40/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 40/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Venny Kurnia Alamat : Dusun I, Gampong Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Syukran Alamat : Gampong Tanjung Harapan, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Sunandar Alamat : Gampong Reuleng Karieng, Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Badaruddin Alamat : Dusun Rumah Indah, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Kota Langsa, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon IV; 2 5. Nama : Kadimin Alamat : Dusun Marpunge Pekan, Gampong Marpunge Gabungan, Kecamatan Puteri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Maret 2025, memberi kuasa kepada Safaruddin, S.H., M.H., Adelia Ananda, S.H., M.H., Boying Hasibuan, S.H., Nisa Ulfitri, S.H., Febby Dewiyan Yayan, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang beralamat di Jalan Cot Bak U Nomor 19, Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; Membaca dan mendengar keterangan Gubernur Aceh: Membaca dan mendengar keterangan saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 40/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 20 Maret 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2025, pada pokoknya sebagai berikut. 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal a quo, Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang- Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan 4 konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujiann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu- satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 7. Bahwa mengacu pada ketentuan diatas, MK berwenang untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 8. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon , memohon MK melakukan pengujian konstitusionalitas pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [P 2], yakni: (3) Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 5 Inkonstitusional bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak maknai/dibaca” “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 9. Bahwa Para Pemohon menyatakan pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), UUD 1945, yang berbunyi” Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat ayat (3) : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 10. Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah pengujuan konstitusionalitas UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) terhadap UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo. 11. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapa dugaan suatu Undang- Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 12. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka Para Pemohon berpendapat Mahkamah Kosntitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian Undang-Undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 6 II.1. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 7 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. II.2 KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON. 1. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: a) Hak untuk mendapat perlindungan negara dan persamaan kedudukan dimuka hukum dan Peemrintahan, sebagaimana dijamin dalam : Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat ayat (3) : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 2. Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) merasa hak dirugikan konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan persamaan dimuka hukum dan pemerintahan atas berlakunya pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hal ini dikarenakan pasal tersebut tidak sejalan lagi dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan saat ini, dimana sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), masa jabatan Kepala Desa telah diubah dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 39 ayat (1) 8 “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. PEMOHON HAK KONSTITUSIONALNYA POTENSIAL DILANGGAR 3. Bahwa Pemohon I adalah Keuchik (Kepala Desa) yang diangkat oleh Bupati Aceh Barat Daya dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 350 Tahun 2022 [P3] Tanggal 17 Mei 2022, dan jika berpedoman pada UU Nomor 11 tahun 2006 pasal 115 ayat (3) maka akan berakhir masa jabatannya pada 16 Mei 2028, namum jika merujuk pada UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa [P8] maka masa jabatannya berakhir pada 16 Mei 2030, oleh karena itu keberadaan pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006 berpotensi menghilangkan hak Pemohon I untuk mendapatkan masa jabatan sebagai Keuchik (Kepala Daerah) selama 8 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2024, Jabatan Kepala Desa (Keuchik) di Aceh UU Nomor 11/2006, Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 3/2024, pasal 39 ayat (1) Masa Jabatan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 350 Tahun 2022, Tanggal 17/5/ 2022 6 tahun 8 tahun Berakhir jabatan 17/5/2028 17/5/2030 4. Bahwa Pemohon II adalah Keuchik (Kepala Desa) yang diangkat oleh Bupati Aceh Selatan dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 456 Tahun 2019, Tanggal 6 Juli 2019, [P4] dan jika berpedoman pada UU Nomor 11 tahun 2006 pasal 115 ayat (3) maka akan berakhir masa jabatannya pada 5 Juli 2025, namun jika merujuk pada pasal 39 (1) UU Nomor 3 tahun 2024, masa jabatan Pemohon II akan berakhir pada 5/7/2027, oleh karena itu keberadaan pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006 berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan masa jabatan sebagai Keuchik (Kepala Daerah) selama 8 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2024, 9 Jabatan Kepala Desa (Keuchik) di Aceh UU Nomor 11/2006, Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 3/2024, pasal 39 ayat (1) Masa Jabatan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 456 Tahun 2019, Tanggal 5/7/ 2019 6 tahun 8 tahun Berakhir jabatan 5/7/2025 5/7/2027 5. Bahwa dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II berpotensi kehilangan masa jabatannya selama 2 tahun, dan pasal 115 ayat (3) ini telah menghalangi hak konstitusional Pemohon I dan II sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 I ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945, demikianjuga jika dilihat dari fakta hukum lainnya, Provinsi Papua yang merupakan daerah otonomi khusus, Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta yang merupakan Daerah istimewa seperti Provinsi Aceh, juga memberlakukan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, sehingga ada perlakuan disriminatif dalam pemberlakukan masa jabatan Kepala Desa antara yang berada di Provinsi Aceh dengan Provinsi lainnya di Indonesia, dan menempatkan ketidak samaan kedudukan dihadapan hukum dan Pemerintahan antara Kepala Desa yang ada di Provinsi Aceh dengan yang di Provinsi lainnya di Indonesia. PEMOHON HAK KONSTITUSIONALNYA DILANGGAR SECARA AKTUAL 6. Bahwa Pemohon III adalah Keuchik (Kepala Desa) yang diangkat dengan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/51/K/PD/2018, Tanggal 29/9/2018 [P5] dan jika berpedoman pada UU Nomor 11 tahun 2006 pasal 115 ayat (3) maka akan berakhir masa jabatannya pada 29/9/2024, dan Pemerintahan Gampong (Desa) saat ini ditunjuk Pejabat Keuchik (Kepala Desa) dari Kantor Camat wilayah hukum masing-masing, namun jika mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2024 jabatan Pemohon II berakhir pada 29/9/2026, oleh karena adanya pasal 115 ayat (3) yang mengaturn 6 tahun masa jabatan sehingga Pemohon II sejak 29/9/2024 tidak lagi menjabat sebagai Keuchik (Kepala Desa), dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya telah terlanggar oleh Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006. 10 Jabatan Kepala Desa (Keuchik) di Aceh UU Nomor 11/2006, Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 3/2024, pasal 39 ayat (1) Masa Jabatan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/51/K/PD/2018, Tanggal 29/9/2018 6 tahun 8 tahun Berakhir jabatan 29/9/2024 29/9/2026 7. Bahwa Pemohon IV adalah Keuchik (Kepala Desa) yang diangkat dengan Keputusan Walikota Langsa Nomor 243/141/2022, Tanggal 25/5/2022 (PAW Andra Isvani, S.IP., M.AP) [P6] dan jika berpedoman pada UU Nomor 11 tahun 2006 pasal 115 ayat (3) maka masa jabatannya berakhir pada 25/5/2024, sedangkan jika mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2024 berakhir pada 25/5/2026. Saat ini Pemohon IV tidak menjabat lagi sebagai Keuchik (Kepala Desa) dikarenakan adanya pasal 115 ayat (3) dan Pemerintahan Gampong (Desa) di pmpin oleh Pejabat Keuchik (Kepala Desa) yang ditunjuk dari wilayah hukumnya, oleh karena itu Pemohon IV merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar dengan norma Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006. Jabatan Kepala Desa (Keuchik) di Aceh UU Nomor 11/2006, Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 3/2024, pasal 39 ayat (1) Masa Jabatan Keputusan Walikota Langsa Nomor 243/141/2022, Tanggal 25/5/2022 (PAW Andra Isvani, S.IP., M.AP) 6 tahun 8 tahun Berakhir jabatan 25/5/2024 25/5/2026 8. Bahwa Pemohon V adalah Keuchik (Kepala Desa) yang diangkat dengan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 141/632/2018, Tanggal 11/10/2018 [P7] dan saat ini tidak lagi menjabat sejak 11/10/2024 karena pemberlakuan Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006, sedangkan jika mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2024 jabatan Pemohon V berakhir pada 25/5/2026. Oleh karena itu 11 Pemohon V merasa telah dilanggar hak konstitusionalnya oleh Pasal 115 (3) UU Nomor 11 tahun 2006. Jabatan Kepala Desa (Keuchik) di Aceh UU Nomor 11/2006, Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 3/2024, pasal 39 ayat (1) Masa Jabatan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 141/632/2018, Tanggal 11/10/2018 6 tahun 8 tahun Berakhir jabatan 11/10/2024 11/10/2026 9. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 dengan amar putusan: “Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. 10. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Pasal II berbunyi: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” UU ini disahkan di Jakarta, pada tanggal 28 Maret 2024, dan diundangkan pada tanggal 25 April 2024. 11. Bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor 100.3.2/333/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota (yang memiliki desa) di Indonesia, dengan perihal: Penjelasan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 [P9], yang isinya: 1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa 12 pasal 119 huruf e Undang-Undnag Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undag-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”. 2. Amar putusan ini dimaknai bahwa Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya sampai bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, dikecualikan bagi Desa yang telah melakukan pemilihan kepala Desa. 3. Melaksanakan ketentuan pasal 39 dan pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki Desa telah melakukan perpanjangan masa jabatan kepala Desa semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bagi daerah yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa namun menunda pelantikan Kepala Desa terpilih dan melakukan perpanjangan masa jabatan kepala Desa definitif, harus melaksanakan putusan MK dengan melakukan pelantikan kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas: a. Pemohon III yang habis masa jabatannya 25/5/2024, harusnya di perpanjang sampai 25/5/2026, namun faktanya Pemohon III telah dinon-akifkan saat ini berdasarkan pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006 yang seharusnya masa jabatanyya diperpajang sampai 25/5/2028 sesuai dengan Putusan MK 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025, sehingga Pemohon III merasa dilangar hak konstitusionalnya sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 I ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. b. Pemohon IV yang habis masa jabatannya 25/5/2024, harusnya di perpanjang sampai 25/5/2026, namun faktanya Pemohon III telah dinon-akifkan saat ini berdasarkan pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006 yang seharusnya masa jabatanyya diperpajang sampai 25/5/2028 sesuai dengan Putusan MK 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025, sehingga Pemohon III merasa dilangar hak konstitusionalnya sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 I ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. c. Pemohon V yang habis masa jabatannya 11/10/2024, harusnya di perpanjang sampai 11/10/2026, namun faktanya Pemohon III telah dinon- akifkan saat ini berdasarkan pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006 yang seharusnya masa jabatanyya diperpajang sampai 25/5/2028 sesuai 13 dengan Putusan MK 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025, sehingga Pemohon III merasa dilangar hak konstitusionalnya sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 I ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. III. POKOK PERMOHONAN RENTANG WAKTU PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW PASAL 115 (3) UU NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DENGAN PENEGESAHAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA. 1. Bahwa UU Nomor 3 tahun 2024 disahkan pada 28 maret 2024, sejak dissahkan UU aquo, Para Pemohon yang juga tergabung dalam organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) telah menyurati Pemerintah Aceh [ P ..] dan DPR Aceh [P ..] untuk beraudiensi menyampaikan agar di Provinsi Aceh diterapkan pemberlakukan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa dalam hal penetapan masa jabatan Keuchik (Kepala Desa) dari 6 tahun menjadi 8 tahun, 2. Bahwa kemudian APDESI yang menjadi wadah organisasi Para Permohon sebagai Keuchik (Kepala Desa) pada tanggal 24 Juni 2024 menyurati seluruh Bupati dan Walikota di Provinsi Aceh dengan perihal agar seluruh Bupati dan Walikota di Aceh menerapkan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa sebagaimana juga telah di instruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam surat Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ. [P…] 3. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2024, DPR Aceh dalam surat Nomor: 161/1377 perihal Rekomendasi [P 11] yang pada prinsipnya mennyampaikan DPR Aceh tidak berkeberatan apabila UU Nomor 3 tahun 2024 diberlakukan di Aceh sepanjang dimungkinkan oelh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bahwa kemudia Pj Gubernur Aceh pada tanggal 23 September 2024 dalam suratnya Nomor: 400.14.1/11532 [ P12], telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Dlaam Negeri yang pada prinsipkan Pemerintah Aceh tidak berkeberatan dengan pemberlakuan UU Nomr 3 tahun 2024 tentang Desa sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14 5. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon ingin menyampaikan, permintaan tentang penerapan UU Nomor 2 tahun 2024 tentang Desa mengenai penambahan masa jabatan Keuchik (Kepala Desa) dari 6 tahun menjadi 8 tahun telah dilakukan upaya upaya sejak UU aquo di sahkan oleh DPR bersama Pemerintah, namun sampai dengan diajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi Pemerintah Aceh belum menerapkan kententuan perpanjangan masa jabatan Keuchik (Kepala Desa) di Aceh sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, yang baru dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah mengeluarkan relaksasi waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) kepada para Bupati dan Walikota di Aceh [P..] 6. Bahwa dari Surat Pemerintah Aceh tersebut kemudian oleh Kepala Daerah kemudian melakukan penundaan pemiihan Keuchik (Kepala Desa) seperti Pemerintah Kabupaten Aceh Timur [P…], Pemerintah Kabupaten Aceh Utara [P…] dan di Aceh sampai saat ini terhadap Gampong (Desa) yang Keuchik (Kepala Desa) yang selesai masa jabatannya pada Februari 2024 tidak dilakukan Pemilihan, dan Gampong tersebut masih di jabat oleh Pejabat Keuchik yang ditunjuk oleh Camat di wilayah hukum masing-masing. ANALISIS HUKUM PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL 7. Bahwa Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) karena telah membatasi hak Para Pemohon sebagai Keuchik (Kepala Desa) untuk mendapatkan masa jabatan 8 tahun sebagaimana diberlakukan kepada Kepala Desa di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Aceh. Masa jabatan Keuchik (Kepala Desa) dalam Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut adalah: “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa diluar Provinsi Aceh mengacu pada: Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2024 “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. 15 Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Indonesia adalah negara hukum, ciri utama negara hukum adalah supremasi hukum, di mana hukum berlaku untuk semua, termasuk pemerintah, dan menjamin hak asasi manusia. Negara hukum juga memiliki ciri-ciri seperti pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan adanya peradilan administrasi. Selain itu, negara hukum juga mengutamakan kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, serta menjamin perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia. Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menggambarkan tujuan bernegara, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Negara ini berkomitmen memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kesejahteraan, termasuk melindungi hak asasi manusia. Penggunaan prinsip-prinsip rule of law menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, memastikan perlindungan hukum bagi rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan landasan dasar hukum negara Indonesia sebagai negara hukum. Rule of law merupakan konsep hukum yang penting dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara hukum memiliki ciri-ciri seperti supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Prinsip-prinsip rule of law harus diimplementasikan dengan baik dalam sistem pemerintahan untuk mencapai tujuan tersebut Dalam hal ini Para Pemohon merasa telah diperlakukan tidak adil sebagai warga negara didalam kedudukannya dihadapan hukum dan Pemerintahan, dimana untuk jabatan Keuchik di Aceh diberlakukan 6 tahun, sementara di luar Provinsi Aceh 8 tahun. Pemberlakukan perbedaan ini melanggar norma konstitusi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang telah menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan. Untuk itu sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal 115 ayat (3) bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dibaca dimaknai : 16 “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945, yang berbunyi (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki beberapa alasan utama.  Pertama, untuk memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa secara berkelanjutan.  Kedua, untuk mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa yang dapat memicu polarisasi dan gangguan terhadap jalannya pemerintahan desa.  Ketiga, untuk memperkuat peran desa sebagai sentra pembangunan, sehingga desa dapat menjadi lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada pusat Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai alasan-alasan tersebut: Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih fokus pada perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat hasilnya. Mereduksi Polaritas: Pemilihan kepala desa seringkali dapat memicu konflik dan polarisasi di masyarakat desa. Dengan perpanjangan masa jabatan, frekuensi pemilihan berkurang, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan gangguan terhadap pemerintahan desa. 17 Pembangunan Desa yang Lebih Mandiri: Perpanjangan masa jabatan dapat membantu kepala desa untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait. Hal ini dapat memperkuat posisi desa sebagai sentra pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Konsentrasi pada Tugas: Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih fokus pada tugas-tugasnya sebagai pemimpin desa, seperti menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan membina kemasyarakatan Alasan-alasan positif dalam perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam UU Nomor 3 tahun 2024 sebagaimana telah disampaikan diatas, tentu perlu juga diberlalukan di Aceh, supaya Para Pemohon dengan masa jabatan yang lebih panjang, Para Pemohon dapat lebih fokus pada perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat hasilnya dan dengan masa jabatan yang lebih panjang, Para Pemohon dapat lebih fokus pada tugas-tugasnya sebagai pemimpin Gampong (Desa), seperti menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan membina kemasyarakatan, namun ketika hak ini tidak diberikan kepada Para Pemohon maka telah diperlakukan dengan tidak adil, tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) dan (3). Maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 115 ayat (3) bertengan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) sepanjang tidak dibaca/dimaknai: “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 8. Bahwa setelah dikaji dengan seksama pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006, Para Pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut telah menghilangkan hak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), (3), dimana tentang masa jabatan Kepala Desa yang apabila memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU- XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 jika dihubungkan dengan adanya perubahan 18 hukum yang berlaku secara nasional mengenai masa jabatan kepala Desa dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi: “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. 9. Bahwa pembentuk Undang-Undang telah mengakomodasi masa jabatan kepala Desa dengan melakukan perubahan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berlaku secara hukum berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia terutama pada masa jabatan dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, yang Undang-Undang tersebut berlaku secara nasional termasuk Provinsi Aceh, namun dalam implementasinya, di Provinsi Aceh terkendala dengan adanya pasal 115 ayat (3) dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang membatasi masa jabatan kepala Desa sampai 6 (enam) tahun saja. Dalam hal ini terjadi dualisme hukum yang mengatur tentang masa jabatan kepala Desa oleh karena adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945. PROVINSI ACEH SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA DAN KHUSUS (LEX SPECIALIS) 10. Bahwa di Indonesia terdapat empat daerah di Indonesia yang diberlakukan secara asimetris yang telah diatur dalam undang-undang yaitu Aceh, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta dan 6 Provinsi di Papua (Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan). Kesembilan daerah tersebut memiliki hubungan ynag berbeda dengan Pemerintah Pusat terkait kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan juga kontrol karena berstatus istimewa dan otonomi khusus. 11. Bahwa UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana UU tersebut bersifat khusus untuk berlaku di Aceh, namun pemberlakuan ke khususan tersebut tidak dapat mendegradasi hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang telah dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3), 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan (3), 28I ayat (2), bahkan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 [P10]: “Apalagi antara UU 32/2004 dengan UU 11/2006 tidak dapat diposisikan dalam hubungan hukum yang bersifat umum dan khusus (vide Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007). Fakta hukum 19 lainnya, Provinsi Papua yang merupakan daerah otonomi khusus, juga memberlakukan calon perseorangan dalam Pemilukada” 12. Bahwa jika merujuk pada Putusan Mahkamah Kosntitusi diatas, maka mempunyai kesamaan dalam mendudukkan Aceh sebagai daerah istimewa dan otonomi khusus dalam penerapan UU Nomor 3 tahun 2024, dimana delapan Provinsi lainnya sebagai mana telah disampaikan diatas juga mempunyai status istimewa dan otonomi khusus dan faktanya pada Provinsi tersebut saat ini terhadap masa jabatan Kepala Desa mengacu pada pasal 39 ayat (1) yaitu memberlakukan masa jabatan selama 8 tahun untuk Kepala Desa, oleh karena itu, status Aceh sebagai daerah Istimewa dan khusus juga tidak dapat menghalangi penerapan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2024. Fakta hukum lainnya adalah pada Pasal 74 ayat (2), (4), (5) dan (6) yang mengatur penyelesaian sengketa Pemilihan Kepada Daerah di Aceh ke Mahkamah Agung, yang berbunyi: (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan. (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan. (5) Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada: a. KIP; b. pasangan calon; c. DPRA/DPRK; d. Gubernur/bupati/walikota; dan e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon. (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat. Namun pasal tersebut tidak pernah dilaksanakan di Aceh yang telah mengatur secara khusus tentang penyelesaian sengketa Pilkada di Aceh, malah Aceh setiap adanya sengketa Pemilihan Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung, hal ini karena UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur salah satu kewenangan Mahkmah Konstitusi adalah menyelesaiakan sengekta Pemilu dan Pilkada. 20 13. Bahwa Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut telah tidak memberikan peluang untuk Para Pemohon menjabat selama 8 (delapan) tahun, maka dengan sendirinya telah menempatkan Para Pemohon pada posisi yang tidak sama haknya di hadapan hukum dan pemerintahan dalam masa jabatannya sebagai Kepala Desa, yang seharusnya juga mendapatkan hak yang sama dengan para Kepala Desa yang ada diseluruh Indonesia sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2024 yaitu 8 (delapan) tahun. Dengan adanya Pasal 115 ayat (3) tersebut, Para Pemohon berkeyakinan bahwa apabila pasal tersebut dilaksanakan justru akan menimbulkan perlakuan yang tidak adil karena jelas pasal ini telah meenampatkan Pemohon tidak bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, yang dimana Para Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 14. Bahwa ketentuan Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006 telah menutup kesempatan bagi Para pemohon di Aceh dan jelas-jelas telah menghambat dan merugikan hak konstitusional baik secara aktual terhadap Pemohon I, II dan II, juga potensial bagi Pemohon IV dan V yang sebagai warga negara telah dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD 1945, hal mana juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025. 15. Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Putusan MK Nomor 92/PUU- XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 sesungguhnya berlaku secara nasional (termasuk Aceh) tentang masa jabatan kepala Desa selama 8 (delapan) tahun yang berlaku sejak diundangkan dan selanjutnya akan terganjal dengan ketentuan Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006; PEMERINTAH ACEH DAN DPR ACEH SETUJU PEMBERLAKUAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DI PROVINSI ACEH. 16. Bahwa DPR Aceh dalam surat Nomor 161/1378, [P11] yang berisi rekomendasi DPRA tidak keberatan dan menyetujui untuk diberlakukan UU Desa di Aceh, pun demikian dengan Pemerintah Aceh yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Aceh, Safrizal, pada 23 /9/2024, dalam surat Nomor 400.14.1.3/11532 [P12] yang tidak keberatan terhadap pemberlakuan UU Desa, namun rekomendasi tersebut tidak dapat menghilangkan keberadaan pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2006 21 karena kewenangan untuk menafsirkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum terhadap suatu norma dalam Undang-Undang adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana Para Pemohon telah sampaikan diatas pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 115 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 1ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) sepanjang tidak dimaknai: “Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya” IV. PETITUM Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4633) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 22 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 350 Tahun 2022 Tanggal 17 Mei 2022; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 456 Tahun 2019, Tanggal 6 Juli 2019; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/51/K/PD/2018, Tanggal 29/9/2018; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Walikota Langsa Nomor 243/141/2022, Tanggal 25/5/2022 (PAW Andra Isvani, S.IP., M.AP); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 141/632/2018, Tanggal 11/10/2018; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Rekomendasi dukungan pelaksanaan Undang-Undang Desa di Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi dukungan pelaksanaan Undang-Undang Desa di Aceh dari Pemerintah Aceh; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Penegasan atas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Kementrian dalam 23 Negeri Republik Indonesia, No: 100.3.5.5/6369/SJ, Tanggal 26 November 2024; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Relaksasi Waktu Pelaksanaan Tahapan Pilciksung terhadap Keucik yang Berakhir Masa Jabatan pada Februari 2024 s/d Desember 2025 di Aceh sampai dengan Putusan Makamah Konstitusi terkait Masa Jabatan Keuchik di Aceh dari Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah, No: 400.10/4007, Tanggal 22 April 2025; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Relaksasi Waktu Pelaksanaan Tahapan Pilciksung terhadap Keucik yang Berakhir Masa Jabatan pada Februari 2024 s/d Desember 2025 di Aceh sampai dengan Putusan Makamah Konstitusi Terkait Masa Jabatan Keuchik di Aceh dari Bupati Aceh Timur, No:140/2558, Tanggal 23 April 2025; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Relaksasi Waktu Pelaksanaan Tahapan Pilciksung terhadap Keucik yang Berakhir Masa Jabatan pada Februari 2024 s/d Desember 2025 di Aceh sampai dengan Putusan Makamah Konstitusi Terkait Masa Jabatan Keuchik di Aceh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Sektreariat Daerah, 141/548 Tanggal 24 April 2025; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Permohonan audiensi Asosiasi pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) Provnsi Aceh akan mengadakan Audiensi bersama Ketua DPR- Aceh dan Anggota Komisi 1 Bidang Pemerintah tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 terkait masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) Tahun selama 3 (tiga) priode menjadi 8 (delapan) Tahun selama 2 (dua) priode yang telah di sahkan dalam Rapat Paripurna DPRI-RI pada Kamis, 28 Maret 2024, dari DPD APDESI PROVINSI ACEH, 05/PEM/DPD/- 24 APDESI/IV/2024, Banda Aceh 18 April 2024, Kepada Ketua DPRI-Aceh; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Permohonan Audiensi, sehubungan dengan telah disahkannya perubahan kedua Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam rapat paripurna DPR-RI pada Kamis, 28 Maret 2024, DPD APDESI PROVINSI ACEH, 06/PEM/DPD/- APDESI/IV/2024, Banda Aceh 18 April 2024, Kepada Pj. Gubernur; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepada Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, No: 100.3.5.5/2625/SJ, Jakarta, 5 Juni 024, Kepada Gubernur selain DKI Jakarta, Bupati/Walikota; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ, peralihan Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait dalam Undang-Undang 03 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, dari DPD APDESI PROVINSI ACEH, No: 23/DPD/A/VI/2024, Banda Aceh, 24 Juni 2024 Kepada Bpk. Walikota/Bupati; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut Surat Kementrian Dalam Negeri nomor: 100.3.5.5/2625/SJ, peralihan Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait dalam Undang-Undang 03 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa tanggal 05 Juni 2024 yang ditujukan kepada Gubernur, dari DPD APDESI PROVINSI ACEH, 25 No: 24/DPD/A/VI/2024, Kepada Bpk. Pj. Gubernur Aceh; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Penegasan atas Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sehubungan dengan Surat dari Jendral Kementrial Dalam Negeri No: 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 26 November 2024, dari Pemerintah Aceh SEKTRETARIAN DAERAH, No: 100.3/18623, Kepada Pj. Para Pj. Bupati/Pj. Walikota se-Aceh; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Permohonan Pelaksaan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Aceh, Permohonan kepada Bapak Gubernur Aceh untuk membuat Surat Edaran Kepada Bupati/Walikota Se-Aceh untuk segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dari DPD APDESI PROVINSI ACEH, No: 027/DPD-APDESI- NAD/II/2025, Banda Aceh, 14 Feruari 2025, Kepada Gubernur Aceh. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Yusran, yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Keterangan Saksi Yusran - Bahwa saksi adalah kepala desa aktif yang diangkat melalui oleh SK Bupati Aceh Tamiang pada tanggal 24 Mei 2021 dan akan berakhir pada tanggal 24 Mei 2027. - Terdapat 4 penyebutan istilah kepala desa di Provinsi Aceh, yaitu Datuk Penghulu, Keuchik, Reje, dan Penghulu. Penyebutan tersebut dikarenakan adanya kearifan lokal di wilayah Provinsi Aceh. 26 - Di Provinsi Aceh, terdapat 6.599 kepala desa dan belum terakomodir untuk dapat menjalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari 6.599 kepala desa tersebut, beberapa di antaranya sudah berakhir masa jabatannya dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa dari kecamatan. - Kami selaku kepala desa telah mengupayakan silaturahim dengan Penjabat Gubernur Provinsi Aceh pada waktu itu yaitu Bapak Safrizal pada bulan Mei 2024. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengatakan, “Kami tidak berkeberatan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Provinsi Aceh. Selain itu, kami juga melakukan silaturahim ke DPR Aceh dan semua anggota di Komisi III DPR Aceh mengatakan, “Kami tidak berkeberatan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.” [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 11/2006 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006, yang berketentuan sebagai berikut: Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal a quo UU 11/2006 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 27 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Para Pemohon adalah Keuchik/Kepala Desa yang mendalilkan mengalami kerugian konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dan persamaan di muka hukum dan pemerintahan atas berlakunya Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006, hal ini dikarenakan Pasal a quo UU 11/2006 tidak sejalan lagi dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan saat ini. Perkembangan dimaksud adalah dalam hal Pasal a quo tidak sejalan dengan diaturnya masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 8). Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 nomor 62 dan Tambahan Lembaga Negara RI nomor 4633) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 28 Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. DPR RI perlu menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur hak konstitusional warga negara melainkan mengatur mengenai Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sehingga kerugian konstitusional Para Pemohon secara perorangan tidak berkorelasi langsung dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 29 2. Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yang telah selesai menjabat sebagai keuchik, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tersebut tidak mengalami kerugian konstitusional secara aktual maupun potensial. Para Pemohon tidak lagi menjadi addresat dari pengaturan Pasal a quo sehingga apapun Putusan MK tidak akan berdampak apapun terhadap Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V. 3. Bahwa dengan demikian, DPR RI berpandangan Para Pemohon perlu membuktikan kedudukan hukumnya berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d' interest point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah 30 Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. 2. Bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. 4. Bahwa ketentuan mengenai desa secara nasional diatur melalui UU 6/2014 sebagaimana diubah UU 3/2024. Sementara itu, untuk konteks penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh (dalam hal ini disebut gampong) pengaturannya secara khusus diatur melalui UU 11/2006. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa secara yuridis, konstitusi UUD NRI Tahun 1945 mengakui hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, serta satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau 31 istimewa yang diatur dengan dengan undang-undang. Ketentuan dimaksud selengkapnya diatur sebagai berikut: Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2. Bahwa UU 11/2006 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sekaligus penerapan desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization), yaitu memberikan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang memiliki kekhususan yang berbeda dengan provinsi lainnya. 3. Hal tersebut kemudian berkorelasi pada salah satu materi muatan yang diujikan Para Pemohon mengenai gampong yang dipimpin oleh keuchik beserta masa jabatan keuchik, yang juga merupakan salah satu bentuk pengaturan yang hanya diatur dalam UU 11/2006, serta secara struktur pemerintahan desa adat, memang memiliki ciri khas dan tidak sama dengan desa-desa pada umumnya di Indonesia. Sementara secara nasional berlaku UU 6/2014 sebagaimana diubah UU 3/2024. 4. DPR RI berpandangan bahwa diberlakukannya masa jabatan keuchik selama 6 (enam) tahun sejalan dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dalam hal ini UU 11/2006 mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), yaitu 6/2014 yang diubah dengan UU 3/2024 yang mengatur kepala desa menjabat selama 8 (delapan) tahun. 5. Bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan Para Pemohon mengenai Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 yang tidak sejalan dengan masa jabatan kepala desa dalam UU 6/2014, berikut tabel persandingan mengenai masa jabatan keuchik yang diatur dalam UU 11/2006 dengan masa jabatan kepala desa secara nasional dalam UU 6/2014: UU 11/2006 UU 6/2014 Pasal 115: (1).“Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain. Pasal 39: (1) “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) 32 (2).Pemerintahan gampong terdiri atas keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut tuha peuet atau nama lain. (3).Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.” tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.” Berdasarkan tabel perbandingan ketentuan masa jabatan keuchik dan masa jabatan kepala desa tersebut, telah terdapat perbedaan ketentuan masa jabatan yang diatur diantara kedua undang-undang dimaksud. Bahkan saat diberlakukannya UU 6/2014 yang pada intinya terdapat perbedaan pengaturan dengan masa jabatan keuchik beserta periodesasinya, tidak ada persoalan konstitusionalitas atas ketentuan tersebut. Dengan demikian, perbedaan saat ini antara UU 11/2006 dengan UU 3/2024 juga bukan permasalahan konstitusionalitas norma. 6. Adapun ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa dalam Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 mengalami perubahan melalui UU 3/2024, selengkapnya sebagai berikut: Pasal 39: (1) “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.” Lebih lanjut, ketentuan Peralihan Pasal 118 UU 3/2024 mengatur: “Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang- Undang ini. b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan 33 sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi. c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai UndangUndang ini. d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan UndangUndang ini. e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini. f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 118 UU 3/2024 tersebut, tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara tegas bahwa UU 3/2024 berlaku untuk keuchik di Provinsi Aceh. 7. Sehubungan dengan kedudukan UU 11/2006 yang dikaitkan dengan UU 3/2024, DPR RI berpandangan penting untuk melihat keberlakuan lainnya UU 6/2014 sebagaimana diubah UU 3/2024 secara komprehensif dan menyeluruh. Bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang juga telah mengatur dan mengakomodir mengenai daerah yang memiliki kekhususan tertentu dalam UU 6/2014, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 107 UU 6/2014: Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Pasal 109 UU 6/2014: Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi. 3) Penjelasan umum UU 6/2014, gampong yang dipimpin oleh keuchik merupakan bagian yang diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, selengkapnya dikutip sebagai berikut: Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 34 prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti hutan/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku. 4) Penjelasan Umum UU 6/2014 13. Ketentuan Khusus Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang; dan b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 8. Berdasarkan uraian di atas, DPR RI berpandangan bahwa pembentuk undang-undang sejatinya telah mengatur sedemikian rupa agar kekhususan di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua tetap memperhatikan ketentuan khusus di daerahnya. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 11/2006 yang mendefinisikan Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Lebih lanjut, penyelenggaraan pemerintahan Gampong di Aceh juga diatur melalui Qanun di setiap Kabupaten dan/atau Kota. 9. Bahwa hal tersebut justru mengukuhkan dan menghormati status UU 11/2006 yang masih berlaku sebagai undang-undang untuk penyelenggaraan pemerintahan di Aceh berdasarkan kekhususannya. 10. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan masa jabatan keuchik di Aceh disamakan dengan masa jabatan kepala desa secara nasional. Hal tersebut dilakukan melalui legislative review yaitu dengan 35 melakukan perubahan terhadap UU 11/2006. Rancangan perubahan UU 11/2006 telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029, urutan ke-135. 11. Dengan demikian, terkait dengan Petitum Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa dimohonkannya tafsir yang mengubah penormaan masa jabatan keuchik/kepala desa dari angka 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator. Hal tersebut selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 (halaman 57) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.” Demikian juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna bahwa: “Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma: www.hukumonline.com). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon.” D. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 36 4. Menyatakan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Juni 2025 yang diterima Mahkamah melalui Mahkamah bertanggal 26 Juni 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon merasa diperlakukan tidak adil sebagai warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, oleh karena jabatan Keuchik di Aceh diberlakukan 6 (enam) tahun, sementara di luar Aceh 8 (delapan) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU 3/2024). Bahwa UU Pemerintahan Aceh bersifat khusus untuk berlaku di Aceh, namun pemberlakuan kekhususan tersebut tidak dapat mendegradasi hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang telah dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam 37 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa terbitnya UU 11/2006 untuk melaksanakan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan amanat Pasal 18B UUD 1945 yang pada intinya menyatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena UU 11/2006 sebagai perwujudan dari Indonesia adalah negara hukum, dan penghormatan serta pengakuan untuk Aceh sebagai pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan. Selain itu, pengaturan UU 11/2006 adalah salah satu cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta merupakan perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahwa dengan adanya UU 11/2006 yang merupakan Undang-Undang yang bersifat lex specialis/Undang-Undang yang khusus berlaku di Aceh, sehingga apabila ada Undang-Undang baru yang bersifat umum tidak serta merta dapat langsung diberlakukan di Aceh. Selain itu, UU 11/2006 merupakan pengejawantahan dari Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena hak konstitusional Para Pemohon mengenai kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan telah dijamin oleh Pasal a 38 quo yang merupakan Undang-Undang khusus yang berlaku di di Aceh. Sehingga Para Pemohon wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya yang berlaku di Aceh. 3. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU 6/2014) pada angka Romawi I UMUM bagian angka 13 Ketentuan Khusus, disebutkan “Khusus Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; dan b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.” Berdasarkan Penjelasan atas UU 6/2014 tersebut, maka tidak dilakukan perubahan dalam UU 3/2024, sehingga Penjelasan atas UU 6/2014 masih berlaku. Dengan demikian, para Keuchik yang ada di Aceh sepatutnya melaksanakan UU 11/2006 sebagai legitimasi Pemerintah Aceh dan Amanat masyarakat Aceh karena kekhususannya, antara lain terkait pelaksanaan pemilihan Keuchik dan masa jabatan Keuchik. 4. Bahwa UU 11/2006 diterbitkan sebagai pengakuan dan penghormatan bagi pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Hal tersebut berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia yang menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Pengakuan dan penghormatan terhadap Aceh yang bersifat khusus atau bersifat istimewa tersebut merupakan perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Serta untuk memberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi masyarakat Aceh yang dinamis 39 dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik. Sehingga Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 5. Bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama meskipun Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dalam pelaksanaannya hak yang diterima oleh setiap orang disesuaikan dengan beberapa aspek yang mereka miliki. Sehingga Para Pemohon yang menyatakan Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena hak Para Pemohon dengan adanya Pasal a quo telah mendapatkan jaminan dan kepastian hukum untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. 6. Bahwa dalam Bab V Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Aceh termaktub prinsip-prinsip pemberian kewenangan khusus atau otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintahan Aceh yang dijadikan pedoman yaitu antara lain yang menyatakan Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya didasarkan pada kewenangan khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh dalam mengatur serta mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena pemerintahan Aceh telah diberi kewenangan seluas- luasnya oleh Pemerintah Pusat dalam mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan, termasuk mengenai pengaturan masa jabatan Keuchik. 7. Bahwa secara normatif Gampong yang dipimpin oleh Keuchik setingkat atau sama dengan Kepala Desa. Namun Gampong tidak langsung berada di bawah Kecamatan sebagaimana dengan konteks Desa pada umumnya, di antara gampong dengan kecamatan masih terdapat lembaga Mukim yang merupakan gabungan dari beberapa Gampong. Pasal 98 UU Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Imam Mukim (Kepala Mukim) dan Keuchik (Kepala Gampong) juga merupakan bagian dari Lembaga Adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi 40 masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Pembinaan kehidupan adat dan istiadat dilaksanakan oleh Wali Nanggroe sebagai lembaga karismatik sekaligus Pembina persatuan dan kehidupan adat serta budaya di Aceh. Dengan demikian kedudukan Gampong setingkat atau sama dengan Desa, namun terdapat perlakuan kekhususan yang berasal dari adat-istiadat atau kebiasaan di Aceh yang sesuai dengan semangat penyusunan UU Pemerintahan Aceh dengan menempatkan Gampong sebagai bagian dari tata Kelola Pemerintahan Aceh. 8. Bahwa pembedaan perlakuan pengaturan masa jabatan antara Keuchik di Aceh dan Kepala Desa di Provinsi lain tidak bersifat diskriminatif, oleh karena UU 11/2006 merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialis) sebagai pengakuan dan penghormatan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Sehingga perlakuan berbeda masa jabatan antara Keuchik dan Kepala Desa tidak diskriminatif, keduanya sama-sama memperoleh perlindungan hukum dari negara. Dengan demikian Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; dan 2. Menyatakan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. 41 Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan DPR Aceh menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menegaskan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya mengenai desa, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang disebut dengan Gampong. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 2. Bahwa di dalam Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 3. Bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 42 2024 tentang Desa telah menegaskan bahwa khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan desa di samping memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini, juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditegaskan bahwa rencana pembentukan undang- undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dengan demikian, secara prosedur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah mengatur tata cara perubahan undang-undang khusus mengenai Aceh. Ketentuan Pasal 8 adalah untuk menjamin bahwa otonomi khusus Aceh tetap dihormati dan perlu juga kami sampaikan saat ini Pemerintah Aceh telah mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 5. Bahwa sesuai dengan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa dalam hal adanya perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 6. Bahwa mengenai adanya gugatan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menurut kami gugatan terhadap Pasal 115 ayat (3) tersebut adalah hak dari warga negara. Namun Konstitusi Republik Indonesia, khususnya di dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa 43 Ayat (1), “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang- Undang.” Ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan demikian, kewenangan yang diatur di dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah amanat dari konstitusi Republik Indonesia yang telah mengakui Aceh adalah merupakan daerah yang diberikan kewenangan khusus di dalam penyelenggaraan pemerintahan. 7. Bahwa sesuai dengan asas hukum lex specialis lex generalis yang menegaskan bahwa hukum yang khusus menyampaikan hukum yang berlaku umum, oleh karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengatur secara khusus. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tidak dapat diberlakukan di Aceh dan sepanjang belum adanya keputusan apa pun dalam perkara ini, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap berlaku. 8. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa tidak ada pertentangan norma hukum di dalam Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Justru, adanya Pasal 115 ayat (3) adalah sebagai norma yang mengatur tentang Gampong merupakan amanat dari Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. 9. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menolak permohonan uji materiil yang diajukan karena akan mengurangi eksistensi dan makna kekhususan Aceh di dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, hak dalam mengubah maupun membuat undang-undang merupakan kewenangan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden atau pemerintah yang harus dikonsultasikan bersama dengan Dewan Perwakilan 44 Rakyat Aceh. Dan saat ini, sekali lagi DPR Aceh bersama-sama dengan Pemerintah Aceh juga sedang mengajukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemberi Keterangan Gubernur Aceh memberikan keterangan tertulis bertanggal 30 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa kewenangan di dalam membuat Undang-Undang berada pada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah Aceh tidak memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang, namun yang perlu kami tegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang yang memberikan kewenangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dengan diberikan kewenangan khusus. Hal ini dengan tegas disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menegaskan bahwa : "Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Selanjutnya mengenai Desa sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang disebut dengan Gampong. 45 Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa : “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri" 2. Bahwa di dalam Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya” 3. Bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah menegaskan bahwa : "Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh” 4. Bahwa Pemerintah pusat di dalam merumuskan Undang-Undang tentang Aceh harus mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Pasal 8 ayat (2) ditegaskan bahwa : “Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA” Dengan demikian, secara prosedural, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah mengatur tata cara perubahan Undang-Undang khusus mengenai Aceh, hal ini adalah untuk menjamin bahwa Otonomi Khusus Aceh tetap dihormati. 46 Dan perlu juga kami sampaikan saat ini Pemerintah Aceh telah mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kepada DPR 5. Bahwa sesuai dengan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa “Dalam hal adanya perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA 6. Bahwa mengenai adanya Gugatan Uji Materil terhadap ketentuan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menurut kami gugatan terhadap Pasal 115 ayat (3) tersebut adalah hak dari warga negara, namun Konstitusi Republik Indonesia, khususnya di dalam Pasal 18B UUD 1945 telah menegaskan bahwa : Ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang. Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kewenangan yang diatur di dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah amanat dari Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengakui Aceh adalah merupakan daerah yang diberikan kewenangan khusus di dalam penyelengggaraan pemerintahan. 7. Bahwa sesuai dengan Asas Hukum Lex Specialist Derogat lex Generalis, yang menegaskan bahwa Hukum yang Khusus mengenyampingkan hukum yang berlaku umum, oleh karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengatur secara khusus, dengan demikian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tidak dapat 47 diberlakukan di Aceh. Dan sepanjang belum adanya keputusan apapun dalam Perkara ini, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap berlaku. 8. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa tidak ada pertentangan Norma Hukum di dalam Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Justru, adanya Pasal 115 ayat (3) adalah sebagai norma yang mengatur tentang Gampong merupakan amanat dari Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. 9. Bahwa Pemerintah Aceh menolak permohonan uji materil yang diajukan, karena hak dalam merubah maupun membuat Undang-Undang merupakan kewenangan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pemerintah). 10. Berdasarkan uraian yang telah karni sampaikan diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya [2.7] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan kesimpulan bertanggal 18 Juli 2025 kepada Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN DPR RI 1. Bahwa Para Pemohon tidak sependapat dengan keterangan DPR RI yang menolak dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam surat Permohonannya. 2. Bahwa benar Aceh merupakan dalah satu daerah Istimewa dan khusus yang di akui dalam UUD1945, namun pemberlakukan keistimewaan dan kekhususan tersebut mengacu pada hal-hal tertentu seperti keidtimewaan Aceh diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagaimana telah Para Pemohon dalam permohonan sebelumnya. Kemudian terhadap ke khususan diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kesitimewaan dan Kekhususan yang diberikan keapda Aceh merupakan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Provinsi lain dan hanya ada di Provinsi Aceh, tidak bersifat nasional. 48 Sedangkan tentang Desa merupakan satu kesatuan dalam struktur Pemerintahan secara Nasional, dimana Pemerintahan Desa ini merupakan struktur paling bawah dalam jajaran eksekutif. 3. Bahwa, Cabang Keistimewaan dan Kekhususan di Provinsi Aceh dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), seperti Dinas Syariat Islam, Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permuswaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Wali Naggroe Aceh, dan beberapa lembaga khusus lainnya, sedangkan Desa dalam menjalankan pelayanannya menggunakan APBN yang disebut dengan Dana Desa, oleh karena itu Desa merupakan satu kesatuan Pemerintahan Eksekutif secara nasional. Terhadap masa jabatan Kepala Desa 6 tahun dalam UU Nomor 11 tahun 2006 yang menjadi Objek dalam permohonan ini, secara histiris pada saat disusunnya UU Nomor 11 tahun 2006 ini, referensi pembuat UU saat ini mengacu pada UU Pemerintahan Daerah daat itu yang mengatur masa jabatan kepala Desa selama 6 tahun, yang kemudian terhadap Desa dipisahkan pengaturannya secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masih mengatur masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun, kemudian DPR dan Pemerintah bersepakat menambah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahu dalam UU Nomor 3 tahun 2024 yang dalam UU tersebut tidak membatasi pemberlakuan masa jabatan 8 tahun tersebut pada provinsi tertentu termasuk Provinsi Aceh. 4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diputuskan oleh MK pada (29/92022), secara mutatis mutandis berlaku juga terhadap UU Nomor 11/2006 (UUPA), khususnya pada pasal 74 ayat (1) sampai ayat (6) yang mengatur Penyelesaian Sengketa atas Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota ke Mahkamah Agung, yang dalam putusan tersebut Mahkamah memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengkela Pilkada sesuai UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dialihkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. 49 TANGGAPAN TERHADAP PEMERINTAH 1. Bahwa Para Pemohon menolak keterangan Pemerintah yang tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon. 2. Bahwa Pemerintah yang melalui Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor 100.3.2/333/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota (yang memiliki desa) di Indonesia, dengan perihal: Penjelasan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 sebagaimana Nomor bukti [P9], dan telah para Pemohon sampaikan dalam Permohonan, secara tegas telah memerintahkan Kepala Gubernur, Bupati dan Wakil yang memiliki Desa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 dan pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki Desa telah melakukan perpanjangan masa jabatan kepala Desa semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Oleh karena itu, keterangan Pemerintah pada tanggal 10/7/2025 tidak sejalan dengan perintah yang dikeluarkan dalam surat tersebut yang telah secara jelas memberikan landasan hukum untuk mengimplementasikan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Oleh karena itu sangat berlasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak keterangan Pemerintah tersebut pada tanggal 10/7/2025. TANGGAPAN TERHADAP DPR ACEH 1. Bahwa keterangan DPR Aceh yang menolak dalil dari Para Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan keterangan DPR Aceh sebelumnya dimana DPR Aceh dalam surat Nomor: 161/1377 tanggal 7 Agustus 2024, yang pada prinsipnya menyampaikan DPR Aceh tidak berkeberatan apabila UU Nomor 3 tahun 2024 diberlakukan di Aceh sepanjang dimungkinkan oelh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahwa surat Rekomendasi dari DPR Aceh tersebut juga sebelum ditandatangani oleh Ketua DPR Aceh, telah dibahas di Komisi I yang membidangan urusan Pemerintahah di DPR Aceh, atas masukan dari Komisi I tersebut kemudian Ketua DPR Aceh mengeluarkan surat Nomor: 161/1377 tanggal 7 Agustus 2024. 50 3. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak sependapat dengan keterangan dari Wakil Ketua DPR Aceh dalam persidangan tanggal 10/7/2025 yang menyampaikan penolakan terhadap dalil Para Pemohon karena bertentangan dengan keterangan tertulis dari DPR Aceh yang dalam surat sebagaimana Para Pemohon sampaikan diatas, untuk itu sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan keterangan DPR Aceh dalam persidangan tanggal 10/7/2025 dan menerima Keterangan DPR Aceh dalam surat Nomor: 161/1377 tanggal 7 Agustus 2024. Keterangan Foto: Pertemuan Para Kepala Desa (Keuchik) di Aceh dengan Komisi I DPR Aceh membahas tentang penambahan masa jabatan Keuchik dari 6 tahun menjadi 8 tahun. TANGGAPAN TERHADAP PEMERINTAH ACEH 1. Bahwa terhadap keterangan dari Pemerintah Aceh yang menolak dalil permohonan Para Pemohon tidak sesuai dengan keterangan tertulis dari Pemerintah Aceh dalam surat Nomor 400.14.1.3/11532 tanggal 23 September 2024 yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Para Pemohon dalam P12, yang tidak keberatan terhadap implementasi UU Desa di Provinsi Aceh terkait dengan masa jabatan Kepala Desa (Keuchik). 2. Bahwa terhadap surat dari Pemerintah Aceh tersebut, dalam persidangan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh yang mewakili Pemerintah 51 Aceh menyatakan bahwa surat keterangan Pemerintah Aceh pada tanggal yang di jadikan sebagai bukti oleh Para Pemohon adalah benar adanya surat tersebut. 3. Bahwa oleh karena surat Pemerintah Aceh tersebut telah diakui kebenarannya oleh Pemerintah Aceh, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan keterangan dari Pemerintah Aceh sepanjang yang keterangannya menolak dalil permohonan Pemohon. Keterangan Foto: Pertemuan Para Keupala Desa (Keuchik) di Aceh dengan Pj Gubernur Aceh, Dr. Safrizal ZA membahas penambahan masa jabatan Keuchik dari 6 tahun menjadi 8 tahun yang kemudian dituangkan dalam Surat Nomor 400.14.1.3/11532 tanggal 23 September 2024 KETERANGAN SAKSI Bahwa keterangan dari Saksi Para Pemohon, Yusran, Kepala Desa yang masih aktif di Kabupaten Tamiang Provinsi Aceh, dalam persidangan tanggal 10/7/2025, telah menerangkan bahwa proses singkronisasi masa jabatan Kepala Desa (Keuchik) di Aceh dengan pemberlakukan UU Desa telah dilakukan komunikasi dengan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan UU Desa dalam masa jabatan Kepala Desa (Keuchik) di Aceh, dan saksi ikut secara langsung dalam beberapa pertemuan dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, yang didalam pertemuan tersebut Pemerintah Aceh dan DPR Aceh tidak keberatan diimplementasikan UU Desa di Aceh dalam hal penambahan masa jabatan Kepala Desa (Keuchik) dari 6 tahun menjadi 8 tahun di Aceh. 52 Keterangan Foto: Pertemuan Para Kepala desa (Keuchik) di Aceh dengan Ketua DPR Aceh membahas penambahan masa jabatan Keuchik dari 6 tahun menjadi 8 tahun yang kemudian dituangkan dalam Nomor: 161/1377 tanggal 7 Agustus 2024 Keterangan Foto: Pertemuan informal para Keuchik dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mendiskusikan implemntasi UU Desa dalam hal penambahan masa jabatan masa jabatan Keuchik dari 6 tahun menjadi 8 tahun, yang saat itu menyampaikan dukungan terhadap masa jabatan 8 tahun kepada Keuchik di Aceh. 53 PETITUM Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4633) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan bertanggal 18 Juli 2025 kepada Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon merasa diperlakukan tidak adil sebagai warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, oleh karena jabatan Keuchik di Aceh diberlakukan 6 (enam) tahun, sementara di luar Aceh 8 (delapan) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU 3/2024). Bahwa UU Pemerintahan Aceh bersifat khusus untuk berlaku di Aceh, namun pemberlakuan kekhususan tersebut tidak dapat mendegradasi hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang telah dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2). 54 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Bahwa terbitnya UU 11/2006 untuk melaksanakan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan amanat Pasal 18B UUD 1945 yang pada intinya menyatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena UU 11/2006 sebagai perwujudan dari Indonesia adalah negara hukum, dan penghormatan serta pengakuan untuk Aceh sebagai pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan. Selain itu, pengaturan UU 11/2006 adalah salah satu cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta merupakan perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahwa dengan adanya UU 11/2006 yang merupakan Undang-Undang yang bersifat lex specialis/Undang-Undang yang khusus berlaku di Aceh, sehingga apabila ada Undang-Undang baru yang bersifat umum tidak serta merta dapat langsung diberlakukan di Aceh. Selain itu, UU 11/2006 merupakan pengejawantahan dari Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 55 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena hak konstitusional Para Pemohon mengenai kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan telah dijamin oleh Pasal a quo yang merupakan Undang-Undang khusus yang berlaku di di Aceh. Sehingga Para Pemohon wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya yang berlaku di Aceh. 3. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU 6/2014) pada angka Romawi I UMUM bagian angka 13 Ketentuan Khusus, disebutkan “Khusus Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; dan b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.” Berdasarkan Penjelasan atas UU 6/2014 tersebut, maka tidak dilakukan perubahan dalam UU 3/2024, sehingga Penjelasan atas UU 6/2014 masih berlaku. Dengan demikian, para Keuchik yang ada di Aceh sepatutnya melaksanakan UU 11/2006 sebagai legitimasi Pemerintah Aceh dan Amanat masyarakat Aceh karena kekhususannya, antara lain terkait pelaksanaan pemilihan Keuchik dan masa jabatan Keuchik. 4. Bahwa UU 11/2006 diterbitkan sebagai pengakuan dan penghormatan bagi pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Hal tersebut berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia yang menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya 56 juang tinggi. Pengakuan dan penghormatan terhadap Aceh yang bersifat khusus atau bersifat istimewa tersebut merupakan perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Serta untuk memberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi masyarakat Aceh yang dinamis dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik. Sehingga Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 5. Bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama meskipun Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dalam pelaksanaannya hak yang diterima oleh setiap orang disesuaikan dengan beberapa aspek yang mereka miliki. Sehingga Para Pemohon yang menyatakan Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena hak Para Pemohon dengan adanya Pasal a quo telah mendapatkan jaminan dan kepastian hukum untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. 6. Bahwa dalam Bab V Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Aceh termaktub prinsip-prinsip pemberian kewenangan khusus atau otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintahan Aceh yang dijadikan pedoman yaitu antara lain yang menyatakan Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya didasarkan pada kewenangan khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh dalam mengatur serta mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena pemerintahan Aceh telah diberi kewenangan seluas-luasnya oleh Pemerintah Pusat dalam mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan, termasuk mengenai pengaturan masa jabatan Keuchik. 7. Bahwa Gampong tidak langsung berada di bawah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) UU 11/2006 yang mengatur “Kecamatan dibagi atas Mukim dan Mukim dibagi atas Kelurahan dan 57 Gampong”, sehingga berbeda dengan posisi Desa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur “Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa”. Pasal 98 UU Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Imam Mukim (Kepala Mukim) dan Keuchik (Kepala Gampong) juga merupakan bagian dari Lembaga Adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Pembinaan kehidupan adat dan istiadat dilaksanakan oleh Wali Nanggroe sebagai lembaga karismatik sekaligus Pembina persatuan dan kehidupan adat serta budaya di Aceh. Dengan demikian pembedaan perlakuan antara Keuchik di Aceh dan Kepala Desa di Provinsi lain tidak bersifat diskriminatif karena hubungan antara Kecamatan dengan Gampong (dalam UU 11/2006) dan Desa (dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) tidak dapat dipersamakan secara hierarkinya. 8. Bahwa pembedaan perlakuan pengaturan masa jabatan antara Keuchik di Aceh dan Kepala Desa di Provinsi lain tidak bersifat diskriminatif, oleh karena UU 11/2006 merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialis) sebagai pengakuan dan penghormatan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Sehingga perlakuan berbeda masa jabatan antara Keuchik dan Kepala Desa tidak diskriminatif, keduanya sama-sama memperoleh perlindungan hukum dari negara. Dengan demikian Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) Bahwa Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibacakan oleh I Wayan Sudirta, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 58 1. Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. 2. Bahwa UU 11/2006 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, segaligus penerapan desentralisasi asimetris, yaitu memberikan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, yang memiliki kekhususan, yang berbeda dengan provinsi lainnya. Hal tersebut kemudian berkorelasi pada salah satu materi muatan yang diujikan Para Pemohon mengenai Gampong yang dipimpin oleh keuchik beserta masa jabatan keuchik yang juga merupakan salah satu bentuk pengaturan yang hanya diatur dalam UU 11/2006 serta secara struktur pemerintahan desa adat memang memiliki ciri khas dan tidak sama dengan desa-desa pada umumnya di Indonesia. Sementara secara nasional, berlaku UU 6/2014 sebagaimana diubah oleh UU 3/2024. DPR RI berpandangan bahwa diberlakukannya masa jabatan keuchik selama 6 tahun sejalan dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dalam hal ini UU 11/2006 mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), yaitu UU 6/2014 yang diubah dengan UU 3/2024 yang mengatur kepala desa menjabat selama 8 tahun. Terhadap Keterangan DPR RI, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa keterangan DPR yang disampaikan oleh I Wayan Sudirta selaras dengan Keterangan Pemerintah, bahwa UU 11/2006 merupakan Undang- Undang yang bersifat khusus (lex specialis) sebagai pengakuan dan penghormatan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Selain itu, pengaturan UU 11/2006 adalah salah satu cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan 59 pemerintahan dan ketatanegaraan, serta merupakan perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPR ACEH) DAN GUBERNUR ACEH 1. Bahwa Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) dibacakan oleh Ali Basrah, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa mengenai adanya gugatan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006, menurut kami gugatan terhadap Pasal 115 ayat (3) tersebut adalah hak dari warga negara, namun Konstitusi Republik Indonesia, khususnya di dalam Pasal 18B UUD 1945 telah menegaskan bahwa ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan demikian, kewenangan yang diatur di dalam Pasal 115 UU 11/2006 adalah amanat dari konstitusi Republik Indonesia yang telah mengakui Aceh adalah merupakan daerah yang diberikan kewenangan khusus di dalam penyelenggaraan pemerintahan. b. Bahwa sesuai dengan asas hukum lex specialis lex generalis yang menegaskan bahwa hukum yang khusus menyampaikan hukum yang berlaku umum oleh karena UU 11/2006 telah mengatur secara khusus. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tidak dapat diberlakukan di Aceh dan sepanjang belum adanya keputusan apa pun dalam perkara ini, Pasal 115 UU 11/2006 tetap berlaku. 2. Bahwa Keterangan Gubernur Aceh dibacakan oleh Muhammad Junaidi dan Bahrul Ulum, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 60 Bahwa mengenai adanya gugatan uji materiil terhadap Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006. Menurut kami gugatan terhadap pasal tersebut hak dari setiap warga negara, namun Konstitusi Republik Indonesia, khususnya di dalam Pasal 18B UUD 1945 telah menegaskan bahwa di ayat (1) nya, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Pada ayat (2) ditegaskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian, kewenangan yang diatur dalam Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 adalah amanat dari Kontitusi Republik Indonesia yang telah mengakui Aceh adalah merupakan daerah yang diberikan kewenangan khusus di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terhadap keterangan DPR Aceh dan Gubernur Aceh, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa keterangan DPR Aceh dan Gubernur Aceh selaras dengan Keterangan Pemerintah, bahwa UU 11/2006 merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialis) sebagai pengakuan dan penghormatan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Selain itu, pengaturan UU 11/2006 adalah salah satu cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta merupakan perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. VI. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP SAKSI DARI PEMOHON Bahwa keterangan Saksi Pemohon Yusran, pada pokoknya Saksi Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Saksi Pemohon telah bertemu dengan PJ Gubernur Bapak Safrizal, beliau menyatakan “Kami tidak berkeberatan untuk menjalankan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Provinsi Aceh”. Kemudian bertemu dengan DPR Aceh, semua yang ada di Komisi III menyatakan “Kami tidak berkeberatan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 3/2024”. 61 Terhadap keterangan Saksi Pemohon Yusran, Pemerintah menyampaikan hal- hal sebagai berikut: Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon tidak selaras dengan keterangan DPR Aceh dan Gubernur Aceh yang menyatakan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 adalah amanat dari Kontitusi Republik Indonesia yang telah mengakui Aceh merupakan daerah yang diberikan kewenangan khusus di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian keterangan Saksi Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 tidak bertentangan dengan UUD 1945. VII. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, untuk memutus perkara a quo sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden dan Kesimpulan secara keseluruhan; dan 2. Menyatakan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 62 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 63 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 64 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan persamaan di muka hukum serta pemerintahan atas berlakunya Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006; 4. Bahwa Pemohon I adalah Keuchik (Kepala Desa) yang diangkat dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 350 Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 [vide bukti P-3] dan berdasarkan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 maka akan berakhir masa jabatannya pada 16 Mei 2028. Namun, apabila merujuk pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) maka masa jabatannya berakhir pada 16 Mei 2030; 5. Bahwa Pemohon II adalah Keuchik (Kepala Desa) yang diangkat dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 459 Tahun 2019 tanggal 6 Juli 2019 [vide bukti P-4] dan berdasarkan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 maka akan berakhir masa jabatannya pada 5 Juli 2025. Namun, apabila merujuk pada Pasal 39 ayat (1) UU 3/2024 maka masa jabatannya berakhir pada 5 Juli 2027; 6. Bahwa Pemohon III adalah Keuchik (Kepala Desa) yang diangkat dengan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/51/K/PD/2018 tanggal 29 September 2018 [vide bukti P-5] dan masa jabatannya telah berakhir pada 29 September 2024. Adapun saat ini Pemerintahan Gampong (Desa) ditunjuk Pejabat Keuchik 65 (Kepala Desa) dari Kantor Camat. Padahal, apabila merujuk pada Pasal 39 ayat (1) UU 3/2024 maka masa jabatannya baru akan berakhir pada 29 September 2026; 7. Bahwa Pemohon IV adalah Keuchik (Kepala Desa) pengganti antar waktu masa jabatan 2018-2024 yang diangkat dengan Keputusan Walikota Langsa Nomor 243/141/2022 tanggal 25 Mei 2022 [vide bukti P-6] dan masa jabatannya telah berakhir pada 25 Mei 2024. Adapun saat ini Pemerintahan Gampong (Desa) ditunjuk Pejabat Keuchik (Kepala Desa) dari wilayah hukumnya. Padahal, apabila merujuk pada Pasal 39 ayat (1) UU 3/2024 maka masa jabatannya baru akan berakhir pada 25 Mei 2026; 8. Bahwa Pemohon V adalah Keuchik (Kepala Desa) yang diangkat dengan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 141/632/2018 tanggal 11 Oktober 2018 [vide bukti P-7] dan masa jabatannya telah berakhir pada 11 Oktober 2024. Padahal, apabila merujuk pada Pasal 39 ayat (1) UU 3/2024 maka masa jabatannya baru akan berakhir pada 25 Mei 2026; 9. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 karena telah norma a quo mengatur masa jabatan para Pemohon sebagai Keuchik (Kepala Desa) selama 6 tahun dan menghilangkan kesempatan para Pemohon untuk mendapatkan masa jabatan sebagai Keuchik (Kepala Desa) selama 8 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU 3/2024; Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi disebabkan karena berlakunya norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 yang mengatur masa jabatan sebagai kepala desa selama 6 tahun. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan hubungan sebab- akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan para Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan 66 demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 yang mengatur masa jabatan Keuchik (kepala desa) selama 6 (enam) tahun telah membatasi hak para Pemohon sebagai Keuchik (kepala desa) untuk mendapatkan masa jabatan 8 (delapan) tahun sebagaimana pemberlakuan masa jabatan kepala desa di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Aceh. 2. Bahwa menurut para Pemohon, adanya perbedaan masa jabatan antara Keuchik (kepala desa) di Provinsi Aceh dengan kepala desa di luar Provinsi Aceh telah memberikan perlakuan tidak adil sebagai warga negara dalam kedudukannya di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 tidak memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk dapat fokus kepada tugasnya sebagai pemimpin Gampong (desa) sehingga tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan kepada para Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa menurut para Pemohon, status Provinsi Aceh sebagai daerah istimewa dan khusus tidak menghalangi penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 67 Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) yang mengatur masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun untuk dapat diberlakukan di Provinsi Aceh. 5. Bahwa para Pemohon yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) telah melakukan permohonan audiensi dan konsultasi dalam rangka penyesuaian masa jabatan kepala desa sebagaimana yang diatur dalam UU 3/2024 di wilayah Pemerintahan Provinsi Aceh. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Mei 2025 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Yusran yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2025. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 18 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2025 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 18 Juli 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 68 [3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Gubernur Aceh telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan DPRA, keterangan Gubernur Aceh, keterangan saksi para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan menurut para Pemohon terdapat perbedaan perlakuan masa jabatan kepala desa antara kepala desa (Keuchik) yang terdapat di Provinsi Aceh dengan kepala desa yang terdapat di luar Provinsi Aceh sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam permohonannya. [3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintahan Aceh sebagai bagian integral dari NKRI merupakan representasi nyata dari pengakuan negara terhadap keberagaman historis, kultural, dan sosiologis yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara filosofis, kedudukan pemerintahan Aceh yang bersifat istimewa berakar pada sejarah panjang sebagai salah satu pusat peradaban Islam di nusantara, daerah dengan sistem hukum adat 69 yang kuat, masyarakat yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, serta wilayah yang memberikan kontribusi signifikan dalam perjalanan sejarah bangsa. Nilai-nilai kemandirian, keadilan sosial, dan keagamaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh yang secara intrinsik membentuk fondasi kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan yang khas dan kontekstual. Pengakuan terhadap kekhususan ini secara yuridis telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi landasan hukum dan sekaligus menjadi contoh terbaik (epitome) mengenai keselarasan antara aspirasi lokal dan prinsip-prinsip dasar negara kesatuan. [3.14.2] Bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, keberadaan pemerintahan Aceh dengan status sebagai daerah istimewa mencerminkan penerapan demokrasi yang tidak setangkup (asimetris), yakni demokrasi yang bertujuan untuk memperkuat persatuan melalui penghormatan terhadap kekhasan identitas daerah, termasuk hak-hak asal usul dan kesejarahannya. Dalam hal ini, keistimewaan yang dimiliki oleh pemerintahan Aceh bukanlah pengecualian terhadap prinsip kesatuan, melainkan bentuk peneguhan dan aktualisasi dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berlandaskan pada Pancasila. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah pusat melalui pendekatan sosiologis-konstitusional memberi ruang bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan pemerintahan yang responsif terhadap nilai-nilai lokal, sembari tetap berada dalam kerangka NKRI. Sehingga, keberadaan pemerintahan Aceh dalam perspektif hukum nasional tidak hanya memperkaya praktik otonomi daerah di Indonesia, tetapi juga menjadi contoh positif bagaimana integrasi dan keberagaman dapat berjalan beriringan dalam semangat kebangsaan yang konstruktif dan berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, keberadaan pemerintahan Aceh dalam sistem demokrasi asimetris mencerminkan bentuk inovatif dari desentralisasi politik yang menghargai keberagaman dengan tetap mempertahankan integritas bangsa. Demikian pula, dalam konteks demokrasi asimetris memberikan otonomi khusus kepada Aceh dalam berbagai bidang, seperti kewenangan membentuk partai politik lokal, pengelolaan sumber daya alam secara lebih mandiri, serta pelaksanaan hukum berbasis syariat Islam dalam koridor hak asasi manusia dan konstitusi. Diferensiasi ini menjadi mekanisme penting dalam merespons tuntutan keadilan 70 lokal, sekaligus menjadi jembatan antara negara dan masyarakat Aceh untuk membangun kepercayaan politik yang lebih kokoh. [3.14.3] Bahwa kendatipun dalam praktiknya menghadapi berbagai dinamika, pengalaman Aceh justru memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap kekhususan daerah bukan ancaman bagi integrasi dan kesatuan nasional, melainkan fondasi penting untuk membangun rekonsiliasi, keadilan, dan kepercayaan warga terhadap negara. Demokrasi asimetris membuka peluang bagi perwujudan pemerintahan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Berkelindan dengan kearifan lokal yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, Aceh memiliki struktur pemerintahan gampong yang khas, di mana jabatan keuchik sebagai pemimpin pemerintahan desa diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Keberadaan keuchik tidak hanya sebagai perangkat administratif semata, melainkan sebagai representasi dari nilai-nilai kepemimpinan adat yang menghimpun kepercayaan masyarakat, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Model kepemimpinan keuchik ini merupakan wujud nyata dari penerapan demokrasi asimetris dalam skala mikro, di mana pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan publik di tingkat gampong tetap berpijak pada nilai-nilai adat, agama, dan gotong royong. Sehingga, sistem pemerintahan lokal di Aceh tidak hanya adaptif terhadap prinsip-prinsip demokrasi modern, tetapi juga menghidupkan kembali tradisi kepemimpinan yang berakar kuat dalam sejarah dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan pemerintahan Aceh dalam kerangka NKRI harus diarahkan pada penguatan kelembagaan pemerintahan yang bersifat khusus, penyelarasan norma hukum dengan nilai konstitusi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses politik dan pembangunan. Pemerintah pusat hendaknya terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keistimewaan Aceh sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan aspirasi lokal, tanpa mengabaikan prinsip universal negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam kerangka inilah, pemerintahan Aceh menjadi bukti bahwa integrasi nasional bukanlah upaya menyeragamkan, tetapi kemampuan merawat keberagaman melalui tata kelola yang adil dan bermartabat. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, model pemerintahan Aceh menunjukkan bahwa keberagaman dalam tata kelola dapat menjadi bukti dan sekaligus kekuatan dalam meneguhkan NKRI. Keteladanan yang dibangun melalui prinsip otonomi yang bertanggung jawab, 71 pengelolaan potensi lokal yang inovatif, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur masyarakat setempat menjadikan Aceh sebagai contoh nyata bagaimana demokrasi Pancasila tumbuh dalam berbagai bentuk tanpa kehilangan esensi persatuan ipso facto NKRI. [3.15] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa di Provinsi Aceh yang menurut para Pemohon seharusnya sama dengan pengaturan masa jabatan kepala desa yang terdapat di luar Provinsi Aceh. Bahwa berkenaan dengan dinamika periodisasi masa jabatan kepala desa, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam beberapa putusan, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2021. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pemerintahan desa yang merupakan bentuk administrasi paling bawah dalam struktur pemerintahan NKRI, dalam perkembangannya, pengisian jabatan kepala desa telah mengalami perubahan pengaturan sejak Indonesia merdeka sampai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Pengaturan berkenaan dengan periodisasi masa jabatan kepala desa tersebut, antara lain: 1. Masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (UU 19/1965); 2. Masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU 5/1979); 3. Masa jabatan kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999). UU 22/1999 juga mengatur adanya ketentuan daerah kabupaten dapat menetapkan masa 72 jabatan kepala desa sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya setempat; 4. Masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Namun, ketentuan lain dalam UU 32/2004 mengatur pembatasan masa jabatan dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah; 5. Masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) maupun berdasarkan UU sebelumnya, sebagaimana diatur dalam UU 6/2014 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021; 6. Masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, sebagaimana diatur dalam UU 3/2024. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XIX/2021 tersebut, Mahkamah menegaskan pula bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa termasuk di dalamnya mengenai periodisasi masa jabatan merupakan salah satu ihwal penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Pembatasan dimaksud tidak hanya sebatas untuk membuka kesempatan adanya kepastian terjadinya peralihan generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan. [3.16] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama perkembangan pengaturan masa jabatan kepala desa sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.15] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 yang mengatur pembatasan masa jabatan kepala desa/keuchik atau sebutan lain di wilayah Provinsi Aceh adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon mendalilkan adanya perbedaan masa 73 jabatan kepala desa di wilayah Provinsi Aceh yang diatur dalam UU 11/2006 dengan masa jabatan kepala desa di luar wilayah Provinsi Aceh yang diatur dalam UU 3/2024 sehingga pengaturan demikian menimbulkan perlakuan tidak adil sebagai warga negara dalam kedudukannya di hadapan hukum dan tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini jabatan kepala desa. Hal ini disebabkan para Pemohon tidak bisa menjabat selama 8 (delapan) tahun sebagaimana kepala desa lain di luar wilayah Provinsi Aceh. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa berkenaan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa: Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dinamika perubahan pada pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Dengan kata lain, apabila suatu saat pembentuk undang- undang berpendirian bahwa dengan memerhatikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi masa jabatan kepala desa, termasuk dengan menentukan periodisasi masa jabatan yang mungkin saja berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hal itu tidaklah serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut, apabila dikaitkan dengan dalil permohonan para Pemohon, tidak terdapat alasan yuridis-konstitusional bagi Mahkamah untuk menyatakan pengaturan masa jabatan kepala desa/keuchik dalam wilayah Provinsi Aceh sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Adapun penilaian Mahkamah dimaksud didasarkan pada: Pertama, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan yang diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Kedua, masa jabatan yang diatur dalam Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 telah berlaku lebih-kurang selama 19 tahun di Aceh. Artinya, pada saat para kepala desa/keuchik di Aceh, sebelum menjadi kepala desa, dalam batas penalaran yang wajar para kepala desa/keuchik telah mengetahui masa jabatannya adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 74 kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Oleh karena itu, secara konstitusional, hak untuk menjadi kepala desa bukan didasarkan pada masa jabatan yang diatur dalam undang-undang lain termasuk dalam hal ini UU 3/2024, karena sejatinya salah satu kekhususan atau keistimewaan Aceh terletak pada UU 11/2006 yang mengatur secara khusus pemerintahan Aceh. Dalam konteks ini, berlaku postulat keadilan yakni memperlakukan sesuatu yang sama pada konteks yang sama dan memperlakukan sesuatu secara berbeda pada konteks yang berbeda. Ketiga, rencana revisi atau perubahan UU 11/2006 telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2025-2029 pada nomor urut 135. Artinya, berkenaan dengan masa jabatan kepala desa/keuchik di Aceh terbuka peluang untuk disesuaikan melalui proses legislasi sebagaimana dikehendaki oleh Gubernur dan DPRA Pemerintah Provinsi Aceh karena perubahan undang-undang yang menyangkut daerah istimewa Aceh diperlukan pertimbangan DPRA [vide risalah sidang tanggal 30 Juni 2025 hlm. 13 dan hlm. 17]. Keempat, tidak terdapat irasionalitas dan ketidakadilan yang intorelable dalam norma a quo sebagai prasyarat untuk menyimpangi kebijakan yang menjadi ranah pembentuk undang- undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa/keuchik di Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan semangat kekhususan/keistimewaan yang diatur dalam norma a quo dan tidak bersifat diskriminatif. Walakin, berkenaan dengan masa jabatan kepala desa/keuchik sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada di masyarakat dan selama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah sejauh dan selama ini masih tetap dalam pendirian di mana pengaturan masa jabatan kepala desa in casu keuchik merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. [3.16.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang telah menempuh jalur komunikasi berupa permohonan audiensi dan konsultasi dalam rangka penyesuaian masa jabatan kepala desa/keuchik di wilayah Provinsi Aceh [vide Bukti P-17 dan Bukti P-18], berdasarkan keterangan DPR yang menyatakan terdapat rancangan perubahan UU 11/2006 yang telah terdaftar dalam Prolegnas tahun 2025-2029, termasuk di dalamnya adalah adanya rencana perubahan kebijakan mengenai masa jabatan kepala desa/keuchik di Aceh yang disamakan 75 dengan masa jabatan kepala desa secara nasional [vide risalah sidang tanggal 30 Juni 2025 hlm. 5-6]. Dalam kaitan ini, rancangan rumusan baru dalam perubahan UU 11/2006 telah mengakomodir adanya rencana penyamaan masa jabatan kepala desa di wilayah Provinsi Aceh dengan masa jabatan kepala desa di luar Provinsi Aceh. Dengan adanya rencana perubahan atas norma a quo, diharapkan tidak ada lagi perbedaan terhadap masa jabatan kepala desa di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan harmonisasi antar undang-undang dan untuk menindaklanjuti prolegnas berupa perubahan UU 11/2006, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pembentuk undang- undang segera melakukan revisi/perubahan atas UU 11/2006 yang tidak hanya mengakomodir pengaturan masa jabatan kepala desa melainkan membahas juga materi/substansi lainnya yang diperlukan dan dianggap penting dalam rangka penguatan keistimewaan Provinsi Aceh dalam menjalankan amanat norma Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai NKRI. Pembentuk undang-undang dalam perubahan UU 11/2006 harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak ke dalam rumusan norma UU 11/2006 yang akan dilakukan perubahan, mengingat terdapat sekitar 1.911 kepala desa/keuchik di wilayah Provinsi Aceh yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Desember 2025 [vide Bukti P-14]. Dengan kata lain, perubahan terhadap UU 11/2006 dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sekali lagi guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai NKRI. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata ketentuan norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta prinsip perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. 76 Oleh karenanya, telah ternyata dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ----------------------------------------------------------------------------- 77 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 1 (satu) orang yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo pada pokoknya memohonkan pengujian materiil Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) yang menyatakan “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.” Pasal a quo, menurut anggapan para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan para Pemohon. 2. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyerahkan soal perubahan jangka waktu atau masa jabatan keuchik sebagaimana diatur dalam UU 11/2006 kepada pembentuk undang-undang karena perubahan demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan putusan Mahkamah a quo, saya memiliki pendapat berbeda, yakni bahwa seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memastikan terjaganya hak konstitusional para Pemohon terkait dengan prinsip persamaan di hadapan hukum vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini. 3. Bahwa pertama, dilihat dari naskah akademik, daftar inventarisasi masalah (DIM) dan risalah-risalah pembahasan RUU yang melahirkan UU 11/2006, ditetapkannya masa jabatan keuchik selama 6 (enam) tahun dalam Pasal 115 78 ayat (3) UU 11/2006 bukan didasari atas sifat kekhususan pemerintahan desa di Provinsi Aceh. Ketentuan masa jabatan keuchik selama 6 (enam) tahun tersebut diambil dari ketentuan tentang masa jabatan kepala desa di wilayah Indonesia lainnya, yang pada saat proses pembentukan UU 11/2006 juga ditetapkan untuk waktu 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Artinya, pembentuk undang-undang beserta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan UU 11/2006 sejak awal memiliki kesepakatan dan pandangan bahwa masa jabatan keuchik di Provinsi Aceh adalah sama dengan masa jabatan para kepala desa di wilayah Indonesia lainnya sebagaimana diatur dalam UU 32/2004. Hal demikian menjadikan pikiran logis (logical thinking) bahwa ketika undang-undang yang mengatur tentang desa merubah masa jabatan kepala desa, maka seyogianya masa jabatan keuchik di Provinsi Aceh juga berubah untuk mengikuti ketentuan masa jabatan yang baru sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang desa. 4. Bahwa kedua, terkait dengan UU 11/2006, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIV/2016 memberikan pemaknaan yang mengubah norma pasal dalam UU 11/2006 secara langsung dan tidak menyerahkan kewenangan pengubahan itu kepada pembentuk undang-undang. Dalam amar Putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan Pasal 67 ayat (2) huruf g yang menyatakan “Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Artinya, meskipun UU 11/2006 mengatur pemerintahan daerah di Provinsi Aceh yang di dalamnya terdapat kekhususan untuk sejumlah hal, namun dengan pemaknaan dalam Putusan tersebut, 79 Mahkamah menegaskan kewenangannya untuk memberikan pemaknaan yang secara langsung mengubah norma pasal dalam UU 11/2006. Dalam Putusan Mahkamah tersebut, hal demikian dilakukan untuk menjaga hak konstitusional warga negara -in casu Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIV/2016. Dengan demikian, akan menjadi konsisten apabila Mahkamah dalam perkara a quo juga secara langsung memberikan pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon untuk menjaga hak konstitusional para Pemohon atas persamaan dalam masa jabatan keuchik agar tetap sama dengan kepala desa di wilayah Indonesia lainnya. 5. Bahwa ketiga, Mahkamah pernah memutus perkara pengujian norma undang- undang yang terkait dengan masa jabatan kepala desa, yakni Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) melalui Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024. Dalam amar Putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-XXII/2024 menunjukan bahwa berkaitan dengan ketentuan masa jabatan kepala desa, Mahkamah secara langsung memberikan pemaknaan dan tidak memilih untuk menyerahkan perubahan norma pasal a quo kepada pembentuk undang- undang sesuai kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, sekali lagi akan menjadi konsisten apabila Mahkamah dalam perkara a quo juga langsung memberikan pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. 6. Bahwa keempat, berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti dan fakta persidangan dalam perkara a quo, terdapat alat bukti berupa surat-surat yang dibuat oleh DPR Aceh (DPRA), Pemerintah Provinsi Aceh, dan Kementerian Dalam Negeri terkait keberlakuan UU 3/2024. Secara kronologis alat bukti surat tersebut dapat diterangkan sebagai berikut: 6.1) Surat Kementerian Dalam Negeri bernomor 100.3.5.5/2625/SJ, bertanggal 5 Juni Tahun 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan 80 Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditujukan kepada Gubernur, selain DKI Jakarta, Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia. Adresat surat Kementerian Dalam Negeri tersebut termasuk Gubernur Provinsi Aceh serta para Bupati/Walikota se- Provinsi Aceh, karena tidak terdapat pengecualian terhadap Gubernur dan para kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh [vide Bukti P- 19]. 6.2) Surat DPRA bernomor 161/1377, bertanggal 7 Agustus 2024, perihal rekomendasi, yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh sebagai tanggapan terhadap surat dari para Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. Pada angka 1 surat tersebut dinyatakan bahwa DPRA tidak berkeberatan apabila UU 3/2024 diberlakukan sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang- undangan [vide Bukti P-11]. 6.3) Surat Gubernur Provinsi Aceh bernomor 400.14.1.3/115532, bertanggal 23 September 2024, perihal rekomendasi, yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Pada angka 2 surat tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Aceh pada prinsipnya juga tidak keberatan dengan pemberlakukan UU 3/2024 sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti P-12]. 6.4) Surat Kementerian Dalam Negeri bernomor 100.3.5.5/6349/SJ, bertanggal 26 November 2024, perihal penegasan atas pemberlakukan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam surat ini secara jelas dinyatakan bahwa Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ merupakan kebijakan yang dimaksudkan juga berlaku bagi Pemerintah Aceh, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibawah Pemerintah Aceh [vide Bukti P-13]. 6.5) Surat Pemerintah Aceh bernomor 100.3/18623, bertanggal 27 Desember 2024, perihal penegasan atas pemberlakukan UU Nomor 3 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditujukan kepada para Pj. Bupati/Pj. Walikota se-Aceh, yang menyatakan surat ini dapat dipedomani sesuai ketentuan yang berlaku [vide Bukti P-22]. Berdasarkan bukti surat-surat tersebut di atas, yang diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam persidangan oleh kuasa Presiden, kuasa DPRA dan kuasa Pemerintah Provinsi Aceh, dan kuasa DPRA tidak menolak pemberlakukan ketentuan UU 3/2024 terkait masa jabatan keuchik. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan bahwa ketentuan UU 3/2024 (terkait masa jabatan kepala desa) juga diberlakukan untuk Provinsi Aceh [vide Risalah Sidang Perkara 40/PUU-XXIII/2025, bertanggal 30 Juni 2025, halaman 19-21]. 7. Bahwa kelima, terkait dengan prosedur untuk perubahan UU 11/2006 vide Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006, yakni adanya pertimbangan DPRA, menurut saya, meskipun yang terikat ketentuan tersebut adalah pembentuk undang-undang, namun dalam konteks persidangan perkara a quo, Mahkamah juga meminta keterangan DPRA, bahkan ditambah dengan Pemerintah Provinsi Aceh, sebagai pihak terkait. Permintaan keterangan demikian dapat disejajarkan dengan pertimbangan vide Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006. Artinya, dalam konteks substansi Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006, Mahkamah juga telah memenuhi substansi ketentuan Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006, sekaligus menerapkan asas “ audi et alteram partem” terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam perkara a quo. 8. Bahwa keenam, putusan Mahkamah menolak permohonan para Pemohon menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional, setidaknya secara potensial, akibat tidak bisa langsung mendapatkan prinsip persamaan perlakuan dihadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta prinsip kepastian hukum yang adil terkait haknya untuk menjabat sebagai keuchik lebih lama 2 (dua) tahun sehubungan dengan dirubahnya masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun dalam UU 3/2024. Dengan Putusan Mahkamah yang menolak permohonan para Pemohon, hal demikian menyebabkan para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya atas masa jabatan yang sama sebagaimana para kepala desa di wilayah Indonesia lainnya ketika masa jabatan para Pemohon vide Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 82 telah berakhir, sementara perubahan atas ketentuan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 belum dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Keadaan demikian dapat terjadi karena meskipun perubahan atas UU 11/2006 telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prolegnas Tahun 2025-2029, namun tidak termasuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta tidak terdapat kejelasan dan kepastian kapan RUU perubahan atas UU 11/2011 tersebut akan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dan selanjunya dibahas. Sementara masa jabatan 6 (enam) tahun para Pemohon akan berakhir dalam waktu tidak lebih dari satu tahun lagi. 9. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, saya berpendapat bahwa untuk memastikan terjaganya hak konstitusional para Pemohon serta para keuchik atau kepala desa lainnya yang sama dengan para Pemohon di Provinsi Aceh, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon 83 dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra