40/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 40/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Deddy Rizaldy Arwin Gommo Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 74 Cipayung, Jakarta Timur Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Maulana Farras Ilmanhuda Alamat : Jalan Mayor Tumijo, RT. 006/ RW. 007 , Sidokerto, Mojowarno Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Eliadi Hulu Alamat : Fadoro RT. 002/ RW. 001, Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara Pekerjaan : Wiraswasta sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Andri Marbun Alamat : Jalan Ski IV A, RT. 013/ RW. 005, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara Pekerjaan : Wiraswasta sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Mario Daniel Pardamean Hutabarat Alamat : Jalan Arjuna III B Nomor 101, RT. 002/ RW. 011, Jaka Setia, Bekasi Selatan Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Kevin Jonathan Lazarus F. Alamat : Jalan Papandayan Nomor 32 RT. 012/ RW. 005, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Batara Budiono Siburian Alamat : Jalan Nusa Indah V/4 Nomor 28, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur Jabatan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon VII; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Juni 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 97/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 40/PUU- XVIII/2020 pada tanggal 9 Juni 2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut: 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” 2. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 4. Bahwa sebagai pelindung Konstitusi (The guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah 4 Konstitusi; atau sebaliknya tidak konstitusional; jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah oleh Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang- Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945”; 7. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 8. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 5 Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan Warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; 5. Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar secara aktual dan potensial dengan keberadaan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 6 6. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1); 7. Bahwa Pemohon I adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (Bukti P-4) yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya Pemohon I memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon I untuk meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum; 8. Bahwa Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Bukti P-5) yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya Pemohon II memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan kewajiban bagi Pemohon II sebagai mahasiswa hukum untuk mengkritisi dan meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum; 9. Bahwa Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan peserta Kartu Indonesia Sehat yang dikelola oleh Badan Penyenggara Jaminan Sosial. Pemohon merasakan akibat secara langsung atas pemuatan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana pemohon dalam tahun-tahun sebelumnya belum mampu membayarkan besaran premi yang diberikan oleh BPJS sehingga kepesertaan pemohon di nonaktifkan dari kepesertaan Kartu Indonesia sehat (Bukti P-7). Sehingga dengan adanya Pepres Nomor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan semakin memperberat posisi Pemohon untuk membayarkan Premi Kartu Indonesia Sehat. Padahal Perpres Nomor 75 Tahun 2019 telah dibatalkan Mahkamah Agung namun dalam waktu yang singkat Presiden kembali mengundangkannya dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, sehingga Pemohon merasa tidak adanya kepastian hukum dengan pengundangan kembali Perpres Tentang Jaminan Kesehatan; 7 10. Bahwa Pemohon V adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Bukti P-6) yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya Pemohon V memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan kewajiban bagi Pemohon V sebagai mahasiswa hukum untuk mengkritisi dan meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum; 11. Bahwa Pemohon VI adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (Bukti P-8) yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya Pemohon VI memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon VI untuk meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum; 12. Bahwa Pemohon VII adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (Bukti P-9) yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya Pemohon VII memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon VII untuk meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum; 13. Bahwa para Pemohon merupakan peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) (Bukti P-10) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Para Pemohon merasakan akibat secara langsung ketidakpastian hukum atas pemuatan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 (Bukti P-11) dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Ketidakpastian tersebut disebabkan oleh pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON A. Kerugian Secara Aktual 1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah agung berwenang … menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang- 8 undang" selanjutnya dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang"; 2. Bahwa kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang tampuk kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar ketentuan konstitusional tersebut, Presiden diberikan kewenangan untuk memutuskan (beslissende bevoegheid) dan mengatur (regelende bevoegheid). Peraturan Presiden adalah merupakan kewenangan Presiden yang bersifat mengatur yang bertujuan agar penyelengaraan pemerintahan berjalan dengan baik; 3. Bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang secara substantif menaikkan besaran iuran BPJS, dimana putusan itu berlaku mengikat juga kepada para Pemohon; 4. Bahwa sebelumnya dalam Pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mengatur iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP yaitu sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II, dan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I; 5. Bahwa Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dalam Pasal 34 ayat (1) menaikkan besaran iuran sebagai berikut; Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per 9 orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II, dan Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I; 6. Bahwa Mahkamah Agung telah memutus permohonan pengujian Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 yang dalam amar putusannya "menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H jo. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 2, Pasal 4 (huruf b, c, d dan e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Pasal 4 Jo. Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 171 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan"; 7. Bahwa Presiden mengeluarkan kembali Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang dalam pasal 34 ayat (1) huruf a untuk Tahun 2020 dibayar sebesar: 1. Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta, 2. selanjutnya sebesar Rp 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP; 3. dan iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah 10 Daerah, berdasarkan Peraturan presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; Huruf b dalam pasal dan ayat yang sama, untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: 1. Sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta. 2. sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP. 3. Iuran bagian peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagian atau seluruhnya. 7. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (2) Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan, "iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yaitu sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta; selanjutnya ayat (3), "iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I yaitu sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta; 8. Bahwa sebagaimana para Pemohon telah uraikan di atas, terjadi kenaikan iuran BPJS dari yang sebelumnya di Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu kelas III membayar sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kelas II membayar sebesar Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), dan kelas I membayar sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) masing-masing per orang per bulan, mengalami kenaikan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 11 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu kelas III membayar sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), kelas II membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kelas I membayar sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 9. Bahwa sebagaimana telah para Pemohon jelaskan, pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung diundangkan kembali oleh Presiden melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres tersebut mengikat para Pemohon. Hal ini telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan lebih jauh para Pemohon tidak sempat merasakan manfaat dari Putusan Mahkamah Agung tersebut, padahal sejatinya hukum memberi manfaat yang sebesar- besarnya bagi rakyat; 10. Bahwa Menurut para Pemohon sebab musabab pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung diundangkan kembali oleh Presiden adalah karena Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak mengatur secara tegas dan jelas kekuatan putusan MA yang bersifat final dan pelarangan untuk diundangkan kembali muatan ayat, pasal dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung; 11. Oleh karena itu para Pemohon memenuhi kualifikasi kerugian secara aktual karena para Pemohon tidak mendapat kepastian hukum dari Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; B. Kerugian Secara Potensial 1. Bahwa keberlakuan pasal dari undang-undang a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon, sebab pasal dari undang-undang a quo tidak menjadi payung hukum yang 12 kuat sehingga menimbulkan kerugian yang potensial bagi para Pemohon apabila para Pemohon mengajukan permohonan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dapat dianulir oleh keputusan dan/atau peraturan lain atau setidak-tidaknya pasal yang telah dibatalkan tersebut diundangkan kembali; 2. Bahwa berlakunya undang-undang a quo menyebabkan pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dapat diundangkan kembali oleh lembaga negara yang bersangkutan, bahkan pengundangan tersebut dilakukan dalam tempo yang singkat pascapembacaan putusan oleh Hakim Mahkamah Agung dan hal tersebut berimplikasi pada pengujian yang bisa diajukan berulang kali terhadap objek yang sama tanpa ada kepastian finalnya; 3. Bahwa apabila kedepannya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang- undang di Mahkamah Agung dan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka ada kemungkinan dalam tempo yang sangat singkat atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu yang cukup lama pasal atau norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tersebut diundangkan kembali, maka para Pemohon terpaksa melakukan pengujian kembali. Maka hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi para Pemohon; 4. Bahwa keberlakuan pasal a quo yang tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan muatan pasal, ayat, dan/atau peraturan perundang-undangan yg telah dibatalkan oleh MA tidak boleh diundangkan kembali menciptakan ketidakjelasan, dan oleh karenanya tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon yang akan mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung; 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon terdapat kerugian aktual dan potensial yang dialami oleh para Pemohon. Aktual karena para Pemohon tidak mendapat manfaat dan kepastian hukum dari berlakunya Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang 13 Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terbukti dengan diundangkannya kembali muatan pasal yang terdapat dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang secara subtantif mengatur hal yang sama. Potensial karena apabila para Pemohon mengajukan judicial review di Mahkamah Agung dan permohonan dikabulkan, ada kemungkinan muatan pasal atau ayat yang telah dibatalkan tersebut berpeluang untuk diundangkan kembali bahkan dalam tempo waktu yang sangat singkat seperti yang dialami para Pemohon terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020; 6. Bahwa para Pemohon akan melakukan judicial review terhadap Pasal 34 ayat (2) Perpres Nomor 64 Tahun 2020 di Mahkamah Agung setelah para Pemohon memperoleh putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait permohonan a quo. Para Pemohon melakukan judicial review di Mahkamah Agung setelah memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan aquo bertujuan agar para Pemohon terlebih dahulu mendapat kepastian hukum dari Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sehingga nantinya Permohonan para Pemohon di Mahkamah Agung tidak sia-sia; 7. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata menyebabkan ketidakpastian hukum, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 14 IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Tidak dinyatakannya secara tegas bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat Final dan muatan pasal, ayat dan/atau peraturan perundang- undangan yang telah dibatalkan tidak boleh diundangkan kembali 1. Bahwa dalam sistem hukum Eropa kontinental (civil law) yang dianut oleh negara Indonesia, hukum tertulis (positif) menjadi hal yang sangat fundamental dalam pemberlakuan suatu norma, sehingga pemberlakuan norma tersebut tidak multitafsir, tumpang-tindih, dan memiliki kekuatan hukum yang pasti; 2. Bahwa menurut I.C Van der Vlies yang dikutip dalam bukunya Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving) salah satu asas materiil yang penting adalah asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); 3. Bahwa Pemohon mengartikan asas kepastian hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "yang dimaksud dengan 'asas kepastian hukum' adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"; 4. Bahwa berdasarkan poin di atas menurut hemat para Pemohon dalam sistem hukum negara Eropa kontinental, hukum menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, salah satunya hak untuk mendapat kepastian hukum; 5. Bahwa menurut para Pemohon sangat penting untuk Mahkamah Konstitusi mengartikan secara tegas dan jelas bahwa ketentuan pasal 31 ayat (4) Undang-Undang dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang final; 6. Bahwa makna dari putusan yang bersifat final adalah putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut; 15 7. Bahwa pemohon menyadari dan mengamini dengan sangat bahwa pasal dari undang-undang a quo adalah Undang-Undang yang ditujukan untuk tujuan yang baik yaitu memberikan ruang kepada Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; 8. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, pada pandangan pemohon terdapat hal-hal nyata (de facto) yang dilupakan oleh pembuat undang- undang demi tercapainya kepastian hukum, dan oleh karenanya pemohon melakukan judicial review terhadap undang-undang a quo demi mencapai hal tersebut; 9. Bahwa pemohon berpandangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang haruslah memiliki kekuatan putusan yang final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon, dan muatan pasal, ayat dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tidak boleh diundangkan kembali; 10. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang secara substantif menganulir putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) bulan sejak pembacaan putusan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2020; 11. Bahwa keberlakuan pasal dari Undang-Undang a quo yang tidak bersifat final dan mengikat menyebabkan Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Agung memberikan ruang untuk dianulir atau diundangkan kembali; 12. Bahwa sesuai prinsip law enforcement yang merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum untuk mewujudkan atau memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Negara Indonesia dengan memastikan bahwa hukum tidak diorientasikan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan 16 oleh penguasa Negara melainkan memastikan penegakan hukum sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri; 13. Bahwa sebagaimana dalam prinsip hukum pidana, dikenal azas lex scripta yaitu bahwa legalitas suatu aturan mengandalkan pada hukum tertulis, sehingga tidak kemudian menjadi multitafsir; 14. Bahwa dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem judicial review adalah merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi; 15. Bahwa Judicial Review yang dilakukan di Mahkamah Agung adalah Peninjauan Kembali atas Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sehingga apabila Mahkamah Agung memutus bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan tersebut haruslah bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dihidupkan kembali sebelum undang-undang yang menjadi batu uji dari peraturan tersebut diubah; B. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 1. Bahwa Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Digunakannya istilah rechtsstaat menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman, menyebutkan ada 3 (tiga) konsep negara hukum, satu diantaranya yaitu, “pemerintah haruslah berdasar atas undang-undang dasar”. Para penyususun UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan (machsstaat) yang dalam bahasa Jerman negara yang dijalankan berdasarkan atas kekuasaan; 2. Bahwa sejarah awal kemunculan konsep negara hukum (rechsstaat) adalah ditunjukkan untuk membatasi kekuasaan penguasa yang 17 sewenang-wenang dan absolut karena pada saat itu kekuasaan negara selalu bertumpu pada raja atau penguasa; 3. Bahwa negara yang mengandung ciri “machsstaat” tidaklah semata- mata hanya melihat pada tindakan-tindakan konkretnya, tetapi juga pada norma-norma hukum yang diciptakannya. Sebuah negara bisa saja menyatakan dirinya secara normatif konstitusional adalah negara hukum, namun produk perundang-undangan di bawah konstitusi yang diciptakannya justru bermuara pada penegasian negara tersebut sebagai negara hukum dan melalui norma-norma yang diciptakannya para penguasa mendapat legitimasi untuk bertindak secara totaliter. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya negara seperti itu, maka semua produk hukum yang diciptakan oleh negara haruslah menjamin asas kepastian hukum demi perlindungan seluruh warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kepastian hukum mengandung makna bahwa norma hukum yang diciptakan haruslah tidak multitafsir dan tidak menimbulkan kerancuan kewenangan lembaga negara terhadap lembaga negara lain sehingga tidak terjadi pertentangan antar lembaga negara; 4. Bahwa perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” paradigma ini berimplikasi pada kelembangaan negara, model kukuasaan negara, roda pemerintahan, checks and balance, serta kontrol normatif yang pelaksanaanya dilakukan oleh lembaga peradilan melalui mekanisme judicial review (Paul Christoper Manuel, et.al., 1996: 16-17); 5. Bahwa sebagai negara hukum, setiap orang, badan hukum dan lembaga negara harus menjunjung tinggi setiap produk hukum yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang menerbitkannya, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; 18 6. Bahwa sebagaimana telah para Pemohon uraikan di bagian Legal Standing permohonan ini, telah terjadi pengabaian terhadap putusan Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 7 P/HUM/2020 dimana Presiden menerbitkan kembali pasal yang secara substantif mengatur hal yang sama dengan pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini tentunya berimplikasi pada tindakan kesewenang- wenangan lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya yang tentu saja bertentangan dengan prinsip negara hukum seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 7. Bahwa sebagaimana Para Pemohon uraikan dalam poin 3 (tiga) bagian sub judul ini, kesewenang-wenangan penguasa bukan hanya tercermin pada tindakan-tindakan konkret saja namun pada norma-norma hukum yang diciptakannya. Bahwa kesewenangan Presiden yang abai terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 disebabkan oleh norma yang diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang dalam perkara a quo yang tidak melarang lembaga negara lain dalam hal ini lembaga Presiden untuk mengundangkan kembali pasal yang telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan; 8. Bahwa apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan kesewenang-wenangan lembaga negara lain untuk tidak patuh terhadap putusan lembaga peradilan dalam hal ini putusan Mahkamah Agung karena sikap kesewenangan lembaga Presiden tersebut akan menjadi preseden bagi lembaga negara lainnya. C. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum dan kualitas serta profesionalisme putusan hakim 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), oleh sebab itu Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya; 19 2. Bahwa demi tercapainya supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum serta kemanfaatan putusan, sangatlah perlu Pasal 31 ayat (4) undang-undang a quo menyatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa "Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan". Sehubungan dengan itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas dalam frasanya menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan diperkuat lagi dengan salah satu wujud kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal yang fundamental dan sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zwachmatigheit) hukum. Mengingat secara prinsip hukum diciptakan untuk memberi kepercayaan masyarakat bahwa hukum itu diciptakan demi keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum. Melalui putusan hakim diharapkan mampu tercapai cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan; 3. Secara eksplisit Pasal 31 ayat (4) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan asas kepastian hukum. Sesungguhnya, Pemohon menganggap penting agar Mahkamah Konstitusi menelaah atau menginterpretasikan kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 28D dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam permohonan judicial review ini, untuk mengerti dan membahas nilai kepastian hukum lebih dalam, pemohon harus menyampaikan interpretasi pemohon terhadap kepastian hukum sehingga dalam bagian menimbang di putusan nanti, Mahkamah juga akan memberikan pandangan dan pendapat hukumnya mengenai kepastian hukum yang terkandung dalam pasal 28D ayat (1) dan asas kepastian hukum dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dan dengan demikian selain jelas terbukti perlunya penegasan secara ekplisit bahwa putusan 20 Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, mengingat pandangan Mahkamah terhadap kepastian hukum dalam bagian menimbang juga akan menjadi doktrin hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia sebagai pedoman, terutama di kalangan jurist; D. Presiden Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa Pertimbangan yang Memadai 1. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 7 P/HUM/2020 berpendapat dalam aspek yuridis "Bahwa berdasarkan fakta yang tak perlu dibuktikan lagi (notoir feiten), ternyata untuk menutupi defisit anggaran BPJS tersebut, pemerintah telah beberapa kali melakukan penyesuaian dan menyuntikkan dana, akan tetapi anggaran BPJS masih saja defisit. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Agung ada akar masalah yang terabaikan dipertimbangkan, yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan. Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai"; 2. Bahwa Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di tengah masa Pandemi Covid-19, sehingga tidak mencapai kemanfaatan hukum sebagaimana mestinya; 3. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan masih mengatur mengenai bantuan dana dari pemerintah, sehingga akar permasalahan defisit anggaran BPJS yang disampaikan dalam pendapat Mahkamah Agung mengenai manajemen dan tata kelola BPJS tidak dipertimbangkan di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018; 4. Bahwa pengundangan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung berimplikasi pada penurunan kualitas putusan Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia; 21 5. Bahwa hukum diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran sebagai penjaga ketertiban di dalam masyarakat. Di sisi lain hukum diciptakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu yang timbul di dalam masyarakat. Namun sikap abai dan tidak patuhnya Presiden terhadap putusan Mahkamah Agung telah menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat dan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 6. Bahwa permasalahan baru yang dimaksud dalam poin nomor 4 (empat) adalah munculnya preseden atau pemahaman baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa putusan Mahkamah Agung tidak wajib dipatuhi bahkan lebih jauh lembaga-lembaga negara yang berwenang mengeluarkan peraturan di bawah undang-undang dapat menerbitkan kembali muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, kami berharap bahwa Mahkamah memandang ini penting karena merupakan permasalahan yang sangat mendasar sebab berkaitan dengan kualitas sebuah putusan sehingga penting untuk segera menemukan solusinya. Solusi yang para Pemohon sampaikan adalah solusi yang terdapat dalam petitum para Pemohon; 7. Bahwa selain permasalahan di atas apabila ditinjau dari sistem hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik maka terjadi permasalahan lain yang akan dialami oleh Mahkamah Agung ke depannya, yaitu: (i) apakah putusan Mahkamah Agung dalam hal memutus permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menurut sistem hukum diundangkan dalam lembaran negara tidak memiliki kapasitas dan/atau sifatnya sebagai hukum sehingga tidak wajib dipatuhi?; (ii) apakah amar putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertuliskan frasa, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang dalam ruh putusan tersebut tersirat bahwa putusan mengandung keadilan yang berasal dari Tuhan, dapat diabaikan oleh manusia? padahal sejatinya dalam memeriksa dan mengadili permohonan tersebut tentunya mahkamah agung sudah mempetimbangkan dengan penuh kehati- 22 hatian dan dengan penuh pertimbangan yang matang; (iii) bahwa pengundangan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan telah terjadinya disharmonisasi penyelenggaraan roda pemerintahan antar lembaga negara. Bahwa segala permasalahan di atas lagi-lagi disebabkan oleh ketidakpastian hukum terhadap norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon; 8. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU- VIV/2016 paragraf [3.9.1] halaman 85 menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi negara indonesia sebagai suatu negara hukum. prinsip ini mengkehendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada jaminan ketidakberpihakan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Pertimbangan tersebut menujukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan keadilan dan Pancasila. Tentunya setiap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mengdepankan hukum dan nilai-nilai keadilan, namun kemerdekaan tersebut cenderung diintervensi dengan tindakan- tindakan lembaga negara lain yang tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Agung dengan mengundangkan kembali muatan Pasal, ayat, dan atau peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung; 9. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen menempatkan lembaga-lembaga negara setara kedudukannya di mata konstitusi atau tidak ada yang menempati posisi sebagai lembaga negara tertinggi. hal ini berimplikasi pada chek and balance, terutama peran lembaga peradilan berhak untuk mengawasi setiap produk hukum di bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga negara lainnya melalui mekanisme juducial review di Mahkamah Agung; 23 10. Bahwa Presiden mengundangkan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan kearogansian pemerintah terhadap rakyatnya karena sejatinya putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan kepentingan rakyat, namun pemerintah melalui Presiden abai dalam hal ini; 11. Bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah diajukan kembali pengujiannya di Mahkamah Agung. Hal ini menempatkan Mahkamah Agung dalam posisi dilematis. Apabila permohonan dikabulkan maka akan terbentuk opini dalam masyarakat bahwa Pemerintah dan Mahkamah Agung sedang saling mempertahankan eksistensi, namun apabila Permohonan ditolak maka Mahkamah Agung tidak patuh pada putusannya yang terdahulu dan menujukkan ketidakkonsistenan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia; 12. Bahwa para Pemohon melihat akar permasalahan dari diundangkannya kembali Pasal yang sama oleh presiden adalah tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 13. Bahwa berlakunya undang-undang a quo telah menciptakan pemahaman di masyarakat bahwa Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempunyai kekuatan hukum final yang berimplikasi pada muatan pasal, ayat dan/atau peraturan yang telah dibatalkan tersebut bisa diundangkan kembali dan masyarakat pun bisa mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sampai kapanpun dikarenakan tidak adanya ketentuan putusan Mahkamah Agung bersifat Final; 14. Bahwa berlakunya Putusan Mahkamah Agung yang termaktub dalam undang-undang a quo menyebabkan proses peradilan berbelit-belit dan bertele-tele yang dimana secara tegas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan; 24 V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi biodata mahasiswa aktif Pemohon I Forlap Dikti; 25 5. Bukti P-5 : Fotokopi biodata mahasiswa aktif Pemohon II Forlap Dikti; 6. Bukti P-6 : Fotokopi biodata mahasiswa aktif Pemohon V Forlap Dikti; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Pemohon IV; 8. Bukti P-8 : Fotokopi biodata mahasiswa aktif Pemohon VI Forlap Dikti; 9. Bukti P-9 : Fotokopi biodata mahasiswa aktif Pemohon VII Forlap Dikti; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Pemohon I, II, III, V, VI, dan VII; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/ HUM/ 2020; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada 26 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009) terhadap UUD 1945, yang seharusnya objectum litis tersebut disebutkan secara eksplisit di dalam uraian mengenai Kewenangan Mahkamah. Namun oleh karena pada bagian perihal, posita dan petitum mencantumkan undang-undang a quo, sehingga Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon berkenaan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Juni 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan para Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 6/PMK/2005); [3.3.2] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juli 2020 dan 27 diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 9 Juli 2020 dan para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama berkenaan dengan undang-undang yang para Pemohon mohonkan pengujian, Mahkamah menemukan fakta terdapat perubahan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di mana, pada permohonan awal para Pemohon menguji Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 5/2004), sedangkan pada perbaikan permohonan, para Pemohon menguji Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009. Perubahan undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut para Pemohon didasarkan atas nasihat Majelis Hakim pada persidangan pendahuluan [vide risalah persidangan tanggal 9 Juli 2020, halaman 21], padahal Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 22 Juni 2020 menyarankan agar menuliskan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara lengkap agar penulisan peraturan perundang-undangan dipenuhi dalam permohonan para Pemohon [vide risalah persidangan tanggal 22 Juni 2020, halaman 13]. Para Pemohon di dalam perbaikan permohonan hanya mencantumkan undang-undang perubahan yang terakhir yaitu UU 3/2009, padahal sesungguhnya norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 31 ayat (4) yang terdapat dalam UU 5/2004. Berdasarkan Lampiran II angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, penulisan peraturan perundang-undangan yang seharusnya yaitu pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 28 Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga menurut Mahkamah terdapat kesalahan dalam penulisan undang-undang yang dimohonkan pengujian yang mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi kabur; Seandainya pun yang ditulis dalam perbaikan permohonan adalah benar, quod non, para Pemohon tidak secara jelas menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Para Pemohon lebih banyak menguraikan implementasi norma perihal berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 64/2020) yang menaikan iuran kesehatan, dan menurut para Pemohon kenaikan tersebut terjadi karena adanya norma Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009 [sic!]. Menurut Mahkamah, kenaikan yang terjadi pada iuran kesehatan tidak serta-merta dapat mengubah tafsir konstitusionalitas Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 menjadi sebagaimana didalilkan para Pemohon, karena Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 berlaku untuk semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian di Mahkamah Agung, dengan kata lain bukan hanya berlaku terhadap Perpres 64/2020 saja; Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat memahami alasan permohonan para Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali”, karena terhadap putusan judicial review di Mahkamah Agung, Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 sudah menentukan apabila norma yang dimohonkan pengujian dinyatakan tidak sah sudah secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang artinya sudah tidak dapat diberlakukan kembali, terlepas setelah putusan tersebut dibentuk peraturan yang baru yang memiliki pokok permasalahan yang serupa maka hal tersebut adalah persoalan lain yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berbeda. 29 Oleh karena petitum para Pemohon sudah sejalan dengan maksud norma Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 maka tidak perlu tafsir lain yang justru dapat menimbulkan ketidakjelasan. Dengan demikian membuktikan bahwa terhadap norma a quo tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas serta telah memberikan kepastian hukum. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan para Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 30 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul 31 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita