4/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 4/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : R. Abdullah Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) Alamat : Kampung Pengasinan, RT. 004/RW. 018, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Indra Munaswar Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI) Alamat : Kampung Bali Matraman Nomor 18, RT. 012/RW. 006, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Abdul Hakim Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PP PPMI ’98) Alamat : Gang Gaok Nomor 5, RT. 004/RW. 001, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Sofyan Bin Abd Latief Pekerjaan : Karyawan Swasta 2 Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP Pariwisata Reformasi) Alamat : Kampung Lebak, RT. 006/RW. 002, Karet, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Prihatin Suryo Kuncoro Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat Alamat : Kampung Dusun Kebon Kopi, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Puspasari, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Andy Wijaya Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris I Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat Alamat : Jalan Demak Blok B1 Nomor 10, RT. 002/RW. 007, Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Agus Wibawa Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (DPP SP PJB) Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B3, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Dewanto Wicaksono Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT. Pembangkitan Jawa Bali (DPP SP PJB) Alamat : Taman Jambangan Indah II Kaveling 10, Kota Surabaya, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Muhammad Abrar Ali, S.H. Pekerjaan : Karyawan BUMN 3 Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) Alamat : Jalan Purwosari Nomor 46B, Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, M.M. Pekerjaan : Karyawan BUMN Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) Alamat : Jalan Taman Bougenville II Blok E 28, RT. 009/RW. 014, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba Pekerjaan : Karyawan BUMN Jabatan SP/SB : Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Alamat : Permata Regency Blok E 3 Nomor 32, RT. 006/RW. 016, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : T. Putri Kawistari Pekerjaan : Karyawan BUMN Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Alamat : Jalan Griya Harapan Permai Blok B 2/23, RT. 001/RW. 032, Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Edi Lesmana Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (DPP FSPBI) Alamat : Jalan Alam Sari Blok K 91, RT. 009/RW. 021, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XIII; 4 14. Nama : Saptono Ariwibowo Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua Group (PP SP DAG) Alamat : Jalan Hilir Nomor 19, Perumahan Payungmas, RT. 005/RW. 010, Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XIV; 15. Nama : Abd. Kodir Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua Group (PP SP DAG) Alamat : Rusunawa Cingised Blok 1, RT. 002/RW. 006, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XV; 16. Nama : Agus Koswara Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat Alamat : Telaga Harapan Blok J-6 Nomor 9, RT. 003/RW. 018, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XVI; 17. Nama : Muhaemin Aziz Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat Alamat : Kihapit, RT. 010/RW. 020, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XVII; 18. Nama : Suparno Prapto Sudarmo Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua IV Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat 5 Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat Alamat : Bintang Alam Blok U4/2, RT. 034/RW. 011, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XVIII; 19. Nama : Hermansyah Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat Alamat : Metland Tambun Cluster Pontania Blok N2 Nomor 2, RT. 004/RW. 008, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XIX; 20. Nama : J. Undy Harjanto Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat Alamat : Kampung Margaluyu, Gang H. Ilyas Nomor 115, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XX; 21. Nama : Suyadi Abas Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua I Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Banten Alamat : Jalan Cemara Raya Blok C 1/9 Sektor 1-1, Rawa Buntu, Serpong, Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XXI; 22. Nama : Dahrul Lubis, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Banten 6 Alamat : Perum Mustika Blok C 11 Nomor 36, Pasir Nangka, Tigaraksa, Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XXII; 23. Nama : Lili Holili Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Banten Alamat : Kampung Kadaung, Balaraja, Banten selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XXIII; 24. Nama : Mustopo Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta Alamat : Kayu Besar, RT. 006/RW. 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XXIV; 25. Nama : Edo Sasda Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta Alamat : Bumi Anggrek Blok-U Nomor 236, RT. 006/RW. 017, Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XXV; 26. Nama : Sulistiyono, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta Alamat : Kampung Pulo Jahe, RT. 009/RW. 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XXVI; 7 27. Nama : Akhmad Soleh Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris I Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta Alamat : Kampung Pulo Jahe, RT. 011/RW. 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XXVII; 28. Nama : Anang Yani Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta Alamat : Jalan Banteng Nomor 45D, RT. 002/RW. 014, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXVIII; 29. Nama : Zen Mutowali Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten- Kota Bekasi Alamat : Cluster Sriwedari Blok P9/10, Taman Harapan Baru, RT/RW. 008/023, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria - Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XXIX; 30. Nama : Abdul Ghofur Muhammad Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B6 Nomor 23, RT/RW. 002/008, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XXX; 8 31. Nama : Asep Opan Sopian Pekerjaan : Karyawan swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi Alamat : Mustika Karangsatria Blok DA 1 Nomor 11, RT/RW. 009/014, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara – Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XXXI; 32. Nama : Tri Widayati Pekerjaan : Karyawan swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi Alamat : Bantar Gebang Selatan, RT/RW. 001/005, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang-Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XXXII; 33. Nama : Hermawan Pekerjaan : Karyawan swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris V Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi Alamat : Perum Griya Gandasari Indah Blok C 12/09, RT/RW. 004/001, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat – Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXXIII; 34. Nama : Senggono Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Depok Alamat : Jalan Masjid Uswatun Haswanah, RT. 001/006, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXXIV; 35. Nama : Firdaus Pekerjaan : Karyawan Swasta 9 Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Depok Alamat : Kampung Pulo, RT. 008/007, Kelurahan Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XXXV; 36. Nama : Jahar Sihotang Pekerjaan : Wiraswasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Depok Alamat : Jalan Raya Kalimulya Nomor 51, RT. 001/005, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXXVI; 37. Nama : Teguh Lisono Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Depok Alamat : Kampung Tipar, RT. 004/011, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon XXXVII; 38. Nama : Sukiyo Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Depok Alamat : Pedurenan Depok, RT. 004/001, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XXXVIII; 39. Nama : Imam Baihaqi Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Cilegon 10 Alamat : Perumahan Titan Arum C.12 Nomor 13, RT. 003/013, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXXIX; 40. Nama : M. Ma’ruf Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Cilegon Alamat : Purnabakti RT. 004/010, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XL; 41. Nama : Fachmi Faturochman Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Cilegon Alamat : Taman Puri Indah D3 Nomor 10, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XLI; 42. Nama : Mohamad Yusup Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Cilegon Alamat : Taman Puri Indah D3 Nomor 12, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XLII; 43. Nama : Nanang Yulianto Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Cilegon 11 Alamat : Link. Kalang Anyar, RT. 001/001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XLIII; 44. Nama : Ira Laila Budiman Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta Alamat : Kampung Krajan I, RT. 002/003, Kelurahan Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XLIV; 45. Nama : Solihin Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta Alamat : Kampung Cirangkong, RT. 06/02, Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XLV; 46. Nama : Ano Karno Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta Alamat : Kampung Marga Mukti, RT. 008/RW. 004, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XLVI; 47. Nama : Ade Hasanudin Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta 12 Alamat : Kampung Cikumpay, RT. 012, RW. 004, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XLVII; 48. Nama : Lina Marlina Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta Alamat : Mess PT. IBR Blok E-7, RT. 001/RW. 001, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XLVIII; 49. Nama : Eko Dwi Prasetio Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Tangerang-Kota Tangsel Alamat : Jalan Persatuan Nomor 14, RT/RW. 002/004, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XLIX; 50. Nama : Misar Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Tangerang - Kota Tangsel Alamat : Kampung Piruang, RT/RW. 004/001, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon L; 51. Nama : Suhendar Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Tangerang - Kota Tangsel 13 Alamat : Kampung Keboncau, RT/RW. 001/005, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon LI; 52. Nama : Windarto Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Pleno Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Tangerang - Kota Tangsel Alamat : Perumahan Puri Rajeg E-2/10, RT/RW. 004/006, Desa Lembangsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon LII; 53. Nama : Andi Buchory Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Pleno Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Tangerang - Kota Tangsel Alamat : Kampung Sawah Dalam, RT/RW. 006/005, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon LIII; 54. Nama : H. Sahabar Pekerjaan : Pensiunan Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau Alamat : Jalan SM. Aminudin Gang IV, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon LIV; 55. Nama : Moh. Lukman Rahim Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau 14 Alamat : Jalan Sungai Kuyang, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon LV; 56. Nama : Soleman Siang Pekerjaan : Karyawan swasta Jabatan SP/SB : Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau Alamat : Bena Baru, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon LVI; 57. Nama : Munir S. Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau Alamat : Jalan Stasiun I, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon LVII; 58. Nama : Sulhan Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau Alamat : Jalan Tarap, Gang Dilayas, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LVIII; 59. Nama : Jupran Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau Alamat : Jalan Rambai Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon LIX; 15 60. Nama : Aji Hendra Hidayat Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau Alamat : Jalan Prapatan I Gang Sekilan Sungai Bedungun, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon LX; 61. Nama : Taufik Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Gang Mangseng III, RT. 007/RW. 024, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon LXI; 62. Nama : Pujiono Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kampung Buwek, RT. 006/RW. 028, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon LXII; 63. Nama : Wiyono Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Perum Permata Griya Satria Blok P Nomor 18, RT. 006/RW. 006, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LXIII; 64. Nama : Taryono Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Gang Binangun VI Nomor 34, RT. 008/RW. 024, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LXIV; 65. Nama : Fatkurochman Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Perum Taman Sakinah, RT. 001/RW. 023, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon LXV; 16 66. Nama : Sugito Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Bulak Perwira, RT. 007/RW. 007, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LXVI; 67. Nama : Ahmad Zaini Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kaliabang Ilir, RT. 002/RW. 007, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon LXVII; 68. Nama : Achmad Gozali Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Perum Sahara Indah Permai Blok C Nomor 15, RT. 014/RW. 003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXVIII; 69. Nama : Rahmat Alamin Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Perum Alinda 2 Blok C1 Nomor 17, RT. 006/RW. 027, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LXIX; 70. Nama : Bambang Supriono Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kaveling Tanah Tinggi, RT. 001/RW. 025, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon LXX; 71. Nama : Deni Kurniawan Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kampung Turi, RT. 001/RW. 006, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LXXI; 72. Nama : Andy Suseno Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia 17 Alamat : Pesona Anggrek Harapan Blok B14 Nomor 18, RT. 006/RW. 027, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon LXXII; 73. Nama : Erin Nurahmat Alim Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kampung Rawa Pasung, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXXIII; 74. Nama : Andi Sutriono Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Alamanda Regency Blok C2 Nomor 28, RT. 002/RW. 021, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXXIV; 75. Nama : Panca Setiyadi Gunawan Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Perum Puri Harapan Blok B1 Nomor 16, RT. 002/RW. 001, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon LXXV; 76. Nama : Sukirman Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : PUP Sektor V Blok K9 Nomor 21, RT. 002/RW. 026, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXXVI; 77. Nama : Wawan Hermawan Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kaveling Kali Abang Permai Nomor 23, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon LXXVII; 78. Nama : Abdul Ropik Wijaya Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia 18 Alamat : Perumahan Villa Padurenan Indah 2 Blok B9, RT. 006/RW. 007, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXVIII; 79. Nama : Achmad Indra Rudiyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Ujung Menteng, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXXIX; 80. Nama : Gendut Buseri Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kaveling Bulak Perwira II, RT. 001/RW. 007, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon LXXX; 81. Nama : Dian Hadian Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Permata Griya Satria Blok G Nomor 10, RT. 006/RW. 006, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXXXI; 82. Nama : Aryo Yudho Paryono Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Alinda Kencana II Blok D4 Nomor 7, RT. 009/RW. 027, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon LXXXII; 83. Nama : Ahmad Fauzi Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Alamat : Kampung Pisang Batu, RT. 003/RW. 001, Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXXIII; 84. Nama : Sadikin Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia 19 Alamat : Jalan Gotong Royong, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXXIV; 85. Nama : Bambang Tri Priyanto Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Taman Sentosa Blom K.5 Nomor 51, RT/RW. 017/006, Desa Sukaresmi – Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon LXXXV; 86. Nama : Triyono Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum Kota Mega Regency Blok H-39/11, RT/RW. 003/009, Desa Sukasari – Serang Baru selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXXVI; 87. Nama : M. Syarief Hidayat Rendusara Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Jalan Rusa 1 Blok G/97, Cikarang Baru, RT/RW. 001/009, Desa Serta Jaya – Cikarang Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon LXXXVII; 88. Nama : Pipit Iswanto Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum Grand Cikarang City Blok E-18 Nomor 01, RT/RW. 015/010, Desa Karang Raharja – Cikarang Utara selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon LXXXVIII; 89. Nama : Joko Santoso Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum Telaga Harapan Blok 15 Nomor 15, RT/RW. 002/011, Desa Telaga Murni – Cikarang Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXXIX; 90. Nama : Imam Budiyono Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Puri Cikarang Hijau B.H.4 Nomor 04, RT/RW. 006/010, Desa Karang Asih – Cikarang Utara selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XC; 20 91. Nama : Gunawan Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Jalan Cimandiri 5A/V, 5/16 Graha Asri, RT/RW. 007/008, Desa Jatireja – Cikarang Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XCI; 92. Nama : Maulana Ichwan Iskandar Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Bumi Teluk Jambe B/204, RT/RW. 002/010, Desa Sukaluyu – Teluk Jambe selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XCII; 93. Nama : Suherman Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Jalan Cimandiri 9/A5, Graha Asri, RT/RW. 006/002, Desa Jatireja – Cikarang Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XCIII; 94. Nama : Singgih Priyo Prabowo Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum BCL, Jalan Cendana XI Blok C70 Nomor 12, RT/RW. 004/006, Desa Waluya – Cikarang Utara selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XCIV; 95. Nama : Sigit Yulianto Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Kaveling Karang Sambung, RT/RW. 001/009, Desa Karang Satria – Tambun Utara selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XCV; 96. Nama : Joko Purdiyanto Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum Grand Cikarang City Cluster Sakura Blok H7 Nomor 25, RT/RW. 002/030, Desa Karang Raharja – Cikarang Utara selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XCVI; 97. Nama : Avhan Hadi Bijaksana Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum Central Park Cikarang Blok C2 Nomor 8, RT/RW. 058/023, Desa Karang Raharja – Cikarang Utara selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XCVII; 21 98. Nama : Asyep Syahril Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum Grand Cikarang City, RT/RW. 031/013, Desa Karang Raharja – Cikarang Utara selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XCVIII; 99. Nama : Mulyadi Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Jalan Cimandiri Raya Blok VI/73, Graha Asri, RT/RW. 009/008, Desa Jatireja – Cikarang Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XCIX; 100. Nama : Niwan Sri Hurip Jaya Mulya Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Puri Mutiara Indah, Jalan Cakalang X B/C- P/05, RT/RW. 005/008, Desa Karang Raharja – Cikarang Utara selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon C; 101. Nama : Purwanto Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum Gramapuri Persada Blok G1 Nomor 49, RT/RW. 001/006, Desa Sukajaya - Cibitung selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CI; 102. Nama : Rico Deroyles S. Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum Grand Cikarang City Blok A1 Nomor 07, RT/RW. 073/027, Desa Karang Raharja – Cikarang Utara selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CII; 103. Nama : Hutri Agus Setiawan Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Jalan Letda. D. Suprapto Nomor 18A, RT/RW. 001/001, Desa Pasar Baru - Karawaci selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CIII; 104. Nama : Ahmad Muktafi Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Perum Gramapuri Persada Blok G1 Nomor 36, RT/RW. 001/006, Desa Sukajaya - Cibitung selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CIV; 22 105. Nama : Leksono Widodo (SIM) Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Bekasi Regensi 2/DD6/55, RT/RW. 12/18, Cibitung selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CV; 106. Nama : Soepriyono Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk. Alamat : Bumi Teluk Jambe Blok Y/127, RT/RW. 001/013, Desa Sukaharja, Teluk Jambe Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CVI; 107. Nama : Lili Samsudin Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Kampung Walahir, RT/RW. 003/005, Desa Walahir, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CVII; 108. Nama : Sri Retno Purwaningsih Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Gramapuri Persada, Blok Q.14 Nomor 5, RT/RW. 002/005, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CVIII; 109. Nama : Ida Noviyanti Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Telaga Murni Blok E20 Nomor 9, RT/RW. 007/008, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CIX; 110. Nama : Mahmud Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Kampung Citarik, RT/RW. 002/005, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CX; 111. Nama : Ade Nina Nurmu’minah Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Graha Asri, Jalan Ciliwung Raya Blok B-8 Nomor 5, RT/RW. 001/011, Desa Simpangan, 23 Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CXI; 112. Nama : Joko Sri Wahyudi Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Telaga Pasiraya, Blok F-12A Nomor 02, RT/RW. 005/011, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CXII; 113. Nama : Mimin Mintarsih Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Bumi Waringin Indah Blok A.2 Nomor 4, RT/RW. 007/007, Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CXIII; 114. Nama : Neti Fitriana Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok F-9 Nomor 9A, RT/RW. 002/009, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CXIV; 115. Nama : Rubiyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Telaga Harapan Blok J.15 Nomor 21, RT/RW. 004/018, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CXV; 116. Nama : Ayi Setiawan Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Telaga Harapan, Blok J-18 Nomor 4, RT/RW. 004/018, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CXVI; 117. Nama : Maman Kostaman Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B 12A Nomor 17, RT/RW. 004/008, Desa Sukasari, Kecamatan 24 Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CXVII; 118. Nama : Heni Kuraesin Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Kampung Kedung Gede, RT/RW. 010/004, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXVIII; 119. Nama : Yani Febriyani Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B6 Nomor 26, RT/RW. 002/008, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CXIX; 120. Nama : Siti Edah Zubaedah Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Mekarsari Timur, RT/RW. 003/002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CXX; 121. Nama : Muhammad Said Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Perum Telaga Murni Blok E.20 Nomor 09, RT/RW. 007/008, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CXXI; 122. Nama : Adi Krisfianto Pekerjaan : Pekerja PT. Mattel Indonesia Alamat : Blok Kalianyar, RT/RW. 018/004, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CXXII; 123. Nama : Guntoro Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Cimanggu Kulon, RT. 001/006, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXXIII; 25 124. Nama : Imam Ma’arif Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Perum Permata Cikarang Timur Blok 02/09, RT. 004/RW. 012, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXXIV; 125. Nama : Edi Susanto Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Beran, RT. 006/RW. 003, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CXXV; 126. Nama : Ibnu Drazat Elya Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Kampung Rawagebang, RT. 002/RW. 003, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXXVI; 127. Nama : Siti Khotijah Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Perum Taman Permata Indah Blok F3 Nomor 17, RT. 006/RW. 008, Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CXXVII; 128. Nama : Jatmi Ajiratyono Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Gebang Lor 32-A, RT. 002/RW. 001, Desa Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CXXVIII; 129. Nama : Kusnindar Sukoco Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Limbangan, RT. 002/006, Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXXIX; 130. Nama : Mustofa Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. 26 Alamat : Dusun Kumpulsari, RT. 002/002, Desa Wungurejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CXXX; 131. Nama : Baharuddin Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Dusun Karang Anyar, RT. 003/007, Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXXXI; 132. Nama : Hamdan Kurniawan Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Blok Paing, RT. 003/002, Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CXXXII; 133. Nama : Rizky Al Taurik Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Jalan Gatot Subroto, RT. 004/001, Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CXXXIII; 134. Nama : Suswanto Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Cisumur, RT. 003/003, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CXXXIV; 135. Nama : Eko Prasetyo Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Jenggawur, RT. 005/002, Desa Jenggawur, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CXXXV; 136. Nama : Budi Laksono Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. 27 Alamat : Kampung Pilar, RT. 001/001, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CXXXVI; 137. Nama : Andi Nerwanto Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Dusun Bekelan, RT. 005/004, Desa Gondangrejo, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon CXXXVII; 138. Nama : Sodiqul Anwar Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Pedukuhan VI, RT. 24/12, Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon CXXXVIII; 139. Nama : Suryamin Tohib Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Kampung Kalenderwak, RT. 002/002, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXXIX; 140. Nama : Sumirno Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Perum Central Park, Jalan Tulip Blok E2/19, RT. 063/024, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CXL; 141. Nama : Mohamad Amin Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Perum Sukaraya Indah Blok F6 Nomor 33, RT. 005/007, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CXLI; 142. Nama : Margiyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. 28 Alamat : Perum Gramapuri Persada Blok R.16 Nomor 3, RT. 002/014, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CXLII; 143. Nama : Mahmud Faozi Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Perum Grand Cikarang City Blok B4 Nomor 19, RT. 066/025, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXLIII; 144. Nama : Anang Kusaeri Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Dusun Pahing, RT. 005/002, Desa Haurkuning, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXLIV; 145. Nama : Saeful Arif Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. Alamat : Kampung Baru, RT. 001/006, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CXLV; 146. Nama : Adris Suherman Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Perum Telaga Murni Blok E22 Nomor 39, RT. 03/RW. 08, Telaga Murni Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXLVI; 147. Nama : Jamin Pribadi Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Perum Telaga Harapan Blok H1 Nomor 16, RT. 09/RW. 12, Telaga Murni Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CXLVII; 148. Nama : Sumono Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. 29 Alamat : Perum Villa Mutiara Jaya III Blok M49/10, RT. 05/RW. 10, Wanajaya Cibitung, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CXLVIII; 149. Nama : Pujiono Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Perum Telaga Harapan Blok H1 Nomor 19, RT. 09/RW. 12, Telaga Murni Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXLIX; 150. Nama : Ridwan Susanto Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Jalan Mandan Nomor 3, RT. 06/RW. 03, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CL; 151. Nama : Hendro Susilo Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Perum Puri Lestari Blok 616 Nomor 12, RT. 07/RW. 16, Sukajaya Cibitung, Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CLI; 152. Nama : Yusuf Supriadi Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Villa Mutiara Jaya III Blok M54/14, RT. 06/RW. 010, Wanajaya Cibitung, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CLII; 153. Nama : Mateus Amaral Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Kampung Ketapang, RT. 02/RW. 02, Kalijaya Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CLIII; 154. Nama : Dwi Joko Purwanto Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Perum Puri Insani, RT. 01/RW. 12, Hegar Mukti Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CLIV; 155. Nama : Rustanto Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. 30 Alamat : Perum Telaga Murni Blok D11 Nomor 30, RT. 05/RW. 15, Telaga Murni Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CLV; 156. Nama : Komarun Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Kampung Jagawana, RT. 04/RW. 04, Suka Rukun Sukatani, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CLVI; 157. Nama : Christofan Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Perum Mustika Wanasari Blok B14/47, Wanasari Cibitung, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CLVII; 158. Nama : Randika Surya Pratama Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Perum Bumi Kahuripan Indah Blok A5/11, RT. 03/RW. 10, Sukamanah Sukatani, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CLVIII; 159. Nama : Nunu Nugraha Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Alamat : Kampung Poncol Sawah, RT. 03/RW. 01, Telaga Murni Cikarang, Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CLIX; 160. Nama : Dede Sudarmono Pekerjaan : Pekarja PT. Eka Guntama Mandiri Alamat : Dusun Margamulya Timur BTN Puri Kencana Blok E6, RT. 043/013, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CLX; 161. Nama : Rosid Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum Terangsari Blok H7/17, RT. 011/007, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CLXI; 31 162. Nama : Husni Thamrin Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum BMI Blok D/20, RT. 002/015, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CLXII; 163. Nama : Catur Wahyu Supriyadi, S.H. Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Kampung Rawa Panjang, RT. 002/004, Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CLXIII; 164. Nama : Taufik Rahman PS. Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum Puri Persada Indah Blok H20, RT. 001/012, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CLXIV; 165. Nama : Riduan Abastian Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Mekarsari Puri Mustika Blok F Nomor 4, RT. 009/002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CLXV; 166. Nama : Imbar Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Kampung Sukamantri, RT. 002/003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupatem Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CLXVI; 167. Nama : Chaeruddin Legi Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum BMI Blok L1/27, RT. 02/019, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CLXVII; 168. Nama : Kana Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri 32 Alamat : Kampung Baru, RT. 02/06, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CLXVIII; 169. Nama : Sujayadi Bin H. Irin Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Guntama Mandiri Alamat : Kampung Pasir Konci, RT. 018/007, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CLXIX; 170. Nama : Rahmat Wasisto Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum Permata Ciktim Blok J1/14, RT. 004/011, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CLXX; 171. Nama : Casmita Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok D02/21, RT. 011/007, Desa Balonggandu, Kecamatam Jatisari, Kabupaten Karawang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CLXXI 172. Nama : Sopian Hadi Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Kampung Rawa Gebang, RT. 001/009, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CLXXII; 173. Nama : Yanto Suyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Dusun Karajan 1, RT. 006/002, Desa Cirejag, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CLXXIII; 174. Nama : Daud Sulaeman Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum Bumi Waringin Indah Blok 7/20, RT. 006/007, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CLXXIV; 33 175. Nama : Aam Abdussalam Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Kampung Kandang, RT. 003/005, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CLXXV; 176. Nama : Djoko Atmodjo Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Komplek Seroja Jalan Delima 88, RT. 005/005, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon CLXXVI; 177. Nama : Dindi Mainur Ilham Pekerjaan : Pekerja PT.Eka Gunatama Mandiri Alamat : Kampung Tegal Gede, RT. 011/004, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon CLXXVII; 178. Nama : Muhamad Syaiful Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Kampung Bekasi Tugu, Gang Berlian, RT. 004/005, Desa Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon CLXXVIII; 179. Nama : Usman Safei Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Kampung Tegal Panjang, RT. 001/001, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CLXXIX; 180. Nama : Syaipullah Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri Alamat : Perum Vila Permata Cikarang Blok DC-5 Nomor 16, RT. 001/011, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CLXXX; 181. Nama : Eneh Hendra Bin Riban Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri 34 Alamat : Kampung Tegal Gede, RT. 004/002, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CLXXXI; 182. Nama : Karsono Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Perum BJI Blok AP20, RT. 002/014, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon CLXXXII; 183. Nama : M. Rivai Syofyandi Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Dian Anyar Blok SE/3, RT. 017/012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provonsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon CLXXXIII; 184. Nama : Saeful Bahri Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Perum Pondok Jaya Indah, Blok F Nomor 25, RT. 057/013, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon CLXXXIV; 185. Nama : Sambas Prasetyo Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kampung Bayur, RT. 007/003, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon CLXXXV; 186. Nama : Iyi Setia Budi Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kampung Nagrak, RT. 003/002, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon CLXXXVI; 187. Nama : Susanto Adji Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose 35 Alamat : Perum PT SPV RT. 012/005, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon CLXXXVII; 188. Nama : Ariyanto Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kampung Nagrak, RT. 002/001, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon CLXXXVIII 189. Nama : Sace Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kampung Cihideung, RT. 003/002, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon CLXXXIX; 190. Nama : Agri Putrawan Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Sukamulya, RT. 002/006, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CXC; 191. Nama : Zaenal Mustopa Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, RT. 027/003, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CXCI; 192. Nama : Suryana Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Perum Griya Asri Blok P1 Nomor 06, RT. 012/011, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CXCII; 193. Nama : Herryansyah Batubara Pekerjaan : Pekerja PT. Triple Ace 36 Alamat : Kampung Banjaran Pucung, RT. 01/RW. 10 Nomor 199, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXCIII; 194. Nama : Nur Alamsyah Pekerjaan : Pekerja PT. Triple Ace Alamat : Kampung Sindangkarsa, RT. 04/RW. 08, Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos, Kota Depok Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CXCIV; 195. Nama : Djarot Satyarama Pekerjaan : Pekerja PT. Triple Ace Alamat : Kampung Jatijajar, RT. 06/RW. 01, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXCV; 196. Nama : Iwan Pekerjaan : Pekerja PT. Triple Ace Alamat (sesuai KTP) : Kampung Banjaran Pucung, RT. 01/RW. 05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CXCVI; 197. Nama : Nur Subehan Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis Makmur Alamat (sesuai KTP) : Jalan H. Sofyan, Kampung Tipar, RT. 004/012, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CXCVII; 198. Nama : Teguh Sri Sumarsono Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis Makmur Alamat (sesuai KTP) : Kampung Tipar, RT. 002/0011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CXCVIII; 199. Nama : Ahmad Suryadi Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis Makmur Alamat (sesuai KTP) : Ko. Curug, RT. 005/RW. 001, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CXCIX; 37 200. Nama : Supriyatna Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis Makmur Alamat (sesuai KTP) : Pedurenan Depok , RT. 002/001, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CC; 201. Nama : Nurdin Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis Makmur Alamat (sesuai KTP) : Jalan Swadaya Nomor 154, RT. 002/0011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCI; 202. Nama : Endang Supriatna Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Cikaret, RT. 03/05, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCII; 203. Nama : Sutarman Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Kampung Sukatani, RT. 08/022, Sukatani Tapos Depok selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCIII; 204. Nama : Chandra Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Jalan Raya Bogor, Gang Duri, RT. 01/01, Sukamaju Baru Tapos selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCIV; 205. Nama : Zaenal Abidin Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Kampung Baru Cisalak, RT. 06/07, Curug Cimanggis, Depok selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCV; 206. Nama : Sularno Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : BTN Pabuaran Asri 2 Blok A8-3, RT. 03/03, Pabuaran Cibinong selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCVI; 38 207. Nama : Bambang Sulistomo Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Kampung Baru, RT. 06/ 07, Curug Cimanggis, Depok selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCVII; 208. Nama : Diding Juniarto Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Jalan Hasan Nomor 4, Kp. Baru Pasar Rebo, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCVIII; 209. Nama : Febianto Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Kp. Pedurenan, RT. 02/02, Harjamukti Cimanggis, Depok selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCIX; 210. Nama : Budi Wibowo Sukadi Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon Alamat : Kp. Ciherang, RT. 07/05, Sukatani Tapos, Depok selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCX; 211. Nama : Mulyadi Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia Alamat : Jalan Tarumanagara V, Nomor 419, RT. 01/015, Mekarjaya Sukmajaya, Depok selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCXI; 212. Nama : Dani Ramdhani Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia Alamat : Puri Nirwana 3 Blok DB Nomor 14, Karadenan Cibinong, Bogor selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCXII; 213. Nama : Rusdiyanto Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia Alamat : Kp. Jatijajar, RT. 01/06, Jatijajar Tapos, Depok selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCXIII; 214. Nama : Gilang Mustika Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia 39 Alamat : Kp. Asem, RT. 05/09, Cijantung Pasar Rebo, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCXIV; 215. Nama : Sunarto Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia Alamat : Pondok Rajeg Indah Blok H, Nomor 27, RT. 04/09 Pondok Rajeg Cibinong, Bogor selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCXV; 216. Nama : Ari Rahman Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia Alamat : Kp. Jatijajar, RT. 02/06, Jatijajar Tapos, Depok selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CCXVI; 217. Nama : Darto Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia Alamat : Kp. Jatijajar, RT. 06/06, Jatijajar Tapos, Depok selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CCXVII; 218. Nama : Agun Gunawan Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia Alamat : Kp. Jatijajar, RT. 07/07, Jatijajar Tapos, Depok selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CCXVIII; 219. Nama : Muchamad Achadi Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia Alamat : Kp. Cilangkap, RT. 02/015, Cilangkap Tapos, Depok selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CCXIX; 220. Nama : Sarono Pekerjaan : Pekerja PT. Pearl Star International Alamat : Kp. Babakan, RT. 004/022, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCXX; 221. Nama : Bitcar Pekerjaan : Pekerja PT. Pearl Star International Alamat : Kp. Cilangkap, RT. 004/004, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CCXXI; 40 222. Nama : Maiman Pekerjaan : Pekerja PT. Pearl Star International Alamat : Cilodong, RT. 001/001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CCXXII; 223. Nama : Heru Wahyudi Pekerjaan : Pekerja PT. Peral Star International Alamat : Kp. Bedahan Nomor 41, RT. 006/002, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CCXXIII; 224. Nama : Ismu Rafian Pekerjaan : Pekerja PT. Pearl Star International Alamat : Kelapa Dua Nomor 108, RT. 004/009, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXXIV; 225. Nama : Ade Supriyadi Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Jalan Anyelir 6 Nomor 117, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCXXV; 226. Nama : Agus Sulistianto Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Perum Pesona Laguna Blok C-6 Nomor 04, RT. 003/RW. 020, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXXVI; 227. Nama : Junaedy Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Kp. Pal Sigunung, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCXXVII; 228. Nama : Maulia Raudatul Nursasma Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Lingkungan Cipayung, RT. 002/RW. 029, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCXXVIII; 41 229. Nama : Tri Afriani Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Jatijajar, RT. 004/RW. 009, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCXXIX; 230. Nama : Merry Annisa Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Palsigunung, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCXXX; 231. Nama : Brigita Desta Putri Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia Alamat : Mutihan, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXXXI; 232. Nama : Ahmad Hafid, S.T. Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Perum Queen Garden Cluster Blok B1 Nomor 21, RT. 005/005, Desa Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Serang – Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXXXII; 233. Nama : Agung Rangga Sasmita Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Kp. Tegal Raya, RT. 005/004, Desa Kramat Watu, Kecamatan Kramat Watu, Serang – Banten selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCXXXIII; 234. Nama : Helmi Krisitian Efendi Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Link. Kependilan Baru, RT 004/001, Desa Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCXXXIV; 235. Nama : Ari Setiawan Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Komplek TCI Blok I.2 Nomor 14, RT. 006/005, Desa Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCXXXV; 42 236. Nama : Massudirman Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Link. Kaligandu Bujang Boros, RT. 014/006, Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCXXXVI; 237. Nama : Vauzan Rivaldie, S.T. Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Perum BCK Blok D13 Nomor 06, RT. 004/008, Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCXXXVII; 238. Nama : Pratikno Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Komp. BPP Blok D.2/24, RT. 011/003, Desa Pelamunan, Kecamatan Kramat Watu, Serang – Banten selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCXXXVIII; 239. Nama : Nanang Yulianto Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Link. Kalang Anyar, RT. 001/001, Desa Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCXXXIX; 240. Nama : Ukki Imawan Liananda Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Jalan Nakula Nomor 21A, Kaveling Blok E, RT. 010/005, Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CCXL; 241. Nama : Masrohan Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 22 BBS II, RT. 020/005, Desa Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCXLI; 242. Nama : Nuskhi Bima Fadhillah Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia 43 Alamat : Ngagel Mulyo 8/21, RT. 007/004, Desa Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya – Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXLII; 243. Nama : Muhammad Riza Al-Fath Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Jalan Pleburan Barat 58, RT. 007/001, Desa Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang – Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCXLIII; 244. Nama : Yeyet Sudrajat Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Jalan Haur Pancuh II Nomor A-37, RT. 001/004, Desa Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Bandung – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCXLIV; 245. Nama : Iwan Nurjaman Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Link. Leuweung Sawo, RT. 004/009, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCXLV; 246. Nama : Sigit Anggoro Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Jalan Setrawangi II Nomor 12, RT. 004/015, Desa Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, Bandung – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCXLVI; 247. Nama : Rahmat Setiyadi Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Jalan Imam Bonjol, Gang Pisang Nomor 15 LK I, RT. 019/000, Desa Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung – Lampung selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXLVII; 248. Nama : Deden Soedirja Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Link. Kubang Lampit, RT. 011/001, Desa Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCXLVIII; 44 249. Nama : Fuad Abroro Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Perumahan Metro Grand Cendana, RT. 002/010, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Cilegon – Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCXLIX; 250. Nama : Abdulloh Muchbitin Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia Alamat : Penjaringan 20-A, RT. 003/002, Desa Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya – Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon CCL; 251. Nama : Hasanudin Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Kp. Kamalaka, RT/RW. 003/005, Kelurahan/Desa Panggungjati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon CCLI; 252. Nama : Sukandi Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Kp. Beberan Nomor 21, RT/RW. 003/001, Kelurahan/Desa Beberan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CCLII; 253. Nama : Yustian Nanda Pratama Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Komplek Bintang Lialang Nomor 19, RT/RW. 004/003, Kelurahan/Desa Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCLIIII; 254. Nama : Tatang Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Per. Griya Purnama B4 Nomor 12, RT/RW. 002/018, Kelurahan/Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCLIV; 255. Nama : Karna Wijaya Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia 45 Alamat : Perum. Titan Arum C11 Nomor 9, RT/RW. 003/013, Kelurahan/Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CCLV; 256. Nama : Anggi Pratomo Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Perumahan Taman Krakatau Blok E21 Nomor 20, RT/RW. 004/008, Kelurahan/Desa Waringin Kurung, Kecamatan Waringn Kurung, Kabupaten Serang- Banten selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCLVI; 257. Nama : Arif Budiman Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Pondok Indah Serang Blok O Nomor 32, RT/RW. 002/012, Kelurahan/Desa Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCLVII; 258. Nama : Handy Veronica Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Taman Mutiara Indah Blok C9 Nomor 01, RT/RW. 004/016, Kelurahan/Desa Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCLVIII; 259. Nama : Agus Andriana Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Bumi Serang Damai Blok E9 Nomor 17, RT. 004/012, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCLIX; 260. Nama : Muchamad Lufti Arif Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Griya Permata Asri F7/06, RT. 001/003, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CCLX; 261. Nama : Muhammad Hafizh Septian Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia 46 Alamat : Komplek Bintang Lialang Nomor 34, RT. 003/004, Kelurahan/Desa Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCLXI; 262. Nama : Anton Marifatulloh Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Komplek Metro Villa Blok C8 Nomor 09, RT/RW. 001/006, Kelurahan/Desa Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon - Banten selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCLXII; 263. Nama : Deri Nata Wijaya Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Perum. Mata Raya Blok D3 Nomor 9, RT. 012/001, Kelurahan/Desa Margasana, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCLXIII; 264. Nama : Ii Ruhiyat Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Link. Sukalila, RT/RW. 003/008, Kelurahan/Desa Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCLXIV; 265. Nama : Muarif Rusyadi S.Si. Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Bumi Rakata Asri C2/12A, RT/RW. 003/007, Kelurahan/Desa Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon - Banten selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCLXV; 266. Nama : Hari Chrisbiantoro Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Komplek TRC Blok A10 Nomor 4, RT/RW. 001/005, Kelurahan/Desa Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon - Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCLXVI; 267. Nama : Nur Trisno Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia 47 Alamat : Perum. Kramatwatu Griya Asri Blok C6 Nomor 2, RT/RW. 004/005, Kelurahan/Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang - Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCLXVII; 268. Nama : Sodikin Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Komplek BPI Blok JB Nomor 9, RT/RW. 006/004, Kelurahan/Desa Pangung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon - Banten selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCLXVIII; 269. Nama : Pendri Yofarudin Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia Alamat : Tamansari Manglayang Regency Blok I 13 Nomor 1, RT/RW. 008/028, Kelurahan/Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCLXIX; 270. Nama : Dede Resta Mulya Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Cukang Galeuh, RT. 023/RW. 010, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCLXX; 271. Nama : Dedi Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Parigi II, RT. 009/RW. 004, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCLXXI; 272. Nama : Ade Arya Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Kp. Nagasari, RT. 008/RW. 004, Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCLXXII; 273. Nama : Nandar Mahesta Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona 48 Alamat : Dusun Parigi II, RT. 009/RW. 004, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCLXXIII; 274. Nama : Ayat Hidayat Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Parigi II, RT. 013/RW. 005, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCLXXIV; 275. Nama : Dadang Kurniadin Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Parigi II, RT. 011/RW. 004, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCLXXV; 276. Nama : Engkos Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Kp. Maniis, RT. 006/RW. 002, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCLXXVI; 277. Nama : Suyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Parigi I, RT. 010/RW. 004, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCLXXVII; 278. Nama : Irvan Juniansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Parigi I, RT. 003/RW. 002, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCLXXVIII; 279. Nama : Waslim Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Karang Ampel, RT. 019/RW. 008, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCLXXIX; 49 280. Nama : Moch. Agung Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Sarmalaka, RT. 001/RW. 001, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCLXXX; 281. Nama : Taryadi Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Karang Ampel, RT. 019/RW. 008, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCLXXXI; 282. Nama : Tardi Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Parigi II, RT. 011/RW. 004, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCLXXXII; 283. Nama : Jajang Lucky Hermanto Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Sarmalaka, RT. 002/RW. 001, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCLXXXIII; 284. Nama : Edi Juedi Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Gembor II, RT. 013/RW. 004, Desa Gembor, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCLXXXIV; 285. Nama : Masto Mandela Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona Alamat : Dusun Tanjung, RT. 006/RW. 002, Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCLXXXV; 286. Nama : Sugiyono Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia 50 Alamat : Perum Puri Permai Nlock E.9/9, RT. 006/RW. 005, Pete Tigaraksa selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCLXXXVI; 287. Nama : Suhendi Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Kp. Pengkolan, RT. 06/RW. 003, Sukanagara Cikupa selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CCLXXXVII; 288. Nama : Taruna Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Kp. Sawah Dalam, RT. 004/RW. 004, Panunggangan Utara Pinang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CCLXXXVIII; 289. Nama : Atmojo Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perum Mustika Blok C29 Nomor 14, RT. 006/RW. 007, Pasir Mamgka Tigaraksa selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCXXXIX; 290. Nama : Edi Purwadhi Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Duta Asri Balaraja Blok G Nomor 11, RT. 010/RW. 001, Desa Saga, Kecamatan Balaraja selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCXC; 291. Nama : Edi Suryana Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Jalan Sunan Kalijaga Nomor 236 Muara Ciujung Timur Rangkas Bitung selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCXCI; 292. Nama : Guntur Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perum Sudirman Indah Blok G19 Nomor 26, RT. 005/012 selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCXCII; 293. Nama : Achmad Sakum Septiawan Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Talagasari, RT. 003/001, Kecamatan Cikupa Tangerang, Kecamatan Cikupa selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCXCIII; 51 294. Nama : Rahidi Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perumahan Mustika Blok B 18/3, RT. 002/RW. 010, Pasir Nangka selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXCIV; 295. Nama : Muhammad Rifai Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perumahan Mediterania Blok A 2/4, RT. 030/005 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCXCV; 296. Nama : Hasanudin Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perumahan Mustika Blok C3/14, RT. 012/008 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXCVI; 297. Nama : Kuat Mekar Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perumahan Mustika Blok B15/28, RT. 006/010 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXCVII; 298. Nama : Angga Saputra Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perumahan Pasir Nangka Blok B 9 Nomor 15, RT. 006/005 selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCXCVIII; 299. Nama : Deka Supriyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Kp. Serpong, RT. 007/002 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCXCIX; 300. Nama : Trisanto Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Kp. Ciapus, RT. 002/002, Desa Cangkudu selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon CCC; 301. Nama : Akhmad Rasmono Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Royal Permata Blok C 15 Nomor 02, RT. 018/002, Saga Balaraja selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon CCCI; 302. Nama : Sriyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia 52 Alamat : Perumahan Talaga Bestari Blok F4/36, RT. 002/01, Wanakerta Sindang Jaya selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCCII; 303. Nama : Mahmudin Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Talagasari 006/003, Cikupa Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCCIII; 304. Nama : Didi Ruswandi Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Kp. Jambe, RT. 010/002 selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCCIV; 305. Nama : Slamet Widodo Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perumahan Mustika Blok C 30, RT. 007/007 selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCCV; 306. Nama : Muksin Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Kp. Jantungeun, RT. 002/001, Mekar Sari Jambe selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCCVI; 307. Nama : Sabil Fauzi Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Kp. Nambo, RT. 007/002, Talagasari Balaraja selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCCVII; 308. Nama : Anton Sujarwo Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia Alamat : Perumahan Sudirman Indah Blok G 11/07, RT. 005/02 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCVIII; 309. Nama : Eman Sujarman Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Cipancur, RT. 004/001, Desa Cipancur, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCCIX; 310. Nama : Paryono Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals 53 Alamat : Perum Dian Anyar o/8, RT. 009/012, Kelurahan Cisereuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CCCX; 311. Nama : Sunarno Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Griya Ciwangi H.4-15, RT. 040/009, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Puwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCCXI; 312. Nama : Kahpi Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Karajan, RT. 004/001 Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCXII; 313. Nama : Agung Adi Salam Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Pasar Minggu, RT. 003/001, Desa Cikempay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCXIII; 314. Nama : Ade Suryana Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Citeko Kaler, RT. 009/004, Desa Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCXIV; 315. Nama : Amin Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Cikumpay, RT. 016/004, Desa Cijaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCXV; 316. Nama : Deny Saefudin Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Pal Dalapan, RT. 012/003, Desa Cijaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCXVI; 54 317. Nama : Saepul Anuwar Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Mekarjaya, RT. 005/001, Desa Cijaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCXVII; 318. Nama : Indra Lesmana Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals Alamat : Kp. Cijauh, RT. 012/004, Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCXVIII; 319. Nama : Mardiyono Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya Alamat : Mess PT. MIJ, Jalan Kayu Putih, Kelurahan Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCXIX; 320. Nama : Novi Saputra Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya Alamat : Jalan Manunggal, RT. 09 Nomor 054, Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCXX; 321. Nama : Raymond Vernando Moningkey Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya Alamat : Kp. Punan Malinau, RT. 02 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCXXI; 322. Nama : Totok Sudarmoko Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya Alamat : Mess PT. MIJ, Jalan Silo, Gang Sentral, Kelurahan Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCXXII; 323. Nama : Andi Rachim Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya Alamat : Jalan M. Iswayudi, Kelurahan Rinding selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXXIII; 324. Nama : Sahera Abdul Muin Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya 55 Alamat : Jalan Silo, Kelurahan Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXXIV; 325. Nama : Agus Purwanto Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya Alamat : Mess PT. MIJ, Jalan Silo, Gang Sentral, Kelurahan Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXXV; 326. Nama : Yudi Agus Darmawan Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya Alamat : Mess PT. MIJ, Jalan Silo, Gang Sentral, Kelurahan Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCXXVI; 327. Nama : Umar M. Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Jalan Satya Lencana, RT. 10, Bontang Lestari, Bontang Selatan selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCXXVII; 328. Nama : Agus Sapriansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Pegat Bukur, Sambaliung, Tanjung Redeb, Berau selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCXXVIII; 329. Nama : Miftakul Rozaak Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Jalan Gunung Panjang, Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Berau selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXXIX; 330. Nama : Bartolomius M. U. Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Jalan Mulawarman, RT. 01, Merasa, Kelay selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXXX; 331. Nama : Mulyadi Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Jalan Dermaga, Karang Ambun, Tanjung Redeb, Berau selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXXXI; 332. Nama : Anderias Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari 56 Alamat : Bena Baru, RT. 01, Sambaliung selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCXXXII; 333. Nama : Edy Mariono Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Jalan M. Iswahyudi, Rinding, Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCXXXIII; 334. Nama : La Ono Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Jalan Gunung Panjang, Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCXXXIV; 335. Nama : Johansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Gurimbang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCXXXV; 336. Nama : Sirilus Riwu Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Bebanir Bangun, Sambaliung selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCXXXVI; 337. Nama : Yoga Harico Gummaya Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Jalan Kapten Tendean, Bugis, Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CCCXXXVII; 338. Nama : Ashar Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Gurimbang, RT. 02, Sambalinung selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CCCXXXVIII; 339. Nama : Abdullah Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Sambaliung, RT. 04 selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCXXXIX; 340. Nama : Yohanes Baptista Mira Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Jalan Sejahtera, Perumahan Bangkit, Sambaliung selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CCCXL; 341. Nama : Roger Tambunan Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari 57 Alamat : Jalan Prapatan, Sei Bedungun, Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCXLI; 342. Nama : Fransiskus Wela Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari Alamat : Pegat Bukur, RT. 06, Sambaliung selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXLII; 343. Nama : Masran Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Jalan Bulungan, RT. 03, Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXLIII; 344. Nama : Suwandi Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Kamp. Marancang Ulu, RT. 06, Marancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCXLIV; 345. Nama : Ewin Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Jalan Rubaan, RT. 004, Kamp. Tubaan, Kecamatan Tabalar selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXLV; 346. Nama : Herwin Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Kamp. Merfancang Ilir, RT. 003, Merancang Ilir selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXLVI; 347. Nama : Didit Ardiansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Rinding, RT. 10, Rinding, Kecamatan Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCXLVII; 348. Nama : Satrio Ari Wibowo Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Jalan Tarap, Gang Bidan, RT. 01, Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCXLVIII; 349. Nama : Muhammad Haris Wirada Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati 58 Alamat : Jalan Tuamang Nomor 194, Sidorejo Hilir, Medan Tembung selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXLIX; 350. Nama : Wiwin Choirul Anam Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Jalan Gunung Maritam, RT. 30, Kelurahan Tanjung Redeb, Berau selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCCL; 351. Nama : Asis Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Jalan Karang Ambon, RT. 04, Kelurahan Gayam selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CCCLI; 352. Nama : Purwanto Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Besuki, RT. 06, Kecamatan Lumbir selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCLII; 353. Nama : Ismail Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Jalan Bangsawan, RT. 04, Kecamatan Gunung Tabur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCLIII; 354. Nama : Putra R. Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Kamp. Tanjung Perangant, RT. 03, Kecamatan Sambaliung selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCLIV; 355. Nama : Anwar Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Jalan Pulau Sambit, RT. 05, Gunung Maritam selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCLV; 356. Nama : Iwan Palebangan Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Lati Alamat : Jalan Sawi, RT. 17, Tanjung Redeb Berau selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCLVI; 357. Nama : Yusuf Matius Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati 59 Alamat : Kampung Bena Baru, RT. 001 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCLVII; 358. Nama : Samsul Kamar Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Gunung Panjang, RT. 017 selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCLVIII; 359. Nama : Muhammad Umar Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Mulawarman, RT. 002 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCLIX; 360. Nama : Eka Saputra Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Rantau Panjang, RT. 002 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCLX; 361. Nama : Ahmad Yani Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Pegat Bukur, RT. 001 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCLXI; 362. Nama : Didi Soeran Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Pegat Bukur, RT. 003 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCLXII; 363. Nama : Nur Alamsyah Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan M. Iswahyudi, RT. 002 selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCLXIII; 364. Nama : Febianus Munawar Lewar Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Poros Trans Sambaliung, RT. 015 selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCLXIV; 365. Nama : Syarifuddin Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Tasuk, RT. 003 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCLXV; 366. Nama : Agus Andriono Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati 60 Alamat : Jalan Tegal Sari, RT. 003 selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCLXVI; 367. Nama : Erwin Tahir Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Birang Makassang, RT. 010 selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCLXVII; 368. Nama : Heriyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Pegat Bukur, RT. 001 selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCLXVIII; 369. Nama : Sindy Mieshell Yulia Pekerjaan : Pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati Alamat : Jalan Bena Baru, RT. 001 selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCLXIX; 370. Nama : Aspul Rahmadi Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Durian II, Gang Pelita, RT. 28, Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCLXX; 371. Nama : Nur Widodo Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Kampung Pegat Bukur, RT. 004, Kecamatan Sambaliung selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCLXXI; 372. Nama : Marthin Ricardo Nainggolan Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Murjani III, Komplek Perumahan Teluk Lestari Indah selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCLXXII; 373. Nama : Polita Julianto Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Pulau Semama, Gang Ketapi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCLXXIII; 374. Nama : Nuryanto Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Mess PT. Buma Binungan Kampung Pegat Bukur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCLXXIV; 61 375. Nama : Ismail Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Kampung Pegat Bukur, RT. III, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCLXXV; 376. Nama : Dedi Apriansyah Putra Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Gatot Subroto, Gang Jambu 2, RT. II, Bedungun Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCLXXVI; 377. Nama : Wahdana Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Siranuddin Tambak Baru Perumahan Harmoni Gunung Tabur Berau selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CCCLXXVII; 378. Nama : Hamdani Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Kampung Pegat Bukur, RT. II, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CCCLXXVIII; 379. Nama : Aril Syahrianto Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Sultan Agung selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCLXXIX; 380. Nama : Edy Kurniawan Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan M. Iswayudi, Gang Elang, RT. 4, Kelurahan Rinding, Kabupaten Berau selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCLXXX; 381. Nama : Wahyu Nugroho Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Mess PT. Buma Binungan, Kampung Pegat Bukur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCLXXXI; 382. Nama : Zainul Aminuddin Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Gatot Subroto selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CCCLXXXII; 62 383. Nama : Supriadi Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon CCCLXXXIII; 384. Nama : Masdar Marhawig Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Karang Mulyo, Gang Ola Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon CCCLXXXIV; 385. Nama : Bustam Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Raja Alam 001, RT. 3, Sei Bedungun Tg Redeb Berau selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CCCLXXXV; 386. Nama : Suardy Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon CCCLXXXVI; 387. Nama : Juel Thomas Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Long Lanuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon CCCLXXXVII; 388. Nama : Agus Setiawan Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Kampung Pegat Bukur, RT. II, Kecamatan Sambaliung selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon CCCLXXXVIII; 389. Nama : Erik Yohanes Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Pegat Bukur, RT. 5, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CCCLXXXIX; 390. Nama : Iskaris Bob Mau Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Jalan Gatot Subroto, RT. II, Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb Berau selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CCCXC; 63 391. Nama : Julius Tanggu Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Kampung Pegat Bukur, RT. 5, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCXCI; 392. Nama : Alex Frangki Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan Alamat : Pegat Bukur, RT. 4, Nomor 311 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CCCXCII; 393. Nama : Syafariansyah Wahyudin Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan 0AKB. Sanipa I, Nomor 806, RT. 20, Kelurahan Kampung Bugis – Tanjung Redeb – Berau – Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXCIII; 394. Nama : Irwansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan Swadaya, RT. 12, Karang Ambun, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXCIV; 395. Nama : Syahrudin Noor Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan Cempaka IV, RT. 003, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXCV; 396. Nama : Yasin Wakid Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan Albina, Komplek Perum Guru, Gunung Panjang, RT. 15, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXCVI; 397. Nama : Baharuddin Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan Bukit Berbunga 99 Sejuta, RT. 03, RT. 03, Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CCCXCVII; 398. Nama : Heriadi Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal 64 Alamat : Kampung Long Lanuk RT.03, Long Lanuk, RT 03, Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CCCXCVIII; 399. Nama : M. Sarpani Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan Pulau Semama, Gang Ketapi Blok D Nomor 2, RT. 12, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CCCXCIX; 400. Nama : Rafi Usman Habi Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan Manunggal, Gang Ubi, Gayam, RT. 09, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon CD; 401. Nama : Hery Syaprani Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan H. Mayakub Nomor 04, Karang Ambun , RT. 04, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon CDI; 402. Nama : Ary Bahrianto Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan Gatot Subroto, Gang Kelapa II, Kelurahan Sei Bedungun, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon CDII; 403. Nama : Rusmin Faisal Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan Ajie Syamsuddin Komplek Bumi Citra Gemilang Blok B Nomor 2, RT. 015, Gunung Tabur, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon CDIII; 404. Nama : Syarifuddin Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal Alamat : Jalan Sultan Agung Perum PBB Blok BA 09, Sei Bedungun, RT. 02, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon CDIV; 405. Nama : Sawaludin Mastur Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau 65 Alamat : Jalan Durian III, RT. 013, Gang Perkasa, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon CDV; 406. Nama : Fadliansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Har. M. Ayoeb, RT. 005, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon CDVI; 407. Nama : Joko Ristanto Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Singkuang, RT. 012, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CDVII; 408. Nama : Waloko Seto Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Padat Karya, RT. 006, Perumahan Jatipurus Permai Blok E-2 Nomor 34, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDVIII; 409. Nama : Bambang Santoso Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan RA. Kartini, RT. 002, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon CDIX; 410. Nama : Agus Maulana Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Poros Samburakat, RT. 002, Kelurahan Samburakat, Kecamatan Samburakat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon CDX; 411. Nama : Enjang Bagus Wahriyadi Jabatan SP/SB : Anggota PUK SPKEP SPSI PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Kakaban, Gang Perkasa II, RT. 013, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon CDXI; 412. Nama : Achmad Rifa’i Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau 66 Alamat : Jalan Karang Mulyo, RT. 007, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CDXII; 413. Nama : Suriansyah Pekerjaan : PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Kalimarau, RT. 015, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDXIII; 414. Nama : Sofyan Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Poros Bangun Sambaliung, RT. 015, Kelurahan Samabliung, Kecamatan Sambaliung selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDXIV; 415. Nama : Yogi Putra Parma Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Sidoluhur Barat, Kelurahan Angdilangkung, Kecamatan Kepanjen selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CDXV; 416. Nama : Hamdan Dzakirin Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Pulau Sambit, RT. 004, Keluarahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDXVI; 417. Nama : Muhammad Mega Dwi Putra Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Apt. Pranoto, Gang Sopo Surung, RT. 009, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDXVII; 418. Nama : Martoyo Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau Alamat : Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXVIII; 419. Nama : Muhammad Irfan Fasya Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja 67 Alamat : Jalan Peta Utara Nomor 23, RT. 01/07, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDXIX; 420. Nama : Widodo Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Cipinang Asem, RT. 07/09, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CDXX; 421. Nama : Ahsan Hudaya Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Melati 5, Nomor 37, RT. 011/009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDXXI; 422. Nama : Jajang Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Perum Cikondang Regency, Blok C Nomor 13, RT. 03/04, Dusun Puhun, Kelurahan Ciawigebang, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDXXII; 423. Nama : Dwi Wisnnu Bagus Priyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Cilobak IV, Nomor 62, RT. 05/07, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXXIII; 424. Nama : Bambang Ahmadul Hadi Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Perum Rivera Hills B. 5/13, RT. 05/07, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXXIV; 425. Nama : Asep Adipriana Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja 68 Alamat : Jalan Cipinang Asem, RT. 07/11, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXXV; 426. Nama : Dessa Icha Permana Sigit Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Kaveling AMD, Nomor 79, RT. 07/08, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXXVI; 427. Nama : Riswandi Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Benda Barat XI, Kaveling Batan Nomor 3, RT. 04/09, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CDXXVII; 428. Nama : Tardim Bin Mukasan Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Dusun Danayasa, RT. 06/02, Kelurahan Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDXXVIII; 429. Nama : Arif Hidayatullah Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Balimatraman, RT.03/12, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXXIX; 430. Nama : Gandi Subrata Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA Alamat : Jalan Papanggo II C, Gang III Nomor 49, RT. 05/03, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDXXX; 431. Nama : Kasidin B.S. Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Pinang II Nomor 18 A, RT. 02/02, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXXXI; 69 432. Nama : Hari Setiawan Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Pondok Kelapa Selatan Dalam III, G.26, RT. 05/12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CDXXXII; 433. Nama : Heru Prasetyo W. Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Pancoran Barat VIII, RT. 10/03, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDXXXIII; 434. Nama : Ridwansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Kampung Duri Barat, RT. 02/08, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDXXXIV; 435. Nama : Suparyadi Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Nusa Indah IV/4, Nomor 148, RT. 06/04, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CDXXXV; 436. Nama : Yatiyono Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Blok Cibiluk Barat, RT. 06/02, Kelurahan Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDXXXVI; 437. Nama : Muhammad Wisnu Cahyo Putro Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Bojong Asri F-16 Nomor 7, RT. 07/13, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CDXXXVII; 438. Nama : Bayu Riswanto Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja 70 Alamat : Cilandak Timur, RT. 11/01, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CDXXXVIII; 439. Nama : Adam Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan H. Salim Nomor 74, RT. 03/14, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDXXXIX; 440. Nama : Dian Supriyatno Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Jalan Lingkar Sari, RT. 07/08, Kelurahan Kali Sari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CDXL; 441. Nama : Sukiran Pekerjaan : Pekerja PT. Palyja Alamat : Penisihan, RT. 04/03, Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CDXLI; 442. Nama : Syahbana Ihsan Mulana Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Nanggewer Mekar, RT. 004/RW. 002, Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDXLII; 443. Nama : Guruh Agung Gunawan Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Jalan K.H. Natsir, Kp. Lemper, RT. 001/RW. 006 – Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabtpaten Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXLIII; 444. Nama : Wawan Setiawan Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Sabur, RT. 001/RW. 009, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXLIV; 71 445. Nama : Dede Martin Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Dukuh, RT. 002/RW. 002, Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDXLV; 446. Nama : Saeful Rahman Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Ciceger, RT. 003/RW. 006, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXLVI; 447. Nama : Ade Muhammad Nurfiansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Sanja, RT. 002/RW. 004, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CDXLVII; 448. Nama : Teten Topandi Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Nanggoh, RT. 003/RW. 011, Sukamaju Kalerr, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDXLVIII; 449. Nama : Asep Saepulloh Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Kambing, RT. 008/RW. 005, Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXLIX; 450. Nama : Nurdianto Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Nagreg, RT. 004/RW. 006, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon CDL; 451. Nama : Abdul Muksin Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Sabur, RT. 001/RW. 006, Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon CDLI; 72 452. Nama : Benny Lesmana Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Kambing, RT. 003/RW. 005, Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CDLII; 453. Nama : Aan Taryana Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra Alamat : Kp. Tlajung, RT. 002/RW. 008, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDLIII; 454. Nama : Rasim Pekerjaan : Pekerja PT. Quty Karunia Alamat : Kampung Tabrik, RT. 008/RW. 004, Desa Babakan Cikao, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDLIV; 455. Nama : Iyan Pekerjaan : Pekerja PT. Quti Karunia Alamat : Kampung Pangupukan, RT. 003/RW. 001, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CDLV; 456. Nama : Didin Mujahidin Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Krajan, RT. 014/RW. 006, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDLVI; 457. Nama : Aris Sunandar Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Perum Bukit Suryo Blok A1 Nomor 7 – Babakan Cikao, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDLVII; 458. Nama : Saeful Hidayat Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose 73 Alamat : Kp. Cinangka, RT. 017/RW. 004, Desa Ponggang, Kecamatan Serng Panjang, Kabupaten Subang – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDLVIII; 459. Nama : Daryo Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Dusun Jalan Bedeng, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDLIX; 460. Nama : Idin Rohidin Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Karang Anyar, RT. 19/RW. 005, Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon CDLX; 461. Nama : Awang Mulyaman Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Ciasem, RT. 007/RW. 003, Desa Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDLXI; 462. Nama : Wisnu Kurniawan Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Rawasari, RT. 010/RW. 003, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDLXII; 463. Nama : Rizki Ramdhani Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Ciasem, RT. 007/RW. 003, Desa Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDLXIII; 464. Nama : Dadan M. Hamdan Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Jalan Lodaya Kp. Baru, RT. 004/001 – Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDLXIV; 74 465. Nama : Asep Muhammad Taufik Wiguna Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose Alamat : Kp. Sasak Beusi, RT. 014/RW. 001, Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDLXV; 466. Nama : Caswat Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Kp. Dayeuh, RT 001/001, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDLXVI; 467. Nama : Mulyadi Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Kp. Serang, RT. 001/005, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDLXVII; 468. Nama : Waryono Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Gunung Putri Utara, RT. 001/013, Desa Gunungputri, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CDLXVIII; 469. Nama : Roni Winarno Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Desa Tanjung, RT. 004/003, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyuumas selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDLXIX; 470. Nama : Abdul Rohman Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Kp. Nyangegeng, RT. 006/003, Desa Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDLXX; 471. Nama : Idin Hasanudin Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Wilayah III, Pasawahan, RT. 002/003, Desa Silebu, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDLXXI; 75 472. Nama : Eko Sutawijaya Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Padurenan, RT. 010/002, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CDLXXII; 473. Nama : Andi Susanto Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Kp. Tlajung, RT. 002/007, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDLXXIII; 474. Nama : Fikri Amrullloh Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Kp. Cimanggung, RT. 005/002, Klapanunggal, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDLXXIV; 475. Nama : Suherna Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Kp. Ciemas, RT. 004/001, Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CDLXXV; 476. Nama : Apriyatna Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Gunung Putri Selatan, RT. 004/007, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDLXXVI; 477. Nama : Budiono Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Karang Petir, RT. 00/RW. 004, Tambak, Banyumas selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CDLXXVII; 478. Nama : Sutrisno Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Kp. Kamurang, RT. 01/RW. 02, Kecamatan Citeureup, Bogor selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CDLXXVIII; 479. Nama : Munsir Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera 76 Alamat : Komplek Bina Marga Block D 1, RT. 001/RW. 010, Gunung Putri Bogor selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDLXXIX; 480. Nama : Dwi Sunaryanto Pekerjaan : Pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera Alamat : Genting, RT. 16, Ngarum, Ngampol, Sragen selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CDLXXX; 481. Nama : Riyan Duwi Susanto Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Ciketing Selatan, RT. 002/007, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CDLXXXI; 482. Nama : Agus Fitriyono Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Napel, RT. 003/003, Desa Cisalak, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CDLXXXII; 483. Nama : Aji Arif Hidayat Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Padurenan, RT. 005/012, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CDLXXXIII; 484. Nama : Purhadi Eko Prayitno Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Cikempong, RT. 003/011, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CDLXXXIV; 485. Nama : Asep Saepuloh Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Momonot, RT. 003/016, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CDLXXXV; 486. Nama : Budi Darmadi Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Jalan Haji Japat I, RT. 006/001, Desa Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CDLXXXVI; 77 487. Nama : Anwarudin Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Cikempong, RT. 008/009, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CDLXXXVII; 488. Nama : Ujang Sobana Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Griya Bukit Jaya 2, Blok D3/40, RT. 003/032, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CDLXXXVIII; 489. Nama : Daryo Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Ciketing Selatan, RT. 002/007, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CDLXXXIX; 490. Nama : Rokhman Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Cilangkap, RT. 001/009, Desa Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon CDXC; 491. Nama : Syahrul Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Palsigunung, RT. 007/001, Desa Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kotamadya Depok selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDXCI; 492. Nama : Tatang Supriyatno Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Kedep, RT. 002/019, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDXCII; 493. Nama : Odi Bin Suhanda Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Sindanglengo, RT. 003/0003, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXCIII; 78 494. Nama : Gunardi Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Kedep, RT. 001/017, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CDXCIV; 495. Nama : Yusdiawan Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Lingkung Harum Manis, RT. 003/002, Desa Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon CDXCV; 496. Nama : Susilo Harsono Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Napel, RT. 001/003, Desa Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kotamadya Depok selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXCVI; 497. Nama : Karyono Bin Miftarim Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Kedep, RT. 002/022, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CDXCVII; 498. Nama : Iwan Wintoro Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Padurenan, RT. 007/012, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CDXCVIII; 499. Nama : Hermansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Momonot, RT. 003/016, Desa Tlajungudik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CDXCIX; 500. Nama : Ihram Maryono Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Blok Pesanggrahan, RT. 002/002, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon D; 501. Nama : Usup Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya 79 Alamat : Kp. Nambo, RT. 002/001, Desa Bantar Jati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon DI; 502. Nama : M. Yamin Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Mampang, RT. 007/001, Desa Mampang, Kecamatan Pancoran Mas selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon DII; 503. Nama : Septian Saputra Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya Alamat : Kp. Momonot, RT. 001/015, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon DIII; 504. Nama : Saeful Anwar Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp. Sanja, RT. 005/001, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon DIV; 505. Nama : R. Deni Hermawan Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp. Sanja, RT. 003/004, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon DV; 506. Nama : Suhendar Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp. Sanja, RT. 002/002, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon DVI; 507. Nama : Andriyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp. Sanja, RT. 005/002, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DVII; 508. Nama : Cepiyana Sopian Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Leuwinutug, RT. 004/003, Desa Leuwinutug, Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DVIII; 80 509. Nama : Suyanti Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp. Sanja, RT. 002/005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon DIX; 510. Nama : Agus Purnomo Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp. Sanja, RT. 002/004, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon DX; 511. Nama : Tri Mulyani Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Sindang Sari, RT. 002/008, Kebon Kelapa, Kota Bogor Tengah selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon DXI; 512. Nama : Mohamad Andri Ardiansyah Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Forum Puri Lavender Blok T 07, RT. 003/009, Tarikolot Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DXII; 513. Nama : Hidayat Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp. Leuwinutug, RT. 004/003, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DXIII; 514. Nama : Irvan Cahyadi Pekerjaan : Pekerja PT. Sentral Multirasa Utama Alamat : Kp. Sanja, RT. 002/002, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DXIV; 515. Nama : Sujarwo Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Perum Bumi Indah Tahap III Blok GA Nomor 7, RT. 005/RW. 009, Desa Sukamantri, Pasar Kemis, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DXV; 516. Nama : Abdul Azis Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas 81 Alamat : Kp. Gembor, RT. 003/RW. 002, Ke. Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DXVI; 517. Nama : Muhammad Salim Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Gembor, RT. 003/RW. 002, Ke. Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DXVII; 518. Nama : Ahmad Damyati Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Doyong, RT. 002/RW. 013, Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXVIII; 519. Nama : Ahmad Yani Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Pasirkecapi, RT. 001/RW 003, Pasair Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DXIX; 520. Nama : Apip Burhan Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kebon Jati, RT. 001/RW. 001, Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DXX; 521. Nama : Bambang Heriyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Dusun Bunian, RT. 003/RW. 002, Ruang Tengah, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DXXI; 522. Nama : Basuki Rahmat Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Doyong, RT. 004/RW. 006, Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DXXII; 523. Nama : Buang Bin Miang Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas 82 Alamat : Kp. Rohayan, RT. 003/RW. 003, Kiara Payung, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXXIII; 524. Nama : Cahyo Purnomo Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Perum Cluster Duta Asri Blok A Nomor 12, RT. 001/RW. 017, Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXXIV; 525. Nama : Darsum Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Gembor, RT. 003/RW. 002, Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DXXV; 526. Nama : Dwi Priyo Riyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Jalan Panusupan, RT. 003/RW. 002, Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXXVI; 527. Nama : Eko Suhardi Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Griya Panorama Indah A.3/17, RT. 003/RW. 010, Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DXXVII; 528. Nama : Eko Sarko Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Dusun Langsep 1, RT. 003/RW. 001, Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DXXVIII; 529. Nama : Hasanudin Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Gembor, RT. 003/RW. 002, Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXXIX; 530. Nama : Herman Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas 83 Alamat : Kp. Pangodokan Kidul, RT. 0006/RW. 003, Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DXXX; 531. Nama : Juhri Kusnadi Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Gembor, RT. 003/RW. 002, Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXXXI; 532. Nama : Jumarna Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Jati, RT. 004/RW. 002, Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DXXXII; 533. Nama : Khadis Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : BTN Bonana Permai Blok C Nomor 39, RT. 004/RW. 004, Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DXXXIII; 534. Nama : Kurdi Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Sondol, RT. 002/RW. 001, Penamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DXXXIV; 535. Nama : Madhapi Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Doyong, RT. 005/RW. 006, Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DXXXV; 536. Nama : Nasihudin Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Plompong, RT. 006/RW. 002, Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DXXXVI; 537. Nama : Nasikin Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Doyong, RT. 002/RW. 005, Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 84 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon DXXXVII; 538. Nama : Opik Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Gubug, RT. 002/RW. 007, Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DXXXVIII; 539. Nama : Sanglir Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Sondol, RT. 002/RW. 001, Penamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DXXXIX; 540. Nama : Subagiyo Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Sidang Panon Risidence Blok C-12/19, RT. 004/RW. 010, Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DXL; 541. Nama : Sudirman Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Gembor, RT. 002/RW. 002, Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DXLI; 542. Nama : Sunadi Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Doyong, RT. 002/RW. 006, Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DXLII; 543. Nama : Supiyan Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Gembor, RT. 003/RW. 002, Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXLIII; 544. Nama : Suri Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Gembor, RT. 003/RW. 002, Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXLIV; 85 545. Nama : Warjono Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Bumi Indah Tahap 3 Blok HQ Nomor 7, Jalan Cempaka 2, RT. 005/RW. 008, Sukamantri. Kecamatan Pasa Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DXLV; 546. Nama : Yoga Ichwani Juangga Pekerjaan : Pekerja PT. Sari Baru Mas Alamat : Kp. Pasir Gadung, RT. 006/RW. 001, Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXLVI; 547. Nama : M. Sobirin B. Karman Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Periuk, RT. 001/RW. 003, Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DXLVII; 548. Nama : Iing Setiawan Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Perum Nuansa Mekarsari A-11/15, RT. 002/RW. 006, Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DXLVIII; 549. Nama : Purwanto Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Perum Nuansa Mekarsari C-16/18, RT. 006/RW. 006, Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXLIX; 550. Nama : Salbiyah Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Sangiang, RT. 005/RW. 001, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon DL; 551. Nama : Riati Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Perum Nuansa Mekarsari C-16/17, RT. 006/RW. 006, Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon DLI; 86 552. Nama : Ramlah Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Jalan Parkit I Blok B28 Nomor 10 PD Sejahtera, RT. 004/RW. 010, Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DLII; 553. Nama : Heningtyas Kartikawuri Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Perum Nuansa Mekarsari B-4/11, RT. 004/RW. 006, Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DLIII; 554. Nama : Aida Wati Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Periuk, RT. 003/RW. 003, Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DLIV; 555. Nama : Ati Suwarti Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Jungkel, RT. 003/001, Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DLV; 556. Nama : Ita Binti Aming Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Gempol Sari, RT. 003/RW. 001, Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DLVI; 557. Nama : Leni Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Pisangan, RT. 002/RW. 002, Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DLVII; 558. Nama : Leni Wijayanti Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Kedung Putat, RT. 001/RW. 001, Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DLVIII; 87 559. Nama : Lita Santina Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Perum Nuansa Mekarsari Blok C.16 Nomor 7, RT. 006/RW. 006, Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DLIX; 560. Nama : Munawaroh Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Desa Jatiwaringin, RT. 002/RW. 002, Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DLX; 561. Nama : Mursanah Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Periuk, RT. 001/RW. 002, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DLXI; 562. Nama : Muryani Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Pangodokan Kaler, RT. 001/RW. 001, Kutabumi, Kecamatam Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DLXII; 563. Nama : Muslikhah Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Jalan KH. Khalan, RT. 001/RW. 002, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DLXIII; 564. Nama : Napsiah Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Kebon, RT. 002/RW. 001, Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DLXIV; 565. Nama : Narsem Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Menganti, RT. 004/RW. 007, Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DLXV; 566. Nama : Neneng Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma 88 Alamat : Kp. Pakuhaji, RT. 010/RW. 005, Mekar Kondang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DLXVI; 567. Nama : Nurhayati Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Buaran Armaya, RT. 016/RW. 004, Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DLXVII; 568. Nama : Retno Wandan Sari Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Perum Taman Kota Permai II Blok. 3 Nomor 16, RT. 005/RW. 012, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DLXVIII; 569. Nama : Sahani Binti Nu’ang A.S. Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Tempe, RT. 002/RW. 004, Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DLXIX; 570. Nama : Sangadah Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Sangiang, RT. 004/RW. 001, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DLXX; 571. Nama : Sri Umiyati Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Sepatan, RT. 004/RW. 002, Sepatan, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DLXXI; 572. Nama : Surati Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Jalan Damar III Nomor 62, RT. 004/RW. 006, Periuk Jaya, Kecamat Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DLXXII; 573. Nama : Wia Fitriah Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma 89 Alamat : Perum Periuk Jaya Permai, Jalan Angsana IV Nomor 97, RT. 004/RW. 005, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DLXXIII; 574. Nama : Yaun Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Panyaweuyang, RT. 008/RW. 003, Dahu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DLXXIV; 575. Nama : Yuli Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Kp. Pelonco Sebarang, RT. 003/RW. 004, Bonisari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DLXXV; 576. Nama : Zaidah Pekerjaan : Pekerja PT. Gaya Indahkharisma Alamat : Perum Pondok Rejeki Blok E-10 Nomor 5, Jalan Palma 7, RT. 003/RW. 006, Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DLXXVI; 577. Nama : Nurul Huda Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Perum. Permata Tangerang Blok FE – 7/15, RT. 009/RW. 010, Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon DLXXVII; 578. Nama : Ahmad Fauzi Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Sepatan, RT. 003/RW. 003, Desa Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DLXXVIII; 579. Nama : Ade Hermawan Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Perum. Taman Raya Rajeg Blok B 17/12A, RT. 006/RW. 007, Desa Mekar Sari, Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DLXXIX; 90 580. Nama : Sri Asih Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Perum. Permata Tangerang Blok CB 16/26, RT. 001/RW. 021, Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DLXXX; 581. Nama : Tusino Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Perum. Permata Tangerang Blok CB 3/26, RT. 009/RW. 021, Desa Gelam Jaya, Pasar Kemsi, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DLXXXI; 582. Nama : Jajang Nurjaman Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kebon Kepala, RT. 003/RW. 013, Desa Bugel, Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon DLXXXII; 583. Nama : Warsini Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Keusik, RT. 003/RW. 005, Desa Sukamanah, Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon DLXXXIII; 584. Nama : Adi Prasetyo Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Perumahan Permata Tangerang Blok DB 6/40, RT. 002/020, Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DLXXXIV; 585. Nama : Ana Puspitasari Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Jalan Tongkol Raya Nomor 11, RT. 004/RW. 009, Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon DLXXXV; 586. Nama : Ari Nursanti Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Lakung, RT. 001/RW. 005, Brecong, Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DLXXXVI; 91 587. Nama : Asmunawati Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Sukamulya, RT. 002/RW. 001, Mauk, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon DLXXXVII; 588. Nama : Erna Ningsih Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Tugu, RT. 004/RW. 013, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon DLXXXVIII; 589. Nama : Fitri Yani Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Nambo, RT. 001/RW. 001, Ambo Jaya, Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DLXXXIX; 590. Nama : Gemeli Agusti Firna Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Jalan Raja Wali IV Nomor 26, RT. 005/RW. 011, Gria Sangiang Mas, Gebang Raya, Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DXC; 591. Nama : Ida Wahyuni Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Sulang, RT. 005/RW. 004, Desa Sepatan, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DXCI; 592. Nama : Indah Nursafitri Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Dusun Pabuaran, RT. 002/RW. 001, Linggajaya, Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DXCII; 593. Nama : Kurniawati Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Doyong, RT. 005/RW.006, Desa Alam Jaya, Jati Uwung, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXCIII; 594. Nama : Maila Kusmita Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia 92 Alamat : Desa Nambo Jaya, RT. 002/RW. 001, Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DXCIV; 595. Nama : Minarsih Bin Miin Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Gaga Kecil, RT. 002/RW. 007, Desa Gempol, Sari Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DXCV; 596. Nama : Pasri Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Gadu, RT. 003/RW. 002, Desa Gadu, Sambong, Blora, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXCVI; 597. Nama : Pipit Apipah Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Pabuaran, RT. 003/RW. 007, Cimone Raya, Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DXCVII; 598. Nama : Rosmiana Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Gebang, RT. 002/RW. 001, Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DXCVIII; 599. Nama : Saamah Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Bojong Jaya, RT. 002/RW. 001, Desa Bojong Jaya, Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DXCIX; 600. Nama : Siti Jumiati Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Gembor, RT. 003/RW. 001, Desa Gembor, Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon DC; 601. Nama : Sri Mulyati Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Nambo, RT. 001/RW. 001, Nambo Jaya, Karawaci, Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon DCI; 93 602. Nama : Sri Rejeki Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Blok Senen, RT. 007/RW. 004, Sangkan Urip, Sandang, Majalengka selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DCII; 603. Nama : Sriyati Handayani Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Sangiang, RT. 004/RW. 001, Desa Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DCIII; 604. Nama : Vera Mustafiroh Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Wedi Boto, RT. 002/RW. 001, Prasutan, Ambal, Kebumen, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DCIV; 605. Nama : Wahyu Ervina Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Perumahan Garden City Blok L1/20, Jalan Manggis, RT. 003/RW. 015, Desa Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DCV; 606. Nama : Warsiti Pekerjaan : Pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia Alamat : Kp. Nambo, RT. 003/RW. 001, Nambo Jaya, Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DCVI; 607. Nama : Fredrik Yohanis R. Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Jalan Dadap IV Nomor 99, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DCVII; 608. Nama : Muklas Afriyanta Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Pabuaran Tumpeng, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCVIII; 94 609. Nama : Muhamad Tohir Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Pabuaran Tumpeng, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DCIX; 610. Nama : Daliman Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Margasari, RT. 002/RW. 04, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawasi, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon DCX; 611. Nama : Andhika Putra Lazuardi Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum. Bugel Mas Indah D7-5, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DCXI; 612. Nama : Aan Medianto Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Sumber Suko, RT. 001/RW. 001, Sumber Suko, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DCXII; 613. Nama : Akhmad Fahmi Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 34, RT. 001/RW. 009, Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCXIII; 614. Nama : Dede Sukendar Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Jalan Damar III Nomor 77, RT. 004/RW. 006, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCXIV; 615. Nama : Dedi Purwadi Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Kp. Kosambi, RT. 018/RW. 005, Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DCXV; 95 616. Nama : Erson Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Kp. Sepatan Tengah, RT. 002/RW. 005, Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCXVI; 617. Nama : Ertafani Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum. Taman Kota Permai II Blok B.4 Nomor 22, RT. 005/RW. 012, Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DCXVII; 618. Nama : Feby Prima Ramdani Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum Sukatani Permai A-07/02, RT. 001/RW. 001, Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCXVIII; 619. Nama : Gunarko Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Jurangbahas, RT. 004/RW. 001, Jurangbahas, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCXIX; 620. Nama : Heribertus Supantara Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Jalan Sejahtera IV Nomor 24, RT. 002/RW. 008, Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DCXX; 621. Nama : Heri Dandoko Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum Permata Sepatan Blok C.15/22, RT. 004/RW. 006, Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCXXI; 622. Nama : Iwan Ridwan Gunawan Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Galeong, RT. 004/RW. 007, Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DCXXII; 96 623. Nama : Makmun Ahyari Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Kwasen, RT. 002/RW, Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCXXIII; 624. Nama : Mariyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum Taman Raya Rajeg G-02/08, RT. 006/RW. 005, Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon DCXXIV; 625. Nama : Mukhlis Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum Permata Tangerang Blok CA-5 Nomor 2, RT. 001/RW. 022, Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DCXXV; 626. Nama : Mustakim Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Kp. Sangiang, RT. 005/RW. 001, Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCXXVI; 627. Nama : Nor Wikayas Utami Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum Nuansa Mekarsari Blok C-05/37, RT. 005/RW. 06, Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DXXVII; 628. Nama : Suparni Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Jalan Sejahtera Nomor 24, Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DCXXVIII; 629. Nama : Supiyati Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum Permata Sepatan Blok C-15/06, RT. 004/RW. 006, Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCXXIX; 97 630. Nama : Supriyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum Total Persada Blok E-6 Nomor 16, RT. 008/RW. 007, Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCXXX; 631. Nama : Warasto Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum Bumi Asri Blok D-4/21, RT. 001/RW. 017, Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCXXXI; 632. Nama : Wawan Ridwan Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Kp. Sangiang, RT. 004/RW. 001, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon DCXXXII; 633. Nama : Widodo Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Jalan Angsana VI Nomor 145, RT. 005/RW. 005, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DCXXXIII; 634. Nama : Yudana Atmaja S.M. Pekerjaan : Pekerja PT. Berlina Tbk. Alamat : Perum Nuansa Mekarsari Blok C-06/06, RT. 005/RW. 006, Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon DCXXXIV; 635. Nama : Sardiyono Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Jalan Betet II Nomor 26, RT. 003/RW. 001, Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DCXXXV; 636. Nama : Karma Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Kelapa, RT. 002/RW. 003, Cikokol, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon DCXXXVI; 98 637. Nama : Abdul Rojak Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Ciledug, RT. 003/RW. 003, Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon DCXXXVII; 638. Nama : Zainal Arifin Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Buaran Betung, RT. 003/RW. 013, Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon DCXXXVIII; 639. Nama : Kartubi Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Sawah Dalam, RT. 002/RW. 004, Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DCXXXIX; 640. Nama : Agus Jaenudin Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Betung, RT. 002/RW. 013, Cikokol, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DCXL; 641. Nama : Amir Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Priyang, RT. 003/RW. 001, Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCXLI; 642. Nama : Andry Asmunadi Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Warung Mangga, RT. 001/RW. 002, Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DCXLII; 643. Nama : Baedowi Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Perum Bumi Asri Blok C-3/22, RT. 002/RW. 018, Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCXLIII; 99 644. Nama : Candi Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Kelapa, RT. 003/RW. 003, Cikokol, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCXLIV; 645. Nama : Dianto Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D-07/03, RT. 004/RW. 008, Passanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DCXLV; 646. Nama : Harbianto Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D-07/30, RT. 004/RW. 008, Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCXLVI; 647. Nama : Hariyanto Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Warung Mangga, RT. 003/RW. 001, Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon DCXLVII; 648. Nama : Heri Siswanto Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Pangodokan Kidul, RT. 004/RW. 003, Kutabumi, Kecamatan Pasar kemis, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon DCXLVIII; 649. Nama : Herman Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D-05/12, RT. 003/RW. 008, Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon DCXLIX; 650. Nama : Indra Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Buaran Betung, RT. 004/RW. 013, Cikokol, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon DCL; 100 651. Nama : Muhamad Haris Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Kelapa, RT. 003/RW. 011, Cikokol, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DCLI; 652. Nama : Muhammad Abdul Hadi Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D.06/26, RT. 003/RW. 008, Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCLII; 653. Nama : Mujiono Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kebon Nanas, RT. 002/RW. 001, Cikokol, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DCLIII; 654. Nama : Naja Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Buaran PLN, RT. 001/RW. 004, Cikokol, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DCLIV; 655. Nama : Nilianto Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Kelapa, RT. 003/RW. 004, Kelapa Indah, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DCLV; 656. Nama : Nimun Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Kelapa, RT. 002/RW. 003, Cikokol, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DCLVI; 657. Nama : Salimi Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Babakan Ujung, RT. 003/RW. 003, Babakan, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon DCLVII; 658. Nama : Sugino Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex 101 Alamat : Kp. Kelapa Cikokol, RT. 002/RW. 003, Cikokol, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon DCLVIII; 659. Nama : Sunardi Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Kp. Kelapa, RT. 003/RW. 005, Kelapa Indah, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCLIX; 660. Nama : Tarno Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok C.02/37, RT. 008/RW. 010, Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon DCLX; 661. Nama : Yanti Susanti Pekerjaan : Pekerja PT. Kumatex Alamat : Pakojan, RT. 002/RW. 003, Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon DCLXI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 November 2020, 4 November 2020, 5 November 2020, 6 November 2020, dan 10 November 2020, memberi kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H.; Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.; Saepul Anwar, S.H.; Mustiyah, S.H., M.H.; Andika Hendrawanto, S.H., M.H.; Endang Rokhani, S.H., M.Si.; Erma Hari Alijana, S.H., M.H.; Tomi, S.H.; Bakar, S.T., S.H.; Agus Jaenal, S.H., M.H.; Andri, S.H., M.H.; Moh. Subekhi, S.H.; Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H.; Andri Herman Setiawan, S.H., M.H.; Tarya Miharja, S.H.; dan Fikri Abdullah, S.H., adalah Advokat dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional Tolak Undang-Undang Cipta Kerja, beralamat di Ruko Cempaka Mas, Blok P Nomor 30, Jalan Letnan Jenderal Suprapto Nomor 1, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon DCLXI disebut sebagai ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 102 Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi para Pemohon; Mendengar keterangan saksi Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 7 Desember 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 252/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 14 April 2021 dengan Nomor 4/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 April 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 103 Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya; 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa permohonan a quo yang diajukan oleh para Pemohon yaitu sebagai berikut: a. Pasal-pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23; - Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68; 104 - Pasal 82 angka 2; dan - Pasal 83 angka 1, 2; b. Pasal yang menjadi batu uji dalam UUD 1945 - Pasal 27 ayat (2); - Pasal 28; - Pasal 28C ayat (1) dan (2); - Pasal 28D ayat (1) dan (2); - Pasal 28I ayat (4) dan (5); - Pasal 28H ayat (3); - Pasal 34 ayat (2). 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo khusus Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Bahwa selanjutnya perihal pengujian formil perkara a quo mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22A UUD 1945 telah para Pemohon ajukan dan daftarkan sejak tanggal 7 (tujuh) Desember Tahun 2020. Mendasarkan pada putusan MK Register perkara PUU Nomor 27/PUU-VIII/2009, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat dalam Lembaran Negara: “Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” (halaman 92 PUU Nomor 27/PUU-VIII/2009) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 2 November 2020, dengan demikian terhadap permohonan perkara pengujian formil ini masih dalam tenggat waktu tidak melebih 45 (empat 105 puluh lima) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam PUU Nomor 27/PUU-VIII/2009. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian formil a quo. 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG A QUO SEBAGAI PERORANGAN ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang “Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 2. Bahwa selanjutnya para Pemohon akan menguraikan 2 (dua) kluster dalam legal standing yang terdiri Kluster Kelompok Orang Yang Mempunyai Kepentingan Sama dan Kluster Perorangan, yaitu: II. 1. KLUSTER KELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SAMA 3. Bahwa Pemohon I merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PP FSP KEP SPSI) yang dalam 106 Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP FSP KEP SPSI berdasarkan Pasal 40 jo. Pasal 42 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar FSP KEP SPSI jo. Surat Mandat Khusus Nomor: Adv. 227/PPFSPKEP/SPSI/XI/2020, tertanggal 3 November 2020; Pasal 40 Pengurus 1 Pengurus SP KEP SPSI di semua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegial; 2 Pembagian tugas masing-masing pengurus di semua tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 42 Wewenang dan Tugas Pengurus angka 1.1 huruf o “Pengurus SP KEP SPSI sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut: 1. Pimpinan Pusat 1.1. Mempunyai wewenang: o. Mewakili organisasi di luar maupun di dalam pengadilan”. 4. Bahwa Pemohon I sebagai Ketua Umum PP FSP KEP SPSI didasarkan pada Surat Keputusan Nomor Kep.15/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017 tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Periode 2017 – 2022; 5. Bahwa PP FSP KEP SPSI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 jo. Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan: 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001; 6. Bahwa selanjutnya FSP KEP SPSI memiliki visi, misi, dan tujuan sebagaimana Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar FSP KEP SPSI yang menyatakan: Pasal 12 Visi “Terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera dan bermartabat”; 107 Pasal 13 Misi 1 Mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia; 2 Menghapus penindasan terhadap kehidupan pekerja Indonesia; 3 Memperjuangkan, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja Indonesia; 4 Mewujudkan soliditas dan solidaritas sesama pekerja. Pasal 14 Tujuan “SP KEP SPSI bertujuan: 1 Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur; 2 Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja; 3 Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; 4 Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja; 5 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan; 6 Berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”. 7. Bahwa Pemohon II merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPN FSPI) yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPN FSPI berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI jo. Surat Tugas ST.014.6/DPN FSPI/XI/2020, tertanggal 3 November 2020; Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI “Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas penugasan organisasi”. 8. Bahwa Pemohon II sebagai Ketua Umum DPN FSPI didasarkan pada Surat Keputusan Kongres VI Lanjutan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor: KEP.12/KONGRES VI FSPI/III/2019 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia Masa Bhakti 2018 – 2022, tanggal 6 Maret 2019; 108 9. Bahwa FSPI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 jo. Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001; 10. Bahwa selanjutnya FSPI memiliki visi, misi, dan tujuan sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar FSPI yang menyatakan: Pasal 12 Anggaran Dasar FSPI “Visi FSPI adalah terwujudnya masyarakat pekerja Indonesia yang makmur, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; Pasal 13 Anggaran Dasar FSPI “Misi FSPI adalah memperjuangkan tegaknya hubungan industrial yang adil dan beradab dalam hubungan kerja guna meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kaum pekerja beserta keluarganya, serta memajukan demokrasi ekonomi, sosial dan politik perburuhan nasional”; Pasal 14 Anggaran Dasar FSPI “FSPI didirikan dengan tujuan: a Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja di segala sektor industri barang, industri jasa dan profesi demi terwujudnya gerakan solidaritas kaum pekerja di dalam negeri maupun di dunia; b Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat rentan secara adil demi tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan dan perbaikan hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standart perburuhan internasional; c Meningkatkan kesejahteraan anggota yang selaras, serasi dan seimbang dengan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, melalui peningkatan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang adil dan beradab;” 11. Bahwa Pemohon III merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (selanjutnya disebut sebagai PP PPMI ’98) yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP PPMI ‘98 berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar PPMI ’98 jo. Surat Mandat Nomor 010/PP- PPMI98/X/20, tertanggal 3 November 2020; 109 Pasal 21 Anggaran Dasar PPMI ’98 “Pimpinan PPMI ’98 berwenang: 4. Pengurus PPMI ’98 berwenang mensikapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak diluar PPMI ’98 dan pemerintah”; 12. Bahwa Pemohon III sebagai Ketua Umum DPN PPMI ’98 didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 0010/KEP/PP-PPMI’98-JKT/VII/17 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 Periode 2017-2021, tanggal 6 Juli 2017; 13. Bahwa PP PPMI ‘98 sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 473/V/N/VIII/2006, tanggal 29 Agustus 2006; 14. Bahwa selanjutnya PPMI ‘98 memiliki tujuan sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI ‘98 yang menyatakan: Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI ‘98 “Terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, profesional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhinya kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa;” 15. Bahwa Pemohon IV merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (selanjutnya disebut sebagai DPP FSP PAR REF) yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSP PAR REF berdasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF jo. Surat Mandat, tertanggal 3 November 2020; Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF “Sebagai alat perjuangan dan secara struktural nasional organisasi dapat bertindak menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi dan serikat pekerja anggota pada tingkat perusahaan untuk berpekara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna melindungi dan membela hak serta kepentingan anggota dan sebagai pekerja berikut keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan;” 16. Bahwa Pemohon IV sebagai Ketua Umum DPP FSP PAR REF didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi 110 Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 - 2020, tanggal 31 Oktober 2015; 17. Bahwa FSP PAR REF sebagai serikat pekerja telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 126/V/N/2001, tanggal 9 Agustus 2001; 18. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF yang menyatakan: Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF 1 “Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan industrial menuju masyarakat industri yang gotong royong dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan demi kepentingan bersama; 2 Terciptanya perserikatan pekerja yang sehat, kuat, bebas, demokrasi, independen, profesional dan bertanggung jawab; 3 Terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum; 4 Terciptanya kesetiakawanan sosial bagi sesama pelaku hubungan industrial, utamanya bagi pekerja dan pengusaha dalam kerangka bipartit;” 19. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI masing-masing merupakan Ketua dan Sekretaris I (satu) Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat) yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP IP Tingkat Pusat, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar yang menyatakan “Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit” jo. Surat Mandat tertanggal 3, 4, dan 5 November 2020; 20. Bahwa Pemohon V sebagai Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Ketujuh Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Nomor 04/KONGRES-VII/PP-PT IP/2017 tentang Pengesahan dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 29 111 Agustus 2017, dan Pemohon VI sebagai Sekretaris I (satu) PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Nomor 002.K/PP-IP/PST/II/2019 tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2017-2020, tanggal 25 Februari 2019; 21. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan tujuan PP IP yaitu: a Pasal 8 angka 1 menyatakan “Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya”; b Pasal 8 angka 5 menyatakan “Terwujudnya kepastian pertumbuhan PT Indonesia Power (long srun suistainable)”; 22. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP Pasal 9 angka 5 menyatakan Upaya PP IP yaitu ”Memperjuangkan tumbuhnya usaha PT Indonesia Power melalui upaya-upaya yang positif”; 23. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 165/V/P/X/2001, tertanggal 9 Oktober 2001; 24. Bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIII masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB) yang berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus DPP SP PJB; 25. Bahwa Pemohon VII sebagai Ketua Umum dan Pemohon VIII sebagai Sekretaris Jenderal SP PJB didasarkan pada Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018- 2021 Nomor 02.BA/KPU/SP PJB/X/2018, tertanggal 10 Oktober 2018; 26. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan tujuan SP PJB yaitu: Pasal 5 ayat (1) “Memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan dan keluarganya”; 112 Pasal 5 ayat (5) “Turut serta secara aktif dalam menjaga kelangsungan kesinambungan serta mendorong pengembangan aset perusahaan”; 27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB Pasal 10 angka 7 menyatakan kegiatan SP PJB yaitu “Melakukan kegiatan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan”; 28. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan Nomor 02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002, tanggal 25 September 2002; 29. Bahwa terlebih dalam permohonan pengujian undang-undang a quo, Pemohon VII dan Pemohon VIII didasarkan pada Surat Mandat Nomor 43/SP-DPP/XI/2020, tertanggal 5 November 2020; 30. Bahwa Pemohon IX dan Pemohon X masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PLN) yang dalam pengujian undang-undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP SP PLN berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN; Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN “SP PLN berfungsi sebagai berikut: b. Mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan”; Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN “(1) Kewajiban Pengurus SP PLN adalah: f. Mewakili Anggota atas nama SP PLN dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi”; 31. Bahwa Pemohon IX dan Pemohon X masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PLN didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor DPP-001.a/KEP-ORG/SP PLN/III/2019 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Periode 2019 – 2023, tanggal 22 Maret 2019; 113 32. Bahwa DPP SP PLN sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 22/V/N/IV/2001, tanggal 6 April 2001; 33. Bahwa selanjutnya SP PLN memiliki tujuan sebagaimana Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN yang menyatakan: Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN “SP PLN mempunyai tujuan sebagai berikut: d. Memperjuangkan penegakan hak, dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku”; 34. Bahwa Pemohon XI dan Pemohon XII masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda (selanjutnya disebut sebagai IKAGI) yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus IKAGI berdasarkan Pasal 20 angka 7 Anggaran Dasar IKAGI jo. Pasal 14 ayat (1) huruf m Anggaran Rumah Tangga IKAGI; Pasal 20 Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal “7. Mewakili organisasi di dalam dan di luar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. baik terkait kegiatan serikat pekerja maupun kegiatan lain yang tidak melanggar AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Pasal 14 Kewajiban dan Hak Badan Pengurus “1. Badan pengurus berkewajiban: m. Ketua umum dan sekretaris jenderal melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama organisasi selama masa kepengurusan.” 35. Bahwa Pemohon XI dan Pemohon XII masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal IKAGI didasarkan pada Surat Keputusan Mubes XI IKATAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA Nomor SKEP/MUBES-XI/001/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Peresmian & Pengangkatan Ketua & Sekjend Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia Periode 2020 – 2023, tanggal 15 Oktober 2020; 36. Bahwa IKAGI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor 238/I/P/XII/2002, tanggal 30 Desember 2002; 114 37. Bahwa selanjutnya IKAGI memiliki tujuan sebagaimana Pasal 9 angka 2 Anggaran Dasar IKAGI yang menyatakan “IKAGI bertujuan: 2. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan awak kabin dan keluarganya”; 38. Bahwa Pemohon XIII merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonnesia (selanjutnya disebut sebagai DPP FSPBI) yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSPBI berdasarkan Pasal 20 angka 1 Anggaran Dasar FSPBI jo. Surat Keputusan Kebijakan FSPBI Nomor 66/B/FSPBI/XI/2020, tertanggal 5 November 2020; Pasal 20 Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Umum “1. Menetapkan kebijakan organisasi”; 39. Bahwa FSPBI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 01/B/FSPBI/VIII/2019, tanggal 27 Juni 2019; 40. Bahwa Pemohon XIV dan Pemohon XV masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua Group (selanjutnya disebut sebagai PP SPDAG) yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP SPDAG berdasarkan Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar SPDAG jo. Surat Mandat tertanggal 30 November 2020; Pasal 15 Tata Kerja “1. Kepengurusan Serikat Pekerja Danone Aqua Group di semua tingkatan dilaksanakan secara kolektif”; 41. Bahwa Pemohon XIV dan Pemohon XV masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SPDAG didasarkan pada Berita Acara Pengesahan Musyawarah Luar Biasa Serikat Pekerja Danone Aqua Group (SPDAG), tanggal 22 November 2017 jo. Surat Nomor 002/PP- SPDAG/XI/2017, tanggal 23 November 2017; 42. Bahwa SPDAG sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 311/IV/P/V/2002, tanggal 13 Mei 2002; 115 43. Bahwa selanjutnya SPDAG memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana Pasal 10 angka 4 dan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar SPDAG yang menyatakan: Pasal 10 “4. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan anggota dan keluarganya”; Pasal 11 “10. Mengamalkan Pancasila serta terlaksananya UUD ‘45”. II. 2. KLUSTER PERORANGAN 44. Bahwa Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XX merupakan pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/PP FSPKEP/SPSI/VIII/2019; 45. Bahwa Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII merupakan pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP. 008/PP FSP KEP/SPSI/VII/2018; 46. Bahwa Pemohon XXIV sampai dengan Pemohon XXVIII merupakan pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.001/PP FSP KEP/SPSI/I/2018; 47. Bahwa Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan PD SPKEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP.03/B PD FSP KEP/SPSI/JABAR/III/2020; 48. Bahwa Pemohon XXXIV sampai dengan Pemohon XXXVIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-02/PD FSP KEP/SPSI/JB/IX/2016; 49. Bahwa Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten Nomor SK.02/PD FSP/KEP/SPSI/X/2019; 116 50. Bahwa Pemohon XLIV sampai dengan Pemohon XLVIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP.03/B-PD FSP KEP/SPSI/JABAR/XI/2019; 51. Bahwa Pemohon XLIX sampai dengan Pemohon LIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan PP FSP KEP SPSI Nomor KEP.006/PP FSP KEP/SPSI/IX/2020; 52. Bahwa Pemohon LIV sampai dengan Pemohon LX merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan PP FSP KEP SPSI Nomor KEP.006/PP SPKEP/SPSI/III/2017; 53. Bahwa secara umum Pemohon I sampai dengan LX sebagai pengurus serikat pekerja sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya; 54. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya telah menerima pengujian undang-undang dimana legal standing pemohonnya merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu antara lain: a. Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-I/2003, tertanggal 15 Desember 2004; b. Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 117 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, tertanggal 30 Desember 2010; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, tertanggal 14 Desember 2016; c. Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011; 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010, tertanggal 14 November 2011; 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI/2013, tertanggal 7 Mei 2014; 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, tertanggal 4 November 2015; 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015, tertanggal 29 September 2016; 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, tertanggal 14 Desember 2017; d. Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-IX/2011, tertanggal 8 Agustus 2012; e. Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012; 55. Bahwa selain perkara PUU sebagaimana dalam tersebut di atas, mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian 118 undang-undang yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh diantaranya dapat dilihat dan terdapat pula dalam perkara PUU Nomor 70/PUU-IX/2011 dan Nomor 72/PUU-XIII/2015; 56. Bahwa Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV merupakan pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi; 57. Bahwa Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon CVI merupakan pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk; 58. Bahwa Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII merupakan pekerja PT. Mattel Indonesia; 59. Bahwa Pemohon CXXIII sampai dengan Pemohon CXLV merupakan pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk; 60. Bahwa Pemohon CXLVI sampai dengan Pemohon CLIX merupakan pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.; 61. Bahwa Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI merupakan pekerja PT. Eka Guntama Mandiri; 62. Bahwa Pemohon CLXXXII sampai dengan Pemohon CXCII merupakan pekerja PT. South Pacific Viscose; 63. Bahwa Pemohon CXCIII sampai dengan Pemohon CXCVI merupakan pekerja PT. Triple Ace; 64. Bahwa Pemohon CXCVII sampai dengan Pemohon CCI merupakan pekerja PT. Presisi Cimanggis Makmur; 65. Bahwa Pemohon CCII sampai dengan Pemohon CCX merupakan pekerja PT. Pralon; 66. Bahwa Pemohon CCXI sampai dengan Pemohon CCXIX merupakan pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia; 67. Bahwa Pemohon CCXX sampai dengan Pemohon CCXXIV merupakan pekerja PT. Pearl Star International; 68. Bahwa Pemohon CCXXV sampai dengan Pemohon CCXXXI merupakan pekerja PT. Energizer Indonesia; 119 69. Bahwa Pemohon CCXXXII sampai dengan Pemohon CCL merupakan pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia; 70. Bahwa Pemohon CCLI sampai dengan Pemohon CCLXIX merupakan pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia; 71. Bahwa Pemohon CCLXX sampai dengan Pemohon CCLXXXV merupakan pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona; 72. Bahwa Pemohon CCLXXXVI sampai dengan Pemohon CCCVIII merupakan pekerja PT. Surya Toto Indonesia; 73. Bahwa Pemohon CCCIX sampai dengan Pemohon CCCXVIII merupakan pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals; 74. Bahwa Pemohon CCCXIX sampai dengan Pemohon CCCXXVI merupakan pekerja PT. Majau Inti Jaya; 75. Bahwa Pemohon CCCXXVII sampai dengan Pemohon CCCXLII merupakan pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari; 76. Bahwa Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI merupakan pekerja PT. Buma Lati; 77. Bahwa Pemohon CCCLVII sampai dengan Pemohon CCCLXIX merupakan pekerja PT. Adaro Service/PT. Sapta Indra Sejati; 78. Bahwa Pemohon CCCLXX sampai dengan Pemohon CCCXCII merupakan pekerja PT. Buma Binungan; 79. Bahwa Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CDIV merupakan pekerja PT. Berau Coal; 80. Bahwa Pemohon CDV sampai dengan Pemohon CDXVIII merupakan pekerja PT. Kirana Berau; 81. Bahwa Pemohon CDXIX sampai dengan Pemohon CDXLI merupakan pekerja PT. Palyja; 82. Bahwa Pemohon CDXLII sampai dengan Pemohon CDLIII merupakan pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra; 83. Bahwa Pemohon CDLIV sampai dengan Pemohon CDLV merupakan pekerja PT. Quty Karunia; 120 84. Bahwa Pemohon CDLVI sampai dengan Pemohon CDLXV merupakan pekerja PT. South Pacific Viscose; 85. Bahwa Pemohon CDLXVI sampai dengan Pemohon CDLXXX merupakan pekerja PT. Danusari Mitra Sejahtera; 86. Bahwa Pemohon CDLXXXI sampai dengan Pemohon DIII merupakan pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya; 87. Bahwa Pemohon DIV sampai dengan Pemohon DXIV merupakan pekerja PT. Sentral Multirasa Utama; 88. Bahwa Pemohon DXV sampai dengan Pemohon DXLVI merupakan pekerja PT. Sari Baru Mas; 89. Bahwa Pemohon DXLVII sampai dengan Pemohon DLXXVI merupakan pekerja PT. Gaya Indahkharisma; 90. Bahwa Pemohon DLXXVII sampai dengan Pemohon DCVI merupakan pekerja PT. Tuntex Garment Indonesia; 91. Bahwa Pemohon DCVII sampai dengan Pemohon DCXXXIV merupakan pekerja PT. Berlina Tbk.; 92. Bahwa Pemohon DCXXXV sampai dengan Pemohon DCLXI merupakan pekerja PT. Kumatex; 93. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 121 d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 94. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang- Undang terhadap UUD 1945”; 95. Bahwa lebih lanjut, para Pemohon akan menjelaskan kerugian atau potensi kerugian konstitusional dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yaitu sebagai berikut: A. DALAM FORMIL 96. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja) yang diuji oleh para Pemohon mengubah 78 undang-undang, oleh karena itu keberlakuan dari UU Cipta Kerja yang mengikat secara erga omnes akan sangat berdampak dalam kehidupan para Pemohon akan berdampak secara langsung maupun tak langsung sebagai warga negara Indonesia; 97. Bahwa keabsahan UU Cipta Kerja menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi para 122 Pemohon sebagai warga negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945; 98. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”; Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang “Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; 99. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 27/PUU- VII/2009 telah memberikan pedoman, ukuran, dan rambu-rambu tentang legal standing atau kedudukan hukum Pemohon agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang- undang terhadap UUD 1945 karena pedoman, ukuran, mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil menurut putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil; 100. Bahwa pada intinya pedoman kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dapat disematkan kepada para Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi yakni: a) Menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil. Dalam hal ini terangkum pandangan Mahkamah yakni: 123 1) Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil; 2) Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU- I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang- Undang terhadap UUD 1945; 3) Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya (pengujian materiil) yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945; 4) Dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR), yang harus dilaksanakan secara i’tikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga Undang- Undang yang dibentuk yang akan mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk para Pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon; 5) Kedaulatan Rakyat yang diberikan kepada pembuat Undang- Undang tidak berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 124 ayat (2) menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. b) Menetapkan syarat yang berbeda dengan syarat adanya kerugian Pemohon dalam pengujian materiil, dengan pertimbangan: 1) Keabsahan Undang-Undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari suatu Undang-Undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi Undang-Undang. Sebuah Undang-Undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan Undang-Undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu Undang-Undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula Undang-Undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil; 2) Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. 101. Bahwa mendasarkan pada pertimbangan dan praktek MK tersebut, syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang- undang yakni mengenai (i) Kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”, dan (ii) Adanya kerugian konstitusional Pemohon yang berhubungan dengan 125 kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi, pekerjaan, dan/atau tugas para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya; 102. Bahwa Pasal 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Para Pemohon sebagai konsumen tenaga listrik, khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X sebagai kelompok orang yang berada dalam wadah SP PLN, PPIP, dan SP PJB memiliki keterkaitan erat dengan PT. PLN (Persero) dan berkepentingan terhadap kepastian hukum atas pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik, terlebih SP PLN merupakan pihak yang melakukan uji konsititusional UU Ketenagalistrikan yang beberapa kali dibatalkan oleh MK dalam perkara Register Nomor 111/PUU-XIII/2015, tertanggal 14 Desember 2016 dan 021/PUU-I/2003, tertanggal 15 Desember 2004 namun tidak pernah dimintakan partisipasi publiknya oleh DPR ketika menghidupkan kembali pasal yang dianggap inkonstitusional oleh MK dalam UU Cipta Kerja; 103. Bahwa Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UUK) yang mengatur relasi hak dan kewajiban dalam hubungan kerja maupun hubungan industrial di Indonesia yang akan berdampak langsung kepada para Pemohon sebagai pekerja dan serikat pekerja. Oleh karenanya para Pemohon memerlukan kepastian hukum atas perlindungan pekerja dan pelaksanaan kewenangan serikat pekerja dalam mengupayakan perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya; 104. Bahwa Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut sebagai UU SJSN) dan mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut sebagai UU BPJS) yang mengatur mengenai jaminan sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial yang akan berdampak kepada para Pemohon. Oleh karena itu para Pemohon memerlukan kepastian hukum atas jaminan sosial dan pelaksanaan 126 jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia; 105. Bahwa para Pemohon merupakan orang perorangan ataupun kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 sehingga mempunyai hak untuk memilih anggota DPR untuk melaksanakan mandat konstitusional yang diberikan oleh para Pemohon selaku konstituen untuk seharusnya membuat Undang-Undang yang aspiratif, dibuat secara prosedural dan terbuka, serta tidak merugikan hak dan kepentingan para Pemohon; 106. Bahwa lebih dari itu, para Pemohon juga terdaftar sebagai pembayar pajak yang berkepentingan terhadap pengalokasian APBN yang diatur dalam UU Cipta Kerja, diantaranya dalam bagian keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 83 dimana perubahan UU BPJS pada Pasal 42 menyatakan terdapat alokasi APBN senilai 2 (dua) triliun rupiah untuk BPJS; 107. Bahwa lebih dari itu, terkait wajib pajak juga berhak mengajukan pengujian Undang-Undang khususnya dalam pengujian formil, tidak hanya sekedar menyatakan pengujian terkait Undang-Undang yang berhubungan dengan keuangan negara saja yang dapat dijadikan dasar pembayar pajak memiliki legal standing, namun dalam kontek permohonan a quo, Mahkamah kiranya dapat melihat pentingnya para Pemohon sebagai penyumbang pajak yang seharusnya penggunaan pajak itu digunakan oleh pembuat Undang-Undang (Presiden bersama DPR) sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara partisipatif, jujur, dan terbuka karena dana pajak digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan pembentukan undang-undang tersebut termasuk bahkan dalam penyelenggaraan persidangan a quo, maka sudah cukup alasan sesungguhnya terbitnya suatu undang-undang termasuk UU a quo para Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional yang nyata untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang memengaruhi kesejahteraannya termasuk manakala UU ini diterapkan; 127 108. Bahwa selain itu kerugian konstitusional para Pemohon yang terdiri dari pimpinan dan aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya UU Cipta Kerja dimana didalamnya terdapat Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan), UUK, dan UU SJSN, serta UU BPJS akan berpotensi terdampak kerugian konstitusional para Pemohon dengan diantaranya berkurangnya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2); 109. Bahwa sebagai contoh dalam Bab Ketenagakerjaan, kerugian konstitusional para Pemohon yang merupakan pengurus serikat pekerja/serikat buruh baik tingkat pusat, daerah/provinsi, maupun cabang/kabupaten/kota, dan pekerja/buruh dimana pasal-pasal tersebut telah melahirkan norma-norma baru yang dapat merugikan kepentingan konstitusionalitas para Pemohon (para Pemohon akan uraikan dalam dalil kerugian materiil) diantaranya status dalam hubungan kerja yang berkecenderungan melegalkan praktek perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berkepanjangan, kaburnya konsep upah minimum serta hilangnya Upah Minimum Sektoral, berkurangnya hak runding serikat pekerja/serikat buruh, berkurangnya nilai pesangon, tidak jelasnya manfaat jaminan sosial, hingga potensi banyaknya akan terjadi perselisihan karena tidak jelasnya ketentuan peralihan yang mengatur megnenai norma-norma baru dan norma yang dihilangkan dalam bab ketenagakerjaan UU Cipta Kerja; 110. Bahwa manakala pengujian formil UU Cipta Kerja dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi; 111. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya patut dan cukup alasan para Pemohon memiliki potensi/kerugian konstitusional untuk 128 dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. B. DALAM MATERIIL 112. Bahwa mohon dianggap segala dalil legal standing dalam formil tersebut di atas berlaku mutatis mutandis dalam dalil legal standing materiil tersebut di bawah ini; 113. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, 5 (lima) syarat legal standing para Pemohon dalam pengujian a quo, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Pasal 42 Para Pemohon seluruhnya sebagai konsumen tenaga listrik, maupun khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X sebagai kelompok orang yang mempunyai hubungan emosional dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) berkepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik serta berdasarkan penalaran yang wajar memiliki kerugian atau potensi kerugian konstitusional berupa hak pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945]; Pasal 81 Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada para Pemohon khususnya Pemohon I hingga Pemohon LX yang merupakan pengurus Federasi ataupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selama ini berfungsi salah satunya memperjuangkan 129 kesejahteraan pekerja/anggotanya termasuk menjadi pihak yang terlibat langsung dalam lembaga/institusi ketenagakerjaan seperti Lembaga Kerjasama Tripartit yang merekomendasikan kebijakan ketenagakerjaan kepada pemerintah maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional dipandang merugikan hak-hak konstitusional Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]; Pasal 82 dan Pasal 83 Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Pasal 42 Dengan keberlakuan Pasal 42 UU Cipta Kerja jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian 130 konstitusional yang dialami oleh para Pemohon yang dapat berakibat usaha penyediaan tenaga listrik tidak lagi di bawah penguasaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar; Pasal 81 Dengan diberlakukan Pasal 81 UU Cipta Kerja jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak- hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang berujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding; Pasal 82 dan Pasal 83 Dengan diberlakukannya Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Pasal 42 Para Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya manakala adanya perbedaan perlakuan tarif antar daerah serta potensi diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis untuk semata-mata mencapai tujuan keuntungan yang maknanya ke depan akan timbul potensi kenaikan tarif listrik yang meskipun tetap diregulasikan oleh negara, namun desakan swasta/asing yang telah menguasai usaha ketenagalistrikan dan negara menjadi 131 ketergantungan, maka negara menjadi tidak berdaya dan konsep penguasaan negara terhadap bumi, air, dan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya sekedar menjadi nilai konstitusi belaka yang tak bertaring; Khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X yang mewakili kepentingan anggotanya mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya Pasal 42 UU Cipta Kerja dimana pekerjaan dan imbalan yang layak dalam hubungan kerja dengan PT. PLN sebagai BUMN penyedia usaha ketenagalistrikan terkurangi perannya dan berpotensi terus berkurang dengan keterlibatan peran swasta yang diberikan dalam UU Ketenagalistrikan; Pasal 81 Dampak langsung dan tidak langsung kepada para Pemohon lainnya sebagai pekerja Indonesia dimana kepentingan langsung dari pelaksanaan UU Cipta Kerja dipandang merugikan hak-hak konstitusional pekerja yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]; Pasal 82 dan Pasal 83 Dampak Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari 132 potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan Pasal 42 Para Pemohon berkepentingan untuk menjaga dan melanjutkan nilai- nilai konstitusionalisme mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah diberikan rambu-rambu konstitusionalnya dalam pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menerangkan secara jelas konsep peran negara dalam penguasaan listrik untuk kepentingan umum dan larangan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terpisah/tidak terintegrasi; Para Pemohon berkepentingan untuk tetap menjaga dan mendudukkan kembali ide, gagasan, dan cita konstitusi UUD 1945 dan para pendiri bangsa bahwa listrik sebagai kebutuhan pokok atau dasar warga negara Indonesia haruslah dimiliki dengan konsep pengelolaan, pengaturan, dan penguasaan oleh negara tanpa syarat; Pasal 81 Dengan diberlakukan Pasal 81 UU Cipta Kerja jelas menjadi penyebab terjadi kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding; 133 Pasal 82 dan Pasal 83 Dengan diberlakukannya Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, menyebabkan tidak pastinya pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Pasal 42 Dengan dibatalkannya Pasal 42 UU Cipta Kerja jelas akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidak- tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dan terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar serta usaha penyediaan tenaga listrik tetap berada di bawah penguasaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945; Pasal 81 Dengan dibatalkannya Pasal 81 UU Cipta Kerja jelas akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidak- tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon antara lain pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding; Pasal 82 dan Pasal 83 Dengan dibatalkannya Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian 134 konstitusional yang dialami oleh para Pemohon antara lain kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN A. DALAM FORMIL 1. Bahwa para Pemohon menegaskan perihal pengujian formil perkara a quo mengenai prosedur dan tahapan pembentukan UU Cipta Kerja dengan batu uji Pasal 22A UUD 1945 dan para Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan pada tanggal 7 (tujuh) Desember Tahun 2020 dan telah diregistrasi pada tanggal yang sama melalui Panitera Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa kemudian, tanpa informasi yang jelas kepada para Pemohon, Mahkamah Konstitusi baru pada tanggal 20 April 2021, hampir 5 (lima) bulan kemudian memanggil para Pemohon untuk menghadiri sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan; 3. Bahwa berdasarkan pada putusan MK Register Perkara PUU Nomor 27/PUU-VIII/2009, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat atau ditempatkan dalam Lembaran Negara “Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” (halaman 92 PUU No: 27/PUU-VIII/2009); 4. Bahwa UU Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara. Dengan demikian terhadap permohonan perkara pengujian formil ini yang telah teregistrasi pada tanggal 07 Desember 2020 masih dalam tenggat waktu tidak melebih 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam PUU Nomor 27/PUU-VIII/2009. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima permohonan pengujian formil ini kemudian memeriksa perkara a quo; 135 5. Bahwa hak uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri ada dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (procedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997); 6. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 4 ayat (3) telah mendefinisikan pengujian formil yakni: “Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”; 7. Bahwa dengan mendasarkan hal tersebut, menurut Jimly Asshidiqie, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat mencakup (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2012): a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atau rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan; b. Pengujian atas bentuk format atau struktur peraturan perundang- undangan; c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga pengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil; 8. Bahwa pengujian formil dalam permohonan a quo tetap mendasarkan pada batu uji konstitusionalitasnya di UUD 1945, yakni Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan; Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang; 9. Bahwa batu uji konstitusional yang digunakan adalah pada Pasal 22A UUD 1945 yang telah mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan undang-undang. Dengan 136 pendelegasian kewenangan mengatur (delegation of authority) tersebut telah menempatkan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan pendelegasian Pasal 22A UUD 1945 sebagai Undang- Undang organik (organiek Wet), oleh karena itu prosedur pembentukan undang-undang yang tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 seharusnya juga berlaku dalam prosedur pembentukan UU Cipta Kerja; 10. Bahwa dengan mendasarkan pada praktik di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian formil, diantaranya pada putusan PUU Nomor 012/PUU-I/2003, PUU Nomor 022/PUU-I/2003, PUU Nomor 27/PUU- VIII/2009, dan PUU Nomor 79/PUU-XII/2014, pengujian formil ini dapat diacukan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pembentukan suatu undang-undang termasuk juga berbagai peraturan tata tertib yang ada di DPR RI mengenai pembentukan suatu undang-undang; 11. Bahwa dengan demikian pengujian formil dalam permohonan a quo adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22A UUD 1945, dan pembentukannya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutanya disebut dengan UU PPP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan UU MD3), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya 137 disebut PerPres 87/2014), serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (selanjutnya disebut Peraturan Tatib DPR), dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (selanjutnya disebut Peraturan DPR Pembentukan UU); 12. Bahwa dengan demikian UU PPP, UU MD3, PerPres 87/2014 termasuk peraturan organik (Organiek Wet) yang pembentukannya berdasarkan Pasal 22A UUD yang harus menjadi pedoman pembentukan undang- undang; 13. Bahwa para Pemohon malu dan prihatin terhadap para pembuat UU Cipta Kerja karena proses legislasi pembentukan UU Cipta Kerja para Pemohon nilai pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat tidak prosedural; 14. Bahwa malu dan prihatinnya para Pemohon karena seharusnya pembentukan Undang-Undang yang secara kapasitas difasilitasi oleh banyak instrumen pendukung pembentukan undang-undang sehingga dapat memudahkan kerja-kerja legislasi, namun nampaknya tidak berjalan demikian; 15. Bahwa para Pemohon yang malu dan prihatin terhadap kinerja legislasi ini menduga berbagai pelanggaran prosedural pembentukan UU Cipta Kerja ini merupakan kesalahan karena kekurangcakapan para pembentuk undang-undang, dan patut diduga adanya kesengajaan untuk membuat kesalahan dengan motif kepentingan tertentu; 16. Bahwa terhadap kekurangcermatan dan kekurangcakapan membuat suatu undang-undang, pembuat undang-undang kiranya dapat belajar lagi dari kekurangcakapan yang pernah dilakukan dan itu dapat diperbaiki sebagaimana ungkapan Proklamator Bangsa; "Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki." (Mohammad Hatta) 17. Bahwa oleh karena sudah cukup nyata adanya kekurangcermatan, kelalaian, atau kesengajaan, dan kebijakan ingin mengubah rezim undang-undang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang sangat pendek, dengan persiapan tidak memadai, telah mendorong pembentuk 138 undang-undang (DPR bersama Pemerintah) mengabaikan proses berupa tahapan pembentukan undang-undang (law making process) UU Cipta Kerja, sehingga cukup beralasan menurut hukum para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU a quo; 18. Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dalil pengujian formil permohonan a quo para Pemohon akan menjelaskannya sebagai berikut: UU CIPTA KERJA MELANGGAR PROSEDUR PEMBENTUKAN SUATU UNDANG-UNDANG 1. Bahwa UU Cipta Kerja telah dibuat dan bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945; 2. Bahwa bentuk pertentangan yang dimaksud dalam Pasal 22A UUD 1945 sebagai pemaknaan konsitutisionalitas telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya dalam UU PPP, UU MD3, PerPres 87/2014, Peraturan Tatib DPR, dan Peraturan DPR Pembentukan UU; 3. Bahwa berkaca pada pijakan konsitutional yang pernah Mahkamah nyatakan dalam Putusan PUU Nomor 27/PUU-VIII/2009, dengan ini para Pemohon sampaikan manakala Mahkamah menilai terjadi pelanggaran prosedur pembentukan UU Cipta Kerja, maka patut kiranya Mahkamah tidak memperkecil permasalahan pelanggaran prosedural yang ditemukan untuk dapat diabaikan sehingga tidak mengabulkan permohonan uji formil ini; 4. Bahwa bebeberapa pelanggaran proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh para Pemohon a quo terjadi dalam beberapa bentuk, yakni: TIDAK ADANYA PARTISIPASI PUBLIK KHUSUSNYA STAKEHOLDER TERKAIT SEPERTI PARA PEMOHON SEJAK AWAL PERENCANAAN RUU CIPTA KERJA HINGGA PENGUNDANGAN DAN TERJADI PELANGGARAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK 139 5. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang sejalan dengan Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 51 ayat (3) a UU MK pengujian formil diajukan apabila pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. UU PPP; 6. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945; 7. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, kedaulatan bukan di tangan DPR RI (sebagai pembuat undang-undang bersama Presiden), tetapi tetap berada di tangan rakyat. Inilah esensi keharusan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU (lihat Jimly Asshidiqie, Pengujian Formil UU di Negara Hukum, Konstitusi Press dan Jimly Scholl of Law Goverment, 2020, hal. 191); 8. Bahwa lebih lanjut lanjut Jimly Asshidiqie nyatakan, Majelis Hakim Konstitusi perlu kiranya memaknai prinsip partisipasi masyarakat sangatlah penting dilibatkan dalam pembentukan UU yang mengacu pada UU terkait pembentukan proses UU yang ada saat ini (UU PPP, UU MD3, PerPres 87.2014 hingga Peraturan DPR tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR mengenai Pembentukan UU) namun dibaca dengan perspektif UUD 1945 sebagai batu penguji (lihat Pengujian formil UU di Negara Hukum, Konstitusi Press dan Jimly Scholl of Law Goverment, 2020, hal. 191); 9. Bahwa gagasan awal omnibus law para Pemohon ketahui muncul dalam pandangan Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna tanggal 20 Oktober 2019, dengan menyampaikan bahwa untuk menarik investasi masuk ke Indonesia dengan cara mencabut dan menyederhanakan berbagai regulasi yang dianggap menghambat investasi, salah satu caranya adalah dengan membentuk sebuah Undang-Undang (UU) dengan konsep Omnibus Law dengan merevisi banyak UU sekaligus dalam sebuah UU besar salah satunya berbentuk UU Cipta Lapangan Kerja; 10. Bahwa UU Cipta Kerja telah mengubah 78 Undang-Undang, dari sekian banyak UU yang diubah tersebut terdapat beberapa undang-undang yang 140 berkaitan langsung dengan kepentingan para Pemohon diantaranya dalam Pasal 42 mengenai UU Ketenagalistrikan, Pasal 81 mengenai UU Ketenagakerjaan, dan Pasal 82 mengenai UU Sistim Jaminan Sosial Nasional, serta Pasal 83 mengenai UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 11. Bahwa sedari awal Pemerintah sebagai penggagas UU ini tidak pernah melibatkan para Pemohon sebagai Stakeholder di bidang ketenagalistrikan dan bidang ketenagakerjaan, mulai dari gagasan/perencanaan membuat Undang-Undang, pembahasan hingga pada tahap pengajuan RUU dan Naskah Akademis kepada DPR RI, bahkan akses para Pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang dibahaspun tidak diberikan atau setidaknya sulit diakses dan sangat tertutup; 12. Bahwa sebagai contoh pada tanggal 9 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik Omnibus Law (selanjutnya disebut sebagai Kepmenko Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019) yang mana satgas tersebut diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dengan beranggotakan 127 anggota terdiri dari 16 orang anggota KADIN, 22 orang perwakilan asosiasi bisnis, selebihnya merupakan birokrat dan ahli; 13. Bahwa dalam satgas tersebut tidak terdapat sama sekali perwakilan serikat pekerja/serikat buruh, masyarakat adat, petani, serta organisasi dan elemen masyarakat lainnya yang terdampak dari pengaturan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (kemudian diubah menjadi RUU Cipta Kerja); 14. Bahwa kemudian setelah secara kontroversial RUU Cipta Kerja masuk dalam prolegnas, Presiden RI kemudian menyerahkan dokumen RUU Cipta Kerja disertai Naskah Akademis-nya kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R-06/PRES/02/2020 tanggal 7 Februari 2020; 15. Bahwa perlu para Pemohon tegaskan khususnya catatan kejanggalan naskah akademik yang diserahkan bersamaan dengan RUU Cipta Kerja yakni: 141 - Tidak pernah para Pemohon mengetahui adanya uji publik atau sekedar disebarluaskan ke publik naskah akademis RUU Cipta Kerja yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - Di dalam draft naskah akademik tersebut masih terdapat kesalahan bukan sekedar salah ketik (typo), tapi halaman yang salah, warna penulisan, dan sebagainya yang menandakan tidak siapnya naskah akademik yang ada; - Perbedaan naskah akademik yang para Pemohon temukan dengan versi yang diunggah di website kemenko perekonominan. 16. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU PPP dan PerPres 87/2014 serta dalam praktek pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan; Tahap Perencanaan meliputi kegiatan: a) Penyusunan Naskah Akademik; b) Penyusunan Prolegnas jangka menengah; c) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan; d) Perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka; dan e) Perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. Tahap Penyusunan meliputi kegiatan: a) Pembentukan panitia intern kementerian untuk menyusun draft awal RUU; b) Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian untuk membahas draft awal RUU yang sudah disiapkan/disusun; 142 c) Draft RUU hasil pembahasan antar kementrian dan atau non kementerian disampaikan kemenkumham untuk diharmonisasi; d) RUU yang sudah diharmonisasi di Kemenkumham disampaikan kepada Menteri pemerakarsa untuk disampaikan presiden melalui Mensesneg; e) Presiden menyampaikan RUU yang bersangkutan disampaikan ke pimpinan DPR dengan surat presiden (SURPRES) dan menunjuk Menteri yang akan mewakilinya untuk pembahasan RUU yang bersangkutan di DPR. Tahap Pembahasan Pembahasan RUU di DPR RI terdiri atas 2 (dua) tingkat. Yaitu tingkat pertama dan tingkat kedua: Pembahasan Tingkat I a) Pembahasan Tingkat I mulai dari pembahasan Rapat Kerja Menteri yang mewakili presiden dengan komisi/pansus/baleg untuk membahas RUU inisiatif presiden yang sebelumnya semua fraksi DPR menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap RUU yang bersangkutan; b) Badan/Pansus/Komisi membentuk panitia/panja untuk membahas materi RUU yang ditugaskan/diperintahkan oleh pansus/badan komisi untuk dibahas lebih lanjut secara komphrensif untuk semua fraksi berpedoman pada DIM yang sudah disusun oleh fraksi-fraksi; c) Panja membentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus dan Timsin untuk merumuskan substansi RUU yang sudah disepakati oleh badan/pansus/komisi untuk dirumuskan secara redaksional dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam RUU. Kemudian Timsin melakukan sinkronisasi terhadap rumusan-rumusan RUU untuk menghindari adanya rumusan norma yang saling tumpang tindih atau penunjukkan pasal yang salah; d) Setelah Tim Perumus dan Timsin menjalankan tugasnya Timus dan Timsin melaporkan ke panja bahwa substansi RUU sebagaimana ditugaskan oleh Panja telah selesai dilakukan dengan 143 merekomendasikan agar RUU bisa disampaikan kepada badan/pansus/komisi untuk disetujui. Laporan Timus dan Timsin dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua fraksi dan pemerintah yang mewakili di Timus maupun di Timsin; e) RUU hasil rumusan Timus dan Timsin yang dilaporkan pada panja dibahas kembali dipanja untuk memastikan bahwa perumusan yang telah dilaporkan telah sesuai dengan amanat panja. Panja setelah membahas RUU hasil perumusan Timus dan Timsin melaporkan kepada badan/pansus/komisi bahwa tugas yang diperintahkan oleh pansus/badan telah dilaksanakan oleh panja. Dengan merekomendasikan agar pansus menyetujui RUU yang sudah dilaporkan dengan dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua fraksi dan pemerintah; f) Kemudian RUU yang telah disetujui panja dibahas ulang di tingkat pansus untuk memastikan bahwa semua masalah yang tertuang dalam DIM telah dibahas dan dirumuskan serta disinkronisasi. Kemudian badan/pansus/komisi menyusun laporan, RUU yang sudah disampaikan oleh panja dan disetujui pansus dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili fraksi dan pemerintah kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPR dengan rekomendasi agar RUU tersebut disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pembahasan Tingkat II a) RUU hasil pembahasan di tingkat I yang sudah disampaikan kepada pimpinan DPR kemudian disampaikan seluruh anggota DPR RI untuk dibahas dalam rapat paripurna dengan kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendapat perstujuan bersama oleh DPR RI dan presiden; b) Pembahasan RUU dalam paripurna DPR RI semua anggota DPR masih memiliki hak untuk memberikan usulan/tanggapan maupun catatan-catatan terhadap RUU tersebut. Setelah itu semua fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap RUU yang telah dibahas 144 dalam pembahasan Tingkat I dengan mengusulkan agar RUU tersebut disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI; c) Setelah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RUU yang bersangkutan, kemudian pimpinan rapat meminta persetujuan kepada semua anggota DPR dalam rapat paripurna; d) Setelah RUU mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPR RI, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Presiden atau Menteri yang mewakilinya untuk menyampaikan pendapat akhir presiden terhadap RUU yang sudah mendapatkan persetujuan dalam rapat Paripurna DPR RI; e) Persetujuan bersama terhadap RUU tersebut dituangkan dalam keputusan DPR RI. Tahap Pengundangan a) RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama DPR RI disampaikan presiden paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui dalam rapat paripurna; b) Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 bahwa Presiden mempunyai kesempatan 30 (tiga puluh) hari untuk mendatangani dan mengesahkan RUU tersebut. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. 17. Bahwa para Pemohon menilai banyak disimpanginya proses dan tahapan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana permohonan pengujian a quo; 18. Bahwa mulai dari tahapan perencanaan pembentukan UU Cipta Kerja, para Pemohon sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja tidak pernah dilibatkan oleh pembuat Undang-undang; 145 19. Bahwa hal ini juga jelas melanggar salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU PPP yakni: Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: g. keterbukaan; Penjelasan: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 20. Bahwa khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X yang telah lebih dari 2 (dua) kali melakukan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara 111/PUU-XIII/2015 dan 001-021-022/PUU-I/2003 dimana putusannya dikabulkan, justru tidak diberikan kesempatan ruang partisipasi publik oleh pembuat Undang-Undang Cipta Kerja; 21. Bahwa kemudian faktanya Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagai pasal-pasal dalam UU Ketenagalistrikan justru tak ubahnya menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga mengkonfrimasi pelanggaran pembentukan Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimana tidak selaras dengan maksud pembentukan undang-undang akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi; Pasal 10 UU PPP (2) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; 22. Bahwa memang pernah lahir Kepmenko Nomor 121 Tahun 2020 terkait pembentukan tim koordinasi pekerja/buruh, namun pembentukan tim tersebut jauh dari maksud pelibatan partisipasi masyarakat/publik atau pemangku kepentingan (stakeholder) terkait karena: 146 - Tim Koordinasi dibentuk setelah RUU Cipta Kerja beserta Naskah Akademisnya diserahkan ke DPR RI; - Tim Kooordinasi tersebut tidak melibatkan pekerja/buruh atau perwakilan pekerja/buruh secara keseluruhan ataupun menggunakan mekanisme “the most representatif” dari serikat pekerja yang ada; - Tidak dirumuskan dan disepakatinya bersama secara jelas kewenangan dari tim koordinasi buruh untuk melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Omnibus Law Cipta Kerja sehingga terkesan hanya menjadi pihak yang mengiyakan apa yang sudah tercantum dalam draft RUU Cipta Kerja yang telah dibahas di DPR RI; bahkan ketika perwakilan serikat buruh memberikan draft kajian serta daftar inventaris masalah dari RUU Cipta Kerja dan meminta draft yang sama dari perwakilan pengusaha, namun perwakilan pengusaha dan pemerintah kompak menolaknya, - Mengetahui akan peran yang minim dan janggal tersebut, perwakilan serikat buruh menyatakan keluar dari tim tersebut, walaupun masih terdapat segelintir perwakilan serikat yang tetap ada di tim tersebut dan kemudian terbukti peran tim tersebut hanya untuk melegitimasi kehendak pihak tertentu tanpa mengakomodir kepentingan pekerja/buruh; - Bahwa lebih dari itu, kalaupun ingin merumuskan kebijakan bersama terkait regulasi ketenagakerjaan, sesunguhnya telah ada instrumennya melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang secara formal memang berfungsi demikian serta terdiri dari perwakilan serikat yang secara representatif telah terverivikasi dan dapat dianggap mewakili kepentingan anggotanya, namun mekanisme LKS Tripartit tersebut tidak pernah digunakan saat perencanaan hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 23. Bahwa UU Cipta Kerja dibuat tidak mengikuti prosedur sejak dari perencanaannya yang sangat tertutup tanpa pelibatan partisipasi publik dan lebih mempercayakan pelibatan dari para pengusaha dan elit politik, 147 sehingga kesan kuat Undang-Undang ini akan diarahkan pada tujuan tertentu dan kepentingan pihak tertentu (yang merugikan kepentingan para Pemohon) menjadi semakin terlihat; 24. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 96 Undang- Undang PPP mengatur perlunya partisipasi publik dalam perencanaan dan penyusunan suatu Undang-Undang Pasal 88 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang; (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bahwa selain itu UU MD3 jelas mengatur ruang partisipasi publik yang seharunya dilakukan pembuat undang-undang. Pasal 173 (1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya; 148 (2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas rancangan undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. Dari ketentuan tersebut dalam tahapan perencanaan dan penyusunan sesuai ketentuan di atas seharusnya Naskah Akademis (NA) dan Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah harus dipublikasikan dan diperdebatan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Namun faktaya, naskah RUU Ciptaker ini tidak melalui pelibatan publik yang cukup. Bahkan draft Rancangan Undang-Undang yang disampaikan kepada publik tidak pernah ditampilkan oleh pembuat Undang-Undang untuk kemudian diberikan kesempatan kepada DPR untuk dapat dikritisi oleh publik. Yang terjadi hanya diperontonkan kepada publik perdebatan pada saat pembahasan Undang-Undang ini di DPR, itu pun dalam momen-momen tertentu khususnya dalam bagian pembahasan Pasal 81 dan Pasal 82 Bab Ketenagakerjaan tidak semua pembahasan dapat diakses oleh para Pemohon; 25. Bahwa dalam tahap pembahasan UU Cipta Kerja ini juga para Pemohon temukan hanya sedikit terlihat terbuka saat dilakukan pembahasan di hilirnya saja, namun relatif tak terlihat di hulu sehingga publik relaitf sulit mengakses pembahasan di DPR karena dilakukan di masa reses dan hanya melalui media sosial minus akuntabilitas publik; 26. Bahwa terlebih perlu para Pemohon tegaskan, dalam tahap pembahasan tidaklah terlalu menjadi bagian esensial dalam konteks penyerapan aspirasi dan partisipasi publik, justru yang paling krusial sesungguhnya para Pemohon nilai berada pada tahapan perencanaan dan penyusunan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah adanya partisipasi publik dan pemerintah yang responsif terhadap kepenitingan pemangku kepentingan yang ada; 27. Bahwa para Pemohon menyangkal terkait pernyataan pemerintah dimana telah menyatakan adanya keterlibatan publik dalam hal ini perwakilan 149 serikat pekerja/serikat buruh untuk membahas dalam beberapa pertemuan termasuk secara khusus dengan LKS Tripartit Nasional, padahal selain patut dipertanyakan validitasnya karena nyatanya diantara para Pemohon terdapat anggota LKS Tripartit Nasional yang jelas mengetahui tidak pernah ada pertemuan khusus untuk membahas gagasan RUU Cipta kerja, kajian yang dilakukan adalah setelah draft Rancangan Undang-Undang diserahkan ke lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dari itu seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajak dan memberikan ruang kritisasi publik kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 96 UU PPP, dan dalam hal ini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 28. Bahwa faktanya masyarakat hanya diperlihatkan adegan rapat melalui media sosial yang jelas tidak ada unsur parsipasi publiknya. Padahal dalam ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU PPP menghendaki adanya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembahasan; 29. Bahwa minimnya partisipasi publik ini terlihat di tahap perencanaan, dimana perencanaannya didominasi oleh pengusaha yang tergabung dalam satuan tugas Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal perencanaan dan penyusunan ini diperlukan pelibatan dan partisipasi publik yang luas dan beragam dari berbagai latar belakang masyarakat terutama subjek hukum (adresat) yang hendak dikenai dari Undang-Undang ini, yakni salah satunya pekerja atau buruh dan para pemangku kepentingan (stakeholders); 30. Bahwa selain itu rapat pembahasan RUU Cipta Kerja juga menjadi tidak sesuai ketentuan ketika dilakukan dalam masa reses dan di luar hari kerja, selain juga sempat dilakukan di hotel, di luar Gedung DPR. Padahal Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Peraturan Tatib DPR menyebutkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja; 150 Pasal 1 (13) Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR; (14) Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Sedangkan Pasal 226 Peraturan Tatib DPR menyebutkan bahwa waktu- waktu rapat DPR mencakup hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Pelaksanaan rapat dalam masa reses, di luar waktu rapat, dan di luar gedung DPR memang dimungkinkan, tetapi atas dasar kesepakatan dalam rapat atau persetujuan Pimpinan DPR. Pertimbangan atas kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan rapat DPR dalam masa reses, di luar waktu rapat serta di luar gedung DPR inilah yang tidak pernah dipublikasikan kepada publik, sehingga tidak dapat diketahui mengapa pembahasan RUU Cipta Kerja begitu cepat dan cenderung dipaksakan; Pasal 226 (1) Waktu rapat DPR adalah: a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja. (2) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan; (3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan pimpinan DPR. 31. Bahwa yang lebih memalukan dan memprihatinkan lagi adalah sulitnya publik untuk mengetahui mana ketentuan final RUU Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR R.I. tanggal 5 Oktober 2020, sehingga atas tidak kunjung disampaikannya ke publik hasil Rapat Paripurna DPR RI tersebut memunculkan kegaduhan publik dan memunculkan berbagai draft RUU Cipta Kerja pasca paripurna mulai dari versi jumlah halaman: 905 halaman, 1.035 halaman, 1.052 halaman, 812 151 halaman, yang belum pernah terkonfirmasi hingga kini oleh pembuat undang-undang, mana sesunguhnya hasil paripurna DPR RI tersebut; 32. Bahwa rasa malu para Pemohon berkolaborasi dengan prihatinnya para Pemohon sehingga bertanya-tanya apakah memang DPR tidak sanggup mencetak dan memperbanyak UU Cipta Kerja yang akan disepakati dalam paripurna untuk dijadikan bahan sidang? Atau tidak memiliki kuota internet untuk sekedar menggunggah file naskah tersebut di media informasi resmi DPR R.I.? 33. Bahwa pelanggaran prosedural pembentukan undang-undang ini secara nyata telah melanggar sumpah dan janji serta kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3; Pasal 78 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 81 Anggota DPR berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah cukup nyata dan jelas terlihat minimnya partisipasi publik yang terkesan diciptakan dan dihindari merupakan pelanggaran prosedural dalam pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja; 152 35. Bahwa dengan demikian secara prosedural telah terjadi pelanggaran mengenai prosedur maupun tahapan pembentukan UU Cipta Kerja sehingga patut kiranya Mahkamah Konsitusi menyatakan UU Cipta Kerja cacat prosedural; DIUBAHNYA NASKAH UU CIPTA KERJA HASIL KESEPAKATAN PARIPURNA 36. Bahwa mengacu pada hasil sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020, maka dapat dipastikan seharusnya seluruh naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam sidang tersebut seharusnya telah selesai dibahas dan tidak diperbolehkan ada perubahan lagi; 37. Bahwa selain terjadi pelanggaran tata tertib DPR karena pada pembahasan tingkat I tidak dibacakan naskah Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian juga pada tingkat II (Paripurna) juga kembali tidak dibacakan sebagaimana kelaziman dan praktek ketatanegaraan dalam pembentukan suatu undang-undang dengan mengacu pada hasil pembahasan dalam Tingkat I, terdapat perubahan naskah Undang- Undang yang diserahkan kepada Presiden dari DPR R.I.; Pasal 163 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I dilakukan dengan acara c. pembacaan naskah rancangan undang-undang; Pasal 108 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan c. pembacaan naskah rancangan undang-undang; 38. Bahwa kemudian berdasarkan naskah UU Cipta Kerja yang telah diberikan nomor menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perbedaan prinsipil dari hasil naskah kesepakatan paripurna tanggal 5 Oktober 2020; 39. Bahwa sesunguhnya kewajiban DPR hanya menyerahkan naskah Undang-Undang yang telah disahkan kepada Presien dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak disahkah; 153 Pasal 72 UU PPP (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 40. Bahwa selain terjadi perbedaan naskah (jumlah halaman) semenjak RUU disahkan paripurna sejumlah 905 halaman, kemudian DPR menyerahkan ke Presiden pada tanggal 14 Oktober 2020 menjadi 812 halaman, dan kemudian saat diundangkan oleh Presiden menjadi 1187 halaman juga terdapat beberapa perubahan, diantaranya berdasarkan kajian PSHK, (lihat https://pshk.or.id/publikasi/lawmetric/permasalahan-proses- legislasi-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/): a) Terdapat satu UU yang ketentuan pasalnya dihapuskan yakni UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gasa Bumi; b) Perubahan ketentuan Delegasi (Pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya) dari 445 (naskah 905), menjadi 449 (naskah 812), dan akhirnya menjadi 465 (naskah 1187 halaman/UU Nomor 11 Tahun 2020); c) Terdapat perubahan, penghapusan, dan pengaturan baru atas ketentuan dari 10 Undang-Undang yakni: 1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2) UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasih dan Geospasial; 3) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 4) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 5) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 6) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 7) UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 8) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 154 9) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 10) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 41. Bahwa sebagai contoh dalam BAB Ketenagakerjaan Pasal 81, 82, dan 83 UU Cipta Kerja, apabila disandingkan dengan naskah pengesahan paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 maupun dengan kesepakatan tim perumus di Badan Legislasi tanggal 2 Oktober 2020, dimana perubahan tersebut tidak sebatas salah ketik (typo) tapi juga perubahan kata, frasa, dalam pasal atau ayat atau huruf, serta terdapat penambahan ayat, huruf dan angka dalam suatu pasal, temuan para Pemohon setidaknya: - Perubahan dalam bentuk penambahan atau pengurangan kata atau frasa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kata/frasa; - Penambahan ayat, huruf, atau angka sebanyak 24 (dua puluh empat) ayat/huruf/ angka. 42. Bahwa sebagai contoh perubahan tersebut Pemohon dapat tampilkan diantaranya sebagai berikut: a) Mengubah kata “dengan” menjadi kata “dalam” pada Pasal 42 ayat (6), 49, 56 ayat (4), 59 ayat (4), Pasal 61A ayat (3), 66 ayat (6), 77 ayat (5), 78 ayat (4), Pasal 88 ayat (4); b) Menambahkan ayat (6) pada Pasal 79; c) Menghapus frasa yang melindungi pekerja/buruh pada Pasal 88 ayat (3); d) Menambahkan penjelasan pada Pasal 88 huruf d ayat (3), huruf f ayat (3), huruf g ayat (3); e) Menambahkan frasa “atau Pemerintah Daerah” pada Pasal 98 ayat (1); f) Mengubah dan menambahkan kalimat angka 1 hingga 6 pada Pasal 154 A huruf g ayat (1); g) Mengubah frasa “Paling banyak sesuai” dengan kata “dengan” pada ayat (3) Pasal 156. 155 43. Bahwa dari perubahan tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang DPR RI bersama Presiden sebagai lembaga negara pembuat Undang-Undang a quo telah melanggar Pasal 163 dan Pasal 614 Peraturan Tatib DPR, dan Pasal 108 dan Pasal 109 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang juncto UU Nomor 12 Tahun 2011/UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga berdampak patut dinyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat prosedural dan mohon kiranya MK nyatakan pembentukannya inkonstitusional; UU CIPTA KERJA SECARA ASALNYA RANCU SUMBER HUKUM DAN TIDAK SESUAI TEKNIK MAUPUN SUBSTANSI PENYUSUNAN SUATU UNDANG-UNDANG 44. Bahwa UU Cipta Kerja memiliki status tidak jelas sebagai sumber hukum. Masih menjadi pertanyaan apakah berupa undang-undang perubahan atau sebagai undang-undang baru. Jika UU Cipta Kerja diakui sebagai undang-undang baru dan materi pokok dalam undang-undang ini berupa materi pokok UU perubahan, maka undang-undang ini tidak sah dikarenakan bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam lampiran UU PPP di mana materi pokok UU Cipta Kerja adalah materi pokok perubahan. Hal ini bertentangan dengan teknik penyusunan perundang-undangan jenis peraturan undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat di Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Pasal 17 Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang- Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam...; Kemudian kita lihat Pasal 18 RUU Cipta Kerja Pasal 18 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah: ... 156 45. Bahwa ketidaksesuaian atau ketidakselarasan dalam penyusunan ini tidak seharusnya terjadi. Pemerintah berkewajiban menciptakan produk hukum yang sesuai dengan syarat formil pembentukan undang-undang. Selain itu, produk hukum yang harus dibuat juga harus sesuai dengan kebutuhan atau realitas hukum masyarakat dan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir golongan saja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebut bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang- undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga sudah seharusnya dalam penyusunan undang-undang untuk selalu benar-benar mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Pemerintah jangan sampai mempergunakan kekuasaannya untuk membentuk produk hukum yang justru tidak memberikan keuntungan atau dampak luas bagi masyarakatnya. Karena pemerintah saat ini realitanya membuat aturan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, sehingga terkesan menggunakan sistem represif. Dengan demikian proses pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut melanggar asas keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf g UU PPP; 46. Bahwa dilanggarnya “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam pembentukan UU Cipta Kerja terkonfirmasi dengan banyaknya penolakan oleh masyarakat luas, telah menjadi bukti nyata bahwa UU Cipta Kerja tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan masyarakat luas; 47. Bahwa menurut Ketua Mahkamah Konstitusi RI pertama, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam buku “Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar (ed), Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan para pakar hukum, 2007, bahwa Pembukaan dan Pasal- pasal UUD 1945 adalah satu kesatuan norma konstitusi, walaupun Pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding pasal- pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, keduanya adalah norma- 157 norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (national legal order). Batu uji dalam pengujian Undang-Undang adalah UUD 1945, baik Pembukaan maupun Pasal-pasal, apakah suatu ketentuan Undang- Undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya pasal-pasal, melainkan juga cita-cita dan prinsip dasar yang terdapat Pembukaan UUD 1945. (Jimly Asshidiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi), (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007). Pengujian formal dapat mencakup (Ali Marwan Hsb., Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara, 2017): a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan; b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur peraturan perundang- undangan; c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 48. Bahwa dalam praktik justru terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengunakan tolok ukur Pembukaan UUD 1945 (Pancasila), seperti: Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengujian Undang-Undang ini menggunakan tolok ukur Sila 1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila 1 (satu) tersebut menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara 158 agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata- mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Berdasarkan hal di atas, Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum baik melalui pemahaman filosofi cita hukum bernegara, penafsiran hukum yang merujuk pada spirit moralitas konstitusi, dan tolok ukur ini dapat diterapkan secara langsung; 49. Bahwa selain itu desain pertentangan norma tidak semata dilihat pada kerangka yuridis (bertentangan dengan norma hukum di atasnya/UUD 1945), tetapi juga filosofis (bertentangan dengan cita hukum/Pancasila) dan sosiologis (bertentangan dengan tujuan hukum dalam masyarakat dalam konteks keadilan sosial dan kemanfaatan hukumnya). Artinya dalam konteks ini bahwa Pancasila merupakan batu uji dalam constitutional review karena Pancasila adalah sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini tentunya berlandaskan pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar, ideology, dan filsafat bangsa dan negara, serta merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; 50. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU- I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 bukan berdasarkan pada materi (materiil) maupun proses pembentukan (formil), tetapi keberlakuan sebuah Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi memaknai pengujian ini sebagai bagian dari pengujian formil dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Mahkamah Konstitusi/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (3) yang mengatur mengenai pengujian formil, oleh Mahkamah Konstitusi hanya menguji aspek keberlakuan sebuah Undang- Undang. Sementara itu pengaturan mengenai pengujian materiil termuat pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005; 159 51. Bahwa berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi lainnya mengenai pengujian formil undang-undang yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 dimana Amar Putusan Mahkamah Konsitutsi Mengabulkan Permohonan Pemohon. Dengan pertimbangan para hakim bahwa untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat; 52. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, dalam halaman 82-83 diuraikan bahwa: “Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/2005 merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil, karena hanya berdasarkan peraturan tata tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang- Undang yang diharuskan oleh UUD 1945. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal yang prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya, padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil tersebut harus dilakukan, oleh sebab itu sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil proseduralnya itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”; 160 53. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan contoh nyata adanya pergeseran makna pertentangan norma hukum secara formil atau dalam bahasa yang lebih gambang adalah adanya pengenyampingan pertentangan norma hukum secara formil demi asas kemanfaatan hukum (materi muatan). Pendapat Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada hasil temuannya bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah terbukti “cacat prosedural” atau pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Idealnya jika merujuk pada logika positivisme hukum yang menekankan kepastian teks hukum (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003), maka UndangUndang tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 54. Bahwa menurut pernyataan Prof. Mahfud MD, ketika beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pidato Penutupan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 22-24 Januari 2010, bahwa Mahkamah Konstitusi menganut hukum progresif, sebuah konsep hukum yang tidak terkukung pada konsep teks Undang-Undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, Mahkamah Konstitusi tidak sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah Undang-Undang (bouche de la loi) [Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di MK (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Padang dan Jakarta, Pusako FH Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia, 2010]; 55. Bahwa merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan apa yang ditulis atau dikatakan dalam teks, hukum tidak hanya peraturan (rule) tetapi juga perilaku (behavior), hukum sebagai teks akan diam dan hanya melalui perantaraan manusia ia menjadi hidup, teks hanya sekedar zombi (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu 161 kenyamanan hidup dan kehidupan manusia, jika tidak dapat diterapkan dan jika bertentangan dengan perilaku hukum masyarakat. Hukum dilihat tidak hanya yang tertulis, tetapi juga spirit dan jiwa yang ada di dalamnya, selain itu Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Jadi jika ada Undang-Undang yang menimbulkan konflik, atau jika ada Undang- Undang yang tidak bermanfaat, tidak menciptakan kepastian hukum, tidak berkeadilan juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD sebab UUD 1945 merupakan cerminan perilaku masyarakat. Selain itu, jika ada Undang-Undang yang tidak berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) juga harus dibatalkan, sebab dapat saja Undang- Undang ketinggalan atau tidak sesuai dari kenyataan-kenyataan yang masyarakat (het recht hink achter de feiten aan) (Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik, 2009); 56. Bahwa berdasarkan uraian di atas pasal-pasal a quo menunjukkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan tuntutan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang seharusnya mencerminkan adanya kejelasan rumusan (duidelijkheid), konsistensi (consistentie), dan kesatuan makna (eenheid), karena pembentuk peraturan perundang-undangan tidak selayaknya mengikuti jalannya sendiri (een regelgever niet zo maar zijn eigen gang kan gaan) sebagaimana dikemukakan oleh ahli ilmu perundang- undangan Mr. C. Waaldijk (Wetgevingswijzer, 1985: 14); 57. Bahwa penolakan yang masif dari berbagai elemen masyarakat secara bergelombang mulai dari sebelum disahkan hingga setelah disahkan oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna sesungguhnya menunjukan pembuat undang-undang tidak melihat kebutuhan masyarakat dan kenyataan yang diperlukan sehingga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan kian jauh digenggam oleh stakeholder terdampak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 162 58. Bahwa dengan demikian pengujian formil (legalitas) perkara a quo sebagaimana dikemukakan oleh Gerhard Van Der Schyff yang salah satunya berguna untuk memastikan diikutinya seluruh prosedur pembentukan undang-undang yang tepat oleh legislatif, oleh karena itu diperlukan mekanisme Judicial Review, seperti mengajukan permohonan a quo, sebagai jaminan bagi rakyat atas hasil legislasi yang menyimpang dari aspirasi fundamental rakyat sekaligus sebagai alat kontrol eksternal dalam proses legislasi (Saldi Isra dalam Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review, 2017); 59. Bahwa selain itu pemohonan a quo sesungguhnya diajukan sebagai eksepresi bentuk keprihatinan dan rasa malu para Pemohon atas praktek legislasi yang para Pemohon duga mengandung banyak cacat prosedural sehingga menjadi kewajiban para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (rakyat) untuk mengontrol proses legislasi pembentukan UU Cipta Kerja yang salah satunya melalui mekanisme permohonan a quo sehingga patut kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan; 60. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan penjabaran di atas mengenai minimnya partisipasi masyarakat maupun pelanggaran prosedur dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja telah melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang Konsep Kedaulatan Rakyat dan Pasal 22A UUD 1945 tentang Konsep Konstitusionalitas Pembentukan Suatu Undang-Undang sehingga patut kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja inkonstitusional. B. DALAM MATERIIL 1. Bahwa segala dalil dalam formil sebagaimana tersebut di atas para Pemohon tegaskan berlaku mutatis mutandis dalam materiil di bawah ini; 2. Bahwa para Pemohon akan menguraikan dalil dalam materiil di bawah ini dari beberapa undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan mengenai kerugian/potensi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon beserta pelanggaran 163 konstitusional apa yang terjadi dengan berlakunya UU a quo ke dalam tiga sub pertama Ketenagalistrikan, kedua Ketenagakerjaan, dan ketiga Jaminan Sosial; KETENAGALISTRIKAN 3. Bahwa ketentuan mengenai ketenagalistrikan yang diuji dalam permohonan a quo yaitu Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara rinci sebagai berikut: a. RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN) HARUS MELALUI PROSES KONSULTASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI KEPADA MASYARAKAT INDONESIA YANG DIWAKILI DALAM WADAH DPR RI 4. Bahwa dengan listrik telah diakui oleh konstitusi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, oleh karena itu Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; 5. Bahwa definisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (selanjutnya disebut sebagai RUKN) dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut sebagai PP 14/12) yang menyatakan “Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik”; 6. Bahwa RUKN didasarkan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 143 K/20/MEM/2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2038 (selanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM 143/19). RUKN 164 berisikan antara lain tentang kebijakan ketenagalistrikan nasional, rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, potensi sumber energi primer di wilayah provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik serta kebutuhan investasinya; 7. Bahwa perencanaan jangka panjang ketenagalistrikan dalam hal ini adalah RUKN pada hakekatnya menjadi kebutuhan rakyat Indonesia harus memberi ruang yang cukup bagi DPR sebagai representasi rakyat, untuk bisa berpartisipasi pada perencanaan pengembangan penyediaan sistem tenaga listrik, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik, dan investasi penyediaan tenaga listrik, karena kesalahan perencanaan akan berpengaruh pada beban yang akan ditanggung oleh para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia selaku konsumen listrik; 8. Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebagaimana ketentuan Pasal 8 PP 14/12; 9. Bahwa usaha penyediaan energi listrik sebagai hal yang diatur dalam RUKN merupakan salah satu bidang usaha yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak dan oleh karenanya penyelenggaraan penyediaan energi listrik harus dilakukan secara merata, andal, dan berkelanjutan serta dalam penyusunan RUKN harusalah didasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi kepada pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan, yang pula termasuk dalam hal ini DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia; 10. Bahwa pada dokumen RUKN tersebut, disebutkan sumber investasi untuk pengembangan infrastruktur Ketenagalistrikan dipenuhi dari berbagai sumber investasi, yaitu APBN/PMN sebagai penyertaan modal pemerintah (equity), dana internal PT. PLN (Persero), dan pinjaman baru; 11. Bahwa untuk lebih jelasnya para Pemohon akan menggambarkan alur perencanaan ketenagalistrikan sebagaimana hasil riset yang dilakukan 165 oleh ICEL pada tahun 2018 dengan judul Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan Nasional; Menjadi dasar penyusunan • Pasal 30 PP No. 79/2014 • Pasal 8 PP No. 23/2014 Sebagai rujukan [Pasal 3 (1) Perpres 22/17] Sebagai Pedoman Mengacu pada [Pasal 3(2) Pasal 11 Permen ESDM Perpres 22/17] 24/15 Menjadi rujukan • Draft RUKN • RUPTL Sebagai rujukan Memperhatikan [Pasal 3 (1) Perpres 22/17) Pasal 14 PP 14/12 12. Bahwa Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja telah menghilangkan frase “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” dalam Pasal 7 ayat (1); 13. Bahwa dengan dihilangkannya frase “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, dalam Pasal 7 ayat (1), maka hilang pula salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik. Hal ini lebih lanjut pula akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan dalam hal Kebijakan Energi Nasional (PP 79 tahun 2014) Rencana Umum Energi Nasional (Perpres 22/2017) Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (Perpres 22/2017) Rencana Umum Energi Daerah (Perda) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi RUPTL 166 usaha penyediaan ketenagalistrikan karena sebagaimana dalam Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM Nomor S-756/MBU/09/202 yang menerangkan bahwa manakala terdapat kelebihan pasokan listrik dimana kelebihan pasokan listrik tersebut harus ditanggung oleh Negara dengan APBN sebagai konsekuensi adanya pendanaan insvestasi, dan salah satu penyebabnya adalah kelebihan pasokan listrik tersebut adalah kesalahan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Di sisi lain pula, manakala terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN yang menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia; 14. Bahwa terlebih mekanisme Pemerintah konsultasi dengan DPR juga diakui dan diatur dalam UU Cipta Kerja khususnya Pasal 182 yang menyatakan: “Dalam rangka pembentukan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan: a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakryat dan alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi; dan/atau b. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan alat kelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi.” Oleh karenanya manakala alasan dari dihapusnya frase “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah tidak dikenalnya mekanisme konsultasi dengan DPR, jelas merupakan alasan yang mengada-ada, dan terbantahkan sendiri keberadaan mekanisme konsultasi dengan DPR melalui Pasal 182 UU Cipta Kerja; 15. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum (recht vacuum) maka para Pemohon memohonkan pula Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagallistrikan (selanjutnya disebut sebagai “UU Ketenagalistrikan”) untuk dinyatakan berlaku kembali; 167 b. PEMBENTUK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TIDAK MENEGASKAN BAHWA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM HARUS TERINTEGRASI (BUNDLING) DAN DIKUASAI OLEH NEGARA 16. Bahwa guna menegaskan kendali negara melalui PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, para Pemohon memohonkan: a. Frase “dapat” pada Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; b. Frase “badan usaha milik negara” pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero); c. Frase “badan usaha milik badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik,” pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 17. Bahwa pertama-tama para Pemohon akan menjelaskan sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan telah ditafsirkan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015; dan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Desember 2004 dengan Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Kedua undang-undang tersebut di atas diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pengaturan sistem “Unbundling” dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sistem “Unbundling” ini kembali dihidupkan kembali dalam UU Cipta Kerja; 168 18. Bahwa sistem “Unbundling” yang dimaksud adalah Unbundling Vertikal, yaitu pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan, yang jauh dari tujuan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan energi atau infrastruktur bagi warga negaranya; Gambar 1 Sekema Gambar Sistem Penyaluran Ketenagalistrikan Berdasarkan Wilayah Usaha Konsumen Retail Distribusi Transmisi Pembangkitan 19. Bahwa dalam membaca dan mengartikan maksud dari pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dibaca bersamaan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara keseluruhan; 20. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara jelas membagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi 4 (empat) jenis usaha, yaitu: a. Pembangkitan tenaga listrik; b. Transmisi tenaga listrik; 169 c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau d. Penjualan tenaga listrik. 21. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja mengatur bahwa 4 (empat) jenis usaha tersebut di atas “dapat dilakukan secara terintegrasi”. Hal ini berarti Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja membuka kemungkinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak terintegrasi. Jelas Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja ini bermaksud untuk membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (unbundled) berdasarkan 4 (empat) jenis usaha seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Cipta Kerja; 22. Bahwa alih-alih menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tafsiran konstitusional yang telah Mahkamah Konstitusi berikan dan agar adanya kepastian hukum mengenai makna konstitusinal norma Pasal 10 ayat (1) tersebut, pembuat UU dalam hal ini DPR bersama Pemerintah bukannya membuat norma yang menegaskan keberlakuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan menerbitkan kembali norma yang sama dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945; 23. Bahwa substansi Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja sama dengan substansi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015. Untuk lebih jelasnya Pemohon akan membandingkan kedua substansi pada pasal di kedua Undang-Undang tersebut dengan table di bawah ini: 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 16 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda. Pasal 10 ayat (2) “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Pasal 10 ayat (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. 24. Bahwa tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak telah ditegaskan oleh pembuat UU Ketenagalistrikan sebagaimana tertera dalam Konsideran Menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1); Konsideran Menimbang huruf a Penjelasan Pasal 3 ayat (1) “bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. “Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat”. 25. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan hal yang sama yaitu tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; Pertimbangan hukum Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 345 Pertimbangan hukum Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, halaman 105 angka [3.12] “Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga “Menimbang, setelah Mahkamah mengingatkan dan menegaskan pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi Negara dan mengusai hajat hidup orang banyak sehingga karenanya 171 listrik tersebut haruslah dikuasai oleh Negara” harus dikuasai oleh Negara, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan paragaraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:” 26. Bahwa dengan listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 listrik harus dikuasai oleh negara; 27. Bahwa makna “dikuasai oleh Negara” merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan: “… perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”; ------------------------------------- 28. Bahwa kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetetif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (unbudled) adalah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana pula merujuk pada pertimbangan hukum Putusan 172 Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan: “Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud; -- ------- Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan; ----------- Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam konsiderans “Menimbang” huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing; -------- Menimbang bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura, dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura, dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar- besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena 173 pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk; ------------------------------------------ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Keterangan ahli yang diajukan Pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945; -------------------------“ 29. Bahwa guna menegaskan kendali negara secara terintegrasi dalam hal keterlibatan swasta baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyedia usaha ketenagalistrikan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Cipta Kerja maka haruslah dimaknai secara konstitusional hanya BUMN dalam hal ini PLN sebagai “holding company” dengan keterlibatan badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang- undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal, dan lain-lain. 174 Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company”; --------------- 30. Bahwa keberadaan Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja menyebabkan potensi peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang ada dalam UU Cipta Kerja dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; 31. Bahwa UU Cipta Kerja yang menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 dengan tidak menormakan dalam UU Cipta Kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan justru hanya dicantumkan secara utuh kembali ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja, maka Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 yang secara garis konstusi disematkan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan otomatis dianggap tidak berlaku terhadap Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja; 32. Bahwa koridor konstitusional terhadap praktek privatisasi keterlibatan swasta baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyedia usaha ketenagalistrikan juga telah digariskan dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa 175 memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Keterangan ahli yang diajukan Pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945; ------------------------- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Keterangan ahli yang diajukan Pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945; -------------------------“ 33. Bahwa alih-alih menegaskan perubahan norma-norma konstitusional sebagaimana putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, Pembuat UU Cipta Kerja justru memasukkan kembali norma yang sama dan tidak menyesuaikan tafsiran konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi; 34. Bahwa dengan dicantumkannya kembali redaksional Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan di dalam UU tentang Cipta Kerja, maka Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 menjadi kehilangan daya berlakunya dan kekuatan mengikatnya; 176 35. Bahwa selanjutnya bahkan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015, terbukti dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masih bersifat tidak terintegrasi (unbundling) dan tidak dikuasai oleh negara. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan: a. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 semakin banyak unit-unit pembangkit listrik baru baik yang dimiliki oleh swasta maupun BUMN selain PT. PLN (Persero). Menurut hasil riset yang dilakukan oleh PSI pada Tahun 2019 dengan judul Pemetaan Sektor Energi dan Pekerja di Sektor Energi di Seluruh Indonesia didapat fakta bahwa; 1) Terdapat peningkatan kelahiran sektor swasta melalui IPP di dalam sektor pembangkitan listrik. Pada tahun 2013, presentasi kapasitas listrik terinsital oleh IPP hanya 16,5%, namun pada tahun 2018 sebesar 23,6%. Sebaliknya terjadi terjadi penurunan kontribusi kapasitas terinstal oleh PLN pada tahun 2013 menjadi 72,1% di tahun 2018; 2) Terjadi peningkatan presentasi energi listrik yang dihasilkan oleh swasta melalui IPP pada tahun 2013 sebesar 24,27% menjadi 29,35% di tahun 2018. Sebaliknya terjadi penurunan presentasi energi listrik yang dihasilkan oleh PLN di tahun 2013 sebesar 67,02% menjadi 66,72% di tahun 2018. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini; Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang Status Kepemilikan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PLN 34,205.24 39,257.55 40,295.2 39,651.8 39,651.8 41,696.67 Pembangkit Listrik Swasta (IPP) 7,601.83 7,950.68 8,964.54 11,370.87 13,269.93 13,635.29 Sewa Guna Usaha 4,296.43 4,412.37 3,692.48 3,508.56 3,004.24 2,490.51 Total 46,103.50 51, 620.6 52,889.22 54,664.49 55,925.97 57,822.47 177 3) Privatisasi sektor penyediaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum akan mengurangi akses orang miskin untuk mendapatkan listrik karena tarif/harga listrik cenderung naik, terlebih dengan semakin besarnya ketergantungan PLN pada pembangkit swasta (IPP) menandakan energi listrik tidak lagi di bawah kendali negara dalam penguasaannya. Negara menghadapi resiko sabotase dari produsen listrik swasta sebagaimana yang terjadi di Venezuela. Contoh nyata yang telah terjadi di Indonesia adalah di Nias saat terjadi black out/pemadaman listrik total diakibatkan deadlock antara PLN dengan pembangkit listrik milik swasta; b. Masih berlakunya PP 14/12 sebagai aturan turunan khusus mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang melanggar pemaknaan dari dikuasai oleh negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 jo. Pasal 9 ayat (1) PP 14/12 yang menyatakan: Pasal 9 ayat (1) PP 14/12 “Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.” Pasal 7 PP 14/12 “Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.” Kedua pasal ini membuktikan bahwa aturan turunan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masih mengatur mengenai tidak terintegrasi dan tidak dikuasai oleh negara; 36. Bahwa BUMN yang diberikan kewenangan untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 haruslah merupakan PT. PLN (Persero) dan bukan BUMN lain maupun swasta. PT. PLN (Persero) merupakan BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 178 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (selanjutnya disebut sebagai PP 23/94) yang menyatakan: Pasal 2 “Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah: 1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan; 2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk: a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi; b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. 3. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; 4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” c. PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM HANYA DAPAT DILAKUKAN DI WILAYAH YANG BELUM TERJANGKAU OLEH NEGARA 37. Bahwa frase “dapat” pada Pasal 42 angka 15 dalam Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik; 38. Bahwa negara bertanggung jawab dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik pada wilayah yang telah terjangkau maupun yang belum terjangkau; 39. Bahwa pasal mengenai penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 42 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagaimana tabel di bawah ini: 179 15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik. 40. Bahwa praktek penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana pasal tersebut di atas merupakan praktek dimana pembangkitan milik swasta yang seyogyanya diperuntukan penggunaan sendiri namun pada kenyataannya terdapat kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai. Kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkitan milik swasta ini selanjutnya dapat disalurkan untuk digunakan oleh kepentingan umum melalui penjualan kepada PT. PLN (Persero); 41. Bahwa Pasal 42 angka 15 dalam Pasal 23 ayat (2) UU Cipta Kerja secara jelas mengatur penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan dalam 2 kondisi yaitu: a. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang tidak terjangkau; atau b. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang telah terjangkau; 42. Bahwa faktanya saat ini untuk daerah yang telah terjangkau listrik untuk kepentingan umum terjadi kelebihan pasok tenaga listrik, sehingga berdasarkan mekanisme take or pay dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana negara dengan APBN melalui PT. PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan diwajibkan membayar kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai dari unit pembangkit listrik milik swasta; 43. Bahwa penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang tidak terjangkau dapat dibenarkan karena negara melalui PT. PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang 180 ketenagalistrikan belum dapat menjangkau, namun manakala penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan di wilayah yang telah terjangkau maka yang terjadi adalah pembebanan APBN untuk membayar kelebihan tenaga listrik kepada swasta; 44. Bahwa dengan kondisi PT. PLN (Persero) kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Pembebanan APBN untuk pembayaran kepada swasta ini sangatlah merugikan para Pemohon sebagai pembayar pajak dan pengguna listrik sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; d. PRAKTEK SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK INKONSTITUSIONAL 45. Bahwa potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; 46. Bahwa potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), (2) UUD 1945 oleh karenanya para Pemohon memohon frase “sewa jaringan tenaga listrik” pada ayat (1) dan (2) Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 47. Bahwa sebagaimana telah terurai mengenai konsep pengusaan negara dalam usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk kepentingan umum, Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan putusan perkara Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003 menegaskan secara konsisten dan tegas “tenaga listrik termasuk kedalam cabang-cabang produksi yang strategis, penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu konstitusi telah menegaskan harus dikuasai negara mulai dari usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, hingga Penjualan”; 181 48. Bahwa untuk memastikan penguasaan negara, dilihat dari adanya 4 (empat fungsi yang harus dikuasai yaitu pertama fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Kedua fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR dan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Ketiga fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara; 49. Bahwa keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi syarat akumulatif konsep pengusaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dimana negara hadir dalam usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum baik pada sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan; 50. Bahwa sewa jaringan sangat mungkin terjadi pada bagian transmisi yang dapat dilakukan tidak hanya dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri namun juga untuk kepentingan umum. Pasal mengenai sewa jaringan yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 33 Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagaimana tabel di bawah ini: 23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga 182 listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penjelasan Angka 23 Pasal 33 Ayat (1) Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi danlatau distribusi tenaga listrik. Ayat (2) Dalam memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha. 51. Bahwa penyediaan transmisi saat ini dilakukan tunggal oleh PT. PLN (Persero) dan selaras dengan makna pengusaan energi listrik untuk kepentingan umum oleh negara yang dijalankan BUMN Ketenagalistrikan (in casu PT. PLN (Persero); 52. Bahwa Bidang Transmisi sebagai bagian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum memiliki peran yang sangat strategis dan vital, sehingga tidak dapat dilakukan sewa jaringan oleh unit usaha ketenagalistrikan lain yang dapat disalahgunakan dan berpotensi terganggungnya sistem transmisi itu sendiri; 53. Bahwa upaya-upaya untuk melakukan pemisahan kekuasaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum mulai dilakukan dengan melalui pembentukan peraturan perundangn-undangan yang sesungguhnya inkonstitusional, semisal denga dibentuknya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik yang didalamnya selain mengatur jaringan yang dapat dikerjasamakan padahal jaringan itu milik PT. PLN sendiri, juga mengatur pembentukan badan usaha transmisi tenaga listrik yang terkait dengan jaringan transmisi yang sangat starategis dan selama ini telah dikelola secara baik oleh PT. PLN (Persero); 183 54. Bahwa sistem transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN (Persero) merupakan sistem interkoneksi antar daerah, sebagai contoh interkoneksi Jawa-Bali, oleh karena itu menyewakan transmisi kepada pihak lain baik untuk digunakan dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri terlebih untuk swasta dan diperjualbelikan membuat kerentanan sistem transmisi interkoneksi yang dapat menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sehingga menyebabkan listrik padam dan merugikan kepenitngan masyarakat pada umumnya, sebagai ilustrasi para Pemohon akan uraikan sebagai dengan ilustrasi berikut: Kondisi Interkoneksi Tanpa Ada Sewa Jaringan 184 Kondisi Interkoneksi Adanya Sewa Jaringan 55. Bahwa dalam prakteknya, sewa jaringan dalam transmisi interkoneksi dalam gambar di atas dapat berpotensi terjadinya black out. Terlebih secara logika, bila ada beban dari pembangkit milik swasta yang masuk di transmisi interkoneksi, lalu terjadi gangguan/trip dari pembangkit milik swasta tersebut maka dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengangkat beban (black out), sebagai analoginya, sebuah beban yang tadinya diangkat bersama oleh lima orang, kemudian satu orang hilang, yang mengakibatkan beban yang sama menjadi harus di angkat oleh 4 orang. Ketidakmampuan untuk mengangkat beban tersebut dalam ketenagalistrikan dinamakan black out; 56. Bahwa potensi terjadinya black out dapat mengakibatkan terganggunya hak rakyat untuk menikmati ketersediaan listrik. Belajar dari kejadian balck out tanggal 4 Agustus 2019, dimana black out terjadi kurang lebih selama 6 (enam) jam dan menyebabkan kerugian masyarakat puluhan milyar rupiah; (https://money.kompas.com/read/2019/08/05/093400126/black- out-listrik-penyebab-hingga-dampaknya?page=all) Pembangk it Swasta BEB 185 (https://www.beritasatu.com/yudo- dahono/ekonomi/574357/pemadaman-listrik-pln-bayarkan- kompensasi-rp-840-m) 57. Bahwa lebih dari itu, potensi sistem transmisi disalahgunakan dengan klausula sewa jaringan juga dapat terjadi dengan praktek usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh non BUMN Ketenagalistrikan, misalnya: a. Perusahaan Swasta Penyedia Tenaga listrik/Independent Power Producer (IPP) Bahwa walaupun konstitusi telah memberikan syarat yang sangat ketat perusahaan swasta dapat terlibat dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, namun faktanya praktek IPP banyak mengindahkan prinsip penyertaan swasta diantaranya kepemilikan saham mayoritas serta menjadi penentu dalam pengambil keputusan (lihat Putusan MK 111/PUU-XIII/2015 dan putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003; Namun demikian, dengan adanya klausula sewa jaringan dapat saja IPP memanfaatkan jaringan yang ada ataupun membuat jaringan sendiri yang berakibat negara makin hilang perannya dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; Bahwa sebagai informasi IPP listrik yang dihasilkannya sudah dibeli oleh PLN entah digunakan atau tidak digunakan PT. PLN haruslah tetap membayarnya walaupun kondisi listrik saat ini sedang surplus energi; b. Dampak surplus energi penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Excess Power) Situasi ini dapat digunakan oleh perusahaan yang awalnya untuk kepentingan sendiri kemudian untuk menjual listrik secara permanen dengan memanfaaakan jaringan listrik yang ada secara terus menerus, bukan karena sisa, dan dijual dengan tidak harga tidak murah; 58. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terhadap potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum maka para Pemohon 186 memohon frase “sewa jaringan tenaga listrik” pada ayat (1) dan (2) Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. KETENAGAKERJAAN 1. Bahwa UU Cipta Kerja terdiri dari 186 pasal dan telah mengubah 78 Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam BAB IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan, Pasal 81 mulai halaman 534 hingga halaman 563; 2. Bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Republik Indonesia dibentuk antara lain, adalah untuk melindungi segenap bangsa lndonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat]. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur lebih lanjut tujuan tersebut, yaitu menentukan secara konstitusional hak setiap orang untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya [vide Pasal 28A]; dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2)] serta menentukan secara konstitusional bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, namun hak asasi tersebut dapat dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi orang lain dengan nilai-nilai moral, agama, serta diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan, yang oleh karenanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah dan secara konstitusional menentukan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia 187 dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5)]; 3. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut tetap melekat pada negara, khususnya Pemerintah, dimana termasuk khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja; 4. Bahwa warga negara umumnya dan pekerja/buruh pada khususnya harus mendapatkan hak konstitusional berupa hak atas pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 5. Bahwa dalam relasi perburuhan dan dalam hubungan kerja, pekerja/buruh senantiasa berada pada posisi yang lemah, karenanya sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang dibangun haruslah sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang melindungi (protektif) pekerja/buruh. 6. Bahwa dalam hal ini pemerintah seharusnya menjamin perlindungan terhadap pekerja/buruh melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi dalam kenyataannya, kebijakan legislasi yang protektif terhadap pekerja/buruh tidak tercermin dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; 7. Bahwa UU Cipta Kerja mengubah isi dari UUK tanpa menyatakan sebagai undang-undang perubahan dari UUK, yang secara format seolah-olah adalah undang-undang baru dan bukan merupakan undang-undang perubahan UUK serta mengubah banyak ketentuan dalam pasal-pasal yang menjadi ruh dari UUK sebagai bentuk kaidah hukum perburuhan heteronom yang berisi mengenai norma-norma perlindungan terhadap pekerja dan bersifat jaring pengaman/safety net; 8. Bahwa dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai kaidah hukum perburuhan heteronom dan merupakan bentuk 188 intervensi positif yang diberikan oleh negara guna menyatakan keberpihakannya kepada pekerja/buruh sebagai pihak yang subordinat dalam upaya menyeimbangkan posisi tawar menawar dalam relasi perburuhan guna menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat (restitutio in integrum) namun kemudian bentuk perlindungan tersebut berkurang dan cenderung tergerus dalam UU Cipta Kerja; 9. Bahwa hal ini selaras dengan pendapat O. Khan Freund yang menyatakan timbulnya Hukum Ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja dengan pengusaha). Ketidaksetaraan antara pekerja dengan pengusaha digambarkan oleh H. Sinzhemer yang menyatakan: “The employer direct the labour force which must put itself as his disposition… He directs that labour force as he whises, placed at his service by way of the individual’s “free contract” of employment… (which is) nothing othe than a “voluntary” submission to conditions that cannot be changed by the worker.” Terjemahan bebas (Pengusaha adalah pihak yang mampu menentukan keadaan perburuhan sesuai dengan keinginannya, bahkan melalui sarana “kebebasan berkontrak”, dimana kebebasan berkontrak yang dimiliki tiap-tiap pekerja tidak lebih dari sebuah “kepatuhan secara sukarela” terhadap kondisi-kondisi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha)”; 10. Bahwa UUK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi pekerja/buruh yang sejalan dengan 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization (ILO) yang mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Konvensi dasar tersebut jika dikelompokkan terdiri dari 4 (empat) hal yaitu: a. Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98); b. Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111); c. Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan d. Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 38 dan Nomor 182). Penguatan pengaturan hak-hak dasar pekerja/buruh sejalan dengan perkembangan instrumen hukum internasional di atas adalah 189 dimaksudkan untuk menjamin kesempatan serta perlakuan non diskriminatif atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, termasuk keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; 11. Bahwa selanjutnya lndonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam lndustri dan Perdagangan, selanjutnya disebut konvensi ILO Nomor 81 (ILO Convention No. 81 Concerning Labour-lnspection in lndustry and Commerce) sehingga sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda, lndonesia menanggung kewajiban hukum intenasional (international legal obligation) untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, salah satu diantaranya adalah ketentuan tentang sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja yang harus diterapkan di seluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan yang pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah. Namun alih-alih merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan guna memperkuat peran dan fungsi pengawas ketenagakerjaan, justru Pemerintah bersama DPR RI mengundangkan UU Cipta Kerja yang merevisi UUK dengan substansi mendegradasi perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi pekerja/buruh; 12. Bahwa politik hukum pembentukan UU Cipta Kerja bertujuan mendorong investasi di Indonesia, dan jelas berbeda dengan politik hukum dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Politik hukum pembentukan UUK adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang secara khusus terkait ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja harus memenuhi hak- hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh; 190 13. Bahwa terlebih aturan ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah merupakan faktor yang menghambat masuknya investor ke Indonesia sebagaimana data The Global Competitiveness Index 2017 – 2018 Edition yang telah dibuat oleh World Economic Forum yang menyatakan Aturan Ketenagakerjaan berada pada peringkat 13; 14. Bahwa perubahan-perubahan ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat degradasi terhadap aturan perlindungan hukum dan kepastian kerja kepada pekerja/buruh yang diberikan oleh negara; 15. Bahwa menjadi pertanyaan bagi para Pemohon yaitu apakah dapat dibenarkan oleh konstitusi, demi untuk dan atas nama investasi maka negara mendegradasi aturan perlindungan hukum dan kepastian kerja kepada pekerja/buruh yang secara maksud menjadi jelas menghambat perwujudan peningkatan kesejahteraan pekerja dalam hubungan kerja sabagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), maupun Pasal 28D ayat (2) UUD 1945? 16. Bahwa bentuk degradasi dari nawacita bangsa yang tertuang dalam Pancasila sila ke 5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 khususnya frase tujuan berdirinya bangsa ini yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu degradasi maupun hilangnya atas perlindungan hukum, kepastian kerja, maupun upaya perwujudan kesejahteraan kepada pekerja/buruh yang diberikan oleh negara adalah sebagai berikut: a. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING – MEMPERMUDAH PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DAN MENGURANGI KESEMPATAN WARGANEGARA MEMPEROLEH PEKERJAAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945. 17. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bukan menunjuk pada tiap orang yang dapat bekerja di Indonesia; 191 18. Bahwa ekslusivitas bagi warga negara untuk mendapatkan pekerjaan tersebut tidak terlihat dari pengaturan mengenai tenaga kerja asing (TKA) yang terdapat dalam Pasal 81 angka 4 hingga angka 10 mulai halaman 535 hingga 536 UU Cipta Kerja; 19. Bahwa UU Cipta Kerja telah membuka kesempaan lebih luas bagi TKA untuk menduduki posisi dan jabatan pekerjaan di Indonesia yang sekaligus akan menghambat atau setidak-tidaknya mengurangi kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dengan pengaturan beberapa ketentuan baru yang ada di dalam UU Cipta Kerja yakni, menghilangkan keharusan bagi perusahaan untuk memperoleh izin menggunakan tenaga kerja asing beserta sanksi pidana yang melekat serta memperluas kesempatan terhadap TKA untuk bekerja di posisi dan jabatan yang selama ini tidak diperbolehkan; 20. Bahwa Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UUK dengan menghilangkan konsep izin menggunakan tenaga kerja asing melahirkan ketentuan yang menyatakan: “Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat”; 21. Bahwa Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan adanya kewajiban bagi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk; 22. Bahwa kewajiban bagi setiap pemberi kerja untuk memiliki izin tertulis dalam hal mempekerjakan TKA merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pekerja/buruh Indonesia dalam rangka pendayagunaan dan diprioritaskan untuk dipekerjakan, sehingga penggunaan TKA harus dilakukan secara selektif; 23. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tujuan pembentukan UU adalah untuk mencipataan lapangan pekerjaan yang untuk menyerap tenaga kerja Indonesia dan angkatan kerja yang setiap tahun diharapkan meningkat; 192 24. Bahwa oleh karena itu, dalam memahami penggunaan TKA, prinsipnya adalah larangan kecuali terhadap hal-hal yang diperlukan dengan maksud alih teknologi dan kemampuan dalam koridor yang selektif salah satunya melalui izin untuk semata-mata penyerapan tenaga kerja lokal dengan; 25. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mengenai upah dan pendapatan TKA jauh lebih besar dari pekerja lainnya di suatu perusahaan, sehingga dengan adanya nuansa kemudahan bagi TKA untuk masuk kerja di wilayah Republik Indonesia tentu akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang sesunguhnya dapat diminimalisir dengan memberikan syarat yang lebih ketat bagi TKA untuk bekerja di republik ini diantaranya dengan tetap adanya perolehan IMTA beserta sanksi pidana yang diberikan jika tidak dilaksanakan hingga keharusan bagi TKA untuk mengetahui budaya Indonesia yang pengaturannya dihilangkan oleh UU a quo; 26. Bahwa pengaturan dalam Pasal 81 angka 4 yang mengubah Pasal 42 UUK, menunjukan bahwa penggunaan TKA hanya bersifat pengesahan yang artinya pengunaan TKA diperbolehkan; 27. Bahwa dengan mudahnya menggunakan TKA, maka mengakibatkan potensi kerugian konstitusional bagi para Pemohon dan puluhan juta angkatan kerja lainnya; 28. Bahwa lebih dari itu ketentuan pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja juga menghilangkan peran negara yang dengan sengaja mengamputasi sendiri kewenangannya dari izin (vergunning) yang bersifat persetujuan penguasa berdasarkan UU atau PP, menjadi pengesahan yang hanya merupakan pengakuan berdasarkan hukum yang bersifat peresmian atau pembenaran. Hal ini juga kontradiktif dengan Angka 4 pada Naskah Akademik RUU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pengaturan penggunaan TKA secara selektif dan mengutamakan TK WNI; 29. Dengan dihapusnya izin tertulis, memberi ruang yang luas bagi pemberi kerja TKA untuk menempatkan TKA pada segala jenis jabatan dan pekerjaan di Indonesia tanpa batas; artinya mempersempit bahkan menutup kesempatan tenaga kerja, dan angkatan kerja baru; 193 30. Penghapusan izin tertulis dan hanya cukup memberikan pengesahan RPTKA membuka ruang terjadinya penyelewengan penggunaan TKA yang merugikan bangsa dan negara, karena penggunaan TKA akan sulit dikontrol; 31. Dengan dihapusnya ketentuan mengenai izin tertulis oleh Menteri, Pemerintah secara sengaja mendegradasi fungsi pengawasan dan penindakan sebagai pemberi izin, pemerintah berwenang mencabut izin apabila terjadi penyalahgunaan oleh pemberi kerja TKA, hal ini sangat berbeda ketika Pemerintah hanya sekadar memberikan pengesahan atas RPTKA, tidak lagi memiliki dasar pijakan hukum yang kuat dalam penindakan/penegakan hukum apabila terjadinya penyimpangan penggunaan TKA; 32. Bahwa rencana penggunaan tenaga kerja tidak lah dapat dipersamakan dengan izin tertulis karena merujuk pada teori izin dan perizinan dalam hukum administrasi negara (HAN) yaitu izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan (B.J.M. Ten Berge dan N.M. Spelt,) dan perizinan merupakan salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah (Wibisana, 2017); 33. Bahwa konsep perizinan yang dihilangkan berkorelasi dengan sanksi pidana yang dihilangkan juga manakala ada pihak yang tidak memiliki izin penggunggunaan TKA sehingga semakin menegaskan mempermudah keberadaan TKA lebih didahulukan daripada memprioritaskan warga negara untuk bekerja di republik ini; 34. Bahwa oleh karena itu, dengan dihapus atau dihilangkannya kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki izin tertulis dalam hal mempekerjakan TKA dalam Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UUK jelas mengakibatkan/berpotensi mengakibatkan: a. Hilangnya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pekerja/buruh agar dapat diprioritaskan untuk dipekerjakan; b. Pemberi kerja dalam mempekerjakan TKA tidak dilakukan secara selektif; 194 c. Menaikan angka pengangguran di Indonesia; dimana ketiga hal tersebut di atas merupakan bentuk kerugian/potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh para Pemohon (LXI sampai dengan DCLXIII); 35. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; b. HUBUNGAN KERJA – PENGATURAN SISTEM KERJA KONTRAK (PKWT) DALAM UU CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28D AYAT (1), (2) UUD 1945 36. Bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak yang didapatkan oleh warga negara dalam hubungan kerja telah digariskan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945; 37. Bahwa kepastian dalam pekerjaan sebagai jalan untuk mewujdukan kesejahteraan tidak akan tercapai manakala konsep hubungan kerja memberikan kesempatan seluasnya untuk kerja dengan sistem Kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja; 38. Bahwa Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 UUK dengan penambahan ayat (3) yang menyatakan “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja” dan terkait erat dengan Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 UUK, yang perubahannya dan dampak dari perubahannya sebagai berikut: a. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja”. Bahwa batasan jangka waktu atau selesainya suatu perkerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja merupakan norma yang bersifat lepas sehingga menyebabkan 195 ketidakjelasan mengenai aturan dan batasan mengenai jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan dalam PKWT; b. Pasal 61 huruf c pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan “Perjanjian kerja berakhir apabila: c. selesainya suatu pekerjaan tertentu”. Bahwa dengan perjanjian kerja berakhir karena selesainya suatu pekerjaan tertentu mengakibatkan mudahnya PHK dilakukan kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerjaan telah selesai; Kedua perubahan tersebut di atas sama-sama menitikberatkan pada perjanjian kerja yang prinsipnya mendasarkan pada doktrin pacta sunt servanda dengan menghubungkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang manakala diterapkan pada konsep hubungan kerja tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, antara pengusaha dan pekerja berada dalam posisi yang tidak seimbang, sebab pekerja adalah pihak yang berada dalam posisi yang subordinat karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal ini filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi; 39. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (2) mengamanatkan setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 40. Bahwa Pasal 81 angka 13 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 57 UUK dengan: a. Menghapus ayat (2) pada Pasal 57 UUK yang menyatakan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan 196 dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”, dan dikaitkan dengan Pasal 57 ayat (1) maka mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pekerja kontrak untuk menjadi pekerja tetap manakala PKWT dibuat secara lisan; b. Menambah frase “waktu tertentu” pada ayat (2) Pasal 57 UU Cipta Kerja yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum PKWTT mana yang berlaku bagi pekerja tetap manakala terdapat perbedaan penafsiran PKWTT yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing; 41. Bahwa Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 59 UUK dengan: a. Menghapus frase “dan paling lama 3 (tiga) tahun” pada huruf b ayat (1) Pasal 59 UUK; b. Menghapus ayat (3), (4), (5), dan (6) pada Pasal 59 UUK yang mengatur mengenai batasan jangka waktu PKWT dapat dilakukan, jangka waktu perpanjangan PKWT dapat dilakukan, dan pembaharuan PKWT dapat dilakukan; c. Menghapus frase “ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)” pada ayat (7) Pasal 57 UUK dan menggantinya dengan ayat (3) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai kepastian kerja untuk menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT yang melanggar mengenai jangka waktu PKWT dapat dilakukan; dimana perubahan-perubahan tersebut di atas akan mengakibatkan praktek PKWT tidak lagi dibatasi jangka waktu baik saat kali pertama dilakukan, perpanjangan, maupun pembaharuan, dan ketidakpastian kerja untuk menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT yang melanggar mengenai jangka waktu PKWT dapat dilakukan yang mana jelas merupakan bentuk kerugian/potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh para Pemohon (LXI sampai dengan DCLXI); 197 42. Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; 43. Bahwa bentuk pelanggaran konstitusional ketentuan PKWT dalam UU Cipta Kerja semakin terkonfirmasi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35 Tahun 2021) sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang secara gamblang mengkonsepkan PKWT dengan jangka waktu dapat dilakukan selama 10 tahun atau dengan konsep tanpa jangka waktu minimal melainkan cukup ditafsirkan mengenai jangka waktu selesainya pekerjaan tersebut; 44. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas frasa “layak dalam hubungan kerja” yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) yaitu “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” telah dilanggar dan tidak ditaati dari keberlakuan UU Cipta Kerja; 45. Bahwa selain melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sangat jelas bahwa “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” menjadi tidak pasti dan tidak layak sebab tidak ada jaminan untuk tetap mendapatkan hak untuk bekerja jika usia mendekati batas dari usia produktif karena rentan terbuang tanpa hak untuk mendapatkan pesangon dan hak untuk mendapatkan kerja kembali. Sudah merupakan hal yang bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (notoir feiten) bahwa pekerja yang berumur 35 tahun ke atas manakala di putus hubungan kerja dengan alasan habis masa kontrak, maka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru dikarenakan usia; 198 c. HUBUNGAN KERJA – PENGATURAN KONSEP ALIH DAYA DALAM UU CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2), 28D AYAT (1), DAN 28D AYAT (2) 46. Bahwa Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja halaman 541 hingga 542 mengatur konsep hubungan kerja dalam perusahaan alih daya dengan pengaturan pengguna yang berdasarkan UU Cipta Kerja tidak ada lagi tangung jawab dalam hubungan kerja perusahaan pengguna sebagaimana diatur sebelumnnya dalam Pasal 64-66 UUK sehingga menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan Pemborongan Pekerjaan; 47. Bahwa bentuk hilangya perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD 1945 terjadi dalam bentuk: a. Melahirkan ketidakpastian hukum dikarenakan istilah perusahaan alih daya merupakan nomeklatur baru dan tidak dapat dipersamakan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (selanjutnya disebut sebagai PPJP) dan perusahaan pemborongan dimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 64 UUK yang telah dihapus dengan Pasal 81 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Melahirkan ketidapastian hukum antara perusahaan PPJP dan pemborongan pekerjaan dengan perusahaan pemberi pekerjaan yang selama ini telah ada dan berlangsung sehingga menyebabkan ketidakpastian kerja bagi pekerja yang berdampak pada hilangnya perlindunga hukum yang bekerja pada perusahaan PPJP dan pemborongan; c. Menghilangkan batasan persyaratan mengenai jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain. Batasan syarat ini yaitu terpisah dari kegiatan utama, merupakan kegiatan penunjang, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung sebagaimana ayat (2) Pasal 65 UUK yang telah dihapus di dalam Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja; d. Menghilangkan perlindungan hukum dalam hal kepastian kerja sebagaimana prinsip Transfer of Undertakings Protection of Employment (TUPE) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 199 Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 bagi pekerja kontrak yang bekerja pada PPJP dan perusahaan pemborongan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011 pada pokoknya memberikan amanat perlindungan kepada pekerja dalam bentuk menyatakan “pekerja harus tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai pekerja/buruh dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE)”; e. Menghilangkan perlindungan hukum kepada pekerja yang bekerja pada PPJP dan perusahaan pemborongan pekerjaan dalam bentuk demi hukum status beralih menjadi hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan yang sebelumnya telah diatur dalam ayat (8) Pasal 65 UUK jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XII/2014 yang telah dihapus di dalam Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XII/2014 pada pokoknya memberikan amanat perlindungan kepada pekerja dengan menyatakan "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: (1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan (2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”; 48. Bahwa Konstitusionalitas Pasal 64-66 UUK telah diberikan panduannya dalam Putusan MK register perkara 012/PUU-I/2003, halaman 110: Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal buruh dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan jika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan terhadap pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara 200 selaras, dalil para Pemohon tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 - 66 Undang-Undang a quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenegakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan sistem outsourcing merupakan modern slavery dalam proses produksi; 49. Bahwa untuk menghindari perbudakan modern (Modern Slavery) sebagaimana pertimbangan putusan MK tersebut, tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan menjadi salah satu faktor dominan dalam pengaturan konsep alih daya sehingga tidak ada pertentangan konstituisional didalamnya; 50. Bahwa perlindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD 1945 juga telah diberikan panduan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai pertimbangan putusannya; 51. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 dan Nomor 27/PUU-IX/2011 dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XII/2014 “Menurut Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat.” Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- IX/2011 “Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan outsourcing) adalah kebijakan 201 usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Penyerahan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 13/2003. Namun demikian, Mahkamah perlu meneliti aspek konstitusionalitas hak-hak pekerja yang dilindungi oleh konstitusi dalam hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh. Memperhatikan syarat-syarat dan prinsip outsourcing baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, dapat berakibat hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya masa kontrak penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsorcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau oversupply tenaga kerja”. 52. Bahwa dengan tidak adanya tanggung jawab konstitusional perusahaan pemberi pekerjaan dalam Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja mengkonfirmasi bahwa terdapat pertentangan konstitusional didalamnya karena hak pekerjaan dalam hubungan kerja tidak selaras dengan perwujudan kesejahteraan dan penghidupan layak bagi pekerja di perusahan alih daya; 53. Bahwa mengenai pertentangan konstitusionalitas pengaturan konsep pekerja dalam perusahaan alih daya terkonfirmasi juga dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yakni dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 khususnya mengenai hilangnya tanggung jawab perusahaan pengguna (Pemberi Kerja) manakala terjadi pelanggaran syarat kerja; 54. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup alasan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU 202 Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945; d. PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN - Waktu Kerja Yang Bersifat Eksplotatif bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 55. Bahwa Pasal 81 angka 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; 56. Bahwa keberlakuan Pasal 81 angka 22 dan 23 UU Cipta Kerja mengakibatkan kerugian/potensi kerugian konstitusional para Pemohon karena menyebabkan waktu kerja yang bersifat eksploitatif bagi pekerja dalam bentuk: a. Bertambahnya batas waktu kerja lembur menjadi paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu, dari yang sebelumnya diatur dalam huruf b ayat (1) Pasal 78 yang membatasi batas waktu kerja lembur dari paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana yang dapat dilihat dalam Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 UUK. Perlu dipahami bahwa sebagaimana Penjelasan ayat (1) Pasal 78 UUK sesungguhnya mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindari. Dengan bertambahnya batas waktu kerja lembur ini maka pekerja tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya; b. Bahwa dengan demikian bertambahnya waktu lembur, dasar pemikiran diadakannya lembur yang seharusnya hanya dilakukan hanya dalam kondisi tertentu dan sebisa mungkin dihindari, menjadi tidak terpenuhi. Bahwa Pasal 81 angka 22, merubah lembur menjadi suatu pembenaran akan eksploitasi terhadap para Pemohon sehingga para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusinya yaitu perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 203 c. Bahwa walaupun lembur secara yuridis adalah pilihan bagi pekerja untuk mengambilnya, namun secara faktual manakala ruang lembur diberikan guna pemenuhan kebutuhan hidupnya pekerja acap kali mengambil hak lembur tersebut wakaupun harus lebih mengekspolitasi energi yang dimillikinya; d. Menghilangkan istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam huruf b ayat (2) Pasal 79 UUK yang telah dihapus dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja; e. Menghilangkan kepastian hukum pekerja untuk mendapatkan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus- menerus pada perusahaan yang sama sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam huruf d ayat (2) Pasal 79 UUK yang telah dihapus dan diganti dengan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama pada ayat (5) Pasal 79 dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja; 57. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 81 angka 22 dan 23 UU Cipta Kerja bertentangan dengan 28D ayat (2) UUD 1945; e. Mendegradasi Perlindungan Pengupahan dan Menghilangkan Upah Minimum Sektoral (UMS) Yang Merupakan Salah Satu Bentuk dari Upah Minimum Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 58. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan pengupahan yang dapat dilihat pada Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UUK dan Pasal 81 angka 26 dan 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus Pasal 89 dan 90 UUK, sehingga mendegradasi perlindungan pengupahan dan menghilangkan upah minimum sektoral (UMS) yang merupakan salah satu bentuk dari upah minimum; 204 59. Bahwa Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan: a. Menghapus kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja yaitu upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan; b. Menghapus frase “berhak memperoleh penghasilan” bagi pekerja. Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya, maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap warga negara tercermin dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 60. Bahwa Pasal 81 angka 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan: a. Pasal 81 angka 25 tentang Pasal 88C ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan “Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu”. Para Pemohon berpendapat bahwa frasa “dapat” dan frasa “dengan syarat tertentu” dalam Pasal 88C ayat (2) mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian adanya upah minimum kabupaten/kota, dimana upah minimum kabupaten/kota selama ini setiap tahun ditetapkan oleh gubernur dan penetapan upah minimum kabupaten/kota menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam kenaikan upah berkala. Para Pemohon merujuk pendapat Dr. M. Kadarisman dalam buku “Managemen Kompensasi” halaman 23 s.d. 205 25 “PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Cetakan Kedua, Juni 2014”, pada pokoknya menyatakan: “pertimbangan pemberian kompensasi balas jasa kepada karyawan, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kondisi yang ada pada perusahaan dan factor dari luar perusahaan. Faktor yang mempengaruhi dari dalam perusahaan adalah: 1. Berat ringannya sutau pekerjaan. 2. Kemampuan kerja dari karyawan tersebut. 3. Jabatan atau pangkat. 4. Pendidikan. 5. Lama bekerja. 6. Kemampuan perusahaan. Faktor yang dari luar perusahaan yaitu: a. Peraturan Pemerintah, pemerintah dalam pelaksanaan pemberian balas jasa untuk pekerja bidang pengolahan maupun jasa dapat mempengaruhi dan memaksakan suatu peraturan untuk menetapkan upah minimum. b. Biaya hidup (dipengaruhi oleh inflasi). c. Tawar menawar serikat pekerja. d. Letak geografis, e. Pasar tenaga kerja”. Negara berkewajiban mengatur bahwa standar kehidupan yang layak harus dipenuhi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat upah umum, biaya hidup, kontribusi dan manfaat jaminan sosial, standar kehidupan relatif, serta biaya hidup dan kondisi ekonomi dan sosial. Penetapan upah minimum seharusnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan kata lain penetapan upah minimum berbasis kabupaten/kota, dan dengan memperhatikan kondisi perekonomian (pertumbuhan ekonomi), produktivitas. Hal ini selaras dengan standar pengaturan upah minimum yang adil (equal remuneration for work of equal value) dan untuk mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan demi terjaminnya hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa akibat ketidakpastian penetapan upah minimum kabupaten/kota mengakibatkan ketidakpastian kenaikan upah berkala sehingga hal ini menimbulkan kerugian/potensi kerugian bagi para Pemohon; b. Pasal 81 angka 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus upah minimum sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSP/UMSK) yang telah ada selama ini. Mengenai dihapusnya UMSP/UMSK telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat 206 Nomor 4/1176/HI.01.00/XI/2020, hal: Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tertanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya dapat dilihat pada angka 2 yang menyatakan “Pasal 81 angka 26 UUCK telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral pada Pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini dilarang lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota”. Filosofi penatapan Upah Minimum Sektoral (propinsi/kabupaten/kota) secara historis dimulai dari adanya krisis ekonomi tahun 1997 – 1998, dimana pada kondisi krisis ekonomi tersebut, sebagian besar perusahaan terdampak krisis ekonomi sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan/rendahnya kemampuan perusahaan, sedangkan sebagian perusahaan khususnya perusahaan sektor perkebunan dan perusahan yang berorientasi eksport tidak terdampak krisis ekonomi bahkan mendapatkan keuntungan yang besar salah satunya dari kuntungan akibat kurs mata uang, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan yang berorientasi eksport lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum di sektor yang terdampak krisis ekonomi, hal inilah yang mendasari diterbitkannya Permenaker Nomor 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum, yang mengatur adanya Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral. Selain itu, penetapan upah minimum sektoral mempertimbangkan: − Tingkat resiko pekerjaan, semakin tinggi resiko pekerjaan maka sudah selayaknya mendapatkan upah yang lebih tinggi, hal ini tercermin juga dalam jaminan kecelakaan kerja dimana semakin tinggi tingkat resiko kecelakaan kerja maka semakin tinggi iuran jaminan kecelakaan kerja yang wajib dibayar oleh perusahaan; − Teknologi dan kemampuan perusahaan. Semakin tinggi teknologi yang diterapkan di perusahaan maka semakin tinggi pula skill/keterampilan yang harus dimiliki pekerja dan akan mengakibatkan semakin tinggi bobot pekerjaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar upah, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan dengan teknologi 207 tinggi dan kemampuan perusahaannya tinggi akan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan tehnologi rendah dan kemampuan perusahaannya rendah; − Unit labor cost, penetapan upah minimum juag dipengaruhi oleh tinggi rendahnya unit labor cost, dimana semakin tinggi unit labor cost maka semakin rendah kemampuan perusahaan membayar upah, pada sisi yang lain, semakin rendah unit labor cost maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar upah. Sebagai contoh, unit labor cost di perusahaan sektor otomotif lebih rendah dari unit labor cost di perusahaan garmen, Dengan demikian, sangat wajar upah minimum di perusahaan yang tingkat unit labor cost rendah (perusahan di sektor otomotif) akan lebih tinggi dari upah minimum di perusahaan yang tingkat unit labor cost nya tinggi (perusahaan di sektor garmen); c. Dihapusnya ketentuan mengenai penangguhan upah minimum menyebabkan besarnya potensi ancaman PHK bagi pekerja bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum. Selain itu dengan dengan dihapusnya Pasal 90 ayat (2) UUK maka otomatis menghilangkan perlindungan hukum atas kepastian upah bagi pekerja upahnya sedang ditangguhkan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2016 yang dalam pertimbangannya secara jelas menyatakan “Oleh karenanya penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dimungkinkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Dari sudut pandang pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pada periode tertentu atau kurun waktu tertentu. Adapun dari sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja.”; 208 61. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 81 angka 24, 25, 26, dan 27 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; f. Menghilangkan Hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh Untuk Merundingkan dan Menyepakati Upah di Atas Upah Minimum Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 62. Bahwa Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 63. Bahwa dalam pengujian ini para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 81 angka 28 tentang Pasal 90 A UU Cipta Kerja yang menyebabkan terhalangnya hak dan kewenangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam bentuk merundingkan upah di atas upah minimum bagi pekerja dan anggotanya dimana dalam pasal a quo kesepakatan upah dirundingkan oleh pengusaha dengan pekerja/buruh sehingga mengesampingkan fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh; 64. Bahwa terlebih telah menjadi suatu hal yang bersifat notoir feiten bahwa posisi pekerja selalu berada subordinat di hadapan pengusaha dan oleh karenanya dapat dipastikan manakala hanya pekerja yang dapat merundingkan upah di atas upah minimum dengan pengusaha maka tidak akan pernah terjadi kesepakatan upah di atas upah minimum bagi pekerja di Indonesia yang berkeadilan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya; 65. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil tersebut di atas jelas Pasal 90 A dalam Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 209 g. Struktur dan Skala Upah Yang Diskriminasi, Tidak Berkeadilan, dan Menghilangkan Hak Runding Bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 66. Bahwa Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; 67. Bahwa Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja menyebabkan: a. Mendegradasi perlindungan pengupahan khususnya melahirkan aturan struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan dengan dihapusnya “golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan”. Hal ini jelas menyebabkan aturan mengenai struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan khususnya dengan meniadakan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan; b. Seharusnya penetapan struktur dan skala upah dalam sebuah perusahaan/badan usaha tidak serta merta ditentukan besarannya sepihak oleh pengusaha, selayaknya penetapan struktur skala upah harus melibatkan pekerja/buruh dan/atau perwakilan pekerja/buruh dalam wadah serikat pekerja/serikat buruh untuk menetukan hal tersebut, sebab nilai besaran yang didapatkan oleh pekerja/buruh berdampak secara langsung atas kesejahterannya yang mempengaruhi pada kinerja dan produktivitas yang akan dihasilkan oleh pekerja/buruh tersebut; c. Para Pemohon merujuk pada pendapat Muhammad Aditya Warman MBA., dalam Buku “The Design of National wages system sebuah Analisa dan kajian strategis atas system pengupahan nasional yang berdaya saing dan berdaya beli” PT. Pusat Studi Apindo, edisi Pertama, Cetakan kesatu November 2015, halaman 43, pada pokoknya menyatakan: penetapan besaran upah dalam struktur dan skala upah haruslah mempertimbangkan 2 (dua) variable yaitu pertama variable yang berasal dari pekerja (bersifat internal) yang oleh perusahaan ditetapkan sama (konstan) untuk tiap-tiap pekerja yang 210 memenuhi syarat/termasuk dalam kategori tersebut yaitu golongan, jabatan (bobot dan nilai jabatan) masa kerja, pendidikan, serta kompetensi kerja. dan kedua variable yang berasal dari luar pribadi pekerja (bersifat eksternal) dan dapat berubah sewaktu-waktu (fluktuatif) karena menyesuaikan dengan kondisi perusahaan/bisnis yang ada yaitu profit, produktifitas, dan kondisi perusahaan (meliputi iklim kerja dan struktur organisasi perusahaan); Variable Internal & Konstan Variable Eksternal & Fluktuatif 1. Golongan 2. Jabatan (bobot jabatan) 3. Masa kerja 4. Pendidikan 5. Kompetensi kerja 1. Profit 2. Produktivitas 3. Skala bisnis perusahaan 4. Kondisi perusahaan d. Bahwa selanjutnya menurut Dr. Achmad S. Ruky dalam buku “Strategi, Kebijakan, dan cara Penataan Upah, gaji, dan Renumerasi”, Inti Pesan Publishing, edisi pertama: Agustus 2016, halaman 11 s.d. 12, menyatakan: Beberapa cara menetapkan upah/gaji dan renumerasi pegawai/karyawan: − Piece rate, padanan istilah ini dalam bahasa Indonesia adalah upah borongan, walaupun tidak terlalu tepat. dalam cara ini, orang yang menjual tenaga (dengan melakukan atau membuat sesuatu) dibayar atas dasar kuantitas barang yang dia selesaikan dan diserahkan kepada pemberi kerja. Pemberi kerja dan pekerja sejak awal telah menyepakati berapa rupiah dia akan dibayar untuk tiap potongan atau tiap kilo gram (dll.) barang yang dihasilkan; − Person based, dalam “system” ini, besarnya renumerasi yang dibayarkan tergantung pada orang yang jadi penjual tenaga. Cara ini dipergunakan oleh pemerintah yang menatapkan renumerasi pegawai negeri atas dasar “golongan gaji” dan “pangkat” sedangkan “golongan gaji” dan “pangkat” mereka didasarkan pada ijazah yang mereka miliki; 211 − Market Based, dalam “system” ini, pemberi kerja cukup mengecek berapa besar upah atau gaji untuk pekerjaan tertentu di suatu daerah tertentu dan menggunakan “harga pasaran” tersebut sebagai patokan. Contoh yang paling mudah adalah upah untuk pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan sejenis; − Job Based, untuk organisasi besar, khususnya perusahaan, yang struktur organisasinya besardengan puluhan bahkan ratusan jabatan dan mempekerjakan ratusan bahkan ribuan orang, cara menetapkan renumerasi umumnya didasarkan pada “pekerjaan yang dilaksanakan” oleh seorang pekerja, bukan kwalifikasi pekerja tersebut. Cara ini adalah cara yang disebut Job Based atau Job Value Based, yaitu berbasis “nilai” (bobot) jabatan. e. Pengaturan norma Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja hanya mempertimbangkan variable di luar pribadi pekerja (bersifat eksternal) yakni kemampuan perusahaan produktivitas semata tanpa mempertimbangkan variable yang berasal dari pekerja (bersifat internal) yaitu golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Terlebih norma ini bersifat diskriminasi dengan penetapan upah bagi pegawai negeri sipil dimana penetapan upah bagi pegawai negeri sipil didasarkan kepada ijazah (pendidikan) dan sistem renumerasi berbasis nilai jabatan. Oleh karena itu jelas adanya perbedaan perlakuan atau nuansa diskriminasi dalam penetapan upah bagi pekerja/buruh dengan penetapan upah bagi pegawai negeri sipil, dimana penetapan upah bagi pegawai negeri sipil didasarkan kepada ijazah (pendidikan) dan sistem renumerasi berbasis nilai jabatan, sedangkan penetapan upah bagi pekerja/buruh hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas (bersifat eksternal) dan tidak mempertimbangkan variabel yang berasal dari pekerja/buruh (bersifat internal) yaitu golongan, jabatan (bobot dan nilai jabatan) masa kerja, pendidikan, serta kompetensi kerja; f. Ketentuan struktur dan skala upah yang ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha dan tidak ada pelibatan serikat pekerja, hal ini berakibat hilangnya hak berunding bagi serikat pekerja dan hilangnya 212 dialog sosial maupun demokratisasi di tempat kerja yang dijamin oleh UUD 1945. Seharusnya penetapan struktur dan skala upah dalam sebuah perusahaan/badan usaha tidak serta merta ditentukan secara sepihak oleh pengusaha, selayaknya penetapan struktur skala upah harus melibatkan pekerja/buruh dan/atau perwakilan pekerja/buruh dalam wadah serikat pekerja/serikat buruh untuk menetukan hal tersebut, sebab nilai besaran yang didapatkan oleh pekerja/buruh berdampak secara langsung atas kesejahterannya yang mempengaruhi pada kinerja dan produktivitas yang akan dihasilkan oleh pekerja/buruh tersebut; 68. Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ”hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,” dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; h. Menghilangkan Peran dan Fungsi Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Yang Merupakan Pengejewantahan Dari Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 69. Bahwa Pasal 81 angka 32 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 70. Bahwa dewan pengupahan merupakan lembaga tripartit yang bersifat non struktural yang fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah (pusat atau daerah) dalam perumusan dan penetapan upah minimum yang merupakan perwujudan dari keterlibatan pemangku kepentingan (stake holder) di bidang ketenagakerjaan dalam perumusan kebijakan pengupahan/penetapan upah minimum, dewan pengupahan juga sebagai sarana bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam 213 memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dan para pekerja/buruh, hal ini selaras dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 71. Bahwa keberadaan dewan pengupahan kabupaten/kota dimana para Pemohon sebagai sekumpulan orang/serikat pekerja yang menempatkan wakilnya di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk memperjuangkan peningkatan upah dalam rangka mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 72. Bahwa Pasal 81 angka 32 UU Cipta Kerja menghilangkan frasa “dewan pengupahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota”. Hal ini mengakibatkan potensi hilangnya lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam merekomendasikan upah minimum kabupaten/kota. Dengan hilangnya Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka menghilangkan peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum sebagai sarana dan dalam rangka mewujudkan hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dewan Pengupahan dalam memberikan saran dan pertimbangan menjadi sangat tidak efektif dan hanya sebagai lembaga kalkulator karena seluruh data berdasarkan data dari lembaga di bidang statistik (in casu Badan Pusat Satatistik) dan bukan didasarkan kepada hasil kajian kebutuhan hidup layak di kabupaten/kota yang setiap tahun mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan harga barang/inflasi, dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota; 73. Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 214 i. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA – Mempermudah Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 74. Bahwa Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan menyebabkan: a. Mudahnya PHK dengan hilangya frase “dengan segala upaya” yang sebelumnya telah diatur dalam ayat (1) Pasal 151 UUK beserta Penjelasannya yang menyatakan “Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh”. Perlu dipahami bahwa ayat (1) Pasal 151 UUK beserta Penjelasannya merupakan ruh dari aturan PHK dimana bagi pekerja putusnya hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup kaum buruh seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja; b. Mudahnya terjadi PHK sehingga hilangnya jaminan kepastian bekerja dalam hubungan kerja dengan tidak ditemukannya frase “penetapan” yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 154 UUK dan menggantinya dengan frase “pemberitahuan” dalam Pasal 151A di antara Pasal 151 dan Pasal 152 UU Cipta Kerja. Selain itu dalam huruf b Pasal 151A pada Pasal 81 angka 38 UU Cipta Kerja menghilangkan frase “tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha”. Perubahan ini jelas menyebabkan semakin mudahnya PHK; c. Mudahnya PHK dilakukan karena tanpa memerlukan Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan hilangnya ayat (1) Pasal 155 UUK yang menyatakan “Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum” menghilangkan perlindungan atas 215 kepastian kerja kembali manakala PHK dilakukan tanpa didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; Dengan dimudahkannya PHK dapat dilakukan oleh pengusaha sebagaimana poin-poin tersebut di atas jelas sangat merugikan para Pemohon sebagai pekerja. Dengan dipermudahnya PHK dapat dilakukan sepihak oleh pengusaha menyebabkan salah satu hak asasi manusia untuk hidup dengan mencari nafkah tercabut dari akarnya. Menurut Andari Yurikosari dalam Buku “Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia”, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 2012. Pada dasarnya tidak ada keuntungan bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha, selain timbulnya penderitaan dan ketidakpastian dalam mencari nafkah penghidupan. Bagi pekerja yang taraf penghidupannya di bawah garis kemiskinan, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan hak dan kesempatan untuk melanjutkan penghidupannya dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup. Bagi pekerja, PHK berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian ketentraman hidup kaum pekerja, seharusnya tidak ada PHK. Lebih lanjut, dengan dipermudahnya PHK dapat dilakukan sepihak oleh pengusaha, sangat terkait erat dengan kewenangan dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan hak-hak dan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota beserta keluarganya. Sebab selama ini yang menjadi momok para pengusaha nakal untuk mem-PHK secara sewenang- wenang adalah kehadiran Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memperjuangkan hak-hak para pekerja untuk mendapatkan kepastian pembayaran secara normatif terhadap pesangon dan juga hak untuk tetap bekerja kembali. Maka dari itu frase “belum ditetapkan” menjadi frase penting dalam perlindungan pekerja; 75. Bahwa pemaknaan konstitusionalitas mengenai upaya PHK, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan panduan melalui Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011, “Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “belum 216 ditetapkan” a quo, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap”; 76. Bahwa terlebih kemudahan PHK semakin terkonfirmasi dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang diatur dalam PP 35 Tahun 2021 yang bahkan memberikan banyak alas PHK baru yang sesungguhnya dalam UU Cipta Kerja tidak mengaturnya; 77. Bahwa dengan demikian cukup alasan kiranya bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam melakukan PHK: j. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA – Menyebabkan hilang atau setidak- tidaknya berkurangnya hak konstitusional yang muncul dalam hubungan kerja serta melahirkan Ketidakpastian Hukum Atas Pesangon dan Mengurangi Pesangon Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 78. Bahwa Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61 Undang-UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945; 79. Bahwa pengaturan kompensasi atas PHK terlihat lebih jelas dalam pengaturan lebih lanjut UU Cipta Kerja yang diatur dalam PP 35 Tahun 2021 yang semakin menegaskan pertentangan konstitusionalitasnya; 80. Bahwa bentuk pertentangan konstitusionalitasnya berupa hilangnya hak yang lahir atas berakhirnya hubungan kerja serta menghilangkan kepastian hukum bagi pekerja yang telah bekerja sebelum 217 diberlakukannya UU Cipta Kerja dengan mendapatkan pengurangan kompensasi atas PHK sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja yang tergambar dalam uraian berikut: a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) (selanjutnya disebut dengan pesangon 1 kali ketentuan) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 163 ayat (1) UUK; b. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) (selanjutnya disebut dengan pesangon 2 kali ketentuan) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 163 ayat (2) UUK; c. Uang pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan karena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (3) UUK; d. Uang pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (1) UUK. Terlebih menghilangkan syarat pembuktian perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) yaitu harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit 218 oleh akuntan publik dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (2) UUK; e. Uang pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur) dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (1) UUK; f. Uang pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan pailit dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 165 UUK; g. Uang pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah tepat waktu sesudah itu; tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 169 ayat (1) dan (2) UUK; h. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 162 ayat (2) UUK; i. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 219 bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 168 ayat (3) UUK. Terlebih telah menghapus Penjelasan ayat (1) Pasal 164 UUK yang menyatakan “Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja”; j. Uang pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 161 ayat (3) UUK. Terlebih menghilangkan Penjelasan ayat (2) Pasal 161 UUK yang menyatakan “Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat 220 melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga. Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/ buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.” k. Menghilangkan kepastian hukum bantuan kepada keluarga pekerja ditahan pihak yang berwajib untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha yaitu untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah; untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah; untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; dan untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari upah dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 160 ayat (1) dan (2) UUK. Terlebih selain itu menghilangkan Penjelasan ayat (1) Pasal 160 UUK yang menyatakan “Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah istri/suami, anak atau orang yang syah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”; 221 l. Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 172 UUK; m. Menghilangkan kepastian hukum rumusan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 167 ayat (1) UUK; n. Menghilangkan kepastian hukum rumusan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih manakala besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja karena memasuki usia pensiun yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 167 ayat (2) UUK; o. Uang pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja karena memasuki usia pensiun dan pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 167 ayat (5) UUK; p. Uang pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan meninggal dunia dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 166 UUK; q. Menambah alasan PHK bagi pekerja dengan memasukan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya 222 disebut sebagai PKPU) sebagai alasan PHK. Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka menambah alasan PHK. Bahwa aturan terkait PHK akibat PKPU ini dibuat tanpa melihat ruh dari apa itu PKPU. PKPU adalah proses dimana perusahaan/debitur merekturisasi semua utang-utangnya dan adanya kepastian untuk membayar semua utang-utangnya, jika tidak ada pekerja untuk mengerjakan proses produksi dikarenakan pekerja di PHK semua, maka kepastian terbayarnya hutang-hutang perusahaan sebagai debitur menjadi terkendala karena tidak ada output yang dijadikan dasar untuk dapat membayar para krediturnya. Alasan kedua jika dalam keadaaan PKPU maka sebenarnya perusahaan dalam kondisi keuangan yang mengkhwatirkan dimana mempunyai utang pada banyak kreditur yang nantinya jika adanya PHK maka harus membayar hak pekerja, pastinya hal tersebut menjadi tarik menarik dengan kepentingan para kreditur yang lain. Selanjutnya alasan PHK karena PKPU ini tidak dijabarkan kondisi perusahaan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) atau dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Manakala perusahaan dalam kondisi PKPU maka kewenangan perusahaan dalam hal ini tidak murni dikendalikan oleh perusahaa/debitur tetapi ada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan dan di bawah pengawasan hakim pengawas yang mempunyai tugas salah satunya adalah menyampaikan jadwal penagihan utang, membuat pengumuman di media massa, mengadakan rapat-rapat kreditur. Oleh karena itu saat terjadi PKPU posisi karyawan yang ter-PHK apakah mempunyai hak tagih juga? dan bilamana ter-PHK setelah batas waktu pengajuan tagihan maka tagihan tersebut tidak dapat diakui, melainkan hanya tercatat dan hal tersebut berdampak pada pemungutan suara untuk menentukan nasibnya terkait pembayaran hak-haknya. Jika pekerja ter-PHK setelah adanya pengajuan proposal perdamaian maka hak-hak tersebut tidak akan disampaikan dalam proposal perdamain yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebab proposal tersebut mengikat pihak yang ada didalam proposal maupun tidak masuk dalam proposal, karenanya walaupun 223 nantinya ada putusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan tidak akan bisa dieksekusi selama batas waktu penetapan homologasi belum berakhir. Karena tidak akan bisa melaksanakan semua tindakan hukum yang mengakibatkan ditariknya aset debitur/pengusaha yang telah ditetapkan homologasi kecuali dengan cara pembatalan perdamaian akibat debitur/penguasaha gagal bayar terhadap kreditur yang masuk dalam perdamaian. Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka harus ada kepastian pembayaran kepada pekerja dan atau setidaknya wajib masuk dalam proposal perdamaian yang ditawarkan oleh pihak debitur/perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; r. Terlebih mohon perhatian Yang Mulia di dalam Penjelasan Pasal 81 angka 42 khususnya Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan “Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang undangan” dimana hal ini dapat diartikan menjadi 2 hal yaitu: − Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; atau − Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tidak boleh mengatur lebih baik dari peraturan perundang undangan. Hal ini khususnya pengertian kedua sangatlah bertentangan dengan kaedah hukum dasar dalam hukum secara umum yang menyatakan secara tegas bahwa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama harus lebih baik dari peraturan perundang- undangan, dan bukan sebaliknya yaitu tidak boleh mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang mana jika merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka dapat diartikan menjadi sebuah perjanjian dengan substansi kausula tidak halal sehingga 224 mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Berdasarkan penalaran yang wajar Penjelasan Pasal 81 angka 42 khususnya Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan sangat merugikan para Pemohon yang sebelumnya dan selama ini telah memiliki Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang lebih baik dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 81. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61 Undang-UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945; k. KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF – Menghilangkan dan Mendegradasi Sanksi Pidana dan Administratif Sehingga Menyebabkan Ketidakpastian Hukum dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dan Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 82. Bahwa Pasal 81 angka 62, 63, 64, 65, 66, dan 67 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 83. Bahwa Pasal 81 UU Cipta Kerja telah menghapus Pasal 184 UUK dan mengubah Pasal 185, 186, 187, 188, 189, dan 190 UUK sehingga menyebabkan: a. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal tidak memberikan hak pesangon kepada pekerja yang PHK dengan alasan pension dimana pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh pada program pensiun. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 167 ayat (5) UUK “Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) 225 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”; b. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal mempekerjakan pekerja/buruh melebihi batas usia pensiun yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 184 UUK jo. Pasal 167 UUK; c. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang menggunakan hak dasarnya yaitu mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, serta ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 137 UUK “Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”; d. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang mengajak pekerja lain dengan tidak melanggar hukum untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan, dan ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 138 ayat (1) UUK “Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum”; e. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standart kompetensi yang berlaku. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UUK “Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku”; f. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja swasta dalam hal kewajiban memiliki izin dari 226 instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena sanksi atas pelanggaran Pasal 14 ayat (2) UUK “Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota”; g. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja yang tidak memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); h. Ketidakpastian hukum atas pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif, karena norma yang mengatur jenis dari sanksi administratif dihapus yaitu Pasal 190 UUK “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi; i. pencabutan ijin”; i. Pasal 81 angka 67 UU Cipta Kerja menurunkan sanksi atas pelanggaran Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) UUK ke dalam Pasal 190 ayat (1) dimana semula merupakan tindak pidana kejahatan, menjadi sanksi administratif. 84. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dengan menghilangkan dan mendegradasi sanksi pidana menjadi sanksi administratif merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak konstitusi para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 85. Bahwa secara nyata sesuai keseluruhan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah para Pemohon kemukakan pada bagian ketenagakerjaan di atas maka Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, dan 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan 227 dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 86. Bahwa dengan permohonan dibatalkannya Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, dan 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum (recht vacuum) dengan ini memohon kepada Majelis Konstitusi untuk dapat menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; JAMINAN SOSIAL 1. Bahwa dalam permohonan ini pasal yang diuji yaitu Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan 47 UU SJSN yakni Pasal 46E huruf b ayat (1) yang para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 6 huruf e ayat (2) dalam Pasal 83 angka 1 dan frase “program jaminan kehilangan pekerjaan” pada ayat (2) Pasal 9 dalam Pasal 83 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak setiap warga negara tersebut; 3. Bahwa dengan demikian, bagi warga negara yang kehilangan pekerjaan jelas menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan sosialnya selama belum mendapatkan pekerjaan kembali; 4. Bahwa jaminan kehilangan pekerjaan adalah bentuk perlindungan hukum dari negara terhadap warga negara yang dijamin hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 228 5. Bahwa terlebih dalam penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan tidak boleh mengurangi dan/atau memindahkan besaran iuran yang telah diatur untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang sudah ada sebagaimana diatur dalam UU SJSN jo. UU BPJS beserta aturan pelaksanaannya; 6. Bahwa dalam permohonan ini pasal yang diuji yaitu Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan 47 UU SJSN, dan Pasal 83 angka 1 dan 2 yang mengubah Pasal 6 dan Pasal 9 UU BPJS yang menyatakan: Pasal 82 2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46A (1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Cukup jelas Pasal 468 (1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Penjelasan Cukup jelas Pasal 46C (1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat. Penjelasan 229 Cukup jelas Pasal 46D (1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. (2) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah. (3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Cukup jelas Pasal 46E (1) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari: a. Modal awal pemerintah; b. Rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau c. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud "rekomposisi iuran" adalah rekomposisi iuran yang tidak berasal dari pekerja/buruh tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh. Huruf c Cukup jelas Pasal 83 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 230 (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. Jaminan kecelakaan kerja; b. Jaminan hari tua; c. Jaminan pensiun; d. Jaminan kematian; dan e. Jaminan kehilangan pekerjaan. Penjelasan Cukup jelas 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan. Penjelasan Cukup jelas 7. Bahwa Pasal 82 angka 1 dan 2 UU Cipta Kerja menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam UU SJSN selain dari yang sebelumnya telah ada yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian; 8. Bahwa penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Pasal 46D dalam Pasal 82 angka 1 dan 2 UU Cipta Kerja khususnya ayat (3) mengatur dengan syarat masa kepesertaan tertentu. Dengan adanya syarat masa kepesertaan tertentu ini jelas akan mengakibatkan tidak semua pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Hal ini jelas bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”; 9. Bahwa pemaknaan lebih lanjut dari frase syarat kepesertaan tertentu terlihat dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 231 Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP 37 Tahun 2021) yang diantarnya memberi syarat manfaat JKP didapatkan jika: - Diajukan setelah peserta memiliki masa iur 12 (dua belas) bulan dalam 2 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut (Pasal 19); - Manfaat yang diterima hanya sebesar 45% untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 Bulan berikutnya (Pasal 21); 10. Bahwa kesan kuat program JKP tidaklah dibuat untuk kepentingan pekerja melainkan bentuk program yang dibuat hanya sekedar “pelengkap pengembira” akibat dikuranginya kompensasi atas PHK sangat terlihat dan merugikan para Pemohon dan pekerja pada umumnya; 11. Bahwa dengan demikian para Pemohon yakini program JKP adalah program yang baik dan konstitusional jika syarat manfaat dan manfaat yang diterima cukup layak untuk pemenuhan hidup pekerja selama kehilangan pekerjaan dengan standard setidaknya 80% dari upah minimum kabupaten/kota yang tertinggi di tahun tersebut dan diberikan tidak kurang dari 6 (enam) bulan; 12. Bahwa terlebih dengan diberlakukannya Pasal 81 angka 15 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan pekerja yang berstatus PKWT maupun yang mudah di PHK tidak lagi memungkinkan memiliki masa kerja yang lama, sehingga jelas banyak pekerja yang tidak akan menerima manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan, karena hanya terbatas pada pekerja yang memiliki masa kerja yang lama; 13. Bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial tanpa adanya syarat tertentu yang membatasi sehingga dengan diaturnya norma persyaratan yang membatasi sebagaimana ayat (3) Pasal 46D dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jelas inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 232 14. Bahwa selanjutnya huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja mengamanatkan salah satu sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan salah satunya berasal dari rekomposisi iuran. Rekomposisi iuran dijelaskan dalam Penjelasan huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam yaitu rekomposisi iuran yang tidak berasal dari pekerja/buruh tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh; 15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas mengamanatkan rekomposisi iuran yang tidak berasal dari pekerja/buruh menjadi salah satu pendanaan dari program jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara perlu dirujuk ketentuan mengenai pembayaran iuran dalam UU BPJS yaitu terdapat dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4): Pasal 19 (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. (3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. (4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS. Dari pasal tersebut di atas jelas menyatakan dalam hal adanya hubungan kerja maka pihak yang wajib membayar iuran adalah Pemberi Kerja dan Peserta (in casu Pekerja). Hal ini dikaitkan dengan ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja dapat disimpulkan rekomposisi iuran yang dimaksud adalah iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja; 16. Bahwa selanjutnya mengenai manfaat yang akan diterima oleh para Pemohon sebagai peserta BPJS tidaklah hanya didasarkan pada besaran dan lama mengiur sebagai peserta, melainkan manfaat yang didapat dari akumulasi iuran yang dibayarkan baik oleh Pemberi Kerja yang bernama Dana Jaminan Sosial. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 5, dan Pasal 43 ayat (1) dan (2); 233 Pasal 1 Angka 3 “Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.” Angka 5 “Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.” Pasal 43 Ayat (1) “Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari: a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial; c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.” Ayat (2) “Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk: a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial; b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 17. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka dengan pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan berasal dari rekomposisi iuran yang bermakna rekomposisi iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja maka dapat dipastikan akan mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang selama ini telah diterima para Pemohon dan juga mengubah sistem iuran dalam sistem jaminan sosial yang telah ada; 18. Bahwa kalaupun tidak ada pengurangan manfaat, maka berarti dapat dipastikan telah terjadi kelebihan bayar iuran dan BPJS Ketenagakerjaan patut mempertanggungjawabkan kelebihan bayar iuran tersebut; 19. Bahwa oleh karena itu ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat; 234 20. Bahwa oleh karena Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu mengatur mengenai penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan maka semua dalil yang telah dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas berlaku mutatis mutandis; 21. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem Atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja tertanggal 3 Oktober 2020, dinyatakan secara jelas kehadiran Jaminan Kehilangan Pekerjaan juga bertujuan untuk menanggung 6 kali gaji sebagai bagian dari skema pembayaran pesangon kepada pekerja. Hal ini setidaknya oleh Pemerintah didasarkan pada realisasi pembayaran pesangon oleh pengusaha hanya 7% (tujuh persen) dari mekanisme yang sebelumnya diatur di dalam UUK; 22. Bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan dijadikan sebagai bagian dari skema pembayaran pesangon yang oleh para Pemohon secara sederhana diistilahkan “Urunan Pesangon Dari Pemerintah” jelas-jelas melanggar filosofi hukum ketenagakerjaan dimana pesangon merupakan akibat hukum yang lahir akibat hubungan keperdataan (in casu hubungan kerja) antara pengusaha dan pekerja, dan sama sekali tidak ada dan bahkan tidak diperbolehkan negara masuk dalam peranan tersebut. Atas dasar apa pemerintah mengambil peran dalam urunan pesangon ini? Apakah merupakan fasilitas istimewa yang diberikan oleh negara kepada pengusaha atau investor? Jika Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini diartikan sebagai bagian dari urunan pemerintah dalam skema pembayaran pesangon kepada pekerja sangatlah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 23. Bahwa huruf e ayat (2) Pasal 6 dalam Pasal 83 angka 1 dan frase “program jaminan kehilangan pekerjaan” pada ayat (2) Pasal 9 dalam Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat 235 sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/Kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja; IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Atau 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan frase “dapat” pada Pasal 42 angka 6 tentang Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 236 4. Menyatakan Frase “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero); 5. Menyatakan frase “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik ” pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan frase “dapat” pada Pasal 42 angka 15 tentang Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik; 7. Menyatakan frase “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan frase “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, dan 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 237 10. Menyatakan Pasal 82 angka 2 tentang Pasal 46D ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 11. Menyatakan Pasal 82 angka 2 tentang Pasal 46E ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 12. Menyatakan Pasal 83 angka 1 tentang Pasal 6 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja; 13. Menyatakan frase “program jaminan kehilangan pekerjaan” pada Pasal 83 angka 2 tentang Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja; Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). 238 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-431 sebagai berikut: Perihal Legal Standing para Pemohon 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon I; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTA Pemohon I; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan No: Kep.15/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017 tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Periode 2017 – 2022; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan No: Kep.06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) Periode Tahun 2017 – 2022, bertanggal 18 Mei 2017; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Mandat Nomor Adv.227/PPFSPKEP/SPSI/XI/2020, bertanggal 3 November 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi NPWP Pemohon I; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Pemohon II; 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTA Pemohon II; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 3265/1835.3, bertanggal 20 Juni 2019; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres VI Lanjutan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor: KEP.12/KONGRES VI FSPI/III/2019 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia Masa Bhakti 2018 – 2022, bertanggal 6 Maret 2019; 12. Bukti P-12 : Fotokopi AD-ART FSPI 2019; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST.014.6/DPN FSPI/XI/2020, bertanggal 3 November 2020; 14. Bukti P-14 : Fotokopi NPWP Pemohon II; 239 15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon II; 16. Bukti P-16 : Fotokopi KTP Pemohon III; 17. Bukti P-17 : Fotokopi KTA Pemohon III; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 473/V/N/VIII/2006, bertanggal 29 Agustus 2006; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0010/KEP/PP-PPMI’98- JKT/VII/17 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PP – PPMI ’98) Jakarta Periode Tahun 2017-2021, bertanggal 6 Juli 2017; 20. Bukti P-20 : Fotokopi AD-ART PPMI ’98; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Mandat, Nomor 010/PP-PPMI98/X/20, bertanggal 3 November 2020; 22. Bukti P-22 : Fotokopi NPWP Pemohon III; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon III; 24. Bukti P-24 : Fotokopi KTP Pemohon IV; 25. Bukti P-25 : Fotokopi KTA Pemohon IV; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamdya Jakarta Selatan Nomor: 126/V/N/2001, bertanggal 9 Agustus 2001; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor: 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 - 2020, bertanggal 31 Oktober 2015; 28. Bukti P-28 : Fotokopi AD FSP PAR 2015 - 2020; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 045/B/XI/2020, bertanggal 3 November 2020; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon IV; 31. Bukti P-31 : Fotokopi NPWP Pemohon IV; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon IV; 33. Bukti P-33 : Fotokopi KTP Pemohon V dan Pemohon VI; 34. Bukti P-34 : Fotokopi KTA Pemohon V dan Pemohon VI; 240 35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001, bertanggal 9 Oktober 2001; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres Ketujuh Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No.: 04/KONGRES-VII/PP-PT IP/2017 tentang Pengesahan dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, bertanggal 29 Agustus 2017; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua No.: 002.K/PP- IP/PST/II/2019 tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2017-2020, bertanggal 25 Februari 2019; 38. Bukti P-38 : Fotokopi AD PP IP; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 003/XI/PPIP-PRU/2020, bertanggal 3 dan 5 November 2020; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon V dan Pemohon VI; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon V dan Pemohon VI; 42. Bukti P-42 : Fotokopi NPWP Pemohon V dan Pemohon VI; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon V dan Pemohon VI; 44. Bukti P-44 : Fotokopi KTP Pemohon VII dan Pemohon VIII; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: No. 02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002, bertanggal 25 September 2002; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018-2021 No. 02.BA/KPU/SP PJB/X/2018, bertanggal 10 Oktober 2018; 47. Bukti P-47 : Fotokopi AD-ART SP PJB; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 43/SP-DPP/XI/2020, bertanggal 5 November 2020; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan VIII; 50. Bukti P-50 : Fotokopi NPWP Pemohon VII dan Pemohon VIII; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon VIII; 52. Bukti P-52 : Fotokopi KTP Pemohon IX dan Pemohon X; 241 53. Bukti P-53 : Fotokopi KTA Pemohon IX dan Pemohon X; 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001, bertanggal 6 April 2001; 55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor: DPP-001.a/KEP-ORG/SP PLN/III/2019 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2019 – 2023, bertanggal 22 Maret 2019; 56. Bukti P-56 : Fotokopi AD-ART SP PLN; 57. Bukti P-57 : Fotokopi Kartu BPJS Pemohon X; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon X; 59. Bukti P-59 : Fotokopi NPWP Pemohon IX dan Pemohon X; 60. Bukti P-60 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon IX dan Pemohon X; 61. Bukti P-61 : Fotokopi KTP Pemohon XI dan Pemohon XII; 62. Bukti P-62 : Fotokopi KTA Pemohon XI dan Pemohon XII; 63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor: 238/I/P/XII/2002, bertanggal 30 Desember 2002; 64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Keputusan Mubes XI IKATAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA Nomor: SKEP/MUBES-XI/001/X/2020 tentang Peresmian & Pengangkatan Ketua & Sekjend Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia Periode 2020 – 2023, bertanggal 15 Oktober 2020; 65. Bukti P-65 : Fotokopi AD-ART IKAGI; 66. Bukti P-66 : Fotokopi NPWP Pemohon XI dan Pemohon XII; 67. Bukti P-67 : Fotokopi KTP Pemohon XIII; 68. Bukti P-68 : Fotokopi KTA Pemohon XIII; 69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor: 01/B/FSPBI/VIII/2019, bertanggal 27 Juni 2019; 70. Bukti P-70 : Fotokopi AD-ART FSPBI; 71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Keputusan Kebijakan FSPBI Nomor: 66/B/FSPBI/XI/2020, bertanggal 5 November 2020; 72. Bukti P-72 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon XIII; 242 73. Bukti P-73 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon XIII; 74. Bukti P-74 : Fotokopi NPWP Pemohon XIII; 75. Bukti P-75 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon XIII; 76. Bukti P-76 : Fotokopi KTP Pemohon XIV dan Pemohon XV; 77. Bukti P-77 : Fotokopi KTA Pemohon XIV dan Pemohon XV; 78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor: 311/IV/P/V/2002, bertanggal 13 Mei 2002; 79. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Pengesahan Musyawarah Nasional Luar Biasa Serikat Pekerja Danone Aqua Group (SPDAG), bertanggal 22 November 2017; 80. Bukti P-80 : Fotokopi AD-ART SPDAG; 81. Bukti P-81 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon XIV; 82. Bukti P-82 : Fotokopi NPWP Pemohon XIV dan Pemohon XV; 83. Bukti P-83 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon XIV dan Pemohon XV; 84. Bukti P-84 : Fotokopi KTP Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XX; 85. Bukti P-85 : Fotokopi KTA Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XX; 86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 013/PP FSPKEP/SPSI/VIII/2019 tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja, Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2019 – 2024, bertanggal 3 Agustus 2019; 87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Pencatatan No: 10/PD.SP.KEP.JB/CTT/1/X/8/2001, bertanggal 30 Agustus 2001; 88. Bukti P-88 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XX; 89. Bukti P-89 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon XVIII, XIX, dan Pemohon XX; 90. Bukti P-90 : Fotokopi NPWP Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XX; 91. Bukti P-91 : Fotokopi Rekening Listrik XVI sampai dengan Pemohon XX; 92. Bukti P-92 : Fotokopi KTP Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII; 243 93. Bukti P-93 : Fotokopi KTA Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII; 94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor KEP. 008/PP FSP KEP/SPSI/VII/2018 tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Banten Periode 2018 – 2023, bertanggal 11 Juli 2018; 95. Bukti P-95 : Fotokopi NPWP Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII; 96. Bukti P-96 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII; 97. Bukti P-97 : Fotokopi KTP Pemohon XXIV sampai dengan Pemohon XXVIII; 98. Bukti P-98 : Fotokopi KTA Pemohon XXIV sampai dengan Pemohon XXVIII; 99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: KEP.001/PP FSP KEP/SPSI/I/2018 tentang Pengesahan/Pengukuhan Pengurus Antar Waktu Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi DKI Jakarta Periode 2016 s/d 2021, bertanggal 19 Januari 2018; 100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, Pencatatan Nomor 462/II/PD/VI/2012, bertanggal 18 Juni 2012; 101. Bukti P-101 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon XXIV sampai dengan Pemohon XXVI dan Pemohon XXVIII; 102. Bukti P-102 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXVIII; 103. Bukti P-103 : Fotokopi NPWP Pemohon XXIV sampai dengan Pemohon XXVIII; 104. Bukti P-104 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon XXIV sampai dengan Pemohon XXVIII; 105. Bukti P-105 : Fotokopi KTP Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII; 106. Bukti P-106 : Fotokopi KTA Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII; 107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Keputusan PD SPKEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor Kep.03/B-PD FSP KEP/SPSI/Jabar/III/2020 tentang Pengesahan/Pengukuhan Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan 244 Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten- Kota Bekasi, bertanggal 6 Maret 2020; 108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Pencatatan Nomor 03.35/02/GSP-SP KEP-FSPSI/Disnaker/2001, bertanggal 18 April 2001; 109. Bukti P-109 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII; 110. Bukti P-110 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII; 111. Bukti P-111 : Fotokopi NPWP Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII; 112. Bukti P-112 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII; 113. Bukti P-113 : Fotokopi KTP Pemohon XXXIV sampai dengan Pemohon XXXVIII; 114. Bukti P-114 : Fotokopi KTA Pemohon XXXIV sampai dengan Pemohon XXXVIII; 115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Keputusan PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor. KEP-02/PD FSP KEP/SPSI/JB/IX/2016; 116. Bukti P-116 : Fotokopi NPWP Pemohon XXXIV sampai dengan Pemohon XXXVIII; 117. Bukti P-117 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon XXXVII dan Pemohon XXXVIII; 118. Bukti P-118 : Fotokopi KTP Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII; 119. Bukti P-119 : Fotokopi KTA Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII; 120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Keputusan PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten Nomor SK.02/PD FSP/KEP/SPSI/X/2019; 121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 09.01/OP.FSP-KEP/SPSI/DFT/01-II/2010; 122. Bukti P-122 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII; 123. Bukti P-123 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII; 245 124. Bukti P-124 : Fotokopi NPWP Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII; 125. Bukti P-125 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII; 126. Bukti P-126 : Fotokopi KTP Pemohon XLIV sampai dengan Pemohon XLVIII; 127. Bukti P-127 : Fotokopi KTA Pemohon XLIV sampai dengan Pemohon XLVIII; 128. Bukti P-128 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon XLIV sampai dengan Pemohon XLVIII; 129. Bukti P-129 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon XLV sampai dengan Pemohon XLVIII; 130. Bukti P-130 : Fotokopi NPWP Pemohon XLV sampai dengan Pemohon XLVIII; 131. Bukti P-131 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon XLV sampai dengan Pemohon XLVIII; 132. Bukti P-132 : Fotokopi KTP Pemohon XLIX sampai dengan Pemohon LIII; 133. Bukti P-133 : Fotokopi KTA Pemohon XLIX sampai dengan Pemohon LIII; 134. Bukti P-134 : Fotokopi NPWP Pemohon XLIX sampai dengan Pemohon LIII; 135. Bukti P-135 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon XLIX sampai dengan Pemohon LII; 136. Bukti P-136 : Fotokopi KTP Pemohon LIV sampai dengan Pemohon LX; 137. Bukti P-137 : Fotokopi KTA Pemohon LIV, Pemohon LV, dan Pemohon LVII; 138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Keputusan PP FSP KEP SPSI Nomor KEP.006/PP SPKEP/SPSI/III/2017; 139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Redep Kabupaten Berau., Pencatatan KEP 251/26.DTKT.4.2006; 140. Bukti P-140 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon LVI, Pemohon LVIII, Pemohon LIX, dan Pemohon LX; 141. Bukti P-141 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon LIV, Pemohon LVI, Pemohon LVIII, Pemohon LIX, dan Pemohon LX; 142. Bukti P-142 : Fotokopi NPWP Pemohon LIV sampai dengan Pemohon LX; 246 143. Bukti P-143 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon LIV sampai dengan Pemohon LX; 144. Bukti P-144 : Fotokopi KTP Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV; 145. Bukti P-145 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV; 146. Bukti P-146 : Fotokopi Slip Gaji/Surat Keputusan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV; 147. Bukti P-147 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV; 148. Bukti P-148 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV; 149. Bukti P-149 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV; 150. Bukti P-150 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV; 151. Bukti P-151 : Fotokopi KTP Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon CVI; 152. Bukti P-152 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon CVI; 153. Bukti P-153 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji/PK Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon CVI 154. Bukti P-154 : FotokopiKartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon LXXXVII, Pemohon LXXXIX sampai dengan Pemohon XCIII, Pemohon XCV sampai dengan Pemohon XCVI, Pemohon XCVIII sampai dengan CII, Pemohon CIV sampai dengan Pemohon CV; 155. Bukti P-155 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon LXXXVI sampai dengan Pemohon LXXXVII, Pemohon LXXXIX sampai dengan Pemohon LXC, Pemohon LXCII sampai dengan Pemohon LXCIII, Pemohon LXCV sampai dengan LXCVI, Pemohon C sampai dengan Pemohon CI, Pemohon CIII, Pemohon CV; 156. Bukti P-156 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon CVI; 157. Bukti P-157 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon CVI; 247 158. Bukti P-158 : Fotokopi KTP Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII; 159. Bukti P-159 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII; 160. Bukti P-160 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII; 161. Bukti P-161 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII; 162. Bukti P-162 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII; 163. Bukti P-163 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII; 164. Bukti P-164 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII; 165. Bukti P-165 : Fotokopi KTP Pemohon CXXIII sampai dengan Pemohon CXLV; 166. Bukti P-166 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CXXIII sampai dengan Pemohon CXLV; 167. Bukti P-167 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji Pemohon CXXIII, Pemohon CXXV sampai dengan Pemohon CXLV; 168. Bukti P-168 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CXXIII sampai dengan Pemohon CXLV; 169. Bukti P-169 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CXXIV sampai dengan Pemohon CXLV; 170. Bukti P-170 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CXXIII sampai dengan Pemohon CXLV; 171. Bukti P-171 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CXXIII sampai dengan Pemohon CXLV; 172. Bukti P-172 : Fotokopi KTP Pemohon CXLVI sampai dengan Pemohon CLIX; 173. Bukti P-173 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CXLVI sampai dengan Pemohon CLIX; 174. Bukti P-174 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji Pemohon CXLVI, CXLVIII sampai dengan Pemohon CLIX; 175. Bukti P-175 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CXLVI sampai dengan Pemohon CLIX; 248 176. Bukti P-176 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CXLVI sampai dengan Pemohon CLIX; 177. Bukti P-177 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CXLVI sampai dengan Pemohon CLIX; 178. Bukti P-178 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CXLVI, CXLIX sampai dengan Pemohon CL, CLII sampai dengan CLIV, CLVI sampai dengan CLVIII; 179. Bukti P-179 : Fotokopi KTP Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI; 180. Bukti P-180 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI; 181. Bukti P-181 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji/PK Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI; 182. Bukti P-182 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI; 183. Bukti P-183 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI; 184. Bukti P-184 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI; 185. Bukti P-185 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI; 186. Bukti P-186 : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXII sampai dengan Pemohon CXCII; 187. Bukti P-187 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CLXXXII sampai dengan Pemohon CXCII; 188. Bukti P-188 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji/PK Pemohon CLXXXII sampai dengan Pemohon CXCII; 189. Bukti P-189 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CLXXXII sampai dengan Pemohon CXCI; 190. Bukti P-190 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CLXXXII sampai dengan CLXXXVI, CLXXXVIII sampai dengan CXCII; 191. Bukti P-191 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CLXXXII sampai dengan Pemohon CXCII; 192. Bukti P-192 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CLXXXII sampai dengan CLXXXVI, Pemohon CLXXXVIII sampai dengan CXCII; 249 193. Bukti P-193 : Fotokopi KTP Pemohon CXCIII sampai dengan Pemohon CXCVI; 194. Bukti P-194 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CXCIII sampai dengan Pemohon CXCVI; 195. Bukti P-195 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CXCIII sampai dengan Pemohon CXCVI; 196. Bukti P-196 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CXCIII sampai dengan Pemohon CXCVI; 197. Bukti P-197 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CXCIII dan Pemohon CXCVI; 198. Bukti P-198 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CXCIII sampai dengan Pemohon CXCVI; 199. Bukti P-199 : Fotokopi KTP Pemohon CXCVII sampai dengan Pemohon CCI; 200. Bukti P-200 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CXCVII sampai dengan Pemohon CCI; 201. Bukti P-201 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CXCVII sampai dengan Pemohon CCI; 202. Bukti P-202 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CXCVII sampai dengan Pemohon CCI; 203. Bukti P-203 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CXCVII sampai dengan Pemohon CCI; 204. Bukti P-204 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CXCVII sampai dengan Pemohon CCI; 205. Bukti P-205 : Fotokopi KTP Pemohon CCII sampai dengan Pemohon CCX; 206. Bukti P-206 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCII sampai dengan Pemohon CCX; 207. Bukti P-207 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCII sampai dengan Pemohon CCVIII, dan Pemohon CCX; 208. Bukti P-208 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCII sampai dengan Pemohon CCX; 209. Bukti P-209 : Fotokopi KTP Pemohon CCXI sampai dengan Pemohon CCXIX; 210. Bukti P-210 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCXI sampai dengan Pemohon CCXIX; 250 211. Bukti P-211 : Fotokopi SK Karyawan Pemohon CCXI sampai dengan Pemohon CCXIX; 212. Bukti P-212 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCXI sampai dengan Pemohon CCXIX; 213. Bukti P-213 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CCXI sampai dengan Pemohon CCXIX; 214. Bukti P-214 : Fotokopi KTP Pemohon CCXX sampai dengan Pemohon CCXXIV; 215. Bukti P-215 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCXX sampai dengan Pemohon CCXXII; 216. Bukti P-216 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CCXX sampai dengan Pemohon CCXXIV; 217. Bukti P-217 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCXX sampai dengan Pemohon CCXXIV; 218. Bukti P-218 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCXX sampai dengan Pemohon CCXXIV; 219. Bukti P-219 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CCXX sampai dengan Pemohon CCXXIV; 220. Bukti P-220 : Fotokopi KTP Pemohon CCXXV sampai dengan Pemohon CCXXXI; 221. Bukti P-221 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCXXV sampai dengan Pemohon CCXXXI; 222. Bukti P-222 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji/Perjanjian Kerja Pemohon CCXXV sampai dengan Pemohon CCXXXI; 223. Bukti P-223 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCXXV sampai dengan Pemohon CCXXXI; 224. Bukti P-224 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCXXVI sampai dengan Pemohon CCXXVII; 225. Bukti P-225 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CCXXV sampai dengan Pemohon CCXXVII; 226. Bukti P-226 : Fotokopi KTP Pemohon CCXXXII sampai dengan Pemohon CCL; 227. Bukti P-227 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCXXXII sampai dengan Pemohon CCXL, Pemohon CCXLII sampai dengan CCXLVIII, dan Pemohon CCL; 251 228. Bukti P-228 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCXXXII, Pemohon CCXXXIV sampai dengan Pemohon CCXXXIX, Pemohon CCXLIV sampai dengan CCL; 229. Bukti P-229 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CCXXXII sampai dengan Pemohon CCXL, Pemohon CCXLVI, Pemohon CCXLVIII sampai dengan CCXLIX; 230. Bukti P-230 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCXXXII sampai dengan Pemohon CCL; 231. Bukti P-231 : Fotokopi KTP Pemohon CCLI sampai dengan Pemohon CCLXIX; 232. Bukti P-232 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCLI sampai dengan Pemohon CCLXIX; 233. Bukti P-233 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCLI sampai dengan Pemohon CCLVIII, Pemohon CCLX sampai dengan CCLXII, Pemohon CCLV sampai dengan Pemohon CCLVII, dan Pemohon CCLXIX; 234. Bukti P-234 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CCLI sampai dengan Pemohon CCLV, Pemohon CCLIX, CCLXII, CCLXV sampai dengan Pemohon CCLXVII, dan Pemohon CCLXIX; 235. Bukti P-235 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCLI sampai dengan Pemohon CCLXIX; 236. Bukti P-236 : Fotokopi KTP Pemohon CCLXX sampai dengan Pemohon CCLXXXV; 237. Bukti P-237 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji Pemohon CCLXX sampai dengan Pemohon CCLXXXV; 238. Bukti P-238 : Fotokopi Kartu BPJS Pemohon CCLXX sampai dengan Pemohon CCLXXXV; 239. Bukti P-239 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCLXX sampai dengan Pemohon CCLXXXV; 240. Bukti P-240 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CCLXX sampai dengan Pemohon CCLXXXV; 241. Bukti P-241 : Fotokopi KTP Pemohon CCLXXXVI sampai dengan Pemohon CCCVIII; 242. Bukti P-242 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCLXXXVI sampai dengan Pemohon CCCVIII; 243. Bukti P-243 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCLXXXVI sampai dengan Pemohon CCCVIII; 252 244. Bukti P-244 : Fotokopi KTP Pemohon CCCIX sampai dengan Pemohon CCCXVIII; 245. Bukti P-245 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCCIX sampai dengan Pemohon CCCXVIII; 246. Bukti P-246 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji Pemohon CCCIX sampai dengan Pemohon CCCXVIII; 247. Bukti P-247 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCCIX sampai dengan Pemohon CCCX, Pemohon CCCXII sampai dengan CCCXVIII; 248. Bukti P-248 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CCCIX sampai dengan Pemohon CCCXVIII; 249. Bukti P-249 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCCIX sampai dengan Pemohon CCCXVIII; 250. Bukti P-250 : Fotokopi KTP Pemohon CCCXIX sampai dengan Pemohon CCCXXVI; 251. Bukti P-251 : Fotokopi SK Karyawan Pemohon CCCXIX sampai dengan Pemohon CCCXXVI; 252. Bukti P-252 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCCXIX sampai dengan Pemohon CCCXXVI; 253. Bukti P-253 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CCCXIX sampai dengan Pemohon CCCXXVI; 254. Bukti P-254 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon Pemohon CCCXIX sampai dengan Pemohon CCCXXVI; 255. Bukti P-255 : Fotokopi KTP Pemohon CCCXXVII sampai dengan Pemohon CCCXLII; 256. Bukti P-256 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCCXXVII sampai dengan Pemohon CCCXXXIII, Pemohon CCCXXXV sampai dengan Pemohon CCCXXXVI, Pemohon CCCXXXVIII sampai dengan CCCXLII; 257. Bukti P-257 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji Pemohon CCCXXVII sampai dengan Pemohon CCCXLI; 258. Bukti P-258 : Fotokopi Kartu BPJS Pemohon CCCXXVII sampai dengan Pemohon CCCXLI; 259. Bukti P-259 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCCXXVII sampai dengan Pemohon CCCXXXIII, Pemohon CCCXXXV sampai dengan Pemohon CCCXXXVII, Pemohon CCCXXXIX sampai dengan CCCXLII; 253 260. Bukti P-260 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CCCXXVII sampai dengan CCCXXIX, Pemohon CCCXXXI sampai dengan CCCXXXIII, Pemohon CCCXXXV sampai dengan CCCXXXVI, Pemohon CCCXXXVIII sampai dengan CCCXXXIX, Pemohon CCCXLI; 261. Bukti P-261 : Fotokopi KTP Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI; 262. Bukti P-262 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI; 263. Bukti P-263 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI; 264. Bukti P-264 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI; 265. Bukti P-265 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI; 266. Bukti P-266 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI; 267. Bukti P-267 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI; 268. Bukti P-268 : Fotokopi KTP Pemohon CCCLVII sampai dengan Pemohon CCCLXIX; 269. Bukti P-269 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCCLVII sampai dengan Pemohon CCCLXIX; 270. Bukti P-270 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji Pemohon CCCLVII sampai dengan Pemohon CCCLXIX; 271. Bukti P-271 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCCLVII sampai dengan Pemohon CCCLX, Pemohon CCCLXII sampai dengan CCCLXIII, Pemohon CCCLXV, Pemohon CCCLXVII; 272. Bukti P-272 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CCCLXI, Pemohon CCCLXIV, Pemohon CCCLXVI, Pemohon CCCLXVIII, Pemohon CCCLXIX; 273. Bukti P-273 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCCLVII sampai dengan Pemohon CCCLXIX; 274. Bukti P-274 : Fotokopi KTP Pemohon CCCLXX sampai dengan Pemohon CCCXCII; 275. Bukti P-275 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCCLXX sampai dengan Pemohon CCCLXXVII, Pemohon CCCLXXX sampai 254 dengan Pemohon CCCLXXXVIII, Pemohon CCCXC sampai dengan CCCXCI; 276. Bukti P-276 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CCCLXX sampai dengan Pemohon CCCLXXII, Pemohon CCCLXXIV sampai dengan CCCLXXVI, Pemohon CCCLXXVIII sampai dengan CCCLXXXVIII, Pemohon CCCXCI; 277. Bukti P-277 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCCLXX sampai dengan Pemohon CCCLXXXII, Pemohon CCCLXXXIV, Pemohon CCCLXXXVII, Pemohon CCCLXXXVIII; 278. Bukti P-278 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CCCLXXI, Pemohon CCCLXXIV, Pemohon CCCLXXVI, Pemohon CCCLXXIX, Pemohon CCCLXXXIII, Pemohon CCCLXXXVII; 279. Bukti P-279 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCCLXX sampai dengan Pemohon CCCLXXVIII, Pemohon CCCLXXXI sampai dengan Pemohon CCCLXXXVIII, Pemohon CCCXC sampai dengan Pemohon CCCXCII; 280. Bukti P-280 : Fotokopi KTP Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CDIV; 281. Bukti P-281 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CDIV; 282. Bukti P-282 : Fotokopi SK Karyawan/Slip Gaji Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CCCXCIX, Pemohon CDI sampai dengan Pemohon CDIV; 283. Bukti P-283 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CDIV; 284. Bukti P-284 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CDIV; 285. Bukti P-285 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CDIV; 286. Bukti P-286 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CCCXCVII, Pemohon CCCXCIX, Pemohon CDI sampai dengan Pemohon CDIII; 287. Bukti P-287 : Fotokopi KTP Pemohon CDV sampai dengan Pemohon CDXIX; 288. Bukti P-288 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CDV sampai dengan Pemohon CDXIX; 289. Bukti P-289 : Fotokopi SK Karyawan Pemohon CDV sampai dengan Pemohon CDXIX; 255 290. Bukti P-290 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CDV sampai dengan Pemohon CDXIII, Pemohon CDXV sampai dengan Pemohon CDXIX; 291. Bukti P-291 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CDV sampai dengan Pemohon CDVI, Pemohon CDVIII sampai dengan Pemohon CDX, Pemohon CDXII sampai dengan Pemohon CDXIII, Pemohon CDXV sampai dengan Pemohon CDXIX; 292. Bukti P-292 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CDV sampai dengan Pemohon CDXIX; 293. Bukti P-293 : Fotokopi KTP Pemohon CDXX sampai dengan Pemohon CDXLII; 294. Bukti P-294 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CDXX sampai dengan Pemohon CDXLII; 295. Bukti P-295 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon CDXX sampai dengan Pemohon CDXXVIII, Pemohon CDXXX sampai dengan CDXLII; 296. Bukti P-296 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon CDXX sampai dengan Pemohon CDXLII; 297. Bukti P-297 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CDXX sampai dengan Pemohon CDXLII; 298. Bukti P-298 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CDXX sampai dengan Pemohon CDXLII; 299. Bukti P-299 : Fotokopi KTP Pemohon CDXLIII sampai dengan Pemohon CDLIV; 300. Bukti P-300 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CDXLIII sampai dengan Pemohon CDXLV, Pemohon CDXLVII sampai dengan Pemohon CDXLVIII, Pemohon CDL sampai dengan Pemohon CDLIV; 301. Bukti P-301 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CDXLIV sampai dengan Pemohon CDLIV; 302. Bukti P-302 : Fotokopi KTP Pemohon CDLV sampai dengan Pemohon CDLVI; 303. Bukti P-303 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CDLV sampai dengan Pemohon CDLVI; 304. Bukti P-304 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CDLV sampai dengan Pemohon CDLVI; 256 305. Bukti P-305 : Fotokopi KTP Pemohon CDLVII sampai dengan Pemohon CDLXVI; 306. Bukti P-306 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CDLVII sampai dengan Pemohon CDLXVI; 307. Bukti P-307 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CDLVII sampai dengan Pemohon CDLXVI; 308. Bukti P-308 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon CDLVII, Pemohon CDLIX, Pemohon CDLX Pemohon CDLXIV; 309. Bukti P-309 : Fotokopi KTP Pemohon CDLXVII sampai dengan Pemohon CDLXXXI; 310. Bukti P-310 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon CDLXVII sampai dengan Pemohon CDLXXI, Pemohon CDLXXIV sampai dengan Pemohon CDLXXVI, Pemohon CDLXXVIII sampai dengan Pemohon CDLXXXI; 311. Bukti P-311 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CDLXVII sampai dengan Pemohon CDLXXXI; 312. Bukti P-312 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CDLXVII sampai dengan Pemohon CDLXXI, Pemohon CDLXXIII sampai dengan Pemohon CDLXXIV, Pemohon CDLXXVI, Pemohon CDLXXIV sampai dengan Pemohon CDLXXXI; 313. Bukti P-313 : Fotokopi KTP Pemohon CDLXXXII sampai dengan Pemohon DIV; 314. Bukti P-314 : Fotokopi SK Karyawan Pemohon CDLXXXIII sampai dengan Pemohon DIV; 315. Bukti P-315 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon CDLXXXII sampai dengan Pemohon DIV; 316. Bukti P-316 : Fotokopi KTP Pemohon DV sampai dengan Pemohon DXV; 317. Bukti P-317 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon DV sampai dengan Pemohon DXV; 318. Bukti P-318 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon DV sampai dengan Pemohon DXV; 319. Bukti P-319 : Fotokopi KTP Pemohon DXVI sampai dengan Pemohon DXLVII; 320. Bukti P-320 : FotokopiSlip Gaji Pemohon DXVI sampai dengan Pemohon DXXII, Pemohon DXXIV sampai dengan Pemohon DXXV, Pemohon DXXVII sampai dengan Pemohon DXXXI, Pemohon DXXXIII, Pemohon DXXXV sampai dengan 257 Pemohon DXLI, Pemohon DXLIII sampai dengan Pemohon DXLVII; 321. Bukti P-321 : Fotokopi KTA SPA FSPI Pemohon DXVI sampai dengan Pemohon DXLVII; 322. Bukti P-322 : FotokopiKartu BPJS Kesehatan Pemohon DXVI sampai dengan Pemohon DXXII, Pemohon DXXIV sampai dengan Pemohon DXXV, Pemohon DXXVII sampai dengan Pemohon DXXXI, Pemohon DXXXIII, Pemohon DXXXV sampai dengan Pemohon DXLIII, Pemohon DXLV, Pemhon DXLVII; 323. Bukti P-323 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon DXVI sampai dengan Pemohon DXLVII; 324. Bukti P-324 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon DXVI sampai dengan Pemohon DXXII; 325. Bukti P-325 : Fotokopi KTP Pemohon DXLVIII sampai dengan Pemohon DLXXVII; 326. Bukti P-326 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon DXLVIII sampai dengan Pemohon DLXXVII; 327. Bukti P-327 : Fotokopi KTA SPA FSPI Pemohon DXLVIII sampai dengan Pemohon DLXXVII; 328. Bukti P-328 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon DXLVIII sampai dengan Pemohon DLXXVII; 329. Bukti P-329 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon DXLVIII sampai dengan Pemohon DLXXVII; 330. Bukti P-330 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon DXLVIII sampai dengan Pemohon DLXXVII; 331. Bukti P-331 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon DXLVIII sampai dengan Pemohon DLIII; 332. Bukti P-332 : Fotokopi KTP Pemohon DLXXVIII sampai dengan Pemohon DCVII; 333. Bukti P-333 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon DLXXVIII sampai dengan Pemohon DCVII; 334. Bukti P-334 : Fotokopi KTA SPA FSPI Pemohon DLXXVIII sampai dengan Pemohon DCVII; 335. Bukti P-335 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon DLXXVIII sampai dengan Pemohon DCVII; 336. Bukti P-336 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon DLXXVIII sampai dengan Pemohon DCVII; 258 337. Bukti P-337 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon DLXXVIII sampai dengan Pemohon DCVII; 338. Bukti P-338 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon DLXXVIII sampai dengan Pemohon DLXXXVII; 339. Bukti P-339 : Fotokopi KTP Pemohon DCVIII sampai dengan Pemohon DCXXXV; 340. Bukti P-340 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon DCVIII sampai dengan Pemohon DCXXXV; 341. Bukti P-341 : Fotokopi KTA SPA FSPI Pemohon DCVIII sampai dengan Pemohon DCXXXV; 342. Bukti P-342 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon DCVIII sampai dengan Pemohon DCXXXV; 343. Bukti P-343 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon DCVIII sampai dengan Pemohon DCXIX; 344. Bukti P-344 : Fotokopi KTP Pemohon DCXXXVI sampai dengan Pemohon DCLXIII; 345. Bukti P-345 : Fotokopi ID Card Karyawan Pemohon DCXXXVI sampai dengan Pemohon DCLXIII; 346. Bukti P-346 : Fotokopi KTA SPA FSPI Pemohon DCXXXVI sampai dengan Pemohon DCLXIII; 347. Bukti P-347 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon DCXXXVI sampai dengan Pemohon DCLXIII; 348. Bukti P-348 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon DCXXXVI sampai dengan Pemohon DCLXIII 349. Bukti P-349 : Fotokopi Kartu NPWP Pemohon DCXXXVI sampai dengan Pemohon DCLXIII; 350. Bukti P-350 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon DCXXXVI sampai dengan Pemohon DCXL; Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 351. Bukti P-351 : Fotokopi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin Untuk Konsultasi Publik Omnibus Law, bertanggal 9 Desember 2019; 352. Bukti P-352 : Fotokopi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 Tahun Tahun 259 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang- Undang Tentang Cipta Kerja, bertanggal 7 Februari 2020; 353. Bukti P-353 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 354. Bukti P-354 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 355. Bukti P-355 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 356. Bukti P-356 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 357. Bukti P-357 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang; 358. Bukti P-358 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Cipta Kerja; 359. Bukti P-359 : Fotokopi Bahan Timus 2 Oktober 2020 (bersih 23); 360. Bukti P-360 : Fotokopi Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem Atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, bertanggal 3 Oktober 2020; 361. Bukti P-361 : Fotokopi Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, bertanggal 3 Oktober 2020; 362. Bukti P-362 : Fotokopi Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), tertanggal 5 Oktober 2020; Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 363. Bukti P-363 : Fotokopi Studi PSI: Pemetaan Sektor Energi dan Pekerja di Sektor Energi di Seluruh Indonesia; 364. Bukti P-364 : Fotokopi Studi ICEL: Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia, November 2018; 365. Bukti P-365 : Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Memorie van Toelichting); 260 366. Bukti P-366 : Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak; 367. Bukti P-367 : Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak; Perihal Legal Standing para Pemohon 368. Bukti P-368 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon I; 369. Bukti P-369 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon I; 370. Bukti P-370 : Fotokopi Rekening Listrik Pemohon I; 371. Bukti P-371 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Pemohon II; 372. Bukti P-372 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon III; 373. Bukti P-373 : Fotokopi Surat Mandat Khusus Nomor 086/PP- SPDAG/EXT/SA-AK/XI/2020, bertanggal 30 November 2020, Pemohon XIV; 374. Bukti P-374 : Fotokopi SK Mubes Nomor: FSPBI/MUBES I/SKEP/03/VI/2019 tentang Pengukuhan Ketua Umum FSP Bandara Indonesia Periode 2019 – 2022 sebagai Pemohon XIII; 375. Bukti P-375 : Fotokopi SK Nomor Kep.03/B-PD FSP KEP/SPSI/Jabar/XI/2019 tentang Pengesahan Pengukuhan Pengurus Antar Waktu FSP KEP SPSI Kab Purwakarta Periode 2018 – 2023, Pemohon XLV s/d XLVIII; 376. Bukti P-376 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor KEP.006/PP FSP KEP/SPSI/IX/2020 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Bhakti Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja, Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Periode 2020 – 2021, Pemohon XLIX s.d. LIII; 377. Bukti P-377 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CCLXXXVI sampai dengan CCCVIII; 378. Bukti P-378 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan CCLXXXVI sampai dengan CCCVIII; 379. Bukti P-379 : Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan CCLXXXVI sampai dengan CCCVIII; 261 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 380. Bukti P-380 : Fotokopi print out artikel dari https://law.ui.ac.id/v3/prof-jimly- jika-masih-hakim-mk-1-000-persen-saya-kabulkan-uji-formil- uu-cipta-kerja/ (diakses pada tanggal 28 April 2021), Prof Jumly: Jika Masih Hakim MK, 1.000 Persen Saya Kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja; Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 381. Bukti P-381 : Fotokopi Surat dari Direktur Pengupahan Kemenaker RI, Nomor 4/1176/HI.01.00/XI/2020, perihal Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tanggal 26 November 2021; 382. Bukti P-382 : Fotokopi Surat dari Direktur Pengupahan Kemenaker RI, Nomor 4/1227/HI.01.00/XII/2020, perihal Penjelasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), tanggal 10 Desember 2020; 383. Bukti P-383 : Fotokopi Surat dari Gubernur Banten Nomor 561/2506- DTKT/2020, perihal Jawaban atas Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2021, ditujukan kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten, tanggal 30 Desember 2020; 384. Bukti P-384 : Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019, bertanggal 22 Januari 2019; 385. Bukti P-385 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.809-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774- Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2021; 386. Bukti P-386 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 5561/Kep.573-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020, bertanggal 29 September 2020; 387. Bukti P-387 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.812-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-573- Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020; 388. Bukti P-388 : Fotokopi Rekomendasi Bupati Bekasi perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2020, Nomor 560/299/Disnaker, bertanggal 17 Maret 2020; 262 389. Bukti P-389 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, bertanggal 29 September 2020; 390. Bukti P-390 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Geburnur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574- Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020; 391. Bukti P-391 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020; 392. Bukti P-392 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.561-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, bertanggal 28 September 2020; 393. Bukti P-393 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.409-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Depok Tahun 2020, bertanggal 27 Juli 2020; 394. Bukti P-394 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.652-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor Tahun 2020, bertanggal 16 Oktober 2020; 395. Bukti P-395 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.810-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.652- Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020; 396. Bukti P-396 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.270-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Indramayu Tahun 2020, bertanggal 19 Mei 2020; 397. Bukti P-397 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.269-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, bertanggal 19 Mei 2020; 398. Bukti P-398 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.408-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Cianjur Tahun 2020 bertanggal 27 Juli 2020; 263 399. Bukti P-399 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 860/DISNAKERTRANS/2020 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, bertanggal 27 Oktober 2021; 400. Bukti P-400 : Fotokopi Naskah UU Cipta Kerja Hasil Sidang Paripurna DPR RI 5 Oktober 2020, 905 halaman; 401. Bukti P-401 : Fotokopi Naskah UU Cipta Kerja setelah Sidang Paripurna DPR RI 5 Oktober 2020 untuk diserahkan kepada Presiden, 812 halaman; 402. Bukti P-402 : Fotokopi Sekjen DPR: Draft UU Omnibus Law Cipta Kerja jadi 1.035 halaman, bertanggal 12 Oktober 2020, Tirto.id; Perihal Tidak Terpenuhinya Asas Pembentukan Perundang-undangan Diantaranya Berupa Aspirasi dan Keterbukaan 403. Bukti P-403 : Fotokopi contoh penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dari berbagai pemangku kepentingan di berbagai wilayah: 1. a. Pernyataan keberatan dan permohonan pembatalan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja oleh PC SP KEP SPSI Kota Tangerang melalui surat Nomor Org.27/PC/FSP KEP/SPSI-Kota TNG/TV/2020, bertanggal 13 April 2020; b. Tanda terima Sekjen DPR RI; 2. Surat penyampaian aspirasi SP/SB Kota Bandung dari DPRD Kota Bandung kepada Presiden RI dengan nomor surat RT.05.01/1521-DPRD/X/2020, bertanggal 8 Oktober 2020; 3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/12339/012/2021, perihal Penyampaian Rekomendasi Elemen Pekerja/Buruh Pada Hari Buruh Internasional, bertanggal 8 Juni 2021; 4. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/1422/Nakertrans/2020, perihal Aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Se-Sumbar tentang UU Cipta Kerja, bertanggal 8 Oktober 2020; 5. Surat Gubernur Banten Nomor 560/1856-DTKT/2020, perihal Usulan Masukan Peraturan Pelaksanaan UU Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan, bertanggal 13 Oktober 2020; 6. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 560/4395/Disnakertrans, perihal Penyampaian Aspirasi Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jawa Barat terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, bertanggal 8 Oktober 2020; 264 7. Surat Bupati Tangerang Nomor 560/6664-Disnaker, perihal Penyampaian Aspirasi Pernyataan Sikap KSPSI Kabupaten Tangerang, bertanggal 7 Oktober 2020; 8. Surat Walikota Depok Nomor 560/178/Naker/IV/2020, perihal Penyampaian Aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Depok, bertanggal 8 April 2020; 9. Surat DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 170/432-DPRD, perihal Pernyataan Sikap DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, bertanggal 17 Maret 2020. DPRD Kabupaten Bekasi bersama seluruh kekuatan politik masyarakat Kabupaten Bekasi dengan tegas menolak Rancangan UU Cipta Kerja Omnibus Law dan melakukan langkah-langkah politik konstitusional untuk berjuang bersama-sama agar Rancangan Undang-Undang tersebut tidak disahkan menjadi Undang-Undang; 10. Public Service International (PSI) Seruan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja, negosiasi ulang dan dialog yang konstruktif dengan serikat pekerja; 404. Bukti P-404 : Fotokopi Kajian GEKNAS atas RUU Cipta Kerja, 1 Juni 2020; 405. Bukti P-405 : Fotokopi Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 Terbukti ada pelanggaran cacat prosedur dalam proses pembentukan UU yang dimohonkan namun dengan beberapa alasan tertentu, diantaranya: - Terdapat substansi pengaturan yang lebih baik; - Sudah diterapkan dan dapat menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam UU yang diuji (lihat pertimbangan halaman 92 hingga 93); Pelanggaran Format dan Prosedur Lainnya Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan UU Nomor 12/2011 jo. UU Nomor 15/2019 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 dan 2 Tahun 2020 406. Bukti P-406 : Fotokopi Rilis Media, RUU Cipta Kerja: Proses Legislasi Yang Ugal-ugalan, bertanggal 14 Oktober 2020, oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Menilai: 1. Perumusan UU dengan Metode Omnibus Law, tidak dikenal dalam UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; 2. Satgas Omnibus Law dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 yang diketuai Ketua Umum KADIN dan melibatkan 265 sejumlah pengusaha, dicurigai publik adanya konflik kepentingan dalam materi pengaturan RUU tersebut; 3. Rapat Paripurna yang awalnya tanggal 8 Oktober lalu dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020 tak ada satupun anggota DPR yang memegang naskah final RUU Cipta Kerja; 4. Adanya beberapa versi naskah yang justru mencuat setelah RUU dinyatakan disahkan dalam paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020; 5. Jika dibandingkan naskah 812 halaman dengan versi 1.035 halaman, terdapat beberapa penambahan substansi baru yakni dantara Bab VIA, Bab VI, dan Bab VII. Bab ini mengatur mengenai kebijakan fiscal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi; 407. Bukti P-407 : Fotokopi Proses Legislasi Serampangan Hasilkan Cacat Formil UU Cipta Kerja, 3 November 2020. PSHK mendesak agar: 1. Pemerintah tidak melanjutkan proses pembentukan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja dan fokus terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan, agar praktik bermasalah UU Cipta Kerja tidak kembali terulang; 2. Pemerintah dan DPR melakukan evaluasi terhadap proses legislasi secara menyeluruh, agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pembentukan UU Cipta Kerja tidak terulang kembali; dan 3. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi total atas kesalahan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dengan menyatakan Undang-Undang itu tidak mengikat secara hukum, dalam hal terdapat permohonan uji formil; 408. Bukti P-408 : Fotokopi “Catatan Buruk Pelanggaran Proses Legislasi dan Pembungkaman Hak Berpendapat Melalui Kekerasan dalam Proses Pembentukan RUU Cipta Kerja”, Pernyataan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), bertanggal 13 Oktober 2020; 409. Bukti P-409 : Fotokopi keterangan pers Nomor 035/Humas/KH/VIII/2020, bertanggal 13 Agustus 2020, “Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) Agar Tidak Dilanjutkan”; 410. Bukti P-410 : Fotokopi Permasalahan Proses Legislasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PSHK.or.id, 11 November 2020. Substansi RUU Cipta Kerja diubah, baik ketika masih berada di DPR maupun setelah diserahkan kepada Presiden. 266 Perbandingan antara RUU Cipta Kerja versi Rapat Paripurna setebal 905 halaman per 5 Oktober 2020 dan RUU Cipta Kerja versi diserahkan kepada Presiden setebal 812 halaman per 14 Oktober 2020 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, yakni adanya perubahan, penghapusan, dan pengaturan baru atas ketentuan dari 10 Undang-Undang; 411. Bukti P-411 : Fotokopi Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal, oleh Rizky Argama, Hukumonline.com. Empat pelanggaran prosedur: Pertama, pemerintah mengabaikan partisipasi publik sejak tahap penyusunan; Kedua, DPR memotong tahapan dalam proses pembahasan; Ketiga, DPR melakukan pembahasan dalam masa reses; Keempat, DPR dan Pemerintah memasukan materi yang belum pernah dibahas; 412. Bukti P-412 : Fotokopi Ahli Hukum Tata Negara Sebut UU Cipta Kerja Cacat Formil karena Ada Perubahan Substansi, bertanggal 14 Oktober 2020, “mengubah isi (substansi) UU setelah UU disetujui adalah bentuk Cacat Formil”, menurut Bivitri; Perihal Perubahan Naskah UU Cipta Kerja Setelah Disahkan oleh DPR RI Pada Sidang Paripurna Tanggal 5 Oktober 2020 Hingga Diundangkan Menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 413. Bukti P-413 : Fotokopi Hasil Kajian GEKANAS mengenai: “RUU Cipta Kerja Yang Disahkan Dalam Sidang Paripurna DPR RI, 5 Oktober 2020 Diubah Oleh DPR RI Dengan RUU Cipta Kerja, tertanggal 13 Oktober 2020, yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 2 November 2020, tertanggal 3 November 2020”; Perihal Tidak Terpenuhinya Asas Pembentukan Perundang-Undang Diantaranya Berupa Aspirasi dan Keterbukaan 414. Bukti P-414 : Fotokopi Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – diunduh tanggal 18 Agustus 2021 pada laman https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2021/04/2 8/118/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dalam-perspektif-hak- asasi-manusia.html; 415. Bukti P-415 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indoensia (DPP FSP LEM SPSI), Nomor 292/BO/DPP FSP LEM SPSI/II/2020, Hal: Pengunduran Diri dari Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsolidasi Publik Substansi 267 Ketenagakerjaan UU Tentang Cipta Kerja, bertanggal 19 Februari 2020; 416. Bukti P-416 : Fotokopi Surat Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indoensia (FSP KEP SPSI), Nomor Org.036/PP FSP KEP/SPSI/II/2020, Perihal: Pengunduran Diri dari Tim Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bertanggal 17 Februari 2020, beserta lampirannya; 417. Bukti P-417 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit; 418. Bukti P-418 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit; 419. Bukti P-419 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit; 420. Bukti P-420 : Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/M Tahun 2009; 421. Bukti P-421 : Fotokopi Perikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/M Tahun 2009; 422. Bukti P-422 : Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2012; 423. Bukti P-423 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional; 424. Bukti P-424 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan 2020 – 2023; 425. Bukti P-425 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan 2020 – 2023; 426. Bukti P-426 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, tertanggal 14 Mei 2020; 427. Bukti P-427 : Fotokopi Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: B.113/MEN/PHIJSK- 268 Para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Witjipto Setiadi, S.H., M.H., yang memberikan keterangan tertulis bertanggal 21 Juni 2021 di Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Agustus 2021 dan disampaikan dalam persidangan pada 12 Agustus 2021, serta 1 (satu) orang saksi yakni M. Sidarta yang memberikan kesaksiannya dalam sidang tanggal 25 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON Dr. Witjipto Setiadi, S.H., M.H. Pertama: Batu Uji Proses/Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perkara ini adalah mengenai Judicial Review (pengujian) secara formil atas Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945). Berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji baik secara formil (uji formil) maupun materiil (uji materiil) UU terhadap UUDNRI Tahun 1945. Apabila kita KPHI/VII/2013, Lampiran: Hasil Kesepakatan LKS Tripartit Tripnas, Hal: Penetapan Besar Iuran Jaminan Kesehatan; 428. Bukti P-428 : Fotokopi UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang; 429. Bukti P-429 : Fotokopi UU No 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang; 430. Bukti P-430 : Fotokopi UU Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 431. Bukti P-431 : Fotokopi Surat DPP FSP LEM SPSI Nomor 292/BO/DPP FSP LEM/SPSI/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, hal: Pengunduran Diri Dari Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsolidasi Publik Subtansi Ketenagakerjaan UU Tentang Cipta Kerja; 269 membicarakan mengenai pengujian secara formil maka pengujian dilakukan terhadap kerangka (bentuk luar – kenvorm), format, proses, prosedur, tata cara, atau formalitas pembentukan UU, apakah proses pembentukannya sudah sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Batu uji utama untuk menyatakan apakah suatu UU cacat mengenai prosedur atau tidak adalah UUD Negara RI Tahun1945. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disingkat PUU) dikenal adanya landasan konstitusional. Landasan konstitusional PUU dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 1) Landasan Formil Konstitusional Landasan formil konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan PUU yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” suatu PUU. Landasan formil konstitusional pada semua tahapan pembentukan PUU dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembentukan PUU harus mendapatkan legitimasi (kewenangan formil) yaitu didasarkan pada atau bersumber kepada UUD NRI 1945. Landasan formil konstitusional PUU menjadi penting dengan adanya lembaga negara dalam Kekuasaan Kehakiman yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menguji (judicial review) PUU yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI 1945 pasca amandemen. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji PUU di bawah UU terhadap UU. Sedangkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pasca amendemen, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD. Kewenangan konstitusional semacam ini belum pernah ada sebelumnya. Barulah dalam rangka pelaksanaan faham/sistem “Supremasi Konstitusi” di Era Reformasi dan pelaksanaan sistem checks and balances dalam UUD 1945 pasca amendemen, dengan semangat dan jiwa baru, kini suatu UU dapat diuji secara yudisial (judicial review) terhadap UUD. Pasca Amandemen Kedua UUD NRI (19 Oktober 1999) melahirkan Pasal 22A yang mendelegasikan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang-undang dengan undang-undang. Dengan demikian batu uji pengujian formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Pasal 22A UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi 270 Pasal 22A UUD 1945, sebagaimana halnya kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi (antara lain) dari Pasal 24C UUD 1945. Dengan demikian, dalam proses pembentukan UU apabila RUU datang dari Presiden/Pemerintah, maka Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU dan Pasal 21 UUD 1945 tidak dicantumkan. Sebaliknya apabila RUU datang dari DPR, maka Pasal 21 UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tidak dicantumkan. Sebelum amandemen UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) selalu dicantumkan dalam setiap UU baik yang RUU-nya datang dari Presiden sendiri maupun RUU-nya datang dari DPR, karena pembentuk UU yang utama (primaire wetgever) pada saat itu adalah Presiden, sedangkan DPR sebagai pembentuk UU serta (medewetgever). Oleh karena itu, selama masa Orde Baru, Pasal 5 ayat (1) selalu dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU. Sedangkan Pasal 21 UUD 1945 hanya dicantumkan ketika RUU-nya datang dari DPR. Matrik di bawah ini menunjukan kewenangan pembentukan UU secara formal berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. No. Lembaga Dasar Konstitusional Ketentuan Norma 1. DPR Pasal 20 ayat (1) Pasal 21 DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Anggota DPR berhak mengajukan RUU. 2. DPD Pasal 22D ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Presiden Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mangajukan RUU kepada DPR. Matrik di bawah ini mengenai dasar konstitusional pembentukan UU yang dilaksanakan secara bersama antara DPR, DPD, dan Presiden. 271 No. Lembaga Dasar Konstitusional Ketentuan Norma 1. DPR dan Presiden Pasal 20 ayat (2) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. DPR dan Presiden Pasal 20 ayat (3) Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 3. Presiden Pasal 20 ayat (4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU. 4. Presiden Pasal 20 ayat (5) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. 5. DPR, DPD dan Presiden Pasal 22D ayat (1) RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kewenangan pembentukan UU secara formal, yang mengharuskan lembaga negara atau pejabat yang berwenang menempuh prosedur (tahapan) yang ditetapkan dalam PUU bertujuan untuk menjamin agar DPR bersama Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya dalam membentuk undang-undang (detournement de pouvoir). Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas undang-undang dari segi formil dengan penelusuran kembali pada tahapan yang ditempuh, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan mutlak diperlukan, untuk menyimpulkan apakah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara formil konstitusional atau tidak. 2) Landasan Materiil Konstitusional Landasan materiil konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan sign bahwa PUU yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum “mengingat” suatu PUU yang 272 (akan) dibentuk. Landasan materiil konstitusional PUU ini kemudian diuraikan secara ringkas dalam konsiderans “menimbang” dan dituangkan dalam norma- norma dalam pasal dan/atau ayat dalam Batang Tubuh dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan suatu PUU kalau kurang jelas. Penjabaran landasan materiil konstitusional PUU dalam konsiderans “menimbang” dan dalam Batang Tubuh (pasal dan/atau ayat) disesuaikan dengan keinginan pembentuk UU (DPR dan Presiden) sebagai kebijakan/politik hukum (legal policy) namun harus tetap dalam pemahaman koridor konstitusional yang tersurat maupun tersirat. Semuanya ini melalui metode penafsiran. Kalau terjadi perbedaan penafsiran antara pembentuk UU (DPR dan Presiden) dengan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijabarkan dalam suatu UU maka yang dimenangkan adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir akhir konstitusi (the guardian/last interpreter of the constitution). Landasan formil dan materiil konstitusional PUU kemudian diberikan landasan UU yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mengatur secara lengkap mengenai proses/prosedur PUU, maka untuk menguji apakah proses pembentukan UU sudah sesuai atau belum dengan prosedurnya tidak cukup hanya mendasarkan pada UUD Negara RI Tahun 1945 saja, tetapi juga pada semua PUU yang mengatur mengenai proses/prosedur/formalitas pembentukan UU. Di level UU, yang mengatur proses pembentukan UU adalah: a. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; dan b. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019. 273 Pada level di bawah UU proses pembentukan UU diatur dalam: a. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018; b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, apabila yang dibicarakan adalah mengenai formalitas/prosedur/proses pembentukan UU, maka PUU di atas merupakan satu paket yang dijadikan sebagai batu uji dalam proses pembentukan UU. Kedua: Asas Pembentukan PUU Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa pembentukan PUU harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan PUU yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Izinkan saya menguraikan beberapa asas pembentukan PUU yang terkait dengan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Asas “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” (het juiste orgaan) menentukan bahwa setiap jenis PUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk PUU yang berwenang. Asas ini mencerminkan pembentukan undang-undang harus oleh pejabat berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas (bevoegdheidsverdeling), yaitu menteri sebagai pembantu Presiden dengan portofolio. Asas ini merupakan bagian dari kaidah hukum tidak tertulis yang telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik PUU. PUU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Berdasarkan pengalaman, selama saya 274 berkecimpung dalam bidang PUU belum pernah ada sekalipun menteri tanpa portofolio menjadi pemrakarsa/pembentuk UU. Yang menjadi pemrakarsa UU selalu menteri dengan portofolio (menteri yang memimpin departemen). Oleh karena itu, patut untuk dipertanyakan apakah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang tanpa portofolio tepat menjadi pemrakarsa UU tentang Cipta Kerja? Asas “dapat dilaksanakan" (uitvoerbaarheid) menentukan bahwa setiap pembentukan PUU harus memperhitungkan efektivitas PUU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap PUU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas keterbukaan mengandung makna bahwa proses pembentukan PUU dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai stakeholder/pemangku kepentingan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan. Penerapan asas ini penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan undang-undang, sehingga dapat diperhitungkan besarnya potensi undang-undang dapat dijalankan dan ditegakkan, terutama aksesibilitas masyarakat dalam merespons perubahan-perubahan norma hukum yang signifikan dibanding dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya. Saya berpandangan bahwa meskipun terjadi penolakan dari berbagai pemangku kepentingan utama, seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan lain-lain organisasi pekerja, namun RUU tentang Cipta Kerja tetap disahkan, sehingga proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi Asas Pembentukan PUU yang baik. Dengan demikian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang memiliki “daya laku” yang kuat, namun tidak memenuhi asas “kehasilgunaan” dan asas “dapat dilaksanakan” karena mengabaikan sekian banyak suara penolakan dari berbagai stakeholder/pemangku kepentingan tersebut serta sangat minimnya pelaksanaan asas “keterbukaan” dengan melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder/pemangku kepentingan tidak sekadar formalitas atau berapa banyak stakeholder/pemangku kepentingan yang dilibatkan. Tetapi yang lebih penting adalah sampai sejauh mana masukan dari para stakeholder/pemangku kepentingan diakomodasi. Kalaupun tidak diakomodasi seharusnya ada penjelasan, sehingga stakeholder/pemangku kepentingan betul-betul memahami. Selain itu, 275 pembahasan RUU tentang Cipta Kerja terkesan dilakukan secara tertutup dan sangat terburu-buru sehingga mangabaikan ruang partisasi publik/masyarakat untuk memberikan masukan. Mengenai waktu memang tidak ada ketentuan berapa lama UU harus selesai pembahasannya. Namun, apabila jumlah pasal dalam satu UU banyak, sampai ratusan, substansinya sangat kompleks dan lintas sektor (multi sektor) sedangkan pembahasannya dilakukan secara cepat/kilat maka substansi UU tersebut sangat berpotensi terjadi ketidakcermatan, tumpang tindih (overlapping), ketidakharmonisan. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara keseluruhan terdiri atas 186 pasal dan “menyapu” (mengubah/merevisi/mencabut) kurang lebih 80 UU dan lebih dari 1200 pasal yang ada dalam berbagai UU tersebut. Jadi, boleh dikatakan UU Cipta Kerja memang merupakan UU yang sangat spektakuler karena 80 UU dan lebih dari 1200 pasal disederhanakan menjadi 1 UU yang terdiri atas 186 pasal dan 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan; 2) Persyaratan Investasi; 3) Ketenagakerjaan; 4) Pengadaan Lahan; 5) Kemudahan Berusaha; 6) Dukungan Riset dan Inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) Pengenaan Sanksi; 9) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UKM; 10) Investasi dan Proyek Pemerintah; 11) Kawasan Ekonomi. Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 96 ayat (3) menentukan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan PUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila ketentuan dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak dilaksanakan, maka secara formal terdapat cacat dalam proses penyusunannya. Ketiga: Tahapan Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa pembentukan PUU adalah pembuatan PUU yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan ini harus diikuti secara berurut dan tidak bolak balik. Apabila salah satu atau bagian dari salah satu tahapan tersebut tidak diikuti maka dapat mengakibatkan cacadnya 276 prosdur pembentukan suatu UU dan dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pengujian (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahap perencanaan, saya akan menyoroti secara khusus proses penyelarasan Naskah Akademik (selanjutnya disingkat NA). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam NA. Penyelarasan NA terhadap RUU usulan Pemerintah (Presiden) saat ini dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrerian Hukum dan HAM. Prosedur penyelarasan NA dalam tahap perencanaan UU merupakan salah satu langkah penting sebagai upaya quality control terhadap gagasan konseptual norma hukum dari berbagai sudut pandangan dan kebijakan yang berbeda yang harus diharmonisasikan karena akan dituangkan dalam rancangan UU. Oleh karena itu penyelarasan NA merupakan salah satu prasyarat untuk masuknya RUU ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (selanjutnya disingkat Prolegnas), selain proses harmonisasi PUU yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Penyelarasan NA dilakukan terhadap substansi NA (kesesuaian materi yang digariskan dalam Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011, keterkaitan antarbab, dan ketepatan materi pada tiap bab) dan keselarasan substansi NA dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) nya. Oleh karena itu, permintaan penyelarasan NA ke BPHN biasanya disertai (dilampirkan) draf RUU hasil panitia antarkementerian (PAK). Apabila ada ketidakselarasan antara materi dalam RUU dan NA maka akan dilakukan penyelarasan. Proses penyelarasan NA ini tidak sekadar formalitas, yaitu dibuktikan dengan surat tetapi apakah proses penyelarasan NA benar-benar dilakukan atau tidak mengingat UU Cipta Kerja cukup kilat proses penyusunannya. Tahapan berikutnya adalah penyusunan PUU. Pada tahap penyusunan PUU ini saya hanya menyoroti satu aspek saja, yaitu proses pengharmonisasian rancangan PUU. Dasar hukum pengharmisasian diatur dalam Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan 277 urusan pemerintahan di bidang hukum (dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM). Idealnya pengharmonisasian rancangan PUU dilakukan sejak tahap perencaanaan, penyusunan, dan pembahasan. Apabila RUU merupakan usulan pemerintah (Presiden) maka pengharmonisasian sudah dilakukan pada tahap perencanaan oleh kementerian/lembaga pemrakarsa, penyusunan RUU di internal kementerian/lembaga pemrakarsa, pengharmonisasian pada tahap penyusunan antarkementerian/lembaga, dan pada tahap akhir pengharmonisasian oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Proses pengharmonisasian rancangan PUU merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena harus mengakomodasikan masukan dari stakeholder/pemangku kepentingan. Bahkan sering juga terjadi dalam proses pengharmonisasian tidak tercapai kesepakatan sehingga prosesnya dinaikan ke tingkat menteri atau malah ke Presiden. Apabila masukan dari stakeholder/pemangku kepentingan tidak diakomodasi maka sangat mungkin tejadi penolakan bahkan dapat berujung ke pengujian (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya, proses pengharmonisasian yang dilakukan dengan baik akan mencegah terjadinya pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Hal semacam ini ternyata terjadi pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Banyak pihak, terutama organisasi pekerja yang menolak/menentang dengan melakukan berbagai unjuk rasa dan berakhir dengan pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Mengingat proses pembentuakan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang cukup kilat saya dapat memastikan proses pengharmonisasian tidak berjalan dengan baik dan akhirnya membuahkan hasil yang tidak optimal. Sama seperti roses penyelarasan NA, proses pengharmonisasian juga tidak sekadar formalitas, yaitu dibuktikan dengan surat tetapi apakah proses pengharmonisasian benar-benar dilakukan dengan baik atau tidak mengingat UU Cipta Kerja cukup kilat proses penyusunannya. Tahapan pembentukan PUU selanjutnya adalah pembahasan, pengesahan, pengundangan berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara konstitusional ditegaskan bahwa pada tahap pembahasan, RUU harus mendapatkan persetujuan oleh DPR dan 278 Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Presiden mengesahkan RUU yang sudah mendapatkan persetujuan Bersama (oleh DPR dan Presiden). Sedangkan RUU yang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari setelah persetujuan bersama maka RUU tersebut sah menjadi UU dan harus diundangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Dengan demikian secara konstitusional berdasarkan Pasal 20 dapat disimpulkan bahwa: persetujuan bersama DPR dan Presiden terhadap RUU merupakan syarat mutlak sahya RUU menjadi UU. Sedangkan pengesahan Presiden terhadap RUU yang telah disetujui bersama merupakan syarat administratif sahnya RUU menjadi UU. Oleh karena itu, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut saya mengalami cacat prosedur karena RUU yang sudah mendapat persetujuan DPR dan Presiden tidak boleh lagi ada penambahan, penghapusan, dan perubahan walaupun bersifat redaksional, apalagi yang bersifat subtansional. Akan tetapi, faktanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi penambahan, penghapusan, dan perubahan baik pasal maupun ayat di luar proses pembahasan. Keempat: Teknik Penyusunan PUU Ketentuan mengenai teknik penyusunan PUU diatur dalam Pasal 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 64 ayat (1) menentukan: Penyusunan PUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan PUU. Sedangkan ayat (2) nya menentukan: Ketentuan mengenai teknik penyusunan PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini. Sebagaimana kita ketahui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berisi norma (pasal dan ayat) baru dan sekaligus norma perubahan dari beberapa UU. Rumusan campuran semacam ini baru kami temukan sekarang ini, sebelumnya belum pernah terjadi. Teknik perumusan/penyusunan semacam ini tidak ada dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentkan Peraturan Perundang- undangan dan tentu menyulitkan para pengguna/pembaca UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 279 Setelah saya baca dan pelajari, ternyata UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Lampran II mengenai teknik penyunan PUU, tidak termasuk dalam 80 UU yang “disapu” oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwa teknik penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Tekni Penyusunan PUU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II UU Nomor 11 Tahun 2011. Seharusnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekaligus “menyapu” Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) sebelum diundangkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikeluarkanlah Peraturan Presiden yang mengubah Lampran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta kerja megenai Teknik Penyusunan PUU. Dengan tidak dicantumkannya UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam konsiderans “mengingat” pada UU Nomor 11 Tahun 2021 dan juga tidak direvisinya (disapunya) Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, dapat dipastikan bahwa pembentuk undang- undang dengan sengaja mengenyampingkan atau tidak menggunakan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, tidak memakai cara dan metode yang pasti, baku dan standar, yang seharusnya mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membentuk PUU. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut tidak mudah dibaca dan dipahami, tidak sistimatis, sehingga cukup beralasan untuk diajukan permohonan pengujian formil karena bentuk dan formatnya tidak sesuai ketentuan teknis PUU. SAKSI PARA PEMOHON M. Sidarta Saksi merupakan mantan pekerja PT. Dirgantara Indonesia, saat ini dalam serikat organisasi pekerja mengemban beberapa amanah, antara lain: 1. Ketua V DPP FSP LEM SPSI, yang mempunyai tugas secara nasional sebagai kepala departemen keterwakilan di FSP LEM SPSI lembaga tripartit dan hakim ad hoc; 2. Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, yang mempunyai tugas dalam cakupan Provinsi Jawa Barat untuk memperjuangkan hak dan kepentingan 280 seluruh anggota khususnya dan kaum buruh pada umumnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bahwa Saksi sebagai anggota LKS Tripartit Nasional, sebuah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Presiden Nomor 13/M/2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional masa jabatan Tahun 2020-2023 yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 Februari 2020. LKS Tripartit diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan dalam Lembaga Hubungan Industrial. LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, Pasal 1 PP Nomor 46 Tahun 2008. Susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari ketua merangkap anggota dijabat oleh menteri, 3 wakil ketua merangkap anggota masing-masing dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, Pasal 5 PP Nomor 8/2005. Saksi merupakan salah satu anggota yang mewakili dari unsur serikat pekerja/serikat buruh. Tugas dan fungsi LKS Tripartit Nasional memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah atau presiden, dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan, Pasal 107 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan Pasal 3 PP Nomor 8 Tahun 2005. LKS Tripartit Nasional dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, Pasal 2 PP Nomor 8 Tahun 2005. Bahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Nasional dibebankan pada anggaran belanja instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, Pasal 21 PP Nomor 8 Tahun 2005. Bahwa sejak pidato Presiden RI tertanggal 20 Oktober 2019 hingga draf RUU Cipta Lapangan Kerja diserahkan ke DPR RI pada 12 Februari 2020, LKS Tripartit Nasional tidak pernah dimintakan saran, pendapat, maupun usulan terhadap 281 rencana dan penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja yang belakangan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa Saksi mengetahui mendengar rencana adanya omnibus Cipta Lapangan Kerja melalui media massa pada saat pidato pelantikan Presiden RI di gedung MPR/DPR pada tanggal 20 Oktober 2019. Sepengetahuan Saksi sejak disampaikan pidato Presiden RI, Saksi dan anggota LKS Tripartit Nasional periode sebelum Saksi tidak pernah diundang oleh pemerintah untuk menyusun membahas draf RUU Cipta Lapangan Kerja bahkan tidak menerima draf RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut dari pemerintah atau dari lembaga kerjasama tripartit nasional secara resmi. Bahwa Saksi mengetahui pemerintah membentuk Satgas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja melalui Keputusan Menteri Perekonomian RI Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Omnibus Law yang Saksi ketahui tidak ada unsur dari serikat kerja, serikat buruh yang duduk di Satgas Omnibus Law tersebut. Yang ada hanya perwakilan pengusaha, yaitu Kadin, Apindo, Pemerintah, dan akademisi. Khusus Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan tertanggal 7 Februari 2020 serta telah diserahkannya draf RUU Cita Kerja dari pemerintah ke DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan rapat pimpinan nasional FSP LEM SPSI pada tanggal 17, 18 Februari 2020, memutuskan FSP LEM SPSI mundur dari tim tersebut di atas dengan alasan draf RUU Cipta Kerja telah disampaikan kepada DPR RI, sehingga FSP LEM SPSI menilai sudah sangat terlambat pembentukan tim pada kondisi saat ini. Karena seharusnya sebelum draf tersebut disampaikan kepada DPR RI ada pembahasan secara tripartit menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Surat pengunduran diri FSP LEM SPSI dari tim Nomor 292/BO/DPPFSPLEM/SPSI/II/2020, tertanggal 19 Februari 2020. Selain itu, yang Saksi ketahui hanya LKS Tripartit yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dimana Saksi salah satu anggota LKS Tripartit Nasional, Saksi tidak mengerti ada tripartit lainnya seperti yang dibentuk oleh keputusan Menko Perekonomian tersebut. Atas tidak dilibatkannya unsur serikat pekerja/serikat buruh dalam tahap perencanaan, penyusunan draf, dan 282 pembahasan RUU Cipta Kerja, serikat pekerja/serikat buruh melakukan penolakan melalui unjuk rasa damai dimana Saksi terlibat di dalamnya. Saksi mengetahui draf RUU Cipta Kerja diserahkan pada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 karena pada hari itu SPSI sedang melakukan unjuk rasa yang dilaksanakan di halaman DPR RI. Pada saat aksi pada tanggal 12 Februari 2020 diterima oleh Wakil Ketua DPR RI, Bapak Rachmat Gobel, Ketua Komisi IX DPR RI, dan anggota Komisi IX DPR RI, yang pada intinya DPR RI menyampaikan belum menerima draf RUU Cipta kerja dari Pemerintah. Bahwa Saksi mengetahui sore hari pada tanggal 12 Februari 2020 setelah peserta aksi atau demo membubarkan diri, Pemerintah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, Saksi mengetahui melalui media massa. Sejak diserahkannya draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, serikat pekerja/serikat buruh melakukan inisiasi untuk beraudiensi dengan DPR RI. Di antara audensi yang pernah Saksi ikuti, yaitu tanggal 29 Juli 2020 dengan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco dan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Supratman Andi Agtas. Tanggal 30 Juli 2020 dengan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Azis Syamsuddin. Tanggal 11 Agustus 2020 dengan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco, dan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Supratman Andi Agtas, beserta anggota Badan Legislasi DPR RI. Tanggal 2 September 2020 dengan saksi Partai Demokrat. Secara kelembagaan, LKS Tripatit Nasional sepengetahuan Saksi, DPR RI, Baleg, Panja DPR RI, belum pernah mengundang secara resmi untuk RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan LKS Tripatit Nasional. Sedangkan kelompok fungsional, yaitu Kadin diundang secara resmi untuk RDPU dengan Baleg, panja DPR RI, bahkan memberikan persentasi. Sedangkan kelompok organisasi serikat pekerja/serikat buruh sepegetahuan Saksi tidak pernah diundang untuk RDPU. Di samping itu, Saksi juga mengetahui adanya pertemuan Presiden RI dengan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh, yaitu Presiden KSPSI, Bapak Andi Gani Nena Wea. Presiden KSPI, Bapak Said Iqbal, dan Presiden KSBSI, Ibu Elly Rosita Silaban, pada tanggal 22 April 2020. Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 23 April 2020, Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani meminta Badan Legilasi DPR RI menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law, RUU Cipta Kerja, dan meminta Badan Legislasi DPR RI membuka ruang diskusi dengan publik 283 khususnya serikat pekerja/serikat buruh sebelum membahas klaster Ketenagakerjaan. Kemudian, pada tanggal 24 April 2020, Presiden RI, Bapak Joko Widodo memutuskan pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda, supaya memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi pasal-pasal krusial dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, namun yang Saksi ketahui pembahasan RUU Cipta kerja di DPR RI tetap dilanjutkan. Setelah pernyataan Presiden RI tersebut yang memutuskan ditunda, Saksi menerima undangan sebagai anggota Badan pekerja LKS Tripatit Nasional dan sekretaris lembaga LKS Tripatit Nasional, tanggal 14 Mei 2020 yang meminta pandangan badan pekerja LKS Tripatit Nasional tentang RUU Cipta Kerja Ketenagakerjaan yang sedang dibahas di DPR RI dan tanggal 15 Juni 2020 dengan agenda pembahasan RUU Cipta Kerja. Pada intinya, Saksi bersama anggota Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja/serikat buruh memilih pembahasan ditunda sesuai pernyataan Ketua DPR RI dan Presiden RI. Sejak saat itu sampai RUU Cipta Kerja diundangkan, tidak pernah ada lagi pembicaraan mengenai RUU Cipta Kerja di forum LKS Tripartit Nasional. Saksi mengetahui serikat pekerja/serikat buruh meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar klaster ketenagakerjaan dicabut dulu dari draf RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR RI, baru setelah itu dibahas dari awal pasal demi pasal klaster ketenagakerjaan dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh, namun pemerintah tetap melanjutkan pembahasan di DPR RI. Saksi juga mengetahui pembahasan klaster ketenagakerjaan dilakukan 2 hari, yaitu pada tanggal 25 September 2020 dan 26 September 2020 dibahas di beberapa hotel, antara lain: Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta, Hotel Swissbel BSD Tangerang, dan tanggal 27 September 2020 pada malam hari dilakukan persetujuan tingkat pertama atau pandangan mini fraksi serta disetujui akan dibawa ke paripurna pada tanggal 8 Oktober 2020. Namun, pada tanggal 5 Oktober 2020, Saksi mendengar berita di media massa bahwa paripurna dipercepat menjadi 5 Oktober 2020 dari sore sampai pada tengah malam. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan 284 tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN SECARA FORMIL TERHADAP UUD 1945 DALAM PERKARA NOMOR 91, 103, 105, DAN 107/PUU-XVIII/2020 SERTA PERKARA NOMOR 4 DAN 6/PUU-XIX/2020 Bahwa para Pemohon memohonkan pengujian UU Cipta Kerja secara formil dalam Perkara 91, Perkara 103, Perkara 105, Perkara 107, Perkara 4, dan Perkara 6 dengan dalil yang menyatakan pada intinya bahwa: ➢ UU a quo sebagai Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ➢ UU a quo bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan; ➢ Terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama pembentuk undang-undang; ➢ Pembentuk undang-undang tergesa-gesa mengesahkan UU a quo tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD; ➢ Latar belakang pembahasan UU a quo karena desakan dari World Trade Organization (WTO); ➢ Pembahasan UU a quo tidak melibatkan partisipasi masyarakat; dan ➢ Pembentukan UU a quo tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang. Bahwa yang diajukan sebagai batu uji dalam pengujian formil perkara a quo adalah: o Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; o Pasal 5 huruf f, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 19 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 72, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah 285 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan); o Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU MD3); o Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; dan o Pasal 113 ayat (6), Pasal 151 ayat (1), Pasal 155 ayat (1), Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Tatib DPR). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup 286 kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil dalam Perkara 91, Perkara 103, Perkara 105, Perkara 107, Perkara 4, dan Perkara 6, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon pengujian formil dalam Perkara 91 1) Bahwa Pemohon I Perkara 91 yang mendalilkan pernah bekerja di perusahaan dengan status PKWT yang ditempatkan sebagai Technician Helper, namun dengan adanya Pandemi Covid 19 Pemohon I Perkara 91 mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak dari tempatnya bekerja sehingga saat ini Pemohon I Perkara 91 sedang berupaya mencari pekerjaan. Berdasarkan fakta yang disampaikan Pemohon I Perkara 91 tersebut, DPR menerangkan bahwa sejatinya Pemohon I Perkara 91 saat ini bukan lagi berstatus sebagai Pegawai PKWT karena sudah diberhentikan oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Maka oleh sebab itu Pemohon I Perkara 91 tidak memiliki hubungan pertautan yang langsung sebagaimana didalilkan dalam permohonannya. Ketentuan yang ada dalam UU Cipta Kerja dalam klaster ketenagakerjaan tentunya diperuntukan bagi seseorang yang masih aktif berstatus sebagai pekerja. Oleh karena itu permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon I Perkara 91 tersebut tidak ada hubungannya dengan pembentukan UU Cipta Kerja maupun pemberlakuannya. 2) Terhadap dalil Pemohon II Perkara 91 yang menyatakan bahwa UU a quo telah mengkapitalisasikan dunia pendidikan karena UU a quo memasukan sektor pendidikan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga merugikan Pemohon II Perkara 91 selaku pelaku pendidikan dan yang akan mengabdikan diri di dunia pendidikan, DPR menerangkan bahwa tidak ada pertautan langsung antara pengaturan yang dipermasalahkan oleh 287 Pemohon II Perkara 91 dengan kedudukan Pemohon II Perkara 91 selaku pelaku pendidikan yang dalam hal ini adalah seorang mahasiswa. Selain itu, dalil Pemohon II Perkara 91 yang menyatakan “akan mengabdikan diri di dunia pendidikan” belum terjadi. Oleh karena itu maka menjadi tidak relevan jika Pemohon II Perkara 91 menyatakan hak konstitusionalnya terlanggar karena tidak ada hubungan pertautan yang langsung dengan berlakunya UU Cipta Kerja. 3) Terhadap dalil Pemohon III Perkara 91 yang berprofesi sebagai dosen, DPR menerangkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tentunya tetap mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tidak ada 1 (satu) ketentuan pun dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia yang melarang teknik pembentukan undang-undang secara Omnibus Law. Meskipun tidak dikenal dengan nama Omnibus Law, mekanisme perubahan beberapa undang-undang melalui satu undang-undang telah ada sejak lama dan dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu pemberlakuan UU Cipta Kerja sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon III Perkara 91 sebagai dosen dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswanya. Sehingga tidak relevan jika Pemohon III Perkara 91 mengajukan pengujian UU a quo secara formil dengan dalil bahwa hak konstitusionalnya terhalangi karena telah sangat jelas tidak ada hubungan pertautan secara langsung dengan berlakunya UU Cipta Kerja. 4) Bahwa Pemohon IV Perkara 91 yang merupakan organisasi kemasyarakatan bukanlah subjek yang diatur dalam UU Cipta Kerja terutama dalam kaitannya dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pemohon IV Perkara 91 mempermasalahkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diubah dalam UU Cipta Kerja yang bukan merupakan kewenangan Pemohon IV Perkara 91. Selain itu, permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon IV Perkara 91 tersebut bukanlah permasalahan secara formil 288 melainkan permasalahan secara materiil sehingga tidak tepat apabila Pemohon IV menjadikan hal tersebut sebagai alasan dalam pengajuan pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja. Oleh karenanya, telah sangat jelas bahwa Pemohon IV tidak memiliki hubungan pertautan secara langsung dengan berlakunya UU a quo. 5) Terhadap dalil Pemohon V dan Pemohon VI Perkara 91 sebagai perwakilan masyarakat adat, DPR menerangkan bahwa UU Cipta Kerja tidak menghilangkan eksistensi dan kewenangan Pemohon V dan Pemohon VI Perkara 91 dalam menjalankan perannya sebagai pemegang hak ulayat. UU Cipta Kerja tetap mengatur bahwa untuk menggunakan lahan hak ulayat, pelaku usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat, dan jika dilanggar maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu dalil Pemohon V dan Pemohon VI Perkara 91 adalah tidak berdasar, karena Pemohon V dan Pemohon VI Perkara 91 tidak memiliki hubungan pertautan secara langsung dengan berlakunya UU a quo. b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon pengujian formil dalam Perkara 103 Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon Perkara 103 juga mengajukan pengujian UU Cipta Kerja secara formil, akan tetapi dalam perbaikan permohonannya Pemohon hanya menguraikan kedudukan hukumnya berdasarkan kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materil saja berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011PUU-V/2007. Oleh karena itu sudah jelas bahwa Pemohon Perkara 103 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang secara formil. 289 c. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon pengujian formil dalam Perkara 105 1) Bahwa esensi utama untuk adanya suatu kedudukan hukum (legal standing) bagi para Pemohon Perkara 105 selain harus dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran/invasi hak-hak hukum (legal rights), para Pemohon Perkara 105 juga harus memiliki kepentingan hukum (legal interest) yang hendak dilindungi dalam ranah kepentingan hukum menurut undang- undang. In casu, para Pemohon Perkara 105 hanya menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU a quo. DPR menegaskan tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang mengurangi hak konstitusional para Pemohon Perkara 105 untuk menjalankan profesinya sebagai pemimpin dan aktivis organisasi serikat buruh/pekerja serta para pekerja/buruh. Adapun concern para Pemohon Perkara 105 tidak lantas menjadikan para Pemohon Perkara 105 memiliki pertautan langsung dengan UU a quo. 2) Bahwa para Pemohon Perkara 105 tidak menguraikan pertautannya dengan UU Cipta Kerja secara formil. Sehingga jelas bahwa kerugian yang didalilkan tersebut merupakan asumsi para Pemohon Perkara 105 saja, yang bahkan para Pemohon Perkara 105 tidak dapat menguraikan secara konkrit kerugiannya atas dibentuknya UU Cipta Kerja. Selain itu, para Pemohon Perkara 105 yang memiliki latar belakang yang berbeda tentunya memiliki pertautan yang berbeda khususnya dalam kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya dalam pembentukan UU a quo, namun hal ini tidak diuraikan oleh para Pemohon Perkara 105 sehingga menjadi tidak jelas pertautan seperti apa yang dimiliki para Pemohon Perkara 105 terhadap UU Cipta Kerja. Dengan demikian, para Pemohon Perkara 105 tidak dapat membuktikan memiliki pertautan langsung dengan UU Cipta Kerja. 290 d. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon pengujian formil dalam Perkara 107 1) Bahwa para Pemohon Perkara 107 tidak menguraikan dalam hal apa para Pemohon Perkara 107 tersebut memiliki pertautan yang langsung dengan UU a quo. Bahwa para Pemohon Perkara 107 yang terdiri dari perorangan dan organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena UU a quo tidak membuka ruang partisipasi dalam pembahasan dan penuh ketidakcermatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Banyaknya anggota masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum privat di Indonesia, tentu tidak memungkinkan bagi pembentuk undang-undang untuk menghadirkan semuanya dalam pembahasan suatu undang-undang. Terkait keterbukaan partisipasi publik dalam penyusunan suatu undang-undang, pembentuk undang-undang memiliki hak untuk melibatkan pihak- pihak yang dianggap yang berkaitan langsung dengan undang- undang yang sedang dibahas, dan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur ketentuan mengenai harus berapa pihak yang dilibatkan/atau dihadirkan untuk didengarkan aspirasinya dalam suatu pembahasan undang- undang. Oleh karenanya, dalil para Pemohon Perkara 107 tersebut tidak dapat diterima. 2) Dengan tidak dilibatkannya para Pemohon Perkara 107 sebagai badan hukum privat dalam pembahasan UU Cipta Kerja tidak berarti ada diskriminasi terhadap para Pemohon Perkara 107, karena pada dasarnya semua organisasi kemasyarakatan diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, oleh karenanya para Pemohon tidak terkurangi hak dan/atau kewenangannya untuk melakukan tugasnya sebagai organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. 291 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas). 3) Bahwa penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU MD3 menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. Dalam Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak dihadirkannya para Pemohon Perkara 107 bukan berarti telah ditutup ruang partisipasinya. Selain itu, keterkaitan langsung yang dimiliki para Pemohon Perkara 107 hanya dinyatakan bahwa 18 klaster dalam UU Cipta Kerja memberikan dampak bagi para Pemohon Perkara 107 tanpa adanya penjelasan lebih lanjut bagaimana bentuk keterkaitan tersebut (vide perbaikan permohonan Perkara 107, hlm. 57-58). Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa para Pemohon Perkara 107 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. e. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon pengujian formil dalam Perkara 4 Bahwa para Pemohon Perkara 4 yang dalam hal ini adalah pekerja/buruh yang merasa ketentuan dalam UU Cipta Kerja berpotensi merugikan para Pemohon Perkara 4, DPR menerangkan bahwa para Pemohon Perkara 4 dalam hal ini tidak memahami secara utuh maksud dan tujuan dari UU Cipta Kerja itu sendiri yang tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih besar lagi kepada setiap angkatan kerja yang setiap tahun berkembang pesat namun tidak dimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja diharapkan mampu menarik investasi yang besar sehingga akan 292 menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka UU a quo sama sekali tidak melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon Perkara 4, selain itu pengaturan dalam UU Cipta Kerja tidak semata- mata berkaitan dengan tenaga kerja, sehingga telah sangat jelas bahwa tidak ada pertautan langsung antara para Pemohon Perkara 4 dengan pengaturan yang termuat dalam UU a quo. f. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon pengujian formil dalam Perkara 6 Bahwa para Pemohon Perkara 6 yang berprofesi sebagai karyawan dalam suatu perusahaan baik sebagai pekerja tetap, maupun sebagai pekerja kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Hal ini tidak menggambarkan adanya hubungan pertautan yang langsung dengan UU Cipta Kerja. Dengan ketiadaan argumentasi kerugian konstitusional para Pemohon Perkara 6 atas keberadaan UU a quo, maka para Pemohon Perkara 6 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengujian UU Cipta Kerja secara formil. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa secara keseluruhan para Pemohon Perkara 91, 103, 105, 107, 4, dan 6 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Selain itu, UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur perubahan dari UU Ketenagakerjaan saja melainkan mengatur perubahan 78 undang-undang yang tentunya, para Pemohon Perkara 91, 103, 105, 107, 4, dan 6 harus dapat menguraikan keterkaitannya secara langsung keterkaitannya dengan semua undang-undang yang diatur perubahannya melalui UU Cipta Kerja. Meskipun demikian, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah 293 para Pemohon Perkara 91, 103, 105, 107, 4, dan 6 memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang- undang terhadap UUD 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan peraturan perundang- undangan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia; 2. Bahwa legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over- regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut; 3. Bahwa kata Omnibus dalam bahasa latin berarti “untuk semua/untuk segalanya” sehingga metode Omnibus Law dimaknai sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang-undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang diatur sebagaimana praktik pembentukan undang-undang selama ini di Indonesia, melainkan dapat pula menjangkau materi-materi yang 294 terdapat dalam berbagai undang-undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling terkait langsung ataupun tidak langsung satu dengan yang lain; 4. Bahwa metode Omnibus Law yang juga dikenal dengan konsep Omnibus Bill telah dipraktikkan dan menjadi hukum kebiasaan yang terbentuk dalam sistem Common Law sejak tahun 1937. Dalam konsep sistem Common Law, metode Omnibus Law dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al (Eds) dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah Omnibus Bill yang berarti (hal. 186): A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. 5. Praktik Omnibus Bill/Omnibus Law yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem Common Law ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang menerapkan sistem Civil Law sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang- undang yang saling berkaitan; 6. Bahwa saat ini telah terjadi hyper regulation peraturan perundang- undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum dengan komposisi sebagai berikut: Undang-Undang: 1.700 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 182 Peraturan Pemerintah: 4.670 Peraturan Presiden: 2.167 Peraturan Menteri: 15.735 Peraturan LPNK: 4.178 295 Peraturan Daerah: 15.982 (Data diakses dari https://peraturan.go.id/ pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 21.30 WIB) Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan upaya berupa pemangkasan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang- undangan, penyederhanaan untuk efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan penyelarasan untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 7. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku; • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku; • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku; 8. Praktik tersebut menunjukkan bahwa metode Omnibus Law pada dasarnya bukan hal yang baru, bahkan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum dan ketatanegaraan di Indonesia; 9. Saat ini metode Omnibus Law telah diterapkan dalam UU Ciptaker dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia. Pembentuk undang-undang 296 mengharapkan dengan diterapkannya metode Omnibus Law dalam UU Ciptaker dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 79 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker; 10. Dengan dibentuknya UU Ciptaker juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; 11. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan 297 hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif; 12. Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang UU Cipta Kerja, cipta kerja merupakan upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas- luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam konteks mendukung penciptaan lapangan pekerjaan diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang- undang yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; 13. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja pada sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (from cradle to the grave) tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. DPR dan Pemerintah memiliki tugas untuk mempertemukan dua kepentingan yang sulit untuk disatukan di bidang ketenagakerjaan ini, yang paling penting adalah memberikan keadilan dalam perspektif masing-masing pihak yaitu buruh/pekerja dan pengusaha; 14. Bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat 298 Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak; 15. Bahwa klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang dibuat dalam rangka investasi dan di sisi lain memberikan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan tugas negara untuk menyediakan lapangan kerja sesuai amanat konstitusi. Pengaturan ini diharapkan memberikan harapan baru bagi investasi. Dengan kemudahan regulasi dan iklim investasi yang kondusif diharapkan ketenagakerjaan juga tetap mendapatkan pelindungan yang cukup baik dari pemerintah maupun pengusaha; 16. Bahwa klaster ketenagakerjaan merupakan bagian yang terintegrasi dari semua klaster yang ada di dalam UU Cipta Kerja karena tidak bisa dipisahkan antara perbaikan iklim investasi dengan pengaturan dan pelindungan ketenagakerjaan. Kondisi sosiologis berupa jumlah PHK yang terus meningkat dan ketersediaan pekerjaan semakin sedikit sebelum pandemi terlebih saat pandemi menciptakan kesenjangan lapangan kerja baru baik di sektor formal maupun informal yang belum dalam kondisi ideal telah mendorong perlunya perubahan ketentuan mengenai ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut merupakan transformasi atau perubahan dari sisi ekosistem ketenagakerjaan sehingga dapat mendukung dua kepentingan besar berupa pelindungan bagi pekerja/buruh dan peningkatan investasi; C. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN FORMIL 1. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 91, Perkara 107, dan Perkara 6 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Bahwa UU Cipta Kerja memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 299 (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka UU Cipta Kerja meskipun menggunakan metode omnibus law adalah tetap sebuah undang-undang yang pada hierarkinya tetap berkedudukan di bawah UUD 1945 dan lebih tinggi dari peraturan perundang- undangan yang ada di bawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. b. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. UU Cipta Kerja mengatur materi muatan antara lain mengenai upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; mengakomodir Putusan 300 Mahkamah Konstitusi yang antara lain Putusan Nomor 100/PUU- X/2012, Nomor 67/PUU-XI/2013, dan Nomor 13/PUU-XV/2017; dan pemenuhan kebutuhan hukum untuk meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja yang dihadapkan dengan kondisi global dan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka UU Cipta Kerja memiliki materi muatan yang telah berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya perihal Undang- Undang (hal. 147), materi-materi tertentu yang bersifat khusus yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang- undang. Salah satu materi khusus tersebut adalah pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (legislative delegation of rule-making power), yaitu: • Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya; • Perubahan ketentuan undang-undang; • Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang; • Pengesahan suatu perjanjian internasional; • Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan • Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang memiliki kewenangan mutlak untuk mencabut undang-undang yang ada sebelumnya dan mengubah ketentuan undang-undang lainnya; d. Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden; 301 e. Bahwa dalam hukum perundang-undangan dikenal asas lex posterior derogate legi priori yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan asas lex specialis derogate legi generalis yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang- undangan yang bersifat umum. Dalam ketentuan Pasal 3 UU Cipta Kerja menjelaskan tujuan pembentukan UU a quo antara lain adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan dan penguatan UMKM dan juga untuk peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut, mengingat urgensi yang akan dituju dalam pembentukan UU Cipta Kerja tersebut adalah untuk penyederhanaan regulasi, maka tentunya ketentuan perubahan, penghapusan ataupun penambahan norma yang terkandung di dalamnya menjadi rujukan bagi undang-undang yang telah ada sebelumnya; f. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai judul UU a quo yang tidak sesuai dengan pedoman dalam Lampiran II Poin A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang penggunaan judul undang-undang perubahan, DPR berpandangan bahwa sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh penutup, dan penjelasan. Selain itu materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersifat memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena pedoman tersebut berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini, sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada saat itu. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan 302 ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang untuk praktik-praktik berikutnya. Selain itu diperlukan penyederhanaan dalam hal nomenklatur judul perubahan 78 UU yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja yang terlalu banyak, maka diperlukan terobosan demi efektivitas hukum; g. Bahwa UU Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law sebagai sebuah terobosan/inovasi dalam ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan legislative drafting yang belum terpecahkan; h. Secara konstitusi, metode Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja telah sejalan dengan tujuan pembentukan negara sebagaimana Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga UU Cipta Kerja dibentuk atas urgensi tersebut dan telah sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945; i. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku; 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku; 303 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 2. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 91, Perkara 105, Perkara 4, dan Perkara 6 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Asas Kejelasan Tujuan 1) Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan tujuan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU- XVII/2019 (hal. 366) sebagai berikut: “Oleh karena itu menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang- undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang- undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil.” 2) Meskipun demikian DPR memberikan pandangan bahwa dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja telah dengan tegas dicantumkan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja yaitu: 304 • menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas- luasnya dengan tetap memerhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; • menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; • melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan • melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 3) Bahwa UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, telah sesuai dengan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja. Penyesuaian tersebut terdapat di antaranya dalam undang-undang sebagai berikut: • Ketentuan Pasal 77 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dengan membuka bidang-bidang usaha yang dimungkinkan untuk kegiatan penanaman modal dengan 305 tetap memperhatikan keamanan dan ketahanan nasional. Sehingga dengan demikian dalil para Pemohon hanya merupakan asumsi dan tidak beralasan; • Ketentuan Pasal 79 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu untuk meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia dengan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dibukanya kesempatan bagi badan hukum asing atas kepemilikan bank umum syariah ditujukan untuk meningkatkan ekosistem investasi yang akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang telah berlaku selama ini. Oleh karena itu dalil para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data; • Ketentuan Pasal 17 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Penyederhanaan perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja sangat penting dilakukan untuk sentralisasi penataan ruang yang terintegrasi, penyederhanaan perizinan yang berbelit- belit dan panjang, dan tentunya tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang yang telah berlaku selama ini. Oleh karena itu, 306 dalil para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data; • Ketentuan Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Penyederhanaan perizinan terintegrasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (Perizinan OSS) dapat menghapuskan sistem perizinan usaha yang berbelit-belit dan panjang yang berdampak pada kurang berminatnya investor dalam kegiatan penanaman modal di industri nasional. Selain itu, UU Cipta Kerja yang mengubah penerapan perizinan dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based) dapat menciptakan kemudahan dan pengaturan kembali agar investasi dan proyek pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja berjalan optimal. Pesimisme dan kekhawatiran para Pemohon juga berlebihan karena ketidakpahaman para Pemohon terkait sistem baru yang akan diterapkan ini, dimana ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan yang akan dilaksanakan terintegrasi oleh 18 (delapan belas) kementerian/lembaga yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, 307 Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapeten, BPOM, Kepolisian. Oleh karena itu, dalil para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data; • Ketentuan Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan bekerja dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Bahwa pada implementasi saat ini banyak hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi oleh para pemberi kerja, kondisi seperti itu yang melandasi tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagai upaya negara dalam menjamin hak-hak para pekerja dapat terjamin dan terpenuhi. Selain itu, ketentuan dalam UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk penyederhanaan perizinan agar dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat namun tidak di imbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Beberapa poin penting dari pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang menguntungkan bagi pekerja antara lain: ➢ Kepastian perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi; ➢ Kepastian pemberian pesangon di mana pemerintah menerapkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan 308 Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha; ➢ pengaturan jam kerja khusus untuk pekerja tertentu yang sifatnya tidak dapat dilakukan pada jam kerja umum, yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dilaksanakan dengan memperhatikan tren pekerjaan yang mengarah pada industri 4.0 dan ekonomi digital; dan ➢ Persyaratan terkait dengan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut para Pemohon perlu lebih memahami kembali maksud dan tujuan dalam UU Cipta Kerja, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon hanyalah asumsi dan tidak beralasan; • Ketentuan Pasal 111 – Pasal 113 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan perpajakan dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya, UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, yaitu untuk melakukan penyesuaian salah satunya pada aspek pengaturan perpajakan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Pengaturan bidang perpajakan dalam UU Cipta Kerja diharapkan dapat berdampak positif pada: ➢ adanya pengaturan yang meletakkan kesetaraan perlakuan pajak antara subjek pajak badan, terutama 309 yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan Koperasi; ➢ adanya pengaturan tentang pengkreditan Pajak Masukan yang ditemukan saat pemeriksaan pajak, sehingga dapat meminimalisir sengketa antara Wajib Pajak dan Fiskus; dan ➢ adanya pengaturan tentang besaran sanksi administrasi berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan (fairness) dan tujuan untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) terhadap Wajib Pajak. Sehingga dengan demikian, dalil para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. 4) Bahwa tujuan UU Cipta Kerja dalam Pasal 3 telah menjamin kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, seperti: • Perizinan tunggal bagi UMK melalui pendaftaran; • Memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK; • Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan; • Insentif fiskal dan pembiayaan; • Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM; • Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK; • Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; 310 • Kemitraan UMK: tempat istirahat dan pelayanan (rest area), stasiun, dan terminal (angkutan, pelabuhan, dan bandara) melakukan pemasaran produk UMK dengan pola kemitraan; • Kemudahan untuk Koperasi; • Koperasi primer dibentuk paling sedikit 9 orang; • Dalam rapat anggota tahunan (RAT) dapat diwakilkan; • Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; dan • Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka jelas bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM, maka dalil para Pemohon tidak beralasan dan hanya asumsi belaka. 5) Berdasarkan penjelasan di atas, telah terlihat dengan jelas dan tegas tujuan UU Cipta Kerja atas dasar kepentingan dan kesejahteraan nasional, dan tentunya telah memperhatikan dengan cermat kaidah-kaidah ataupun asas-asas yang terkandung dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga dengan demikian, dalil para Pemohon tersebut menjadi tidak berdasar. b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah berkesesuaian dengan amanat dalam Pasal 20 UUD 1945 karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang tersebut dibahas dan disetujui secara bersama-sama antara DPR dan Presiden, in casu UU Cipta Kerja adalah hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden sesuai 311 UUD 1945 sehingga sesuai dengan asas pejabat pembentuk yang tepat. c. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 1) DPR menerangkan bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu berdasarkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut: • Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal untuk memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha yang tentunya untuk bertujuan untuk meningkatkan investasi yang ada di Indonesia. Upaya ini tentunya akan berdampak pula kepada masyarakat yang salah satunya adalah dengan terbukanya peluang lapangan kerja yang baru guna dapat mengakomodir angkatan kerja yang terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan ketersedian lapangan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain dengan meluncurkan PTSP dan Pemerintah pun melakukan kajian terhadap peraturan perundang- undangan di bidang perizinan yang masih ditemukan potensi disharmoni. Sepanjang tahun 2016 terdapat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) peraturan perundang-undangan yang berdampak pada banyaknya izin di daerah; • Selain peluncuran PTSP, usaha yang dilakukan Pemerintah adalah dengan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Pada tahun 2018, Pemerintah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) yang tentunya juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Namun semua usaha tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, proses deregulasi yang dilakukan secara biasa (business as usual) dengan mengubah satu persatu undang-undang tentunya akan 312 sulit untuk mencapai integrasi dalam waktu yang singkat. Maka penerapan metode Omnibus Law dengan membentuk satu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya, tentu menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia dalam hal peningkatan iklim investasi di Indonesia yang lebih baik; 2) Dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, tentunya telah dilakukan secara mendalam dengan adanya kajian yang memperhitungkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan juga dampaknya bagi keuangan negara. Dalam kajian dan penelitian Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, telah diperhitungkan bahwa penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan RUU Cipta Kerja mampu menata, mengharmoniskan, menciptakan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, mempermudah alur perizinan berusaha yang mudah, cepat, dan terintegrasi, serta untuk memperkuat UMKM. Selain hal tersebut, Naskah Akademik RUU Cipta Kerja juga diharapkan mampu untuk memastikan bahwa penerapan metode Omnibus Law tidak memberikan dampak negatif pada sistem perundang- undangan; 3) Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka meskipun secara filosofis, yuridis, dan sosiologis tiap undang-undang yang diubah dalam UU Cipta Kerja berbeda seperti yang didalilkan oleh para Pemohon, namun kajian secara mendalam yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja tentunya menunjukan tujuan besar yang hendak dicapai dalam perubahan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja tersebut, yaitu dalam hal untuk mengintegrasikan 313 keseluruhan peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia untuk dapat lebih baik lagi, dengan melakukan perubahan dalam hal penyederhanaan kembali pengaturan terkait dengan perizinan berusaha. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat, salah satunya adalah dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan. Para Pemohon perlu lebih memahami secara mendalam maksud dan tujuan yang ada dalam UU Cipta Kerja agar tidak salah dalam menginterpretasikannya. d. Asas Kejelasan Rumusan 1) Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kesalahan rujukan dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU a quo tidak memiliki kejelasan rumusan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, DPR berpendapat bahwa hal tersebut tidak masuk ke dalam syarat formil pembentukan undang-undang melainkan sudah masuk ke dalam pokok pengujian secara materil. 2) Kesalahan rujukan dalam rumusan tersebut merupakan suatu permasalahan teknis administratif/clerical yang tidak membuat pengaturan yang ada di dalam pasal tersebut menjadi kehilangan esensi atau maknanya. 3) Bahwa penyebab ketidakpastian hukum terjadi, karena: • substansi yang tidak jelas, sehingga terjadi penafsiran ganda (menimbulkan multi tafsir); • adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yaitu terdapat 2 (dua) atau lebih pengaturan yang berbeda terhadap hal yang sama [menciptakan 2 (dua) 314 atau lebih kondisi hukum yang berbeda terhadap hal yang sama]; dan • tidak adanya pengaturan sama sekali (kekosongan hukum). 4) Bahwa ketiga penyebab ketidakpastian hukum tersebut terkait dengan substansi/materi muatan peraturan perundang-undangan dan bukan disebabkan oleh teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum tidaklah terjadi karena teknik pengacuan, melainkan karena adanya substansi dalam pasal atau ayat yang tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran ganda (multi tafsir), menciptakan 2 (dua) kondisi hukum berbeda, atau meniadakan suatu kondisi hukum tertentu sehingga kondisi hukum tertentu tersebut menjadi sama sekali tidak ada yang mengatur (kekosongan hukum). Dengan demikian, teknik pengacuan tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakpastian hukum hanya terjadi berkaitan dengan substansi/materi muatan suatu norma dalam pasal atau ayat saja, bukan terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya. 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka 271 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.” Berdasarkan ketentuan tersebut jika dalam suatu pasal terdapat rumusan yang mengacu kepada pasal lain namun pasal yang diacu tersebut dianggap salah tidak berarti rumusan dalam pasal tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan karena pasal tersebut tetap sebagai satu kebulatan pengertian. 315 6) Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan rumusan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU- XVII/2019 (hal. 367) sebagai berikut: “Berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang a quo dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian materiil.” 7) Oleh karena itu, anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa kesalahan rujukan atau acuan pasal/ayat di dalam pasal-pasal a quo tidak akan mengubah makna rumusan, tidak berpengaruh pada implementasinya, tidak serta merta menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menjadikan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak menjadikan UU a quo bertentangan dengan syarat formil pembentukan dalam tahap penyusunan. Dalam hal para Pemohon beranggapan terdapat kesalahan teknis administratif/clerical mengenai rujukan pasal dalam UU Cipta Kerja sehingga diperlukan koreksi atau perbaikan, maka para Pemohon dapat menyampaikan kepada DPR untuk melakukan legislative review. 316 e. Asas Keterbukaan 1) Proses pembahasan RUU Cipta Kerja, dalam hal ini seluruh Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan Pemerintah, telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, maka seluruh masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan mudah melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung proses rapat-rapat pembahasan tersebut, ataupun melalui kanal live streaming Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1i5C6Kd5FQinYu yrqGFonxJY0sIjm2Lj) dan juga media sosial DPR lainnya, agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja adalah tidak beralasan. 2) Bahwa dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur terkait hak bagi masyarakat baik itu perseorangan ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Bahwa DPR dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk menyerap aspirasi masyarakat. 3) Bahwa dalam setiap proses pembahasan RUU Cipta Kerja, selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui dokumen Laporan Singkat ataupun Catatan Rapat yang diunggah secara berkala di dalam website DPR, untuk kemudian dapat diakses secara luas oleh masyarakat. 317 4) Bahwa dalam catatan rapat Badan Legislasi pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 (vide Lampiran III) Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun sidang 2019-2020 antara lain sebagai berikut: • Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan ada beberapa poin yang disepakati, antara lain DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi. • Dalam rapat Badan Legislasi tersebut juga telah menyetujui/menyepakati beberapa hal yang antara lain: ➢ Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada; ➢ Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi- fraksi di DPR dalam menyusun DIM; dan ➢ Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja, serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari 318 masyarakat. Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit”. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholder dan para narasumber yang ada. Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat keseriusan DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja tersebut dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak demi menciptakan undang-undang yang berpihak pada rakyat. 5) Dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR bersama dengan Pemerintah telah melibatkan banyak pihak dalam hal ini dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar UU Cipta Kerja nantinya dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, DPR bersama dengan Pemerintah telah melakukan proses pembahasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu salah satunya dengan menyerap aspirasi masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur batasan minimum ataupun batasan maksimum dalam hal penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Setiap elemen masyarakat dapat turut serta menyampaikan aspirasi dan mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja, sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan. 319 3. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 91, Perkara 107, dan Perkara 4 yang menyatakan bahwa terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden a. Bahwa terkait dengan perubahan halaman dan substansi antara UU a quo versi 905 halaman, dan UU a quo versi 1035 halaman dimungkinkan terjadi. Lebih lanjut, Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna, berdasarkan Pasal 72 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 109 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan DPR 2/2020) bahwa DPR diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan suatu draft RUU dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum disampaikan kepada Presiden. Jadi perubahan teknis terhadap draft RUU masih dimungkinkan sebelum RUU tersebut resmi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perubahan jumlah halaman dalam UU a quo telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pengesahaan UU a quo tidak melanggar syarat formil pembentukan undang-undang. b. Bahwa terkait perubahan materi yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam gugatannya, DPR memberikan keterangan bahwa perubahan tersebut bukanlah perubahan materi/substansi tetapi perubahan tersebut hanya bersifat teknis dalam teknik drafting dan proses editing (proses cleansing final) draft RUU Cipta Kerja, tanpa mengubah substansi pokok RUU Cipta Kerja. Bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang- undang dengan 1.209 pasal terdampak perubahan melalui UU Cipta Kerja menjadi substansi yang dimuat dalam UU Cipta Kerja perlu dipahami bukan merupakan perkara yang mudah mengingat muatan yang berbeda dan jumlah pasal yang 320 mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyisiran secara menyeluruh agar isi UU Cipta Kerja sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada kesalahan pengetikan. c. Bahwa dalam hal ini para Pemohon tidak dapat membuktikan validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dianggap oleh para Pemohon telah berubah-ubah sehingga telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Para Pemohon sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam agenda Perbaikan Permohonan II, secara tidak langsung mengakui tidak dapat memastikan bahwa naskah undang-undang yang beredar secara luas di masyarakat tersebut dan dianggap berubah-ubah tersebut memang merupakan naskah undang-undang yang resmi dari lembaga yang berwenang dan terlibat dalam proses pembentukan tersebut. d. Dengan tidak dapat dibuktikannya validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, tentunya naskah RUU Cipta Kerja tersebut tidak melanggar UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian sudah tentu tidak dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang ada, karena tentunya dalam prinsip umum peradilan dikenal bahwa pihak yang mendalilkan memiliki beban untuk membuktikan apa yang didalilkan tersebut. e. Naskah RUU Cipta Kerja telah diperbaiki teknis legal drafting secara benar dan tepat, sehingga memang terdapat penambahan lembar dokumen. Namun hal tersebut tidak merubah substansi yang telah disepakati. Adapun kesimpangsiuran terkait jumlah lembar RUU Cipta Kerja yang berbeda-beda di masyarakat, DPR menegaskan bahwa 321 dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. f. Terhadap permohonan para Pemohon kepada DPR untuk mendapatkan naskah resmi RUU Cipta Kerja, DPR menerangkan bahwa para Pemohon bukanlah satu-satunya pihak yang meminta dokumen tersebut, karena banyak permintaan serupa yang masuk ke DPR. Namun atas kebijakan Pimpinan DPR, naskah RUU Cipta Kerja belum bisa disebarluaskan kepada masyarakat karena naskah tersebut sedang dirapikan, dan untuk menghindari penyalahgunaan naskah tersebut yang akan mengakibatkan kesimpangsiuran di masyarakat. Perubahan atas naskah tersebut tentunya harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan tata naskah undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu naskah tersebut juga masih akan melewati beberapa tahapan hingga mendapatkan nomor registrasi pada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. 4. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 107 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tergesa-gesa mengesahkan UU Cipta Kerja tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD a. Bahwa UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang berasal dari inisiatif Pemerintah. Tentunya Pemerintah ketika menyusun draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, sepatutnya sudah mendengarkan aspirasi dari jajaran pemerintah daerah, termasuk didalamnya DPRD sebagai unsur dari pemerintah daerah, yang merupakan satu kesatuan eksekutif pemerintahan. Oleh karenanya, adalah suatu hal yang wajar jika dalam proses pembahasan UU a quo di DPR tidak lagi mengundang dari unsur pemerintah daerah sebagaimana alasan di atas. b. Bahwa Badan Legislasi sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja sudah menghimpun aspirasi dari berbagai unsur daerah. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah telah terlibat secara aktif 322 sejak Pembicaraan Tingkat I mulai dari Panja, Timus, dan Timsin, hingga dalam berbagai rapat kerja dan telah menyampaikan pandangan akhir mini DPD. Sehingga unsur keterwakilan daerah tetap menjadi salah satu pihak yang penting dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. c. Bahwa dalam naskah RUU awal yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR, didalamnya memuat ide dasar untuk menarik semua kewenangan perizininan kepada pemerintah pusat dengan skema OSS (Online Single Submission). Namun dalam pembahasan di Panja DPR, terdapat masukan dari DPD untuk tetap memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi Pasal 18 UUD 1945. d. Terhadap masukan dari DPD tersebut, Panja RUU tentang Cipta Kerja yang beranggotakan DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembalikan sesuai dengan maksud perintah Pasal 18 UUD 1945. e. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2020 (vide Lampiran VIII) antara lain sebagai berikut: • Penataan dan perbaikan sistem perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dianut dalam UUD 1945; • Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan keberhasilan Cipta Kerja, oleh karena itu kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI; dan • Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Konsep RBA (Risk Based Approach) 323 menjadi dasar dan menjiwai RUU tentang Cipta Kerja, serta sistem perizinan berusaha berbasiskan elektronik. f. Bahwa selain itu untuk memperkaya materi pembahasan, DPR telah menerima aspirasi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam bentuk Nota Pengantar (Background Note) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas sejumlah klaster isu yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja yang ditinjau dari sudut pandang desentralisasi dan otonomi daerah (vide Lampiran X). Dengan demikian dalil para Pemohon Perkara 107 hanyalah berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. g. Bahwa dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 yang berketentuan: “Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus”. Lebih lanjut, pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan dari bulan Februari – Oktober Tahun 2020 (8 bulan) sehingga telah memenuhi waktu 3 (tiga) kali masa sidang. Bahwa waktu pembahasan selama 8 bulan tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang-undang yang kompleks seperti UU a quo karena selama masa pembahasan itu pula juga telah dilakukan berbagai rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan UU a quo tersebut tidaklah tergesa-gesa seperti anggapan para Pemohon Perkara 107. h. Bahwa baik berdasarkan ketentuan proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU MD3, Tatib DPR RI, dan Peraturan DPR 2/2020 maka tidak ada satupun yang mengatur mengenai 324 persyaratan bahwa jika jajaran pemerintah daerah dan DPRD tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya maka proses pembentukan undang-undang tersebut menjadi cacat formil. Oleh karena itu, dalil para Pemohon Perkara 107 tersebut adalah tidak berdasar. 5. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa latar belakang pembahasan UU Cipta Kerja karena desakan dari World Trade Organization (WTO) dalam Perkara Nomor 107 a. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota GATT sejak tahun 1950, dan pada tahun 1994 menjadi negara pendiri WTO bersama 128 negara anggota lain pada akhir Putaran Uruguay (Uruguay Round). Sebagai bentuk pengikatan sebagai negara anggota WTO, Indonesia meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan meratifikasi perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). b. Bahwa dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut, Indonesia terikat pada hak dan kewajiban pada aturan WTO yang bersifat mengikat (binding) seluruh anggota. Salah satunya pada Article XVI Paragraph 4 yang berketentuan: “Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements”. Dengan demikian, seluruh peraturan nasional harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati bersama tanpa terkecuali. 325 c. Bahwa terkait sengketa dagang DS477/DS478, Indonesia dinyatakan menerapkan kebijakan impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO terkait kebijakan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Terdapat beberapa peraturan yang diajukan konsultasi ke Dispute Settlement Body WTO (DSB WTO) oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat dalam perkara DS477/DS478 yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan); 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (selanjutnya disebut UU Hortikultura); 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan); 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU Peternakan dan Kesehatan Hewan); 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; 7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 Pemasukan Karkas, Daging, 326 Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan 10) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. d. Bahwa dalam rekomendasi DSB-WTO atas sengketa dagang DS477/DS478, peraturan yang dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perdagangan Internasional tidak hanya 4 Undang- Undang seperti yang didalilkan para Pemohon, namun ada 10 peraturan perundang-undangan (5 undang-undang dan 5 peraturan menteri) yang diminta untuk diubah-sesuaikan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagaimana disebutkan di atas. e. Bahwa Indonesia diberikan waktu hingga 22 Juni 2019 untuk menyesuaikan peraturan-peraturan tersebut dengan rekomendasi DSB-WTO atas sengketa dagang DS477/DS478. Berdasarkan laporan Indonesia kepada WTO tanggal 19 September 2019, naskah akademik penyesuaian beberapa undang-undang tersebut telah selesai disusun dan sedang dalam pembahasan Pemerintah. f. Bahwa dalam laporan Indonesia kepada WTO tanggal 18 Februari 2020, komitmen Indonesia untuk mengubah 4 Undang- Undang yang tidak sesuai tersebut telah dilaksanakan dengan memasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional: 1) UU Perdagangan dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor 56. 2) UU Hortikultura dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor 140. 3) UU Pangan dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor 122. 4) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor 141. 327 g. Bahwa sejak Februari Tahun 2020, DPR juga telah menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang substansinya terkait penyesuaian prinsip perdagangan dalam WTO, ini juga menjadi urgensi di dalam penyusunan RUU tersebut. h. Bahwa untuk efisiensi waktu atas tenggat waktu yang telah melewati batas dan atas situasi darurat pandemi covid-19, maka perubahan empat undang-undang tersebut yang telah disusun Naskah Akademiknya sejak 2019 dimasukkan sebagai salah satu materi perubahan dalam UU Cipta Kerja. i. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja merupakan desakan dari WTO hanyalah berdasarkan asumsi para Pemohon saja. Materi perubahan empat undang- undang tersebut yang diakomodir dalam UU Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen Indonesia atas pemenuhan kewajiban sebagai negara anggota sekaligus pendiri WTO. Selain itu, regulasi-regulasi yang turut digugat juga telah diubah- sesuaikan dengan hasil rekomendasi DSB WTO. 6. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 91, Perkara 103, Perkara 105, Perkara 107, dan Perkara 4 yang menyatakan bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat a. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan DPR 2/2020 yang mengatur bahwa Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas. Terhadap ketentuan tersebut, dalam implementasinya Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders di daerah dalam rangka penyusunan Prolegnas, seperti Provinsi Bali (https://www.dpr.go.id/akd/detail/id/Galeri-Foto-Badan-Legislasi- 672) dan Provinsi Jawa Barat 328 (https://www.dpr.go.id/akd/detail/id/Galeri-Foto-Badan-Legislasi- 671). b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU, kunjungan kerja, sosialiasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Ketentuan pasal a quo tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberikan masukan. Bahkan ketentuan Pasal 96 ayat (3), membatasi definisi dari masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi, antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPR dan Pemerintah mengundang sebagian masyarakat sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. c. Bahwa terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan UU a quo, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Pada tanggal 20 Januari 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang dihadiri oleh Ketua Harian dan Sekjen DPP (vide Lampiran I); 2) Pada tanggal 14 April 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja UU Cipta Kerja yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Ketenagakerjaan (hadir fisik), Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Agraria 329 dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Pertanian (vide Lapsing Rapat Baleg Masa Persidangan III 2019-2020, tanggal 14 April 2020) (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200528-032217-2703.pdf); 3) Pada tanggal 27 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 3 (tiga) orang narasumber yakni Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Univ. Prasetya Mulya); Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies); Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200512-014946-3140.pdf); 4) Pada tanggal 29 April 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM., untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja. (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200512-020405-2120.pdf); 5) Pada tanggal 5 Mei 2020, Badan Legislasi melakukan RPDU Panja Baleg dengan 2 (dua) narasumber yakni Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA. untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200512-021051-2900.pdf); 6) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja. 330 (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200616-103311-2045.pdf); 7) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Rosan P. Roeslani (Ketum KADIN) dan Mohamad Mova Al Afghani, S.H., L.LM., Eur., PhD. (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung) untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200616-105103-7309.pdf); 8) Pada tanggal 10 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) terkait RUU tentang Cipta Kerja untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200616-102906-4042.pdf); 9) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan Panja Baleg dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200615-040334-8799.pdf); 10) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20200615-040951-4691.pdf); 331 11) Pada tanggal 25 September 2020, Badan Legislasi melakukan RDPU Panja Baleg dengan KPPU untuk meminta masukan/pandangan atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20201009-101927-2805.pdf); dan 12) Pada tanggal 3 Oktober 2020, Badan Legislasi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka Pengambilan Keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja (https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ- 20201019-113449-4920.pdf). 7. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang a. Tahap Perencanaan 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas tersebut adalah suatu perencanaan penyusunan undang-undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang- Undang dilakukan dalam Prolegnas”. 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 16 – Pasal 42 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yang memuat judul RUU, materi yang diatur yang dituangkan dalam Naskah Akademik, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 332 3) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 sebagaimana berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 dan masuk dalam Prolegnas prioritas. 4) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja juga telah termuat dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada urutan ke-205 tentang Cipta Kerja ditetapkan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020 yang dapat dilihat publik dalam website DPR melalui http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list. 5) Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan pada intinya Naskah Akademik disusun setelah draft RUU Cipta Kerja, DPR memberikan pandangan: • Bahwa sesuai Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 87/2014), dinyatakan bahwa Presiden menyampaikan RUU kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden yang paling sedikit memuat penunjukan Menteri untuk membahas RUU di DPR; • Setiap RUU baik yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD memang harus disertai dengan Naskah Akademik yang memiliki latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang kesemuanya telah melalui pengkajian dan penyelarasan (Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); • RUU Cipta Kerja merupakan RUU inisiatif Presiden yang tentunya memiliki Naskah Akademik (vide Lampiran II) karena tidak mungkin norma-norma yang ada di dalam UU Cipta Kerja dapat dituangkan jika tidak tanpa melalui proses penyusunan Naskah Akademik terlebih dahulu; 333 • Jika RUU yang disampaikan oleh Presiden memiliki perbedaan tanggal, maka tidak berarti RUU Cipta Kerja tidak memiliki Naskah Akademik karena hal tersebut hanya merupakan teknis administratif pada saat penyerahan kepada DPR; dan • Terkait dengan bukti yang diajukan oleh para Pemohon bahwa Naskah Akademik RUU Cipta Kerja memiliki tanggal yang berbeda dengan draft RUU, maka patut dipertanyakan darimana para Pemohon mendapatkan sumber tersebut, apakah mendapatkan sumber dari DPR atau Presiden atau justru dari sumber lain yang pantas diragukan validitasnya. 6) Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Naskah Akademik UU Cipta Kerja tidak memadai karena tidak menjabarkan secara komprehensif, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: • DPR beranggapan bahwa terlebih dahulu para Pemohon harus menerangkan Naskah Akademik yang seperti apa yang memadai? Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa materi dalam RUU yang diajukan dalam prolegnas maupun prolegda telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik yang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Bahwa adapun dalam proses pembahasannya, terdapat suatu perubahan yang menjadikan Naskah Akademik tidak lagi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang, hal ini tentu tidak menjadi permasalahan karena Naskah Akademik pada dasarnya adalah academic reasoning and research atas kebijakan yang dituangkan dalam suatu RUU. Bahwa 334 Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja telah dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Adapun jika para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam UU a quo yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan Naskah Akademik tersebut tidak memadai dan UU a quo menjadi inkonstitusional. Selain itu, perubahan norma dalam RUU Cipta Kerja merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang- undang selama proses pembahasan RUU tersebut. • Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan: [3.23] .... Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal- hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses 335 pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang- Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang- Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; … • Bahwa terkait dengan pernyataan para Pemohon bahwa naskah akademik harus dimaknai secara ketat agar kemunduran ini tidak terulang, maka pemaknaan tersebut harus dijelaskan, bagaimana dan seperti apa yang dimaksud para Pemohon? 7) Bahwa RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah, pembahasannya dimulai dengan adanya Surat Presiden RI Nomor R-06/Pres/02/2020, tertanggal 7 Februari 2020 kepada Pimpinan DPR, dimana dalam surat tersebut menugaskan beberapa menteri untuk mewakili Pemerintah dan melampirkan draft RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR yang sudah sesuai dengan Pasal 88 Perpres 87/2014. Sehingga dalil para Pemohon yang 336 menyatakan hal tersebut masuk dalam tahap perencanaan adalah salah, karena hal tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan. Oleh karena itu tidak ada tahap perencanaan pembentukan undang-undang yang dilanggar. 8) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU MD3 dan Pasal 65 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yang dibahas oleh para pembentuk undang- undang adalah Rancangan Undang-Undang dan bukan Naskah Akademiknya. 9) Oleh karena itu, meskipun surat Presiden RI Nomor R- 06/Pres/02/2020 menurut para Pemohon tidak menyertakan Naskah Akademik, maka hal tersebut tidak berarti melanggar proses pembentukan undang-undang. Penyampaian Naskah Akademik yang tidak bersamaan dengan Draft RUU dalam sebuah surat Presiden bukan berarti melanggar proses pembentukan undang-undang. Selain itu, pembentuk undang-undang hanya membahas draft RUU, karena tidak ada DIM dalam Naskah Akademik. 10) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU tidak melalui pelibatan publik yang luas dan hanya melibatkan segelintir pihak saja, DPR memberikan pandangan bahwa dalam menyusun Naskah Akademik dan draft RUU tidak mungkin dapat mengundang semua pihak. Tentu saja pihak yang diundang terbatas dan mewakili substansi yang akan diatur. Namun pemilihan pihak yang terlibat tentu mewakili stakeholder yang terkait dengan materi atau substansi dalam RUU tersebut. Lebih lanjut, salah satunya konsekuensi pelibatan banyak pihak ada pada anggaran. 11) Bahwa terkait dengan draft yang simpang siur, DPR berpandangan itu hanya asumsi para Pemohon. Dalam pembuatan Naskah Akademik dan draft RUU banyak sekali 337 dinamika yang terjadi, apabila Naskah Akademik dan draft RUU dibahas dan diperbaiki setiap rapat dengan intens, tentu saja akan terjadi perubahan terus menerus. Oleh karena itu, Naskah Akademik dan draft RUU yang diterima oleh setiap stakeholder yang berbeda waktu, tentu akan berbeda pula substansinya. b. Tahap Penyusunan 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-205 terdapat pengusulan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law) oleh Pemerintah. 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 3) Bahwa terkait dengan selama proses penyusunan RUU Cipta Kerja, maka DPR mempersilahkan dari pihak Pemerintah/Presiden untuk menjelaskan setiap proses penyusunannya dalam permohonan a quo, karena pihak Pemerintah/Presiden adalah pihak pengusul UU Cipta Kerja. c. Tahap Pembahasan Dalam Pembicaraan Tingkat I 1) Terhadap RUU tentang Cipta Kerja tersebut, Presiden RI telah menyampaikan surat Nomor R-06/Pres/02/2020, tanggal 7 Februari 2020 perihal Rancangan Undang- Undang tentang Cipta Kerja, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri 338 Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian, serta mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dimaksud. 2) Bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah dilakukan secara bersama- sama antara Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI dengan Pemerintah. Dalam proses tersebut kemudian Panja membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja dengan tujuan untuk mengkritisi, mendiskusikan, membahas, menolak, menyetujui, memberikan catatan, mengusulkan formula, dan lain sebagainya. Sehingga ada usulan Pemerintah yang ditolak, disetujui, direformulasi, dan ada pula yang akhirnya ditarik/dikeluarkan dan dikembalikan pada UU eksisting. 3) Bahwa dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur terkait hak bagi masyarakat baik itu perseorangan ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Bahwa DPR dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut telah melakukan rapat dengar pendapat umum, melakukan kunjungan kerja, melakukan sosialisasi dan juga seminar atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan kehadiran UU Cipta Kerja tersebut. 4) Bahwa apabila kita melihat catatan rapat Badan Legislasi pada hari selasa, tanggal 7 April 2020 (vide Lampiran III), ketua rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang diusulkan 339 Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, antara lain adalah: • Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan ada beberapa point yang disepakati, antara lain: ➢ DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarkat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi. Dan dalam rapat Badan Legislasi tersebut juga telah menyetujui/menyepakati beberapa hal yang antara lain: ➢ Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada; ➢ Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memeberikan saran dan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan ➢ Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat (public). Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari 340 materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit”. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholders dan para narasumber yang ada. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat keseriusan DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja tersebut dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak agar saran dan masukan dari masyarakat dapat terakomodir. 5) Badan Legislasi DPR melakukan RDP/RDPU dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan RUU Cipta Kerja (vide Lampiran VI), yaitu di antaranya: • Pakar, yaitu: Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Univ. Prasetya Mulya); Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies – Virtual); Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia); (Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H.; Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM.); Emil Arifin; Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA; dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.L.M.Eur., PhD. (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung); • Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Gajah Mada); • Assosiasi (Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), 341 Kamar Dagang Industri (Kadin), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)); dan • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 6) Menurut para Pemohon dalam pembahasan UU a quo, DPR seharusnya mengundang para Pemohon karena dalam pembahasan beberapa RUU biasanya DPR sering meminta pendapat dari para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon, DPR berpandangan: • Bahwa DPR mempunyai hak untuk mengundang pihak- pihak yang terkait. Di Indonesia terdapat banyak organisasi kemasyarakatan sehingga suatu hal yang wajar jika DPR mengundang organisasi kemasyarakatan lain selain para Pemohon. Lebih lanjut, hal tersebut menandakan bahwa DPR bukan lembaga yang mendiskriminasikan ataupun mengeklusifkan organisasi kemasyarakatan tertentu. • Bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Baleg tanggal 7 April 2020, menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja (vide Lampiran III). Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). • Kemudian berdasarkan Rapat Panitia Kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rangka membahas rencana Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020 (vide Lampiran V) menyimpulkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja melibatkan DPD 342 dalam pembahasannya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. • Selain itu, untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. • Bahwa dalam perbaikan permohonan 103 pada poin 7 halaman 6 yang diajukan oleh Pemohon Perkara 103 sudah menjawab terkait dengan Pemohon a quo yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan, dengan menyatakan bahwa KSBSI yang merupakan organisasi yang mereka pimpin telah dilibatkan dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja. 7) Selanjutnya dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilakukan dalam rapat-rapat sebagai berikut: • Bahwa telah dilaksanakan Rapat Badan Legislasi pada 7 April 2020, pukul 14.15 s.d. 15.30 WIB yang beragendakan pembahasan jadwal acara rapat-rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja (vide Lampiran III); • Pada tanggal 14 April 2020, pukul 14.35 s.d. 16.11 WIB, diadakan Rapat Badan Legislasi yang beragendakan penjelasan pemerintah atas RUU Cipta Kerja (vide Lampiran IV); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU Panja Baleg sebagai berikut: 343 ➢ Pada tanggal 27 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 3 orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 29 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 5 Mei 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono (vide Lampiran VI). • Bahwa Rapat Panja pada tanggal 20 Mei 2020, 3 Juni 2020, 4 Juni 2020, 29 Juni 2020, 1 Juli 2020, 9 Juli 2020, 13 Juli 2020, 14 Juli 2020, 15 Juli 2020, 22 Juli 2020, 23 Juli 2020, 27 Juli 2020, 28 Juli 2020, 3 Agustus 2020, 4 Agustus 2020, 6 Agustus 2020, 10 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 12 Agustus 2020, 13 Agustus 2020, 19 Agustus 2020, 24 Agustus 2020, 25 Agustus 2020, 26 Agustus 2020, 27 Agustus 2020, 31 Agustus 2020, 1 September 2020, 2 September 2020, 3 September 2020, 7 September 2020, 8 September 2020, 9 September 2020, 10 September 2020, 12 September 2020, 14 September 2020, 15 September 2020, 16 September 2020, 17 September 2020, 19 September 2020, 21 September 2020, 22 September 2020, 24 September 2020, dan 25 September 2020 dengan agenda pembicaraan tingkat I RUU tentang Cipta Kerja dan pembahasan DIM (vide Lampiran VII); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU sebagai berikut: ➢ Pada tanggal 9 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, KADIN dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D. (vide Lampiran VI); 344 ➢ Pada tanggal 10 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 25 September 2020, Rapat Panja RDPU dengan KPPU (vide Lampiran VI). • Bahwa telah dilaksanakan Raker Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja) yang dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Ketua Baleg) (vide Lampiran VIII). Pada saat itu dilaporkan hasil rapat adalah menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: ➢ Tujuh fraksi (FPDI Perjuangan, FPG, FGerindra, FNasdem, FPKB, FPAN, dan FPPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; dan 345 ➢ Dua fraksi (Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut. 8) Bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja dalam hal ini seluruh Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan Pemerintah telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini maka seluruh masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan mudah melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung proses rapat-rapat pembahasan tersebut ataupun melalui kanal youtube yang masih dapat diakses hingga saat ini melalui tautan: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1i5C6Kd5F QinYuyrqGFonxJY0sIjm2Lj Selain itu juga terdapat dalam berbagai sosial media lainnya agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut. Sehingga, berdasarkan hal tersebut terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja adalah tidak beralasan. 9) Menurut para Pemohon, pada rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I seharusnya dilakukan dengan membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat dan pasal per pasal. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan bahwa di dalam suatu pembahasan RUU itu terdapat mekanisme pembahasan RUU yang sudah diatur, mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: • Berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia 346 Khusus, dan Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna; • Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini; • Berdasarkan pasal 151 Tatib DPR, Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus/Tim Kecil, dan/atau Rapat Tim Sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat; • Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika persetujuan dalam Rapat Paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; • Bahwa Pasal 151 ayat (1) Tatib DPR, pada Pembicaraan Tingkat I dilakukan rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi; • Bahwa Pasal 163 Tatib DPR mengatur tentang pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan acara: 1. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran serta panitia khusus; 2. Laporan pantia kerja; 3. Pembacaan naskah rancangan undang-undang; 347 4. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPR; 5. Penandatanganan naskah rancangan undang- undang; dan 6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. • Bahwa sebelum diambil keputusan, pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I sudah membahas setiap DIM atau setiap pasal. Mekanisme pembahasan RUU sudah dilakukan secara detail dan setiap substansi juga dibahas oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat-rapat tersebut. Oleh karena itu, ketika rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I berdasarkan Pasal 100 Peraturan DPR 2/2020 tidak mengatur harus membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat, dan pasal per pasal; • Selain itu berdasarkan Pasal 151 Tatib DPR, Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat. Artinya jika dalam suatu Pembicaraan Tingkat I seluruh pimpinan dan anggota rapat menyetujui substansi hanya bersifat umum tanpa membacakan kata per kata maka mekanisme tersebut tetap sah; dan • Pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja disetujui dalam akhir Pembicaraan Tingkat I. Para Pemohon berpendapat bahwa draft RUU Cipta Kerja belum selesai disusun oleh Tim Perumus maupun disinkronkan oleh Tim Sinkronisasi. 10) DPR menerangkan bahwa berdasarkan kesimpulan pada Rapat Panja Baleg dengan Pemerintah dan DPD pada tanggal 3 Oktober 2020, dalam rangka Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja menerima hasil 348 pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilaporkan Ketua Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: • Tujuh (7) fraksi (FPDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang- undangan; • Dua (2) Fraksi (F-PKS dan F-Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolah RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut; dan • Catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan mininya menjadi bagian yang tidak terpisahakan dari RUU Cipta Kerja tersebut. 11) Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Panja Baleg dalam Pembicaraan Tingkat II, DPR memberikan pandangan bahwa ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tersebut mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dan bukan Pembicaraan Tingkat II. Oleh karena itu para Pemohon salah merujuk ketentuan yang menjadi dasar argumennya. Selain itu terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh anggota Panja harus diberikan salinan naskah RUU Cipta Kerja, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat ketentuan bahwa naskah yang dibacakan dalam pengambilan keputusan tingkat I harus dibagikan kepada masing-masing anggota Panja. Dalam Pembicaraan Tingkat II 1) DPR menanggapi pendapat para Pemohon bahwa pada Rapat Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020 tidak membahas mengenai draft RUU Cipta Kerja melainkan 349 pembahasan mengenai laporan ketua panitia kerja dan persetujuan RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak mengerti mekanisme secara detail kegiatan pembahasan undang-undang. Dengan demikian, pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam pembahasan. 2) Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU Cipta Kerja dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 (vide Lampiran IX). Pada Rapat Paripurna tersebut tercatat: • bahwa konsep RUU Cipta Kerja telah dilakukan harmonisasi dan menghasilkan beberapa perubahan Bab dan Pasal; dan • bahwa peserta rapat menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang. d. Tahap Pengesahan 1) Bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Cipta Kerja perlu dipahami bukan sebagai perkara yang mudah. Perlu dilakukan penyisiran secara menyeluruh agar isi UU Cipta Kerja sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada kesalahan pengetikan, tentunya tanpa mengubah substansi yang telah disepakati. 2) Bahwa Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur batasan waktu penyampaian rancangan undang-undang kepada Pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam penjelasan pasal tersebut, ketentuan batasan 7 (tujuh) hari ini dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan 350 undang-undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh Presiden, dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3) Bahwa yang dimaksud 7 (tujuh) hari dalam Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah berdasarkan hari kerja, dan bukan berdasarkan hari kalender. Sehingga sejak disahkan dalam Rapat Paripurna 5 Oktober 2020, batasan waktu 7 (tujuh) hari kerja jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pimpinan DPR telah mengirimkan naskah RUU Cipta Kerja (vide Lampiran XI). Sehingga dalil para Pemohon adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Berikut DPR sampaikan Keterangan Tambahan berdasarkan pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang Pleno tanggal 17 Juni 2021: Bahwa DPR siap untuk menyerahkan Keterangan DPR secara tertulis beserta dengan seluruh lampiran dan dokumen yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak Sidang Pleno pada tanggal 17 Juni 2021. Terkait dengan penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan RUU a quo, DPR menjelaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan menimbang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan 351 perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”. Sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan. Penulisan yang ada dalam UU Cipta Kerja juga telah mengikuti ketentuan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan teknis penyusunan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Ketentuan Lampiran II Nomor C.5, Ketentuan Penutup Nomor 143 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa pada intinya jika ada perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama ke dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang- undangan yang lama di dalam bab ketentuan penutup. Namun perubahan dalam UU Cipta Kerja dilakukan terhadap 78 undang-undang sehingga pada bab ketentuan penutup justru akan memuat banyak pengaturan yang menimbulkan ketidaklaziman komposisi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan fleksibilitas dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebagai undang-undang baru yang materi muatannya mengatur perubahan banyak undang-undang dalam satu undang-undang agar dapat disusun menjadi satu kesatuan utuh dalam batang tubuh UU Cipta Kerja. Langkah ini merupakan kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden dalam membahas UU Cipta Kerja dan metode omnibus law ini juga tidak dilarang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode omnibus law ini adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah kebangsaan dan merupakan karya agung yang revolusioner, dan fundamental yang dibuat dalam keadaan bangsa yang tidak ideal dalam menghadapi pandemi covid-19 dan dalam upaya merumuskan strategi pemulihan ekonomi nasional. Metode omnibus law bukanlah suatu metode yang baru. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi 352 telah menyatakan terdapat permasalahan, antara lain ketidakteraturan ketentuan mengenai perizinan, undang-undang yang tumpang tindih, kewenangan yang overlapping, dan obesitas jumlah peraturan. Metode omnibus law kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pidato pertama Presiden di DPR setelah dilantik untuk periode kepemimpinan kedua. Bahkan Presiden menargetkan pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law telah selesai pada 100 hari pertama kepemimpinannya. Jadi pembicaraan mengenai metode omnibus law ini tidak dimulai pada awal tahun 2020. Bahwa metode omnibus law tidak dibakukan sebagai salah metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena pada saat pembentukan UU 12/2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan) tidak dihadapkan dengan situasi regulasi dan kebangsaan seperti kondisi yang melatarbelakangi pembentukan UU Cipta Kerja, antara lain hyper regulations. Jika kemudian metode omnibus law dibakukan dalam perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan nantinya, dan ternyata pada 10 tahun kemudian terdapat metode yang lebih baik daripada metode omnibus law, maka bukan tidak mungkin yang digunakan nanti adalah metode yang lebih baik tersebut. Negara membutuhkan basis regulasi yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jika menggunakan metode sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka membutuhkan waktu yang lama karena mengubah satu persatu undang-undang. Sejatinya tidak hanya terdapat 79 undang-undang yang diubah dengan UU Cipta Kerja, tetapi juga ribuan peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah turunan yang terkait dengan materi dalam UU Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang telah mencoba berbagai cara konvensional dengan mendasarkan pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan undang-undang yang tumpang tindih tidak bisa diselesaikan dengan satu persatu undang- undang tetapi dibutuhkan satu kesatuan substansi pengaturan dalam satu undang-undang. Pembentuk undang-undang juga telah memastikan tidak 353 adanya kekosongan hukum sedikit pun, oleh karena itu undang-undang existing tetap ada dan mengikat dengan kekurangan dan kelemahan yang diperbaiki dalam satu undang-undang. Terkait dengan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, DPD telah mengikuti seluruh rapat pembahasan RUU a quo dan telah menyerahkan DIM (vide Lampiran ....) dan telah dibahas dalam rapat-rapat Panja RUU a quo (vide Lampiran ....). DPD juga telah menyampaikan pandangannya dalam rapat pengambilan keputusan pada Tingkat Pertama (vide Lampiran ...). Kemudian terkait dengan pernyataan Sekjen DPR RI terhadap adanya koreksi teknis penulisan dan pencetakan UU Cipta Kerja yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna, hal itu justru menunjukkan transparansi kerja DPR dengan menyampaikan kepada masyarakat. Namun yang perlu ditegaskan adalah bahwa koreksi tersebut hanya sebatas konteks Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang tidak menyentuh pada substansi UU Cipta Kerja, seperti kesalahan rujukan, kesalahan redaksi, dan kesalahan penulisan, maupun tanda baca. Termasuk juga mengenai perbedaan jumlah halaman, hal tersebut adalah teknis pencetakan sebatas perubahan format halaman. DPR menerangkan bahwa anggota Panja yang dibentuk untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ditugaskan untuk membahas seluruh klaster materi muatan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam pembahasannya pun, klaster materi muatan tersebut selalu dinamis mengikuti perkembangan rapat Panja. Begitu pun halnya dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang bekerja ketika pembahasan di rapat Panja telah selesai sehingga tidak mengubah substansi muatan RUU a quo yang telah disepakati dalam rapat Panja. DPR menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 79 undang-undang terkait, 4.451 peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah. Keseluruhan undang-undang tersebut tidak dapat diubah dan disinkronkan dengan cara yang konvensional dan metode yang baku dan mengikat seluruh warga negara. Ini adalah hasil ikhtiar kebangsaan untuk menyelesaikan permasalahan kebangsaan saat itu 354 untuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Jika tidak dengan metode ini, dengan metode apa lagi bisa dilakukan. Pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat karena Pemerintah sebagai pengusul telah menyiapkan secara cepat rancangan perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan. Begitu pula muatan materi dalam rancangan peraturan pelaksanaan yang mengikuti dinamika pembahasan RUU. Bahwa dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga telah melibatkan banyak stakeholders, dan untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. Catatan rapat mengenai keterlibatan banyak stakeholders ini akan DPR sampaikan dalam Lampiran Keterangan DPR yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan. E. RISALAH PEMBAHASAN DAN PENJELASAN PASAL-PASAL A QUO UU CIPTA KERJA Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR melampirkan laporan singkat rapat-rapat pembahasan UU Cipta Kerja dalam Lampiran I – Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 355 2. Menolak permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). DPR juga telah menyampaikan Lampiran, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Lampiran I : Risalah Rapat Baleg tanggal 20 Januari 2020 Lampiran II : Naskah Akademik Lampiran III : Catatan Rapat Baleg tanggal 7 April 2020 Lampiran IV : Catatan Rapat Baleg tanggal 14 April 2020 Lampiran V : Laporan Singkat Rapat Panja tanggal 20 April 2020 Lampiran VI : Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar, lembaga pendidikan, asosiasi, dan lembaga KPPU Lampiran VII : Dokumentasi Rapat Panja tanggal 20 Mei 2020 – 25 September 2020 356 Lampiran VIII : Risalah Rapat Panja tanggal 3 Oktober 2020 Lampiran IX : Risalah Rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 Lampiran X : Nota Pengantar dan DIM dari KPPOD Lampiran XI : Surat Pengantar Naskah RUU Cipta Kerja tanggal 14 Oktober 2020 Untuk mendukung keterangannya, DPR mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Yoze Rizal Damuri, S.E., MecDev., Ph.D., yang memberikan keterangan dalam sidang tanggal 13 Oktober 2021 dan keterangan tertulis tanggal 20 September 2021, serta 2 (dua) orang saksi yakni H. Firman Soebagyo, S.E., M.H. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. yang memberikan kesaksiannya dalam sidang tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: AHLI DPR Yoze Rizal Damuri, S.E., MecDev., Ph.D. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan yang lebih baik dapat tercapai jika warga negara Indonesia dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat yang cukup. Ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dalam melakukan usaha dan bisnis, ataupun untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Untuk itu perekonomian harus mampu memberikan lingkungan untuk mendukung aktivitas usaha secara intensif, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baik bagi angkatan kerja Indonesia. Penciptaan lingkungan usaha yang mendukung merupakan elemen paling penting (necessary condition) untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Tanpa adanya lingkungan usaha yang mendukung, aktivitas ekonomi menjadi tidak berkembang dan menurunkan permintaan atas tenaga kerja. Penerima Nobel dalam bidang ekonomi Abhijit Banerjee dan Esther Duflo mencatat bahwa salah satu alasan penting mengapa dunia usaha di negara berkembang enggan melakukan investasi dan mengembangkan teknologi produksi mereka adalah karena berbagai aturan dan regulasi memberikan disinsentif bagi mereka untuk melakukan itu. 357 Akibatnya, dunia usaha cenderung dipenuhi oleh usaha informal dan kecil dengan keinginan yang rendah untuk mengembangkan diri. Konsekuensi bagi angkatan kerja akan sangat besar: permintaan tenaga kerja dari usaha formal akan sangat terbatas, sehingga angkatan kerja terpaksa harus beraktivitas dalam usaha informal dengan produktivitas rendah dan tidak memberikan penghasilan yang layak. Studi lain yang melihat kinerja dan permintaan atas tenaga kerja dari lebih 70 ribu perusahaan dari 107 negara, juga menunjukkan bahwa perusahaan di negara- negara yang lingkungan usahanya tidak mendukung akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi di lingkungan usaha yang lebih baik, bahkan setelah memasukan berbagai aspek lain yang terkait. Apa yang dipaparkan dalam berbagai studi tersebut terlihat sangat jelas di dalam perekonomian Indonesia saat ini. Struktur dunia usaha di Indonesia terlihat sangat tidak seimbang. Menurut Sensus Ekonomi dari BPS yang dilakukan pada tahun 2016, menunjukkan bahwa 92,08% dari usaha di Indonesia adalah usaha mikro yang mempekerjakan kurang dari 5 orang, 6,34% usaha kecil, serta 1,42 dan 0,16% adalah usaha menengah dan besar. Terlihat di sini bahwa bahkan hanya sedikit dari usaha di Indonesia yang mampu menjadi usaha kecil dan menengah. Sebagian besar adalah usaha mikro yang tidak mempekerjakan banyak tenaga kerja, mempunyai produktivitas yang rendah, serta cenderung tidak memberikan penghasilan yang layak baik bagi pekerja maupun pengusahanya. Patut dicurigai pula bahwa banyak dari usaha mikro tersebut didasarkan atas “keterpaksaan”, karena sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal yang lebih layak. Lebih jauh lagi situasi lingkungan usaha yang ada cenderung membuat UMKM sulit ataupun enggan untuk “naik kelas”. World Bank Enterprise Survey menujukkan bahwa hanya 4% dari usaha kecil yang meminta pinjaman, sementara usaha menengah mencapai 17%, dan hanya 10% dari usaha kecil yang mengajukan aplikasi peningkatan daya listrik. Usaha kecil di Indonesia juga cenderung tidak mendaftarkan usaha mereka dan memilih untuk tetap menjadi usaha informal. Berbagai studi menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena rumitnya dan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi. Selain itu, usaha kecil juga khawatir akan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi ketika mereka menjadi usaha yang lebih formal dan teregistrasi dengan baik. Di sisi lain, mereka tidak melihat bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat dalam usaha mereka, apalagi jika usaha kecil tersebut tidak berniat untuk mengembangkan aktivitas 358 mereka. Ini menjadi lingkaran setan dimana UMK enggan untuk mendaftarkan diri karena hambatan dan biaya yang tinggi, dan membuat mereka kurang mempunyai keinginan untuk berkembang, yang akhirnya memang membuat UMK menjadi tidak berkembang. Akibatnya struktur dunia usaha Indonesia menjadi timpang, dengan besarnya unit usaha kecil dan kurangnya unit usaha menengah. Kinerja UKM di Indonesia juga masih relatif rendah. Tingkat produktivitas UKM Indonesia hanya sekitar sepertiga dari tingkat produktivitas rata-rata perusahaan besar. Sementara di beberapa negara Asean lain, seperti Thailand dan Vietnam, produktivitas UKM dapat lebih dari setengah tingkat produktivitas perusahaan besar. Dari sisi tujuan pasar, kebanyakan UKM (75%) hanya menjual hasil produksi mereka dalam kabupaten atau kota tempat mereka berproduksi. Proporsi UKM yang mampu melakukan ekspor ataupun terhubung dalam rantai nilai global (global value chain, GVC) juga sangat kecil (kurang dari 0,5%). Akibat dari lingkungan usaha yang kurang mendukung juga dirasakan oleh perekonomian secara keseluruhan, bukan hanya oleh UKM. Akumulasi modal Indonesia berada di bawah banyak negara lain. Menurut laporan World Bank berjudul The Changing Wealth of Nations, Indonesia hanya mempunyai modal buatan manusia sebesar $15 ribu per penduduk. Bandingkan dengan Tiongkok yang ketersediaan modalnya hampir dua kali lipat dari Indonesia. Atau negara tetangga Singapura yang setiap orangnya mempunyai modal hingga $180 ribu. Bahkan Thailand dan Malaysia mempunyai jumlah modal per kapita yang lebih tinggi sebesar $20 ribu dan $30 ribu. Dengan rendahnya modal yang tersedia, maka akan sulit bagi negara ini untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Peningkatan ketersediaan modal menjadi kata kunci untuk mendukung pembangunan ekonomi. Ini hanya dapat dilakukan jika dunia usaha bersedia melakukan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, baik besar maupun kecil. Sayangnya investasi di Indonesia masih cenderung rendah. Menurut data BPS, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama lima tahun terakhir hanya tumbuh secara rata-rata sebesar 5.4%. Bahkan pada tahun 2019, PMTB hanya tumbuh 4,4%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 2014-2019 penanaman modal asing langsung (PMA) secara rata- rata dapat dikatakan stagnan, meskipun terjadi kenaikan sedikit pada tahun 2016. 359 Proporsi PMA dalam perekonomian Indonesia juga masih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Pada periode 2015-2019, porsi PMA hanya sekitar 1,7% dari PDB. Ini berada di bawah negara-negara lain lain di kawasan, termasuk India dan Filipina yang sering dianggap tidak terlalu bersahabat terhadap investasi. Rendahnya PMA juga menunjukkan rendahnya kualitas dari investasi yang dilakukan. PMA cenderung mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dengan menggunakan teknologi dan proses produksi yang lebih maju. Bahkan produktivitas dari perusahaan domestik yang diambil alih oleh PMA juga akan membaik dari sebelumnya. PMA juga memiliki proporsi ekspor yang lebih besar dan memberikan kontribusi tinggi dalam mendorong ekspor, terutama bagi PMA dalam sektor intensif teknologi. Bahkan PMA juga cenderung membayar upah yang lebih tinggi serta mendorong penciptaan lapangan kerja. Sejauh mana investasi dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas juga dapat dilihat dari sektor tujuan dari investasi tersebut. Kebanyakan dari investasi ditanamkan pada sektor primer, terutama pertambangan dan perkebunan, serta sektor jasa. Sementara proporsi investasi pada sektor pengolahan terus menurun pada periode 2003-2012. Setelah itu terlihat kenaikan investasi di sektor tersebut, sebelum turun kembali dalam beberapa tahun terakhir. Investasi di sektor padat karya, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, bahkan lebih parah lagi. Pada awal 2000-an sekitar 3,5% dari total investasi ditanamkan di sektor tersebut. Tetapi di beberapa tahun terakhir proporsinya berada di bawah 2%. Padahal sektor pengolahan inilah yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, yang memberikan pendapatan cukup tinggi dan memberikan perlindungan kepada pekerja. Seperti dijelaskan dalam studi-studi di atas, fenomena ini tidak terlepas dari iklim investasi dan kerangka regulasi yang mempengaruhi dunia usaha Indonesia. Dalam berbagai survei yang dilakukan terhadap dunia usaha, terlihat bahwa permasalahan iklim usaha masih menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi. Global Competitiveness Report 2019 dari World Economic Forum memberikan nilai 58/100 dan peringkat ke 51 dalam hal kelembagaan terkait iklim usaha. Survei yang sama juga memberikan nilai 58/100 dan peringkat ke 85 dalam hal pengaturan ketenagakerjaan. Rendahnya nilai tersebut memperlihatkan bagaimana iklim investasi di Indonesia masih dipandang sebagai hal yang memberatkan aktivitas usaha dan perekonomian. 360 Survei lain dari Japan External Trade Organization, JETRO 2020 terhadap perusahaan dari Jepang juga memperlihatkan masalah upah dan kepastian regulasi merupakan tiga risiko investasi teratas dalam menunjang aktivitas usaha di Indonesia, selain masalah perpajakan. Hambatan dari tiga risiko tersebut dianggap lebih tinggi jika dibandingkan dengan hal yang sama di negara-negara lainnya. Dua hal ini juga secara konsisten selalu menjadi aspek risiko teratas dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan. Permasalahan hambatan regulasi terkait dunia usaha dan aktivitas ekonomi sudah lama dianggap menjadi salah satu permasalahan utama. Dalam laporan Peta Jalan Pengarusutamaan Persaingan Usaha dalam Proses Penyusunan Kebijakan Ekonomi, CSIS mendokumentasikan berbagai akibat dari ruwetnya kerangka regulasi di Indonesia. Ini tidak saja telah menghambat perkembangan dunia usaha, tetapi juga telah mendorong berbagai praktik-praktik yang merusak persaingan usaha serta merugikan konsumen. Regulasi telah banyak digunakan untuk memberikan hambatan bagi pelaku usaha untuk memasuki sektor-sektor tertentu, seperti kelistrikan, transportasi udara dan laut, bahkan hingga pertanian. Regulasi juga banyak digunakan sebagai instrumen untuk penetapan harga yang tentunya merugikan konsumen. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Seiring dengan menurunnya proporsi investasi di dalam sektor pengolahan dan padat karya, sektor ini juga mengalami stagnasi dalam penyerapan tenaga kerja. Dari tahun 2000 hingga 2011, jumlah pekerja di sektor pengolahan cenderung tidak bertambah. Setelah 2012 terlihat ada pertumbuhan meskipun tidak terlalu cepat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,8% per tahun. Yang lebih mengkhawatirkan adalah sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi yang memberikan kontribusi sebesar 20% dari penyerapan tenaga kerja di sektor pengolahan ini. Hingga tahun 2015, jumlah tenaga kerja di sektor ini terus mengalami penurunan, meskipun pada beberapa waktu belakangan mulai terlihat adanya peningkatan. Ini terjadi karena permintaan terhadap tenaga kerja cenderung menurun dalam kurun waktu 20 tahun belakangan. Investasi yang lebih mengarah pada sektor padat sumber daya alam dan padat modal tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja. Sektor padat modal juga meminta tenaga kerja dengan ketrampilan lebih tinggi yang belum dapat dipenuhi dengan baik oleh pasar tenaga Indonesia: sebanyak 42% 361 dari tenaga kerja hanya mendapatkan pendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, ditambah 18% lainnya yang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Di sisi lainnya, perkembangan sektor jasa yang pesat, seperti perdagangan, rumah makan dan pariwisata, meskipun membuka banyak lapangan pekerjaan, biasanya mempunyai produktivitas rendah dan berkualitas rendah. Konsekuensinya bagi kebanyakan angkatan kerja di Indonesia adalah menjalankan apapun pekerjaan yang tersedia, terutama pada kegiatan-kegiatan informal. Data BPS mencatat lebih dari 56% penduduk bekerja pada kegiatan informal per Agustus 2019 (termasuk pekerja rentan, pekerja tidak tetap dan pekerja lepasan). Lebih jauh lagi 2/3 pekerja berada di perusahaan skala rumah tangga, dengan 45 juta pemilik dan 38 juta pekerja. Hanya sebagian kecil dari pekerja Indonesia yang mempunyai kontrak kerja dengan ketentuan yang jelas. Pandemi yang sudah berlangsung selama setahun ini telah menyebabkan bertambahnya jumlah pekerja informal akibat maraknya pemutusan hubungan kerja. Sementara penghasilan pekerja informal tersebut juga mengalami penurunan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja informal di Indonesia. Pertama, mereka cenderung mendapatkan penghasilan yang jauh lebih rendah dari upah pekerja formal, bahkan berada di bawah upah minimum. Pada tahun 2019, upah rata-rata pekerja informal hanya sekitar Rp. 1,8 juta, di bawah dari upah minimum di berbagai daerah Indonesia. Kedua, besar penghasilan yang didapat juga cenderung fluktuatif karena aktivitas pekerjaan yang juga cenderung tidak tetap. Ketiga, pekerja informal juga tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan, seperti asuransi, tunjangan pemutusan hubungan kerja, upah minimum dan lainnya. Kurangnya perlindungan pekerja ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh pekerja informal, tetapi juga oleh sebagian pekerja formal yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Perumusan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang tekait. Ada tiga pemangku kepentingan yang selama ini diakomodasi oleh pembicaraan tripartit: dunia usaha sebagai pemberi kerja, pekerja yang direpresentasikan oleh serikat pekerja, dan 362 pemerintah. Ini tentu saja agar kebijakan ketenagakerjaan dapat memberikan berbagai hak yang seharusnya bagi para pekerja di samping memberikan keleluasaan bagi dunia usaha dalam rangka mengembangkan usahanya. Kebijakan ketengakerjaan yang kurang fleksibel dan terlalu memberatkan dunia usaha akan membuat dunia usaha kurang antusias untuk mengembangkan usaha mereka dan membuat penciptaan lapangan kerja berkualitas juga akan terkendala. Sebenarnya ada satu pihak lagi yang sayangnya kurang direpresentasikan dalam pembicaraan mengenai kebijakan ketengakerjaan. Mereka adalah para pencari kerja dan para pekerja informal yang selama ini tidak dapat menerima berbagai hak dan perlindungan. Aspirasi mereka adalah untuk dapat diserap dalam lapangan kerja formal yang memberikan penghidupan yang layak. Sayangnya kebijakan ketenagakerjaan yang telalu rigid, akan mengurangi insentif bagi dunia usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Survey yang dilakukan oleh CSIS dan Universitas Atmajaya pada tahun 2014, memperlihatkan bahwa mayoritas perusahaan akan mengambil strategi bisnis mengurangi tenaga kerja mereka, seperti menjalankan otomasi, ataupun melakukan relokasi ke daerah lain ataupun luar negeri, sewaktu ada kenaikan upah minimum yang tajam di tahun tersebut. Kebijakan yang ditujukan untuk lebih memberikan perlindungan kepada pekerja malah dapat merugikan angkatan kerja, terutama bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun berusaha masuk ke dalam pasar kerja formal. Oleh karena itu sangat penting bagi semua pihak untuk turut mendengarkan aspirasi para pencari kerja tersebut. Menarik untuk melihat persepsi para pencari kerja yang dikumpulkan oleh survey yang dilakukan oleh Cyrus Network. Pencari kerja cenderung mempunyai toleransi yang cukup tinggi terhadap gaji yang ditawarkan; secara rata-rata mereka bersedia menerima upah 20% lebih rendah dari yang diharapkan. Bahkan dalam berbagai kesempatan mereka juga bersedia menerima penghasilan yang lebih rendah dari upah minimum. Sebagian besar pencari kerja (92%) juga menganggap bahwa untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, pemerintah perlu mempermudah persyaratan izin investasi. Fasilitasi investasi adalah kata kunci untuk peningkatan permintaan tenaga kerja, terutama untuk investasi yang berkualitas. Fasilitasi tersebut hanya dapat dilakukan jika Indonesia dapat melakukan reformasi regulasi ekonominya dengan lebih serius. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan langkah awal untuk mendorong reformasi ekonomi. Usaha reformasi 363 ekonomi bukanlah hal baru. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) telah dikeluarkan. Tetapi berbagai paket tersebut belum dapat menciptakan kerangka regulasi ekonomi yang lebih baik. UU Cipta Kerja mengambil pendekatan lain yang lebih menyeluruh dan total dalam melakukan reformasi. Pendekatan ini mungkin perlu dilakukan karena Indonesia relatif terlambat dalam melakukan reformasi regulasi ekonomi dibandingkan negara lain di kawasan. Vietnam telah memulai inisiatif reformasi regulasi mereka sejak tahun 2010, yang dikenal sebagai Project 30, untuk melengkapi reformasi ekonomi mereka, Do Moi, yang berlangsung sejak 1986. Malaysia juga memulai inisiatif Pemudah di tahun 2007 untuk mengkaji berbagai regulasi terkait ekonomi, baik yang sedang berlaku maupun yang akan dikeluarkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan akan membawa angin segar perbaikan bagi daya saing perekonomian Indonesia, termasuk dalam mendukung pemulihan ekonomi di era pasca covid-19 dan membantu penanganan permasalahan ketenagakerjaan pada saat ini maupun dalam periode pasca pandemi mendatang. Keberhasilan dari reformasi ekonomi Indonesia tentunya akan tergantung dari implementasi dan keberlanjutan usaha reformasi tersebut, tetapi Undang-Undang ini akan membuka jalan untuk keberhasilan usaha tersebut. SAKSI DPR H. Firman Soebagyo, S.E., M.H. Berdasarkan pengetahuan yang Saksi ketahui, pengujian formil suatu undang- undang terkait dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses pembentukan undang-undang pada pokoknya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berdasarkan kelima tahapan dalam pembentukan undang-undang tersebut, keterlibatan Saksi di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya meliputi tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan saja. Saksi tidak terlibat di dalam penyusunan rancangan undang- 364 undang tentang cipta kerja, penyusunan rancangan undang-undang tentang cipta kerja merupakan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah. Terkait dengan tahapan perencanaan, dapat Saksi terangkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah terdaftar di dalam Prolegnas tahun 2020- 2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020. Di dalam Prolegnas tersebut, rancangan undang-undang tentang cipta kerja ditetapkan sebagai rancangan undang-undang usul Pemerintah. Badan legislasi DPR dalam menyusun Prolegnas tahun 2002-2004 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 telah menerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan yang ada, baik berupa masukan secara langsung dan/atau masukan secara tertulis, antara lain: 1. Dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.A., guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, civitas akademika, dan masyarakat. 3. Dewan pengawas TVRI. 4. Pengurus Majelis Ulama Indonesia. 5. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 6. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 7. Federasi Pekerja Honorer Pemerintah Wilayah Timur Indonesia. 8. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara. 9. Komunikasi satuan pengamanan dalam kantor DKI Jakarta. 10. Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia. 11. Pegawai non ASN kementerian PUPR. 12. Aliansi Pelangi Antarbangsa. 13. Koalisi Kebebasan Berserikat. 14. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK). 365 15. The Institute for Criminal Justice Reform. 16. Komnas Perempuan. 17. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. 18. Filantropi Indonesia. 19. Forum zakat. 20. Ikatan Apoteker Indonesia. 21. Ikatan Dokter Indonesia. 22. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi. 23. Koalisi Masyarakat Sipil. 24. Imparsial. 25. Koalisi Kebebasan Berserikat. 26. Serikat Pekerja Pos Indonesia. 27. Kelompok Kerja Identitas Hukum, dan 28. Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 disusun oleh badan legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan panitia perancang undang-undang DPD. Penyusunan Prolegnas tersebut dikoordinasikan oleh badan legislasi dan hasilnya disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas tahun 2020 selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019, tertanggal 17 Desember 2019 dan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2020, tertanggal 22 Januari 2020. Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 juga telah disosialisasikan oleh Badan Legislasi DPR kepada para pemangku kepentingan yang ada. Sosialisasi Prolegnas tersebut, antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja Badan Legislasi DPR pada 6 provinsi, yaitu: 1. Provinsi Banten; 2. Provinsi Jawa Barat; 366 3. Provinsi Jawa Timur; 4. Provinsi Bali; 5. Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Provinsi Kepulauan Riau. DPR juga telah mensosialisasikan Prolegnas tersebut melalui website, media cetak, dan/atau media sosial yang dimilikinya. Bahkan anggota DPR yang lain ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, juga melakukan sosialisasi Prolegnas ke pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi yang ada. Terkait dengan tahapan pembahasan, dapat Saksi informasikan bahwa RUU tentang Cipta Kerja telah dibahas melalui dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama atau satu dilakukan di Badan Legislasi DPR, sedangkan pembicaraan tingkat dua dilakukan di Rapat Paripurna DPR. Penunjukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tentang Cipta Kerja berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Badan Musyawarah DPR, pembicaraan tingkat satu di Badan Legislasi DPR dilakukan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Dikarenakan di gedung DPR dan lingkungan sekitarnya sedang mewabah covid-19, maka rapat- rapat yang dilakukan oleh DPR, termasuk rapat-rapat mengenai pembahasan RUU disepakati dilakukan melalui mekanisme kehadiran fisik secara langsung dan melalui virtual. Sebagian anggota Badan Legislasi DPR merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPR hadir secara langsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR dengan menerapkan Protokol covid-19. Selebihnya, sebagian anggota badan legislasi yang lain hadir melalui virtual. Demikian juga halnya dengan pihak pemerintah, kesepakatan ini didasarkan pada ketentuan tata cara rapat dan tata cara pengambilan keputusan di DPR yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembahasan RUU dalam pemilihan tingkat satu di Badan Legislasi DPR dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pengantar musyawarah; b. Pembahasan daftar inventarisir masalah atau DIM; 367 c. Penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir jika; d. Pengambilan keputusan. Pengantar musyawarah disampaikan dengan rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah. Di dalam rapat kerja ini hadir secara fisik: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Ketenagakerjaan. Sedangkan menteri-menteri lainnya hadir secara virtual. Di dalam pengantar musyawarah, pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap RUU tentang Cipta Kerja, dan kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR atas penjelasan RUU tersebut. Rapat kerja menyepakati untuk menerima penjelasan pemerintah atas RUU Cipta Kerja. Kegiatan rapat kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020. Setelah pengantar musyawarah disampaikan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dengan pemerintah, selanjutnya Badan Legislasi DPR di dalam rapat-rapat berikutnya juga melakukan rapat dengar pendapat umum dengan para narasumber dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU tentang Cipta Kerja. Di dalam RDPU tersebut hadir secara fisik dan/atau virtual, antara lain: 1. Tanggal 27 April 2020: a. Prof. Djisman Simandjuntak, Ph.D., Rektor Prasetiya Mulya; b. Saudara Yose Rizal Damuri, Ph.D., CSIS.; c. Sarman Simanjorang, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI. 2. Tanggal 29 April 2020: a. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., L.L.M., Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia; b. Dr. Bambang Kesowo, L.L.M., Dosen Fakultas Hukum UniversitasGadjah Mada. 368 3. Tanggal 5 Mei 2020 hadir: a. Saudara Emil Arifin, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI; b. Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, M.A., Direktur Institute of Developing Entrepreneurship. 4. Tanggal 9 Juni 2020: a. Muhammad Mova Al Afghani, S.H., L.L.M, Ph.D., Dosen Fakultas Hukum Ibnu Khaldun Bogor; b. Saudara Rosan P. Roeslani Ketua Kamar Dagang Indonesia; c. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. 5. Tanggal 10 Juni 2020: a. Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia; b. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan; c. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 6. Tanggal 11 Juni 2020: a. Dewan Pers; b. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI; c. Pengurus MUI; d. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU; e. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. Terkait dengan pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR dan Pemerintah sepakat untuk membahas semua DIM yang ada, dimulai dari DIM yang ringan terlebih dahulu, kemudian berlanjut kepada DIM yang dianggap berat dan mendapat banyak perhatian publik. Selama pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR juga tetap menerima berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait, 369 khusus DIM RUU terkait Bab IV tentang Ketenagakerjaan telah disepakati untuk dibahas pada akhir pembicaraan Tingkat 1. Adanya kesepakatan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Legislasi DPR dan Pemerintah ingin agar para pemangku kepentingan terkait dapat berpartisipasi secara optimal terkait substansi rancangan undang-undang tersebut. DPR bersama pemerintah berusaha mendengarkan dan memperhatikan aspirasi semua pemangku kepentingan yang ada, baik tenaga kerja maupun pelaku usaha. Bahkan secara khusus, DPR melalui anggota fraksi dan/atau alat kelengkapan DPR, juga telah berulangkali menerima aspirasi dari berbagai perwakilan tenaga kerja dan mahasiswa yang ada, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Berikut beberapa kegiatan yang dapat Saksi terangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja. 1. Tanggal 12 Agustus 2020: • Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo, menerima Pengurus Majelis Ulama Indonesia. 2. Tanggal 13 Agustus 2020: • Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rachmat Gobel, serta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin, dan Anggota Badan Legislasi DPR Lamhot Sinaga menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Jabodetabek. 3. Tanggal 18 Agustus 2020: • Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasco bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi PR, Willy Aditya menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. 4. Tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020: • Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya bersama perwakilan fraksi-fraksi DPR, yaitu fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB menerima kunjungan perwakilan Organisasi Serikat Buruh/Pekerja terkait masukan dan aspirasi untuk penyempurnaan Bab IV Ketenagakerjaan. DPR membuka ruang seluas- 370 luasnya untuk berdialog dan menerima saran, dan masukan terkait pembahasan Bab IV Ketenagakerjaan tanpa membeda-bedakan aliansi buruh mana pun. 5. Tanggal 25 Agustus 2020: • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco bersama Pimpinan Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas dan Willy Aditya serta anggota DPR lainnya, menerima aspirasi berbagai organisasi serikat buruh dan sekaligus menyampaikan hasil kesepahaman yang telah dihasilkan dalam pertemuan di Hotel Mulia tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020. Salah satu hasil kesepahaman tersebut mengenai komitmen untuk tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan substansi Bab IV Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal dan perwakilan 15 organisasi serikat buruh lainnya. Pembahasan DIM dilakukan oleh badan legislasi melalui rapat panitia kerja atau panja. Setelah semua materi muatan DIM RUU tentang Cipta Kerja selesai dibahas, maka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilanjutkan dengan pembahasan dalam rapat tim perumus atau timus dan tim sinkronisasi atau timsin. Di dalam pembahasan DIM, sejak awal Badan Legislasi DPR bersama Pemerintah sepakat untuk melibatkan Dewan Perwakilan Daerah pada pembicaraan tingkat satu. Badan Legislasi DPR dan Pemerintah juga menerima DIM yang disampaikan oleh DPD. DIM tersebut dijadikan sandingan dan ikut dibahas bersama dengan DIM yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR. Keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilakukan sampai dengan pembicaraan tingkat 1 berakhir. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir di fraksi DPR dilakukan di dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Penyampaian pendapat mini tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat 1 atas RUU tentang Cipta Kerja. Berdasarkan keputusan pembicaraan tingkat 1 tersebut, RUU tentang Cipta Kerja disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 2 di dalam Rapat Paripurna DPR. Penyampaian pendapat mini dan pengambilan keputusan tingkat 1 tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020, sedangkan pengambilan keputusan tingkat 2 di dalam 371 Rapat Paripurna DPR dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020. Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Pelaksanaan rapat dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dalam tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan terkait RUU tentang Cipta Kerja dilakukan secara terbuka untuk umum dan telah dipublikasikan oleh DPR melalui website, media televisi, media sosial, dan/atau media cetak. Dengan demikian, baik DPR, Pemerintah, dan masyarakat juga dapat mengikuti rapat-rapat tersebut melalui berbagai sarana media yang ada, ini merupakan komitmen bersama antara DPR dengan Pemerintah yang sejak awal pembahasan RUU sepakat untuk terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat. Demikian keterangan Saksi atas tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan dari RUU tentang Cipta Kerja. Saksi berpendapat bahwa tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, walaupun harus pada saat situasi dan kondisi yang sulit, yaitu saat pandemi covid-19 sedang berlangsung. Hal ini semata-mata Saksi lakukan karena Saksi dan rekan-rekan anggota DPR lainnya terikat pada sumpah jabatan sebagai wakil rakyat, sumpah anggota DPR, “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima 372 Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Juni 2021, bertanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON A. POKOK PERMOHONAN FORMIL PARA PEMOHON 1. Bahwa pengujian formil dalam permohoan a quo adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi khususnya sebagaimana amanat Pasal 22A UUD 1945, Pembukaan UUD 1945, dan pembuatannya tidak melalui mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Selanjutnya disebut dengan UU PPP), Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan UU MD3), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang; 2. Bahwa dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja meninggalkan partisipasi publik khususnya stakeholder terkait seperti para Pemohon, padahal dalam ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU PPP menghendaki adanya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembahasan. Di tahap perencanaan, didominasi oleh pengusaha yang tergabung dalam satuan tugas Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal perencanaan dan penyusunan ini diperlukan pelibatan dan partisipasi publik yang luas dan beragam dari berbagai latar terutama subjek hukum (adresat) yang hendak dikenai dari Undang-Undang ini, yakni salah satunya pekerja atau buruh dan para pemangku kepentingan (stakeholders). 373 3. Bahwa sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan dan terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 4. Bahwa diubahnya naskah UU Cipta Kerja Hasil Kesepakatan Paripurna. 5. Bahwa UU Cipta Kerja secara asalnya rancu sumber hukum dan tidak sesuai Teknik maupun substansi penyusunan suatu undang- undang. B. POKOK PERMOHONAN MATERIIL PARA PEMOHON Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja, sebagai berikut: − Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagai berikut: Pasal 42 angka 5, Pasal 42 angka 6, Pasal 42 angka 7, Pasal 42 angka 15, Pasal 42 angka 23. − Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut: Pasal 81 angka 4, Pasal 81 angka 5, Pasal 81 angka 6, Pasal 81 angka 7, Pasal 81 angka 8, Pasal 81 angka 9, Pasal 81 angka 10, Pasal 81 angka 11, Pasal 81 angka 12, Pasal 81 angka 13, Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 16, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 20, Pasal 81 angka 22, Pasal 81 angka 23, Pasal 81 angka 24, Pasal 81 angka 25, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 28, Pasal 81 angka 30, Pasal 81 angka 37, Pasal 81 angka 38, Pasal 81 angka 39, Pasal 81 angka 41, Pasal 81 angka 43, Pasal 81 angka 46, Pasal 81 angka 42, Pasal 81 angka 44, Pasal 81 angka 45, Pasal 81 angka 50, Pasal 81 angka 51, Pasal 81 angka 52, Pasal 81 angka 53, Pasal 81 angka 54, Pasal 81 angka 55, Pasal 81 angka 56, Pasal 81 angka 57, Pasal 81 angka 58, Pasal 81 angka 59, Pasal 81 angka 60, Pasal 81 angka 61, Pasal 81 angka 62, Pasal 81 angka 63, Pasal 81 angka 64, Pasal 81 angka 65, Pasal 81 angka 66, Pasal 81 angka 67, dan Pasal 81 angka 68. 374 − Ketentuan Pasal 82 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. − Ketentuan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial. bertentangan dengan: − Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. − Pasal 28 UUD 1945: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang. − Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. − Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. − Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. − Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945: (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 375 pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. − Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja yang telah mengubah dan menghilangkan frase “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah menghilangkan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik. 2. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 sepanjang frase “dapat dilakukan secara terintegrasi” dalam Pasal 10 ayat (2) telah membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan secara terintegrasi (bundling) atau tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (unbundled) yang menyebabkan potensi peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang sehingga melanggar pemaknaan dari dikuasai oleh negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU- XIII/2015 dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 7, Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero), karena BUMN yang diberikan kewenangan untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 haruslah merupakan PT. PLN (Persero) dan bukan BUMN lain maupun swasta. 4. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 15 sepanjang kata “dapat” dalam Pasal 23 ayat (2) menurut para Pemohon telah inkonstitusional dan 376 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik karena kondisi PT. PLN (Persero) kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau dapat dibenarkan karena negara melalui PT. PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan belum dapat menjangkau, namun manakala penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan di wilayah yang telah terjangkau maka yang terjadi adalah pembebanan APBN untuk membayar kelebihan listrik ke swasta. Pembebanan APBN untuk pembayaran kepada swasta ini sangatlah merugikan para Pemohon sebagai pembayar pajak dan pengguna listrik sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 23 sepanjang frase “sewa jaringan tenaga listrik” dalam Pasal 33 ayat (2) menurut para Pemohon telah bertentangan dengan UUD 1945 karena menyewakan transmisi oleh pihak lain baik untuk digunakan dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan swasta dan diperjualbelikan membuat kerentanan sistem transmisi interkoneksi dapat menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat menyebabkan listrik padam dan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. 6. Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 4 dan 5 UUCK yang pada pokoknya menyatakan “kewajiban pemberi kerja yang mempekerjakan TKA” menurut para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengabaikan hak WNI atas pekerja dengan mengatur mengenai TKA. TKA seharusnya bukan pada bentuk pekerjaan kasar tetapi pada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. 377 7. Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56, 57, 59, 61 UU Ketenagakerjaan menyebabkan legalisasi Praktek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berulang kali seumur hidup. Perubahan pasal tersebut, mengakibatkan praktek PKWT tidak lagi dibatasi jangka waktu baik saat kali pertama dilakukan, perpanjangan, maupun pembaharuan, dan ketidakpastian kerja untuk menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT yang melanggar mengenai jangka waktu PKWT dapat dilakukan yang mana jelas merupakan bentuk kerugian/potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh para Pemohon. Dengan demikian jelas Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) ayat (2) UUD 1945. 8. Bahwa Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 64 dan 65, serta mengubah Pasal 66 UU Ketenagakerjaan telah menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan Pemborongan dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 9. Bahwa Pasal 81 angka 22 dan 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 dan 79 UU Ketenagakerjaan, telah menyebabkan waktu kerja yang bersifat eksploitatif bagi pekerja dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 10. Bahwa Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 81 angka 26 dan 27 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 89 dan 90 UU Ketenagakerjaan, telah mendegradasi perlindungan pengupahan dan menghilangkan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang merupakan salah satu bentuk dari Upah Minimum, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 11. Bahwa Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang menyisipkan ketentuan pasal baru yaitu Pasal 88 C ayat (2) UU Cipta Kerja yang menyatakan “Gubernur dapat menetapkan upah minimum 378 kabupaten/kota dengan syarat tertentu”, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian adanya upah minimum kabupaten/kota dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 12. Bahwa Pasal 81 angka 26 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 89 UU Ketenagakerjaan menyebabkan Gubernur saat ini dilarang lagi menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota dan bertentangan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Bahwa Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 90A diantara Pasal 90 dan Pasal 91 UU Ketenagakerjaan, telah menyebabkan terhalangnya hak dan kewenangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam bentuk merundingkan upah di atas upah minimum bagi pekerja anggotanya. Terlebih telah menjadi suatu hal yang bersifat notoir feiten bahwa posisi pekerja selalu berada subordinat dihadapan pengusaha dan oleh karenanya dapat dipastikan manakala hanya pekerja yang dapat merundingkan upah di atas upah minimum dengan pengusaha maka tidak akan pernah terjadi kesepakatan upah di atas upah minimum bagi pekerja di Indonesia. Sehingga Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 14. Bahwa Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 92 UU Ketenagakerjaan, telah mendegradasi perlindungan pengupahan khususnya melahirkan aturan struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan. Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja telah menyebabkan dihapusnya “golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan” yang sebelumnya telah dijamin dalam ayat (1) Pasal 92 UU Ketenagakerjaan, namun diganti dengan ”kemampuan perusahaan dan produktivitas” dalam ayat (1) Pasal 92 pada Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja. Hal ini jelas menyebabkan aturan mengenai struktur 379 dan skala upah yang tidak berkeadilan khususnya dengan meniadakan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan. Dengan demikian jelas Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 15. Bahwa Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 UU Cipta Kerja menyebabkan kemudahan praktek pelaksanaan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945. 16. Bahwa Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61 UU Cipta Kerja menyebabkan kemudahan praktek pelaksanaan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), 28 ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945. 17. Bahwa Pasal 81 angka 62 UU Cipta Kerja menghapus Pasal 184 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 81 angka 63, 64, 65, 66, 67, dan 68 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185, 186, 187, 188, 189, dan 190 UU Ketenagakerjaan menyebabkan memberikan kemudahan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), 28 ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945, sehingga menyebabkan: − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha dalam hal tidak memberikan hak pesangon kepada pekerja yang PHK dengan alasan pension. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal membayar upah di bawah upah minimum kepada pekerja, dan kepastian hukum atas dibayarkannya Upah Minimum kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang 380 menggunakan hak dasarnya yaitu mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, serta ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 137 UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang mengajak pekerja lain dengan tidak melanggar hukum untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan, dan ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standart kompetensi yang berlaku. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja swasta dalam hal kewajiban memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena sanksi atas pelanggaran Pasal 14 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja yang tidak memulangkan TKA yang dipekerjakannya ke negara asal setelah hubungan kerjanya berakhir. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 48 UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum atas pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif, karena norma yang mengatur jenis dari sanksi administratif dihapus yaitu Pasal 190 UU Ketenagakerjaan. − Menurunkan sanksi atas pelanggaran Pasal 42 ayat (1) menjadi sanksi administratif dalam Pasal 190 ayat (1) pada Pasal 81 angka 67 UU Cipta Kerja. 381 − Menurunkan sanksi atas pelanggran Pasal 37 ayat (2) menjadi sanksi administratif dalam Pasal 190 ayat (1) pada Pasal 81 angka 67 UU Cipta Kerja. Sehingga jelas Pasal 81 angka 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 18. Bahwa Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan 47 UU SJSN, dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 yang mengubah Pasal 6 dan Pasal 9 UU BPJS, akan mengakibatkan tidak semua pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Hal ini jelas bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal 382 standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan atau kewenangan para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 383 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan di uji. Selain itu, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian, apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Pemohon, yang didasarkan bahwa: a. Bahwa para Pemohon, baik Pemohon I (1) - LX (60) sebagai pengurus serikat pekerja maupun Pemohon LXI (61) – DCLXII (663) sebagai perorangan sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktifitas, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan a quo yang diuji. b. Bahwa Hak-hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan dan pengurus serikat pekerja yang memiliki kepentingan yang sama sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, tidak dikurangi, dihilangkan, 384 dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. c. Berdasarkan seluruh uraian dalam posita para Pemohon, tidak satupun secara konkrit dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari para Pemohon, apakah dengan berlakunya ketentuan a quo secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar telah merugikan para Pemohon. Dalil Pemohon dalam positanya hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata, dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional yang bersifat konkrit maupun potensial oleh karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. 5. Bahwa perlu dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud, apakah para Pemohon secara langsung mengalami kerugian konstitusional atas UU Cipta Kerja sebagaimana dimaksud, di mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan/atau dijelaskan secara objektif, nyata dan terang oleh para Pemohon. 6. Bahwa dalam uraian pada pokok permohonan para Pemohon, justru tidak menemukan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi pada para Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka menurut pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON A. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN FORMIL PARA PEMOHON Bahwa terhadap persoalan pengujian formil terhadap UU CK, pemerintah telah memberikan keterangan sebelumnya dalam perkara 91/PUU- 385 XVIII/2020, yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam perkara a quo, dengan terdapat beberapa tambahan sebagai berikut: A. Kebijakan Politik Hukum Nasional Pembentukan UU Cipta Kerja (1) Pertimbangan dibentuknya UU Cipta Kerja adalah dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja sebagaimana dimaksud, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. (2) Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang- undang sektoral saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektoral yang belum 386 mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 78 undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. Perubahan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu per satu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu perubahan beberapa undang-undang dalam bentuk omnibus merupakan skema yang bisa mengakomodasi tujuan tersebut. a. Pembentukan UU Cipta Kerja Tidak Melanggar Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan, Asas Kejelasan Rumusan, dan Asas Keterbukaan. (1) bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU PPP, yang dimaksud pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (2) bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU PPP yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) adalah Undang- Undang. (3) bahwa dengan demikian, UU Cipta Kerja dimaknai sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang pembentukannya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (4) bahwa menurut Pasal 5 huruf g UU PPP, salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU PPP 387 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (5) bahwa dalam kaitannya dengan asas keterbukaan, UU PPP telah mengatur perwujudan asas tersebut di dalam Pasal 88 yang berbunyi: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU PPP Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. (6) bahwa selain Pasal 88 UU PPP, Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No. 87 Tahun 2014) juga mengatur bahwa: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan 388 Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. (7) bahwa berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 170 (Perpres No. 87 Tahun 2014), sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengundangan UU, DPR dan Pemerintah melakukan penyebarluasan guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. (8) bahwa selanjutnya, mengenai bentuk penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 dilakukan melalui: a. media elektronik, melalui televisi; radio, dan/atau internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan; b. media cetak; c. forum tatap muka atau dialog langsung dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya; dan/atau d. jaringan dokumentasi dan informasi hukum. (9) bahwa UU Cipta Kerja disusun oleh Pemerintah sebagai respon berdasarkan masukan masyarakat dikarenakan sulitnya mengurus perizinan untuk berusaha di Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja disusun sebagai usaha pemerintah untuk mendorong usaha mikro kecil agar lebih memiliki daya saing. UU Cipta Kerja merupakan undang- undang yang dibentuk dengan metode Omnimbus untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum 389 dalam berbagai undang-undang yang ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional. UU Cipta Kerja ini mengatur banyak sektoral yang memberi dampak pada 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, yang meliputi 10 kluster yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi. (10) bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, Rapat Paripurna dilakukan untuk mengesahkan RUU Cipta Lapangan Kerja (yang kemudian berubah menjadi RUU tentang Cipta Kerja) dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 (vide bukti Pemerintah). (11) bahwa setelah terbitnya draft RUU Cipta Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, draft RUU Cipta Kerja telah dapat diakses dengan mudah melalui media daring dalam situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, masyarakat juga masih dapat memberikan masukan terhadap draft RUU Cipta Kerja (vide bukti Pemerintah). (12) bahwa dalam penyusunan UU Cipta Kerja, Pemerintah juga telah melakukan penyebarluasan informasi dan 390 mendapatkan respon dari masyarakat berupa penolakan, koreksi, serta masukan. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberi masukan (vide bukti Pemerintah). (13) bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terlebih dahulu untuk menghindari kesimpangsiuran dan ketidakpastian atas draft RUU tentang Cipta Kerja tersebut. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti Pemerintah tidak melakukan penyebarluasan informasi dan menutup ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja, faktanya Pemerintah telah mengundang stakeholders untuk berkoordinasi dalam penyusunan UU Cipta Kerja tersebut. (14) bahwa untuk menerima masukan dan merespon isu dari masing-masing sektor, penyeberluasan informasi UU Cipta Kerja dilakukan per sektor oleh kementerian/lembaga terkait dan sosialisasi secara umum UU Cipta Kerja dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (15) bahwa merujuk pada poin 1 sampai dengan poin 13 di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi proses penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang telah sesuai dengan asas keterbukaan. (16) bahwa dengan demikian, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum. 391 b. Pembentukan UU Cipta Kerja Tidak Melanggar Prosedur Persetujuan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya. (1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja dengan dalil bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU PPP beserta penjelasannya; (2) Bahwa pengujian formil Undang-Undang adalah pengujian Undang-Undang yang dianggap dalam pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 [vide Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi]; (3) Bahwa pembentukan Undang-Undang secara formil diatur Pasal 20 UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR untuk membentuk Undang- Undang, dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945, diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan amanat Pasal 22A UUD 1945 dibentuklah UU PPP. (4) Bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, terkait dengan proses pembahasan RUU yang dijabarkan dalam Bab VII tentang Pembahasan dan Pengesahan RUU. Pembahasan RUU termuat dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU 12 Tahun 2011, yang menyatakan: 392 1. Pasal 66 UU PPP Jo. Pasal 168 UU 17 Tahun 2014 “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”. 2. Pasal 67 UU PPP Jo. Pasal 169 UU 17 Tahun 2014 “Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.” Tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden, berdasarkan Pasal 172 UU 17 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib (vide bukti-bukti pemerintah). Pengesahan RUU termuat dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 73 ayat (1) UU PPP, yang menyatakan: 1. Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU PPP menyatakan: (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 2. Pasal 73 ayat (1) UU PPP, menyatakan: Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. (5) Bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dan telah melakukan rangkaian pembahasan dengan melalui tahapan rapat kerja dengan DPR, rapat dengan pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan 393 pengesahan pada tanggal 2 November 2020 (vide bukti- bukti Pemerintah). (6) Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 Jo. Pasal 22A UUD 1945 serta UU PPP pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015 Jo. Putusan Nomor 73/PUU- XII/2014, bertanggal 29 September 2014 Jo. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015 dijelaskan: [3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] …dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang- Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang- undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 394 (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. [3.17] …pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua Lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian kesatu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang- Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945; [3.18] …dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, 395 ”Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat Undang- Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang- Undang yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic, seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”; [3.19] …oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUUI/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang- Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil procedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; [3.20] …menurut Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panita Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna; 396 ... [3.33] …pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; [3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.23] …Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari 397 delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hokum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang- Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik 398 yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; [3.24] …mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang a quo cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang- undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo, karena Undang-Undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang- Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang- Undang tersebut, bukan pengujian formil; [3.26] ...MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR 399 bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang- Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing- masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; (7) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah a quo, secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU PPP, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PPP, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadikan cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang- Undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang 400 tersebut. Jikalau dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang- Undang tersebut, bukan pengujian formil. (8) Bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan telah melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU PPP dengan bukti Pemerintah terlampir. (9) Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang- undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) PPP 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar, dan tidak berdasar. B. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN MATERIIL PARA PEMOHON. TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN 1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja telah mengubah dan menghilangkan frase “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” sehingga menghilangkan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik sehingga berpotensi merugikan negara akibat dari perencanaan umum tentang ketenagalistrikan yang dilakukan tanpa mekanisme konsultansi dengan DPR. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 401 fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan, berdasarkan Pasal 72 huruf d UU MD3 mengatur bahwa DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi pengawasan DPR telah diatur oleh UUD 1945 dan UU MD3 sehingga sekalipun tidak ada frase “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Dalam Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja, maka tidak akan menghilangkan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah RUKN. b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja yang menyatakan “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” tidak menghilangkan fungsi pengawasan dalam usaha penyediaan tenaga listrik oleh DPR RI, walaupun tidak lagi disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja. Fungsi pengawasan oleh DPR RI terhadap usaha penyediaan tenaga listrik tetap masih ada sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menyatakan “Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR”. c. Kebijakan Energi Nasional yang masih berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dimana Kebijakan Energi Nasional merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang berbunyi “Kebijakan energi nasional menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional”. d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. 402 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 bertentangan dangan UUD 1945 sepanjang frase “dapat dilakukan secara terintegrasi” telah membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan secara terintegrasi (bundling) atau tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (unbundled) yang menyebabkan potensi peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang, sehingga melanggar pemaknaan dari dikuasai oleh negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo telah pernah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 149/PUU-VII/2009. Alasan yang dijadikan dasar penolakan adalah bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya yang memuat prinsip unbundling yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 16 UU 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, yang tegas menyatakan, “Usaha Penyedia Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda”. Dengan rumusan demikian berarti usaha pembangkitan usaha tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Inilah yang dikenal dengan prinsip unbundling dan oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan jo. Pasal 42 angka 6 UU Cipta Kerja a quo tidak mengandung prinsip demikian sebab tidak ada penegasan bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum itu yang mencakup usaha pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, 403 distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Sehingga UU Ketenagalistrikan a quo tidak menganut prinsip unbundling seperti yang dianut dalam UU No 20 tahun 2002 yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. b. Bahwa isu unbundling kembali dilakukan uji materi dan oleh MK telah diputus melalui Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 pada tanggal 14 Desember 2016, Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktek unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara.” 2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalisrikan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memilliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara.” 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. c. Bahwa Keputusan MK dalam perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 harus dimaknai bahwa praktek unbundling tidak dibenarkan apabila dapat menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara’, namun dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU 30/2009, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan unbundling dalam ketentuan Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja, karena tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD 404 sesuai tingkatannya. Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Ketika tidak ada satu pun badan usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, UU 30/2009 mewajibkan Pemerintah untuk menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”; sehingga masih ada kontrol dari negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga tidak menghilangkan “prinsip dikuasai oleh negara. d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah terang dan jelas bahwa terkait dengan unbundling sudah pernah dilakukan uji materiil oleh MK yang putusannya sudah sangat jelas sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 42 angka 7 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan adalah PT. PLN (Persero), karena BUMN yang diberikan kewenangan untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 merupakan PT. PLN (Persero) dan bukan BUMN lain maupun swasta. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU- XIII/2015, Mahkamah memberikan pertimbangan Pasal 11 ayat (1) bukanlah norma yang berdiri sendiri melainkan normal awal yang darinya kemudian dirumuskan atau diturunkan rumusan norma pada ayat-ayat selanjutnya. Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan jo. Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja a quo adalah agar seluruh rakyat mendapatkan pelayanan akan 405 kebutuhan tenaga listrik. Oleh karena itulah Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan jo. Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja a quo ditutup dengan ayat (4) yang intinya menekankan bahwa dalam hal tidak ada badan usaha (baik milik daerah atau swasta) atau koperasi yang menyediakan tenaga listrik di suatu wilayah, pemerintah menugasi Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakannya. b. Bahwa sehubungan dengan potensi privatisasi yang dikhawatirkan oleh Pemohon, Mahkamah juga berpendapat dalam putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkamah telah menyatakan bahwa penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang meguasai hajat hidup orang banyak tidak berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sepanjang hal itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara. Sementara itu, mengenai keterlibatan swasta, baik asing maupun dalam negeri termasuk keterlibatan pemerintah melalui BUMD, dalam pertimbangannya dalam putusan Mahkamah yang sama menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh Negara, dalam arti harus dikelola oleh Negara melalui perusahaan Negara yang didanai oleh Pemerintah (Negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam atau luar negeri atau dengan melibatkan swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti hanya BUMN yang boleh mengelola usaha ketenagalistrikan, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta hanya apabila diajak kerja sama dengan BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya, apakah yang dimaksud dengan perusahaan Negara pengelola tenaga listrik hanya BUMN, dalam hal ini PLN, ataukan bisa dibagi dengan perusahaan Negara lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan otonomi daerah? 406 Mahkamah berpendapat jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company”. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara. c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja, BUMN diberikan prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pengaturan ini tidak hanya dibatasi untuk BUMN, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, dalam hal adanya wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik. d. Namun demikian Pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa saat ini Pemerintah tetap sebagai pemegang kendali terhadap keterlibatan pihak-pihak di sektor ketenagalistrikan dengan tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan mengatur (regelendaad), mengurus (bertuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad); e. Bahwa dengan masih adanya keterlibatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, maka kekhawatiran Pemohon akan adanya privatisasi sektor penyediaan tenaga listrik yang berakibat naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) dan semakin terbatasnya akses listrik untuk masyarakat miskin sangatlah tidak berdasar, justru keterlibatan pihak lain selain PT. PLN (Persero) dalam penyediaan tenaga listrik akan mempercepat penyaluran tenaga listrik di wilayah yang selama ini belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, sehingga sudah jelas dalil Pemohon adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar. 407 4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 42 angka 15 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dapat” tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik karena kondisi PT. PLN (Persero) kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau dapat dibenarkan karena negara melalui PT. PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan belum dapat menjangkau, namun manakala penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan di wilayah yang telah terjangkau maka yang terjadi adalah pembebanan APBN untuk membayar kelebihan listrik ke swasta. Pembebanan APBN untuk pembayaran kepada swasta ini sangatlah merugikan para Pemohon sebagai pembayar pajak dan pengguna listrik sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam ketentuan a quo adalah agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayananan kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, andal, dan dengan harga yang terjangkau. b. Bahwa untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat, meningkatkan mutu dan keandalan, dan mendapatkan biaya penyediaan tenaga listrik yang lebih optimal, PLN dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari Pemegang Perizinan Berusaha dalam rangka kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. c. Dalam hal PLN akan membeli kelebihan tenaga listrik maka harga pembelian tenaga listrik memerlukan persetujuan 408 pemerintah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j UU Cipta Kerja, yang mana harga pembelian tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik tidak akan melebihi BPP pembangkitan setempat. Hal ini dapat membantu dalam menurunkan BPP pembangkitan setempat. d. Selanjutnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU Cipta Kerja bersifat regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pengaturan APBN telah dipertimbangkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan tenaga listrik. e. Bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam pasal ini sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik. Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak memahami secara keseluruhan ketentuan a quo. 5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 42 angka 23 bertentangan dengan UUD 1945 karena penyewaan transmisi oleh pihak lain baik untuk digunakan dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan swasta dan diperjualbelikan membuat kerentanan sistem transmisi 409 interkoneksi sehingga dapat menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat menyebabkan listrik padam serta merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa substansi utama pengaturan dalam Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja tidak terdapat perubahan dari ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2009. Penyewaan transmisi tidak akan menyebabkan terganggunya sistem interkoneksi, karena terkait pemanfaatan bersama jaringan transmisi telah diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik 2015 yang dibuat dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan meningkatkan utilitas jaringan. Peraturan tersebut mengatur bahwa Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik, dimana pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan dan keandalan sistem. Dalam hal pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan pada sistem interkoneksi maka pengaturan operasi sistem pada jaringan transmisi tetap dilakukan oleh operator pada sistem terbesar. b. Bahwa untuk menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan efisien serta dalam rangka mendorong peran pembangkit energi baru dan terbarukan dalam jaringan sistem tenaga listrik, perlu mengatur pembangkit energi baru dan terbarukan dalam aturan jaringan sistem tenaga listrik (grid code) yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (grid code). Dimana penerapan skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi harus melalui proses evaluasi teknis oleh operator sistem (dispatcher) untuk memastikan bahwa skema tersebut tetap menjaga keandalan sistem; c. Bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan 410 dalam pasal ini sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik dan bukan untuk merugikan masyarakat dengan dalil menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat menyebabkan listrik padam dan merugikan kepenitngan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” d. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan kerentanan sistem interkoneksi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas sudah terang dan jelas dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, dan ketentuan dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 42 angka 6, Pasal 42 angka 7, Pasal 42 angka 15, Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 4, dan 5, UU Cipta Kerja dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 UU Ketenagakerjaan menyebutkan “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Pemerintah Pusat”. Frasa “wajib 411 memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat” merupakan syarat mutlak bagi setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA. Tanpa memiliki RPTKA yang sah, pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA. Dalam hal ini, maka terang dan jelas bahwa peran serta dan tanggung jawab negara/pemerintah dalam proses penggunaan TKA oleh pemberi kerja tidaklah hilang. b. Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 UU Ketenagakerjaan pada prinsipnya menjadikan bahwa pengesahan rencana penggunaan TKA oleh pemerintah merupakan produk akhir pemerintah atas permohonan penggunaan TKA oleh pemberi kerja. Ketentuan Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 UU Ketenagakerjaan tersebut berupaya merekonstruksi kembali konsep perizinan penggunaan TKA oleh pemberi kerja, namun tidak menghilangkan prinsip-prinsip pokok yang harus negara lakukan dalam proses penggunaan TKA, yaitu: pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah. Selain itu, TKA yang akan bekerja juga wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik terhadap jenis jabatan yang akan diduduki, maupun memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan yang akan diduduki. c. Bahwa tidak hilangnya prinsip-prinsip pokok sebagaimana dimaksud pada huruf b, tergambar dari proses pengesahan RPTKA oleh pemerintah, dimana sebelum melakukan pengesahan RPTKA, pemerintah terlebih dahulu melakukan penilaian kelayakan atas RPTKA yang diajukan oleh pemberi kerja. Adapun penilaian kelayakan RPTKA memuat hal-hal sebagai berikut: 1) alasan penggunaan TKA; 2) jumlah TKA; 412 3) jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; 4) jangka waktu penggunaan TKA; dan 5) penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA; 6) lokasi kerja TKA; 7) ada atau tidaknya Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan 8) rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun. d. Bahwa proses pengesahan RPTKA oleh pemerintah memperhatikan pada kondisi pasar kerja ekonomi nasional secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA serta potensi penyerapan tenaga kerja, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. e. Bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan RPTKA tersebut, pemerintah juga melakukan penilaian atau verifikasi atas calon TKA yang akan dipekerjakan untuk memastikan layak atau tidaknya yang bersangkutan bekerja di Indonesia, misalnya menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki calon TKA tersebut dengan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; f. Bahwa dalam hal semua proses telah terpenuhi, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan pengesahan RPTKA yang muatannya mencakup jabatan, lokasi kerja, jangka waktu, dan identitas TKA sebagai dasar untuk penerbitan Izin Tinggal Terbatas untuk bekerja (Itas Kerja) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 413 g. Bahwa pengesahan RPTKA tersebut juga harus memperhatikan ketentuan antara lain: 1) TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. 2) TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia; 3) Pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakannya; dan 4) Pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. h. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, secara jelas tampak bahwa pengesahan RPTKA merupakan bentuk peran negara untuk mengatur penggunaan TKA di Indonesia melalui pemberian persetujuan kepada pemberi kerja yang layak untuk mempekerjakan TKA, maupun atas TKA yang dapat bekerja di Indonesia. Atas hal tersebut, maka secara prinsip tidak ada penghapusan perizinan penggunaan tenaga keja asing dalam UU Cipta Kerja, dan keberadaan pengesahan RPTKA tetap memberikan kepastian hukum yang berlaku sebagai perizinan dalam penggunaan TKA. i. Bahwa dengan adanya pengesahan RPTKA pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan TKA dan memberikan sanksi terhadap pemberi kerja dan TKA yang melakukan pelanggaran norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian. 414 j. Bahwa Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan secara tegas mengatur “TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki”. Jelas bahwa penggunaan TKA harus berdasarkan kompetensi yang disesuaikan dengan jabatan. Mengenai syarat kompetensi bagi TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia, terkait erat dengan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Penetapan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA menggunakan referensi International Standar Clasification of Occupation (ISCO) dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), dengan demikian jabatan yang dapat diduduki oleh TKA dapat diuraikan kualifikasi jabatan dan syarat jabatannya, termasuk standar kompetensinya. Bahwa substansi Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja telah mengakomodir substansi Pasal 44 UU Ketenagakerjaan terkait dengan kompetensi TKA. k. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menghapus perizinan dalam penggunaan TKA, sehingga mengakibatkan masuknya TKA unskill labour, dan memberi ruang yang luas bagi pemberi kerja TKA untuk menempatkan TKA pada segala jenis jabatan dan pekerjaan di Indonesia tanpa batas, tidaklah berdasar dan lebih disebabkan kurang pahamnya Pemohon atas konsep perizinan penggunaan TKA yang diatur dalam UU Cipta Kerja. l. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, pengaturan penggunaan TKA sebagaimana dalam UU Cipta Kerja tidak menghilangkan esensi pasal-pasal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Penggunaan TKA akan dikendalikan melalui proses perizinan pengesahan RPTKA dan pengawasan serta penegakan sanksi atas norma penggunaan TKA. 415 m. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mengatakan Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan. Ketentuan Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menurut pemerintah terhadap dalil Pemohon sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. 7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56, 57, 59, dan 61 UU Ketenagakerjaan menyebabkan legalisasi praktek PKWT berulang kali seumur hidup. Perubahan Pasal tersebut, mengakibatkan praktek PKWT tidak lagi dibatasi jangka waktu baik saat kali pertama dilakukan, perpanjangan, maupun pembaharuan, dan ketidakpastian kerja untuk menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT yang melanggar mengenai jangka waktu PKWT dapat dilakukan yang mana jelas merupakan bentuk kerugian/potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh para Pemohon. Dengan demikian jelas Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa terhadap yang mengubah Pasal 56 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dikaitkan dengan Pasal 61 ayat (1) huruf c UU Cipta Kerja justru memberikan kejelasan dan kepastian jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan dalam PKWT, yang dituangkan di dalam perjanjian kerja sehingga akan memperjelas saat dimulai dan berakhirnya PKWT. Pengaturan jangka waktu ini telah diatur di dalam PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 416 Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. b. Bahwa terhadap Pasal 81 angka 15 yang mengubah Pasal 57 UU Cipta Kerja, Pemerintah berpandangan bahwa UU Cipta Kerja tetap mengatur bahwa PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Rumusan ketentuan ini tetap memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan kepada pekerja/buruh PKWT, utamanya dalam hal pembuktian pada saat terjadi permasalahan/perselisihan hubungan industrial di pengadilan. c. Bahwa esensi pelindungan bagi pekerja/buruh PKWT sejatinya justru terletak pada pengaturan batasan sifat, jenis pekerjaan, jangka waktu, serta kompensasi bagi pekerja saat PKWT berakhir yang selama ini tidak didapatkan pekerja sebelum hadirnya UU Cipta Kerja. Dengan demikian, UU Cipta Kerja secara solutif telah mengatur hal-hal penting tersebut. d. Bahwa dalil Pemohon pada Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengaitkan pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pada ayat (7) Pasal 57 UU Ketenagakerjaan adalah kabur dan tidak jelas karena Pasal 57 UU Ketenagakerjaan tidak ada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan ayat (7) sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah kabur (obscuur libel). e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap dalil-dalil para Pemohon, yang menyatakan Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menurut pemerintah terhadap dalil Pemohon sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. 417 8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 64 dan Pasal 65, serta mengubah Pasal 66 UU Ketenagakerjaan telah menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan Pemborongan dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: Sehubungan dalil Pemohon terkait ketentuan Pasal 81 angka 18 UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, ketentuan Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 65 UU Ketenagakerjaan, serta ketentuan Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan adalah saling keterkaitan, maka Pemerintah menanggapi dan menolak secara sekaligus dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa istilah perusahaan alih daya merupakan istilah yang digunakan di dalam UU Cipta Kerja, yang sebelumnya disebut dengan perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. b. Bahwa pengaturan alih daya (outsourcing) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja lebih mengedepankan perlindungan dan kepastian tepenuhinya hak-hak bagi pekerja/buruh tanpa membedakan jenis usaha yang sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan pasal tersebut yaitu Pasal 65 dan Pasal 66, dibedakan dalam implementasinya. c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pekerja tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah tidak benar karena dengan UU Cipta Kerja justru tidak membedakan perlindungan bagi pekerja baik pada perusahaan alih daya maupun pada perusahaan pada umumnya. 418 d. Bahwa dalam pengaturan alih daya sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 ayat (3) UU Cipta Kerja justru memberikan penegasan bahwa perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaannya masih ada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU- IX/2011). e. Bahwa dalil Pemohon yang menghapus tentang Perizinan Penyedia Jasa Pekerja Buruh (PPJB) atau perusahaan alih daya adalah tidak benar karena UU Cipta Kerja tetap mengatur persyaratan perizinan perusahaan alih daya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Cipta Kerja. f. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa negara melepas tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi Pemohon. g. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 64 dan 65, serta mengubah Pasal 66 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tidak benar. Ketentuan Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menurut pemerintah terhadap dalil Pemohon sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. 9. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa Pasal 81 angka 22 dan 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 dan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan, telah menyebabkan waktu kerja yang bersifat eksploitatif bagi pekerja dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 419 Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa mempekerjakan melebihi dari waktu kerja harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu karena alasan kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja dan pelaksanaan lembur dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari pekerja/buruh. b. Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja mengatur mengenai pelaksanaan waktu kerja yang melebihi waktu kerja standar sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja, dalam tersebut diatur mengenai kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja standar wajib membayar upah kerja lembur. c. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam membaca Pasal 79 ayat (2), karena Pasal 79 sebenarnya mengatur bahwa waktu istirahat “paling sedikit” salah satunya meliputi: istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, artinya istirahat mingguan dapat pula diberikan selama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu. d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 81 angka 22 dan 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 dan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan, telah menyebabkan waktu kerja yang bersifat eksploitatif bagi pekerja. e. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 81 angka 22 dan 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 dan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak benar. Ketentuan Pasal 81 angka 22 dan 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 dan Pasal 79 420 UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menurut pemerintah terhadap dalil Pemohon sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. 10. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 81 angka 26 dan 27 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 89 dan 90 UU Ketenagakerjaan, telah mendegradasi perlindungan pengupahan dan menghilangkan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang merupakan salah satu bentuk dari Upah Minimum, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa terkait Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 81 angka 26 dan 27 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 89 dan 90 UU Ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. b. Bahwa cakupan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sangat luas, tidak semata-mata diperoleh dari penghasilan, tapi dapat juga diperoleh dari jaminan sosial, fasilitas kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Dengan demikian untuk mencapai suatu kondisi penghidupan yang layak bagi kemanusian harus dicapai melalui berbagai hal tidak hanya melalui penghasilan. Dengan demikian penghasilan tidak hanya didapatkan dalam konteks hubungan kerja. c. Bahwa pada konteks Ketenagakerjaan, khususnya bidang pengupahan maka dalam rangka untuk dapat mencapai penghidupan yang layak, ditetapkan kebijakan pengupahan. 421 Untuk peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh yang mendorong kemajuan dunia usaha serta produktivitas kerja, ketentuan mengenai pengaturan kebijakan pengupahan yang memuat upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan lainnya diarahkan pada sistem pengupahan secara menyeluruh yang mampu memberikan perlindungan dalam aspek pengupahan bagi pekerja/buruh sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha. d. Bahwa upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara melalui pemerintah untuk menetapkan suatu nilai upah terendah yang dapat dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh sehingga pekerja/buruh tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar agar dapat layak bekerja. Penetapan upah minimum tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada masing-masing wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 88C ayat (3). Dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa turunnya tanggung jawab dan peran aktif negara tidak berdasar. e. Bahwa pengupahan yang adil dapat dicapai melalui instrumen struktur skala upah. Dengan adanya struktur skala upah, maka pembayaran upah di perusahaan akan memperhatikan berbagai faktor pada jabatan yang di embannya karena telah melalui proses evaluasi jabatan, adapaun beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam evaluasi jabatan seperti keahlian, resiko, dan tanggungjawab. f. Bahwa Pasal 5 dan Pasal 6 dalam BAB III tentang Kesempatan dan Perlakuan yang sama pada UU Ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang diskriminasi bagi seluruh tenaga kerja termasuk pekerja/buruh didalamnya. Pada kontekstual pengupahan diperkuat dengan 422 Pasal 88A ayat (2) UU Cipta Kerja yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”. Dengan demikian maka, Perubahan Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. g. Bahwa penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup layak pada prinsipnya harus dipandang melalui berbagai aspek, tidak hanya Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, namun pada berbagai aspek undang-undang lainnya secara menyeluruh. Sebagai contoh keberadaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial dan Tabungan Perumahan Rakyat, serta kebijakan pengendalian inflasi merupakan suatu instrumen negara dalam rangka mencapai tujuan dari amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. h. Sebagaimana Pemohon telah dalilkan bahwa UUD 1945 tidak mengatur dan menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan penghidupan yang layak, hal tersebut karena UUD 1945 merupakan suatu ground norm yang memang seyogyanya harus menjadi nafas dan rujukan dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Pemohon secara tidak langsung telah memahami bahwa keberadaan tanggung jawab dan peran aktif negara harus dipandang secara holistic dan menyeluruh. i. Sebagai mana telah diuraikan bahwa pencapaian penghidupan yang layak tidak hanya dapat di capai semata-mata melalui penghasilan, serta harus dipandang secara menyeluruh maka perubahan Pasal 88 ayat (1) tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2). j. Bahwa perubahan nomenklatur pemerintah menjadi pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja sejalan dengan nomenklatur pemerintah pusat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 huruf G bahwa kewenangan terkait kebijakan pengupahan dilaksanakan oleh 423 pemerintah pusat. Sehingga tidak tepat bahwa dalil Pemohon yang mengatakan pemerintah pusat mereduksi kedudukan dan peran pemerintah daerah yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 juga berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan asas otonomi seluas-luasnya. k. Bahwa Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan yang merupakan kebijakan pengupahan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga terhadap dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak berlasan, dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan ditolak. 11. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang menyisipkan ketentuan pasal baru yaitu Pasal 88C ayat (2) UU Cipta Kerja yang menyatakan “Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu”, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian adanya upah minimum kabupaten/kota bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut berpotensi merugikan Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa pengaturan syarat tertentu untuk penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan UMK bagi daerah yang telah menetapkan UMK selama ini. Syarat tertentu bagi Kab/Kota yang selama ini tidak/belum menetapkan UM meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflansi pada Kab/Kota yang bersangkutan. Di samping itu nilai UMK harus lebih tinggi dari 424 UMP. Bagi daerah yang selama ini menetapkan upah minimum Kab/Kota tetap dapat menetapkan UMK dengan melakukan penyesuaian dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi daerah dan inflansi. Hal ini sejalan dengan pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. b. Bahwa pada prinsipnya Upah merupakan ranah kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Penetapan Upah Minimum merupakan suatu bentuk perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak terlalu rendah yang disebabkan karena adanya ketimpangan antara jumlah lapangan kerja dengan pencari kerja. c. Bahwa Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang menyisipkan ketentuan pasal baru yaitu Pasal 88C ayat (2) UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga terhadap dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak berlasan, dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan ditolak. 12. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 26 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 89 UU Ketenagakerjaan menyebabkan Gubernur saat ini dilarang lagi menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga merugikan Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) secara filosofis merupakan ranah dari kesepakatan antara pekerja/buruh dengan asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutan. Hal 425 tersebut tercermin dari proses penetapan Upah Minimum Sektoral yang mendasarkan pada kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha pada sektor yang bersangkutan. Berdasarkan kesapakatan tersebut kemudian akan kuatkan dalam bentuk penetapan oleh Gubernur sebagai UMS. Pada dasarnya kesepakatan terkait besaran upah antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan tetap berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata tanpa harus ditetapkan oleh Gubernur. Dengan dihilangkannya penetapan UMS justru bertujuan untuk menata dan mengembalikan prinsip penetapan Upah Minimum sebagai bentuk perlindungan dasar bagi pekerja/buruh serta upah di atas upah minimum merupakan ranah dari kesepakatan. b. Bahwa dengan dihapuskannya ketentuan UMS dalam UU Cipta Kerja adalah justru lebih memberikan keadilan dan kepastian bagi pekerja/buruh dalam pemenuhan hak-hak konstitusional Pemohon. c. Bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan UMS selama ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh pihak, karena Penetapan UMS dapat ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan SP/SB pada sektor yang bersangkutan. UMS seyogyanya ditetapkan bagi sektor unggulan karena dianggap mampu membayar upah lebih tinggi dari upah minimum Provinsi atau Upah minimum Kab/Kota. Sektor unggulan merupakan hasil kajian dari Dewan Pengupahan dengan memperhatikan indikator makro pada sektor yang bersangkutan. Dengan telah ditetapkan UMS maka tidak dapat dilakukan penangguhan bagi perusahaan yang bergerak pada sektor yang bersangkutan. d. Bahwa Pasal 81 angka 26 UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga terhadap dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak 426 berlasan, dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. 13. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 90A yang menyatakan upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan telah menghilangkan hak serikat pekerja/serikat buruh untuk merundingkan dan menyepakati upah di atas upah minimum sehingga bertentangan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja yaitu Pasal 90A yang berbunyi Upah di atas Upah Minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan yang menghilangkan kedudukan/keterlibatan serikat pekerja/serikat buruh dalam penetapan upah di atas upah minimum adalah tidak benar. Pada prinsipnya upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang bersifat personal sebagai perwujudan perikatan hubungan kerja antara pekerja/buruh yang bersangkutan dengan pengusaha. Dengan demikian dalil Pemohon tidak ada kaitannya dengan upaya menghilangkan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), karena SP/SB tetap memiliki peran sesuai UU 21/2000, termasuk dalam hal mewakili anggota dalam pembentukan PP/PKB. 427 b. Bahwa upah di atas upah minimum dapat disepakati pada saat pekerja/buruh baru mulai bekerja atau pekerja/buruh yang telah bekerja melewati jangka waktu satu tahun dalam perusahaan yang bersangkutan. Pola pikir Pemohon yang beranggapan bahwa kesepakatan upah merupakan hak serikat pekerja/serikat buruh adalah keliru, hal ini disebabkan karena seorang pekerja/buruh baru dapat menjadi anggota SP/SB setelah memiliki hubungan kerja. Dengan demikian, pada prinsipnya kesepakatan upah telah terjadi pada saat akan dimulainya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam hal pekerja/buruh telah melewati jangka waktu 1 tahun penetapan upahnya disepakati dengan berpedoman pada struktur dan skala upah. Hal tersebut dikarenakan upah di atas upah minimum erat kaitannya dengan pencapaian prestasi kerja pekerja/buruh secara perorangan. c. Dengan demikian Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga terhadap dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak berlasan, dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. 14. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 92 UU Ketenagakerjaan, telah mendegradasi perlindungan pengupahan khususnya melahirkan aturan struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan. Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja telah menyebabkan dihapusnya “golongan, jabatan, masa kerja pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan” yang sebelumnya telah dijamin dalam ayat (1) Pasal 92 UU Ketenagakerjaan, namun diganti dengan ”kemampuan perusahaan dan produktivitas” dalam ayat (1) Pasal 92 pada Pasal 81 angka 30 428 UU Cipta Kerja. Hal ini jelas menyebabkan aturan mengenai struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan khususnya dengan meniadakan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan. Dengan demikian jelas Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa pada prinsipnya penyusunan struktur dan skala upah merupakan kewenangan pengusaha sebagaimana amanat Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. b. Bahwa dalam prakteknya standar yang digunakan setiap perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah berbeda satu sama lain sehingga faktor-faktor pertimbangan penyusunan struktur dan skala upah tidak diatur dalam UU Cipta Kerja. Hal ini dimaksudkan agar tidak membatasi perusahaan dalam memilih faktor penyusunan yang paling tepat untuk digunakan dalam membobot nilai jabatan sesuai kebutuhan dan strategi perusahaan. Pada dasarnya penyusunan struktur dan skala upah melalui tahapan evaluasi jabatan yang didalamnya telah menggunakan berbagai faktor pertimbangan dalam membobot jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, resiko, dan tanggungjawab yang dipersyaratkan dalam jabatan. Dalam ketentuan struktur dan skala upah yang berlaku, telah diberikan panduan beberapa metode penyusunan struktur dan skala upah yang dapat dipilih oleh perusahaan. c. Pengaturan ketentuan ini tidak ada kaitannya dalam upaya memperlemah posisi tawar pekerja/buruh dalam hubungan kerja. Hal ini disebabkan struktur dan skala upah merupakan pedoman penetapan upah di perusahaan dan seyogyanya ada sebelum 429 perusahaan mempekerjakan pekerja/buruh pada jabatan yang bersangkutan. d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 81 angka 30 yang mengubah Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sehingga terhadap dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak berlasan, dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. 15. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 151 ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Ayat ini hendak menegaskan bahwa PHK sebagai upaya terakhir merupakan bentuk perlindungan negara bagi pekerja bahwa untuk sampai pada terjadinya PHK, ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 151 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa untuk melakukan PHK ada 2 tahapan besar yang harus dilalui oleh pengusaha, yaitu tahap pemberitahuan [vide ayat (2)] dan tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial [vide ayat (3) dan ayat (4)]. Adanya frasa “.... pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 ayat (4) dan mengingat ayat (4) tersebut merujuk ayat (3) justru hal ini untuk memperkuat posisi pekerja, dimana pekerja mempunyai posisi tawar (bargaining 430 position) dalam hal pengusaha tetap melakukan PHK. Ketentuan ini pada akhirnya juga menunjukkan bahwa pengusaha tidak dapat sewenang-sewenang melakukan PHK. Tidak adanya pengaturan konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan PHK oleh pengusaha yang tidak dilakukan melalui tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tidak berarti PHK yang dilakukan oleh pengusaha tersebut telah terjadi, karena dalam hal ini pekerja pun diberikan kesempatan untuk menuntut keadilan dalam proses PHK tersebut melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini juga berarti bahwa adanya peluang pekerja untuk melakukan penolakan terhadap PHK yang akan dilakukan pengusaha pada setiap tahapan menunjukkan bahwa pekerja diberikan hak untuk mempertahankan pekerjaannya. b. Bahwa perubahan mekanisme PHK dari penetapan menjadi pemberitahuan merupakan penyelarasan dan harmonisasi dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana di dalam setiap terjadinya perselisihan hubungan industrial (perselisihan PHK) wajib dirundingkan musyawarah mufakat secara bipartit antara pekerja dan pengusaha. c. Dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi PHK adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 UU Cipta Kerja secara keseluruhan menunjukan adanya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum bagi pekerja dalam hal terjadi PHK. Dengan demikian pula maka Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 UU Cipta Kerja relevan dan tidak bertentangan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga terhadap dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak berlasan, dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim 431 Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. 16. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), 28 ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945 karena UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami makna “uang kompensasi” dan “uang pesangon”. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja pada saat berakhirnya PKWT, sedangkan uang pesangon diberikan kepada pekerja PKWTT yang mengalami PHK. b. Kehadiran UU Cipta Kerja justru semakin memperkuat perlindungan terhadap pekerja/buruh dengan status PKWT, melalui pengaturan uang kompensasi. c. Bahwa mengenai besaran pemberian hak akibat PHK (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak) telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. d. Bahwa alasan PHK yang sebelumnya diatur di dalam UU Ketenagakerjaan diatur dalam pasal yang terpisah, namun dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini alasan PHK telah dilakukan pengelompokan dalam 1 (satu) pasal yakni Pasal 154A. e. Dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi PHK adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61 UU Cipta Kerja secara keseluruhan menunjukan adanya kehadiran negara dalam 432 memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum bagi pekerja dalam hal terjadi PHK. Dengan demikian pula maka Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61 UU Cipta Kerja relevan dan tidak bertentangan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga terhadap dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak berlasan, dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. 17. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa Pasal 81 angka 62 UU Cipta Kerja menghapus Pasal 184 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 81 angka 63, 64, 65, 66, dan 67 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185, 186, 187, 188, 189, dan 190 UU Ketenagakerjaan menyebabkan: − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal tidak memberikan hak pesangon kepada pekerja yang PHK dengan alasan pensiun − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal membayar upah di bawah upah minimum kepada pekerja, dan kepastian hukum atas dibayarkannya Upah Minimum kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang menggunakan hak dasarnya yaitu mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, serta ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 137 UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang 433 mengajak pekerja lain dengan tidak melanggar hukum untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan, dan ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja swasta dalam hal kewajiban memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena sanksi atas pelanggaran Pasal 14 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja yang tidak memulangkan TKA yang dipekerjakannya ke negara asal setelah hubungan kerjanya berakhir. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 48 UU Ketenagakerjaan. − Ketidakpastian hukum atas pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif, karena norma yang mengatur jenis dari sanksi administratif dihapus yaitu Pasal 190 UU Ketenagakerjaan. − Menurunkan sanksi atas pelanggaran Pasal 42 ayat (1) menjadi sanksi administratif dalam Pasal 190 ayat (1) pada Pasal 81 angka 67 UU Cipta Kerja − Menurunkan sanksi atas pelanggran Pasal 37 ayat (2) menjadi sanksi administratif dalam Pasal 190 ayat (1) pada Pasal 81 angka 67 UU Cipta Kerja. Sehingga jelas Pasal 81 angka 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 434 Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Sanksi yang diatur dalam UU Cipta Kerja disesuaikan dengan jenis kesalahan, apabila pelanggaran bersifat administrasi maka sanksi yang diberikan berupa sanksi adminstrasi. Sedangkan kesalahan yang terkait dengan kejahatan, pelanggaran HAM maka dikenakan sanksi pidana. b. Prinsip pengaturan sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja bersifat pilihan terakhir (ultimum remedium). c. Bahwa Pemohon kurang cermat dalam membaca ketentuan Pasal sanksi yang dikaitkan dengan norma yang ada di UU Cipta Kerja, antara lain: - Pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam hal pengusaha membayar upah di bawah upah minimum kepada pekerja/buruh yang normanya diatur dalam Pasal 88E UU Cipta Kerja (semula Pasal 90 UU Ketenagakerjaan) tetap dikenakan sanksi pidana penjara dan atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Cipta Kerja. - Penghapusan ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 137 UU Ketenagakerjaan merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003. - Pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam hal pemberi kerja yang tidak memulangkan TKA yang dipekerjakannya ke negara asal setelah hubungan kerjanya berakhir yang normanya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU Cipta Kerja (semula Pasal 48 UU Ketenagakerjaan) tetap dikenakan sanksi pidana kurungan dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU Cipta Kerja. d. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pasal 81 angka 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak benar. Oleh karena itu, tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim 435 Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak. TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (UU SJSN) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELANGGARA JAMINAN SOSIAL (UU BPJS) 18. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan 47 UU SJSN, dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 yang mengubah Pasal 6 dan Pasal 9 UU BPJS bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), konstitusional jika syarat manfaat dan manfaat yang diterima setidaknya 80% dari upah minimum kabupaten/kota yang tertinggi di tahun tersebut dan diberikan tidak kurang dari 6 (enam) bulan, dapat Pemerintah sampaikan tanggapan sebagai berikut: 1) Dalil Pemohon mengenai besaran manfaat JKP yang harus diterima sebesar 80% dari upah minimum kabupaten/kota yang tertinggi sesungguhnya menunjuk pada norma yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 (PP 37/2021) yang mengatur besaran manfaat JKP adalah sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya. Dengan demikian pengujian Pemohon bukan norma UU melainkan norma PP yang seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung. 2) Pengaturan penetapan besaran manfaat uang tunai yang diterima oleh peserta dalam Peraturan Pemerintah secara 436 eksplisit diamanatkan dalam Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengatur tambahan pasal baru yaitu Pasal 46D ayat (4) UU SJSN. Peraturan Pemerintah tersebut telah diterbitkan yaitu PP 37/2021. Dengan demikian, pengujian norma yang diajukan Pemohon bukan terhadap norma UU Cipta Kerja melainkan norma PP yang seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi. 3) Namun demikian, untuk memahami pertimbangan Pemerintah menambahkan JKP dalam jaminan sosial dapat kami jelaskan bahwa tujuan utama Program JKP ini harus dimaknai secara komprehensif, yakni menjaga daya beli peserta JKP yang di PHK dan yang utama adalah mengupayakan peserta yang di PHK segera mendapatkan pekerjaan melalui infromasi pasar kerja dan pelatihan. Oleh karenanya, manfaat yang diterima tidak semata-mata manfaat dalam bentuk uang tunai tetapi juga dalam bentuk pelatihan kerja dan informasi pasar kerja. 4) Selanjutnya, dalam menetapkan besaran manfaat tunai Program JKP Pemerintah sebagai suatu program jaminan, Pemerintah harus mempertimbangkan kelangsungan program tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang untuk seluruh program jaminan sosial. 5) Untuk itu, sebagai upaya untuk menyesuaikan manfaat dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria, dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja yaitu Pasal 19 ayat (3) PP 37 Tahun 2021 telah diatur bahwa besaran iuran dan batas atas upah dilakukan evaluasi berkala setiap dua tahun. Dengan demikian semakin jelas bahwa norma pemaknaan yang dimohonkan pemohonan bukan norma muatan UU, tetapi peraturan di bawah UU. 6) Dengan demikian, kebijakan Pemerintah dengan penambahan Program JKP jelas memperlihatkan bahwa 437 pemerintah bertanggung jawab melalui penyediaan dana awal dan dana iuran melalui APBN tiap tahunnya serta mendorong BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana-dana program jaminan sosial secara optimal sehingga kebutuhan pembayaran manfaat dapat memenuhi manfaat yang harus diberikan pada waktunya. b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Program JKP akan merekomposisi iuran jaminan sosial yang dibayarkan oleh pemberi kerja sehingga berpotensi mengurangi kompensasi atas jaminan sosial lainnya (jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian), dapat pemerintah sampaikan tanggapan sebagai berikut: 1) Dalil Pemohon mengenai kekhawatiran berkurangnya manfaat juga menunjukkan bahwa keberatan Pemohon adalah terkait implementasi pemberian JKP bukan keberatan atas program JKP itu sendiri, sehingga juga bukan merupakan ranah konsitusionalitas dari UU Cipta Kerja. 2) Namun demikian, untuk memberikan informasi para Hakim terkait dampak dari rekomposisi iuran jaminan sosial, dapat Pemerintah tegaskan bahwa tidak ada pengurangan atas manfaat jaminan sosial yang akan diterima pekerja dibandingkan yang sudah berlaku selama ini. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 3) Sumber pendanaan Program JKP berasal dari: a) dana awal pemerintah (sebesar Rp. 6T yang pemenuhannya secara bertahap); b) rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau c) dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. 4) Dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam PP 37/2021 sebagai penjabaran ketentuan teknis pendanaan JKP dalam UU Cipta Kerja, besaran iuran JKP adalah 438 sebesar 0,46% dari upah. Sumber iuran JPK tersebut berasal dari iuran Pemerintah setiap bulan sebesar 0,22% dan sisanya berasal dari rekomposisi iuran program jaminan sosial. 5) Meskipun rumusan Pasal 46E UU SJSN sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Cipta kerja mengatur adanya rekompsosi iuran program jaminan sosial, namun dalam pelaksanaanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP 37 Tahun 2021, dari seluruh porgram jaminan sosial yang sudah ada, hanya iuran Program JKK dan JKM yang dilakukan rekomposisi, bukan semua program jaminan sosial. Sesuai Pasal 34 UU SJSN, iuran JKK dan JKM adalah iuran yang dibayar oleh Pemberi Kerja bukan oleh Pekerja. Dengan kata lain, pekerja tidak dibebani iuran apapun untuk program JKP ini. Dari sisi pemberi kerja, dengan kebijakan hanya merekomposisi iuran JKK dan JKM untuk menjadi iuran JKP sebesar 0,24%, maka jelas tidak ada beban tambahan iuran terhadap pemberi kerja untuk tersedianya iuran JKP. Pemenuhan iuran JKP sebesar 0,46% di-top up oleh iuran Pemerintah sebesar 0.22%. Sehingga terpenuhinya seluruh iuran JKP sama sekali tidak membebani pekerja dan tanpa tambahan beban iuran bagi pemberi kerja. 6) Meskipun dilakukan rekomposisi iuran JKK dan JKM namun Pemerintah berkomitmen dan telah menetapkan bahwa manfaat JKK dan JKM tidak akan berkurang. Dengan iuran JKP dari Pemerintah dan penyediaan modal awal JKP terdapat tambahan modalitas untuk dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentu akan menambah hasil pengelolaan dana BPJS sehingga menjadi tambahan kemampuan BPJS dalam mempertahankan manfaat JKK dan JKM yang diberikan meskipun rekomposisi iuran JKK dan JKM mengakibatkan besaran iuran JKK dan JKM menjadi lebih kecil. 439 7) Selain itu, sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) PP 37/2021 modal awal dapat digunakan untuk pemberian manfaat apabila terdapat ketidakcukupan dari dana iuran dan hasil pengelolaannya, antara lain apabila terjadi klaim yang luar biasa. Persoalan PHK adalah persoalan pemberi kerja, sehingga rekomposisi membuat keseimbangan antara kewajiban pemberi kerja dan bantuan dana pemerintah. 8) Tidak berkurangnya manfaat Program JKK dan Program JKM dapat dilakukan selain karena adanya tambahan dana pemerintah juga karena sifat dari asuransi adalah pengelolaan dana untuk menjamin tertanganinya suatu risiko saat terjadi, sehingga tidak melulu mendasarkan pada besaran iuran itu saja, namun dari hasil pengelolaan iuran secara akuntabel prudent dan efektif. 9) Dengan adanya pendanaan dari Pemerintah berupa dana awal dan porsi iuran yang dibayarkan Pemerintah, menunjukkan bahwa penyelenggaraan JKP ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin masyarakat in casu pekerja yang terkena PHK masih mempunyai daya beli dan paling lama 6 bulan setelahnya diharapkan telah memperoleh pekerjaan baru. 10) Dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon adalah bukan keberatan yang terkait dengan permasalahan konstitusional tapi merupakan ranah teknis implementatif. c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan syarat kepesertaan tertentu (pembatasan) mengakibatkan tidak semua pekerja yang mengalami PHK akan mendapatkan manfaat Program JKP, dapat pemerintah sampaikan tanggapan sebagai berikut: 1) Sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemerintah tanggapi, keberatan Pemohon mengenai adanya syarat kepersertaan tertentu juga menunjukkan bahwa keberatan Pemohon adalah ranah implementasi yang telah diatur dalam 19 ayat 440 (3) PP 37 Tahun 2021 yang mensyaratkan bahwa pekerja yang berhak mendapatkan JKP adalah peserta yang telah bekerja selama 24 bulan, telah mengiur selama 12 bulan dan 6 bulan terakhir mengiur secara berturut-turut. Dengan demikian keberatan Pemohon tersebut juga bukan merupakan ranah konsitusionalitas dari UU Cipta Kerja. 2) Persyaratan kepesertaan tertentu juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU SJSN yang mengatur peserta program jaminan sosial sesuai UU SJSN adalah WNI dan membayar iuran baik program yang dibayarkan pemerintah, pemberi kerja, dan/atau pekerja atau individu. 3) Selain itu, kewajiban peserta penjaminan/asuransi untuk mengiur merupakan prinsip utama dalam program asuransi/jaminan, karena filosofi penjaminan adalah upaya menggeser risiko yang mungkin timbul di kemudian hari melalui penjaminan. 4) Dengan demikian meskipun untuk penyediaan dana iuran JKP ini pekerja tidak turut mengiur, namun karena JKP merupakan satu kesatuan utuh dari seluruh program jaminan sosial, pembatasan kepesertaan ini pada dasarnya merupakan kewajiban pekerja untuk memperoleh seluruh manfaaat jaminan sosial termasuk JKP untuk menjaga ekosistem SJSN sehingga jaminan sosial ini akan berjalan secara berkelanjutan. d. Berdasarkan penjelasan Pemerintah tersebut dapat disimpulkan: 1) Pemerintah berpendapat seluruh pemaknaan yang dimintakan oleh Pemohon tidak tepat karena Pemohon jelas menyatakan bahwa program JKP adalah konstitusional. Keberatan-keberatan yang diuraikan Pemohon adalah materi yang diatur dalam PP 37/2021 yang merupakan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. Dengan demikian, permohonan Pemohon sesungguhnya bukan ranah uji materi UU. 441 2) Secara subtansi semua keberatan Pemohon adalah hal-hal yang bersifat implementasi yang telah secara tepat diatur dalam PP 37/2021. Pemaknaan yang dimintakan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi merupakan upaya mengangkat norma implementatif menjadi norma UU. Pemaknaan ini yang tidak sejalan dengan prinsip: a) Penyusunan UU berlaku jangka panjang sehingga pengaturan yang bersifat dinamis diatur dalam peraturan pelaksanaan UU. b) Pengaturan norma yang bersifat dinamis ke dalam UU justru akan membelenggu pemerintah sehingga tidak dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan seiring dengan dinamika perkembangan baik secara nasional, maupun global dalam berbagai aspek yang terkait. 3) Dengan Program JKP ini, Pemerintah justru ingin melindungi pekerja secara paripurna tanpa menambah beban apapun bagi pekerja maupun Pemberi Kerja. Pemerintah menanggung beban untuk memberikan tambahan manfaat bagi pekerja. Bukti nyata pelaksanaan amanat konstitusi bagi Negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indoneisa untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. 4) Sejalan dengan prinsip jaminan sosial sebagaimana secara tegas diadopsi dan diatur dalam berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU SJSN, yang mengatur “setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu”, maka peserta yang berhak atas JKP juga adalah peserta yang memenuhi kewajibannya membayarkan iuran jaminan sosialnya. 5) Manfaat JKP yang diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan hanya berupa fasilitas uang tunai, namun juga akses informasi pasar kerja dan pelatihan 442 kerja sehingga selain untuk mempertahankan daya beli pekerja yang mengalami PHK, juga agar secepat mungkin dapat memperoleh pekerjaan kembali. 6) Program JKP merupakan salah satu alat pemerintah dalam penegakan UU SJSN. Pemerintah ingin agar hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU SJSN dapat dipenuhi oleh pemberi kerja dan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7) Dengan demikian dalil dan petitum Pemohon yang menyatakan adanya Program JKP berpotensi mengurangi penerimaan manfaat atas program jaminan sosial lainya karena adanya rekomposisi iuran dan syarat pembatasan adalah keberatan yang tidak beralasan dan bukan ranah uji materi UU, sehingga Pasal 82 angka 2 serta Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU Cipta Kerja sama sekali tidak bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 5, Pasal 42 angka 6, Pasal 42 angka 7, Pasal 42 angka 15, Pasal 42 angka 23, Pasal 81 angka 4, Pasal 81 angka 5, Pasal 81 angka 6, Pasal 81 angka 7, Pasal 81 angka 8, Pasal 81 angka 9, Pasal 81 angka 10, Pasal 81 angka 11, Pasal 81 angka 12, 443 Pasal 81 angka 13, Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka, Pasal 81 angka 16, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 20, Pasal 81 angka 22, Pasal 81 angka 23, Pasal 81 angka 24, Pasal 81 angka 25, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 28, Pasal 81 angka 30, Pasal 81 angka 37, Pasal 81 angka 38, Pasal 81 angka 39, Pasal 81 angka 41, Pasal 81 angka 43, Pasal 81 angka 46, Pasal 81 angka 42, Pasal 81 angka 44, Pasal 81 angka 45, Pasal 81 angka 50, Pasal 81 angka 51, Pasal 81 angka 52, Pasal 81 angka 53, Pasal 81 angka 54, Pasal 81 angka 55, Pasal 81 angka 56, Pasal 81 angka 57, Pasal 81 angka 58, Pasal 81 angka 59, Pasal 81 angka 60, Pasal 81 angka 61, Pasal 81 angka 62, Pasal 81 angka 63, Pasal 81 angka 64, Pasal 81 angka 65, Pasal 81 angka 66, Pasal 81 angka 67, dan Pasal 81 angka 68, Pasal 82 angka 2, Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konsitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Presiden juga telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 16 Juni 2021, bertanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Formil Para Pemohon 1. Bahwa UU Cipta Kerja yang diuji oleh para Pemohon mengubah 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, oleh karenanya keberlakuan dari UU Cipta Kerja akan sangat berdampak dalam kehidupan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia. 2. Bahwa keabsahan UU Cipta Kerja menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 444 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;” Penjelasannya Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang “Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perkara Nomor 27/PUU- VII/2009 telah memberikan pedoman, ukuran, dan rambu-rambu tentang legal standing atau kedudukan hukum Pemohon agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang- undang terhadap UUD 1945 karena pedoman, ukuran, dan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil menurut Putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. 5. Bahwa pada intinya pedoman kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dapat disematkan kepada para Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi yakni: a. Menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil. Dalam hal ini terangkum pandangan Mahkamah yakni: 1) Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. 445 2) Dalam Praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU- I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang- Undang terhadap UUD 1945. 3) Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. 4) Dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR), yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga Undang- Undang yang dibentuk akan mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk para Pemohon; 5) Kedaulatan rakyat yang diberikan kepada pembentuk UU tidak berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. b. Menetapkan syarat yang berbeda dengan syarat adanya kerugian Pemohon dalam pengujian materiil, dengan pertimbangan: 1) Keabsahan Undang-Undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari suatu Undang-Undang tersebut oleh karenanya 446 pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi Undang-Undang. Sebuah Undang-Undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan Undang-Undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu Undang-Undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula Undang-Undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil. 2) Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. 6. Bahwa mendasarkan pada pertimbangan dan praktik MK tersebut, syarat- syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang- undang yakni mengenai (i) kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”, dan (ii) adanya kerugian konstitusional Pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada DPR melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi, pekerjaan, dan/atau tugas para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya. 7. Bahwa Pasal 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan). Para Pemohon sebagai konsumen tenaga listrik, khususnya Pemohon V sampai dengan X sebagai kelompok orang dalam 447 wadah SP PLN, PPIP, dan SP PJB memiliki keterkaitan erat dengan PT. PLN (Persero) dan berkepentingan terhadap kepastian hukum atas pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik, terlebih SP PLN merupakan pihak yang melakukan uji konstitusional UU ketenagalistrikan yang beberapa kali dibatalkan oleh MK namun tidak pernah dimintakan partisipasi publiknya oleh DPR ketika menghidupkan kembali pasal yang dianggap inkonstitusional oleh MK dalam UU Cipta kerja. 8. Bahwa Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah UU 13/2003 yang mengatur relasi hak dan kewajiban dalam hubungan kerja maupun hubungan industrial di Indonesia yang akan berdampak langsung kepada para Pemohon sebagai pekerja dan serikat pekerja. Oleh karenanya, para Pemohon memerlukan kepastian hukum atas perlindungan pekerja dan pelaksanaan kewenangan serikat pekerja dalam mengupayakan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 9. Bahwa Pasal 82 dan 83 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) yang mengatur mengenai jaminan sosial dan penyelenggaran jaminan sosial yang akan berdampak kepada para Pemohon. Oleh karenanya, para Pemohon memerlukan kepastian hukum atas jaminan sosial dan pelaksanaan jaminan sosial pekerja dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia. 10. Bahwa para Pemohon merupakan orang perorangan ataupun kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 sehingga mempunyai hak untuk memilih anggota DPR untuk melaksanakan mandat konstitusional yang diberikan oleh para Pemohon selaku konstituen untuk seharusnya membuat Undang-Undang yang aspiratif, dibuat secara prosedural dan terbuka, serta tidak merugikan kepentingan para Pemohon; 448 11. Bahwa lebih dari itu, para Pemohon juga terdaftar sebagai pembayar pajak yang berkepentingan terhadap pengalokasian APBN yang diatur dalam UU Cipta kerja, diantaranya dalam bagian keempat Badan Penyelenggara Sosial Pasal 83 dimana perubahan UU BPJS pada Pasal 42 menyatakan terdapat alokasi APBN senilai 2 (dua) triliun untuk BPJS. 12. Bahwa lebih dari itu, terkait wajib pajak juga berhak mengajukan pengujian undang-undang khususnya dalam pengujian formil tidak hanya sekadar menyatakan pengujian terkait Undang-Undang yang berhubungan dengan keuangan negara saja yang dapat dijadikan dasar pembayar pajak memiliki legal standing, namun dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah kiranya dapat melihat pentingnya para Pemohon sebagai penyumbang pajak yang seharusnya penggunaan pajak itu digunakan oleh pembentuk Undang-Undang (Presiden bersama DPR) sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara partisipatif, jujur, dan terbuka karena dana pajak digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan pembuatan undang-undang tersebut termasuk bahkan dalam penyelenggaraan persidangan a quo, maka sudah cukup alasan sesungguhnya terbitnya suatu undang-undang termasuk UU a quo para Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional yang nyata untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang memengaruhi kesejahteraannya termasuk manakala UU ini diterapkan. 13. Bahwa selain itu kerugian konstitusional para Pemohon yang terdiri dari pemimpin dan aktivis organisasi serikat buruh/pekerja yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum, dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya UU Cipta Kerja dimana didalamnya terdapat Perubahan UU Ketenagalistrikan, UU Ketenagakerjaan, dan UU SJSN serta UU BPJS akan berpotensi terdampak kerugian konstitusional para Pemohon dengan diantaranya berkurangnya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan 449 kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2). 14. Bahwa sebagai contoh dalam Bab Ketenagakerjaan kerugian konstitusional para Pemohon yang merupakan pengurus serikat pekerja baik tingkat pusat, daerah/provinsi maupun cabang/kabupaten/kota dan pekerja/buruh dimana pasal-pasal tersebut telah melahirkan norma- norma baru yang dapat merugikan kepentingan konstitusionalitas para Pemohon (para Pemohon akan menguraikan dalam dalil kerugian materiil) diantaranya status dalam hubungan kerja yang berkecenderungan melegalkan praktek PKWT berkepanjangan, kaburnya konsep upah minimum, berkurangnya hak runding serikat pekerja, berkurangnya nilai pesangon, tidak jelasnya manfaat jaminan sosial, hingga potensi banyaknya akan terjadi perselisihan karena tidak jelasnya ketentuan peralihan yang mengatur mengenai norma-norma baru dan norma yang dihilangkan dalam bab ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. 15. Bahwa manakala pengujian formil UU Cipta Kerja dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. 16. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya patut dan cukup alasan para Pemohon memiliki potensi/kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. II. Penjelasan Pemerintah Terhadap Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; 450 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian, kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 451 c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan hukum para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 5. Bahwa menurut Pemerintah para Pemohon yang dalam kedudukan hukumnya menyatakan diri sebagai serikat pekerja maupun perorangan, sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. Bahwa dengan UU Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja 452 Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja yang diuji sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 6. Bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. Sehingga dengan demikian terhadap bentuk kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon akibat berlakunya UU Cipta Kerja menjadi tidak beralasan dan tidak jelas (obscuur libel); 7. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011 maka UU Cipta Kerja telah memenuhi hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, baik secara spesifik (khusus), aktual, maupun setidak-tidaknya secara potensial akibat berlakunya UU Cipta Kerja sehingga tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), dan oleh karenanya adalah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 453 III. Keterangan Pemerintah Terhadap Pokok Permohonan para Pemohon Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait pokok permohonan formil yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. LANDASAN UU CIPTA KERJA Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang menentukan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Untuk itu Pemerintah wajib melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK- M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam 454 rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah dan menghadapi banyak tantangan, apalagi pada saat ini kita masih menghadapi pandemi covid-19 yang sangat berdampak kepada kegiatan ekonomi dan sosial serta lapangan kerja dan kesejahteraan. Pada saat RUU Cipta Kerja disusun, kita menghadap beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga tidak dapat optimal menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta orang angkatan kerja, sebanyak 126,51 juta orang berkerja dan 7,05 juta orang pengangguran. Dari jumlah yang bekerja tersebut, hanya 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang paruh waktu, dan 8,14 juta orang setengah penganggur. Dengan demikian secara akumulasi terdapat 43,5 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja tidak bekerja penuh (32,6% dari angkatan kerja). Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja). Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa hanya 9,26% penduduk tamat perguruan tinggi, 26,69% tamat SMA/sederajat, 22,31% tamat SMP/sederajat, 25,13% tamat SD/sederajat, dan 16,62% tidak tamat SD dan tidak sekolah. Besarnya porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP/sederajat ke bawah yaitu 64,06% memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung mereka. Ke depan kita menghadapi tantangan bonus demografi yang merupakan potensi untuk dimanfaatkan dengan baik dan maksimal sehingga memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan baik justru dapat menimbulkan dampak negatif yaitu akan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sektor UMK-M yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat terlihat bahwa 98,68% dari usaha Mikro merupakan usaha informal dengan produktifitas yang sangat rendah. 455 Kita dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp. 721,3 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 792 triliun pada tahun 2019. Dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5% sangat sulit untuk menampung pengangguran, setengah pengangguran dan menarik pekerja informal menjadi pekerja formal. Kita memerlukan peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0% pertahun ditargetkan dapat membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain, terlihat dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,8% yang artinya bahwa perlu 6,8% dari pendapatan untuk menghasilkan 1% pertumbuhan. Rata-rata negara Asean hanya membutuhkan investasi sebesar 5% dari pendapatan. Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana tahun 2015 peringkat 114, tahun 2016 peringkat 109, tahun 2017 peringkat 91, tahun 2018 peringkat 72, dan tahun 2019 peringkat 73. Meskipun meningkat, namun peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara Asean lainnya, seperti pada tahun 2019 Singapura peringkat 2, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 sementara Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 56 sementara Malaysia di peringkat 26. Sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. 456 Meski Indonesia sudah masuk ke dalam upper middle income country, kita menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), dimana perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle income trap akan berdaya saing lemah, yang disebabkan kalah bersaing dengan low-income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah dan kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high-income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada tersebut apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 yang mengubah pola kegiatan ekonomi dan penghidupan masyarakat, memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk Undang-Undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dan secara terpotong (piecemeal/fragmented approach), dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama dan kita dapat kehilangan momentum untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja, yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMK-M (vide bukti PK-01 s.d. PK-05). 457 Omnibus Law adalah suatu metode yang mempermudah, menyederhanakan proses, dan meningkatkan produktivitas dalam penyiapan penyusunan Undang-Undang. Penggunaan metode Omnibus Law tersebut memerhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK- M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. Perubahan ke-78 Undang-Undang tersebut harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang 458 seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Cakupan UU Cipta Kerja meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M, dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Pengaturan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, paling sedikit memuat ketentuan mengenai: penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode evaluasi berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (mindset change) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (business process re- engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan 459 berusaha dapat lebih efektif dan sederhana serta lebih pasti, mudah, dan cepat. Aspek kepastian dalam UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, kepastian jenis dan bentuk izin sesuai kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kedua, kepastian persyaratan dan standar perizinan sesuai yang ditentukan. Ketiga, kepastian waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan, dan dapat dipercepat dan/atau diterbitkan secara otomatis apabila perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan. Keempat, kepastian lokasi kegiatan karena sebagian lokasi telah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang dapat diakses pelaku usaha. Aspek kemudahan paling kurang terkait: a. proses pengajuan sampai dengan terbitnya perizinan berusaha sangat mudah melalui sistem elektronik/online system, b. mudah mendapatkan data/informasi Pemerintah yang diperlukan pelaku usaha, c. mudah melacak proses penyelesaian perizinan berusaha. Aspek kecepatan paling kurang menyangkut: a. cepat mendapatkan perizinan berusaha terutama untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem elektronik dan b. cepat mendapatkan standar kegiatan usaha yang telah dimuat dalam sistem elektronik. Pengaturan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat ketentuan mengenai: perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Pengaturan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat ketentuan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, 460 kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan perizinan berusaha UMK-M, kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah, serta kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan percepatan proyek strategis nasional memuat ketentuan mengenai: pelaksanaan dan pembiayaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, penyediaan lahan, dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. UU Cipta Kerja diyakini akan dapat membawa perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menargetkan: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d. 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru). Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara Asean pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0%, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. 461 Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMK-M terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Bahwa dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 27 juta per bulan. Dengan pencapaian target tersebut, niscaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak akan tercapai. B. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon sebagaimana dalam pokok permohonan formil UU Cipta Kerja Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, 4/PUU- XIX/2021, dan 6/PUU-XIX/2021 tersebut di atas, maka pada dasarnya pokok permohonan a quo adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pengujian formil dalam permohonan a quo adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 (dalam Perkara Register 91/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021 dan 6/PUU-XIX/2021). 2. Bahwa dalam tahapan pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011 (dalam Perkara Register 462 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021, dan 6/PUU-XIX/2021). 3. Bahwa sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 (dalam Perkara Register 91/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021, dan 6/PUU-XIX/2021). Bahwa terhadap pokok permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan: proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”, dan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang- Undang diatur dengan Undang-Undang”. b. Bahwa UU 12/2011 telah menyatakan yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan. c. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 20 AYAT (2) DAN PASAL 22A UUD 1945 DAN UU 12/2011 463 ditentukan dalam UU 12/2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: 1) RUU Cipta Kerja merupakan rancangan yang diajukan oleh Presiden dan dikoordinasikan penyusunannya secara internal oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (PAK) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tanggal 23 Oktober 2019 untuk menyusun draft awal RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademis RUU Cipta Kerja (vide bukti PK-6). 3) Penyusunan internal RUU Cipta Kerja ini dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan sesuai dengan substansi yang akan diubah oleh RUU Cipta Kerja (vide bukti PK- 7 s.d. PK-19). 4) Bahwa Naskah Akademik yang telah disusun sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU 12/2011 yang memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan, b. sasaran yang ingin diwujudkan, dan c. jangkauan dan arah pengaturan serta judul RUU Cipta Kerja diajukan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 pada tanggal 17 Desember 2019. Kemudian, dalam rapat Paripurna DPR disepakati bahwa RUU Cipta Kerja dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi PERENCANAAN 464 Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide bukti PK-20). 5) Kemudian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja Nomor PH.2.1- 9.2/M.EKON/01/2020, tanggal 15 Januari 2020 untuk menyelaraskan Naskah Akademik (vide bukti PK-21) dan Surat Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja Nomor PH.2.1-10/M.EKON/01/2020, tanggal 16 Januari 2021 (vide bukti PK-22). 6) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemudian melakukan penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada tanggal 16 s.d. 20 Januari 2020 dengan melibatkan kementerian/lembaga dan stakeholders terkait (vide bukti PK-23). 7) Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide bukti PK-24) kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2021 melalui surat Kepala BPHN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.02.04-04 (vide bukti PK-25). 8) Draft RUU Cipta Kerja yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian 465 disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2020 melalui surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.03.02-107 (vide bukti PK-26). 9) Bahwa Naskah Akademik yang telah diselaraskan dan RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah disusun tersebut kemudian disiapkan oleh Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide bukti PK-27). Presiden melalui surat Nomor R-06/Pres/02/2020, tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI perihal: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyampaikan RUU Cipta Kerja untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Dalam surat tersebut Presiden sekaligus menunjuk Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Cipta Kerja dengan DPR RI (vide bukti PK-28). Surat Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B- 105/M.Sesneg/D-1/HK.00.02/02/2020, tanggal 7 Februari 2020 (vide bukti PK-29). PENYUSUNAN 466 1) RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR kemudian dibahas bersama-sama oleh DPR dan Presiden dalam rapat pembahasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU 12/2011. Pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU 12/2011 yaitu: Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I 2) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 68 UU 12/2011, DPR melalui Panitia Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU Cipta Kerja (Panja) telah melakukan Rapat pada Tingkat I, dengan rincian sebagai berikut, yaitu: (1) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 April 2020 dengan agenda rapat kerja terkait pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 14 April 2020 (vide bukti PK-30); (2) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 dengan agenda pembahasan RUU tentang Cipta Kerja untuk membahas rencana Rapat Dengar Pendapat Umum (selanjutnya disebut RDPU) dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 20 April 2020 (vide bukti PK-31); (3) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan 3 (tiga) orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 27 April 2020 (vide bukti PK-32); (4) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN 467 Arinanto, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 29 April 2020 (vide bukti PK-33); (5) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 5 Mei 2020 (vide bukti PK-34); (6) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan Daftar Inventaris Masalah (selanjutnya disebut DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 20 Mei 2020 (vide bukti PK-35); (7) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 3 Juni 2020 (vide bukti PK-36); (8) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 4 Juni 2020 (vide bukti PK-37); (9) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 9 Juni 2020 (vide bukti PK-38); (10) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Kamar Dagang Indonesia dan M. Mova Al Afghani, S.H., L.LM., Ph.D. terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 9 Juni 2020 (vide bukti PK-39); (11) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri 468 Gunawan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 11 Juni 2020 (vide bukti PK-40); (12) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 11 Juni 2020 (vide bukti PK-41); (13) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 11 Juni 2020 (vide bukti PK-42); (14) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 29 Juni 2020 (vide bukti PK-43); (15) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 1 Juli 2020 (vide bukti PK-44); (16) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 9 Juli 2020 (vide bukti PK-45); (17) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 13 Juli 2020 (vide bukti PK-46); 469 (18) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 14 Juli 2020 (vide bukti PK-47); (19) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 15 Juli 2020 (vide bukti PK-48); (20) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 22 Juli 2020 (vide bukti PK-49); (21) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 23 April 2020 (vide bukti PK-50); (22) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 27 Juli 2020 (vide bukti PK-51); (23) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 28 Juli 2020 (vide bukti PK-52); (24) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 3 Agustus 2020 (vide bukti PK-53); 470 (25) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan penjelasan Pemerintah terkait dengan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori perubahan substansi yang ditunda pembahasannya berdasarkan 4 (empat) pengelompokan, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 4 Agustus 2020 (vide bukti PK-54); (26) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 6 Agustus 2020 (vide bukti PK-55); (27) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan materi sanksi pidana yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 10 Agustus 2020 (vide bukti PK-56); (28) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 11 Agustus 2020 (vide bukti PK-57); (29) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 12 Agustus 2020 (vide bukti PK-58); (30) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 13 Agustus 2020 (vide bukti PK-59); 471 (31) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 19 Agustus 2020 (vide bukti PK-60); (32) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 24 Agustus 2020 (vide bukti PK-61); (33) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 25 Agustus 2020 (vide bukti PK-62); (34) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 26 Agustus 2020 (vide bukti PK-63); (35) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 27 Agustus 2020 (vide bukti PK-64); (36) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti PK-65); (37) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 1 September 2020 (vide bukti PK-66); (38) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 2 September 2020 (vide bukti PK-67); 472 (39) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 3 September 2020 (vide bukti PK-68); (40) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 7 September 2020 (vide bukti PK-69); (41) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 8 September 2020 (vide bukti PK-70); (42) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 9 September 2020 (vide bukti PK-71); (43) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 10 September 2020 (vide bukti PK-72); (44) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 12 September 2020 (vide bukti PK-73); (45) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 14 September 2020 (vide bukti PK-74); (46) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 15 September 2020 (vide bukti PK-75); 473 (47) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 16 September 2020 (vide bukti PK-76); (48) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 29 September 2020 (vide bukti PK-77); (49) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 19 September 2020 (vide bukti PK-78); (50) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 21 September 2020 (vide bukti PK-79); (51) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 22 September 2020 (vide bukti PK-80); (52) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 24 September 2020 (vide bukti PK-81); (53) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 25 September 2020 (vide bukti PK-82); (54) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja RDPU dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia 474 Kerja Badan Legislasi, tanggal 25 September 2020 (vide bukti PK-83); (55) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 26 September 2020 (vide bukti PK-84); (56) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 27 September 2020 (vide bukti PK-85); (57) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 28 September 2020 (vide bukti PK-86); (58) Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Pembicaraan Tingkat I. Dalam Rapat Kerja tersebut telah menerima pandangan mini fraksi-fraksi atas RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja untuk dibahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja, dan Fraksi Demokrat, serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi, tanggal 3 Oktober 2020 (vide bukti PK-87). 3) Pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Panja yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. 475 Pembicaraan Tingkat II 4) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 UU 12/2011, DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 telah melakukan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Paripurna DPR RI (vide bukti PK-88). 1) Ketua DPR RI melalui surat Nomor LG/12046/DPR RI/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden (vide bukti PK-89); 2) Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, Presiden telah melakukan pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf a dan huruf b, Pasal 82, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 UU 12/2011 (vide bukti PK-90). PENGESAHAN PENGUNDANGAN 476 1) Pemerintah telah melakukan penyebarluasan UU Cipta Kerja baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs (website) antara lain JDIH Kementerian Sekretariat Negara, JDIH Sekretariat Kabinet, JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JDIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (vide bukti PK-91); 2) Bahwa UU Cipta Kerja telah disebarluaskan oleh DPR dan Pemerintah kepada masyarakat serta pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU 12/2011. Pemerintah telah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam (vide bukti PK-92); 3) Bahwa berdasarkan tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut, pada dasarnya secara formil UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU 12/2011 dan UU 17/2014 termasuk adanya pelibatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 UU 12/2011. Dengan demikian, terhadap dalil para Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan UU 17/2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan: Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait seperti para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: PENYEBARLUASAN 477 a. Bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan UU Cipta Kerja, Pemerintah, dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 keterangan Pemerintah di atas dan dibuktikan dari bukti-bukti Pemerintah. b. Bahwa menurut Pasal 5 huruf g UU 12/2011, salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. c. Bahwa Pasal 88 UU 12/2011 mengatur mengenai penyebarluasan undang-undang sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang- undang, hingga pengundangan undang-undang yang dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan yang hal itu mencerminkan asas keterbukaan. d. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan peraturan perundang- undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. e. Dalam pelaksanaan penyebarluasan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 12/2011, Pemerintah telah memberikan masyarakat kemudahan untuk mengakses informasi mengenai substansi RUU Cipta Kerja melalui internet. Berdasarkan situs 478 https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja RUU Cipta Kerja telah diakses sebanyak 303.569 kali dan Naskah Akademiknya telah diakses sebanyak 56.553 kali untuk periode Februari 2020 - Oktober 2020 (vide bukti PK- 93). f. Bahwa transparansi informasi pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses melalui platform Youtube dengan kata kunci “DIM Cipta Kerja DPR RI TVR Parlemen.” Bahkan, pada saat itu disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. g. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 12/2011 Pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembentukan UU Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan (a) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020 (vide bukti PK-94); (b) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI, tanggal 14 Januari 2020 (vide bukti PK-95). 2) Tahap Penyusunan dan Pembahasan (a) Seminar Menyikapi Omnibus Law “Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh Djokosoetono Research Center di Balai Sidang Universitas Indonesia pada tanggal 6 Februari 2020 (vide bukti PK-96); 479 (b) Pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide bukti PK-97); (c) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide bukti PK-98); (d) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tanggal 18 Februari 2020 dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide bukti PK-99); (e) Koordinasi rencana dan persiapan sosialisasi pelaksanaan kebijakan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 2020 (vide bukti PK-100); (f) Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian pada tanggal 26 Februari 2020 (vide bukti PK-101); (g) Diskusi Publik di Universitas Airlangga Surabaya dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja, tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti PK-102); (h) Rakorsus Tingkat Menteri yang mengundang dan dihadiri oleh pejabat dari KSPI di Kementerian Koordinator Bidang 480 Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 26 Februari 2020 (vide bukti PK-103); (i) Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 26 Februari 2020 (vide bukti PK-104); (j) Diskusi Publik di Universitas Padjajaran Bandung dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja, tanggal 3 Maret 2020 (vide bukti PK-105); (k) Diskusi Publik Omnibus Law di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat pada tanggal 6 Maret 2020 (vide bukti PK-106); (l) Diskusi antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka mendukung Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 6 Maret 2020 (vide bukti PK-107); (m) Diskusi Publik di Universitas Gadjah Mada dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja, tanggal 10 Maret 2020 (vide bukti PK-108); (n) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020 (vide bukti PK-109); (o) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020 (vide bukti PK-110); (p) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan 481 Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020 (vide bukti PK-111); (q) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020 (vide bukti PK- 112); (r) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020 (vide bukti PK-113); (s) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan ITB dan UNPAD melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020 (vide bukti PK-114); (t) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020 (vide bukti PK-115); (u) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020 (vide bukti PK-116); (v) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Ketua KSPSI, Ketua KSBSI, Ketua KSPI, Ketua FSP KEP, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2021 (vide bukti PK-117); (w) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata 482 Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 (vide bukti PK-118); (x) ATR Goes to Campus bersama Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020 (vide bukti PK-119); (y) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17 – 18 Juni 2020 (vide bukti PK-120); (z) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020 (vide bukti PK-121); (aa) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide bukti PK-122); (bb) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide bukti PK-123); (cc) Pembahasan RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan, tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt. 2, Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide bukti PK-124); (dd) Diskusi antara Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Rumah Dinas Ketua DPD RI pada tanggal 25 Juli 2020 di Kawasan Denpasar Raya, Jakarta (vide bukti PK-125); 483 (ee) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Umum, Tenaga Kerja Asing, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tanggal 10 s.d. 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide bukti PK-126); (ff) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, dan Waktu Kerja Waktu Istirahat, tanggal 13 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide bukti PK-127); (gg) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide bukti PK-128); (hh) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide bukti PK-129); (ii) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide bukti PK-130); (jj) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat 484 Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide bukti PK-131); (kk) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020 (vide bukti PK-132); (ll) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Sanksi, tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide bukti PK-133); (mm) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli r2020 (vide bukti PK-134); (nn) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dan pemberian penghargaan atas keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan, tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide bukti PK-135); (oo) Surat dari Menteri Ketenagakerjan Nomor B- M/180/HM.07/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020, tentang Penyampaian Penghargaan (vide bukti PK-136); (pp) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020 (vide bukti PK-137); (qq) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan 485 Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 (vide bukti PK-138); (rr) ATR Goes To Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se-Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020 (vide bukti PK-139); h. Selain mengadakan forum uji publik, sosialisasi, seminar, dan pertemuan ilmiah, Pemerintah juga menghadiri beberapa undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan RUU Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut: 1) Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020 (vide bukti PK-140); 2) Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020 (vide bukti PK-141); 3) Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti PK-142); 4) Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020 (vide bukti PK-143); 486 5) Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri-3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020 (vide bukti PK-144); 6) Keynote Speaker dalam Diskusi Kebangsaan dengan tema “Omnibus Law: Menuju Ekonomi yang Produktif & Berdaya Saing” oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran, Jakarta pada tanggal 21 Februari 2020 (vide bukti PK-145); 7) Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020 (vide bukti PK-146); 8) Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020 (vide bukti PK- 147); 9) Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H, Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020 (vide bukti PK-148); 10) Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020 (vide bukti PK-149); i. Bahwa merujuk pada poin a sampai dengan poin h di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi proses penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan 487 Undang-Undang telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. j. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan: Sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam keterangan pada poin 1 tersebut di atas. b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/2011, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara formil ditentukan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. c. Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan in casu UU 12/2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan Nomor 79/PUU- XII/2014, bertanggal 22 September 2015 juncto Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014 juncto Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam 488 Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015 dijelaskan: [3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU- XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] …dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. [3.17] …pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua Lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang- Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, 489 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945; [3.18] … dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, ”Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat Undang- Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang- Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic, seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”; [3.19] … oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021- 022/PUUI/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, 490 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; [3.20] … menurut Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panita Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna; [3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang- Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang- Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang- Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; [3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.23] … Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang- 491 undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang- Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang- Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang- Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang- Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang 492 pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; [3.24] … mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang a quo cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo, karena Undang-Undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang- Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil; [3.26] ... MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan 493 dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; d. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah a quo, secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU 12/2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 12/2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang- Undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan Undang- Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jikalau dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam dan UU 12/2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar, dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 494 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Presiden juga telah menyampaikan keterangan pendahuluan (opening statement) yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Juni 2021, bertanggal 10 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang menentukan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara harus dapat memastikan adanya jaminan perlindungan bagi seluruh warga baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Untuk itu Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan 495 menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, diharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK- M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Untuk itu, cakupan UU Cipta Kerja meliputi yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M, dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode evaluasi berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan 496 usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (mindset change) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re- design) proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana serta lebih pasti, mudah, dan cepat. Aspek kepastian paling kurang menyangkut: Pertama, kepastian jenis dan bentuk izin sesuai kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kedua, kepastian persyaratan dan standar perizinan sesuai yang ditentukan. Ketiga, kepastian waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan, dan dapat dipercepat dan/atau diterbitkan secara otomatis apabila perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan. Keempat, kepastian lokasi kegiatan karena sebagian lokasi telah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang dapat diakses pelaku usaha. Aspek kemudahan paling kurang terkait: a. proses pengajuan sampai dengan terbitnya perizinan berusaha sangat mudah melalui sistem elektronik/online system, b. mudah mendapatkan data/informasi Pemerintah yang diperlukan pelaku usaha, c. mudah melacak proses penyelesaian perizinan berusaha. Adapun aspek kecepatan paling kurang menyangkut: a. cepat mendapatkan perizinan berusaha terutama untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem elektronik dan b. cepat mendapatkan standar kegiatan usaha yang telah dimuat dalam sistem elektronik. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. 497 Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan perizinan berusaha UMK-M, kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah, serta kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan dan pembiayaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai undang- undang terkait. Perubahan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama dan kita dapat kehilangan momentum untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang. Oleh karenanya, Pemerintah mendorong penyusunan undang-undang melalui metode Omnibus Law, mengingat substansi undang-undang yang diubah atau dicabut dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 undang-undang. Perubahan ke-78 undang-undang tersebut dalam UU Cipta Kerja merupakan satu kesatuan substansi untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Legal Standing Para Pemohon Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru 498 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seluruh kebijakan dalam UU Cipta Kerja ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja yang diperlukan oleh seluruh warga negara Indonesia, dengan berdasarkan asas: Pertama, pemerataan hak, yaitu penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kepastian hukum, yaitu penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Ketiga, kemudahan berusaha, yaitu penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat yang akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan UMK-M untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Keempat, kebersamaan, yaitu penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia UMK-M termasuk Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan. Kelima, kemandirian, yaitu pemberdayaan UMK-M termasuk Koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya. Terhadap hal tersebut, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati ruang lingkup UU Cipta Kerja yang meliputi: 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 2. ketenagakerjaan, 3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, 4. kemudahan berusaha, 5. dukungan riset dan inovasi, 6. pengadaan tanah, 7. kawasan ekonomi, 8. investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 9. pelaksanaan administrasi pemerintahan, 10. pengenaan sanksi. Kesepuluh ruang lingkup tersebut mendukung berbagai kepentingan masyarakat, termasuk Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau mempertahankan pekerjaan yang layak baginya. 499 Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa UU Cipta Kerja sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, permohonan ini tidak memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif terkait kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Justru sebaliknya, lahirnya UU Cipta Kerja merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, terutama pada saat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Latar Belakang Penerbitan UU Cipta Kerja Sebelum memberikan keterangan atas UU Cipta Kerja, perlu Pemerintah sampaikan mengenai latar belakang pembentukan UU Cipta Kerja. Saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia di tengah terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, serta digitalisasi. Dinamika tersebut ditambah lagi dengan munculnya disrupsi akibat pandemi covid-19 yang membawa dampak negatif pada aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dari sisi domestik, saat penyusunan UU Cipta Kerja ini, kondisi nasional dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp. 721,3 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 792 triliun pada tahun 2019. Pada sisi lain, Indonesia memiliki potensi bonus demografi yang jika dioptimalkan dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Tantangan middle income trap terjadi ketika perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle income trap akan berdaya saing lemah, yang disebabkan oleh: a. menjadi kalah bersaing dengan low- income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah; dan b. kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high-income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Sementara itu, Indonesia dihadapkan pada permasalahan ketenagakerjaan dimana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Ditambah lagi masih ada permasalahan struktural yang mengganggu 500 ekosistem berusaha di Indonesia, baik untuk usaha besar maupun UMK-M dan Koperasi. Diantaranya adalah tumpang tindih regulasi, kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan awal tahun 2020 terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan pemerintah daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama di samping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Regulasi yang banyak baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah kurang mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan keluar dari middle income trap, harus ada perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Melalui UU Cipta Kerja, target ini diharapkan terpenuhi melalui: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d. 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta angkatan kerja baru). Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara Asean pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0%, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat 501 mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 27 juta per bulan. Per 1 Juli 2020 Indonesia naik kelas ke upper middle-income country setelah sejak tahun 1995 berada dalam lower middle income country, dimana Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi US$ 4.050 dari US$ 3.840 di tahun 2018. Oleh karena itu, untuk memastikan reformasi struktural sebagai bagian dari tranformasi ekonomi dapat berjalan, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu disusun dan ditetapkan UU Cipta Kerja. Dengan terwujudnya transformasi ekonomi, niscaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak akan tercapai. Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan para Pemohon yaitu terkait dengan aspek formil dan aspek materiil. Aspek formil yaitu: Pertama, pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 22A UUD 1945. Kedua, proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketiga, pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Kemudian aspek materiil meliputi ketenagakerjaan dan energi dan sumber daya mineral. Proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam 502 Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan in casu UU Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, tanggal 22 September 2015 juncto Putusan Nomor 73/PUU- XII/2014, tanggal 29 September 2014 juncto Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, tanggal 22 September 2015 dijelaskan: “[3.33] …pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang- Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang- Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang- Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian.” Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dan telah melakukan rangkaian pembahasan dengan melalui tahapan rapat kerja dengan DPR, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan pengesahan. 503 Pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk undang-undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan undang- undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur pekerja/buruh atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pemangku kepentingan (stakeholder), dan tidak terdapat transparansi adalah tidak benar. Pemerintah telah melibatkan unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha, akademisi/pakar, dan lembaga internasional (ILO), mulai penyusunan substansi dan pembahasan rumusan RUU Cipta Kerja. Bahkan untuk menampung masukan yang sangat signifikan terhadap rumusan norma RUU Cipta Kerja, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan melakukan perpanjangan waktu pembahasan dari target yang telah ditetapkan semula. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon dalam perkara yang menyangkut aspek materiil terkait Ketenagakerjaan, kami akan memberikan keterangan terkait hal-hal berikut: 1. Pelatihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Bahwa terkait Pasal 81 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 13 UU Ketenagakerjaan, Pemerintah menegaskan bahwa pada prinsipnya pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pelatihan kerja swasta juga termasuk pelatihan kerja perusahaan. Pemerintah mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pelatihan, baik kepada pekerja internalnya, maupun kepada masyarakat sekitar perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan (CSR) yang biayanya ditanggung perusahaan. Bahwa pembentukan lembaga pelatihan 504 kerja perusahaan tidak akan menyamarkan tujuan diselenggarakannya pelatihan kerja yaitu untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan, justru akan mempercepat upaya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas secara nasional. Bahwa terkait Pasal 81 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pemerintah menegaskan bahwa lembaga pelatihan kerja swasta wajib terdaftar melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, untuk menjamin suatu lembaga pelatihan kerja swasta yang berkompeten dan bertanggung jawab. 2. Penempatan Tenaga Kerja Bahwa terkait Pasal 81 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 37 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan, dapat dijelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat Pasal 35 UU Ketenagakerjaan dan memberikan kepastian hukum bahwa pelaksana penempatan, terdiri atas instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), di mana LPTKS dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, di mana salah satu kriteria adalah lembaga berbadan hukum perseroan. 3. Tenaga Kerja Asing (TKA) Bahwa terkait Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf c UU Ketenagakerjaan, pada prinsipnya setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA wajib untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penilaian kelayakan atas RPTKA sebelum disahkan. Penilaian atau verifikasi atas calon TKA yang akan dipekerjakan bertujuan untuk memastikan layak atau tidaknya yang bersangkutan bekerja di Indonesia. Ketatnya proses penilaian tersebut akan membuat TKA unskilled labour tidak memungkinkan untuk dapat dipekerjakan di Indonesia. 505 Pengecualian terhadap RPTKA yang diatur dalam Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja bagi TKA yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat tidak memerlukan pengesahan RPTKA agar proses produksi tidak terhenti untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan pekerja. Sedangkan untuk TKA pada sektor vokasi dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kemudian untuk TKA pada perusahaan rintisan (start-up) yang berbasis teknologi dimaksudkan dalam rangka mendorong start-up nasional untuk bersaing dalam ekonomi global. 4. Perjanjian Kerja Bahwa terkait Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, Pemerintah tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan kerja, khususnya bagi pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana batasan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu ditentukan dalam perjanjian kerja. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pekerja/buruh PKWT dalam hal terjadinya perselisihan dengan pengusaha terkait pelaksanaan PKWT. Perubahan ketentuan mengenai alih daya justru lebih mengedepankan aspek perlindungan dan kepastian terpenuhinya hak-hak bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT, dimana Pemerintah mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh PKWT apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaannya masih ada. Hal ini telah sejalan dengan prinsip Transfer of Undertaking Protecting of Employment (TUPE) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. UU Cipta Kerja tetap mengatur persyaratan perizinan perusahaan alih daya dalam Pasal 66 ayat (4) UU Cipta Kerja. 5. Waktu Kerja yang Eksploitatif Bahwa terkait Pasal 81 angka 22 dan 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 dan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan, Pemerintah mengatur mengenai kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja standar untuk membayar upah kerja lembur. Bahwa terkait perubahan pada Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan waktu istirahat paling sedikit meliputi 1 (satu) hari 506 untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sehingga istirahat mingguan tetap dapat diberikan 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu. 6. Pengupahan Bahwa terkait Pasal 81 angka 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36 UU Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pemerintah menyatakan bahwa cakupan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bersifat sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan penghasilan, tapi dapat juga diperoleh dari jaminan sosial, fasilitas kesejahteraan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Bahwa kebijakan pengupahan yang diusung dalam UU Cipta Kerja yang memuat upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan lainnya diarahkan pada sistem pengupahan secara menyeluruh yang mampu memberikan perlindungan dalam aspek pengupahan bagi pekerja/buruh sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha. Bahwa Pemerintah tidak menghilangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pemerintah mengatur agar UMK ditetapkan berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Bahwa UU Cipta Kerja telah mengakomodir berbagai putusan MK yaitu Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012 dengan menghapus Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 melalui Pasal 81 angka 33 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 95 UU Ketenagakerjaan. 7. Pemutusan Hubungan Kerja Bahwa terkait Pasal 81 angka 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan/atau Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pemerintah menyatakan dengan tegas dalam Pasal 151 ayat (1) UU Cipta Kerja bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). 507 Pasal tersebut mengamanatkan agar PHK merupakan upaya terakhir, dan pihak-pihak di luar pengusaha dapat mengusahakan agar PHK tidak dilakukan. Mekanisme PHK dalam UU Cipta Kerja sendiri telah diselaraskan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dirundingkan dalam suatu musyawarah mufakat secara bipartit antara pekerja dan pengusaha. 8. Perubahan Konsep Sanksi Bahwa terkait dengan berbagai sanksi dalam Pasal 81 angka 62, 63, 64, 65, 66, dan 67, Pemerintah menjelaskan bahwa konsep sanksi yang diatur dalam UU Cipta Kerja disesuaikan dengan jenis kesalahan, sehingga pelanggaran yang bersifat administratif akan dikenakan sanksi administratif. Sedangkan prinsip sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja mengedepankan konsep ultimum remedium (bersifat terakhir) apabila sanksi administratif tidak dipatuhi. 9. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bahwa terkait Pasal 2, Pasal 3, Pasal, 4, dan Pasal 5 Bagian Kelima BAB IV UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dianggap mengandung cacat formil. Terhadap dalil tersebut Pemerintah menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja terlebih lagi klaster ketenagakerjaan telah melibatkan partisipasi serikat pekerja/serikat buruh dan pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Bahwa terkait penetapan besaran manfaat uang tunai yang diterima oleh peserta secara eksplisit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai amanat Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja yang memberikan tambahan pasal baru yakni Pasal 46D ayat (4) pada UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan Pasal 47 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 83 508 angka 1 dan angka 2 yang mengubah Pasal 6 dan Pasal 9 UU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar. Secara substansi semua keberatan Pemohon adalah hal-hal yang bersifat implementatif yang diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan Program JKP ini, Pemerintah justru ingin melindungi pekerja secara paripurna tanpa menambah beban apapun bagi pekerja maupun Pemberi Kerja. Pemerintah menanggung beban untuk memberikan tambahan manfaat bagi pekerja. Hal ini merupakan bukti nyata pelaksanaan amanat konstitusi bagi negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Manfaat JKP yang diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan hanya berupa fasilitas uang tunai, namun juga akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja sehingga selain untuk mempertahankan daya beli pekerja yang mengalami PHK, juga agar secepat mungkin dapat memperoleh pekerjaan kembali. Program JKP merupakan salah satu alat Pemerintah dalam penegakan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah ingin agar hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat dipenuhi oleh pemberi kerja dan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil dan petitum Pemohon yang menyatakan adanya Program JKP berpotensi mengurangi penerimaan manfaat atas program jaminan sosial lainnya karena adanya rekomposisi iuran dan syarat pembatasan adalah keberatan yang tidak beralasan dan bukan ranah uji materi UU, sehingga Pasal 82 angka 2 serta Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU Cipta Kerja sama sekali tidak bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon dalam perkara yang menyangkut aspek materiil terkait energi dan sumber daya mineral, kami memberikan keterangan terkait hal-hal berikut: 509 Pertama, pemahaman bahwa Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja telah menghilangkan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik yang berpotensi merugikan negara adalah tidak berdasar. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” tidak menghilangkan fungsi pengawasan dalam usaha penyediaan tenaga listrik oleh DPR RI. Fungsi pengawasan oleh DPR RI terhadap usaha penyediaan tenaga listrik masih tetap ada sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menyatakan bahwa “Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.” Kedua, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 dapat membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan secara terintegrasi (bundling) atau tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (unbundled) yang menyebabkan peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang, adalah tidak benar. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 harus dimaknai bahwa praktek unbundling tidak dibenarkan apabila dapat menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan unbundling dalam ketentuan Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja. Ketiga, Pemerintah menolak permohonan yang menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 7 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai BUMN di bidang usaha ketenagalistrikan adalah PT. PLN. Sehubungan dengan potensi privatisasi yang dikhawatirkan oleh Pemohon, Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003 menyatakan bahwa penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sepanjang hal itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara. BUMN diberikan prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Selain itu, Pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian, Pemerintah 510 masih tetap menjadi pemegang kendali terhadap keterlibatan pihak-pihak di sektor ketenagalistrikan. Keempat, Pemerintah menolak dalil Pemohon mengenai ketentuan Pasal 42 angka 15 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 yang berkaitan dengan kewajiban APBN untuk membayar kelebihan tenaga listrik kepada swasta untuk wilayah yang sudah terjangkau oleh listrik PT. PLN, dengan alasan sebagai berikut: a. bahwa maksud ketentuan Pasal 42 angka 15 UU Cipta Kerja adalah agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, andal, dan dengan harga yang terjangkau; b. bahwa untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat, PT. PLN dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha dalam rangka kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat dengan persetujuan Pemerintah; c. terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU Cipta Kerja bersifat regulated yang dituangkan dalam APBN setelah mendapatkan persetujuan DPR RI. Kelima, Pemerintah menolak dalil Pemohon mengenai ketentuan Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 karena penyewaan transmisi untuk kepentingan swasta menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan menyebabkan listrik padam serta merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya, dengan alasan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan dalam penetapan persetujuan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan dan penyewaan transmisi tidak akan menyebabkan terganggunya sistem interkoneksi karena dilakukan secara aman, andal, dan efisien, serta mendorong peran pembangkit energi baru dan terbarukan dalam jaringan sistem tenaga listrik. Sebelum mengakhiri Keterangan Presiden ini, sebagaimana filsuf berkebangsaan Italia, Cicero, yang mengatakan, “Salus populi suprema lex esto”, bagi Pemerintah saat ini, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan 511 memutus permohonan pengujian (constitutional review) UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing). 3. Menolak permohonan pengujian formil dan materiil UU Cipta Kerja yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 4. Menyatakan UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945. Atau dalam hal Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Presiden juga telah menyampaikan keterangan pendahuluan (opening statement) yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 16 Juni 2021, bertanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. 512 Legal Standing Para Pemohon Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memerhatikan dalil-dalil para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat, dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja. Pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai ketentuan. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. Landasan UU Cipta Kerja Upaya Pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah dan menghadapi banyak tantangan. Pada saat RUU Cipta Kerja disusun, kita menghadapi beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta angkatan kerja, 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang paruh waktu, 8,14 juta orang setengah penganggur, dan 7,05 juta orang pengangguran. Dengan demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh (32,6% dari angkatan kerja). Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja). Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. 513 Pada sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP/sederajat ke bawah yaitu 64,06%, dan hanya 26,69% tamat SMA/sederajat dan 9,26% tamat perguruan tinggi. Hal ini memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut. Sektor UMKM yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Dimana 98,68% dari usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktifitas yang sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir berada di kisaran 5% dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp. 721,3 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 792 triliun pada tahun 2019. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain, terlihat dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,8% dimana rata-rata negara Asean hanya sebesar 5%. Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Dimana Kemudahan Berusaha Indonesia pada tahun 2015 pada peringkat 114 dan kemudian meningkat secara terus menerus hingga pada tahun 2019 mencapai peringkat 73. Meskipun meningkat, namun peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara Asean lainnya, seperti pada tahun 2019 Singapura peringkat 2, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 sementara Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 56 sementara Malaysia di peringkat 26. Sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap karena akan berdaya saing lemah. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. 514 Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk Undang-Undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja, yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Penggunaan metode Omnibus Law dalam penyiapan penyusunan RUU Cipta Kerja adalah dengan memerhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah mencapai 78 Undang-Undang, yang harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memerhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. 515 Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menargetkan: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7, s.d. 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta/tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja. Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMKM dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMKM dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 27 juta per bulan. Pengujian Formil UU Cipta Kerja Memperhatikan bahwa terhadap 6 permohonan ini, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan para Pemohon yaitu: (1) proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang- 516 undangan; (2) pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder; dan (3) terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Proses pembentukan UU Cipta Kerja Tidak Sejalan Dengan Konstitusi dan Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon karena UU Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: Pertama Tahap Perencanaan: Pemerintah menyusun Naskah Akademik dan draft RUU Cipta Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR, telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020. Selanjutnya Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 telah menyetujui RUU Cipta Kerja masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dengan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020. Kedua Tahap Penyusunan: Presiden melalui surat Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI menyampaikan RUU Cipta Kerja yang telah disusun berdasarkan kajian yang tertuang dalam Naskah Akademik untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama dan menunjuk beberapa menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR RI. Ketiga Tahap Pembahasan dan Pengesahan, yang meliputi Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Dalam Pembicaraan Tingkat I, DPR melalui Panitia Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU Cipta Kerja (Panja) telah melakukan serangkaian rapat yang dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan Rapat Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 3 Oktober 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Panja yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara 517 fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Dalam Pembicaraan Tingkat II, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja. Keempat Tahap Pengesahan Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan pengesahan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, Presiden telah melakukan pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Kelima Tahap Pengundangan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020. Keenam Tahap Penyebarluasan Pemerintah telah melakukan penyebarluasan UU Cipta Kerja baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs (website) berbagai kementerian. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, dan Batam. Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, maka dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan UU 17/2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 518 Pembentukan UU Cipta Kerja Tidak Melibatkan Partisipasi Publik dan Stakeholder Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan UU Cipta Kerja, Pemerintah, dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Transparansi informasi pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses antara lain melalui TVR Parlemen dan platform Youtube. Dimana pada saat pembahasan Panja disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. Dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 12/2011 Pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembentukan UU Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama dalam tahap perencanaan. Pemerintah telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang dihadiri unsur Pemerintah, perbankan, akademisi, dan praktisi, dan lembaga masyarakat, serta pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kedua dalam tahap penyusunan dan pembahasan. Pemerintah telah melakukan serangkaian konsultasi publik, forum uji publik, sosialisasi, seminar, rapat, dan pertemuan ilmiah, yang mencakup antara lain substansi ketenagakerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah, pemerintahan daerah dengan asosiasi pemerintahan antara lain Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), kebijakan agraria dengan berbagai perguruan tinggi. Selain itu, Pemerintah juga menghadiri berbagai undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan RUU Cipta Kerja, antara lain: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Selain itu Pemeritah hadir juga dalam berbagai dialog mengenai RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh media televisi. 519 Dengan demikian dapat disampaikan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. Terjadi Pelanggaran Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon dan memberikan keterangan, bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 22A UUD 1945 serta UU 12/2011, pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 juncto Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 juncto Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU 12/2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang- Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar, dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 520 Presiden juga telah memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Agustus 2021, bertanggal 10 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra 1. Bagaimana Pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa metode omnibus law itu, itu fit dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena apa? Di dalam naskah akademik yang disampaikan kepada kami di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada penjelasan yang mengaitkan kesesuaian metode omnibus law ini dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Satu, soal kesesuaian itu. Yang kedua, kira-kira di internal Pemerintah, diskusi-diskusi apa saja atau pembahasan apa saja yang dilakukan terkait dengan metode ini terutama dalam mengaitkan dengan hukum positif yang masih berlaku? Penjelasan/Tanggapan: A. Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah dibahas dan disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, serta telah melalui tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya (UU 12/2011 beserta perubahannya), sehingga UU Cipta Kerja telah sesuai dengan UUD 1945 dan UU 12/2011 beserta perubahannya. Tahapan-tahapan pembentukan UU Cipta Kerja sendiri telah diuraikan dalam Keterangan Presiden yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. Secara hierarki UU 12/2011 beserta perubahannya bukan merupakan batu uji terhadap UU Cipta Kerja karena pengujian UU hanya terhadap UUD 1945. Hal ini berdasarkan yurisprudensi: 521 1. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU- VII/2009, hal. 91-92: ...Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang- Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal…” 2. Yurisprudensi MK Nomor 73/PUU-XII/2014, hal. 211-212: “...Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang- Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak 1 berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945.” B. Pengertian Omnibus law, Praktik, dan Kesesuaiannya dengan Hukum Positif di Indonesia 1. Pengertian Omnibus law Omnibus law merupakan suatu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 522 (Undang-Undang Cipta Kerja). Berbagai literatur telah memberikan pengertian atau penjelasan mengenai omnibus law. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything). Dalam penjelasan yang lain, Barbara Sinclair mendefinisikan omnibus law sebagai: “Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation”. Berdasarkan pandangan Barbara di atas, dapat disimpulkan bahwa omnibus law merupakan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dimana 1 (satu) undang-undang memuat berbagai materi/subjek/permasalahan. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mendefinisikan Omnibus law sebagai berikut: ”yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi ‘civil law’ tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “omnibus law” atau UU Omnibus” Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Black’s Law Dictionary terdapat istilah omnibus bill yang berarti: 1. A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. 2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. Apabila diterjemahkan secara bebas, omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup 523 berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kemudian bahwa omnibus law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Omnibus law berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan khususnya dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah undang-undang, omnibus law mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan serta mencerminkan adanya sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. 2. Manfaat Penerapan Metode Omnibus law Beberapa manfaat dari penerapan omnibus law dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan: a. Memperbaiki Tata Kelola Peraturan Perundang- Undangan (Penyederhanaan dan Penyelarasan Hukum) Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Sementara itu, aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Oleh karena itu, infrastruktur hukum menjadi instrumen yang sangat penting karena semakin baik kondisi hukum dan undang-undang, maka pembangunan ekonomi akan semakin baik pula. Dalam konteks ini, berdasarkan pandangan Glen S. Krutz, omnibus law memberikan manfaat yaitu mencegah 524 ketidakpastian hukum yang muncul pasca pembentukan satu undang-undang yang hanya memuat satu materi tertentu akibat potensi pertentangan dengan undang- undang lainnya. Manfaat ini selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah yaitu menekan jumlah regulasi yang terlalu banyak/obesitas regulasi. Selain itu, omnibus law dapat membuat kondisi peraturan perundang-undangan menjadi lebih selaras dan serasi. Keselarasan dan keserasian hukum perlu diperhatikan mengingat dalam hukum dikenal adanya suatu asas lex posterior derogat legi priori (suatu peraturan perundang- undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama) dan asas lex specialis derogat legi generalis (suatu peraturan perundang- undangan yang bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang- undangan yang bersifat umum). Dalam suatu undang- undang yang menerapkan metode omnibus law, terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling terkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat, dan utuh. Penyusunan berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang memberikan kesempatan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan tersebut secara bersamaan. Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia bukan lagi hal periode selalu yang baru dilakukan, pada setiap pemerintahan reformasi regulasi dijadikan program pemerintah, penataan kembali tersebut dapat menggunakan metode transplantasi omnibus law dan consolidation law yang ada dalam tatanan metode ilmu perundang-undangan, dengan harapan penggunaan metode tersebut dapat menata kembali norma hukum yang 525 telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang- undangan. b. Menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi Adam M. Dodek menjelaskan bahwa manfaat dari teknik omnibus adalah pembentukan undang-undang menjadi lebih efisien. “Omnibus bills are efficient because they permit the bundling of enactments or amendments to multiple statutes in a single bill. When these relate to the same subject matter, they may facilitate parliamentary consideration of that particular area”. Pada umumnya, proses amandemen atau revisi undang-undang dilakukan dengan tidak efektif dan tidak efisien serta membutuhkan waktu yang lama karena hanya merevisi satu undang- undang saja. Namun, dengan diadopsinya teknik omnibus, permasalahan tersebut dapat terselesaikan. c. Kemudahan untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebuntuan politik. Selaras dengan dua manfaat sebelumnya, Louis Massicotte menyampaikan: Omnibus bills, when present in legislatures where members are free to vote as they wish, may include the outcome of complex negotiations between self- interested legislators. Mengingat substansi omnibus law sangat beragam dan kompleks, maka kemungkinan penolakan terhadap keseluruhan isi omnibus law oleh partai minoritas/oposisi menjadi terhindarkan karena partai oposisi memiliki opsi menolak suatu substansi namun di sisi lain menyetujui substansi lainnya. 526 3. Praktik Penerapan Metode Omnibus law di Beberapa Negara di Dunia Menurut House of Commons Procedure and Practice Kanada, praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus muncul pertama kali pada tahun 1888, ketika suatu rancangan undang-undang diajukan untuk menyetujui 2 (dua) perjanjian jalan rel yang terpisah. Bahkan, pada tahun 1868, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang- undang dalam waktu yang terbatas yang di dalamnya terdapat beberapa undang-undang, yang dapat diidentifikasikan karakternya sebagai omnibus bill yang pertama disahkan. Di samping itu, Kanada pun pernah mengundangkan omnibus bill lainnya, seperti the Energy Security Act pada tanggal 26 Februari 1982. Bill ini mengatur perubahan atas 13 (tiga belas) perubahan undang-undang di antaranya: a. Petroleum Administration Act; b. National Energy Board Act; c. Foreign Investment Review Act; d. Canada Business Corporations Act; e. Petro-Canada Act; f. Energy Supplies Emergency Act; g. Oil Substitution and Conservation Act; h. Energy Supplies Emergency Act; i. Adjustment of Accounts Act; j. Petroleum Incentives Program Act; k. Canadian Ownership and Control Determination Act; l. Energy Monitoring Act; dan m. Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act. Contoh lainnya yaitu Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act atau Bill C-38. Omnibus Bill ini tidak hanya mengatur 527 mengenai isu fiskal, tetapi juga melakukan perubahan substantif terhadap hukum lingkungan di tingkat federal. Cakupannya pun sangat luas dengan lebih dari 400 (empat ratus) halaman, dan mengubah/mencabut setidaknya 70 (tujuh puluh) undang-undang. Beberapa contoh omnibus bill yang lain yaitu ada di Amerika, seperti dalam undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha dalam perindustrian Amerika (The Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act of 1988). Kemudian ada juga yang bentuknya dikeluarkan setiap tahun seperti Omnibus Spending Bill. Peraturan ini mengatur belanja negara untuk tahun fiskal selanjutnya. Selain urusan fiskal, Omnibus Spending Bill juga mengatur mengenai urusan politik, pemilihan umum, modernisasi teknologi, hingga Taylor Force Act. Selain di Amerika, salah satu negara di Eropa yakni Jerman juga pernah menggunakan metode omnibus law dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang- Undang privasi informasi komprehensif pertama di dunia adalah sebuah undang-undang negara bagian yang disahkan oleh Parlemen Hessian di Wiesbaden, Jerman pada tanggal 30 September 1970. Dalam terminologi yang diterima, undang- undang ini adalah omnibus law. Undang-undang ini menetapkan standar peraturan untuk area yang luas, yaitu negara bagian dan pemerintah daerah Hessen yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya, yang kemudian memengaruhi bentuk dan isi undang-undang omnibus federal, Undang-Undang Perlindungan Data Federal Jerman (Bundesdatenschutzgesetz, atau BDSG). Sementara itu, di Irlandia pada tahun 2007 pernah disahkan sebuah undang-undang (The Statute Law Revision Act 2007) yang mencabut sebanyak 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) undang-undang, yang dapat dikatakan sebagai sebuah rekor dunia. Undang-undang ini mencabut banyak peraturan 528 awal tahun 1922 dari Irlandia, Inggris, Britania Raya, dan Inggris Raya. Selain itu, Turki juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam penyusunan beberapa undang-undang, salah satunya adalah undang-undang yang mengenai batasan penjualan dan periklanan alkohol (The Omnibus law No. 6487 on Amendment of Some Laws and the Decree Law No. 375) pada tahun 2013. Beberapa negara di Asia juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan di negaranya. Filipina pernah membuat suatu peraturan dengan konteks yang serupa dengan Indonesia yaitu berkaitan dengan investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional. Ketentuan The Omnibus Investment Code mengesampingkan peraturan perpajakan dan memuat peraturan baru tentang ketentuan pajak bagi daerah yang telah ditentukan. Selain itu, Vietnam yang juga merupakan negara civil law pernah menerapkan omnibus law pada tahun 2016. Adanya tumpang tindih peraturan dan panjangnya prosedur legislasi untuk mengubah suatu peraturan menjadi pertimbangan bagi Vietnam untuk menggunakan omnibus law. Adapun omnibus law yang berhasil disahkan diantaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration, dimana undang-undang ini mengubah, menambahkan, serta mencabut beberapa pasal yang terdapat pada Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak, Undang-Undang Pajak Cukai, dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan. Selain itu, terdapat juga Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes yang mengubah, menambahkan, serta mencabut beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Usaha, Undang-Undang 529 Pertambahan Nilai Pajak, Undang-Undang Pajak Royalti, Undang-Undang Pajak Cukai, dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan, dan Undang-Undang Pajak Ekspor- Impor. 4. Penerapan Metode Omnibus law di Indonesia Indonesia membutuhkan terobosan dalam pembentukan hukum, salah satunya adalah dengan metode omnibus law. Meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, terobosan terhadap hal ini bukan sesuatu yang baru, dan Indonesia perlu melakukan terobosan terhadap ruang batas ini. Terobosan tersebut diperlukan mengingat kondisi hukum di Indonesia yang saat ini tengah mengalami permasalahan diantaranya: a. Regulasi mengalami konflik Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang- undangan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. b. Regulasi inkonsisten Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang- undangan tidak konsisten dengan peraturan perundang- undangan turunannya. c. Regulasi yang multitafsir Hal ini dapat terjadi saat terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa serta sistematika yang tidak jelas. d. Regulasi yang tidak operasional. Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang- undangan tidak memiliki daya guna, namun tersebut masih 530 berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Selain keempat hal di atas, dunia hukum Indonesia juga mengalami situasi yang menurut Richard Susskind disebut sebagai hyper regulation atau istilah lain yaitu obesitas hukum. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui website www.peraturan.go.id mencapai total 39.654 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) peraturan perundang-undangan per 28 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut: a. Peraturan Pusat sebanyak 3.669 (tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan) peraturan perundang-undangan; b. Peraturan Menteri sebanyak 15.087 (lima belas ribu delapan puluh tujuh) peraturan perundang-undangan; c. Peraturan LPNK sebanyak 4.196 (empat ribu seratus sembilan puluh enam) peraturan perundang-undangan; dan d. Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang- undangan. Metode omnibus law yang diterapkan dalam sistem hukum nasional telah, disesuaikan melalui beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum dan kedua dengan teori transplantasi hukum, yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal yang kedua yaitu terkait teori transplantasi hukum, beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya diantaranya: a. Alan Watson mengemukakan bahwa transplantasi hukum merupakan “the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another”. Definisi semacam ini disebut sebagai definisi yang mempertimbangkan bukan bisa luas, saja pembentukan hukum sebagai hubungan 531 antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi hukum antar masyarakat. Alan Watson, memperkenalkan istilah legal transplants atau legal borrowing, atau legal adoption untuk menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. b. Frederick Schauer memberikan pengertian dari sudut pandang ahli pemerintahan legal transplantation sebagai “…the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another.” Pada dasarnya, kebijakan hukum transplantasi dari sistem common law menjadi sistem civil law tidak lagi menjadi sesuatu yang baru melainkan telah berlangsung lama dari masa Hindia Belanda sampai saat ini dengan adanya penyesuaian ke dalam hukum nasional. Bahwa menurut Alan Watson, transplantasi hukum itu masih ada dan akan terus hidup dengan baik sebagaimana juga halnya pada masa Hammurabi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Benny Riyanto menyampaikan bahwa Omnibus law sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang- undangan. Karena itu, proses pembentukan legislasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011 beserta perubahannya). Pijakan hukum dalam menyusun Naskah Akademik dan draf RUU Omnibus law adalah UU 12/2011 beserta perubahannya, yang memuat syarat substantif dan syarat teknis. Syarat substansi yaitu 532 sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Perintah UUD 1945; b. Perintah Tap MPR; c. Perintah undang-undang lainnya; d. Sistem perencanaan pembangunan nasional; e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. Rencana pembangunan jangka menengah; g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD; h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sedangkan syarat teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Adanya Rancangan Undang-Undang; dan b. Naskah Akademik. Adapun pembentukan UU Cipta Kerja salah satunya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai perwujudan dari pasal dimaksud, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja dilengkapi dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, 533 sehingga dengan demikian baik syarat substansi dan syarat teknis telah dipenuhi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. UU 12/2011 beserta perubahannya telah mengatur mengenai tahapan dan proses perencanaan peraturan perundang- undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta teknik penyusunannya. Dengan demikian perencanaan dan penyusunan serta teknik penyusunan suatu RUU yang menggunakan metode Omnibus law mengikuti sepenuhnya ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya. Pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, baik itu Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum yang telah diundangkan berbentuk undang-undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang-undang pemerintah memandang perlu penggunaan metode omnibus law. Omnibus law dalam bentuk Undang-Undang bukan UU pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru. Indonesia telah menerapkan konsep Omnibus law tersebut pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (TAP MPR I/2003). 534 Lahirnya TAP MPR I/2003 dilatarbelakangi karena terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sebagai akibat perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR. Sejumlah TAP MPR yang terdampak oleh TAP MPR I/2003 yaitu: 1) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2) 3 (tiga) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan; 3) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004; 4) 11 (sebelas) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang- undang; 5) 5 (lima) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR hasil Pemilu 2004; dan 6) 104 (seratus empat) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tidak perlu dilakukan tindak hukum lebih 535 lanjut karena bersifat einmalig, telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang yang jika dilihat substansinya mengandung ciri sebagai Omnibus law karena dalam satu UU ini berisi pernyataan tentang status hukum berbagai produk hukum yang secara substansi mengandung subjek pengaturan berbeda. c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, mengakibatkan dicabutnya 4 (empat) Undang-Undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini berdampak pada 6 (enam) undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 4 (empat) undang-undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 536 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Selain itu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengubah 2 (dua) Undang-Undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini berdampak pada 3 (tiga) undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 3 (tiga) undang-undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Dengan demikian, penggunaan metode Omnibus law bukan merupakan metode baru dalam pembentukan peraturan 537 perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law dalam penyusunannya merupakan bagian upaya reformasi hukum yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disampaikan bahwa, proses pembentukan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan) dan sistematika (judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan) UU Cipta Kerja sesuai dengan UU 12/2011 beserta perubahannya. 5. Diskusi serta Pembahasan di Internal Pemerintah mengenai penggunaan metode Omnibus law dalam Hukum Positif di Indonesia a. Pembahasan konsepsi Omnibus law dan muatan substansi/materi telah dilakukan di internal Pemerintah yang terbagi dalam 3 (tiga) tingkat pembahasan, yaitu pembahasan tingkat teknis, pembahasan tingkat menteri, dan rapat Presiden sebagai berikut: Tingkat Teknis: 1) Pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Penyiapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan poin-poin masukan terkait hubungan industrial dan pandangan-pandangan mengenai kebijakan yang boleh diambil oleh Pemerintah (vide bukti PK-150). 2) Pada tanggal 15 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel 538 Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas identifikasi pasal-pasal dalam sektor pendidikan dan kebudayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide bukti PK-7 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 3) Pada tanggal 16 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kesehatan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas perizinan berdasarkan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide bukti PK-8 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 4) Pada tanggal 18 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan di Hotel Lumire, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai konsepsi Omnibus law terkait perizinan sector (vide bukti PK-9 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 5) Pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut di- identifikasi pasal-pasal dalam sektor pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan 539 perizinan dengan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide bukti PK-10 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 6) Pada tanggal 22 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Yogyakarta. Dalam FGD tersebut Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan sebuah metode untuk membentuk regulasi atau Undang- Undang yang terdiri dari banyak substansi atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyederhanakan suatu norma peraturan (vide bukti PK-11 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 7) Pada tanggal 28 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Makassar. Dalam FGD tersebut Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan agenda penataan regulasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional, selama ini terdapat regulasi yang membebani masyarakat, dunia usaha, dan menghambat daya saing nasional sehingga perlu terobosan hukum untuk memperbaiki kondisi tersebut (vide bukti PK-12 Keterangan Presiden yang 540 disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 8) Pada tanggal 2 Desember 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Medan. Dalam FGD tersebut Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan salah satu instrumen hukum yang diperlukan untuk memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan kelas menengah (vide bukti PK-13 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 9) Pada tanggal 5-6 Desember 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai konsep perubahan yang akan dilakukan pada sektor Ketenagakerjaan (vide bukti PK-151). 10) Pada tanggal 12 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Izin Lingkungan dan KKP (vide bukti PK-15 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 11) Pada tanggal 13 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan 541 Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM, dan Industri. Rapat tersebut membahas mengenai pembuatan norma baru pada UU Omnibus law tentang Kemudahan Perizinan Tunggal dan Omnibus law tentang Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (vide bukti PK- 16 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 12) Pada tanggal 15 Desember 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law di bidang Lingkungan Hidup. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan-perubahan dalam beberapa undang-undang yang termasuk dalam klaster lingkungan hidup di Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (vide bukti PK-17 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 13) Pada tanggal 16 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (vide bukti PK-18 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 14) Pada tanggal 17 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang 542 Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (vide bukti PK-19 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). Tingkat Menteri 15) Pada tanggal 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide bukti PK-152). 16) Pada tanggal 14 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law (vide bukti PK-153). 17) Pada tanggal 20 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide bukti PK-154). 18) Pada tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Penanganan Omnibus law (vide bukti PK-155). 19) Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide bukti PK-156). 20) Pada tanggal 9 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide bukti PK-157). 543 21) Pada tanggal 11 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri (vide bukti PK-14 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 22) Pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law (vide bukti PK-158). 23) Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja (vide bukti PK-159). 24) Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan (vide bukti PK-160). 25) Pada tanggal 22 November 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law (vide bukti PK-161). 26) Pada tanggal 12 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law (vide bukti PK-162). Rapat Presiden 27) Pada tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan 544 Ekosistem Investasi, dengan pokok-pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: • Proses Omnibus Law agar disampaikan kepada DPR setelah 20 Oktober 2019; • Menyelesaikan Naskah Akademik dan DIM serta seluruh dokumen yang dibutuhkan; • Membuat Rancangan Omnibus Law menjadi lebih ringkas sehingga mudah untuk dibahas; • DIM terkait Ketenagakerjaan telah selesai dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan • Menghapus peraturan yang membuat rumit investasi (vide bukti PK-163). 28) Pada tanggal 30 Oktober 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian, dengan pokok arahan Presiden untuk memberikan judul Omnibus Law yang sedang disiapkan dengan judul RUU Cipta Lapangan Kerja dan meninjau kemungkinan substansi perubahan UU Ketenagakerjaan untuk dimasukkan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (vide bukti PK-02 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 29) Pada tanggal 11 November 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: • Melakukan pendekatan kepada serikat pekerja dan menjelaskan semangat Omnibus Law; • Mengajukan Omnibus Law kepada DPR paling lambat akhir Desember 2019; • Muatan Omnibus Law memuat penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, 545 kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, dan sanksi; • Apabila Omnibus Law dapat ter-realisasi maka lapangan pekerjaan akan benar-benar terbuka; dan • Mengidentifikasi titik-titik resistensi terhadap Omnibus Law (vide bukti PK-03 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Juni 2021). 30) Pada tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok-pokok arahan sebagai berikut: • Semangat dan arah Omnibus Law agar aturan yang ada menjadi sederhana dan cepat; • Melihat dampak Omnibus Law terhadap Usaha Kecil dan Mikro; • Memperbanyak komunikasi dengan serikat pekerja; • Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah; dan • Melakukan perbaikan RUU yang akan disampaikan kepada DPR (vide bukti PK-164). 31) Pada tanggal 15 Januari 2020, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus law Perpajakan, dengan pokok-pokok arahan Presiden sebagai berikut: • RUU akan diserahkan kepada DPR setelah Prolegnas siap; • Seluruh pimpinan kementerian/lembaga mengawal dan mengkomunikasikan DIM dengan DPR; 546 • Melakukan komunikasi dengan Serikat Pekerja dan Menteri Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi ke daerah; dan • Mengajak dan melibatkan partisipasi daerah untuk membahas hal-hal yang menyangkut daerah (vide bukti PK-04 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 2. Bukti PK-23 Pemberi Keterangan, memang ada semua undangan dan tanda tangan itu dan ini semuanya, tapi yang belum kami temui siapa saja stakeholder yang diundang di luar kementerian/lembaga itu? Tolong itu ditambahkan penjelasannya, biar kami juga tahu bahwa ternyata ada orang di luar kementerian dan lembaga yang terlibat sejak dari awal ketika naskah akademik itu dipersiapkan oleh Pemerintah. Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa bukti PK-23 yang ada dalam Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021 menjelaskan tahapan Perencanaan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undangan tentang Cipta Lapangan Kerja khususnya (Rapat Pleno) penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. b. Merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto Pasal 52 Perpres 87/2014 bahwa forum pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melibatkan wakil dari pemrakarsa, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau lembaga terkait serta dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan pendapat. Sehingga dapat disimpulkan dalam tahap ini, pelibatan cukup dari internal pemerintah. Adapun pemangku kepentingan (stakeholder) lain dilibatkan dalam rapat sebelum pentahapan ini. 547 c. Bahwa dalam rapat dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lain, Pemerintah merangkum dan memfinalisasi semua masukan secara substansi terhadap Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang- Undang tentang Cipta Lapangan Kerja yang sebelumnya telah dirangkum dan dijaring dalam rapat-rapat pembahasan pemerintah dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Rapat dengan pemangku kepentingan ini sudah kami sampaikan dalam bukti PK-7 s.d. PK-19 pada Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. d. Untuk memperkuat bukti keterlibatan multi pemangku kepentingan terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, berikut disampaikan bukti pembahasan/rapat terkait RUU Cipta Kerja: 1) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan, yang dihadiri oleh: KADIN (vide bukti PK-165). 2) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Rapat Omnibus law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran, yang dihadiri oleh: KADIN (vide bukti PK-166). 3) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan tentang Omnibus law Klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM (vide bukti PK-167), yang dihadiri oleh: a) Asosiasi Pelaku Usaha: i KADIN; ii HIPPI; iii ASEPHI; iv INKOWAPI; v IWAPI; b) Law Firm/Firma Hukum: Lusma Rizki (Melli Darsa & Co – PwC) 548 4) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertanian (vide bukti PK-168), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i Ridwan Jacub (GAPUSINDO); ii Djoni Liano (GAPUSINDO); b) Asosiasi Pelaku Usaha: i KADIN; ii PERMAPI; iii GAPKI; iv GAPMMI; 5) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (vide bukti PK-169), yang dihadiri oleh: Grace Salim (Akademisi - UPH). 6) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Kehutanan (vide bukti PK-170), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i Ishana (NAMPA); ii Ridwan Jacub (GAPUSINDO); iii Djoni Liano (GAPUSINDO); iv G. Ginanjar (GAPUSINDO); b) Asosiasi Pelaku Usaha: i KADIN; ii GAPKI; iii APHI; iv GAPMMI; 549 7) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi (vide bukti PK-171), yang dihadiri oleh: KADIN. 8) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan (vide bukti PK-172), yang dihadiri oleh: KADIN. 9) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan (vide bukti PK-173), yang dihadiri oleh: Asosiasi Pelaku Usaha: a) GIPI; b) KADIN; c) ASTINDO; d) ASITA; e) ARKI; f) PHRI; 10) Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan (vide bukti PK-174), yang dihadiri oleh: KADIN. 11) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law (vide bukti PK- 175), yang dihadiri oleh: Asosiasi Pelaku Usaha: a) KADIN; b) APINDO; c) APRINDO; d) APRISINDO; 550 e) REI; f) GAPKI; g) APHI; h) GAPMMI; i) PHRI; j) APKI; k) APBI; 12) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Penjelasan Tentang Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide bukti PK-94 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI); b) Didi H (KSPSI); c) Tony Pangaribuan (KSPSI AGN); d) Mustopo M (KSPSI AGN); e) Eko Darwanto (K-Saburmusi); f) Iswan Abdullah (KSPI); g) Ramidi (KSPI); h) Ridwan H. Aziz (KSPI); i) Helmy Salim (KSPI); j) Arnold Sihite (KSPI); k) Surnadi (KSBSI); l) Mirah Sumirat (KSPI); m) Soenarjono (K-Sarbumusi); n) Pawutan SS (KSP). 551 13) Rapat tanggal 14 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide bukti PK-95 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Arnold Sihite (KSPI); b) Elly Rosita (KSBSI); c) Eko Darwanto (K-Sarbumusi); d) Ristadi (KSPN). 14) Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja (vide bukti PK-176), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i Yose Rizal (CSIS); ii Raden Pardede (Pakar Ekonomi); iii Payaman Simanjuntak (Universitas Indonesia); iv Aloysius Uwiyono (Universitas Indonesia); v Muhammad Dokhi (STIS); vi Ahmad Heri Firdaus (Peneliti Ekonom INDEF); vii Prof. M. Zilal Hamzah (Universitas Trisakti); viii Eleonora Sofilda (Universitas Trisakti); ix Ida Susanti (Universitas Parahyangan); x Susilo Andi P (FH UGM); xi Asri Wijayanti (Universitas Muhammadiyah Surabaya); xii Agus Mildah (Universitas Usu Medan); xiii Fithriatus Shalihah (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta); xiv Umar Kasim (Dosen STHM Jakarta); 552 xv Agus G (Universitas Trilogi/STEKPI); xvi Dessy Sunarsi (Universitas Sahid Jakarta); xvii Linda Kurnia (Universitas Muhammadiyah Surabaya); xviii Rumainur (Universitas Nasional); xix Gilang Ramadhan (Ketua Trisakti). b) Asosiasi Pelaku Usaha: Sri Mulyani (APINDO); c) Law Firm/Firma Hukum: i Daniel Minggu (Peradi Soho); ii Susanto Hutama (Trimurti Law Office); iii Johan Imanuel (Bireven & Partner Law Office); iv Adimaz Cahaya P (HKHKI); v Yudi Suryo (HKHKI); vi Raditya Darmadi (HKHKI); vii Raja Sirat (HKHKI). d) Organisasi: i Cut Nurul Aidha (Prakarsa Research); ii Wandi S (HMI); iii Munawir (HMI); iv Fiqri Hakil Nur (HMI); v Galih Prasetyo (HMI); vi fK. Anam Gumiilar (HMI); vii Wendi (HMI); viii Yogi Pratama (HMI); ix Alwi (HMI). 15) Rapat tanggal 11 Februari 2020 tentang Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan (vide bukti PK-97 Keterangan 553 Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI); b) Hermaito Achmad (KSPSI); c) Muhammad Husni (KSBSI); d) Jumadi (KASBI); e) Kartina (KASBI); f) Nabila (AFR); g) Kusmin (SPN); h) Moh. Isran (KASBI); i) Indesmunasmar (GEKANAS/FSPI); j) Saepul Anwar (PPFSPKEPSPSI/GEKANAS); k) Dalail (K-Sarbumusi); l) Puji Santoso (SPN); m) Surya Adam (K-Sarbumusi); n) Rustadi (KSPN); o) Arnold Sihite (KSPSI); p) Wispramoni Budiman (FSPBUN); q) Betar Sigit Prakoeswa (FSPBUN); r) Sasmira D (FSPBUN); s) Gallif F (FSPBUN); t) Febri Johannes (KASBI). 16) Rapat tanggal 18 Februari 2020 tentang Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan (vide bukti PK- 99 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: 554 a) Serikat Pekerja: Evo J (KAHUTINDO); b) Asosiasi Pengusaha: APINDO. 17) Rapat tanggal 26 Februari 2020 tentang Klaster Ketenagakerjaan vide bukti PK-103 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021, dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Ely Yudiana (KSPI); b) Said Iqbal (KSPI); c) Andi Handoko (KSPI); d) M. Lubis (KSPI); e) Didi Suprijal (KSPI); f) Arif Minardi (FSPLEM); g) Indra Munaswar (KSPI); h) Radi Yanito (KSPI); i) Rahman Akbar (KSPI). 18) Rapat tanggal 5 Mei 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide bukti PK-112 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021, dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Andi Gani Nenawea (Presiden KSPSI); b) Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI); c) Elly Rosita (Presiden KSBSI); d) Dedi Herdianto (Sekjen KSBSI); e) Said Iqbal (Presiden KSPI); f) Ramidi (Sekjen KSPI). 555 19) Rapat tanggal 10 Juni 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide bukti PK-116 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021, dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Yorris Raweyai Presiden (KSARBUMUSI); b) Eko DarwantoPerwakilan Presiden (KSARBUMUSI); c) Muchtar Pakpahan Ketua Umum (KSBSI); d) Ruth Pakpahan (KSBSI); e) Khoirul Anam Presiden (FKAHUTINDO); f) Ahmad Irfan Nasution (KSPSI); g) Andi S (KSPSI); h) Agus D. (KSPSI); i) Elly Rosita Silaban (KSBSI); j) Dedi H (KSBSI); k) Saut Pangaribuan (KSBSI); l) Said Iqbal (KSPI); m) Ramidi (KSPI); n) Lukman (KSPI); o) R Abdullah (FSP KEP); p) Bambang Surjono (FSP KEP); q) Mirah Sumirat (FSP KEP); r) Agus Darsana (FSP TSK); s) Vanny Sompie (FSP TSK); t) Riden (FSPMI); u) Djoko Harjono (SPN); 556 v) Ary Joko Sulistyo (Gartex); w) Harris M (Nikeuba). 20) Rapat 3 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide bukti PK-124 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i Andi Gani Nena Wea (KSPSI); ii Yorris Raweyai (KSPSI); iii H. Said Iqbal (KSPI); iv Elly Rosita Silaban (KSBSI); v Ristadi (KSPN). b) Asosiasi Pengusaha: i KADIN; ii APINDO. 21) Rapat tanggal 10 s.d. 11 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide bukti PK-126 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i Hermanto Achmad (KSPSI); ii Saepul Anwar (KSPSI); iii Al Mansyur Ayyubi (KSPI); iv Bibit Gunawan (KSBSI); v Arnod Sihite (KSBSI); vi Riden Hatam A (KSPI); vii Djoko H (KSPI); 557 viii Said Ikbal (KSPI); ix Dedi Hardianto (KSBSI); x Saut Pangaribuan (KSBSI); xi Haris Manalu (KSBSI); xii Beny Rusli (KSPN); xiii Eko Darwanto (KSARBUMUSI); xiv Beta R Sigit Prakoeswa (FSP BUN); xv Agus Salim (FSP KAHUTINDO). b) Asosiasi Pengusaha: i APINDO; ii KADIN. 22) Rapat tanggal 13 s.d. 16 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan vide bukti PK-128 s.d. PK-129 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021, dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i Saut Pangaribuan (KSBSI); ii Haris Manalu (KSBSI); iii Beny Rusli (KSPN); iv Arnod Sihite (KSBSI); v Dedi Hardianto (KSBSI); vi Dalail (KSARBUMUSI); vii Bibit Gunawan (KSBSI); viii AL Mansyur Ayubi (KSPI); ix Sumadi (KSBSI); x Markus (KSBSI); xi Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN); 558 xii Sunardi (KSBSI); xiii Julian (KSBSI); xiv Untung Riyadi (KSPSI). b) Asosiasi Pengusaha: i KADIN; ii APINDO. 23) Rapat tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja (vide bukti PK-130 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i Arnod Sihite (KSPSI); ii Saut Pangaribuan (KSPSI); iii Harris Manalu (KSPSI); iv Beny Rusli (KSPN); v Eko Darwanto (KSBMI); vi Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN); vii Julian (KSBSI); viii Untung Riyadi (KSPSI); ix Surnadi (KSBSI); x Dalail (KSBMI). b) Asosiasi Pengusaha: i KADIN; ii APINDO. 24) Rapat tanggal 23 Juli 2020 tentang Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide bukti PK-133 559 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Saut Pangaribuan (KSBSI); b) Harris Manalu (KSBSI); c) Julian (KSBSI); d) Untung Riyadi (KSBSI). 25) Rapat tanggal 30 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide bukti PK- 135 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i Saut Pangaribuan (KSBSI); ii Harris Manalu (KSBSI); iii Elly Rosita (KSBSI); iv Dedi (KSBSI); v Yorris R (KSBSI); vi Arnod Sihite (KSBSI); vii Eko Darwanto (KSBMI); viii Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN); ix Beny Rusli (KSPN); x Ristadi (KSPN). b) Asosiasi Pengusaha: i KADIN; ii APINDO. 560 e. Sebelumnya, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam evaluasi ini diperoleh gambaran mengenai tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari UU Nomor 13 Tahun 2003 untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa pertemuan dalam rangka evaluasi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan stakeholders (pengurus/anggota serikat pekerja dan serikat buruh, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan praktisi) dilakukan sebelum adanya Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja. Dalam perkembangannya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu klaster yang ada dalam RUU Cipta Kerja (omnibus law). Pertemuan tersebut antara lain: 1) FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tentang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial (vide bukti PK-177), yang hadiri oleh: a) Akademisi: i Dr. Eleonora Sofilda, M.Si.; ii Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Praktisi: i Yunus Trionggo, Bridgestone Indonesia (Ketua SC GNIK); ii Aloysius Budi Santoso, Astra Group (SC GNIK); iii Rudy Afandi, XL Axiata (SC GNIK). 2) FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan (vide bukti PK-178), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: Dr. Dwini Handayani; b) Praktisi: Hilda, PT NGK Busi Indonesia. 561 3) FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” (vide bukti PK-179), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i Efendi Lubis (KSBSI); ii Sofyan Abdul Latef (FSP PAR-REF); iii Bambang Prasanto (SPSI AGN); iv Saut H. Aritonang (SBM SETIAKAWAN); v Timboel Sinagar (OPSI); vi Anny Simanjuntak (KSPI); vii Enung Yani (FSP KEP); viii Ichsan (FKSPN); ix Saut Pangaribuan (DPP FPE). b) Akademisi: Dhiky Pudya Gilangjati, S.Sos. 4) FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (vide bukti PK-180), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) F.E. Kayadoe (KSPSI 1973); b) Hermawan H.S. (KSN); c) Matius Santoso (KSP RNI); d) Djoko Heriyono (SPN). 5) FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja (vide bukti PK-181), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (FSP NIBA KSPSI); b) Ristadi (FKSPN). 562 6) FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja (vide bukti PK-182), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Fahmi Amrozi (KSBDSI); b) M. Muhaimin (RNI); c) HM. Nurdin Singadedja (KSPSI AGN); d) Hendrik Hutagalung (KSBSI); e) Aditya Adzi (KS Nusantara); f) Helmy Salim (KSPSI YR); g) Hermawan (KS Nasional); h) Buri Haryanto (KSPSI 1973); i) Suyanto (KSP BUMN). 7) FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing (vide bukti PK-183), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i Dr. Eleonora Sofilda, M.Si.; ii Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Serikat Pekerja: i Arsukman Edi (SPSI Sumbar); ii Suarman Muaz (FSPP Kota Padang); iii Paiman (SPSI Kota Padang). c) Praktisi: i Suryadi (PT. Ansar Terang Crushindo); ii Serli Wahyuni (PT. Kijang Lima Gunung); iii Zulhendri (PT. Batanghari Barisan); iv Wilker Sitio (PT. Abaisiat Raya). 563 Hasil evaluasi UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan stakeholders tersebut menjadi bagian pembahasan dan usulan substansi RUU Cipta Kerja. 3. Kami ingin dapat juga gambaran seberapa sederhana kemudian pendelegasian yang diberikan kepada peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang? Berapa banyak pendelegasian kepada peraturan yang lebih rendah itu di mana bisa ditemukan, apakah dalam naskah akademik? Jawaban/Tanggapan a. Melalui penerapan pendekatan pengaturan tersebut, telah diidentifikasi 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Peraturan Pemerintah dan 15 (lima belas) Peraturan Presiden yang perlu diterbitkan dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja. Setelah pembahasan dengan DPR dan disepakati dalam UU Cipta Kerja, jumlah amanat pembentukan Peraturan Pemerintah menjadi 441 (empat ratus empat puluh satu). Sedangkan, jumlah amanat pembentukan Peraturan Presiden menjadi 11 (sebelas). b. Pengaturan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden tersebut sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menerapkan pula metode Omnibus law yaitu penerbitan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengubah atau mencabut peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan serupa. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan penyederhanaan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. c. Penyederhanaan tersebut tercermin dalam jumlah Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Peraturan Pemerintah. Demikian pula halnya dengan Peraturan Presiden yang hanya berjumlah 4 (empat) Peraturan Presiden. d. Lebih jauh, penyederhanaan tersebut dapat dilihat dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan 564 Presiden yang telah ada sebelumnya. Penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mencabut 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); b) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794); c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); d) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan; e) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan; f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); 565 g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); h) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207); i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776); j) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759). 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393). 566 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut 5 (lima) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617). 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131); 567 b) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mencabut 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); b) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66); c) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222). 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut 5 (lima) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156); b) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; c) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 568 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; d) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; e) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); b) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793). 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453); dan 569 b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472). 9) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; b) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97). e. Selanjutnya, terdapat pula Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diterbitkan dan mencabut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden tersebut, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215). 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang 570 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6459). 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502). 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532). 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509). 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344). 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun 571 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372. 8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39). 9) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747). 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901). 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277). f. Selain itu, penyederhanaan tersebut dapat dilihat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencakup 18 sektor kegiatan usaha. Selama ini, pengaturan NSPK perizinan berusaha 572 diatur oleh masing-masing Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah. Dalam UU Cipta Kerja terdapat amanat sebanyak pendelegasian terhadap 126 (seratus dua puluh enam) peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) pendelegasian terkait NSPK dan 79 (tujuh puluh sembilan) pendelegasian terkait perizinan. Ke-124 (seratus dua puluh empat) pendelegasian tersebut kemudian disatukan dalam satu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Dengan diterbitkannya PP 5/2021 tersebut, Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada PP tersebut dalam hal terkait NSPK Perizinan Berusaha. 4. Kami diberi penjelasan yang elaboratif terkait adanya 5 versi naskah itu. Ada naskah versi 905 halaman yang disetujui dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober, ada naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR, ada naskah versi 1.035 halaman, 20 … 12 Oktober siang, ada naskah versi 812 halaman, 12 Oktober malam, ada naskah versi 1.187 halaman, 21 Oktober ketika itu. Tolong Pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan naskah ini! Kami hanya ingin tahu perubahan-perubahan apakah yang terjadi dari 1 naskah ke naskah lain itu. Karena apa? Secara konkret, Pak Menko Perekonomian, itu memang ada pengakuan atau pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan setelah menerima naskah dari DPR pascapersetujuan bersama itu, dilakukan beberapa perbaikan teknis. Nah, kami ingin tahu apa bentuk perbaikan teknis yang dilakukan setelah naskah itu sampai ke tangan pemerintah, sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama. Kemudian, naskah yang direvisi secara teknis oleh Kesekretariatan Jenderal DPR. Naskah yang disampaikan dari DPR ke pemerintah. Kemudian, naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara itu. Nah, ini bisa untuk melacak seberapa substansial sih, perubahan yang dilakukan setelah persetujuan bersama itu? 573 Jawaban/Tanggapan a. Versi resmi dari RUU Cipta Kerja yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah adalah sesuai dengan poin Keterangan Presiden vide bukti PK-89 dimana Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden cq. Menteri Sekretaris Negara RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 (tujuh) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden. Sehingga dengan demikian, selain draf RUU yang disampaikan secara resmi oleh Ketua DPR kepada Presiden bukan merupakan draf RUU resmi. b. Kementerian Sekretariat Negara, hanya melakukan penyesuaian terkait formatting dan pengecekan teknis RUU Cipta Kerja sebelum kemudian diajukan kepada Presiden untuk dilakukan pengesahan. c. Formatting yang dilakukan berupa penyesuaian naskah untuk dituangkan dalam kertas, margin, dan font sesuai standar yang biasa dilakukan. Kemudian untuk pengecekan teknis dilakukan dengan pemeriksaan typo dan perbaikan yang sifatnya teknis tanpa merubah substansi dari RUU Cipta Kerja hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI. d. Selanjutnya Naskah UU Cipta Kerja yang telah di-formatting dan dilakukan penyesuaian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDDIN ADAMS 1. Saya minta nanti terutama tekanan dari keterangan Presiden karena belum diuraikan secara rinci, meskipun tadi dari DPR sudah menyinggung tentang metode yang dipakai ini adalah metode Omnibus law. Apakah metode ini sudah baku atau nanti akan dibakukan dan lain sebagainya? Saya kira saya hanya tekan satu untuk pemilihan metode omnibus law ini apa landasan mungkin juga teorinya dapat diuraikan karena saya lihat ini pernah dibahas bersama para pakar. Lalu, landasan 574 yuridisnya, di mana ini kita bisa … karena ini di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini kan perlu metode yang pasti dan baku. Nah, apakah ini baku? Artinya tidak eenmalig ini, tidak hanya sekali ini, tapi mungkin pada waktu berikutnya karena kepentingan dan … apa … desakan keperluan perundang-undangan, kita akan pakai lagi metode seperti ini. Ya, bahkan tidak mungkin juga tidak … atau tidak mustahil juga mungkin teman-teman kita di daerah, Perda nya metode omnibus law juga. Nah, ini bisa terjadi, ya. Jadi, artinya diberikan jawaban landasan teorinya, kemudian landasan yuridisnya yang bisa ditarik atau dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang- undangan. Jawaban/Tanggapan Terkait dengan pertanyaan Nomor 1 dari Yang Mulia Hakim Anggota Wahiduddin Adams terkait dengan penggunaan metode Omnibus Law telah kami uraikan pada jawaban pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra Nomor 1 (halaman 3). 2. Saya mohon nanti kepada Pemerintah dan Presiden juga menguraikan bahwa RUU Cipta Kerja itu ada di Prolegnas, kemudian setelah menjadi undang-undang itu cukup banyak PP, Perpres, mungkin Permen pelaksanaannya. Nah, apakah PP dan Perpres-nya itu juga sudah ada di dalam Kepres tentang persiapan pembuatan PP, Perpres? Karena mengingat itu cepat sekali dari 2020 sampai 2021. Tanggapan/Jawaban a. RUU Cipta Kerja sebagaimana telah disampaikan dalam vide bukti PK-20 dan vide bukti PK-27, Keterangan Presiden yang telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2021 bahwa telah tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020 – 2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 serta tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas 575 Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. b. Adapun terkait Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menempuh tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun menggunakan instrumen Izin Prakarsa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto Pasal 30 Perpres 87/2014. c. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor: PH.2.1-272/M.EKON/11/2020, tanggal 11 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden (vide bukti PK-184). d. Permohonan Izin Prakarsa tersebut kemudian dijawab oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan surat Nomor: B-887/M.Sesneg/D- 1/HK.02.02/11/2020, tanggal 24 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada intinya menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui permohonan Izin Prakarsa Guna Menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide bukti PK -185). 5. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Daniel Yusmic P. Foekh Kalau sekiranya jumlahnya 78, kalaupun dalam setiap undang-undang hanya 1 stakeholder, maka patut diperkirakan ada sekitar 78 stakeholders. Ini hanya mau melengkapi yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, “Yang diundang ini, stakeholder ini siapa saja yang hadir pada waktu mulai tahapan perencanaan dan seterusnya?” 576 Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Daniel Yusmic P. Foekh terkait dengan stakeholders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra pada pertanyaan Nomor 2 di atas (halaman 24). 6. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Suhartoyo 1. Apa sih, sesungguhnya partisipasi itu? Apakah sekadar diundang, kemudian hadir? Ataukah sebenarnya ada substansi yang lebih dalam, yang harus disepakati, yang kemudian menjadi … apa … kristalisasi daripada norma yang tertuang dalam undang-undang, yang kemudian dibentuk itu? Itu kan menjadi persoalan lain yang kemudian harus dijawab oleh Pemerintah dan DPR. Termasuk dalam Perkara 107/PUU-XVIII/2020 misalnya, juga mempersoalkan bagaimana tentang nomenklatur omnibus law sendiri yang belum klir, baik historikalnya, sejarahnya, maupun kemudian tinjauan- tinjauan yuridis, filosofisnya sebagaimana yang dipersoalkan Pak Wahiduddin tadi. Nah, itu. Jawaban/Tanggapan Bahwa Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 12/2011 beserta perubahannya menyebutkan bahwasa masyarakat berhak memberikan masukkan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Prof. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat yang tertera pada pasal tersebut di atas berkaitan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas keterbukaan. Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahputra mengemukakan bahwasanya salah satu konsep terkait partisipasi publik adalah partisipasi sebagai kebijakan, yang mana konsep ini berpandangan bahwa partisipasi merupakan wujud prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan suatu wujud daripada asas keterbukaan dan implementasi nilai-nilai demokrasi namun apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 577 dimana mengatur bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR maka dalam hal ini Presiden sebagai pembuat kebijakan tetap harus melakukan pengkajian dan penelitian kembali apakah masukan dari masyarakat tersebut memang diperlukan atau tidak. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Hikmahanto Juwana dalam keterangannya ketika beliau menjadi Saksi Ahli dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang mana dalam keterangannya beliau mengungkapkan bahwa dalam konteks partisipasi publik, diperbolehkan untuk memberikan saran, diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan namun, tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, cara-cara seperti itu diharapkan dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dan menampung aspirasi masyarakat, sehingga ketika pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam keterangan DPR-RI yang menyatakan bahwa “bermanfaat atau tidaknya suatu rancangan undang-undang tentu tidak dapat memuaskan keinginan seluruh pihak.” Yang diadaptasi dari salah satu tujuan hukum yang dikemukakan Jeremy Bentham “the greatest happiness of the greatest number” (Happiness and utility: Jeremy Bentham’s Equation: J.H Burns, Hlm.1) Yang mana dalam konteks ini tujuan perubahan atau pembentukkan peraturan perundang-undangan adalah kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar mungkin rakyat Indonesia yang tentunya tidak semua pihak dapat terpuaskan. Selanjutnya Masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 DPR-RI menyatakan bahwa frasa “Dapat” dalam Pasal 117 Tatib DPR-RI merupakan norma yang bersifat pembebasan (Vrijstelling) atau pembolehan bagi anggota, komisi, atau gabungan komisi, apabila suatu rancangan undang-undang dianggap perlu meminta masukkan dari masyarakat sebagai bahan panitia kerja (Pembentuk Undang-Undang) untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang. Yang mana dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk di dengar (right to be 578 heard) namun tidak serta merta juga hak untuk dipertimbangkan (right to be considered). Adapun partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah dijabarkan dalam jawaban atas pertayaan Nomor 2 dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra di atas. 2. Secara faktual menurut … menurut Pemohon 107/PUUXVIII/2020 bahwa undang-undang ini tidak menyederhanakan, malah sebaliknya, kata dia. Nah, itu yang sebenarnya harus dijawab. Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Daniel Yusmic P. Foekh terkait dengan stakeholders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra pada pertanyaan nomor 3 di atas (halaman 37). Presiden juga telah memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Agustus 2021, bertanggal 24 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra 1. Bagaimana praktik pembentukan Omnibus Law terutama di Kanada? Penjelasan/Tanggapan: Negara Kanada adalah negara yang menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada sistem common law dan sistem civil law. Sistem hukum ini didasarkan pada sistem Inggris dan Prancis dimana para penjelajah dan penjajah membawa sistem ini ke Kanada pada abad ke-17 dan abad ke-18. Setelah pertempuran Quebec pada tahun 1759, Kanada tunduk pada hukum Inggris common law, kecuali Quebec, yang mengikuti sistem civil law. Selain itu, terdapat juga sistem hukum yang terbangun dari adanya masyarakat adat terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Konstitusi Kanada mengakui dan melindungi hak-hak perjanjian yang ada. Konsep perjanjian historis ini terbentuk dari abad ke-17 sampai sekitar tahun 1930, dimana Pemerintah Kanada membentuk keyakinan bahwa masyarakat adat telah menyerahkan titel Aborigin ke seluruh Kanada. Perjanjian yang ada beragam, di satu sisi 579 terdapat usaha dalam membangun hubungan perdamaian dan persahabatan, di sisi lain juga pengalihan hak atas tanah. Hukum tertinggi di Kanada ada pada Konstitusi Kanada sehingga segala peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah tingkat federal, provinsi, atau pemerintahan teritorial yang tidak sejalan dengan konstitusi dianggap tidak sah. Permulaan konstitusional Kanada melibatkan serangkaian kesepakatan politik antara dua budaya Eropa, dimana satu didominasi Bahasa Prancis, katolik, dan diatur oleh civil law, sementara yang lainnya adalah Bahasa Inggris, lebih heterogen dalam hal agama, dan diatur oleh common law. Akomodasi bersama dari warga negara Kanada yang berbahasa Prancis dan yang berbahasa Inggris, dan pembentukan pemerintahan yang mayoritas berbahasa Prancis (Quebec) adalah bagian penting dari sejarah konstitusional Kanada. Secara umum terdapat 3 (tiga) tipe peraturan perundang-undangan di Kanada, yaitu: a. Statutes, merupakan peraturan yang berupa undang-undang yang dibahas oleh parlemen federal atau badan legislatif provinsi telah melalui proses voting sebelum keberlakuannya. Statutes merupakan aturan yang luas yang mengatur kehidupan sehari-hari; b. Regulations, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan federal atau provinsi, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes; dan c. Bylaws, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan tingkat kotamadya, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes. Statutes atau undang-undang merupakan sumber hukum utama di Kanada. Sebelum berlaku menjadi sebuah hukum, undang-undang harus mendapatkan persetujuan oleh parlemen. Rancangan Undang-Undang (Bill) yang diajukan dapat berupa perubahan atau pencabutan undang-undang yang sudah ada maupun pembentukan undang-undang yang baru. Proses pembentukan undang-undang di Kanada yang melibatkan parlemen adalah sebagai berikut: a. Memorandum Kabinet disiapkan untuk mendapatkan persetujuan kebijakan dan dan wewenang untuk perancangan undang-undang baru. Kabinet 580 merupakan forum Perdana Menteri untuk membuat kesepakatan di antara menteri di pemerintahan; b. Berdasarkan keputusan Kabinet, Departemen Kehakiman menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang akan diajukan. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama antara departemen pemerintah atau tim pengembangan kebijakan dan layanan hukum dari organisasi terkait; c. First Reading of The Bill, tahapan dimana RUU diajukan baik di House of Commons atau di Senat; d. Second Reading of The Bill, tahapan dimana anggota parlemen memperdebatkan prinsip RUU dan melakukan voting untuk menentukan apakah perlu dipelajari lebih lanjut; e. Apabila RUU tersebut lolos, akan dikirim ke Parliamentary Standing Committee yang akan melakukan kajian secara mendalam, mengadakan dengar pendapat publik to mendapatkan pandangan and memungkinkan saran perubahan; f. Report Stage, tahapan dimana Parliamentary Standing Committee telah menyelesaikan kajiannya lalu melaporkan RUU terkait kembali ke The House. Kemudian dilakukan perdebatan kembali. Pada tahapan ini, anggota parlemen dapat menyarankan perubahan terhadap RUU; g. Third Reading of The Bill, tahapan dimana RUU kembali kepada anggota parlemen untuk debat final dan melakukan voting, berdasarkan hasil laporan Committee; h. Setelah melewati voting, RUU dikirimkan ke Kamar (Chamber) yang lain, untuk melalui proses yang sama; i. Ketika RUU telah melewati Lower Chamber dan Upper Chamber, RUU tersebut diberikan kepada Governor General untuk mendapatkan persetujuan (Royal Assent) dan kemudian menjadi hukum yang berlaku di Kanada. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang- undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The 581 House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Berdasarkan kebiasaan dan guidelines di Kanada, tidak ada batasan seberapa banyak perubahan yang dapat dilakukan dalam satu RUU omnibus dan tidak ada panjang maksimal untuk satu buah RUU yang akan diajukan. Misalkan, pada tahun 1960-an dimana Criminal Law Amendment Act baru disahkan di Kanada. Omnibus bill ini merupakan contoh implementasi reformasi yang besar terhadap hukum pidana Kanada. Perubahan dibuat untuk mengatasi masalah hukum terhadap aborsi, kepemilikan senjata, ancaman panggilan telepon, kekejaman terhadap binatang, lotere, dan beberapa hal lainnya. RUU tersebut terdiri dari 126 halaman, dan mengandung 120 klausa. Prinsip dasar dan tujuan dari RUU tersebut adalah untuk menyesuaikan hukum pidana Kanada dengan nilai-nilai yang berlaku saat itu. Kemudian, terdapat pula omnibus bills yang lebih panjang. Pemerintah federal dari semua lapisan mengubah budget implementation act - undang-undang yang memberlakukan anggaran tahunan pemerintah - menjadi omnibus bills yang sangat besar. Antara tahun 1995 dan 2000, rata-rata panjangnya budget implementation act adalah 12 halaman. Pada saat awal tahun 2000-an, rata- rata menjadi 139 halaman. Sejak tahun 1009, hampir semua budget implementation act menjadi berates-ratus halaman panjangnya. Seperti misalnya Budget Implementation Act 2010 (Bill C-9) yang mencapai 883 halaman. Pemerintah menyatakan bahwa segala yang ada di dalam RUU tersebut berhubungan dengan pelaksanaan anggaran federal. Dikarenakan tidak adanya definisi dari omnibus bill yang pasti, sulit untuk menentukan dengan pasti kapan pertama kali omnibus bill pertama kali diperkenalkan di dalam parlemen. House of Commons Procedure and Practice menunjukkan bahwa praktek tersebut telah ada di tahun 1888, ketika suatu private bill diajukan dengan tujuan untuk mengukuhkan dua perjanjian perkeretaapian yang terpisah. Namun, RUU yang memiliki ciri “omnibus” mungkin telah ada sebelum tahun tersebut. Pada tahun 1868, saat sesi parlementer yang pertama, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang- undang untuk melanjutkan selama waktu yang terbatas beberapa undang- 582 undang yang disebutkan di dalamnya yang mungkin bercirikan sebagai omnibus bill pertama pasca Konfederasi Kanada. Undang-undang ini mengandung satu tujuan sebagai kelanjutan dari undang-undang yang akan berakhir, sekaligus pada saat bersama mengubah beberapa undang-undang dengan pokok pembahasan yang berbeda seperti kepailitan, perdamaian di perbatasan, dan perbankan. Sifat omnibus mencerminkan prinsip, tema, atau tujuan yang sama, atau merupakan bagian dari inisiatif administratif tunggal. Penggabungan beberapa perubahan dari undang-undang sebenarnya dapat meningkatkan kajian parlemen terhadap komponen dan interaksinya dengan unsur-unsur RUU lainnya, serta memudahkan pemeriksaan RUU tersebut. Selain itu, omnibus dapat memfasilitasi pertimbangan dari semua aspek yang saling terkait dari agenda legislatif tertentu. Hal tersebut juga dapat membantu memfokuskan debat parlementer. Manfaat lainnya dari adanya undang-undang omnibus adalah menghemat waktu dan mempersingkat jumlah hari para pembuat undang-undang yang harus dihabiskan di dalam parlemen. The House of Commons dahulunya biasa duduk selama sekitar 175 hari dalam setahun di tahun 1990-an. Dengan memasukkan banyak perubahan ke dalam lebih sedikit RUU, parlemen dapat mempersingkat sidangnya. Saat ini, parlemen duduk selama sekitar 130-140 hari pertahun. Secara ideal, jika anggota parlemen menghabiskan waktu lebih sedikit, mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu di daerah pemilihan mereka. Hal ini dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk bertemu individu dan kelompok masyarakat, dan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan konstituen. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang- undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Dengan demikian karena omnibus law di Kanada diterapkan dalam proses pembentukan 583 undang-undang dengan demikian proses pembentukan undang-undang di Kanada sama seperti pembentukan undang-undang pada umumnya. 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di Kanada? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada, dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. 3. Bagaimana partisipasi publik dan standar pembentukan pembentukan omnibus law di luar negeri? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada, dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. 4. Nah, yang belum terlihat adalah dari Pemerintah, itu varian-varian draf yang ada itu. Jadi, tolong Pemerintah menyerahkan kepada kami: Satu, draf yang ditandatangani di persetujuan bersama. Yang kedua. Draf dari persetujuan bersama itu yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah itu juga disampaikan kepada Mahkamah. Yang ketiga. Draf yang kemudian ada penyesuaian formatting segala macam yang disebut oleh Menteri Sekretaris Negara itu, tolong disampaikan juga kepada Mahkamah. Penjelasan/Tanggapan: Sesuai dengan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim Anggota Saldi Isra, berikut Pemerintah menyampaikan: 584 a. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani dalam persetujuan bersama akan disampaikan dan dijadikan alat bukti oleh DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi; dan b. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disampaikan DPR RI kepada Pemerintah hasil Pembahasan Rapat Paripurna DPR RI (vide bukti PK-186). Draft yang telah disesuaikan dari sisi formatting untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan Surat Deputi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B-406/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 (vide bukti PK-187) untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait konsistensi penulisan kepada DPR RI atas draf RUU Cipta Kerja sebelum disahkan oleh Presiden. Atas dasar itu kemudian DPR RI menyampaikan matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI (vide bukti PK-188) hal ini untuk membuktikan bahwa DPR RI telah mengklarifikasi substansi dimaksud yang ditandai dengan pembubuhan paraf dan tanda tangan di lembar terakhir oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI. Hasil dari formatting dan penyempurnaan dari DPR RI tersebut menjadi draft yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide bukti PK-90 Keterangan Presiden yang disampaikan ke Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021). Presiden juga telah memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 September 2021, bertanggal 9 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 585 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra pada sidang 12 Agustus 2021 1. Bagaimana lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di negara lain? Penjelasan/Tanggapan: Beberapa negara yang menerapkan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang, diantaranya adalah Irlanda, Kanada, dan Amerika Serikat. Penerapan omnibus law di Irlandia yang menarik perhatian adalah pembentukan Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Consequential Provisions) Act 2020 atau Brexit Omnibus Act 2020 sebagai pembaharuan Brexit Omnibus Act 2019. Fokus utama Brexit Omnibus Act 2020 adalah langkah-langkah mitigasi menghadapi Brexit tanpa kesepakatan guna melindungi hak-hak warga negara, keamanan, dan memfasilitasi dukungan bisnis. Undang-Undang (UU) ini mencakup beberapa sektor prioritas, yaitu: 1. Perpajakan; 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Cukai; 3. Layanan Keuangan; 4. Imigrasi; 5. Kesehatan; 6. Bantuan Bagi Siswa; 7. Kesejahteraan Sosial; 8. Karyawan dan Imigrasi; 9. Keamanan Sosial; dan 10. Transportasi. Banyaknya sektor prioritas yang masuk dalam Brexit Omnibus Act 2020 menunjukkan bahwa penyusunan Omnibus Law dapat dilakukan tidak hanya mencakup satu isu atau sektor semata. Proses perencanaan UU di Irlandia dilakukan oleh Majelis Rendah Irlandia/DPR (Dáil Éireann) yang dilanjutkan di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann). Secara keseluruhan total waktu perumusan hingga pengesahan UU tersebut hanya memakan waktu 14 hari, yaitu pada: 1. Tahap 1 di Majelis Rendah Irlandia/DPR (Dáil Éireann): a. 27 Oktober 2020 (RUU Brexit Omnibus Act 2020 pertama kali diangkat ke Majelis Rendah Irlandia (Dáil Éireann), b. 11 November 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umum RUU), c. 25 November 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai dilakukan), d. 25 November 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 25 November 2020 (Penyelesaian RUU pada Tahap 1 untuk diberikan kepada Senat). 2. Tahap 2 di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann): a. 25 November 2020 (RUU Tahap 1 diterima oleh Senat), b. 25 November 586 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umu RUU), c. 1 Desember 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai dilakukan), d. 3 Desember 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 8 Desember 2020 (Penyelesaian RUU pada tahap 2 untuk dilanjutkan pada tahap pengesahan), f. 10 Desember 2020 (Pengesahan UU oleh Presiden Irlandia). Penerapan Omnibus Law tersebut disambut baik oleh publik dan pebisnis khususnya terkait ketentuan mengenai penundaan pembayaran PPN. Sampai saat ini belum ada judicial review atas penerapan Omnibus Law pada UU dimaksud. Sedangkan di Kanada praktik Omnibus Law telah diterapkan sejak abad ke- 19. Penggunaan praktik Omnibus Law cukup marak di Parlemen Kanada dan dianggap sebagai proses legislasi khusus yang tidak mengikuti proses legislasi pada umumnya. Inisiatif penyusunan rancangan Omnibus Law dilakukan oleh Pemerintah, anggota parlemen, maupun komite di parlemen. Beberapa UU yang menerapkan Omnibus Law di Kanada adalah Criminal Law Amendments Act (Bill C-150), Jobs, Grwoth, and Long-term Prosperity Act (Bill C-38), Energy Security Act (Bill C-94), dan Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act (Bill C-130). Terhadap pembentukan Criminal Law Amendments Act (Bill C-150), dibutuhkan waktu pembentukan kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan. Bill C-195 mulanya diajukan pada 21 Desember 1967 dan selanjutnya diajukan sebagai Bill C-150 pada tanggal 19 Desember 1968. Pada Mei 1969, Bill C-150 tersebut disahkan oleh parlemen. Dari catatan Supreme Court of Canada tidak ditemukan adanya judicial review atas UU tersebut. Catatan mengenai UU tersebut adalah fatwa hukum tanggal 26 Juni 1970 mengenai penerapan Proclamation of Section 16 berdasarkan permintaan Gubernur Jenderal Kanada, yang berkaitan dengan masa pemberlakuan aturan hukum untuk tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk. Adapun di Amerika Serikat, penerapan metode Omnibus Law merupakan praktek yang umum dalam pembentukan UU, dimana yang paling menonjol adalah UU yang berkenaan dengan anggaran [proses rekonsiliasi anggaran (Section 310, Congressional Budget Act of 1974) dan Appropriation Acts] 587 karena dilakukan setiap tahun (rutin). Beberapa Omnibus Law yang banyak mendapat perhatian adalah Agricultural Act of 2014, Agriculture Improvement Act of 2018, Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Affordable Care Act (ACA) 2010. Penyusunan UU dengan menggunakan metode Omnibus Law sama dengan penyusunan UU pada umumnya. Dengan memerhatikan sistem legislatif di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral secara sama kuat, maka RUU dapat diusulkan baik di tingkat Senat maupun di House of Representative untuk kemudian di bawah di sebuah komite. UU tersebut harus mendapat persetujuan baik Senat dan House of Representative. Konstitusi Amerika Serikat juga mengatur bahwa dapat dilakukan public hearing terhadap suatu RUU yang dianggap penting dan biasanya diumumkan seminggu sebelum pelaksanaannya kepada masyarakat Amerika Serikat. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Wahiduddin Adams pada sidang 2 September 2021 2. Mengapa Pemerintah tidak terlebih dahulu mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat diubah dengan Peraturan Presiden sebelum membentuk UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law? Penjelasan/Tanggapan: Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) dalam membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memuat metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan undang-undang, baik dalam batang tubuh, penjelasan, maupun lampiran. Dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang sepakat bahwa terkait metode pembentukan undang-undang memang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam norma undang-undang maupun pada penjelesan dan lampiran. Hal ini bisa kita pahami bahwa metode itu selalu berkembang, maka kalau metode itu harus termuat secara eksplisit dalam norma ataupun penjelasan dan lampiran, maka akan menyebabkan daya berlaku bagi undang-undang 588 tersebut menjadi terbatas, dalam arti undang-undang tersebut tidak mampu mengakomodasikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, walaupun kodratnya secara asas bahwa hukum itu selalu tertinggal dari fakta peristiwanya: “Het recht hinkt achter de feiten aan”. Oleh karena itu sampai saat dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan pun tidak mencantumkan tentang metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan. Penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengadopsi metode yang berasal dari common law system, karena Pembentuk Undang-Undang menganggap kondisi regulasi di Indonesia saat ini banyak permasalahan yang perlu ditata. Terkait dengan permohonan uji formil ini yang sedang berlangsung, Pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menggunakan metode Omnibus Law dikarenakan mendasarkan pada kondisi sebagai berikut: a. Dalam rangka penataan regulasi mengingat telah terjadi obesitas di bidang perundang-undangan yang berakibat terjadinya tumpang tindih materi muatan yang mengatur hal yang sama. b. Mendasarkan pada praktek yang selama ini sudah dilakukan dan selama ini pula tidak menimbulkan masalah. c. Belum diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingat adanya kebutuhan hukum yang mendesak, maka bagi Pembentuk Undang-Undang dapat melakukan penemuan hukum (rechts vinding) untuk mengatasi kekosongan hukum tentang pengaturan “metode”, karena yanag diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah tata cara/proses pembentukan undang-undang. 589 Jelas kalau penataan regulasi khususnya revisi undang-undang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka hasilnya kurang efektif dan memakan waktu yang lama, karena harus dilakukan perubahan satu per satu dari sekian banyak undang-undang yang terkait dengan cipta kerja. Presiden juga telah memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Oktober 2021, bertanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih pada sidang 6 Oktober 2021 1. Apakah yang dimaksud dengan Klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden sebelumnya bahwa dalam penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, Pemerintah menggunakan metode Omnibus Law dengan tema Cipta Kerja. Tema Cipta Kerja tersebut perlu dijabarkan dalam subtema yang mendukung tujuan tema Cipta Kerja, yaitu: a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 590 c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Dalam mencapai tujuan tema Cipta Kerja tersebut, inventarisasi dan pengelompokan permasalahan dan hambatan dalam pecapaian tema tersebut termasuk inventarisasi UU yang terkait, dijabarkan dalam beberapa subtema yang disebut dengan klaster. Penggunaan kata klaster tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimana klaster adalah beberapa benda atau hal yang berkelompok menjadi satu. Pengelompokan dalam bentuk klaster akan memudahkan penginventarisasian masalah dan UU terkait serta penyelarasan untuk penyelesaian permasalahan termasuk penyelarasan rumusan di beberapa UU yang terkait. 2. Berapa sesungguhnya jumlah klaster yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Dalam penyusunan Nasakah Akademik dan RUU Cipta Kerja, subtema Cipta Kerja dibagi dalam 11 klaster, yaitu: a. Klaster 1 yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha, yang meliputi Perizinan Berusaha pada 18 sektor yaitu: a. Perizinan Lokasi, b. Perizinan Lingkungan, c. Perizinan Bangunan Gedung, d. Perizinan Sektor Pertanian, e. Perizinan Sektor Kehutanan, f. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan, g. Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), h. Perizinan Sektor Ketenaganukliran, i. Perizinan Sektor Perindustrian, j. Perizinan Sektor Perdagangan, k. Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, l. Perizinan Sektor Pariwisata, m. Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, n. Perizinan Sektor Keagamaan, o. Perizinan Sektor Transportasi, p. Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan 591 Rakyat, q. Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dan r. Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan. b. Klaster 2 yaitu Persyaratan Investasi. c. Klaster 3 yaitu Ketenagakerjaan. d. Klaster 4 yaitu: Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M. e. Klaster 5 yaitu Kemudahan Berusaha. f. Klaster 6 yaitu Dukungan Riset dan Inovasi. g. Klaster 7 yaitu Administrasi Pemerintahan. h. Klaster 8 yaitu Pengenaan Sanksi. i. Klaster 9 yaitu Pengadaan Lahan. j. Klaster 10 yaitu Investasi dan Proyek Pemerintah. k. Klaster 11 yaitu Kawasan Ekonomi. Dalam pembahasan di masing-masing klaster telah diidentifikasi UU dan pasal- pasal terkait yang ada yang perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, hasil pembahasan di masing-masing klaster disinkronisasikan dan selanjutnya dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan RUU Cipta Kerja, sebagai berikut: a. Substansi Klaster 1 dan Klaster 2 dimuat dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, yang memuat perubahan atas 49 UU yang meliputi: 7 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan perizinan dasar Perizinan Berusaha, 39 UU yang terkait dengan penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi, 3 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. b. Substansi Klaster 3 dimuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan, yang memuat perubahan atas 4 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan ketengakerjaan, 2 UU yang terkait dengan jaminan sosial, dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. c. Substansi Klaster 4 dimuat dalam Bab V Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, dan UMK-M, yang memuat perubahan atas 3 UU 592 yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan perkoperasian, dan 2 UU yang terkait dengan UMKM. d. Substansi Klaster 5 dimuat dalam Bab VI Kemudahan Berusaha, yang memuat perubahan atas 13 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan keimigrasian, 1 UU yang terkait dengan paten, 1 UU yang terkait dengan merek, 1 UU yang terkait dengan perseroan terbatas, 1 UU yang terkait dengan UU ganguan, 3 UU yang terkait dengan perpajakan, 1 UU yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, 1 UU yang terkait dengan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, 1 UU yang terkait dengan wajib daftar perusahaan, 1 UU yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, 1 UU yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persiangan usaha tidak sehat. e. Substansi Klaster 6 dimuat dalam Bab VII Dukungan Riset dan Inovasi, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan badan usaha milik negara dan 1 UU yang terkait dengan riset dan inovasi. f. Substansi Klaster 7 dimuat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan 1 UU yang terkait dengan pemerintahan daerah. g. Substansi Klaster 8 masuk dalam berbagai UU yang dimuat dalam berbagai bab. h. Substansi Klaster 9 masuk dalam Bab VIII Pengadaan Lahan, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. i. Substansi Klaster 10 masuk dalam Bab X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. j. Substansi Klaster 11 masuk dalam Bab IV Kawasan Ekonomi, yang memuat perubahan 3 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan kawaan ekonomi khusus dan 2 UU yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 593 Penuangan norma dalam RUU Cipta Kerja sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan muatan dalam masing-masing klaster yang memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diatur bahwa urutan pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokkan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi dengan urutan pengelompokan sebagai berikut: a. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal, seperti di Bab III. b. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf, seperti di Bab VII. c. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf, seperti di Bab XI. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra pada sidang 6 Oktober 2021 1. Berapakah Jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Berdasarkan hasil inventarisasi dari 11 klaster pembahasan, terdapat 79 UU yang perlu diubah atau dicabut dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja. 594 2. Berapakah jumlah Undang-Undang yang pada akhirnya di muat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah ada perubahan dari jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik dan alasan perubahannya? Penjelasan/Tanggapan: Dalam pembahasan di Panja RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI, telah dilakukan kesepakatan untuk mengeluarkan 7 UU dari RUU Cipta Kerja dan menambah 6 UU untuk masuk dalam RUU Cipta Kerja. 7 UU yang dikeluarkan, yaitu: 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 5. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 6. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian. 7. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2012, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 20 Tahun 2013 merupakan UU pada bidang pendidikan yang pada sifatnya bukan termasuk dalam Perizinan Berusaha yang bersifat komersial. Kempat UU tersebut menganut prinsip bahwa pengelolaan satuan pendidikan bersifat nirlaba sehingga tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha. Dengan demikian perlakuan, persyaratan, dan proses izin yang diperlukan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan operasionalnya, tidak dapat disamakan dengan perlakuan, persyaratan, dan proses Perizinan Berusaha untuk kegiatan yang bersifat mendatangkan laba. Ketentuan izin untuk satuan pendidikan mengikuti ketentuan perundang- undangan di bidang pendidikan yang berlaku dan tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut, termasuk satuan pendidikan non-formal yang dikelola oleh masyarakat, melakukan proses izin melalui sistem Perizinan 595 Berusaha sebagaimana diatur dalam RUU Cipta Kerja dan tidak perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian dalam RUU Cipta Kerja. Adapun dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur perubahan Pasal 21 mengenai Surat Tanda Registrasi Bidan tidak termasuk dalam kegiatan pemberian Perizinan Berusaha sehingga cukup diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2019. Dikeluarnya UU UU Nomor 20 Tahun 2014 dari RUU Cipta Kerja mengenai ketentuan pidana atas penyalahgunaan tanda atau nomor SNI telah cukup dengan ketentuan yang ada dan tidak perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Begitu juga dengan dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai investasi modal asing yang diatur dalam Pasal 11 dan mengenai nilai denda yang diatur dalam Pasal 18 tidak diperlukan perubahan, karena pengaturan yang ada sudah cukup jelas dan kuat untuk pengaturan mengenai investasi melalui penambahan modal asing pada perusahaan pers yang dilakukan melalui pasar modal serta nilai pidana denda atas pelanggaran dari UU Nomor 40 Tahun 1999. Panja Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah telah pula menyepakati untuk 6 memasukan 6 UU ke dalam RUU Ciptra Kerja, yaitu: 1. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. 3. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU Nomor 36 Tahun 2008. 4. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo. UU Nomor 42 Tahun 2009. 5. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 6. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 596 Penambahan UU Nomor 18 Tahun 2017 dimaksudkan untuk menyelaraskan dan kepastian proses Perizinan Berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan ketentuan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan UU Nomor 20 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama bagi UMKM dalam pengajuan merek, terutama untuk mempersingkat waktu pemeriksaan substantif dari 150 hari menjadi 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan memberikan kepastian hukum atas sertifikat merek yang telah diterbitkan namun belum diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Adapun penambahan UU Nomor 7 Tahun 1983, UU Nomor 8 Tahun 1983, dan UU Nomor 6 Tahun 1983 merupakan penggabungan dari substansi muatan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI melalui surat Nomor: R-03/Pres/01/2020, tanggal 23 Januari 2020. Penggabungan materi muatan yang ada RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian ke dalam RUU Cipta Kerja selain untuk mengefesiensikan pembahasan juga untuk penselarasan berbagai kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan materi muatan tersebut menyangkut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penambahan UU Nomor 11 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dengan pembentukan badan riset dan inovasi daerah, sehingga dengan demikian hasil penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilakukan daerah dapat segera dimanfaatkan, baik oleh daerah bersangkutan maupun melalui badan riset dan inovasi nasional. Dengan demikian maka UU terkait yang semula diinventarisasi dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam norma batang tubuh RUU Cipta Kerja sebanyak 79 UU, kemudian disepakati untuk dikeluarkan sebanyak 7 UU dan 597 ditambahkan sebanyak 6 UU, maka jumlah UU yang diubah atau dicabut dalam UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 78 UU. [2.5] Menimbang bahwa menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK- 188, tanpa PK-128, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Pidato Pengukuhan Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024; Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) website beserta link; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 30 Oktober Tahun 2019; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 11 November Tahun 2019; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 15 Januari Tahun 2020; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: B-0445/Seskab/Ekon/11/2019 tanggal 27 November 2019; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja tanggal 23 Oktober 2019; 7. Bukti PK-7 : Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 November 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta. Dokumen terdiri dari: 1. Undangan; 2. Laporan; 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 598 8. Bukti PK-8 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha tanggal 16 November 2019. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Laporan; 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 9. Bukti PK-9 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Kelautan dan Perikanan tanggal 18 November 2019. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Laporan; 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 10. Bukti PK-10 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan tanggal 19 November 2019. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Laporan; 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 11. Bukti PK-11 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 22 November 2019 di Sheraton Mustika Resort & SPA Yogyakarta. Dokumen terdiri dari: 1. Materi Presentasi; 2. Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; 599 3. Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; 4. Daftar Hadir; 5. Notulensi; 6. Undangan; dan 7. Dokumentasi. 12. Bukti PK-12 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM pada tanggal 28 November 2019 di Makassar Sulawesi Selatan. Dokumen terdiri dari: 1. Materi Presentasi; 2. Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; 3. Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; 4. Daftar Hadir; 5. Notulensi; 6. Undangan; dan 7. Dokumentasi. 13. Bukti PK-13 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 di Medan Sumatera Utara. Dokumen terdiri dari: 1. Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; 2. Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; 3. Daftar Hadir; 4. Notula; 5. Undangan 6. Dokumentasi. 14. Bukti PK-14 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri pada tanggal 11 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 600 15. Bukti PK-15 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Lingkungan dan KKP tanggal 12 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 16. Bukti PK-16 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM dan Industri tanggal 13 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 17. Bukti PK-17 : Focus Group Discussion Pembahasan Omnibus Law di bidang Lingkungan Hidup tanggal 15 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 18. Bukti PK-18 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan Lapangan Kerja tanggal 16 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 19. Bukti PK-19 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Sanksi Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan Lapangan Kerja tanggal 17 Desember 2019. Dokumen berupa undangan. 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 tanggal 17 Desember 2019. 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-9.2/M.EKON/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 untuk Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja. 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-10/M.EKON/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 untuk Pengharmonisasian, Pembulatan, dan 601 Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. 23. Bukti PK-23 : Rapat yang diadakan pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2020 di JS Luwansa Hotel and Convention Centre. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Laporan; 3. Dokumentasi; 4. Daftar Hadir. 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Final; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Koordinator Perekonomian Nomor: PHN-HN.02.04-04 tanggal 20 Januari 2020. 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.03.02-107 tanggal 20 Januari 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020. 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR-RI Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara kepada para menteri terkait Nomor: B-105/M.Sesneg/D- 1/HK.00.02/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. 30. Bukti PK-30 : Rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan 602 Legislasi tanggal 14 April 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 31. Bukti PK-31 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 April 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 32. Bukti PK-32 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Djisman Simanjuntak, Yose Rizal Damuri, dan Sarman Simanjorang, M.Si) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 April 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; dan 2. Bahan paparan. 33. Bukti PK-33 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, S.H., L.LM. atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 April 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; dan 2. Bahan paparan. 34. Bukti PK-34 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 5 Mei 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 35. Bukti PK-35 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta 603 Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 Mei 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 36. Bukti PK-36 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 37. Bukti PK-37 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 38. Bukti PK-38 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari narasumber yaitu Ketua Umum KADIN (Rosan P. Roeslani) dan Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (Mohamad Mova Al Afghani, S.H., Ll.M.Eur., Ph.D) sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; 2. Bahan paparan. 39. Bukti PK-39 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; 2. Bahan paparan. 604 40. Bukti PK-40 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; dan 2. Bahan paparan. 41. Bukti PK-41 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (Dr. Irwansyah, S.Sos) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 42. Bukti PK-42 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 43. Bukti PK-43 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 Juni 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 44. Bukti PK-44 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta 605 Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 45. Bukti PK-45 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) tentang RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Laporan singkat; dan 2. Bahan paparan. 46. Bukti PK-46 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 47. Bukti PK-47 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 48. Bukti PK-48 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 49. Bukti PK-49 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 606 50. Bukti PK-50 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 23 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 51. Bukti PK-51 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 52. Bukti PK-52 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 Juli 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 53. Bukti PK-53 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 54. Bukti PK-54 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 mengenai penjelasan Pemerintah terkait (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 55. Bukti PK-55 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 6 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 56. Bukti PK-56 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 607 RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 57. Bukti PK-57 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 58. Bukti PK-58 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 59. Bukti PK-59 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 60. Bukti PK-60 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 Agustus 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 61. Bukti PK-61 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 62. Bukti PK-62 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja 608 Badan Legislasi tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 63. Bukti PK-63 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 64. Bukti PK-64 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Agustus 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 65. Bukti PK-65 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 31 Agustus 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 66. Bukti PK-66 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 67. Bukti PK-67 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 2 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 68. Bukti PK-68 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 609 69. Bukti PK-69 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 7 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 70. Bukti PK-70 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 8 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 71. Bukti PK-71 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 72. Bukti PK-72 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 73. Bukti PK-73 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 74. Bukti PK-74 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 75. Bukti PK-75 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 mengenai Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 610 RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 76. Bukti PK-76 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 16 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 77. Bukti PK-77 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 17 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 78. Bukti PK-78 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 79. Bukti PK-79 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 21 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 80. Bukti PK-80 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 81. Bukti PK-81 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat 611 Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 82. Bukti PK-82 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 83. Bukti PK-83 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan RDPU dengan KPPU tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 84. Bukti PK-84 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 85. Bukti PK-85 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 86. Bukti PK-86 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 September 2020. Dokumen berupa risalah sidang. 87. Bukti PK-87 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Oktober 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020. Dokumen berupa laporan singkat. 612 88. Bukti PK-88 : Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Dokumen berupa risalah. 89. Bukti PK-89 : Surat Ketua DPR-RI kepada Presiden Republik RI Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020. 90. Bukti PK-90 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 91. Bukti PK-91 : Tangkapan layar (screenshot) website JDIH: 1. Setneg (https://jdih.setneg.go.id/); 2. Setkab (https://jdih.setkab.go.id/); 3. UU Cipta Kerja (https://ekon.go.id/); dan 4. Kumham (https://peraturan.go.id/). 92. Bukti PK-92 : Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir. 93. Bukti PK-93 : Matriks dan Tangkapan Layar (screenshot) data traffic situs https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta- kerja periode Februari 2020 - Oktober 2020. 94. Bukti PK-94 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Risalah Rapat; 3. Daftar Hadir. 613 95. Bukti PK-95 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 14 Januari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Risalah Rapat; 3. Daftar Hadir. 96. Bukti PK-96 : Seminar Omnibus Law oleh Djokosoetono Research Centre, UI tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Flyer; 2. Tangkapan Layar (screenshot) Youtube (beserta link); 3. Dokumentasi. 97. Bukti PK-97 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan di Kemenaker dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 11 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Notula Rapat; 3. Daftar Hadir; 4. Dokumentasi; 5. Tanda Terima SK Tim. 98. Bukti PK-98 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja di Hotel Puri Denpasar Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Notula Rapat; 3. Daftar Hadir; 4. Dokumentasi. 614 99. Bukti PK-99 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 18 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Notula Rapat; 3. Daftar Hadir; 4. Dokumentasi. 100 Bukti PK-100 : Koordinasi Rencana dan Persiapan Sosialisasi Pelaksanaan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Dokumentasi. 101 Bukti PK-101 : Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Dokumentasi. 102 Bukti PK-102 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi. 103 Bukti PK-103 : Rakorsus Tingkat Menteri dan dihadiri pejabat KSPI tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 615 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 104 Bukti PK-104 : Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Februari 2020. Dokumen berupa undangan dan risalah focus group discussion. 105 Bukti PK-105 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Padjajaran tanggal 5 Maret 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi. 106 Bukti PK-106 : Diskusi Publik Omnibus Law di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat tanggal 6 Maret 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi; 4. Bahan Paparan. 107 Bukti PK-107 : Diskusi APKASI dan Mendagri dalam mendukung Omnibus Law tanggal 6 Maret 2020. Dokumen berupa screenshot website (beserta link) 108 Bukti PK-108 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Gadjah Mada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 109 Bukti PK-109 : ATR Goes to Campus di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 616 110 Bukti PK-110 : ATR Goes to Campus di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 111 Bukti PK-111 : ATR Goes to Campus di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 112 Bukti PK-112 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan. 2. Daftar Hadir. 113 Bukti PK-113 : ATR Goes to Campus di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Bahan Paparan; 2. Minutes of Meeting; 114 Bukti PK-114 : ATR Goes to Campus di ITB dan Unpad melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 617 115 Bukti PK-115 : ATR Goes to Campus di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 116 Bukti PK-116 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan. 2. Daftar Hadir. 117 Bukti PK-117 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan Ketua KSPSI, Ketua KSBSI, Ketua KSPI, Ketua FSP KEK, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir. 118 Bukti PK-118 : ATR Goes to Campus di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 119 Bukti PK-119 : ATR Goes to Campus di Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020. Dokumen: berupa bahan paparan. 120 Bukti PK-120 : ATR Goes to Campus di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17-18 Juni 2020. 618 Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 121 Bukti PK-121 : ATR Goes to Campus di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 122 Bukti PK-122 : ATR Goes to Campus di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 123 Bukti PK-123 : ATR Goes to Campus di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 124 Bukti PK-124 : Pembahasan RUU Cipta Kerja Ketenagakerjaan tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt.2, Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 3 Juli 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Bahan Paparan; 5. Dokumentasi. 125 Bukti PK-125 : Diskusi Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menko Perekonomian di Rumah Dinas DPD RI, Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020. Dokumentasi berupa tangkapan layar (screenshot) website (beserta link) 619 126 Bukti PK-126 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 10 s.d 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Bahan Paparan; 5. Dokumentasi. 127 Bukti PK-127 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 13-14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Bahan Paparan; 5. Dokumentasi. 128 Bukti PK-129 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Notula Rapat; 3. Dokumentasi. 129 Bukti PK-130 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Dokumentasi. 620 130 Bukti PK-131 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Dokumentasi. 131 Bukti PK-132 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 132 Bukti PK-133 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan dihadiri Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 3. Dokumentasi. 133 Bukti PK-134 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 134 Bukti PK-135 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja dan pemberian penghargaan atas keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta. 621 Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notula Rapat; 4. Dokumentasi; dan 5. Bahan Paparan. 135 Bukti PK-136 : Fotokopi Surat Menteri Ketenagakerjan Nomor: B- M/180/HM.07/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyampaian Penghargaan. 136 Bukti PK-137 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 137 Bukti PK-138 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Daftar Hadir; 2. Bahan Paparan. 138 Bukti PK-139 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se-Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa bahan paparan. 139 Bukti PK-140 : Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020. Dokumen berupa dokumentasi. 622 140 Bukti PK-141 : Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020. Dokumen berupa undangan dan dokumentasi. 141 Bukti PK-142 : Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020. Dokumen terdiri atas: 1. Undangan; 2. Dokumentasi. 142 Bukti PK-143 : Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas tangkapan layar (screenshot) website dan Youtube (beserta link). 143 Bukti PK-144 : Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri-3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas undangan dan dokumentasi. 144 Bukti PK-145 : Keynote Speaker Diskusi Kebangsaan “Omnibus Law: Menuju Ekonomi Ekonomi Produktif & Berdaya Saing” oleh KNPI di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta tanggal 21 Februari 2020. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) website (beserta link). 623 145 Bukti PK-146 : Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas RUU Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh APEKSI di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020. Dokumen berupa undangan. 146 Bukti PK-147 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link) 147 Bukti PK-148 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link) 148 Bukti PK-149 : Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020. Dokumen terdiri atas undangan dan tangkapan layar (screenshot) Zoom Meeting dan Youtube (berserta link). 149 Bukti PK-150 : Pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Penyiapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan poin-poin masukan terkait hubungan industrial dan pandangan-pandangan mengenai kebijakan yang boleh diambil oleh Pemerintah. Dokumen: 624 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 150 Bukti PK-151 : Pada tanggal 5-6 Desember 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 151 Bukti PK-152 : Pada tanggal 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 152 Bukti PK-153 : Pada tanggal 14 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law dan BATAM Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 153 Bukti PK-154 : Pada tanggal 20 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 154 Bukti PK-155 : Pada tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Penanganan Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 625 155 Bukti PK-156 : Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 156 Bukti PK-157 : Pada tanggal 9 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 157 Bukti PK-158 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 158 Bukti PK-159 : Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 159 Bukti PK-160 : Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan. Dokumen: 1. Undangan 3. Daftar Hadir 160 Bukti PK-161 : Pada tanggal 22 November 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law Dokumen: 626 1. Undangan 2. Daftar Hadir 161 Bukti PK-162 : Pada tanggal 12 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law. Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 162 Bukti PK-163 : Rapat Terbatas Presiden tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi Dokumen: Risalah Rapat Terbatas 163 Bukti PK-164 : Rapat Terbatas Presiden tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dokumen: Risalah Rapat Terbatas 164 Bukti PK-165 : Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus Law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 165 Bukti PK-166 : Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Rapat Omnibus Law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 166 Bukti PK-167 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat 627 Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 167 Bukti PK-168 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertanian Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 168 Bukti PK-169 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 169 Bukti PK-170 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kehutanan Dokumen: 1. Undangan 3. Daftar Hadir 170 Bukti PK-171 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 628 171 Bukti PK-172 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 172 Bukti PK-173 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 173 Bukti PK-174 : Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 174 Bukti PK-175 : Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 175 Bukti PK-176 : Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 176 Bukti PK-177 : FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tenang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 629 3. Dokumentasi 177 Bukti PK-178 : FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan Dokumen: 1. Undangan 2. Dokumentasi 178 Bukti PK-179 : FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 179 Bukti PK-180 : FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 180 Bukti PK-181 : FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja Dokumen: 1. Undangan 2. Dokumentasi 181 Bukti PK-182 : FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 182 Bukti PK-183 : FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing 630 Dokumen: 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 183 Bukti PK-184 : Fotokopi Surat Nomor: PH.2.1-272/M.EKON/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden 184 Bukti PK-185 : Fotokopi Surat Nomor: B-887/M.Sesneg/D- 1/HK.02.02/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 185 Bukti PK-186 : Fotokopi Draf RUU Cipta Kerja hasil Rapat Paripurna 186 Bukti PK-187 : Fotokopi Surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang- undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B-406/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 187 Bukti PK-188 : Fotokopi Matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Dokumen: 1. Matriks 2 halaman; 2. Matriks 5 halaman; 3. Matriks 14 halaman; dan 4. Matriks 88 halaman. Untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D., yang memberikan keterangan tertulis tanggal 7 September 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 8 September 2021 dan didengarkan dalam sidang tanggal 9 September 2021, dan 1 (satu) orang saksi yakni Benny Rusli yang memberikan 631 kesaksiannya dalam sidang tanggal 6 Oktober 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: AHLI PRESIDEN Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D. Upaya pembangunan suatu negara, menurut hemat kami, harus selalu mengenai penduduknya karena penduduk merupakan subjek dan juga objek dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu bertolak dari kondisi kependudukan itu sendiri. Dari sisi jumlah, sensus penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 270,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,25 persen per tahun. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat empat di dunia dalam jumlah penduduk setelah Tiongkok (1,44 milyar jiwa), India (1,38 milyar jiwa) dan Amerika Serikat (331 juta jiwa). Secara komposisi menurut kelompok usia, proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) adalah 23,3 persen, kelompok usia produktif (15-64 tahun) 70,7 persen dan kelompok lanjut usia (65 tahun ke batas) adalah 5,9 persen. Besarnya kelompok usia produktif ini berkaitan dengan istilah ‘bonus demografi’ yang sering digunakan oleh berbagi kalangan, baik masyarakat umum, pemerintahan maupun akademik. Secara umum, ‘bonus’ ini diartikan sebagai kondisi kependudukan Indonesia yang berpotensi untuk memberikan keuntungan bagi perekonomian melalui relatif lebih besarnya jumlah dan proporsi penduduk usia produktif. Menurut perhitungan berdasarkan proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, secara nasional Indonesia memasuki masa bonus demografi sejak tahun 2012 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2036. Namun demikian, yang jarang dibicarakan adalah ‘puncak’ dari bonus tersebut sebenarnya terjadi pada periode 2020-2024. Pada periode ini jumlah dan proporsi penduduk usia produktif akan mencapai angka terbesar dibanding periode-periode lainnya sejak kemerdekaan maupun setelahnya. Sebagai contoh, penduduk usia produktif pada tahun 1971 hanya 53,4 persen, namun pada tahun 2020, tujuh dari sepuluh penduduk Indonesia berada di kelompok usia produktif. Walau istilah yang digunakan adalah ‘bonus’ kondisi besarnya jumlah penduduk usia produktif ini pada dasarnya seperti pisau bermata dua. Jika negara bisa 632 memanfaatkan potensi itu secara optimal, maka yang terjadi adalah bonus. Kalau diumpamakan sebagai proses produksi, perekonomian seperti mendapatkan input sumberdaya yang lebih banyak dari sebelumnya sehingga dapat memproduksi lebih banyak output—dengan asumsi tingkat teknologi tertentu. Pengertian secara optimal adalah para tenaga kerja mempunyai pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi potensi mereka masing-masing dan bekerja secara produktif. Namun, jika penduduk usia produktif yang banyak itu tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, alih-alih ‘bonus’ demografi, yang dapat terjadi justru ‘bencana’ demografi. Pada Februari 2020, Angkatan Kerja Indonesia, yaitu mereka yang menawarkan jasa mereka di pasar kerja, berjumlah sekitar 137,9 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 131 juta orang bekerja dan 6,9 juta orang mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya (menganggur). Tingkat pengangguran terbuka secara nasional adalah 4,94 persen. Namun, tingkat pengangguran terbuka untuk penduduk berusia 15-24 tahun lebih dari tiga kali angka nasional, yaitu pada 16,3 persen. Dengan sekitar 2,2 juta orang masuk ke Angkatan Kerja setiap tahunnya, tingginya tingkat pengangguran penduduk muda menguatirkan. Mereka memerlukan lapangan pekerjaan. Pandemi Covid-19 memperburuk gambaran yang ada. Pada Februari 2021 angka pengangguran terbuka meningkat menjadi 6,26 persen. Perkiraan yang dibuat sebelum masa pandemi Covid-19 memberikan angka sekitar 152 juta orang angkatan kerja pada tahun 2024. Dengan memperkirakan bahwa pada tahun tersebut dampak Covid-19 sudah mulai menurun, hasil penghitungan kami diperkirakan terdapat hampir 4 juta orang usia 15-24 tahun yang menganggur. Sementara itu, dengan melihat latar belakang pendidikan mereka, pada tahun tersebut hampir satu juta orang penganggur merupakan mereka yang pernah mengecap pendidikan di bangku kuliah. Para penganggur terdidik ini dapat menyebabkan masalah tidak saja secara ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Dari pembahasan singkat di atas, jelas bahwa negara perlu memastikan terjadinya perluasan kesempatan kerja untuk menghindari kemungkinan dampak negatif dari jumlah dan struktur penduduk Indonesia saat ini. 633 Ketika jumlah tenaga kerja yang besar (sisi penawaran/supply tenaga kerja) tidak dibarengi oleh ketersediaan kesempatan kerja yang cukup (sisi permintaan/demand tenaga kerja), ‘harga’ tenaga kerja di pasar, yaitu upah, akan menurun. Dalam kondisi seperti ini, negara diperlukan untuk memastikan dua hal: pertama, mengupayakan perekonomian dapat bergulir sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, dan kedua, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Perekonomian Indonesia sebelum masa pandemi Covid-19 tumbuh sekitar 5 persen per tahun. Di tahun 2019, ekonomi tumbuh sebesar 5,02 persen, dan empat sektor ekonomi (industri, perdagangan, pertanian, dan konstruksi) menyumbangkan sekitar 56 persen dari produk domestik bruto Indonesia. Namun, di tahun 2020, setelah mengalami pandemi Covid-19, perekonomian mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Berbagai sektor andalan ekspor kita, termasuk sektor pariwisata, mengalami konstraksi yang cukup dalam. Saat ini setiap negara di dunia sedang berkutat untuk memperbaiki perekonomian mereka sebagai akibat dari pandemi global ini. Tergantung dari kemampuan mereka mengendalikan penyebaran covid-19, negara-negara sudah kembali melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi mereka. Salah satunya adalah kembali memperkuat daya saing mereka. Di dalam kondisi ini, kita harus menghadapi persaingan tidak hanya dalam level global, tetapi juga regional. Hasil pemeringkatan beberapa lembaga internasional menunjukkan posisi Indonesia seringkali di bawah beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Menurut World Competitiveness Ranking yang diterbitkan oleh International Institute for Management Development (IMD), peringkat Indonesia di tahun 2020 adalah 40, di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand, walaupun masih di atas Filipina. Pada awal 2020, kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia menurut Bank Dunia berada di peringkat 73 dari 190 negara. Di antara negara- negara Asia Tenggara, posisi Indonesia sedikit di bawah Viet Nam (peringkat 70) dan Brunei (66), namun jauh dibandingkan dengan Singapura (2), Malaysia (12), dan Thailand (21). Posisi kita hanya di atas Filipina (95), Kamboja (144), Laos (154), dan Timor Timur (181). Rendahnya peringkat Indonesia khususnya disebabkan oleh tiga hal yang dipandang cukup sulit: memulai bisnis (peringkat 140), memenuhi kontrak (139) dan mengurus izin konstruksi (110). 634 Sekolah Manajemen INSEAD dari Perancis bekerjasama dengan perusahaan sumberdaya manusia ADECCO dan Google membuat peringkat Global Talent Competitiveness. Berbeda dari ukuran-ukuran di atas yang lebih ke arah daya saing secara keseluruhan, indeks ini mengukur kemampuan negara memanfaatkan talent. Negara tetangga Singapura menempati peringkat 3, Malaysia peringkat 26, Filipina 46 dan Indonesia di peringkat 65. Kelemahan kita paling utama adalah pada komponen Global Knowledge Skill, yang mengukur sejauh mana tenaga kerja kita mempunyai skill masa depan. Data-data di atas menunjukkan bahwa kita masih mempunyai banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan daya saing kita di dunia internasional. Mengingat komponen-komponen di mana kita lemah di dalam pemeringkatan di atas cukup beragam, yang kita perlukan adalah perbaikan pada ekosistem yang memungkinkan kita meningkatkan daya saing kita. Salah satu bentuk perlindungan negara kepada pekerja adalah dalam bentuk penetapan upah minimum. Tujuannya adalah para pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan upah yang didapatkannya. Sayangnya, dalam hal upah minimum, walaupun secara ketentuan mencakup semua pekerja, pada kenyataannya tidak semua pekerja menikmatinya. Secara umum, upah minimum lebih mempengaruhi mereka yang bekerja di sektor formal, dibanding dengan mereka yang bekerja di sektor informal. Badan Pusat Statistik mendefinisikan pekerja formal sebagai mereka yang bekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap, dan mereka yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai. Sementara pekerja informal adalah mereka yang Berusaha sendiri, Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, Pekerja Bebas, dan Pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada awal 2020, sekitar 56,6 persen pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Namun, adanya pandemi membuat sebagian pekerja formal beralih ke pekerja informal sehingga pada awal 2021 proporsinya meningkat menjadi 59,6 persen. Banyak di antara mereka yang bekerja di sektor informal ini juga merupakan mereka yang berskala usaha kecil. Menurut Sensus Ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia berjumlah sekitar 26 juta atau 98,7% dari seluruh usaha di Indonesia, dengan jumlah pekerja 59,3 juta orang atau 75% dari seluruh pekerja. Sementara itu, Usaha Menengah dan Besar berjumlah 349 ribu usaha dengan 635 mempekerjakan 19,4 juta orang atau seperempat dari seluruh pekerja di Indonesia. Dari data ini jelas bahwa perluasan kesempatan kerja tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan UMKM. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi penting untuk diperhatikan. Bentuk perlindungan lain yang dilakukan negara adalah mengatur hubungan pemberi kerja dan pekerja dengan membuat ketentuan-ketentuan mengenai kontrak, jam kerja, pemberian jaminan sosial, dan lain-lain. Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20 persen pekerja dengan status pegawai/buruh merupakan tetap, sedangkan 27 persen merupakan pekerja dengan Perjanjian dengan Waktu Tertentu (PKWT). Sekitar 29 persen tidak punya kontrak, dan 23 persen hanya dengan kontrak lisan, dan sekitar dua persen tidak mengetahui apakah mereka punya kontrak. Mengingat masing-masing kondisi mempunyai konsekuensi tertentu, angka-angka ini menunjukkan perlunya pengaturan yang melibatkan kedua belah pihak. Sementara itu, pasar kerja juga berubah. Banyak pekerjaan yang sekitar 10 tahun lalu belum ada, namun sekarang telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Pada tahun 2019, majalah popular Reader’s Digest mengulas 12 pekerjaan yang pada dekade sebelumnya belum ada, misalnya drone operator, podcast host, mobile app developer, online transportation driver, social-media influencer, artificial intelligence engineer, telemedicine physician, dan big data scientist. Semua pekerjaan-pekerjaan baru ini berkaitan dengan teknologi: sebagian membutuhkan pekerja sebagai pengguna (misalnya online transportation driver, drone operator), sementara di pekerjaan lainnya pekerja menghasilkan sesuatu (mobile app developer, atau AI engineer). Hadirnya bentuk-bentuk pekerjaan baru ini memberikan tantangan bagi negara untuk membuat peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan lebih adaptif terhadap perubahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terlibat. Mencermati hal-hal yang kami bahas di atas dan mengingat kompleksnya masalah perekonomian dari sisi penawaran maupun permintaan tenaga kerja, negara sangat perlu untuk mengupayakan penanganan kedua sisi. Ekonom dari Harvard University, Profesor Dani Rodrik baru-baru ini mengatakan, “Kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kebijakan sosial untuk melindungi dan meningkatkan kapasitas penduduk tidak dapat dipisahkan.” 636 Berbeda dari masa-masa lalu, ketika kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terpisah dari kebijakan-kebijakan sosial, saat ini kita hidup di masa ketika kebijakan keduanya perlu diambil bersama. Oleh karena itu, penyusunan perundang-undangan mengenai kedua sisi itu pun perlu dilakukan sekaligus agar dalam waktu yang sama kita bisa mempertimbangkan kebutuhan- kebutuhan berbagai pihak. Dengan pertimbangan itulah, menurut hemat kami, Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak saja sangat bermanfaat tetapi juga sangat dibutuhkan. SAKSI PRESIDEN Benny Rusli Adapun keterkaitan Saksi dihadirkan sebagai Saksi Fakta Presiden dalam uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, sehubungan dengan kapasitas Saksi sebagai delegasi dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi Anggota Tim Tripartit Pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan yang saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BPN KSPN periode 2015–2020 yang merupakan anggota afiliasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional. Saksi menyampaikan hal-hal terkait proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dengan keterangan sebagai berikut. Keterlibatan Saksi dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja dengan adanya hasil rapat tanggal 13 Februari, saya diutus untuk menjadi delegasi KSPN dalam rapat pembahasan mengenai tindak lanjut tim koordinasi paparan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan. Rapat pembahasan RUU Cipta Kerja yang pertama yang Saksi ikuti dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Setelah kami menerima undangan dari Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Nomor 4/97.HI.03.00/II/2020, bertanggal 13 Februari 2020 dilakukan pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang dibagi ke dalam 5 kelompok pembahasan, yaitu: 1. Kelompok hubungan kerja waktu tertentu. 2. Kelompok keupahan. 3. Kelompok PHK dan penghargaan lainnya. 637 4. Kelompok jaminan kehilangan pekerjaan. 5. Kelompok tenaga kerja asing. Dalam rapat tersebut, saya terlibat dalam tim kelompok pengupahan, adapun unsur tripartit kelompok pengupahan yang terlibat dalam pembahasan tersebut adalah unsur pekerja diwakili oleh Saudara Arnold Sihite dari KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Saudara Wispramono Budiman dari KSPBUM, Saudara Kusmin dari KSPN, Saksi sendiri dari KSPN. Unsur pengusaha, Apindo diwakili oleh Saudara Aloysius Budi Santoso, Saudari Dani Handayani, dan beberapa lainnya. Unsur pemerintah diwakili oleh Direktur Pengupahan, Ibu Dinar yang juga selaku pimpinan rapat serta beberapa staf lainnya yang Saksi tidak kenal satu per satu. Rapat tersebut berjalan sangat dinamis dan banyak terjadi perdebatan karena banyak perbedaan sikap dan kepentingan. Dan kemudian pembahasan dapat diselesaikan dengan beberapa catatan dan masukan pada Pemerintah. Bahwa berdasarkan surat undangan yang kami terima dari Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/468/HK.01.00/VII/2020, bertanggal 2 Juli 2020 yang substansi isi surat tersebut terkait dengan menindaklanjuti arahan Presiden untuk membahas RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan terutama stakeholder dan memperhatikan hasil pertemuan para pimpinan serikat pegawai/serikat buruh dengan koordinator bidang politik hukum dan keamanan. Dan pada saat itu Saksi hadir mendampingi Presiden KSPN untuk menghadiri undangan rapat tersebut yang rapatnya dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2020 bertempat di Ruang Tridarma lantai 2, Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta. Saksi adalah pekerja serikat buruh yang sepengetahuan Saksi antara lain: Bapak Antoni, Bapak Yorrys Raweyai, Bapak Said Iqbal, Ibu Elly Rosita Silaban, dan beberapa pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang Saksi tidak ingat satu per satu. Kemudian, hadir juga perwakilan dari pengusaha, yaitu Bapak Roesan Roeslani saat itu sebagai Ketua Umum Kadin, Bapak Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo, dan beberapa pengurus Apindo yang hadir, seperti Bapak Anton J. Supit, Bapak Haryanto, dan lainnya yang Saksi tidak ingat satu per satu. Rapat tersebut dihadiri juga dari unsur pemerintah yang Saksi tahu, yaitu Ibu Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan, yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Kemudian hadir juga Sesmenko Perekonomian Bapak Susiwijono, dan Dirjen PHI dan Jamsos Ibu Haiyani Rumondang. 638 Pada rapat tanggal 3 Juli 2020 tersebut, peserta rapat bersepakat untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Selanjutnya, segera membentuk Tim Tripartit dengan komposisi jumlah proporsional sesuai hasil verifikasi serikat pekerja/serikat buruh seperti dalam komposisi lembaga kerja sama tripartit nasional. Dan masing-masing unsur mengusulkan nama-nama yang akan dimasukan sebagai anggota Tim Tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Kemudian, menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Presiden KSPN kembali menugaskan Saksi sendiri sebagai utusan KSPN untuk menjadi anggota Tim Tripartite pembahasan RUU Cipta Kerja karena kuota KSPN dalam Tim Pembahasan RUU Cipta Kerja ini hanya 1 orang. Bahwa rapat pembahasan RUU Cipta Kerja yang kedua kalinya ini dimulai pada tanggal 8 Juli 2020 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Saksi sendiri hadir dalam pertemuan tersebut sebagaimana surat undangan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/496/HK.01.00/VII/2020, bertanggal 7 Juli 2020. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 8 serikat pekerja/serikat buruh, terdiri dari 6 konfederasi, yaitu KSPSI Pimpinan Andi Gani, KSPSI Pimpinan Yoris Raweyai, KSPI, KSBSI, K-Sarbumusi, dan KSPN, serta 2 federasi serikat pekerja/serikat buruh, yaitu FSPBUN, SP Tahutindo. Adapun unsur pengusaha dihadiri oleh pengurus Apindo dan Kadin, dan 10 kementerian lembaga dari unsur pemerintah. Dalam rapat pertama Tim Tripartit membahas RUU Cipta Kerja diawali dengan melakukan pembahasan mengenai jadwal dan tempat, serta data kerja. Tim Tripartit membahas RUU Cipta Kerja dan terjadi perdebatan mengenai waktu, tempat, serta mekanisme rapat. Kemudian di sela-sela rapat tersebut Presiden KSPI Bapak Said Iqbal menyerahkan dokumen dalam bentuk buku yang kemudian diberikan kepada perwakilan pemerintah dan Apindo atau Kadin. Saksi pun menerima dalam bentuk softcopy yang dikirim melalui chat WA oleh Bapak Said Iqbal dan dikarenakan Saksi belum membaca softcopy dari buku tersebut, maka dalam rapat tersebut Saksi menyampaikan bahwa kami dari KSPN akan mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian perwakilan Apindo, yaitu Bapak Haryanto mengembalikan lagi dokumen yang diberikan Bapak Said Iqbal dengan mengatakan bahwa kami Apindo tidak mungkin membaca dokumen setebal ini, mari kita bahas bersama-sama dan kita masing-masing sudah mempunyai konsep. Akhirnya rapat pada tanggal 8 Juli 2020 belum dapat menyelesaikan agenda rapat. Kemudian disepakati akan dilanjutkan pada tanggal 10 Juli 2020. Sebagai tindak lanjut rapat pada tanggal 8 Juli 2020, 639 maka pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di hotel yang sama, yaitu di Royal Kuningan, Jakarta, Saksi kembali hadir dalam pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh 8 serikat pekerja/serikat buruh, terdiri dari 6 konfederasi dan 2 federasi serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha, dan pemerintah seperti tanggal 8 Juli 2020. Bahwa rapat dimulai dengan masih terjadinya perdebatan, perbedaan pendapat mengenai mekanisme rapat. Dimana ada peserta rapat yang menginginkan agar pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan oleh Tim Tripartit dapat dilakukan dengan mekanisme perundingan dan harus menghasilkan kesepakatan yang nantinya ditungkan pada RUU Cipta Kerja. Akan tetapi, pihak pemerintah dan sebagian besar tim menyampaikan bahwa Tim Tripartit hanya melakukan pembahasan dan bukan tim perunding karena tidak harus menyepakati setiap pointer yang dibahas. Karena sebagian tim menyadari bahwa kewenangan pembuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah, bukan Tim Tripartit. Kemudian sempat dimulai pembahasan substansi mengenai materi bagian umum. Namun karena tidak menemukan kesepahaman terkait mekanisme rapat, maka KSPSI Andi Gani dan KSPI memutuskan untuk keluar dari tim pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Sedangkan tim lainnya yang mewakili 6 serikat pekerja/serikat buruh, konfederasi atau federasi, serikat pekerja menyatakan sikap untuk terus ikut membahas dengan harapan dapat memberikan masukan untuk merubah draft RUU Cipta Kerja yang selama ini dinilai merugikan pekerja atau buruh dalam RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan sampai tuntas. Bahwa selanjutnya pembahasan RUU Cipta Kerja terus berlangsung selama 9 kali pertemuan yang membahas pasal demi pasal, ayat demi ayat. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan dari tanggal 11 Juli, 13 Juli, 14 Juli, 15 Juli, 17 Juli, 20, dan 23 Juli 2020. Yang diikuti oleh 6 serikat pekerja/serikat buruh yang terdiri dari 4 konfederasi dan 2 federasi. Dan dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid- 19 serta ada beberapa peserta yang berasal dari luar kota, maka rapat dilakukan dengan cara hybrid, yaitu langsung dan ada yang melalui aplikasi Zoom. Bahwa rapat tersebut berlangsung secara dinamis dan banyak terjadi perdebatan yang alot untuk mempertahankan sikap masing-masing. Semangat mencari solusi terbaik untuk kepentingan semua pihak dan tidak benar kalau Tim Tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja hanya sebatas tukang stempel dan selalu setuju atas keinginan pemerintah. Karena banyak pasal yang dibahas tidak ada kesepahaman dan menjadi catatan dalam pemerintah dalam melakukan perubahan. Dari hasil 640 pembahasan Tim Tripartit tersebut ada beberapa pasal yang merupakan usulan serikat pekerja/serikat buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, kemudian terdapat perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai contoh, antara lain ketentuan upah padat karya Pasal 88E yang semula ada dalam draf RUU Cipta Kerja, kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja dihapus dan tidak mengatur upah padat karya. Ketentuan upah minimum kabupaten/kota Pasal 88C yang semula dalam draf RUU Cipta Kerja tidak diatur atau hilang, yang ada hanya upah minimum provinsi. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja kembali diatur. Ketentuan Pasal 59 yang awalnya tidak ada atau dihapus dalam draf RUU Cipta Kerja, kemudian ketentuan tersebut dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa selanjutnya, pertemuan Tim Tripartit tersebut ditutup oleh Menteri Ketenagakerjaan, tertanggal 30 Juli 2020, bertempat di Ruang Tri Dharma Kantor Kemenaker yang dihadiri oleh Anggota Tim Tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja, serta beberapa presiden atau Ketua Umum Serikat Pekerja Serikat Buruh, dan Ketua Umum Apindo, dan Kadin. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021, bertanggal 29 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 641 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian formil serta pengujian materiil norma Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23; Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68; Pasal 82 angka 2; dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, maka terlebih 642 dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang- Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang- Undang; Oleh karena UU 11/2020 diundangkan pada 2 November 2020 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 17 Desember 2020. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 7 Desember 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 252/PAN.MK/2020, yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 30 April 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 April 2020. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 643 [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana Pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Berkenaan dengan pertimbangan di atas, perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat 644 fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (spilitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020. Kedudukan Hukum Para Pemohon Dalam Pengujian Formil [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 645 [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan makan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] dan Paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I menerangkan kedudukannya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PP FSP KEP SPSI) [vide bukti P-1 dan P-4], yang dalam pengujian UU a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP FSP KEP SPSI berdasarkan Pasal 40 jo. Pasal 42 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar FSP KEP SPSI [vide bukti P-5] jo. Surat Mandat Khusus Nomor: Adv. 227/PPFSPKEP/SPSI/XI/2020, bertanggal 3 November 2020 [vide bukti P-6] jo. Surat Keputusan Nomor Kep.15/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017 tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Periode 2017 – 2022 [vide bukti P-4]; 646 2. Bahwa Pemohon II menerangkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPN FSPI) [vide bukti P-8 dan P-11], yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPN FSPI berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI [vide bukti P-12] jo. Surat Tugas ST.014.6/DPN FSPI/XI/2020, bertanggal 3 November 2020 [vide bukti P-13] jo. Surat Keputusan Kongres VI Lanjutan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor: KEP.12/KONGRES VI FSPI/III/2019 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia Masa Bhakti 2018 – 2022, bertanggal 6 Maret 2019 [vide bukti P-11]. 3. Bahwa Pemohon III menerangkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (selanjutnya disebut sebagai PP PPMI ’98) [vide P-19], yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP PPMI ‘98 berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar PPMI ’98 [vide bukti P-16 dan P-20] jo. Surat Mandat Nomor 010/PP-PPMI98/X/20, bertanggal 3 November 2020 [vide bukti P-21] jo. Surat Keputusan Nomor 0010/KEP/PP-PPMI’98-JKT/VII/17 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 Periode 2017-2021, bertanggal 6 Juli 2017 [vide bukti P-19]; 4. Bahwa Pemohon IV menerangkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (selanjutnya disebut sebagai DPP FSP PAR REF) [vide bukti P-24 dan P-27], yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSP PAR REF berdasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF [vide bukti P-28] jo. Surat Mandat, bertanggal 3 November 2020 [vide bukti P-29], jo. Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015-2020, bertanggal 31 Oktober 2015 [vide bukti P-27]; 5. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI masing-masing menerangkan sebagai Ketua [vide bukti P-36] dan Sekretaris I (satu) [vide bukti P-37] Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP 647 IP Tingkat Pusat), yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP PT. Indonesia Power berdasarkan Pasal 37 Anggaran Dasar PP PT. Indonesia Power [vide bukti P-38] jo. Surat Mandat bertanggal 3 dan 5 November 2020 [vide bukti P-39]. Selain itu, Pemohon V sebagai Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Ketujuh Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power Nomor 04/KONGRES-VII/PP-PT IP/2017 tentang Pengesahan dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, bertanggal 29 Agustus 2017, dan Pemohon VI sebagai Sekretaris I (satu) PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Nomor 002.K/PP-IP/PST/II/2019 tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2017-2020, bertanggal 25 Februari 2019 [vide bukti P-36 dan bukti P-37]; 6. Bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIII masing-masing menerangkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB), yang berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus DPP SP PJB, dasarkan pada Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018-2021 Nomor 02.BA/KPU/SP PJB/X/2018, bertanggal 10 Oktober 2018 [vide bukti P-44 dan P-46] dan berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB [vide bukti P-47]; 7. Bahwa Pemohon IX dan Pemohon X masing-masing menerangkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PLN) [vide bukti P- 55], yang dalam pengujian undang-undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP SP PLN berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN [vide bukti P-56]; 8. Bahwa Pemohon IX dan Pemohon X masing-masing menerangkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PLN berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor DPP-001.a/KEP-ORG/SP PLN/III/2019 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Periode 2019 – 2023, bertanggal 22 Maret 2019 [vide bukti P-55]; 648 9. Bahwa Pemohon XI dan Pemohon XII [vide bukti P-61], masing-masing menerangkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda (selanjutnya disebut sebagai IKAGI) [vide bukti P-64], yang dalam pengujian UU a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus IKAGI berdasarkan Pasal 20 angka 7 Anggaran Dasar IKAGI jo. Pasal 14 ayat (1) huruf m Anggaran Rumah Tangga IKAGI [vide bukti P-65]; 10. Bahwa Pemohon XIII menerangkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonnesia (selanjutnya disebut sebagai DPP FSPBI) yang dalam Pengujian Undang-Undang a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSPBI berdasarkan Pasal 20 angka 1 Anggaran Dasar FSPBI [vide bukti P-67 dan P-70] jo. Surat Keputusan Kebijakan FSPBI Nomor 66/B/FSPBI/XI/2020, bertanggal 5 November 2020 [vide bukti P-71]; 11. Bahwa Pemohon XIV dan Pemohon XV masing-masing menerangkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua Group (selanjutnya disebut sebagai PP SPDAG), yang dalam pengujian UU a quo berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP SPDAG berdasarkan Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar SPDAG [vide bukti P-76 dan P-80]; 12. Bahwa Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XX yang menerangkan sebagai pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/PP FSPKEP/SPSI/VIII/2019 [vide bukti P-84 dan P-86]; 13. Bahwa Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII masing-masing menerangkan sebagai pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP. 008/PP FSP KEP/SPSI/VII/2018 [vide bukti P-92 dan P-94]; 14. Bahwa Pemohon XXIV sampai dengan Pemohon XXVIII masing-masing menerangkan sebagai pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.001/PP FSP KEP/SPSI/I/2018 [vide bukti P-97 dan P-99]; 15. Bahwa Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII masing-masing menerangkan sebagai pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten 649 Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan PD SPKEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP.03/B PD FSP KEP/SPSI/JABAR/III/2020 [vide bukti P-105 dan P-107]; 16. Bahwa Pemohon XXXIV sampai dengan Pemohon XXXVIII masing-masing menerangkan sebagai sebagai pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-02/PD FSP KEP/SPSI/JB/IX/2016 [vide bukti P-113 dan P-115]; 17. Bahwa Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII masing-masing menerangkan sebagai pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten Nomor SK.02/PD FSP/KEP/SPSI/X/2019 [vide bukti P-118 dan P-120]; 18. Bahwa Pemohon XLIV sampai dengan Pemohon XLVIII masing-masing menerangkan sebagai pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP.03/B-PD FSP KEP/SPSI/JABAR/XI/2019 [vide bukti P- 126]; 19. Bahwa Pemohon XLIX sampai dengan Pemohon LIII masing-masing menerangkan sebagai pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan PP FSP KEP SPSI Nomor KEP.006/PP FSP KEP/SPSI/IX/2020 [vide bukti P-132]; 20. Bahwa Pemohon LIV sampai dengan Pemohon LX masing-masing menerangkan sebagai pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan PP FSP KEP SPSI Nomor KEP.006/PP SPKEP/SPSI/III/2017 [vide bukti P-136 dan P-138]; 21. Bahwa Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja/buruh yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU 11/2020. Karena, pekerja/buruh telah memberikan kepercayaan dan mandatnyan kepada wakil rakyat sebagai fiduciary duty untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, wajar dan 650 bertanggung jawab dalam pembentukan UU sehingga tidak merugikan hak-hak buruh. [3.9] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.8] dan Paragraf [3.9] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masing- masing kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XV merupakan pengurus organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam kualifikasinya sebagai pengurus organisasi buruh, Pemohon I sampai dengan Pemohon XV memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing organisasi yang sama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU 21/2000) dalam melaksanakan tujuan organisasi di antaranya menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh agar terlindunginya hak-hak pekerja/buruh, serta meningkatnya kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Namun, menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon XV tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU 11/2020 sehingga ketentuan dalam perubahan UU Ketenagakerjaan tidak sejalan dengan aspirasi pekerja/buruh. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon Pemohon XV telah 651 dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 11/2020 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. 2. Bahwa Pemohon XVI sampai dengan Pemohon Pemohon LX menerangkan sebagai pengurus pimpinan cabang atau daerah dari organisasi buruh, namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal siapa sesungguhnya yang berhak mewakili organisasi dari masing-masing Pemohon tersebut di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian, Pemohon XVI sampai dengan Pemohon Pemohon LX tidak dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan proses pembentukan UU 11/2020, sehingga tidak terdapat hubungan pertautan antara Pemohon XVI sampai dengan Pemohon Pemohon LX dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. 3. Bahwa Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja/buruh yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU 11/2020 karena pembentukan UU a quo tidak sejalan dengan aspirasi pekerja/buruh sehingga berdampak merugikan hak-hak pekerja/buruh berupa menurunnya tingkat kesejahteraan buruh karena konsep pengupahan yang tidak berpihak pada pekerja/buruh. Dengan demikian, Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang berkaitan erat dengan pembentukan UU 11/2020 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon XV oleh karena telah dapat menguraikan alasan kerugian hak konstitusionalnya sebagai organisasi buruh yang tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU 11/2020, maka menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU a quo. Sementara itu, Pemohon XVI sampai dengan Pemohon Pemohon LX tidak dapat menguraikan alasan-alasan kerugian hak konstitusionalnya sebagai pengurus organisasi buruh dalam proses 652 pembentukan UU 11/2020 maka menurut Mahkamah Pemohon XVI sampai dengan Pemohon Pemohon LX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU a quo. Selanjutnya, Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI sebagai pekerja/buruh telah dapat menguraikan alasan-alasan kerugian hak konstitusionalnya berkenaan dengan pembentukan UU 11/2020 maka menurut Mahkamah Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 11/2020. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, Pemohon I sampai dengan Pemohon XV dan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan formil a quo. Dalam Pengujian Materiil [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] dan Paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil sebagai berikut: 1. Bahwa norma UU yang dimohonkan pengujian materiil adalah Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23; Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68; Pasal 82 angka 2; dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU 11/2020, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 42 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) diubah sebagai berikut: 4. … dst sampai dengan angka 4; 5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Rencana umum ketengalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 653 (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan tenaga listrik; b. Transmisi tenaga listrik; c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau d. Penjualan tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya. (5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. 654 (5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menguasai badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. 8. … dst sampai dengan angka 14; 15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik. 16. … dst sampai dengan angka 22; 23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. BAB IV KETENAGAKERJAAN Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut: 1. … dst sampai dengan angka 3; 4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: 655 a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. (5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. (6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 5. Pasal 43 dihapus. 6. Pasal 44 dihapus. 7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 1. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan c. memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu. 8. Pasal 46 dihapus. 9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 i. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. ii. Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. iii. Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pasal 48 dihapus. 11. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 656 Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Pemerintah. 12. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. (3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. 13. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 i. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf lain. ii. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran anatara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 14. … 15. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 i. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. ii. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. iii. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. iv. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan 657 perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. 16. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 1. Perjanjian kerja berakhir apabila: a. pekerja/buruh meninggal dunia; b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; c. selesainya suatu pekerjaan tertentu; d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 2. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. 3. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. 4. Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. 5. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 17. … 18. Pasal 64 dihapus. 19. Pasal 65 dihapus. 20. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 1. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 2. Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat- syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakannya sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. 3. Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. 658 4. Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. 5. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 21. … 22. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutanl; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah. 23. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 79 1. Pengusaha wajib memberi: a. waktu istirahat; dan b. cuti. 2. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi: a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 3. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. 4. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 5. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan 659 istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 24. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88 i. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ii. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. iii. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. upah minimum; b. struktur dan skala upah; c. upah kerja lembur; d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; e. bentuk dan cara pembayaran upah; f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. iv. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 25. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88A i. Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. ii. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. iii. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. iv. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. v. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesepakatan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. vi. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. 660 vii. Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. viii. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah. Pasal 88B i. Upah ditetapkan berdasarkan: a. Satuan waktu; dan/atau b. Satuan hasil. ii. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 88C i. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. ii. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. iii. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. iv. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. v. Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. vi. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. vii. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 88D (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. (2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 88E (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kyrang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. (2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. 26. Pasal 89 dihapus. 27. Pasal 90 dihapus. 28. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 90A dan Pasal 90B sehingga berbunyi sebagai berikut: 661 Pasal 90A Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan. Pasal 90B (1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil. (2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan. (3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistic (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha Mikro dan Kecil diatutr dalam Peraturan Pemerintah. 29. … 30. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 92 (1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah diperusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. (2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dalam Peraturan Pemerintah. 31. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 92A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 92A Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 32. … dst sampai dengan angka 35; 36. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 98 (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan. (2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, pakar, dan akademisi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, taat cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 37. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 662 Pasal 151 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, dimaksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (4) Dalam hal perundingan bipartite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 38. Di antara Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 151A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 151A Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal: a. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; b. pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu; c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; atau d. pekerja/buruh meninggal dunia. 39. Pasal 152 dihapus. 40. … 41. Pasal 154 dihapus. 42. Di antara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 154A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 154A (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambialihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh; b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur); e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; 663 f. perusahaan pailit; g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu; 4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; 5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau 6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja; h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja’ i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri; j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; l. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana; 664 m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; n. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau o. pekerja/buruh meninggal dunia. (2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah. 43. Pasal 155 dihapus. 44. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua betas) tahun, 4 (empat) bulan upah; d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 665 f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah. (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja; c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 45. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 (1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas: a. upah pokok; dan b. tunjangan tetap yang diberikan pekerja/buruh dan keluarganya. (2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh) dikalikan upah sehari. (3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. (4) Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari upah minimum, upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan. 46. Di antara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 157A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 157A (1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya. 47 … dst sampai dengan angka 49; 50. Pasal 161 dihapus. 51. Pasal 162 dihapus. 666 52. Pasal 163 dihapus. 53. Pasal 164 dihapus. 54. Pasal 165 dihapus. 55. Pasal 166 dihapus. 56. Pasal 167 dihapus. 57. Pasal 168 dihapus. 58. Pasal 169 dihapus. 59. Pasal 170 dihapus. 60. Pasal 171 dihapus. 61. Pasal 172 dihapus. 62. Pasal 184 dihapus. 63. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 185 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. 64. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 186 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 93 ayat (2), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. 65. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 187 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (!), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. 66. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 667 Pasal 188 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, atau Pasal 148 dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. 67. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 190 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (!), Pasal 15, Pasal 25, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A, Pasal 66 ayat (4), Pasal 87, Pasal 92, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), atau Pasal 160 ayat (1) atau ayat (2) undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 68. Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 191A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 191A Pada saat berlakunya Undang-Undang ini: a. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan. b. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. BAB IV KETENAGAKERJAAN Bagian Ketiga Jenis Program Jaminan Sosial Pasal 82 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) diubah sebagai berikut: 1. … 2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan sehingga berbunyi sebagai berikut: 668 Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pasal 46A (1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan social ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 46B (1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Pasal 46C (1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. (2) luran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibayar oleh Pemerintah Pusat. Pasal 46D (1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. (2) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah. (3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 46E (1) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari: a. modal awal pemerintah; b. rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau c. dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 669 Bagian Keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 83 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5256) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; d. jaminan kematian; dan e. jaminan kehilangan pekerjaan. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XV adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus organisasi yang dalam kualifikasinya sebagai badan hukum menjalankan tugas dan melakukan aktivitas untuk melindungi hak dan kepentingan buruh/pekerja beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya dalam memperjuangkan hak-hak buruh/pekerja untuk hidup lebih sejahtera karena berlakunya norma Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23; Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68; Pasal 82 angka 2; dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU 11/2020. Oleh karena keberlakuan pasal-pasal tersebut berpotensi terjadinya inkonstitusionalitas dalam memberikan perlindungan buruh/pekerja, membela hak dan kepentingan buruh/pekerja, serta mengurangi pendapatan 670 buruh/pekerja, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara, Pemohon XVI sampai dengan Pemohon Pemohon LX tidak dapat memberikan bukti secara meyakinkan dalam kualifikasinya sebagai pengurus organisasi buruh berhak mewakili pekerja/buruh di dalam dan di luar pengadilan. 3. Bahwa Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dalam hal ini sebagai pekerja/buruh beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23; Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68; Pasal 82 angka 2; dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU 11/2020. Oleh karena keberlakukan norma pasal-pasal tersebut berpotensi menyebabkan tidak terlindunginya hak dan kepentingan pekerja/buruh serta terkuranginya upah buruh sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja/ buruh sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XV dan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XV dan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI telah dapat menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, terutama hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23; Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68; Pasal 82 angka 2; dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU 11/2020. Pemohon I sampai dengan Pemohon XV dan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI telah dapat menerangkan anggapan kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo 671 dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon XVI sampai dengan Pemohon Pemohon LX tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil, namun Pemohon I sampai dengan Pemohon XV dan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian materiil; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan formil dan pengujian materiil, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan Dalam Pengujian Formil [3.13] Menimbang bahwa dalam mendalilkan proses pembentukan UU 11/2020, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 672 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PerPres 87/2014), serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (Peraturan Tatib DPR), dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR Pembentukan UU). Dengan demikian UU PPP, UU MD3, PerPres 87/2014 yang seharusnya menjadi pedoman pembentukan undang- undang; 2. Bahwa menurut para Pemohon, tidak adanya partisipasi publik khususnya stakeholder dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan dan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang sejalan dengan Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 51 ayat (3) a UU MK mengenai pengujian formil yang diajukan apabila pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. UU PPP; 3. Bahwa menurut para Pemohon, naskah UU Cipta Kerja hasil kesepakatan paripurna telah diubah. Bahwa mengacu pada hasil sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020, maka dapat dipastikan seharusnya seluruh naskah Undang- Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam sidang tersebut seharusnya telah selesai dibahas dan tidak diperbolehkan ada perubahan lagi, antara lain: a. Dalam BAB Ketenagakerjaan Pasal 81, 82, dan 83 UU Cipta Kerja, apabila disandingkan dengan naskah pengesahan paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 maupun dengan kesepakatan tim perumus di Badan Legislasi tanggal 2 Oktober 2020, dimana perubahan tersebut tidak sebatas salah ketik (typo) tapi juga perubahan kata, frasa, dalam pasal atau ayat atau huruf, serta terdapat penambahan ayat, huruf dan angka dalam suatu pasal, temuan para Pemohon setidaknya: - Perubahan dalam bentuk penambahan atau pengurangan kata atau frasa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kata/frasa; - Penambahan ayat, huruf, atau angka sebanyak 24 (dua puluh empat) ayat/huruf/ angka. 673 b. Perubahan tersebut di antaranya sebagai berikut: - Mengubah kata “dengan” menjadi kata “dalam” pada Pasal 42 ayat (6), 49, 56 ayat (4), 59 ayat (4), Pasal 61A ayat (3), 66 ayat (6), 77 ayat (5), 78 ayat (4), Pasal 88 ayat (4); - Menambahkan ayat (6) pada Pasal 79; - Menghapus frasa yang melindungi pekerja/buruh pada Pasal 88 ayat (3); - Menambahkan penjelasan pada Pasal 88 huruf d ayat (3), huruf f ayat (3), huruf g ayat (3); - Menambahkan frasa “atau Pemerintah Daerah” pada Pasal 98 ayat (1); - Mengubah dan menambahkan kalimat angka 1 hingga 6 pada Pasal 154 A huruf g ayat (1); - Mengubah frasa “Paling banyak sesuai” dengan kata “dengan” pada ayat (3) Pasal 156. 4. Bahwa menurut para Pemohon, UU Cipta Kerja secara asalnya rancu sumber hukum dan tidak sesuai dengan teknik penyusunan suatu undang-undang. UU Cipta Kerja memiliki status tidak jelas sebagai sumber hukum. Masih menjadi pertanyaan apakah berupa undang-undang perubahan atau sebagai undang- undang baru. Jika UU Cipta Kerja diakui sebagai undang-undang baru dan materi pokok dalam undang-undang ini berupa materi pokok UU perubahan, maka undang-undang ini tidak sah dikarenakan bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam lampiran UU PPP di mana materi pokok UU Cipta Kerja adalah materi pokok perubahan. Hal ini bertentangan dengan teknik penyusunan perundang-undangan jenis peraturan undang-undang, yang dapat dilihat di Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pembentukan UU 11/2020 melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 674 Dalam Pengujian Materiil [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23; Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68; Pasal 82 angka 2; dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, adanya upaya-upaya pengaturan untuk melakukan pemisahan kekuasaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang di dalamnya mengatur jaringan yang dapat dikerjasamakan padahal jaringan itu milik PT. PLN sendiri, juga mengatur pembentukan badan usaha transmisi tenaga listrik yang terkait dengan jaringan transmisi yang sangat starategis dan selama ini telah dikelola secara baik oleh PT. PLN (Persero), serta hilangnya ruang konsultasi dengan DPR sehingga minimnya fungsi pengawasan akan menyebabkan pengaturan mengenai ketenagalistrikan dalam UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 42 UU 11/2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, di mana para Pemohon seluruhnya sebagai konsumen tenaga listrik, khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X sebagai kelompok orang yang mempunyai hubungan emosional dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) berkepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik serta berdasarkan penalaran yang wajar memiliki kerugian atau potensi kerugian konstitusional berupa hak pemenuhan kebutuhan dasarnya; 675 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 81 UU 11/2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada para Pemohon, khususnya Pemohon I hingga Pemohon LX yang merupakan pengurus organisasi ataupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selama ini berfungsi salah satunya memperjuangkan kesejahteraan pekerja/anggotanya termasuk menjadi pihak yang terlibat langsung dalam lembaga/institusi ketenagakerjaan seperti lembaga kerjasama tripartit yang merekomendasikan kebijakan ketenagakerjaan kepada pemerintah maupun dewan pengupahan kabupaten/kota, provinsi, dan di tingkat nasional dipandang merugikan hak-hak konstitusional serikat pekerja/serikat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 82 dan 83 UU 11/2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dijadikan sebagai bagian dari skema pembayaran pesangon yang oleh para Pemohon secara sederhana diistilahkan “Urunan Pesangon Dari Pemerintah” jelas-jelas melanggar filosofi hukum ketenagakerjaan di mana pesangon merupakan akibat hukum yang lahir karena adanya hubungan keperdataan (in casu hubungan kerja) antara pengusaha dan pekerja, dan sama sekali tidak ada dan bahkan tidak diperbolehkan negara masuk dalam peranan tersebut dengan dasar yang tidak jelas. Apakah merupakan fasilitas istimewa yang diberikan oleh negara kepada pengusaha atau investor. Jika Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini diartikan sebagai bagian dari urunan pemerintah dalam skema pembayaran pesangon kepada pekerja sangatlah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas 676 pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 6 dalam Pasal 83 angka 1 dan frase “program jaminan kehilangan pekerjaan” pada ayat (2) Pasal 9 dalam Pasal 83 angka 2 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 karena tidak berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum Kabupaten/Kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan tidak memberikan jaminan yang jelas atas Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian dalam skema pembayaran pesangon kepada pekerja; 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian formil UU 11/2020 yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan UU 11/2020 melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Atau 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil UU 11/2020 yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 42 angka 5 UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan frase “dapat” pada Pasal 42 angka 6 tentang Pasal 10 ayat (2) UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Frase “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero); 5. Menyatakan frase “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik ” pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan frase “dapat” pada Pasal 42 angka 15 tentang Pasal 23 ayat (2) pada UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik; 677 7. Menyatakan frase “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (1) UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan frase “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (2) UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, dan 67 UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Pasal 82 angka 2 tentang Pasal 46D ayat (3) UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 11. Menyatakan Pasal 82 angka 2 tentang Pasal 46E ayat (1) huruf b UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 12. Menyatakan Pasal 83 angka 1 tentang Pasal 6 ayat (2) huruf e UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja; 13. Menyatakan frase “program jaminan kehilangan pekerjaan” pada Pasal 83 angka 2 tentang Pasal 9 ayat (2) UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekutan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja; [3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-431, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Witjipto Setiadi, S.H., M.H., yang keterangannya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2021 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Mahkamah mendengarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu M. Sidarta, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selanjutnya, para Pemohon 678 juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021. [3.16] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis dan Lampiran yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Yoze Rizal Damuri, S.E., MecDev., Ph.D., yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Oktober 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 13 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 2 (dua) orang saksi atas nama H. Firman Soebagyo, S.E., M.H. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. yang didengarkan dalam persidangan pada 19 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak dapat dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut. [3.17] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, tanggal 10 Juni 2021, dan tanggal 16 Juni 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-188 tanpa PK-128, dan 1 (satu) orang ahli yaitu Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 7 September 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 9 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 1 (satu) orang saksi yaitu Benny Rusli yang keterangannya didengar dalam persidangan pada 6 Oktober 2021. Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021. 679 [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR beserta lampirannya, keterangan Presiden beserta keterangan tambahan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Dalam Pengujian Formil [3.19] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan sebagai berikut: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 680 Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon a quo menjadi kehilangan objek. tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon a quo menjadi kehilangan objek. [3.20] Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak 681 relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon a quo lebih lanjut. Dalam Pengujian Materiil [3.21] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pengujian materiil, oleh karena Mahkamah melakukan pemisahan (spilitsing) pemeriksaan antara pengujian formil dengan pengujian materiil maka putusan terhadap permohonan a quo tidak dapat dipisahkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU 11/2020. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek. [3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; 682 [4.3] Pemohon I sampai dengan Pemohon XV dan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan pengujian materiil; [4.4] Pemohon XVI sampai dengan Pemohon LX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan pengujian materiil; [4.5] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.6] Hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu dan pada hari Kamis, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 683 Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi