41/PUU-XII/2014

SALINAN F PUTUSAN Nomor 41/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Rahman Hadi, MSi Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Ketua DPD RI Alamat : Jalan Cikini VII Nomor 16 RT 004/001, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. 2. Nama : Dr. Genius Umar, S.Sos; MSi Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Wakil Walikota Pariaman Alamat : Jalan Masjid Al Akbar Nomor 5 RT/RW 007/001, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. 3. Nama : Empi Muslion, A.P; S.Sos.,MT.,M.Sc Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Kepala Sub Bagian Operasional Kegiatan Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Alamat : Jalan Jati Bunder RT/RW 003/015, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 4. Nama : Rahmat Hollyson Maiza, M.AP Warga Negara : Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Kasubbag TU Sekretaris Jenderal DPD RI Alamat : Jalan Damai RT/RW 001/002 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 5. Nama : Dr. Muhadam Labolo Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Dosen Tetap Pascasarjana IPDN Cilandak Alamat : Kampus IIP RT/RW 003/006, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 6. Nama : Dr. Muhammad Mulyadi; AP.,MSi Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Fungsional Peneliti Madya Gol. IV/B Dosen Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana Alamat : Jalan S. Citanduy IV/111 RT/RW 015/001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. 7. Nama : Sanherif S. Hutagaol, S.Sos., MSi Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Kasubag Operasional dan Kegiatan Set. Ketua DPD RI Alamat : JalanHankam Nomor 4 RT/RW 009/002, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 8. Nama : Dr. Sri Sundari, SH., MM. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Waka I Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Alamat : Jalan Penggalang Raya Nomor 1, RT/RW 007/003, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2014, memberi kuasa kepada: 1). Sunggul H. Sirait, S.H; 2). Freddy Alex Damanik, S.H; 3). Silas Dutu, M.H; 4). Sidik, S.H.I; semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Silas Dutu & F.Alex Damanik Law Office, yang beralamat di Graha Codefin (Ex Gedung Tira) 4th Floor Suite 4-D Jalan H.R Rasuna Said Kav.B-3, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 April 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 April 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan Nomor41/PUU- XII/2014 pada tanggal 10 April 2014, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Perbaikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan para Pemohon sebelumnya tertanggal 3 April 2014; 2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri sipil (Aparatur Sipil Negara) dan juga sebagai pembayar pajak (tax payer) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 3. Bahwa PNS adalah profesi, karena UU ASN memang mengkonsepsi dan mendefinisikan bahwa PNS adalah profesi; 4. Sebagaimana pengertian ASN yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwasanya ASN itu adalah sebuah profesi yang menyatakan bahwa, "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. 5. PNS juga adalah pekerjaan, sebagaimana kita ketahui hampir seluruh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang diikat oleh Undang- Undang seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor, Dokumen untuk menjadi nasabah Bank atau dokumen pengajuan kredit ke Bank, semuanya mencantumkan bahwa PNS adalah jenis pekerjaan. 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang 5 Nomor Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara telah menyebabkan para Pemohon kehilangan hak asasinya sebagai warga negara, hanya karena mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan Negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum langsung sebagaimana diuraikan di bawah ini: Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi, "Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, berbunyi, "Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”. 7. Bahwa para Pemohon adalah PNS yang golongan kepangkatan dan posisi jabatannya dalam PNS akan terus naik yang pada saatnya nanti akan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 sampai pada posisi pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau bahkan lebih. 8. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut: dimana dasar pijakan kerugian konstitusional para Pemohon diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan Warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara"; dan sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telahdirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hakdan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yangdimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidakakan atau tidak lagi terjadi. 9. Bahwa hak konstitusional para Pemohon, berupa hak untuk dipilih dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan telah dibatasi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 dibedakan dan dikecualikan dari dan/atau dengan kelompok warga negara dan/atau profesi lainnya, dengan cara mewajibkan PNS (dengan demikian termasuk para Pemohon) untuk mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah dan anggota DPD. Padahal, pembatasan, pembedaan, dan pengecualian untuk mengundurkan diri tidak diberlakukan terhadap warga negara, lainnya. 10. Bahwa pembatasan, pengecualian, dan pembedaan sebagaimana tersirat dalam pasal/ayat yang dimohonkan tersebut dapat dikualifikasi sebagai termasuk dalam bentuk-bentuk diskriminasi. Komentar umum (General Commment) Pasal 18 ICCPR mengenai nondiskriminasi, Pasal 7, menyebutkan, "istilah "diskriminasi" sebagaimana digunakan dalam Kovenan harus dipahami mencakup pembedaan, perkecualian, pembatasan atau preferensi apa punyang didasarkan pada alasan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asai usul kebangsaan atau sosial, kepemiiikan, status keiahiran atau lainnya, dan yang memiliki tujuan atau dampak mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang, atas dasar kesetaraan." Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. II. NORMA PASAL 119 DAN PASAL 123 AYAT (3) (disebut "Norma Objek Pengujian”/NOP) BERSIFAT DISKRIMINATIF 11. Bahwa yang dimaksudkan dengan perlakuan yang diskriminatif dalam Permohonan ini adalah diskriminasi antar status warga Negara dalam profesi PNS jika mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat Negara diwajibkan mundur saat pendaftaran. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya [Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM]. Berikut beberapa bentuk diskriminasi kepada PNS: Diskriminasi PNS dalam hal pekerjaanberkaitan dengan mundurnya PNS dari jabatan negeri untuk mendapatkan jabatan negara, PNS sudah ada aturan yang mengaturnya yakni pasal Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan, "Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". Tetapi dalam Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terjadi ketidakadilan dan pembatasan hak warga negara yang mana PNS jika memasuki jabatan negara PNS diwajibkan mundur sejak mendaftar sebagai calon, padahal PNS merupakan profesi atau pekerjaan bagi warga negara yang merupakan hak asasi warga negara dalam bidang mendapatkan pekerjaan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 38 mengatakan bahwa: (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat- syarat perjanjian kerja yang sama. (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjarmin kelangsungan kehidupan keluarganya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Diskriminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh PNS sendiri, Jika PNS yang menjadi pejabat negara sebagaimana Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, mengapa PNS yang menjadi Pejabat negara menurut Pasal 123 ayat (1) mereka tidak diwajibkan juga untuk mundur ? Jika alasannya karena prosedur menjadi pejabat negara pada Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) tersebut dikarenakan oleh faktor sistem pemilihan, yakni pemilihannya oleh rakyat secara langsung lewat Pemilu, sedangkan jabatan negara pada Pasal 123 ayat (1) tidak melalui pemilihan langsung atau berupa proses pengangkatan. Bukankah menjadi pejabat negara Pasal 123 ayat (1) tersebut prosedurnya juga adalah melalui sistem pemilihan ?seperti pemilihan hakim MK, KY, BPK, yakni dipilih oleh DPR, yang mana DPR adalah representasi partai politik. Kedua metode pemilihan ini sama sama diakui dalam sistem demokrasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak sama bagi PNS sendiri. Diskriminasi rekrutmen menjadi pejabat negara Jika rekrutmen untuk menjadi pejabat negara yang sebagaimana Pasal119 dan Pasal 123 ayat (3) dikatakan ini domainnya partai politik karena alasan proses rekrutmennya lewat pemilihan oleh rakyat, karena itu jabatan negara inidilarang bagi PNS, dan konsekuensinya PNS wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Sedangkan jabatan negara sebagaimana Pasal 123 ayat (1) dianggap domainnya kalangan professional dan jabatan karier. Pertanyaannya mengapa rekrutmen menjadi pejabat negara menurut Pasal 123 ayat (1) juga ada berasal dari kalangan partai politik ?seperti untuk hakim konstitusi, hakim KY, BPK, yang mana ada unsur dari DPR-nya yang tidak lain adalah anggota dan atau pengurus partai politik. Mengapa kalangan partai politik bisa memasuki areal yang katakanlah ranahnya pejabat karier atau kalangan profesional?dan mengapa pula mereka bisa masuk ke jabatan negara yang rekrutmennya tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat lewat Pemilu? sehingga terjadi perlakuan yang tidak adil bagi PNS. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Jika alasan pejabat negara Pasal 123 ayat (3) adalah faktor rekrutmennya lewat partai politik, argumentasi ini juga tidak dapat diterima karena di alam demokrasi saat ini, bahwa saluran untuk memperebutkan jabatan negara untuk kepala daerah tidak hanya lewat partai politik, tetapi ada saluran jalur perseorangan, yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1), Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah; "a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”. Begitupun untuk menjadi pejabat negara dibidang legislatif sebagai Dewan Perwakilan Daerah yang juga tidak melalui partai politik tetapi menekankan kapasitas dan kualitas individual secara perorangan.Tentu semakin mendiskriminasi dan melanggar hak asasi PNS sebagai warga negara yakni hak dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama terhadap profesi PNS Jaminan konstitusional yang menjadi syarat untuk demokrasi yaitu adanya eligibilitas dan adanya hak untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara (Robert Dahl).Dalam negara nomokrasi, hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, sehingga keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan (Aristoteles). Perbedaan penting antara kesamaan numerik dan proporsional, kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang dipahami mengenai kesamaan semua warga adalah sama di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya. Carapandang seperti itulah yang disebut cara pandang prinsip keadilan dimaknai sebagai kebenaran (fairness). Ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selain bertentangan dengan asas kepastian hukum, juga bertentangan dengan asas persamaan perlakuan (asas uniformitas). Asas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 persaman perlakuan dengan asas kepastian hukum pada dasarnya merupakan asas-asas yang paling fundamental dan paling berakar dalam kesadaran hukum yang bersifat umum (Indroharto, 1994 : 163). Asas ini menghendaki bahwa agar kasus-kasus yang sama diperlakukan sama pula, sedangkan kasus yang tidak sama diperlakukan tidak sama sesuai dengan tingkat ketidaksamaannya. Dalam kasus PNS mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon sangat jelas bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, karena sekian pekerjaan atau profesi yang ada, hanya profesi PNS saja yang diwajibkan mundur, sedangkan profesi atau pekerjaan lainnya, tidak perlu mundur. Berkaitan dengan kesamaan untuk merebutkan jabatan negara di republik ini, jika yang diatur jabatan tentu pembandingnya yang setara adalah jabatan pula.Bagi PNS adalah jabatan negerinya dalam birokrasi, bagi anggota partai politik tentu jabatan organiknya dipartai politiknya. Dalam hal menjunjung tinggi kesamaan dan keadilan, jika PNS diminta mundur dari jabatan negerinya, maka wajib pula bagi anggota atau pengurus partai politik untuk mundur dari jabatan organiknya dalam partai politiknya. Tetapi mengapa UU ASN yang mengatur untuk memperoleh jabatan negara, yang mana jabatan negara adalah jabatan publik yang terbuka untuk umum dan untuk memperolehnya berdasarkan asas fair, equality, dan freedom, mengapa PNS diwajibkan mundur dari profesi atau pekerjaan PNSnya ? padahal untuk jabatan negerinya oleh Undang-Undang yang ada mereka sudah diwajibkan mundur dari jabatan negerinya sejak pencalonan. Mengapa oleh UU ASN justru diperberat lagi dengan memasung hak asasi PNS dengan mewajibkan PNS mundur dari profesinya ? Namun ketentuan ini tidak berlaku sedikitpun bagi anggota partai politik. Untuk keadilan dan persamaan hukum, jika PNS diwajibkan mundur dari jabatan dan profesinya, anggota partai politik tentu juga harus mundur dari jabatan organiknya di partai politik dan mundur juga dari keanggotaan partai politiknya yang tidak bisa dimasukinya kembali sejak mendaftar sebagai calon pejabat negara sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 123 ayat (3) dimaksud. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Dalam tataran kesetaraan saja sudah terjadi diskriminasi, ini malah bukan diskriminasi lagi tetapi sudah pengamputasian hak warga negara, sangat ironis, bukan hanya jabatan negeri PNS yang harus mundur, tetapi justru hak pekerjaan warga negara sebagai PNS yang dilindungi oleh UUD 1945 yang harus dipaksa untuk diberhentikan. Ini adalah bentuk penzaliman yang luar biasa yang disematkan untuk PNS. 12. Bahwa pembatasan seperti ini dapat dikualifikasi sebagai tindakan diskriminasi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan: "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosiai, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi. hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”. 13. Bahwa demikian juga profesi lainnya, misalnya advokat, notaris, akuntan, dan Iain-lain sewaktu diusulkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota tidak mundur dari profesinya sejak mendaftar untuk posisi-posisi yang pengisiannya melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana dimaksud diatas. 14. Bahwa pengisian jabatan politik melalui mekanisme Pemilu merupakan hak politik dan hak konstitusional dari setiap warga negara termasuk para Pemohon. Pada hakekatnya hak-hak tersebut adalah hak setiap warga negara karena setiap warga negara juga berhak atas pengembangan diri, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat, apalagi setiap warga negara tersebut adalah sesama warga negara yang membayar pajak (tax payer); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 15. Bahwa norma tersebut tidak berlaku untuk jabatan pejabat negara lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyebutkan: "Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehiiangan status sebagai PNS". Seharusnya tidak ada perlakuan yang berbeda untuk para PNS yang akan menjadi pejabat negara, jika dimaknai harus mengundurkan diri tersebut karena alasan netralitas dan profesionalisme, yaitu PNS tidak bisa terlibat politik praktis, maka alasan tersebut sangat tidak berdasar, disamping karena tidak diberlakukan terhadap semua jabatan pejabat negara. 16. Bahwa dengan adanya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang mewajibkan para Pemohon untuk menyatakan mengundurkan diri sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam kedua Pasal tersebut, dalam prakteknya telah melanggar atau setidak-tidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon. 17. Bahwa para Pemohon, sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya, berhak atas persamaan didepan hukum, termasuk persamaan didepan hukum (rezim) Pemilu. Sehingga para Pemohon dan PNS/ASN lainnya berhak untuk memilih dan dipilih serta berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. a) Diskriminasi PNS dibandingkan dengan Gubernur/Wabup, Bupati/Wabup, dan walikota/wakil walikota dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme Pemilu maupun proses pemilihan secara politik di DPR. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 b) Diskriminasi PNS dibandingkan dengan profesi DPR, DPD, dan DPRD dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme pemilu maupun proses pemilihan secara politik di DPR. c) Diskriminasi PNS dibandingkan dengan profesi lain seperti advokat, pengacara dan lain-lain dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme pemilu maupun proses pemilihan secara politik di DPR. Pada poin kedua, jika PNS akan mencalonkan diri menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Dari uraian tersebut, maka jelas perbedaan rumpun jabatan negara antara selected dan election. Namun, bila diperhatikan pengisian jabatan negara pada Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, KPK jelas ada kooptasi partai politik yang ikut dalam mengisi jumlah keanggotaan dalam pengisian jabatan tersebut (sebutkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengisian jabatan di lembaga tersebut)...artinya meskipun pengisian jabatan yang selected tersebut lepas dari intervensi politik yang berbeda dengan pengisian posisi pejabat negara untuk Presiden, KDH...tapi sebenarnya intervensi politik juga masih kental dalam pengisian personil jabatan negara tersebut. Hal ini juga menimbulkan diskriminasi bagi PNS, karena seharusnya intervensi politik terjadi apabila pengisian jabatan Presiden dan KDH...melalui election seharusnya menggunakan kendaraan partai politik. Namun, nyata-nyatanya dalam pengisian selectedpada jabatan MK,BPK,KY,KPK, jelas masih menggunakan afiliasi Parpol. 18. Bahwa para Pemohon adalah PNS yang menjabat atau setidak- tidaknyaberpeluang menjadi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggipratama, dengan diwajibkannya para Pemohon untuk menyatakanmengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 sebagai calon,dengan demikian mengurangi hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara, dalam hal ini: Hak atas profesi dan pekerjaan para Pemohon untuk tidak kehilangan status dan pekerjaan sebagai PNS pasca pencalonan, baik ketika para Pemohon dan PNS lainnya kalah dalam kontestasi Pemilu maupun pasca para Pemohon menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan sebagai Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, norma tersebut telah melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (right of legal certainly and equal treatment or non discriminative treatment) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 19. Bahwa NOP sangat jelas bertentangan dengan hak bersamaan kedudukandalam hukum dan pemerintahan, normaa quo juga sangat diskriminasi. Sebabnormaa quo hanya ditujukan kepada PNS yang menjabat sebagai pejabatpimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama yang akanmencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota danwakil bupati/walikota. Norma a quo tidak berlaku untuk PNS yang menjabatsebagai pejabat lainnya, seharusnya norma ini tidak perlu ada, karena tidakmemberikan perlakuan yang adil bagi para Pemohon yang pada saat ini banyakmenduduki jabatan-jabatan di lembaganya, dan berpotensi menduduki jabatanpimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; 20. Bahwa norma a quo juga sangat tidak adil dan diskriminatif karena tidak diberlakukan untuk seluruh pejabat negara, tetapi hanya untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 III. TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA 12. Konsepsi netralitas adalah norma yang berlaku bagi profesi PNS tersebut saat dia menjalankan profesinya, unsur netralitas sangat berpengaruh dengan adanya jabatan yang melekat dan fasilitas yang dimiliki. Sejak masa reformasi PNS sudah lama netral, mereka telah diikat dengan berbagai macam aturan dan norma tentang netralitas. 13. Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara diatur secara tegas mengenai netralitas dalam pemerintahan yaitu: a) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, Jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan; b) Dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; c) Untuk menjamin netralitas, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Apabila melanggar ketentuan peraturan perundangan maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai PNS [Pasal 3 ayat (3) dan Penjelasan Umum angka 6 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999]. 14. Begitu juga aturan netralitas yang mengatur mundurnya PNS dari jabatan negeriuntuk mendapatkan jabatan negara, yakni dalam Pasal 59 ayat (5) huruf gUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yangmenyatakan, "Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagicalon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara NasionalIndonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". 15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalamPemilihan Kepala Daerah mengatur sebagai berikut: Bagi PNS yang menjadicalon kepala atau wakil kepala daerah: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 − wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan; − dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah; − dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; − dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye. 16. Ini ranahnya bukan lagi soal jabatan apakah jabatan negeri, jabatan organik atau jabatan negara, tetapi soal hak asasi warga negara yang dalam hal ini hak asasi PNS yang diamputasi yaitu hak asasi dalam bidang mendapatkan pekerjaan (yakni pekerjaan PNS itu yang sudah mereka pilih) (melanggar Pasal 27 UUD 1945) dan hak asasi PNS dalam mewujudkan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif (Pasal 28 UUD 1945). 17. Bahwa dengan diwajibkannya PNS untuk menyatakan mengundurkan diri sejak mendaftar pada jabatan-jabatan, khususnya yang memperbolehkan calon perseorangan, maka terhadap PNS termasuk para Pemohon, diberikan kesempatan dan perlakuan yang berbeda dengan warga negara Indonesia yang lainnya. Disinilah para Pemohon merasa berkepentingan untuk menguji pasal-pasal yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. 18. Bahwa masalah netralitas, dikhawatirkannya PNS yang mencalonkan diri, khususnya dalam permohonan ini sebagai kepala daerah akan berdampak pada netralitas PNS, maka seharusnya dicarikan solusi yang terbaik bagi semua pihak, yakni baik bagi PNS yang mencalonkan diri tersebut, dan baik bagi masyarakat. Namun, pasal dan/atau ayat yang dimohonkan tidak mencerminkan solusi itu, melainkan melahirkan masalah baru dengan melabrak hak-hak konstitusional PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dari jalur perseorangan, terlebih lagi sebagai calon anggota DPD yang memang hanya dari calon perseorangan, dengan cara mewajibkan calon dari PNS untuk mengundurkan diri dari PNS pada saat pendaftaran calon. Padahal, masalah netralitas ini telah terbantahkan karena calon kepala daerah dari jalur perseorangan jelas-jelas independen Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 dan tidak bersifat partisan, terlebih lagi calon anggota DPD yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. 19. Bahwa jika dikaitkan profesi PNS yang harus netral, ini memang harus selayaknya seperti itu, cuma netralitas PNS tidak ada titik singgungnya denganhak warga negara utk memajukan dirinya. Konsepsi netralitas adalah norma yang berlaku bagi profesi PNS tersebut saat dia menjalankan profesinya, unsur netralitas sangat berpengaruh dengan adanya jabatan yang melekat, fasilitas yang dimiliki, makanya unsur ini harus dicopot tetapi bukan status pekerjaannya yang harus dimusnahkan. 20. Bahwa tujuan Undang-Undang menurut Jeremy Bentham adalah memberikan kebahagiaan bagi setiap orang. Justru di sinilah ironisnya, bahwa seseorang yang berprofesi sebagai PNS yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara harus merelakan hak pekerjaannya sebagai PNS untuk diberhentikan yang tidak bisa ditarik dan dimasukinya kembali jika usianya melebihi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sementara ia belum tentu memperoleh jabatan yang ia inginkan. Padahal jabatan itu merupakan jabatan publik yang terbuka untuk umum yang harus dapat diperoleh berdasarkan asas fair, equality, dan freedom. Persyaratan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang a quo merupakan tekanan bagi PNS untuk tidak mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang disebutkan pada pasal a quo. 21. Izinkan para Pemohon mengutip pandangannya Hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki dalam dissenting opinionnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010. Beliau mengatakan "Padahal dari sisi profesionalitas, belum tentu PNS kalah untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan di daerah dibandingkan dengan calon yang bukan PNS”. Ini menunjukkan secara kompetensi PNS adalah salah satu profesi elemen anak bangsa yang patut diapresiasi dan diberikan kesempatan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Disatu sisi jika negara memberhentikan PNS tersebut, yang tentunya PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal a quo adalah PNS yang memiliki kualitas, kompetensi dan pengalaman yang cukup banyak dipemerintahan, hal ini akan merugikan negara sendiri karena PNS adalah investasi SDM negara yang sangat besar. Dalam proses pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM PNS memerlukan berbagai jenis pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya yang telah memakan biaya negara yang cukup besar, haruskah negara hanya karena panggilan jiwa PNS yang ingin membangun negerinya, negara harus mengorbankan begitu besar investasi yang telah dikeluarkan untuk peningkatan SDM anak bangsanya ? 22. Dalam aspek formil pembuatan RUU tentang ASN, setelah para Pemohon baca dan pelajari secara teliti risalahnya yang sekarang para Pemohon bawa baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopynya. Ternyata dalam perdebatan dan perumusan untuk pengaturan bahwa PNS jika mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Didalam risalah dan perdebatan para pembuat Undang Undang ASN ini tidak terlihat sedikit pun adanya konsepsi filosofi dasar, argumentasi teoritis maupun aspek juridis yang menjadi argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan bagi warga negara terutama bagi profesi PNS yang profesinya harus diamputasi, padahal nyata-nyata profesi dan pekerjaanya dilindungi oleh negara Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. 23. Begitu juga halnya dalam dalam naskah akademik tidak ditemukan satu kalimatpun yang mencantumkan pokok pokok bahasan teoritik dan argumentasi ilmiah tentang hal yang menjadi landasan pijak bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara sebagaimana pasal a quo mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. 24. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa dalam penyusunan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini faktor politis lebih kuat ketimbang faktor akademik ilmiah dan faktor tujuan utama dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 pembuatan Undang-Undang sebagaimana yang dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang adalah memberikan kebahagiaan bagi setiap orang. 25. Bahwa Undang-Undang ini semakin menekan keberadaan profesi PNS juga terkonfirmasi dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam berita harian Indopos 6 Mei 2014 yang menyatakan "bahwa keputusan itu atas permintaan DPR untuk meningkatkan profesionalisme PNS" berarti pasal ini menyiratkan adanya sesuatu yang belum beres antara DPR dan pemerintah, secara tidak langsung menyiratkan pula bahwa UU ini disyahkan secara terburu-buru dan sarat dengan muatan yang tidak fairness. IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini para Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembara Negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara aquo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 8Csebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 1. Bukti P-1a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dr. Rahman Hadi, M.Si; 2. Bukti P-1b : Fotokopi daftar riwayat hidup atas nama Dr. Rahman Hadi, M.Si; 3. Bukti P-1c : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Nomor 367 Tahun 2010 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon IIIa dan Eselon IVa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; 4. Bukti P-2a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dr. Genius Umar, S.Sos., M.Si; 5. Bukti P-2b : Fotokopi curriculum vitae atas nama Dr. Genius Umar, S.Sos., M.Si; 6. Bukti P-2c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Nomor 538 Tahun 2011; 7. Bukti P-3a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Empi Muslion, AP., S.Sos., MT., MSC; 8. Bukti P-3b : Fotokopi biodata atas nama Empi Muslion, A.P.S., S.Sos., MT., M.Sc; 9. Bukti P-3c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Nomor 328C Tahun 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 10.Bukti P-4a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Rahmat Hollyson Maiza, MAP; 11.Bukti P-4b : Fotokopi biodata atas nama Dr. Drs. Rahmat Hollyson Maiza, M.AP; 12.Bukti P-4c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Nomor 386 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 13.Bukti P-5a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Muhadam Labolo; 14.Bukti P-5b : Fotokopi biodata atas nama Dr. Muhadam Labolo; 15.Bukti P-5c : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.9-29 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 16.Bukti P-6a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dr. Mohammad Mulyadi AP., M.SI; 17.Bukti P-6b : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Mohammad Mulyadi; 18.Bukti P-6c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1280/SEKJEN/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Madya Gol.IV/B atas nama Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., NIP.19760313 199412 1 002, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/A; 19.Bukti P-7a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sanherif S Hutagaol, S.Sos., M.Si; 20.Bukti P-7b : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Sanherif S Hutagaol, S.Sos., M.Si; 21.Bukti P-7c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 160C tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 22.Bukti P-8a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dr. Sri Sundari, S.H., M.M; 23.Bukti P-8b : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas namaDr. Sri Sundari, S.H., M.M; 24.Bukti P-8c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Nomor 591 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN) yang masing-masing menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Pasal 119, “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. Pasal 123 ayat (3), “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”. terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasarapa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifatdiskriminatif itu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, danPasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitasPasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: Bahwa para Pemohon mendalilkan perseorangan warga negara Indonesia sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merasa dirugikan dengan pasal a quo karena hak untuk dipilih dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan telah dibatasi, dibedakan dan dikecualikan dari dan/atau dengan kelompok warga negara dan/atau profesi lainnya, dengan cara mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah dan anggota DPD. Padahal, pembatasan, pembedaan, dan pengecualian untuk mengundurkan diri tidak diberlakukan terhadap warga negara lainnya. Pembatasan, pengecualian, dan pembedaan sebagaimana dalam pasal a quo dapat dikualifikasi sebagai bentuk diskriminasi; Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon tersebut yang bersifat aktual, potensial, dan menurut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN terhadap UUD 1945, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pasal 123 ayat (3) UU ASN terjadi ketidakadilan dan pembatasan hak warga negara yang mana PNS jika memasuki jabatan negara, PNS diwajibkan mundur sejak mendaftar sebagai calon, padahal PNS merupakan profesi atau pekerjaan bagi warga negara yang merupakan hak asasi warga negara dalam bidang mendapatkan pekerjaan; 2. Pasal 119 UU ASN yang mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN yang mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden;ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota sangat jelas bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, karena dari sekian pekerjaan atau profesi yang ada, hanya profesi PNS saja yang diwajibkan mundur, sedangkan profesi atau pekerjaan lainnya, tidak perlu mundur; 3. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN sangat bertentangan dengan hak kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan sangat diskriminasi. Sebab pasal a quo hanya ditujukan kepada PNS yang menjabat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 sebagai pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pasal a quo tidak berlaku untuk PNS yang menjabat sebagai pejabat lainnya, seharusnya pasal a quo tidak perlu ada karena tidak memberikan perlakuan yang adil bagi para Pemohon yang pada saat ini banyak menduduki jabatan-jabatan di lembaganya, dan berpotensi menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN karena pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan alasan adanya diskriminasi antarstatus warga negara dalam profesi PNS jika Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat negara diwajibkan mengundurkan diri sejak mendaftarkan sebagai calon; [3.13] Menimbang bahwa terkait dengan dalil permohonan a quo, sepanjang menyangkut syarat pengunduran diri PNS ketika hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (elected officials), Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 Mei 2012, yang kemudian dirujuk kembali dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, bertangggal 9 April 2013. Dalam kedua putusan tersebut Mahkamah antara lain menyatakan: “...Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak- haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;” Bahwa permohonan a quo, secara substansial, adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang yang berkenaan dengan jabatan publik atau jabatan politik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (elected officials). Oleh karena jabatan anggota DPD adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan maka pertimbangan hukum putusan Mahkamah di atas juga berlaku terhadap permohonan a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Namun demikian, selain uraian sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah di atas, Mahkamah memandang penting untuk menambahkan bahwa kedudukan dan peranan PNS penting serta menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peranan itu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang bergantung pada kompetensi PNS yang secara karier diangkat berdasarkan kecakapan tertentu dan secara terus menerus memperoleh pembinaan, pendidikan, jenjang kepangkatan secara teratur dan terukur, termasuk pendidikan kedinasan untuk mencapai jenjang kepangkatan dan karier tertentu, yang pada pokoknya, seorang PNS dan/atau pegawai ASN yang memenuhi syarat menjadi calon pejabat dalam jabatan tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal yang diuji para Pemohon adalah subjek pegawai ASN yang telah melalui jenjang karier, kepangkatan, promosi, mutasi, penilaian kinerja, disiplin, kompetensi, dan telah teruji dan berpengalaman mampu melaksanakan tugas pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan administratif; Sementara itu, berkenaan dengan syarat pengunduran bagi anggota TNI dan anggota Polri yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan politik atau jabatan publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, Mahkamah pun telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan: “Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada dalam menjaga profesionalitas dan netralitas TNI dan Polri. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilukada yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandangnya pada saat Pemilukada berlangsung... “ Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 [3.14] Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam dua putusan Mahkamah di atas, telah nyata bahwa ketentuan Undang- Undang yang mensyaratkan pengunduran diri PNS maupun anggota TNI dan anggota Polri jika yang bersangkutan hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik atau jabatan publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, termasuk dalam hal ini pencalonan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut Mahkamah, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. [3.15] Menimbang bahwa UU ASN juga memuat ketentuan tentang pemberhentian sementara pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana disebutkan di atas diberhentikan sementara dari jabatannya selama yang bersangkutan masih menjabat jabatan tersebut di atas sehingga tidak kehilangan status sebagai PNS. Ketentuan ini adalah berlaku bagi jabatan yang tergolong ke dalam appointed officials bukan elected officials, sehingga tidak serta-merta dapat disamakan dengan PNS yang hendak mencalonkan diri menduduki jabatan yang tergolong elected officials, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Pembedaan demikian bukanlah suatu bentuk diskriminasi karena karakter kedua jabatan tersebut memang berbeda sehingga mempersyaratkan perlakuan yang berbeda pula. [3.16] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat bahwa syarat pengunduran diri PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek kepastian hukum dan keadilan berkenaan dengan pertanyaan “kapan” pengunduran diri tersebut harus dilakukan. Hal ini berkait dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Pasal 119 UU ASN menyatakan, “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. Pasal 123 ayat (3) UU ASN menyatakan, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”. Pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam hubungan ini adalah apakah adil dan sekaligus memberi kepastian hukum apabila seorang PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan harus menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sebagai PNS sejak saat ia mendaftar sebagai calon? Pertanyaan demikian menjadi penting untuk dipertimbangkan sebab istilah “mendaftar” hanyalah merupakan tahap awal sebelum seseorang dinyatakan secara resmi atau sah sebagai calon peserta pemilihan setelah dilakukan verifikasi oleh penyelenggara pemilihan. Dengan demikian, dalam konteks permohonan a quo, apabila syarat pengunduran diri PNS tersebut dimaknai seperti yang tertulis dalam ketentuan UU ASN di atas maka seorang PNS akan segera kehilangan statusnya sebagai PNS begitu ia mendaftar sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan. Pemaknaan atau penafsiran demikian memang telah memberi kepastian hukum namun mengabaikan aspek keadilan. Dengan kata lain, pemaknaan demikian hanyalah memenuhi sebagian dari jaminan hak konstitusional yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hanya aspek kepastian hukumnya. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa hak dimaksud bukanlah sekadar hak atas kepastian hukum melainkan hak atas kepastian hukum yang adil. Dikatakan mengabaikan aspek keadilan, sebab terdapat ketentuan Undang-Undang yang mengatur substansi serupa namun memuat persyaratan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 atau perlakuan yang tidak setara meskipun hal itu diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Dalam UU 8/2015 juga terdapat ketentuan yang mempersyaratkan PNS mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sementara bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hal itu diatur dalam Pasal 7 huruf s dan huruf t UU 8/2015. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan publik atau jabatan politik yang mekanisme pengisiannya juga dilakukan melalui pemilihan. Oleh karena itu syarat pengunduran diri bagi PNS yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah yang telah dijelaskan dalam paragraf [3.13] di atas. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil, baik PNS maupun anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD haruslah sama-sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan (elected officials). Namun, demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil pula, pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat mendaftar melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 [3.17] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: 1.1 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai,“pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 1.2 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia Sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 10.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id