40/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 40/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama Pekerjaan : : Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M Advokat Alamat : Jalan Pelangi Kuning I Blk B.2.B/29, RT/RW 005/026, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara Sebagai------------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama Pekerjaan : : Sidik, S.H.I., M.H. Advokat Alamat : Blok Desa, RT/RW 009/002, Kiajaran Kulon, Lohbener, Indramayu, Jawa Barat Sebagai------------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama Pekerjaan : : Janteri, S.H. Advokat Alamat : Pasar Baru, RT/RW 000/000, Pasar Baru, Kaur Selatan, Bengkulu Sebagai-----------------------------------------------------------------------Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 21 Juli 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Permohonan Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/07/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 12 Agustus 2021 dengan Nomor 40/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 September 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 September 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 2. Bahwa kewenangan Mahkamah kemudian dijabarkan dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), di mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dinyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa kewenangan Mahkamah dimaksud juga ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 3 Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”). 4. Bahwa penegasan kewenangan Mahkamah itu juga ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), yaitu Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 2. Dengan demikian, Mahkamah berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah pengujian materiil atas materi muatan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT terhadap UUD 1945 (vide Bukti P-1 dan P-2), di mana Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT itu berbunyi: “Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”. 6. Bahwa dalam pandangan Para Pemohon, materi muatan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. 7. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo menjadi kewenangan sepenuhnya dari Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. 4 Adapun Penjelasan 51 ayat (1) UU MK tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 9. Bahwa kemudian melalui Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah membakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan uji materiil maupun formil dalam PMK 2/2021. Dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 diatur pengertian pemohon, yakni “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negeri Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 5 c. badan hukum public atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara”. Selanjutnya pada ayat (2) nya Pasal 4 PMK 2/2021 tersebut menentukan kriteria kerugian konstitusionalitas pemohon sebagai akibat dari berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yaitu sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 10. Bahwa dengan demikian, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon agar pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu kualifikasi dari pemohon dan adanya kerugian konstitusional. Mengenai Kualifikasi Para Pemohon 11. Bahwa para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 dengan uraian sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK Nomor 3175061710720004 [vide Bukti P-3], berprofesi/bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2000 terbukti dengan nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 00.10321 [vide Bukti P-4], dan selaku pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 24.224.147.9-043.000 [vide Bukti P-5]; 6 b. Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK Nomor 3212312310850001 [vide Bukti P-6], berprofesi/bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2014 terbukti dengan nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 14.00503 [vide Bukti P-7], dan selaku pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 55.131.512.0-412.000 [vide Bukti P-8]; c. Pemohon III merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK Nomor 1704051507930001 [vide Bukti P-9], berprofesi/ bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2018 terbukti dengan nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 18.03455 [vide Bukti P-10], dan selaku pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 86.578.139.7-003.000 [vide Bukti P-11]. 12. Bahwa sebagai pembayar pajak (tax payer), para Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan dan/atau mengajukan uji materiil kepada Mahkamah terhadap setiap undang-undang di segala bidang hukum yang mempengaruhi kerja para Pemohon sebagai Advokat yang juga berstatus sebagai penegak hukum [vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah, di antaranya sebagai berikut: • Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004, halaman 49-50, menyebutkan: “Menimbang bahwa Para Pemohon a quo adalah warga masyarakat pembayar pajak (tax payers), sehingga dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Hal dimaksud sesuai dengan adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax, sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula dengan pinjaman (loan) yang dibuat negara c.q pemerintah dengan pihak lain yang akan membebani warga negara sebagai pembayar pajak. Upaya pembayaran dan pelunasan utang negara 7 antara lain berasal dari pemasukan pajak. Dalam kaitan dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon a quo yang menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya Pasal 20 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dapat dibenarkan sehingga Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk berperkara di hadapan Mahkamah”. • Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004, halaman 327, menyebutkan: “Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah, kerugian hak konstitusional cukup didalilkan sebagai anggapan yang masih harus dibuktikan bersama pokok perkara. Kerugian hak konstitusional tidak selalu harus bersifat aktual, tetapi bisa bersifat potensial. Bahkan sesungguhnya, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya; Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Para Pemohon, baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.” • Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor Konstitusi 22/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, halaman 21 s.d halaman 22, menyebutkan: “[3.8] Menimbang bahwa Pasal 260 UU 42/2008 yang dimohonkan untuk diuji mengadung materi yang menyangkut institusi Polri dan TNI yang di dalamnya terdapat anggota-anggota yang secara institusional terikat dengan institusi TNI dan Polri itu sendiri. Terkait dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 260 UU 42/2008 yang diujikan adalah insitusi Polri, TNI, beserta jajarannya yang sebagai warga Negara secara khusus lembaga tersebut, dan tidak juga merupakan 8 anggota dari institusi Polri dan TNI, tetapi sebagai warga Negara. Menurut Mahkamah para Pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal perlunya netralitas anggota TNI sebagai alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negaranya [vide Pasal 30 ayat (3) UUD 1945]. Demikian pula perlunya netralitas anggota Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum [vide Pasal 30 ayat (4) UUD 1945], yang juga menjadi kepentingan seluruh warga Negara Indonesia; Dalam permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan adanya hak bagi para pembayar pajak (tax payer) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga Negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak; Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;” 13. Bahwa kualifikasi para Pemohon sebagai Pembayar Pajak (tax payer) tersebut di atas adalah relevan dalam permohonan ini sebab materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT yang diajukan uji materiilnya berkenaan dengan 9 kedudukan “Komisaris Independen” yang di dalamnya mengandung makna pekerjaan atau jabatan yang baik langsung maupun tidak langsung berbicara penghasilan/pendapatan berikut perpajakannya. Oleh karena itu, teranglah bahwa para Pemohon selaku perorangan warga negara dan pembayar pajak telah memenuhi kualifikasi untuk dapat mengajukan permohonan a quo. 14. Bahwa di samping itu, sebagai profesional yang bergerak di bidang hukum, para Pemohon mempunyai kesempatan untuk dapat dipilih atau ditunjuk sebagai Komisaris Independen di perusahaan-perusahaan yang memang mensyaratkan adanya jabatan Komisaris Independen, antara lain lembaga keuangan (perbankan) atau perusahaan terbuka (go public). Sekedar mengambil contoh di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terkait penerapan tata kelola bagi bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK-55/2016”), di mana dalam peraturan tersebut disebutkan definisi Komisaris Independen, yaitu “anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen” (vide Pasal 1 angka 4). Dalam peraturan itu tidak diatur lebih lanjut syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Komisaris Independen. Hanya ada satu aturan yang secara khusus menyebutkan adanya “waktu tunggu” bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank selama 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan (vide Pasal 24 ayat (3). Itu berarti jabatan Komisaris Independen pada bank umum sangat terbuka untuk dapat diisi oleh professional, termasuk para Pemohon, sepanjang tidak memenuhi apa yang didefinisikan dalam pengertian Pasal 1 angka 4. Begitu pula, untuk menduduki jabatan Komisaris Independen di perusahaan terbuka/publik (emiten), para Pemohon juga tidak memiliki halangan karena saat ini para Pemohon tidak bekerja atau terafiliasi dengan pemegang saham utama atau direksi atau komisaris dari perseroan terbuka/publik (emiten). Komisaris Independen pada perseroan itu dipersyaratkan berasal dari luar 10 Emiten atau Perusahaan Publik (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK-33/2014”) (https://www.ojk.go.id/id/regulasi/ Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emitenatau- PerusahaanPublik/POJK%2033.%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisari s%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf). Selain itu, POJK- 33/2014 tersebut juga mengatur syarat-syarat untuk dapat menjadi Komisaris Independen pada emiten/perusahaan publik (vide Pasal 21 juncto Pasal 4), yaitu: “a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik; 11 f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya; g. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; h. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan i. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut”. Dari persyaratan yang ditentukan dalam POJK-33/2014, para Pemohon memenuhinya. Dengan kata lain, tidak ada halangan bagi para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai Komisaris Independen pada perusahaan publik/terbuka. Dengan demikian, jelaslah para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materiil terhadap materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUPT. Mengenai Kerugian Konstitusional Para Pemohon 14. Bahwa selain telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon, para Pemohon juga mengalami atau setidak-tidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT, berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut: a. Adanya Hak Konstitusional Para Pemohon Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan dalam UUD 1945, dalam hal ini hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 27 (1) … 12 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 2. … 3. … 4. …”. b. Hak Konstitusional Para Pemohon Dirugikan oleh Berlakunya Penjelasan Pasal 120 Ayat (2) UU PT Dalam anggaran dasarnya, suatu perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) atau lebih Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 120 ayat (1) UU PT. Komisaris Independen diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Namun ketentuan ayat 2 dari Pasal 120 UU PT tersebut mensyaratkan bahwa Komisaris Independen harus berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya [vide Pasal 120 ayat (2) UU PT]. Dalam Penjelasannya disebutkan bahwa “Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”. Dari bunyi Penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa keberadaan Komisaris Independen berkaitan atau berhubungan dengan Good Corporate Governance (“GCG”) atau Tata Kelola Perseroan Yang Baik. Artinya, Komisaris Independen dimaksudkan untuk mengawasi atau menjaga tercapainya pengelolaan perseroan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam GCG. Oleh karena itu, Komisaris Independen ditentukan harus berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Akan tetapi, Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT memuat frasa “Komisaris dari pihak luar” dalam tanda petik, di mana adanya tanda petik tersebut menjadikan pengertian Komisaris dari pihak luar tidak memiliki makna yang sebenarnya atau memiliki arti yang khusus. Hanya saja, tidak ada 13 penjelasan lebih lanjut apa makna atau arti khusus dari “Komisaris dari pihak luar”. Apakah artinya, “Komisaris dari pihak luar” itu tidak terafiliasi dari pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya? Jika seperti itu, tentunya tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut karena bunyi Pasal 120 ayat (2) UU PT memang memuat materi itu. Atau, apakah dimaksudkan untuk Komisaris yang berasal dari pihak yang sama sekali tidak ada kaitan atau hubungan dengan perseroan yang bersangkutan sehingga karyawan atau afiliasi dari pemegang saham minoritas tidak dapat menjadi Komisaris Independen. Dalam kaitannya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apakah makna itu dapat ditafsirkan bahwa penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat negara bisa diangkat sebagai Komisaris Independen? Penjelasan itu jelas menimbulkan multitafsir sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon atas jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, padahal dalam menjalankan profesinya para Pemohon berhubungan erat dengan memberikan pendapat atau nasihat hukum, termasuk dalam Hukum Perseroan. Demikian pula, multitafsirnya penjelasan dimaksud telah membuka celah atau kemungkinan terjadinya penumpukan atau sentralisasi jabatan Komisaris Independen pada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat negara sehingga mengurangi atau bahkan menutup kesempatan bagi para Pemohon untuk dapat menjabat sebagai Komisaris Independen dan oleh karenanya hak para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar. c. Kerugian Konstitusional yang Dialami Para Pemohon Bersifat Spesifik (Khusus) dan Aktual atau Setidak-Tidaknya Potensial Terjadi Para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat akhir-akhir ini menerima banyak pertanyaan terkait dengan Komisaris Independen. Hal ini dipicu dengan adanya pemberitaan di media massa mengenai adanya aparatur sipil negara yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen. Berita-berita itu antara lain adalah (i) “Rektor Rangkap Jabatan Komisaris di Perusahaan Swasta, Unhas: Tidak Melanggar” tanggal 2 Juli 2021 di www.liputan6.com(https://www.liputan6.com/news/read/4596708/rektor- 14 rangkap-jabatan-komisaris-di-perusahaan-swasta-unhas-tidak- melanggar), dan (ii) “Tak Cuma UI, Rektor Unhas Juga Rangkap Jabatan Komisaris di perusahaan tambang” tanggal 2 Juli 2021 di www.merdeka.com (https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-cuma-ui- rektor-unhas-juga-rangkap-jabatan-komisaris-di-perusahaan tambang.html). Pertanyaan yang dilontarkan kepada para Pemohon adalah apakah aparatur sipil negara dapat menjabat sebagai Komisaris Independen baik di BUMN maupun perusahaan swasta. Multitafsirnya Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT sebagaimana telah para Pemohon uraikan sebelumnya menyebabkan para Pemohon tidak dapat memberikan pandangan atau pendapat yang pasti. Keadaan itu mengakibatkan para Pemohon tidak dapat menjalankan tugas profesinya secara baik. Di samping itu, para Pemohon sebagai Advokat/Pengacara memiliki kesempatan untuk dapat menjadi Komisaris Independen. Keahlian dan profesionalitas para Pemohon di bidang hukum merupakan modal awal atau bahkan nilai lebih karena “latar belakang sarjana hukum membuat penerapan prinsip kepatuhan hukum perusahaan semakin terjamin” (https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a0989cd141f5/ini-nilai-lebih- lawyer-yang-jadi-komisaris-independen?page=2). Keberadaan Komisaris Independen adalah dalam kerangka GCG, sedangkan GCG berkaitan dengan aspek hukum. Sebagai contoh, Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) telah mengangkat Komisaris Independen dari kalangan Advokat/Pengacara (https://ekonomi.bisnis.com/read/20210703/ 44/1413212/pertamina-tunjuk-3-komisaris-baru-ini-sosoknya). Berkaca dari fakta itu, maka para Pemohon memiliki kesempatan yang terbuka untuk menjadi Komisaris Independen. Namun, kesempatan itu menjadi menipis atau bahkan hilang/tertutup sebagai akibat multi tafsirnya Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT, di mana Komisaris Independen dapat ditafsirkan “dapat dijabat oleh aparatur sipil negara, penyelenggara negara, atau pejabat negara”. Dengan demikian, materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya dalam penalaran yang 15 wajar sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. d. Adanya Hubungan Sebab-Akibat antara Kerugian Konstitusional Para Pemohon dan Berlakunya Penjelasan Pasal 120 Ayat (2) UU PT Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon dan berlakunya materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT yang dimohonkan uji materinya tersebut, di mana materi muatan itu telah atau setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat potensial menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyulitkan para Pemohon dalam menjalankan tugas profesionalitas para Pemohon sebagai advokat dan juga mengurangi atau bahkan menghilangkan/menutup kesempatan bagi para Pemohon untuk dapat menjabat Komisaris Independen. e. Kerugian Konstitusional para Pemohon Tidak Akan Terjadi Jika Permohonan Ini Dikabulkan Permohonan ini meminta agar Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Para Pemohon memandang bahwa jika permohonan para Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka niscaya (potensi) kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi, di mana hak para Pemohon atas kepastian hukum dan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak terlindungi. 15. Bahwa berdasarkan penjelasan atau uraian tersebut di atas, maka menurut hukum para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, serta Pasal 4 PMK 2/2021. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 16. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengajukan uji materiil terhadap materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT yang mengandung ketidakjelasan substansi atau multi tafsir adalah agar materi muatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya, ketidakjelasan atau multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum harus diperbaiki, di mana sebelumnya 16 berbunyi: “Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”” diperbaiki menjadi “Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah Komisaris dari pihak luar Perseroan yang tidak menjabat sebagai Penyelenggara Negara, Aparatur Sipil Negara, atau Pejabat Negara”. Dengan perubahan tersebut maka materi muatan itu nantinya menjadi bersesuaian dengan UUD 1945. 17. Bahwa Pasal UUD 1945 yang dipergunakan sebagai batu uji dalam Permohonan Para Pemohon untuk menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusional bersyarat tersebut adalah sebagai berikut: “Pasal 1 (1) … (2) … (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28I 1. … 2. … 3. … 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal 33 (1) … (2) … (3) … (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 17 kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) …”. A. Materi Muatan Penjelasan Pasal 120 Ayat (2) UU PT Adalah Tidak Jelas dan Multi Tafsir sehingga Menimbulkan Ketidakpastian Hukum, dan oleh karenanya Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 18. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan, Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. Dengan demikian, hukum berada di atas kekuasaan dan oleh karenanya hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan atau kewenangan yang tidak dibatasi sudah barang tentu akan menyebabkan tirani dan kesewenang-wenangan. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan itu maka diperlukan hukum. 19. Bahwa namun demikian, hukum yang dibuat tetap harus mencerminkan dan menjamin rasa keadilan rakyat karena kedaulatan negara berada di tangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Jadi, “hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan organ-organ yang berkuasa saja, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang, sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat melainkan democratische rechtsstaat, dimana hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama” (Wa Ode Fatihatul Khaerunnailla, Tunggul Ansari SN, Abdul Madjid, Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, JIPPK, Volume 4, Nomor 1, http://journal2.um.ac.id/index.php/ jppk). 20. Bahwa oleh karena itu, materi muatan dalam undang-undang sebagai bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri harus memberikan kepastian. Hak konstitusional setiap warga negara atas kepastian hukum dijamin secara tegas dan jelas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum itu sendiri mensyaratkan adanya ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan, kerancuan maupun multi tafsir. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 18 tidak boleh dilakukan. Selain itu, kepastian hukum akan memberikan rasa aman karena setiap individu mampu memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap warganya. Jadi, ada tolok ukur atau tatanan yang pasti sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu pranata yang dinilai wajar atau adil. Apabila suatu ketentuan undang-undang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka kepastian hukum yang adil dapat menjalankan fungsinya. 21. Bahwa materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut di atas secara normatif pada dirinya sendiri mengandung substansi yang tidak jelas dan multi tafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kerancuan hukum, padahal materi muatan dalam ketentuan undang-undang harus dirumuskan secara pasti, jelas, dan tegas sesuai dengan asas Lex Scripta (tertulis), Lex Certa (jelas) dan Lex Stricta (tegas). Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan”), yang mensyaratkan materi muatan undang-undang harus dirumuskan dengan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya (vide “asas kejelasan rumusan” dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan juga wajib mencerminkan “asas ketertiban dan kepastian hukum” yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum (vide Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Menurut Ahmad Redi, “ketidakjelasan dan ketidakpastian kalimat peraturan perundang- undangan menjadi penyebab timbulnya masalah multitafsirnya suatu rumusan peraturan perundang-undangan. Padahal, persoalan multitafsir peraturan perundang-undangan harus dihindari. Hal ini sebagaimana 19 karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang harus lex scripta, lex stricta, dan lex serta [sic!]. Artinya peraturan perundang-undangan harus tertulis (lex scripta), harus pasti, baku (lex stricta), dan harus jelas (lex serta [sic!]).” (Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) 22. Bahwa Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT memuat materi yang tidak jelas dan/atau multi tafsir dengan adanya frasa yang dituliskan dalam tanda petik, yaitu “Komisaris dari Pihak Luar”. Penjelasan Pasal 120 ayat (2) itu sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan penjelasan apa itu “Komisaris Independen” yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) UU PT karena bunyi ayat (2) belum memberikan definisi atau pengertian “Komisaris Independen” dan dalam definisi atau pengertian yang diatur dalam Pasal 1 UU PT tidak disebutkan “Komisaris Independen”. Dalam materi muatan Pasal 120 ayat (2) hanya diatur bahwa Komisaris Independen diangkat oleh RUPS dan tidak berasal dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Penjelasan yang diberikan sepertinya ditujukan untuk memberikan definisi atau pengertian “Komisaris Indepeden”, yang berbeda dari Komisaris pada umumnya. UU PT mengklasifikasi adanya 3 (tiga) organ yang menopang suatu perseroan terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris (vide Pasal 1 angka 2). Direksi menjadi pihak yang menjalankan pengurusan perseroan, sedangkan Dewan Komisaris bertugas memberikan nasihat kepada Direksi dan mengawasi tindakan pengelolaan yang dijalankan oleh Direksi. Selain mengatur Komisaris pada umumnya, UU PT juga membuka kemungkinan adanya Komisaris Independen jika anggaran dasar perseroan menghendakinya (vide Pasal 108 juncto Pasal 120 ayat (1) UU PT). Komisaris Independen ini merupakan Komisaris yang disebutkan dalam Pedoman Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT. Artinya, Komisaris Independen pada hakikatnya adalah Komisaris Independen yang ada dalam Pedoman GCG. Namun demikian, Penjelasan menentukan 20 Komisaris Independen itu adalah “Komisaris dari pihak luar” dalam tanda kutip. Penyebutan “Komisaris dari pihak luar” dalam tanda kutip itu menimbulkan ketidakjelasan makna sehingga menjadi multi tafsir, di mana ketidakjelasan dan multi tafsir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: • Mengenai Penggunaan Tanda Kutip LAMPIRAN II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam bagian E. Penjelasan angka 191 menentukan dengan jelas bahwa penggunaan tanda baca petik dalam penjelasan diperlukan untuk suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan. Dengan demikian, tanda baca kutip dipakai untuk menuliskan kembali istilah/kata/frasa yang akan diberikan penjelasannya. Secara lengkap bunyi angka 191 tersebut dapat dikutip sebagai berikut: “E. PENJELASAN 191. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“…“) pada istilah/kata/frasa tersebut. Contoh: Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas”. Dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT tanda baca petik dipergunakan bukan untuk menunjuk istilah atau frasa dari Komisaris Independen yang disebutkan dalam ayat (2) melainkan untuk frasa yang menjelaskan istilah atau frasa Komisaris Independen, yaitu “Komisaris dari pihak luar”. Penggunaan tanda baca kutip yang demikian itu berarti dimaksudkan untuk membuat frasa yang diberi tanda baca kutip itu diartikan yang tidak sebenarnya. 21 Berdasarkan pada kaidah Bahasa Indonesia (Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan/EYD), penggunaan tanda petik (“…”) adalah untuk (1) petikan langsung dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain, (2) judul karangan, bab buku, atau syair yang dipakai dalam kalimat, atau (3) istilah ilmiah yang mempunyai arti khusus atau kurang dikenal oleh masyarakat umumnya (https://dosenbahasa.com/penggunaan-tanda-petik- dan-petik-tunggal). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009) terkait penggunaan tanda petik ini, memberikan catatan antara lain bahwa “Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya: Bang Komar sering disebut “pahlawan”; ia sendiri tidak tahu sebabnya.” (https://id.wikisource.org/ wiki/Peraturan_Menteri_Pendidikan_ Nasional_Republik_Indonesia_Nomor_46_Tahun_2009/Lampiran#J._Tan da_Petik_(%22_%22). Itu berarti tanda baca petik dua dapat dipergunakan sebagai sarana untuk ungkapan yang dipakai dengan arti khusus, arti yang tidak sebenarnya seperti apa yang dikandung dari kata atau ungkapan itu. Menilik dari macam maksud penggunaan tanda baca petik dua itu, maka penggunaan tanda baca petik pada frasa “Komisaris dari pihak luar” lebih condong diperuntukkan sebagai makna yang tidak sebenarnya atau memiliki arti khusus. Tetapi apa arti khusus itu, sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, pengertian “Komisaris dari pihak luar” dalam tanda baca petik dua mengandung ketidakjelasan, padahal penjelasan harus berfungsi sebagai tafsir resmi atas kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing untuk memperjelas norma sehingga penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud sebagaimana ditentukan dalam angka 176 bagian E. PENJELASAN dari Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut: “176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan 22 contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”. • Mengenai Multi Tafsir Ketidakjelasan materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT tersebut tentunya menyebabkan terjadinya multitafsir. Tafsir pertama adalah bahwa “Komisaris dari pihak luar” berarti Komisaris yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Perseroan, dalam arti baik karyawan (berikut afiliasinya) maupun afiliasi pemegang saham minoritas/bukan pengendali/bukan utama). Namun dapat pula ditafsirkan secara konotatif (arti yang tidak sebenarnya atau tidak harfiah) sehingga pengertian “Komisaris dari pihak luar” sejatinya hanya menegaskan materi muatan yang telah ada di dalam ayat (2), yaitu “dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya” karena frasa itu berada di dalam tanda baca kutip dua. Jika penafsiran ini dipergunakan tentunya materi muatan Penjelasan menjadi tidak sesuai dengan maksud adanya Penjelasan sebagaimana ditentukan dalam angka 186 huruf c dalam E. PENJELASAN dari Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada intinya menentukan bahwa rumusan penjelasan bukan merupakan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Penafsiran ketiga yang mungkin dapat ditarik dari materi muatan Penjelasan itu berhubungan dengan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (“BUMN Persero”), di mana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (“UU BUMN”). Dalam Pasal 11 UU BUMN ditentukan bahwa “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”. Oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah dicabut dengan UU PT, maka yang berlaku terhadap BUMN Persero adalah 23 UU PT. Dengan demikian, terhadap BUMN Persero juga berlaku ketentuan Pasal 120 ayat (2) UU PT. Dalam konteks BUMN Persero ini, pengertian “Komisaris dari pihak luar” yang menimbulkan ketidakjelasan dapat ditafsirkan bahwa Komisaris Independen dapat dijabat oleh Penyelenggara Negara, Pejabat Negara, atau Aparatur Sipil Negara sepanjang pihak yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan anggota komisaris lainnya. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan hukum baru terkait dengan pemegang saham utama, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN, yaitu afiliasi pemegang saham utama ini apakah dalam konteks semata-mata afiliasi dari nama Menteri BUMN atau dalam departemen BUMN atau dalam keseluruhan konteks Negara (legislatif, yudikatif dan eksekutif). Artinya, semua pihak yang menjadi bagian atau bekerja/menjabat sebagai Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara dapat dikatakan sebagai afiliasi dari Menteri BUMN mengingat pemegang saham utama dari BUMN Persero adalah Negara. Tentunya, dalam kondisi seperti itu, akan banyak ragam tafsir yang berkembang, di mana seharusnya ragam tafsir itu tidak perlu terjadi jika Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT memuat materi yang memberikan kejelasan. Padahal, menurut M. Yahya Harahap komisaris independen tidak boleh terafiliasi dengan pemegang saham utama (baca: Negara dalam konteks BUMN). Dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. IV, halaman 475, M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa: “Petunjuk yang diberikan Pasal 120 ayat (2) serta Penjelasannya, mengandung makna atau tujuan sentral pengertian maupun keberadaan Komisari Independen, dititikberatkan pada syarat-syarat, tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama: 1. Tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan; 2. Tidak mempunyai afiliasi dengan anggota Direksi Perseroan; 3. Tidak mempunyai kaitan afiliasi dengan anggota DK lainnya.” 23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah ternyata dengan jelas materi muatan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT justru adalah tidak jelas dan mengandung multi tafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian 24 hukum, dan oleh karenanya materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan juga telah melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum mensyaratkan adanya ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan maupun multi tafsir. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Selain itu, kepastian hukum akan memberikan rasa aman karena setiap individu mampu memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap warganya. Jadi, ada tolok ukur atau tatanan yang pasti sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu pranata yang dinilai wajar atau adil. Apabila suatu ketentuan undang-undang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka kepastian hukum yang adil dapat menjalankan fungsinya. Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, menyampaikan 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum, yaitu Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19). Lebih lanjut, bagi Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Achmad Ali, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Untuk itu, hukum positif harus selalu ditaati agar nilai yang ingin dicapai dari kepastian hukum yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan dapat terwujud (Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95). Menurut Reed Dickerson sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie: “perlu disadari bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan pengaturan materi undang- undang itu adalah membuat produk undang-undang itu menjadi sejelas dan seberguna mungkin (as clear and useful as possible).” (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017. Cet. IV, hlm. 162). Para Perancang undang-undang harus memilih dengan hati-hati hal- hal yang akan dituangkan dan mengaturnya sedemikian rupa agar dapat ditemukan, dimengerti, dan dirujuk dengan mudah dan paling ringan. Siapa yang harus menentukan mudah tidaknya ketentuan dalam undang-undang 25 dipahami dijadikan rujukan tergantung kepada siapa yang paling banyak dan/atau yang paling sering akan membaca atau menggunakan undang- undang itu kelak setelah diundangkan (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang- Undang. hlm. 162-163). Pentingnya bahasa legislasi yang jelas dan mudah dimengerti seperti pendapat Jimly Asshiddiqie di atas, digambarkan oleh Stephen J., sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati Soeprapto, bahkan supaya pembaca peraturan perundang-undangan yang beritikad buruk pun tidak akan salah memahami peraturan perundang-undangan yang dibacanya itu. Stephen J. menyatakan bahwa: “It is not enough to attain a degree of precision which a person reading in good faith can understand; but it is necessary to attain if possible a degree of precision which a person reading in bad faith cannot misunderstand.” (Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembenukannya. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998. Cet.XI, hlm.183) B. Materi Muatan Penjelasan Pasal 120 Ayat (2) UU PT Tidak Mencerminkan Demokrasi Ekonomi sehingga Bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) dan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 24. Bahwa ketidakjelasan dan multitafsirnya materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT juga tidak mencerminkan demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebab terbukanya tafsir yang beragam memungkinkan Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara dapat menduduki jabatan Komisaris Independen baik pada perusahaan swasta maupun BUMN Persero. 25. Bahwa inti dari demokrasi ekonomi adalah partisipasi dan emansipasi ekonomi (Sri-Edi Swasono, Mewaspadai Otoritarianisme dan Tirani Ekonomi: Tentang Kerakyatan Dan Demokrasi Ekonomi, yang disampaikan dalam Konferensi FISIP-UI “Warisan Otoritarianisme dan Tirani Modal”, Depok, 5 Agustus 2008 (http://lama.elsam.or.id/downloads/ 1326786551_Sri_Edi_Swasono_Tentang_Kerakyatan_dan_Demokrasi_ Ekonomi.pdf). Oleh karena itu, dalam konsep demokrasi ekonomi masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perekonomian dan kemakmuran masyarakat menjadi yang utama, bukan kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu. 26 Demokrasi ekonomi yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dijalankan dengan prinsip antara lain efisiensi berkeadilan. Prinsip efisiensi yang akan dijalankan haruslah berkeadilan karena cita-cita negara adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 26. Bahwa dengan dibukanya keran Komisaris Independen untuk dapat diisi dari kalangan Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara, maka peran serta masyarakat dalam kegiatan perekonomian akan menjadi tergerus, dan pada akhirnya bisa hilang. Keberadaan Komisaris Independen dalam perseroan terbatas muncul atau dimunculkan dalam kerangka GCG yang sangat dibutuhkan untuk “mendorong pasar yang transparan, efisien, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan” sehingga “penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha” (Badriyah Rifai, Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009: 396 – 412 (https://media.neliti.com/media/publications/84511-none- f60aabff.pdf)). Jika Negara yang berperan sebagai regulator melalui perangkatnya yaitu Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara juga menduduki atau menjabat Komisaris Independen yang dipersyaratkan dalam penerapan GCG, hal itu sudah barang tentu akan mengeliminir peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan terhadap jalannya proses penerapan GCG dalam perseroan, di mana perseroan menjadi pelaku pasar untuk terwujudnya perekonomian nasional yang demokratis berdasarkan antara lain prinsip efisiensi keadilan. Sekedar pengingat, perlu Para Pemohon sampaikan bahwa GCG sebagai pedoman dalam menata manajemen perseroan diterbitkan pertama kali pada tahun 1999 oleh Komite Nasional Kebijakan Coporate Governance yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/ 08/1999, dan selanjutnya pedoman GCG mengalami beberapa perubahan (vide bagian A. Latar Belakang dari Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 27 (https://www.yumpu.com/id/document/read/43693459/pedoman-gcg- indonesia-2006). Pedoman GCG ini dimaksudkan sebagai acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka antara lain (i) “mendorong terciptanya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilatas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan”, (ii) “mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham”, (iii) “mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisari dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan” (vide bagian B. Maksud dan Tujuan Pedoman dari Pedoman umum GCG Indonesia 2006). Tujuan utamanya pelaksanaan GCG dalam perusahaan adalah “untuk meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar dalam mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan”. Kiranya perlu dicatat di sini bahwa salah satu asas atau prinsip dasar dalam penerapan GCG adalah independensi, yaitu “perseroan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat dintervensi oleh pihak lain”, dan dalam mewujudkan prinsip independensi itu “masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan terentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif” serta “harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan” (vide bagian 4. Independesi (Independency) Bab II Asas Good Corporate Governance dari Pedoman GCG Indonesia 2006). Dalam Pedoman GCG Indonesia 2006 juga disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan GCG, diperlukan antara lain Komisaris Independen, yaitu Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, di samping adanya 28 Komisaris yang terafiliasi, di mana afiliasi diartikan sebagai “pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri”. Lebih lanjut, Pedoman tersebut memberikan acuan bahwa “jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Adanya Komisaris Independen ini dipersyaratkan untuk “perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan”. Dengan memperhatikan cikal bakal eksistensi Komisaris Independen tersebut, maka Komisaris Independen tidaklah hanya menjadi simbol semata-mata atau sekedar hiasan yang penting ada, melainkan harus benar-benar dapat menjaga dan menjamin terselenggaranya proses pengawasan secara baik dan tepat sehingga GCG dalam perseroan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, pengisian atau pengangkatan Komisaris Independen harus benar-benar dilakukan secara ketat dan diisi oleh pihak-pihak yang terbebas dari hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama/pengendali, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya serta perseroan itu sendiri guna menjamin Komisaris Independen benar- benar independen/mandiri. Jika Komisaris Independen tidak dapat menjalankan fungsi independensinya, dikawatirkan akan membuka kesempatan terjadinya praktik curang yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal demikian, sudah barang tentu tujuan GCG yang diharapkan, yaitu perusahaan dapat dijalankan dengan tata kelola yang baik sehingga mewujudkan perekonomian yang berpihak kepada keadilan masyarakat, akan tercederai. Dengan demikian, Komisaris Independen merupakan perangkat dalam perseroan yang tidak berpihak dan menjalankan fungsinya semata-mata demi kebaikan perseroan itu sendiri sebagaimana pendapat Moenaf H. Regar yang dikutip oleh Badriyah Rifai yang menyebutkan bahwa 29 “Perseroan sebagai badan hukum tidak berbeda dengan perseorangan dan dianggap sebagai anggota masyarakat, oleh karena itu keberadaannya bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Di lain pihak, perseroan dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu harus dijaga melalui perangkat yang tidak berpihak dan bukan mewakili pemegang saham”. (Badriyah Rifai, Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009: 396 – 412 (https://media.neliti.com/media/publications/84511-none- f60aabff.pdf). 27. Bahwa mencermati maksud utama keberadaan Komisaris Independen dalam Pedoman GCG Indonesia 2006 tersebut, maka adopsi pranata itu ke dalam UU PT khususnya Pasal 120 sudah barang tentu dilandasi dengan pemikiran dan rasio legis yang sama seperti yang tertuang dalam Pedoman GCG Indonesia 2006. Oleh karena itu, norma yang dibangun seharusnya tidak jauh berbeda. Jika dirunut lagi proses legislasi yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang perlunya Komisaris Independen dalam UU PT, maka akan ditemukan adanya kesadaran yang mendasar dari para pembentuk undang-undang bahwa kondisi kurangnya profesionalitas dalam pengurusan perseroan akibat tidak atau kurangnya pengawas yang independen, terlepas dari kepentingan pihak internal atau pihak eksternal tertentu, telah menjadikan perseroan tidak mampu dalam menerapkan tata kelola yang baik sehingga perseroan, khususnya BUMN Persero, cenderung hanya menjadi sapi perah dan pada akhirnya berdarah-darah serta merugi, di mana ujung-ujungnya Negara harus melakukan tindakan “penyelematan”. Hal ini dapat dibaca dari Risalah Rapat pembahasan Rancangan UU PT, yang dapat dikutip sebagai berikut: i. Risalah Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas 4 (empat) III 2005 – 2006, dalam sidang Terbuka pada hari Kamis, 16 Februari 2006 (http://berkas.dpr.go.id/armus/f ile/Lampiran/1-20170707-104140-5581.pdf) “F-PG (DRS. H. DJOKO PURWONGEMBORO): 30 Ada beberapa hal, pertama karena kebetulan saya di Komisi VI dan kebetulan salah satu mitranya adalah Kementerian Negara BUMN jadi kita membawahi hampir sebanyak 158 Badan Usaha milik negara. Yang dari 158 ini temyata 98 itu merugi, yang untung baru sekitar 12, yang agak lumayan sedikit sekitar 20-an. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya dengan hadirya Undang-Undang ini saya berharap ada koreksi yang kuat dalam rangka meningkatkan produktifitas dari pada kinerja Badan Usaha Milik Negara. (halaman 895) Kenapa saya katakan demikian, karena sampai saat ini bicara masalah kinerja BUMN kita ini nampaknya masih sering terjadi tarik menarik antara BUMN publik, politik dan domain private, yang seharusnya kalau bicara mengenai Perseroan Terbatas tidak lain tidak bukan adalah bagaimana meningkatkan atau orientasi pada profit. Satu sisi dibantu juga dengan masalah intervensi di bidang masalah politik yang kadang-kadang bisa menjadi distorsi dengan cita-cita ideal sebagai latar belakang perseroan itu dibentuk sendiri. (halaman 896) Kembali pada masalah Undang-Undang ini saya berharap betul supaya ada konsekuensi yang kuat sekali antara nilai idealisme daripada perseroan itu sendiri dengan BUMN sebagai persero. Jadi jangan muatan politiknya yang lebih banyak. Ini yang membuat BUMN kita kalang kabut apalagi menghadapi Pemilu, tarik sana tarik sini sehingga tidak bisa berkembang dia. Saya berharap dengan momentum hadirya Undang-Undang ini betul betul kita berharap BUMN bisa meningkatkan produktifitas dan kinerjanya. Jadi independensi dari BUMN harus dijaga betul, karena kalau sampai terjadi intervensi, distorsi maka kita hanya tinggal mimpi ke depan, BUMN akan semakin kacau balau ke depan”. (halaman 896-897) ii. Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas 2005-2006 IV Rapat Kerja dengan Menteri HAM RI, dalam sidang Terbuka 14 (empat belas), pada 31 hari Kamis, 22 Juni 2006 (http://berkas.dpr.go.id/armus/ file/Lampiran/1-20170707-104556-7871.pdf) KETUA RAPAT: Ya, jadi antara prinsip kapital dengan demokrasi kerakyatan itu harus ada juga balancenya. Tapi di Yogya itu, bandulnya biasanya di depan, Pak. Kenapa, karena ini orang Yogya, saya tahu. Prinsipnya masih tetap. PAN masih tetap bahwa mengejar keuntungan itu satu prosa kata harus dimasukkan disini. PKS? Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku yang tata kelola perseroan yang baik itu, serta, tapi tidak mengejar keuntungan, PKS. Memang tidak perlu untung- untungan. ANGGOTA F-PKS (H. NAJIYULLOII, R.c,): Saya jelaskan. Terima kasih pimpinan, rekan- rekan, Bapak Menteri dan segenap jajaran. PKS memberikan beberapa tambahan. Tentu perubahan itu dimaksudkan untuk mencakup pengertian PT, yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Sebab persero yang sahamnya dimiliki oleh negara, pendiriannya tidak berdasarkan perjanjian. Ini berdasarkan Undang- Undang tentang BUMN. Terus kemudian penambahan istilah tata kelola perseroan yang baik juga merupakan padanan daripada istilah Good corporate governance. Masuknya unsur tersebut dimaksudkan agar PT dapat mencapai maksud dan tujuannya dengan baik serta merupakan aplikasi dari teori stakeholder yang memandang bahwa badan hukum PT, bukan semata-mata personal stand the in yudisio yang independent, tetapi merupakan persona stand the in yudisio yang memiliki dependensi yang kuat dengan faktor- 32 faktor eksternal lainnya. Seperti kreditor, karyawan, masyarakat, lingkungan dan sebagainya, yang merupakan bagian daripada stake holder”. (halaman 113-114) 28. Bahwa kesadaran akan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang sangat potensial menimbulkan tidak terkelolanya suatu perseroan dengan baik sehingga tidak mampu mandiri dalam berusaha dan pada akhirnya menghambat terlaksananya tujuan demokrasi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana ternyata dalam pikiran para pembentuk undang-undang tersebut di atas tentunya harus dibarengi dengan dibangunnya suatu pranata yang dapat menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisir sebisa mungkin kemungkinan- kemungkinan terkooptasinya suatu perseroan, terutama BUMN Persero, dari kepentingan-kepentingan politik atau lainnya. Namun sebagaimana telah Para Pemohon uraikan sebelumnya, pranata baru Komisaris Independen yang diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perseroan dengan pengawasan dari pihak yang independen terbebas dari kepentingan pihak-pihak internal atau eksternal perseroan yang menghambat pelaksanaan GCG ternyata justru dirumuskan dalam suatu norma yang bias, tidak jelas dan multi tafsir, sehingga posisi Komisaris Independen terbuka untuk dapat diisi dengan pihak-pihak yang sangat terbuka terjadinya benturan kepentingan dan/atau membawa kepentingan-kepentingan tertentu/ terselebung. 29. Bahwa materi muatan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT pada dirinya sendiri telah menimbulkan persoalan norma hukum karena membuka peluang maksud dibentuknya Komisaris Independen terdegradasi. Fenomena diangkatnya Aparatur Sipil Negara untuk menduduki jabatan Komisaris Independen akhir-akhir ini bukan merupakan persoalan pada tataran pelaksanaan aturan, melainkan pada tahap aturan normatif yang tidak mengandung kepastian hukum. Manakala aturan normatif yang ditentukan adalah jelas, tegas dan pasti, maka niscaya pelaksanaan yang melenceng atau tidak sesuai akan dengan mudah diawasi dan dikoreksi dengan baik. Namun ketika aturan 33 sendiri dapat ditafsirkan dengan berbagai macam, sudah barang tentu tindakan koreksi tidak dengan mudah dapat dilakukan, dan pengawasan bersama dari masyarakat tidak akan menjadi efektif sebagai daya penekan atau kontrol atas penyalahgunaan kewenangan atau peraturan yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, menciptakan suatu perseroan dengan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pedoman GCG yang diadopsi sendiri dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT harus dimulai dari ditetapkannya aturan normatif yang jelas. Tidaklah bisa untuk mencapai tujuan yang mulia hanya digantungkan pada kebaikan atau kearifan dari manusianya, melainkan harus ditopang dalam peraturan yang dapat membatasi kecenderungan sifat jahat manusianya karena seperti yang telah disampaikan oleh Lord Acton sebagaimana dikutip Ibnu Sina Chandranegara bahwa: “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (Ibnu Sina Chandranegara, Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi/ Incoorporation of Checks and Balances into Constitution, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm. 553). 30. Bahwa jika Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara tidak dilarang untuk menduduki Komisaris Independen baik di perusahaan swasta maupun BUMN Persero, maka yang terjadi bukan lagi demokrasi ekonomi melainkan ekonomi yang sentralistik di mana pelaku-pelaku pasar akan dikontrol dan diikat kuat oleh pemerintah atau negara, sehingga kesamaan (emansipasi) dan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang menjadi inti demokrasi ekonomi menjadi hilang. Haruslah dipahami bahwa Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara merepresentasi peran negara untuk menghadapkan antara rakyat dan penguasa dan oleh karenanya tidaklah tepat apabila peranan negara juga mengambil alih peranan Komisaris Independen yang diperuntukkan sebagai bentuk checks and balances atau kontrol terhadap tindakan Direksi atau fungsi Komisaris lainnya yang mewakili kepentingan pemegang saham utama/pengendali. Selain Komisaris Independen, ada Komisaris yang memang berhak dipilih/ditunjuk dan diangkat dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, direksi atau komisaris lainnya. Dalam 34 konteks BUMN Persero, selayaknya dapat diterima dengan akal sehat bahwa Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara dapat dipandang sebagai afiliasi dari negara sebagai pemegang saham utama/pengendali. Dalam konteks demikian, keterwakilan negara sebagai pemegang saham dalam BUMN Persero telah menjelma ke dalam anggota Komisaris lainnya, bukan dimaksudkan untuk juga mengambil peranan Komisaris Independen. Pihak Komisaris Independen yang diangkat dari Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara jelas akan menimbulkan benturan kepentingan dan pada akhirnya akan mencederai maksud dibentuknya Komisaris Independen. Padahal persoalan benturan kepentingan ini menjadi permasalahan yang akan sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus dihindarkan dari praktik kenegaraan. Conflict of interest merupakan keadaan yang memungkinkan pertimbangan atau kepentingan pribadi mengalahkan profesionalitas dalam menjalankan tugas, kewenangan atau kewajibannya. Kondisi itu dapat menimbulkan kebijakan atau keputusan yang tidak efektif atau efisien dan pada akhirnya hanya akan menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu serta menimbulkan kerugian, dalam konteks ini perseroan dan masyarakat sebagai pemakai produk atau jasa dari perseroan itu. Benturan kepentingan ini pada umumnya timbul antara lain karena unsur atau hubungan kekeluargaan, pertemanan, kedinasan/tugas (atasan bawahan), atau kepentingan yang sama baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dapat diambil contoh bentuk benturan kepentingan, yaitu memanfaatkan Komisaris Independen yang merupakan Aparatur Sipil Negara dalam proses tender yang dijalankan oleh perseroan karena Komisaris Independen itu memiliki “kedekatan” dengan instansi yang menyelenggarakan tender sehingga akan memudahkan proses lobi atau paling tidak memberikan “kemudahan”. Dari contoh tersebut, seharusnya Komisaris Independen menjalankan fungsinya sebagai pengawas kebijakan direksi, namun hal itu tidak terjadi dengan baik sebab unsur “kedekatan” Komisaris Independen digunakan untuk mempengaruhi proses tender yang harus dimenangkan. Dengan demikian, “pengawas” menjadi ikut terlibat dalam “kegiatan yang harus diawasinya”. Efek lebih 35 jauh dari situasi seperti itu adalah terbukanya praktek “suap” atau “gratifikasi”. Jika Komisaris Independen itu benar-benar mandiri, maka benturan kepentingan itu dapat dihindari atau setidak-tidaknya diminimalisir. Kondisi terjadinya benturan kepentingan dalam BUMN Persero sebagaimana digambarkan di atas juga dapat terjadi dalam konteks perusahaan swasta, manakala Komisaris Independen dijabat oleh Penyelenggara Negara, Pejabat Negara atau Aparatur Sipil Negara. Selain itu, juga sangat tidak elok jikalau Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara dapat diangkat sebagai Komisaris Independen karena sebenarnya Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara masuk dalam kategori regulator yang seharusnya tidak masuk dalam tataran pelaku pasar, sehingga sebagai regulator mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dan pengawas eksternal yang dapat menegakkan aturan yang dilanggar. Ketika mereka masuk sebagai Komisaris Independen untuk menjadi pengawas internal, maka kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta penegakan aturan dan/atau pengawasan oleh regulator akan sangat terbuka tidak efektif. 31. Bahwa di samping itu, efek lebih lanjut adalah tergerusnya atau bahkan hilangnya kesempatan warga negara atau masyarakat, termasuk para Pemohon, untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam demokrasi ekonomi, antara lain melalui Komisaris Independen baik di perusahaan swasta maupun BUMN Persero. Berdasarkan data tahun 2019 yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia (“ORI”), ditemukan ada indikasi sebanyak 397 komisaris rangkap jabatan di BUMN dan 167 di anak usaha dengan perincian mayoritas atau sebanyak 254 orang (64%) berasal dari kementerian, sebanyak 112 orang (28%) dari lembaga non kementerian dan akademisi 31 orang (8%), di mana pihak yang merangkap jabatan sebagai Komisaris tersebut juga rangkap penghasilan (“Temuan Ombudsman: 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan” (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 36 5072105/temuan-ombudsman-397-komisaris-bumn-rangkap- jabatan/1)). Memang data yang diungkapkan oleh ORI tersebut tidak membedakan antara Komisaris dan Komisaris Independen. Namun setidak-tidaknya itu menggambarkan betapa banyaknya Penyelenggara Negara, Pejabat Negara atau Aparatur Sipil Negara merangkap jabatan sebagai Komisaris. Akhir-akhir ini juga diberitakan adanya pejabat yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen di perusahaan swasta maupun BUMN Persero sebagaimana telah Para Pemohon sebutkan dalam uraian bagian II. Legal Standing. Itu artinya pejabat tidak hanya merambah jabatan Komisaris biasa melainkan juga merangkap Komisaris Independen. Komisaris Independen dalam penerapan GCG menjadi keharusan sehingga tentunya jabatan itu akan menjadi peluang yang sangat besar. Secara khusus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator telah mewajibkan adanya Komisaris Independen karena “Komisaris Independen berkontribusi penting dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris” mengingat “memiliki pandangan yang objektif dalam menilai kinerja Direksi” (https://ojk.go.id/id/data-dan- statistik/ojk/Documents/ROADMAPTATAKELOLAPERUSAHAANINDO NESIA_1391520776.PDF). Sebagai contoh, lembaga perbankan diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam POJK-55/2016. Dalam Pasal 24 POJK-55/2016 ditentukan bahwa “Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen” (ayat (1) dan “Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris” (ayat (2). Jadi, setengah dari jumlah komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Sedangkan, jumlah anggota dewan komisaris diatur paling sedikit tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota dewan direksi [vide Pasal 23 ayat (1) POJK-55/2016]. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2014-2019 sebagaimana telah di-update pada tanggal 23 Juli 2020 (https://www.bps.go.id/ 37 statictable/2020/01/21/2082/bank-dan-kantor-bank-2014-2019.html), jumlah bank umum di Indonesia adalah sebanyak 110 (seratus sepuluh). Jika diasumsikan bank umum itu memiliki masing-masing anggota dewan komisaris sebanyak 4 (empat) orang, maka akan diperlukan 220 (dua ratus dua puluh) orang untuk menjabat Komisaris Independen. Itu baru untuk bank umum. Belum lagi, sektor lainnya. Misalnya, perusahaan publik/terbuka. Pada tahun 2021, tercatat ada 740 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (https://money.kompas.com/ read/2021/ 08/13/125419826/bei-optimistis-jumlah-emiten-di-bursa-bisa-tembus- 1000-perusahaan). POJK-33/2014 mensyaratkan dewan komisaris pada perusahaan publik/emiten minimal 2 (dua) orang, di mana 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen, dan apabila lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah Komisaris Independen paling sedikit adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris (vide Pasal 20). Setidak-tidaknya, dari 740 emiten tersebut, dapat diperkirakan jumlah minimal Komisaris Independen yang harus ada, yaitu 740 orang (dengan asumsi, 740 emiten itu merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki 2 komisaris). Dengan demikian, dari dua contoh sektor itu saja, peluang jabatan Komisaris Independen sangat besar dan terbuka. Namun, dalam Peraturan OJK tersebut tidak diatur adanya larangan bagi pejabat untuk menduduki jabatan Komisaris Independen. Begitu pula, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memuat atau mengatur adanya larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen. Terkait dengan Penyelenggara Negara atau Pejabat Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme juga tidak mengatur adanya larangan rangkap jabatan sebagai komisaris (independen). Ketiadaan larangan itu dan multi tafsirnya Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT tentunya membuka penafsiran bahwa Penyelenggara Negara, Pejabat Negara atau Aparatur Sipil Negara dapat menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama. Penafsiran itu jelas akan menggerus kesempatan masyarakat luas, termasuk para Pemohon, untuk dapat 38 menjabat sebagai Komisaris Independen, padahal para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk dapat diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam POJK- 33/2014 maupun POJK-55/2016. Artinya, ketidakpastian Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT telah mengurangi, menghalangi atau bahkan menutup peluang para Pemohon untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi demokrasi. 32. Bahwa selain semakin kecilnya kesempatan warga negara atau rakyat atau masyarakat untuk menduduki Komisaris Independen menjadi persoalan konstitusionalitas sebagai akibat multi tafsirnya Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT, persoalan konstitusionalitas lainnya yang timbul adalah tentang jaminan pekerjaan dan penghasilan yang layak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Sebagaimana telah dijelaskan oleh ORI, pejabat yang merangkap jabatan sebagai Komisaris ternyata juga merangkap penghasilan. Itu berarti penghasilan yang diperoleh oleh pejabat negara adalah dobel. Hal ini tentu sangat menciderai hak konstitusional warga negara, termasuk para Pemohon tersebut. Pejabat publik pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat, oleh karenanya seharusnya demi hukum memfokuskan pada tugas dan fungsinya tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU Pelayanan Publik”) disebutkan bahwa “negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (vide bagian menimbang huruf a). Pejabat merupakan wakil negara yang menjadi pelaksana pelayanan publik, di mana pelaksana tersebut diartikan sebagai pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik (vide Pasal 1 angka 5). Dengan demikian, Pelaksana Pelayanan Publik mencakup Penyelenggara Negara dan Pejabat sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 39 Korupsi, Korupsi dan Nepotisme, serta Aparatur Sipil Negara yang meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pelaksana pelayanan publik tersebut dalam ketentuan Pasal 17 UU Pelayanan Publik dilarang, antara lain “merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah” (vide huruf a Pasal 17). Larangan ini adalah wajar karena dengan merangkap jabatan sebagai komisaris maka Pelaksana Pelayanan Publik (Pejabat) akan meninggalkan tugas pokoknya sebagai pelayan publik. Selain itu, pejabat yang merangkap jabatan akan memperoleh pendapatan ganda, padahal sumber uangnya bisa jadi sama, yaitu uang negara (dalam hal rangkap jabatan di BUMN Persero), dan waktu yang dipergunakan untuk dua jabatan tersebut tidak dilakukan secara penuh. Jelas ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial dan pelanggaran dari prinsip efisiensi berkeadilan dalam demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Jika hal itu dibiarkan maka yang terjadi adalah pemusatan penghasilan kepada kelompok atau orang perorangan tertentu yang difasilitasi oleh negara sendiri (pemerintah). Sebagai contoh kiranya perlu disampaikan bahwa Komisaris Independen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menerima gaji, tantiem dan tunjangan lainnya, di mana berdasarkan Laporan Tahunan 2020 besarnya gaji untuk keseluruhan anggota Dewan Komisaris (14 orang) sebesar Rp17,475 milyar dan tantiem untuk 11 anggota Dewan Komisaris adalah Rp109,287 milyar, belum tunjangan lainnya (vide halaman 618 Annual Reports 2020 (https://www.ir-bri.com/misc/AR/ AR2020-BBRI.pdf)). Contoh lainnya adalah gaji, tantiem dan tunjangan lainnya dari Komisaris Independen di PT Pertamina (Persero). Sebagaimana berita yang dilansir oleh media online CNN Indonesia tanggal 23 Desember 2019 dengan judul “Intip Gaji Ahok sebagai Komisaris Independen 40 Pertamina (https:// www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191223182107- 85-459456/intip-gaji-ahok-sebagai-komisaris-independen-pertamina), “berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2018, kompensasi yang diberikan kepada jajaran direksi dan komisaris perusahaan mencapai U$47,23 juta atau setara Rp661 miliar (kurs Rp14 ribu per dolar AS). Jika dibagi rata-rata dengan direksi dan komisaris Pertamina yang berjumlah 17 orang, maka per orang menerima sekitar Rp38 miliar dalam satu tahun atau sebesar Rp3,16 miliar per bulan”. 33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tampak dengan jelas bahwa ketidakjelasan materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT telah melanggar prinsip dasar efisiensi berkeadilan dalam demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon atas penghasilan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Penjelasan itu dapat dikatakan mengandung muatan hukum yang otoritarian dan sentralistik karena materi muatan Penjelasan dapat dikatakan hanya “sebagai kedok dengan cara yang “lihai” untuk menutupi intervensi kekuasaan yang berlebihan” dan “menjadi legitimasi institusional” bagi pengangkatan Komisaris Independen dari kalangan pejabat seperti dijelaskan oleh Podgorecki yang dikutip Bernard L. Tanya, dkk. (Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 187). Jadi, jelaslah bahwa materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. C. Materi Muatan Penjelasan Pasal 120 Ayat (2) UU PT Bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (4) dan (5) UUD 1945, sehingga Materi Muatan itu Harus Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat 34. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945, Negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, di mana untuk mewujudkan tanggung jawabnya itu aturan perundang-undangan yang dibentuk harus menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Tanggung jawab tersebut 41 ternyata gagal dijalankan oleh negara (dalam hal ini pemerintah) dalam merumuskan materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT, sebagaimana telah diuraikan di atas. Materi muatan tersebut belum dapat mencerminkan supremasi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena materi muatan tersebut belum dapat mencegah kekuasaan absolut atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan belum dapat membawa pada tujuan ideal yang dicita-citakan dalam negara hukum, yaitu keadilan bagi semua orang. 35. Bahwa oleh karena itu, materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUD 1945 yang dimohonkan uji materinya dalam permohonan ini harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat, sehingga materi muatan itu nantinya kembali dapat menegakkan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum dan penghasilan serta kehidupan yang layak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, adalah sah dan berdasarkan hukum, apabila para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengadili 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah Komisaris dari pihak luar Perseroan yang tidak menjabat sebagai Penyelenggara Negara, Aparatur Sipil Negara, atau Pejabat Negara; 3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 42 Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar permohonan a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175061710720004, atas nama Ignatius Supriyadi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 00.10321 atas nama Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 24.224.147.9- 043.000 atas nama Ignatius Supriyadi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212312310850001, atas nama Sidik; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 14.00503 atas nama Sidik, S.H.I.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 55.131.512.0- 412.000 atas nama Sidik; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704051507930001, atas nama Janteri; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 18.03455 atas nama Janteri, S.H.; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 86.578.139.7- 003.000 atas nama Janteri. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 43 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut UU PT) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 44 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 45 Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT yang menyatakan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good coorporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan selaku pembayar pajak. Para Pemohon menjelaskan memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan beranggapan bahwa hak- hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam kualifikasinya sebagai pembayar pajak, para Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan dan/atau mengajukan uji materiil kepada Mahkamah terhadap setiap undang-undang di segala bidang hukum yang memengaruhi kerja para Pemohon sebagai Advokat yang juga berstatus sebagai penegak hukum. Selain itu, materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT berkaitan dengan kedudukan “Komisaris Independen”, yang di dalamnya mengandung makna pekerjaan atau jabatan yang baik langsung maupun tidak langsung berbicara penghasilan/pendapatan berikut perpajakannya sehingga relevan dengan kualifikasi sebagai pembayar pajak; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT yang memuat frasa “Komisaris dari pihak luar” dalam tanda petik, telah menimbulkan multitafsir yang merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam menjalankan profesi para Pemohon yang berhubungan erat dengan memberikan pendapat atau nasihat hukum termasuk dalam Hukum Perseroan serta hilang atau berkurangnya hak para Pemohon untuk memeroleh pekerjaan dan penghidupan yang layak akibat adanya kemungkinan terjadi penumpukan atau sentralisasi jabatan Komisaris Independen pada pejabat negara, aparatur sipil negara, dan penyelenggara negara; 46 5. Bahwa penulisan frasa “Komisaris dari pihak luar” dalam tanda petik menjadikan pengertian Komisaris dari pihak luar tidak memiliki makna yang sebenarnya atau memiliki arti khusus, namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut apa makna atau arti khusus dari “Komisaris dari pihak luar” tersebut. Frasa “Komisaris dari pihak luar” itu dapat diartikan sebagai tidak terafiliasi dari pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, atau dapat juga diartikan sebagai komisaris yang berasal dari pihak yang sama sekali tidak ada kaitannya atau hubungan dengan perseroan yang bersangkutan sehingga karyawan atau afiliasi dari pemegang saham minoritas tidak dapat menjadi Komisaris Independen; 6. Bahwa potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum dan untuk memeroleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak akan terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT khususnya dengan adanya frasa “Komisaris dari pihak luar” yang ditulis dalam tanda petik. Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup sehingga dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat kecenderungan para Pemohon untuk dipilih menjadi Komisaris Independen dari suatu perusahaan terbuka/publik yang kemudian menjadi terhalang hak atas pekerjaan para Pemohon tersebut akibat adanya keikutsertaan pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), maupun penyelenggara negara; Dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang merupakan rujukan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi checks and balances, transparan dan akuntabel serta merealisasikan tanggung jawab sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan, pemilihan Komisaris Independen dalam suatu Emiten maupun Perusahaan Publik adalah berdasarkan integritas dan kualitas pribadi calon Komisaris Independen itu 47 sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Seorang Komisaris Independen pada perusahaan terbuka/publik selain telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK a quo selanjutnya yang menjadi bagian penting adalah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terhadap persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen berdasarkan Peraturan OJK a quo, para Pemohon dalam Permohonannya telah menyatakan tidak terdapat halangan pada diri para Pemohon untuk menduduki jabatan Komisaris Independen di perusahaan terbuka/publik [vide Perbaikan Permohonan para Pemohon bertanggal 7 September 2021, hlm. 7]. Menurut Mahkamah, pembatasan terhadap pejabat negara, ASN, maupun penyelenggara negara untuk dapat menjadi Komisaris Independen tidak serta merta menjadikan para Pemohon atas dasar pekerjaannya dapat menjadi Komisaris Independen, tetapi para Pemohon ataupun Advokat lainnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; Selain itu, terkait dalil para Pemohon untuk memberikan penguatan terhadap kedudukan hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai pembayar pajak yang dihubungkan dengan Komisaris Independen sebagai suatu pekerjaan yang berkenaan dengan penghasilan dan perpajakan, hal demikian tidak dapat diterima oleh Mahkamah sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah, bahwa Pemohon sebagai pembayar pajak dapat diberikan kedudukan hukumnya bilamana perkara pengujian undang-undang yang diajukan berkaitan erat dengan keuangan negara, pajak, atau anggaran negara serta mampu menguraikan kerugian konstitusional yang disebabkan dari keberlakuan suatu norma yang dimohonkan pengujiannya [vide misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XVII/2019]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 48 [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ---------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Suhartoyo 49 mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal kedudukan hukum para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut: - Bahwa argumentasi para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya menjelaskan para Pemohon adalah warga negara Indonesia, tax payer, advokat dan profesional yang hak konstitusionalnya dilindungi oleh konstitusi, menurut para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. - Bahwa selain alasan tersebut di atas para Pemohon juga menjelaskan bahwa para Pemohon juga bukan sebagai subjek hukum yang menjabat sebagai direksi atau komisaris. Dengan demikian, menurut para Pemohon memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lain pada umumnya yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagaimana ketentuan dalam UU PT pada perkara a quo dan peraturan perundang-undangan lainnya; - Bahwa lebih lanjut, penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang diuji dalam perkara a quo selengkapnya berbunyi : “Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah ‘komisaris dari pihak luar’”; oleh karena itu terhadap norma penjelasan a quo apabila dicermati terdapat syarat agar tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) diperlukan adanya “komisaris dari pihak luar”. Oleh karena itu esensi keberadaan komisaris independen adalah untuk memberikan kontribusi pengawasan terhadap perusahaan publik dari unsur masyarakat. Hal ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan peran serta masyarakat dalam turut serta mengawasi jalannya sebuah perseroan, terlebih yang terkait dengan keuangan negara, meskipun telah masuk pada kategori prinsip-prinsip perseroan. - Bahwa apabila ditinjau dengan menggunakan penafsiran grammatical bagi kami jelas sulit untuk mencari alasan dengan tidak memberikan tempat bagi para Pemohon untuk tidak dikategorikan sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan sama untuk menjadi kandidat ‘komisaris dari pihak luar’. Sebab profesi para Pemohon sebagai advokat/penasehat hukum/profesional juga memenuhi kualifikasi yang dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum [Vide Pasal ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut POJK 33/2014)] sehingga memungkinkan untuk mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam turut serta mengawasi jalannya perseroan khususnya perseroan publik melalui perwujudan good corporate governance. Sementara syarat-syarat lain tidak ada satupun yang membatasi akan profesi para Pemohon. - Bahwa Mahkamah tidak boleh melihat terlalu sempit akan profesi seorang advokat yang hanya sekedar memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum saja, akan tetapi ada sisi lain sebagai seorang advokat yang juga sebagai warga negara serta anggota masyarakat yang peran sertanya dibutuhkan untuk mengawasi bekerjanya organ negara yang antara lain melalui instrumen tertentu di dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Adapun instrumen yang dimaksud antara lain berupa terwujudnya perseroan-perseroan yang harus mencapai predikat good corporate governance, dengan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan atau transparansi (transparancy, disclosure), akuntanbiltas (accountability), keadilan (fairness), dan pertanggungjawaban (responsibility). - Bahwa urgensi ditunjuknya komisaris independen dalam tata kelola perseroan, khususnya perseoran bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan mengedepankan kewajaran (fairness) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. - Bahwa ketentuan mengenai syarat komisaris independen diatur secara teknis dalam Pasal 21 ayat (2) POJK 33/2014 yang berbunyi: selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, menegendalikan, atau mengawasi kegiatan eemiten atau perusahaan publik tersebeut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya; b. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut; 51 c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut. - Dalam Pasal 20 POJK 33/2014 diatur pula ketentuan bahwa bilamana jumlah dewan komisaris lebih dari 2 (dua), maka setidaknya jumlah komisaris independen adalah 30% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Namun dalam perkembangannya POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menetapkan jumlah komisaris independen pada bank umum paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris. - Komisaris independen yang dapat diangkat kembali setelah dua periode masa menjabat sepanjang komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. - Bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Efisiensi kinerja serta terjaganya kepentingan para pemangku kepentingan sudah barang tentu menjadi salah satu tugas esensial dari komisaris independen. - Bahwa apabila ditinjau dari perspektif human capital, adanya komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat mengurangi benturan kepentingan antara pemegang saham dalam manajemen perusahaan, karena fungsi pengawasan dari komisaris independen dapat dilakukan dengan menyuarakan pendapat yang independen dalam rapat. 52 - Bahwa dengan demikian, mencermati kompleksitasnya tugas dan peran jabatan komisaris independen, maka hal ini membuktikan bahwa profesi apapun termasuk ahli hukum, profesi advokat, dapat menjadi bagian dari perbaikan proses nominasi dan seleksi dewan komisaris pada perusahaan yang diperluas kualifikasinya melalui adanya peningkatan keberagaman. Hal ini bertujuan untuk memberikan diversifikasi kualifikasi akademik, keahlian, usia, gender dari kandidat yang akan menduduki jabatan komisaris termasuk komisaris independen. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami berpendapat bahwa terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, seharusnya para Pemohon dinyatakan memiliki hak, kesempatan, dan kualifikasi untuk dapat mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang norma yang dimohonkan pengujian beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, menurut kami, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo dan Mahkamah seharusnya mempertimbangkan pokok permohonan. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, 53 dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca