41/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 41/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhamad Zainal Arifin, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Tambak Wedi Baru XV-A/21 Surabaya; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Maret 2015 memberi kuasa kepada Heru Setiawan, Novi Kristianingsih, dan Rosantika Permatasari Putri yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910 B, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 18 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 84/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Maret 2015 dengan Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 41/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 April 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...” 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 3. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981: Pasal 1 angka 10: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Pasal 77: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 78: 1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan; 2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Pasal 82: 1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat- lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya; 3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka; b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. 4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95. Pasal 95: 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77; 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan; 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan; 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Pasal 96: 1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan; 2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. 4. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28I ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. 5. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan MK, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan identitas Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat (vide bukti P-3.1, bukti P-3.2, bukti P-11 dan bukti P-12) yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981. 3. Bahwa merujuk kepada Putusan MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon dirugikan atas ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981 karena pengertian dan objek praperadilan yang ada dalam pasal-pasal tersebut dibatasi untuk menguji “a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”, dan belum memasukkan “sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan” dalam pengertian dan objek praperadilan. Padahal kegiatan penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening merupakan upaya paksa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila dilakukan secara sewenang-wenang, dan oleh karena itu mekanisme praperadilan seharusnya dapat dijadikan sarana untuk menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening yang dilakukan aparat penegak hukum. 5. Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak (tax payer) yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma a quo yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara. 6. Bahwa Pemohon mempunyai hak dan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 untuk bersamaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 7. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (vide bukti P-13) mengakui bahwa seorang advokat adalah seorang penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum, sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang huruf c maupun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pertimbangan huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: “Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang- undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.” Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. 8. Bahwa sebagai Advokat, Pemohon juga memegang teguh Sumpah Advokat (vide bukti P-12) yang menyatakan: “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji: • bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; • bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; • bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; • bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 • bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; • bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat. 9. Bahwa dalam praktik pengujian Undang-Undang sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 81/PUU- IX/2011, MK menerapkan syarat legal standing seorang pembayar pajak (tax payer) dalam pengujian Undang-Undang yakni pembayar pajak dari berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain. Bahkan di dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK menerima legal standing seorang advokat dalam menguji Undang-Undang Mahkamah Agung, karena seorang advokat dalam profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung (vide Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 68-69). 10. Bahwa dalam Putusan MK sebelumnya, telah menerima legal standing NGO/LSM untuk menguji undang-undang karena Anggaran Dasarnya mencantumkan bahwa NGO/LSM tersebut concern terhadap isu-isu kepentingan publik dalam undang-undang diuji. 11. Bahwa Pemohon selaku Advokat yang concern terhadap isu penegakan hukum dan keadilan, memiliki kedudukan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (vide bukti P-13) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (vide bukti P-12) dimana Pemohon selaku penegak hukum mempunyai tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam membela kepentingan hukum klien, Pemohon tidak hanya berkutat pada kepentingan klien, tetapi juga mendorong tegaknya hukum dan keadilan itu sendiri. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 12. Bahwa Pemohon selaku advokat juga beberapa kali pernah mengajukan pengujian Undang-Undang sebagaimana Perkara Nomor 78/PUU-X/2012 (dalam pengujian UU 8/1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012 (dalam pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dan dalam kedua perkara tersebut, MK berpendapat bahwa Pemohon selaku advokat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi. Pertimbangan Putusan MK Nomor 78/PUU-X/2012 halaman 23-24: “[3.7.3] Terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana pula telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah selaku perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 195, Pasal 197 ayat (2) , dan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 serta Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya ketentuan dalam UU 8/1981 dan UU 48/2009 yang dimohonkan pengujian, karena sebagaimana telah dinyatakan bahwa Pemohon mengalami ketidakjelasan mengenai pemaknaan terhadap putusan batal demi hukum dan kesulitan untuk mengakses proses pembacaan putusan dalam perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo”. Pertimbangan Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012 halaman 41-42: “[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat mendalilkan telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan alasan bertentangan dengan asas negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut tumpang tindih tentang institusi yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang diadili pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Di samping itu frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo”. 13. Bahwa mengacu pada uraian tersebut di atas, Pemohon selaku Advokat mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apabila terdapat undang-undang sebagaimana ketentuan aquo yang dimohonkan pengujian menghalangi Pemohon dalam menjalankan hak dan kewajiban konstitusional khususnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan-ketentuan tersebut. 14. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo yang diuji yang tidak memasukkan “sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, dan pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan” sebagai objek praperadilan, maka ketentuan tersebut menghalangi Pemohon selaku advokat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam membela kepentingan warga negara terhadap upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. 15. Bahwa dengan tidak dapat dilakukannya upaya hukum praperadilan terhadap upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 negeri, dan pemblokiran rekening yang dilakukan secara sewenang- wenang, akibat adanya ketentuan aquo yang diuji, padahal Pemohon mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam membela kepentingan warga negara atas kesewenang-wenangan penegak hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon dilanggar. 16. Bahwa di samping itu, Pemohon selaku pribadi yang pekerjaan advokat, juga rentan dan berpotensi mendapatkan upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening karena dianggap mempunyai hubungan dengan tersangka atau terdakwa, meskipun Pemohon adalah pihak yang beritikad baik. Jika objek praperadilan masih dibatasi sebagaimana norma-norma aquo yang diuji, maka Pemohon selaku pribadi tidak dapat mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap upaya paksa tersebut. Padahal sebagai warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 17. Bahwa dalam beberapa kasus, nyatanya penegak hukum melakukan upaya paksa kepada pihak-pihak yang beritikad baik yang mempunyai hubungan dengan Tersangka/Terdakwa, misalnya dalam Kasus penyitaan tanah Mertua Anas Urbaningrum di Yogyakarta. Di dalam pemeriksaan di persidangan, tanah yang sudah dilakukan penyitaan tidak terbukti mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana korupsi Anas Urbaningrum (vide Bukti P-6 “Mertua Anas Ingin Penyitaan Tanah di Yogya Segera Diatasi”, sumber www.detik.com tanggal 29 Agustus 2014, dan Bukti P-7 “Pengacara: Penyitaan Tanah Mertua Anas Merusak Nama Baik Ponpes Krapyak”, sumber www.tribunnews.com tanggal 10 Maret 2014). Jika penyitaan dimasukkan dalam objek praperadilan, maka pihak-pihak yang dirugikan (seperti Mertua Anas Urbaningrum) dapat segera mengajukan upaya hukum praperadilan untuk menguji apakah penyitaan tersebut sewenang-wenang atau tidak. 18. Bahwa aparat penegak hukum juga pernah melakukan pemblokiran rekening terhadap Gilang Mallarangeng (anak Andi Malaranggeng) yang berjumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), padahal rekening Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 tersebut hanya menampung gaji dari Gilang Mallarangeng (vide Bukti P-10 “Ini Kata KPK Soal Rekening Anak Andi Malaranggeng”, sumber tempo.co tanggal 12 Januari 2013). 19. Bahwa berkaca dari beberapa kasus tersebut, maka akibat adanya pembatasan objek praperadilan sebagaimana ketentuan a quo yang diuji dengan tidak dimasukkan penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, dan pemblokiran rekening, maka pihak-pihak yang beritikad baik tidak dapat sesegera mungkin untuk melakukan upaya hukum terhadap upaya paksa yang dilakukan penegak hukum yang mengakibatkan terjadinya perampasan hak asasi manusia. Padahal seharusnya berbagai upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, dan pemblokiran rekening menjadi objek praperadilan, sehingga pihak-pihak yang dirugikan dapat langsung menguji apakah tindakan aparat penegak hukum telah sesuai dengan hukum atau tidak. 20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. Alasan-Alasan Pengujian 1. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981 khususnya terkait dengan pembatasan pengertian dan objek praperadilan: Pasal 1 angka 10: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”. Pasal 77: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 78: (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan; (2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Pasal 82: (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat- lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya; (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka; b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95. Pasal 95: (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77; (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan; (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan; (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Pasal 96: (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan; (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. 2. Bahwa pengertian praperadilan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981 hanya dibatasi untuk menguji “sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi”. 3. Bahwa dengan adanya pembatasan praperadilan tersebut, maka permohonan praperadilan hanya dapat diajukan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka untuk menguji “sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi”, dan diajukan oleh korban atau pihak lain yang merasa dirugikan untuk menguji “sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 4. Bahwa dalam proses penegakan hukum pidana, upaya paksa yang dilakukan penegak hukum tidak hanya terdiri dari penangkapan dan atau penahanan saja, tetapi juga terdapat upaya paksa lainnya seperti penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening, sebagaimana diatur dalam UU 8/1981 maupun undang-undang lainnya, yang apabila upaya paksa tersebut dilakukan secara sewenang- wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berpotensi melanggar hak asasi manusia. 5. Bahwa upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening tidak hanya ditujukan terhadap tersangka/terdakwa saja tetapi juga dapat ditujukan kepada pihak-pihak lain. Misalnya dalam Kasus penyitaan tanah Mertua Anas Urbaningrum di Yogyakarta yang di dalam pemeriksaan di persidangan, tanah tersebut tidak terbukti mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana korupsi Anas Urbaningrum (vide bukti P-6 “Mertua Anas Ingin Penyitaan Tanah di Yogya Segera Diatasi”, sumber www.detik.com tanggal 29 Agustus 2014, dan bukti P-7 “Pengacara: Penyitaan Tanah Mertua Anas Merusak Nama Baik Ponpes Krapyak”, sumber www.tribunnews.com tanggal 10 Maret 2014). Kasus yang lain yakni pemblokiran rekening terhadap Gilang Mallarangeng (anak Andi Malaranggeng) yang berjumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), padahal rekening tersebut hanya menampung gaji dari Gilang Mallarangeng (vide bukti P-10 “Ini Kata KPK Soal Rekening Anak Andi Malaranggeng”, sumber tempo.co tanggal 12 Januari 2013). 6. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening bisa saja ditujukan kepada pihak-pihak lain yang beritikad baik hanya karena pernah bertransaksi atau berhubungan dengan tersangka atau terdakwa. Jenis Upaya Paksa Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Penggeledahan UU 8/1981 Pasal 1 angka 17 Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 18 Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Pasal 32 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang- undang ini. Pasal 33 (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan; (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah; (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya; (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir; (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Pasal 34 (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Pasal 35 Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan. Pasal 36 Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. Pasal 37 (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita; (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. Penyitaan UU 8/1981 Pasal 1 angka 16: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 38 (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat; (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Pasal 39 (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang- halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Pasal 40 Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Pasal 41 Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Pasal 42 (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan; (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Pasal 43 Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 44 (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara; (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal 45 (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut: a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangkaatau kuasanya; b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 atau kuasanya. (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti; (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Pasal 46 (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Pencegahan ke luar negeri Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 91 (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan: a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian; b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 perundang-undangan; d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan. (3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya. Pasal 92 Dalam keadaan yang mendesak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan. Pasal 93 Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Pasal 94 (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan; b. alasan Pencegahan; dan c. jangka waktu Pencegahan. (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. (4) Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. (5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan. (7) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Pasal 95 Berdasarkan daftar pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7), Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia. Pasal 96 (1) Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan. Pasal 97 (1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. (3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) huruf b: Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 80 huruf e: Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 36 huruf c: Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: c. meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. Pemblokiran rekening Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29: (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam aya(2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) huruf d: Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 80 huruf b Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 35 ayat (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntunan, dan/atau pemeriksaan berlangsung. 7. Bahwa alasan Pemohon meminta kepada MK untuk memberikan penafsiran atas ketentuan a quo yang diuji untuk memasukkan penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan karena penggeledahan dan penyitaan merupakan jenis dari upaya paksa. Di dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU 8/1981 memang dinyatakan “Yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.” Jika mengkaitkan antara ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf c, Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 ayat (1) UU 8/1981, permohonan praperadilan terhadap upaya paksa penggeledahan dan penyitaan hanya bisa dilakukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, itupun hanya terkait dengan permintaan ganti rugi. 8. Bahwa akibat adanya pembatasan tersebut, maka pihak-pihak lain yang dirugikan dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Pasal 1 angka 10 huruf c, Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 ayat (1) UU 8/1981, tidak dapat mengajukan upaya praperadilan terhadap penggeledahan dan penyitaan. Dengan demikian ketentuan a quo yang diuji tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap pihak- pihak lain yang dirugikan atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan secara sewenang-wenang untuk mengajukan permohonan praperadilan. 9. Bahwa alasan Pemohon meminta kepada MK untuk memberikan penafsiran atas ketentuan a quo yang diuji, untuk memasukkan pencegahan ke luar negeri sebagai objek praperadilan, karena pencegahan ke luar negeri merupakan bentuk pembatasan kepada warga negara untuk berpergian ke luar negeri dan dapat dipersamakan dengan penahanan seseorang dalam negara. Pencegahan ke luar negeri merupakan upaya paksa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia karena membatasi ruang gerak seseorang untuk ke luar negeri, sehingga pihak-pihak yang beritikad baik dan merasa dirugikan atas pencegahan keluar negeri seharusnya bisa mengajukan praperadilan. 10. Bahwa alasan Pemohon meminta kepada MK untuk memberikan penafsiran atas ketentuan a quo yang diuji untuk memasukkan pemblokiran rekening sebagai objek praperadilan, karena pemblokiran rekening merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan membatasi seseorang untuk melakukan transaksi. Dalam kegiatan sehari- hari, bisa saja seseorang yang beritikad baik melakukan transaksi keuangan dengan pihak tersangka atau terdakwa. Atas adanya transaksi tersebut, penegak hukum bisa saja melakukan upaya paksa pemblokiran rekening karena diduga menerima aliran dana kejahatan. Atas pemblokiran rekening, seharusnya pihak-pihak yang beritikad baik dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya pemblokiran rekening tersebut. 11. Bahwa setiap tindakan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan dapat menguji atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 mengkoreksi apakah upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melanggar hukum atau tidak. 12. Bahwa nyatanya, ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981 telah membatasi pengertian dan objek praperadilan karena tidak mencakup pengujian “sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan”. Pembatasan objek praperadilan tersebut mengakibatkan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dan merasa dirugikan dengan adanya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening menjadi terlanggar karena tidak dapat mengajukan upaya hukum praperadilan. 13. Bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia terhadap terhadap warga negara supaya pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process of law) dan terbebas dari kesewenang-wenangan serta menjadikan hukum sebagai panglima, sebagaimana tercantum Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 14. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hokum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Para “the founding fathers” bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan semata (machtsstaat). Penyebutan kata “rechtsstaat” dan “machtsstaat” di sini menunjukkan bahwa para pendiri Negara RI mengacu kepada konsep negara hukum atau “rechtsstaat”. Julius Stahl menyebutkan bahwa ada tiga ciri rechtsstaat itu yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. AV Dicey merumuskan negara hukum (rule of law) dengan tiga ciri yakni adanya (a) supremasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c) “due process of law”. Dalam pemahaman tentang negara hukum di zaman sekarang, maka ciri- ciri negara hukum yang dirumuskan oleh Stahl dan Dicey itu digabungkan dan pada umumnya diterima para akademisi hukum sebagai ciri dari negara hukum modern. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 15. Bahwa terkait dengan apa yang dirumuskan Dicey di atas, due process of law biasanya diartikan sebagai “a fundamental, constitutional guarantee that all legal proceeding will be fair and that one will be given notice of the proceedings and an opportunity to be heard the government act take away one’s life, liberty or property. Also a constitutional guarantee that the law shall not be unreasonable, arbitrary, or capricious”. Sedangkan kata arbitrary di sini diartikan “a course of action or decicion that not based on the reason or judgement but on personal will or discreation without regards to rules standard”. Penekanan terhadap due process of law sebagai salah satu ciri negara hukum membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara bukan saja harus didasarkan atas norma-norma hukum materil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materil yang memenuhi syarat- syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan Negara. Bahwa, dengan demikian, ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian yang tidak memberikan ruang untuk mengajukan upaya praperadilan terhadap upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 16. Bahwa selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan- ketentuan hukum acara pidana harus mencerminkan adanya “due process of law” yang fair, pasti dan adil yang dijadikan pedoman bagi semua pihak (termasuk penegak hukum) untuk menjunjung hukum tanpa terkecuali. 17. Bahwa supaya aparat penegak hukum menjunjung hukum dalam melakukan upaya paksa, maka pengawasan oleh mekanisme praperadilan berfungsi sebagai alat untuk mengontrol, menilai, dan menguji apakah dalam tindakan upaya paksa tersebut telah sesuai dengan hukum atau tidak. Dengan demikian, ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 yang tidak memberikan ruang kepada pihak-pihak untuk mengajukan upaya praperadilan terhadap upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 18. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Mengacu pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka hukum acara pidana seharusnya memuat norma- norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat. Dengan demikian, ketentuan aquo yang dimohonkan pengujian yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada pihak-pihak dirugikan atas upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening untuk mengajukan upaya praperadilan, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 19. Bahwa Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. 20. Bahwa mengacu pada Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, maka dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process of law) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan bagi individu atau masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara. Di negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima, bukan person-person penegak hukum. Inilah yang di Amerika Serikat disebut oleh Dicey dengan istilah “the rule of law not rule of man”. Kaidah-kaidah hukum yang tidak pasti pada satu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 pihak, atau malah ketiadaan kaidah hukum yang mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana sebagaimana ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian, bukan saja dapat merusak citra negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga membuka peluang selebar-lebarnya bagi penggunaan kekuasaan (machtsstaat) dan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan Penjelasan Umum UU 8/1981 itu sendiri mengatakan bahwa “penghayatan, pengamalan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”. Bahwa dengan demikian, ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian yang tidak menjamin due process of law, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 21. Bahwa di dalam putusan sebelumnya yakni dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (vide Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 halaman 28). Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa maupun terhadap pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan UU 8/1981. 22. Bahwa dengan mengacu pada hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan dalam UU 8/1981 khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96, yang membatasi pengertian dan objek praperadilan serta belum memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang merasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 dirugikan atas penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening untuk mengajukan praperadilan, maka ketentuan dalam UU 8/1981 tidak memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bertentangan dengan UUD 1945. 23. Bahwa supaya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution perlu memberikan penafsiran terhadap praperadilan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981 untuk dimaknai termasuk pula “wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini, tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan”. Menegasikan pengertian dan objek praperadilan dalam menguji “sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan” merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 24. Bahwa dalam praktik pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi sering memberikan putusan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yang salah satu contohnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 yang diajukan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang memperluas pengertian saksi dalam UU 8/1981, dengan amar Putusan sebagai berikut: Mengadili, Menyatakan: Dalam Pokok Perkara:  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;  Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 25. Bahwa dengan adanya penafsiran praperadilan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1981 termasuk pula wewenang untuk menguji “sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan”, maka penafsiran tersebut merupakan penghormatan atas prinsip due process of law dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 proses peradilan pidana khususnya terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening, dan merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945. 26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. IV. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan: 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang pengertian praperadilan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan”; 3. Menyatakan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang pengertian praperadilan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini, tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Bukti P-2 : Fotokopi Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bukti P-3.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhamad Zainal Arifin; Bukti P-3.2 : Fotokopi Kartu Advokat PERADI a.n. Muhamad Zainal Arifin, S.H.; Bukti P-4 : Berita Online “Rekening Istri dan Anak Andi Mallaranggeng Diblokir”, sumber www.sindonews.com tanggal 9 Januari 201; Bukti P-5 : Fotokopi Berita Online “Ketua MK: Pencekalan Wayan Koster Salahi Konstitusi”, sumber www.politikindonesia.com tanggal 9 Februari 2012; Bukti P-6 : Berita Online “Mertua Anas Ingin Penyitaan Tanah di Yogya Segera Diatasi”, sumber www.detik.com tanggal 29 Agustus 2014; Bukti P-7 : Berita Online “Pengacara: Penyitaan Tanah Mertua Anas Merusak Nama Baik Ponpes Krapyak”, sumber www.tribunnews.com tanggal 10 Maret 2014; Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- IX/2011 tanggal 19 April 2012; Bukti P-10 : Fotokopi Berita Online “Ini Kata KPK Soal Rekening Anak Andi Malaranggeng”, sumber tempo.co tanggal 12 Januari 2013; Bukti P-11 : Fotokopi NPWP a.n. Muhamad Zainal Arifin, S.H; Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggu Surabaya a.n. Muhamad Zainal Arifin, S.H.; Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sebagaimana disebutkan Pemohon dalam Posita halaman 7 angka 5. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (tax payer) yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma a quo yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd Fadzlun Budi SN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id