4/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 4/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Diding Jalaludin, S.H. Pekerjaan : Advokat. Alamat : Dusun Cikupa RT. 008 RW. 006, Desa Werasari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 175/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 4/PUU-XXII/2024 pada tanggal 3 Januari 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 melalui email yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan (Amandemen) UUD 1945 telah membidani lahirnya sebuah lembaga baru yang termasuk dalam rumpun yudikatif untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (the final interpreter of constitution), yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi 2003), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi 2011), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (UU Mahkamah Konstitusi 2014), dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi 2020); 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian (judicial review) undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga/09-11-1999), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi 2003, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3 Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan MK Nomor 2/2021), yang berbunyi: “3. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi;” 3. Bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada undang- undang. Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karenanya berlakunya suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut dengan “UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”, bilamana terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dilakukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan judicial review (uji materiil) untuk menguji konstitusionalitas norma dalam suatu Undang-Undang in casu materi muatan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS (objek permohonan) terhadap UUD 1945; 4 5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan judicial review yang dimohonkan Pemohon dalam perkara a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON 6. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon yang hendak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi 2003, yang berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Adapun yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan b. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan perkara a quo, sebagai berikut: a) Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Pemohon [Bukti P-3] yang oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sehingga memiliki 5 legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi; b) Mengenai adanya hak dan/atau kerugian konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang menjadi objek permohonan, telah diatur secara rinci oleh Mahkamah Konstitusi. Di mana Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya yang konsisten menentukan syarat tersebut yaitu sebagai berikut: i. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; ii. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; iii. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; iv. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; v. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; c) Bahwa sehubungan dengan syarat angka i, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang terdiri dari Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; d) Bahwa sehubungan dengan syarat angka ii dan angka iii, Pemohon merasa dan/atau menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang telah diajamin UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan undang-undang yang menjadi objek permohonan. Bahkan kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual telah terjadi kepada Pemohon, serta menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut 6 berpotensi dan dapat dipastikan akan terjadi kembali. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana uraian berikut ini: 1) Bahwa oleh karena hal-hal yang akan dikemukakan Pemohon berkaitan secara langsung dengan perkara arbitrase in casu arbitrase internasional, sementara forum arbitrase berdasarkan asasnya, merupakan forum yang sangat menjaga kerahasiaan (confidentiality) sengketa para pihak sebagaimana yang ditegaskan UU Arbitrase dan APS, maka dalam Permohonan a quo, Pemohon tidak akan mengungkap secara terbuka mengenai identitas lembaga, pihak-pihak dan substansi perkara arbitrase internasional yang berkaitan dengan permohonan a quo. Meskipun demikian, Pemohon dapat memastikan bahwa dalil-dalil dan keterangan yang terdapat dalam permohonan a quo merupakan dalil-dalil dan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami Pemohon secara langsung. 2) Bahwa Pemohon sehari-hari berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI). Di samping itu, Pemohon juga merupakan Mediator Bersertifikat yang dibuktikan berdasarkan Kartu Mediator yang diterbitkan oleh International Mediation and Arbitration Center (IMAC), sebuah lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelatihan dan sertifikasi mediator [Bukti P-4]. Kemudian dalam menjalankan profesi tersebut, Pemohon memilih mengkhususkan diri pada bidang Hukum Keluarga Islam, Hukum Perdata dan Bisnis, Hukum Ekonomi Syari’ah, serta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Advokat”, yang memberikan peluang kepada setiap Advokat untuk menjalankan profesi dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu; 3) Bahwa secara normatif Advokat merupakan penegak hukum yang memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam ruang pengadilan dan jasa hukum yang dimaksud salah satunya adalah menjalankan kuasa, mewakili, dan melakukan tindakan hukum lainnya 7 untuk kepentingan hukum klien. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yang berbunyi: Pasal 1 Undang-Undang Advokat: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;” Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat: “(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;” 4) Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dapat ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum pihak-pihak yang terikat dengan putusan arbitrase internasional, baik oleh Arbiter, Pemohon Arbitrase, maupun Termohon Arbitrase sehubungan dengan penanganan perkara in casu perkara arbitrase internasional. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam UU Arbitrase dan APS yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 ayat (2) “(2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.” Penjelasan Pasal 29 ayat (2) “Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.” Pasal 67 ayat (1) “(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.” FAKTA KESATU 5) Bahwa dalam menjalankan profesi mulia (officium nobile) tersebut, Pemohon pernah terlibat sebagai Kuasa Hukum dari Arbiter sebuah 8 lembaga arbitrase asing untuk melakukan tindakan hukum atas putusan arbitrase internasional, agar putusan tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia. Selain mempelajari ketentuan dalam UU Arbitrase dan APS, Pemohon beserta tim melakukan konsultasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena memang berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase dan APS yang berbunyi: “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;” Kemudian Pemohon diarahkan untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa: “(1) Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;” 6) Bahwa menurut petugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, syarat-syarat kelengkapan berkas yang harus dilampirkan untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional adalah berkas yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) yang berbunyi: “Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;” Padahal kelengkapan berkas yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) di atas, merupakan syarat-syarat untuk menyampaikan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bukan syarat untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase 9 internasional. Sehingga pemenuhan syarat-syarat tersebut bukan merupakan kewajiban Arbiter dan/atau Kuasanya, melainkan kewajiban para pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut; 7) Bahwa norma Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS tidak lengkap, rancu, salah posisi, dan menimbulkan ambiguitas serta adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan disebutkannya kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan APS hanya sebatas pada 2 (dua) kewenangan, yaitu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sementara dalam Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase dan APS disebutkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, sesungguhnya kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang terhadap 3 (tiga) hal yaitu pendaftaran, eksekuatur, dan pelaksanaan/ eksekusi putusan arbitrase internasional; 8) Bahwa berlakunya Pasal 65 UU Arbitrase dan APS yang tidak mengakomodir pendaftaran putusan arbitrase internasional sebagai 1 (satu) dari 3 (tiga) kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kesalahan posisi norma yang terkandung dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang seharusnya berada di dalam ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase dan APS, karena memang idealnya berkas persyaratan tersebut dipenuhi 1 (satu) kali saja yaitu pada saat pendaftaran putusan arbitrase internasional, karena pendaftaran merupakan pintu masuk perkara/persoalan putusan arbitrase internasional ini ke Pengadilan in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut secara nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon; 9) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diberikan dan dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, 10 jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;” FAKTA KEDUA 10) Bahwa saat ini Pemohon sedang terlibat dalam proses penjajakan kesepakatan dengan salah satu perusahaan asing yang menjadi pihak dalam perkara arbitrase internasional yang mana perkaranya telah diputus oleh Majelis Arbitrase sebuah lembaga arbitrase asing. Dalam komunikasi yang dilakukan dengan pihak perusahaan tersebut, mereka mendapatkan informasi bahwa putusan arbitrase internasional yang memutuskan bahwa mereka sebagai pihak yang dimenangkan, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga mereka berkeinginan putusan tersebut dapat segera dilaksanakan/dieksekusi di Indonesia. Sementara dalam UU Arbitrase dan APS tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkewajiban memberitahukan perihal pendaftaran putusan arbitrase internasional kepada para pihak yang berkepentingan; 11) Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam sidang pengujian Undang- Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015. DPR menyatakan bahwa tidak ada kewajiban yang mengharuskan bagi kepaniteraan pengadilan negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan kepada pihak tergugat. Maka tiadanya aturan yang mewajibakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan APS, telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Kuasa Hukum para pihak yang berkepentingan; 12) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diberikan dan dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, 11 jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 13) Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berakibat pada segala aspek kehidupan harus diatur dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga tiadanya aturan yang mewajibakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan APS, nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; FAKTA KETIGA 14) Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan/eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, Pemohon kembali melakukan konsultasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa menurut petunjuk dari petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebelum melakukan permohonan eksekusi, perusahaan asing yang dimenangkan dalam putusan arbitrase internasional tersebut terlebih dahulu harus melakukan atau mengajukan permohonan eksekuatur kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur Pasal 66 huruf d UU Arbitrase dan APS yang berbunyi: “Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. … b. … c. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan d. …” Permohonan eksekuatur tersebut menurut petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus melampirkan berkas berupa surat permohonan eksekuatur dan surat-surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) yang telah disebutkan dalam uraian angka 4) di atas. Baru setelah itu, Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi/ pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut dengan 12 melampirkan surat permohonan eksekusi dan surat-surat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) juga; Sehingga syarat-syarat yang diatur Pasal 67 ayat (2) yang dalam UU Arbitrase dan APS hanya diwajibkan pada pihak yang akan mengajukan permohonan eksekusi, justru diwajibkan pula bagi pihak yang melakukan pendaftaran, eksekuatur, dan eksekusi itu sendiri; 15) Bahwa menurut SUT Girsang yang dikutip Diding Jalaludin dalam artikel yang berjudul Exequatur Putusan Arbitrase Ekonomi Syariah yang dipublikasi di Kompas.com pada tanggal 14 Oktober 2022, (https://money.kompas.com/read/2022/10/14/153822526/exequatur- putusan-arbitrase-ekonomi-syariah?page=all) yang menyatakan bahwa: “exequatur adalah tindakan Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan executoriale titel pada putusan arbitrase. Dengan itu putusan tersebut dapat dilaksanakan, bila perlu dengan bantuan alat negara. Exequatur ini dapat berupa cap yang dibubuhkan di atas putusan arbitrase atau penetapan tersendiri (aparte beschikking).” Sehingga dengan demikian, eksekuatur cukup diberikan pada saat permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tidak perlu dalam permohonan terpisah yang akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang mana hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman; Namun dalam praktiknya saat ini, antara permohonan eksekuatur dan permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional diajukan masing- masing secara terpisah dengan kelengkapan berkas-berkas yang disyaratkan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS; 16) Bahwa Pemohon membandingkan pentunjuk dan informasi yang disampaikan petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS tersebut, Pemohon merasa informasi tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan APS, sehingga Pemohon merasa bingung bagaimana menyampaikan informasi yang 13 tidak berkepastian tersebut kepada perusahaan calon klien Pemohon. Sementara perusahaan asing, kita ketahui bersama menginginkan informasi dan regulasi yang tegas, lugas, dan berkepastian; 17) Bahwa apabila Pemohon menyampaikan informasi tersebut apa adanya, padahal terdapat informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan APS, maka Pemohon terancam dan sangat berpotensi akan kehilangan kepercayaan dari calon klien tersebut dan sangat berpotensi penjajakan tersebut akan berakhir dengan hasil yang mengecewakan dan merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diatur Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 18) Bahwa Pemohon tidak dapat menyatakan/menyampaikan pendapat kepada petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perihal adanya informasi yang tidak sesuai dengan UU Arbitrase dan APS, karena petugas hanya menjalankan norma dan kebiasaan serta peraturan yang berlaku di pengadilan, sehingga Pemohon sangat sulit dan dirugikan karena tidak dapat menyampaikan pendapat secara leluasa, padahal di sisi lain Pemohon memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang telah Pemohon dapat selama ini dan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” 19) Bahwa pertentangan norma itu nyata terjadi, apalagi saat ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukkan Arbiter 14 Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 827), Selanjutnya disebut dengan “Perma 3/2023”, yang sependek bacaan Pemohon telah mengatur hal-hal yang belum diatur dan hal-hal yang bertentangan dengan UU Arbitrase dan APS. Pemohon sangat khawatir dengan norma yang kontradiktif antara UU Arbitrase dan APS dengan Perma 3/2023. Misalnya, Pasal 26 ayat (1) Perma 3/2023 yang berbunyi: “Putusan permohonan pembatalan putusan Arbitrase/Arbitrase Syariah diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik” Ketentuan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan APS yang berbunyi: “Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima” 20) Kondisi tersebut sangat berpotensi akan menambah polemik antara petugas pengadilan dengan Pemohon selaku Kuasa Hukum para pihak dalam perkara arbitrase, yang mana hal tersebut berpotensi akan merugikan hak konstitusional Pemohon. Hal ini hanya sebagai contoh saja, bahwa pertentangan atau potensi pertentangan antara petugas Pengadilan dan para pihak dan/atau Kuasa Hukum itu realitasnya memang kerap terjadi diakibatkan dengan peraturan perundang- undangan yang berjalan tidak harmonis. Namun demikian secara substansi, Pemohon tegaskan bahwa Perma 3/2023 tidak ada keterkaitan secara langsung dengan permohonan a quo; 21) Bahwa berdasarkan fakta empirik yang secara konkret dan aktual telah dialami dan potensial akan dialami kembali oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas, keadaan dan berlakunya norma Pasal 65 dan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS nyata-nyata telah merenggut dan merugikan hak konstitusional Pemohon dan berdasarkan batas penalaran yang wajar berpotensi akan kembali merenggut dan merugikan hak konstitusional Pemohon di kemudian hari; 15 22) Bahwa berdasarkan uraian pada bagian huruf d) angka 1 – 21 di atas, telah ternyata ditemukan fakta bahwa hak konstitusional Pemohon yang terdiri dari: a) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945); b) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); c) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945); d) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945); Nyata-nyata telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) Arbitrase dan APS tersebut. Kerugian hak konstitusional yang diderita Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual nyata-nyata terjadi. Terlebih Pemohon yang memilih untuk berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum secara terus menerus yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian hak konstitusional apabila norma Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) masih tetap berlaku tanpa dilakukan perbaikan; e) Bahwa sehubungan dengan syarat angka iv, tanpa menguraikan lagi secara detail, telah sangat jelas bahwa adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya ketentuan dalam Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang menjadi objek permohonan a quo; f) Bahwa adapun sehubungan dengan syarat angka v, tentu sangat mungkin dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tidak akan lagi terjadi di kemudian hari; 16 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah diketahui bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang dikehendaki. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini. Sehingga dengan demikian Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. ALASAN (POSITA) PERMOHONAN 9. Bahwa uraian Pemohon yang telah dijelaskan pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum/Legal Standing dan Kerugian Pemohon di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari bagian Alasan (Posita) Permohonan; 10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 65 “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;” Pasal 67 ayat (2) “Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.” 11. Bahwa norma ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS tidak lengkap, rancu, salah posisi, dan terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan ambiguitas. Hal tersebut dikarenakan perumusan norma dalam 17 ketentuan dimaksud, dilakukan dengan cara yang tidak sistematis. Oleh karena norma dalam kedua ketentuan tersebut mengandung unsur tidak lengkap, rancu, dan salah posisi, sehingga menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 12. Bahwa alasan pengujian konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS selengkapnya adalah sebagai berikut: NORMA KETENTUAN PASAL 65 DAN PASAL 67 ayat (2) UU ARBITRASE DAN APS TIDAK LENGKAP, BELUM SEMPURNA, SALAH POSISI, SERTA TIDAK SISTEMATIS 13. Bahwa sebagaimana telah dikutip sebelumnya, norma ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase dan APS tidak secara komprehensif memuat norma-norma yang seharusnya berada di ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase dan APS tersebut. Norma yang berdasarkan penalaran yang wajar harusnya diatur dalam norma Pasal 65, justru dimasukkan dalam norma ketentuan Pasal 67 ayat (2). Sehingga harus dilakukan reposisi antara 2 (dua) ketentuan tersebut; 14. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu pedoman teknis sebagai acuan yang digunakan untuk menjaga proses dari pembentukan peraturan perundang-undangan berada dalam posisi yang seharusnya. Menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., sebagaimana yang dikutip Rahayu dalam artikel/makalah berjudul “Teknik Penyusunan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan” mengatakan bahwa teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk keseragaman dalam hal bentuk atau format peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah; 15. Bahwa urgensi adanya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Rahayu, agar produk peraturan perundang-undangan yang disusun tidak menimbulkan multiinterprestasi, konsisten baik dalam istilah/perumusan/ pengaturan, sistematis, prediktif/dapat dilaksanakan, dan mudah dimengerti/ dipahami; 18 16. Bahwa menurut Pemohon, suatu pedoman teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting agar norma dan materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat setelah diundangkan. Dengan demikian, otoritas pembentuk peraturan perundang-undangan tidak gegabah dalam proses legislasi. Jangan sampai terucap perkataan yang mengatakan bahwa “jika tidak puas dengan peraturan yang ada, silahkan uji di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung”. Justru sebaliknya, otoritas pembentuk peraturan perundang-undangan harus dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah disusun tidak terdapat celah sedikit pun untuk dilakukan pengujian baik di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung; 17. Bahwa memang kita harus menyadari, bahwa undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri baru diterbitkan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Terdapat rentang waktu 4 (empat) tahun antara UU Arbitrase dan APS yang dilakukan pengujian materiil dalam perkara a quo dengan terbitnya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang- undangan; 18. Bahwa didirikannya Mahkamah Konstitusi sebagai cabang baru dari kekuasaan kehakiman, memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam hal memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengandung unsur inkonstitusionalitas karena telah merenggut dan melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 baik aktual maupun potensial; 19. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, suatu peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan “asas kejelasan rumusan”, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau 19 istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, norma ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang ternyata tidak lengkap, belum sempurna, dan salah posisi harus segera dilakukan perbaikan oleh Mahkamah Konstitusi, baik dengan mereposisi norma ketentuan maupun menambah rumusan norma baru sehingga sistematis yang kemudian akan memulihkan hak konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya; 20. Bahwa ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase dan APS yang mengatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, ternyata belum lengkap. Oleh karenanya norma dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan APS harus ditambah dengan kewenangan untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase internasional. Kemudian Pasal 65 UU Arbitrase dan APS seyogyanya mengakomodir ketentuan persyaratan pendaftaran yang tadinya merupakan syarat pelaksanaan/eksekusi putusan arbitrase internasional yang diatur Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS. Sesungguhnya norma Pasal 65 UU Arbitrase dan APS tersebut harus disempurnakan dengan menambah norma baru dalam hal kewajiban Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan akta pendaftaran putusan arbitrase internasional kepada para pihak dan norma yang menyatakan bahwa permohonan eksekuatur yang sekaligus diajukan dalam permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional cukup melampirkan Salinan akta pendaftaran putusan arbitrase internasional, tidak perlu melampirkan syarat-syarat yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) oleh karena berkas-berkas tersebut telah tersimpan dengan baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak pendaftaran dilakukan Arbiter/Kuasanya. Karena apabila para pihak yang akan melakukan tindakan hukum atas pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut harus melengkapi berkas-berkas yang telah dipenuhi oleh Arbiter/Kuasanya pada saat pendaftaran, maka hal tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; 21. Bahwa kemudian seyogyanya Pasal 65 UU Arbitrase dan APS memuat norma yang memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan 20 perihal pendaftaran putusan arbitrase internasional kepada pihak-pihak yang berkentingan dalam hal ini Arbiter, Pemohon, Termohon dan/atau Kuasanya. Menurut Pemohon setiap tindakan atau hasil dari tindakan yang dilakukan salah satu pihak yang terikat dalam suatu perkara in casu putusan arbitrase internasional di Indonesia, harus diberitahukan secara patut kepada pihak-pihak yang terikat dengan perkara dimaksud. Sehingga, para pihak dapat mengetahui dan dapat melakukan hak atau kewajiban hukum dari tindakan atau hasil dari tindakan perkara tersebut; 22. Bahwa kewajiban memberitahukan tindakan sebagaimana diberikan kepada Pemohon yang akan melakukan suatu permohonan arbitrase. Pemohon wajib memberitahukan Termohon perihal maksudnya tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Arbitrase dan APS. Lebih jauh Pemohon membandingkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Hal tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai adanya tindakan/hasil tindakan yang menyangkut kepentingan hukum dirinya; 23. Bahwa pemberitahuan mengenai adanya tindakan/hasil dari tindakan suatu proses hukum, dicontohkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, memerintahkan bahwa permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK salinannya harus disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung; 24. Bahwa dengan demikian, sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan norma dalam ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase dan APS terkait perintah kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pemberitahuan secara patut kepada 21 pihak-pihak yang berkepentingan perihal adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional; 25. Bahwa waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dalam pemberitahuan secara patut kepada pihak-pihak yang berkepentingan perihal adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sangat tepat dan beralasan menurut hukum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata yang cukup banyak menentukan batas waktu kesempatan kepada para pihak dalam limitasi waktu selama 14 (empat belas) hari, termasuk kesempatan Pemohon untuk memperbaiki permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari dalam melakukan perbaikan; 26. Bahwa materi muatan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS seyogyanya diubah dan diperbaiki dengan norma yang berisi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan/tidak memberikan eksekuatur dan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sehingga, ketentuan Pasal 67 ayat (2) menjadi jelas, komprehensif, tidak rancu dan tidak tumpang tindih dengan norma yang seharusnya berada pada Pasal 65 UU Arbitrase dan APS; MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR 27. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai Negative Legislator, yang dalam keadaan tertentu dapat menggunakan kewenangan sebagai Positive Legislator sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Untuk menjaga marwah lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas sebagai pengawal konstitusi, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangannya sebagai Positive Legislator karena ketentuan yang menjadi objek permohonan harus segera dilakukan perbaikan, penyempurnaan, penghapusan, dan reposisi ketentuan; 28. Bahwa kewenangan Positive Legislator Mahkamah konstitusi bukan suatu kewenangan yang inkonstitusional, bukankah Mahkamah Konstitusi kerap kali menggunakan kewenangan tersebut dalam memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di mana Mahkamah Konstitusi menambah norma baru 22 yaitu frasa “atau selama dalam ikatan perkawinan” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974, frasa “kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan” dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan Tahun 1974, dan frasa “perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan Tahun 1974; Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengubah norma frasa “usia 16 (enam belas) tahun” menjadi frasa “umur 19 (sembilan belas) tahun”. Meskipun dalam putusan kali ini, Mahkamah Konstitusi menyerahkan ke DPR RI untuk segera merubah dengan petunjuk dari putusan tersebut. Namun secara substantif Mahkamah Konstitusi telah mengubah norma Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 tersebut; Lalu yang terakhir adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang menambahkan norma “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi menegaskan eksistensinya sebagai pemegang tugas Positive Legislator; 29. Bahwa pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator ke Positive Legislator adalah pada saat munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Perubahan kebijakan hukum tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar dapat menjalankan tugasnya sebagai guardian of human rights, sehingga dapat tercapai keadilan yang substantif. Walaupun demikian, menurutnya hanya dalam keadaan tertentu Mahkamah Konstitusi dapat menjadi positive legislator yang didasari oleh beberapa indikator, yaitu: pemerataan dan pelayanan masyarakat, urgensi, dan mengisi kekosongan hukum rechtvacuum agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam masyarakat (Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 690); 30. Bahwa dalam konteks pembentuk dan pembaruan hukum, Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, dalam situasi tertentu dapat memberikan putusan yang bersifat ultra petita dan dapat menambah norma hukum baru seperti halnya Pemerintah dan DPR selaku positive legislator. Kewenangan 23 tersebut termuat dalam Pasal 73 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- IX/2011, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat menambahkan amar selain dari mengabulkan, tidak dapat diterima, menolak, atau inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum (Diding Jalaludin, dalam buku Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Perjanjian Perkawinan, Batas Minimal Usia Menikah, Perkawinan Beda Agama, Penerbit Binara Padaasih Bandung, Tahun 2023, halaman 30); 31. Bahwa alasan Mahkamah Konstitusi ‘melanggar’ rambu-rambu dan kerap kali bertindak sebagai positive legislator seperti yang telah diuraikan pada angka 28 di atas, dikarenakan Mahkamah Konstitusi berdasar kepada hukum progresif demi terwujudnya keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi tidak mau terikat dengan undang-undang yang tidak memberikan jalan hukum. Karena kalau tidak memberi jalan, maka tidak memberi kemanfaatan, padahal Undang- Undang Dasar itu di mana-pun selalu bertumpu pada tiga hal yaitu ada kepastian, keadilan dan kemanfatan (Mahfud MD, pada saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam acara Focus Group Discusion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (2/11/2010), dengan tema “Dinamika MK dalam Mengawal Konstitusi” ini bertempat di Aula BPHN Kemenkumham lt. IV, Jakarta Timur https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=4719&menu=2); 32. Bahwa tidak berlebihan dan beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi memutus perkara dalam permohonan a quo dengan menggunakan kewenangan istimewanya sebagai positive legislator. Hal tersebut semata-mata untuk memulihkan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan segera tanpa harus menunggu proses legislasi di otoritas pembentuk undang-undang yang akan menghabiskan waktu yang lama; PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM 33. Bahwa dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pemohon harus memastikan bahwa materi muatan ayat, pasal, 24 dan/atau bagian dalam undang-undang yang menjadi objek permohonan belum pernah dilakukan pengujian sebelumnya. Namun Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang menjadi objek permohonan yang telah dilakukan pengujian sebelumnya dengan syarat materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dengan permohonan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi 2011 juncto Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 yang berbunyi: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 34. Bahwa terdapat 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memutus pengujian norma dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS yaitu Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 dengan objek permohonannya adalah Penjelasan Pasal 70. Putusan Nomor 26/PUU-XV/2017 norma yang diuji adalah Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum. Terakhir adalah Putusan Nomor 19/PUU- XIII/2015 yang menguji Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71. Dari ketiga putusan tersebut, tidak ada satu pun objek permohonan yang sama dengan objek permohon Pemohon saat ini. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak ne bis in idem sehingga dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi 2011 dan Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021; PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, materi muatan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah terbukti merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan/atau Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berkenan memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 25 2. Menyatakan norma Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “(1) Yang berwenang menangani masalah pendaftaran serta eksekuatur dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; (3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dan menyampaikannya kepada Arbiter, Pemohon, Termohon, dan/atau Kuasanya paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan pendaftaran diterima; (4) Permohonan eksekuatur dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional harus melampirkan Surat Permohonan dan Salinan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional; 3. Menyatakan norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “(2) Terhadap permohonan eksekuatur dan eksekusi putusan arbitrase internasional sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf d, Ketua Pengadilan Negeri dapat menerima dengan memberikan eksekuatur sekaligus 26 perintah pelaksanaan/eksekusi putusan atau menolak permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang ini; 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Ketua dan/atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 5 Februari 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Pemohon, atas nama Diding Jalaludin; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Kartu Mediator, atas nama Diding Jalaludin, S.H. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 27 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, selanjutnya disebut UU 30/1999), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999, menurut Pemohon, norma pasal-pasal a quo tidak lengkap, belum sempurna, salah posisi, tidak sistematis dan menimbulkan ambiguitas. Hal tersebut dikarenakan perumusan norma dalam ketentuan dimaksud dilakukan dengan cara yang tidak sistematis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon, Pasal 65 UU 30/1999 seharusnya memuat norma yang memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan secara patut perihal pendaftaran putusan arbitrase internasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan, in casu Arbiter, Pemohon, Termohon dan/atau kuasanya. [3.3.2] Bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 65 UU 30/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 28 sepanjang tidak dimaknai “(1) Yang berwenang menangani masalah pendaftaran serta eksekuatur dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; (3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dan menyampaikannya kepada Arbiter, Pemohon, Termohon, dan/atau Kuasanya paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan pendaftaran diterima; (4) Permohonan eksekuatur dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional harus melampirkan Surat Permohonan dan Salinan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional”; serta menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “(2) Terhadap permohonan eksekuatur dan eksekusi putusan arbitrase internasional sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf d, Ketua Pengadilan Negeri dapat menerima dengan memberikan eksekuatur sekaligus perintah pelaksanaan/eksekusi putusan atau menolak permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang ini.” [3.3.3] Bahwa setelah membaca secara saksama alasan-alasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum) Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 65 UU 30/1999, in casu petitum Pemohon sepanjang frasa “(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa 29 Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional” telah diatur dalam norma Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999. Di samping itu, petitum permohonan Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang jelas dan memadai pada bagian alasan permohonan (posita). Pemohon lebih menguraikan mengenai fakta empiris terkait pengalaman Pemohon dalam menangani perkara arbitrase internasional dan kemudian mendalilkan norma pasal-pasal a quo tidak lengkap, belum sempurna, salah posisi, tidak sistematis dan menimbulkan ambiguitas. Terlebih, dalam persidangan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan, Pemohon mengakui tidak memberikan alasan adanya penambahan dan perubahan norma yang diuji konstitusionalitasnya, khususnya terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan menjadi pendaftaran putusan arbitrase internasional, dalam posita [vide halaman 8-9, Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 4/PUU- XXII/2024, tanggal 5 Februari 2024]. Namun, Pemohon justru secara “ujug-ujug” dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999 tanpa memberikan uraian yang jelas berkaitan pertentangan dengan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon dalam bagian posita menjelaskan secara jelas dan memadai terlebih dahulu adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagai denyut nadi dari permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sekaligus menjadi pemandu arah petitum permohonan. Dalam konteks demikian, petitum permohonan tidak boleh berubah arah dari makna dan jiwa posita permohonannya. [3.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 menyatakan, “Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam posita dengan petitum“. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama antara posita dan 30 petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 yang diuraikan di atas. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 31 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 15.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 32 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha