4/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 4/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Herifuddin Daulay Pekerjaan : Guru Honorer Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Dumai, Riau. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 4/PUU-XXI/2023 pada 11 Januari 2023. Permohonan telah diperbaiki dan perbaikannya diterima Mahkamah melalui email pada 1 Februari 2023 pukul 06.23 WIB, serta dibacakan Pemohon dalam persidangan Mahkamah pada hari yang sama. Mahkamah juga menerima berkas perbaikan permohonan melalui mailing room Biro Umum Mahkamah Konstitusi via pos tercatat pada 1 Februari 2023 pukul 11.45 WIB, namun karena telah melewati batas waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan memeriksa permohonan Pemohon dengan menggunakan perbaikan permohonan yang disampaikan melalui 2 email, sebagaimana yang dibacakan Pemohon dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengar Perbaikan Permohonan Pemohon. Perbaikan permohonan dimaksud pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-1), selanjutnya disebut UUD 1945, warga negara yang bermaksud mendapatkan putusan hukum tentang konstitusionalitas suatu Undang-Undang, maka pengajiannya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelenggarakan pengadilan karena juga merupakan lembaga Kekuasan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dapat berupa pengujian formil dan pengujian materiil yang diajukan terpisah maupun bersamaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-2), selanjutnya disebut UU MK, Pasal 51 ayat (3). Pasal 51 ayat (3) UU MK: (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 diperjelas lagi dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Pasal 2 ayat (2). Pasal 2 ayat (2) PMK 2/2021: (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. 3. Merinci uraian permohonan pengujian Undang-Undang ini (selanjutnya disebut PUU), adalah sebagai berikut: a. Norma yang diuji: 1) 169 huruf n: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 2) Pasal 227 huruf i: surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 3) Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. b. Norma UUD 1945 yang Pemohon gunakan untuk menguji adalah: 1) Pasal 1 ayat (2); 2) Pasal 6A ayat (1); dengan sudut pandang, (1) Pasal 27 ayat (3); dan sudut penilaian, (2) Pasal 36; 3) Pasal 4 ayat (1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” 4 Pasal 6A ayat (1) UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 36: “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia” Pasal 4 ayat (1): “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Dari seluruh uraian di atas, karena yang menjadi objek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan norma pengujinya adalah UUD 1945, maka PUU materiil perkara a quo adalah di bawah wewenang Mahkamah Konsitusi. Maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. II. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan untuk mengajukan PUU termuat dalam UU MK Pasal 51 ayat (1) dan diulangi pada PMK Pasal 4 ayat (1), sebagai berikut; Pasal 51 ayat (1) UU MK: Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 5 PMK Pasal 4 ayat (1): Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Memenuhi ketentuan di atas, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (nomor KTP 1472012507760001), pembayar pajak nomor NPWP 96.032.412-7.212.000. (Bukti P-4), pemilik hak pilih pada Pemilu, berprofesi sebagai guru bersertifikasi dan berhak atas upaya bela negara (berdasarkan permohonan PUU Nomor Perkara 11/PUU/XIX/2021). 3. Bahwa syarat lanjutan sebagai penjelas tentang mempunyai kewenangan kedudukan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021: Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Perppu apabila: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian nya. c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 4. Menerangkan secara bertingkat kerugian Konstitusional Pemohon. A. Permohonan PUU diajukan oleh warga-negara Indonesia yang berdaulat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 6 Dalam UUD 1945, diatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2)). Karena merupakan rakyat Indonesia, maka kedaulatan tersebut juga berada di tangan Pemohon. Oleh Pasal 6A ayat (2) kedaulatan diterjemahkan sebagai kewenangan untuk memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Kedaulatan berupa kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam artian yang luas telah dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Bukti P-2), selanjutnya disebut UU 7/2017, dengan alasan yang Pemohon jelaskan kemudian. Adapun norma-norma dalam UU 7/2017 yang telah merugikan Pemohon tersebut, ialah: 1. Pasal 169 huruf n, yaitu Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, pada aturan; (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; 2. Pasal 227 huruf i, yaitu Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut, pada aturan; (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; serta 3. Pasal 222, yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Menggubah Majelis Hakim, perlu Pemohon jelaskan bahwa Pemohon adalah warga-negara pembayar pajak, yang Pemohon buktikan dengan kepemilikan NPWP. Metoda pembayaran pajak rutin Pemohon adalah secara potong langsung sebesar 6% (enam persen) dana rutin sertifikasi keguruan Pemohon. Maka, mengutip pernyataan Hakim 7 Mahkamah dengan susunan taklimat seperti di bawah ini, Pemohon berhak untuk mempersoalkan tiap Undang-Undang. “Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014 Mahkamah menentukan syarat untuk menjadi Pemohon adalah “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah menegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang.” Menggugah Majelis Hakim, juga perlu disampaikan bahwa Pemohon berprofesi sebagai guru bersertifikasi, sehingga merupakan warga- negara yang bersentuhan langsung dengan APBN oleh sebab pembayaran upah sertifikasi Pemohon diatur dibayarkan atau diambil dari APBN, maka Pemohon berhak berbicara tentang APBN. B. Ide pokok awal penyebab munculnya Kerugian Konstitusional dan pencegahannya 1. Permohonan PUU ini tetang menghapus Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode dan meralat Presiden Threshold 20%; 2. Uraian Pemohon untuk sampai pada Kerugian Hak atau Wewenang Konstitusional adalah dalam penilaian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 36 UUD 1945; 3. Pemohon mengusulkan kepada Majelis Hakim agar dapat menjadikan ide pikiran pokok awal munculnya Kerugian Konstitusional untuk juga dijadikan syarat penguraian Kerugian Konstitusional dalam pengajuan PUU, karena dapat menjadi clue untuk memudahkan penguraian Kedudukan Hukum sehingga dengannya rakyat Indonesia akan mudah mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui PUU sebagai yang berdaulat atas negara (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945); 4. Walaupun permohonan terlihat ada 2 (dua) materi menurut format, tetapi sebenarnya secara esensi adalah 1 (satu) yaitu tentang Presiden; 8 5. Bermaksud menyingkat, Pemohon menyimpulkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode dan Presiden Threshold 20% merugikan Hak atau Wewenang Konstitusional Pemohon oleh sebab kedua-dua ketentuan ini telah merusak kinerja Presiden sebagai sebab-akibat langsung dan merusak kehidupan rakyat sebagai sebab-akibat tidak langsung serta merusak wewenang kedaulatannya; 6. Presiden sebagai subyek, yang oleh Pasal 4 ayat (1) menjadikan Pasal 1 ayat (2) sebagai objek yaitu rakyat, oleh karena telah terganggu kinerjanya juga merusak rakyat sebagai sebab-akibat langung; 7. Tinjauan pengujian dua materi ketentuan adalah sama yaitu pada Kompetensi Presiden; 8. Penjelasan Kompetensi Presiden yang menjadi acuan Pemohon yakni Kompetensi Kebijakan dan Kepekaan, serta bahaya-bahaya yang ditimbulkan secara tidak berurut adalah di bawah ini (pada tabulasi huruf berikutnya, C); 9. Upaya Bela Negara (Pasal 27 ayat (3) diartikan dengan Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang telah terbukti berkompetensi baik untuk menghindarkan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang (akan) terbelenggu oleh kepentingan atau Kompetensi Kurang (Kompetensi Kealfaan) yang akan membahayakan negara. C. Tinjauan Kompetensi Kebijakan dan Kepekaan Calon Presiden Sebagai warga negara yang memperhatikan pri-kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memang sepatutnya seluruh warga-negara berkebangsaan Indonesia juga memperhatrikannya, ada pesimistis berkenaan suatu aturan yang dianggap telah baku bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden oleh seorang warga negara hanya dapat dijabat untuk 2 (dua) kali periode. Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode, sebagai frasa yang Pemohon gunakan untuk menamai ketentuan tersebut, disebutkan merupakan pemaknaan dari Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku. 9 Pesimistis muncul setelah memperhatikan negara yang lain yang konsep kepeminpinan negaranya, Presiden dan Wakil Presiden,dengan aturan sama yakni hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode, telah terjebak oleh keadaan di mana yang memimpin (Presiden dan/atau Wakil Presiden) adalah warga-negara dengan kompetensi kurang atau telah menemui kealfaan dalam kompetensi, Pemohon menyebutnya Kompetensi Kealfaan (sebelumnya berkompetensi baik), bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga akan mengalami keadaan serupa. Perlu diingat, Kompetensi Kealfaan tidaklah berkaitan dengan umur, karena banyak yang secara umur sudah jauh berlebih dibanding manusia kebanyakan, ternyata kompetensi nya masih bernilai baik, person dengan keadaan ini seperti Wakil Presiden Indonesia H. Ma’ruf Amin serta yang fenomenal H. Mahathir Muhammad. Salah satu yang harus dimiliki Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi sorotan uji kelayakan untuk memimpin dalam pengajuan permohonan PUU ini dan harus bernilai baik adalah sense yaitu kepekaan. Ukuran kepekaan merupakan acuan sederhana bagaimana tindak balas atau feedback seseorang akan suatu kejadian di luar kebiasaan. Ini vital karena bila sesorang Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kepekaan yang baik, maka dapat dipastikan kebijakan- kebijakannya hanya akan mengedepankan kepentingan dan mengabaikan kebutuhan. Kebijakan hanya diutamakan berdasarkan apa yang diinginkan (dirinya, kelompoknya), bukan berdasarkan apa yang diperlukan (bawahannya, yang dipimpinnya, rakyat). Kepekaan juga menyangkut tentang ketika harus memilih pilihan kebijakan mana yang harus didahulukan apakah kebijakan tentang kebutuhan ketika menjadi sangat mendesak oleh keadaan untuk segera dipenuhi ataukah kebijakan tentang kepentingan karena tertekan oleh keinginan agar segera terwujud. Pemimpin dengan kompetensi yang kurang atau Kompetensi Kealfaan tentunya sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara baik oleh akibat langsung maupun oleh akibat tidak langsung. Pemohon ambil kasus negara Ukraina sebagai korban Kompetensi Kealfaan 10 terutama Presiden sebagai akibat tidak langsung. Yang intinya, negara Ukraina terlibat perang dengan Negara Rusia oleh sebab negara Amerika hilang kewibawaan dan dipandang tidak berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan. Hal serupa dapat terjadi kepada Indonesia. Ketika NKRI dipimpin oleh terutama Presiden dengan kompetensi kurang atau dengan Kompetensi Kealfaan sehingga hilang wibawa di mata internasional, maka akan menyebabkan negara-negara yang selama ini tidak berbuat apa-apa pada negara-negara sahabat akan mulai beraksi otak-atik terutama pada negara-negara sahabat sumbang pagu ketahanan multi-bidang untuk NKRI. Ini jelas akan sangat menghancurkan yang dapat diawali dari terganggunya kemampuan melakukan pembayaran-pembayaran yang harus dipenuhi negara untuk kemudian menjadi negara Srilanka- nya Asia Tenggara. Maka, Pemohon menolak dengan keras melalui cara-cara konstitusional memilikiterutama Presiden Kompetensi Kealfaan yang akan,sebagai akibat langsung, gegabah tanpa perhitungan berdasarkan kepekaan dalam menggunakan keuangan negara APBN, gegabah dalam membuat kebijakan-kebijakan dengan mendahulukan kebijakan- kebijakan sekunder karena bersesuaian dengan kepentingan dan mengabaikan kebijakan-kebijakan primer yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehingga akan berdampak langsung pada kehidupan Pemohon kuantitatif maupun kualitatif. Melanjutkan dengan kepekaan, bagaimana bisa dikatakan ber- kepekaan yang baik, jangankan untuk sensitif dengan keadaan seperti kepekaan terhadap ada tidaknya kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain yang ada kemiripan, Pemohon ambil kasus ada tidaknya kaitan antara Tragedi Kematian Kopi Mirna–Jesica dengan Tragedi Kematian Para Pejuang Demokrasi Hitung Suara Pemilu 2019. Pertanyaan muncul akibat dekatnya tempo kejadian antara Tragedi yang satu dengan Tragedi yang lain, serta adanya kemiripan kasus yaitu sama-sama mati setelah Minum Kopi. -Sedikit catatan untuk 11 menjelaskan, bahwa tersedianya minuman kopi sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada bangsa Indonesia saat kumpul-kumpul atau ada kerjaan yang sifatnya rame-rame atau berbarengan. Bagaimana bisa akan sense dengan kemiripan kasus tersebut, kalau sekadar untuk menentukan langkah kaki mana yang dahulu kaki kanan atau kaki kiri saja sudah alpa untuk kemudian jatuh. Masih terkait dengan kasus di atas, sense, bagaimana bisa warga negara perorangan atau dalam tim yang memang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, sebut saja dalam bidang olah raga dan dalam perlombaan internasional, serta katakanlah mencapai prestasi yang ditentukan, mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang melimpah, hadiah baik uang dan fasilitas serta bonus-bonus, sedangkan para pejuang pelaksanan urusan negara yang telah juga mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan ditambah nyawanya, boro-boro mendapatkan penghargaan seperti perhargaan untuk para atlet, semisal seperti layakkah disebut pahlawan, kematian-nya saja masih misteri dan terkesan diabaikan apa yang menjadi penyebab dan apa status kematiannya, Meninggal by nature kah, atau Mati by murder. Kematian mereka akan tetap menjadi misteri hingga 4 (empat) tahun ke depan sejak kematian untuk kemudian dapat diketahui statusnya diawali inisiatif keluarga dengan membongkar kembali makam mereka seperti kisah masyhur The Case of Black Basin. Berkenaan kompetensi ini, patut diduga akan ada bantahan bahwa petinggi dan pengurus partai tentu saja tidak akan sembrono dalam memilah calon yang akan diusulkan. Alasan yang dikemukakan seperti tentu pengurus partai akan terlebih dahulu meyeleksi pribadi-pribadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusulkan, maka jawaban Pemohon apakah pengurus partai-partai yang ada di-Indonesia merasa lebih kompeten dan lebih berpengalaman dibandingkan pengurus partai di negara Amerika Serikat baik dari segi kompetensi maupun jumlah tahun pengalaman, maka jawabannya tentu tidak. Negara Amerika Serikat saja yang jauh lebih kompeten dalam berpolitik dan lebih jauh 12 berpengalaman ternyata harus mengalami kondisi di mana pejabat Presiden dan Wakil Presiden adalah pribadi yang sudah dapat dinilai dalam keadaan Kompetensi Kealpaan, jangankan urusan yang memerlukan kepekaan tinggi, sedangkan sekadar untuk baik-baik saja saat turun dari pesawat saja pun diragukan. Pemohon perlu berpikir agar bagaimana Presiden dan Wakil Presiden baik terpilih pada tahun 2024 maupun setelahnya bukanlah Presiden dan Wakil Presiden terbelenggu oleh kepentingan (penilaian kepekaan) atau berkompetensi kurang (Kompetensi Kealfaan) baik tinjauan umum maupun tinjauan khusus kepekaan dengan mempelajari apakah benar ada Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode yang ternyata secara semantik tidak. Sebagai warga-negara yang telah mendapatkan pelatihan bela negara berupa Latihan Dasar Kepemimpinan, Pemohon berhak menjelaskan hal ini sebagai bentuk upaya pembelaan negara, Pasal 27 ayat (3) sesuai pengajuan PUU MK Perkara Nomor 11/PUU/XIX/2021. Salah satu jalan yang dapat Pemohon lakukan agar dapat secara aktif dan realtime bukan hanya berselang adalah dengan terlibat aktif dalam kepartaian. Tapi, menimbang untung rugi hal tersebut, pula karena Pemohon adalah warga negara yang berprofesi sebagai guru dan bermaksud menjadi aparatur sipil negara, maka aktif dikepartaian hanya akan merugikan Pemohon. Banyak dari kelembagaan terutama lembaga kepemerintahan yang mensyaratkan bahwa personil yang akan menjadi bagian dari lembaga pemerintah tersebut bukan anggota suatu partai tertentu. Maka sebagai jalan tengah, untuk dapat terlibat walau secara pasif dan berselang tetapi tetap bisa sense dengan urusan pri-kehidupan berbangsa dan bernegara terutama tetapi tidak terbatas pada masalah kepemimpinan Presiden dan Wakil masih merupakan jalan terbaik. D. Pilihan calon terutama Presiden yang memenuhi kelayakan penilaian Kompetensi Baik dan memenuhi ketentuan Pasal 6A ayat (2). 13 Bapak Susilo Bambang Yudoyono, adalah Presiden RI yang ke-6. Keadaan negara selama ke-pemimpinan beliau dapat dikatakan baik dan stabil. Perekonomian terhadap nilai $ (US) berada pada kisaran Rp8.000,- hingga Rp9.000,-. Pemimpin yang (semakin) dibanggakan rakyat berdasarkan adanya kenaikan perolehan signifikan partai yang beliau pimpin yaitu dari sekitaran 7% (Pemilu 2004) menjadi sekitaran 21% (Pemilu 2009). Ketika memimpin, Bapak Susilo Bambang Yudoyono terkenal rela memarkirkan kepentingan sekunder dan mendahulukan kepentingan primer, menunda kepentingan pembangunan fisik dan mengalihkannya kepada pembangunan sumber daya manusia. Patut kemudian diberikan penilaian bahwa Bapak Susilo Bambang Yudoyono adalah pribadi dengan Kompetensi Kepekaan yang baik. Jabatan Presiden dijabat beliau setelah memenangkan perolehan suara secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, yaitu pilpres, baik pada periode jabatan 2004–2009 maupun periode jabatan 2009–2014. Pencalonan beliau sebagai Capres adalah dari kendaraan Partai Demokrat.Sedangkan Partai Demokrat sendiri adalah partai yang telah ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 14 (empat belas) berdasarkan penetapan KPU Nomor 310/PL.01.1- BA/05/2022. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, Bapak Susilo Bambang Yudoyono adalah warga-negara yang tetap aktif berkecimpung dalam kehidupan kepartaian dan bahkan merupakan petinggi partai yaitu penasehat Partai Demokrat hingga perrmohonan ini diajukan. Sebagai pribadi dengan kompetensi baik, serta merupakan pribadi yang terlibat aktif di kepartaian, Bapak Susilo Bambang Yudoyono telah memenuhi persyaratan untuk dapat dicalonkan dirinya sebagai Capres, menurut persyaratan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 14 E. Bapak Susilo Bambang Yudoyono bersedia (dalam tanda kutip) diusulkan kembali sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2024 Setelah dapat dikatakan absence secara pribadi pada Pemilu 2014 serta Pemilu 2019, pada suatu kesempatan beliau menyatakan ingin terlibat kembali pada Pemilu 2024 dengan kalimat akan turun gunung. Perkataan akan turun gunung merupakan kalimat dengan multitafsir yang maksud sebenarnya hanya Tuhan Yang Maha Esa yang tahu dan tentu saja Bapak Susilo Bambang Yudoyono sendiri. Karena dapat berarti apa saja berkenaan Pemilu 2024 maka penafsiran Pemohon pribadi bahwa Bapak Susilo Bambang Yudoyono berniat mencalonkan lagi atau lebih tepat dengan diksi bersedia untuk diusulkan kembali menjadi Calon Presiden pada Pemilu 2024, dengan tambahan sesuai perkataan beliau, apabila asas memungkinkan juga harus dapat diterima. Sesuai kutipan keterangan Pemohon sebelumnya berkenaan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, bila ditinjau dari norma ini saja, maka pengusulan Bapak Susilo Bambang Yudoyono memang dapat diajukan kembali menjadi salah satu Calon Presiden oleh partai beliau ke KPU. Walaupun, berdasarkan penafsiran Pemohon pribadi, Bapak Susilo Bambang Yudoyono bersedia untuk menjabat kembali jabatan Presiden, hal pendaftarannya tidak akan dilakukan dengan alasan taat asas taat hukum, oleh 2 (dua) kategori hambatan berikut: 1) Pendaftaran akan dinilai sebagai melakukan perbuatan tercela karena pendaftaran tersebut merupakan bentuk nyata penentangan akan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 169 huruf n, dan bila tetap didaftarkan hanya akan sia-sia dan merugikan Partai Demokrat, dan juga partai lain bila pendaftaran dalam formasi koalusi, mengingat KPU, sebagai lembaga pemegang otoritas legal penuh penentuan pejabat presiden melalui mekanisme pemilihan umum – Pemilu, sesuai Pasal 232 akan menahan pendaftaran dan memerintahkan kepada partai Demokrat (dan partai formasi koalinya) untuk mengganti person Calon Presiden yang bila tidak 15 dipenuhi akan diberi sanksi sesuai Pasal 233 Undang-Undang a quo. Penolakan tersebut karena KPU diharuskan untuk memverifikasi, amanat Pasal 230 sampai dengan Pasal 234, pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 227 dan Pasal 229, di mana salah satu persyaratan yang diverifikasi adalah tentang ada tidak dan/atau benar tidaknya dan/atau absah tidaknya persyaratan oleh Pasal 227 huruf i yaitu surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Hambatan kategori 1 (satu) ini Pemohon sebut sebagai Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Hanya 2 (dua) Periode. 2) Partai Demokrat pada pemilu 2019 yang lalu tidak memenuhi pencapaian 20% (dua puluh persen) kursi di DPR maupun pencapaian 25% (dua puluh lima persen) suara DPR Nasional sebagai syarat untuk dapat secara mandiri mendaftarkan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 sehingga untuk dapat mendaftarkan Bapak Susilo Bambang Yudoyono sebagai Capres pada Pemilu 2024 haruslah membangun koalisi dengan partai lain untuk memenuhinya. Hambatan kategori 2 (dua) Pemohon sebut sebagai Pembatasan Pendaftaran dengan Presiden Threshold. Mengawali penjelasan dari kategori nomor 2 (dua), menelusuri jejak sejarah, pencapaian kursi hingga 20% (dua puluh persen) di DPR oleh Partai Demokrat pernah terjadi yaitu pada tahun 2009 yang patut diduga sebagai efek langsung prestasi kinerja Bapak Susilo Bambang Yudoyono sebagai pejabat Presiden. Dengan demikian, patut diduga ketika asas tidak menghalangi sehingga Bapak Susilo Bambang Yudoyono dimungkinkan untuk didaftarkan sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2024, karena ketentuan 20% (dua puluh persen) kursi di DPR hasil bangun koalisi akan mudah dicapai karena, beralasan untuk 16 diduga, bahwa pengurus partai-partai kecil saat ini adalah bagian dari terbangun nya pencapaian 20% (tepatnya 26,42%) Kursi DPR Partai Demokrat. Dengan demikian sebenarnya, terkhusus untuk Partai Demokrat, permasalahan taat asas dan taat hukum oleh ketentuan Pasal 222 mudah dan sudah teratasi dan tidaklah jadi penghalang pengusulan Bapak Susilo Bambang Yudoyono sebagai Capres pada Pemilu 2024. Simpulan dari penuturan di atas, sebagai warga negara yang taat asas dan taat hukum telah jelas bahwa yang menjadi penyebab Bapak Susilo Bambang Yudoyono urung dicalonkan dan/atau ditawarkan untuk diusulkan oleh Partai Demokrat melalui Gabungan Partai Koalisi Partai Demokrat menjadi Capres pada Pemilu 2024 adalah oleh sebab berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. F. Kerugian Pemohon Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Hanya 2 (dua) Periode Rangkuman berkenaan Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Hanya 2 (dua) Periode, adalah sebagai berikut: 1) Pemohon punya Hak Pilih pada Pemilu 2024; 2) Pemohon punya kriteria kelayakan tentang Calon Presiden; 3) Kriteria Wakil Presiden adalah Mutatis Mutandis dengan Kriteria Presiden; 4) Kriteria Kelayakan Presiden adalah berdasarkan Kompetensi Kepekaan; 5) Bapak Susilo Bambang Yudoyono adalah warga negara Indonesia yang hingga saat PUU ini diajukan aktif dalam kepartaian; 6) Partai dimana Bapak Susilo Bambang Yudoyono bernaung adalah Partai Demokrat; 7) Partai Demokrat adalah salah satu partai peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 14 (empat belas); 8) Bapak Susilo Bambang Yudoyono pernah menjadi Presiden untuk 2 (dua) periode masa jabatan; 17 9) Pengusulan ke KPU untuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jadi Capres pada 2 (dua) periode tersebut adalah dari Partai Demokrat baik mandiri maupun dalam gabungan partai politik; 10) Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah warga negara dengan Kompetensi Kepekaan yang baik; 11) Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berkelayakan untuk menjadi Presiden; 12) Pemohon perlu menilik juga status Bapak Joko Widodo untuk rasa keadilan, keseimbangan dan kelengkapan fakta pengajuan PUU; 13) Masa Jabatan Presiden Bapak Joko Widodo periode pertama adalah 2104–2019; 14) Masa Jabatan Presiden Bapak Joko Widodo periode kedua adalah 2019–2024; 15) Masa Jabatan Presiden periode kedua Bapak Joko Widodo akan berakhir pada tahun 2024; 16) Bapak Joko Widodo berkelayakan untuk menjadi Presiden; 17) Status Bapak Joko Widodo adalah Mutatis Mutandis dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono; 18) Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bersedia diusulkan kembali menjadi Presiden; 19) Pemohon belum mendengar bahwa Bapak Joko Widodo bersedia untuk diusulkan kembali menjadi Presiden; 20) Pengusulan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk jadi Capres pada 2024 terhalang oleh aturan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Menilik semua data pada rangkuman, maka jelas dan terang tidak ada yang menghalangi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk diusulkan kembali menjadi Capres pada Pemilu 2024 melainkan oleh berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Oleh sebab Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terhalang untuk diusulkan kembali jadi Presiden maka secara tidak langsung (kerugian potensial) Tidak Ada yang Menghalangi Pemohon Menjalankan Kewenangan Pemohon, (kewenangan yang didapat dari Pasal 1 ayat 18 (2) dengan kaitannya Pasal 6A ayat (1) UUD 1945) untuk Memilih Presiden Berkompetensi Baik Melainkan oleh Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Kewenangan Pemohon telah tercabut (Kerugian Konstitusional), juga kewenangan rakyat seperti Pemohon telah tercabut. Karenanya, agar seluruh rakyat Indonesia (termasuk Pemohon di dalamnya) terbebas dari dan menghindarkan akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Kompetensi Kurang atau Kompetensi Kealfaan dengan tetap dapat menjalankan kewenangan dengan baik memilih pribadi Presiden dan Wakil Presiden ber-Kompetensi Baik siapapun dan kapanpun maka Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat oleh Mahkamah sehingga harus dihapus. G. Kerugian Pemohon Pembatasan Pendaftaran Presiden dengan Presiden Threshold. Alasan kerugian rangkuman berkenaan Pembatasan Pendaftaran Presiden dengan Presiden Threshold penjelasan di atas adalah sebagai berikut: (1) Bahwa yang berdaulat di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rakyat (Pasal 1 ayat (2); (2) Kedaulatan tersebut diwujudkan dengan adanya kewenangan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (1); (3) Tinjauan Kaidah Bahasa Indonesia Tidak ditemukan kata sambung akan pada tekstual Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sehingga harus dipahami ayat (1) Pasal 6A terlepas dari pengurutan kejadian, serta oleh tidak adanya frasa definit keadaan yang menunjukan kapan aksi dipilih dilakukan maka kata dipilih dalam tekstual bersifat bebas bisa dalam momen Pemilu dapat pula di luar momen Pemilu. Penerjemahan yang benar kaitannya dengan 19 Pasal 1 ayat (2) adalah rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden siapa saja tanpa ada batasan untuk kemudian dipilih dalam Pemilu; (4) Rakyat Indonesia dapat berupa warga negara yang aktif di kepartaian (ditandai dengan kepemilikan kartu anggota kepartaian) serta warga negara tanpa terlibat kepartaian; (5) Jumlah rakyat tanpa terlibat kepartaian jauh lebih besar berbanding rakyat aktif di kepartaian; (6) Partai bukanlah merupakan lembaga resmi wakil rakyat oleh Peraturan Perundang-undangan; (7) Partai hanyalah wadah bagi rakyat untuk dapat duduk serta terlibat di bidang ke-pemerintahan (Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati), serta pengawas ke-pemerintahan (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (8) Keberadaan Partai bukanlah manisfestasi kedaulatan rakyat, karena rakyat yang terlibat kepartaian akan tidak lagi berhak jadi ASN; (9) Porsi kewenangan partai tidak boleh lebih besar daripada kewenangan rakyat; (10) Kewenangan partai berada di bawah kewenangan rakyat; (11) Kewenangan partai hanyalah meneruskan kewenangan rakyat; (12) Pasal 222 UU 7/2017 telah memberikan porsi kewenangan menentukan pribadi Presiden dan Wakil Presiden oleh partai lebih besar dari rakyat; (13) Presiden Threshold, yang diterjemahkan dari perolehan 20% (dua puluh persen) kursi di DPR, selalunya sejak reformasi hanya dapat dicapai oleh 1 (satu) partai atau paling banyak 2 (dua) partai; (14) Oleh karena hanya 1 (satu) partai atau paling banyak 2 (dua) partai yang dapat mencapai jumlah kursi 20% (dua puluh persen) di DPR, ketentuan tersebut menghilangkan kerakyatan sebagai pemegang kedaulatan; 20 (15) Akibat dari aturan tersebut, rakyat hanya dapat pilihan pribadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditentukan oleh partai memenuhi Presiden Threshold hampir tanpa ada opsi lain; (16) Warga negara dengan Kompetensi Kurang atau Kompetensi Kealfaan dapat terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden; (17) Kewenangan rakyat (termasuk didalamnya Pemohon) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden telah terbukti Berkompetensi Baik telah terkekang oleh berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Menilik rangkuman, maka jelas dan terang yang menghalangi rakyat (termasuk Pemohon di dalamnya) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang telah terbukti Berkompetensi Baik adalah Pasal 222 UU 7/2017. Oleh sebab terhalang untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang telah terbukti Berkompetensi Baik maka secara langsung (kerugian aktual) Tidak Ada yang Menghalangi Pemohon Menjalankan Kewenangan Pemohon, (kewenangan yang didapat dari Pasal 1 ayat (2) dengan kaitannya Pasal 6A ayat (1) UUD 1945) untuk Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang telah terbukti Berkompetensi Baik, Melainkan oleh Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Pasal 222 UU 7/2017. Kewenangan Pemohon telah tercabut (Kerugian Konstitusional), juga kewenangan rakyat seperti Pemohon telah tercabut. Karenanya, agar seluruh rakyat Indonesia (termasuk Pemohon didalamnya) terbebas dari dan menghindarkan akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Kompetensi Kurang atau Kompetensi Kealfaan dengan tetap dapat menjalankan kewenangan dengan baik memilih pribadi Presiden dan Wakil Presiden yang telah terbukti Berkompetensi Baik siapapun dan kapanpun maka Pasal 222 Undang-Undang a quo pada frasa 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum oleh Mahkamah sehingga harus diralat. 21 H. Memperjelas kedudukan Hukum Pemohon dalam 1 (satu) esensi pengajuan, Oleh sebab terhalang untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden (yang telah terbukti) Berkompetensi Baik, baik secara tidak langsung (kerugian potensial) maupun secara langsung (kerugian aktual) Tidak Ada yang Menghalangi Pemohon Menjalankan Kewenangan Pemohon, (kewenangan yang didapat dari Pasal 1 ayat (2) dengan kaitannya Pasal 6A ayat (1) UUD 1945) untuk Memilih Presiden dan Wakil Presiden (yang telah terbukti) Berkompetensi Baik, Melainkan oleh Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i dan Pasal 222 UU 7/2017 (causal verband). Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kemungkinan Pemohon (dan warga negara Indonesia seperti Pemohon) tidak dapat menjalankan kewenangan Pemohon (Pasal 1 ayat (2)) untuk Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (1)) dalam upaya Bela Negara (Pasal 27 ayat (3)) tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, Pemohon meyakini telah memenuhi semua persyaratan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 karenanya mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan perkara a quo. III. Alasan Permohonan 1. Bahwa menurut hemat Pemohon, telah ada kesalahan dalam tekstual Pasal 7 UUD 1945 tentang jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang dipandang sebagai dasar terjadinya Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode, Pasal 7 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” Baik kesalahan, tetapi akan lebih tepat disebut dengan diksi kekeliruan, kekeliruan penulisan tekstual atau kesalahan memahami tekstual. Kekeliruan tersebut senada dengan kekeliruan yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-5), selanjutnya disebut UU 12/2011, yaitu pada Lampiran II halaman 124 Penomoran 269. yaitu kehilangan makna atau makna ambigu akibat dari adanya kata atau frasa yang hilang. 22 Lampiran II Bab III halaman 124 Penomoran 269, Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Kekeliruan tekstual seperti pada norma Pasal 7 dan/atau Pasal maupun ayat lain di UUD 1945 secara historis yang melibatkan psikologis memang besar peluang terjadi karena saat dibuat dan disusun bangsa ini dalam situasi terkuras tenaga dan fikiran nya yaitu sedang berada dalam masa peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, peristiwa pergantian pejabat ke- Presidenan hingga 3 (tiga) person, Bapak Presiden B.J Habibi; Bapak Presiden Gus Dur; dan Ibu Megawati Soekarno Putri hanya dalam tenggang 3 (tiga) tahun. Secara sekilas, terlihat bahwa makna kalimat bermaksud untuk membatasi penjabatjabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat terpilih kembali menjabat hanya untuk satu kali lagi. Makna pembatasan tersebut dibentuk oleh kata “hanya” yang terdapat dalam kalimat. Makna pembatasan memang terbentuk, tetapi belum jelas apakah pembatasan yang dimaksud bersifat mutlak kah atau bersifat kondisional bersyarat. Kalau bermaksud pembatasan mutlak, yang berarti memang hanya satu kali lagi tanpa syarat, maka seharusnya penulisan atau penuturan kalimat pada frasa hanya untuk adalah berupa frasa untuk dan hanya untuk yang dalam istilah kamus bahasa dikenal dengan sebutan logika konjungsi (Bukti P-7) berfungsi untuk penegasan. Adanya kekeliruan berupa tidak adanya frasa penegasan termaksud menyebabkan tidak ada pernyataan pasti maksud dari tekstual tertulis atau tertutur, apakah ketentuannya bersifat mutlak atau hanya bersifat kondisional bersyarat. Kekeliruan ini perlu diluruskan untuk mendapatkan pemaknaan yang sebenarnya dari tekstual tertutur. Pelurusnya pun perlu ditentukan, apakah dari Kaidah Bahasa, Kaidah Hukum atau barangkali dari Kaidah Teknik atau juga mungkin dari suatu Yurisprudensi. Maka tentunya, oleh karena dalam kehidupan Bangsa Indonesia Kaidah Bahasa terdahulu ada dan dibakukan berbanding kaidah-kaidah yang lain, serta karena Bahasa Negara adalah 23 Bahasa Indonesia (Pasal 36 UUD 1945) sehingga semua Penuturan dan Pemaknaan Peraturan Perundang-undangan harus tunduk pada Kaidah Bahasa, maka Kaidah Bahasa-lah yang harus digunakan sebagai pelurus kekeliruan tersebut, bukan Kaidah Hukum. Kaidah Bahasa terdahulu ada dan dibakukan berbanding Kaidah Hukum (Bukti P-8) menyebabkan harus ditundukannya oleh ketentuan ini serta oleh Pasal 36 UUD 1945 makna dari Pasal 7 UUD 1945 adalah “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (apabila …)”. 2. Selaras dengan Kaidah Bahasa diatas, glossary hukum juga menentukan bahwa dalam membuat suatu produk hukum haruslah menggunakan kalimat pasti, tidak ambigu agar ada kejelasan atau kepastian hukum akan hal yang diatur. Kejelasan atau kepastian hukum dibentuk berdasarkan rangkaian kata penyusun kalimat, kata dan susunan kalimat-lah yang menjadi acuan pokok makna dari suatu norma. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU 12/2011 (sedikit catatan Pemohon perlu memastikan bahwa naskah yang diperiksa Mahkamah sebagai acuan pemeriksaan materi untuk membuat keputusan adalah naskah UU 12/2011 sebelum perubahan agar tidak terjadi mis-data berupa alat bukti dengan permohonan ini), yang menjadi pedoman dalam penyusunan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan Pemohon sebagai berikut: a. Bahasa Peraturan Perundang-undangan tunduk pada Kaidah Bahasa, Lampiran II Bab III halaman 113 Penomoran 242, Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundangundangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. 24 b. Kaidah bahasa Indonesia adalah acuan dalam merumuskan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Bab III Halaman 114 Penomoran 246, Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. c. Berkenaan penggunaan kata “hanya” untuk membentuk suatu pembatasan dalam produk hukum, Pemohon mengutip di bawah ini beberapa aturan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU 12/2011, yang menunjukan bahwa pemggunaan kata “hanya” untuk maksud pembatasan tidaklah serta merta bermakna pembatasan mutlak. Berikut faktanya, 1) Pasal 15, Bab III Halaman 6 Kata hanya terdapat pada ayat (1), sebagai berikut: Pasal 15, (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Keterangan Pemohon. Kata “hanya” pada ayat (1) adalah kondisonal bersyarat, di mana yang menjadi apabila-nya adalah ayat (2) norma tersebut. Arti singkatnya, ketentuan pidana dapat dibuat pada selain yang disebutkan pada ayat (1) selama memenuhi syarat ayat (2). Bukti lanjutan bahwa kata “hanya” pada ayat (1) tidak membentuk pembatasan mutlak melainkan pembatasan bersifat kondisional yaitu terdapatnya Peraturan Perundang-undangan yang ternyata tidak 25 selaras dengan ketentuan tersebut bila kata “hanya” dimaknai sebagai pembatasan mutlak, diantaranya: a) Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 2) Pasal 52, Bab III halaman 15 dan halaman 16 Kata “hanya” bermaksud pembatasan terdapat pada ayat (3), DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Keterangan Pemohon. Kata “hanya” pada ayat (3) adalah kondisonal bersyarat, di mana pembatasannya telah secara implisit tidak berlaku oleh ayat (6), karena terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ternyata DPR selain punya hak aksi memberikan juga berhak untuk hak aksi mengajukan. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Bukti P-6), ayat (3) dan ayat (6) diberikan penjelasan cukup jelas. 3) Lampiran I Bab I halaman 64 Penomoran 83 Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh Keterangan Pemohon. Kata “hanya” pada lampiran ini bermaksud memberikan pembatasan, tetapi makna pembatasannya hilang oleh adanya frasa “hendaknya”. 3. Dalam Kaidah Teknik, pendefinisian suatu sistem produksi menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu merupakan kebutuhan, karena kalau mengambang pengertiannya akan berdampak pada kegagalan produksi atau kerusakan sistem. 26 Ketentuan pada Kaidah Teknik, untuk membuat suatu pernyataan pasti haruslah memenuhi kriteria jika dan hanya jika dalam perumusannnya sehingga pemaknaan yang terbentuk adalah ini saja maksudnya dan tidak ada yang lain. Perumusan memang diperlukan agar output suatu sistem selalu sesuai dengan yang telah ditetapkan/ diinginkan. Perbedaan kentara, Pemohon memfokuskan pada bidang kompetensi Pemohon Teknik Komputer Jaringan untuk sub studi Sistem Digital, antara frasa “hanya” jika dan frasa “jika” dan “hanya jika” adalah frasa “hanya jika” bermakna selama di terminal input ada sebarang nilai, maka akan dinyatakan bahwa input bernilai 1, sedangkan frasa “jika” dan “hanya jika”, input akan dinyatakan bernilai 1 apabila nilai dari input adalah lebih besar dari 2,5. Kekaidahan Teknik jiuga menunjukan bahwa bahwa frasa penegasan atau metoda lain yang bermaksud memberikan penegasan dalam penuturannya memang diperlukan untuk membuat kepastian tentang cara kerja sistem yang tidak ubahnya dalam bahasa hukum, hal yang diaturnya. 4. Kaidah-kaidah di atas cukup jelas untuk menunjukan baik Kaidah Bahasa, Kaidah Hukum dan Kaidah Teknik bahwa frasa penegasan atau metoda lain yang bermaksud memberikan penegasan dalam penuturannya memang diperlukan untuk membuat kepastian akan makna (semantik) dan/atau membentuk kepastian hal yang diatur. Meneruskan penjelasan awal, tidak terdapatnya tuturan frasa jika dan hanya jika menyebabkan tekstual Pasal 7 UUD 1945 tinjauan Kaidah Teknik secara implisit harus dihukumi mengandung makna bila atau apabila yang merupakan pembentuk adanya makna kondisional bersyarat pada hal yang diatur norma tersebut. Makna atau norma didapat dari bagaimana kata dirangkaikan dalam kalimat yang digunakan oleh penutur, bukan oleh apa yang ada dalam hati penutur. 5. Karena telah jelas bahwa tekstual norma Pasal 7 UUD 1945 merupakan penuturan dengan kondisional bersyarat terhadap pokok yang dibicarakan, maka diperlukan suatu ruang penambahan frasa agar kekeliruan dalam memaknai norma tersebut tidak terjadi lagi, di mana Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan atau kewajiban untuk memerankan pemberian 27 ruang penambahan tersebut apakah sebagai penafsiran atau model lain yang telah dikenal oleh Mahkamah sebagai yang bertanggung jawab untuk menjaga Konstitusi. Kewenangan tersebut dinyatakan secara implisit pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-3). Berkenaan Mahkamah menafsirkan norma UUD 1945, Pemohon merujuk beberapa putusan yang di dalam pengajuannya ada menyinggung soal kewenangan Mahkamah sebagai interpreter of constitution: 1) Nomor 103/PUU-XX/2022, halaman 5 (lima), Penomoran 14 (empat belas), final interpreter of the constitution 2) Nomor 70/PUU-XX/2022, halaman 83, halaman 100 Majelis Hakim Mahkamah tidak secara jelas membenarkan ataupun membantah pernyataan-pernyataan tersebut, tetapi hanya mendiamkan. Diam oleh Majelis Hakim Mahkamah dapat diartikan bahwa Majelis Hakim “membenarkan” berwenang untuk menafsirkan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Pemohon tidak sedang meminta Majelis untuk menafsirkan norma Pasal 7 UUD 1945 secara mandiri, melainkan agar Majelis mengakui bahwa Kaidah Bahasa harus didahulukan dalam menentukan makna satu norma berbanding Kaidah Hukum. Konsekuensi dari pengakuan tersebut, memang pula menyebabkan secara tidak langsung Mahkamah menerima kekondisional-bersyaratan makna norma Pasal 7 UUD 1945 dan menetapkannya sebagai tafsiran atau bentuk lain yang sudah dikenal Mahkamah dalam bentuk putusan untuk provisi permohonan ini. Tindakan melakukan perubahan tidaklah melanggar aturan, karena aturan Peraturan Perundang-undangan mengenai perubahan tersebut ada yaitu terdapat pada Lampiran II Bab II Halaman 105 Penomoran 231 UU 12/2011. Lampiran II Bab II halaman 105 Penomoran 231 UU 12/2011, Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: 28 a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. Tindakan ini bukan pula merupakan tindakan: - berlaku surut, didasarkan alasan Undang-Undang yang digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan produk tahun 2011 sedangkan UUD 1945 merupakan produk tahun 2002; - serta tidaklah melanggar ketentuan Undang-Undang tidak mengatur Undang-Undang Dasar oleh Pasal 4 UU 12/2011; Pasal 4 UU 12/2011 halaman 4, Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya. Karena kaidah pokok yang digunakan untuk merubah adalah Kaidah Bahasa di UU 12/2011 nya bukan Kaidah Hukumnya dan Kaidah Bahasa terdahulu ada dan baku berbanding UUD 1945. Tindakan ini juga tidaklah merubah sistematika Peraturan Perundangan- undangan sehingga akan ada tindakan pencabutan (Lampiran II Bab II Halaman 109 Penomoran 237 UU 12/2011). Lampiran II Bab II halaman 109 Penomoran 237, Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. 6. Karena merupakan tekstual dengan makna kondisional bersyarat, maka untuk menghilangkan pemaknaan keliru memang diperlukan penegasan untuk menguatkan maksud dari norma pasal 7 UUD 1945 tersebut, agar keseluruhan makna utuh dari Pasal 7 UUD 1945 adalah hanya diutamakan untuk 2 (dua) kali masa periode sempurna dengan penambahan frasa 29 apabila Peradilan Konstitusi memutuskan demikian oleh Mahkamah Konstitusi pada provisi permohonan ini sebagai tindaklanjut adanya wewenang oleh Pasal 86 UU MK. Walaupun tekstual tambahan pelengkap makna kondisional bersyarat secara implisit adalah apabila Peradilan Konstitusi memutuskan demikian, oleh karena perkara ini tidak termasuk kedalam wewenang Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaannya didelegasikan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang akan mengadili dan memberi keputusan apakah warga negara, sebagai pihak dalam perkara, yang telah pernah menjabat Presiden dan Wakil Presiden untuk 2 (dua) periode masa jabatan dapat kembali menjabat jabatan yang sama yang putusannya adalah atas nama Mahkamah Konstitusi. 7. Dengan telah jelasnya makna utuh dari Pasal 7 UUD 1945, maka jelas pula lah bahwa yang menjadi pokok landasan terbitnya aturan Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode adalah Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. 8. Meneruskan poin nomor 7, maka adanya Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Hanya 2 (dua) Periode yang didasarkan pada keberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang adalah sebagai dasar Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengatur dan bukan alat untuk mengatur Presiden dan/atau Wakil Presiden. Norma-norma ini bertindak di luar kewenangan karena hanya merupakan Undang-Undang dan Undang-Undang tidak dapat bertindak sebagai Konstitusi dan menentang hierarki hukum yang lebih tinggi yaitu UUD. 9. Merumuskan poin nomor 6 (enam), poin nomor 7 (tujuh) dan poin nomor 8 (delapan), maka menjadi terang bahwa adanya Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Hanya 2 (dua) Periode baik secara berurutan maupun berselang adalah berupa Undang-Undang yang hierarkinya di bawah UUD maka terhapusnya batasan tersebut bukan merupakan upaya merubah Konstitusi negara. 30 10. Menegaskan kembali pokok pengajuan permohonan ini, yaitu PUU terhadap Undang-Undang yang mengatur Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode serta Presiden Threshold 20% (dua puluh persen), sesuai dengan pengkategorian perkara yaitu: Pasal 169 huruf n serta Pasal 227 huruf i, tentang Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode; dan Pasal 227, tentang Presiden Threshold 20% (dua puluh persen). 11. Setelah menimbang dan mempelajari keuntungan dan kerugian adanya Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) periode serta Presiden Threshold 20% (dua puluh persen), Pemohon berkesimpulan bahwa ralat harus dilakukan terhadap 2 (dua) ketentuan tersebut, sebagai berikut: a) Terhadap Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode Pokok-pokok penjelasan nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) telah Pemohon jelaskan secara rinci dan bertahap bahwa Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode bukanlah oleh Konstitusi Pasal 7 UUD 1945, sehingga PUU-nya layak untuk diajukan karena pokok dari aturannya adalah Undang-Undang. Pemohon tidak menemukan alasan penting mengapa Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode mesti diberlakukan. Justru dari tinjauan bela negara malah akan menyebabkan Negara Indonesia akan terjebak dipimpin oleh terutama Presiden dan juga Wakil Presiden dengan Kompetensi Kealfaan. Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) akan menyebabkan secara perlahan kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya beralih ke tangan partai, oleh sebab dalam hal ke- Presidenan yang dominan menentukan siapa pribadinya adalah partai bukan rakyat, sedangkan rakyat hanya memilih dari pilihan yang disajikan oleh partai. Oleh karena yang punya mau adalah partai, petinggi partai, maka Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih adalah yang telah memahami dan menyetujui sejak awal keinginan dan/atau 31 kepentingan partai. Maka secara tidak langsung yang memegang kekuasaan pemerintah adalah partai. Sebenarnya, tingkat kebahayaan bagi rakyat saat negara dikuasai oleh partai jauh lebih besar daripada kalau negara dipimpin oleh (terutama) Presiden dan Wakil Presiden Kompetensi Kealfaan. Saat negara dipimpin oleh terutama Presiden Kompetensi Kealfaan, mengingat dengan sistem kepemerintahan sekarang, masih bisa dikontrol kebijakan-kebijakannya yang dianggap merugikan oleh rakyat melalui mekanisme PUU atau menggunakan perangkat Peraturan Perundang- undangan. Sedangkan kalau dikuasai oleh partai, maka kebijakan- kebijakan yang diinginkan partai akan selalu bisa lolos karena tidak ada perangkat Peraturan Perundang-undangan yang bisa digunakan untuk mengendalikan pimpinan partai. Dengan demikian jelas, tidak ada manfaat sama sekali bagi prikehidupan berbangsa dan bernegara dan juga bagi rakyat dan justru hanya akan secara perlahan membawa kehancuran oleh sebab ketidakpastian kepemimpinan. Oleh karenanya sebagai simpulan, Pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode: 1) Menyebabkan partai menggeser kedaulatan dari tangan rakyat (bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2); 2) Menyebabkan kekuasaan Presiden untuk memerintah beralih ke tangan partai (bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. b) Setelah menganalisa bolak-balik berkenaan suatu aturan yang mensyaratkan partai untuk dapat mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden adalah pada angka 20% (dua puluh persen), Pemohon tidak menemukan alasan logis mengapa harus 20% (dua puluh persen) dan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kaidah ilmiah, berdasarkan matematis atau hanya berdasarkan selera 1 (satu) atau sekelompok orang, artinya nilai tersebut ditetapkan berdasarkan kemauan selera 32 yang kemudian dipaksakan sebagai nilai kebenaran untuk kemudian digunakan sebagai acuan prikehidupan “orang lain” dalam berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari pernyataan sebagai bangsa yang telah menyatakan percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sila 1 Butir 1) maka dalam setiap ketetapan, keputusan dan kebijakan yang menyangkut kenegaraan dan hajat orang banyak haruslah berdasarkan nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ialah Allah Yang Maha Kuasa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab (Sila 1 Butir 2) ialah manusia pada umumnya dan manusia Indonesia khususnya. Tidak boleh bangsa tunduk pada kemauan, berdasarkan selera, satu atau sekelompok orang. Tidak boleh negara tunduk pada kemauan, berdasarkan selera, satu atau sekelompok orang. Tidak boleh, lebih spesifik, Mahkamah Kostitusi tunduk pada kemauan, berdasarkan selera, satu atau sekelompok orang yang ketika ada pengajuan PUU revisi nilai 20% (dua puluh persen) kepemilikan kursi di DPR tidak berusaha memberikan pembelaan secara professional agar angka tersebut bisa direvisi menyesuaikan pada keinginan Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ternyata angka 20% (dua puluh persen) memang muncul dari kemauan berdasarkan selera, maka kebijakan pemilihan angka 20% (dua puluh persen) jelas tidak sesuai dengan Konstitusi Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum, karenanya pula harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia telah diberikan akal dan budi agar manusia dapat bertindak dan berbuat sesuai dengan akal budi tersebut untuk menterjemahkan keinginan Tuhan Yang Maha Esa.Salah satu yang terdekat dengan hal ini ialah keilmuwan. Besaran angka yang akan digunakan untuk mengatur haruslah berdasarkan keilmuwan, bukan selera. Pencapaian persentasi kursi partai-partai di DPR, tidak ubahnya seperti deret bilangan statistik, maka keilmuwan yang terdekat untuk memaknai 33 nilai-nilai tersebut tentunya adalah keilmuwan statistik. Dalam glossary keilmuwan statistik pengolahan data, dikenal istilah Mean, Median dan Modus. Menilik dari 3 glosarry ini, maka yang paling menunjukan nilai- nilai keadilan adalah Modus, yang untuk kasus ini Pemohon terjemahkan sebagai angka persentasi yang dominan yang muncul dapat dicapai oleh partai politik peserta pemilu. Karena, angka tetapan 20% (dua puluh persen) bertentangan dengan UUD 1945 dan yang menjadi pokok permasalahan adalah nilai tetapan angka tersebut, maka pertentangan tidaklah untuk menghilangkan angkanya melainkan hanya merevisinya agar sesuai dengan keilmuwan, sesuai dengan nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bahan acuan untuk mendapatkan angka dalam % (persen) sebutan Presiden Threshold, Pemohon tampilkan hasil Pemilu 2014 dalam format tabel (Tabel 1). Untuk lebih menguatkan nilai-nilai keadilan, suatu margin toleransi yang selalu ada dalam bidang pengukuran (error correction) dengan persentase standar (-1%) juga diterapkan. Dari tabel didapatkan, angka tengah perolehan adalah (dengan pembulatan ke atas, berturut-turut: Partai Kebangkitan Bangsa 9% (9,45%), Partai Persatuan Pembangunan 11% (10,55%), Partai Demokrat 10% (10,18%), Partai Keadilan Sejahtera 8% (8,18%) dan Partai Amanat Nasional 9% (9,64%), bila kemudian disusun ulang menjadi; 9%, 11%, 10%, 8%, 9%. Terlihat, setelah pembulatan, angka tengah dari tabel yang paling sering muncul (modus) adalah angka 9%. Dengan mengikutkan margin toleransi menjadi 9% - 1% = 8%. Modus perolehan dalam % (persen) kursi DPR Partai Politik adalah 8%. Tetapan angka Presiden Threshold, sebagai syarat Partai Politik untuk memiliki pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri, adalah 8%. Maka, semua Partai Politik yang angka perolehan kursi di DPR-nya adalah lebih besar dan sama dengan 8%, maka berhak untuk 34 mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU pada Pemilu berikutnya. Dalam ambil kasus Pemohon, untuk penjelasan kepada Mahkamah Konstitusi bagaimana menentukan angka Presiden Threshold berdasarkan keilmuan, partai politik yang berhak untuk mengusulkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri, dimulai dari yang paling tinggi, adalah: Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sosial. Tabel I Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai pilihan lain selain untuk memutuskan bahwa cara yang benar untuk menetapkan angka Presiden Threshold adalah dengan cara ini. Angka Presiden Threshold 35 juga dinamis sesuai dengan perkembangan. Untuknya Mahkamah perlu melakukan pembelaan sebagai upaya aktif untuk menegakkan Konstitusi, menegakkan keadilan, serta yang paling penting telah menghilangkan dominasi satu partai atas negara dan dengannya telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan arti kembali yang sesungguhnya, menghilangkan potensi Presiden dan Wakil Presiden terjebak oleh kepentingan hasil perjanjian koalisi antar partai oleh banyaknya partai pendukung agar Presiden dan Wakil Presiden dapat berbuat semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Pembelaan sebagai upaya aktif menegakkan keadilan dan hukum yang Pemohon maksud adalah dengan beralih dari format ke esensi pengujian dalam memutuskan perkara untuk perkara tertentu yang benar-benar bersentuhan dengan rakyat menurut hati nurani dan keyakinan hati Majelis Hakim. Tingginya nilai Presiden Threshold pada angka 20% (dua puluh persen), berdasarkan hasil Pemilu tahun 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 menunjukan bahwa hanya ada 1 (satu) atau paling banyak 2 (dua) partai politik yang mampu mencapainya. Inilah mengapa, tidak terjadi keseimbangan dilapangan sehingga memaksa hanya ada 2 (dua) kandidat pada Pemilu 2014 dan 2019 yang memacu tensi tinggi di masyarakat. Hasilnya pun sudah dapat diduga tidak akan maksimal untuk rakyat, karena Presiden dan Wakil presiden terpilih sejak awal sudah terkekang oleh kepentingan-kepentingan mengurangi Kompetensi dan Kepekaannya dalam memimpin bangsa ini. Oleh karenanya sebagai simpulan, Penetapan (ketetapan) angka 20% (dua puluh persen) sebutan Presiden Threshold pada frasa 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR: 1) Tidak dapat dipertanggung-jawabkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sila 1 Butir (1)); 2) Tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila 1 Butir (2); 36 3) Mengalihkan Kedaulatan rakyat pada partai (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945); 4) Mengurangi Kompetensi dan Kepekaan Presiden dan Wakil Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah (Pasal 4 ayat (1)), maka frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 12. Karena Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Hanya 2 (dua) Periode adalah bertentangan dengan UUD 1945, maka pasal-pasal pengaturnya yaitu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat, serta juga norma yang mengatur aturan Presiden Threshold 20% (dua puluh persen), yaitu Pasal 222, pada frasa 20% (dua puluh persen) kursi di DPR harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan se nilai-modus perolehan dalam % (persen) kursi DPR Partai Politik; 13. Untuk pengajuan PUU ini, yaitu agar Majelis Hakim membatalkan berlakunya ketentuan adanya Pembatasan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) periode serta meralat angka Presiden Threshold 20%, pada kesempatan ini, Majelis Hakim harus mampu melihat permasalahan ini secara komprehensif serta menggunakan seluruh perangkat dan fasilitas yang melekat pada seorang Hakim sejak lama, Hak, Kewenangan, Kecakapan untuk bila diperlukan memutus kembali suatu perkara yang sudah inkracht yaitu dalam sebutan Restoractive Justice seperti yang dilakukan oleh Judge Bao atau Hakim Bao yang mengadili kembali suatu perkara pidana pembunuhan yang telah putus oleh dirinya sendiri ketika menemukan novum baru atas kasus tersebut yang membuktikan bahwa korban bukanlah mati dibunuh oleh senjata tajam melainkan Mati di Racun. Bukti baru ditemukan setelah melalui pemeriksaan ulang atas permintaan keluarga terpidana. Sedangkan dasar keilmuwan adalah ilmu medis Tiongkok yakni berdasarkan ilmu medis Tiongkok Kuno bahwa korban pembunuhan akibat di racun akan menyebabkan Tulang Leher dan Tulang Perut (tulang bagian perut) korban akan menghitam. 37 Pengadilan kembali ini menghilangkan hukuman bagi terpidana sebelumnya dan menghukum pelaku sebenarnya. 14. Alasan permohonan ini, Pemohon pertahankan 14 (empat belas) nomor dengan nomor 14 (empat belas) telah Pemohon nyatakan tidak pernah ada, atau lebih tepat isinya dinyatakan hapus, untuk menjaga konsistensi kerangka permohonan dan untuk menjaga nilai fakta-fakta pada persidangan pendahuluan tetap diteruskan pada sidang perbaikan. Tidak ada keharusan bagi Pemohon untuk menggubah dan/atau menggugah Majelis Hakim Mahkamah agar memutuskan Alasan Permohonan ini dinyatakan beralasan menurut hukum sebagaimana yang Pemohon tuturkan pada Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon, karena keputusan hakim haruslah berdasarkan keyakinan yang terbit dari hati Majelis Hakim berdasarkan nilai kebenaran dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar keputusan tersebut adalah keputusan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ialah Allah Yang Maha Kuasa, menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah rakyat Indonesia. Untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim, sesuai masukan pada sidang pendahuluan agar menerangkan letak ketidaksamaan pengajuan ini dengan pengajuan sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 1) Perkara PUU Nomor 36/PUU-XVI/2018, norma yang diuji Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017, norma penguji Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 2) Perkara PUU Nomor 40/PUU-XVI/2018, norma yang diuji Pasal 169 huruf n UU 7/2017, norma penguji Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945; berbanding dengan perkara Pemohon saat ini, 3) Perkara PUU Nomor 4/PUU-XXI/2023, Norma yang diuji Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i dan Pasal 222 UU 7/2017, norma penguji Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) (dengan sudut pandang Pasal 27 ayat (3) dan sudut penilaian Pasal 36), dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. 38 IV. Petitum Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, memberi putusan sebagai berikut: Dalam Provisi: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Kaidah Hukum tunduk pada Kaidah Bahasa Indonesia; 3) Menyatakan makna frasa “hanya” norma Pasal 7 UUD 1945 adalah makna pembatasan kondisional bersyarat dengan terusan kalimat secara implisit apabila Peradilan Konstitusi memutuskan demikian setelah frasa untuk satu kali masa jabatan. Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3) Menyatakan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4) Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai senilai- modus perolehan dalam % (persen) kursi DPR Partai Politik; 5) Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 39 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemohon Nomor 96.032.412-7.212.000; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 7. Bukti P- 7 : Cetak Laman Wikipedia tentang Definisi Logika Konjungsi; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi “Bahasa Indonesia Keilmuan”, UNIPMA Press. 40 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 41 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017 selengkapnya sebagai berikut: Pasal 169 huruf n UU 7/2017: Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 42 Pasal 227 huruf i UU 7/2017: Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal 222 UU 7/2017: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak [vide bukti P-4], yang juga sebagai pemilik hak pilih pada Pemilu yang berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon juga menerangkan dirinya berprofesi sebagai guru bersertifikasi dan dirinya juga berhak atas upaya bela negara. Dengan kualifikasi tersebut Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. 3. Bahwa Pemohon menganggap pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah menghalangi seorang yang Pemohon nilai kompeten untuk menjadi Presiden untuk periode ketiga pada Pemilu 2024, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Pemohon dengan adanya halangan ini, secara tidak langsung juga menghalangi Pemohon untuk memilih Presiden yang kompeten. Pembatasan masa jabatan Presiden hanya untuk dua periode menurut Pemohon juga telah merusak kinerja Presiden yang kemudian menyebabkan rusaknya kehidupan rakyat secara tidak langsung. 4. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 222 UU 7/2017 telah memberikan porsi kewenangan menentukan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai lebih besar daripada rakyat. Menurut Pemohon Presidential Threshold, yang diterjemahkan dari perolehan 20% kursi di DPR, sejak reformasi hanya dapat dicapai oleh 1 (satu) partai atau paling banyak 2 (dua) partai. Akibat dari aturan tersebut, rakyat hanya dapat pilihan pribadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditentukan oleh partai memenuhi Presidential Threshold hampir tanpa ada opsi 43 lain. Akibatnya warga negara dengan kompetensi kurang dapat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, in casu sebagai pemilih dalam pemilu, dalam kualifikasi sebagai pemilih tersebut, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menurut Pemohon terdapat kekeliruan penulisan tekstual atau kesalahan memahami tekstual dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menjadi dasar terjadinya pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 (dua) periode. Kekeliruan tersebut senada dengan kekeliruan yang terdapat pada Undang- 44 Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pada Lampiran II Halaman 124, yaitu kehilangan makna atau makna ambigu akibat dari adanya kata atau frasa yang hilang. Kekeliruan ini perlu diluruskan untuk mendapatkan pemaknaan yang benar dari kaidah bahasa, kaidah hukum, kaidah teknik atau dari suatu Yurisprudensi. Untuk menghilangkan pemaknaan keliru diperlukan penegasan untuk menguatkan maksud dari norma Pasal 7 UUD 1945 tersebut. Menurut Pemohon Pasal 7 UUD 1945 seharusnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (apabila…)” 2. Menurut Pemohon jika makna utuh dari Pasal 7 UUD 1945 telah jelas, maka jelas pula yang menjadi pokok landasan terbitnya aturan pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 (dua) periode adalah Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017; 3. Menurut Pemohon pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 (dua) periode menyebabkan partai menggeser kedaulatan dari tangan rakyat (bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan menyebabkan kekuasaan Presiden untuk memerintah beralih ke tangan partai (bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945); 4. Menurut Pemohon tidak ada alasan logis mengapa syarat perolehan kursi partai politik untuk untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus 20% (dua puluh persen). Apakah berdasarkan kaidah ilmiah, berdasarkan matematis atau hanya berdasarkan selera sekelompok orang, yang kemudian dipaksakan sebagai nilai kebenaran untuk kemudian digunakan sebagai acuan prikehidupan “orang lain” dalam berbangsa dan bernegara; 5. Menurut Pemohon pencapaian persentasi kursi partai-partai di DPR tidak ubahnya seperti deret bilangan statistik. Dalam ilmu statistik pengolahan data, dikenal istilah mean, median dan modus. Yang paling menunjukan nilai-nilai keadilan adalah modus, yang dalam kasus ini Pemohon terjemahkan sebagai angka persentasi yang dominan yang muncul dapat dicapai oleh partai politik peserta pemilu. 45 6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: Dalam Provisi: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Kaidah Hukum tunduk pada Kaidah Bahasa Indonesia; 3) Menyatakan makna frasa “hanya” norma Pasal 7 UUD 1945 adalah makna pembatasan kondisional bersyarat dengan terusan kalimat secara implisit apabila Peradilan Konstitusi memutuskan demikian setelah frasa untuk satu kali masa jabatan. Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3) Menyatakan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4) Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai senilai- modus perolehan dalam % (persen) kursi DPR Partai Politik; 5) Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk 46 mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dan dibandingkan dengan semua permohonan yang pernah menguji inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017, permohonan a quo menggunakan beberapa dasar pengujian berbeda, yaitu dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945. Dengan demikian, tanpa harus memeriksa lebih jauh alasan-alasan yang berbeda dengan semua 47 permohonan sebelumnya, adanya beberapa dasar pengujian tersebut telah terang dan cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, perlu Mahkamah kemukakan, setelah mempelajari secara saksama dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah diuraikan dalam Paragraf [3.7], dari semua dalil tersebut hanya dalil angka 2 yang memiliki ketersambungan atau benang merah dengan petitum Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah akan memulai terlebih dahulu mempertimbangkan dalil yang termaktub pada angka 2 tersebut dikaitkan dengan petitum Pemohon. Pertimbangan hukum Mahkamah didasarkan pada kelompok isu dari ketiga norma yang dimohonkan tersebut sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa isu pertama berkenaan dengan syarat pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden, in casu syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah pernah diputus oleh Mahkamah. Berkenaan dengan kedua norma tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dalam Sub-paragraf [3.19.3] mempertimbangkan sebagai berikut: [3.19.3] Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sebagaimana disebutkan di atas adalah, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti surat pernyataan belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode tersebut adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945. Bahkan, khusus Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 juga menegaskan maksud “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun juga merupakan penegasan terhadap maksud Pasal 7 UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan 48 umum dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, kedua norma dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksud. Oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo pada intinya tidak jauh berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 dan Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah konstitusional; [3.12.2] Bahwa isu kedua adalah berkenaan dengan norma Pasal 222 UU 7/2017. Sampai sejauh ini, norma dimaksud pernah diuji konstitusionalitasnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dari kesemua putusan tersebut, terdapat 5 (lima) putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon, sedangkan putusan-putusan lainnya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan dalam permohonan a quo pada intinya tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya berkenaan dengan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang menyatakan, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Merujuk semua putusan tersebut, pada intinya Mahkamah berpendirian bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 mutatis mutandis berlaku pula menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menyatakan dari semua putusan tersebut, terutama sejak berlakunya UU 7/2017, dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan tetap pada pendiriannya bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden 49 adalah bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Artinya, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional. [3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa selain pokok permohonan sebagaimana dipertimbangkan dalam Paragraf [3.12] di atas, Pemohon juga mengajukan dalil-dali lain. Oleh karena dalil-dalil tersebut tidak jelas dan tidak memiliki ketersambungan (benang merah) dengan bagian petitum, Mahkamah menganggap tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan dalil-dalil dimaksud. Begitu pula dengan provisi Pemohon yang meminta Mahkamah “menyatakan Kaidah Hukum tunduk pada Kaidah Bahasa Indonesia”, menurut Mahkamah petitum berkaitan dengan provisi demikian adalah tidak jelas atau bersifat kabur sehingga harus dikesampingkan; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas terhadap pengujian Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak jelas atau kabur; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. 50 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, dua Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: Kami, Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (tax payer) yang berprofesi sebagai guru bersertifikasi dan merupakan pengguna hak pilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Sebagai bagian dari rakyat yang memegang kedaulatan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta dalam upaya bela negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 51 Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pemohon mendalilkan bahwa kerugian yang dialami disebabkan karena berlakunya Pasal 169 huruf n, Pasal 222, dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mengatur perihal syarat calon presiden dan wakil presiden belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Menurut Pemohon, calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi kompetensi kebijakan dan kepekaan tetap layak untuk diusulkan kembali, sehingga Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 harus dihapus. Sementara itu, kewenangan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden telah menghalangi atau membatasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih dan memiliki opsi lain selain pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut, sehingga Pasal 222 UUD 1945 harus dinyatakan inkonstitusional. 2. Bahwa norma UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 169 “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 52 k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik lndonesia.” Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pasal 227 “Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir; 53 h. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/ PKI dari kepolisian; n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan; o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.” 3. Bahwa terhadap penjelasan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 54 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, telah menegaskan bahwa pihak yang dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Lebih lanjut di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, Subparagraf [3.6.3] pada hlm. 77, Mahkamah menyatakan: “[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil 55 Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama- sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.” Berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang sedang atau akan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. 5. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017, di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, Subparagraf [3.7.3], hlm. 31, Mahkamah telah menegaskan: “Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” Selanjutnya, Mahkamah juga menegaskan sikapnya dalam menilai kedudukan hukum Pemohon ketika memutus pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sebagaimana tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2018. Secara khusus di dalam Paragraf [3.8], hlm. 27, pada putusan tersebut, Mahkamah menyatakan: “... Ihwal substansi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, hak konstitusional para Pemohon yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XVI/2018 adalah seseorang yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut. Dalam permohonan a quo, 56 para Pemohon bukanlah orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut.” Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2022, khususnya Subparagraf [3.6.2] dan [3.6.3] pada hlm. 21-22, Mahkamah menyatakan: “[3.6.2] Bahwa terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya karena masih terdapat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dapat dipilih oleh para Pemohon, sehingga para Pemohon tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Artinya, selama dan sepanjang masih terdapat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, para Pemohon sama sekali tidak dibatasi atau kehilangan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. [3.6.3] Bahwa berkenaan dengan penjelasan syarat kerugian konstitusional para Pemohon apabila permohonan dikabulkan akan menjadikan warga negara memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa adanya keraguan dan ketidakpastian hukum adalah kekhawatiran yang tidak relevan dikaitkan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara yang tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi keberadaan norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya. Karena, norma a quo diperuntukan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat menjadi Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, keraguan dan ketidakpastian hukum yang dijelaskan para Pemohon tersebut hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan anggapan kerugian konstitusional bagi perseorangan warga negara yang pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden.” Bersandar pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam ketiga putusan tersebut, telah terang dan jelas bahwa pengujian Pasal 169 huruf n UU 7/2017 diperuntukkan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat menjadi presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan 57 memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Oleh karena Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan penegasan dari syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam Pasal 169 huruf n, maka norma a quo juga diperuntukkan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, sehingga hanya pihak yang memenuhi kualifikasi tersebut yang dapat memohonkan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. 6. Bahwa terkait dalil Pemohon untuk menguatkan argumentasi kedudukan hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai pembayar pajak (tax payer), Mahkamah telah berpendirian bahwa pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum. Menurut Mahkamah, pembayar pajak hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara, pajak, atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, bertanggal 13 Maret 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Mei 2020). Dengan demikian, dalil kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak dalam mempersoalkan norma Pasal 169 huruf n, Pasal 222, dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak dapat diterima dalam batas penalaran yang wajar. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat bahwa Pasal 169 huruf n, Pasal 222, dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo dan Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). *** 58 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih 59 ttd. Manahan MP Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani