaga lain yang tidak ikut melakukan pembinaan sama sekali dalam Lapas, justru memiliki kewenangan untuk menentukan pemberian hak – hak hukum yang merupakan hak konstitusional narapidana; 6. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 14 (1) huruf i dan Penjelasan UU 12/1995 telah menegaskan hak hukum yang merupakan hak konstitusional Pemohon tersebut namun tidak diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari KPK, sehingga membuktikan bahwa Pasal 14 (1) huruf i dan Penjelasan UU 12/1995 tersebut multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum serta melanggar rasa keadilan Pemohon sehingga dapatlah dipastikan bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; 7. Bahwa berdasarkan tafsir pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dapat pula dipahami dalam arti luas integrated criminal justice system sebagai bentuk pembatasan legal standing kewenangan sub- sistem masing-masing penegak hukum, in casu KPK yang berperan hanya terbatas pada sub-sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Maka tidak dikehendaki untuk melibatkan diri dan turut campur dalam pemberian predikat justice collaborator yang menentukan syarat mutlak pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai narapidana tindak pidana korupsi; 8. Bahwa menurut Pemohon, Pemerintah melalui PP 99/2012 telah mengabaikan amanah tujuan hukum (doelmatighrechts) mengenai pokok pikiran konseptual pemasyarakatan yang telah ditegaskan sebagai landasan dasar hukum UU 12/1995 sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan Umum diantaranya mengabaikan fungsi pemidanaan yang merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Pemerintah menekankan pada unsur balas dendam khususnya pada tindak pidana tertentu yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pendekatan unsur balas dendam tersebut 40 menunjukan pemerintah masih berpedoman pada ciri khas doktrin sistem pemenjaraan yang berlaku dalam hukum kolonial belanda berupa Ordonnantie op de VoorwaardelijkeInvrijheidstelling (Stb. 1917 - 749, 27 Desember 1917 juncto Stb. 1926 - 488) Gestichten Reglement (Stb. 1917 - 708, 10 Desember 1917) Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917 - 741, 24 Desember 1917) Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926 - 487, 6 November 1926) yang keseluruhan hukum kolonial belanda tersebut sudah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya berlaku secara konstitusional bersyarat, yakni apabila diberlakukan universal tanpa diskriminasi dan tidak terkecuali pada narapidana korupsi dengan syarat: (a) Berkelakuan baik; (b) Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan; (c) Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup;dan (d) Tidak dipidana dengan hukuman mati; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon; [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas maka isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 41 12/1995 dan Penjelasannya bersifat multitafsir dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap warga binaan sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Namun berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017, bertanggal 7 November 2017 dengan amar menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan Pemohon juga merupakan salah satu Pemohon dalam perkara a quo. Selanjutnya, Mahkamah telah memutus permohonan pengujian kembali norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVI/2018, bertanggal 30 Januari 2019 dengan amar menolak permohonan Pemohon karena dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru untuk menguji kembali norma a quo, sehingga menurut Mahkamah, pertimbangan hukum mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap kedua permohonan tersebut. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika 42 materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan substansi permohonan, yaitu Pemohon dalam permohonan a quo menyertakan pengujian Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, di samping adanya perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan sebelumnya karena dalam permohonan a quo Pemohon lebih menitikberatkan pada akibat dari Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 yang menurut Pemohon bersifat multitafsir sehingga memungkinkan adanya campur tangan pihak lain dalam persyaratan pemberian remisi bagi narapidana dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya bersifat multitafsir dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap konstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XV/2017 pada Sub-paragraf [3.8.5] dan Sub-paragraf [3.8.7], sebagai berikut: [3.8.5] Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat- 43 syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (legal rights), bahkan hak yang tergolong hak asasi (human rights) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma a quo diskriminatif, Mahkamah telah berulang kali mengemukakan bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang- undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Hal demikian sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995. [3.8.7] Bahwa rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, secara khusus Pasal 14 ayat (1) huruf i, telah sangat jelas sebab isinya hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersurat dalam rumusan norma a quo, lebih-lebih untuk ditafsirkan atau didalilkan diskriminatif. Secara teknik perundang-undangan, Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah memenuhi asas kejelasan rumusan maupun asas kejelasan tujuan. Dikatakan demikian, sebab, norma a quo secara jelas memerinci hak-hak apa saja yang dapat diberikan kepada narapidana sesuai dengan filosofi pemasyarakatan yang dianut oleh undang-undang a quo. Pendapat Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 pada Sub-paragraf [3.12.1], sebagai berikut: Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XV/2017 pada sub-paragraf [3.8.5] di atas, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-syarat untuk 44 memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tidak bersifat diskriminatif karena hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan remisi (huruf i), tanpa disertai kondisi atau persyaratan terpenuhinya hak tersebut. Pengaturan mengenai hak narapidana merupakan bentuk kehadiran negara dalam upaya untuk melindungi warga negaranya sekalipun berstatus sebagai narapidana. Artinya, negara bersikap pro-aktif untuk memberikan kebebasan dan keistimewaan tertentu yang ditetapkan dan ditegakkan oleh seperangkat aturan hukum. Kebebasan atau keistimewaan demikian tidak bersifat mendasar (asasi) dan berada di luar dari hak warga negara yang telah ditentukan dalam konstitusi. Oleh karenanya, pengaturan mengenai subjek, objek, persyaratan hingga perubahan dan pencabutan terhadapnya ditentukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, pemberian hak hukum (legal rights) kepada sebagian kelompok masyarakat, secara logis dapat dinilai diskriminatif dari kacamata orang lain yang tidak memperoleh hak tersebut, sedangkan bagi si penerima (subjek) hak, penilaian mengenai timbulnya diskriminasi adalah ketika terdapat materi norma yang menentukan kondisi dan persyaratan tertentu atau dalam implementasi norma tersebut yaitu terkait dengan pemenuhan hak yang telah diberikan. Oleh karena Pemohon dalam hal ini merupakan subjek hak, in casu hak remisi, maka rumusan norma yang isinya hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana (termasuk Pemohon) menurut Mahkamah tidak mungkin ditafsirkan lain selain apa yang tersurat dalam rumusan norma a quo. Dengan demikian, Mahkamah kembali menegaskan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak bersifat multitafsir dan diskriminatif sehingga dalil Pemohon yang menyatakan norma a quo bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 bersifat multitafsir dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 14 ayat (1) 45 huruf i UU 12/1995 hanya memuat tafsir resmi atas norma yang diatur dalam batang tubuh dan tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Penjelasan a quo lebih menegaskan bahwa (hak) remisi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena pada saat UU 12/1995 ditetapkan, telah berlaku terlebih dahulu setidaknya 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang lebih teknis mengatur mengenai remisi di Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Ampunan Istimewa dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah. Oleh karena itu, uraian lebih lanjut mengenai pemberian hak remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 adalah merujuk pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih teknis mengatur mengenai remisi yang juga masih berlaku setelah diundangkannya UU 12/1995. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa akibat dari berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 yang bersifat multitafsir telah membuka ruang adanya campur tangan pihak lain dalam penentuan pemberian (hak) remisi bagi narapidana yang lebih ketat dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, permasalahan demikian bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma dalam UU 12/1995 yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan implementasi norma yang dialami oleh Pemohon, yaitu terkait dengan mekanisme pemberian remisi sebagaimana diatur dalam UU 12/1995 yang dikaitkan dengan salah satu peraturan pemerintah yang mensyaratkan bahwa setiap narapidana tindak pidana korupsi harus mendapatkan predikat sebagai justice collaborator untuk mendapatkan hak remisi. Terhadap hal demikian, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada Sub-paragraf [3.8.6], sebagai berikut: [3.8.6] Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang a quo, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian PP a quo direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 46 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara substansial berkenaan dengan remisi Pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk memperketat syarat pemberian remisi terhadap tindak pidana atau kejahatan khusus, termasuk korupsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, Pemerintah berwenang untuk mengatur syarat pemberian remisi tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, telah jelas bahwa Pemerintah diberikan wewenang secara delegasi oleh Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pertanyaan kemudian adalah, apa saja pedoman atau batasan bagi Pemerintah dalam menyusun substansi norma peraturan pelaksana tersebut. Karena setelah Mahkamah mencermati beberapa permohonan yang pernah diajukan ke Mahkamah terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma yang berkenaan dengan hak-hak narapidana, khususnya dalam hal ini adalah hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, selalu mempermasalahkan adanya perlakuan diskriminasi dan melanggar hak-hak narapidana dalam pelaksanaan pemberian remisi yang diatur dalam peraturan pelaksananya dan bukan pada undang-undang induknya. Oleh karena itu, Mahkamah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara sekaligus pengawal demokrasi juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat hak dan kewajiban dalam hukum publik yang demokratis sehingga meskipun permasalahan yang dialami dan didalilkan oleh Pemohon merupakan implementasi norma yang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, Mahkamah memandang perlu menyampaikan pertimbangan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, telah berkembang pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar memenjarakan pelaku tindak pidana agar pelakunya jera, akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perkembangan pemidanaan ini sejalan dengan model hukum yang dikenal dengan model restorative justice (model hukum yang memperbaiki). Narapidana bukan saja 47 sebagai objek, melainkan juga merupakan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal- hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai [vide Penjelasan Umum UU 12/1995]. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan harus dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak warga binaan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, tidak sekedar mendasarkan pada konsep penjeraan dan pembalasan; [3.15.2] Bahwa berdasarkan filosofi pemasyarakatan dan arah perkembangannya tersebut di atas, maka substansi rumusan norma yang terdapat pada peraturan pelaksana dari UU 12/1995 sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang mengakomodir dan memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep restorative justice. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Penegasan mengenai hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan ini sangat penting, karena menurut Mahkamah, penahanan atas diri pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal ini menempatkan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan sekalipun, pada dasarnya merupakan perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, selama menjalani penahanan seseorang tersebut harus tetap diberikan hak-hak yang bersifat mendasar dengan prinsip satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas sebagaimana halnya orang lain yang tidak sedang menjalani pidana. Meskipun demikian, pemberian hak tersebut tidak lantas menghapuskan 48 kewenangan negara untuk menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh warga binaan karena hak tersebut merupakan hak hukum (legal rights) sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.13] di atas. Namun, persyaratan yang ditentukan tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan, selain juga harus mempertimbangkan dampak overcrowded di Lapas yang juga menjadi permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adanya syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk penghargaan (reward) berupa pemberian hak remisi (tambahan) di luar hak hukum yang telah diberikan berdasarkan UU 12/1995. Sebab, pada dasarnya segala fakta dan peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan suatu tindak pidana yang disangkakan maupun didakwakan kepada seseorang harus diperiksa di persidangan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Termasuk misalnya terdakwa yang dinilai tidak mau mengakui perbuatannya maupun tidak secara jujur mengakui keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang dimaksud, tentu akan menjadi salah satu hal yang memberatkan hukuman pidana. Oleh karenanya, sampai pada titik tersebut segala kewenangan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan pengadilan telah berakhir, dan selanjutnya menjadi ruang lingkup sistem pemasyarakatan, sehingga hal-hal tersebut kehilangan relevansinya apabila dikaitkan dengan syarat pemberian remisi bagi narapidana. Terlebih, kewenangan untuk memberikan remisi adalah menjadi otoritas penuh lembaga pemasyarakatan yang dalam tugas pembinaan terhadap warga binaannya tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain, apalagi bentuk campur tangan yang justru akan bertolak-belakang dengan semangat pembinaan warga binaan. Artinya, lembaga pemasyarakatan di dalam memberikan penilaian bagi setiap narapidana untuk dapat diberikan hak remisi harus dimulai sejak yang bersangkutan menyandang status warga binaan, dan bukan masih dikaitkan dengan hal-hal lain sebelumnya. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, apapun jenis tindak pidana yang dilakukan seorang terdakwa maupun hal-hal yang meliputi dengan perbuatan yang dilakukan, seharusnya sudah selesai ketika secara komperehensif telah dipertimbangkan secara hukum dalam putusan pengadilan yang berakhir pada jenis dan masa pidana yang dijatuhkan (strafmaat) oleh hakim. Selanjutnya, bagi seorang terdakwa yang 49 telah menerima jenis dan masa pidana tersebut yang berakibat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka bagi terpidana yang menjalani pidana sebagai warga binaan akan memasuki babak kehidupan baru untuk menjalani pidana dalam rangka proses untuk dikembalikan di tengah masyarakat dengan hak-haknya yang harus dipenuhi tanpa ada pengecualian, sepanjang syarat-syarat pokok sebagaimana ditentukan dalam UU 12/1995 terpenuhi. Dalam konteks penjelasan suatu norma, penjelasan sebuah undang-undang juga tidak boleh menambahkan norma baru, apalagi menambah persyaratan yang tidak sejalan dengan norma pokok yang terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XIII/2015 serta angka 176 dan angka 177 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]; [3.15.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun berkenaan dengan kontitusionalitas norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Namun, berkaitan dengan penegasan Mahkamah pada pertimbangan hukum sebelumnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi di dalam melindungi hak konstitusional dan demokrasi warga negara, meskipun segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas merupakan ranah implementasi norma yang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 50 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak ne bis in idem; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera 51 Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha