40/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 40/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Herifuddin Daulay Tempat/tanggal Lahir : Dumai, 25 Juli 1976 Pekerjaan : Guru Honorer. Alamat : Jalan Ahmad Yani, Nomor 17, Dumai, Riau Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 4 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 40/PUU- XX/2022 pada 22 Maret 2022, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 22 April 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 26 April 2022 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa warga negara yang berkepentingan untuk mendapatkan putusan atas suatu perkara hukum, maka pengajuannya adalah lembaga yang berwenang mengadili suatu perkara hukum, yaitu lembaga kekuasan kehakiman, sebagai mana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 24 ayat (1). Pasal 24 ayat (1) UUD 1945; “(1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 2. Lembaga-lembaga kekuasan kehakiman yang ada di Indonesia menurut undang-undang dasar sebagaimana yang termuat dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945; "(2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan putusan hukum tentang pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, maka pengajuannya adalah pada Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945; "(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap indang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum." diperjelas lagi dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; “(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; 3 d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 4. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dapat berupa pengujian formil dan pengujian materiil yang diajukan terpisah maupun bersamaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 51 ayat (3) Pasal 51 ayat (3) UU MK; “(3). Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa; a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” diperjelas lagi dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 (selanjutnya ditulis PMK 2/2021), Pasal 2 ayat (2). Pasal 2 ayat (2) PMK 2/2021 “(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.” 5. Undang-undang yang Pemohon maksudkan untuk pengujiannya (disebut pengujian undang-undang dan selanjutnya disebut PUU) terhadap UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya sebut UU 3/2022). 6. Merinci uraian PUU; a. objek PUU formil Pemohon adalah UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dengan norma penguji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD 1945, b. objek PUU materiil Pemohon adalah seluruh pasal yang terdapat dalam UU 3/2022 kecuali Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, yaitu ; Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 huruf a , Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pada 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. 4 Adapun norma penguji nya adalah: Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ; Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) ; Pasal 22A ; Pasal 22E ; Pasal 23E ayat (2); Pasal 25A; Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) ; Pasal 28H ayat(2), ayat (4) UUD 1945. 7. Dari seluruh uraian diatas, karena yang menjadi objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan norma pengujinya adalah UUD 1945, maka PUU formil maupun PUU materiil perkara a quo adalah dibawah wewenang Mahkamah Konsitusi. 8. Khusus PUU formil, Mahkamah menentukan adanya tenggat waktu untuk dapat melakukan pengujian, melalui Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021. Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” a. UU 3/2022 sah diundangkan saat ditanda-tangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2022. b. Permohonan PUU ini diajukan tertanggal 4 Maret 2022 (18 (delapan belas) hari sejak diundangkan) dan dikirim melalui Pos Indonesia tertanggal 11 Maret 2022 (25 (dua puluh lima)) hari sejak diundangkan), berarti masih dalam rentang jangka waktu yang ditentukan. 9. Berdasarkan seluruh keterangan diatas, karena pengujian perkara a quo adalah dibawah wewenang Mahkamah Konstitusi dan diajukan masih dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. II. Kedudukan Hukum Pemohon A. PUU formil 1. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan untuk mengajukan PUU termuat dalam UU MK Pasal 51 ayat (1) dan diulangi pada PMK Pasal 4 ayat (1), sebagai berikut; Pasal 51 ayat (1) UU MK; "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 5 a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” PMK Pasal 4 ayat (1) ; "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Bahwa melalui Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014 Mahkamah menentukan syarat untuk menjadi Pemohon adalah “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah menegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”. 3. Memenuhi ketentuan di atas, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak nomor NPWP 96.032.412-7.212.000. (bukti P-4), pemilik hak pilih pada Pemilu, bagian dari kesetiakawanan sosial berupa peserta BPJS (bukti P-5), berprofesi sebagai guru (bukti P- 6) yang berkepentingan atau terkait langsung dengan UU 3/2022. Hal berkepentingan dan berkaitan langsung tersebut karena impilkasi dari undang-undang a quo adalah pembuatan suatu kota (baru) yang modern didaerah rural untuk dijadikan sebagai Ibu Kota Negara baru yang pendanaanya bersumber dari APBN (54%). 4. Bahwa syarat lanjutan sebagai penjelas tentang mempunyai kewenangan kedudukan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 6 Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 ; “Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 5. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang telah dirugikan hak konstitusional nya dengan telah diberlakukannya norma UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara oleh karena pendanaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau biasa disingkat APBN (tertuang dalam Pasal 24, Pasal 31), detail pendanaan dan pembiayaan sebagai berikut: (1) Berdasarkan informasi dari laman resmi pemerintah tentang Ibu Kota Negara disebut Ibu Kota Nusantara, dana yang dibutuhkan untuk pembangunannya adalah Rp 500.000.000.000.000,- (lima ratus triliun rupiah) dan dana bersumber dari APBN adalah 54% nya, yaitu Rp 270.000.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh triliun rupiah). (2) Bahwa dana Rp 270.000.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh triliun rupiah) tersebut adalah merupakan dana tanam, terpendam, bukan modal sehingga dapat dipastikan tidak akan menghasilkan dan tidak dapat diambil lagi dalam bentuk dana karena sudah berbentuk fisik infrastruktur atau barang. (3) Tidak ada info dari sumber resmi bagaimana alokasi dana sebesar Rp 270.000.000.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh triliun rupiah) akan bisa disediakan, apakah karena ada sumber pemasukan baru yang signifikan ke kas negara, ataukah di"switch" dari dana 7 pembiayaan rutin yaitu potong-potong pembiayan rutin pemerintah pusat yang biasa berjalan atau dari pinjaman baru. Ini merupakan suatu ketidakpastian 1 (satu). (4) Selanjutnya, menilik pada bunyi Pasal 31 undang-undang a quo tentang pembiayaan, bila tetap diberlakukan, kata sambung yang digunakan adalah “dan/atau” yang berarti sumber pembiayaan bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber lain bila ada. Sebaliknya bila tidak ada maka berarti sumber pembiayan hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara uang besarannya bisa senilai Rp 500.000.000.000.000,- .dan ini menjadi ketidakpastian baru, sebut ketidakpastian 2 (dua). (5) Ketidakpastian 1 (satu), ketidakpastian 2 (dua) dan ditambah dengan ketidakpastian 3 mengenai waktu dana tersebut tergantikan atau kembali pada kas negara dan perlu dikembalikan ke kas negara untuk jadi subsidi untuk menekan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. yang juga dalam ketidakpastian akan berlangsung berapa lama. (6) Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi telah menyulitkan Pemohon sebagai seorang peneliti mandiri yang sedang mengembangkan pembuatan “Super Batere System” karena dana habis terpakai untuk konsumsi, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya diluar anggaran sebelumnya sehingga riset berjalan tersendat-sendat. (Saksi riset, Saudara Iwen dan Saudara Agus). (7) Riset yang bertema Sumber Catu Daya untuk Drone ini Pemohon maksudkan jadi sumber pemasukan baru untuk kas negara dalam rangka memajukan diri dan memajukan masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk meningkatkan upaya pertahanan dan keamanan negara (Drone bisa dimanfaatkan untuk pengawasan teritori, target pencapain Pemohon adalah agar Drone bisa eksis di udara selama 6 x 24 jam (enam kali dua puluh empat jam) tanpa henti. (8) Hak Konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat diberlakunnya undang-undang a quo; 8 1) Hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: a) Hak untuk mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya. Penelitian bagi Pemohon adalah kebutuhan dasar. b) Hak untuk mensejahterakan umat manusia. Penelitian yang Pemohon lakukan hasilnya akan bernilai jual tinggi (penjualan keluar negeri) terutama untuk konsumen pada bidang pertahanan dan keamanan sehingga akan mensejahterakan umat manusia khususnya manusia Indonesia. 2) Hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) 1945 : a) Hak untuk ikut serta dalam usaha meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Hasil produk juga dapat dimanfaatkan kedalam negeri untuk dijadikan Sumber Catu Daya Drone buatan dalam negeri. 6. Secara ringkas, perolehan kedudukan hukum Pemohon adalah: Pemohon adalah perorangan yang diberikan hak oleh konstitusi untuk mengembangkan kebutuhan dasarnya, salah satu kebutuhan dasar Pemohon adalah Penelitian dibidang elektronika, topik penelitian Pemohon tentang pengembangan Super Batere System, yang temanya “Sumber Catu Daya untuk Drone”, pembiayaan penelitian Pemohon adalah menggunakan dana pribadi yang biasanya paling tidak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan rutin sebagai guru dan tidak rutin sebagai teknisi, penelitian Pemohon sudah pada tahap penguatan materi dan pengujian produk tetapi masih memerlukan dana pembiayaan, dana pembiayaan tahap pengujian untuk penguatan materi kini tinggal 10% (sepuluh persen) tetapi masih berjalan dan tersendat-sendat oleh sebab dana terpakai untuk kebutuhan primer yang melonjak, penelitian dengan pembelian barang antrian tidak maksimal sehingga penguatan materi selalu “reset”, walau masih dapat disimpulkan, UU 3/2022 terbit dengan pendanaan dari APBN memunculkan dugaan Pemohon akan kembali berdampak pada kenaikan harga barang yang signifikan berakibat pada dana penilitian Pemhohon bersisa 0% (nol) persen, penelitian Pemohon 9 terhenti tanpa kejelasan waktu, hak konstitusi Pemohon untuk mengembangkan kebutuhan dasar Pemohon tercabut, Pemohon dirugikan. 7. Dengan demikian maka : 1) poin a telah terpenuhi bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia; 2) poin b telah terpenuhi adanya hak Pemohon oleh konstitusi ; 3) poin c, telah terpenuhi bahwa kerugian Pemohon bersifat aktual dan spesifik; 4) poin d telah terpenuhi bahwa Pemohon adalah terdampak langsung secara langsung oleh pemberlakuan undang-undang a quo, dan ; 5) poin e telah terpenuhi bahwa pembatalan dan diputuskan tidak berkeuatan hukum tetapnya undang-undang a quo akan serta merta menghilangkan dampak langsung secara langsung baik aktual maupun potensial kerugian yang akan Pemohon alami dan kerugian inia adalah kerugian konstitusional Prasyarat untuk mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana yang diatur Pasal 51 ayat (1) yang ditegaskan kembali oleh Mahkamah dengan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/20021 yang diperinci dengan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 diatas semua terpenuhi, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan berwenang untuk mengajukan Permohonan PUU formil undang-undang a quo. B. Permohonan Materiil 1. Peraturan Perundang-undangan menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai-mana kriteria yang ditetapkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kemudian ditegaskan kembali pada PMK Nomor 2 Tahun 2021, sebagai berikut: Pada Pasal 51 ayat (1) UU MK ; “Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu : a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 10 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Memperjelas tentang hak dan/atau kewenangan beserta kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah telah berpendirian sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-II/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini dan pendirian tersebut telah dipula dikukuhkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2) bahwa ; PMK Nomor 2 Tahun 2021 ; Pasal 4 ayat (2): “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila : a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian nya. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 3. Bahwa Memenuhi ketentuan diatas, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak nomor NPWP 96.032.412- 7.212.000. (bukti P-4), telah diklat bela negara (bukti P-3) bagian dari kesetiakawanan sosial berupa peserta BPJS (bukti P-5), berprofesi sebagai guru (bukti P-6) yang berkepentingan atau terkait langsung dengan UU 3/2022. pengajuan PUU ini adalah: (1) Pasal 27 ayat (3), tentang bela negara (menjadi norma penguji dan/atau sudut pandang pengujian). 11 Pasal 27 ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." (2) Pasal-pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia yang berkenaan PUU Pemohon; Pasal 28C ayat (1), ayat (2); Pasal 28D ayat (1), ayat (3); Pasal 28F ayat (2), ayat (4) UUD 1945. Pasal 28C ayat (1), ayat (2): 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (1), ayat (3): 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) … 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (3) Pasal 30 ayat (1), tentang pertahanan negara. Pasal 30 ayat (1): 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun norma penguji PUU materiil, salah satu atau lebih pasal-pasal berikut: Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7); Pasal 22A; Pasal 22E; Pasal 23E ayat (2); Pasal 25A; Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3); Pasal 28H ayat (2), ayat (4) UUD 1945. 4. Bahwa sebagai warga negara yang telah mendapatkan diklat bela negara (bukti P-3) sehingga berwenang dan berkecakapan untuk melakukan upaya bela negara, penilaian Pemohon atas kerugian 12 konstitusional tidak hanya didasarkan pada pertentangan langsung antara norma yang di PUU dengan norma undang-undang dasar pada pasal-pasal tersebut diatas, tetapi juga berdasarkan penilaian sudut pandang bela negara apakah undang-undang a quo dapat mengancam atau menimbulkan ancaman atau menggangu atau dapat menimbulkan gangguan atau menghambat atau dapat menimbulkan hambatan keselarasan dan/atau kesesuaian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan Pancasila dan UUD 1945 baik aktual (saat ini) atau potensial (akan datang), sesuai tujuan dilakukannya upaya bela negara yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.” (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara Pasal 1 ayat (3). 5. Hal ini berarti bahwa tiap norma Undang-Undang pada perkara a quo yang tidak selaras dan/atau sesuai dan/atau tidak mengacu dan/atau bertentangan lansung dengan salah satu atau lebih norma pada UUD 1945 diklasifikasikan sebagai kerugian konstitusional pada Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 untuk penjelasan PUU materiil, serta penilaian khusus bila bertentangan dengan Pancasila untuk penjelasan PUU formil. 6. Diklasifikasikan sebagai kerugian konstitusional Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 adalah oleh sebab akibat berlakunya undang-undang a quo telah merugikan Pemohon secara moral karena menggangu kepentingan Pemohon dalam hal menjamin termaksud tujuan bela negara sehingga menghambat Pemohon untuk memenuhi hak-hak dasar kehidupan Pemohon karena fikiran, tenaga, waktu dan dana Pemohon telah terkuras untuk upaya menjamin tersebut. Seperti upaya yang telah Pemohon lakukan sejak tahun 2019 pada PUU materil dengan nomor perkara 11/PUU/XIX/2019, PUU materiil 50/PUU-XIX/2020 dan PUU formil dan materiil yang sedang berlangsung pengajuannya. 13 Bahwa yang menjadi objek PUU materiil Pemohon adalah pada seluruh pasal UU 3/2022 kecuali ; huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k pada Pasal 3. Bahwa walaupun PUU materiil UU 3/2022 adalah pada seluruh pasal, tetapi Pemohon batasi hanya pada pokok muatan pasal dan/ atau ayat yang menurut penilaian Pemohon inkonstotusional saja, sedangkan ayat dan sub ayat yang tidak berkaitan diabaikan. Pengabaian ini menurut hemat Pemohon sesudah cukup bahwa Pemohon mendalilkan pokok pasal nya saja, yang bila dikabulkan peritumnya, otomatis sub bagian lain juga sudah runtuh konstruksi hukum nya karena sudah kehilangan makna. Fungsi suatu undang-perundangan adalah untuk mengatur, tentunya bila prediket mengatur suatu ayat bagian dari undang-undang telah hilang, maka akan berakibat hilangnya makna mengatur norma dan/ atau objek norma. 1. PUU Pasal 1 ayat (2), UU 3/2022, Pasal 44 bertentangan dengan Pasal 25A UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) : Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang- Undang ini. Pasal 44: Norma pasal Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Frasa “Nusantara” telah dipakai dalam UUD 1945 Pasal 25A untuk menunjukkan suatu daerah mulai dari Sabang (Propinsi Aceh) hingga Merauke (Propinsi Papua Barat), ialah: Pasal 25A UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak- haknya ditetapkan dengan undang-undang. Penggunaan frasa Nusantara pada Pasal 1 ayat (2) UU 3/2022 menunjukkan wilayah yang tidak seperti yang dimaksudkan pada Pasal 25A UUD 1945 sehingga menimbulkan kerancuan makna kata dan objek penyerta, kerancuan tersebut berupa penyempitan makna, yang potensial menjadi penyempitan wilayah. Sedangkan penyempitan wilayah dapat berarti bahwa Nusantara yang 14 dimaksud pada Pasal 25 A UUD 1945 adalah wilayah sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (2) undang-undang a quo. Bahwa objek utama dari Pasal 44 adalah Objek dari undang-undang a quo adalah frasa Nusantara, karenanya PUU Pasal 44 adalah Mutatis Mutandis dengan Pasal 1. Kerugian konstitusional Pemohon: Hak Pemohon dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. a) Aktual: Berlakunya Pasal 1 ayat (2) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah mengganggu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. b) Potensial: Bahwa sebagai seorang guru, buku adalah harta layaknya baju dalam mengajar. Bertempat tinggal di daerah yang jauh dari lokasi yang banyak kampus perguruan tinggi telah menyebabkan Pemohon sulit menemukan buku dengan tema tertentu oleh terbatasnya persediaan akibat buku kurang peminat. Gerak langkah Pemohon termaksud menjadi terbatas oleh sebab telah menyempitnya wilayah Nusantara (ya’ni Republik Indonesia) oleh sebab terjadinya pergeseran makna Nusantara oleh diberlakukannya Pasal 1 ayat (2) undang-undang a quo. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 44 undang-undang a quo perlu dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum agar menghilangkan kekhawatiran terjadinya potensial penyempitan wilayah Nusantara pada Pasal 25A UUD 1945, sehingga kerugian Pemohon tidak akan terjadi. Kecuali Pasal 1 ayat (1), untuk Pasal 1 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), maka ayat-ayat tersebut akan mutatis mutandis dengan Pasal 1 ayat (2). 2. Pasal 2 UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 22A UUD 1945 Pasal 2 Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: a. menjadi kota berkelanjutan di dunia; b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan 15 c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, Pemohon berhak untuk mendapatkan informasi. Informasi ialah sesuatu berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sedang bila terbukti salah disebutnya hoax. Informasi yang benar diperlukan untuk dijadikan dasar pengembangan pribadi Pemohon. Bahwa keberagaman yang dimaksud Pasal 2 undang-undang a quo baru bersifat asumsi karena berbanding daerah lain seperti Sumatra dan Jawa, tingkat keberagaman komposisi penduduk masih jauh persentasinya. Selain dari hal diatas, jelas terlihat bahwa sifat dari peraturan perundang- undangan yaitu mengatur tidak tampak pada Pasal 2 undang-undang a quo, oleh karena kehilangan makna mengatur maka pasal ini patut dinyatakan sebagai bagian dari Pasal 1. Kehilangan makna mengatur berarti tidak memenuhi ketentuan UU 3/2022 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai delegasi Pasal 22A UUD 1945. Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3), Pasal 28F a) Aktual: Berlakunya Pasal 2 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah merugikan hak Pemohon dalam upaya bela Negara. Berita yang tidak jelas dapat jatuh pada bohong (hoax) dapat menimbulkan ketegangan dan salah paham di masyarakat. b) Potensial: Seiring waktu terjadi pergeseran nama negara, yaitu dari Republik Indonesia menjadi Nusantara akibat sebutan tidak jelas (makna kabur) pada frasa Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Republik Indonesia. Pasal 2 undang-undang a quo perlu dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum agar menghilangkan kekhawatiran terjadinya perubahan nama negara dari Republik Indonesia menjadi Nusantara sehingga kerugian Pemohon tidak akan terjadi. 3. PUU Pasal 3 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Pasal 3 ayat 1 huruf a; 1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas: 16 a. ketuhanan; Kata ketuhanan pada ayat ini tidak mempunyai landasan hukum sebagai berikut: (1) Pasal 29 UUD 1945 tidak menjadi dasar hukum dalam pembuatan dan pengesahan UU 3 /2022 tentang Ibukota Negara karena tidak tercantum sebagai dasar hukum pada considerans-nya. (2) Penyisipan kata ketuhanan pada pasal ini bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 serta bertentangan dengan dasar negara butir 1 Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Penempatan kata yang menyangkut dengan Tuhan harus ditulis secara lengkap menggunakan frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, atau “Tuhan Yang Maha Esa”, atau dengan menyebut atau menulis dengan kata Allah Yang Maha Kuasa atau Allah saja dan negara konstitusi kita tidak megenal selain dari sebutan-sebutan tersebut. Ditulis lengkap dan tidak boleh dipenggal baik dengan menghilang kan salah satu kata dalam frasa tersebut maupun hanya menghilangkan satu huruf nya saja kalau akan menghilangkan Identitas Keesaan Tuhan yang dimaksud yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Penulisan kata Ketuhanan atau Tuhan saja tidak secara lengkap dengan frasa Yang Maha Esa adalah bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 29 ayat (1)) dan bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila. Implikasi nyata dihilangkan frasa Yang Maha Esa pada suatu acara resmi kenegaraan adalah berubahnya susunan teks sumpah termasuk diantaranya sumpah jabatan. Ini terbukti pada sumpah jabatan pada Ketua dan Wakil Ketua Otorita daerah yang disebut sebagai Ibukota Nusantara sebagai berikut, (Bikti P-7): Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibukota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, Musa dan bangsa. Tidak jelas, para pejabat termasuk bersumpah atas nama siapa, apakah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada yang melantiknya atau kepada yang mengangkatnya sebagai pejabat jabatan tersebut. Berubahnya teks susunan sumpah akan menyulutkan Pemohon untuk dapat menjabat jabatan serupa karena masalah keyakinan. Menurut keyakinan berdasarkan agama yang Pemohon anut, tidak dibenarkan 17 bersumpah kepada dan/atau tidak atas nama Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hak Pemohon untuk berkeyakinan sesuai agama Pemohon telah menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal menjabat sebagai ketua atau wakil ketua daerah yang bernama Ibukota Negara telah dikebiri sebagai akibat langsung dari diberlakukan nya Pasal 3 ayat (1) huruf a undang-undang a quo. Hak konstitusional yang dirugikan adalah hak memeluk agama (Pasal 28E ayat (1) yang beriringan dengan hak meyakini kepercayaan (Pasal 28E ayat (2) UUD 1945). Dihilangkannya kata ketuhanan dalam pasal tersebut akan menegakkan kepastian hukum bahwa Pemohon mempunyai kesempatan yang sama untuk menjabat jabatan tersebut tanpa harus kehilangan keyakinan atau hak untuk berkeyakinan sesuai agama yang Pemohon anut. 4. PUU Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28H ayat (1) Pasal 4 ayat (1) Dengan Undang–Undang ini dibentuk: a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakanPemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Makna ayat pada pasal ini telah hilang oleh sebab objek muatan ayat tidak jelas (samar atau kabur), yaitu pada frasa Ibu Kota Nusantara. Tidak jelas satuan makna yang dimaksud frasa ini nama daerah dimana Ibu Kota akan bertempat, apakah nama daerahnya adalah Ibu Kota Nusantara atau hanya Nusantara saja. Penyebutan Ibu Kota Nusantara apakah setara dengan Ibu Kota Jakarta dalam frasa “Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)” sehingga penyebutan daerah bernama Nusantara ditulis sebagai DKI Nusantara, atau setara dengan frasa “Ibukota Republik Indonesia” yang bermakna kata Nusantara adalah sebagai pengganti sub- frasa Republik Indonesia sehingga nama identitas negara Republik Indonesia berubah identitas menjadi bernama Nusantara, yaitu Negara Nusantara. Sebagai perbandingan perlu Pemohon perjelas, frasa Ibukota Jakarta bukanlah frasa baku. Kata Jakarta disini hanya untuk menguatkan arti frasa ibukota. 18 Kehilangan makna muatan ayat pada pasal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terutama dalam hal administrasi kependudukan, administrasi pekerjaan yang menjadi redundan apakah sebagai warga negara Indonesia ataukah warga-negara Nusantara. Terjadinya perubahan identitas nama negara akan berakibat akibatt Pemohon akan sulit untuk melakukan perjalanan keluar negeri (seperti dalam rangka melaksanakan haji atau umroh) oleh sebab terjadinya misdata (mis penulisan data) negara asal dikemudian hari. Bahkan pergeseran nilai dikemudian hari bisa menyebabkan terjadinya pergeseran permanen nama Negara Republik Indonesia berubah menjadi Negara Nusantara. Nyatalah bahwa pemberlakuan Pasal 4 ayat (1) undang-undang a quo merugikan hak konstitusi Pemohon dalam hal hak untuk mempunyai status kewarganegaraann yang jelas, tidak redundan (Pasal 28D ayat (4)), kemudahan dalam pengurusan administrasi beserta kepastian hukumnya (Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2)). Pasal 4 ayat (1) undang-undang a quo harus dibatalkan untuk menghindari terjadinya perubahan (permanen) nama negara dari Negara Republik Indonesia menjadi Negara Nusantara oleh keniscayaan faktor pergeseran nilai seiring perjalanan waktu atau sebab penggiringan. Kerugian Konstitusional Pemohon ialah pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalamupaya pembelaan negara. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin-dungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi danhak milik tersebut tidak boleh diambil alih secarasewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 19 a) Aktual: Berlakunya Pasal 4 ayat (1) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 menghilangkan hak milik warga negara diantaranya Pemohon. Pasal 4 ayat (2) undang-undang a quo perlu dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum agar menghilangkan kekhawatiran hilangnya status hak milik akibat tidak lagi diakui peratuan perundang-undangan sebagai pergeseran nilai norma a quo. 5. PUU Pasal 4 ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 22A UUD 1945 Pasal 4 ayat (2), ayat (3); 2) Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 3) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kata pengalihan pada pasal ini menurut kaidah bahasa Indonesia tidak masuk dalam cakupan maksud perbaikan tata kelola yang termuat pada konsiderans menimbang butir (2) sebagaimana yang dinyatakan pada pendahuluan undang-undang a quo, yaitu memperbaiki. Oleh karenanya seluruh muatan ayat telah kehilangan makna akibat ketidakjelasan objek penyerta hal yang diatur dan tidak memenuhi tertib hukum sehingga muatan ayat ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara berdasarkan hukum. Pemberlakuan muatan ayat pada pasal ini akan mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dalam hal pendanaan dari sumber APBN. Penggunaan APBN secara tidak jelas karena terjadinya misdata, menyebabkan pendanaan ganda sehingga besar dan dapat menjadi pemicu inflasi. Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 a) Aktual: Berlakunya Pasal 4 ayat (2) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri- kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. 20 b) Potensial: Akibat penggunaan dana APBN yang redundan, menyebabkan kemungkinan terjadinya inflasi, sehingga akan berdampak langsung pada Pemohon akibat naiknya harga barang. Dengan kabulnya Permohonan Pemohon sehingga Pasal 4 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka resiko kedepan terjadinya inflasi akibat pendanaan yang redundan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) undang-undang a quo bisa dicegah dan tidak akan membebani Pemohon akibat adanya pendanaan ganda berupa naiknya harga barang. 6. PUU Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) bertentangan dengan Pasal 23E Pasal 5 1) Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. 2) Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. 3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. 4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. 5) Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Undang- Undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 6) Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Bahwa pendelegasian dari UUD 1945 in casu tentang daerah khusus Pasal 18A ayat (1) adalah pada peraturan perundang-undangan sendiri. Suatu undang-undang tidak dapat mengatasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penetapan kekhususan suatu daerah haruslah berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan sendiri yang dibuat untuk itu. Pasal 5 ayat (2) telah menciptakan ketidakpastian hukum dan menyebabkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. 21 Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 5 ayat (1), ayat (2, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan kabulnya Permohonan Pemohon sehingga Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka resiko kedepan terjadinya inflasi akibat pendanaan yang redundan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) undang-undang a quo bisa dicegah dan tidak akan membebani Pemohon akibat adanya pendanaan ganda berupa naiknya harga barang. 7. PUU Pasal 5 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 5 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak dan pungutan lain, sertapelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, danpemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden. Penetapan Peraturan Presiden sebagai pelaksana indang-undang adalah menyalahi aturan hierarki peraturan perundang-undangan. Seharusnya pengaturan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah. Kerugian konstitusi Pemohon : Pasal 27 ayat (3). a. Aktual: Berlakunya Pasal 6 ayat (1) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin Dengan kabulnya Permohonan Pemohon sehingga Pasal 5 ayat (7) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka resiko kedepan terjadinya inflasi akibat pendanaan yang redundan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (7) undang-undang a quo bisa dicegah dan tidak akan menyebabkab benturan kepemerintahan serta untuk menjaga tertib hukum. 8. Pasal 6 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 6 ayat (1) ; Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada: 22 a. Bagian Utara pada 117" O' 3L.292" Bujur Timur dan O' 38'44.912" Lintang Selatan; b. Bagian Selatan pada 1L7" lL' 51.903" Bujur Timur dan 1" 15'25.260" Lintang Selatan; c. Bagian Barat pada 116' 31' 37.728" Bujur Timur dan O' 59'22.51O" Lintang Selatan; dan d. Bagian Timur pada ll7" L8'2a.O84" Bujur Timur dan l' 6' 42.398' Lintang Selatan. Melihat ketentuan peraturan perundang-undangan, lokasi daerah yang ditunjukan koordinat tersebut tidak ada karena tidak mempunyai kekuatan hukum, baik karena daerah-daerah tersebut saat UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara sah diundangkan adalah bagian dari daerah pemerintahan daerah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan belum dilakukan pemekaran serta penggabungan sebelumnya, Daerah yang ditunjukan juga belum mempunyai status hukum daerah apakah desa, kecamatan, kabupaten ataukah kota sebelum kemudian berganti nama atau diberi nama untuk kemudian ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu Kota. Karena masih merupakan bagian dari pemerintahan daerah dan belum dilakukan pemekaran dan penggabungan, maka upaya pemerintah pusat ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pencaplokan, perampasan daerah yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa daerah dengan sebutan Nusantara bukanlah Pusat Pemerintahan yang juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melainkan sebagai Pusat Pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 a.) Aktual: Berlakunya Pasal 6 ayat (1) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri- kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum Negara dan dalam menjamin keutuhan bangsa dan negara serta menjamin nama identitas negara sesuai hukum dasar negara. b.) Potensial: Pembuatan kota baru seperti yang terjadi pada daerah sebutan Nusantara bisa saja berlanjut pada daerah berdekatan dengan daerah ini, dan seiring waktu menjadi dengan metode yang sama meluas bahkan menimpa pada seluruh wilayah Republik Indonesia, 23 Dengan kabulnya Permohonan Pemohon sehingga Pasal 6 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka resiko kedepan Pemohon kehilangan identitas kebangsaan tidak terjadi lagi. Untuk PUU pasal selanjutnya, yaitu Pasal 6 ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), PUU nya Mutatis Mutandis Pasal 6 ayat (1) karenanya tidak dilakukan PUU secara khusus. 9. PUU Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Bahwa muatan pasal ini tidak punya acuan pasal atau ayat sebelumnya tentang lembaga pemerintahan. Berdasarkan konstruksi ayat, terdapat 2 (dua) lembaga selain pemerintah pusat yang mengatur daerah sebutan Nusantara yatiu Otorita Ibukota Nusantara dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara. Penggunaan huruf “p” kapital pada kata pemerintah yang diikuti kata Daerah Khusus Ibukota Nusantara merupakan satu frasa yang menunjukan satu identitas. Bahwa dalam mengatur kepemerintahan daerah, konstitusi telah mendelegasikan peraturannya pada undang-undang, ya'ni dalam hal ini UU 23/2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana yang telah diperbaharui dengan UU 9/2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, selanjutnya ditulis UU Pemda. Bahwa Pasal 22 UU Pemda diatur tentang hak pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan daerah. Pasal 22 ayat (1) UU Pemda : Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Bahwa dengan adanya 2 (dua) lembaga yang memerintah, maka secara potensial sudah dapat dipastikan berdasarkan penalaran yang wajar akan adanya pertentangan, perselisihan dan minimal perbedaan kebijakan atas nama kepentingan. Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3) 24 a) Aktual : Berlakunya Pasal 7 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara karena adanya dualisme pemerintahan akan mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif dan tidak terkontrol yang merugikan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung akan menggangu kesejahteraan daerah dan nasional.. Dengan tidak berlakunya Pasal 7 undang-undang a quo, maka hak Pemohon untuk menjamin kehidupan negara selaras dengan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 (ke lima) tentang kesejahteraan nasional tidak ada lagi. Untuk menghindari terjadinya potensial pertentangan dan perselisihan yang menggangu hak Pemohon untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif dan selaras dengan dasar negara dan hukum dasar negara, Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (5) kehilangan makna. 10. Pasal 8 dan Pasal 9 dalam satu PUU materiil, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pasal 8 Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara. Pasal 9: 1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. 2) Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden. Bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 adalah kesatuan pasal dimana Pasal 9 adalah pasal lanjutan dari pasal sebelumnya yang penyusunannya dibenarkan undang-undang. 25 Dengan alasan bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 masih dalam makna yang sama, maka tidak berlakunya salah satu pasal berakibat pada ikut tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat nya pasal lain. Norma penguji: Pasal (1) ayat (2), Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Pasal ini bertentangan dengan secara langsung dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) dalam bagaimana pemerintah daerah dipilih. Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3), Pasal 28H ayat (4) a) Aktual (Pasal 27 ayat (3)): Berlakunya Pasal 8 dan Pasal 9 undang- undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. b) Potensial (Pasal 28H ayat (4)) : Bahwa model pemilihan kepada daerah atau pemerintah daerah seperti yang dimaksudkan pada Pasal 9, bila tetap berlaku maka seiring waktu akibat pergeseran nilai patut diduga juga akan terjadi didaerah Pemohon berdomisili. Pemilihan kepada daerah atau pemerintah daerah yang dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden sebagaimana makna Pasal 9 ayat (1) juga akan menghilangkan hak Pemohon untuk memilih pejabat kepala daerah atau pejabat pemerintah dalam gelaran Pemilu. Hak pilih dalam gelaran Pemilu adalah hak milik pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Dengan tidak berlaku dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat nya Pasal 8 dan Pasal 9 undang-undang a quo akan menghilangkan kerugian hak Pemohon yang berupa moral untuk menjamin masyarakat, bangsa dan negara tetap selaras dengan dasar negara Pancasila dan hukum dasar negara UUD 1945, serta menghilangkan kemungkinan hilangnya hak milik Pemohon berupa hak pilih untuk memilih pejabat kepala daerah atau pejabat pemerintah daerah. 11. PUU Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Pasal 10: 1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. 26 2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. 3) Untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Bahwa sebutan Daerah Khusus Ibukota Nusantara adalah merupakan daerah bagian dari Republik Indonesia. Bahwa sebagai daerah (pemerintahan daerah) tentunya tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah. Bahwa konstitusi dasar yang mengatur tentang daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, in casu Pasal 18 ayat (1). Bahwa peraturan perundang-undangan pelaksana atau penjelas Pasal 18 ayat (1) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda). Bahwa berkenaan masalah lama menjabatnya pejabat kepala daerah, diatur pada Pasal 60 UU Pemda: “Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Bahwa Pasal 60 UU Pemda mengatur bahwa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Bahwa Pasal 10 ayat (2) undang_undang a quo tentang pemerintah daerah tidak sejalan dengan Pasal 60 UU Pemda, dalam hal batasan kembali dapat dipilih. Oleh sebab itu, Pasal 10 ayat (1) tidak taat asas terhadap UUD 1945, Pasal 18 ayat (1). Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) a) Aktual : Berlakunya Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. 27 Dengan tidak berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat nya Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) undang undang a quo, akan menjamin bahwa tiap-tiap warga negara penjabat kepala daerah hanya berhak untuk menjabat selama 5 (lima) tahun dan dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 12. PUU Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pasal 11 ayat (1): Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden. Bahwa sebutan Daerah Khusus Ibukota adalah untuk sesuatu yang disebut daerah yang dipimpin oleh seorang pejabat daerah. Bahwa dalam mengatur daerah dan hubungan nya dengan pusat adalah melalui Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden. Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) a.) Aktual: Berlakunya Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo telah nyata secara terang tidak taat asas dan karenanya harus dipandang bertentangan dengan UUD 1945 oelh sebab itu telah merugikan hak Pemohon secara moral untuk melakukan upaya hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. b.) Potensial: jelas terlihat bahwa daerah sebutan Nusantara adalah daerah yang episentris dalam kepemerintahannya pada Presiden. Ini berarti kebijakan yang berlaku pada daerah ini adalah kebijakan Presiden dan untuk kepentingan Presiden dimana Otorita hanya berfunsi sebagai penerjemah kebijakan tersebut. Sentralistis kepemimpinan ke pada Presiden tentu akan semakin meluas sehingga seiring waktu dapat dipastikan meluas dan merubah sistem Presidentil ke sistem ke-Kerajaan hanya saja sebutan raja nya adalah Presiden. Dengan kabulnya Permohonan Pemohon sehingga Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka resiko kedepan terjadinya inflasi akibat pendanaan yang redundan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) undang-undang a quo bisa dicegah dan tidak 28 akan membebani Pemohon akibat adanya pendanaan ganda berupa naiknya harga barang. Dengan terpenuhinya ketentuan pada PMK 2/2021 Pasal ayat (2) poin a, poin b, poin c, poin d dan poin e, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan PUU pasal 11 undang-undang a quo. 13. PUU Pasal 12 bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 Pasal 12 ayat (1), ayat (2) ; 1) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini. 2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Frasa Daerah Khusus Ibukota Nusantara tidak mempunyai dasar hukum, karena merupakan frasa baru yang tidak mempunyai acuan dari pasal- pasal sebelumnya dan dapat dipandang sebagai objek baru dalam undang- undang a quo yang berselisihan antara satu dengan yang lain. Objek-objek yang dimaksud adalah DKI Jakarta, daerah sebutan Nusantara (Ibukota Nusantara), dan daerah sebutan Daerah Khusus Ibukota Nusantara (DKI Nusantara). oleh karena itu penyebutannya tidak mempunyai kepastian hukum. Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 a.) Aktual: Berlakunya Pasal 12 ayat (1), ayat (2) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri- kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum Negara dan dalam menjamin keutuhan bangsa dan negara serta menjamin nama identitas negara sesuai hukum dasar negara. Dengan kabulnya Permohonan Pemohon sehingga Pasal 4 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka resiko kedepan terjadinya inflasi akibat pendanaan yang redundan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) undang-undang a quo bisa dicegah dan tidak akan membebani Pemohon akibat adanya pendanaan ganda berupa naiknya harga barang. 29 14. PUU Pasal 13 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), UUD 1945 Pasal 13 ayat (1): Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Pasal ini mempunyai 3 sub ayat dan saling terkait dimana ayat (2) dan ayat (3) adalah merupakan lanjutan ayat (1). Secara hirarki, undang-undang a quo berada di bawah UUD 1945, kecuali ada pendegasian atau disebutkan ada pengecualian, undang-undang tidak dapat menggantikan, dan/atau menghapus dan/atau menyempitkan makna dan/atau aturan norma yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam sudut pandang bela negara, pemberlakuan pasal 13 ayat (1) undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 ; Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (2) berkenaan dengan Pemilu, Pasal 23E ayat (2) berkenaan pengawasan keuangan (laporan keuangan), Pasal 18 ayat (1) berkenaan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya akan menyebabkan : 1.) Matinya potensi daerah (dalam hal ini daerah yang disebut Nusantara) untuk mendulang lahirnya pemimpin atau pengawas kepemimpinan daerah yang dikenal dan punya relasi yang baik dan bagus dengan rakyat didaerah domisili atau cikal bakal pemimpin pusat yang menjadi pilihan hati nurani rakyat karena tidak adanya proses Pemilu. 2.) Memunculkan stigma (merupakan hasil tinjauan pasal ini dengan pasal-pasal lain dalam uadang-undang a quo), apakah daerah sebutan Nusantara dalam undang-undang a quo bahwa daerah sebutan Nusantara bukanlah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melainkan daerah yang menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.) Ketua Otorita dan Wakil Otorita daerah yang disebut Nusantara mempunyai kekuasan absolut tanpa kontrol dari masyarakat melalui perwakilannya (DPRD) karena hanya bertanggung jawab langsung pada Presiden. 30 4.) Membuka peluang yang besar terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan atau kekayaan negara karena tidak adanya kontrol (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemeriksaan kepada daerah melalui DPRD). Oleh karena itu pemberlakuan peraturan yang terdapat pada Pasal 13 ayat (1) undang-undang a quo akan merugikan hak konstitusi Pemohon dalam hal: 1) Secara mandiri memajukan diri secara aktif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagai wakil rakyat didaerah yang disebut dengan Nusantara melalui jalur Pemilu. (Pasal 28C ayat (2)). 2) Mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan secara mandiri sebagai yang disebut Ketua dan/atau Wakil Ketua didaerah sebutan nusantara. (Pasal 28D ayat (2). Dengan (jika) telah dibatalkannya pemberlakuan norma Pasal 13 ayat (1) akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara, berarti juga Pemohon, untuk berbuat sebesar-besarnya manfaat untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dibidang pemerintahan sebagai wakil rakyat daerah sebutan nusantasa atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua daerah sebutan Nusantara. 15. PUU Pasal 14 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan. Bahwa sifat dari peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur sehingga memerlukan objek yang jelas untuk diaturnya dan kejelasan dalam pengaturannya. Kerugian Konstitusi Pemohon : Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah mengganggu hak bela negara Pemohon untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan hukum. Dengan kabulnya Permohonan Pemohon sehingga Pasal 14 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka resiko kedepan terjadinya ketidakseimbangan jalannya pemerintah sebagai 31 dampak langsung ketidakpastian hukum oleh berlakunya undang- undang a quo bisa dicegah dan tidak akan menyulitkan Pemohon dalam urusan admisitrasi kependudukan. 16. PUU Pasal 15 ayat (1), ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C UUD 1945 Pasal 15 ayat (1),ayat (2): 1) Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar; c. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; d. Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara; dan e. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. 2) Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden Bahwa berkenaan dengan daerah, kebijakan seluas-luasnya adalah pada kepala daerah, bukan Presiden. Hal ini hanya akan menambah beban Presiden. Secara hukum, untuk mengatur daerah seharusnya melalui Peraturan Pemerintah bukan Peratuarn Presiden untuk menghindari terjadinya benturan perintah. Undang-undang ini memberikan kepemerintahan atau kepemimpinan daerah yang episentris pada Presiden. Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 15 ayat(1), ayat (2) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri- kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan kabulnya Permohonan Pemohon sehingga Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka resiko kedepan terjadinya ketidakseimbangan berupa benturan jalannya pemerintah sebagai dampak langsung ketidakpastian hukum oleh berlakunya undang-undang a quo bisa dicegah dan tidak akan menyulitkan Pemohon dalam urusan admisitrasi kependudukan. 17. PUU Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 UU 3/2022 tentang Ibukota negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 32 Pasal 16 ayat 7, ayat 8, ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) 7) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara. 8) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian. 9) Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan kebutuhan. 10) HAT yang berada di Ibu Kota Nusantara wajib dimanfaatkan sesuai dengan tqjuan pemberian haknya. 11) HAT yang diberikan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya dapat dibatalkan. 12) Pengalihan HAT di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Bahwa ketentuan ini mengisyaratkan ketidaktundukan Pemerintah daerah sebutan Ibukota Nusantara pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang penguasaan tanah. Pasal 17 Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara. Pasal 18 ayat (1) 1) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas tersirat bahwa kepemilikan tanah HAT berupa Hak Milik sepenuhnya adalah milik Otorita. HAT warga negara atas tanah hanya bersifat “pinjam” yang bila diperlukan Otorita dapat dibatalkan secara sepihak oleh Otorita dengan berbagai alasan. Bahwa Pasal 16 pada undang-undang a quo dapat menyebabkan hilangnya HAT Hak Milik. Bahwa Pasal 16 berdampak terjadinya dualisme hukum didaerah sebutan DKI Nusantara dan/atau diseluruh Indonesia oleh sebab tidak adanya pernyataan jelas tentang pemberlakuan hanya di daerah sebutan DKI Nusantara saja. Dualisme merupakan suatu ketidakpastian hukum. Bahwa frasa peraturan perundang-undangan pada Pasal 18 undang- undang a quo adalah nisbi tentang peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud apakah UU 5/1960 tentang Agraria atau Pasal 16 UU 33 3/2022 tentang Ibukota Negara sehingga menerbitkan ketidak-kepastian hukum. Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 a) Aktual: Berlakunya Pasal 16 ayat 7, ayat 8, ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri- kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum Negara dan dalam menjamin keutuhan bangsa dan negara serta menjamin nama identitas negara sesuai hukum dasar negara. b) Potensial: Pemberlakuan norma pasal menyebabkan terjadinya kemungkinan Pemohon kehilangan HAT Hak Milik sebagai pemberlakuan secara luas pasal pada undang-undang a quo. Dengan tidak berlakunya dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikatnya pasal pada undang-undang a quo akan menghilangkan kemungkinan hilangnya HAT Hak Milik Pemohon atas tanah sebagai dampak tidak langsung. 18. PUU Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Pasal 19 Penyelenggaraan penanggulangan bencana di lbu Kota Nusantara dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. Pasal 20 Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. Pasal 21 Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak- hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai nilai budaya.yang mencerminkan kearifan lokal. 34 Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon temukan di laman page resmi tentang Ibukota Negara, frasa KSN Ibukota Nusantara merupakan turunan undang-undang a quo berupa Peraturan Presiden. Bahwa karena merupakan daerah bagian Republik Indonesia, seharusnya menjadi otonomi penuh Pemerintah Daerah yang diatur melalui UU Perda, atau bila memerlukan hirarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi maka diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bahwa Pasal 19 dan Pasal 20 Pasal 21 menciptakan episentris kepemimpinan daerah sebutan Ibukota Nusantara pada Presiden Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) (1) Aktual: Berlakunya Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 yang menciptakan episentris kepemimpinan daerah pada Presiden telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah merugikan hak Pemohon untuk melakukan upaya hak bela negara ya’ni dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan tidak berlakunya dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikatnya pasal pada undang-undang a quo akan menghilangkan potensial kemungkinan terjadinya episentris kepemimpinan Republik Indonsia secara berangsur seiring waktu dari Presidentil ke Kerajaan. 19. PUU Pasal 22, Pasal 23 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara. Frasa berpindah kedudukan pada pasal a quo tidaklah selaras dengan konsiderans UU 3/2022 pada menimbang butir (2) yaitu memperbaiki. Pasal 23 ayat (1): Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 22 dan Pasal 23 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah 35 menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri- kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan tidak berlakunya dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikatnya Pasal 22 dan Pasal 23 pada undang-undang a quo akan menghilangkan hak Pemohon untuk menjamin peri-kehidupan berbagsa dan negara tetap selaras dengan dasar negara dan hukum dasar negara. 20. PUU Pasal 24 bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 24 Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam jumlah fantastis seperti pada realisasi undang-undang a quo seharusnya disertai dengan kalkulasi yang rinci yang disebarluaskan pada masyarakat melalui media-media serta mudah akses untuk mengetahuinya tentang ketangguhan keuangan negara, keuntungan signikannya bagi masyarakat, bangsa dan negara berkenaan pembiayaannya. Kalkulasi ini pula perlu diuji melalui pembahasan bersama antara Presiden, DPR dan masyarakat yang menyertakan para ahli sebagai wakil masyarakatnya sehingga masyarakat dapat gambaran yang utuh bahwa kalkulasi dapat dipertanggungjawabkan akurasinya untuk menentramkan. Sampai saat ini Pemohon belum mengetahui di mana info tersebut bisa didapatkan sehingga memunculkan dugaan akan terjadinya inflasi tinggi akibat pembiayaan ini. a) Aktual: Berlakunya Pasal 24 ayat (1) undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri- kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum Negara Dengan dibatalkannya Pasal 24 undang-undang a quo harus dilakukan untuk menghilangkan beban negara dalam hal keuangan dan dana tersebut dapat dipakai untuk menjaga potensial inflasi yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara dan berdampak pada kenaikan harga barang. 21. PUU Pasal 25, Pasal 26 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 36 Pasal 25 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara Pasal 26 ayat (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai tata kelola anggaran Ibu Kota Nusantara. Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 25, Pasal 26 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri- kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum Negara karena tidak adanya pengawasan penggunaan uang negara. Pasal 25, Pasal 26 undang-undang a quo perlu dibatalkan paling tidak sampai ada badan pengawasan keuangan tentang hal tersebut. Tetapi pernyataan ini apabila pasal-pasal a quo bukan berkenaan pemindahaan Ibu Kota Negara.. 22. PUU Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 27; Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian/ Lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kerja pemindahan yang dimaksud tentunya bukanlah dengan memindahkan fisik yang ada di Ibukota Negara sebagai maksud perbaikan yaitu perbaikan posisi atau letak Ibukota Negara DKI Jakarta ke titik koordinat yang dinyatakan dalam Pasal 6 undang-undang a quo sebagaimana yang dilakukan Nabi (Raja) Sulaiman terhadap Kerajaan Saba' seperti info dari al'qur'an Surah An-Naml berkenaan pemindahan lokasi istana ratu bulqis. Hal ini menambah kerancuan pada muatan ayat pada pasal ini selain kerancuan-kerancuan yang telah Pemohon sebutkan di PUU pasal-pasal sebelumnya tentang upaya sebenarnya yang akan dilakukan pemerintah pusat, yaitu apakah akan memperbaiki tata kelola semua aspek Ibukota Negara DKI Jakarta termasuk penggantian nama 37 Ibukota Negara menjadi DKI Nusantara, atau apakah memindahkan Status Ibukota Negara kedaerah lain yang sudah tertentu dan mempunyai landasan hukum serta menamakannya DKI Nusantara, atau apakah membuat kota baru yang telah jelas landasan hukumnya seperti gabungan 2 (dua) atau lebih daerah yang sudah dilakukan pemekaran sebelumnya dan telah berstatus hukum tetap, atau apakah perbaikan yang dimaksud pada considerans dan kaitannya dengan pasal ini pemerintah melakukan perbaikan dengan mengalihkan atau memindahkan fisik Ibukota DKI Jakarta ke daerah yang ditunjukan dalam Pasal 6 undang-undang a quo dan menamakannya kembali dengan sebutan yang juga rancu antara Ibukota Nusantara atau Ibukota DKI Nusantara. Kerancuan-,kerancuan tersebut tentu akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam hal peng-administrasian mya sehingga dapat dipastikan akan merugikan hak konstitusi warga negara termasuk diantaranya Pemohon dalam hal mendapatkan kepastian hukum dalam hal kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3)), hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara oleh pemerintah pusat karena fokus dengan masalah yang timbul oleh disahkannya undang-undang a quo (Pasal 28I ayat (4)). Pasal 28: Bahwa Pasal 28 ayat (3) huruf b dan huruf c terjadi tumpang tindih sehingga terkesan mengutamakan budaya dan mengabaikan faktor sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dalam maksud penguatan kepribadian bangsa oleh sebab terjadinya pengulangan makna pada kata (frasa) budaya. Pasal 29: Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara: a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau b. tender. Maksud dari dibuat dan disahkannya suatu undang-undang adalah mengatur, dimana “mengatur” tersebut tidak dijumpai dalam muatan ayat pasal ini dan hal yang diatur tersebut bersifat tetap bagaimana ketentuan dan objek yang diaturnya. Karenanya, pasaln ini adalah lanjutan dari pasal sebelumnya. 38 Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri- kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan dibatalkannya dan dinyatakan pasal 27 undang-undang a quo akan menghindarkan munculnya ketidakstabilan peri-kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara oleh sebab tidak adanya penegakan dan kepastian hukum dibanyak aspek. 23. PUU Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 30: 1) Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai: a. Barang Milik Negara; dan/atau b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara. 2) Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai. 3) Tanah yang ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 31: Barang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara disediakan melalui: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 32: Norma pasal Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai: a. Barang Milik Negara; dan/atau b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Pasal 33: Norma pasal Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang berada dalam pengelolaannya. Pasal 34: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan menyusun rencana pemanfaatan BarangMilik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) huruf b 39 Pasal 35: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 36: 1.) Otorita Ibu Kota Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022. 2.) Kementerian/Iembaga melaksanakan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sampai dengan dimulainya operasional Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3.) Pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. 4.) Dimulai pada tahun 2023, kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau tetap dilanjutkan oleh kementerian/ lembaga tersebut. 5.) Barang Milik Negara yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga dalam rangka kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dimulai pada tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 6.) Pengelolaan Barang Milik Negara yang dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi hak dan kewajiban Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengguna barang terhitung sejak dialihkan. 7.) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Makna muatan ayat dari norma ini tidak jelas, yaitu apakah melalui pembelian langsung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, ataukah melalui sistem tender. Hal in menimbulkan ketidak pastian hukum dalam penggunaan APBN serta membuka peluang yang besar terjadinya penyelewengan oleh Otorota Ibu Kita sebutan Nusantara karena, berdasarkan pasal lain di undang-undang a quo, bahwa tidak adanya DPRD didearah sebutan Nusantara ini. Kerugian Pemohon akan terjadi di kemudian hari oleh sebab penggunaan dana APBN yang semena-mena tanpa kontrol. Hal ini dapat menyebabkan 40 terjadi inflasi yang tinggi yang ekses nya berupa naiknya harga kebutuhan sehari-hari hingga mengurangi saya beli masyarakat termasuk dalam hal ini Pemohon. Bila kemudian kondisi ini berlanjut dalam rentang waktu yang lama dapat berakibat pada bencana nasional berupa demo hesar-besaran seperti kejadian tahun 1965 dan 1998 yang pada akhirnya menimbulkan kekeacauan pada semua aspek bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Belum juga jelas apakah negara mendapatkan sumber keuangan baru untuk pengalokasian tersebut, atau hanya mengutak-atik dana stagnan yang ada dengan arti mengurangi sana-sini sehingga berdampak langsung pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara daerah lain. Undang-undang ini harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena akan berimpikasi pada semua aspek kehidupan ditandai dengan naiknya harga barang. Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3) a) Aktual : Berlakunya Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan dibatalkannya Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang a quo dapat menjadi solusi hilang nya beban negara dalam hal keuangan dan dana tersebut dapat dipakai untuk menjaga kestabilan semua nilai, semua aspek, menjaga ketangguhan uang negara, menjaga ketentraman masyarakat sehingga menghilangkan potensial inflasi yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara. 24. PUU Pasal 37, Pasal 38 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 37 Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: a. konsultasi publik; 41 b. musyawarah; c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi; dan/atau e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pasal 38 DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Norma pasal-pasal ini nerupakan norma yang dependen dengan norma pemindahan Pasal 23 ayat (1) yang padahal seharusnya mendapatkan tempat mulai dari awal RUU bukan hanya saat setelah jadi undang-undang. Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) a) Aktual : Berlakunya Pasal 37, Pasal 38 undang-undang a quo diduga bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Norma pada pasal ini baik bila bukan berkenaan pemindahan Ibu Kota Negara. Perlu dihapuskan agar tidak menjadi penguat pemindahan Ibu Kota akibat dampak besar dan tidak terprediksi. 25. Pasal 39 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 39 Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden. Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 39 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan dikabulkannya Permohonan dibatalkannya warga negara, termasuk Pemohon didalamnya, telah bebas dari satu potensi ancaman yang dapat memicu ketidak harmonisan di masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 42 26. Pasal 40 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 40 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan: a Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106). Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 40 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan dikabulkannya Permohonan dibatalkannya warga negara, termasuk Pemohon didalamnya, telah bebas dari satu potensi ancaman yang dapat memicu ketidak harmonisan di masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 27. Pasal 41 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 41 ayat (1), ayat (2); 1) Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang Undang Nomor 29 Tahun, 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 3) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan. 4) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta. Keterlaksanaan norma ini hanya dapat dilakukan bila pemindahan yang dimaksud dalam Pasal terpenuhi. Norma dalam pasal ini adalah dependent dengan pasal 43 Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 41undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan dikabulkannya Permohonan dibatalkannya warga negara, termasuk Pemohon didalamnya, telah bebas dari satu potensi ancaman yang dapat memicu ketidak harmonisan di masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 28. Pasal 42 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 42 ayat (3); 3). Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenaipemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan. Kerugian Konstitusional Pemohon : Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 42 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. Dengan dikabulkannya Permohonan dibatalkannya warga negara, termasuk Pemohon didalamnya, telah bebas dari satu potensi ancaman yang dapat memicu ketidak harmonisan di masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 29. Pasal 43 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 Pasal 43; Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) khususnya terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (1) khususnya terkait dengan struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 15 ayat (2), Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 35, wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. 44 Bahwa ketentuan akan dilaksanakan sebagaimana maksud ayat pada undang-undang a quo tentang waktu adalah 8 (delapan) minggu. Bahwa UU MK ditentukan bahwa, sejak suatu undang-undang di sah kan, maka warga negara mempunyai hak untuk melakukan pengujian formil undang-undang tersebut dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari, atau 6 (enam) minggu 3 (tiga) hari. Bahwa sejak pengajuan, kemungkinan jadwal sidang pendahuluan adalah 2 (dua) minggu setelah pengajuan. Bahwa sejak sidang perbaikan adalah 2 (dua) minggu setelah sidang pendahuluan Bahwa dibutuhkan rentang waktu antara sidang perbaikan dan sidang putusan (bila tidak dilanjutkan ke sidang pleno) Bahwa total hari yang digunakan sejak pengajuan lebih dari 8 (delapan) minggu Bahwa pada hari terakhir batas penentuan, undang-undang a quo masih berstatus belum berkekuatan hukum tetap. Bahwa makna ayat pada undang-undang a quo berstatus tidak taat asas, yaitu keterlaksanaan Pasal 43 undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22A. Kerugian Konstitusional Pemohon: Pasal 27 ayat (3) a) Aktual: Berlakunya Pasal 43 undang-undang a quo telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah menggangu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara. b) Potensial: Telah sejak awal diduga ada kepentingan mendesak pemrakarsa pembuatan UU 3/2022 tentang Ibu Kota untuk MEMAKSAKAN kehendak agar cepat terwujudnya undang-undang a quo yang memanfaatkan keadaan maksud perpindahan Ibu Kota Negara. Tindakan yang jelas-jelas mengabaikan peraturan perundang-undangan merupakan tindakan yang harus dicegah agar tidak berlanjut pada pengabaian peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi yang dapat mengganti hukum dasar dan dasar negara. Dengan dikabulkannya Permohonan dibatalkannya warga negara, termasuk Pemohon didalamnya, telah bebas dari satu potensi ancaman 45 yang dapat memicu ketidak harmonisan di masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 30. Sebagai kesimpulan menyeluruh, berdasarkan penjelasan Pemohon diatas Pemohon berwenang mengajukan perkara a quo. III. Alasan Permohonan (Posita) A. PUU Formil Bismillah ArRahman Ar-Rahim, sebagai frasa awal pembukaan Pemohon untuk mendalilkan bahwa pembentukan UU 3 /2022 tentang Ibu Kota Negara benar cacat secara formil, dengan tidak lupa menyerukan pujian kepada Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada Tuhan selain Dia, Rab alam semesta, serta ucapan penghormatan untuk utusannya Muhammad S.A.W uang dikenal dengan sebutan sholawat. Bahwa untuk mengawali uraian, Pemohon mengutip pendapat Hakim Mahkamah Konsitusi sebagai (dissenting opinion) dalam putusan untuk nomor perkara 59/PUU-XVIII/2020 berkenaan penilaian cacat formil nya suatu undang- undang dalam pembentukannya, sebagai berikut: “Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal permohonan pengujian formil UU 3/2020 sebagai berikut: Bahwa selain secara doktriner, secara yuridis, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, menentukan standarisasi untuk menilai pengujian formil (Sub- paragraf [3.15.1] hlm. 361-362), yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil 4. keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 5. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Bahwa dengan merujuk doktriner dan putusan pengadilan, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang adalah keabsahan dari semua tahapan atau terpenuhinya semua standar yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, jikalau satu ahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat 46 formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil suatu undang-undang tidak perlu dibuktikan elah terjadi kecacatan dari semua tahapan atau kecacatan dari semua standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan sudah cukup untuk menyatakan adanya cacat formal pembentukan undang-undang.” Senada dengan pendapat para Hakim diatas, Pemohon berpendapat semestinya lah Mahkamah, terkhusus tetapi tidak terbatas pada pertimbangan yuridis semata dalam menilai formil tidak formilnya pembentukan UU 3/2022, tetapi juga memperhitungkan implikasi dari undang-undang a quo adalah terlibatkannya suatu kegiatan fisik dan ber-ekses pada semua aspek bidang kehidupan manusia Indonesia. Kalau diibaratkan sebagai skripsi jenjang S1, naskah dasar UU 3/2022 adalah layaknya Skripsi Teknik (Elektro) yang diringi dengan produk jadi. 1. Tinjauan Filosofis Sudah menjadi kepahaman umum, bahwa proses sesuatu menjadi sesuatu adalah tidak hanya pada tahapan-tahapan nya saja, tetapi juga pada bahan untuk menjadi sesuatu tersebut yang dalam hal ini yang menjadi bahan adalah Naskah Akademik, RUU dan hasil akhirnya UU. Berkenan bahan tadi, Pemohon memulainya dari Naskah Akademik, dalam hal UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara karena ber-ekses pada semua bidang kehidupan, didapat informasi-indormasi yang menentramkan bahwa perpindahan aman dilakukan. Pembahasan dalam naskah karena melibatkan kegiatan fisik, harus tidak dalam masalah yuridis saja, setidaknya pada filosofi dan sosiologi ada uraikan lengkap tentang menerbitkan ketentraman tersebut. Dalam filosofi, sesuai kaidah ilmiah yang sudah disepakati modelnya oleh para ahli, paling tidak menjawab 3 (tiga) hal, yaitu : 1. Uji Kesalahan 2. Jawaban yang Terakhir 3. Jawaban Paling Benar Hal yang perlu dijelaskan berkenan 3 (tiga) poin diatas adalah yaitu apakah benar permasalahan Ibu Kota Negara sudah sangat mendesak untuk segera dicarikan solusi dan menjadi prioritas utama nasional dengan alasan seperti 47 telah menyebabkan terhambatnya pembanguan fisik dan manusia nasional dan daerah; apakah pemindahan lokasi adalah jawaban terakhir dari solusi; apakah daerah yang dipilih adalah lokasi yang tepat sebagai jawaban paling benar solusi. Ternyata hal ini belum pernah menjadi perbincangan nasional untuk kemudian sampai pada kesimpulan; benar permasalahan Ibukota Negara telah menjadi masalah nasional memerlukan penanganan segera dan sangat mendesak untuk dicarikan solusinya; benar solusi terakhir permasalahan tersebut adalah dengan memindahkan lokasi Ibukota; benar bahwa daerah yang dipilih adalah lokasi yang paling tepat sebagai Ibukota baru. Langkah yang diambil baik dalam rangka penyelesaian masalah saja ataupun dibarengi dengan upaya peningkatan kehidupan nasional tentunya harus berdasarkan penalaran yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan seharusnya dijelaskan secara panjang lebar pada Naskah Akademik untuk pembuatan legalitas hukum berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain. Sehingga patut menjadi pertanyaan tentang motivasi sebenarnya pemerintah pusat saat mengambil langkah frontal mengabaikan tahapan-tahapan penyelesaian masalah menurut kaidah ilmiah tinjauan filosofi dengan langsung secara sepihak mengambil keputusan bahwa permasalahan Ibukota sangat mendesak untuk segera diselesaikan dengan “Memindahkan Lokasi” sebagai yang termuat pada Naskah Akademik dan tanpa ada perhitungan-perhitungan eksakta mengenai dampak, keuntungan dan kerugian serta nilai-nilai kaidah diatas yang oleh sebab langkah itu pantas dipandang sebagai sebuah pertaruhan yang justru membahayakan kehidupan yang lebih luas yaitu nasional. Pertaruhan tetap merupakan langkah beresiko tinggi, sehingga dilakukan hanya dengan term “sangat mendesak” dan prediksi keuntungan dan manfaat yang besar dan dilakukan dengan perhitungan yang cermat, karena kawan akrab pertaruhan adalah kegagalan. Sebagai bahan perbandingan dan saran, berdasarkan fakta dan bila pemerintah memang siap untuk suatu pertaruhan untuk dengan resiko lebih kecil dan kemengan yang lebih menjanjikan dan keuntungan dan manfaat yang besar untuk mendongkrak kesejahteraan pri-kehidupan berbangsa dan bernegara, pendanaan besar-besaran pada bidang pendidikan untuk 48 mencetak kader-kader trigger ekonomi adalah jawaban paling tepat. Kader- kader kesejahteraan, seperti mr, Jack Ma pemilik Alibaba dan Ali express, seorang lulusan TKJ atau Elon Musk. Hanya satu orang tapi berhasil menjadikan negaranya, sebut saja Tiongkok dalam hal ini, menjadi Raksasa Jual Beli online yang efek dari keberhasilan tersebut akhirnya juga merambah kesemua bidang baik non-fisik maupun fisik. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk dicetak. Tapi saat ini, terlepas dari maksud untuk mencetak kader trigeer ekonomi sebagaimana yang dimaksud diatas, pendanaan besar-besaran untuk pendidikan memang sedang diperlukan, mengingat kumulatif data, sebut saja dalam Indeks Keterampilan yaitu nilai Kecerdasan Kinestetika, sedang sangat rendah yang artinya telah terjadi kemerosotan dalam hal keterampilan individu anak bangsa yang sangat tajam. Data Pemohon maksud mengacu dan terlihat jelas pada Pemilu 2019. Data yang menunjukan bahwa sekedar untuk memperlakukan Surat Suara Pemilu sebagaimana mestinya saja pribadi-pribadi Indonesia banyak yang gagal sehingga menerbitkan Surat Suara Tidak Sah yang berarti dianggap rusak oleh pemilih dalam jumlah besar dan tidak hanya besar yang bahkan mencapai angka 56, melainkan juga diantaranya sama atau kembar (2,3,4) pada angka yang tinggi seperti 42 (empat puluh dua) , 21 (dua puluh satu) hanya dalam satu kecamatan pada banyak kabupaten di seluruh Indonesia. Malah telah terjadi berbanding terbalik. Daerah terpencil susah akses pendidikan malah justru jauh lebih terampil dalam memperlakukan Surat Suara Pemilu sehingga daerah-daerah ini dalam satu kecamatan bahkan satu kabupatennya Surat Suara Tidak Sah yang berarti dianggap rusak oleh pemilih bernilai “0” (nol). Kontras sekali, daerah perkotaan yang tergolong mudah dalam akses informasi, mudah fasilitas pendidikan, seperti perangkat belajar, buku akses jalan justru menjadi tidak terampil dan gegabah dalam memperlakukan Surat Suara Pemilu berbanding mereka yang tertinggal didaerah ter-isolir, seperti didaerah lembah dan pegunungan. Kecerdasan Kinestetika sendiri ialah kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu (Amstrong[). Kecerdasan 49 kinestetik juga dapat diartikan sebagai cara berfikir dengan menggunakan tubuhnya yang ditunjukkan dengan ketangkasan tubuh untuk memahami perintah otak. Hasil Pemilu 2019 menunjukan nilai yang sangat bertentangan dengan maksud diselenggarakaknnya pendidikan dimana daerah rural jauh lebih bijaksana berbanding daerah perkotaan dalam memperlakukan Surat Suara Pemilu. Padahal penyelengaraan pendidikan adalah untuk kegiatan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain. Sedangkan tujuan didadakannya pendidikan, mengutip pendapat ahli pendidikan , yaitu Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut: 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Oleh karena itu, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, karena memang salah satu tujuan pendidkan adalah menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi, semestinya warga negara daerah perkotaan jauh lebih bijak dalam memperlakukan Surat Suara Pemilu yang artinya Jumlah Surat Suara tidak sah kecil bahkan harus cenderung nihil (nol) berbanding daerah rural. Keterkaitan antara Kecerdasan Kinesterika ternyata berbanding lurus dengan tingkat akurasi keterwakilan pemilik hak pilih melalui surat suara. Kecerdasan Para pemilik hak pilih dalam menyalurkan aspirasinya melalui Surat Suara Pemilu tentu sangat menentukan, semakin tinggi kecerdasan kinestetika rara-rata masyarakat pemilik hak pilih maka semakin kecil persentasi surat suara akan rusak oleh faktor gugup, grogi saat melakukan pencoblosan karena pengaruh emosi internal sehingga mempengaruhi penguasaan anggota tubuh. Semakin kecil kecil persentasi Surat Suara Pemilu yang rusak 50 oleh faktor man-error maka semakin besar tingkat akurasi bahwa pemimpin terpilih adalah sesuai dengan pilihan pemilik hak pilih. Sebaliknya semakin rendah nilai kecerdasan kinesterika masyarakat nya, maka semakin besar persentasi Surat Suara Pemilu akan rusak oleh salah coblos akibat kegugupan dan gangguan emosional lainnya, maka semakin rendah akurasi keterwakilan pemilik hak pilih bahwa pemimpin bahwa yang terpilih benar adalah pilihan rakyat. Hasil pemilu sesungguhnya menjadi kabur ketika jumlah Surat Suara Pemilu yang rusak adalah mencapai 25% – 35 %. Nilai persentasi Surat Suara Pemilu tidak sah ini sangat menentukan hasil pilihan sebenarnya. Berikut pernyataan berkenaan Surat Suara Tidak Sah pada Pemilu 2019, berkenaan nilai Kecerdasan Kinestika berdasarkan kemampuan warga negara melakukan pencoblosan. Hal 25 (dua puluh lima), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- XIX/2021: “Dari Fakta-fakta diatas dalam kesimpulanmya, Pemohon berada pada 2 (dia) kondisi dalam menyikapi temuan tersebut yakni: Kalaulah bahwa data tersebut Harus diterima sebagai Data dan Kondisi yang “Wajar” dimana ternyata komunitas daerah dengan Akses Fasilitas Pendidikan yang Sulit dan Minim Jauh Lebih Cerdas dan Arif dalam Memperlakukan Surat Suara Pemilu berbading Komunitas dengan Akses Pendidikan dengan Fasilitas Jauh lebih Mudah dan Lengkap maka menurut Pemohon salah satu tujuan pendidikan untuk Mengasah Ketrampiln per- individu dapat dinilai telah gagal. Pendidikan per-individu yang lamanya sesuai Pencangan Nasional minimal 9 Tahun dapat dipandang gagal karena terbukti Tidak Menjadikan Individu dalam Komunitas Lebih Arif dan Terampil berdasarkan kenyataan Komunitas didaerah Mewah Akses Pendidikan Surat Suara Tidak Sahnya (dalam kasus Normal diamggap “dirusak” secaara tidak sengaja” oleh pemilik Hak Suara) hingga pada angka 56 (atau 42) sedangkan pada daerah Minim bahkan Minim Akses Pendidikan rata-rata Surat Suara tidak Sah nya pada angka mayoritas 0 (nol).” Berikut data empiris Pemohon berkenaan nilai Kecerdasan Kinestika berdasarkan kemampuan warga negara melakukan pencoblosan 51 52 53 54 55 56 Keterangan: 1. Rata adalah jumlah kesalahan pada tiap kelurahan 2. SSS : Surat Suara Sah 3. SSTS : Surat Suara Tidak Sah 4. Dari sekitar 813.000 TPS diseluruh Indonesia,: a. Data SSTS seperti diatas adalah sekitar 65%. b. Data SSTS bernilai 0 (nol) adalah sekitar 20% c. Data SSTS normal berdasarkan teori Probabilitas adalah sekitar 15% 57 Data empiris dari data diatas cukup bisa jadikan alasan bahwa sedang terjadi Penurunan yang Sangat Drastis dalam hal Kecerdasan Kinestetika manusia Indonesia. Sebagai seorang pelaku praktik pendidikan, Pemohon berasumsi sebagai yang tertuduh adalah pada konsep Kurikulum K-13 yang diberlakukan sejak tahun 2013 - 2014. Kurikulum K-13 yang merubah pola pikir dari Subyektif ke Obyektif telah merubah perilaku anak bangsa menjadi lebih gegabah dan tidak sabaran. Hasil Pemilu 2019, dimana terjadinya Surat Suara Tidak Sah yang dianggap rusak oleh pemilih bernilai besar dan bernilai sama pada banyak kecamatan yang terhitung mudah akses dan failitas pendidikan berbanding daerah terpencil, terisolir lembah dan pegunungan yang justru lebih arif dan bijaksana memperlakukan Suarat Suara Pemilu adalah indikator bahwa telah terjadi kemerosotan nilai Kecerdasan Kinestika individu bangsa Indonesia oleh pemberlakukan Kurikulum model K-13 selama ini dan warga negara pelaku kurang bijaksana mayoritasnya adalah siswa lulusan tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Ini yang seharusnya menjadi perhatian dan fokus pemerintah sehingga perlu melakukan perombakan yang terdalam yang tidak cukup hanya dengan merubah kurikulum melainkan lebih dari itu sehingga memerlukan alokasi dana yang super besar untuk perbaikannya. Bahkan memerlukan 80% Dana Nasional karena tingginya tingkat tragis Indeks Keterampilan (Kecerdasan Kinesterika) tersebut. Sebagai konsekuensi dari hal ini untuk tiap program pemerintah yang bukan pada sector pendidikan dan memerlukan dana yang fantastis harus dikesampingkan termasuk lah Program Pemindahan Ibu Kota Negara oleh faktor ketidak-jelasan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya. Kalau melihat data BPS, pada daerah terpilih untuk jadi Ibukota negara, maka kita dapatkan fakta bahwa 77% (tujuh puluh persen) penduduk daerah tersebut hidup berasal dari konsumtif APBN, istilah umumnya makan gaji. Dengan kondisi hanya 23% warga negara yang berdikari mendapatkan gaji bukan dari uang negara tentu pertanyaannya berapa yang tersumbangkan sebagai komponen Penghasilan Asli Daerah (PAD) berupa pajak, retribusi dan lainnya, kemudian kalau ada standar baku nilai layak PAD berdasarkan 58 kepadatan penduduk, berapa persen ketercapaian komponen PAD yang terpenuhi oleh warga negara. Mengambil Propinsi Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota sebelum perpindahan sebagai referensi, PAD nya adalah sekitar Rp 55.000.000.000.000,- (lima puluh lima triliun rupiah) dengan nilai kerapatan penduduk 14.555/km2 (37,700/sq mi), sedangkan daerah terpilih Ibukota atau daerah terdekat Ibukota terplih masing-masing, Balikpapan, PAD nya saat ini adalah sekitar Rp 710.000.000.000,- (tujuh ratus sepuluh miliar) dengan kerapatan penduduk 130,17/km2 (337,1/sq mi), Samarinda, dengan PAD yang terbilang sama, maka sebagai DKI baru berapa lama nilai komponen PAD yang setara dengan Propinsi Jakarta oleh warga negara akan tercapai dan berapa lama PAD yang setara dengan PAD Propinsi Jakarta Daerah akan tercapai. Daerah terpilih untuk jadi Ibukota Negara saat ini faktanya adalah 77% penduduk daerah tersebut hidup berasal dari konsumtif APBN, istilah umumnya makan gaji. Kecil kemungkinannya tercapai dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun sekalipun, bahkan dengan penggabungan 3 (tiga) daerah sekalipun, Balikpapan, Samarinda dan daerah terpilih DKI baru PAD yang didapatkan hanya sekitar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) itupun setelah mark up PAD daerah Samarinda, Sepaku dan Samboja. Kesimpulan kemungkinan kecil dapat terpenuhi dalam kurun 10 (sepuluh) tahun tersebut diasumsikan dari nilai Kecerdasan Kinestetika kajian literatur dan kenyataan persentasi warga negara daerah tersebut yang 77% (tujuh puluh persen) adalah konsumtif terhadap APBN. Selain itu tentu saja Surat Suara Pemilu tidak sah pada gelaran Pemilu juga dapat dimanfaatkan sebagai data tambahan untuk mengukur nilai Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengukur tingkat rata-rata keterampilan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing dalam hal ini, terkait dengan pengajuan Permohonan PUU ini, jumlah masyarakat yang produktif terhadap pendapatan negara, yaitu upaya meningkatkan persentasi jumlah pribadi yang mampu menghasilkan pemasukan untuk APBN terhadap yang konsumtif terhdap APBN, jumlah orang yang menolong APBN bukan beban APBN. Penoling APBN atau juga bisa disebut sebagai Duta APBN atau Duta Ekonomi Negara. 59 Semakin banyak dan berkualitas jumlah warga negara yang menjadi Duta Ekonomi Negara yaitu warga negara yang mampu mendatangkan pemasukan dari luar dari berbagi aspek bidang adalah kunci kemakmuran suatu bangsa sejak dahulunya. Kalau zaman kolonial dahulu yang menjadi Duta Ekonomi Negara untuk mendatangkan pemasukan dari luar adalah Tentara melalui penjajahan, sehingga yang perlu dicetak adalah tentara terlatih., tetapi sekarang ini sudah berbeda untuk tujuan yang sama bukan tentara tentara terlatih lagi yang sebagai Duta Ekonomi Negara tetapi Kader- Kader Ekonomi atau minimal Triger-Triger Ekonomi. Mengenai Kader-Kader Ekonomi ini sebagai contoh konkrit terbaru, lihat bagaimana Srilangka saat ini yang diisukan bangkrut padahal punya hutang masih sekitar persepuluhan hutang Indonesia, dan solusi yang diambil negara adalah dengan menyuruh warga nya teriak-teriak agar para perantau kirim uang ke dalam negeri dan sudah terlambat. Perlu menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia, sebelum semua itu terjadi kita perlu orang-orang yang bisa kirim uang dari luar ke negeri ke dalam negeri. Dan tentu saja, pendidikan berbasis keterampilan adalah jalannya. Maka jelaslah, yang Sangat Mendesak untuk maksud Pertaruhan adalah Pendanaan Fastastis pada bidang pendidikan untuk meningkat kualitas demokrasi dan meninggikan tingkat kesejahteraan bukan pada penyelesaian masalah Ibukota oleh Pemerintah Pusat. Sebelum masuk pada pokok bahasan Naskah Akademik lanjutan, diom “tetap bertanya sebelum terjawab” seperti penggal lirik pada bingkai pujangga “kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta” tentunya akan terus bergulir. Dan menjadi tanggung jawab pemerintahlah dan tentunya pemerintah saat ini untuk menjawab, sebagai yang di”untungkan” hasil dari rekapitulasi coblosan lembaran Surat Suara Pemilu 2019 dan menjadikannya sebagai acuan kebijakan kedepan, bukanlah Mahkamah. Mahkamah tidaklah berkepentingan dan tidak diuntungkan dengan coblosan lembaran-lembaran Surat Suara Pemilu yang Pemohon rekap pada tabel- tabel diatas. Tiap untaian jawaban Majelis Hakim pada satu paper persidangan adalah berkenaan dengan putusan, dan tiap putusan Mahkamah oleh Majelis Hakim dianggap selalu Tepat selama diputuskan secara sungguh+sungguh untuk menegakkan keadilan, sesuai hati nurani, 60 menurut penalaran yang wajar serta sesuai bukti-bukti dan fakta persidangan. Karena, walau bagaimanapun, pada tiap persidangan juga tersisip didalamnya sebuah pertandingan kalah menang terlepas dari salah benar. Hal yang juga dalam hukum Islam, dan peringatan diberikan bagi orang yang punya kemampuan “berkilah” dan memenangkan perkara bagi dirinya atau “kelain (client)” walau dalam posisi salah. Masuk pada permasalahan semula, kalau kemudian ternyata Pemerintah Pusat, sebagai kesimpulan dari hasil perbincangan nasional kalau ada, tetap memutuskan bahwa masalah Ibu kota Negara adalah masalah prioritas nasional dan sangat mendesak untuk di gesa solusinya, maka solusi penanganan masalah berorientasi pada pendanaan dan resiko terkecil serta langsung dapat dirasakan manfaatnya seharus menjadi pertimbangan terlebih dahulu. Dan karena yang jadi topik permasalahan adalah nasional, yaitu Ibukota Negara, bukan kedaerahannya, tentunya untuk sampai pada jawaban pemindahan, maka perlu ditinjau sebelumnya upaya apa yang sudah pernah dilakukan Pemerintah Pusat terhadap permasalahan Ibukota Negara dimana DKI Jakarta sebagai daerah pemangku Ibukota Negara nya. Upaya termaksud yang tidak lah dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah karena beda kuasa dalam penanganannya, yaitu cakupan kekuasaan. Kekuasaan Pemerintah Daerah DKI Jakarta hanya sebatas wilayah Jakarta saja. Ketika solusi konkrit suatu masalah ternyata harus ditangani secara meluas keluar dari daerah (Jakarta), maka masalah tadi tentu saja tadi tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah atau sulit untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tentunya berkenanaan pendanaan dan peraturan perundang-undangan. Sebagai bahan perhatian, menurut NAFTA, suatu daerah dapat dikategorikan dengan daerah Kelebihan Air dan daerah Minim air. Maka Jakarta berdasarkan kategori NAFTA ini adalah termasuk pada daerah kelebihan air. Sebagai daerah kelebihan air, tentu sebaiknya dapat "menyumbangkan" air nya tersebut pada daerah minim air (Water Export) baik berbayar atau gratis (menurut NAFTA juga air termasuk komoditas). Tentunya, untuk upaya "kirim" air tersebut pada daerah luar Jakarta, Pemda DKI sudah terbatas dalam pengupayaannya, apalagi kalau upaya "kirim" air tersebut hingga jauh, 61 dananya akan besar dan prosesnya akan berliku liku karena melibatkan beberapa daerah yang belum tentu setuju dengan usulan tersebut dan benturan peraturan perundang-undangan. Maka Pemerintah Pusat lah yang paling tepat dalam pengupayaan ini karena wewenang dan pendanaan yang jauh diatas Pemda. "Kirim" berupa pengaliran tersebut, ini tawaran Pemohon saja, dapat dilakukan baik melalui pengaliran melalui kanal seperti parit atau sungai maupun melalui pipa-pipa. Solusi masalah ibu kota semisal ini, jelas sangat efektif, karena dana yang keluar serta merta bernilai modal, sebagai satu langkah solusi untuk berbagai masalah karena ada transaksi ekonomi, dan langsung dirasakan manfaatnya saat itu juga. Yang menjadi pertanyaan tentu saja, sudah pernahkah Pemerintah Pusat melakukan upaya penanganan semisal sedemikian, sehingga secara menurut kaidah ilmiah telah berhak melakukan solusi lanjutan sebagai jawaban terakhir permasalah Ibukota Negara berupa pemindahan? Maka, sampai saat ini, Pemohon belum pernah mendengar upaya tersebut karena nya menyatakan secara filosofis, Pemerintah tidak berhak atas jawaban masalah Ibu Kota Negara berupa pemindahan dari Propinsi DKI Jakarta. Kalaupun jawaban atas pertanyaa sebelumnya sebagai jawaban terakhir nya adalah memang harus dipindahkan, maka masuk pertanyaan selanjutnya bahwa jawaban yang diambil haruslah jawaban paling benar. Maka apakah, daerah terpilih sudah merupakan lokasi paing bear sebagai lokasi perpindahan ditinjau dari berbagai sudut aspek, keadaan struktur tanah, tingkat kebencanaan jangan sampai nanti yang menjadi alasan pemindahan adalah karena bencana berupa banjir, yang lama durasinya 10 (sepuluh) hari, pindah ke daerah yang lama durasi banjirnya hingga 60 (enam puluh) hari. Maka tentu saja lokasi terpilih bukanlah jawaban paling benar melainkan juga salah. Dari sejarah, dapat kita ketahui mengapa alasan Belanda memilih Pulau Jawa sebagai lokasi Ibukota Hindia Belanda bukannya daerah lain, karena dari segi pertahanan memang Jakarta dahulu Batavia dahulu Jayakarta memang tempat yang paling aman. Ditinjau dari geografi, kalau ada serangan dari luar, maka serangan tersebut sebelum sampai ke Ibukota, harus lebih 62 dahulu menghadapi Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Inilah alsannya mengapa tinjauan historis faktor Pasukan Kubilai Khan Mongolia tidak pernah sampai ke Pulau Jawa secara utuh. Yaitu karena sudah habis tergerus di perjalanan. Serta keunngulan, bila ada serangan dari luar Nusantara, pemerintahan di Pulau Jawa selalu bisa mempersiapkan diri dengan baik akibat berita nya akan sudah santer terdengar oleh masyarakat di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera dan kecil peluang penyerang dapat melakukan serangan dadakan. Lihat bagaimana Sriwijaya yang masyhur sebagai Kutaraja Nusantara bisa bertahan hidup hingga 600 tahun saking solidnya hancur oleh serangan dari negeri seberang oleh serangan dadakan karena tidak terpantau karena memang secara geologi Sriwijaya terhubung langsung dengan dunia luar. Oleh sebab itu sebenarnya posisi Jakarta, masih yang terbaik terbaik dibanding daerah lain untuk menjadi Ibukota Negara ditinjau sari segi pertahanan keamana n. Sebagai kesimpulan sesuai keterangan diatas , maka Pemerintah Pusat tidak tepat dalam menentukan identifikasi masalah yang sangat mendesak untuk diselesaikan, tidak berhak atas solusi pemindahan dan tidak tepat dalam menentukan lokasi posisi Ibukota terbaik. 2. Tinjauan Sosiologis Tahapan-tahapan penyelesaian masalah, tidaklah hanya dari tinjauan filosofis saja tetapi juga dengan tinjauan sosiologis, yaitu untuk pembahasan secara jelas dampak dari suatu msalah yang akan dicarikan penyelesaian tersebut bagi kehidupan manusia. Sama seperti pada tinjauan fisiologi, dalam tinjauan sosiologi pun pemerintah pusat tidak punya alasan logis untuk memindahkan Ibu Kota Negara DKI Jakarta, karena dampak permasalahan di Jakarta sampai saat ini hanya bersifat kedaerahan, yaitu Propinsi DKI Jakarta saja. Banjir dan macet di Jakarta belum pernah terdengar sampai menghambat pembangunan dan roda pemerintahan daerah lain sebagai efeknya. Artinya, masalah Propindi DKI Jakarta dampaknya masih merupakan daerah bukan nasional hingga tidak bisa berasalan menggunakan logika sosiologi untuk menggunakan dana dari APBN. 63 PAD Jakarta saat ini tercatat sekitar Rp 50.000.000.000.000,- ( lima puluh triliun rupiah), maka apabila Propinsi Jakarta bukan lagi lokasi Ibukota Negara, apa jaminan bahwa PAD tidak akan mengalami penurunan, serta atau bagaimana Pemerintah Daerah Ibukota baru mengejar pencapaian nilai PAD serupa dengan asumsi nilai PAD minimal suatu kota berstatus Ibukota sebesar ini berdasarkan kenyataan bahwa akumulasi PAD 3 (tiga) negeri daerah terpilih Ibukota baru, Balikpapan dan Samarinda hanya pada kisaran Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah). Riskan bahwa dengan kenyataan seperti pernyataan sebelumnya masyarakat yang terhitung mayoritas konsumtif dapat tiba-tiba menjadi produktif terhadap APBN. Belum jelas proyeksi bahwa adanya peningkatan pendapatan negara sehingga memungkinkan untuk disispkan pada pembangunan Ibukota Negara baru, sehingga dapat diduga hanya merupakan potongan sana sana dana pembiayaan rutin APBN. Serta dalam hal mendukung administrasi pemerintahan, bila ternyata pegawai ASN Pusat menolak untuk pindah domisili dan memilih berhenti kepegawaaian ASN maka juga menimbulkan masalah baru, yaitu pesangon untuk yang ASN berhenti dan transisi untuk rekrutan baru yang juga memerlukan pengeluaran dana besar serta waktu dalam proses transisi tersebut, yaitu berapa lama hal proses hal ini akan selesai dan selama proses penyelesaian tersebut berapa dana APBN yang akan dialokasikan untuk peri kehidupan dan kegiatan administrasi lainnya selama waktu tunggu. Untuk peri keberlangsungan hidup, berapa R-DAU Kota Ibukota baru, dan diambil dari mana, apakah tetap dari DAU sebelumnya (sebagian dari DAU Penajam Utara dan sebagian DAU Kutai Kartanagara), atau apakah akan dialihkan dari DAU Ibukota sebelumnya. Kalau DAU dialihkan dari DAU Ibu Kota Negara sebelumnya maka bagaimana dengan pendanaan kehidupan di Jakarta serta apakah tidak akan menimbulkan ketidakpastian karena adanya kehilangan dana yang besar. Menyelaraskan dengan tinjauan filosofis dan sosiologis, perlu kemudian untuk memastikan bahwa semua langkah penyelesaian masalah yang diambil, upaya-upayanya dari awal hingga akhir serta hasilnya sesuai dengan landasan hukum negara. 64 Sebagai kesimpulan tinjauan sosiologi Pemohon, Pemerintah Pusat tidak punya kajian masalah tersebut sehingga tidak memenuhi kelayakan untuk punya legalitas memindahkan Ibu kota Negara. 3. Tinjauan Yuridis Pada tinjauan yuridis, Pemohon urung untuk membahasnya seperti pada tinjauan filosofis dan sosiologis, karena maksud dan tujuan utama dari perlunya tinjauan ini adalah untuk melegitimasi pekerjaan yang direncanakan pemerintah. Sehingga Pemohon hanya akan melihat proses dan output dari upaya pelegitimasian tersebut. Pada Pasal 3 butir “a” UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, tertulis ketuhanan, yang lengkapnya sebagai berikut : Pasal 3 (1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas: a. ketuhanan; b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. kebangsaan; e. kenusantaraan; f. kebinekatunggalikaan; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan k. efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Patut menjadi pertanyaan mengapa kata (frasa) ini muncul, padahal kata (frasa) ini tidak menjadi dasar hukum konsiderans menimbang, ini jelas adalah sebuah sisipan, sehingga patut dipertanyakan maksud dari sisipan ini karena tidak ada rujukannya dalam peraturan perundang-undangan. Kalau pun akan disisipkan, maka harus lengkap yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh dipotong. Penerapan Pembukaan UUD 1945 dan Naskah Pancasila dalam hal Ketuhanan secara teks harus lah berbunyi atau bertuliskan kalimat secara lengkap "Ketuhanan Yang Maha Esa" atau boleh juga "Allah Yang Maha Kuasa". Tidak dibenarkan dengan kalimat atau ungkapan selainnya seperti Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan atau ketuhanan saja karena menghilangkan identitas Keesaan. Dasar penerapan ini adalah Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, sebagai berikut : 65 Pembukaan UUD 1945, alinea 3 : “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” Pancasila, Sila 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” Kata (frasa) ini menyimpang karena telah menghilangkan sebagian makna yang ada dalam sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Makna dari sila pertama Pancasila adalah bahwa Negara mengakui Ketuhanan dan Keesaan Tuhan. Sehingga dalam penulisannya tidak boleh di penggal-penggal baik kata atau huruf kalau berakibat terjadinya perubahan makna. Penyengajaan penggalaan pada kata Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dipandang sebagai upaya merubah dasar negara. NKRI adalah Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Esa, Esa berarti tunggal, satu, bukan Ketuhanan Majemuk. Menegaskan kembali, kalimat Ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh dipenggal baik kata bahkan huruf jika akan merubah makna. Sedangkan dalam praktiknya, berkenaan interaksi manusia Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa adalah menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya dalam kehidupan sehari- hari manusia Indonesia adalah manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia jauh diatas apapun dalam semua aspek esosbud- polhankam (ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan) sebagai makhluk dan wakil Tuhan Yang Maha Esa. Tidak boleh ada kegiatan dan perbuatan apapun baik fisik maupun moral yang berindikasi pada merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Sebagai penerapannya, dapat kita lihat pada tiap kegiatan resmi kenegaraan Eksekutif, Legislatif selalu dimulai dengan ungkapan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, dan yudikatif pada putusan tertulis DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA atau pada Sumpah Jabatan didahului dengan ungkapan Demi Allah, atau boleh juga Demi Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau pada sumpah jabatan tertulis ; “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik- baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang- undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa” 66 Perubahan kentara adanya perubahan kalimat Tuhan yang Maha Esa akan berdampak pada perubahan susunan kalimat Sumpah Jabatan dan perlahan pada semua kegiatan kenegaraan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ini terbukti pada teks Sumpah Jabatan Pejabat Ketua dan Wakil Ketua pejabat Otorita Ibukota Negara yang tidak terdapatnya nya Kalimat Demi Allah, atau Demi Tuhan yang Maha Esa karena mengacu pada kata “ketuhanan” pada Pasal 3 butir “a” UU 3/2022 tentang Ibukota Negara. Berikut adalah naskah sumpah pejabat Otorita Ibukota Negara Sumpah Jabatan Kepala atau Wakil Kepala Otorita Ibukota Negara baru Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibukota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan bangsa. (Bukti P-7) Maka sebagai kesimpulan, Pemerintah Pusat telah gagal dalam meneruskan cita yang ada dalam dasar negara Pancasila dan dasar hukum negara UUD 1945, sehingga dari tinjauan yuridis Pemerintah Pusat tidak punya legitimasi (hak) untuk memindahkan Ibukota Negara dari Propinsi Jakarta (DKI Jakarta). 4. Kesimpulan Pemohon Dalam pembuatan undang-undang sejak proses telah terdapat banyak kecacatan pada bahan proses pembuatannya sejak masih berupa Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang yang kesalahan-kesalahan ini diteruskan hingga menjadi produk akhir, undang-undang, disahkan oleh DPR dan ditanda-tangani oleh Presiden. UU 12/2011 yang telah diperbaharui dengan UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan perundang-undangan delegasi dari UUD 1945 Pasal 22A untuk menguji konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : Pasal 1 ayat (11) UU 12/2011 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 15/2019 “(11) Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian ataupengkajian hukum dan hasil penelitian lainnyaterhadap suatu masalah tertentu yang dapatdipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu 67 RancanganUndang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah, Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”. Pasal 43 ayat (3) 3). Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. 1. Naskah Akademik yang menjadi acuan pembentukan undang-undang tidak memenuhi kaidah ilmiah dalam substantifnya karena tinjauan filosofis, tinjauan sosiologis dan sosiologis tidak memenuhi kaidah dan metoda ilmiah sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah 2. Naskah Akademik yang menjadi acuan pembentukan undang-undang tidak memenuhi kaidah ilmiah dalam penulisannya karena tidak memenuhi standar penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia. 3. Dalam suatu produksi, yang dimaksud dengan proses adalah bahan dan tahapan. 4. Naskah Akademik sesuai peraturan perundang-undangan diatas termasuk bagian proses. 5. Karena Naskah Akademik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RUU, in casu RUU Ibu Kota Negara, dan tidak dapat dipertanggung- jawabkan secara ilmiah, maka UU 3/2022 tentnag Ibu Kota Negara harus dinyatakan Cacat Formil karenanya bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945. 6. Sebagai hasil elaborasi UU 3/2022, betapa absurd nya UU 3/2022 produk jadi dari RUU tentang Ibu Kota Negara, berdasarkan deskripsi Ibu Kota Negara di PUU materiil bagian Alasan Permohonan, terbuktilah bahwa RUU tentang Ibu Kota Negara tidak mendapatkan pembahasan yang benar dan sungguh-sungguh atas norma-normanya oleh DPR bersama Presiden sehingga menerbitkan undang-undang yang materinya sangat fatal pertentangannya dengan hukum dasar negara bahkan dengan dasar negara. 7. RUU juga adalah bahan dari suatu proses pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga kesalahan-kesalahan materi berupa pertentangan dengan dasar negara yang terdapat dalam suatu RUU juga 68 harus dipandang sebagai kecacatan dalam proses formil, in casu proses pembentukan UU 3/2022 cacat formil pada RUU. 8. Oleh karena itu dengan adanya 2 (dua) cacat formil pada pembentukan UU 3/2022, dimana telah memenuhi 2 (alasan) atau 2 (dua) bukti berupa keterangan, maka sah lah bahwa pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan hukum karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat. B. PUU Materiil Pemohon menilai bahwa UU 3/2022 tentang Ibu Kota adalah peraturan perundang-undangan yang norma nya adalah satu kesatuan untuk membentuk satu lerja. Karenanya untuk alasan permohonan (Posita), Pemohon cukupkan secara bersamaan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PUU formilnya untuk menjadi bukti atau dalil tambahan menguatkan PUU formil. Maksud utama dari pembuatan undang-undang ini adalah untuk, membuat kota didaerah rural dengan pembangunan berlapis yang pembiayaannya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk kemudian ditetapkan sebagai ibu kota negara baru. Payung hukum pembuatan kota tersebut, yaitu UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana setelah telaah Pemohon dan berkesimpulan bahwa norma peraturan perundangan- undangan yang termuat didalamnya banyak mengatasi beberapa peraturan perundang-undangan satu hirarki bahkan hirarki yang lebih tinggi yaitu UUD 1945. Peraturan perundang-undangan yang diatasi tersebut : (1) Undang-Undang Agraria (2) Undang-Undang Pemda Selain bahwa peraturan perundangan-undangan yang berlaku beberapanya mengatasi tadi, sistem pemerintahan yang dibentuk juga sedikit berbeda, yaitu sentralistik pada Presiden, dimana Pemerintah Daerah nya, yang disebut Otorita hanya sebagai penerjemah keinginan Presiden serta dalam aspek yuridis pun daerah sebutan Ibu Kota Nusantara ini mempunyai konsep teks sumpah jabatan yang berbeda pula. 69 Dimulai dari bagaimana Otorita menguasai tanah dengan mencaplok daerah yang berkekuatan hukum tetap, kemudian merubah namanya menjadi sebutan Ibu Kota, dapat disuga kegiatn terus akan berlanjut pada daerah terdekat sehingga seiring pergeseran waktu menjadi Indonesia baru yang bernama Nusantara dengan Ibukotanya Ibu Kota Nusantara Mengenai nama daerah tersebut, menyimak norma-norma yang ada yang ada didalamnya seperti nama daerah, tidak dapat diketahui oleh Pemohon dengan jelas, apakah Nusantara, Ibu Kota Nusantara apa nama sebab daerah ini menimbulkan dugaan bahwa frasa Nusantara adalah setara dengan frasa Republik Indonesia. Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Republik Indonesia. Tidak secara langsung memang, tapi dapat diduga terlihat kearah sana, yaitu penggeseran nama negara. Terlalu banyak polemik yang terdapat pada norma dalam undang-undang ini bahwa secara terang-terangan mengatasi UUD 1945, polemik yang setara rumit nya dengan pembangunan fisik nya (kota) nya. Deskripsi Ibu Kota Nusantara, meringkas pernyataan diatas untuk menguatkan penejlasan Permohonan PUU Pemohon, sebagai kesimpulan dati PUU materiil Pemohon atas undang-undang a quo bahwa pembuatan undang-undang a quo adalah lsebagai legitimasi hukum pembuatan sebuah kota baru didaerah rural berkonsep smart city ramah lingkungan, yang berarti kota terkoneksi jaringan super broadband dengan backbone fiber optic elastisitas tinggi cabling tertanam didasar bumi untuk meminimal interferensi, jalur kabel bukan pensinyalan seperti 5G karena teknologi 5G dianggap berdampak tidak ramah pada lingkungan oleh adanya beberapa kejadian kematian masal burung didaerah telah terkoneksi 5G, dengan kepemimpinan episentris pada Presiden diwakili seorang Ketua dan Wakil Ketua Otorita sebagai Kepala Daerah yang masa jabatannya tergantung kebijakan Presiden dimana warga negara tidak berhak HTA berupa Hak Milik melainkan HTA dengan suatu perjanjian semisal HGU atau Hak Sewa, yang tidak mempunyai anggota DPRD sehingga dalam menjalankan pemeritahan kepala daerahnya tidak diawasi badan DPRD serta masalah keuangan daerah merupakan wewenang Otorita, tanpa ada laporan pengawasan keuangan sebab ketiadaan anggota DPRD oleh BPK, bernuansa menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan tetapi menisbikan nilai-nilai 70 Ketuhanan yang Maha Esa dan menggesernya menjadi nilai ketuhanan yang kental budaya. Kota dengan pembangunan berlapis mulai dari bawah tanah yang pembiayaannya diambil sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kecuali ada investor dengan saham dibawah 50% (lima puluh persen), untuk dijadikan sebagai ibu kota baru negara dengan nama Ibu Kota Nusantara, dan pendirian dan peresmiannya dianggap merupakan momen kembalinya Mentalitas Bangsa pada Kebudayaan awal Nusantara dalam berbagai aspek termasuk pendidkan, dan agama. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, oleh sebab alasan Pemohon baik pada PUU formil maupun PUU materiil diatas kiranya majelis dapat kejelasan bahwa pengundangan norma yang ada di UU 3/2022 hanya akan menghasilkan benturan, baik secara yuridis, agama dan sistem pemeintahannya yang terkesan secara perlahan menghapus hak otonomi, karena nya harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat. IV. Petitum Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, memberi putusan sebagai berikut : A. PUU formil 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 71 B. PUU materiil 1. Menyatakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Pasal ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 72 9. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 11. Menyatakan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 12. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 13. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 14. Menyatakan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 15. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 16. Menyatakan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 17. Menyatakan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang- 73 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 18. Menyatakan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 19. Menyatakan Pasal 22, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 20. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 21. Menyatakan Pasal 25 ayat (3) , Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 22. Menyatakan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 23. Menyatakan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 24. Menyatakan Pasal 37, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 25. Menyatakan Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 74 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 26. Menyatakan Pasal Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 27. Menyatakan Pasal Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 28. Menyatakan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 29. Menyatakan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 30. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Sertifikat Diklat LDK Nomor 001/LDK/UNJani/x/1996; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi NPWP atas-nama Herifuddin Daulay; 75 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu BPJS atas-nama Herifuddin Daulay; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Kartu Identitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) atas nama Herifuddin Daulay; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi artikel wikipedia.org berjudul Kepala dan Wakil Kepala; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Halaman Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Halaman cover dan judul Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi artikel wikipedia.org berjudul Fungsi Pendidikan; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Halaman Pertama Lembaran Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi tampilan situs ikn.go.id. 76 Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian formil dan materiil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 77 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;” 2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” 3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: “3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”; 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan 78 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang- undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang- undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang- undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang- undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) dan kemudian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XX/2022, tanggal 20 April 2022; 6. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah pada 4 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022, sementara itu UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan adalah 31 Maret 2022. Berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 79 pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang in casu UU 3/2022. [3.5] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo adalah kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada 13 April 2022, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, posita, serta petitum permohonan. Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk dapat memperjelas permohonan, karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian undang-undang secara formil dan materiil dan dengan demikian seharusnya permohonan a quo dapat menguraikan secara jelas tentang kedudukan hukum Pemohon dengan secara khusus membedakan antara kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil dengan pengujian materiil. Begitu pula terhadap bagian alasan permohonan (posita) dan petitum, sehingga permohonan yang diminta pada petitum, baik dalam permohonan formil maupun materiil terdapat alasan dengan jelas pada bagian posita. Selain itu, Panel Hakim menasihatkan agar Pemohon menyesuaikan format dan syarat-syarat Permohonan sesuai dengan UU MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 40/PUU- XX/2022, tanggal 13 April 2022]. [3.5.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 26 April 2022 yang kemudian disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada 10 Mei 2022. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 80 1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK menyatakan: Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021 menyatakan: Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. 2. Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap UU 3/2022, namun Mahkamah menemukan fakta hukum yaitu pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi kerugian Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2022. Sementara itu, pada bagian kedudukan hukum pengujian materiil, Pemohon menguraikan dugaan pertentangan antara norma yang diajukan dengan norma-norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian tanpa dapat menguraikan keterkaitannya dengan potensi kerugian Pemohon. Uraian pada bagian kedudukan hukum berisi sejumlah argumentasi yang tidak relevan dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, uraian 81 tersebut tidak dapat menjelaskan adanya keterkaitan norma a quo dengan potensi kerugian Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon, baik kedudukan hukum dalam pengujian formil maupun dalam pengujian materiil. 3. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian formil, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai persoalan proses pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah isu yang menurut Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam pembentukan UU 3/2022. Hal ini menurut Mahkamah tidak relevan dengan alasan permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2022. 4. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian materiil, Pemohon tidak menguraikan sama sekali mengenai norma pasal yang diajukan untuk diuji serta alasan inkonstitusionalitas pasal tersebut. Pemohon hanya menguraikan bahwa norma dalam UU 3/2022 menimbulkan “banyak polemik” tanpa ada uraian yang jelas kaitannya dengan anggapan inkonstitusionalitas undang- undang tersebut dan letak pertentangannya dengan norma dalam UUD 1945. Selain menimbulkan ketidakjelasan, uraian permohonan Pemohon juga menimbulkan pertentangan dengan petitum, di mana Pasal-Pasal yang dimintakan dalam petitum pengujian materiil, mulai dari petitum angka (1) sampai dengan petitum angka (29) tidak diuraikan alasannya dengan jelas pada bagian posita. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita dan petitum, baik terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil. Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur). [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 82 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); [4.4] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.11 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku 83 Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Manahan MP. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas