4/PHPU.D-XII/2014

PUTUSAN Nomor 4/PHPU.D-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Abdullah Vanath, S.Sos., MMP. Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur Alamat : Jalan Pandopo, Kelurahan Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur 2. Nama : Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si. Pekerjaan : Dosen Fisip UKIM Ambon Alamat : Jalan Karang Panjang RT 003/03, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Desember 2013, memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., Lattif Lahane, S.H., Charles Litaay, S.H., M.H., Semuel A. R. Sahetapy, S.H., Yustin Tuny, S.H., dan Dwika Prasetya Putra, S.H., Advokat pada kantor Law Office Hatane & Associates, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24, Soya Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus (tambahan) bertanggal 6 Januari 2014, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, selaku advokat 2 dan konsultan hukum pada Law Firm Ihza & Ihza, yang beralamat di Gedung 88 Kasablanka, Tower A, lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12780, dibantu oleh Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Advokat Magang/Paralegal/Asisten Advokat pada kantor hukum Law Firm Ihza & Ihza, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin – Tantui Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/KPU-Prov-028/I/2014 bertanggal 9 Januari 2014, memberi kuasa kepada Fahri Bachmid, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Zaenal Fandi, S.H., dan Thesar Yudha Prawira, S.H., Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum – Pembela Umum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates (Advocates- Attorney At Law-Legal Consultans), beralamat di Jalan A. M. Sangadji Nomor 36, Kota Ambon, Maluku, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Termohon; [1.4] 1. Nama : Ir. Said Assagaff Pekerjaan : Calon Gubernur Maluku Periode 2013-2018 Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku 2. Nama : Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. Pekerjaan : Calon Wakil Gubernur Maluku Periode 2013-2018 Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 5; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Taha Latar, S.H., Samsul 3 Huda, S.H., M.H., Misbahudin Gasma, S.H., M.H., Fahri Bachmid, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Lauritzke Mantulameten, S.H., M. Satu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Robinson, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Syarifuddin, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., dan Melissa Christianes, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atas nama, Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., yang beralamat di The “H” Tower 15th Floor, Suite G, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku; Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Desember 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 623/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 4/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 Januari 2014, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 16 Januari 2014 yang diserahkan dan diterima dalam persidangan pada tanggal 16 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 4 I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; 3. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai keberatan atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor Nomor : 739 / Kpts 5 /KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan Lampirannya berupa Berita Acara Rekapitulasi Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi, tertangal 28 Desember 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tanggal 28 Desember 2013, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. - II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto pasal 1 ayat (4) dan ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelengara Pemilihan Umum juncto pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) ditegaskan sebaagi berikut: - Pasal 106 ayat ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: “ Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. - Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilihan Umum berbunyi:“ Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. - Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilihan Umum berbunyi: “ Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disngkat KPU Provinsi, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi” 6 - Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada", - Pasal 1 poin angka 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi "Pemohon adalah Pasangan calon Pemilukada". - Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi : “Termohon adalah KPU / KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota sebagai Penyelenggara Pemilukada”. - Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi: Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon. 2. Bahwa karena bedasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Model DC-KWK.KPU, Lampiran Model DC1 – KWK.KPU (bukti P-1), Tanggal 28 Desember 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/ 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018 (bukti P-2), dimana hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah merugikan Pemohon, karena banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga telah mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon atau menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018. 3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-X/ 2013, Putusan Nomor 92/PHPU.D-X/2013, Putusan Nomor 93/PHPU.D-X/ 2013 dan Putusan Nomor 94/PHPU.D-X/2013, maka Termohon telah menetapkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 a.n. Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH untuk mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua, 7 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal 16 November 2013, Nomor 658/Kpts/KPU-PROV- 028/XI/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama Dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (bukti P-3), maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan ini ke Mahkamah Konstitusi. - III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Maluku, telah mengeluarkan Keputusan Nomor 739/Kpts/ KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/ KPU- PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ditegaskan bahwa: “Permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, dan sesuai fakta Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013 beserta lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018 yaitu pada tanggal 28 Desember 2013, sedangkan permohonan Keberatan didaftarkan oleh Pemohon pada tanggal 30 Desember 2013, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. III.POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 16 November 2013 Nomor 657/Kpts/KPU – PROV – 028/XI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama Dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, Termohon telah memutuskan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku diselenggarakan dua putaran dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu ABDULLAH VANATH, S.Sos.MMP dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si (DAMAI) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir.SAID ASSAGAF DAN DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH (SETIA) maju ke Putaran Kedua; 2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 14 Desember 2013 yang dilaksanakan serentak di seluruh TPS di kabupaten/kota di Provinsi Maluku, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 659/Kpts/KPU – PROV-028/XI/ 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013; 3. Bahwa dalam Pemungutan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua ditingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi Maluku banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan perangkat dibawahnya, sehingga telah mempengaruhi Hasil perolehan Suara dari Pemohon, sehinggga Hasil Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Provinsi Maluku) adalah tidak valid, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739 / Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 juncto Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil 9 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku, tertanggal 28 Desember 2013 beserta lampiran Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke-2 Tahun 2013, yang menetapkan perolehan suara masing- masing pasangan calon dari Jumlah Suara Sah 773.589 suara, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) memperoleh 383.705 suara sah, sedangkan Pasangan calon Nomor Urut 5 ( SETIA) memperoleh 389.884 suara sah, dengan selisih berjumlah 6.179 (enam ribu seratus tujuh puluh sembilan) suara. 4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan perangkat dibawahnya mulai dari tingkat Petugas KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai di KPU Provinsi Maluku (Termohon) sangat mempengaruhi hasil perolehan suara dari Permohon, dimana berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon miliki adalah bervariasi Pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan antara lain: a. Terjadinya penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5; b. Terjadi pengurangan suara Pemohon, terjadinya pencoretan angka pada DPT yang tertuang pada Berita Acara Sertifikasi Formulir Model DA1.KWK-KPU; c. Terjadi “double” pada penulisan angka dalam Berita Acara Sertifikasi Formulir Model DA1.KWK-KPU; d. Penghapusan angka DPT dengan menggunakan Tip – Ex pada Berita Acara Sertifikasi Formulir Model DA1.KWK-KPU; dan e. Pencoblosan yang dilakukan ditingkat TPS ditemukan fakta bahwa terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dimana terdapat lebih dari satu orang melakukan Pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali; f. Petugas KPPS melakukan Pencoblosan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5; g. Pemilih tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C1.KWK-KPU; h. DPT melebihi data kependudukan; i. Keterlibatan Para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Sekda, Kepala Dinas, Camat pada 10 (sembilan) kabupaten/kota untuk 10 memempengaruhi dan mengintimidasi pemilih agar melakukan Pencoblosan guna memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 5; j. Terjadinya Praktik Politik Uang (Money Politic), k. Keberpihakan Termohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat KPU Provinsi (Termohon) dan Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) untuk menyampaikan keberatan terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, dimana rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut telah dirancang secara secara matang dan sistimatis serta tersruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 a.n. Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH; 6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan atau Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dapat Pemohon uraikan secara rinci yang dimulai dari petugas KPPS pada TPS, Petugas PPS, Petugas PPK, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sampai pada Rapat Pleno di tingkat KPU Provinsi Maluku yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku (Termohon) yang dapat Pemohon uraikan secara gamblang dan rinci sebagai berikut: A. PELANGGARAN DAN/ATAU KECURANGAN YANG TERJADI DI KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON 1. Bahwa di Kecamatan Sirimau Kota Ambon terjadi Penambahan suara untuk pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 1.096 suara, dan pengurangan terhadap perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang dimulai pada saat Rekapituasi Hasil Penghitrungan Suara ditingkat PPS dan ditingkat PPK Kecamatan Sirimau guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tersebar pada 4 (empat) PPS di Kecamatan Sirimau yang dapat Pemohon uraikan pada tabel dibawah ini: 1.1 PPS KELURAHAN URITETU KECAMATAN SIRIMAU Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 502 838 1,340 3,692 1. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 1,393. 11 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0, 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 1,407 suara sah sebanyak 1,340 suara tidak sah 67. 4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan C1-KWK KPU di delapan TPS sebesar 514 berbeda dengan rekapan ditingkat PPS hanya sebanyak 502 atau terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPS sebesar 12 suara. 5. Penulisan Total Perolehan Suara Kedua Pasangan Calon menggunakan pensil. 6. Penggunaan dan penerimaan surat suara tidak dicantumkan jumlahnya kemudian uraian klasifikasi surat suara yang terpakai juga tidak dicantumkan jumlah. 1.2. PPS BATU MERAH 1 KECAMATAN SIRIMAU Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 1,087 2,589 3,676 8,831 1. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 5,775. 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 94. 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 3,777 suara tidak sah 42, jumlah suara sah yang diperoleh sebanyak .3819 suara. 4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 berdasarkan C1-KWK KPU sebesar 2,248 berbeda dengan rekapan ditingkat PPS sebanyak 2,589 atau terjadi penambahan suara di tingkat PPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 341 suara. 1. 3 . PPS BATU MERAH 6 KECAMATAN SIRIMAU Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 1,177 1,185 2,362 11,242 1. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 7,099 dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 4,145 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 57. 12 3. Jumlah suara sah dan tidak sah yang tercatat pada Formulir Model D-KWK KPU sebanyak 7,169. terdiri dari suara sah sebanyak 7,079, dan suara tidak sah 80, hasil penjumlahan suara sah dan tidak sah yang sebenarnya adalah 7,159, atau kurang 10 suara. 4. Perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 5 berdasarkan C1-KWK KPU sebesar 3,032 berbeda dengan rekapan ditingkat PPS sebanyak 3,778 atau terjadi penambahan suara di tingkat PPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 755 suara. 5. Terjadi perubahan angka di TPS 17 yang menggunakan Tipp-X pada uraian data pemilih ditingkat PPS sehingga data jumlah DPT, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih. 6. Terjadi pencoblosan suara lebih dari 1 (satu) kali atau Pencoblosan ganda yang dilakukan oleh ARSAD LOKLOMIN yang adalah Tim Sukses dan atau simpatisan pasangan Nomor Urut 5 yang diketahui oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 3, sehingga menyebabkan suara untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 5 1.4. PPS DESA SOYA KECAMATAN SIRIMAU Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 1,177 1,185 2,362 6,140 1. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 2,588 dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 3,551 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 19. 3. Perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan C1-KWK KPU sebesar 1,379 berbeda dengan rekapan ditingkat PPS sebanyak 1,177 atau terjadi Pengurangan suara di tingkat PPS untuk pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 202 suara. 3. Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPK Kecamatan Sirimau tersebut telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa penambahan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 1.096 suara, sejhingga menyebabkan terjadi 13 perubahan terhadap hasil perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon pada tingkat PPK Kecamatan Sirimau sebagaimana Pemohon gambarkan pada Tabel dibawah ini: NO KECAMATAN SIRIMAU PEROLEHAN SUARA SAH ABDULLAH VANATH, S.Sos.MMP dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH. 1 Keluarahan Ahusen 424 793 2 Keluarahan Amantelu 1.438 1.414 3 Kelurahan Batu Gajah 1.475 1.245 4 Desa Batu Meja 1.607 1.661 5 Batu Merah -1 1.685 4.009 6 Batu Merah – 2 1.310 2.016 7 Batu Merah – 3 2.037 3.721 8 Batu Merah – 4 2.496 3.220 9 Batu Merah – 5 2.621 4.979 10 Batu Merah – 6 3.301 3.778 11 Desa Galala 178 501 12. Desa Hative Kecil 1.390 2.740 13. Kelurahan Honipopu 606 1.550 14. Kelurahan Karang Panjang 1.426 1.154 15. Kelurahan Pandang Kasturi 959 1.628 16. Kelurahan Rijali 732 1.613 17. Desa Soya 1.177 1.185 18. Kelurahan Uritetu 502 838 19 Kelurahan Waihoka 765 712 JUMLAH 26.129 38.757 4. Bahwa bila Termohon tidak menambahkan perolehan suara Pasangan calon Nomor Urut 5 sebanyak 1.096 suara, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang benar sebanyak 37.661 suara, sehingga penghitungan suara yang benar di PPK Kecamatan Sirimau adalah sebagaimana Pemohon gambarkan pada tabel dibawah ini: 14 NO KECAMATAN SIRIMAU PEROLEHAN SUARA SAH ABDULLAH VANATH, S.Sos.MMP dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH. 1 Keluarahan Ahusen 424 793 2 Keluarahan Amantelu 1.438 1.414 3 Kelurahan Batu Gajah 1.475 1.245 4 Desa Batu Meja 1.607 1.661 5 Batu Merah -1 1.685 3.668 6 Batu Merah – 2 1.310 2.016 7 Batu Merah – 3 2.037 3.721 8 Batu Merah – 4 2.496 3.220 9 Batu Merah – 5 2.621 4.979 10 Batu Merah – 6 3.301 3.023 11 Desa Galala 178 501 12. Desa Hative Kecil 1.390 2.740 13. Kelurahan Honipopu 606 1.550 14. Kelurahan Karang Panjang 1.426 1.154 15. Kelurahan Pandang Kasturi 959 1.628 16. Kelurahan Rijali 732 1.613 17. Desa Soya 1.379 1.185 18. Kelurahan Uritetu 514 838 19 Kelurahan Waihoka 765 712 JUMLAH 26.343 37.661 B. PELANGGARAN DAN/ ATAU KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH: 1. Kecamatan Teluk Elpaputih: A. Desa Sahulau - Di TPS 4 Desa Sahulau, pada saat hari pemungutan suara, tanggal 14 Desember 2013 terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Petugas KPPS, dimana pemilih berjumlah 59 orang Pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT yang akan melakukan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 oleh Ketua 15 dan Anggota KPPS tidak memberikan kesempatan kepada 59 orang pemilih tersebut untuk melakukan pencoblosan; - Di TPS 5 Desa Sahulau, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS dengan tidak memberikan kesempatan kepada 56 orang Pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT yang akan melakukan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013. B. Desa Tananahu: Di TPS 1 Desa Tananahu terjadi Pelanggaran dimana Termohon melalui perangkat dibawahnya yakni Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tananahu melakukan pencoblosan atas 47 surat suara guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, pencoblosan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 1 Desa Tananahu ini dilakukan atas Perintah Kepala Desa Tananahu yaitu JULIANA AYAKUWANE, Tim Pemenang dan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. C. Desa Wasia dan Desa Samasuru: 1. Bahwa sesuai fakta yang terjadi dimana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, Pemilih di Desa Wasia dan Desa Samasuru tidak menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, pemilih di Desa Wasia dan Pemilih di Desa Samasuru menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Maluku Tengah. 4. Bahwa sebelum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, ternyata tidak ada pemberitahuan resmi berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh Termohon kepada pemilih di Desa Wasia dan Desa Samasuru bahwa DPTnya telah dialihkan ke Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menggunakan hak pilihnya di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. 5. Tidak pernah ada usulan dari Kepala Desa Wasia dan Pejabat Kepala Desa Samasuru untuk pembentukan anggota PPS pada 16 Desa Wasia dan Desa Samasuru, sehingga tidak ada Petugas KPPS pada ke-2 desa tersebut, untuk itu secara nyata tidak pernah dibentukan TPS di Desa Wasia dan Desa Samasuru oleh Termohon. 6. Bahwa karena Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Pertama Tahun 2013, Pemilih pada Desa Wasia dan Desa Samasuru tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provisi Maluku Putaran Pertama, maka pada tanggal 1 November 2013 Kepala Desa Wasia dan Pejabat Kepala Desa Samasuru menyurati KPU Pusat dan Bawaslu RI untuk dapat mengikuti tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tengah, akan tetapi tidak ada Jawaban dari KPU Pusat dan Bawaslu RI. 7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2013, Kepala Desa Wasia dan Pejabat Kepala Desa Samasuru menyurati KPU Provinsi Maluku (Termohon) dan Bawaslu Provinsi Maluku yang intinya meminta agar ke-2 (dua) Desa tersebut dapat mengikuti Pemilhan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua dan Pileg Tahun 2014 di Kabupaten Maluku Tengah, karena KTP pada ke-2 Desa tersebut yang dimiliki oleh pemilih atau penduduk yang mempunyai hak pilih baik manual maupun elektrik adalah tercatat bahwa pemilih pada ke-2 (dua) desa tersebut adalah Penduduk Kabupaten Maluku Tengah bukan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, akan tetapi oleh Termohon tidak menanggapi permohonan dari Ke-2 (kedua) Kepala Desa tersebut. 8. Bahwa perbutan Termohon yang tidak mejawab surat dari Kepala Desa Wasia dan Pejabat Kepala Desa Samasuru adalah merupakan pemasungan dan pembatasan terhadap hak-hak Pemilih pada ke-2 (dua) desa tersebut di atas dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan hak politik yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang dilakukan oleh 17 Termohon, sehingga untuk menjamin hak pemilih pada ke-2 (dua) desa tersebut, maka Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dan benteng terakhir Pencari Keadilan terutama pemilih pada Desa Wasia dan Desa Samasuru, berkenaan untuk dapat memerintahkan Termohon guna melakukan Pemungutan Suara di Desa Wasia dan Desa Samasuru pada KPU Kabupaten Maluku Tengah. 9. Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku yang dimintakan oleh Pemilih dari Desa Wasia dan Desa Samasuru melalui kedua kepala Desanya itu adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/ PHPU.D-IX/2011, halaman 125 s/d halaman 126 yang pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa: Terhadap dalil dimaksud, setelah mencermati bukti dan saksi yang diajukan masing-masing pihak, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, bertanggal 2 Februari 2010; dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, bertanggal 13 April 2010; Mahkamah menilai memang masih terdapat permasalahan terkait penentuan batas wilayah antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang berimbas pada pendaftaran pemilih dan keputusan pemilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti Pemilukada di salah satu dari dua kabupaten dimaksud. 10.Bahwa sesuai fakta yang terjadi sampai dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua ternyata Desa Wasia dan Desa Samasuru secara administrasi Pemerintahan masih mendapat pelayanan dasar (Pendidikan, Pemerintahan dan Kesehatan) dari Pemerintah Kabupaten 18 Maluku Tengah, bukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata – nyata Termohon telah melakukan pelanggaran hak konstitusional karena tidak mengikutsertakan 1.150 (seribu seratus lima puluh) orang Pemilih di dua desa, yakni: 221 (dua ratus duapuluh satu) orang Pemilih pada 1 (satu) TPS di Desa Wasia Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah; dan 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) orang pemilih yang terbagi di TPS 1 sebanyak 428 (empat ratus duapuluh delapan) orang pemilih, di TPS 2 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang Pemilih, di TPS 3 sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang Pemilih di Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah. 2. Kecamatan Banda: a) Bahwa pada waktu hari pemungutan suara pada tanggal 14 Desember 2014, jam 11. 30 WIT, tepatnya di TPS 1 Desa Tanah Rata, Calon Gubernur Provinsi Maluku (Abdullah Vanath) beserta Tim Pemenangan antara lain: 1) Rohani Vanath. 2) Dedi. R. Rawiro Dirjo 3) Mahatir Oie. 4) Saida Mony. 5) Ahmad. F. Refialy. 6) Nedya Ibrahim. 7) Umi Salam Wattiheluw. 8) Nihaya Ngangun. 9) Usman Sait. 10) Muhamad Saleh Leimena. 11) Sukemi Idris Datang ke TPS 1 Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir Model A8.KWK-KPU, namun Termohon melalui perangkat dibawahnya yakni Petugas KPPS pada TPS 1 Desa Tanah Rata atas nama 19 Rustam Ode Jahiti dan juga Ketua PPK atas nama Dewi Ode Saleh, S.Pi pada saat itu berada di Tempat Pemungutan Suara melakukan penolakan terhadap Bapak Abdullah Vanath beserta Tim Pemenangan untuk melakukan pencoblosan di TPS a quo; b) Bahwa di TPS 1 Desa Tanah Rata Kecamatan Banda saudara Kadir Sarilan, SE yang adalah Camat Banda terlibat untuk mempengaruhi Ketua dan Anggota TPS 1 Desa Tanah Rata untuk melakukan penolakan atau melarang Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdullah Vanath) beserta Tim Pemenangnya untuk melakukan pencoblosan, padahal Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 beserta Tim Pemenangnya membawa Formulir A8.KWK-KPU dan menyerahkan kepada Ketua dan Anggota TPS 1 Desa Tanah Rata untuk melakukan pencoblosan, akan tetapi oleh Ketua dan Anggota TPS 1 Desa Tanah Rata menolak dan melarang Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Tim Pemenangnya untuk melakukan pencoblosan. Perbuatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tanah Rata tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas Pemilu yang jujur dan adil dan pembatasan terhadap Hak Konstitusional dari Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945; c) Bahwa dari uraian di atas, akibat dari pelanggaran penyelenggara Pemilu (KPPS) di TPS 1 Desa Tanah Rata maka nyata – nyata Pemohon telah kehilangan potensi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 12 (dua belas) suara. C. PELANGGARAN DAN/ATAU KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 1. Bahwa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kecamatan Pulau Gorom, Desa Amarsekaru dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku putaran kedua yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 2013 telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yaitu dengan cara menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 6.182 Pemilih, padahal sesuai Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ternyata Pemilih berumur 17 Tahun yang lahir pada bulan Juni 1996 dan yang sudah menikah yang 20 memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 adalah berjumlah 4.829 orang Pemilih, dengan demikian Termohon sengaja menaikan DPT pada Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom tersebut berjumlah 1.353 orang Pemilih dalam DPT; 2. Bahwa akibat penambahan DPT yang dilakukan dengan sengaja oleh Termohon di Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom tersebut telah membuktikan tidak validnya data pemilih yang digunakan oleh Termohon, karena bila jumlah pemilih yang memiliki hak pilih berjumlah 4.829 Pemilih, maka seharusnya DPT yang digunakan oleh Termohon harus dibawah Data Kependudukan, bukan melebihi Data Kependudukan, dengan demikian Termohon tidak pernah melakukan pemutakhiran data untuk menentukan DPT di Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom, sehingga DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak valid. 3. Bahwa selain itu, telah terjadi mobilisasi Pemilih oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk mendatangi TPS – TPS di Desa Amarsekaru guna melakukan Pencoblosan ganda atau Pencoblosan lebih dari satu kali oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 5, setelah diketahui dan ditegur oleh PPL dan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), maka untuk menutupi kecurangannnya itu masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 memukuli Saksi Pasangan calon Nomor Urut 3, akhirnya terjadi kekacauan di TPS - TPS tersebut sehingga Panwas Kecamatan Pulau Gorom menghentikan Pelaksanaan Pemungutan Suara, dengan menyegel kotak suara, selanjunya setelah datangnya aparat Kepolisian baru dilanjutkan pelaksanaan pemungutan suara yang berakhir pukul 15.30 WIT. 4. Bahwa akibat terjadi permasalahan tersebut di atas, maka berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan dari Panwas Kecamatan Pulau Gorom, maka dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) TPS yaitu: (1). TPS 24 Keliobas Negeri Amarsekaru, (2). TPS 25 Keliobas Negeri Amarsekaru. (3). TPS 33 Dusun Sera Negeri Amarsekaru. (4). TPS 34 Negeri Amarsekaru. (5). TPS 1 Kilwouw Negeri Kataloka. 21 (6). TPS 2 Rumodar Eri Negeri Kataloka. 5. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan di Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom tidak dilakukan pada seluruh TPS Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom, akan tetapi yang dilakukan oleh Termohon hanya mengambil sampel pada beberapa TPS yaitu: TPS 24, TPS 25, TPS,TPS 33 dan TPS 34 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom, TPS 1 dan TPS 2 Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, sehingga ditemukan pelanggaran karena Hasil Pemungutan Suara Ulang sama dengan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua, dengan tingkat partisipasi pemilih adalah 99,6 % s/d 100 % pada 4 (empat) TPS di Desa Amarsekaru dan 2 (dua) TPS di Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur. 6. Bahwa selain fakta - fakta di atas, maka terjadi Intimidasi dan Pemukulan terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. LAUSINA KELKULAT, sehingga pada saat Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS pada Desa Amarsekaru dan 2 (dua) TPS pada Desa Kataloka Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat hadir karena diancam untuk dipukuli, terbukti dengan dipukulinya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. LAUSINA KELKULAT, sehingga mengakibatkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir pada 4 (empat) TPS di Desa Amarsekaru dan 2 (dua) TPS di Desa Kataloka, untuk itu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model C1.KWK-KPU, DA-KWK-KPU, akan tetapi yang menandatanganinya adalah Petugas KPPS pada 6 (enam) TPS yaitu 4 TPS di Desa Amarsekaru dan 2 TPS di Desa Kataloka, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah menandatangani Pernyatan Keberatan saksi Model D2.KWK-KPU. 7. Perbandingan Partisipasi Pemilih Pada Negeri/Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Pertama dan Putaran Kedua sebagai berikut: 22 Putaran Pertama DPT Nomor urut Perolehan suara 6.182 1 46 2 19 3 775 4 101 5 3980 Total 4.921 Putaran Kedua DPT Nomor Urut Perolehan Suara 6182 3 937 5 4520 Total 5.457 8.Bahwa Perbandingan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Pertama dan Putaran Kedua di Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom terjadi peningkatan jumlah pemilih yang sangat signifikan, dimana partisipasi pemilih adalah 100 % (seratus persen). Selain itu, di Desa Amarsekaru terjadi pelanggaran berupa pencoblosan ganda oleh Petugas KPPS yang bekerja sama dengan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu MUKTI KELIOBAS yang adalah Ketua DPD II Partai Golkar untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 5. F. REKAPITUASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI NEGERI/DESA AMARSEKARU ADALAH SEBAGAI BERIKUT 1. TPS 10 DUSUN DERAK NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 84 500 584 598 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 589, Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 9, 23 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Tingkat partisipasi pemilih 98.5% terhadap DPT; 3. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS 10 Dusun Derak Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 185 orang. 2. TPS 8 KELURAT NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 33 396 429 429 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 429 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 429, terdiri dari surat suara sah 429 dan tidak sah 0; 3. Tingkat partisipasi pemilih 100% terhadap DPT; 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS 8 Kelurat Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 100 orang. 3. TPS 7 KELURAT NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 58 369 427 428 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 427 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 24 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 428, terdiri dari surat suara sah 427 dan tidak sah 1; 3. Tingkat partisipasi pemilih 100% terhadap DPT; 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS 7 Kelurat Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 73 orang. 4. TPS 1 WAWASA NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 49 470 519 523 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 519 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 519, terdiri dari surat suara sah 519 dan tidak sah 0; 3. Tingkat partisipasi pemilih 99.24% terhadap DPT; 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS 1 Wawasa Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 110 orang. 5. TPS 2 WAWASA NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 63 459 522 523 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 522 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 523, terdiri dari surat suara sah 522 dan tidak sah 1; 25 3. Tingkat partisipasi pemilih 100% terhadap DPT; 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS 2 Wawasa Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 126 orang. 6. TPS 6 KELKULAT/KELSOLAT NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 2 618 620 620 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 620 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 620, terdiri dari surat suara sah 620 dan tidak sah 0; 3. Tingkat partisipasi pemilih 100% terhadap DPT; 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS 6 Kelkulat/Kelsolat Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 89 orang. 7. TPS 9 SIK-SIK NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 28 80 108 222 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 108 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah surat suara yang diterima sebesar 228. 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 108, terdiri dari surat suara sah 108 dan tidak sah 0; 26 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS Sik-Sik kan pemilih ganda sebanyak 67 orang. 8. TPS MATLEAN DAN LALAN MATLEAN NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 332 211 543 584 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 543 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 543, terdiri dari surat suara sah 543 dan tidak sah 0; 3. Tingkat partisipasi pemilih 92.98% terhadap DPT; 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS Matlean dan Lalan Matlean Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 93 orang. 9. TPS 35 LOKU NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 92 79 171 184 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 171 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 171, terdiri dari surat suara sah 171 dan tidak sah 0, pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 13 orang 3. Tingkat partisipasi pemilih 92.93% terhadap DPT; 10 TPS 4 AMAR SERA NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 27 1 430 431 464 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 431 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 431, terdiri dari surat suara sah 431 dan tidak sah 0, 3. Tingkat partisipasi pemilih 92.89% terhadap DPT; 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS 4 Amar Sera Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 82 orang. 11 TPS 3 ARWOUW PANCALAN NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 65 290 355 406 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 355 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 360, terdiri dari surat suara sah 355 dan tidak sah 5; 3. Tingkat partisipasi pemilih 88.67% terhadap DPT, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 0. 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS Arwouw Pancalan Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 41 orang. 12 TPS 12 INLOMIN NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 92 208 300 300 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 300 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 300, terdiri dari surat suara sah 300 dan tidak sah 0; 28 3. Tingkat partisipasi pemilih 100% terhadap DPT, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 0. 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS 12 Inlomin Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 38 orang. 13 TPS 2 INLOMIN NEGERI AMARSEKARU KECAMATAN PULAU GOROM Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 128 172 300 300 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 300 Pemilh dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 300, terdiri dari surat suara sah 300 dan tidak sah 0; 3. Tingkat partisipasi pemilih 100% terhadap DPT, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 0. 4. Hasil verifikasi terhadap DPT TPS 2 Inlomin Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 46 orang. 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan terdapat pemilih ganda sejumlah 1.050 (seribu lima puluh) Pemilih dalam DPT Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana perincian sebagai berikut: a. TPS 10 Dusun Derak Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 185 orang; b. TPS 8 Kelurat Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 100 orang. 29 c. TPS 7 Kelurat Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 73 orang. d. TPS 1 Wawasan Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 110 orang. e. TPS 2 Wawasa Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 126 orang. f. TPS 6 Kelkulat/Kelsolat Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 89 orang. g. TPS Sik-Sik kan pemilih ganda sebanyak 67 orang. h. TPS Matlean dan Lalan Matlean Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 93 orang. i. TPS 4 Amar Sera Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 82 orang. j. TPS 3 Arwouw Pancalan Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 41 orang. k. TPS 12 Inlomin Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 38 orang. l. TPS 2 Inlomin Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 46 orang. 10. Bahwa selain adanya temuan 1.050 (seribu lima puluh) Pemilih Ganda tersebut di atas, ditemukan pula fakta bahwa Panwascam – Aparat Kepolisian, Camat, Kapolsek Pulau Gorom maupun Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dicegat dan diancam oleh masyarakat Desa Amarsekaru yang dikoordinir oleh MUKTI KELIOBAS (Ketua DPD II GOLKAR Kabupaten Seram Bagian Timur) untuk tidak melakukan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Ke-2; 11. Bahwa bila Termohon menggunakan Data Kependudukan maka Pemilih yang mempunyai hak pilih di Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom hanya berjumlah 4.829 pemilih, untuk itu bila Termohon menggunakan Data Kependudukan dengan pemilih yang mempunyai hak pilih 4.829 Pemilih, maka perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku akan memperoleh suara sah dibawah 4.829 suara bukan 30 mempeoleh suara sah sebesar 5.457, yang dalam hal ini sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait). Dengan demikian nyata – nyata Termohon tidak menjunjung tinggi asas Pemilu yang JURDIL, karenanya perlu dilakukan validasi data dengan merujuk Data Kependudukan dengan jumlah pemilih yang mempunyai Hak Pilih sebanyak 4.829 Pemilih, dan bila hal ini dibiarkan terus oleh Termohon karena tidak melakukan verifikasi dan validasi data pemilih yang faktual, maka akan berdampak pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014. Karena itu guna memperoleh data yang valid dan tercapainya asas Pemilu yang JURDIL, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah sebagai Benteng terkahir Pencari Keadilan untuk berkenaan memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Kembali Suara Ulang di Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan menggunakan Data Pemilih yang mempunyai Hak pilih sesuai Data Kepedudukan sebesar 4.829 Pemilih, bukan DPT yang ditetapkan Termohon berjumlah 6.182 pemilih. D. PELANGGARAN DAN ATAU KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN BURU 1. Tanggal 09 Desember 2013 Pukul 20.30 WIT, Bupati Buru (RAMLI UMASUGI) dan Camat Namlea (KARIM WAMNEBO) mengumpulkan Ketua-Ketua RT, Ketua-Ketua RW, seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Namlea Kecamatan Namlea, untuk menginstruksikan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku putaran kedua tanggal 14 Desember 2013, dan memberikan imbalan uang; 2. Pada tanggal 13 Desember 2013 pada pukul jam 10.00 WIT, Bupati Kabupaten Buru (RAMLI UMASUGI) bersama Kadis Pendidikan Kabupaten Buru (BAHRI UMASUGI), Camat Batabual (SAID BEHUKU) berkunjung ke Dusun Wailawa Desa Waimurat Kecamatan Batabual dan mengadakan rapat di Balai Dusun, dan mengarahkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2103 masyarakat Dusun Wailawa harus memenangkan Pasanagn Calon Nomor Urut 5 (SETIA), karena bila SETIA kalah, maka jalan Lintas Kecamatan Batabual tidak akan dibuat, tetapi bila SETIA menang, maka 31 Jalan Lintas dari Kecamatan Batabual menuju Unit akan dibuat segera, setelah selesai pertemuan, maka Bupati Buru (RAMLI UMASUGI), bersama rombongan ditambah dengan DULMAN MAKATITA yang dipanggil oleh Bupati Kabupaten Buru menuju Namlea dengan menggunakan Speet Boat dan dalam perjalanan Bupati menyuruh Camat Batabual untuk memberikan uang berjumah Rp.750.000. kepada DULMAN MAKATITA dengan perintah bahwa DULMAN kamu harus bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Batu Jungku; 3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 jam 08.00 WIT di TPS 1, TAHER TUA (tokoh masyarakat) mengambil surat undangan Pemilih yang sudah hadir di TPS 1, kemudian menyerahkan ke ALIMUDIN KADETAR (Anggota KPPS) dan ketika setiap pemilih tersebut masuk ke Bilik Suara didampingi oleh AMILUDIN (Anggota KPPS), karena sudah lebih dari 20 pemilih yang didampingi oleh ALIMUDIN KADETAR di dalam bilik suara, maka Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan, akan tetapi dicegat oleh GAWI GIBRIHI (Anggota Panwaslu Kecamatan Batabual) dengan menyatakan bahwa “DULMAN ....Ose (Kamu) mau lawan Bupati...?”; 4. Bahwa di daerah pengunungan (pedalaman) Desa Wasi Dusun Wasmeran Kecamatan Air Buaya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tahun 2011, sudah tidak ada penduduk di desa tersebut, tapi ada TPS yang jumlah pemilihnya 36 orang yang suaranya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5; 5. Bahwa terjadi pertemuan guru-guru di Desa Waitawa mulai dari Guru PAUD, Guru TK, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA dan SMK, dikumpukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru MAARUF BOTON dn memerintahkan bahwa bila kalian para guru tidak menangkan Pasangan calon Nomor Urut 5 (SETIA) maka kalian akan dimutasikan ke daerah pedalaman atau daearh terpencil, dan akhirnya guru tersebut bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Batabual tersebut; 6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 Saksi USMAN TIDORE dan JAMAL KAIMUDIN diundang oleh Bupati Buru (RAMLI UMASUGI) ke Pandopo dan memerintahkan agar pada saat selesainya pemungutan suara di TPS, 32 petugas KPPS harus mencoblos seluruh sisa surat suara untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 5, dan olh Bupati Buru (RAMLI UMASUGI memberikan uang masing – masing berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diantaranya yang mendapat uang tersebut adalah Saksi JAMAL KAIMUDIN; 7. Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2013 pada pukul 09.30 WIT, Bupati Buru (RAMLI UMASUGI) mengumpulkan seluruh para Guru Se-Kecamatan Batabual, Camat Batabual (SAID BEHUKU), para Kepala Desa untuk menginstruksikan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 saat pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran II tanggal 14 Desember 2013; 8. Bahwa saat pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua berlangsung di TPS 2 Desa Waemorat Kecamatan Batabual, Termohon melalui perangkat dibawahnya yakni Ketua KPPS TPS 2 memberikan kesempatan kepada orang yang namanya tidak berada dalam DPT di Desa Waemorat Kecamatan Batabual dan tidak memiliki kartu tanda penduduk untuk melakukan pencoblosan terhadap surat suara di TPS, dan pada saat itu saksi Mandat pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh petugas KPPS; 9. Bahwa Termohon melalui perangkat di bawahnya yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak pernah melakukan rekapitulasi di Desa Waemorat, tetapi oleh Petugas PPS telah merekayasa berita acara dengan memalsukan tanda tangan pada Formulir D1.KWK-KPU seakan-akan ada rekapitulasi yang dilakukan di tingkat PPS. 10. Bahwa fakta atas tindak lanjut dari instruksi Bupati Buru tersebut pada poin 1, 6 dan 7 di atas, terbukti di Kabupaten Buru dari 5 kecamatan, hanya 1 kecamatan yaitu Kecamatan Namlea yang melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Desa/Kelurahan (PPS), dengan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Waplau, Kecamatan Batabual, Kecamatan Waeapo, dan Kecamatan Air Buaya, Ketua dan Anggota PPS tidak melakukan 33 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS); 11. Bahwa fakta menunjukkan tidak dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/kelurahan (PPS) pada 4 kecamatan, namun nama - nama Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat TPS dicantumkan & tertera tandatangan seolah–olah ditandatangani oleh Saksi Mandat pasangan calon Nomor Urut 3 padahal tidak ada undangan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga tidak ada mandat; 12. Bahwa dengan tidak dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/kelurahan (PPS) pada 4 kecamatan tersebut, maka nyata–nyata TERMOHON telah melanggar asas Pemilu yang JURDIL dan bertentangan dengan ketentuan pasal 45 huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut: - Pasal 45 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi: Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPS meliputi huruf k yaitu: “Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah Kerjanya”. - Pasal 45 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi: “Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPS meliputi huruf l yaitu: “ Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu”. - Pasal 45 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum huruf m berbunyi: Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPS meliputi huruf m yaitu “Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya”. 13. Bahwa tidak dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) pada 4 kecamatan tersebut, selain melanggar asas Pemilu yang Jurdil juga merupakan tindakan yang mencederai Proses Demokrasi dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 34 Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, karena itu tidak dapat dibiarkan oleh Mahkamah sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan terutama Pemohon; 14. Bahwa dengan tidak dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/kelurahan (PPS) pada 4 kecamatan tersebut, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 11.503 suara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 29.813 suara TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA; 15. Bahwa PPS yang tidak melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/kelurahan (PPS) pada 4 kecamatan tersebut, dapat Pemohon rincikan sebagai berikut: a. Kecamatan Waplau NOMOR PPS TPS JUMLAH 1. PPS Desa Lamahang TPS 1,TPS 2 dan TPS 3 3 2. PPS Desa Waplau TPS 1,TPS 2 dan TPS 3 3 3. PPS Desa Waeura TPS 1,TPS 2 dan TPS 3 3 4. PPS Desa Samalagi TPS 1 1 5. PPS Desa Namsina TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 6. PPS Desa Hatawano TPS 1, TPS 2 2 7. PPS Desa Wailihang TPS 1, TPS 2 2 8. PPS Desa Waprea TPS 1, TPS 2 2 9. PPS Desa Waeputih TPS 1, TPS 2 2 10. PPS Desa Skikilale TPS 1 1 10 PPS 22 TPS b. Kecamatan Batabual NOMOR PPS TPS JUMLAH 1. PPS Desa Seith TPS 1,TPS 2 2 35 2. PPS Desa Pela TPS 1 1 3. PPS Desa Batujungku TPS 1 1 4. PPS Desa Waemorat TPS 1 1 5. PPS Desa Ilath TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 8 5 PPS 13 TPS c.Kecamatan Waeapo NOMOR PPS TPS JUMLAH 1. PPS Desa Waekerta TPS 1,TPS 2 dan TPS 3 3 2. PPS Desa Ohilahin TPS 1 1 3. PPS Desa Wanakarta TPS 1,TPS 2, TPS 3, TPS 4 4 4. PPS Desa Walapia TPS 1, TPS 2 2 5. PPS Desa Waelo TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS, TPS 5 5 6. PPS Desa Waflan TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 7. PPS Desa Savana Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 8. PPS Desa Waetina TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 9. PPS Desa Waehata TPS 1 1 10. PPS Desa Parbulu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 5 11. PPS Desa Tifu TPS 1 1 12. PPS Desa Waetele TPS 1, TPS 2 2 13. PPS Desa Waegeren TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 6 14. PPS Desa Kubalahin TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 15. PPS Desa Dafa TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 16. PPS Desa Widit TPS 1 1 17. PPS Desa Masarete TPS 1 1 18. PPS Desa Waebloy TPS 1 1 19. PPS Desa Waepsalit TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 36 20. PPS Desa Debowae TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 4 21. PPS Desa Basalale TPS 1 1 22. PPS Desa Waenetat TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 7 23. PPS Desa Waelemans TPS 1, TPS 2 2 24. PPS Desa Lele TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 5 25. PPS Desa Waekasar TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 5 26. PPS Desa Wanareja TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 27. PPS Desa Grandeng TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 4 28. PPS Desa Gogrea TPS 1 1 29. PPS Desa Nafrua TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 4 30. PPS Desa Kaki Air TPS 1 1 31. PPS Desa Kaiely TPS 1, TPS 2 2 31 PPS 90 TPS d.Kecamatan Air Buaya NOMOR PPS TPS JUMLAH 1. PPS Desa Batlale TPS 1,TPS 2 2 2. PPS Desa Waepure TPS 1 1 3. PPS Desa Wasbakat TPS 1,TPS 2 2 4. PPS Desa Waemangit TPS 1, TPS 2 2 5. PPS Desa Selwadu TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 6. PPS Desa Air Buaya TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 7. PPS Desa Tanjung Karang TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 4 8. PPS Desa Kampung Baru TPS 1 1 9. PPS Desa Bara TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 10. PPS Desa Awilinan TPS 1, TPS 2 2 11. PPS Desa Lemanpoli TPS 1, TPS 2 2 12. PPS Desa Waspait TPS 1, TPS 2, TPS 3, 4 37 TPS 4 13. PPS Desa Balbalu TPS 1 1 14. PPS Desa Waekose TPS 1, TPS 2 2 15. PPS Desa Waenibe TPS 1, TPS 2 2 16. PPS Desa Rehariat TPS 1 1 17. PPS Desa Waemite TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 4 18. PPS Desa Waereman TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 19. PPS Desa Waedanga TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 20. PPS Desa Wasi TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 5 21. PPS Desa Wamana Baru TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 22. PPS Desa Waelana – Lana TPS 1, TPS 2, TPS 3 3 23. PPS Desa Wamlana TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 7 23 PPS 63 TPS E. PELANGGARAN DAN ATAU KECURANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN BURU SELATAN 1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku putaran kedua yang berlansung pada tanggal 14 Desember 2013 di Kabupaten Buru Selatan, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1.1.Kecamatan Namrole Bahwa di Kecamatan Namroleh, Kabupaten Buru Selatan telah terjadi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS bekerja sama dengan Tim Pemenang dan Simpatisan Pemohon serta aparat Kepala Desa maupun SKPD di Kabupaten Buru Selatan, yang mana perbuatan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dimana Pemohon dapat uraikan sebagai berikut: a. Pelanggaran yang Terjadi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Oki Lama sebagai berikut: 1. TPS 1 Desa Oki Lama 38 - Pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS 1 Desa Oki Lama, anak dibawah umur masing-masing bernama RUDI SOULISSA dan SUSI SOULISSA melakukan pencoblosan terhadap surat suara in casu orang yang tidak punya hak pilih diperkenankan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yakni Petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan terhadap surat suara, dan pada saat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan kepada AHMAD SAMALA (Ketua KPPS), tetapi Ketua PPS yang pada saat itu berada di TPS langsung melarang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) untuk tidak boleh mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara sementara berlangsung. - Sebelum pemungutan suara berlangsung di TPS 1 Desa Oki Lama berlangsung, Petugas KPPS telah membuka kota suara quod non kondisi kotak suara tidak lagi berada pada kondisi tertutup dan disegel, serta seluruh dokumen yang dipakai untuk pemungutan suara sudah tidak lagi berada dalam kotak suara. pada saat pemungutan suara berlangsung, kotak suara tetap dibiarkan dalam kondisi terbuka oleh Petugas KPPS. Di TPS 1 Desa Oki Lama, setelah selesai pemungutan suara dilakukan, Ketua KPPS (AHMAD SAMALA) membagikan 56 Surat Suara Sisa untuk dicoblos guna memenangkan pasangan calon Nomor Urut 5, antara lain: Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mencoblos 5 surat suara, sementara Ketua (AHMAD SAMALA), ATI LESNUSSA (Anggota KPPS), ISMAIL LESNUSSA (Anggota KPPS), WA AMBO WANGI (Anggota KPPS), ARI YUSMAN MAHU (Anggota KPPS), LA AMI SIOMPO (Petugas Keamanan TPS/Limas), KARIM TOMIA (Petugas Keamanan TPS/Limas) melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara sebanyak 112 surat suara. 2. TPS 2 Desa Oki Lama TPS 2 Desa Oki Lama, setelah selesai pemungutan suara dilakukan, Ketua KPPS TPS 2 Desa Oki Lama Ketua KPPS 39 AHMAD SOULISSA membagikan 84 lembar sisa Surat Suara Kepada Angota KPPS, Anggota Limas di TPS dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk mencoblos kepada pasangan calon Nomor Urut 5 yaitu: 1. WAN WANCE (Anggota KPPS) sebanyak 9 lembar sisa surat suara; 2. NASARUDIN SOULISSA (Anggota KPPS) dibagikan sebanyak 9 lembar sisa surat suara; 3. HAMISA LESSY ( Guru dan juga Anggota KPPS) dibagikan sebanyak 9 lembar sisa surat suara; 4. HAMANUR LESNUSSA (Anggota KPPS) dibagikan sebanyak 9 lembar sisa surat suara; 5. YAHYA LESNUSSA (Anggota KPPS) dibagikan sebanyak 9 lembar sisa surat suara; 6. WATI BUGIS (Anggota KPPS) dibagikan sebanyak 9 lembar sisa surat suara; 7. ARSAD LOILATU ( Petugas Keamanan/Anggota Linmas di TPS) dibagikan sebanyak 10 lembar sisa surat suara; 8. TANRI LOILATUN dibagikan sebanyak 9 lembar sisa surat suara. Bahwa sebagai akibat perbuatan Ketua KPPS pada TPS 2 Desa Oki Lama yang membagi-bagikan Sisa Surat Suara tersebut, maka terjadi perbedaan pendapat dan Protes oleh Saksi Nomor Urut 3, sehingga Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 3 a.n. SAMSU LATUBUAL diusir oleh Petugas KPPS, dan Ketua maupun Anggota KPPS menyatakan kepada SAMSU LATUBUAL bahwa “anda tidak punya hak untuk ajukan keberatan, nanti anda ke Kabupaten untuk ketemu dengan Bupati saja, karena ini perintah dari Bupati Buru Selatan”. Selain itu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) di TPS 2 Desa Oki Lama pada saat ingin mengajukan keberatan dan mencatatnya pada formulir keberatan, tidak diperkenankan oleh Petugas KPPS, sebaliknya Petugas 40 KPPS tidak memberikan Formulir C1.KWK-KPU dan lampiran C1.KWK-KPU kepada saksi SAMSU LATUBUAL (saksi Pemohon). 3.TPS 3 Desa Oki Lama. Di TPS 3 Desa Oki Lama Ketua KPPS ( ABDULLAH SOULISSA) sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara menyatakan bahwa kalau ada persoalan nanti ajukan keberatan, tetapi tidak boleh menghambat Pencoblosan, tetapi kenyataanya di TPS 3 Desa Oki Lama, Ketua dan Anggota KPPS membagi-bagikankan sisa Surat Suara sebanyak 118 untuk dicoblos oleh Ketua dan Anggota KPS guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dapat Pemohon jelaskan secara jelas dan rinci sebagai berikut : 1. ABDULLAH SOULISSA ( Ketua KPPS) mendapat 12 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 2. JABAR TOMIA ( Anggota KPPS) mendapat 12 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 3. SAM TOMIA ( Anggota KPPS) mendapat 12 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 4. RUSNI LOILATU ( Anggota KPPS) mendapat 12 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 5. MUSAHA SOULISSA ( Anggota KPPS) mendapat 12 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 6. SUPUN SOULISSA ( Anggota KPPS) mendapat 12 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 7. MUHAJIR KWAI RUMARATU ( Anggota KPPS) mendapat 10 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 41 8. RASID SOULISSA (Anggota Keamanan/Linmas di TPS) mendapat 12 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 9. IDRIS SOULISSA (Anggota Keamanan/Linmas di TPS) mendapat 12 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 10. SUDIRMAN SOULISSA (Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5) mendapat 12 Sisa Surat Suara dan Mencoblos untuk pasangan Calon Nomor Urut 5. 11. ALI MAHARAJA yang adalah Sekretaris Panwaslu Kabupaten Buru Selatan juga dibiarkan oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk Mencoblos 5 Surat Suara mewakili keluarganya. Bahwa akibat pelanggaran dan atau kecurangan Termohhon dan perangkat dibawahnya itu, maka telah mempengaruhi Hasil perolehan suara dari Pemohon dan menguntungkan Perolehan Suara dari pasangan Calon Nomor urut 5. Saksi Pemohon meminta Formulir C1-KWK-KPU, akan tetap karena mendapat ancaman dan Intimidasi dari Ketua dan Anggota KPPS, maka Saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C1.KWK- KPU dan tidak diberikan kesempatan oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk mengajuian Keberatan atas Pemungutan dan Penghitungan Suara yang memepengaruhi Hasil Perolehan Suara Pemohon dan menguntungkan Hasil perolehan Suara dari Pasangan calon Nomor Urut 5. b. Pelanggaran yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatmite. 1. TPS 1 Desa Fatmite Bahwa Pencoblosan di TPS 1 Desa Fatmite dimulai jam 08.00 WIT dan pada saat Jalannya Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Tanggal 14 Desember 2013, tepatnya jam 10.00 WIT Anggota KPPS bernama KAMARUDIN FAUKAMA membagi 20 Surat Suara kepada JUMADI TOMNUSA yang merupakan orang dekat Bupati Buru Selatan dan juga membagi 20 Surat 42 Suara kepada FRANGKI TOMNUSA dan oleh JUMADI TONUSA dan FRANGKI TOMNUSA di coblos guna memenangkan pasangan calon Nomor Urut 5. pada saat Pencoblosan 40 Surat Suara yaitu 20 Surat Suara oleh JUMADI TOMNUSA dan 20 Surat Suara oleh FRANGKI TOMNUSA, oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan Keberatan akan tetapi Keberatan Saksi Pemohon tersebut ditolak, dengan Jawaban dari Anggota KPPS 1 Desa Fatmite bahwa Kalau ada Memo dari Bupati Buru Selatan (TAGOB SOULISSA), Sudara berani ajukan keberatan, pada akhirnya Saksi tidak berani dan diam dan dipaksa oleh Anggota PPS Desa Fatmite bernama RUSLI TITAWEL untuk menandatangni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Saksi juga dilarang untuk mengajukan Keberatan. 2. TPS 2 Desa Fatmite Pada ajam 08.00 WIT dilaksanakan Pemungutan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provisi Maluku Putaran Kedua Calon TPS 2 Desa Fatmite, dimana trejadi pelanggran yaitu: Ketua KPPS TPS 2 Desa Fatmite bernama MAUDIN LILIWANA membagi-bagikan Surat Suara kepada Ny. SURIAH TITAWAEL sebanyak 5 surat suara untuk dicoblos kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan juga membagikan kepada MUHAMMAD SAAT ATAMIMI 40 surat suara untuk mencoblos guna memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan untuk sisa Surat Suara berjumlah 15 Surat Suara dibagi kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk dicoblos guna memenangkan pasangan calaon Nomor Urut 5. 1.2.Kecamatan Waesama A. Pelanggaran yang terjadi di TPS 3 Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu. Di TPS 3 Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu terjadi pelanggaran oleh Perangkat Pemerintah Desa yang terdiri yaitu 43 Kaur-Kaur Desa antara lain (1). MAKTUB MAHTELU ( Ketua BPD), (2). IRWAN MANE ( Sekretaris Desa dan juga Anggota KPPS TPS 3 Dusun Hote Jaya), (3). SALEH LAITETU ( Kaur Pemerintahan), (4). LA ADI KOLENGSUSU (Anggota BPD) yang mengumpulkan Surat Undangan dari masyarakat mulai dari tanggal 13 Desember 2013 jam 24.00 WIT Dini hari sampai dengan Tanggal 14 Desember 2013 jam 08.00 WIT, kemudian pada hari Pemungutan Suara, Para Perangkat Pemerintah Desa yang namanya tersebut di atas melakukan pencoblosan 176 surat suara yang undangannya dikumpulkan dari masyarakat Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan hanya 76 Surat Undangan yang Pemilih menggunakan Hak Pilihnya di Desa Pohon Batu tersebut, dan pada saat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan mengajukan Keberatan, maka diancam untuk dipukul oleh Perangkat Pemerintah Desa tersebut, sehingga Saksi tidak mengajukan Keberatan, Pelanggaran mana Hasinya Pemohon Gambarkan pada Tabel dibawah ini: Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 41 210 251 252 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 251 Pemilih dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 44 2. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 258, surat suara yang terpakai sebanyak 252, pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 41 dan pasangan Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 251 sedangkan surat suara yang tidak sah sebanyak 1 suara dengan demikian maka angka partisipasi pemilih 100%, dan seluruh surat suara termasuk cadangan terpakai habis. B. Pelanggaran dan atau Kecurangan yang terjadi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lena. 1. TPS 1 Desa Lena - Pemungutan Suara diulai pada jam 7.00 WIT, dimana tepatnya jam 07.30 WIT dsementara berlangsung di TPS 1 Desa Lena, GISMAN KOEDOEBOEN (Sekretaris Desa) memcoblos sebanyak 2 kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, MOKSEN LETETUNY (Masyarakat Pendukung Setia) mencoblos 2 kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, LAPOLO WALLY (Bendahara Desa) telah melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pada saat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) akan mengajukan Keberatan, maka oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Lena (MARUF BUTON) menyatakan bahwa Saksi Pasangan caon Nomor Urut 3 tidak bisa mengajukan Keberatan, karena pada tanggal 13 Desember 2013 pada malam hari Saksi Pasangan Calon Nomor 3 tidak menghadiri pertemuan/rapat antara petugas PPS, KPPS dengan saksi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, untuk menyepakati persiapan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Desember 2013. Karna Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mengikuti pertemuan tanggal 13 Desember 2013 tersebut, untuk itu pada 45 tanggal 15 Desember 2013 baru Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 diberikan Formulir C1.KWK oleh Ketua KPPS (MARUF BUTON), tanpa mengajukan keberatan. Bahwa selain Pelanggaran-pelanggaran di atas, saat pemungutan suara sedang berlangsung di TPS 1 Desa Lena, Ketua KPPS (MAARUF BUTON) melakukan pencoblosan 30 surat suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena Ketua KPPS diperintahkan oleh Sekretaris Daerah Buru Selatan (MAHMUD SOUWAKIL) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan (Hi. SALEH SOUWAKIL), in casu Perintah Sekretaris Daerah Buru Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan a quo terjadi di SMK Desa Waetawa saat pertemuan bersama dengan seluruh para guru yang berada di Kecamatan Waesama pada tanggal 11 Desember 2013, dengan konsekuensi akan dimutasikan di kecamatan yang terjauh apabila tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada tanggal 13 Desember 2013, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pertemuan bersama Sekretaris Daerah Buru Selatan, Camat Waesama (DJAFAR SOUWAKIL), Kepala UPTD Pendidikan (ABASIA SOUWAKIL) di rumah Penjabat Kepala Desa Lena (UMAR RUMAWOKAS) dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Proses pengisian Formulir C1.KWK-KPU dan lampiran C1.KWK-KPU tidak dilakukan di TPS 1 Desa Lena, tetapi pengisiannya dilakukan di rumah Ketua PPS (MOCHTAR WALLY) pada tanggal 14 Desember 2013, dan Saksi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak diberikan C1.KWK-KPU dengan alasan kekurangan formulir C1,KWK KPU yang diberikan dari Termohon. Bahwa selesai Pemungutan Suara pada jam 12.00 WIT lansung Kotak Suara disegel dan dibawah ke PPS untuk dilakukan 46 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada hari itu juga yaitu tanggal 14 Desmber 2013. 2.TPS 2 Desa Lena Proses pengisian Formulir C1.KWK-KPU dan lampiran C1.KWK- KPU tidak dilakukan di TPS 2 Desa Lena, tetapi pengisiannya dilakukan di rumah Ketua PPS (MOCHTAR WALLY) pada tanggal 14 Desember 2013, dan Saksi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak diberikan C1.KWK-KPU dengan alasan kekurangan Formulir C1,KWK KPU yang diberikan dari Termohon. 3.TPS 3 Desa Lena Pencoblosan dilakukan oleh GISMAN KOEDOEBUN (Sekretaris Desa Lena) sebanyak 4 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, MOKSEN LETEKANI melakukan Pencoblosan sebanyak 3 surat suara untuk pasangan Calon Nomor Urut 5 yang diberikan oleh Anggota KPPS (WATI WALLY). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan atas Pencoblowsan yang dilakukan lebih dari 1 kali tersebut, akan tetapi oleh Ketua KKPS (LA ARU WALLY), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat mengajukan keberatan karena pada tanggal 13 Desember 2013 jam 21.00 WIT tidak hadir untuk melakukan pertemuan di Rumah Ketua PPS Desa Lena untuk menyepakati persiapan Pencoblosan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dirumah ketua PPS MOCHTAR WALLY. Bahwa nanti pada jam 18.00 WIT Saksi Pasangan calon Nomor Urut 3 dipanggil untuk tanda tangan Berita Acara di Rumah Ketua PPS untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lena, akan tetapi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tandatangan. Di Desa Lena tidak dilakukannya rekapitulasi di tingkat PPS, yang terjadi adalah pengisian formulir C1.KWK-KPU dan lampiran C1.KWK-KPU di rumah Ketua PPS pada tanggal 14 Desember 2013. 47 1.3.Kecamatan Kepala Madan 1. Pelanggaran pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Biloro TPS 1 Desa Biloro pada tanggal 13 Desember 2013, Ketua KPPS a.n. DAUD MAMULATI lebih dari 1 orang, kemudian pada tanggtal 14 Desember 2013 saat pemungutan suara Kepala Desa Biloro RAIJUDIN LONGA menarik undangan yang telah dibagi kepada Pemilih berjumlah 668, selanjutnya oleh Ketua dan Anggota KPPS Desa Biloro mencoblos 668 Surat Suara sesuai DPT mewakili Pemilih di TPS 1 Desa Biloro untuk pasangan Nomor Urut 5, Pemungutan Suara berlangsung dari Jam 07.00 WIT dan berakhir jam 08.00 WIT, hanya berlangsung 1 (satu) Jam, padahal Partisipasi Pemilih pada TPS 1 Desa Biloro adalah 100 % (seratus persen) sehingga tidaklah wajar dalam waktu 1 (satu) jam sudah selesai, hal ini dapat Pemohon jelaskan secara rinci pada Tebel dibaah ini: Desa Biloro: Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 0 668 668 668 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 668 Pemilih dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Perolehan suara pasangan no urut 5 sebesar 668, sama dengan jumlah DPT pada Biloro sebesar 668. a. Desa Waikeka. Pada saat hari pemungutan suara, tanggal 14 Desember 2013, perangkat desa dengan sengaja mengumpulkan 501 surat undangan dari Pemilih warga Desa dan bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPPS pada Desa Waekaka, Kecamatan Kepala Madan mewakili Pemilih melakukan pencoblosan Surat Suara berjumlah 501 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang pelaksanaan Pemungutan Suaranya dilaksanakan pada jam 07.00 WIT dan berakhir pada jam 08.00.WIT (hanya 1 Jam), pada hal 48 seharusnya sesuai ketentuan Proses Pemungutan Suara di TPS yang diselenggaran oleh Penyelenggara yaitu Petugas KPPS pada tingkat TPS, Pelaksanaan Pemungutan Suara mulai dilaksanakan pada jam 07.00 WIT dan berakhir pada 13.00 WIT, sehingga menyebabkan Pemohon tidak memperoleh suara apapun dengan Presetasi 0 % (Nol Persen), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Memperoleh Suara sah dengan Presentasi 100 % (seratus persen). Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi Desa Waekaka Kecamatan Kepala Madan dapat Pemohon uraikan pada Tabel di bawah ini sebagai berikut: Desa Waikeka: Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut 3 Nomor Urut 5 0 501 501 501 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 501 Pemilih dari TPS lain 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK 0; 2. Peroehan suara pasangan no urut 5 sebesar 501, sama dengan jumlah DPT pada Desa Waikeka sebesar 501. 2. Pada seluruh TPS Desa Wetawa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak diberikan Berita acara C, C1, Lampiran C1 dan C3. KWK.KPU; 3. Bahwa berdasarkan laporan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disampaikan ke Panwaslu Kabupaten Buru Selatan, maka Panwaslu Kabupaten Buru Selatan merekomendasikan kepada Termohon melalui Perangkat dibawahnya yaitu KPU Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 4 TPS yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Oki Lama dan TPS 2 Desa Fatmite, yang untuk itu telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS tersebut namun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan surat kepada KPU Kabupaten Buru Selatan bahwa TIDAK SETUJU UNTUK DILAKUKAN 49 PSU dan TIDAK AKAN MENGHADIRI PSU yang hanya di 4 (empat) TPS tersebut, DENGAN ALASAN: - PSU harus dilaksanakan di SEMUA TPS YANG BERMASALAH di Kecamatan Namrole, Kecamatan Waesama, dan Kecamatan Kepala Madan; - PPS Desa Okilama dan PPS Desa Fatmite YANG SUDAH DIPECAT oleh KPU Kabupaten Buru Selatan KEMBALI DIAKTIFKAN untuk melaksanakan PSU; - Pelaksanaan PSU pada tanggal 26 Desember 2013 yang bertepatan dengan Hari Libur Nasional (Hari Raya Natal ke – 2); 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat PEMOHON sampaikan telah terdapat Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS – TPS pada Kecamatan Namrole, Kecamatan Waisama dan Kecamatan Kepala Madan sebanyak 1,837 suara, sehingga mengakibatkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5; F. PELANGGARAN DAN ATAU KECURANGAN YANG TERJADI DI 10 (SEPULUH) KECAMATAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, maka ditemukan fakta di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat mengenai PELANGGARAN SERIUS yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK pada 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut, dimana PENULISAN ANGKA DPT pada FORMULIR DA1.KWK-KPU, terdapat CORETAN, PENDOBELAN PENULISAN ANGKA PADA DPT di 10 (sepuluh) PPK tersebut tidak sama dengan Penulisan Angka DPT pada FORMULIR MODEL DB1.KWK-KPU di Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni : (1) PPK Kecamatan Kairatu; (2) PPK Kecamatan Seram Barat; (3) PPK Kecamatan Taniwel; (4) PPK Kecamatan Huamual Belakang; (5) PPK Kecamatan Amalatu; (6) PPK Kecamatan Inamosol; (7) PPK Kecamatan Huamual; (8). PPK Kecamatan Taniwel Timur; (9) PPK Kecamatan Kepulauan Manipa; (10) PPK Kecamatan Elpaputih. 50 Bahwa masalah penulisan angka DPT ini nyata – nyata dilakukan JAFAR PATTY (Komisoner KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) yang menemui JOSIAS APITULA, Saksi Mandat Pemohon dan membujuk JOSIAS APITULA dengan cara memberi uang berjumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menerima permintaan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, agar Penulisan DPT di 10 (sepuluh) PPK disamakan dengan Penulisan DPT di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, namun Saksi JOSIAS APITULA tidak mau menerima tawaran perubahan penulisan angka DPT tersebut. Selain itu juga terdapat pengakuan dari JAFAR PATTY (Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) yang bertindak mewakili KPU menyampaikan kepada Saksi Pasangan Calon Pemohon saat berlangsungnya skorsing Sidang Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten pada tanggal 21 Desember 2013 yang mengakui: “bahwa benar ada kesalahan pada waktu Pendistribusian DPT ke TPS, sehingga Penulisan Angka DPT di tingkat PPK dalam Formulir Model DA.1.KWK-KPU tidak sama dengan Penulisan Angka DPT pada Formulir DB1.KWK-KPU ditingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, selain itu KPU Kabupaten Seram Bagian Barat juga mengakui bahwa memang benar ada terjadi kesalahan Penulisan DPT di PPK, sehingga harus disamakan dengan DPT di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, akan tetapi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saksi Pemohon).” Bahwa akibat kesalahan Penulisan angka DPT oleh PPK tersebut, maka hasil perolehan suara akhir yang diperoleh Pemohon dan Pasangan calon Nomor Urut 5 adalah tidak Valid. Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran tersebut dapat Pemohon uraikan secara rinci per Kecamatan sebagai berikut: 1. Kecamatan Kairatu a. Pada Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di 7 PPS dan 42 TPS dan Bertia Acara Sertifikasi Model DA,DA1, DA2.KWK-KPU, terjadi Pencoretan angka DPT jumlah Pemilih dalam Salinan DPT dengan 2 (dua) versi penulisan angka. b. Penulisan Angka DPT pada Formulir Model DA1-KWK KPU di Desa Kairatu, Seruawan, Kamariang, Waimital, Hatusua, Uraur, Waititir terdapat 2 (dua) versi. 51 c. Dalam penulisan angka DPT pada Formulir Model DA1-KWK KPU untuk laki-laki dan perempuan menggunakan 2 (dua) versi DPT. Pelanggaran-Pelanggran tersebut di atas dapat Pemohon gambarkan pada Tabel model DA1-KWK KPU dibawah ini: Kecamatan : Kairatu Kabupaten/Kota : Seram Bagian Barat Provinsi : Maluku URAIAN Desa/Kelurahan Jumlah Akhir dipinda hkan Desa Kairatu Desa Serua wan Desa Kamar iang Desa Waimit al Desa Hatus ua Desa Uraur Desa Waitit ir Data Pemilih Jumlah Pemilih dalan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2 + A3) Laki- laki 2807/2 802 227 1841 2407/ 2364 504 382 210/2 11 8335 Peremp uan 3029/3 034 226 1909/ 1963 2443/ 2486 514 374 222/2 11 8814 Jumlah 5836 453 3804 4850 1018 756 432 17149 Bahwa pelanggaran – pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan secara nyata oleh PPK Kecamatan Kairatu, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa DPT Versi mana yang benar yang digunakan untuk melakukan pemungutan suara oleh Petugas KPPS di Tingkat TPS. Karena itu hasil perolehan suara adalah tidak Valid dan sangat mempengaruhi Hasil Perolehan Suara dari Pasangan calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum bila dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. 2. Kecamatan Seram Barat - Bahwa pada Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di 7 PPS dan 53 TPS dan Berita Acara DA, DA2.KWK-KPU terdapat 2 (dua) versi penulisan angka terkait dengan Kolom B Formulir DA1-KWK KPU, penerimaan dan penggunaan surat suara yaitu surat suara yang tidak terpakai menggunakan 2 (dua) versi pada rekapitulasi pada Desa Eti, Lumoli, Morekau dan Piru sehingga jumlah surat suara 52 yang tidak terpakai menjadi 2 versi yaitu versi 9278/9295 atau versi 9278 dan versi 9295 - Pada kolom C Formulir DA1-KWK KPU berisi klasifikasi surat suara yang terpakai, surat suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS, juga terdapat penulisan 2 (dua) versi penulisan angka, sehingga penjumlahan angka yang diperoleh adalah juga menggunakan 2 (dua) versi 11191/11204 yaitu versi 11191 dan versi 11204 sehingga data Perolehan Suara tidakValid akibat Pencoretan angka pada Formulir Model DA.1.KWK-KPU sebagaimana digambarkan pada Tabel dibawah ini. Kecamatan : Huamual Kabupaten/Kota : Seram Bagian Barat Provinsi : Maluku URAIAN Desa/Kelurahan Desa Areate Desa Loki Desa Luhu Desa Iha Desa Kulur Jumlah Akhir di pindahkan Data Pemilih Jumlah Pemilih dalan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2 + A3) Laki- laki 384/38 3 4310/4 242 9073/903 1 1884/18 42 459/47 1 16080/16141 Peremp uan 374/37 5 4245/4 321 9137/918 9 1991/19 49 482/47 0 16226/16157 Jumlah 758 8556/4 18210/18 220 3833 941/94 1 32306/32298 3. Kecamatan Taniwel - Bahwa Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di 19 PPS dan 30 TPS dan Berita Acara DA, DA2.KWK-KPU terdapat 2 (dua) versi bahkan 3 (tiga) versi, Pencoretan, penulisan angka terkait dengan Kolom B Formulir DA1-KWK KPU, penerimaan dan penggunaan surat suara poin 2, dimana pada kolom total surat suara yang terpakai menggunakan 2 (dua) versi, yaitu versi 6655 dan versi 6620 begitu juga terjadi pada surat suara yang tidak terpakai menggunakan 2 (dua) angka DPT 2 (dua) versi yaitu versi 1.993/2.0131 atau versi 1993 dan versi 2031. - Pada kolom C Formulir DA1-KWK KPU pada poin 2 surat suara tidak sah menggunakan 2 (dua) versi yaitu versi 81/119 atau versi 81 dan versi 119. 53 - Bahwa pelanggaran – pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan secara nyata oleh PPK Kecamatan Seram Barat, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa DPT Versi mana yang digunakan untuk melakukan Pemungutan suara di Tingkat TPS oleh Petugas KPPS adalah versi yang mana, untuk itu Hasil perolehan suara adalah tidak valid dan sangat mempengaruhi Hasil Perolehan Suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum bila dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. 5. Kecamatan Huamual Belakang. - Bahwa Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di PPS dan TPS Kecamatan Huamual Belakang terdapat 2 (dua) versi penulisan angka terkait jumlah pemilih dalam salinan DPT. - Bahwa pada Lampiran Model DA1-KWK KPU yang berisi sertifikat hasil Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Gubernur pada PPK Taniwel Timur, dimana pada kolom perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat perbedaan penulisan nama desa dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5, kemudian pada kolom data pemilih tidak tertera pada kolom jumlah pemilih tetap dalam salinan DPT. - Terjadi pencoretan, perubahan angka, perubahan nama desa pada Formulir Model DA1, DA.2.KWK-KPU yang dilakukan oleh PPK Huamual Belakang. - Bahwa Pencoretan, Penulisan Angka DPT pada Model DA1-KWK KPU dan DA2.KWK-KPU Kecamatan Huamual Belakang yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Huamual Belakang, maka terdapat 2 (dua) versi DPT, sehingga tidak validnya data untuk menentukan Hasil Perolehan Suara Pasangan calon baik Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPK, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan KPU Provinsi (Termohon). 54 4. Kecamatan Amalatu - Bahwa Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di 7 PPS dan 21 TPS dan Berita Acara DA, DA2.KWK-KPU terdapat Penulisan angka dengan menggunakan tinta Biru dan Tinta Hitam, perubahan angka, Pendobolan, Pencoretan angka, Tip - Ex angka pada Jumlah Pemilih di salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih, Perubahan angka pada Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon, sehingga DPT yang digunakan adalah tidak valid untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua. - Desa Tihulale TPS 1 dan TPS 2, Pemohon tidak diberikan Formulir C1.KWK-KPU oleh Termohon. - Bahwa pelanggaran – pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan secara nyata oleh PPS dan PPK Kecamatan Amalatu, maka telah mempengaruhi Hasil perolehan suara pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat PPK, dimana Pemohon suaranya dikurangkan sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 suaranya ditambahkan, sehingga sangat mempengaruhi Hasil Perolehan Suara dari Pemohon. 5. Kecamatan Inamosol - Bahwa Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di 5 PPS dan 12 TPS terdapat 2 (dua) versi penulisan angka terkait jumlah pemilih dalam salinan DPT. - Bahwa pada Lampiran Model DA1-KWK KPU yang berisi sertifikat hasil Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Gubernur pada PPK Inamosol, dimana pada kolom perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat perbedaan penulisan nama desa dimana terdapat nama Desa Hukuanakota dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 201 dan Nomor Urut 5 sebanyak 117 pada kolom data pemilih Desa Hukuanakota tidak tertera pada kolom jumlah pemilih tetap dalam salinan DPT. - Terjadi pencoretan, perubahan angka, perubahan nama Desa pada Formulir Model DA1, DA.2.KWK-KPU yang dilakukan oleh PPK Inamosol. - Bahwa Pencoretan, Penulisan Angka DPT pada Model DA1-KWK KPU dan DA2.KWK-KPU Kecamatan Inamosol yang dilakukan oleh Ketua dan 55 Anggota PPK Inamosol, maka terdapat 2 (dua) versi DPT yaitu pada Desa Hunitetu, Rumberu, Rumbatu, Manusa dan Huku yang dapat Pemohon Gambarkan pada Tabel model DA1-KWK KPU sebagai berikut: Kecamatan : Inamosol Kabupaten/Kota : Seram Bagian Barat Provinsi : Maluku URAIAN Desa/Kelurahan Jumlah Akhir dipinda hkan Desa Hunitetu Desa Rumbe ru Desa Rumba tu Desa Manusa Desa Huka Data Pemilih Jumlah Pemilih dalan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2 + A3) Laki-laki 498/502 599/57 9 318/32 1 129 233/2 26 8335 Peremp uan 481/477 515/58 0 275/27 2 116 205/2 12 8814 Jumlah 979 1159 593 245 438 17149 6.Kecamatan Kairatu Barat - Bahwa Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di PPS dan TPS Kecamatan Kairatu Barrat terdapat 2 (dua) versi penulisan angka terkait jumlah pemilih dalam salinan DPT. - Bahwa pada Lampiran Model DA1-KWK KPU yang berisi sertifikat hasil Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Gubernur pada PPK Kairatu Barat, dimana pada kolom perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat perbedaan penulisan nama desa dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5, kemudian pada kolom data pemilih tidak tertera pada kolom jumlah pemilih tetap dalam salinan DPT. - Terjadi pencoretan, perubahan angka, perubahan nama Desa pada Formulir Model DA1, DA.2.KWK-KPU yang dilakukan oleh PPK Kairatu Barat. Bahwa Pencoretan, Penulisan Angka DPT pada Model DA1-KWK KPU dan DA2.KWK-KPU Kecamatan Kairatu Barat yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kairatu Barat, maka terdapat 2 (dua) versi DPT, sehingga 56 tidak validnya data untuk menentukan Hasil Perolehan Suara Pasangan calon baik Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPK Kairatu Barat, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan KPU Provinsi Maluku (Termohon) 7.Kecamatan Huamual Bahwa Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di 5 PPS dan 77 TPS terdapat 2 (dua) versi penulisan angka pemilih dalam salinan DPT; Pada kolom B penerimaan dan penggunaan surat suara yaitu surat suara yang terpakai terdapat Pendobolona angka, sehingga menyebabkan perbedaan angka, karena ditemukan DPT 2 (dua) versi yaitu di Desa Loki yaitu 7.563 dan 7.555 hal yang sama juga terjadi di Desa Iha yaitu jumlah surat suara yang terpakai 3.829 dan 3.818 sehingga total keseluruhan surat suara yang terpakai untuk 5 PPS dengan 2 (dua) versi tersebut yaitu versi pertama adalah 30.325 dan versi kedua adalah 30.344. Pada poin 4 juga terdapat 2 (dua) versi angka total surat suara yang tidak terpakai yaitu versi pertama adalah 2.779 dan versi kedua adalah 2.760. Bahwa penulisan, pendobolan dan pencoretan angka DPT yang tertera pada Model DA1-KWK KPU Kecamatan Huamual yang terdiri dari 2 (dua) versi yaitu pada desa Ariate, Loki, Luhu, Iha, Kulur, maka dapat Pemohon gambarkan sesuai Tabel model DA1-KWK KPU sebagai berikut. Bahwa pelanggaran – pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan secara nyata oleh PPS dan PPK Kecamatan Huamual, maka telah mempengaruhi Hasil perolehan suara dari Pemohon sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini: Kecamatan : Huamual Kabupaten/Kota : Seram Bagian Barat Provinsi : Maluku URAIAN Desa/Kelurahan Desa Areate Desa Loki Desa Luhu Desa Iha Desa Kulur Jumlah Akhir di pindahkan Data Pemilih Jumlah Laki- 384/38 4310/4 9073/903 1884/18 459/47 16080/16141 57 Pemilih dalan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2 + A3) laki 3 242 1 42 1 Peremp uan 374/37 5 4245/4 321 9137/918 9 1991/19 49 482/47 0 16226/16157 Jumlah 758 8556/4 18210/18 220 3833 941/94 1 32306/32298 8.Kecamatan Taniwel Timur - Bahwa Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di PPS dan TPS Kecamatan Taniwel Timur terdapat 2 (dua) versi penulisan angka terkait jumlah pemilih dalam salinan DPT. - Bahwa pada Lampiran Model DA1-KWK KPU yang berisi sertifikat hasil Penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil provinsi gubernur pada PPK Taniwel Timur, dimana pada kolom perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat perbedaan penulisan nama desa dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5, kemudian pada kolom data pemilih tidak tertera pada kolom jumlah pemilih tetap dalam salinan DPT. - Terjadi Pencoretan, Perubahan angka, perubahan nama Desa pada Formulir Model DA1, DA.2.KWK-KPU yang dilakukan oleh PPK Taniwel Timur. - Bahwa Pencoretan, Penulisan Angka DPT pada Model DA1-KWK KPU dan DA2.KWK-KPU Kecamatan Taniwel Timur yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Taniwel Timur, maka terdapat 2 (dua) versi DPT, sehingga tidak validnya data untuk menentukan Hasil Perolehan Suara Pasangan calon baik Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPK, KPU Kabupate dan KPU Provinsi (Termohon). 9. Kecamatan Kepulauan Manipa - Bahwa Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di 7 PPS dan 20 TPS dan Berita Acara DA, DA2.KWK-KPU terdapat 2 (dua) versi penulisan angka terkait jumlah pemilih dalam salinan DPT. - Pada Lampiran Model DA1-KWK KPU pada kolom B yang berisi penerimaan dan penggunaan surat suara poin 4 yaitu surat suara yang tidak terpakai terjadi 2 (dua) versi penulisan angka yang dicantumkan 58 sehingga hal yang sama juga terjadi pada kolom C klasifikasi surat suara yang terpakai berisi surat suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS, pada poi 3 yaitu jumlah suara sah dan tidak sah terdapat 2 versi penulisan angka yang tidak jelas - Penulisan Angka DPT pada Model DA1-KWK KPU Kecamatan Kepulaua Manipa yang dilakukan oleh PPK, Penulisan DPT terdiri dari 2 (dua) versi yaitu pada Desa Tuniwara, Desa Buano Hatuputi, Desa Tumalehu Barat, Desa Tumalehu Timur, Desa Kelang Asaude, Masawoi, Luhutubang, sebagaimana Pemohon gambar dengan menggunakan Formulir Model DA1.KWK-KPU sebagaimana terlihatb pada tabel dibawah ini: Kecamatan : Kepulauan Manipa Kabupaten/Kota : Seram Bagian Barat Provinsi : Maluku URAIAN Desa/Kelurahan Jumlah Akhir dipindah kan Desa Tuniwara Desa Buano Hatupu tih Desa Tumale hu Barat Desa Tumale hu Timur Desa Kelang Asaude Desa Masa woi Desa Luhut uban Data Pemilih Jumlah Pemilih dalan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2 + A3) Laki-laki 251 107 320/314 120/93 358/4 27 215/2 00 1091/ 1057 8335 Peremp uan 247 106 339/345 69/96 485/4 16 211/2 16 1013/ 1047 8814 Jumlah 498 213 659 189 843 416 2104 17149 10. Kecamatan Elpaputih 10.1. Bahwa dalam Berita Acara Dan Sertifkat pada Formulir DA1-KWK KPU yang digunakan untuk merekap hasil suara di 6 PPS dan 12 TPS terdapat 2 (dua) versi penulisan angka terkait jumlah pemilih dalam salinan DPT. 10.2. Terjadi Penulisan angka pada Berita Acara Dan Sertifkat pada Formulir DA1-KWK KPU dimana angka DPT yang ditulis dengan menggunakan pena Tinta hitam dan tinta biru, juga terdapat DPT 2 (dua) versi, Surat Suara yang terpakai adalah 2 (dua) versi, Surat Suara sah dan surat suara tidak sah juga 2 (dua) versi. 59 10.3. Bahwa ditemukan pemilh sebanyak 900 orang yang namanya tercantum pada DPT Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang dalam Berita Acara Dan Sertifkat pada Formulir DA1-KWK KPU dan DPT pada Berita Acara Dan Sertifkat pada Formulir DA1-KWK KPU Kabupaten Maluku Tengah. 10.4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 jam 20.00 WIT, H. MUHAMMAD HUSNI, Wakil Bupati Seram Bagian Barat yang juga adalah Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat, Fungsionaris Partai Golkar IZAAK SAIMIMA yang juga adalah mantan Pejabat Bupati Seram Bagian Barat bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat FRANS PURIMAHUA bertemu dengan RUSLI SIJAUTA, SP., Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, dan pada saat itu PPK se- Kecamatan Seram Bagian Barat sedang membawa Kotak Suara ke KPU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, di saat pertemuan sedang berlangsung lampu PLN padam dan saat itu juga terjadi tekanan yang dilakukan kepada Ketua KPU Kabupaten SBB, sehingga hasil perolehan suara menjadi berubah terbukti dengan adanya coretan angka, penghapusan angka, penebalan angka, dan men-Tipp-Ex penambahan angka yang merugikan Pemohon dan penambahan angka kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 5; 10.5. Bahwa akibat Pencoretan angka, Penulisan angka dobel, Penulisan DPT dalam Berita Acara Dan Sertifkat pada Formulir DA1-KWK KPU terdapat 2 (dua) Versi, Tipp-Ex yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK dalam Penulisan Angka DPT pada Formulir Model DA1-KWK KPU Kecamatan Elpaputih yang dilakukan oleh PPK dapat Pemohon gambarkan sesuai Tabel model DA1-KWK KPU sebagai berikut: Kecamatan : Elpaputih Kabupaten/Kota : Seram Bagian Barat Provinsi : Maluku URAIAN Desa/Kelurahan Jumlah Akhir dipinda hkan Desa Elpaputih Desa Sanahu Desa Wasia Desa Sumiet Desa Watui Desa Huku Kecil Desa Abio/ Ahiolo 60 Data Pemilih Jumlah Pemilih dalan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2 + A3) Laki-laki 899/650 284/3 09 110 81/80 23 103/9 4 276/2 71 1796 Peremp uan 875/615 277/2 52 109 74/75 21 91/10 0 270/2 65 1697 Jumlah 1774/12 66 561/2 08 219 155 44 194 54 3493/ 3489 G. PELANGGARAN YANG TERJADI DAN ATAU KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SAAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DITINGKAT PPS, PPK DAN KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 1. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan antara lain: a. Kecamatan Tanimbar Selatan. b. Kecamatan Selaru. c. Kecamatan Wertamrian. d. Kecamatan Wermaktian. e. Kecamatan Tanimbar Utara. f. Kecamatan Yaru. g. Kecamatan Wuarlabobar. h. Kecamatan Kormomolin. i. Kecamatan Nirumas. j. Kecamatan Molumaru. 2. Bahwa di Kecamatan Selaru dan Kecamatan Molumaru, pada tingkat KPPS Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak diberikan Formulir C1.KWK-KPU, dan pada saat ditingkat PPS baru Termohon memberikan Formulir C1.KWK-KPU kepada Saksi Pemohon; 3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara berdasarkan Formulir C1.KWK-KPU pada 10 (sepuluh) kecamatan ditingkat TPS Hasil Perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah berjumlah 15.650 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara berjumlah 23.396 suara sah; 61 4. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan ditingkat PPK, Petugas PPK dengan sengaja telah merubah perolehan suara dari Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara mengurangkan suara Pemohon dari 15.650 suara menjadi 13.926 suara atau Pengurangan suara sah Pemohon berjumlah 1.724 suara; 5. Bahwa pada saat rekapituasi penghitungan suara ditingkat KPU Provinsi Maluku Termohon tidak melakukan perbaikan atau koreksi atas pengurangan angka yang dilakukan oleh perangkat dibawahnya tersebut, pada hal oleh Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap penjumlahan angka yang salah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat maupun pada kabupaten/kota lainya di Provinsi Maluku, akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya, bahkan mengsahkan surat suara yang dikurangkan oleh perangkat dibawahnya yaitu mulai dari tingkat PPK sampai dengan kabupaten/kota di Provisi Maluku, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 6. Bahwa perbuatan Termohon ini telah melanggar asas Pemilu yaitu asas Jujur dan adil sebagai penyelenggara Pemilu, dan juga telah mempengaruhi Hasil perolehan suara dari Pasangan Calon terutama Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon); H. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DENGAN CARA MEMASUKAN JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA 1. Bahwa Termohon dengan sengaja dan bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku TELAH MEMASUKKAN JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA berjumlah 5.200 (lima ribu dua ratus) Pemilih dengan POLA JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN TERTULIS DI FORMULIR C1.KWK.KPU TAPI IDENTITASNYA TIDAK TERCANTUM DALAM FORMULIR C.8.KWK.KPU yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yaitu (1). Kota Ambon (2). Kabupaten Buru, (3). Kabupaten Maluku Tenggara, (4). Kabupaten Seram Bagian Barat, (5). Kabupaten Buru Selatan, (6). Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dan oleh 62 Termohon nama-nama yang Identitasnya tidak jelas asalnya dari TPS lain tersebut dimasukan oleh Termohon dalam Formulir C1.KWK-KPU, sehingga telah terjadi Penambahan Suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal ini sebagaimana Pemohon gambarkan pada Tabel dibawah ini : KOTA AMBON Kota : Ambon Kecamatan : Leitimur Selatan NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 HATALAI 0 1 0 1 2 01 HUTUMURI 1 1 0 2 3 05 HUTUMURI 4 0 0 4 4 01 LEHARI 0 1 0 1 5 01 HUKURILA 2 0 0 2 Total 7 3 0 10 Kota : Ambon Kecamatan : Teluk Ambon NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 07 TAWIRI 0 1 0 1 2 10 TAWIRI 1 0 0 1 3 01 HATIVE BESAR 2 5 0 7 4 02 HATIVE BESAR 0 2 0 2 5 05 HATIVE BESAR 1 2 0 3 6 06 HATIVE BESAR 0 3 0 3 7 07 HATIVE BESAR 1 0 0 1 8 08 HATIVE BESAR 2 2 0 4 9 09 HATIVE BESAR 1 0 0 1 10 10 HATIVE BESAR 2 2 0 4 11 01 WAYAME 1 1 0 2 12 02 WAYAME 2 3 0 5 13 03 WAYAME 1 0 0 1 14 04 WAYAME 3 2 0 5 15 05 WAYAME 6 3 0 9 16 06 WAYAME 4 6 0 10 63 17 08 WAYAME 1 0 0 1 18 05 LAHA 3 1 0 4 19 07 LAHA 1 2 0 3 20 01 RUMAH TIGA 5 5 0 10 21 02 RUMAH TIGA 0 1 0 1 22 03 RUMAH TIGA 0 1 0 1 23 04 RUMAH TIGA 2 1 0 3 24 07 RUMAH TIGA 1 0 0 1 25 10 RUMAH TIGA 1 5 0 6 26 12 RUMAH TIGA 1 2 0 3 27 13 RUMAH TIGA 6 5 0 11 28 14 RUMAH TIGA 5 1 0 6 29 17 RUMAH TIGA 2 0 0 2 30 01 HUNUT 1 1 0 2 31 03 HUNUT 0 5 0 5 32 05 HUNUT 0 1 0 1 33 06 HUNUT 9 7 0 16 34 03 POKA 1 1 0 2 35 04 POKA 0 2 0 2 36 05 POKA 1 1 0 2 37 06 POKA 2 1 0 3 Total 69 75 0 144 Kota : Ambon Kecamatan : Baguala NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 02 PASSO 1 0 2 0 2 2 03 PASSO 1 1 0 0 1 3 04 PASSO 1 2 1 0 3 4 06 PASSO 1 0 1 0 1 5 08 PASSO 1 2 2 0 4 6 15 PASSO 1 1 1 0 2 7 16 PASSO 1 0 3 0 3 8 17 PASSO 1 2 0 0 2 9 01 PASSO 2 1 4 0 5 10 03 PASSO 2 2 3 0 5 11 06 PASSO 2 1 1 0 2 12 11 PASSO 2 1 0 0 1 13 01 AMAORY 2 1 0 3 14 02 NANIA 1 1 0 2 15 03 NANIA 2 3 0 5 16 04 NANIA 4 3 0 7 17 05 NANIA 1 3 0 4 18 06 NANIA 5 14 0 19 19 01 NEGERI LAMA 6 5 0 11 20 02 NEGERI LAMA 8 11 0 19 64 21 03 NEGERI LAMA 7 10 0 17 22 04 NEGERI LAMA 42 0 0 42 23 02 LATERI 1 0 0 1 24 03 LATERI 2 2 0 4 25 08 LATERI 2 1 0 3 26 09 LATERI 1 1 0 2 27 01 HALONG 1 0 0 1 28 08 LATA 5 5 0 10 29 02 WAIHERU 12 22 0 34 30 03 WAIHERU 1 1 0 2 31 04 WAIHERU 1 1 0 2 32 05 WAIHERU 2 3 0 5 33 06 WAIHERU 9 7 0 16 34 07 WAIHERU 4 6 0 10 35 10 WAIHERU 1 2 0 3 36 12 WAIHERU 2 2 0 4 37 14 WAIHERU 6 9 0 15 38 17 WAIHERU 2 2 0 4 39 18 WAIHERU 39 8 0 47 Total 182 141 0 323 Kota : Ambon Kecamatan : Nusaniwe NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 02 LATUHALAT 1 2 0 3 2 08 LATUHALAT 1 1 0 2 3 10 LATUHALAT 0 1 0 1 4 11 LATUHALAT 2 0 0 2 5 12 LATUHALAT 0 1 0 1 6 13 LATUHALAT 0 1 0 1 7 16 LATUHALAT 2 0 0 2 8 03 MANGGA DUA 4 1 0 5 9 04 MANGGA DUA 0 2 0 2 10 06 MANGGA DUA 1 2 0 3 11 08 MANGGA DUA 4 7 0 11 12 03 KELURAHAN NUSANIWE 1 3 0 4 13 06 KELURAHAN NUSANIWE 1 2 0 3 14 14 KELURAHAN NUSANIWE 2 2 0 4 15 03 NEGERI NUSANIWE 0 3 0 3 16 01 URUMESENG 0 2 0 2 17 06 WAINITU 0 1 0 1 18 10 WAINITU 0 2 0 2 65 19 12 WAINITU 1 4 0 5 20 13 WAINITU 3 3 0 6 21 14 WAINITU 1 1 0 2 22 20 WAINITU 4 5 0 9 23 01 KUDAMATI 1 2 0 0 2 24 02 KUDAMATI 1 1 0 0 1 25 06 KUDAMATI 1 1 1 0 2 26 09 KUDAMATI 1 3 4 0 7 27 14 KUDAMATI 1 1 0 0 1 28 01 KUDAMATI 2 3 1 0 4 29 04 KUDAMATI 2 0 2 0 2 30 05 KUDAMATI 2 1 1 0 2 31 07 KUDAMATI 2 1 0 0 1 32 09 KUDAMATI 2 2 3 0 5 33 01 BENTENG 1 1 2 0 3 34 04 BENTENG 1 1 0 0 1 35 11 BENTENG 1 0 1 0 1 36 12 BENTENG 1 0 2 0 2 37 13 BENTENG 1 0 1 0 1 38 14 BENTENG 1 1 0 0 1 39 15 BENTENG 1 1 0 0 1 40 16 BENTENG 1 2 1 0 3 41 01 BENTENG 2 0 1 0 1 42 02 BENTENG 2 1 0 0 1 43 08 BENTENG 2 2 7 0 9 44 11 BENTENG 2 0 3 0 3 45 13 BENTENG 2 0 3 0 3 46 01 BENTENG 2 3 1 0 4 47 02 WAIHAONG 1 2 0 3 48 05 WAIHAONG 1 3 0 4 49 07 WAIHAONG 3 5 0 8 50 09 WAIHAONG 0 2 0 2 51 01 KELURAHAN SILALE 1 0 0 1 52 02 KELURAHAN SILALE 0 3 0 3 53 03 KELURAHAN SILALE 1 2 0 3 54 01 URIMESING 3 2 0 5 55 02 URIMESING 3 4 0 7 56 05 URIMESING 0 1 0 1 57 01 AMAHUSU 1 1 0 2 58 02 AMAHUSU 1 3 0 4 59 03 AMAHUSU 6 3 0 9 60 05 AMAHUSU 1 1 0 2 61 07 AMAHUSU 1 3 0 4 62 08 AMAHUSU 1 2 0 3 63 09 AMAHUSU 2 0 0 2 64 10 AMAHUSU 2 0 0 2 Total 83 117 0 200 66 Kota : Ambon Kecamatan : Sirimau NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 02 BATU MERAH 6 1 4 5 2 04 BATU MERAH 6 1 1 2 3 05 BATU MERAH 6 1 0 1 4 08 BATU MERAH 6 1 0 1 5 10 BATU MERAH 6 8 5 13 6 13 BATU MERAH 6 4 3 7 7 17 BATU MERAH 6 13 8 21 8 22 BATU MERAH 6 1 1 2 9 23 BATU MERAH 6 3 4 7 10 05 BATU MERAH 5 1 1 2 11 07 BATU MERAH 5 2 0 2 12 11 BATU MERAH 5 5 5 10 13 06 BATU MERAH 5 1 1 2 14 05 BATU MERAH 5 3 6 9 15 09 BATU MERAH 4 1 1 2 16 03 BATU MERAH 4 1 0 1 17 15 BATU MERAH 4 3 0 3 18 17 BATU MERAH 4 2 2 4 19 19 BATU MERAH 4 0 0 1 1 20 18 BATU MERAH 4 3 0 3 21 14 BATU MERAH 4 4 2 6 22 08 BATU MERAH 3 2 3 5 23 20 BATU MERAH 3 3 4 7 24 04 BATU MERAH 3 9 10 19 25 06 BATU MERAH 3 8 7 15 26 05 BATU MERAH 2 10 4 14 27 06 BATU MERAH 1 3 7 10 28 09 BATU MERAH 1 7 8 15 29 11 BATU MERAH 1 12 18 30 30 13 BATU MERAH 1 10 9 19 31 14 BATU MERAH 1 3 2 5 32 15 BATU MERAH 1 8 5 13 33 16 BATU MERAH 1 1 1 2 34 02 BATU MEJA 6 2 8 35 05 BATU MEJA 1 0 1 36 11 BATU MEJA 4 2 6 37 15 BATU MEJA 2 0 2 38 19 BATU MEJA 3 6 9 39 20 BATU MEJA 3 3 6 40 04 BATU MEJA 6 5 11 41 01 BATU MEJA 1 0 1 42 18 BATU MEJA 2 2 4 43 20 BATU MEJA 3 3 6 44 03 AMANTELU 1 1 2 67 45 06 AMANTELU 1 1 2 46 08 AMANTELU 1 3 4 47 09 AMANTELU 2 3 5 48 10 AMANTELU 1 1 2 49 15 AMANTELU 1 0 1 50 04 AMANTELU 2 3 5 51 05 PANAN KASTURI 5 3 8 52 01 WAIHOKA 1 1 2 53 02 WAIHOKA 3 4 7 54 03 WAIHOKA 1 1 2 55 05 WAIHOKA 1 0 1 56 06 WAIHOKA 2 2 4 57 02 HATIWE KECIL 0 3 3 58 06 HATIWE KECIL 9 18 27 59 07 HATIWE KECIL 1 0 1 60 09 HATIWE KECIL 3 3 6 61 10 HATIWE KECIL 0 1 1 62 15 HATIWE KECIL 8 6 14 63 16 HATIWE KECIL 1 1 2 64 14 HATIWE KECIL 4 8 12 65 04 RIJALI 4 2 6 66 05 RIJALI 5 3 8 67 09 RIJALI 1 1 2 68 10 RIJALI 0 2 2 69 12 RIJALI 3 3 6 70 01 GALALA 1 0 1 71 03 GALALA 2 0 2 72 01 BATU GAJAH 2 7 9 73 05 BATU GAJAH 1 1 2 74 06 BATU GAJAH 1 5 6 75 08 BATU GAJAH 2 1 3 76 10 BATU GAJAH 1 0 1 77 11 BATU GAJAH 2 4 6 78 13 BATU GAJAH 1 0 1 79 18 BATU GAJAH 1 0 1 80 02 HONIPOPU 2 8 10 81 03 HONIPOPU 5 4 9 82 04 HONIPOPU 4 3 7 83 05 HONIPOPU 2 3 5 84 06 HONIPOPU 2 0 2 85 08 HONIPOPU 0 1 1 86 01 AHUSEN 1 1 2 87 05 AHUSEN 1 0 1 88 01 KARANG PANJANG 1 0 1 89 02 KARANG PANJANG 2 1 3 90 03 KARANG PANJANG 1 0 1 91 10 KARANG 0 1 1 68 PANJANG 92 11 KARANG PANJANG 2 1 3 93 12 KARANG PANJANG 1 4 5 94 03 SOYA 1 2 3 95 06 SOYA 3 5 8 96 08 SOYA 0 1 1 97 11 SOYA 2 3 5 98 12 SOYA 2 0 2 99 03 URITETU 1 0 1 100 04 URITETU 0 9 9 101 05 URITETU 1 0 1 102 06 URITETU 1 2 3 103 07 URITETU 0 1 1 104 04 URITETU 0 9 9 105 05 URITETU 1 0 1 106 06 URITETU 1 2 3 Total 278 298 1 577 Berdasarkan Tabel di atas, terdapat Penambahan Suara Pasangan calon Nomor Urut 5 di Kota Ambon, Dengan Cara Memasukan Jumlah Pemilih Dari TPS Lain Pada C1.KWK-KPU, Namun Tidak Dapat Membuktikan Nama-Nama Pemilih Pada Form. C8.KWK-KPU, sebagai berikut : NO NAMA KECAMATAN JUMLAH TPS KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 SIRIMAU 105 278 298 1 577 2 NUSANIWE 65 83 117 200 3 BAGUALA 39 182 141 323 4 TELUK AMBON 37 69 75 144 5 LEITIMUR SELATAN 5 7 3 10 Total 251 619 634 1 1.254 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Kabupaten : Maluku Tenggara Barat Kecamatan : Nirunmas NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1. 01 NIRUNMAS 5 4 9 2. 01 TUTUKEMBANG 1 0 1 Total 6 4 10 Kabupaten : Maluku Tenggara Barat Kecamatan : Tanimbar Utara 69 NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 NIRUNMAS 5 4 9 2 01 TUTUKEMBANG 1 0 1 3 03 RITABET 2 7 9 4 02 RITABET 4 9 13 5 02 LELINGLUAN 1 0 1 6 01 KELAAN 6 13 19 Total 19 33 52 Kabupaten : Maluku Tenggara Barat Kecamatan : Wertamrian NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 NIRUNMAS 5 4 9 2 01 TUTUKEMBANG 1 0 1 3 03 RITABET 2 7 9 4 02 RITABET 4 9 13 5 02 LELINGLUAN 1 0 1 6 01 KELAAN 6 13 19 7 01 TUMBUR 2 2 4 8 02 ARUI BAB 294 300 594 9 01 AMDASA 4 7 11 10 01 SANGLIAT KRAWAIN 5 5 10 Total 324 347 671 Kabupaten : Maluku Tenggara Barat Kecamatan : Karmomolin NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 NIRUNMAS 1 0 1 2 01 TUTUKEMBANG 1 0 1 Total 2 0 2 Kabupaten : Maluku Tenggara Barat Kecamatan : Yaru NO TPS KELURAHAN KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 RUMUGEUR 1 0 1 2 01 AWEAR 1 0 1 3 01 ROMEAN 10 10 20 TOTAL 12 10 22 Kabupaten : Maluku Tenggara Barat 70 Kecamatan : Tanimbar Utara NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 11 SAUMLAKI 1 0 1 2 12 SAUMLAKI 14 14 28 3 10 SAUMLAKI 1 0 1 4 07 SAUMLAKI 23 19 42 5 05 SAUMLAKI 21 38 59 6 02 SAUMLAKI 28 28 56 7 01 SAUMLAKI 16 13 29 8 08 SAUMLAKI 17 16 33 9 02 DESA BOMAKI 5 5 10 10 01 DESA BOMAKI 0 8 8 11 06 DESA OLELET BARAT 34 26 60 12 03 OLILIT 1 0 1 13 01 OLILIT TIMUR 16 16 32 TOTAL 177 183 360 Berdasarkan Tabel di atas, terdapat Penambahan Suara Pasangan calon Nomor Urut 5 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Dengan Cara Memasukan Jumlah Pemilih Dari TPS Lain Pada C1.KWK-KPU, Namun Tidak Dapat Membuktikan Nama-Nama Pemilih Pada Form. C8.KWK-KPU, sebagai berikut : NO NAMA KECAMATAN JUMLAH TPS KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 NIRUNMAS 2 6 4 10 2 TANIMBAR UTARA 6 19 33 52 3 WERTAMRIAN 10 324 347 671 4 KARMOMOLIN 2 2 0 2 5 YARU 3 12 10 22 6 TANIMBAR UTARA 13 177 183 360 TOTAL 36 540 577 1.117 KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Kabupaten : Seram Bagian Barat Kecamatan : Taniwel Timur NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 SUKARAJA 1 0 0 1 2 01 UWEN 1 0 0 1 3 01 MUSI HUWEI 0 5 0 5 TOTAL 2 5 0 7 Kabupaten : Seram Bagian Barat 71 Kecamatan : Taniwel NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 NUKUHAE 4 0 0 4 2 01 MURNATEN 1 1 0 2 3 01 NIKULUKAN 1 0 0 1 4 02 NIWELEHU 1 2 0 3 5 01 NUNIALI 2 0 0 2 6 02 NUNIALI 3 1 0 4 Total 12 4 0 16 Kabupaten : Seram Bagian Barat Kecamatan : Huamual Belakang NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 09 TAHALUPU 3 2 0 5 2 05 TIANG BENDERA 6 5 0 11 3 04 TIANG BENDERA 1 1 0 2 4 02 TAHALUPU 8 7 0 15 5 11 BUANO UTARA 1 0 0 1 Total 19 15 0 34 Kabupaten : Seram Bagian Barat Kecamatan : Huamual NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 16 LUHU 2 0 0 2 2 38 LUHU 8 3 0 11 3 40 LUHU 8 0 0 8 4 19 LOKI 1 1 0 2 5 17 LOKI 2 0 0 2 6 08 LOKI 3 4 0 7 7 04 KATAPANG 1 0 0 1 8 01 IHA 0 0 3 3 9 04 IHA 5 2 0 7 10 09 ELI BESAR 0 0 10 10 11 33 LUHU 3 0 0 3 12 31 LUHU 5 0 0 5 13 28 LUHU 1 0 0 1 14 27 ULATU 4 0 0 4 15 02 LUHU 6 8 0 14 Total 49 18 13 80 Kabupaten : Seram Bagian Barat Kecamatan : Manipa 72 NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 MASAWOY 1 0 0 1 2 02 MASAWOY 3 0 0 3 Total 4 0 0 4 Kabupaten : Seram Bagian Barat Kecamatan : Elpaputih NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 ELPAPUTIH 1 0 0 1 2 01 ELPAPUTIH 4 0 0 4 Total 5 0 0 5 Kabupaten : Seram Bagian Barat Kecamatan : Seram Barat NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 05 WAITOSO 1 0 0 1 2 03 PIRU 2 1 0 3 3 07 PIRU 1 2 0 3 4 08 PIRU 1 1 0 2 5 11 PIRU 1 0 0 1 6 15 PIRU 8 12 0 20 7 22 PIRU 0 1 0 1 8 03 ETI 1 0 0 1 9 04 ETI 1 0 0 1 10 09 ETI 1 0 0 1 11 12 ETI 0 1 0 1 12 01 NINIARI 2 0 0 2 Total 19 18 0 37 Kabupaten : Seram Bagian Barat Kecamatan : Kairatu Barat NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 07 KAMAL 2 2 0 4 2 08 KAMAL 0 2 0 2 3 13 KAMAL 1 0 0 1 4 12 KAMAL 0 1 0 1 5 10 KAMAL 1 0 0 1 6 01 WAISARISA 0 1 0 1 Total 4 6 0 10 Berdasarkan Tabel di tas, terdapat Penambahan Suara Pasangan calon Nomor Urut 5 di Kabupaten Seram Bagian Barat, Dengan Cara Memasukan 73 Jumlah Pemilih Dari TPS Lain Pada C1.KWK-KPU, Namun Tidak Dapat Membuktikan Nama-Nama Pemilih Pada Form. C8.KWK-KPU, Sebagai Berikut: NO NAMA KECAMATAN JUMLAH TPS KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 TANIWEL TIMUR 3 2 5 0 7 2 TANIWEL 6 12 4 0 16 3 HUAMUAL BELAKANG 5 19 15 0 34 4 HUAMUAL 15 49 18 13 80 5 MANIPA 2 4 0 0 4 6 ELPAPUTIH 2 5 0 0 5 7 SERAM BARAT 12 19 18 0 37 8 KAIRATU BARAT 6 4 6 0 10 TOTAL 51 114 66 13 193 KOTA TUAL Kota : Tual Kecamatan : Dullah Selatan NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 25 DESA TUAL 9 10 19 2 27 TUAL 3 3 3 23 TUAL 4 2 6 4 20 DESA TUAL 2 5 7 5 19 DESA TUAL 5 7 12 6 16 TUAL 2 2 7 14 DESA TUAL 5 2 13 8 10 DESA TUAL 2 4 6 9 07 DESA TUAL 7 4 11 10 06 DESA TUAL 5 4 9 11 13 DESA TUAL 3 3 12 06 MARSUM 7 12 19 13 02 DUSUN FITARLOR 2 1 3 14 03 DESA TAAR 1 2 3 15 03 KETSOBLAH 7 9 16 16 12 LODAR EL 9 6 15 17 05 MASRUM 4 3 7 18 04 MASRUM 6 10 16 19 07 MASRUM 1 1 2 20 09 MASRUM 13 6 19 21 01 LODAR EL 2 0 2 22 08 LODAR EL 2 1 3 23 11 LODAR EL 6 3 9 74 24 02 KETSOBLAK 5 0 5 25 07 KETSOBLAK 1 0 1 26 10 KETSOBLAK 0 1 1 27 12 KETSOBLAK 4 4 8 28 14 KETSOBLAK 3 9 12 Total 112 114 232 Kota : Tual Kecamatan : Dullah Utara NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 FIDITAN 1 0 1 2 02 DESA FIDITAN 0 1 1 3 07 FIDITAN 2 2 4 4 08 FIDITAN 2 1 3 5 04 DULLA LAUT 0 3 3 6 01 DULLA LAUT 2 0 2 7 04 FIDITAN 4 3 7 8 02 DESA FIDITAN 2 1 3 9 02 DULLAH 1 2 3 10 04 OHOITEL 2 2 4 11 05 OHOITEL 10 12 22 Total 26 27 53 Kota : Tual Kecamatan : Pulau – Pulau Kur NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 FINUALEN 0 4 4 Total 0 4 4 Berdasarkan Tabel di atas, terdapat Penambahan Suara Pasangan calon Nomor Urut 5 di Kota Tual, Dengan Cara Memasukan Jumlah Pemilih Dari TPS Lain Pada C1.KWK-KPU, Namun Tidak Dapat Membuktikan Nama-Nama Pemilih Pada Form. C8.KWK-KPU, sebagai berikut : NO NAMA KECAMATAN JUMLAH TPS KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 DULLAH SELATAN 28 112 114 226 2 DULLAH UTARA 11 26 27 53 3 PULAU- PULAU KUR 1 0 4 4 TOTAL 40 138 145 283 KABUPATEN MALUKU TENGGARA Kabupaten : Maluku Tenggara 75 Kecamatan : Kei Kecil NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 03 OHOI DERTAFUN 1 2 3 2 01 OHOI DERTAFUN 1 1 3 04 FAAN 1 1 2 4 01 FAAN 1 3 4 5 01 EFU 1 1 6 05 WAF OHOI BADAR 3 3 7 04 WAP 4 8 12 8 03 TETEAT 1 1 9 02 OHOI TETOAT 5 3 8 10 05 DIAN 2 8 10 11 04 DEBUT 1 1 2 12 03 NGILNGOF 1 2 3 13 02 NGILNGOF 1 1 2 14 01 RUMADIAN 1 4 5 15 03 KELANIT 2 2 4 16 01 OHOI KOLSER 1 2 3 17 02 OHOI LETMAN 2 6 8 18 01 OHOI WARWUT 1 1 2 19 01 NAMAR 1 1 20 01 HOJAN WAKDEK 2 7 9 21 19 HOJAN WAKDEK 4 4 22 15 HOJAN WAKDEK 1 1 23 14 HOJAN WAKDEK 3 3 24 10 HOJAN WAKDEK 13 25 38 25 08 HOJAN WAKDEK 3 3 6 26 05 HOJAN WAKDEK 1 5 6 27 04 HOJAN WAKDEK 7 8 15 28 14 LANGGUR 2 2 4 29 06 LANGGUR 1 4 5 30 02 LANGGUR 1 1 31 19 LANGGUR 1 1 32 17 LANGGUR 1 1 33 16 LANGGUR 1 1 34 13 LANGGUR 1 6 7 35 09 LANGGUR 1 1 2 76 36 07 LANGGUR 5 6 11 37 01 LANGGUR 1 3 4 Total 69 125 0 194 Kabupaten : Maluku Tenggara Kecamatan : Kei Kecil Timur NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 03 OHO SEP 3 3 6 2 03 DANAR TARNATE 1 1 3 03 YATAUN 1 1 2 4 02 ABEAN KAMER 2 1 3 5 01 ABEN 1 1 6 01 MASTUR 1 1 7 02 MASTUR 3 2 5 8 05 WAIN 2 3 5 9 02 WAIN 6 5 11 10 01 ELA ARLEP 2 1 3 11 01 OHOI RUMAAT 3 3 6 Total 22 22 0 44 Kabupaten : Maluku Tenggara Kecamatan : Kei Kecil Barat NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 WARBAL 2 2 2 02 OHOI RA 1 3 4 3 01 URU PULAU 5 3 8 Total 6 8 0 14 Kabupaten : Maluku Tenggara Kecamatan : Kei Besar NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 05 ELRALANG 1 1 2 03 MUN OHOI TADIUN 1 1 3 07 ELRALANG 1 1 4 10 ELRALANG 2 5 7 5 02 ELRALANG 4 4 8 6 03 OHOI NANGAN 2 2 7 02 OHOI NANGAN 1 1 2 8 01 OHOI NANGAN 1 1 9 01 LEOROHOI LIN 5 5 10 01 OHOI OHOI EL 1 1 11 02 OHOI WAIT 1 2 3 12 01 OHOI WAIT 1 1 77 13 03 RAHARENG 2 2 14 02 RAHARENG 2 5 7 15 01 RAHARENG 3 3 6 16 03 ELAT 3 1 4 17 02 ELAT 6 2 8 18 01 ELAT 4 4 8 19 03 WER OHOI NAM 5 2 7 20 02 KUUR 4 4 Total 40 39 0 79 Kabupaten : Maluku Tenggara Kecamatan : Kei Besar Selatan NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 NUHIANAT 1 1 2 01 OHOINGATAN 2 2 4 Total 3 2 0 5 Kabupaten : Maluku Tenggara Kecamatan : Kei Besar Utara Timur NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 02 KILWAER 1 1 2 06 BANDA ELI 1 1 3 03 BANDA ELI 1 1 4 03 DESA HOLAT 1 1 5 01 DESA WATLAR 1 1 2 6 04 HOLLAT 2 2 7 01 OHOI OHOI RAU 1 2 3 Total 5 6 0 11 Berdasarkan tabel di atas, terdapat Penambahan Suara Pasangan calon Nomor Urut 5 di Kabupaten Maluku Tenggara, Dengan Cara Memasukan Jumlah Pemilih Dari TPS Lain Pada C1.KWK-KPU, Namun Tidak Dapat Membuktikan Nama-Nama Pemilih Pada Form. C8.KWK-KPU, sebagai berikut: NO NAMA KECAMATAN JUMLAH TPS KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 KEI KECIL 37 69 125 0 194 2 KEI KECIL TIMUR 11 22 22 0 44 3 KEI KECIL BARAT 3 6 8 0 14 4 KEI BESAR 20 40 39 0 79 5. KEI BESAR SELATAN 2 3 2 0 5 6. KEI BESAR UTARA TIMUR 7 5 6 0 11 78 Total 80 145 202 347 KABUPATEN MALUKU TENGAH Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Saparua NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 02 PAPERU 0 2 0 2 2 03 SIRI SORI ISLAM 1 0 0 1 3 01 NOLLOTH 4 4 0 8 4 04 HARIA 165 188 0 353 5 03 HARIA 1 2 0 3 6 02 HARIA 3 5 0 8 7 10 HARIA 1 0 0 1 8 09 HARIA 4 7 0 11 9 07 HARIA 5 8 0 13 10 05 ABORU 3 4 0 7 11 03 HARUKU 2 1 0 3 12 03 KABAUW 1 1 0 2 13 02 OUW 1 1 0 2 14 02 SAPARUA 1 0 0 1 15 01 ITAWAKA 0 1 0 1 16 02 ITAWAKA 0 1 0 1 17 03 ITAWAKA 2 3 0 5 18 02 IHAMAHU 1 1 0 2 Total 195 229 0 424 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Leihitu NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 07 NEGERI SEITH 2 1 0 3 2 04 SEITH 7 2 0 9 3 03 SEITH 0 1 0 1 4 02 SEITH 0 2 0 2 5 06 HILA 3 3 0 6 6 08 HILA 1 4 0 5 7 09 HILA 7 7 0 14 8 11 MAMUA-HILA 10 8 0 18 9 07 URENG/TUHULESI 1 1 0 2 10 05 NUSA ELA 1 0 0 1 11 04 URENG 3 2 0 5 12 03 URENG 0 1 0 1 13 09 TELAGA KODOK (HITU LAMA) 2 0 0 2 14 08 HITU LAMA 2 0 0 2 15 07 HITU LAMA 1 0 0 1 79 16 02 HITU LAMA 0 0 3 3 17 10 ASILULU 6 4 0 10 18 09 ASILULU 14 14 0 28 19 08 ASILULU 2 1 0 3 20 07 ASILULU 3 3 0 6 21 06 ASILULU 5 0 0 5 22 05 ASILULU 2 8 0 10 23 04 ASILULU 3 1 0 4 24 03 ASILULU 1 4 0 5 25 02 ASILULU 1 3 0 4 26 01 ASILULU 10 8 0 18 27 06 KALAULI 1 0 0 1 28 07 NEGERI WAKAL 2 1 0 3 29 06 NEGERI WAKAL 1 0 0 1 30 05 WAKAL 0 1 0 1 31 04 WAKAL 1 2 0 3 32 08 HITU MESING 1 0 0 1 Total 93 82 3 175 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Salahutu NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 04 TENGAH-TENGAH 1 0 0 1 2 02 WAAI 3 4 0 7 3 03 WAAI 0 1 0 1 4 04 WAAI 0 1 0 1 5 06 WAAI 4 1 0 5 6 07 WAAI UJUNG BATU 2 3 0 5 7 08 WAAI 3 1 0 4 8 09 WAAI 3 1 0 4 9 01 TIAL 6 6 0 12 10 02 TIAL 1 3 0 4 11 03 TIAL 4 2 0 6 12 01 SULI 3 2 0 5 13 02 SULI 3 1 0 4 14 03 SULI 2 1 0 3 15 04 SULI 2 2 0 4 16 05 SULI 2 8 3 3 17 06 SULI 2 0 0 2 18 07 SULI 1 1 0 2 19 10 SULI 5 2 0 7 20 11 SULI 3 4 0 7 21 13 SULI 2 2 0 4 22 06 LIANG 0 1 0 1 23 11 LENGKONG 7 3 0 10 24 27 TULEHU 5 2 0 7 25 26 MAMOKENG 5 6 0 11 26 24 TULEHU 1 1 0 2 80 27 23 TULEHU 3 2 0 5 28 20 TULEHU 8 12 0 20 29 19 TULEHU 8 5 0 13 30 18 TULEHU 3 1 0 4 31 16 TULEHU 4 7 0 11 32 12 TULEHU 1 4 0 5 33 10 TULEHU 7 18 0 25 34 09 TULEHU 1 1 0 2 35 08 TULEHU 5 8 0 13 36 07 TULEHU 1 0 0 1 37 05 TULEHU 7 7 0 14 38 04 TULEHU 11 14 0 25 39 02 TULEHU 6 18 0 24 40 01 TULEHU TANJUNG AIR PANAS 4 4 0 8 41 31 TULEHU 4 5 0 9 Total 143 165 12 308 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Banda NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 06 LONTHOR 3 1 0 4 2 05 LONTHOR 6 16 0 22 3 04 LONTHOR 8 6 0 14 4 03 LONTHOR 4 1 0 5 5 02 LONTHOR 2 6 0 8 6 09 LONTHOR 1 0 0 1 7 08 LONTHOR 1 0 0 1 8 01 TANAH RATA 4 1 0 5 9 02 DESA TANAH RATA 0 1 0 1 10 01 KAMPUNG BARU 0 5 0 5 11 01 KAMPUNG BARU 0 5 0 5 12 03 KAMPUNG BARU 2 2 0 4 13 04 KAMPUNG BARU 2 5 0 7 14 01 DWI WARNA 1 0 0 1 15 03 NUSANTARA 2 7 0 9 16 02 NUSANTARA 1 4 0 5 17 04 SALAMON 1 0 0 1 18 03 SALAMON 9 3 0 12 19 02 SALAMON 1 0 0 1 20 01 SALAMON 6 0 0 6 21 01 WAER 15 19 0 34 22 02 RAJAWALI 2 1 0 3 23 01 P. HATTA 0 0 2 2 24 01 MERDEKA 1 2 0 3 25 02 P. AY 2 0 0 2 26 03 P. AY 1 0 0 1 Total 75 85 2 160 81 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Leihitu Barat NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 03 WAKASIHU 15 30 0 45 2 02 LILIBOOI 1 0 1 1 3 06 WAILAPIA 1 0 1 1 4 05 HATU 4 1 0 5 5 03 HATU 3 0 0 3 6 01 HATU 1 1 0 2 Total 25 32 2 57 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Teon Nila Serua NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 02 NEGERI ISU 1 1 0 2 2 01 ISU 3 0 0 3 3 01 LAYENI 1 1 0 2 4 02 MESA 0 1 0 1 5 01 LESLURU 2 0 0 2 6 01 KOKROMAN 1 0 0 1 7 01 BUMEI 6 2 0 8 8 02 WATLUDAN 1 1 0 2 Total 15 6 0 21 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Pulau Haruku NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 PELAUW 1 1 0 2 2 03 PELAUW 2 0 0 2 3 10 PELAUW 1 3 0 4 4 11 PELAUW 4 8 0 12 5 12 PELAUW 4 5 0 9 6 06 PELAUW 1 4 0 5 7 02 KARIU 1 3 0 4 Total 14 24 0 38 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Seram Utara Timur NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 04 WAILOPING 5 4 0 9 Total 5 4 0 9 82 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Amahai NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 05 SOAHUKU 1 0 0 1 2 04 SOAHUKU 1 1 0 2 3 02 SOAHUKU 0 2 0 2 4 01 SOAHUKU 4 3 0 7 5 05 AMAHAI 7 1 0 8 6 04 AMAHAI 0 1 0 1 7 02 AMAHAI 2 0 0 2 8 11 HARURU 1 1 0 2 9 10 NEGERI HARURU 2 0 0 2 10 08 HARURU 2 2 0 4 11 07 HARURU 0 2 0 2 12 02 HARURU 1 1 0 2 13 03 MAKARIKI 0 1 0 1 14 01 HOLO 12 15 0 27 15 02 YAFILA 2 0 0 2 16 01 YAFILA 1 3 0 4 17 01 HATUHENU 1 3 0 4 18 07 SEPA 4 2 0 6 19 09 IHA/SEPA 2 0 0 2 20 12 SEPA 2 3 0 5 21 13 NEGERI TAMILOUW 1 0 0 1 22 01 RUTAH 4 12 0 16 23 02 RUTAH 6 2 0 8 24 03 RUTAH 2 4 0 6 25 05 RUTAH 1 0 0 1 26 01 NUWELETETU 3 3 0 6 Total 62 62 0 124 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Teluk Elpaputih NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 04 TANANAHU 1 0 0 1 2 01 TANANAHU 2 4 0 6 3 04 SAHULAU 2 1 0 3 Total 5 5 0 10 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Tehoru NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 10 HAYA 1 1 0 2 83 2 09 HAYA 7 6 0 13 3 08 HAYA 8 2 0 10 4 07 HAYA 3 0 0 3 5 03 HAYA 0 2 0 2 6 08 TEHORU 0 1 0 1 7 06 TEHORU 18 22 0 40 8 05 TEHORU 1 1 0 2 9 04 TEHORU 3 3 0 6 10 03 TEHORU 5 4 0 9 11 01 SAUNULU 2 0 0 2 12 02 NEGERI HATU 1 0 0 1 Total 49 42 0 91 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Seram Utara NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 05 SAWAI 2 0 0 2 2 04 SAWAI 1 1 0 2 3 03 SAWAI 1 1 0 2 4 01 SAWAI 17 18 0 35 5 02 HUAULU 1 4 0 5 6 01 HUAULU 1 0 0 1 7 01 MARAINA 1 0 0 1 8 04 NEGERI SOLEA 1 0 0 1 9 01 AIR BESAR 0 2 0 2 10 01 MALAKU 1 1 0 2 11 05 WAHAI 6 1 0 7 12 03 WAHAI 4 6 0 10 Total 36 34 0 70 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 02 MOROKAY 5 0 0 5 2 02 KOBI SADAR 1 0 0 1 3 01 SARIPUTIH 0 0 0 0 Total 6 0 0 6 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Seram Utara Barat NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 02 LABUAN 1 0 0 1 2 02 GALE-GALE 1 2 0 3 Total 2 2 0 4 84 Kabupaten : Maluku Tengah Kecamatan : Teluti NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 03 LAIMU 5 2 0 7 2 02 LAIMU 3 0 0 3 3 01 TEHUA 1 0 0 1 Total 9 2 0 11 Berdasarkan tabel di atas, terdapat Penambahan Suara Pasangan calon Nomor Urut 5 di Kabupaten Maluku Tengah, Dengan Cara Memasukan Jumlah Pemilih Dari TPS Lain Pada C1.KWK-KPU, Namun Tidak Dapat Membuktikan Nama-Nama Pemilih Pada Form. C8.KWK-KPU, sebagai berikut: NO NAMA KECAMATAN JUMLAH TPS KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 SAPARUA 18 195 229 0 424 2 LEIHITU 32 93 82 0 175 3 SALAHUTU 41 143 165 0 308 4 BANDA 26 75 85 0 160 5. LEIHITU BARAT 6 25 32 0 57 6. TEON NILA SERUA 8 15 6 0 21 7 PULAU HARUKU 7 14 24 0 38 8 SERAM UTARA TIMUR 1 5 4 0 9 9 AMAHAI 26 62 62 0 124 10 TELUK ELPAPUTIH 3 5 5 0 10 11 TEHORU 12 49 42 0 91 12. SERAM UTARA 12 36 34 0 70 13. SERAM UTARA TIMUR KOBI 3 6 0 0 6 14. SERAM UTARA BARAT 2 2 2 0 4 15. TELUTIH 3 9 2 0 11 Total 200 734 774 2 1.508 KABUPATEN BURU Kabupaten : Buru Kecamatan : Batabual NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 SEITH 0 0 5 5 2 02 SEITH 3 4 0 7 3 02 WAIMORAT 2 4 0 6 85 Total 5 8 5 18 Kabupaten : Buru Kecamatan : Waplau NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 WAPREA 1 0 0 1 2 01 WAILIHAN 3 1 0 4 3 01 SKIKILALE 3 0 0 3 4 01 SAMALAGI 4 3 0 7 5 01 HATAWANO 10 6 0 16 Total 21 10 0 31 Kabupaten : Buru Kecamatan : Air Buaya NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 02 WAIYULA 2 1 0 3 2 02 SAWADU 0 1 0 1 3 03 WAI MITE 2 0 0 2 4 01 WAIREMAN 4 0 0 4 5 02 WAIREMAN 3 0 0 3 6 03 WAIREMAN 1 0 0 1 7 01 WAIMANGIT 0 1 0 1 8 01 WAIKOSE 5 4 0 9 9 02 WAIKOSE 7 1 0 8 10 01 TANJUNG KARANG 6 4 0 10 11 03 TANJUNG KARANG 2 0 0 2 12 02 UKALAHIN 1 0 0 1 13 02 WAMLANA 2 1 0 3 14 03 WAMLANA 3 0 0 3 15 05 WAMLANA 6 0 0 6 16 07 WAMLANA 2 0 0 2 17 01 AIR BUAYA 3 4 0 7 18 03 AIR BUAYA 6 3 0 9 Total 55 20 0 75 Kabupaten : Buru Kecamatan : Wayapo NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 01 MASARETE 6 4 0 10 2 03 WAIGEREN 2 3 0 5 3 03 WANSAIT 5 3 0 8 4 01 NAMSINA 1 0 0 1 5 03 NAMSINA 3 0 0 3 6 02 GRANDENG 4 3 0 7 86 7 03 SAVANA JAYA 0 1 0 1 8 04 WAINENAT 0 0 5 5 9 04 TIFU 2 0 0 2 Total 23 14 5 42 Kabupaten : Buru Kecamatan : Namlea NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 04 JIKU BESAR 12 9 0 21 2 02 JIKU MARASA 1 0 0 1 3 02 BATUBOI 1 0 0 1 4 03 JAMILU 11 5 0 16 5 01 JAMILU 1 4 0 5 6 03 MENA 8 11 0 19 7 04 MENA 0 0 0 0 8 01 LALA 3 1 0 4 9 01 NAMLEA 9 5 0 14 10 03 SEHE 6 5 0 11 11 04 NAMLEA 1 1 0 2 12 04 KARANG JAYA 7 8 0 15 13 03 KARANG JAYA 6 5 0 11 14 01 UBUNG 4 5 0 9 15 02 UBUNG 5 3 0 8 16 01 RETE 30 22 0 52 17 03 NAMETEK 10 10 0 20 18 02 NAMETEK 8 8 0 16 19 01 NAMLEA 3 6 0 9 20 02 NAMLEA 1 0 0 1 21 01 NAMLEA 6 5 0 11 22 03 UBUNG 1 0 0 1 Total 134 113 0 247 Berdasarkan Tabel di atas, terdapat Penambahan Suara Pasangan calon Nomor Urut 5 di Kabupaten Buru, Dengan Cara Memasukan Jumlah Pemilih Dari TPS Lain Pada C1.KWK-KPU, Namun Tidak Dapat Membuktikan Nama- Nama Pemilih Pada Form. C8.KWK-KPU, sebagai berikut : NO NAMA KECAMATAN JUMLAH TPS KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 BATABUAL 3 5 8 5 18 2 WAPLAU 5 21 10 0 31 3 AIR BUAYA 18 55 20 0 75 4 WAYAPO 9 23 14 5 42 5. NAMLEA 22 134 113 0 247 Total 57 238 165 10 413 KABUPATEN BURU SELATAN Kabupaten : Buru Selatan 87 Kecamatan : Kapala Madan NO TPS KELURAHAN / DESA KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI-LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 03 FOGI 2 0 0 2 2 01 WALI 1 0 0 1 3 03 WMKANA 3 1 0 4 4 02 ELFULE 5 5 0 10 5 06 ELFULE 1 1 0 2 6 01 ELFULE 5 6 0 11 7 01 LEKSULA 5 4 0 9 8 02 LEKSULA 8 8 0 16 9 03 LEKSULA 2 5 0 7 10 04 LEKSULA 7 3 0 10 11 06 LEKSULA 1 0 0 1 12 01 KASE 1 0 0 1 Total 41 33 0 74 Berdasarkan Tabel di atas, terdapat Penambahan Suara Pasangan calon Nomor Urut 5 di Kabupaten Selatan, Dengan Cara Memasukan Jumlah Pemilih Dari TPS Lain Pada C1.KWK-KPU, Namun Tidak Dapat Membuktikan Nama-Nama Pemilih Pada Form. C8.KWK-KPU, Sebagai Berikut: NO NAMA KECAMATAN JUMLAH TPS KETERANGAN JUMLAH TOTAL LAKI- LAKI PEREMPUAN HANYA JUMLAH 1 KAPALA MADAN 12 41 33 0 74 Total 12 41 33 0 74 I. PELANGGARAN DAN ATAU KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SAAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KPU PROVINSI MALUKU: 1. Bahwa pada saat Rekapituasi Penghitungan suara ditingkat KPU Provinsi Maluku ( Termohon), Ketua KPU Provinsi Maluku, beralaku tidak adil dan tidak jujur sebagai Penyelenggara, karena tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Saksi Pemohon unttuk menyampaikan Koreksi terhadap angka Penghitungan yang salah, Terjadinya permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan DPT di Kecamatan Amarsekaru, Kabupaten Seram Bagaian Timur, Pencoretan-Pencoretan pada DPT di Kabupaten Buru Selatan, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh Petugas KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten / Kota; 2. Pada saat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan Keberatan terhadap Rekapituasi Penghitungan Hasil Suara di KPU Provinsi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten / Kota dan, Ketua KPU Provinsi Maluku 88 yang memimpin Rapat membelakangi Saksi Pemohon, dan Ketua KPU Provinsi langsung mengetuk meja dengan tangannya dan menyatakan bahwa permasalahan tidak ada serta langsung mengesahkan hasil rekapitulasi, dan sikap Ketua KPU Provinsi semacam ini terus berlanjut secara ber-urutan saat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan terhadap Ketua KPU Kabupaten/Kota lainnya yang menyampaikan Hasil Rekapitulai Penghitungan Suara hingga sampai selesainya Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C.3.KWK.KPU dan rekaman video; 3. Bahwa pada saat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan mengisi lembaran Keberatan Formulir Model C.3-KWK.KPKU, Ketua KPU Provinsi Maluku hanya memberikan waktu 15 menit untuk mengajukan Keberatan, padahal Jadwal yang ditentukan untuk Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Provinsi adalah selama 2 (dua) hari, akan tetapi oleh Ketua KPU Provinsi Maluku mempercepatnya dan Rekapituasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi berlangsung setengah hari yaitu dari Jam 10.30 WIT sampai dengan Jam 17.00 Wit; 4. Pada Saat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengintrupsi Saksi dari pasangan Calon Nomor Urut 3, Ketua KPU Provinsi Maluku dengan lantang menyatakan silakan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk saksi pasangan Calon Nomor Urut 5 berbicara; 5. Berdasarkan fakta di atas, maka KPU Provinsi Maluku Khusunya Ketua KPU Provinsi Maluku tidak menjalankan fungsinya sebagai Penyelenggara yang harus berada ditengah artinya tidak berpihak kepada pasangan calon Nomor Urut 5 sebagaimana Pemohon akan buktikan dengan Video Rekaman proses Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Provinsi Maluku; 6. Bahwa akibat pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada TPS, PPS dan PPK di sebagian besar Kabupaten / Kota di Maluku yaitu Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, , Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka telah terjadi Pengurangan atas Suara Pemohon dan Penambahan atas suara pasangan Calon Nomor Urut 5 ( Ir. SAID 89 ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH.) yang sangat merugikan Pemohon; 7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan perangkat dibawahnya yaitu mulai dari KPU Kabupaten / Kota, PPK, dan KPPS sebagaimana yang Pemohon uraikan di atas adalah telah mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara dari pasangan calon Nomor Urut 5 ( Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH.) yang mana dapat Pemohon gambarkan dalam bentuk Tabel tentang Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Versi TERMOHON NO KABUPATEN / KOTA PEROLEHAN SUARA SAH Abdullah Vanath,S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si Ir. SAID ASAGAF dan DR. Zeth Sahuburua,SH.MH. 1 Kota Ambon 56.285 82.242 2 Kabupaten Maluku Tengah 101.349 82.852 3 Kabupaten Seram Bagian Barat 55.553 41.558 4 Kabupaten Seram Bagian Timur 62.296 16.652 5 Kabupaten Buru 17.479 45.947 6 Kabupaten Buru Selatan 13.782 25.278 7 Kabupaten Maluku Tenggara 17.716 22.974 8 Kota Tual 10.345 16.437 9 Kab. Kepulauan Aru 19.181 15.235 10 Kab. Maluku Tenggara Barat 13.926 23.231 11 Kab. Maluku Barat Daya 15.703 17.478 JUMLAH 383.705 389.884 8. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Versi TERMOHON di atas setelah dikurangi Penambahan Suara Pasangan calon Nomor Urut 5 berdasarkan bukti mengenai TERMOHON TELAH MEMASUKKAN JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA berjumlah 5.204 (lima ribu dua ratus empat) Pemilih dengan POLA JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN TERTULIS DI FORMULIR C1.KWK.KPU TAPI 90 IDENTITASNYA TIDAK TERCANTUM DALAM FORMULIR C.8.KWK.KPU, maka perolehan Suara yang benar Pasangan calon Nomor Urut 3 sebanyak 383.705 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 384.680, sesuai Tabel di bawah ini sebagai berikut: NO KABUPATEN / KOTA PEROLEHAN SUARA SAH Abdullah Vanath,S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si Ir. SAID ASAGAF dan DR. Zeth Sahuburua,SH.MH. 1 Kota Ambon 56.285 (82.242 – 1.254) = 80.988 2 Kabupaten Maluku Tengah 101.349 (82.852 – 1.518) = 81.334 3 Kabupaten Seram Bagian Barat 55.553 (41.558 – 205) = 41.353 4 Kabupaten Seram Bagian Timur 62.296 16.652 5 Kabupaten Buru 17.479 (45.947 – 413) = 45.534 6 Kabupaten Buru Selatan 13.782 (25.278 – 74) = 25.204 7 Kabupaten Maluku Tenggara 17.716 (22.974 – 347) = 22.627 8 Kota Tual 10.345 (16.437 – 289) = 16.148 9 Kab. Kepulauan Aru 19.181 15.235 10 Kab. Maluku Tenggara Barat 13.926 (23.231 – 1.117) = 22.114 11 Kab. Maluku Barat Daya 15.703 17.478 JUMLAH 383.705 (389.884 – 5.204) = 384.680 9. Bahwa setelah didapat Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara YANG BENAR yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 383.705 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 384.680 sebagaimana Tabel di atas, maka selanjutnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut dikurangi dengan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 terkait pelanggaran yang dilakukan Termohon yang terjadi di : - Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebanyak 1.096 suara; - TPS 1 Desa Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 47 suara; - Kabupaten Buru Selatan sejumlah 1.928 suara dengan rincian: - Kecamatan Namrole: TPS 1 Desa Okilama sebanyak 168 suara; TPS 2 Desa Okilama sebanyak 84 suara; 91 TPS 3 Desa Okilama sebanyak 118 suara; TPS 1 Desa Fatmite sebanyak 40 suara; TPS 2 Desa Fatmite sebanyak 60 suara; - Kecamatan Waisama: TPS 3 Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu sebanyak 252 suara; TPS 1 Desa Lena sebanyak 34 suara; TPS 3 Desa Lena sebanyak 3 suara; - Kecamatan Kepala Madan: TPS 1 Desa Biloro sebanyak 668 suara; TPS 1 Desa Waikeka sebanyak 501 suara; Dengan demikian, perolehan akhir Suara yang benar dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 383.705 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 381.609, sesuai Tabel di bawah ini sebagai berikut: REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG BENAR VERSI PEMOHON NO KABUPATEN / KOTA PEROLEHAN SUARA SAH Abdullah Vanath,S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si Ir. SAID ASAGAF dan DR. Zeth Sahuburua,SH.MH. 1 Kota Ambon 56.285 (80.988 – 1.096) = 7.9892 2 Kabupaten Maluku Tengah 101.349 (81.334 – 47) = 81.287 3 Kabupaten Seram Bagian Barat 55.553 41.353 4 Kabupaten Seram Bagian Timur 62.296 16.652 5 Kabupaten Buru 17.479 45.534 6 Kabupaten Buru Selatan 13.782 (25.204 – 1.928) = 23.276 7 Kabupaten Maluku Tenggara 17.716 22.627 8 Kota Tual 10.345 16.148 9 Kabupaten Kepulauan Aru 19.181 15.235 10 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 13.926 22.114 11 Kabupaten Maluku Barat Daya 15.703 17.478 JUMLAH 383.705 (384.680 – 3.071) = 381.609 92 Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 739 / Kpts / KPU- PROV-028 / XII / 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertangal 28 Desember 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028 /XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tanggal 28 Desember 2013 3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, Tanggal 28 Desember 2013 sebagaimana Tabel dibawah ini: NO KABUPATEN / KOTA PEROLEHAN SUARA SAH Abdullah Vanath,S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si Ir. SAID ASAGAF dan DR. Zeth Sahuburua,SH.MH. 1 Kota Ambon 56.285 7.9892 2 Kabupaten Maluku Tengah 101.349 81.287 3 Kabupaten Seram Bagian Barat 55.553 41.353 4 Kabupaten Seram Bagian Timur 62.296 16.652 5 Kabupaten Buru 17.479 45.534 6 Kabupaten Buru Selatan 13.782 23.276 7 Kabupaten Maluku Tenggara 17.716 22.627 8 Kota Tual 10.345 16.148 9 Kab. Kepulauan Aru 19.181 15.235 10 Kab. Maluku Tenggara Barat 13.926 22.114 11 Kab. Maluku Barat Daya 15.703 17.478 JUMLAH 93 383.705 381.609 Atau 4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA di Desa Wasia dan Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah; 5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG pada : a. Seluruh TPS di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; b. TPS 4 dan TPS 5 Desa Sahulau, TPS 1 Desa Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah; c. Seluruh TPS pada 4 Kecamatan di Kecamatan Waplau, Kecamatan Batabual, Kecamatan Waeapo, Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru; d. TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Oki Lama, TPS 1, TPS 2 Desa Fatmite Kecamatan Namrole, TPS 3 Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kecamatan Waisama, TPS 1, TPS 2 Desa Biloro, dan TPS 1 Desa Wakeka Kecamatan Kepala Madan; e. Seluruh TPS pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Huamual, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Pulau Manipa, Kecamatan Elpaputih; f. Seluruh TPS di Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur; 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku (Termohon), Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengawasi tahapan dari pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-103 sebagai berikut: 94 1. Bukti P - 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/KPTS/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulsi Perhitungn Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, Tanggal 28 Desember 2013 (telah disampaikan saat perbaikan pemohonan) 2. Bukti P - 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 740/KPTS/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, Tanggal 28 Desember 2013 (telah disampaikan saat perbaikan pemohonan) 3. Bukti P - 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal 16 November 2013 Nomor : 658/KPTS/KPU-PROV- 028/XII/2013 Tentang Penetapan Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, Tanggal 28 Desember 2013 (telah disampaikan saat perbaikan pemohonan) 4. Bukti P - 4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten / Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sesuai Formulir Model DB – KWK. KPU 5. Bukti P - 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Baguala, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. 6. Bukti P - 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, D1, D2 KWK – KPU Dan Lampiran D1. KWK – KPU Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Leitimur Selatan dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon 7. Bukti P - 7. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan 95 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Batumera 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 8. Bukti P - 7. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Batumera 2, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 9. Bukti P - 7. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Batumera 3, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 10. Bukti P - 7. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Batumera 4, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 11. Bukti P - 7. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Batumera 5, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 12. Bukti P - 7. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Batumera 6, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 13. Bukti P - 7. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Alhusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 14. Bukti P - 7. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai 96 Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Pandang Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 15. Bukti P - 7. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 16. Bukti P - 7. 10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 17. Bukti P - 7. 11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 18. Bukti P - 7. 12 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 19. Bukti P - 7. 13 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 20. Bukti P - 7. 14 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 21. Bukti P - 7. 15 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 97 22. Bukti P - 7. 16 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 23. Bukti P - 76. 17 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Karpan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 24. Bukti P - 7. 18 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 25. Bukti P - 7. 19 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. 26. Bukti P - 8. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 27. Bukti P - 8. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 28. Bukti P - 8. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 29. Bukti P - 8. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 98 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 30. Bukti P - 8. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Negeri Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 31. Bukti P - 8. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Benteng 1, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 32. Bukti P - 8. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Benteng 2, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 33. Bukti P - 8. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 34. Bukti P - 8. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Kudamati 1, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 35. Bukti P - 8. 10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Kudamati 2, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 36. Bukti P - 8. 11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Negeri 99 Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 37. Bukti P - 8. 12 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 38. Bukti P - 8. 13 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 39. Bukti P - 8. 14 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 40. Bukti P - 8. 15 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Negeri Urumesingt, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon 41. Bukti P - 9. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon 42. Bukti P - 9. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lata, Kecamatan Baguala, Kota Ambon 43. Bukti P - 9. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon 100 44. Bukti P - 9. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon 45. Bukti P - 9. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Passo 1, Kecamatan Baguala, Kota Ambon 46. Bukti P - 9. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Passo 2, Kecamatan Baguala, Kota Ambon 47. Bukti P - 9. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon 48. Bukti P - 9. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon 49. Bukti P - 9. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Negeri Passo Amaori, Kecamatan Baguala, Kota Ambon 50. Bukti P - 10. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon 51. Bukti P - 10. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 101 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon 52. Bukti P - 10. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon 53. Bukti P - 10. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon 54. Bukti P - 10. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon 55. Bukti P - 10. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon 56. Bukti P - 10. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon 57. Bukti P - 10. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon 58. Bukti P - 11. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa 102 Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon 59. Bukti P - 11. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon 60. Bukti P - 11. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Negeri Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon 61. Bukti P - 11. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa/Negeri Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon 62. Bukti P - 11. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Negeri Lehari, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon 63. Bukti P - 11. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon 64. Bukti P - 11. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon 65. Bukti P - 11. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Negeri Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon 103 66. Bukti P - 13 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Amahai, 67. Bukti P - 14 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kota Masohi 68. Bukti P - 15 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Tehoru 69. Bukti P – 17 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Saparua 70. Bukti P – 18 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Pulau Haruku 71. Bukti P – 19 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU, Kecamatan Nusalaut 72. Bukti P – 20 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Salahutu 73. Bukti P – 21 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Leihitu 74. Bukti P – 22 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Leihitu Barat 104 75. Bukti P – 23 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Teon Nila Serua 76. Bukti P – 24 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Teluk Elpaputih 77. Bukti P – 25 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Teluti 78. Bukti P - 26 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Seram Utara 79. Bukti P – 27 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Seram Utara/Kobi 80. Bukti P – 28 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Seram Utara/ Seti. 81. Bukti P – 29 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Seram Utara Barat. 82. Bukti P – 30 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, D1, D2 KWK – KPU Kecamatan Amahai. 83. Bukti P - 31 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Kota Masohi, 84. Bukti P – 32 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil 105 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Tehoru 85. Bukti P – 33 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Banda 86. Bukti P – 34 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Saparua 87. Bukti P – 35 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Pulau Haruku. 88. Bukti P – 36 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Nulasalut 89. Bukti P – 37 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Salahutu 90. Bukti P – 38 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Leihitu. 91. Bukti P – 39 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Leihitu Barat 92. Bukti P – 40 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Teon Nila Serua 106 93. Bukti P – 41 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Teluk Elpaputih 94. Bukti P – 42 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Teluti 95. Bukti P – 43 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Seram Utara. 96. Bukti P – 44 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Seram Utara/Kobi 97. Bukti P – 46 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Seram Utara Barat., 98. Bukti P – 47. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabuapten Maluku Tengah. 99. Bukti P – 47. 2 Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – 105KPU Desa Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 100. Bukti P – 47. 3 Fotokopi Berita A107cara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitunga108n Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provi109nsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Nuanei, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 101. Bukti P – 47. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 107 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Yai Noelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 102. Bukti P – 47. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 103. Bukti P – 47. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hunutetu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 104. Bukti P – 47. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 105. Bukti P – 47. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Banda Baru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 106. Bukti P – 47. 10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Holon, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 107. Bukti P – 47. 11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 108. Bukti P – 47. 12 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa 108 Sehati, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 109. Bukti P – 47. 13 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Haru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 110. Bukti P – 47. 14 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 111. Bukti P – 47. 15 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 112. Bukti P – 49.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Asu, Kecamatan Teon Nila Serua, , Kabupaten Maluku Tengah. 113. Bukti P – 49.2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tonetana, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 114. Bukti P – 49 . 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 115. Bukti P – 49. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa 109 Bumei, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 116. Bukti P – 49.5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kohkoroman, Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 117. Bukti P – 49. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ameth, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 118. Bukti P – 49. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Usliapan, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 119. Bukti P – 49. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Nakupia, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 120. Bukti P – 49. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waru, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 121. Bukti P – 49. 10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sepluru, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 122. Bukti P – 49. 11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kurlele, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 110 123. Bukti P – 49. 12 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lesluru, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 124. Bukti P – 49. 13 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Mesa, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 125. Bukti P – 49. 14 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Wotai Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 126. Bukti P – 49. 15 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 127. Bukti P - 49. 16 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Trana, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 128. Bukti P – 49. 17 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Jerili, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. 129. Bukti P – 50. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 111 130. Bukti P – 50. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 131. Bukti P – 50. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Moso, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 132. Bukti P – 50. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hatumete, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 133. Bukti P – 50. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hatu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 134. Bukti P – 50. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Yaputi, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 135. Bukti P- 50. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah 136. Bukti P – 50. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 112 137. Bukti P – 50. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 138. Bukti P – 50. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Salamahu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 139. Bukti P – 51. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. 140. Bukti P – 51. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. 141. Bukti P – 51. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Liang, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. 142. Bukti P – 51. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sahulau, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. 143. Bukti P – 51. 4. a Fotokopi Surat Permohonan Raja Negeri Wasia dan Raja Negeri Samasuru Nomor: 420/108/XI/2013, Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Malaku Perihal. Pengembalian DPT Ke Kabupaten Maluku Tengah 144. Bukti P – 51. 4.b E- KTP Masyarakat Negeri Wasia dan Negeri Samasuru yang terdaftar sebagai Masyarakat Kecamatan Teluk Elpaputih 113 Kabupaten Maluku Tengah. 145. Bukti P – 51.4.c DPT Pemilukada tahun 2012 Kecamatan Teluk Elpaputih Desa Samasuru, dan Desa Wasia Kabupaten Maluku Tengah 146. Bukti P – 52. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Itawaka, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 147. Bukti P – 52. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Noloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 148. Bukti P – 52. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ihamahu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 149. Bukti P – 52. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sirisori Amalatu, Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah. 150. Bukti P – 52. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 151. Bukti P – 52. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Mahu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 152. Bukti P – 52.7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa 114 Sirisori Islam, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 153. Bukti P – 52. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kulur, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 154. Bukti P – 52.9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 155. Bukti P – 52. 10 Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 156. Bukti P – 52.11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tiouw, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 157. Bukti P – 52. 12 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Paperu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 158. Bukti P – 52. 13 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ouw, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 159. Bukti P – 52.14 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 115 160. Bukti P – 52. 15 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Booy, Kecamatan Saparua, , Kabupaten Maluku Tengah. 161. Bukti P – 52. 16 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ulath, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 162. Bukti P – 53. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. 163. Bukti P – 53. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. 164. Bukti P – 53. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sameth, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah 165. Bukti P – 53. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah 166. Bukti P – 53. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah 116 167. Bukti P – 53. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wassu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah 168. Bukti P- 53. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah 169. Bukti P – 53. 10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah 170. Bukti P – 53. 11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. 171. Bukti P – 54. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Leinitu, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah 172. Bukti P - 54. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Akon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah 173. Bukti P - 54. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah 117 174. Bukti P – 54. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sila, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah 175. Bukti P – 54. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Titawai, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah 176. Bukti P – 54. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Nalahia, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah 177. Bukti P – 54. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Abubu, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah 178. Bukti P – 55.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tulehu/ Tenjung Air Panas, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. 179. Bukti P- 55. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tulehu/ Tenjung Air Panas, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. 180. Bukti P – 55. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. 118 181. Bukti P – 55. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. 182. Bukti P – 55. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. 183. Bukti P – 55. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. 184. Bukti P – 55. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. 185. Bukti P – 56. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 186. Bukti P – 56. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 187. Bukti P – 56. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 188. Bukti P – 56. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 119 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Negeri 5, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 189. Bukti P – 56. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 190. Bukti P – 56. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hitumeseng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 191. Bukti P – 56. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 192. Bukti P – 56. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 193. Bukti P – 56. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Seith,, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 194. Bukti P-56.10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 195. Bukti P-56.11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU TPS 1 Desa 120 Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. 196. Bukti P-57.2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. 197. Bukti P-57.3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. 198. Bukti P-57.4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Liliboi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. 199. Bukti P-57.5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Alang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. 200. Bukti P-58.3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tehua, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah. 201. Bukti P – 58. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah. 202. Bukti P – 59. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Nusantara, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 121 203. Bukti P – 59. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tanarata, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 204. Bukti P – 59. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 205. Bukti P – 59. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Selamon, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 206. Bukti P – 59. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa/Pulau Ay, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 207. Bukti P – 59. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa/ Pulau Run, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 208. Bukti P – 59. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa/ Pulau Hatta, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 209. Bukti P – 59. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Adminitratif Kampung Baru, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 122 210. Bukti P – 59. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Rajawali, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 211. Bukti P-59.10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK-KPU TPS 1 Desa Dwi Warna, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 212. Bukti P-59.11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK-KPU Desa Lonthoir, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 213. Bukti P-59.12 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK-KPU TPS 1 Desa Merdeka, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. 214. Bukti P- 60. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 215. Bukti P – 60. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hurailo, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 216. Bukti P – 60. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wailulu, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku 123 Tengah. 217. Bukti P – 60. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Paa, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 218. Bukti P – 60. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Karlutu Kara, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 219. Bukti P – 60. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 220. Bukti P- 60. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Labuang, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 221. Bukti P – 60. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 222. Bukti P – 60. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 124 223. Bukti P- 60. 10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 224. Bukti P – 60. 11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ruma Wei, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 225. Bukti P – 60. 12 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Karlutu Warasiwa, Kecamatan Seram Utara Barata, Kabupaten Maluku Tengah. 226. Bukti P – 61. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wai Asih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 227. Bukti P – 61. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kabuhari , Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 228. Bukti P- 61. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Marasahua, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 125 229. Bukti P – 61. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wai Musih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 230. Bukti P. 61. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Leawai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 231. Bukti P. 61. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 232. Bukti P – 61. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wai Bonipa, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 233. Bukti P – 61. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sari Putih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 234. Bukti P – 61. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kobi Sadar, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 126 235. Bukti Bukti P – 61. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 236. Bukti P – 61. 10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 237. Bukti P – 61. 11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 238. Bukti P – 61. 12 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kobi Murti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. 239. Bukti P – 62. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Pasahari, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 240. Bukti P – 62. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 241. Bukti P – 62. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai 127 Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Malaku, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 242. Bukti P – 62.4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 243. Bukti P – 62. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kaloa, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 244. Bukti P – 62. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 245. Bukti P-62.7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU TPS 01 Desa Robo, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 246. Bukti P-62.8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU TPS 01 Desa Rumah Sokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 247. Bukti P-62.9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU TPS 01 Desa Besi, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 248. Bukti P-63.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa 128 Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 249. Bukti P-63.2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 250. Bukti P-63.3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tanah Mera, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 251. Bukti P-63.4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wai Musel, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 252. Bukti P-63.5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Namto, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 253. Bukti P – 63. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tihuana, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 254. Bukti P-63.7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa 129 Aketernate, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 255. Bukti P-63.8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waihoping, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 256. Bukti P-63.9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waiputi, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 257. Bukti P-63.10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. 258. Bukti P-64.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Latu, Kecamatan Amlatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 259. Bukti P-64.2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 260. Bukti P-64.3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Rumakai, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 261. Bukti P-64.4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 130 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tumalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 262. Bukti P-64.5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Seriholo, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 263. Bukti P-64.6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 264. Bukti P – 64. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tihulale, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 265. Bukti P – 65. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Seakasale, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 266. Bukti P – 65.2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hatunuru, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 267. Bukti P – 65. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Walakone, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 268. Bukti P – 65. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan 131 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Makububui, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 269. Bukti P – 65. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Matapa, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 270. Bukti P – 65. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waraloin, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 271. Bukti P – 65. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Solea, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 272. Bukti P – 65. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Musihuwey, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 273. Bukti P – 65. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lumahpelu, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 132 274. Bukti P – 65. 10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tounussa, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 275. Bukti P – 65. 11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Uen Pantai, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 276. Bukti P – 65. 12 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Musihuwey, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 277. Bukti P – 65. 13 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sukaraja Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 278. P – 65. 14 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sohue, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 279. Bukti P – 65. 15 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Maloang, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 133 280. Bukti P – 65. 16 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lumahlatal, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. 281. Bukti P – 66.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lohiatala, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 282. Bukti P – 66. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 283. Bukti P – 66.3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waesamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 284. Bukti P - 66. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waesarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 285. Bukti P – 66. 5 Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waehatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 286. Bukti P – 66.6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 134 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Nurue, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 287. Bukti P-67.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. 288. Bukti P-67.2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. 289. Bukti P-67.3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ariate, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. 290. Bukti P-67.4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Loki , Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. 291. Bukti P-67.5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. 292. Bukti P-68.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Buano Selatan, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat. 293. Bukti P-68.2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai 135 Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Buano Utara, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat. 294. Bukti P-68.3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waisala, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat. 295. Bukti P-68.5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Haya Pulau, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat. 296. Bukti P-68.6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK-KPU Desa Sole, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. 297. Bukti P – 69. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Elpapitih, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat. 298. Bukti P – 69. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Somit-Pasinaro, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat. 299. Bukti P – 69. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Sanahu, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat. 136 300. Bukti P – 69. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Huku Kecil, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat. 301. Bukti P- 70. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 302. Bukti P – 70. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lomoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 303. Bukti P – 70. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Morikau, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 304. Bukti P – 70. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Niniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 305. Bukti P – 70. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 306. Bukti P – 70. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 137 307. Bukti P- 71. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Luhutubang, Kecamatan Kepulaun Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 308. Bukti P – 71. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulaun Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 309. Bukti P – 71. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tuny, Kecamatan Kepulaun Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 310. Bukti P – 71. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Wara, Kecamatan Kepulaun Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 311. Bukti P – 71. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Masaoi, Kecamatan Kepulaun Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 312. Bukti P – 71. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Buano, Kecamatan Kepulaun Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 138 313. Bukti P – 71. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hatu Putih, Kecamatan Kepulaun Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 314. Bukti P – 71. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tumalehu Timur, Kecamatan Kepulaun Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 315. Bukti P- 71. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulaun Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 316. Bukti P – 72. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waisala Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. 317. Bukti P – 72. 2 Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. 318. Bukti P – 72. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tonu Jaya Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. 139 319. Bukti P – 72. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. 320. Bukti P – 73. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Nikulukan Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 321. Bukti P – 73. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Niwelehu Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 322. Bukti P - 73. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Nuniali Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 323. Bukti P – 73. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lisabata Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 324. Bukti P – 73. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Pataule Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 325. Bukti P – 73. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hulung Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 140 326. Bukti P- 73.10 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kasie Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 327. Bukti P – 73. 11 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Lukuhay Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 328. Bukti P – 73. 13 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ueth Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 329. Bukti P – 73. 17 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ruma Soal Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. 330. Bukti P – 74. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Huku Anakota Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat. 331. Bukti P – 74. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Rambatu Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat. 332. Bukti P – 74. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Manusa Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat. 141 333. Bukti P – 74. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Rumberu Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat. 334. Bukti P – 74. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hunitetu Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat. 335. Bukti P – 75. 1 Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kairatu Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 336. Bukti P – 75. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Seriwawan Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 337. Bukti P – 75. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Kamarian Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 338. Bukti P – 75. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waimital Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 339. Bukti P – 75. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Hatusua Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 340. Bukti P – 75. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 142 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Uraur Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 341. Bukti P – 75. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Waipirit Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. 342. Bukti P – 76 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten / Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual sesuai Formulir Model DB – KWK. KPU 343. Bukti P - 77 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Dula Selatan, Dula Utara, Tayando Tan, Pulau-Pulau Kur, Kur Selatan., Kota Tual. 344. Bukti P – 78 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, D1, D2 KWK – KPU Dan Lampiran D1. KWK – KPU Kecamatan Dula Selatan, Dula Utara, Tayando Tan Pulau-Pulau Kur, Kur Selatan. 345. Bukti P- 78. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Tual Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual. 346. Bukti P – 78. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ohoi El Tayando Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual. 347. Bukti P – 78. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 143 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Taar Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual. 348. Bukti P – 78. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Ketsoblak Dulah Selatan, Kota Tual. 349. Bukti P – 78. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU se Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual. 350. Bukti P – 78. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual. 351. Bukti P – 78. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU se Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual. 352. Bukti P – 79. 1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten / Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Formulir Model DB – KWK. KPU 353. Bukti P – 80 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Yaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Mou Maru, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Nirmas, Kecamatan Warlabobar, Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Tanimbar Selatan. 354. Bukti P – 81 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 144 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, D1, D2 KWK – KPU Dan Lampiran D1. KWK – Kecamatan Mou Maru, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Nirmas, Kecamatan Warlabobar, Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Tanimbar Selatan. 355. Bukti P – 81.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.. 356. Bukti P – 81. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 357. Bukti P – 81. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Karmamolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 358. Bukti P – 81. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan mou Maru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 359. Bukti P – 81. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 360. Bukti P - 81. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Nirumas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 361. Bukti P – 81. 7 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 145 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa se- Kecamatan Warlabobar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 362. Bukti P – 81. 8 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 363. Bukti P – 81. 9 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 364. Bukti P – 82 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten / Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan sesuai Formulir Model DB – KWK. KPU 365. Bukti P – 83 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Namrole, Kecamatan Leksula, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Kepala Madam, Kecamatan Waesama. 366. Bukti P – 84 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, D1, D2 KWK – KPU Dan Lampiran D1. KWK – Kecamatan Namrole, Kecamatan Leksula, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Kepala Madam, Kecamatan Waesama. 367. Bukti P – 84.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan 368. Bukti P – 84.2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 146 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan 369. Bukti P – 84.3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan 370. Bukti P – 84.4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Kepala Madam, Kabupaten Buru Selatan 371. Bukti P – 84.5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan 372. Bukti P- 85 Bukti Rekaman Video Pelangaran Terhadap Pemungutan Suara di Kabupaten Buru Selatan (TPS 1, 2 dan 3 Desa Oki Lama Kecamatan Nambrole dan TPS 2 Desa Fatmite) Video arogansi Ketua KPU Provinsi Maluku pada saat Pleno tingkat KPU Privinsi, Rekaman upaya Perubahan C1 KWK KPU ke C2 KWK KPU Kecamatan Sirimau 373. Bukti P- 86 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten / Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru sesuai Formulir Model DB – KWK. KPU 374. Bukti P- 87 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Namlea, Kecamatan Wayapo, Kecamatan Waaplau, Kecamatan Air Buaya, Kecamatan Batabual. 375. Bukti P- 88 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, 147 D1, D2 KWK – KPU Dan Lampiran D1. KWK – Kecamatan Namlea, Kecamatan Wayapo, Kecamatan Waaplau, Kecamatan Air Buaya, Kecamatan Batabual. 376. Bukti P – 88.1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. 377. Bukti P – 88.2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru. 378. Bukti P – 88.3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan waplau, Kabupaten Buru. 379. Bukti P – 88.4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK – KPU Desa se- Kecamatan air buaya, Kabupaten Buru. 380. Bukti P – 88.5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa se- Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru. 381. Bukti P – 89 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Gorom Kabupaten Seram bagian Timur. 382. Bukti P-90 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- 148 Negeri Amaskaro Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur 383. Bukti P-90 Fotokopi Data Agregat Kependudukan se- Negeri Amarsikru 384. Bukti P-91 Fotokopi Data DPT Doble Se Negeri Amarsikru 385. Bukti P-92 Fotokopi Surat kepada PANWASLU Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 14 Desember 2014 tentang Permohonan Pemugutan Suara Ulang dari TIM Pemenangan Nomor Urut 3. 386. Bukti P-93 Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Nomor693/KPU-Prov- 028/XII/13 387. Bukti P-94 Keterangan saksi pasangan calon no urut 3, dihadapan Notris Subedar Piter, SH. Notaris Namlea. Sebgai berikut : 1. Arifin Masbait, Penyelenggara Tingkat PPS tidak melasanakan Pleno Pada kecamatan Batabual sebanyak 5 PPS 2. La Ode Djamaludin saksi pasangan Nomor Urut 3 di Tingkat KPU Buru, tidak pernah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa pada empat kecamatan masing Kecamatan Wayapo, Air Buaya Waplau dan Kecamatan Batubual., Saksi pasangan No Urut 3 tidak diberikan Formulir C1.KWK.KPU di tingkat KPPS (TPS 1 Desa Wehaka). 3. La Pona, Saksi pasangan no urut 3, pada TPS 1 Desa Nafrua, saksi tidak diberikan formulir C1.KWK.KPU oleh penyelenggara tingkat KPPS. 4. Yusuf Litiloly, Saksi Pasangan No urut 3, Pada TPS 2 Desa Wapsai (5) Agustinus Wael, Saksi Pasangan No 5 Desa Lele, saksi tidak diberikan C1 KWK KPU oleh penyelenggara. (6 ) Idris Tomia Saksi Pasangan No 3 pada TPS V Ilath saksi tidak diberikan C1 KWK KPU oleh penyelenggara. (7) Ode Rauf. Saksi pasanagan Dami pada TPS III Desa Ilath saksi pasangan Damai Tidak diberikan formolir C1 KWK KPU oleh penyelenggara di tingkat KPPS. (8) Ferdinandus Tasikjawa, Saksi pasangan Damai pada TPS Wasmeran saksi tidak diberikan formolir C1 KWK KPU oleh penyelenggara pada tingkat KPPS (9) Ismail Mulacin Saksi pasangan Damai pada TPS 2 Waebebe saksi tidak diberikan formolir C1. KWK KPU (10) Mesak Tasidjawa saksi pasangan Damai pada TPS Waedanga, saksi tidak diberikan formolir C1. KWK KPU, (11) Leonard Leslesy saksi pasanagn Damai pada TPS 149 Gehonangan saksi pasangan Damai tidak diberikan formolir C1 KWK KPU (12) Rikson Tomhisa saksi pasangan Damai pada TPS Frotonangan saksi pasangan Damai Tidak diberikan C1 KWK KPU oleh penyelenggara tingkat KPPS (13) Agus Tomhisa saksi pasangan Damai pada TPS Selwadu (14) Bambang Wael saksi Damai pada TPS 1 Desa Waikose, saksi tidak diberikan C1 KWK KPU oleh penyelenggara pada tingkat KPPS (15) Rahman Ike saksi pasangan Damai pada TPS IV Desa Parbulu. Saksi pasangan Damai tidak diberikan C1 KWK KPU oleh penyelenggara pada tingkat KPPS (16) Simon S, saksi pasangan Damai pada TPS Desa Nafrua, saksi tidak diberikan formolir C1 KWK KPU oleh penyelenggara tingkat KPPS (17) Damad Waikabu saksi Damai pada TPS Desa Kayeli saksi Damai tidak diberikan formolir C1 KWK KPU oleh penyelenggara ditingkat KPPS, (18) Nasar Marsaole saksi Damai tidak diberikan formolir C1-KWK KPU oleh penyelengara tingkat KPPS (19) Among Nacikit saksi Damai pada TPS V Desa Waegereng saksi Damai tidak diberikan formulir C1 KWK KPU pada tingkat KPPS (20) La Bauw Sampulawa, saksi pasangan Damai pada TPS IV desa Ilath Saksi pasangan Damai tidak diberikan formolir C1 KWK KPU oleh penyelenggara tingkat KPPS. (21) Saleh Tomhisa saksi damai pada TPS Waeraman saksi Damai tidak diberikan formolir C1 KWK KPU oleh penyelenggara pada tingkat KPPS. (22) Beni Lehalima saksi pasangan Dami pada TPS Mhangatnan saksi tidak diberikan formolir C1 KWK KPU oleh penyelenggara tingkat KPPS, (23) Jhon Lehalima saksi pasangan Damai pada TPS Leman Poli saksi saksi tidak diberikan formolir C1 KWK KPU oleh penyelenggara pada tingkat KPPS (24) Supardi saksi pasangan damai pada TPS 1 Desa Widit saksi tidak diberikan formolir C1 KWK KPU oleh penyelenggara tingkat KPPS (25) Ruben Thomhisa saksi pasangan Damai pada TPS Walsekat saksi tidak diberikan C1 KWK KPU oleh penyelenggara tingkat KPPS 388. Bukti P – 95 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten / Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Formulir Model DB – KWK. KPU 150 389. Bukti P - 96 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Kei Kecil, Kei Kecil Timur, Kei Kecil Barat, Kei Besar, Kei Besar Serlatan, Kei Besar Utara Timur. 390. Bukti P – 97. 1 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara 391. Bukti P – 97. 2 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara 392. Bukti P – 97. 3 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara 393. Bukti P – 97. 4 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara 394. Bukti P – 97. 5 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara 395. Bukti P- 97. 6 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Sesuai Formulir Model C, C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK – KPU Desa Se- Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara 396. Bukti P- 98.A Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 151 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat. 397. Bukti P- 98.B Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Seram Barat Seram Bagian Barat. 398. Bukti P- 98.C Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Inamosol Seram Bagian Barat. 399. Bukti P- 98.D Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Kairatu Barat Seram Bagian Barat. 400. Bukti P- 98.E Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Hualmual Seram Bagian Barat. 401. Bukti P- 98.F Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Amalatu Seram Bagian Barat. 402. Bukti P- 98.G Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Huamual Belakang Seram Bagian Barat. 403. Bukti P- 98.H Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DA, DA1, DA2 KWK – KPU Kecamatan Taniwel Seram Bagian Barat. 404. Bukti P - 99. Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model D, 152 D1, D2 KWK – KPU Kecamatan Inamosol Seram Bagian Barat. 405. Bukti P - 100. Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Sesuai Formulir Model DB. KWK – KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. 406. Bukti P-101 Fotokopi Rekomendasi Panwas Kabupaten Buru Selatan untuk pemecatan PPS Desa Fatmite dan Desa Oki Lama. 407. Bukti P-102 Fotokopi Surat Penolakan PSU oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 408. Bukti P-103 Fotokopi Laporan Penolakan PSU oleh Tim Damai Selain itu, Pemohon mengajukan satu orang ahli dan dua puluh empat orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014, 21 Januari 2014, 23 Januari 2014 dan 24 Januari 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H. M.Hum. • Di wilayah hukum manakah pemililh harus menggunakan hak pilihnya, dalam hal terdapat keadaan hukum berupa ketidakjelasan batas wilayah hukum dua daerah otonom? Sahkah tindakan penyelenggara Pemilu Gubernur yang mengakibatkan pemilih pada desa-desa yang berbatasan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dengan alasan status hukum desa-desa tersebut belum jelas? • Dua isu hukum yang secara prinsipal dimintakan oleh Pemohon kepada saya, untuk membantu menemukan hukumnya dalam sidang Mahkamah. Untuk hal apakah daerah otonom harus memiliki batas? Dapatkah seseorang menyandang dua status domisili pada dua daerah otonom yang berbeda? Apakah menggunakan hak pilih merupakan urusan pemerintahan (umum) yang bersifat concurrent? • Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, jelas; pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Apa Itu urusan pemerintahan? Urusan pemerintahan tidak lain adalah hal-ihwal tentang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. • Pendidikan, kesehatan, pertanian, sekadar sebagai contoh, itulah beberapa 153 jenis urusan pemerintahan, yang pengurusannya didesentralisasikan kepada pemerintahan daerah untuk diurus secara otonom. Kabupaten, secara konstitusional jelas merupakan satu kesatuan wilayah hukum, sebagai satu daerah otonom. Dalam daerah otonom itu, kabupaten misalnya, terdapat desa, sejumlah desa, yang secara hukum merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. • Sebagai suatu wilayah kesatuan hukum, daerah otonom memiliki batas wilayah. Batas wilayah bernilai hukum sebagai penentu jangkauan berlakunya, selain peraturan, juga pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah hukum daerah otonom itu. Daerah otonom itu juga berfungsi sebagai penanda hukum - identitas - kependudukan seseorang, khususnya pemilih dalam pemilihan umum. • Mahkamah inilah, yang membuat hukum, dalam cara negative, tentang nilal dan fungsi kartu tanda penduduk dalam pemilihan umum. Hukum yang dibuat ini, sesuai sejarahnya, dibuat oleh Mahkamah ini untuk memecahkan masalah hilangnya hak pilih seseorang sebagai akibat tidak ada undangan memilih. • Oleh karena hukum yang dibuat itu, telah bernilai positif, maka kartu tanda penduduk harus diterima sebagai syarat dalam menentukan "ditempat manakah pemilih pada satu atau beberapa desa" menggunakan hak pilihnya. Dimana? Saya berpendapat "tempat penggunaan hak pilih" pemilih pada satu atau beberapa desa, harus di desa dan kabupaten atau kota yang tersebut dalam kartu tanda penduduk itu. • Penduduk adalah, satu, di antara sejumlah syarat teknis administrative yang harus dipenuhi untuk membentuk satu atau beberapa daerah otonom baru. Ini dia atur dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan daerah otonom baru, tidak memiliki maksud lain, kecuali, menurut prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan mempercepat terciptanya kesejahteraan kepada masayarakat. • Menurut saya, tempat domisili yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk seseorang, apalagi yang secara nyata dan atau faktual berdomisili di daerah Itu, secara hukum, sah untuk dijadikan syarat menentukan ditempatkan atau di wilayah hukum kabupaten manakah orang Itu memberikan hak pilih. Secara hukum pantas pula Mahkamah menggunakan pelayanan faktual, sebagai dasar 154 penentuan di wilayah kabupaten manakah seseorang pemilih di desa yang disengketakan status kewilayahannya, dalam menggunakan hak pilihnya. • Menurut saya, pelayanan faktual sebagai kriteria hukum dalam menentukan di tempat manakah pemilih menggunakan hak pilih, di saat terjadi ketidakjelasan status wilayah otonomnya, telah dipositifkan oleh Mahkamah ini dalam sengketa Pilkada Kolaka Induk, di Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Konsistensi Mahkamah, menurut saya, adalah kunci, bukan saja wibawa • Mahkamah ini, melainkan wibawah sistem hukum, sekurang-kurangnya subsistem hukum pilkada. • Jalan pikiran Mahkamah ini, menurut saya, membuktikan bahwa Mahkamah tidak memberi nilai hukum terhadap pemilihan umum, khususnya Pilkada sebagai urusan pemerintahan - umum - yang bersifat concuren, urusan yang melintasi batas wilayah adiministratif. Secara konseptual urusan yang bersifat concuren dapat diurus bersama oleh dua kabupaten yang berbatasan, atau diurus oleh pemerintah provinsi, baik secara sendiri, maupun bersama-sama dengan dua pemerintah kabupaten yang berbatasan itu, atau diurus bersama pemerintah provinsi dengan kabupaten dan pemerintah pusat. • Mahkamah yang saya muliakan, pengakuan Mahkamah terhadap ketidakjelasan batas wilayah dua daerah otonom, - Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Tengah - pada saat memeriksa sengketa hasil Pilgub ini pada putaran pertama, menurut saya, tidak bernilai hukum, Mahkamah mensahkan tindakan penyelenggara Pemilu mengabaikan hak penduduk di desa yang berbatasan, pada dua daerah otonom, yang belum jelas batas wilayahnya ini. • Tidakkah Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, mengikat penyelenggara Pemilu dengan "asas kepastian hukum"? Apakah asas tidak memiliki akibat hukum tatkala dilanggar oleh penyelenggara? Saya berpendapat bahwa sistem hukum kita, jelas mengakui asas memiliki kekuatan dan/atau sifat normatif, dengan akibat hukum yang bersifat potifis dan negatif. Pelanggaran terhadap menimbulkan konsekuensi normatif yang bersifat negatif, artinya tindakan itu tidak sah. • Konsekuensinya, sah menggunakan asas sebagai dasar dalam menilai sah atau tidak sahnya satu tindakan hukum. Saya berpendapat, tindakan penyelenggara yang mengakibatkan pemilih pada dua atau beberapa desa yang belum jelas status wilayahnya itu dapat menggunakan hak pilihnya harus 155 dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum, dan tentu tidak sah. • Itulah yang dapat saya kemukakan dalam sidang yang mulia Ini. Saya ingin menegaskan; (i) Kartu tanda penduduk dan pelayanan pemerintahan yang secara faktual diberikan atau dinikmati oleh penduduk, sah dijadikan sebagai syarat hukum dalam menentukan di tempat manakah pemilih harus memberikan hak pilihnya. (ii) Tindakan penyelenggara pemilu tidak melaksanakan pemilu atau yang mengakibatkan pemilih di desa yang masih disengketakan oleh dua daerah otonom sebagai bagian wilayah otonomnya itu, sah dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum. Menurut saya pantas Mahkamah memerintahkan penyelenggara untuk menyelenggarakan, bukan pemungutan suara ulang, melainkan pemungutan suara di daerah-daerah ini. Saksi Pemohon 1. Amboidale Roroa • Saksi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Batu Merah, Ambon; • Saksi selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dengan menjadi Saksi Mandat di tingkat Kota Ambon; • Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilukada putaran kedua berlangsung 19 Desember 2013, Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIT; • Saksi beserta rekan Saksi yang juga selaku Saksi Mandat Pemohon bernama Rusdi Rumata dan Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir di rekapitulasi tersebut. Panwaslu juga hadir; • Saksi bersama rekan Saksi mengajukan keberatan lisan mengenai penggelembungan suara di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan terdapat sejumlah pemilih dari TPS lain yang tidak tertera dalam Formulir Model C8- KWK.KPU yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku; • Terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) sebanyak 1.096 suara di Kecamatan Sirimau saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS dan PPK; • Saksi menerangkan laporan saksi mandat Pemohon di TPS 1 Batu Merah Dua bahwa terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 1 Batu Merah Dua sendiri dan seorang Pemilih yang mencoblos empat surat suara, pada pukul 11.00 WIT; 156 • Di TPS 1 tersebut ada Saksi Mandat dari Pemohon yang hadir dan mengajukan protes, Saksi sendiri juga hadir sebagai pemantau. Namun KPPS meminta supaya diatur surat suara sisa diberikan untuk Pasangan Calon Damai (Pemohon) saja. Di TPS 1 tersebut Pasangan Calon Damai memperoleh 152 suara, sedangkan Pasangan Calon Setia (Pihak Terkait) memperoleh 172 suara; • Saksi juga mengajukan protes pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota, khususnya mempermasalahkan Kecamatan Sirimau. Terhadap protes Saksi tersebut, Anggota KPU atas nama Halitiano mempersilakan Saksi untuk menuangkan semua protes ke dalam Formulir Keberatan untuk nantinya disampaikan ke level Provinsi; • Di seluruh Provinsi Maluku, menurut data Saksi, terdapat 5.200 suara yang berasal dari Formulir C1-KWK.KPU yang Pemilihnya berasal dari TPS lain namun nama dan alamatnya tidak jelas serta tidak dituangkan dalam Formulir C8-KWK.KPU. Saksi dapatkan data ini setelah pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi; • Berdasarkan data Tim Pemenangan Pemohon, bahwa di Kota Ambon terdapat 1.254 suara yang diperoleh dari Pemilihnya yang berasal dari TPS lain namun nama dan alamatnya tidak jelas serta tidak dituangkan dalam Formulir C8-KWK.KPU; • Di Kecamatan Sirimau terdapat 277 TPS. Berdasarkan Formulir Model C1 se-Kecamatan Sirimau dari saksi mandat Pemohon, total perolehan suara Pihak Terkait adalah 37.661 suara dan Pemohon adalah 26.129 suara. Saat proses rekapitulasi di tingkat kota, Pihak Terkait berubah menjadi 38.757 suara dan Pemohon tetap 26.129 suara; • Saksi tidak mengetahui apakah keberatan Saksi ditindaklanjuti pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi, atau tidak; • Saksi tidak melaporkan adanya penggelembungan suara di Kecamatan Sirimau ini kepada Gakkumdu atau kepolisian, hanya kepada Tim Kuasa Hukum Pemohon, dan Saksi tidak tahu apakah Tim Kuasa Hukum Pemohon sudah melaporkannya kepada pihak kepolisian atau belum. 157 2. Vendy Toumahu • Saksi beralamat di Jalan Sirimau, Bere-Bere, Kecamatan Sirimau; • Saksi selaku Tim Pemenangan Pemohon tingkat Provinsi di Bagian Hukum dan menjadi Saksi Mandat pada proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi yang berlangsung 28 Desember 2013 pukul 10.00 s.d. 15.00 WIT, yang dihadiri pula oleh saksi mandat dari Pihak Terkait, dan Panwaslu serta Bawaslu; • Saksi menyampaikan keberatan dalam pleno rekapitulasi tingkat provinsi tersebut perihal penggelembungan suara di Kota Medan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Amboidale Roroa, dan permasalahan di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Timur, namun kesemuanya tidak ditanggapi oleh Termohon dan justru Termohon langsung mengesahkan hasil rekapitulasi tersebut; • Di Kabupaten Buru Selatan terdapat permasalahan coretan pada Formulir Rekapitulasi baik tingkat TPS maupun PPK dan pemungutan suara ulang • Saksi yang juga menjadi Saksi Mandat Pemohon di Kabupaten Buru Selatan yang pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi mendapat penjelasan bahwa perolehan suara yang dimasukkan untuk Kabupaten Buru Selatan dalam rapat pleno tingkat provinsi tersebut adalah hasil dari pemungutan suara ulang; • Sehari sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Buru Selatan, Saksi telah mengajukan laporan tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Buru Selatan bahwa terdapat banyak pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Buru Selatan. Dari laporan tersebut, Panwaslu merespon laporan terkait kejadian di dua desa dan empat TPS. Dari hasil investigasi, terbukti bahwa Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Oki Lama dan Ketua KPPS TPS 2 Desa Fatmite, melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Mereka bersama anggota KPPS dan melibatkan saksi mandat mencoblos sisa surat suara. Panwaslu merekomendasikan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS dimaksud. Namun, berdasarkan laporan tim di lapangan, dalam pelaksanaannya, Ketua KPPS yang tadinya melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut masih bertugas; 158 • Adapun mengenai Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), keberatan Pemohon adalah tentang DPT Desa Ambaskaro yang melebihi jumlah penduduk Desa tersebut. Hal ini didasarkan pada data agregat kependudukan. Terhadap keberatan ini, Termohon, dalam rapat pleno tingkat provinsi, menyatakan persoalan Desa Ambaskaro telah selesai; • Saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di keempat TPS tersebut, saksi mandat dari Pemohon tidak hadir karena meragukan independensi penyelenggara tingkat KPPS yang seharusnya tugas mereka diambilalih oleh PPS atau PPK. Saksi tidak tahu hasil perolehan suara untuk masing- masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang tersebut; • Perbedaan angka antara data Pemohon dan Termohon hanya terkait penggelembungan suara di Kota Ambon, sedangkan persoalan di Kabupaten lainnya terkait dengan pelanggaran Pemilukada. Setahu Saksi, terjadi selisih sebesar 1.096 suara. 3. Christian Waileruny • Saksi beralamat di Desa Samasuru dan Saksi selaku Kepala Desa Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. e-KTP Saksi tercatat sebagai warga Kabupaten Maluku Tengah, bukan Kabupaten Seram Bagian Barat; • Saksi dan warga Samasuru tidak ikut memilih di Putaran Pertama dan Kedua; • Setelah putaran pertama selesai, Saksi menyurati KPU Provinsi untuk memohon agar warga Desa Samasuru dapat memilih pada Pemilukada Gubernur Putaran Kedua. Namun surat tersebut sama sekali tidak dijawab. Akhirnya, Saksi dan warga Desa Samasuru tidak dapat memilih pada Putaran Kedua tersebut; • Di Desa Samasuru tidak ada PPS dan TPS, baik pada Putaran Pertama maupun Putaran Kedua; • Desa Samasuru masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi; • Baik KPU Kabupaten Maluku Tengah maupun KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak pernah membentuk KPPS dan PPS di Desa Samasuru; 159 • Penduduk Desa Samasuru berjumlah 1.377 orang dengan 992 orang Pemilih yang tersebar pada tiga TPS; • Saksi ikut pemilihan bupati Maluku Tengah tahun 2012; 4. Simon Wasia • Saksi beralamat di Jalan Trans Seram, Desa Wasia, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah; • Saksi selaku Kepala Desa Wasia. Saksi sudah satu periode menjadi Kepala Desa atau enam tahun. Saksi selaku Kepala Desa diangkat tidak dari pemilihan Kepala Desa tapi dari turun-temurun secara tradisi; • Dalam Pemilukada Gubernur ini, Saksi tidak ikut memilih. Baik dari KPU Kabupaten Maluku Tengah maupun KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mendirikan TPS di Desa Saksi; • Di Desa Saksi, jumlah pemilih adalah 221 pemilih; • Saksi menginginkan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan wilayah Saksi dalam Kabupaten Maluku Tengah. jika Saksi dan warga setempat masuk ke wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka tidak akan ikut Pemilu; 5. Markus Tuny • Saksi beralamat di Kaloko, Desa Sahulau, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah; • Saksi terdaftar di TPS 4 Desa Sahulau, namun pada saat pemungutan suara 14 Desember 2013, Saksi dan 59 orang warga lainnya ditolak memilih oleh KPPS TPS 4, padahal Saksi membawa surat undangan memilih, karena alasannya Saksi mendukung Pemohon; • Di TPS 4 tersebut tidak ada Panitia Pengawas Lapangan (PPL); • Nama Ketua TPS 4 adalah Johan Tumy; • Saksi tidak protes terhadap penolakan tersebut dan langsung pulang; 6. Demianustuabara • Saksi beralamat atau tinggal di Dusun Awaya, Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah; • Saksi sebagai Tim Pemenangan Pemohon selaku Saksi Mandat di PPS Negeri Tananahu; 160 • Saksi menerangkan bahwa, berdasarkan laporan, Petugas KPPS TPS 1 Negeri Tananahu mencoblos 47 surat suara atas nama penduduk yang terdaftar dalam DPT yang tidak datang maupun yang sudah meninggal. Petugas KPPS masing-masing mencoblos lima surat suara, sedangkan tiga orang anggota masyarakat masing-masing mencoblos 4 surat suara; • Laporan tersebut Saksi terima dari Saksi Mandat di TPS dimaksud yaitu Peter Mahali dan Sofyan Rintua. Saksi sendiri melakukan pemantauan di lima TPS di Dusun Awaya. Saksi tiba di TPS 1 Negeri Tananahu pada pukul 11.00 WIT; • Saksi hadir hanya setengah jam saja di TPS 1 tersebut dan tidak mengikuti proses rekapitulasi suaranya; • Saksi kenal dengan ketiga warga masyarakat yang melakukan pencoblosan lebih dari satu surat suara tersebut yaitu Lukas Wakalo, Ningsih, dan Lili. Kepada Saksi mereka mengatakan bisa mencoblos lebih dari satu kali karena diberi kesempatan oleh Petugas KPPS; • Lukas Wakalo mencoblos lima surat suara, Lili mencoblos lima surat suara, dan Ningsih mencoblos empat surat suara. Saksi melihat sendiri mereka membawa lebih dari satu surat suara. Mereka beralasan bahwa anggota keluarga mereka tidak bisa hadir. Mereka hadir di TPS dengan membawa lebih dari satu surat undangan memilih yang merupakan milik anggota keluarga mereka. Saksi menyatakan protes kepada Ketua TPS 1 dan dijawab bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan; • Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut di atas kepada Panwaslu dan Kepolisian; • Saksi juga mendapat laporan dari Saudara Peter Mahali bahwa ada tujuh Petugas KPPS yang mencoblos surat suara mewakili anak-anaknya yang tidak hadir di TPS tersebut. Masing-masing ada yang membawa empat dan lima surat suara; 7. Jacob Tuny • Saksi beralamat di Desa Sahulau, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah; • Saksi selaku Anggota PPK Teluk Elpaputih; • Saat Saksi melakukan pengamatan di TPS 1 Negeri Tananahu, terjadi pencoblosan lebih dari satu surat suara; 161 • Pukul 11.00 WIT Saksi tiba di TPS 1 Negeri Tananahu. Saksi kenal dengan Saksi Demianustuabara namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan saat berada di TPS 1 Negeri Tananahu tersebut; • Saksi melihat bahwa ada warga yang memasukkan surat suara lebih dari satu kali; • Saksi menerangkan bahwa di TPS 5 Desa Sahulau terjadi penolakan pemilih untuk memilih oleh Ketua KPPS setempat yang pada akhirnya diketahui oleh Saksi ada 56 orang yang ditolak untuk memilih. Saksi tidak tahu alasan penolakan tersebut; • Saat rekapitulasi di tingkat PPK pada 17 Desember 2013, Saksi tidak melihat ada keberatan yang diajukan terkait kejadian di TPS-TPS. 8. Josias Apitula • Saksi beralamat di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB); • Saksi selaku Saksi Mandat Pemohon saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten SBB yang berlangsung pada 19 s.d. 22 Desember 2013; • Saksi menyampaikan keberatan terkait DPT Putaran Kedua yang jumlahnya berbeda dengan DPT Putaran Pertama; • DPT Pilgub Putaran Pertama adalah 131.052 Pemilih, sedangkan DPT Pilgub Putaran Kedua adalah 130.806 Pemilih. Sementara itu, softcopy DPT yang diterima oleh Pemohon adalah 130.802 Pemilih. Artinya ada tiga data DPT yang berbeda; • Pada saat rekapitulasi pertama untuk Kecamatan Kairatu telah ditemukan kesalahan pencatatan data DPT, namun Saksi masih mentoleransi karena disangka hal tersebut cuma kesalahan tulis saja. Namun kesalahan data DPT ini terjadi pula di kecamatan selanjutnya yaitu Kecamatan Seram Barat. Setelah itu Saksi memprotes keras dan menuntut dilakukannya penghitungan rekapitulasi ulang di tingkat TPS. Saksi sangat berkeberatan dengan data DPT ini karena menurut Saksi artinya ada manipulasi. Kesalahan ini juga ada di sepuluh kecamatan lainnya, kecuali Kecamatan Kairatu Barat; • Saat proses rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 21 Desember 2013, masih terjadi coret-mencoret angka DPT. Ketua KPU Kabupaten SBB 162 mengatakan ikuti saja DPT yang ada pada KPU, namun DPT yang didistribusikan ke TPS-TPS sudah salah; • Saksi mendapatkan salinan rekapitulasi namun Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut; • Saksi menerangkan bahwa di TPS Wasia tidak ada satu pun Pemilih yang memilih, seharusnya setidaknya ada lima suara di TPS tersebut karena Petugas KPPS-nya memilih di TPS tersebut, namun KPU maupun Panwaslu tidak dapat menjawab. Di TPS Wasia tersebut terdapat 221 orang Pemilih berdasarkan DPT; • Saat skors rapat pleno, Saksi ditemui oleh Anggota KPU SBB Jafar Patty yang membenarkan keberatan Saksi bahwa memang ada persoalan pada distribusi DPT ke TPS-TPS, namun Saksi diminta untuk tidak melanjutkan persoalan tersebut dan diajak damai, kemudian Jafar Patty memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000 yang ditaruh dalam amplop, kepada Saksi, alasannya untuk beli rokok dan besok supaya bersedia menandatangani Berita Acara. Uang tersebut dijadikan alat bukti di Mahkamah Konstitusi dan Saksi laporkan hal tersebut ke Panwaslu; • Saksi melaporkan ke Panwaslu Kabupaten SBB; 9. La Rauf, S.Pd. • Saksi tinggal di Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagain Barat; • Saksi adalah Saksi di Kabupaten SBB dan KPU Provinsi dari Paslon Nomor 3; • Rekap di Kabupaten SBB, DPT tidak sama dengan yang disalurkan di PPS dan PPK; • Ada pemberian uang dari Jafar kepada Josias sebanyak 1.200.000 tanggal 21 September 2013; • Jos Akrina yang memberi uang ke Rusli, Komisioner KPU; • Rekap hasil dilakukan oleh KPU Kabupaten SBB terjadi coretan di 10 Kecamatan; • Ada penggelembungan suara di Kota Ambon sebesar 1.096; • Hitungan diperoleh dari C1 yang dimiliki oleh saksi; 10. Salim Rumatiga • Saksi tinggal di Desa Amarsekaro, Kabupaten SBT; 163 • Saksi sebagai Kepala Desa Amarsekaru, Pulau Gorom, SBT; • Jumlah penduduk Amarsekaru sebesar 5879 dan DPTnya berjumlah 6182; • Ada perbedaan jumlah penduduk dan DPT; • Ada penetapan TPS fiktif, yaitu TPS Amarsera. Seharusnya hanya 14 TPS di Kabupaten SBT tetapi ternyata ada 15 TPS; 11. Albar Rumodar • Saksi tinggal di Desa Sera, Kabupaten SBT; • Saksi sebagai Kepala Pemerintahan Negeri di Desa Sera; • Ada TPS di Amarsera; • Informasi dari saksi lain, ada pencoblosan tanpa surat undangan di TPS Amarsera; • Ada pemilihan ulang di Amarsera pada tanggal 19 Desember 2013 sampai jam 21.00; • Ada pemilihan dua kali di Amarsera (tgl 14 dan 19 Desember 2013; • Kata orang, ada intimidasi dan ada penyerangan; • Pemilih hanya antri untuk mencoblos tanpa ada surat undangan; • Saksi sudah melaporkan masalah tersebut; 12. Hasan Kliwar • Saksi tinggal di Desa Fatmite, Kecamatan Namrole; • Saksi adalah Saksi Paslon Nomor Urut 3 di TPS 1 Fatmite; • Semua saksi hadir di TPS tersebut; • Ada dua orang (Jumadi dan Frangki) yang mencoblos 20 surat suara sekaligus; • Dua orang tersebut membawa undangan atas nama keluarga dan mewakili pencoblosan; • Saksi mengajukan keberatan terkait masalah tersebut; • Anggota KPPS, Kamarudin, membagikan 20 surat suara tersebut; • Saksi dipaksa dan diancam untuk tanda tangan BA; • Dalam kotak surat suara tidak ada BA; 13. Hijran Latubual • Saksi sebagai Saksi Mandat Nomor Urut 3 Dusun Hote Jaya; • Ada perangkat desa mengumpulkan surat undangan dan mencoblosnya sejumlah 176; 164 • Saksi diancam apabila mengajukan keberatan; • Penghitungan surat suara dimulai dari jam 12 sampai dengan jam 13; • Pemungutan suara dimulai dari jam 8 dan selesai jam 9; • Jumlah DPTnya adalah 252 dan jumlah suara sah berjumlah 252; • Kertas surat suara lebih dicoblos oleh empat orang; 14. Maaruf Buton • Saksi sebagai Ketua KPPS Desa Lena; ada tiga TPS; • Ada tiga TPS di Desa Lena; • TPS dibuka pada jam 7.30 dan selesai 9.30; • Ada pengawas lapangan di TPS; • Ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5; • Jumlah DPT adalah 350; • Ada 350 pemilih tetapi tidak semua pemilih datang untuk memilih; • Ada pemilih yang sudah dapat undangan sebelum diberikan undangan oleh saksi; • Saksi tidak tahu jumlah pemilih yang datang di TPS; • Tidak ada kesepakatan; • Saksi diinstruksikan oleh Bupati untuk mewakili pemilih; • Saksi mengizinkan pemilih untuk mewakili orang mencoblos. 15. Yusuf Buton • Saksi tinggal di Desa Lena; • Saksi sebagai Saksi Mandat Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Lena; • Jumlah DPTnya adalah 350 dan surat suara sah berjumlah 354; • Ada Pemilih yang mewakili tapi saksi tidak tahu dan catat jumlahnya; • Saksi tidak keberatan dan tidak tanda tangan di C1. 16. Gulam Lesilawan • Saksi tinggal di Desa Lenga, Buru Selatan; • Saksi sebagai Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2; • Jumlah DPTnya adalah 360; • Saksi tidak mencatat pemilih yang datang di TPS; • Ada yang mencoblos dua kertas surat suara; 165 • Ada kelebihan surat suara dari hasil perhitungan saksi; • Saksi keberatan lisan tetapi tidak tertulis. 17. Majid Takimpo • Saksi tinggal di Desa Lena, Buru Selatan; • Saksi sebagai Petugas dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Desa Lena; • Jumlah DPTnya adalah 307 dan pemilih berjumlah 314; • Saksi keberatan terkait proses pemilihan; • Saksi tidak memperoleh C1 tapi saksi tanda tangan; • Saksi tidak mengajukan keberatan tertulis. 18. Suparman Buton • Saksi tinggal di Desa Biloro, Kabupaten Buru Selatan; • Kata Kepala Desa, Panitia akan mencoblos hak dari saksi; • Saksi dilarang datang untuk memilih oleh Kepala Desa; • Kepala Desa Biloro menarik undangan yang telah dibagikan kepada Pemilih; • Ada pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS. 19. Zaenudin • Saksi tinggal di Desa Pasir Putih, Buru Selatan; • Ketua Tim Pemenangan Nomor 3 tingkat kecamatan; • Jumlah TPS ada 24 dan PPS (Desa) ada 16; • Saksi sebagai Saksi di PPK; • Saksi Pasangan Nomor 5 dan Panwascam hadir pada pemungutan suara; • Ketua PPS tidak hadir; • Saksi mengajukan keberatan terkait di Biloro dan Waekeka; • Di Biloro ada TPS 1 dan TPS 2 yang DPTnya berjumlah 261; • Saat rekap di PPK, PPK menyalahkan saksi ketika protes; • Saksi tidak membuat keberatan tertulis. 20. Dulman Makatita • Saksi sebagai Saksi dan Tim Pemenangan Damai di Kabupaten; • Saksi yang lain hadir di Kabupaten; 166 • Petugas hadir semua; • Pencoblosan di mulai dari jam 8 sampai dengan jam 11; • Penghitungan jam 2 dan selesai jam 4; • Saksi tidak tahu jumlah DPT; • Saksi tidak mengajukan keberatan; • Pada tanggal 13 Desember 2013, Bupati memberikan uang 700 kepada saksi; • Bupati menyuruh kepada guru se-kabupaten untuk memilih Nomor 5; • Saksi tidak diancam oleh Bupati. 21. Jhon Lehalima • Saksi beralamat di Desa Batlale, Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru; • Saksi adalah pemantau dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk Wilayah pegunungan Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, Desa Danau Rasa pada TPS 16; • 16 TPS berada di lima desa, dan saksi memantau di lima desa tersebut; • Saksi memantau sejak pukul 07.30; • Di Desa Waereman TPS 1 saksi memantau mulai pukul 07.30 sampai dengan 07.45; kemudian saksi berada sekitar 15 menit mulai pukul 08.00 sampai dengan 08.15 di TPS 2, Dusun Wagrahi; dan di TPS 3 sekitar 20 menit; dan di TPS 4 Protonangan saksi berada di TPS sekitar 10 menit; Terakhir saksi sampai di Desa Wasi TPS 2 Dusun Ukalahin sekitar pukul 10.00; • Dari hasil pemantauan saksi bahwa di Desa Wasi TPS 3 Dusun Wasmiran sudah tidak ada penduduknya; • Saksi tidak mengunjungi TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Wasi; • Saksi mengetahui di TPS 3 Dusun Wasmiran sudah tidak ada penduduknya karena saksi adalah penduduk asli Desa Wasi; • Di TPS 2 Dusun Ukalahin saksi mengikuti sampai dengan penghitungan suara. Permasalahan di TPS 2 tersebut adalah tidak diberikan formulir C-1; • Tidak ada rekapitulasi di tingkat PPS di empat kecamatan, tetapi ada rekapitulasi di PPK; 22. Haris Fataruba • Saksi adalah sebagai anggota Linmas Desa Namlea; 167 • Pada saat pemilihan tanggal 14, saksi bertugas di TPS 3, Dusun Sehe, saksi melihat anggota KPPS bernama Sugianto Usman mengeluarkan surat suara dari belakang bajunya sebanyak 50 surat suara (berdasarkan hitungan Ketua KPPS bukan hitungan saksi); • Saksi didesak oleh KPPS Mutalif Awang untuk melakukan pencoblosan dan saksi mencoblos sebanyak 30 suara. Saksi tidak mengetahui jika hal itu dilarang; • Saksi melakukan pencoblosan tersebut karena saksi mau dipukul; 23. Bahri Lesnussa • Saksi beralamat di Desa Oki Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; • Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1, Desa Oki Lama; • Saksi tidak hadir pada saat pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Oki Lama; • Pada pemungutan suara tanggal 14, saksi melakukan protes karena pembukaan kotak suara oleh Panitia Penyelenggara Pemilu sebelum pemungutan suara. Terhadap hal itu saksi melaporkan kepada Panwas. Sehingga pada akhirnya dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Oki Lama; • Alasan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemungutan suara ulang tanggal 26 Desember 2013 karena: - pada tanggal 25 Desember 2013, pukul 15.00, tim dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 diundang dalam pertemuan KPU dan Panwas Buru Selatan terkait pelanggaran Pemilu pada tanggal 14 Desember 2013 dan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang; - pemungutan suara ulang yang dilaksanakan tanggal 26 Desember 2013 tidak menghargai saudara-saudara kita yang beragama kristiani karena tanggal 26 Desember 2013 adalah hari Natal kedua. 24. Hasrul Bin Usman • Saksi beralamat di Jalan Jendral Soedirman, RT 04, RW 06, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; • Saksi adalah Tim Pemenangan Tinkat Provinsi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3; 168 • bahwa Saudara Yusuf Wali bukan ketua PPK, tetapi yang bersangkutan adalah Ketua PAC Partai Keadilan Sejahtera, Kecamatan Sirimau; • bahwa saksi Nomor Urut 5 atas nama Abdullah Hattala, Sulaiman Tumbulele, Irman Samin adalah saksi yang dikumpulkan oleh ketua KPPS TPS 3 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau yang bernama Usman Rumaratu pada tanggal 19 Januari 2014, jam 21.00 WIT di rumah ketua KPPS tersebut guna melakukanperubahan dan menandatangani Formulir C1.KWK.KPU. Tim saksi bernama Muhammad Rumadai merekam proses tersebut; • Setelah tim pemenangan Provinsi Maluku melakukan pengecekan terhadap data C-1 yang telah terkumpul ditemukan jumlah pemilih dari TPS lain yang tidak tercatat di Formulir C-8 KPU, tetapi namanya dimasukan oleh Termohon melalui perangkat di bawahnya yaitu KPPS pada Formulir C1-KWK.KPU sebanyak 5.189 pemilih guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang rinciannya sebagai berikut. Kota Ambon ditemukan sebanyak 1.254 pemilih. Kabupaten NTB sebanyak 1.117pemilih. Kabupaten SBB sebanyak 193 pemilih. Kota Tual sebanyak 283 pemilih. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.508 pemilih. Kabupaten Buru sebanyak 413 pemilih, dan Kabupaten Buru Selatan sebanyak 74 pemilih. Oleh karena itu, Tim Pemenangan Passangan Calon Nomor Urut 3 setelah menghitung penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Buru Selatan, Kota Ambon, SBB, maka seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 383.705 suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh sebesar 381.609, bukan seperti yang ditetapkan oleh KPU Provinsi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 383.705 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 389.884 suara • Ada permasalahan yang sudah dimuasukan dalam keberatan di Kabupaten dan Kota, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten SBB; Saksi telah menyampaikan keberatan untuk Kota Ambon dan SBB. [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 20 Januari 2014 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 20 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Dalam Pokok Permohonan: 1. Bahwa Termohon membantah dan karenahnya menolak keras seluruh dalil- dalil keberatan dalam permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali kebenarannya diakui secara tegas-tegas dan tertulis pada Jawaban ini; 2. Bahwa inti keberatan-keberatan Pemohon dalam permohonanya yakni sebagai berikut: 169 2.1. Dalam Pemungutan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Kedua di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/kota serta KPU Provinsi Maluku banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan perangkat bawahannya (angka 3 halaman 8 Permohonan) Jawaban Termohon: Tidak benar dalil Pemohon tersebut karena Termohon beserta perangkat bawahannya pada saat pemungutan suara putaran kedua (tanggal 14 Desember 2013) sampai dengan perhitungan dan rekapitulasi tidak terdapat laporan, keberatan dari saksi “Damai” Paslon Nomor Urut 3. Sehingga dari Pemilu Putaran Kedua hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Hasil Rekapitulasi pada Tingkat Provinsi yang dilakukan pada Tanggal 28 Desember 2013 sebagai berikut: Nomor Urut Paslon Nama Pasangan Calon Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah 3 Abdullah Vanath, S.Sos., MMP & Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si 383.705 suara 5 Ir. Said Assagaf & DR. Zeth Sahuburua, SH., MH 389.884 suara Selisih Perolehan Suara Sah 6179 suara Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Putaran Kedua pada Tanggal 14 Desember 2013 menggunakan DPT Putaran Pertama yang telah dikoreksi; 2.2. Terhadap dalil Pemohon angka 4 halaman 8 tentang berbagai modus pelanggaran mulai dari huruf a (penambahan suara) s/d huruf k (keberpihakan untuk Paslon Nomor Urut 5 pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi) Jawaban Termohon: Dalil Pemohon hanyalah asumsi belaka, bersifat spekulatif, dan seluruhnya tidak benar serta bertolak belakang dengan fakta dan peristiwa yang 170 sebenarnya terjadi, dan bantahan akan Termohon uraikan terperinci sebagai berikut: 3. DALIL PEMOHON TERKAIT KEJADIAN KOTA AMBON Di Kecamatan Sirimau - Dalil Pemohon terkait PPS Kelurahan Uritetu, Pemohon berdalil terjadi pengurangan perolehan suara Paslon Nomor 3 sebesar 12 suara. Jawaban Termohon: Dalil Pemohon tidak benar, karena sesuai dengan Bukti Formulir D.1 KWK- KPU dari 8 TPS yang ada, Pemohon memperoleh 502 suara dan Pihak Terkait mendapatkan Suara 838 suara, dan tidak ada keberatan atau catatan khusus terkait adanya pengurangan 12 Suara sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon; - Dalil Pemohon terkait PPS Batu Merah 1, Pemohon berdalil terjadi penambahan suara untuk Paslon Nomor 5 (Pihak Terkait) sebesar 341 suara. Jawaban Termohon: Bahwa dalil Pemohon sangat tidak benar, Dan tidak ada keberatan atau cacatan khusus terkait adanya penambahan suara sebesar 341 suara untuk Pihak Terkait, sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon - Dalil Pemohon di PPS Batu Merah 6, Pemohon berdalil terjadi penambahan suara untuk Paslon Nomor 5 sebesar 755 suara, dan perubahan angka di TPS-17 dengan tipp-X. Jawaban Termohon: Dalil Pemohon tidak benar, karena sesuai dengan Bukti Formulir D1, KWK- KPU dari 23 TPS yang ada, Pemohon memperoleh 3301 Suara dan Pihak Terkait memperoleh 3778 suara, Dan tidak ada keberatan atau cacatan khusus terkait adanya penambahan suara sebesar 755 suara sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon; - PPS desa Soya, Pemohon berdalil pengurangan suara Paslon Nomor 3 sebesar 202 suara, pemilih dari TPS lain sebanyak 19. 171 Jawaban Termohon: Tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon, karena tidak ada keberatan, laporan dari saksi Paslon Nomor 3 ketika penghitungan dan rekapitulasi, serta tidak ada rekomendasi dari Panwascam Sirimau terkait adanya pengurangan suara dari Pemohon sebesar 202 suara; karena berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat PPS Desa Soya, Pemohon memperoleh Suara sebanyak 1.177 suara dan Pihak Terkait sebanyak 1.185 dan tidak ada keberatan atau catatan khusus terkait adanya pengurangan suara pemohon sebagaimana yang didalilkan; - Terhadap dalil Pemohon angka 4 halaman 13-14 tentang penambahan suara sebanyak 1096 suara, sehingga perolehan suara sah Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan SIRIMAU Kota Ambon; Semula Menjadi: Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) : 26.129 suara 26.343 suara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) : 38.757 suara 37.661 suara Jawaban Termohon: Dalil Pemohon tersebut di atas hanyalah asumsi belaka dan sangat mengada- ada, karena berdasarkan Hasil Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Sirimau, Pemohon memperoleh 26.129 suara dan Pihak Terkait memperoleh 38.757 suara; Dan tidak ada keberatan atau catatan khusus mengenai berkurang dan bertambahnya suara pasangan calon sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon; 4. DALIL PEMOHON TERKAIT KEJADIAN DI KABUPATE MALUKU TENGAH. 4.1. Kecamatan Teluk Elpaputih - Desa Sahulau: - TPS 4, Pemohon berdalil Ketua/anggota KPPS tidak memberikan kesempatan 59 orang pemilih melakukan pencoblosan Jawaban Termohon: 172 Tidak benar, karena mereka yang mau memilih ternyata terdaftar pada DPT di Kabupaten Seram Bagian Barat, oleh karenanya dilarang oleh Panwas Lapangan, karena Desa Sahulau masuk wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah. - TPS 5, Pemohon berdalil Ketua/anggota KPPS tidak memberikan kesempatan 56 orang pemilih melakukan pencoblosan Jawaban Termohon: Tidak benar, karena mereka yang mau memilih ternyata terdaftar pada DPT di Kabupaten Seram Bagian Barat, oleh karenanya dilarang oleh Panwas Lapangan, karena Desa Sahulau masuk wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah. - Desa Tananahu - TPS 1, Pemohon berdalil Ketua/anggota KPPS mencoblos 47 sisa surat suara untuk Paslon Nomor 5 atas perintah kepala desa JULIANA AYAKUWANE Jawaban Termohon: Tidak benar, karena fakta dalam BA Model C1 KWK-KPU TPS1 Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah, Surat Suara tambahan cadangan berjumlah 519, Surat Suara yang terpakai hanya 472, Surat Suara Sah 463, Pemohon memperoleh 46 suara, Pihak Terkait 417 suara, suara tidak sah 9 dan sisa suara 47 lembar, Dan tidak ada keberatan dan catatan khusus dari saksi-saksi pasangan calon yang terkait dengan dalil pemohon tersebut di atas; - Desa WASIA dan Desa SAMASURU Pemohon berdalih karena Termohon tidak menjawab surat kepala desa Wasia dan desa Samasuru sehingga pemilih pada kedua desa a quo tidak dapat mengikuti pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Maluku Putaran kedua JawabanTermohon: Tidak benar, karena Termohon sudah menyediakan logistik dan sarana pemilu putaran kedua sudah tersedia di Kabupaten Maluku Tengah dan di Kabupaten Seram Bagian Barat, namun Pemilih pada 173 kedua desa a quo tidak mempergunakan hak pilih nya. Sehingga Termohon tidak dapat memaksa pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya atau tidak memprgunakan hak pilihnya, namun hanya bisa sebatas menghimbau; Bahwa Pemilih pada Desa WASIA dan Desa SAMASURU memang tidak ingin mempergunakan hak pilihnya karena keberatan Desanya dimasukkan dalam Kabupaten Seram Bagian Barat pada saat terjadi pemekaran dari Kabupaten Induk Maluku Tengah, Mereka menginginginkan terdaftar dalam DPT Kabupaten Maluku Tengah, Hal ini bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administarsi Pemerintahan tanggal 10 September 2012, yang telah ditentukan Kode Wilayah Teluk Elpaputih terdiri dari 4 Desa (Warakah, Liang, Tanah Tanu, Sahulau masuk dalam Kabupaten Maluku Tengah) Sedangkan Desa Wasia, Sanahu juga Samasuru/Sapaloni masuk Kabupaten Seram Bagian Barat), Sehingga keinginna Kepala Desa Wasia dan Samasuru untuk masuk menjadi Pemilih pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah bertentangan dengan Permendagri tersebut di atas, oleh karenanya seharusnya Pemohon mengajukan keberatan persoalan Pemilih pada Desa WASIA dan Desa SAMASURU ke Kementerian Dalam Negeri, karena menyangkut persoalan tapal batas wilayah. 4.2. Kecamatan Banda. Desa Tanah Rata TPS-1 Pemohon berdalil Abdullah Vanath beserta 11 orang tim pemenangan dengan menggunakan form. A-8.KWK-KPU ditolak melakukan pencoblosan oleh Rustam Ode Jahiti petugas KPPS dan Dewi Ode Saleh S.Pi (Ketua PPK) Jawaban Termohon: Tidak benar, karena Panwascam. Kecamatan Banda yang merekomendasi untuk melarang, karena Abdullah Vanath beserta 11 orang tersebut mempergunakan Copy Formulir pindah pemilih (A- 174 8.KWK-KPU) Putaran Pertama (Vide. Surat Panwascam Nomor01/Rek/Panwascam-BND/2013 Tentang larangan pencoblosan dengan surat keterangan untuk memberikan suara di TPS lain (A-8 KWK-KPU) yang difotocopy atau tidak jelas dalam Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku), terlebih Abdullah Vanath dan kawan-kawan tidak pernah melaporkan perpindahan mereka dari Kabupaten Seram Bagian Timur ke Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan ke-12 (kedua belas) orang tersebut tidak dapat menunjukan ASLI Form. A8.KWK-KPU sesuai dengan logistic (A.8) yang didistribusikan untuk Putaran Kedua. Bahwa dengan kejadian Pemohon (Abdullah Vanath dan kawan- kawan) sengaja mempergunakan copy Formulir A8.KWK-KPU putaran pertama untuk dipergunakan pada putaran Kedua, membuktikan Pemohon sengaja ingin mendapatkan suara dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. DALIL PEMOHON TERKAIT KEJADIAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR. 5.1. Kecamatan Pulau Gorom. Desa Amarsekaru. Dalil Pemohon tentang Termohon menaikan DPT sejumlah 1353 orang pemilih dalam DPT. Jawaban Termohon: Bahwa Tidak Benar Dalil Pemohon, karena DPT yang dipergunakan Termohon adalah DPT pada Putaran Pertama setelah dilakukan koreksi untuk dipergunakan pada Pemungutan Suara Ulang pada seluruh kecamatan di Kabupaten SBT atas Perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, dimana Pemohon (Abdullah Vanath) sebagai Bupatinya pada Kabupaten Seram Bagian Timur; 175 Dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran data untuk DPT. Jawaban Termohon: Tidak benar, karena pemutakhiran data pada putaran kedua tidak mungkin dilakukan sesuai Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditentukan“ dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah Putaran Kedua tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih baru” 6. DALIL PEMOHON TERKAIT KEJADIAN DI KABUPATEN BURU Dalil Pemohon tentang kejadian Di Batabual TPS-1 Amiludin (Anggota KPPS) bersama 20 pemilih masuk bilik suara Jawaban Termohon: Tidak jelas TPS desa mana, dan tidak benar ada anggota KPPS mengarahkan Pemilih, terlebih nama Amiludin sebagai anggota KPPS hanya ada di desa Batujungku Kecamatan Batabual dan hanya terdapat 1 TPS di Batu Jungku tersebut, dimana pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi selesai tidak ada keberatan maupun laporan dari pihak manapun. Dalil Pemohon tentang kejadian di Desa Batu Jungku Kecamatan Batabual Pemohon berdalil Desa tidak berpenduduk ada TPS dan terdapat 36 orang Pemilih suaranya untuk Paslon Nomor 5 Jawaban Termohon: Dalil Pemohon yang mendalilkan Desa Batu Jungku Kecamatan Batabual tidak berpenduduk adalah Fitnah; karena Desa tersebut ada penduduknya, dengan Jumlah Pemilih 560 Pemilih yang terdiri dari laki-laki 287 dan Perempuan 273 Pemilih; 176 Dan berdasarkan rekapitulasi model A6-KWK KPU Tentang DPT Kabupaten Buru, pada desa Batu Jungku Kecamatan Batabual hanya terdapat 1 (satu) TPS dengan jumlah DPT.560 Pemilih dan tidak ada TPS lain; Oleh karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak; Dalil Pemohon tentang Kejadian Pendopo Kabupaten Buru Bupati memerintahkan petugas KPPS harus mencoblos sisa surat suara untuk memenangkan Paslon Nomor 5 dan memberikan uang Rp. 2.000.000,- kepada JAMAL KAIMUDIN. Jawaban Termohon: Dalil Pemohon selain tidak benar juga tidak jelas, karena tidak diketahui kejadian tersebut di TPS mana Desa/Kelurahan mana dan Kecamatan mana? Mengingat di Kabupaten Buru terdapat 259 TPS yang tersebar di 84 Desa pada 5 Kecamatan; Selain itu tidak ada Petugas KPPS yang bernama Jamal Kaimudin, oleh karenanya Dalil Pemohon yang spekulatif tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan ; Dalil Pemohon Tentang PPS tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara terjadi di 4 kecamatan (Waplau, Batabual, waepo, Airbuaya) Jawaban Termohon: Dalil Pemohon sangat tendesius dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, karena dari total 69 PPS untuk 4 kecamatan (Kecamatan Airbuaya 23 PPS, Kecamatan Waepo 31 PPS, Kecamatan Waplau 10 PPS, Kecamatan Batabual 5 PPS) sejumlah 55 PPS dihadiri dan ditandatangani saksi “DAMAI” Paslon Nomor 3 (terbukti dari Berita Acara di PPS model D1.KWK-KPU) Pemohon berdalil tidak ada undangan kepada tim pemenangan Paslon Nomor 3 sehingga tidak benar ada saksi Mandat Paslon Nomor 3 bertanda tangan di Tingkat TPS-TPS pada 4 kecamatan. Jawaban Termohon: 177 Berdasarkan Bukti Berita Acara di PPS model D1.KWK-KPU saksi Paslon Nomor 3 (Damai) hadir dan menandatangani seluruh formulir dan berita acara penghitungan rekapitulasi pada seluruh tingkatan. 7. DALIL PEMOHON TERKAIT KEJADIAN DI KABUPATEN BURU SELATAN. 7.1. Kecamatan Namrole: Desa Oki Lama. Dalil Pemohon terhadap Permasalahan di TPS 1, TPS 2 dan TPS Jawaban Termohon: Dalil Pemohon tidak beralasan, karena sesuai rekomendasi Panwaskab. Buru Selatan Nomor : 64/PANWASLU/KAB-BURSEL/XII/2013 bertanggal 23 Desember 2013 sudah dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tangal 26 Desember 2013; Dan sudah tidak ada permasalahan terkait dengan bertambah dan berkurangnya perolehan suara sah pemohon; Di Desa Fatmite Pada TPS 1 Pemohon berdalil Anggota KPPS KAMARUDIN FAUKAMA membagi 40 surat suara kepada JUMADI dan FRANGKI guna pemenangan Paslon Nomor 5 Jawaban Termohon: Tidak benar karena setelah dilakukan investigasi oleh Panwas tidak diketemukan adanya permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; Dan perolehan suara pemohon sudah sesuai dari hasil penghitungan suara di TPS; Pada TPS 2 Pemohon berdalil Ketua KPPS (MAUDIN LILIWANA) membagi-bagikan 45 surat suara, dan 15 sisa surat suara. Jawaban Termohon: 178 Tidak benar karena setelah dilakukan investigasi oleh Panwas tidak diketemukan adanya permasalahan sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon, dan perolehan suara pemohon sudah sesuai dari hasil penghitungan suara di TPS. 7.2. Di Kecamatan Waesama: Desa Pohon Batu Dusun Hote Jaya TPS-3 Pemohon berdalil Perangkat desa mencoblosi 176 surat suara untuk Paslon Nomor 5 Jawaban Termohon: Tidak Benar, karena berdasarkan bukti Formulir C.KWK-KPU tidak ada keberatan dan catatan khusus terkait dalil pemohon serta tidak ada temuan dan laporan panwas lapangan terkait adanya kejadian sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon; Desa Lena TPS-1, Ketua KPPS (MAARUF BUTON) melakukan pencoblosan 30 surat suara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 5 Jawaban Termohon: Tidak Benar, karena berdasarkan bukti Formulir C.KWK-KPU tidak ada keberatan dan catatan khusus terkait dalil pemohon serta tidak ada temuan dan laporan panwas lapangan terkait adanya kejadian sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon; TPS-2 Desa Lena Tuduhan Pemohon bahwa C-1.KWK-KPU dan Lampirannya pengisiannya dirumah Ketua PPS (MOCHTAR WALLY) dan saksi Paslon Nomor 3 tidak diberikan C1.KWK-KPU. Jawaban Termohon: Tidak benar, karena setelah menandatangani Form C1 KWk-KPU, saksi dari Pemohon langsung pulang, sehingga tidak bisa diberikan; 179 TPS 3 Desa Lena Tuduhan Pemohon bahwa WATI WALLY memberikan surat suara, dan surat suara dicoblos untuk Paslon Nomor 5 masing-masing oleh GISMAN dan MOKSEN LETEKANI Jawaban Termohon: Tidak Benar, karena berdasarkan bukti Formulir C.KWK-KPU tidak ada keberatan dan catatan khusus terkait dalil pemohon serta tidak ada temuan dan laporan panwas lapangan terkait adanya kejadian sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon; 7.3. Kecamatan Kepala Madan TPS 1 dan 2 Desa Biloro Tuduhan Pemohon tentang penarikan 668 undangan dan pencoblosan 668 surat suara sesuai jumlah DPT oleh Ketua dan Anggota KPPS. Jawaban Termohon: Tidak benar, tuduhan Pemohon mengada-ada, karena surat suara dicoblos oleh pemilih yang datang ditempat pemungutan suara, karena berdasarkan bukti Formulir C.KWK-KPU tidak ada keberatan dan catatan khusus terkait dalil pemohon serta tidak ada temuan dan laporan panwas lapangan terkait adanya kejadian sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon; Desa Waikeka Pemohon menuduh Ketua dan anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara sejumlah 501 sehingga perolehan suara Paslon Nomor 3 sejumlah 0 dan Paslon Nomor 5 memperoleh suara sah 100% Jawaban Termohon: Tidak benar Ketua dan Anggota KPPS mencoblos surat suara, yang benar surat suara dicoblos oleh pemilih yang datang ditempat pemungutan suara, karena berdasarkan bukti Formulir C.KWK-KPU tidak ada keberatan dan catatan khusus terkait dalil pemohon serta tidak ada temuan dan laporan panwas lapangan terkait adanya kejadian sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon. 180 Tentang Perolehan suara 100 % merupakan fakta demokratis, yang wajar, sebaliknya Pemohon juga memperoleh 100 % pada 16 TPS diseluruh Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur (Tempat Domisili Pemohon) sedangkan Pihak Terkait mendapatkan 0 suara. - Dalil PEMOHON halaman 51 angka 4 bahwa di TPS-TPS Kecamatan Namrole, Waisama, dan Kepala Madan, terjadi penambahan suara sebanyak 1.837 suara. Jawaban Termohon: Tidak benar, karena sesuai hasil penghitungan dan rekapitulasi berjenjang tidak ada kekeliruan perekapan angka sebagaimana terlihat nyata terbukti pada Formulir Model DA.KWK-KPU, dan saksi paslon. Nomor 3 seluruhnya menandatangani dan tidak mengajukan keberatan baik saat perhitungan dan rekapitulasi pada tingkat PPS s/d PPK. 8. DALIL PEMOHON TERKAIT KEJADIAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT - Dalil Pemohon mempersoalkan penulisan, pencoretan (Tipp-X), pendobelan, penambahan pada angka DPT pada 10 (sepuluh) kecamatan (halaman 51 s/d 61 permohonan). Jawaban Termohon: Dalil pemohon tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah koreksi terhadap penulisan angka pada Form. BA model DA-1.KWK-KPU khususnya menyangkut jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih, yang tidak menggunakan hak pilih, pemilih dari TPS lain, penggunaan surat suara (tidak mengkoreksi perolehan suara sah pasangan calon). Koreksi tersebut sesuai ketentuan Pasal 99 (4) UU. Nomor 32/2004 Jo. Pasal 25 (6) Peraturan KPU Nomor 16/2010. 181 Terlebih perubahan (koreksi) tersebut sudah disetujui oleh seluruh saksi- saksi Paslon. Panwaslu Kabupaten sebelum pembacaan rekapitulasi perhitungan suara, dan seharusnya Paslon Nomor 3 jika merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan DPT pada saat itu juga (Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih) bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyellenggaraan pemilukada. Maka dalil Pemohon sebagaimana yang didalikan pada halaman 51 sampai dengan Halaman 61 tidak ada korelasinya dengan bertambah dan berkurangnya perolehan suara sah pemohon maupun Pihak Terkait, untuk itu cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon. 9. DALIL PEMOHON TERKAIT KEJADIAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Bahwa Pemohon mendalikan terjadi pengurangan suara sah milik Pemohon yang jumlah dari 15.650 suara menjadi 13.926 suara. Jawaban Termohon: Dalil Pemohon tersebut hanya asumsi Pemohon belaka sama sekali tidak didasarkan pada hasil Rekapitulasi suara yang telah dilakukan oleh Termohon yang dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon, serta disaksikan pihak Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini: Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat No Nama Paslon K E C A M A T A N JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN Tanim bar selatn Werta mrian Kormo molin Sela ru Wer Mak Tian Tanim bar Utara Yaru Nirun mas Wuarla bobar Molo Maru 1 A.Vanath & M.Jonas M 3508 1534 682 1341 1245 1808 492 1632 1077 607 13.926 2 Said Assgaf & Zeth S 4882 2669 1911 3672 2454 2308 1459 1464 1680 702 23.231 3 Jumlah Perolehan Suara sah 8390 4233 2593 5013 3699 4116 1951 3096 2757 1309 37.157 182 10. Dalil Pemohon Terkait Kejadian Saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi (28 Desember 2013) Pemohon menuduh Termohon tidak memberikan kesempatan Pemohon menyampaikan koreksi terhadap angka perhitungan yang salah. Jawaban Termohon: Tidak benar dalil Pemohon tersebut, karena faktanya yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah menyangkut dengan proses dan tahapan pemilukada Provinsi Maluku, tidak menyangkut dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing Paslon ditiap Kabupaten/Kota Putaran Kedua. Termohon hanya memberikan waktu 15 menit untuk mengajukan keberatan. Jawaban Termohon: Tidak benar, karena saksi Paslon Damai Nomor 3 diberikan kesempatan yang seluas-luasnya + 2 (dua) jam untuk memasukan pernyataan keberatan dan kejadian khusus. - Pemohon berdalil Termohon telah memasukan jumlah 5.204 Pemilih dengan pola jumlah Pemilih dari TPS lain tertulis diformulir C1.KWK.KPU. tapi identitasnya tidak tercantum dalam formulir C.8.KWK-KPU. Jawaban Termohon: Dalil Pemohon adalah asumsi belaka, karena Termohon telah melaksanakan proses pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia, yang disaksikan Oleh Msyarakat, Panwaslu dengan cara pemilih datang kebilik suara untuk melakukan pencoblosan, sehingga siapapun tidak mengetahui pilihan pemilih untuk memilih pasangan calon yang mana, kecuali dirinya dan TUHAN; Oleh karenanya dalil Pemohon sangat spekuluatif; Selanjutnya Tidak benar Termohon memasukan 5.024 Pemilih (dari TPS lain) ke Formulir C1.KWK-KPU dan tidak mencatatkannya di formulir model C8-KWK.KPU, terlebih rekapitulasi perpindahan C1 ke C8 yang ditulis hanya identitas Pemilih bukan perolehan suara. Dan tidak menjamin dari 5.024 Pemilih seluruhnya akan memberikan suaranya secara sah (suara 183 sah) kepada paslon Nomor 3 (Pemohon) atau ke Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait). Terlebih tidak ada keberatan dan catatan khusus dari saksi-saksi Paslon Nomor 3 terkait dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bahkan PANWASLU, baik Panwas Lapangan, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten bahkan BAWASLU PROVINSI tidak menemukan adanya kejadian sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pihak Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : Dalam Pokok Permohonan: - Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-299 sebagai berikut: 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama Dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 659/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013; 3 Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 729/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Perubahan Atas Kep. KPU Nomor 659/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 Tentang Tahapan,Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013; 4 Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Prov. Maluku Putaran Ke-2 Tahun 2013 Tingkat 184 Provinsi Tanggal 28 Desember 2013; 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013; 6 Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018; 7 Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke Dua Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon; 8 Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 DI Tingkat PPS Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku; 9 Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku; 10 Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS I Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS II Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 12 Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS III Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 13 Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS 185 IV Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 14 Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS V Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 15 Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VI Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 16 Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VII Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 17 Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VIII Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 18 Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS X Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 19 Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XI Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 20 Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XII Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 21 Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XIII Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 22 Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XIV Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon 186 23 Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XV Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 24 Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 25 Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS I Desa Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 26 Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS II Desa Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 27 Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS III Desa Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 28 Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS IV Desa Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 29 Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS V Desa Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 30 Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VI Desa Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 31 Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VII Desa Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 32 Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan 187 Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VIII Desa Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 33 Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS I Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 34 Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS IV Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 35 Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VI Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 36 Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VIIII Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 37 Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS X Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 38 Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XIV Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 39 Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XVI Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 40 Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XVII Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 41 Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 188 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XVIII Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 42 Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS IXX Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 43 Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XXI Desa Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 44 Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Desa Batu Merah 6 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 45 Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS II Desa Batu Merah 6 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 46 Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS III Desa Batu Merah 6 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 47 Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS IV Desa Batu Merah 6 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 48 Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VII Desa Batu Merah 6 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 49 Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XIV Desa Batu Merah 6 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 50 Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS 189 XVII Desa Batu Merah 6 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 51 Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XXIII Desa Batu Merah 6 Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 52 Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS I Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 53 Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS 01 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 54 Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS II Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 55 Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS III Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 56 Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XI Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 57 Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS V Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 58 Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VI Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 59 Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VII Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 190 60 Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS 8 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 61 Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VIII Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 62 Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS VIIII Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 63 Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS X Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 64 Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XI Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 65 Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS V Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 66 Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XII Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 67 Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS 12 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 68 Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XIII Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 69 Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan 191 Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS 13 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 70 Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS 15 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 71 Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XV Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 72 Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XX Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 73 Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XVI Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 74 Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XVIII Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 75 Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS IXX Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 76 Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XX Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 77 Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XXI Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 78 Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 192 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS TPS XXII Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 79 Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPU Kabupaten/Kota Tanggal 20 Desember 2013; 80 Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 17 Desember 2013; 81 Bukti T-81 : Fotokopi Pengembalian DPT Kabupaten Maluku Tengah Nomor 420/106/XI/2013; 82 Bukti T-82 : Fotokopi Pengembalian DPT Ke Kabupaten Maluku Tengah Nomor 420/108/XI/2013; 83 Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Seti Tanggal 17 Desember 2013; 84 Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Tehoru Tanggal 18 Desember 2013; 85 Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Telutih Tanggal 17 Desember 2013; 86 Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Banda Tanggal 18 Desember 2013; 87 Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Tanggal 17 Desember 2013; 88 Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 193 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Seram Utara Barat Tanggal 17 Desember 2013; 89 Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Seram Utara Tanggal 18 Desember 2013; 90 Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Salahutu Tanggal 18 Desember 2013; 91 Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Nosalaut Tanggal 16 Desember 2013; 92 Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Leihitu Barat Tanggal 17 Desember 2013; 93 Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Amahai Tanggal 17 Desember 2013; 94 Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Pulau Haruku Tanggal 18 Desember 2013; 95 Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Teon Nila Serua Tanggal 17 Desember 2013; 96 Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Kota Masohi Tanggal 17 Desember 2013; 97 Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan 194 Saparua Tanggal 17 Desember 2013; 98 Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Leihitu Tanggal 18 Desember 2013; 99 Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tanggal 20 Desember 2013; 100 Bukti T-100 : Fotokopi Bukti Dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Kabupaten Seram Bagian Timur; 101 Bukti T-101 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur; 102 Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur; 103 Bukti T-103 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Desa Administrasi Rumeon Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 104 Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administrasi Namalean Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 105 Bukti T-105 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Dai Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur; 106 Bukti T-106 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil 195 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Ondor Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 107 Bukti T-107 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administrasi Kelilingan Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 108 Bukti T-108 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administrasi Loku Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 109 Bukti T-109 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administrasi Kulugowa Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 110 Bukti T-110 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administrasi Rumeon Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 16 Desember 2013; 111 Bukti T-111 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administrasi Kelili Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 112 Bukti T-112 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS Desa Administrasi Sera TPS I Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 19 Desember 2013; 113 Bukti T-113 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa 196 Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur; 114 Bukti T-114 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Mida Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 115 Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 17 Desember 2013; 116 Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur; 117 Bukti T-117 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Miran Gota Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 118 Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Miran Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 119 Bukti T-119 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Aran Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 120 Bukti T-120 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Tuha Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 197 121 Bukti T-121 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Bas Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 122 Bukti T-122 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 123 Bukti T-123 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Kota Sirih Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 124 Bukti T-124 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Goha Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 125 Bukti T-125 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Basarin Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 126 Bukti T-126 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Amarwawatu Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 127 Bukti T-127 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Waisalan Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 128 Bukti T-128 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 198 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Armada Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 16 Desember 2013; 129 Bukti T-129 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Sagey Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 130 Bukti T-130 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Tunas Tlur Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 131 Bukti T-131 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 17 Desember 2013; 132 Bukti T-132 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Tum Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur; 133 Bukti T-133 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Osong Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 134 Bukti T-134 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Bemo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 135 Bukti T-135 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Batuasa Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian 199 Timur Tanggal 15 Desember 2013; 136 Bukti T-136 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Hatumeten Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 137 Bukti T-137 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 138 Bukti T-138 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Gusalaut Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 139 Bukti T-139 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Werinama Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 140 Bukti T-140 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Administratif Funa Nayaba Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 141 Bukti T-141 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Bemo Perak Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur; 142 Bukti T-142 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemliihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Oleh KPU Kabupaten/Kota Kecamatan Werinama Kabupaten Bagian Timur; 143 Bukti T-143 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 200 Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 17 Desember 2013; 144 Bukti T-144 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Tunsai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 145 Bukti T-145 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Lapela Kecamatan Siwalalt Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 146 Bukti T-146 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Liliama Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 147 Bukti T-147 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 148 Bukti T-148 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Naiwel Ahinulin Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 149 Bukti T-149 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Elnusa Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 150 Bukti T-150 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Polin Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur 201 Tanggal 15 Desember 2013; 151 Bukti T-151 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Abuleta Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 152 Bukti T-152 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 153 Bukti T-153 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Adabai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 15 Desember 2013; 154 Bukti T-154 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Dihil Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 155 Bukti T-155 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat PPS Desa Nayet Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 14 Desember 2013; 156 Bukti T-156 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Oleh KPU Kabupaten/Kota; 157 Bukti T-157 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 158 Bukti T-158 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Hubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Komisi Pemliihan Umum Kabupaten 202 Buru; 159 Bukti T-159 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemliihan Umum Kabupaten Buru Tentang Penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU); 160 Bukti T-160 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Tentang Jawaban Atas Laporan Tim Pemenang DAMAI Kabupaten Buru; 161 Bukti T-161 : Fotokopi Daftar Saksi Pasangan DAMAI Yang Mencantumkan Nama Dan Tanda Tangan Serta Yang Tidak Mencantumkan Nama Dan Tanda Tangan/Tidak Hadir Pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke Dua Di Tingkat PPS/Desa; 162. Bukti T-162 : Surat Keterangan Camat Airbuaya Nomor: 26/SK/CA/2013 163. Bukti T-163 : Telaah/Sanggahan PPK Waeapo atas Keberatan Saksi Pasangan Cagub Dan Cawagub Pasangan Damai Pada Wilayah Kerja PPK Waepo 164. Bukti T-164 : Klarifikasi Panwas KEc. Air Buaya Tanggal 20 Desember 2013 165. Bukti T-165 : Pernyataan ANDRI SOFIANI Ketua KPPS TPS III Desa Wasi Tanggal 24 Desember 2013 166. Bukti T-166 : Berita Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Tingkat Kecamatan Batabual Kab. Buru 167. Bukti T-167 : Berita Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Tingkat PPS Desa Seith Kec. Batabual Kab. Buru Tanggal 14 Desember 2013 168. Bukti T-168 : Berita Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Tingkat PPS Desa Batu Jungku Kec. Batabual Kab. Buru 169. Bukti T-169 : Berita Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Tingkat PPS Desa Waemorat Kec. Batabual Kab. Buru 170. Bukti T-170 : Berita Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Tingkat PPS Desa Seith Kec. Batabual Kab. Buru 171. Bukti T-171 : Berita Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 203 Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Tingkat Kecamatan Kec. Air buaya Kab. Buru 172. Bukti T-172 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Lemahpoli Kec. Airbuaya Kab. Buru 173. Bukti T-173 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Raheriat Kec. Airbuaya Kab. Buru 174. Bukti T-174 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Bal-balu Kec. Airbuaya Kab. Buru 175. Bukti T-175 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waedanga Kec. Airbuaya Kab. Buru 176. Bukti T-176 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waemite Kec. Airbuaya Kab. Buru 177. Bukti T-177 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Selwidu Kec. Airbuaya Kab. Buru 178. Bukti T-178 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waekose Kec. Airbuaya Kab. Buru 179. Bukti T-179 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Awilinan Kec. Airbuaya Kab. Buru 180. Bukti T-180 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Batlale Kec. Airbuaya Kab. Buru 181. Bukti T-181 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Kampung Baru Kec. Airbuaya Kab. Buru 182. Bukti T-182 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Bara Kec. Airbuaya Kab. Buru 183. Bukti T-183 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Wamana Baru Kec. Airbuaya Kab. Buru 184. Bukti T-184 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Wasbakat Kec. Airbuaya Kab. Buru 185. Bukti T-185 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waereman Kec. Airbuaya Kab. Buru 186. Bukti T-186 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waspait Kec. Airbuaya Kab. Buru 187. Bukti T-187 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Wanibe Kec. Airbuaya Kab. Buru 188. Bukti T-188 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waepure Kec. Airbuaya Kab. Buru 189. Bukti T-189 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Wainangit 204 Kec. Airbuaya Kab. Buru 190. Bukti T-190 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Tanjung Karang Kec. Airbuaya Kab. Buru 191. Bukti T-191 : DA, DA1, DA2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Kecamatan Waepo Kab. Buru 192. Bukti T-192 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Masarete Kec. Waepo Kab. Buru 193. Bukti T-193 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waelapia Kec. Waepo Kab. Buru 194. Bukti T-194 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Debowae Kec. Waepo Kab. Buru 195. Bukti T-195 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Widit Kec. Waepo Kab. Buru 196. Bukti T-196 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Parbulu Kec. Waepo Kab. Buru 197. Bukti T-197 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waeleman Kec. Waepo Kab. Buru 198. Bukti T-198 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waeflan Kec. Waepo Kab. Buru 199. Bukti T-199 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waetina Kec. Waepo Kab. Buru 200. Bukti T-200 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Basalale Kec. Waepo Kab. Buru 201. Bukti T-201 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waepsalit Kec. Waepo Kab. Buru 202. Bukti T-202 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Wanakarta Kec. Waepo Kab. Buru 203. Bukti T-203 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Kubalahin Kec. Waepo Kab. Buru 204. Bukti T-204 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Tifu Kec. Waepo Kab. Buru 205 Bukti T-205 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Nafrua Kec. Lolong Guba/Waepo Kab. Buru 206 Bukti T-206 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Dava Kec. Waepo Kab. Buru 207 Bukti T-207 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Saunajaya Kec. Waepo Kab. Buru 205 208 Bukti T-208 D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Gogrea Kec. Waepo Kab. Buru 209 Bukti T-209 : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waekerta Kec. Waepo Kab. Buru 210 Bukti T-210: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waekasar Kec. Waepo Kab. Buru 211 Bukti T-211: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Wanareja Kec. Waepo Kab. Buru 212 Bukti T-212: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Kaki Air Kec. Waepo Kab. Buru 213 Bukti T-213: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Ohilahin Kec. Waepo Kab. Buru 214 Bukti T-214: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Lampiran DA1. KWK-KPU Kec. Waplau Kab. Buru 215 Bukti T-215: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waeputih Kec. Waplau Kab. Buru 216 Bukti T-216: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waeputih Kec. Waplau Kab. Buru 217 Bukti T-217: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Wailihang Kec. Waplau Kab. Buru 218 Bukti T-218: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Hamsina Kec. Waplau Kab. Buru 219 Bukti T-219: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Samalagi Kec. Waplau Kab. Buru 220 Bukti T-220: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waeura Kec. Waplau Kab. Buru 221 Bukti T-221: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waplau Kec. Waplau Kab. Buru 222 Bukti T-222: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Lamahang Kec. Waplau Kab. Buru 223 Bukti T-223: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Skikilale Kec. Waplau Kab. Buru 224 Bukti T-224: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Namlea Kab. Buru 225 Bukti T-225: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Jikunierasa Kec. Namle Kab. Buru 226 Bukti T-226: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Sawa 206 Kec. Namle Kab. Buru 227 Bukti T-227: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Waeperang Kec. Namle Kab. Buru 228 Bukti T-228: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Siahoni Kec. Namle Kab. Buru 229 Bukti T-229: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Batuboi Kec. Namle Kab. Buru 230 Bukti T-230: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Jamilu Kec. Namle Kab. Buru 231 Bukti T-231: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Sanleko Kec. Namle Kab. Buru 232 Bukti T-232: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Ubung Kec. Namle Kab. Buru 233 Bukti T-233: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Namle IV Kec. Namle Kab. Buru 234 Bukti T-234: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Namle III Kec. Namle Kab. Buru 235 Bukti T-235: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Namle II Kec. Namle Kab. Buru 236 Bukti T-236: : D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1.KWK-KPU Desa Namle I Kec. Namle Kab. Buru 237 Bukti T-237: : DB, DB1, DB2 KWK-KPU Dan Lampiran DB1 Kabupaten Buru Selatan 238 Bukti T-238: : Rekomendsi Panitia Pengawas Pemilu Kab. Buru Selatan Tanggal 23 Desember 2013 239 Bukti T-239: : Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kab. Buru Selatan Tanggal 23 Desember 2013 240 Bukti T-240: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Namrole Kab. Buru Selatan 241 Bukti T-241: : D,D1,D2.KWK-KPU Dan Lampiran D1.KWK-KPU Desa Fatmite Kec. Namrole Kab. Buru Selatan 242 Bukti T-242: : C,C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK-KPU TPS II Desa Fatmite Kec. Namrole Kab. Buru Selatan 243 Bukti T-243: : D,D1,D2.KWK-KPU Dan Lampiran D1.KWK-KPU Desa Oki Lama Kec. Namrole Kab. Buru Selatan 244 Bukti T-244: : C,C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK-KPU TPS III Oki Lama Kec. Namrole Kab. Buru Selatan 207 245 Bukti T-245: : C,C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK-KPU TPS II Oki Lama Kec. Namrole Kab. Buru Selatan 246 Bukti T-246: : C,C1, Lampiran C1 Dan C3 KWK-KPU TPS I Oki Lama Kec. Namrole Kab. Buru Selatan 247 Bukti T-247: : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kab. Seram Bagian Barat 248 Bukti T-248: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat 249 Bukti T-249: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat 250 Bukti T-250: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat 251 Bukti T-251: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Taniwel Kab. Seram Bagian Barat 252 Bukti T-252: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Taniwel Timur Kab. Seram Bagian Barat 253 Bukti T-253: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Elpaputih Kab. Seram Bagian Barat 254 Bukti T-254: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Amalatu Kab. Seram Bagian Barat 255 Bukti T-255: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Inamosol Kab. Seram Bagian Barat 256 Bukti T-256: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Inamosol Kab. Seram Bagian Barat 257 Bukti T-257: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec.Huamual Kab. Seram Bagian Barat 258 Bukti T-258: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Kairan Barat Kab. Seram Bagian Barat 259 Bukti T-259: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Huamual Belakang Kab. Seram Bagian Barat 260 Bukti T-260: : DA,DA1,DA2.KWK-KPU Dan Lampiran DA1.KWK-KPU Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat 261 Bukti T-261: : Berita Acara Koreksi Bersama Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Di PPK Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Di KPU Kab. Seram Bagian Barat Antara KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, Dan Saksi Pasangan 208 Calon 262 Bukti T-262: : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Ke Dua Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara 263 Bukti T-263: : DB.KWK-KPU Lampiran DB1 Dan DB2.KWK-KPU Kab. Tual 264 Bukti T-264: : DB, DB1, dan Lampiran DB1,DB2,DB4,DB5.KWK-KPU Kab. Kepulauan Aru 265 Bukti T-265: : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat 266 Bukti T-266 : Surat Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di KPU Kab. Maluku Barat Daya 267 Bukti T-267: : Rekapitulasi Dugaan Duplikasi Data Pemilih, Data Pemilih Usia Di Bawah 17 Tahun Dan Data Pemilih Terlalu Tua Sesuai Rincian PPK Se Kabupaten Seram Bagian Timur 268 Bukti T-268: : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara 269 Bukti T-269 s/d T-276. T-278 s/d T- 283 dan T- 285 s/d T- 287: : Form C dan D seluruh TPS di 277 TPS dan 19 PPS Di Kecamatan Sirimau di Kota Ambon yang terdiri 277 TPS , dengan Jumlah DPT. 111.915 Pemilih. Jumlah Surat Suara Terpakai 67.136. Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai. 47.313 Surat Suara ; Perolehan Suara Paslon No. 3 Dapat Suara 26.129 Suara Sah. Paslon 5. 38.757 Suara Sah. TIDAK BENAR ADALAH PENGELEMBUNGAN SUARA SEBESAR 1.096 Suara Seperti Yang didalilkan oleh Pemohon. dapat dibuktikan dengan hasil rekapitulasi secara berjenjang, baik pada tingkat PPS , PPK maupun KPU Kota Ambon. 270 Bukti T-288: Rekapitulasi Jumlah DPT Per TPS se Kab. Buru. 271 Bukti T-289: SK Pengangkatan KPPS Kec. Elpaputih 272 Bukti T-290: SK PPK tentang PPS se Kec. Elpaputih 273 Bukti T-291 s/d Bukti T- 292: PERNYATAAN SIKAP KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI WASIA, SANAHU, SAMASURU, SAHULAU, yang intinya 1. Menolak Permendagri No. 62 Tahun 2012, Tentang Kode dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan. 2. menolak /tidak akan mengikuti PEMILU GUBERNUR 2013, 209 PEMILU DPR, DPD DAN DPRD SERTA PILPRES 2014, MAUPUN PEMILU DALAM BENTUK APAPUN, selama mereka tercatat sebagai Warga dari Masyarakat Kab. Seram Bagian Barat (SBB) 274 Bukti T-293: : PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2012, Tentang Perubahan atas Permendagri No. 66 tahun 2011, tentang Kode dan data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan, dimana :Kec. Elpaputih Masuk dalam Kab. Seram bagian Barat; 275 Bukti T-294: : Permohonan PPK ke Kapolsek Elpaputih tentang permohonan bantuan pengawal penempelan DPT untuk TPS 1 WASIA dan TPS 3 , 4 Elpaputih; 276 Bukti T-295: : DPT PILGUB PROV MALUKU 2013 DESA WASIA Kec. Elpaputih dengan total DPT 219 DPT. 277 Bukti T-296: : : BA Penyerahan/Penerimaan Surat Suara di Kec. Elpaputih Kab. Seram Bagian Barat (SBB) 278 Bukti T-297: : SK PPK Kec. Elpaputih tentang pengangkatan KPPS Desa Wasia 279 Bukti T-284 dan Bukti T- 300: : Form C seluruh TPS di Desa Waikeka Dan Desa Biloro Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan terdiri dari 2 TPS 280 Bukti T-298: : Peraturan KPU nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 281 Bukti T-299: : C,C1 Dan Lampiran C1 Dan C3 KWK-KPU Desa Sahulau Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah Selain itu, Termohon 16 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Januari 2014 dan 24 Januari 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Marthinus Y. Kainama • Saksi tinggal di Batu Gaja Atas, Kecamatan Sirimau; • Saksi sebagai Ketua KPU Kota Ambon; • Rekap di Kota Ambon tanggal 20 Desember 2013 dan dihadiri oleh Panwas dan kelima PPK; 210 • Ada kesepakatan yang intinya diserahkan kepada PPK dan tidak boleh merubah perolehan masing-masing pasangan calon; • Saksi tanya kepada Panwaslu apakah ada keberatan; • Tidak ada masalah di PPK Sirimau; • Tidak ada keberatan dari saksi soal substansi, hanya keberatan jumlah pemilih laki dan perempuan; • Tidak ada keberatan mengenai adanya pemilih lain; • Tidak ada keberatan dari kedua pasangan calon saat rekap; • C1 saksi dan C1 Termohon berbeda; • Rekomendasi Panwaslu tidak ada keberatan; 2. Syafrudin Bustam Layn • Saksi sebagai Ketua PPK Sirimau; • Keterangan saksi sama dengan Ketua KPU; • Ada kesepakatan (saksi setia dan saksi damai) tentang DPT yang dilakukan oleh PPK tanggal 17 Desember 2013; • Kesepakatan di DA-1 ada tanda tangan; • Saksi hadir di tingkat kabupaten; • Tingkat kabupaten/kota tidak ada keberatan; • Di PPK dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon; 3. Abdul Muin Loliatu • Saksi sebagai Ketua KPU Buru Selatan; • Ada PSU di TPS 2, TPS 1,2,3 di Oki Lama; • PSU berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten; • Rekomendasi Panwas adalah ada rekaman pembagian surat suara; • Ada SK pergantian baru PPS tapi anggota PPS lama; • Rekomendasi Panwas adalah anggota PPS di evaluasi. • KPPS tidak hadir di PSU; • Saksi Pasangan Calon Nomor 3 tidak hadir; • Saksi mengikuti proses pemungutan suara; • Proses PSU normal dan tidak ada keributan; • DPT Oki Lama adalah 400 di TPS 1, TPS 2 berjumlah 357, dan TPS 3 berjumlah 350; • Rekap Kabupaten tidak ada yang mempersoalkan karena saksi tidak hadir; 211 • Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir ketika rekap tanggal 27 Desember 2013; • Tanggal 21 Desember 2013, ada keberatan di Oki Lama dan Desa Lena, yaitu tidak ada pembagian surat suara; • Tidak ada keberatan tentang coretan. 4. Stenly Maelissa • Saksi tinggal di Awiya, Maluku Tengah; • Saksi adalah Ketua PPK; • Tanggal 17 Desember 2013 rekap PPK; • Saksi pasangan calon dan panwas hadir; • Jumlah DPT Teluk Elpa Putih berjumlah 5.751 dan yang memilih 3.553; • Di Teluk Elpa Putih Pasangan Calon Nomor 3 menang; • Rekap kecamatan tidak ada keberatan saksi pasangan calon dan Panwas; • Saksi tanda tangan semua; • Secara tertulis saksi tidak ada keberatan; • Ada warga di SBB dilarang memilih di PPK karena bukan warga setempat; • Di Tananahu TPS 1, ada sisa surat suara berjumlah 47 dan tidak ada surat suara lebih. 5. Marthinus Tiparissa • Saksi tinggal di Desa Sumit Pasinaru, SBB; • Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Elfa Putih; • Saksi tidak tahu Desa Wasea masuk Elfa Putih, SBB; • Desa Wasia ada satu TPS dengan jumlah DPT 219, tapi warga tidak menggunakan hak pilih; • Ada petugas di Wasia dan bertugas pada hari H. 6. Rusli Sijauta • Saksi tinggal di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat; • Saksi sebagai Ketua KPU SBB; • Rekap KPU SBB pada tanggal 20-21 Desember 2013; • Ada lampu padam pada saat rekapitulasi, rekap diskor habis jumatan sampai dengan jam 18.30; • Ada keberatan dari saksi soal DPT; • Perolehan suara tidak ada keberatan karena sudah disepakati sebelumnya; 212 • Di Desa Wasia, ada TPS tapi tidak ada yang memilih; • Samasuru ikut SBB dalam Pilkada SBB dan Wasia tidak ikut. 7. La Alwi • Saksi tinggal di Desa Haruru, Kecamatan Amahei; • Saksi sebagai Ketua KPU Maluku Tengah; • Wasia masuk SBB; • Rekap Maluku Tengah tanggal 20 Desember 2013 selesai 11.30; • Rekap berjalan lancar; • Seluruh saksi paslon tidak ada keberatan lisan dan tertulis; • Pasangan Calon Nomor 3 menang di putaran kedua di Maluku Tengah; • Kecamatan Elfa Putih ada pertanyaan, tapi kemudian disepakati oleh para saksi; 8. Ibrahim Fanolong • Saksi tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya; • Saksi sebagai Ketua PPK Buru; • Rekap Kecamatan pada 19 Desember 2013 jam 9 – 17; • Saksi pasangan calon dan panwas hadir; • Ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor 3 mengenai rekap perhitungan suara tingkat PPS; • Perolehan suara tingkat kecamatan tidak ada yang mempermasalahkan. 9. M. Z. El Iskandar Rada • Saksi tinggal di BTM Bukit Permai, Desa Nanglia; • Saksi sebagai Ketua KPU Kabupaten Buru; • Rekap tanggal 21 Desember 2013; • Saksi pasangan calon dan Panwas serta PPK hadir; • Ada keberatan Paslon Nomor 3 kepada Panwas terkait surat tentang rekap ulang se-kecamatan; • Panwaslu konfirmasi kepada yang mengajukan keberatan supaya memberikan bukti-bukti tapi tidak ada; • Saksi Paslon Nomor 3 hadir dan menandatangani di TPS. 10. M. Nasir Rahawarin • Saksi tinggal di BTN Kebun Cengkeh, Kota Ambon; • Saksi sebagai Komisioner KPU Provinsi Maluku; 213 • Rekap di SBT tanggal 20-21 Desember 2013; • Kabupaten SBT terdiri dari 12 Kecamatan; • Rekap Kabupaten, saksi, Panwas dan PPK hadir; • Selama rekap, ada keberatan lisan Saksi Paslon Nomor 3 di Kecamatan Pulau Gorom, Amarsekaru mengenai intimidasi dan pencoblosan ganda; • Tanggal 19 Desember 2013 ada PSU di Amarsekaru di 4 TPS; • Undangan dibagi pada pagi hari tapi terjadi kerusuhan; • Di 4 TPS saksi hadir semua; • Jumlah DPnya sejumlah 6182 dan suara sah dan yang memilih berjumlah 5711 suara; • DPT dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan; • Ada koreksi tentang pemilih ganda yang ada di DPT bukan penggelembungan suara. 11. Drs. Musa Tukan, Msi. • Saksi sebagai Anggota KPU Provinsi Maluku; • Saksi tidak meloloskan pemilih untuk menggunakan hak pemilihnya tanpa menunjukkan identitas; • Penyelenggara tidak dapat menolak seseorang yang mau menggunakan hak pilihnya, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Berdasarkan form DB1-KWK.KPU, hasil rekapitulasi Pleno KPU Kabupaten Buru Selatan ternyata di Kepala Madan hanya dua pemilih yang berasal dari TPS lain. 12. Sudirman Limau • Saksi tinggal di Desa Waekeka, Kecamatan Kapala Madan; • Saksi sebagai Ketua PPK Kepala Madan, Kabupaten Buru; • Saksi Pasangan Calon Nomor 3 diberikan formulir C-1 dan ditandatangani; • Desa Geloro tidak ada rekomendasi tentang adanya pelanggaran; • Di Kecamatan Kepala Madan ada 10 desa dan 24 TPS; 13. Said Sabi • Saksi tinggal Desa Labuang, Kabupaten Buru Selatan; • Saksi sebagai anggota KPU Buru Selatan; • Para Ketua PPK menegaskan bahwa pelaksana Pilkada di Waesama tidak ada masalah; 214 • Rekomendasi Panwas Waesama tidak terjadi pelanggaran; • Berdasarkan BA rekap tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan, jumlah pemilih adalah 67; 14. Jafar Patty • Saksi tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB; • Saksi adalah anggota KPU Kabupaten SBB; • Pak Ishak dan Pak Frans datang ke KPU; • Pada jam 21.00 di ruangan hanya ada Ketua KPU; • Informasi dari Ketua KPU ada yang ingin menaikan suara di SBB sebanyak 5000. • Saksi tidak memberikan uang 1.200.000; • Saksi tidak melakukan keberatan dalam formulir; • Saksi tidak tahu uang Rp 50 juta. 15. Djalil Rjan • Saksi tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru; • Saksi sebagai anggota PPK Namlea, Kabupaten Buru; • Anggota Limas (Haris) melaporkan anggota KPPS; • Rekap di Namlea berjalan dengan baik; • Tidak ada keberatan dalam pelaksanaan rekap dari para saksi; • Semua saksi tanda tangan formulir. 16. Ibrahim Rumaday • Saksi tinggal di Dusun Sera, Kecamatan Pulau Gorom; • Saksi sebagai Ketua KPPS Sera Amarsekaru; • Pelaksanaan pemungutan di TPS Sera Amarsekaru berjalan dengan lancar; • Ada protes dari Paslon Nomor 3 mengenai ada ibu yang membawa 2 surat pemilih; • Rekap KPPS Sera Amarsekaru sempat diskors 3-4 jam; • Pada saat rekap tidak ada keberatan dan tidak ada masalah serta saksi tanda tangan di formulir. [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis 215 bertanggal 20 Januari 2014 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2014 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa ”PIHAK TERKAIT” adalah Pemenang Pertama dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 PUTARAN PERTAMA sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013tertanggal 16 November 2013; 2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 28 Desember 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor: 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut: NOMOR URUT NAMA PASANGAN CALON JUMLAH SUARA 03 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Drs. MARTHIN MASPAITELLA, Msi (NomorUrut 03) 383.705 O5 Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH (NomorUrut 05) 389.884 216 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubernur Maluku Periode Tahun 2013 -2018 tertanggal 28 Desember 2013, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi MalukuTahun 2013 Putaran Kedua Periode Tahun 2013- 2018; 4. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk: 1). Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 739 / Kpts / KPU-PROV-028 / XII / 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tertangal 28 Desember 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, Tanggal 28 Desember 2013 2). Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013- 2018, tanggal 28 Desember 2013 sebagaimana Tabel dibawah ini: PEROLEHAN SUARA SAH NO KABUPATEN / KOTA Abdullah Vanath,S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si Ir. SAID ASAGAF dan DR. Zeth Sahuburua,SH.MH. 1 Kota Ambon 56.285 79.892 2 Kabupaten Maluku Tengah 101.349 81.287 3 Kabupaten Seram Bagian Barat 55.553 41.353 4 Kabupaten Seram Bagian Timur 62.296 16.652 5 Kabupaten Buru 17.479 45.534 217 6 Kabupaten Buru Selatan 13.782 23.276 7 Kabupaten Maluku Tenggara 17.716 22.627 8 Kota Tual 10.345 16.148 9 Kab. Keputauan Aru 19.181 15.235 10 Kab. Maluku Tenggara Barat 13.926 22.114 11 Kab. Maluku Barat Daya 15.703 17.478 JUMLAH 383.705 381.609   Atau; 3). Memerintahkan Termohon untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA di Desa Wasia dan Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah; 4). Memerintahkan Termohon untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG pada : a. Seluruh TPS di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; b. TPS 4 dan TPS 5 Desa Sahulau, TPS 1 Desa Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah; c. Seluruh TPS pada 4 Kecamatan di Kecamatan Waplau, Kecamatan Batabual, Kecamatan Waeapo, Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru; d. TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Oki Lama, TPS 1, TPS 2 Desa Fatmite Kecamatan Namrole, TPS 3 Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kecamatan Waisama, TPS 1, TPS 2 Desa Biloro, dan TPS 1 Desa Wakeka Kecamatan Kepala Madan; e. Seluruh TPS pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Huamual, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Pulau Manipa, Kecamatan Elpaputih; f. Seluruh TPS di Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur; 218 5). Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu RI, Komisi Pemilihan Umum Provonsi Maluku (Termohon) Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengawasi tahapan dari pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; 5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan “PIHAK TERKAIT” yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 28 Desember 2013 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua oleh TERMOHON; 6. Dengan demikian PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Pasangan Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh PEMOHON; maka jelas dan nyata Permohonan aquo akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT; 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor : 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi : Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada, Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu. Bahwa dengan demikian maka “PIHAK TERKAIT” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua di Mahkamah Konstitusi; II. DALAM POKOK PERMOHONAN 219 1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT; 2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah; 3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT; 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA; 5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini: A. Dalil Pemohon Poin A (halaman 10 – 14, Poin 1) yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan pelanggaran/kecurangan yang terjadi di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang mana telah terjadi penambahan suara untuk pasangan calon nomor urut 5 sebanyak 1.096 suara dan pengurangan perolehan suara terhadap calon nomor urut 3 (Pemohon) 220 yang tersebar di 4 PPS di Kecamatan Sirimau, yaitu PPS Kelurahan Uritetu, PPS Batu Merah 1, PPS Batu Merah 6 dan PPS Desa Soya. Bantahan PIHAK TERKAIT: Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak pernah terjadi pengurangan suara Pasangan calon Nomor Urut 3 di tingkat PPS yaitu PPS Kelurahan Uritetu, PPS Batu Merah 1, PPS Batu Merah 6 dan PPS Desa Soya, atau ada penambahan sebanyak 1.096 oleh Termohon kepada pasangan nomor urut 5. Faktanya pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Sirimau tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon, akan dibuktikan dengan form C1.KWK- KPU dan D1.KWK-KPU; B. Dalil Pemohon Poin B (halaman 14 – 19, Poin 1.a) yang pada pokoknya menerangkan terkait pelanggaran/kecurangan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah: 1. Kecamatan Elpaputih a. Desa Sahulau: • TPS 4 Desa Sahulau yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua dan Anggota KPPS tidak memberikan kesempatan kepada 59 orang pemilih untuk melakukan pencoblosan; • TPS 5 Desa Sahulau yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua dan Anggota KPPS tidak memberikan kesempatan kepada 50 orang pemilih yan namanya terdaftar dalam DPT untuk melakukan hak pilihnya; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya pada TPS 4 dan TPS 5 Desa Sahulau tidak pernah terjadi penolakan terhadap pemilih yang namanya terdaftar didalam DPT, hal ini dapat dilihat pada tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 3, pada TPS 4 dan TPS 5, bahkan pada berita acara C1-KWK-KPU telah ditanda tangani oleh saksi pasangan calon no urut 3. 221 • Fakta lain pada TPS 4 dan TPS 5 Desa Sahulau tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam, sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon; b. Desa Tananahu: TPS 1 Desa Tananahu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Desa Tananahu melakukan pencoblosan 47 sisa surat suara untuk pasangan calon nomor urut 5 atas perintah Kepala Desa Tananahu yaitu Juliana Ayakuwane; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya Ketua dan Anggota KPPS tidak pernah melakukan pencoblosan 47 sisa kertas suara untuk pasangan calon nomor urut 5 di TPS 1 Tananahu, berdasarkan perintah dari Kepala Desa Juliana Ayakuwane. • Faktanya dalam berita acara C1-KWK.KPU tidak pernah ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 3/Pemohon dan saksi pasangan calon juga telah menandatangani berita acara C1-KWK-KPU. • Faktanya di TPS 1 Tananahu tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panswas sehubungan dugaan pelanggaran TPS 1 Tananahu; anggaran yang di sampaikan oleh Panwascam tidak ada mengeluarkan Rekomendasi terhadap dalil yang disampaikan oleh pemohon. c. Desa Wasia dan Desa Samasuru Dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak mengikutsertakan 1.150 orang pemilih yakni 221 pemilih di Desa Wasiya Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah dan 929 pemilih yang terbagi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Bantahan PIHAK TERKAIT: 222 • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya adalah terhadap pemilih yang berdomisili pada Desa Wasia dan Desa Samasuru telah menyurat kepada penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Maluku Tengah, yang perihalnya ” Pernyataan “, bahwa pemilih pada kedua Desa tersebut tidak akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah. • Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PHPU.D-IX/2011, halaman 125 s/d 126 yang pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa ; Terhadap dalil dimaksud, setelah mencermati bukti dan saksi yang diajukan masing-masing pihak, antara lain Undang- undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagan Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU- VII/2009, tertanggal 2 Ferbuari 2010; dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010; Mahkamah Menilai memang masih terdapat permasalahan terkait penentuan batas wilayah antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang berimbas pada pendaftaran pemilih dan keputusan pemilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti Pemilukada disalah satu dari dua kabupaten dimaksud. • Faktanya telah diakui oleh Pemohon (halaman 15, poin 6), bahwa pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013, Pemilih pada Desa Wasia dan Desa Samasuru, • Fakta lain bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010, wilayah Kecamatan dahulu Teluk Elpaputi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Kecamatan Teluk Elpatutih masuk wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah dan yang sebagian masuk pada wilayah administrasi Kabupaten Seram 223 Bagian Barat dengan nama administrasi Kecamatan Elpatutih. 2. Kecamatan BANDA a. Bahwa Calon Gubernur atas nama Abdullah Vanath di TPS 1 Desa Tanah Rata beserta timnya ditolak untuk memilih di TPS tersebut walaupun membawa form model A.8.KWK-KPU; b. Di TPS 1 Desa tanah Rata kecamatan Banda, Sdr. Kabir Saliran , SE, Camat Banda mempengaruhi Ketua dan anggota TPS 1 untuk menolak pasangan calon nomor urut 3 beserta timnya melakukan pencoblosan; c. Bahwa Pemohon telah kehilangan potensi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 12 suara; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya adalah Calon Gubernur atas nama Abdullah Vanath datang di TPS 1 Desa Tanah Rata beserta timnya untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan form model A.8.KWK- KPU yang dipakai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Maluku Putaran Pertama dan menggunakan undangan fotocopi, yang diragukan keasliannya, sehingga oleh petugas KPPS menolak Calon Gubernur atas nama Abdullah Vanath dan beserta timnya untuk melakukan pencoblosan; • Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, Di TPS 1 Desa tanah Rata kecamatan Banda, Sdr. Kabir Saliran, SE, Camat Banda mempengaruhi Ketua dan anggota TPS 1 untuk menolak pasangan calon nomor urut 3 beserta timnya melakukan pencoblosan, faktanya Sdr. Kabir Saliran, SE, Camat Banda tidak pernah mempengaruhi Ketua dan anggota TPS 1 Banda. 224 C. Dalil Pemohon Poin C (Halaman 19-31, Poin 1) yang pada pokoknya menerangkan tentang pelanggaran dan atau kecurangan yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain sebagai berikut: 1. Penambahan DPT sebanyak 1.353 orang pemilih; 2. Terjadi mobilisasi pemilih oleh Tim pasangan calon nomor urut 5 di TPS-TPS Desa Amar Sekaru guna melakukan Pencoblosan ganda atau Pencoblosan lebih dari satu kali oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 5 sehingga ada rekomendasi Panwas untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 TPS yaitu: (1). TPS 24 Keliobas Negeri Amarsekaru. (2). TPS 25 Keliobas Negeri Amarsekaru. (3). TPS 33 Dusun Sera Negeri Amarsekaru. (4). TPS 34 Negeri Amarsekaru. (5). TPS 1 Kilwouw Negeri Kataloka. (6). TPS 2 Rumodar Eri Negeri Kataloka. 3. Terjadi intimidasi pada pasangan calon nomor urut 3 sehingga saat pemungutan suara ulang di 4 TPS Desa Amar Sekaru dan 2 TPS Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, sehingga saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir karena diancam, saksi nomor urut 3 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak pernah menandatangani pernyataan keberatan. 4. Bahwa terjadi Peningkatan jumlah Pemilih yang sangat signifikan, dimana Partisipasi Pemilih adalah 100 % (seratus persen). Selain itu, di Desa Amarsekaru terjadi pelanggaran berupa Pencoblosan ganda oleh Petugas KPPS yang bekerja sama dengan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu MUKTI KELIOBAS untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5. 5. Bahwa terdapat Pemilih Ganda sejumlah 1.050 (seribu lima puluh) Pemilih dalam DPT Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana perincian sebagai berikut : a. TPS 10 Dusun Derak Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 185 orang; 225 b. TPS 8 Kelurat Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 100 orang. c. TPS 7 Kelurat Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 73 orang. d. TPS 1 Wawasan Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 110 orang. e. TPS 2 Wawasa Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 126 orang. f. TPS 6 KelkulatlKelsolat Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 89 orang. g. TPS Sik-Sik kan pemilih ganda sebanyak 67 orang. h. TPS Matlean dan Lalan Matlean Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 93 orang. i. TPS 4 Amar Sera Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 82 orang. j. TPS 3 Arwouw Pancalan Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 41 orang. k. TPS 12 Inlomin Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 38 orang. l. TPS 2 Inlomin Negeri Amarsekaru ditemukan pemilih ganda sebanyak 46 orang. 6. Ditemukan pula fakta bahwa Panwascam – Aparat Kepolisian, Camat, Kapolsek Pulau Gorom maupun Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dicegat dan diancam oleh masyarakat Desa Amarsekaru yang dikoordinir oleh MUKTI KELIOBAS untuk tidak melakukan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Ke-2; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa dalil Pemohon tentang Penambahan DPT sebanyak 1.353 orang pemilih tidak benar, faktanya KPU melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Tahun 2013, di Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan pada DPT yang dipergunakan pada Pemilukada 226 Putaran Pertama dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur. Fakta yang ada, KPU tidak lagi melakukan pemutahiran data pemilih khusus untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, oleh sebab itu apabila ada penambahan DPT di Kabupaten Seram Bagian Timur maka Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur akan merekomendasikan adanya penambahan DPT, karena pihak Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur juga memiliki data yang sama yang dipegang oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga faktanya oleh Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan adanya penambahan DPT di Kabupaten Seram Bagian Timur. • Bahwa dalil Pemohon Terjadi mobilisasi pemilih oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS-TPS Desa Amar Sekaru guna melakukan Pencoblosan ganda atau Pencoblosan lebih dari satu kali oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sehingga ada rekomendasi Panwas untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 TPS adalah tidak benar, faktanya terhadap 6 TPS yaitu; (1). TPS 24 Keliobas Negeri Amarsekaru, (2). TPS 25 Keliobas Negeri Amarsekaru. (3). TPS 33 Dusun Sera Negeri Amarsekaru. (4). TPS 34 Negeri Amarsekaru. (5). TPS 1 Kilwouw Negeri Kataloka. (6). TPS 2 Rumodar Eri Negeri Kataloka. Telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan rekomendasi Panwas sehingga terhadap 6 TPS dimaksud telah terselesaikan pada Tingkat Pleno PPS, PPK dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. • Bahwa dalil Pemohon Terjadi intimidasi pada saksi pasangan calon nomor urut 3 sehingga saat pemungutan suara ulang di 4 TPS Desa AmarSekaru dan 2 TPS Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, sehingga saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir karena diancam, saksi nomor urut 3 tidak menandatangani 227 berita acara rekapitulasi dan tidak pernah menandatangani pernyataan keberatan, adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya tidak pernah terjadi intimidasi kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 karena saksi pasangan calon nomor urut 3/Pemohon yang sebenarnya tidak hadir pada saat pemungutan suara ulang di 4 TPS Desa Amarsekaru dan 2 TPS di Negeri Kataloka. • Bahwa dalil pemohon terjadi Peningkatan jumlah Pemilih yang sangat signifikan, dimana Partisipasi Pemilih adalah 100 % (seratus persen). Selain itu, di Desa Amarsekaru terjadi pelanggaran berupa Pencoblosan ganda oleh Petugas KPPS yang bekerja sama dengan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu MUKTI KELIOBAS untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5, adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya tidak pernah terjadi pencoblosan ganda oleh Petugas KPPS yang bekerja sama dengan MUKTI KELIOBAS; • Bahwa justru Pasangan nomor urut 3/Pemohon memperoleh seluruh suara yaitu sebanyak 100% suara dari semua pemilih yang hadir di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Werinama (10 Desa/PPS dengan Partisipasi Pemilih sebanyak 5.685) dan Kecamatan Siwalalat (10 Desa/PPS dengan Partisipasi Pemilih sebanyak 3.660). Hal mana disebabkan karena saksi Pasangan nomor urut 5/Pihak Terkait dihalang-halangi hadir di TPS-TPS di 2 Kecamatan tersebut oleh Tim pemenangan Pemohon; • Bahwa dalil pemohon terdapat Pemilih Ganda sejumlah 1.050 (seribu lima puluh) Pemilih dalam DPT Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya tidak ada pemilih ganda dalam DPT Desa Amarsekaru dan semua pemilih yang hadir di TPS hanya diberikan satu surat suara, yang dikuatkan oleh tidak adanya rekomendasi panwas yang dikeluarkan terkait DPT Ganda sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemohon. 228 • Bahwa dalil pemohon ditemukan pula fakta bahwa Panwascam – Aparat Kepolisian, Camat, Kapolsek Pulau Gorom maupun Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dicegat dan diancam oleh masyarakat Desa Amarsekaru yang dikoordinir oleh Mukti Keliobas untuk tidak melakukan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Ke-2, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada quod non fakta tersebut ada, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwascam. Sehingga mohon agar dalil Pemohon ini dikesampingkan Mahkamah; D. Dalil Pemohon Poin D (Halaman 31-39) yang pada pokoknya menerangkan tentang Pelanggaran/Kecurangan yang terjadi di Kabupaten Buru antara lain yaitu: 1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 Pukul 20.30 WIT, Bupati Buru (RAMLI UMASUGI) dan Camat Namlea (KARIM WAMNEBO) mengumpulkan Ketua-Ketua RT, Ketua-Ketua RW, seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Namlea Kecamatan Namlea, untuk menginstruksikan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku putaran kedua tanggal 14 Desember 2013, dan memberikan imbalan uang; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya bahwa tanggal 09 Desember 2013 Pukul 20.30 WIT, Bupati Buru (RAMLI UMASUGI) sedang berada di Ambon, untuk kepentingan Kedinasan, dan Camat Namlea (KARIM WAMNEBO) tidak pernah mengumpulkan Ketua-Ketua RT, Ketua-Ketua RW, seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Namlea Kecamatan Namlea, untuk menginstruksikan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku putaran 229 kedua tanggal 14 Desember 2013, dan memberikan imbalan uang; 2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 pada pukul jam 10.00 WIT, Bupati Kabupaten Buru (RAMLI UMASUGI) bersama Kadis Pendidikan Kabupaten Buru ( BAHRI UMASUGI), Camat Batabual ( SAID BEHUKU) berkunjung ke Dusun Wailawa Desa Waimurat Kecamatan Batabual dan mengadakan rapat di Balai Dusun, dan mengarahkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2103 masyarakat Dusun Wailawa harus memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 5 (SETIA), karena bila SETIA kalah, maka jalan Lintas Kecamatan Batabual tidak akan dibuat, tetapi bila SETIA menang, maka Jalan Lintas dari Kecamatan Batabual menuju Unit akan dibuat segera, setelah selesai pertemuan, maka Bupati Buru ( RAMLI UMASUGI), bersama rombongan ditambah dengan DULMAN MAKATITA yang dipanggil oleh Bupati Kabupaten Buru menuju Namlea dengan menggunakan Speet Boat dan dalam perjalanan Bupati menyuruh Camat Batabual untuk memberikan uang berjumah Rp.750.000. kepada DULMAN MAKATITA dengan Perintah bahwa DULMAN kamu harus bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Batu Jungku; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya pada tanggal 13 Desember 2013 pada pukul jam 10.00 WIT, Bupati Kabupaten Buru (RAMLI UMASUGI) tidak berada di Kab. Buru, karena kepentingan kedinasan. • Fakta lain yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru bukanlah BAHRI UMASUGI, melainkan AHMAD MUKADAR. 3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 jam 08.00 WIT di TPS 1, TAHER TUA (Tokoh Masyarakat) mengambil surat undangan Pemilih yang sudah hadir di TPS 1, kemudian menyerahkan ke AMILUDIN (Anggota KPPS) dan ketika setiap Pemilih tersebut masuk ke Bilik Suara didampingi oleh AMILUDIN (Anggota KPPS), karena sudah Iebih dari 20 Pemilih yang didampingi oleh AMILUDIN di dalam Bilik 230 Suara, maka Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 3 mengajukan keberatan, akan tetapi dicegat oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Batabual dengan menyatakan bahwa "DULMAN ....Ose ( Kamu) mau lawan Bupati...?"; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas serta mengada- ada, pemohon tidak menyebutkan TPS 1 pada Desa apa dan kecamatan mana terjadi hal sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemohon dalam dalilnya. Sehingga dalil pemohon kabur (obscure libel) dan harus dikesampingkan Mahkamah; 4. Bahwa di Daerah Pengunungan ( Pedalaman) Desa Batu Jungku Kecamatan Batabual sejak 2 (dua) Tahun yang lalu, Tahun 2011, sudah tidak ada Penduduk di Desa tersebut, tapi ada TPS yanq jumlah Pemilihnya 36 orang yang suaranya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, faktanya di Desa Batu Jungku Kecamatan Batabual masih ada warga terdaftar dalam DPT yaitu sebanyak 560 Pemilih di satu TPS. Dimana dari seluruh DPT tersebut sebanyak 10 orang tidak menggunakan hak pilihnya dengan perolehan suara untuk Pemohon sebanyak 97 suara dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 453. Pemungutan suara di TPS 1 Desa Batu Jungku di hadiri pula oleh saksi Pemohon atas nama SALE MAKATITA, yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan; 5. Bahwa terjadi pertemuan guru-guru di Desa Waitawa mulai dari Guru PAUD, Guru TK, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA dan SMK, dikumpulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru MAARUF BOTON memerintahkan bahwa bila kalian para Guru tidak menangkan Pasangan calon Nomor Urut 5 (SETIA) maka kalian akan dimutasikan ke daerah pedalaman atau daerah terpencil, dan 231 akhirnya guru tersebut bekerja untuk memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Batabual tersebut; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada dimana dalam dalil pemohon (halaman 31, poin 2) disebutkan Kadis Pendidikan adalah BAHRI UMASUGI, sedangkan pada dalil ini, Kadis Pendidikan adalah MAARUF BOTON. Faktanya Kadis Pendidikan Kab. Buru yang sebenarnya adalah bernama AHMAD MUKADAR, dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak oleh Mahkamah. 6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 Saksi USMAN TIDORE dan JAMAL KAIMUDIN diundang oleh Bupati Buru ( RAMLI UMASUGI) ke Pandopo dan memerintahkan agar pada saat selesainya Pemungutan Suara di TPS, petugas KPPS harus mencoblos seluruh sisa surat suara untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 5, dan oleh Bupati Buru (RAMLI UMASUGI) memberikan uang masing – masing berjumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), diantaranya yang mendapat uang tersebut adalah Saksi JAMAL KAIMUDIN; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya Bupati Buru pada tanggal 9 Desember 2013 tidak pernah mengundang Jamal Kaimudin dan melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga dalil ini harus ditolak oleh Mahkamah; 7. Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2013 pada pukul 09.30 WIT, Bupati Buru (RAMLI UMASUGI) mengumpulkan seluruh Para Guru Se-Kecamatan Batabual, Camat Batabual (SAID BEHUKU), Para Kepala Desa untuk menginstruksikan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 saat pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran II tanggal 14 Desember 2013; 232 Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, Faktanya dalil pemohon (halaman 31, poin 2) pada tanggal 13 Desember 2013 pada pukul jam 10.00 WIT, Bupati Kabupaten Buru (RAMLI UMASUGI) bersama Kadis Pendidikan Kabupaten Buru ( BAHRI UMASUGI), Camat Batabual ( SAID BEHUKU) berkunjung ke Dusun Wailawa Desa Waimurat Kecamatan Batabual dan mengadakan rapat di Balai Dusun, dst, sedangkan; Dalil pemohon (halaman 33, poin 7), pada tanggal 13 Desember 2013 pada pukul 09.30 WIT, Bupati Buru (RAMLI UMASUGI) mengumpulkan seluruh Para Guru Se-Kecamatan Batabual, Camat Batabual (SAID BEHUKU) dan Para Kepala Desa; Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dimana dalam dalil permohonan Hal. 33 poin 7 tidak menyebutkan secara pasti dimana pengumpulan dimaksud dilakukan. Jarak antar dusun di Kecamatan Batabula sangat jauh dan tidak dapat ditempuh dengan waktu 30 menit, tidak mungkin Bupati Buru bias berada di 2 tempat dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian dalil Pemohon kabur dan harus ditolak Mahkamah; 8. Bahwa terbukti di Kabupaten Buru dari 5 Kecamatan, hanya 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Namlea yang melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Desa/Kelurahan (PPS), dengan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan pada 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Waplau, Kecamatan Batabual, Kecamatan Waeapo, dan Kecamatan Air Buaya, Ketua dan Anggota PPS tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/kelurahan (PPS); (Hal. 33 poin 10) Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya di 4 Kecamatan pada Kabupaten Buru sebagaimana didalilkan Pemohon telah dilakukan Rekapitulasi, yaitu: 233 ‐ Kecamatan Waplau, Rekapitulasi dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 dihadiri oleh saksi Pemohon atas nama Budiman Buton dimana yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara; ‐ Kecamatan Waepo, Rekapitulasi dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dihadiri oleh saksi Pemohon atas nama M. Admin dan Agustinus Wael yang keduanya tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara; ‐ Kecamatan Batabual, Rekapitulasi dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dihadiri oleh saksi Pemohon atas nama Arifin Masbait yang bersangkutan mengajukan keberatan tentang tidak berikan undangan Pleno di tingkat PPS serta keberatan mengenai tanda tangan palsu pada Berita Pleno PPS dimana saksi tidak menandatangani Berita Acara Pleno di tingkat PPK; ‐ Kecamatan Airbuaya, Rekapitulasi dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dihadiri oleh saksi Pemohon atas nama Ismail Mulaicin yang bersangkutan mengajukan keberatan tentang tidak ada Pleno di tingkat PPS serta keberatan mengenai kelalaian petugas TPS dimana saksi tidak menandatangani Berita Acara Pleno di tingkat PPK; Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah; 9. Bahwa fakta menunjukan tidak dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/kelurahan (PPS) pada 4 Kecamatan, namun nama - nama Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat TPS dicantumkan & tertera tandatangan seolah–olah ditandatangani oleh Saksi Mandat pasangan calon Nomor Urut 3 padahal tidak ada undangan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 sehingga tidak ada mandat; (Hal. 34 poin 11) 234 Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya di 4 Kecamatan sebagaimana didalilkan Pemohon telah dilaksanakan Rekapitulasi dan mengenai dalil Pemohon tentang adanya kemungkinan pemalsuan tandatangan saksi, selain belum bisa dibuktikan kebenarannya secara hukum, hal tersebut juga bukanlah merupakan domain Mahkamah untuk memeriksanya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah; • Fakta lain yang ditemukan adalah sehubungan dengan dalil pemohon, panwas tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tentang dalil pemohon tersebut. 10. Bahwa dengan tidak dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) pada 4 Kecamatan tersebut, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 11.503 suara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 29.813 suara TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA; (Hal. 35 poin 14) Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Pengumuman Hasil Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) dilakukan pada 4 Kecamatan tersebut, dan hasilnya telah diterima oleh kedua saksi pasangan calon dengan menandatangani berita acara rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Buru DB-KWK.KPU, sehingga hasil perolehan suara pada masing-masing pasangan calon dapat dipertanggungjawabkan. E. Dalil Pemohon Poin E (Halaman 39-51) yang pada pokoknya menerangkan tentang Pelanggaran/Kecurangan yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan antara lain yaitu: 1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku putaran kedua yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 235 2013 di Kabupaten Buru Selatan, telah terjadi pelanggaran- pelanggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut : a) KECAMATAN NAMROLE (poin 1.1) a. Pelanggaran yang Terjadi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Oki Lama: • Bahwa terdapat anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan terhadap surat suara bernama Rudi Soulissa dan Susi Soulissa; • Pada saat saksi pasangan calon nomor urut 3 mengajukan keberatan Ketua KPPS tidak memperbolehkan saksi tersebut mengajukan keberatan; • Di TPS 1 Desa Oki Lama, setelah selesai pemungutan suara dilakukan, Ketua KPPS (AHMAD SAMALA) membagikan 56 Surat Suara Sisa untuk dicoblos quna memenangkan pasangan calon Nomor Urut 5, antara lain : Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mencoblos 5 surat suara, sementara Ketua (AHMAD SAMALA), ATI LESNUSSA (Anggota KPPS), ISMAIL LESNUSSA (Anggota KPPS), WA AMBO WANGI (Anggota KPPS), ARI YUSMAN MAHU (Anggota KPPS), LA AMI SIOMPO (Petugas Keamanan TPS/Limas), KARIM TOMIA (Petugas Keamanan TPS/Limas) melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara sebanyak 112 surat suara. • TPS 2 Desa Oki Lama, setelah selesai pemungutan suara dilakukan, Ketua KPPS TPS 2 Desa Oki Lama Ketua KPPS AHMAD SOULISSA membagikan 84 lembar sisa Surat Suara Kepada Angota KPPS, Anggota Limas di TPS dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk mencoblos kepada pasangan calon Nomor Urut 5; • Di TPS 3 Desa Oki Lama Ketua KPPS ( ABDULLAH SOULISSA) sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara menyatakan bahwa kalau ada persoalan nanti ajukan keberatan, tetapi tidak boleh menghambat Pencoblosan, 236 tetapi kenyataanya di TPS 3 Desa Oki Lama, Ketua dan Anqqota KPPS membagi-baqikankan sisa Surat Suara sebanyak 118 untuk dicoblos oleh Ketua dan Anqqota KPS guna memenanqkan Pasanqan Calon Nomor Urut 5; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa dalil Pemohon sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan PSU di 4 TPS yaitu masing-masing di TPS 1, TPS2, TPS 3 Desa Oki Lama dan TPS Desa fatmite sebagaimana telah diakui oleh Pemohon dalam dalil di halaman 50 – 51 pada poin 3 dan 4 berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buru Selatan. b. Pelanggaran yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatmite • Di TPS 1 Anggota KPPS bernama KAMARUDIN FAUKAMA membagi 20 Surat Suara kepada JUMADI TOMNUSA yang merupakan orang dekat Bupati Buru Selatan dan juga membagi 20 Surat Suara kepada FRANGKI TOMNUSA dan oleh JUMADI TONUSA dan FRANGKI TOMNUSA di coblos guna memenangkan pasangan calon Nomor Urut 5; • Ketua KPPS TPS 2 Desa Fatmite bernama MAUDIN LILIWANA membagi-bagikan Surat Suara kepada Ny. SURIAH TITAWAEL sebanyak 5 Surat Suara untuk dicoblos kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan juga membagikan kepada MUHAMMAD SAAT ATAMIMI 40 surat suara untuk mencoblos guna memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan untuk sisa Surat Suara berjumlah 15 Surat Suara dibagi kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk dicoblos guna memenangkan pasangan calaon Nomor Urut 5. Bantahan PIHAK TERKAIT: Bahwa Dalil Pemohon sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan PSU di 4 TPS yaitu masing-masing di TPS 1, TPS2, TPS 3 Desa Oki Lama dan TPS Desa fatmite 237 sebagimana telah diakui oleh Pemohon dalam dalil di halaman 50 – 51 pada poin 3 dan 4 berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buru Selatan. b) KECAMATAN WAESAMA ( Hal. 44 poin 1.2) a. Pelanggaran yang terjadi di TPS 3 Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu oleh Perangkat Pemerintah Desa yang terdiri yaitu Kaur-Kaur Desa antara lain (1). MAKTUB MAHTELU ( Ketua BPD), (2). IRWAN MANE (Sekretaris Desa dan juga Anggota KPPS TPS 3 Dusun Hote Jaya), (3). SALEH LAITETU (Kaur Pemerintahan), (4). LA ADI KOLENGSUSU (Anggota BPD) yang mengumpulkan Surat Undangan dari masyarakat mulai dari tanggal 13 Desember 2013; (Hal. 44 s/d 45 poin 1.2 huruf a) Bantahan PIHAK TERKAIT: Bahwa Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, faktanya perangkat desa sebagaimana didalilkan Pemohon pernah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Pemohon. Pada TPS 3 Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu tidak ada keberatan dari saksi Pemohon; b. Pelanggaran yang terjadi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lena • di TPS 1 Desa Lena, GISMAN KOEDOEBOEN (Sekretaris Desa) memcoblos sebanyak 2 kali untuk Pasangan calon Nomor Urut 5 MOKSEN LETETUNY (Masyarakat Pendukung Setia) Mencoblos 2 (dua) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, LAPOLO WALLY (Bendahara Desa) telah melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) kali untuk pasangan Calon Nomor Urut 5; • di TPS 1 Desa Lena, Ketua KPPS (MAARUF BUTON) melakukan pencoblosan 30 surat suara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5, karena Ketua KPPS diperintahkan oleh Sekretaris Daerah Buru 238 Selatan (MAHMUD SOUWAKIL) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan (Hi. SALEH SOUWAKIL); • Proses pengisian formulir C1.KWK-KPU dan Iampiran C1.KWK-KPU tidak dilakukan di TPS 1 Desa Lena, tetapi pengisiannya dilakukan di rumah Ketua PPS (MOCHTAR WALLY) pada tanggal 14 Desember 2013, dan Saksi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak diberikan C1.KWK-KPU dengan alasan kekurangan formulir C1,KWK KPU yang diberikan dari Termohon. • Proses pengisian formulir C1.KWK-KPU dan lampiran C1.KWK¬KPU tidak dilakukan di TPS 2 Desa Lena, tetapi pengisiannya dilakukan di rumah Ketua PPS (MOCHTAR WALLY) pada tanggal 14 Desember 2013, dan Saksi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak diberikan C1.KWK-KPU dengan alasan kekurangan formulir C1,KWK KPU yang diberikan dari Termohon. • Pencoblosan dilakukan oleh GISMAN KOEDOEBUN ( Sekretaris Desa Lena) sebanyak 4 Surat Suara untuk pasangan Calon Nomor urut 5, MOKSEN LETEKANI melakukan Pencoblosan sebanyak 3 Surat Suara untuk pasangan Calon Nomor Urut 5 yang diberikan oleh Anggota KPPS (WATI WALLY). Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, Faktanya tidak pernah dilakukan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh GISMAN KOEDOEBOEN,LAPOLO WALLY dan Ketua KPPS (MAARUF BUTON), kepada pasangan calon nomor urut 5, yang dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas kecamatan. • Bahwa dalil pemohon tidak benar dan mengada-ada, faktanya pada saat Proses pengisian formulir C1.KWK- 239 KPU di TPS 2 Desa Lena, saksi pasangan calon nomor urut 3/Pemohon, tidak hadir dalam acara pengisian formulir C1.KWK-KPU dan Lampirannya. • Bahwa dalil pemohon tidak benar dan mengada-ada, faktanya tidak pernah dilakukan Pencoblosan oleh GISMAN KOEDOEBUN ( Sekretaris Desa Lena) sebanyak 4 Surat Suara untuk pasangan Calon Nomor urut 5, MOKSEN LETEKANI melakukan Pencoblosan sebanyak 3 Surat Suara untuk pasangan Calon Nomor Urut 5 yang diberikan oleh Anggota KPPS (WATI WALLY). c) KECAMATAN KEPALA MADAN (Hal. 48 poin 1.3) a. Pelanggaran yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Biloro • TPS 1 Desa Biloro pada tanggal 13 Desember 2013, Ketua KPPS a.n. DAUD MAMULATI Iebih dari 1 orang, kemudian pada tanggal 14 Desember 2013 saat Pemungutan Suara Kepala Desa Biloro RAIJUDIN LONGA menarik undangan yang telah dibagi kepada Pemilih berjumlah 668, selanjutnya oleh Ketua dan Anggota KPPS Desa Biloro mencoblos 668 Surat Suara sesuai DPT mewakili Pemilih di TPS 1 Desa Biloro untuk pasangan Nomor Urut 5, Pemungutan Suara berlangsung dari Jam 07.00 WIT dan berakhir jam 08.00 WIT, hanya berlangsung 1 (satu) Jam, padahal Partisipasi Pemilih pada TPS 1 Desa Biloro adalah 100 % (seratus persen) sehingga tidaklah wajar dalam waktu 1 (satu) jam sudah selesai; Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya saat Pemungutan Suara Kepala Desa Biloro RAIJUDIN LONGA tidak pernah menarik undangan yang telah dibagi kepada Pemilih dan kemudian mencoblos berjumlah 668. 240 Bahwa saksi Pemohon tidak hadir di TPS 1 dan TPS 2 Desa Biloro, namun pelaksanaan Pemungutan suara di kedua TPS di desa Biloro dihadiri oleh Panwas, Kepolisian dan aparat desa lainnya. Dan tidak betul pelaksanaan pemungutan suara di kedua TPS dimaksud selesai dalam waktu satu jam sebagaimana didalilkan Pemohon. Bahwa justru Pasangan nomor urut 3/Pemohon memperoleh seluruh suara yaitu sebanyak 100% suara dari semua pemilih yang hadir di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Werinama (10 Desa/PPS dengan Partisipasi Pemilih sebanyak 5.685) dan Kecamatan Siwalalat (10 Desa/PPS dengan Partisipasi Pemilih sebanyak 3.660). Hal mana disebabkan karena saksi Pasangan nomor urut 5/Pihak Terkait dihalang-halangi hadir di TPS-TPS di 2 Kecamatan tersebut oleh Tim pemenangan Pemohon; b. Pelanggaran yang terjadi di Desa Waikeka • Perangkat Desa dengan sengaja mengumpulkan 501 surat undangan dari Pemilih warga Desa dan bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPPS pada Desa Waekaka, Kecamatan Kepala Madan mewakili Pemilih melakukan pencoblosan Surat Suara berjumlah 501 untuk pasangan Calon Nomor Urut 5 sehingga menyebabkan Pemohon tidak memperoleh suara apapun dengan Presetasi 0 % (Nol Persen) sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Memperoleh Suara sah dengan Presentasi 100 % (seratus persen). Bantahan PIHAK TERKAIT: • Bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya proses pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2, Desa Waikeka Kecamatan Kepala 241 Madan berjalan lancer tanpa ada kejadian khusus. Saksi pasangan calon nomor urut 3 hadir pada saat proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Waikeka Kecamatan Kepala Madan. Saksi Pemohon di TPS 1 atas nama Gusnul Mamulati dan Saksi Pemohon di TPS 2 atas nama Asis Seram tidak mengajukan keberatan dan semuanya menandatangani Berita Acara Rakpitulasi di Tingkat TPS. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah; F. Dalil Pemohon Hal. 60 poin 10.4. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 20 Desember 2013 pukul 20.00 WIT, H. Muh. Husni, Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga adalah Ketua DPD II partai Golkar, Kab. Seram Bagian Barat, fungsionaris Partai Golkar Isak Saimina yang juga merupakan mantan Pejabat Bupati Seram Bagian Barat bersama dengan Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Barat Frans Purimahua bertemu dengan Rusli Sijauta, S.P., Ketua KPU Kab. Seram Bagian Barat dan pada saat itu PPK sekecamatan Seram Bagian Barat sedang membawa kotak suara ke Kab. Seram Bagian Barat untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kab. Seram Bagian Barat, disaat pertemuan sedang berlangsung lampu PLN padam dan pada saat itu juga terjadi tekanan yang dilakukan kepada Ketua KPU Kab. Seram Bagian Barat sehingga hasil perolehan suara menjadi berubah. Terbukti dengan adanya coretan angka, penghapusan angka, penebalan angka dan men tip ex penambahan angka yang merugikan Pemohon dan Penambahan angka kepada Nomor Urut 5; Bantahan Pihak Terkait; Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada, faktanya kehadiran Isak Saimana di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat pada saat lampu padam adalah perintah dari calon Wakil Gubernur nomor urut 5. Dalam kesempatan itu yang bersangkutan menanyakan mengenai banyaknya 242 tim pemenangan Pemohon dan saat itu pula dijawab oleh Ketua KPU Kab. Seram Bagian Barat bahwa ada upaya-upaya dari Tim Pemenangan Pemohon melakukan money politic dengan maksud untuk keuntungan perolehan suara Pemohon. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pemohon pada saat Rekapitulasi tingkat Kab. Seram Bagian Barat adalah mengenai angka jumlah DPT bukan mengenai selisih perolehan suara. Perolehan Suara Pihak Terkait pada saat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten telah sesuai dengan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK dari seluruh Kabupaten Seram Bagian Barat; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah; III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON Bahwa justru PEMOHON-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum yaitu : Bahwa pada saat proses pemungutan suara yang dilakukan di Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Maluku Tengah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, di ancam dan diintimidasi oleh preman- preman yang didatangkan dari Jakarta untuk tidak menjadi saksi pada 2 kecamatan tersebut, sehingga menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat; Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT), bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka 243 Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA; IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 4/PHPU.D-XII/2014 berkenaan memutus yang amarnya adalah sebagai berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN - Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Atau: Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya. [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 16 November 2013. 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, bertanggal 28 Desember 2013. 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Putaran Tahun 2013-2018, bertanggal 28 Desember 2013. 244 4. Bukti PT-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, bertanggal 20 Desember 2013. 5. Bukti PT-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Buru Selatan, bertanggal 27 Desember 2013. 6. Bukti PT-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kota Ambon, bertanggal 20 Desember 2013. 7. Bukti PT-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Maluku Tengah, bertanggal 20 Desember 2013. 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Werinama, bertanggal 17 Desember 2013. 9. Bukti PT-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siwalalat, bertanggal 17 Desember 2013. 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran ke-2 Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, bertanggal 28 Desember 2013. 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 659/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 245 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, bertanggal 16 November 2013. 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Desember 2013. 13. Bukti PT-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, bertanggal 21 Desember 2013. 14. Bukti PT-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Desember 2013. Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Januari 2014 dan 24 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. M. Afras • Saksi beralamat di BTN Kebon Cengkeh Blok C2, Nomor 17, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; • Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 5 sebagai ketua tim data dan saksi tingkat provinsi; • Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 5 di tingkat provinsi untuk putaran kedua; • Pleno rekapitulasi di tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2013 yang dimulai pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 16.00, terlambat dua jam karena menunggu kehadiran Tim Saksi Damai (Pemohon). Terhadap hal itu saksi mengajukan keberatan agar KPU membuka rapat terlebih dahulu untuk kemudian di- skorsing. Namun, Ketua 246 KPU memberikan alasan demi kebersamaan dan seterusnya, alangkah baiknya menunggu tim saksi dari Damai; • Pada saat pleno rekapitulasi, hadir Bawaslu, seluruh Ketua KPU kabupaten/kota hadir kecuali Ketua KPU Kabupaten MTB karena kesulitan transportasi, tetapi ada perwakilan Anggota KPU Kabupaten MTB; • Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk Kecamatan Teluk Ambon ada penambahan 100 suara kepada Pasangan Setia dan penggelembungan suara di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan hal itu sudah diklarifikasi oleh Ketua KPU Kota Ambon bahwa keberatan tersebut sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di KPU Kota Ambon. Hal itu juga diakui oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Vendy; • Untuk Maluku Tengah tidak ada persoalan, tetapi ada catatan kejadian khusus dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun keberatan Tim Pasangan Calon Nomor 5 adalah: − Kecamatan Amahai, Negeri Tamilo pada TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 12, dan TPS 13 DPT terpakai 100%; − TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, 100% surat suara dipakai seluruhnya sesuai DPT; − Saksi tidak mengetahui jumlah perolehan suaranya; − TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Negeri Tamilouw juga 100% sesuai DPT; − Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, di TPS 5 dan TPS 7 penggunaan surat suara 100% DPT; − Sementara di TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 di atas 90%; − Atas permasalahan tersebut Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah memberikan klarifikasi bahwa ketika rapat pleno pada tingkat kabupaten masing-masing saksi tidak dapat menunjukan C-1 dengan alasan karena C-1 langsung di bawa ke Kota Ambon sehingga saksi hanya menuliskan di formulir Catatan Kejadian Khusus; − Di Kabupaten Maluku Tengah Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat suara terbanyak; • DPT di Kecamatan Amahai adalah 32.378 pemilih; Yang menggunakan hak pilih = 21.836; Jumlah pemilih dari TPS lain = 186; Suara sahnya untuk 247 Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 14.866 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 7.074; • Di Kecamatan Amahai, Desa Tamilouw, dan Desa Sepa, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak. Saksi tidak dapat menyebutkan angka pasti karena saksi tidak membawa datanya; • Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 ada keberatan, yaitu berita acara yang diserahkan ke Saksi Pasangan Damai adalah berita acara kosong untuk ditandatangani pada tingkat TPS Desa Titawaai, Kecamatan Nusa Laut. Namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat menunjukan C-1, sehingga masalah dianggap selesai; • Untuk Kepulauan Aru tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon. Demikian juga untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual; • Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat tidak ada keberatan mengenai perolehan suara tetapi keberatan mengenai Tim Nomor 5 yang mencoba melakukan negosiasi untuk mark up suara; • Mengenai Wasia dan Samasuru sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya; • Untuk Seram Bagian Timur, karena tidak ada keberatan di formulir DB maka pada akhirnya Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak jadi mengajukan keberatan; • Kemudian untuk Kabupaten Buru sesuai dengan form DB, DB-3 ada keberatan dari Tim Pasangan Nomor Urut 3 terkait dengan saksi yang tidak diberikan C1-KWK.KPU di Kecamatan Airbuaya, Kecamatan Waeapo, dan Kecamatan Batabual. Atas hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Buru menjelaskan bahwa mengenai tidak diberikannya C1-KWK.KPU. Selain itu ada juga keberatan mengenai tidak dilakukannya rekapitulasi di empat kecamatan. Atas hal tersebut, KPU menjelaskan bahwa terkait hal itu sudah tindakan dari Panwas Kabupaten Buru yang hasilnya sudah diserahkan kepada Tim Pemenang Pasangan Damai dengan Surat Nomor 93/Panwaslu-KabupatenBuru/XII/2013; • Untuk Kabupaten Maluku Barat Daya tidak ada masalah • Untuk Buru Selatan, Desa Oki Lama, yang sudah dilakukan pemungutan suara ulang dipermasalahkan kembali; • Untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak ada persoalan; 248 • Di Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang terdiri dari 10 Desa dengan 17 TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat nol suara; • Jumlah DPT di Kecamatan Werinama = 5.735; Yang memilih = 5.668 atau 98,83% DPT terpakai; • Dari jumlah 5.735 DPT yang telah dikoreksi oleh KPU melakukan koreksi, ternyata terdapat 133 pemilih yang di bawah usia maupun pemilih ganda, artinya 5.735 kurang 133 berjumlah 5.602, sementara yang menggunakan hak pilih 5.668, berarti ada kelebihan 66 dari DPT yang terkoreksi. Demikian juga di Kecamatan Siwalalat; • Perolehan suara Nomor 3 untuk Kecamatan Siwalalat adalah 3.627 dan Pasangan Nomor Urut 5 adalah 22 suara; • Saksi tidak mengajukan keberatan untuk kedua kecamatan tersebut karena tidak memiliki saksi untuk kedua kecamatan a quo; • Terkait dengan pemilih dari TPS lain tidak pernah diajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku; • Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sirimau adalah 26.129, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 38.757 suara; • Mengenai terdapat selisih 1.096 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 seperti yang didalilkan oleh Pemohon diajukan keberatan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat menunjunkan C-1. Apalagi setelah saksi emenlusuri C-1 tidak ada penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5; • Keberatan adanya selisih tersebut tidak pernah ada di formulir DB KPU Kota Ambon. Saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani formulir DB; • Mengenai keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tertutlis di formulir keberatan tentang kehadiran Wakil Bupati Kabupaten SBB, Ketua DPRD, mantan pejabat bupati SBB di ruang kerja KPU Kabupaten SBB pada tanggal 20 Desember 2013, pukul 20.00, bertepatan dengan padamnya lampu PLN, disinyalir telah memberikan tekanan terhadap komisioner KPU, sehingga proses rekapitulasi KPU SBB terkesan berlangsung di bawah tekanan. Hal itu terungkap pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi, dimana Ketua KPU Kabupaten SBB mengakui bahwa Saksi 249 Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta suara Pasangan Nomor Urut 3 dinaikkan sebanyak 5.000 suara dan akan diberikan uang sebanyak Rp50.000.000,00 oleh seseorang bernama Yos Akrina, dan saksi meminta pengakuan tersebut dicatat dalam berita acara; 2. Abubakar Tan; • Saksi beralamat di Desa Batu Merah, Rt 02, Rw 02, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; • Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 5 sebagai saksi di tingkat KPU Kota Ambon; • Pada saat rekapitulasi saksi-saksi pasangan calon hadir termasuk Panwas Kota Ambon; • Pada saat rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan mengenai penggelembungan suara sejumlah 1.096 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan setelah dilakukan klarifikasi oleh PPK Kecamatan Sirimau, tidak ada penggelembungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5; • Untuk Teluk Ambon, sesuai klarifikasi PPK Teluk Ambon, bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara saksi-saksi pasangan calon meneri hasil dan tidak ada yang mengajukan keberatan; 3. Drs. Izaac Alexander Saimima • Saksi beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Kota Ambon, belakang Kantor KPU Provinsi Maluku; • Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Sekretaris Tim Pengarah; • Saksi pernah ke Seram Bagian Barat; • Saksi hadir ketika ada pertemuan di ruang kantor Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 20 Desember 2013, pukul 21.00 karena dihubungin oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Setia, sebelum rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; • Pada saat itu saksi mengetahui bahwa ada upaya penyuapan kepada penyelenggara Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggelembungkan suara sebanyak 5.000 suara dengan imbalan Rp. 50.000.000,- yang akan 250 diberikan oleh Yos Akrina. Atas hal tersebut, saksi tidak melaporkan kepada Panwas; 4. Tufail Tuhuteru • Saksi beralamat di Desa Kataloka, Dusun Samboro, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur; • Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS Kataloka 2; • Di Desa Kataloka 18 TPS; • Jumlah DPT di TPS 2 adalah 532, namun pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 14 Desember 2013, Ketua KPPS beserta Anggota KPPS dan Saksi Nomor 3 mencoblos sisa surat suara. Atas hal tersebut saksi mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara; • Ada 260 sisa surat suara yang dicoblos; • Suara sah 489; Nomor 5 mendapat 117 suara dan Nomor 3 mendapat 372 suara; • Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwas Lapangan, tetapi tidak ada tindak lanjut; • Akibat hal tersebut dilakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut pada tanggal 19 Desember 2013, lima hari setelah putaran kedua yang hasilnya Nomor 3 mendapat 118 suara dan Nomor 5 mendapat 114; 5. Taher Fua • Saksi beralamat di Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru; • Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 1, Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual; • TPS dibuka dari jam 07.30 sampai sekitar 11.30; • Penghitungan suara dimulai pukul 01.00 siang dan berakhir pukul 04.00 sore. • Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir; • Tidak ada yang mengajukan keberatan saat pencoblosan maupun saat penghitungan suara; • Formulir C-1 diberikan kepada para saksi, dan para saksi menandatangani formulir C-1. Para saksi juga diberikan salinan formulir C-1; 251 • Saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Saleh Makatita, bukan Dulman Makatita. Dulman Makatita adalah pemilih yang memilih di TPS 1, Desa Batu Jungku; • DPT yang ada di Desa Batu Jungku sebanyak 560; Yang menggunakan hak pilih = 550; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 97 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 453. Sisa surat suara sebanyak 10; 6. Ibrahim Titawael • Saksi beralamat di Desa Fatmite, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; • Saksi adalah Tim Sukses Pasangangan Nomor 5 sebagai saksi di TPS 2 Fatmite; • Pada saat pemilihan tanggal 14, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir, dan pemilih melakukan pemilihan di TPS 2 Fatmite. Tidak ada keberatan pada saat itu; • Pemilihan dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00. Adapun penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.00; • Jumlah DPT d TPS 2 Fatmite adalah 381, Suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 303 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 76 suara. Saksi-saksi pasangan calon menandatangani formulir C-1; • Keberatan di TPS 2 Fatmite mengenai pemilih yang mewakili keluarga untuk memilih maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan dan memohon dilakukan pemungutan suara ulang kemudian atas izin Ketua KPPS dilakukan pemungutan suara ulang; • Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 26, dengan perolehan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 338 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 20 suara; • Saksi Pasangan Calon Nomor Urut pada saat pemungutan suara ulang tidak hadir; 7. Yohanis M. Lesnussa • Saksi beralamat di Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan; 252 • Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai saksi di tingkat KPU; • Rekapitulasi di tingkat KPU untuk putaran kedua adalah pada tanggal 21 Desember 2013 yang dimulai pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00; • Pada saat rekapitulasi Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir; • Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan, keberatan baru diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 setelah rekapitulasi selesai dengan mengisi formulir keberatan; • Sepengetahuan saksi tidak ada penyampaian rekomendasi oleh Panwas Kabupaten Buru Selatan; 8. Rodin Loilatu • Saksi beralamat di Oki Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; • Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai saksi di TPS 1 Desa Oki Lama baik sebelum PSU maupun pada saat PSU putaran kedua; • Di TPS 1 Desa Oki Lama tidak ada masalah karena dari dua saksi pasangan calon menandatangani berita acara; • Jumlah DPT di TPS 1 Desa Oki Lama adalah 400; • Saksi tidak mengetahui yang menggunakan hak pilih; • Saksi juga tidak mengetahui alasan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang; • DPT pada saat pemungutan suara ulang adalah 400; yang menggunakan hak pilih = 278; suara sah = 275; suara tidak sah 3; ada pemilih lain dari TPS 2 dan TPS 3; • Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir pada saat pemungutan suara ulang; • Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 26 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 249 suara; 9. Sudirman Solissa 253 • Saksi beralamat di Desa Oki Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; • Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 3 Desa Oki Lama; • Pada saat pemilihan tanggal 14, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan; • Saksi tidak mengetahui alasan tentang adanya pemungutan suara ulang; • Pemungutan suara ulang dilakukan pada tanggal 26; • Jumlah DPTdi TPS 3 adalah 350; yang menggunakan hak pilih = 175; perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 31 dan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 140; suara tidak sah = 4; • Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir pada saat pemungutan suara ulang; • Panitia Pengawas Lapangan hadir pada saat pemungutan suara ulang; 10. Said Behuku • Saksi beralamat di Desa Ilad, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru; • Saksi adalah Camat di Kecamatan Batabual. • Tidak ada pertemuan tanggal camat dan guru-guru pada tanggal 13 Desember 2013 karena saksi berada di kantor pada tanggal 13 Desember 2013; • Saksi pulang sebelum Jumat 13 Desember 2013, dan tidak ada pertemuan sebelum Jumat dengan bupati; • Saksi mengenal Bupati Kabupaten Buru, yaitu Bapak Ramli Umasugi; • Saksi tidak mengetahui keberadaan Bupati Kabupaten Buru pada tanggal 13 Desember 2013; • Pada tanggal 13 Desember 2013 saksi juga tidak bertemu dengan Dulman Makatita; 11. Bahri Umasugi • Saksi tinggal di Desa Sawa, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru; • Saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buru; • Saksi bukan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru; • Pada tanggal 13 Desmber 2013, saksi berada di kantor dan tidak bersama bupati; 254 • Saksi tidak ketemu dengan Bupati Buru. 12. Hendrik Seriholo • Saksi tinggal di Desa Seriholo, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat; • Saksi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor 5 tingkat KPU Kabupaten; • Pada tanggal 20 Desember 2013, saksi ditelpon Abdullah Vanath (Pemohon) diminta menghubungi KPU untuk menambah suara 5000; • Saksi menelepon dengan menggunakan kartu halo, Telkomsel. [2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Januari 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 23 Januari 2014. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon Abdulah Vanath, S.Sos. MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, M.Si, adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU- Prov-028/XI/2013 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VI/2013 dengan hasil sebagai berikut: NO PASANGAN CALON NOMOR URUT HASIL PEROLEHAN PERSENTASE 1 Abdullah Vanath, S.Sos, MMP & Drs. Marthen Jonas Maspaitella, MSi 3 383.705 49,60 % 2 Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, SH. MH 5 389.884 50,40 % A. Aspek Pengawasan 255 1. Bahwa, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka menjadwalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan Surat Keputusan Nomor 659/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 tertanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut: (Terlampir B.1) NO PROGRAM/KEGIATAN JADWAL 01 A. Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua. 16 – 27 November 2013 B. Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua. 25 Nov – 13 Des 2013 02 Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon 08 – 10 Desember 2013 03 Masa Tenang 11 – 13 Desember 2013 04 Pemungutan dan Perhitungan Suara 14 Desember 2013 05 Rekapitulasi di Tingkat PPS 15 – 16 Desember 2013 06 Rekapitulasi di Tingkat PPK 17 – 19 Desember 2013 07 Rekapitulasi di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota 20 – 22 Desember 2013 08 Rekapitulasi di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku 28 – 29 Desember 2013 2. Bahwa pada tanggal 18 November 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan Surat Nomor 656/KPU-PROV-028/XI/2013, Perihal Pemberitahuan Pengawasan Pencetakan Surat Suara yang isinya meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan pengawasan pencetakan surat suara yang dilakukan di Jakarta (Terlampir. B.2). 3. Bahwa, dengan diterimanya Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 656/KPU-PROV-028/XI/2013 tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Maluku Nomor 179/Bawaslu-Mal/XI/2013 perihal Mohon Penjelasan dan Permintaan Data, tertanggal 18 November 2013 yang isinya antara lain permintaan data: 256 a. Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku terkait Penetapan Pasangan Calon yang masuk Putaran Kedua; b. Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku terkait Nomor Ururt Pasangan Calon yang masuk Putaran Kedua; c. Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku terkait perpanjangan masa tugas KPU Kabupaten/Kota; d. Jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua; e. Dokumen yang berhubungan dengan penunjukan perusahan yang melakukan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Putaran Kedua (Terlampir. B.3). 4. Bahwa terkait Permintaan Data, Komisi Pemilihan Umum memberikan data antara lain: a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 657/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 16 November 2013. (Terlampir. B.4) b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 16 November 2013. (Terlampir. B.5) c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 659/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 3013 tertanggal 16 November 2013. (Terlampir. B.6) d. Jadwal Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Terlampir. B.7) e. Dokumen yang berhubungan dengan penunjukan perusahan yang melakukan pengadaan logistik yaitu: a) Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor 997/BA.KTH/PBJ/XI/2013, tertanggal 16 November 2013 yang 257 ditandatangani oleh Direktur CV. PRAPATAN ADIKARYA dan Pejabat Pengadaan Pada KPU Provinsi Maluku (Terlampir. B.8). b) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 1004/SPMK/XI/2013, tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. PRAPATAN ADIKARYA dan Pejabat Pembuat Komitmen Pada KPU Provinsi Maluku (Terlampir. B.9). 5. Bahwa untuk memenuhi Tugas dan Fungsi pengawasan sekaligus jawaban atas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 656/KPU-PROV-028/XI/2013, perihal Pemberitahuan Pengawasan Pencetakan Surat Suara, maka pada tanggal 18 November 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menugaskan Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku Pokja Pengawasan Pencetakan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan proses pencetakan Surat Suara yang dilakukan oleh CV. Prapatan Adikarya di Jakarta. 6. Bahwa hasil pengawasan pencetakan Surat Suara yang dilakukan oleh CV. Prapatan Adikarya, maka dapat disampaikan bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak guna keperluan proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 yaitu: Surat Suara yang dicetak : 1.186.603 Lembar Surat Suara Tambahan Surat Suara 2,5 % : 29.665 Lembar Surat Suara Total Surat Suara yang dicetak : 1.216.269 Lembar Surat Suara 7. Bahwa untuk pengawasan pendistribusian logistik yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku mengeluarkan surat Nomor 183/Bawaslu-Mal/Set/XI/2013, perihal Pendistribusian Logistik, tertanggal 26 November 2013, yang intinya yaitu menyampaikan jadwal pendistribusian logistik antara lain: (Terlampir. B.10) No Kabupaten/Kota Tanggal Tiba Tempat Alat Angkut 01 Maluku Tenggara Barat 26 Nov 2013 Pelabuhan Saumlaki KM. Pangrango 02 Maluku Barat Daya 27 Nov 2013 Pelabuhan Kisar KM. Pangrango 03 Seram Bagian Barat 27 Nov 2013 Bula Mobil/Verry 04 Maluku Tenggara 30 Nov 2013 Pelabuhan Tual KM. Sabuk Nusantara 34 05 Kota Tual 30 Nov 2013 Pelabuhan Tual KM. Sabuk 258 Nusantara 34 06 Kepualaun Aru 30 Nov 2013 Pelabuhan Dobo KM. Sabuk Nusantara 34 07 Buru Selatan 29-30 Nov 2013 Pelabuhan Namrole Kapal Cepat 08 Buru 29-30 Nov 2013 Pelabuhan Namlea Kapal Cepat 09 Seram Bagian Barat 29 Nov 2013 Piru Mobil/Verry 10 Maluku Tengah 29 Nov 2013 Masohi Mobil/Verry 11 Kota Ambon 03 Des 2013 Ambon Mobil 8. Bahwa untuk mengawasi proses pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Guubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, Bawaslu Provinsi Maluku memerintahkan Staf Sekretariat untuk melakukan Pengawalan/mengawasi pendistribusian logistik pemilihan umum sampai ke seluruh kabupaten/kota sesuai jadwal pendistribusian. 9. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua tahun 2013, pada tanggal 27 November 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan Surat Peringatan Dini tentang pelaksanaan kampanya (penajaman visi missi) kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang maju ke Putaran Kedua yaitu Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si serta Pasangan Calon Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, SH. MH dengan Surat Nomor 186/Bawaslu-Mal/XI/2013, perihal Peringatan Dini Tertanggal 27 November 2013. (Terlampir. B.11) 10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013, Badan Pengawas Provinsi Maluku menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat antara Pimpinan dan Anggota Komisi ”A”, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Komisi “C” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Pejabat Gubernur Provinsi Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XVI Pattimura, KPU Provinsi Maluku dan Ketua PTUN Ambon. Dalam Rapat dimaksud yaitu penyampaian dan pembahasan hasil konsultasi Komisi “A” DPRD Provinsi Maluku ke Mahkamah Agung di Jakarta terkait dengan Perkara Tata Usaha Negara William. B. Noya dan Adam Latuconsina melawan KPU Provinsi Maluku sekaligus membahas proses Pemilihan Umum Gubernur 259 dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 (Terlampir. B.12) 11. Bahwa salah satu hasil Rapat Dengar Pendapat, KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Maluku agar dapat mempertimbangkan permasalahan terkait Perkara Tata Usaha Negara antara bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pasangan William. B. Noya dan Adam Latuconsina sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap kerugian keuangan Daerah. 12. Bahwa sesuai Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon Nomor 05/PENG/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 6 Desember 2013 Tentang Perkara Gugatan William. B. Noya dan Adam Latuconsina melawan KPU Provinsi Maluku yang menetapkan bahwa Permohonan Kasasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tidak dapat diterima, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melalui Surat Nomor 198/Bawaslu-Mal/XII/2013, Perihal Mohon Penjelasan, tertanggal 09 Desember 2013 yang intinya meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk memberikan penjelasan terkait dengan tindaklanjut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon dimaksud. (Terlampir. B.13). 13. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku yang dalam Rapat Koordinasi dimaksud dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). 14. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, maka melalui Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 203/Bawaslu- Mal/XII/2013, perihal Pengawasan Pergerakan kotak Suara, tertanggal 16 Desember 2013, yang inti dari surat dimaksud adalah memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk memperketat 260 pengawasan terhadap pergerakan kotak suara sampai ke tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Terlampir. B.15) 15. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28-29 Desember 2013, Badan Pengawas Provinsi Maluku melalui Surat Nomor 205/Bawaslu- Mal/XII/2013, perihal Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 23 Desember 2013, mengundang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Maluku untuk hadir dalam rapat koordinasi yang bertujuan untuk melaporkan proses hasil pengawasan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota. (Terlampir. B.16) 16. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Pengawasan Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, pada saat KPU Kota Ambon membacakan Hasil Rekapitulasi, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) mengajukan keberatan terkait dengan PPK Kecamatan Sirimau melakukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA), namun keberatan dimaksud telah dijelaskan oleh Ketua KPU Kota Ambon bahwa yang menjadi keberatan saksi Pasangan Calon DAMAI telah diselesaikan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil di Tingkat KPU Kota Ambon pada tanggal 21 Desember 2013. 17. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku untuk Kabupaten Buru, tidak ada permasalahan terkait dengan Hasil Penghitungan Suara akan tetapi yang dipermasalahkan adalah tidak diberikannya Formulir C1.KWK-KPU kepada Saksi Pasangan Calon DAMAI dan tidak dilakukan pleno di beberapa PPS. Terkait dengan permasalahan dimaksud, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru memberikan penjelasan bahwa Formulir C1.KWK- KPU telah diserahkan kepada semua saksi pasangan calon, baik itu Saksi 261 Pasangan Calon DAMAI maupun Saksi Pasangan Calon SETIA sedangkan yang tidak sempat diberikan adalah kepada beberapa orang saksi yang telah meninggalkan PTS sebelum Berita Acara Penghitungan Suara di tandatangani. 18. Bahwa pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Kabupaten Buru Selatan, saksi pasangan calon mengajukan keberatan terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara (PSU) di Kabupaten Buru Selatan yaitu pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Oki Lama Kecamatan Namrole dan TPS 2 Desa Fatmite Kecamatan Namrole yang dilakukan KPPS Desa Oki Lama dan KPPS Desa Fatmite yang menurut Saksi Pasangan Calon DAMAI tidak memiliki Legalitas oleh karena KPPS telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan. 19. Bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon DAMAI, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan memberikan penjelasan bahwa menyangkut surat keputusan pemecatan terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 1, TPS 2. TPS 3 Desa Oki Lama dan Ketua serta Anggota KPPS TPS 2 Desa Fatmite telah dianulir/dicabut dan telah menerbitkan Surat Keputusan pengaktifan kembali Anggota KPPS TPS 1, TPS 2. TPS 3 Desa Oki Lama dan Ketua serta Anggota KPPS TPS 2 Desa Fatmite oleh Komisi Pemilian Umum Kabupaten Buru Selatan sehingga yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS Desa Oki Lama dan Desa Fatmeite adalah sah. 20. Bahwa untuk Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku untuk Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak terdapat keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA). 21. Bahwa dari keseluruhan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku dapat dirinci sebagai berikut. 262 No Kabupaten/Kota Nomor Urut Perolehan Suara 01 Kota Ambon 3 56.285 5 82.242 02 Kota Tual 3 10.435 5 16.437 03 Kabupaten Maluku Tengah 3 101.349 5 82.852 04 Kabupaten Kepulauan Aru 3 19.181 5 15.235 05 Kabupaten Maluku Tenggara 3 17.716 5 22.974 06 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 3 13.926 5 23.231 07 Kabupaten Maluku Barat Daya 3 15.703 5 17.478 08 Kabupaten Seram Bagian Barat 3 55.553 5 41.558 09 Kabupaten Seram Bagian Timur 3 62.296 5 16.652 10 Kabupaten Buru 3 17.479 5 45.947 11 Kabupaten Buru Selatan 3 13.782 5 25.278 B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran 1. Pada tanggal 14 Desember 2013 pada saat proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirimau Kota Ambon menemukan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Temuan Hasil Pengawasan dengan Nomor 07/Pemilukada/XII/2013 terkait dengan penggunaan surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (Formulir Model C6-KWK.KPU) milik orang lain pada saat pemungutan suara di TPS II Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan Terlapor a/n: Julianto Nurtanio. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Pelapor, Terlapor dan Saksi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirimau telah melakukan Kajian serta Kesimpulan yang hasilnya telah direkomendasikan kepada Kepolisian Resort P. Ambon dan P.P Lease untuk ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum. Perkembangan terakhir Kepolisian sudah menyatakan lengkap dan akan diserahkan ke Kejaksaan Kota Ambon; (Terlampir. B.17) 2. Laporan Hasil Pengawas PPL Desa Batu Merah IV Kecamatan Sirimau Nomor 08/Pemilukada/XII/2013 menemukan dugaan Pelanggaran 263 Pemilihan Umum tekait dengan Penggunaan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK.KPU) milik orang lain pada saat Pemungutan di TPS XII Desa Batu Merah VI Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada Tanggal 14 Desember 2013 dengan Terlapor a/n: Arsyad Lokiomin. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Pelapor, Terlapor dan Saksi, Panwaslu Kota Ambon melalui koordinasi dalam sentra Gakkumdu telah direkomendasikan kepada Kepolisian Resort P. Ambon dan P.P Lease untuk ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum; (Terlampir. B.18) 3. Temuan Panwas kecamatan Teluk Elpaputih Nomor 05/Tem/Panwaslu- M.T/XII/2013 terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon DAMAI di Kecamatan Teluk Elpaputih. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian dan hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti/dihentikan karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Terlampir. B.19) 4. Laporan Nomor 10/Lap/Panwaslu-M.T/XII/2013 Terkait dengan dugaan akan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pada Masa Tenang oleh Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon SETIA di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara yang dilaporkan oleh Frangky. D. Mailoa, SH (Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon DAMAI). Bahwa, dari hasil Pemeriksaan/Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian dan hasil kajian terhadap laporan dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti; (Terlampir. B.20) 5. Bahwa Laporan Nomor 11/Lap/Panwaslu-M.T/XII/2013 Terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih yang tidak mencapai 30 % pada proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua pada TPS V Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi dan yang dilaporkan oleh M. Hijrah Hatapayo. Bahwa terhadap laporan 264 dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material suatu laporan. (Terlampir. B.21) 6. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu kecamatan Seram Utara Nomor 01/Lap/Panwaslu-K.SU/XII/2013 terkait dengan Pembagian Surat Undangan Pemilih yang dilakukan oleh Didi Letahit yang berakibat pada lebih dari seorang Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS V Dusun Olong Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dengan Terlapor Fadlan Djogja dan Pelapor Ahmad Yani Rumasoreng. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Seram Utara telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seram Utara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS V Dusun Olong Negeri Sawai. Rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh KPU Maluku Tengah yaitu dilakukan PSU pada tanggal 15 Desember 2014. (Terlampir. B.22) 7. Bahwa Laporan Nomor 12/Lap/Panwaslu-M.T/XII/2013 terkait dengan dugaan penggunaan Undangan Model C-KWK.KPU dari Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pencoblosan di TPS IV Desa Sahulau Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah dengan Terlapor KPPS TPS IV Desa Sahulau dan Pelapor Edy. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Pelapor, Terlapor dan Saksi, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti karena Dugaan Pelanggaran tidak terbukti. (Terlampir. B.23) 8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Amahai, ditemukan Dugaan Pelangaran adanya Pemilih Tambahan pada TPS 13 Desa Tamilouw dan TPS 1 Desa Yafila Kecamatan Amahai sesuai Berita Acara Sertifikasi C2-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU dengan Terlapor KPPS TPS 13 Desa Tamilouw dan KPPS TPS 1 Desa Yafila Kecamatan Amahai. Bahwa terkait dengan Temuan dimaksud, telah diselesaikan yaitu dengan melakukan perubahan 265 terhadap Berita Acara Sertifikasi C, C1, C2-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU di tingkat KPPS oleh karena terjadi salah penulisan pada formulir dimaksud. 9. Temuan Hasil Pengawasan Panita Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru pada saat Proses Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPPS dan PPS Kecamatan Waplau Kabupaten Buru yaitu menyangkut dengan salah penulisan angka pada Formulir C , C1, Lampiran C1 dan C3 KWK.KPU yaitu pada TPS I Desa Waplau pada kolom Surat Suara yang terpakai diisi 267 yang seharusnya 264, TPS II Desa Hatawano pada kolom yang menggunakan Hak Pilih diisi 254 yang seharusnya 257, TPS II Desa Waprea Dusun Topanaliang, Surat Suara tidak terpakai 1 tetapi diisi pada kolom surat suara tidak sah, TPS I Desa Skikilale Surat Suara tidak sah 2 tetapi diisi pada kolom surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Bahwa, permasalahan terkait dengan salah penulisan angka dan salah pengisian pada kolom di Formulir C , C1, Lampiran C1 dan C3 KWK.KPU di tingkat KPPS dan PPS yaitu TPS I Desa Waplau, TPS II Desa Hatawano, TPS II Desa Waprea Dusun Topanaliang dan TPS I Desa Skikilale, telah diselesaikan yaitu dengan dilakukannya perbaikan oleh KPPS dan PPS berdasarkan persetujuan Saksi Pasangan Calon DAMAI dan Saksi Pasangan Calon SETIA serta diawasi oleh Pengawas Pemilihan Umum. 10. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan Waplau Kabupaten Buru oleh Panwaslu Kabupaten Buru dan Panwaslu Kecamatan Waplau, ditemukan adanya dugaan pelanggaran yaitu antara lain: a. TPS I Desa Lamahang yaitu salah penulisan pada jumlah pemilih dalam salinan DPT yang seharusnya 184 tetapi ditulis 144. b. TPS III Desa Waeura yaitu salah penulisan pada jumlah pemilih dalam salinan DPT terbalik antara jumlah pemilih perempuan dan laki-laki yang seharusnya laki-laki: 186 dan perempuan: 194. c. TPS III Desa Waeura yaitu salah penulisan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon ditulis 256 yang seharusnya 258 dengan rincian DAMAI: 101 dan SETIA 157. 266 d. Pengrusakan meja inventaris Desa Waemiting setelah proses Pemungutan Suara TPS I dilaksanakan telah selesai oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Kepala SD Negeri Waemiting atas nama Sadola Alu. Bahwa permasalahan menyangkut salah penulisan angka, telah diperbaiki berdasarkan persetujuan dari masing-masing saksi pasangan calon yaitu Saksi Pasangan Calon DAMAI dan Saksi Pasangan Calon SETIA, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panwaslu Kabupaten Buru dan Panwaslu Kecamatan Waplau, sedangkan Pengrusakan meja inventaris Desa Waemiting, Panwaslu Kabupaten Buru telah merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Buru untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Terlampir. B.24) 11. Pada tanggal 18 Desember 2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) menyampaikan Surat dengan Nomor 034/TDP.KB/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, perihal Tanggapan dan Surat pada tanggal 20 Desember 2013 Nomor 035/TDP.KB/XII/2013, Tertanggal 20 Desember 2013, perihal Gugatan/Keberatan yang pada intinya disampaikan bahwa pada tanggal 15-16 Desember 2013, sebagian besar Desa tidak melaksanakan Pleno di Tingkat PPS Kabupaten Buru serta meminta Panwaslu Kabupaten Buru menerbitkan rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Buru untuk melakukan Pleno di tingkat PPS Kabupaten Buru. Bahwa, dari hasil investigasi/pengecekan terhadap Formulir D, D1, D2 KWK.KPU serta Klarifikasi terhadap Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) dan Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Buru oleh Panwaslu Kabupaten Buru ditemukan antara lain: a. Ditemukan 64 dari 82 PPS yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Buru tercantum nama dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI). b. 18 (delapan belas) Formulir D, D1, D2 KWK.KPU tidak ditanda tangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI). c. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) tidak dapat menjelasakan bahwa PPS mana yang tidak melaksanakan Rapat Pleno 267 sebagaimana tersebut dalam surat tanggapan Nomor 034/TDP.KB/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, perihal Tanggapan dan Surat Nomor 035/TDP.KB/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, perihal Gugatan/Keberatan. Laporan dimaksud tidak dapat menunjukan tempat kejadian sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat ditindak lanjuti. d. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 5 (lima) kecamatan Se-Kabupaten Buru bahwa Proses Rekaitulasi di Tingkat PPS telah dilakukan oleh PPS dan ada beberapa PPS yang tidak dihadiri oleh saksi Damai karena alamat saksi damai tidak jelas dan ada juga saksi sudah diberikan undangan tetapi tidak hadir. (Terlampir. B.25) 12. Pada tanggal 21 Desember 2013, Sehari pasca Rekapitulasi Penghitungan suara Kabupaten Buru, Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) Kabupaten Buru menyampaikan Surat dengan Nomor 036/TDP.KB/XII/2013, tertanggal 21 Desember 2013, perihal keberatan dimaksud intinya meminta Panwaslu Kabupaten Buru untuk mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Buru dengan alasan yang sama sebagaimana disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Buru. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Buru telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah ditetapkan status laporan untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor. 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Ketua Panwaslu Kecamatan Tutuk Tolu dan Ketua Panwaslu Kecamatan Bula Barat menemukan indikasi Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) pada saat Shalat Jumat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI). Bahwa terhadap temuan Ketua Panwaslu Kecamatan Tutuk Tolu dan Ketua Panwaslu Kecamatan Bula Barat telah dilakukan kajian dan 268 hasil kajian dan kesimpulan ternyata Temuan Indikasi Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) pada saat Shalat Jumat tidak terbukti sehingga temuan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti/dihentikan. 14. Temuan Panwaslu Kecamatan Kian Darat Nomor 06/TL/Panwaslu- SBT/XII/2013 tertanggal 15 Desember 2013 terkait dengan pencoblosan lebih dari satu kali oleh Husen Rumbow di TPS IV Desa Angar Kecamatan Kian Darat dengan alasan menggantikan orang yang sedang sakit atas nama Aisa tanpa persetujuan orang yang Aisa. Disamping dugaan pelanggaran dimaksud pada TPS yang sama, Panwaslu kecamatan Kian Darat menemukan dugaan pelanggaran anministrasi yang dilakukan oleh KPPS TPS IV Desa Angar yaitu tidak mewajibkan penggunaan tinta pada jari bagi setiap pemilih. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai pelaksana teknis untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS IV Desa Angar Kecamatan Kian Darat sedangkan terkait dengan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum, ditindaklajuti ke Kepolisian Resort Seram Bagian Timur. (Terlampir. B.26) 15. Bahwa Temuan Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom Nomor 07/TL/Panwaslu-SBT/XII/2013 tertanggal 14 Desember 2013 terkait dengan pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS TPS II Desa Kataloka, TPS IV Desa Kataloka, TPS I dan II Keliubas Desa Amarsekaru, TPS I Dusun Sera Desa Amarsekaru dan TPS I Administrasi Sera Amarsekaru. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh pelapor, terlapor dan saksi, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian dimaksud dan direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS II Desa Kataloka, TPS IV Desa Kataloka, TPS I dan II Keliubas Desa Amarsekaru, TPS I Dusun Sera Desa Amarsekaru dan TPS I Administrasi Sera Amarsekaru sedangkan terkait dengan Pelanggaran 269 Pidana Pemilihan Umum, ditindaklajuti ke Kepolisian Resort Seram Bagian Timur. (Terlampir. B.27) 16. Bahwa Temuan Panwaslu Kecamatan Buru Selatan Nomor 61/Panwaslu- Bursel/XII/2013 tertanggal 14 Desember 2013 terkait dengan pencoblosan sisa surat suara oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS I, TPS II dan TPS III Desa Oki Lama Kecamatan Namrole serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA). Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh pelapor, terlapor dan saksi, Panwaslu Kabupaten Buru Selatan telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud dan direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu dengan mengevaluasi kinerja Ketua dan Anggota KPPS TPS I, TPS II dan TPS III Desa Oki Lama Kecamatan Namrole. (Terlampir. B.28) 17. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013, Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) Kabupaten Buru Selatan menyampaikan laporan dengan Surat Nomor 005/TIM DAMAI/BURSEL/XII/2013, perihal laporan/Keberatan, Tertanggal 17 Desember 2013 yang intinya yaitu: a. Keterlibatan Perangkat Desa dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara melakukan intimidasi serta penekanan kepada warga masyarakat. b. Ketua KPPS dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon DAMAI dan Saksi Pasangan Calon SETIA membagi-bagikan sisa surat suara untuk dicoblos. c. Ketua dan Anggota KPPS dengan sengaja membiarkan warga masyarakat melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. d. Ketua dan Anggota KPPS dengan sengaja membiarkan anak-anak dibawah umur melakukan pencoblosan. e. Tidak diberikannya Formulir C1-KWK.KPU kepada Saksi Pasangan Calon DAMAI. (Terlampir. B.29) 270 18. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen serta keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh pelapor, terlapor dan saksi serta dilakukannya Konfirmasi terhadap permasalahan kepada Panwaslu 5 (lima) Kecamatan Se- Kabupaten Buru Selatan, maka Panwaslu Kabupaten Buru Selatan telah melakukan Kajian, Kesimpulan dari hasil Kajian Keberatan/Laporan dimaksud terhadap permasalahan Ketua, Anggota KPPS dan Saksi Pasangan Calon DAMAI dan Saksi Pasangan Calon SETIA yang melakukan pembagian sisa surat suara untuk dicoblos yaitu pada TPS I, II, III Desa Oki Lama dan TPS II Desa Fatmite, Panwaslu Kabupaten Buru Selatan Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus pada TPS I, II, III Desa Oki Lama dan TPS II Desa Fatmite, sedangkan terkait dengan permasalahan lain yang dilaporkan oleh Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon DAMAI tidak ditindaklanjuti oleh karena tidak mememenuhi unsur materiil dari sebuah Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. (Terlampir. B.30) C. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan. C.1. Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si) C.1.1. Pokok permasalahan yang dimohonkan Pemohon adalah: pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan o1eh Termohon dan perangkat dibawahnya dimulai dari tingkat Petugas KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai di KPU Provinsi Maiuku (Termohon) sangat memengaruhi hasil perolehan suara dan Permohon, dimana berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon miliki adalah bervariasi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan antara lain: a. Terjadinya Penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5; b. Terjadi pengurangan suara Pemohon, Terjadinya Pencoretan angka pada DPT yang tertuang pada Berita Acara Sertifikasi Formulir Model DA1. KWK-KPU; 271 c. Terjadi "double" pada penulisan angka dalam Berita Acara Sertifikasi Formulir Model DA1. KWK-KPU; d. Penghapusan angka DPT dengan menggunakan Tip - Ex pada Berita Acara Sertifikasi Formulir Model DA1. KWK-KPU; e. Pencoblosan yang dilakukan ditingkat TPS ditemukan fakta bahwa terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dimana terdapat Iebih dan satu orang meIakukan Pencoblosan Iebih dari I (satu) kali; f. Petugas KPPS meIakukan pencoblosan untuk pasangan Calon Nomor Urut 5; g. Pemilih tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan Hak Pilihnya, Saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C- KWK.KPU; h. DPT meIebihi Data Kependudukan; i. Keterlibatan Para Bupati Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota, Sekda, Kepala Dinas, Camat pada 10 (sembilan) Kabupaten/Kota untuk memempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih agar meIakukan Pencoblosan guna memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 5. j. Terjadinya Prektik Politik Uang (Money Politic), k. Keberpihakan Termohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat Rapat PIeno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat KPU Provinsi (Termohon) dan Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) untuk menyampaikan keberatan terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, dimana rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut telah dirancang secara matang dan sistimatis serta terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH); C.1.2. Hasil pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Putaran kedua di Kota Ambon, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 14 272 Desember 2013 pada 5 (lima) kecamatan tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon menyangkut hasil penghitungan suara ditingkat KPPS. Terkait dengan keberatan pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Kecamatan Sirimau. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di PPK Sirimau pada tanggal 17 Desember 2013 yang dihadiri dan ditandatangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Vandy Toumahuw,SH dan A.Yusuf Keiya dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Amirudin dan Yusuf Wally, S.Pi, dengan hasil sebagai berikut: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 26.129 suara; dan 2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 38.757 suara. (Terlampir B.31). Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, tidak ada keberatan saksi pasangan calon yang dituangkan dalam pernyataan keberatan MODEL DA2-KWK.KPU, maupun tidak ada laporan Pasangan Calon dan saksi pasangan calon yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kota Ambon menyangkut adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di PPS Kelurahan Uritetu, PPS Batu Merah 6 maupun PPS lainnya di kecamatan Sirimau. Materi keberatan Pemohon menyangkut masalah perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah total perolehan suara sah dan tidak sah PPS Batumerah 1, PPS Batumerah 6 dan PPS Soya berbeda dengan data (formulir MODEL D1-KWK.KPU) yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Ambon. Sedangkan menyangkut data jumlah perolehan suara sah dan tidak pasangan calon yang dimohonkan Pemohon di PPS Uritetu adalah sama dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Ambon. 273 B. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Ambon. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Ambon pada tanggal 20 Desember 2013 yang dihadiri dan ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusdy Rumata dan Amboidale Roroa dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Abubakar Tan dan K. Lakotani dengan hasil sebagai berikut: a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 56.285 suara; dan b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 82.242 suara. (Terlampir B.32). Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan MODEL DB2-KWK.KPU, yang isinya menyangkut : a. Kecamatan Teluk Ambon Terjadi selisih 100 Suara pada Pasangan SETIA. b. Berita Acara PPK tidak dalam sampul/terbuka dari segel; c. ada indikasi hasil rekap di PPK Kecamatan Sirimau terjadi kesalahan yang dilakukan Penyelenggara PPK merubah data di luar ketentuan yang telah ditanda tangani oleh saksi-saksi di Berita Acara. (Terlampir B.33). Keberatan dimaksud merupakan pengulangan keberatan yang telah disampaikan secara lisan pada saat rapat pleno di KPU Kota Ambon dan telah ditindak lanjuti oleh rapat pleno dengan melakukan perbaikan/pembetulan terhadap kesalahan-kesalahan dimaksud. C.1.3. Hasil pengawasan di Kabupaten Maluku Tengah, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS, tanggal 14 Desember 2013, tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon menyangkut hasil penghitungan suara di KPPS. 274 Menyangkut keberatan Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Kecamatan Teluk Elpaputih Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di PPK Teluk Elpaputi pada tanggal 17 Desember 2013 yang dihadiri dan ditandatangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama D.J. Tuabara dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Yohanis Zaman, dengan hasil sebagai berikut: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 1.850 suara; dan 2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 1.703 suara. (Terlampir B.34) Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, tidak ada keberatan saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan MODEL DA2-KWK.KPU, maupun tidak ada laporan Pasangan Calon dan saksi pasangan calon yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah menyangkut adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di PPS Desa Sahulau, PPS Desa Tananahu, PPS Desa Wasia, PPS Desa Samasuru, dan PPS lainnya di Kecamatan Teluk Elpaputi. B. Kecamatan Banda Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di PPK Kecamatan Banda pada tanggal 18 Desember 2013 yang dihadiri dan ditandatangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Taha Khouw dan Ade Faris serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Labainuw dan Zaid. M. Assagaf, dengan hasil sebagai berikut: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 4.473 suara; dan 275 2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 4.942 suara. (Terlampir B.35) Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, tidak ada keberatan saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan MODEL DA2-KWK.KPU, maupun tidak ada laporan dari pasangan calon dan saksi pasangan calon yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Banda maupun Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah menyangkut adanya dugaan pelanggaran. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terhadap permasalahan penolakan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tanah Rata Kecamatan Banda terhadap Calon Gubernur Provinsi Maluku (Abdullah Vanath) dan rombongan sebanyak 12 orang untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C8-KWK.KPU. Penolakan dimaksud berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Banda Nomor 01/Rek/Panwascam-BND/2013 tertanggal 14 Desember 2013. Rekomendasi dikeluarkan setelah Panwaslu Kecamatan Banda melakukan penelitian atas temuan penggunaan Formulir C8-KWK.KPU yang akan digunakan untuk melakukan pencoblosan di TPS. Hasil penelitian dan kajian ternyata Formulir C8-KWK.KPU yang dipakai oleh Calon Gubernur Provinsi Maluku (Abdulah Vanath) diragukan keabsahannya karena dalam bentuk foto copy dan tidak dapat memperlihatkan Formulir C8-KWK.KPU yang aslinya. C.1.4. Hasil pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Timur, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tanggal 14 Desember 2013, tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon menyangkut hasil penghitungan suara di KPPS. Pada saat rekapitulasi hasil pengitungan suara di tingkat PPK 10 kecamatan tidak mengajukan keberatan tentang hasil, hanya pada PPK Kecamatan Pulau Gorom ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pasangan Damai yang dituangkan dalam 276 Formulir MODEL DA2-KWK.KPU. Keberatan yang ditandatangani oleh saksi Damai Farid Suwakul dan Husen Rahyamtel meliputi: 1. pencoblosan di 3 TPS di Negeri Amarsikaru tidak secara sistematik/tidak berdasarkan mekanisme yang berlaku. 2. Saksi Pasangan Damai di intimidasi oleh masyarakat Amarsikaru, pada saat mereka tiba di amarsikaru. 3. Penggunaan surat suara tidak benar berdasarkan fakta penduduk yang memiliki pada TPS-TPS yang ada di negeri Amarsikaru dan pada saat pencoblosan terjadi mobilisasi masa dari TPS lain yang disaksikan oleh saksi Pasangan Damai, dan saksi Kami tidak bisa berbuat apa-apa/ melakukan protes karena keselamatan mereka tidak terjamin karena 5 (lima) anggota polisi saja dan tidak menggunakan alat lengkap. 4. Pelaksanaan demokrasi di negeri Amarsikaru tidak secara demokratis karena kurang pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait demokrasi yang benar. Dengan dalil kami dari saksi pasangan Damai masyarakat suka mengancam orang luar masuk dalam negeri pada saat pencoblosan (Pemilu). 5. Peserta pemilu ada di bawa umur dan ada terdapat perwakilan pemilih oleh keluarganya dan disaksikan oleh saksi kami yang ada pada TPS 1 dan sera amar. Atas keberatan ini Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kajian atas temuan ini dan kemudian merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor Rekomendasi 094/PANWASLU- SBT/XII/2013 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS di Kecamatan Pulau Gorom masing-masing TPS 2 Desa Kataloka, TPS 4 Desa Kataloka, TPS 1 Kaliubas Desa Amarsikaru, TPS 2 Keliubas Desa Amarsikaru, TPS 1 Dusun Sera Desa Amarsikaru dan TPS 1 Negeri Administratif Sera Kecamatan Pulau Gorom. (Terlampir B.36) rekomendasi dimaksud langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Seram 277 Bagian Timur dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS di Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 19 Desember 2013. (Terlampir B.37) Pada tanggal 19 Desember 2013 Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku (Abdullah Vanath S.Sos dan Drs Marthin Jonas Maspaitella, MSi), menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 20/LAP-DAMAI/XII/2013 kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Setelah Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan penilitian ternyata materi dugaan pelanggaran yang disampaikan sama dengan hasil temuan pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dalam bentuk PSU di 6 TPS di Kecamatan Pulau Gorom sebagaimana diuraikan di atas. (Terlampir B.38) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 20 Desember 2013 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdula Raden Daci dan Ansar Manaban dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Angga Maswatu dan M.Taha Latar, SH dengan hasil sebagai berikut: a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 62.296 suara; dan b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 16.652 suara. (Terlampir B.39). Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan MODEL DB2-KWK.KPU dua hari pasca pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan Pernyataan Keberatan MODEL DB2-KWK.KPU kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang isinya adalah sebagai berikut: 278 Dengan terjadinya PSU di negeri Amarsekaru dan sera serta amar sera pada tanggal 19 Desember, saksi kami (DAMAI) di intimidasi akibat dari 1 orang menggunakan lebih dari 1 undangan, ini menjadi sampel bagi kami bahwa seharusnya di Negeri Amarsikaru pemilihan ulang secara menyeluruh karena diduga terjadi manipulasi data dan penggunaan surat suara sisa di habis. Gerakan intimidasi juga diarahkan kepada panwas kecamatan hal ini sangat tidak demokrasi untuk itu kami dari saksi damai menolak hasil perolehan suara di negeri Amarsekaru secara menyeluruh. - Di TPS Inlomin yang DPT = 600 jumlah suara sah kedua kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubuernur Maluku = 600.Apakah di daerah tersebut tidak ada yang berhalangan atau meninggal dan sebagainya. - Di TPS Wawasa DPT = 1046 perolehan suara sah = sisa 5 suara. - Di TPS kelkulat dan Kelsolat DPT = 620. Perolehan sama. - Hal tersebut tersebut terlihat ada kejanggalan (manipulasi data) untuk kami meminta untuk negri Amarsekaru dilakukan Pemilihan Ulang. Demikian keberatan kami sampaikan - Amar Sera sebelum PSU tanggal 19 Desember 2013. Setia 382, damai 91. Setelah PSU damai 45 dan setia=202. Contoh ini menunjukkan di negeri amar sekaru terjadi kecurangan di semua TPS karena itu mohon dilakukan PSU di wilayah tersebut. (Terlampir MODEL DB2-KWK.KPU B.40) Keberatan ini tidak termasuk dalam Berita Acara Hasil Penghitungan suara di KPU Seram Bagian Timur karena tidak dimasukan pada saat rapat pleno, oleh sebab itu Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kesulitan untuk menindaklanjuti karena keberatan dimaksud seharusnya diajukan pada saat rapat pleno sehingga bisa dilakukan koreksi atau perbaikan atas dugaan dimaksud. 279 C.1.5. Hasil pengawasan di Kabupaten Buru, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tanggal 14 Desember 2013, tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon menyangkut hasil penghitungan suara di KPPS. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK 5 kecamatan tidak ada saksi pasangan calon mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Buru pada tanggal 21 Desember 2013 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Richard F. Ruhelessin dan Tamlin Wamnebo dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ikram Saanun,SH dan Noni Papalia SE dengan hasil sebagai berikut: a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 17.479 suara; dan b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 45.947 suara. (Terlampir B.41). Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan MODEL DB2-KWK.KPU. Materi keberatan meliputi: a. tidak diberikannya Formulir C1 KWK.KPU pada TPS Kecamatan Airbuaya; dusun Waebebe, desa Siliwadu, desa Leman Poli, desa Frotongan, desa Waedenga, desa Ngehonangan, desa Wasmeran, desa Walsekat, desa Wagrahi, desa Hangatnagan. Pada desa Wasi dusun Wasmeran tidak berpenghuni selama 2 tahun yang lalu namun masih masih ada TPS disana sehingga dapat dikategorikan sebagai TPS fiktif. b. tidak diberikannya Formulir C1 KWK.KPU pada TPS Kecamatan Waeapo, Desa Lele TPS V; Desa Nafrua TPS I, II, V; Desa Wapsalit TPS I, II; Desa Waehata TPS I; Desa 280 Wabloy TPS I; Desa Waegereng TPS V; Desa Waeleman TPS I; Desa Parbulu TPS IV; desa Kayeli TPS I, II; Desa Widit TPS I; c. tidak diberikannya Formulir C1 KWK.KPU pada TPS Kecamatan Batabual, Desa Ilath TPS III, IV, V dan Desa Seith TPS I, II. Sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 659/KPTS/KPU-Prov-028/XI/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum Gubernur an Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, diwajibkan untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Sebagai berikut: 1. Tanggall 14 Desember 2013 dilaksanakan Pemilihan Umum di TPS 2. Tanggal 15 s/d 16 Desember 2013 Pleno di Tingkat PPS 3. Tanggal 17 s/d 19 Desember 2013 Pleno di Tingkat PPK 4. Tanggal 20 s/d 21 Desember 2013 Pleno di Tingkat KPU Kabupaten Namun realitanya Pleno di Tingkat Desa (PPS) tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan hanya di Kecamatan Namlea dan beberapa Desa lainnya antara lain 1. Desa Waekarta (Kecamatan Waeapo) 2. Desa Waenetat (Kecamatan Waeapo) Dijelaskan pula bahwa data yang disampaikan oleh PPS yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan Pleno PPS dan menempatkan Saksi Pasangan DAMAI untuk menandatangani Berita Acara rekapitulasi adalah palsu dan sama sekali tidak diakomodir oleh Tim Pemenangan/Kampanye pasangan DAMAI Kabupaten Buru Berpijak dari tidak diberikannya Formulir C1-KWK.KPU dan tidak dilaksanakannya Pleno Tingkat PPS maka telah terjadi pelangaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Untuk kecamatan Namlea yang kami saksi akui hanya dari sisi Prosedur Administrasinya tapi Rekapitulasi suaranya tidak kami 281 akui karena masih banyak pelanggaran yang kami temui dan hal tersebut akan kami sampaikan pada Pleno Tingkat Provinsi. Telah terjadi praktek Money politik yang dilakukan oleh Tokoh- Tokoh berpengaruh di daerah ini untuk memenangkan Pasangan SETIA Telah terjadi tindakan-tindakan intimidasi kepada masyarakat maupun pegawai dengan ancaman pemecatan. Telah terjadi penggelembungan suara pada hamper semua TPS dengan menginstruksikan keoada semua penyelenggara Pilkada di tingkat TPS untuk mencoblos surat suara sisa kepada Pasangan calon SETIA, dan ada pula pencoblosan dengan cara memerintahkan orang ntuk mencoblos lebih dari satu kali dan mencoblos surat suara sisa. Tingkat partisipasi pemilih tidak sesuai dengan perolehan suara yang dicapai. Dari temuan-temuan ini kami telah menyurati pihak PANWASLU Kabupaten Buru untuk mengeluarkan Rekomendasi sesuai surat kami nomor 034 dan 036/TPD.KB/XII/2013 untuk melaksanakan PSU di kabupaten Buru namun tidak ditindaklanjuti. Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka kami berkesimpulan bahwa pelaksanaan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran Ke-2 tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Materi keberatan yang disampaikan merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Buru dan sudah di tanggapi oleh KPU Kabupaten Buru dan Panwaslu Kabupaten Buru yang menjelaskan bahwa keberatan yang diajukan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terbatas pada penghitungan hasil, sedangkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terkait dengan mekanisme dan proses dapat dilaporkan kepada lembaga pengawasan sesuai tingkatnya. Menyangkut surat Nomor 034/TPD.KB/XII/2013 perihal 282 Tanggapan tertanggal 16 Desember 2013 yang isinya menyatakan sebagian besar PPS di Kabupaten Buru tidak melaksanakan pleno (Terlampir B.42). Panwaslu Kabupaten Buru telah melakukan kajian ternyata laporan dimaksud tidak menentukan tempat kejadian pelanggaran sehingga tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan. Status laporan yang telah disampaikan kepada pelapor. Pada tanggal 21 Desember 2013 kembali pelapor menyampaikan surat Nomor 036/TPD.KB/XII/2013 perihal Keberatan; yang isinya meminta Panwaslu Kabupaten Buru untuk merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Buru dengan alasan nomor 034/TPD.KB/XII/2013 perihal Tanggapan tertanggal 16 Desember 2013 yang isinya menyatakan sebagian besar PPS di Kabupaten Buru dapat dibuktikan kebenarannya (Terlampir B.43). Atas surat ini Panwaslu Kabupaten Buru telah melakukan kajian dan menyampaikan status laporan kepada Pelapor bahwa laporan dimaksud tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi persyaratan materil laporan karena tidak menentukan tempat kejadian terjadinya pelanggaran (Terlampir B.44) Sedangkan jumlah pemilih sebanyak 36 Pemilih yang didalilkan Pemohon yaitu pada Dusun Wasmeran Desa Wasi Kecamatan Air Buaya yang merupakan dusun pada wilayah pegunungan (pedalaman) dengan jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon DAMAI sebanyak 18 suara dan Pasangan Calon SETIA berjumlah 18 suara sesuai Berita Acara C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan DAMAI atas nama Heri Tasane dan Saksi Pasangan Calon SETIA atas nama Jemi Waimese. C.1.6. Hasil pengawasan di Kabupaten Buru Selatan, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tanggal 14 Desember 2013, tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon menyangkut hasil penghitungan suara di KPPS. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK 5 kecamatan tidak mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara. 283 Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 21 Desember 2013 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Vendy Toumahuw, SH dan Zulkifli. T dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Yohanes Lesnussa dan Victor Tomanussa dengan hasil sebagai berikut: a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 14.144 suara; dan b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 25.303 suara. (Terlampir B.45). Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan MODEL DB2-KWK.KPU. Materi keberatan meliputi: 1. Kecamatan Namrole Desa Oki Lama TPS 3 a. Adanya Pencoblosan Surat Suara Sisa oleh Ketua KPPS (Abdulah Solissa) di TPS 3 DesaOki Lama (Keterangan Saksi Damai (Jay Bakta) b. Adanya keterlibatan Sekretaris Panwas Kabupaten Buru Selatan dalam melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 4 lembar yang merupakan hak pilih dari angota keluarganya. c. Desa Oki Lama TPS 2 Surat Suara Sisa pada TPS 2 Desa Oki Lama sebanyak 84 lembar dicoblos oleh Ketua KPPS Mat Solissa dan anggota KPPS Muhammad Lessy. Wan Wance, Yahya Lesnussa, juga Saksi dari Pasangan SETIA Kadir Loilatu (Keterangan dari Saksi DAMAI Samsul Latulanal) d. Desa Oki Lama TPS 1 KPPS mengijinkan anak dibawah umur (SMP) untuk melakukan pencoblosan surat suara. 284 Peti/Kotak Suara dibiarkan terbuka oleh KPPS sehingga memungkinkan setiap pemilih melakukan pencoblosan lebih dari 1 surat suara. KPPS membagi sisa suarat suara kepada saksi pasangan DAMAI dan SETIA untuk dicoblos (pengakuan Saksi DAMAI Bahri Lesnussa) 2. Kecamatan Waisama KPPS tidak memberikan Berita Acara C, C1 dan Lampiran C, C1-KWK.KPU kepada Saksi Pasangan DAMAI, ini terjadi pada TPS 1-2, desa Waitawa, Desa Lena 2-3, Desa Wailikut 1-3. 3. Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro TPS 1-2 Kepala Desa mengumpulkan undangan yang telah dibagikan pada masyarakat dan dicoblos semua surat suara oleh KPPS, Saksi DAMAI ditolak oleh KPPS, Pemungutan Suara di Desa iloro selesai pada pukul 08.00 WIT, sehingga warga masyarakat ang ingin memberikan hak suara tidak bisa mencobloskarena surat suara telah habis. Desa Waekena, Undangan dikumpulkan oleh perangkat Desa dan dicoblos oleh KPPS dan Anggota KPPS Desa Fatmite Kecamatan Namrole TPS II, Saksi SETIA dan Saksi DAMAI melakukan pencoblosan lebih dari 1 surat suara (Bukti Rekaman Video) Bahwa berdasarkan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon DAMAI, Panwaslu Kabupaten Buru Selatan merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Oki Lama dan TPS 2 Desa Fatmite Kecamatan Namrole pada tanggal 26 Desember 2013 dan dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 27 Desember 2013 yang hanya dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon SETIA atas nama Yohanes Lesnussa dan Victor Tomanussa dengan hasil sebagai berikut: 285 a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 13.782 suara; dan b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 25.275 suara. (Terlampir B.46). Bahwa terkait dengan permasalahan yang terjadi pada TPS 1, 2, 3 Desa Oki Lama dan TPS 2 Desa Fatmite, telah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1, 2, 3 Desa Oki Lama dan TPS 2 Desa Fatmite berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 26 Desember 2013. C.1.7. Hasil pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Putaran kedua di Kabupaten Seram Bagian Barat, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tanggal 14 Desember 2013 tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon menyangkut hasil penghitungan suara di KPPS. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 20 dan 21 Desember 2013 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yosias Apitula dan La Rauf dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hendrik Seriholo, SH dan Frets Latuwael dengan hasil sebagai berikut: a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELA, M.Si adalah 55.553 suara; dan b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH; adalah 41.558 suara. (Terlampir B.47). Permasalahan menyangkut salah penulisan angka sesuai yang didalilkan Pemohon yaitu menyangkut jumlah pemilih yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sedangkan terkait dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon untuk 10 286 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dipermasalahkan Pemohon. C.1.8. Hasil pengawasan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tanggal 14 Desember 2013, tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon menyangkut hasil penghitungan suara di KPPS. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK 10 kecamatan tidak mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara. C.1.9. Hasil pengawasan di KPU Provinsi Maluku yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013, ternyata hanya berlangsung satu hari yaitu pada tanggal 28 Desember 2014. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 yang hadir adalah Charles Litaay,SH.MH dan Vendy Toumahuw, SH serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muh. Afras Pattisahusiwa dan Roland Tahapary, SH. Proses pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara berjalan aman walaupun pada saat-saat tertentu komunikasi antara KPU Provinsi Maluku dengan saksi Pasangan Calon menjadi tegang sebagai akibat dari terjadi perdebatan. Pada saat terjadi perdebatan antara KPU Provinsi Maluku dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan dugaan pelanggaran yang tidak termasuk pada rekapan hasil penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan pendapat bahwa rapat pleno agar lebih focus pada penghitungan hasil sedangkan dugaan terjadi pelanggaran yang tidak berpengaruh pada hasil akhir perolehan suara dapat dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku serta jajarannya sehingga bisa ditindaklanjuti. Ruang untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawasan dapat digunakan oleh saksi pasangan calon. Selesai pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan pernyataan keberatan dengan menggunakan Formulir DC2-KWK.KPU yang ditandatangani oleh Vendy Toumahuw, SH (Terlampir B.48).          287 C.2. Pemohon (Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si.) Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku atas permohonan Pemohon. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 sejak Putaran Pertama sampai dengan Putaran Kedua, berlangsung juga suatu proses hukum Sengketa Tata Usaha Negara yaitu yang diajukan oleh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 atas nama pasangan calon perseorangan William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Objek Sengketa PTUN yaitu; Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Calon Perseorangan William B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, M.Si, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 oleh KPU Provinsi Maluku. Di samping gugatan yang diajukan ke PTUN Ambon, William B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, M.Si, juga mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor Reg.93/PHPU.D/-IX/2013 dan telah diputuskan pada tanggal 30 Juli 2013 dengan amar putusan berbunyi: DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Pemohon; DALAM POKOK PERKARA : Permohonan Pemohon tidak dapat di terima. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dengan alasan: pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Kedua; Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang- undangan. Mahkamah Konstitusi menilai permohonan Pemohon tidak 288 terbukti memenuhi kedua alasan di atas. Putusan MK Nomor 196- 197/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 Pemilukada Kota Jayapura dan putusan-putusan lainnya memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon karena alasan terpenuhi. Sengketa Tata Usaha Negara melalui PTUN Ambon menghasilkan Putusan PTUN Ambon No 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 04 Juni 2013, yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan TUN yg diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Nomor Kpts Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013 ttg Penetapan Pasangan Calon Yang Memenihi Syarat sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya Dalam Pokok Sengketa 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal Keputusan Tatat Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV- 028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tatat Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV- 028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. 289 Terhadap putusan ini KPU Provinsi Maluku mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar, kemudian telah diputuskan oleh PT.TUN Makassar dengan amar Putusan Nomor94/B/2013/PT TUN MKS, tanggal 26 September 2013 sebagai berikut: - Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding. - Menguatkan Putusan PTUN Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.Abn, tertanggal 05 Juni 2013 yang dimohonkan Pembanding. (terlampir B.) Putusan PT.TUN Makassar ini kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh KPU Provinsi Maluku melalui PTUN Ambon. PTUN Ambon kemudian menerbitkan Surat Penetapan Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 6 Desember 2013, yang isinya sebagai berikut: 1. Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam putusan nomor 05/G/2013/PTUN.ABN terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan berkas perkara nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung RI. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memberitahukan penetapan ini kepada pada Para Pihak (Terlampir B.49) Terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 06 Desember 3013, KPU Provinsi Maluku, pada tanggal 9 Desember 2013 telah mengajukan permohonan penjelasan hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya terkait dengan pendapat PTUN Ambon yang menetapkan KPU Provinsi Maluku sebagai pejabat daerah. Berdasarkan surat penetapan PTUN Ambon Nomor 05/PEN/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013; pada tanggal 10 Desember 2013, Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2013-2018 William B. Noya dan Dr. 290 Adam Latuconsina M.Si melakukan pelaporan sekaligus permohonan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk segera merekomendasikan pembatalan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Tahap II. Surat Permohonan Nomor 13/JADI/XII/2013 perihal; Permohonan Pembatalan Pemilukada Tahap II tertanggal 9 Desember 2013 terdaftar pada tanda bukti penerimaan laporan No 021/LP/Bawaslu-Mal/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013.(Terlampir B.50) Pada tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan undangan klarifikasi Bawaslu Provinsi Maluku telah hadir Anis Rivai, SH (Otto Cornolis Kaligis & Advocates & Legal Consultans) Kuasa Hukum William B. Noya didampingi oleh William B. Noya dan kemudian melakukan dialog dengan ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Materi yang dibicarakan adalah menyangkut permohonan Pembatalan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran kedua. Hasil dialog adalah Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat mengintervensi proses Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara karena surat penetapan PTUN Ambon masih berada dalam tenggang waktu mekanisme Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, selain itu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku masih membutuhkan proses klarifikasi dan kajian. Pada tanggal 12 Desember 2013 PTUN Ambon mengeluarkan surat Nomor W.4.TUN3/1041/H.05.05/XII/2013, perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN juncto Putusan Banding Nomor 94/B/2013/PT.TUN.MKS. Isi dari Surat PTUN Ambon adalah; memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai Tergugat/Pembanding, segera melaksanakan putusan tersebut. Dalam pertimbangan hukum Surat eksekusi PTUN Ambon tertanggl 12 Desember 2013 menyebutkan bahwa; “Menyatakan surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 (objek sengketa) tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan Para Penggugat ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013’’. Perintah eksekusi PTUN Ambon 291 ini tidak sesuai dengan Amar Putusan PTUN Ambon Nomor05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 5 Juni 2013 yang berbunyi: “Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan” Berdasarkan surat PTUN Ambon Nomor W.4.TUN3/1041/H.05.05/XII/2013, pada tanggal 13 Desember 2013, Wiliam B Noya menyampaikan surat ke Bawaslu Provinsi Maluku perihal; Permohonan Mengeluarkan Rekomendasi Pembatalan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013. (Terlampir B.51) Pada tanggal 19 Desember 2013, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan Status Laporan Nomor 21/Lap/Bawaslu-Mal/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013. Status Laporan; Tidak ditindak lanjuti dengan alasan: 1. Bawaslu Provinsi Maluku tidak memiliki wewenang untuk membatalkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua; dan 2. Bawaslu Provinsi Maluku tidak memiliki wewenang mengintervensi Sengketa Tata Usaha Negara yang masih dalam tenggang waktu proses Hukum Acara Peradilan Hukum Tata Usaha Negara. (Kajian atas Laporan Nomor 21/Lap/Bawaslu-Mal/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013 (Terlampir B.52). [2.8] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Januari 2014, dan lampiran, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 24 Januari 2014. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon Abdulah Vanath, S.Sos. MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, M.Si, adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 658/Kpts/KPU-Prov-028/XI/2013 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Kota Ambon yang 292 dituangkan dalam Formulir (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), pada tanggal 20 Desember 2013 dengan hasil sebagai berikut: NO PASANGAN CALON NOMOR URUT HASIL PEROLEHAN 1 Abdullah Vanath, S.Sos, MMP & Drs. Marthen Jonas Maspaitella, MSi 3 56.285 2 Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, SH. MH 5 82.242 A. Aspek Pengawasan 1. Bahwa, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menjadwalkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 658/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 3013 tertanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut: NO PROGRAM/KEGIATAN JADWAL 01 C. Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua. 16 – 27 November 2013 D. Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua. 25 Nov – 13 Des 2013 02 Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon 08 – 10 Desember 2013 03 Masa Tenang 11 – 13 Desember 2013 04 Pemungutan dan Perhitungan Suara 14 Desember 2013 05 Rekapitulasi di Tingkat PPS 15 – 16 Desember 2013 06 Rekapitulasi di Tingkat PPK 17 – 19 Desember 2013 07 Rekapitulasi di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota 20 – 22 Desember 2013 08 Rekapitulasi di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku 28 – 29 Desember 2013 2. Bahwa pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dlaksanakan berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2009 tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dimana logistic Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 distribusi dari KPU Provinsi Maluku ke KPU Kota Ambon dilaksanakan pada tanggal 30 November 2013, 293 selanjutnya dilaksanakan pengawasan terhadap proses sortir surat suara, pelipatan surat suara, sampai dengan tanggal 10 Desember 2013. 3. Bahwa untuk menjamin terlaksananya proses pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon, maka Panwaslu Kota Ambon melakukan pengawasan aktif dalam bentuk mengawal distribusi logistik dari KPU Kota Ambon ke 5 Kecamatan dan 59 PPS yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2013, oleh Panwaslu Kota Ambon, Panwaslu Kecamatan dan PPL sesuai wilayah kerja masing- masing. 4. Bahwa strategi pengawasan preventif sebelum hari pungut hitung Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, maka pada tanggal 12 Desember 2013 Panwaslu Kota Ambon berkordinasi dengan KPU Kota Ambon dan memintakan KPU Kota Ambon menginstruksikan ke jajarannya ditingkat KPPS dan PPS agar wajib memberikan Formulir C1- KWK-KPU kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) melalui PPS, Serta memastikan Pemilih yang akan memberikan hak pilih di TPS dengan menggunakan KTP adalah pemilih yang alamat TPS sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam KTP/KK. 5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 15 (lima belas) Anggota dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)sebanyak 120 orang. Dalam rapat koordinasi dilakukan penguatan- penguatan tentang teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, teknis pengawasan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK. Menginstruksikan kepada seluruh pengawas Pemilu bahwa melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap adanya indikasi pelanggaran Pemilu, dengan berkordinasi dan merekomendasikan secara lisan ataupun tertulis kepada penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya. 6. Bahwa 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan dan Penghitungan suara yaitu tanggal 11 s/d 13 Desember 2013 merupakan masa tenang seluruh alat 294 peraga kampanye harus dibersihkan serta Pasangan Calon tidak dibenarkan untuk melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Khusus menyangkut Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon berupa spanduk yang sampai dengan masa tenang masih terpasang atau digantungkan, Panwaslu Kota Ambon beserta jajarannya telah melepaskan dan mengamankannya di Kantor Sekretariat Panwaslu Kota Ambon dan Panwaslu Kecamatan. Jumlah alat peraga yang dibersihkan pada masa tenang oleh Panwaslu Kota Ambon dan jajarannya sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) spanduk yang terdiri dari: NO KECAMATAN DAMAI SETIA 1 Kecamatan Letisel - 6 Buah 2 Kecamatan Teluk Ambon 9 Buah 26 Buah 3 Kecamatan T.A. Baguala 2 Buah 30 Buah 4 Kecamatan Nusaniwe 6 Buah 15 Buah 5 Kecamatan Sirimau 17 Buah 23 Buah 6 Panwaslu Kota Ambon 2 Buah 18 Buah Total 36 Buah 118 Buah 7. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, maka dalam rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan PPL Panwaslu Kota Ambon memeberikan arahan kepada seluruh PPL agar berkoordinasi dengan PPS dan KPPS di wilayah pengawasan masing-masing, bahwa pada hari pemungutan suara KPPS wajib memberikan Formulir Model C1-KWK.KPU kepada PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) melalui PPS. dan untuk mengontrol/mengamankan form. Model C1-KWK.KPU yang dimiliki Panwaslu, PPL wajib menyerahkan ke Panwaslu Kecamatan. 8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013, pukul 07.30–15.00 WIT melakukan pengawasan ke TPS melalui koordinator-koordinator wilayah pengawasan, mengawasi secara langsung ke TPS, melihat, mengamati dan menilai proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, dan menghimbau PPL untuk tetap mengawasi sesuai proses pungut hitung sesuai prosedur, tetap berkoordinasi dengan PPS untuk memperoleh Formulir Model C1-KWK.KPU kepada Pengawas Pemilu Lapangan(PPL). 295 Dalam pantauan Panwaslu Kota Ambon terhadap Dokumen C1-KWK.KPU yang sudah terkumpul di Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan bahwa ada beberapa KPPS yang tidak memberikan Formulir Model C1-KWK.KPU kepada PPL melalui PPS, dengan alasan bahwa KPPS sudah memasukan ke dalam kotak suara tersegel karena KPPS lupa, dan sebagian dimasukan ke kotak suara tersegel karena sampai selesai penghitungan suara PPL tidak berada di TPS. Jumlah KPPS yang tidak memberikan berita acara Formulir Model C1- KWK.KPU kepada Pengawas Pemilu Lapangan sampai dengan pukul 24.00 WIT tanggal 14 Desember 2013 berjumlah 34 (tiga puluh empat) C1- KWK.KPU yang tersebar pada kecamatan: a. Kecamatan Sirimau sebanyak 18 formulir C1 - Desa Soya : 2 Berita Acara C1 - Kel. Karpan : 14 Berita Acara C1 - Kel. Rijali : 2 Berita Acara C1 b. Kecamatan Baguala sebanyak 6 formulir C1 - Passo I : 6 Berita Acara C1 - Passo II : 7 Berita Acara C1 c. Kecamatan Nusaniwe sebanyak 3 formulir C1 - Negeri Urimesing : 3 Berita Acara C1 Setelah mendengar lapor tersebut, Panwaslu Kota Ambon dengan tegas langsung memerintah Panwaslu Kecamatan segera menemui Ketua KPPS dan memintakan formulir. Model C1-KWK.KPU yang adalah arsip KPPS difoto copy aslinya dipegang Panwaslu dan salinan/foto copy dipegang KPPS nanti saat rekap hasil ditingkat Desa/Kelurahan kotak suara tersegel dibuka barulah KPPS mengambil asli yang sudah dimasukan ke kotak suara tersegel tersebut. kemudian sekitar pukul 01.30 WIT dini hari (tanggal 15 Desember 2013) Panwaslu Kecamatan Baguala berhasil mendapatkan 7 (tujuh) Berita Acara Model C1-KWK-KPU, sedangkan 1 (satu) Berita Acara Model C1-KWK-KPU diperoleh oleh staf Panwaslu Kota Ambon dari Ketua PPS Rijali di tempat foto copy. Dalam hal mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal oleh karena keterbatasan jumlah PPL Pilgub yang hanya 296 120 orang diharuskan mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di 644 TPS secara bersamaan, kenyataanya 1 (satu) orang PPL harus mengawasi proses pungut hitung antara 3-10 TPS. 9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Panwaslu Kota Ambon melakukan rapat koordinasi dengan semua Panwaslu Kecamatan dalam rangka persiapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 17–18 Desember 2013, sekaligus melakukan evaluasi terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPS yang sudah selesai pelaksanaannya tanggal 16 Desember 2013. 10. Bahwa pada tanggal 17-18 Desember 2013 Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPK, temuan dan rekomendasi panwaslu kecamatan dapat disampaikan sebagai berikut: ¾ Kecamatan Teluk Ambon: ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan teluk Ambon dalam Berita Acara Formulir Model D1-KWK.KPU pada PPS Rumah Tiga terjadi kekeliruan menjumlahkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 tercatat 1.877, seharusnya 1.913. rekomendasi lisan oleh panwaslu kecamatan pada saat Pleno PPK Kecamatan Teluk Ambon adalah PPK kembali memeriksa formulir C1- KWK.KPU untuk 18 TPS PPS Rumah Tiga, langsung ditindaklanjuti oleh PPK Teluk Ambon dalam Pleno Rekapitulasi PPK Teluk Ambon, bahwa benar jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 1.913. ¾ Kecamatan Sirimau: ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Sirimau pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Berita Acara Formulir Model D-KWK.KPU untuk PPS Batu Merah 1 terdapat ketidak sesuaian data antara catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan sertifikat hasil penghitungan suara, Panwaslu kecamatan Sirimau dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK telah menyampaikan ketidaksesuaian data tersebut, dan memintakan kepada PPK untuk menghadirkan KPPS di TPS yang bersangkutan untuk kros cek ketidaksesuaian data tersebut, namun 297 ditanggapi secara enteng oleh ketua PPK bahwa kejadian-kejadian tersebut biasa terjadi. Bahkan PPK bersih keras untuk menggunakan data dalam sertifikat hasil penghitungan suara sebagai patokan, sementara catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara akan disesuaikan. Sementara catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat perolehan suara sah merupakan satu kesatuan Berita Acara yang mesti sinkron. (Terlampir-1) ¾ Kecamatan Nusaniwe: ditemukan kesalahan mencatat dan penjumlahandalam catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, rekomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk dikros cek dan diperbaiki oleh PPS masing, setelah itu dilaporkan dalam pleno untuk ketahui oleh peserta rapat pleno rekapitulasi PPK Nusaniwe. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh PPK Nusaniwe, PPS langsung lakukan koreksi dan memperbaiki, hasilnya disampaikan dalam pleno dan diterima semua peserta pleno 11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Panwaslu Kota Ambon melakukan Pengawasan Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, dalam proses dimaksud, saat KPU Kota Ambon memberikan kesempatan kepada PPK Sirimau untuk membacakan Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK Sirimau, dan selesai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara selesai dibacakan oleh Ketua Ketua PPK Sirimau, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) mengajukan keberatan terkait dengan PPK Kecamatan Sirimau bahwa dalam Berita Acara Model DA-KWK.KPU ada selisi kurang 118 suara antara jumlah surat suara yang terpakai (67.254) pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah (67.136) suara. (Terlampir -2) Hal ini dijelaskan oleh Ketua PPK Sirimau bahwa benar hal tersebut sudah diketahui saat pleno tingkat PPK Sirimau dan sudah ditelusuri menggunakan rumus, selisi tersebut tidak ditemukan, sehingga PPK meminta kesepakatan saksi untuk hasil ini diteruskan ke Pleno KPU Kota Ambon, dan PPK Sirimau dipercayakan untuk menelusuri dan lakukan perbaikan. Penjelasan Ketua PPK sirimau ditanggapi oleh Panwaslu Kota Ambon bahwa PPK Sirimau melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur rekapitulasi penghitungan suara, karena selisi jumlah sudah diketahui saat pleno tingkat 298 PPK tidak diselesaikan tetapi meminta kesepakatan saksi untuk diteruskan ke Pleno KPU Kota Ambon, untuk itu PPK Sirimau akan diundang untuk lakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kota Ambon terhadap pelanggaran tata cara dan prosedur (pelanggaran administrasi). 12. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Ambon tanggal 20 Desember 2013 dituangkan dalam Berita Acara Model DB- KWK.KPU adalah sebagai berikut: KECAMATAN DPT SUARA SAH PASANGAN CALON JUMLAH DAMAI SETIA Kecamatan Leitimur Selatan 6,396 3,254 1,291 4,545 Kecamatan Teluk Ambon 33,082 6,126 9,526 15,652 Kecamatan T.A. Baguala 40,646 6,728 10,905 17,633 Kecamatan Nusaniwe 73,640 14,048 21,763 35,811 Kecamatan Sirimau 111,915 26,129 38,757 64,886 TOTAL 265,679 56,285 82,242 138,527 Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan Model DB2-KWK.KPU, yang isinya menyangkut: d. Kecamatan Teluk Ambon Terjadi selisih 100 suara pada Pasangan SETIA. e. Berita Acara PPK tidak dalam sampul/terbuka dari segel. f. Ada indikasi hasil rekap di PPK Kecamatan Sirimau terjadi kesalahan yang dilakukan Penyelenggara PPK merubah data di luar ketentuan yang telah ditanda tangani oleh saksi-saksi di Berita Acara. (Terlampir-3) terhadap 3 (tiga) pernyataan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) ini sudah disampaikan pada saat pleno rekapitulasi hasil di tingkat KPU Kota Ambon yang telah dijelas oleh masing-masing ketua PPK serta KPU Kota Ambon telah melakukan pembetulan selisi angka dalam Berita Acara Form Model DB-KWK.KPU B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran 1. Pada tanggal 14 Desember 2013 pada saat proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 299 Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirimau Kota Ambon menemukan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Temuan Hasil Pengawasan dengan Nomor 07/Pemilukada/XII/2013 terkait dengan penggunaan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK.KPU) milik orang lain pada saat Pemungutan Suara Pemilukada Putaran Kedua di TPS II Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan Terlapor a/n: Julianto Nurtanio. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Pelapor, Terlapor dan Saksi, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirimau telah melakukan Kajian serta Kesimpulan dari hasil Kajian Temuan dimaksud dikoordinasikan dalam forum Sentra Gakkumdu Kota Ambon rekomendasi Gakkumdu bahwa temuan dimaksud telah menuhi unsur untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu. Kemuadian Pleno Panwaslu Kecamatan Sirimau menetapkan status temuan direkomendasikan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada ke Polres P. Ambon & P.P. Lease dengan nomor status temuan/laporan: 62/Panwaslu.sirimau/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013 (Terlampir-4.) Diteruskan ke Polres P. Ambon & P.P. Lease pada tanggal 28 Desember 3013 dengan surat penerusan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Sirimau Nomor 64/Panwaslu.sirimau/XII/2013 (Terlampir-5). Pengawasan tindak lanjut rekomendasi ke Polres bahwa tertanggal 20 Januari 2014 Panwaslu Kecamatan Sirimau melaporkan bahwa status perkembangan perkara dengan Nomor 07/Pemilukada/XII/2013 sementara dalam proses pemeriksaan pelaku dan saksi, karena pelaku diundang tidak hadir maka dalam waktu dekat akan dijemput pelaku dan saksi kalau tidak memenuhi undang kedua dari penyidik Polri. 2. Laporan Hasil Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) Desa Batu Merah IV Kecamatan Sirimau Nomor 08/Pemilukada/XII/2013 menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum tekait dengan Penggunaan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Formulir Model C6- KWK.KPU) milik orang lain pada saat Pemungutan Suara Pemilukada Putaran Kedua di TPS XII Desa Batu Merah VI Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada Tanggal 14 Desember 2013 dengan Terlapor a/n: Arsyad 300 Lokiomin. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Pelapor, Terlapor dan Saksi, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sirmau serta berkoordinasi dengan Panwaslu Kota telah melakukan Kajian dan Kesimpulan dari hasil Kajian Temuan dimaksud, dikoordinasikan dalam forum Sentra Gakkumdu Kota Ambon rekomendasi Gakkumdu bahwa temuan dimaksud telah menuhi unsur untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemuadian Pleno Panwaslu Kecamatan Sirimau menetapkan status temuan direkomendasikan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada ke Polres P. Ambon & P.P. Lease dengan nomor status temuan/laporan: 62/Panwaslu.sirimau/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013 (Terlampir-6) Diteruskan ke Polres P. Ambon & P.P. Lease pada tanggal 23 Desember 2013 dengan surat penerusan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Sirimau Nomor 62/Panwaslu.sirimau/XII/2013 (Terlampir-7) Pengawasan tindak lanjut rekomendasi ke Polres bahwa tertanggal 20 Januari 2014 Panwaslu Kecamatan Sirimau melaporkan bahwa status perkembangan perkara dengan Nomor O8/Pemilukada/XII/2013 sudah lengkap segera dilimphkan ke pihak JPU 3. Dalam pleno Rekapitulasi Hasil KPU Kota Ambon, Panwaslu Kota Ambon menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Sirimau yang terungkap melalui penjelasan Ketua PPK Sirimau bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penandatanganan Form Model DA1-KWK.KPU pada PPK Sirimau diduga melanggar tata cara dan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan suara. temuan Nomor 19/TM/Pemilukada/XII/2013 tanggal temuan 20 Desember 2013, terlapor PPK Sirimau saksi-saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) atas Nama Vendy Toumahu, A.Ysusf Keiya, Rusi Rumata sakasi Pasangan Calon Nomor Urut (SETIA) atas nama La Ode Amirudin dan Yusuf Wally (Terlampir-8) Proses klarifikasi sudah dilakukan terhadap Ketua PPK Sirimau tertanggal 23 Desember 2013, sedangkan kalrifikasi terhadap para saksi pada tanggal 27 Desember 2013. Untuk mencari kebenaran keterangan antara pihak PPK Sirimau dan Saksi, Panwaslu mengundang PPK Sirimau dan Saksi Paslon 301 untuk dikonfrontir dengan surat Nomor 270/Panwaslu-KA/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013 (Terlampir-9) namun tidak dihadiri oleh PPK Sirimau, sehingga pendapat Panwaslu Kota Ambon setelah mengkaji keterangan para saksi yakni saksi DAMAI dan Saksi SETIA bahwa saat Pleno Rekapitulasi Hasil, PPK Sirimau sudah mengetahui ada ketidak sesuaian data dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Model DA-KWK.KP, PPK sirimau tidak menyelesaikan tapi meminta kesepakatan saksi paslon untuk diteruskan ke pleno KPU Kota Ambon, sambil PPK sirimau menelusuri kesalahan data tersebut. (Terlampir-10, 11, 12) C. Keterangan Panwaslu Kota Ambon berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abdullah Vanath, S.Sos. MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, M.Si.) Kecamatan Sirimau Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di PPK Sirimau pada tanggal 17 Desember 2013 yang dihadiri dan ditandatangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Vandy Toumahuw,SH dan A.Yusuf Keiya dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Amirudin dan Yusuf Wally, S.Pi, dengan hasil sebagai berikut: 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abdullah Vanath, S.Sos. MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, M.Si adalah 26.129 suara; dan 4. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. Said Assagaf dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.; adalah 38.757 suara. (Terlampir-2). Terhadap hasil penghitungan suara dimaksud, tidak ada keberatan saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan MODEL DA2- KWK.KPU, maupun tidak ada laporan Pasangan Calon, saksi pasangan calon dan masyarakat yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kota Ambon menyangkut adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di PPS Batu Merah 6, PPS Batu Merah , PPS Soya dan PPS Uritetu yang berada pada Kecamatan Sirimau. Terkait dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon Panwaslu Kota Ambon dapat menerangkan sebagai berikut: 1. PPS Batu Merah 6 : data tabel yang sampaikan oleh Pemohon dalam pokok perkara pada kolom Pasangan Calon, kolom 302 Total, kolom DPT data yang ditampilkan tidak sesuai dengan data berdasarkan Formulir Model D1- KWK.KPU yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Ambon, kolom keterangan poin 3 tercatat dalam Formulir Model D-KWK.KPU suara tidak sah 90 bukan 80 (pemohon)pada prinsipnya setelah Panwaslu Kota Ambon sandingkan dengan data C1-KWK.KPU, data D-KWK.KPU (Terlampir-13) yang dimiliki Panwaslu, tidak sama dengan data yang ditampilkan oleh pemohon dalam pokok permasalah PPS Batu Merah 6, pada kolom Pasangan calon Nomor urut 3 Selisi 2.122, Nomor Urut 5 selisi 2593, Total selisi 4.447. Rincian dapat lihat tabel data sandingan data Panwaslu dengan data Pemohon. Data Pemohon Data Panwaslu Berdasarkan D1-KWK Pasangan Calon Total DPT Keterangan Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut. 3 Nomor Urut.5 Nomor Urut.3 Nomor Urut.5 1.177 1.185 2.362 11.242 1 Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 7,099 dan pemilih yang tidak mengguna kan hak pilih 4,145 3.301 3.778 7.079 11.242 1 Pemilih yang enggunakan hak pilih sebanyak 7,099 dan pemilih yang tidak mengguna kan hak pilih 4,145 2 Pemilih dan TPS lain sebanyak 57 2 Pemilih dan TPS lain sebanyak 57 3 Jumlah suara sah dan tidak sah yang tercatat pada Formulir Model D-KWK KPU sebanyak 7,169. terdiri dan suara sah sebanyak 7,079, dan suara tidak sah 80, hasil penjumlahan suara sah dan tidak sah yang sebenamya adalah 7,159, atau kurang 10 suara. 3 Jumlah suara sah dan tidak sah yang tercatat pada Formulir Model D-KWK KPU sebanyak 7,169. terdiri dan suara sah sebanyak 7,079, dan suara tidak sah 90 bukan 80 4 Perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 5 berdasarkan C1 -KWK KPU sebesar 3,032 berbeda dengan rekapan ditingkat PPS sebanyak 3,778 atau terjadi penambahan suara tingkat PPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 755 suara, 4 Perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 5 berdasarkan C1 -KWK KPU dengan rekapan ditingkat PPS sebanyak 3,778 bukan 3,032 atau tidak ada terjadi penambahan suara tngkat PPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 5 Terjadi perubahan angka di TPS 17 yang menggunakan Tipp-X pada uraian data pemilih ditingkat PPS sehingga data jumlah DPT, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih 5 Tidak terjadi perubahan angka di TPS 17 yang menggunakan Tipp-X pada uraian data pemilih ditingkat PPS sehingga data jumlah DPT, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakani hak pilih 6 Terjadi pencoblosan suara Iebih dan, (satu) kali atau Pencoblosan ganda yang dilakukan o1eh ARSAD LOKLOM!N yang adalah Tim Sukses dan atau simpatisan pasangan Nomor Urut 5 yang di ketahui o1eh saksi pasangan calon Nomor Urut 3, sehingga menyebabkan suara untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 5 6 Tidak ada laporan dari saksi pasangan calon kepada Panwaslu Kecamatan Sirimau atau Panwaslu Kota Ambon tentang pencoblosan ganda. 303 2. Batu Merah 1 : Data dalam tabel yang sampaikan oleh Pemohon dalam pokok perkara pada kolom pasangan calon, kolom total, kolom DPT dan kolom keterangan seluruh data Pemohon tidak sama dengan data Panwaslu Kota Ambon berdasarkan Berita Acara D1-KWK.KPU (Terlampir-1). Rincian dapat lihat tabel data sandingan data Panwaslu dengan data Pemohon. Data Pemohon Data Panwaslu Berdasarkan D1-KWK Pasangan Calon Total DPT Keterangan Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut. 3 Nomor Urut.5 Nomor Urut.3 Nomor Urut.5 1.087 2.589 3.676 8.831 1 Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 5,775 1.685 4.009 5.694 8.841 1 Permilih yang menggunakan hak sebanyak 5.793 2 Pemilih dan TPS lain sebanyak 94 2 Pemilih dari TPS lain 94 3 Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 3.777 suara tidak sah 42, jumlah suara sah yang diperoleh sebanyak 3.819 suara 3 Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 5.787 Suara tidak sah 93, jumlah, jumlah suara sah yang diperoleh sebanyak 5.694 suara 4 Perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 5 berdasarkan C1 -KWK KPU sebesar 2.248berbeda dengan rekapan PPS sebanyak 2.589 atau terjadi penambahan suara tingkat PPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 341 suara, 4 Perolehan suara pasangan calon Nomot Urut 5 berdasarkan C1- KWK.KPU sebesar 4.009 bukan sebesar 2.248 3. PPS Soya : data tabel yang sampaikan oleh Pemohon dalam pokok perkara pada kolom Pasangan Calon, kolom Total, kolom DPT dan kolom keterangan sama dengan data Panwaslu Kota Ambon, namun perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) setelah dijumlah seluruh C1-KWK.KPU sama dengan data dalam D-KWK.KPU yaitu berjumlah 1,177 bukan 1,379 . (Terlampir-14). Rincian dapat lihat tabel data sandingan data Panwaslu dengan data Pemohon; Data Pemohon Data Panwaslu Berdasarkan D1-KWK Pasangan Calon Total DPT Keterangan Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut. 3 Nomor Urut.5 Nomor Urut.3 Nomor Urut.5 1.177 1.185 2.362 6.140 1 Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.588 dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 3.551 1.177 1.185 2.362 6.140 1 Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.588 dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 3.551 2 Pemilih dan TPS lain sebanyak 19 2 Pemilih dan TPS lain sebanyak 19 304 3 Perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan C1 -KWK KPU sebesar 1.379 berbeda dengan rekapan di tingkat PPS sebanyak 1.177 atau terjadi pengurangan suara di tingkat PPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 202 suara, 3 Perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan C1 -KWK KPU sama dengan rekapan di tingkat PPS sebanyak 1.177 bukan 1.379 atau tidak terjadi pengurangan suara di tingkat PPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 4. PPS Uritetu : data tabel yang ditampilkan dalam pokok perkara tidak sama dengan data D1-KWK.KPU yang dimiliki Panwaslu. (Terlampir-15). Rincian dapat lihat tabel data sandingan data Panwaslu dengan data Pemohon. Data Pemohon Data Panwaslu Berdasarkan D1-KWK Pasangan Calon Total DPT Keterangan Pasangan Calon Total DPT Keterangan Nomor Urut. 3 Nomor Urut.5 Nomor Urut.3 Nomor Urut.5 502 838 1.340 3.692 1 Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.393 502 838 1.340 3.692 1 Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.393 2 Pemilih dan TPS lain sebanyak 0 2 Pemilih dan TPS lain sebanyak 15 (berdasarkan C1-KWK pada delapan TPS) 3 Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 1.407. suara sah sebanyak 1.340 suara tidak sah 67 3 Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 1.407. suara sah sebanyak 1.340 suara tidak sah 67 4 Perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan C1 -KWK KPU sebesar 514 berbeda dengan rekapan ditingkat PPS sebanyak 502 atau terjadi penguranagan suara Pasangan Calon nomor urut 3 tingkat PPS sebesar 12 suara, 4 Perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan C1 -KWK KPU sebesar 514 atau tidak ada penguranagan suara Pasangan Calon nomor urut 3 tingkat PPS. 5 Penulisan total perolehan suara kedua Pasangan calon menggunakan pensil 5 Total perolehan suara kedua Pasangan calon tidak dicatat dalam kolom jumlah 6 Penggunaan dan Penerimaan surat suara tidak tercantum jumlahnya kemudian uruian klasifikasi surat suara yang terpakai juga tidak dicantumkan jumlah 6 Penggunaan dan Penerimaan surat suara tidak tercantum jumlahnya kemudian uruian klasifikasi surat suara yang terpakai juga tidak dicantumkan jumlah, keterangan ini benar adanya, di dalam berita acara tidak dicantumkan [2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya; [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 305 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013 (vide Bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tanggal 28 Desember 2013 (vide Bukti P-2); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 306 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; 307 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang- undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan- putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, 308 apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran- pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008); 309 Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 739/Kpts/KPU-PROV- 028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, tanggal 28 Desember 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; 310 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 24 April 2013 (vide bukti P-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, ditetapkan oleh Termohon tanggal 28 Desember 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah hari Senin tanggal 30 Desember 2013, hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, dan Kamis tanggal 2 Januari 2013, karena hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 adalah hari libur dan hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 adalah Hari Raya Tahun Baru 2014, bukan hari kerja; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 623/PAN.MK/2013. Dengan demikian, 311 permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013, yaitu: 1. Terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan menambahkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) sebanyak 1.096 suara yang tersebar di empat Panitia Pemungutan Suara (PPS), yaitu PPS Kelurahan Uritetu, PPS Batu Merah 1, PPS Batu Merah 6, dan PPS Desa Soya. Menurut Pemohon, penambahan tersebut menyebabkan terjadi perubahan terhadap hasil perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirimau; 2. Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pemilihan (pencoblosan), melakukan pencoblosan sisa suara suara, dan adanya 312 keterlibatan Camat Banda mempengaruhi Ketua dan Anggota PPS, di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, yaitu di Desa Sahulau dan Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Desa Wasia dan Desa Samasuru, serta di Kecamatan Banda; 3. Terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur mengenai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 6.182 oleh Termohon yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu berjumlah 4.829 orang pemilih dan Termohon sengaja menaikan DPT pada Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom yang berjumlah 1.353 orang pemilih dalam DPT serta adanya pemilih ganda dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang; 4. Adanya keterlibatan Bupati Buru dan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Buru, serta Camat dalam Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013, antara lain, adanya pemberian uang dari bupati dan adanya pertemuan ketua RT, ketua RW, tokoh agama dan masyarakat, serta guru-guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5; Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara; adanya pencoblosan lebih dari satu kali; dan Desa Batu Jungku tidak ada penduduknya tetapi ada yang memilih; 5. Terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di sepuluh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat; terdapat coretan dalam penulisan angka di DPT; ada penulisan angka dua kali di DPT; serta adanya pelanggaran saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat. [3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tertulis dan bukti cakram padat para pihak, keterangan ahli Pemohon, saksi para pihak, keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota 313 Ambon, serta kesimpulan tertulis para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan menambahkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) sebanyak 1.096 suara yang tersebar di empat PPS, yaitu PPS Kelurahan Uritetu, PPS Batu Merah 1, PPS Batu Merah 6, dan PPS Desa Soya. Menurut Pemohon, penambahan tersebut menyebabkan terjadi perubahan terhadap hasil perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon pada tingkat PPK Kecamatan Sirimau; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4, P-5, P-6, P-7.1, P-7.6, dan P-7.9, serta saksi-saksi bernama Ambo Dalle Roroa dan Hasrul bin Usman; Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Termohon, di PPS Kelurahan Uritetu, sesuai dengan Bukti Formulir D.1 KWK-KPU dari delapan TPS yang ada, Pemohon memperoleh 502 suara dan Pihak Terkait mendapatkan Suara 838 suara. Tidak ada keberatan atau catatan khusus terkait adanya pengurangan 12 suara. Kemudian di PPS Batu Merah 1, tidak ada keberatan atau cacatan khusus terkait adanya penambahan suara sebanyak 341 suara untuk Pihak Terkait. Bahwa PPS Batu Merah 6, sesuai dengan bukti Formulir D1, KWK-KPU dari 23 TPS yang ada, Pemohon memperoleh 3301 suara dan Pihak Terkait memperoleh 3778 suara, serta tidak ada keberatan atau cacatan khusus terkait adanya penambahan sebanyak 755 suara. Pada PPS Desa Soya, tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, karena tidak ada keberatan dan laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat penghitungan dan rekapitulasi, serta tidak ada rekomendasi dari Panwascam Sirimau terkait adanya pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebanyak 202 suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat PPS Desa Soya, Pemohon memperoleh sebanyak 1.177 suara dan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 1.185 suara. Tidak ada keberatan atau catatan khusus terkait adanya pengurangan suara Pemohon. Dalil Pemohon tentang adanya penambahan jumlah suara sebanyak 1.096 suara, menurut Termohon dalil tersebut hanyalah asumsi belaka dan sangat mengada-ada, karena berdasarkan 314 hasil rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Sirimau, Pemohon memperoleh 26.129 suara dan Pihak Terkait memperoleh 38.757 suara. Tidak ada keberatan atau catatan khusus mengenai berkurang dan bertambahnya suara pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8 sampai dengan T-78 serta saksi-saksi bernama Marthinus Y. Kainama dan Syafrudin Bustam Layn; Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. PPS Uritetu Terhadap permasalahan hukum di PPS Uritetu, setelah memeriksa bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, penambahan 12 suara untuk Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti karena sesuai formulir C1.KWK-KPU untuk PPS Desa/Kelurahan Uritetu dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 502. Apalagi saksi-saksi pasangan calon menandatangani formulir tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; 2. PPS Batu Merah 1 Terhadap permasalahan hukum di PPS Batu Merah 1, setelah memeriksa bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada penambahan 341 suara untuk Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon karena sesuai formulir C1.KWK-KPU untuk PPS Desa/Kelurahan Batu Merah 1 dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 1.685 suara dan Pihak Terkait sejumlah 4.009 suara. Apalagi saksi-saksi pasangan calon menandatangani formulir tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; 3. PPS Batu Merah 6 Terhadap permasalahan hukum di PPS Batu Merah 6, setelah memeriksa bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut Mahkamah, penambahan 775 suara untuk Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak 315 terbukti karena sesuai formulir C1.KWK-KPU untuk PPS Desa/Kelurahan Batu Merah 6 dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 3.301 dan Pihak Terkait sejumlah 3.778 suara. Demikian juga selisih 10 suara antara suara sah dan suara tidak sah seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sesuai bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena sesuai bukti jumlah suara sah adalah 7.079 dan suara tidak sah adalah 80 sehingga jumlah seluruhnya adalah 7.169 suara. Selain itu, saksi-saksi pasangan calon menandatangani formulir C1.KWK-KPU untuk Desa/Kelurahan Uritetu dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; 4. PPS Soya Terhadap permasalahan hukum PPS Soya, setelah memeriksa bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut Mahkamah, penambahan 202 suara untuk Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti karena sesuai formulir C1.KWK-KPU untuk PPS Desa/Kelurahan Batu Merah 6 dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU perolehan Pemohon adalah sejumlah 1.177 suara dan Pihak Terkait sejumlah 1.185 suara. Di samping itu, saksi-saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1.KWK-KPU untuk Desa/Kelurahan Uritetu dan formulir D1.KWK-KPU serta formulir DA1.KWK-KPU. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; Selain itu, sesuai keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tanggal 23 Januari 2014, halaman 12, huruf Z.1.2 angka 16, yang intinya hasil pengitungan suara yang dilakukan Termohon sama dengan data Panwaslu Kota Ambon. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tentang penambahan suara kepada Pihak Terkait di Kecamatan Sirimau adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013, antara lain, tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pemilihan (pencoblosan), melakukan pencoblosan sisa surat suara, dan adanya keterlibatan Camat Banda mempengaruhi ketua dan anggota PPS, di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, yaitu di Desa 316 Sahulau dan Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Desa Wasia dan Desa Samasuru, serta di Kecamatan Banda; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-24, P-41, P-51.2, P-51.4, P-51.4.b, dan P-51.4.c, serta saksi-saksi bernama Christian Waileruny, Simon Wasia, Markus Tuny, Demianustuabara, dan Jacob Tuny; Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Termohon, pemilih telah terdaftar pada DPT di Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa Desa Sahulau masuk wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah. Dalam BA Model C1 KWK-KPU TPS1 Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, surat suara tambahan cadangan berjumlah 519, surat suara yang terpakai hanya 472, surat suara sah berjumlah 463, Pemohon memperoleh 46 suara, Pihak Terkait memperoleh 417 suara, suara tidak sah berjumlah 9 dan sisa surat suara berjumlah 47, serta tidak ada keberatan dan catatan khusus dari saksi-saksi pasangan calon. Terkait dengan Desa Wasia dan Desa Samasuru, Termohon sudah menyediakan logistik dan sarana Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Maluku Tengah dan di Kabupaten Seram Bagian Barat, namun Pemilih pada kedua desa tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya, sehingga Termohon tidak dapat memaksa pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya atau tidak mempergunakan hak pilihnya. Bahwa Pemilih pada Desa Wasia dan Desa Samasuru memang tidak ingin mempergunakan hak pilihnya karena keberatan desanya dimasukkan ke dalam Kabupaten Seram Bagian Barat pada saat terjadi pemekaran dari kabupaten induk Maluku Tengah. Mereka menginginkan terdaftar dalam DPT Kabupaten Maluku Tengah. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai kejadian di Kecamatan Banda, menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar karena penolakan yang dilakukan oleh Petugas KPPS di TPS 1 Desa Tanah Rata terhadap Pemohon beserta sebelas orang tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Banda Nomor 01/Rek/Panwascam-BND/2013, karena sesuai hasil penelitian dan kajian ternyata formulir A8.KWK-KPU yang dipakai oleh Pemohon dan rombongan adalah foto kopi dan Pemohon serta rombongan tidak dapat menunjukkan formulir A8.KWK-KPU yang asli. 317 Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-79, T-80, T-81, dan T-82, serta saksi-saksi bernama Stenly Maelissa, La Alwi, M. Nasir Rahawarin, dan Drs. Musa Tukan, M.Si.; Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Terhadap pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Teluk Elpaputih, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Desa Sahulau Bahwa mengenai adanya 59 orang yang tidak diberikan kesempatan memilih, menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannnya tidak menjelaskan jumlah DPT di TPS 4 dan TPS 5 Desa Sahulau, serta hanya mendalilkan ada 59 orang di TPS 4 Desa Sahulau dan 56 orang di TPS 5 Desa Sahulau yang tidak memilih. Setelah Mahkamah memeriksa formulir C1.KWK-KPU yang diajukan oleh Pemohon jumlah DPT di TPS 4 Desa Sahulau adalah 183 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 114 orang, dengan perincian 112 suara sah dan 2 suara tidak sah. Demikian juga di TPS 5 Desa Sahulau, jumlah DPT 252 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 85 orang, dengan perincian 83 suara sah dan 2 suara tidak sah. Di kedua TPS tersebut Pemohon mendapatkan suara terbanyak, yaitu di TPS 4 Desa Sahulau memperoleh 82 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat 30 suara, dan di TPS 5 Desa Sahulau Pemohon memperoleh 67 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat 16 suara. Tidak ada saksi-saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani formulir C1.KWK-KPU. Fakta tersebut juga diakui oleh saksi Pemohon sendiri bahwa tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara (vide keterangan saksi Pemohon, Jacob Tuny). Jika pun benar dalil Pemohon a quo, quod non, juga tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang tidak memilih tersebut akan memberikan seluruh suaranya kepada Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkammah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 318 2. Desa Tananahu Bahwa mengenai 47 surat suara yang tidak terpakai yang menurut Pemohon dipergunakan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tananahu, menurut Mahkamah, setelah Mahkamah memeriksa formulir C1.KWK-KPU, dari jumlah DPT 506 pemilih ada 466 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara yang diterima KPPS sebanyak 519 termasuk surat suara cadangan. Selain pemilih di TPS 1 Desa Tananahu ada 9 pemilih dari TPS lain, sehingga total jumlah pemilih adalah 472 pemilih dengan perincian 463 suara sah dan 9 suara tidak sah. Dengan demikian sisa surat yang tidak terpakai adalah sebanyak 47 surat suara. Jika benar dalil Pemohon ada 47 sisa surat suara yang dipergunakan oleh Ketua dan Anggota KPPS maka seharusnya ada perubahan pada suara sah dan atau suara tidak sah, namun faktanya tidak ada perubahan suara sah dan atau suara tidak sah. Saksi Pemohon Demianus Tuabaru yang menerangkan ada 47 surat suara sisa yang dipergunakan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tananahu bukan keterangan yang dilihat sendiri oleh saksi melainkan hasil laporan dari Peter Muhali dan Sofyan Riatua. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 3. Desa Wasia dan Desa Samasuru Bahwa terkait dengan permasalahan pemilih yang ada di batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Mahkamah sesuai fakta persidangan menemukan hal-hal sebagai berikut: • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, 10 September 2012, Desa Wasia dan Desa Samasuru masuk dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat; • Kepala Desa Wasia dan Kepala Desa Samasuru tidak ingin menjadi pemilih di Kabupaten Seram Bagian Barat melainkan ingin menjadi pemilih di Kabupaten Maluku Tengah; • Termohon sudah menyediakan logistik dan sarana Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua di Kabupaten Maluku Tengah dan di Kabupaten Seram Bagian Barat; 319 Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Termohon karena faktanya masyarakat Desa Wasia dan Desa Samasuru sendiri yang tidak berkeinginan menjadi pemilih di Kabupaten Seram Bagian Barat. Apabila Termohon dipaksa seperti keinginan masyarakat Desa Wasia dan Desa Samasuru, justru Termohon melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak diakomodasinya pemilih di Desa Wasia dan Desa Samasuru merupakan dalil yang keliru jika ditujukan kepada Termohon karena mengenai keinginan masyarakat Desa Wasia dan Desa Samasuru merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikannya. Apalagi faktanya tidak ada bukti yang membuktikan bahwa hal itu dilakukan oleh Termohon dengan sengaja dan terstuktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Lagi pula jika pun dilakukan pemungutan suara ulang untuk kedua desa tersebut untuk memberikan hak pilih kepada warga, kedua desa itu, tidak pula secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon bahwa Pemohon dan rombongan sebanyak 11 orang ditolak oleh KPPS untuk memilih dengan menggunakan formulir A8.KWK-KPU di TPS 1 Desa Tanah Rata, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif, untuk menguntungkan Pihak Terkait. Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku, tanggal 23 Januari 2014, halaman 13 huruf C.1.3 B, bahwa penolakan KPPS TPS 1 Desa Tana Rata adalah atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Banda Nomor 01/Rek/Panwascam-BND/2013, tanggal 14 Desember 2013 karena sesuai hasil penelitian dan kajian ternyata formulir A8.KWK-KPU yang dipakai oleh Pemohon dan rombongan adalah foto kopi dan Pemohon serta rombongan tidak dapat menunjukkan formulir A8.KWK-KPU yang asli sehingga diragukan keasliannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, mengenai 320 penetapan DPT berjumlah 6.182 oleh Termohon yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu berjumlah 4.829 orang pemilih dan Termohon sengaja menaikkan DPT pada Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom yang berjumlah 1.353 orang pemilih dalam DPT serta adanya pemilih ganda dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-89, P-90, P-91, dan P-92; Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Termohon, dalil Pemohon tentang Termohon menaikkan DPT sejumlah 1353 orang pemilih dalam DPT adalah tidak benar, karena DPT yang dipergunakan Termohon adalah DPT pada putaran pertama setelah dilakukan koreksi untuk dipergunakan pada pemungutan suara ulang pada seluruh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Terkait dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran data untuk DPT, menurut Termohon, pemutakhiran data pada putaran kedua tidak mungkin dilakukan karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan, “Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih”; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-83 sampai T-155, serta saksi bernama Ibrahim Rumaday; Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon menaikkan DPT pada Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, sejumlah 1.353 orang, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan, Termohon tidak menaikkan DPT seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena DPT yang digunakan adalah DPT yang dipergunakan pada saat Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Pertama. Lagi pula jika pun terdapat permasalahan DPT, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013, dalam pertimbangan hukum Mahkamah halaman 130, Termohon sudah melakukan 321 koreksi DPT sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013, yang hasil koreksi DPT tersebut juga diberikan kepada masing-masing tim pasangan calon, Bawaslu, dan KPPS melalui PPK dan PPS. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon, bahwa Termohon tidak melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Desa Amarsekaru, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan bahwa pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk di Desa Negeri Amarsekaru adalah atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan bukan dilakukan Termohon sendiri dengan melakukan contoh di beberapa TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Berkenaan adanya pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk di Desa Negeri Amarsekaru juga ditegaskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dalam keterangan tertulisnya, yang intinya bahwa pemungutan surat ulang sudah dilakukan oleh Termohon. Saksi- saksi pasangan calon juga hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Keberatan baru dilakukan oleh saksi Pemohon dua hari setelah rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (vide keterangan halaman 14 sampai dengan halaman 5 huruf C.1.4). Berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak ada rangkaian bukti dan fakta bahwa hal itu dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga berpengaruh pada perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat DPT ganda di Desa Negeri Amersekaru, menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa DPT ganda dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena sesuai fakta persidangan, Termohon sudah memperbaiki DPT atas dasar rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013 (vide Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013, halaman 130), yang hasil koreksi DPT tersebut juga diberikan kepada masing-masing tim pasangan calon, Bawaslu, dan KPPS melalui PPK dan PPS. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum; 322 [3.12.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Bupati Buru dan Kadis Pendidikan Kabupaten Buru, serta Camat dalam Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013, antara lain, adanya pemberian uang dari Bupati dan adanya pertemuan ketua RT, ketua RW, tokoh agama dan masyarakat, serta guru- guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5; Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara; serta adanya pencoblosan lebih dari satu kali dan Desa Batu Jungku tidak ada penduduknya; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-86, P-87, P-88, dan P-88.5, serta saksi-saksi bernama Vendy Toumahu, S.H., Maaruf Buton, Yusuf Buton, Gulam Lesilawan, Majid Takimpo, Suparman Buton, dan Dulman Makatita; Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Pihak Terkait, tanggal 9 Desember 2013 pukul 20.30 WIT, Bupati Buru sedang berada di Ambon, untuk kepentingan kedinasan, dan Camat Namlea tidak pernah mengumpulkan ketua RT, ketua RW, serta tokoh agama dan masyarakat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, untuk menginstruksikan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan memberikan imbalan uang. Dalil Pemohon bahwa Kepala Dinas Pendidikan mengumpulkan guru-guru adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Kepala Dinas Pendidikan Kabupatan Buru, Ahmad Mukadar, yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Pemohon. Terkait dalil Pemohon tentang kejadian di Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual mengenai adanya desa tidak berpenduduk tetapi ada TPSnya dan terdapat 36 orang pemilih yang suaranya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, menurut Termohon, desa tersebut ada penduduknya berjumlah 560 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 287 dan perempuan berjumlah 273 orang. Berdasarkan rekapitulasi model A6-KWK KPU tentang DPT Kabupaten Buru, Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual hanya terdapat satu TPS dengan jumlah DPT 560 pemilih. Terkait dalil Pemohon mengenai permasalahan di Desa Oki Lama di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, menurut Termohon dalil Pemohon tidak beralasan, karena sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buru Selatan Nomor: 64/PANWASLU/KAB-BURSEL/XII/2013 bertanggal 23 Desember 2013 sudah 323 dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada tangal 26 Desember 2013 dan sudah tidak ada permasalahan terkait dengan bertambah dan berkurangnya perolehan suara sah Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-157 sampai dengan T-171, T-238, dan T- 239, serta saksi-saksi bernama Abdul Muin Loliatu, Ibrahim Fanolong, M. Z.. El Iskandar Rada, Sudirman Limau, Said Sabi, dan Djalil Tjan; Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terhadap dalil Pemohon bahwa ada pertemuan Bupati Buru, Camat, Kepala Dinas Pendidiikan Kabupaten Buru dengan ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan guru untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan jika pun kejadian tersebut benar, quod non, tidak ada rangkaian bukti dan fakta bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena tidak ada bukti lebih lanjut bahwa ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan guru kemudian melaksanakan instruksi tersebut. Apalagi sesuai keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku halaman 17 huruf C.1.5, Laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti sebab tidak memenuhi syarat materiil pelaporan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon bahwa di Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual tidak ada penduduk, menurut Mahkamah, sesuai bukti T-168 berupa formulir D1.KWK-KPU, ada pemilih sejumlah 560 dan dalam formulir tersebut saksi Pemohon menandatangani formulir tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum; Terhadap dalil Pemohon bahwa tidak ada rekapitulasi di tingkat PPS pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Waplau, Kecamatan Batabual, Kecamatan Waeapo, dan Kecamatan Air Buaya, menurut Mahkamah, sesuai bukti dan fakta persidangan, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti karena ternyata ada rekapitulasi di tingkat PPS di empat kecamatan (vide bukti T-166 s.d. T-236, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 324 Terhadap dalil Pemohon bahwa ada pelanggaran di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Oki Lama, serta TPS 2 Desa Fatmite, menurut Mahkamah sesuai fakta persidangan, di TPS-TPS tersebut sudah dilakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buru Selatan tanggal 26 Desember 2013, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon bahwa ada pemilihan (pencoblosan) lebih dari satu kali yang terjadi TPS 1 Desa Fatmite, TPS 3 Dusun Hote Jaya Desa Pohon Batu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lena, TPS 1 dan TPS 2 Desa Biloro, dan Desa Waikeka, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. [3.12.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 di sepuluh kecamatan Kabupaten Seram Bagian Barat yakni terdapat coretan dalam penulisan angka DPT dan ada penulisan angka dua kali di DPT serta adanya pelanggaran saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-98.A sampai dengan P-100, serta saksi-saksi bernama Josias Apitula, La Rauf, S.Pd., dan Salim Rumatiga; Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar. Menurut Termohon, dalil Pemohon yang mempersoalkan penulisan, pencoretan, dan penambahan pada angka DPT pada sepuluh kecamatan adalah tidak benar. Sebenarnya yang terjadi adalah koreksi terhadap penulisan angka pada formulir berita acara model DA-1.KWK-KPU, khususnya menyangkut jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih, yang tidak menggunakan hak pilih, pemilih dari TPS lain, dan penggunaan surat suara, tetapi tidak mengoreksi perolehan suara sah pasangan calon. Terlebih lagi perubahan atau koreksi tersebut sudah disetujui oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon. Terkait dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suara sah milik Pemohon, menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan 325 sama sekali tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi suara yang telah dilakukan oleh Termohon yang dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon, serta disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pemohon juga mendalilkan Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon menyampaikan koreksi terhadap angka perhitungan yang salah. Terhadap dalil a quo Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Bahwa faktanya yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah menyangkut proses dan tahapan Pemilukada Provinsi Maluku, tidak menyangkut hasil rekapitulasi penghitungan suara masing- masing pasangan calon di tiap kabupaten/kota putaran kedua. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-247 sampai dengan T-260, dan T-267, serta saksi-saksi bernama Jafar Patty, Marthinus Tiparissa, dan Rusli Sijauta; Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terhadap dalil Pemohon bahwa ada coretan angka DPT pada formulir DA1.KWK-KPU dan penulisan dua kali angka pada DPT di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Haumual, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Kepulauan Manipa, dan Kecamatan Elpaputih, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan benar ada pencoretan dan penulisan dua kali pada angka DPT di formulir DA1.KWK-KPU, akan tetapi hal tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Formulir DA1.KWK-KPU dan tidak mengajukan keberatan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai KPPS memasukan pemilih dari TPS lain yang tidak jelas identitasnya, menuru Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara masing- masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya politik uang dalam Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi politik uang sebagaimana didalilkan 326 Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, antara lain, keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan mengenai adanya politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun benar ada pelanggaran politik uang dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua Provinsi Maluku, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemberian suara di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satupun orang boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.14] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Putaran Kedua Provinsi Maluku Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 327 [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.35 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil 328 Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya; KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Patrialis Akbar ttd.. Muhammad Alim ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Ahmad Fadlil Sumadi PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto