PUU
Tahun 2026
390/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemohon: Ferdinandus Klau
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:58:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 390/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Ferdinandus Klau
Pekerjaan
:
Pegawai Negeri Sipil
Alamat
:
Jalan Ahmad Yani, RT/RW: 028/004, Kelurahan
Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
19 Oktober 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
19 Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 390/
PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2026 dengan Permohonan Nomor 390/PUU-
XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 November
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), ditentukan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar.”
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut "UU
MK") menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;”
4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076) (selanjutnya disebut "UU 48/2009") menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut "UU 13/2022"), menyatakan
bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (yang
selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan bahwa:
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil pada Pasal 15 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang
selanjutnya disebut sebagai UU ITE, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
"Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab
terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya".
8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon
agar Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (Legal Standing)
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut "UU MK"), Pemohon dalam permohonan a quo adalah
perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak adanya Putusan Nomor 006/PUU-III/2005
dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 telah menetapkan 5 (lima) syarat
kumulatif kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk
memiliki kedudukan hukum, yaitu:
a) Syarat Pertama: Adanya hak dan/atau kewajiban konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
4
b) Syarat Kedua: Hak dan/atau kewajiban konstitusional tersebut dianggap
dirugikan
oleh
berlakunya
Undang-Undang
yang
dimohonkan
pengujiannya;
c) Syarat Ketiga: Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d) Syarat Keempat: Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujiannya;
e) Syarat Kelima: Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan
permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia (Vide Bukti P-
1) secara nyata memenuhi kualifikasi subjek hukum tersebut karena
berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Tahanan Negara
(Rutan) Kelas IIB Kefamenanu, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, yang berdomisili di Jalan Ahmad
Yani, RT 028/RW 004, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota
Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa Pemohon memenuhi Syarat Pertama, di mana Pemohon memiliki hak
konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.”
5. Bahwa Pemohon memenuhi Syarat Kedua, di mana hak konstitusional
Pemohon atas rasa aman, kehormatan, martabat, serta perlindungan diri
pribadi tersebut telah dirugikan secara nyata dan langsung oleh berlakunya
norma Pasal 15 ayat (1) UU ITE karena norma tersebut tidak memberikan
batasan, kepastian, maupun penegakan hukum yang tegas terhadap
penyelenggaraan sistem elektronik yang “aman”.
6. Bahwa ketiadaan batasan definitif pada kata "aman" tersebut membuka celah
bagi pengguna sistem elektronik termasuk media sosial untuk membuat,
5
menggunakan, dan menyebarkan konten menggunakan identitas palsu atau
akun anonim (unverified ID), sehingga menyerang kehormatan, martabat,
dan data pribadi Pemohon tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban
hukum yang jelas dari pihak penyelenggara platform.
7. Bahwa Pemohon memenuhi Syarat Ketiga, di mana kerugian yang dialami
oleh Pemohon bersifat spesifik dan aktual, sebab Pemohon secara langsung
telah menjadi korban penyalahgunaan akun digital yang tidak terverifikasi
melalui penyebarluasan foto pribadi tanpa izin dengan narasi yang
mencemarkan nama baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja
Pemohon, yang meliputi:
a) Poin
7.1:
Akun
media
sosial
TikTok
anonim/palsu
bernama
“nobita.irmadewi.s” yang menggunakan foto profil “boneka” untuk
menyerang martabat Pemohon (Vide Bukti P-4).
b) Poin
7.2:
Akun
media
sosial
TikTok
anonim/palsu
bernama
“lika.liku.admin.ntt” yang menggunakan foto profil “komodo” untuk
merendahkan kehormatan Pemohon (Vide Bukti P-4).
c) Poin 7.3: Peserta anonim pada grup Facebook “FLOBAMORA
TABONGKAR” yang menggunakan gambar profil “komodo” untuk
membangun narasi yang melawan hukum terhadap Pemohon (Vide Bukti
P-4).
8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon tersebut
secara aktual terjadi pada tanggal 6 Maret 2026, atau setidak-tidaknya di
waktu lain pada tahun yang sama sebagaimana terlampir pada berkas bukti
(Vide Bukti P-4).
9. Bahwa Pemohon telah berupaya melakukan mitigasi secara mandiri dengan
melaporkan akun-akun tersebut melalui fitur "laporkan akun" di platform
Facebook dan TikTok untuk meminta pemblokiran, namun penyedia platform
menolak dengan alasan postingan tersebut tidak melanggar aturan
komunitas mereka (Vide Bukti P-5).
10. Bahwa di sisi lain, Pemohon secara konsisten berupaya mempelopori
penggunaan identitas digital yang sehat dengan selalu menggunakan nama
asli yang sah sesuai dokumen kependudukan (Vide Bukti P-1) dalam
pendaftaran akun media sosial TikTok dan Facebook miliknya (Vide Bukti
P-5).
6
11. Bahwa sebagai warga negara yang berada di wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, Pemohon berhak mendapatkan perlindungan atas rasa
aman secara yuridis dari negara sebagai bagian dari penegakan supremasi
hukum yang adil dan berkepastian hukum.
12. Bahwa
kendala penegakan
hukum siber
yang
dialami
Pemohon
menunjukkan ketidakberdayaan nyata, di mana platform media sosial yang
membiarkan anonimitas menyulitkan aparat penegak hukum melakukan
pembuktian digital untuk melacak pelaku yang merugikan Pemohon.
13. Bahwa akibat platform digital tidak diwajibkan memverifikasi keaslian
identitas penggunanya, laporan berkali-kali yang diajukan Pemohon kepada
pihak kepolisian tidak ada satu pun yang berhasil diungkap hingga saat ini
(Vide Bukti P-6).
14. Bahwa kemudahan pelaku siber untuk mengubah identitas palsu dan
menghapus postingan secara cepat di platform TikTok dan Facebook—
termasuk hilangnya postingan pada grup Facebook “FLOBAMORA
TABONGKAR” karena di-take down oleh pelaku—secara nyata telah
melumpuhkan upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum.
15. Bahwa apabila kondisi kelonggaran norma ini dibiarkan memfasilitasi
pengguna tanpa verifikasi identitas asli, maka berdasarkan penalaran yang
wajar dapat dipastikan kerugian konstitusional ini akan terus terjadi, meluas,
dan secara konstan mengancam ruang aman digital Pemohon serta seluruh
warga negara.
16. Bahwa Pemohon memenuhi Syarat Keempat (Causal Verband), di mana
terdapat hubungan sebab-akibat yang nyata dan spesifik antara kerugian
Pemohon dengan berlakunya norma yang diuji. Longgarnya standar
keamanan dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE menjadi penyebab utama
(conditio sine qua non) yang melahirkan impunitas bagi pelaku kejahatan
digital anonim karena regulasi saat ini gagal memitigasi dinding anonimitas
tersebut.
17. Bahwa
Pemohon
memenuhi
Syarat
Kelima
(Dampak
Pengabulan
Permohonan), di mana Pemohon menyadari sepenuhnya pentingnya
menjaga stabilitas hukum dan kelangsungan ekosistem digital nasional.
Pemohon memahami bahwa jika Pasal 15 ayat (1) UU ITE dibatalkan secara
total oleh Mahkamah, maka Indonesia akan mengalami kelumpuhan
7
operasional sistem elektronik nasional karena hilangnya dasar hukum
kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
18. Bahwa untuk mengantisipasi bahaya kekosongan hukum (vacuum of law)
yang merugikan kepentingan nasional tersebut, Pemohon secara eksplisit
tidak meminta pembatalan pasal secara keseluruhan, melainkan memohon
kepada Mahkamah untuk menggunakan Model Pengujian Konstitusionalitas
Bersyarat
(Conditionally
Unconstitutional)
dengan
Teknik
Penyisipan/Penambahan Klausula Norma.
19. Bahwa melalui penerapan teknik penambahan klausa ini, apabila
permohonan Pemohon dikabulkan, norma Pasal 15 ayat (1) UU ITE akan
tetap berdiri kokoh, berlaku, dan mengikat bagi ekosistem digital nasional,
namun keberlakuannya diperluas dengan tambahan batasan konstitusional
berupa kewajiban menerapkan verifikasi identitas asli.
20. Bahwa dengan demikian, pengabulan permohonan bersyarat ini secara
langsung dapat memberikan solusi yang simetris, yaitu menghentikan
kerugian konstitusional Pemohon atas maraknya akun anonim (Vide Bukti P-
4) dan memulihkan hak atas rasa aman siber, tanpa sedikit pun mencederai
stabilitas hukum maupun mengganggu kelangsungan operasional sistem
elektronik secara nasional. Pemenuhan syarat kelima ini sekaligus
menciptakan sinkronisasi mutlak antara kedudukan hukum Pemohon dengan
dalil-dalil di dalam Posita serta tuntutan di dalam Petitum.
III. ALASAN PERMOHONAN (Posita)
I. Ketidakjelasan Batasan Definitif Frasa "Aman" dalam Penyelenggaraan
Sistem Elektronik sebagai Pemicu Kerugian Konstitusional Pemohon
1. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2024,
membebankan salah satu kewajiban utama kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik (PSE) untuk menyelenggarakan sistemnya secara "aman".
2. Bahwa Pemohon menegaskan sejak awal permohonan ini, objek yang
dimohonkan pengujian bukanlah pembatalan total terhadap Pasal 15 ayat (1)
UU ITE, melainkan pemaknaan bersyarat (conditionally unconstitutional) atas
keseluruhan pasal melalui penajaman frasa "aman" di dalamnya. Langkah
konstitusional ini diambil secara sadar oleh Pemohon guna mencegah
8
terjadinya kelumpuhan operasional sistem elektronik nasional dan
menghindari kekosongan hukum (vacuum of law) yang merugikan
kepentingan publik yang lebih besar apabila pasal a quo dibatalkan secara
utuh.
3. Bahwa Konstitusi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara
tegas menggariskan hak atas rasa aman yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi.”
4. Bahwa sebagai jangkar hak asasi manusia yang bersifat absolut, Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 meletakkan kewajiban konstitusional
(constitutional obligation) kepada negara untuk memastikan bahwa setiap
regulasi yang mengatur ruang publik termasuk ruang siber (cyber space)
harus memiliki standar keamanan hukum yang konkret guna melindungi
warga negaranya.
5. Bahwa norma Pasal 15 ayat (1) UU ITE saat ini mengalami cacat esensial
dalam perumusannya (defectus normae), karena hanya menyebutkan kata
"aman" secara umum tanpa memberikan batasan, indikator, atau standar
minimum konstitusional (constitutional thresholds) mengenai apa yang
dimaksud dengan sistem elektronik yang "aman" tersebut.
6. Bahwa ketidakjelasan batasan operasional dari frasa "aman" ini telah memicu
terjadinya kekosongan hukum parsial di dalam tubuh norma itu sendiri, yang
berakibat langsung pada tidak terpenuhinya hak konstitusional Pemohon atas
rasa aman dan perlindungan diri pribadi di ruang digital.
7. Bahwa akibat dari ketiadaan parameter normatif yang tegas, pemaknaan kata
"aman" diserahkan sepenuhnya kepada penafsiran bebas dan subjektif dari
masing-masing Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) termasuk media
sosial yang beroperasi di Indonesia.
8. Bahwa pelonggaran tafsir hukum ini secara nyata dimanfaatkan oleh para
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melepaskan diri dari prinsip
kehati-hatian (duty of care) pada hulu sistem, sehingga mereka membiarkan
pembuatan akun baru tanpa mekanisme verifikasi identitas asli yang sah.
9. Bahwa ketiadaan kewajiban mengunci variabel keamanan berupa identitas
asli pada tataran undang-undang telah mengubah ekosistem digital
9
Indonesia menjadi belantara anonimitas yang sangat rentan terhadap
infiltrasi berbagai tindak pidana siber.
10. Bahwa Pemohon selaku warga negara dan pengguna aktif ruang siber secara
riil mengalami kerugian konstitusional, di mana hak Pemohon untuk
mendapatkan lingkungan siber yang aman dari ancaman ketakutan telah
didegradasi secara masif oleh maraknya akun-akun anonim (anonymous
accounts) dan akun palsu (fake accounts).
11. Bahwa akun-akun anonim dan fiktif tersebut dalam realitas sosiologis siber
kerap dijadikan instrumen utama untuk melancarkan serangan terhadap
kehormatan,
martabat,
fitnah,
perundungan
siber
(cyberbullying),
pembunuhan karakter (character assassination), hingga penipuan digital
yang menyasar Pemohon serta masyarakat luas.
12. Bahwa kegagalan perumusan norma Pasal 15 ayat (1) UU ITE dalam
mendefinisikan frasa "aman" secara ketat berakibat pada abainya negara
dalam memberikan jaminan perlindungan (protection) dan keamanan
(security) bagi Pemohon dari segala jenis ancaman ketakutan digital.
13. Bahwa dengan demikian, ketidakjelasan batas konstitusional pada frasa
"aman" di dalam pasal a quo secara nyata bertentangan dengan amanat
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, guna memperbaiki
rumusan tanpa merusak sistem yang berjalan, permohonan ini mendesak
adanya redefinisi integratif atas keseluruhan pasal dan bukan penghapusan
pasal.
II. Hubungan Kausalitas (Causal Nexus) Antara Ketiadaan Kewajiban
Verifikasi Identitas Asli dengan Lumpuhnya Penegakan Hukum Siber
14. Bahwa prinsip negara hukum yang sebagaimana diatur dalam konstitusi kita,
menghendaki adanya asas kepastian hukum yang adil dan perlindungan
hukum yang efektif, yang berarti hukum harus mampu memberikan
pemulihan hak bagi korban kejahatan (restitutio in integrum).
15. Bahwa Pemohon kembali menegaskan bahwa demi menjaga kewibawaan
penegakan hukum siber tanpa menimbulkan kekacauan yuridikal berupa
pembatalan total, maka penafsiran ulang terhadap keseluruhan Pasal 15 ayat
(1) UU ITE dengan menyisipkan kewajiban hukum yang baru adalah satu-
satunya jalan keluar konstitusional yang proporsional.
10
16. Bahwa ketiadaan standarisasi makna "aman" yang mewajibkan verifikasi
identitas asli pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE berimplikasi langsung pada
lumpuhnya efektivitas penegakan hukum siber di Indonesia (law enforcement
paralysis).
17. Bahwa aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di tingkat operasional,
menghadapi hambatan teknis dan birokratis yang sangat masif ketika
melakukan pelacakan (tracing) dan pengungkapan pelaku kejahatan siber
yang bersembunyi di balik akun anonim.
18. Bahwa argumentasi hukum Pemohon ini diperkuat secara empiris oleh hasil
penelitian ilmiah yang dipublikasikan oleh Gede Bisma Ariyoga Bagaskara
(2025) dalam Jurnal Penelitian Nusantara (Vol. 1; No. 9; Oktober 2025; Hlm.
297-308), yang secara eksplisit menyatakan:
"Hambatan terbesar dalam mengungkap dan melacak akun palsu
yang melakukan kejahatan melalui media sosial sering kali terbatas
pada kemampuan forensik digital di tingkat Polres, dan harus
mengandalkan permintaan bantuan ke Subdit Cyber Crime di Tingkat
Polda bahkan ke Mabes Polri. Tingkat birokrasi yang berjenjang seperti
dimaksud sangat memakan waktu yang cukup lama sehingga
dianggap tidak efektif dalam pembuktian yang cepat, sehingga oknum
pelaku dapat berpotensi untuk menonaktifkan akun media sosialnya
serta merubah identitasnya dengan mudah dan cepat".
19. Bahwa fakta ilmiah tersebut membuktikan secara mutlak bahwa lambatnya
penegakan hukum dan lolosnya pelaku kejahatan siber bukan sekadar
masalah teknis di lapangan, melainkan akibat langsung dari lemahnya
struktur norma hukum (causa) yang tidak mewajibkan verifikasi identitas asli
sejak awal pendaftaran akun.
20. Bahwa ketika sistem pemulihan hukum tidak dapat berjalan akibat identitas
pelaku yang tidak terlacak, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan
dan ketertiban sosial menjadi utopia belaka.
21. Bahwa ketiadaan kewajiban hukum untuk menerapkan verifikasi data otentik
kependudukan atau biometrik pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE telah membuat
ketentuan asas "memberikan rasa aman" yang tertuang dalam Pasal 4 huruf
e UU ITE menjadi norma yang mandul (lex nuda).
22. Bahwa pembiaran terhadap celah anonimitas ini bertentangan dengan esensi
dari keadilan konstitusional, sebab hak-hak korban kejahatan siber
dikorbankan demi melindungi kebebasan anonimitas tanpa batas yang tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban.
11
23. Bahwa pembatasan terhadap anonimitas di ruang digital melalui verifikasi
identitas asli bukanlah pelanggaran terhadap hak privasi, melainkan bentuk
pembatasan yang sah secara konstitusional (lawful restriction), demi
menjaga keamanan dan ketertiban umum.
24. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024
telah memberikan landasan hukum penting mengenai perlunya menjaga
keseimbangan yang proporsional (proportionality test) antara hak privasi
individu dengan akuntabilitas hukum personal demi melindungi kepentingan
publik yang lebih besar.
25. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, keseluruhan teks Pasal 15 ayat (1)
UU ITE harus dipertahankan namun diberikan tafsir konstitusional baru yang
secara eksplisit menambahkan kewajiban penerapan sistem verifikasi
identitas asli (real-name verification) bagi seluruh pengguna platform digital
di Indonesia.
III. Studi Perbandingan Hukum (Comparative Law) Kontemporer Terhadap
Standardisasi Keamanan Siber Global
26. Bahwa negara-negara maju dan berdaulat di dunia tidak ada yang
membatalkan regulasi siber mereka secara total ketika menghadapi ancaman
kejahatan digital, melainkan melakukan pembenahan konstruksi norma
dengan mewajibkan verifikasi identitas asli, sebuah metode yang juga
Pemohon tawarkan dalam permohonan bersyarat ini.
27. Bahwa Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) secara resmi membatasi
anonimitas di ruang digital dengan menerapkan sistem pendaftaran nama asli
(real-name registration system) yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyedia
layanan internet dan platform media sosial di wilayah hukumnya.
28. Bahwa kebijakan pembatasan dan pengawasan ruang publik digital tersebut
secara eksplisit telah dikodifikasikan ke dalam instrumen hukum positif RRC
melalui Undang-Undang Keamanan Siber RRC (Cybersecurity Law of the
People's Republic of China) yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional
pada tanggal 7 November 2016 dan mulai berlaku efektif secara yuridis pada
tanggal 1 Juni 2017.
29. Bahwa kewajiban hukum yang mengikat bagi para operator jaringan dan
pengguna internet tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 24 Undang-
Undang Keamanan Siber RRC, yang memuat ketentuan sebagai berikut:
12
"Penyedia operasional jaringan yang menyediakan akses jaringan,
pendaftaran domain, layanan platform informasi, akses telepon kabel
atau seluler, dan layanan lainnya kepada pengguna, wajib meminta
pengguna untuk memberikan informasi identitas asli mereka saat
menandatangani perjanjian atau menerima layanan. Jika pengguna
tidak memberikan informasi identitas asli, penyedia operasional
jaringan dilarang menyediakan layanan terkait kepada mereka”.
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 tersebut, terdapat dua beban
kewajiban hukum (legal obligations) yang bersifat kumulatif, yaitu:
a) Bagi Penyedia Layanan/Operator Jaringan: Wajib melakukan verifikasi
dan memvalidasi informasi identitas asli dari setiap pengguna sebelum
memberikan akses ke layanan digital.
b) Bagi Pengguna Layanan/Masyarakat: Wajib menyerahkan dokumen
identitas resmi yang valid sebagai syarat mutlak (conditio sine qua
non) untuk dapat mengakses atau mengunggah konten di ruang publik
digital.
31. Bahwa aturan tersebut juga menerapkan sanksi larangan yang tegas
(prohibitive sanction), di mana penyedia layanan secara hukum dilarang
keras untuk menyediakan layanan dalam bentuk apa pun kepada pengguna
yang menolak atau gagal memberikan informasi identitas aslinya. Sanksi ini
memaksa penyedia platform bertindak sebagai pengawas lini pertama demi
menjamin hilangnya ruang anonimitas dalam ekosistem digital RRC.
32. Bahwa langkah serupa juga diambil oleh Pemerintah Republik Sosialis
Vietnam yang mengesahkan Dekrit Pemerintah Nomor 147/2024/ND-CP
tentang Pengelolaan, Penyediaan, dan Penggunaan Layanan Internet dan
Informasi Daring (Decree on the Management, Provision, and Use of Internet
Services and Online Information) yang berlaku efektif sejak tanggal 25
Desember 2024.
33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf e Dekrit 147/2024/ND-
CP, Pemerintah Vietnam secara tegas menetapkan kewajiban autentikasi
bagi seluruh penyedia platform jejaring sosial digital, baik domestik maupun
lintas batas (cross-border) yang beroperasi di wilayah hukum Vietnam.
34. Bahwa norma hukum dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e Dekrit 147/2024/ND-
CP tersebut secara spesifik mengatur Kewajiban Otentikasi Identitas
menggunakan nomor telepon seluler atau Nomor Identifikasi Nasional, serta
melakukan Pembatasan Hak Akses Fitur Konten (seperti menulis status,
13
memberikan komentar, berbagi, dan livestreaming) hanya bagi akun-akun
yang telah terverifikasi identitas aslinya.
35. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a Dekrit 147/2024/ND-CP juga
mewajibkan platform untuk mengumpulkan dan menyimpan data identitas riil
pengguna secara komprehensif, dan menyerahkannya seketika kepada
otoritas penegak hukum Vietnam apabila terdapat kebutuhan investigasi
peradilan.
36. Bahwa Pemerintah Malaysia melalui Malaysian Communications and
Multimedia Commission (MCMC) turut menerapkan kebijakan ketat yang
mewajibkan seluruh penyedia platform media sosial memiliki lisensi
operasional berupa Applications Service Provider Class Licence atau ASP(C)
Licence yang berlaku per 1 Januari 2025.
37. Bahwa Parlemen Malaysia telah mengundangkan Akta Keselamatan Dalam
Talian 2025 (Online Safety Act 2025 / Act 866) yang berlaku efektif sejak 1
Januari 2026, di mana platform media sosial diwajibkan mengganti sistem
verifikasi mandiri (self-declaration) dengan mekanisme eKYC (electronic
Know Your Customer) yang ketat menggunakan MyKad atau Paspor melalui
ekosistem MyDigital ID.
38. Bahwa berdasarkan Seksyen 30(2) Akta Keselamatan Dalam Talian 2025
(Act 866), apabila penyedia platform media sosial gagal atau lalai
menerapkan mekanisme verifikasi identitas digital ini, platform dapat dijatuhi
hukuman penalti finansial maksimal hingga RM 10 Juta.
39. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat secara digital (cyber
sovereignty) memiliki urgensi konstitusional yang mendesak untuk
menyelaraskan makna "aman" dalam UU ITE dengan perkembangan hukum
global tersebut guna memberikan proteksi yang setara bagi warga
negaranya, tanpa harus membatalkan ketentuan hukum materiil siber yang
sudah ada.
IV. Urgensi Pengujian Konstitusionalitas Bersyarat Melalui Teknik Penyisipan
Klausula Norma Demi Menghindari Kekosongan Hukum
40. Bahwa Pemohon menolak secara tegas argumentasi formalistik yang
menyatakan bahwa absennya verifikasi identitas asli semata-mata
merupakan persoalan implementasi undang-undang di lapangan (applicatio
legis). Pemohon menegaskan secara doktrinal bahwa persoalan ini murni
14
bersumber dari adanya cacat norma (defectus normae) dalam Pasal 15 ayat
(1) UU ITE, karena rumusan frasa "aman" di dalamnya bersifat multitafsir dan
rapuh.
41. Bahwa terdapat hubungan kedekatan yang tidak terpisahkan (inseparability
of norm and implementation), di mana suatu implementasi hukum yang buruk
di lapangan sesungguhnya merupakan akibat (causatum) dari struktur norma
hukum yang tidak pasti dan kabur (causa).
42. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi membiarkan frasa "aman" berada dalam
ketidakpastian tanpa adanya jangkar normatif yang jelas, maka hak
konstitusional Pemohon atas rasa aman akan terus-menerus terlanggar
karena tidak ada instrumen hukum setingkat undang-undang yang memaksa
PSE untuk berbenah.
43. Bahwa berdasarkan doktrin hukum tata negara yang diakui secara universal,
yaitu void for vagueness doctrine (inkonstitusionalitas akibat ketidakjelasan
norma), suatu pasal undang-undang wajib dinyatakan inkonstitusional jika
rumusannya begitu kabur sehingga memaksa masyarakat atau penegak
hukum menebak-nebak maknanya.
44. Bahwa dengan hanya mencantumkan kata "aman" tanpa mewajibkan
verifikasi identitas asli, Pasal 15 ayat (1) UU ITE telah melahirkan
ketidakpastian hukum yang nyata (rechtsonzekerheid) yang memicu
kesewenang-wenangan tafsir oleh para komponen Penyelenggara Sistem
Elektronik (PSE) termasuk media sosial.
45. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya (seperti Putusan MK
No. 46/PUU-XIV/2016) telah menegaskan bahwa suatu norma dinilai
inkonstitusional jika struktur dan formulasi normanya memuat ketidakjelasan
yang membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional
warga negara.
46. Bahwa kegagalan struktural pada rumusan frasa "aman" dalam Pasal 15 ayat
(1) UU ITE inilah yang secara nyata menjadi inti objek pengujian dalam
permohonan a quo, bukan perilaku teknis aparatur penegak hukum atau PSE
di lapangan.
47. Bahwa namun demikian, Pemohon menyadari sepenuhnya pentingnya
menjaga stabilitas hukum dan kelangsungan ekosistem digital nasional. Jika
Pasal 15 ayat (1) UU ITE dibatalkan secara total, maka Indonesia akan
15
mengalami kelumpuhan operasional sistem elektronik nasional karena
hilangnya dasar hukum kewajiban PSE. Untuk mengantisipasi bahaya
kekosongan hukum (vacuum of law) tersebut, Pemohon secara eksplisit
memohon kepada Mahkamah untuk menggunakan Model Pengujian
Konstitusionalitas Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Teknik
Penyisipan/Penambahan Klausula Norma. Melalui teknik ini, Pasal 15 ayat
(1) UU ITE tetap berdiri kokoh dan berlaku, namun diberikan perluasan
makna konstitusional berupa penyisipan kewajiban verifikasi identitas asli di
bagian akhir pasal, sehingga tercipta sinkronisasi mutlak dengan tuntutan
Pemohon.
48. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian argumentasi hukum, doktrin, fakta
empiris, perbandingan hukum internasional, serta metode penafsiran
bersyarat demi menghindari kekosongan hukum di atas, maka guna menjaga
sinkronisasi mutlak antara Alasan-Alasan Permohonan (Posita) dengan
Tuntutan (Petitum), Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menyatakan bahwa norma Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai:
“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab
terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya,
dengan wajib menerapkan verifikasi identitas asli bagi setiap pengguna
sistem elektronik”.
IV.PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan hukum serta argumentasi konstitusional yang telah
diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang menerima dan memeriksa permohonan a quo untuk
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh
Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
16
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905) Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum
Mengikat Secara Bersyarat (conditionally unconstitutional) Sepanjang Tidak
Dimaknai:
“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem
Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya, dengan wajib
menerapkan verifikasi identitas asli bagi setiap pengguna sistem elektronik.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki
pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdinandus
Klau;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi tangkapan layar akun anonim/fake accounts yang
digunakan untuk mencemarkan nama baik Pemohon;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi Bukti Keaslian Akun Media Sosial Pemohon, dan
Tangkapan Layar Laporan Ke Platform Tiktok untuk
memblokir akun dimaksud;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi Bukti Laporan Ke Polisi;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
17
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 11/2008) terhadap
UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
18
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005, diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei
2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
19
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil norma Pasal 15
ayat (1) UU 11/2008 yang menyatakan, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik
harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta
bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana
mestinya”.
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) [vide Bukti P-1]
pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kefamenanu, Kantor Wilayah
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional
yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan berlakunya norma Pasal
15 ayat (1) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian, Pemohon menjelaskan
kedudukan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat
dalam bagian Duduk Perkara):
a. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara nyata dan
langsung dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008 karena
ketentuan dalam Pasal a quo tidak memberikan batasan dan kepastian yang
tegas mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang “aman”.
Ketiadaan batasan tersebut dinilai membuka peluang bagi pengguna media
sosial untuk membuat, menggunakan, dan menyebarkan konten dengan
identitas palsu/akun anonim tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas
dari penyelenggara platform.
20
b. Bahwa Pemohon pernah menjadi korban penyalahgunaan akun digital yang
tidak terverifikasi. Dalam hal ini, foto pribadi Pemohon disebarkan tanpa izin
disertai narasi yang menurut Pemohon telah mencemarkan nama baiknya
di lingkungan sosial dan pekerjaan.
c. Bahwa Pemohon telah melaporkan akun-akun tersebut melalui fitur
pelaporan di Facebook dan TikTok dengan meminta pemblokiran. Namun,
laporan tersebut ditolak oleh platform dengan alasan konten yang
dilaporkan tidak melanggar aturan komunitas [vide Bukti P-5]. Padahal
Pemohon selalu menggunakan nama asli yang sesuai dengan dokumen
kependudukan pada akun media sosialnya.
d. Bahwa upaya penegakan hukum atas peristiwa yang dialami Pemohon
belum membuahkan hasil karena anonimitas pengguna menyulitkan aparat
penegak hukum dalam melakukan pembuktian digital dan melacak pelaku.
Laporan yang telah beberapa kali disampaikan kepada kepolisian belum
berhasil mengungkap pelaku karena pelaku dapat dengan mudah
mengganti identitas palsu/menghapus unggahan, termasuk unggahan di
grup Facebook yang dihapus pelaku, sehingga upaya pelacakan semakin
terhambat. Pemohon menilai, apabila kondisi tersebut terus berlangsung,
kerugian serupa dapat berulang, meluas, dan mengancam ruang aman
digital dirinya maupun warga negara lainnya.
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas,
Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai
PNS [vide Bukti P-1] pada Rutan Kelas IIB Kefamenanu, Kantor Wilayah
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur yang
menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan
karena berlakunya norma Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008 yang pada pokoknya
mengatur
ihwal
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
(PSE)
yang
harus
menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung
jawab. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah rumusan norma Pasal 15 ayat (1) UU
11/2008 secara khusus menempatkan PSE sebagai pihak yang dibebani kewajiban
dalam menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta
bertanggung jawab tersebut [vide Pasal 1 angka 5 dan angka 6 UU 11/2008]. Oleh
karena itu, kedudukan seseorang sebagai pengguna layanan perlu dibedakan dari
21
keterlibatannya dalam penyelenggaraan sistem yang menjadi objek kewajiban
tersebut. Di samping itu, cakupan kewajiban dalam Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008
berkenaan dengan keandalan, keamanan, dan keberfungsian sistem elektronik, di
mana Penjelasan Pasal a quo menyatakan bahwa kata “andal” berarti sistem
elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan.
Adapun kata “aman” berarti sistem elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.
Sedangkan frasa “beroperasi sebagaimana mestinya” berarti sistem elektronik
memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, persyaratan operasional
sistem juga dirinci yakni dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan,
keotentikan,
kerahasiaan,
dan
keteraksesan
informasi
elektronik
dalam
penyelenggaraan sistem elektronik; dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau
petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik; dilengkapi dengan prosedur
atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat
dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik;
dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan,
dan kebertanggungjawaban prosedur/petunjuk [vide Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008
beserta Penjelasannya dan Pasal 16 ayat (1) UU 11/2008]. Tanggung jawab PSE
atas sistemnya pun dikecualikan jika dapat dibuktikan adanya keadaan memaksa,
kesalahan, dan/atau kelalaian pengguna sistem elektronik [vide Pasal 15 ayat (2)
dan ayat (3) UU 11/2008].
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam permohonan a quo, Pemohon
menjelaskan bahwa foto dan narasi mengenai dirinya disebarkan di media sosial
oleh pemilik akun yang tidak teridentifikasi [vide Bukti P-4] yang kemudian Pemohon
melaporkan konten tersebut kepada platform, namun laporan tersebut ditolak [vide
Bukti P-5]. Dari uraian ihwal anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon
tersebut, menurut Mahkamah, uraian tersebut belum menjelaskan bahwa Pemohon
berkedudukan sebagai adresat PSE atau kerugiannya bersumber dari kegagalan
tertentu dalam PSE yang berkenaan dengan substansi yang diatur dalam norma
Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008. Dalam hal ini, uraian Pemohon lebih menggambarkan
atau menjelaskan perbuatan pengguna akun lain dan penanganan laporan oleh
platform, tanpa menjelaskan kegagalan PSE dalam memenuhi substansi norma
Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008 sehingga PSE tidak mampu menyelenggarakan
22
sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya
sistem elektronik yang memiliki korelasi dengan anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon baik yang bersifat aktual maupun potensial yang dapat
dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, Pemohon tidak menguraikan adanya
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 15 ayat
(1) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon.
Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh
karena ihwal syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana
dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan
selanjutnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] bersifat
kumulatif, dengan tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud, yakni syarat adanya
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 15 ayat
(1) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon maka dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat
yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk
mempertimbangkan syarat selain dan selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih
lanjut permohonan Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
23
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.58 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir,
Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
24
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili,
tanpa dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Saiful Anwar
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 11/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 18 terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan 19 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil norma Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008 yang menyatakan, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) [vide Bukti P-1] pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kefamenanu, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur; 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan berlakunya norma Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian, Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara nyata dan langsung dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008 karena ketentuan dalam Pasal a quo tidak memberikan batasan dan kepastian yang tegas mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang “aman”. Ketiadaan batasan tersebut dinilai membuka peluang bagi pengguna media sosial untuk membuat, menggunakan, dan menyebarkan konten dengan identitas palsu/akun anonim tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas dari penyelenggara platform. 20 b. Bahwa Pemohon pernah menjadi korban penyalahgunaan akun digital yang tidak terverifikasi. Dalam hal ini, foto pribadi Pemohon disebarkan tanpa izin disertai narasi yang menurut Pemohon telah mencemarkan nama baiknya di lingkungan sosial dan pekerjaan. c. Bahwa Pemohon telah melaporkan akun-akun tersebut melalui fitur pelaporan di Facebook dan TikTok dengan meminta pemblokiran. Namun, laporan tersebut ditolak oleh platform dengan alasan konten yang dilaporkan tidak melanggar aturan komunitas [vide Bukti P-5]. Padahal Pemohon selalu menggunakan nama asli yang sesuai dengan dokumen kependudukan pada akun media sosialnya. d. Bahwa upaya penegakan hukum atas peristiwa yang dialami Pemohon belum membuahkan hasil karena anonimitas pengguna menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian digital dan melacak pelaku. Laporan yang telah beberapa kali disampaikan kepada kepolisian belum berhasil mengungkap pelaku karena pelaku dapat dengan mudah mengganti identitas palsu/menghapus unggahan, termasuk unggahan di grup Facebook yang dihapus pelaku, sehingga upaya pelacakan semakin terhambat. Pemohon menilai, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, kerugian serupa dapat berulang, meluas, dan mengancam ruang aman digital dirinya maupun warga negara lainnya. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS [vide Bukti P-1] pada Rutan Kelas IIB Kefamenanu, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur yang menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya norma Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008 yang pada pokoknya mengatur ihwal Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah rumusan norma Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008 secara khusus menempatkan PSE sebagai pihak yang dibebani kewajiban dalam menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab tersebut [vide Pasal 1 angka 5 dan angka 6 U
