39/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Prof. Ir. M. Havidz Aima, M.S., Ph.D Pekerjaan : Guru Besar Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Padang Alamat : Komplek Pemda Bukit Indah RT 14, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Jalan Kapten A Khatib Nomor 52, Kota Jambi Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Januari 2026 dengan Nomor 39/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: PENDAHULUAN 1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2 1945, yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan, kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Bahwa salah satu tujuan utama negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang menempatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional. 3. Bahwa Profesor sebagai puncak jabatan akademik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan konstitusional tersebut melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Profesor dituntut untuk senantiasa menjaga kompetensi, integritas, produktivitas ilmiah, serta kualitas pengabdian secara berkelanjutan. 5. Bahwa Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur mengenai batas usia pengabdian Profesor sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun. 6. Bahwa dalam praktik, ketentuan tersebut diterapkan sebagai batas usia mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi objektif Profesor yang masih sehat, produktif, kompeten, serta dibutuhkan oleh institusi pendidikan tinggi. 7. Bahwa penerapan norma tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon serta berpotensi merugikan kepentingan publik dalam pengembangan pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan nasional. 8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma a quo guna memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak konstitusional. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 9. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 10. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 14. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 15. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang secara absolut dan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 16. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang- undang juga mencakup kewenangan untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) guna memastikan agar penerapan norma undang-undang tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 17. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menggunakan mekanisme putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan penafsiran tersebut. 18. Bahwa mekanisme putusan bersyarat tersebut bertujuan menjaga keberlakuan norma undang-undang sepanjang dimaknai sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. 19. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon tidak memohon pembentukan norma baru, melainkan memohon penegasan makna konstitusional terhadap norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 20. Bahwa permohonan Pemohon sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution). 21. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Dasar Hukum Kedudukan Pemohon 22. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. 23. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan identitas kependudukan yang sah. 24. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, Pemohon termasuk subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang. 25. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Guru Besar aktif pada Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Padang dengan kompetensi akademik, integritas, serta rekam jejak pengabdian nasional, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Profesor dan dokumen keprofesian terkait (Bukti P-7). 5 26. Bahwa status profesional Pemohon dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Profesor, Sertifikat Pendidik, dokumen kepegawaian terkait, serta Surat Keputusan Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah Pemohon mengabdi selama 50 (lima puluh) tahun 2 (dua) bulan (Bukti P-7). B. Pemenuhan Syarat Kerugian Konstitusional Menurut Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi 27. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menetapkan lima syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon. 28. Bahwa kelima syarat kerugian konstitusional tersebut meliputi: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. adanya kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang diuji; c. kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma yang diuji; e. adanya kemungkinan bahwa kerugian konstitusional tersebut akan dapat dipulihkan apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 29. Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut. 29.a. Bahwa untuk memperjelas sifat kerugian yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan kapasitas profesional, produktivitas akademik, serta keberlanjutan pengabdian Pemohon sebagai Guru Besar. 29.b. Bahwa uraian mengenai kapasitas profesional dan produktivitas akademik Pemohon tersebut menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat nyata, spesifik, dan berkelanjutan. 6 C. Kapasitas Profesional dan Produktivitas Akademik Pemohon 30. Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini masih berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara objektif masih memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan (Bukti P-5). 31. Bahwa Pemohon tetap aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah, sebagaimana ditunjukkan melalui sampel jurnal dan/atau publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh Pemohon (Bukti P-8a). 32. Bahwa Pemohon juga aktif melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar lingkungan kampus, termasuk pembinaan dan pendampingan bagi siswa, mahasiswa, dan dosen lintas institusi, yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan, sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat dan dokumen pengabdian terkait (Bukti P-8b). 33. Bahwa Pemohon secara faktual dan normatif masih menjalankan kegiatan akademik internal di lingkungan Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Padang, termasuk kewajiban mengajar dan membimbing mahasiswa, yang pelaksanaannya didasarkan pada hubungan kerja dan/atau kontrak pengabdian akademik yang masih berlaku, sehingga kegiatan tersebut secara hukum dan institusional pasti berjalan. D. Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Kerugian Individual dan Material 34. Bahwa Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 membatasi masa pengabdian Profesor sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun. 35. Bahwa pembatasan tersebut diterapkan sebagai batas usia mutlak tanpa mekanisme evaluasi objektif. 36. Bahwa Pemohon memiliki Perjanjian Kerja yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2032 Bukti P-6. 37. Bahwa norma a quo berpotensi menghentikan kontrak kerja tersebut secara sepihak. 38. Bahwa Pemohon memperoleh penghasilan tetap sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan. 7 39. Bahwa sisa masa kontrak Pemohon adalah sekitar 90 (sembilan puluh) bulan. Bahwa perhitungan potensi kerugian material tersebut disampaikan secara ilustratif untuk menunjukkan tingkat keseriusan dan besarnya dampak norma a quo terhadap hak konstitusional Pemohon, dan bukan dimaksudkan sebagai tuntutan ganti kerugian finansial di hadapan Mahkamah Konstitusi. 40. Bahwa selain kerugian material, Pemohon juga mengalami kerugian immaterial berupa hilangnya kehormatan profesi, aktualisasi diri, serta kesempatan pengabdian; dan Pemohon menegaskan bahwa kerugian tersebut masih bersifat kerugian individual Pemohon semata, di luar kerugian yang dialami oleh Profesor senior lainnya serta di luar kerugian negara/publik akibat tidak dimanfaatkannya sumber daya manusia strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan daya saing nasional. 41. Bahwa fokus permohonan a quo bukan pada kompensasi finansial, melainkan pada pemulihan hak konstitusional Pemohon untuk tetap mengabdi berdasarkan evaluasi objektif sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. 2. Kerugian Aktual, Potensial, dan Hubungan Sebab Akibat 42. Bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik, aktual, dan setidak-tidaknya potensial berdasarkan penalaran yang wajar. 43. Bahwa kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi selama norma a quo tetap diberlakukan. 44. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat langsung antara berlakunya norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan terhentinya pengabdian Pemohon. 45. Bahwa tanpa norma tersebut, Pemohon tetap dapat melaksanakan tugas akademik berdasarkan kontrak kerja yang sah. 46. Bahwa norma a quo merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional Pemohon. 3. Potensi Pemulihan Kerugian 47. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian Pemohon dapat dipulihkan. 48. Bahwa Pemohon dapat kembali melaksanakan tugas akademik berdasarkan kompetensi, kesehatan, dan kebutuhan institusi. 8 49. Bahwa sebagai penguatan atas dalil-dalil Pemohon mengenai masih terpenuhinya kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani, integritas moral, serta produktivitas akademik setelah usia 70 (tujuh puluh) tahun, Pemohon melampirkan bukti empiris dan administratif yang menunjukkan keberlanjutan aktivitas akademik, tridharma perguruan tinggi, serta kontribusi keilmuan dan kelembagaan yang masih relevan dan dibutuhkan oleh negara dan institusi pendidikan tinggi. Bukti tersebut tercantum secara rinci dalam Lampiran 12, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permohonan ini, dan secara nyata membuktikan bahwa penerapan batas usia mutlak tanpa evaluasi objektif telah menimbulkan pengabaian terhadap sumber daya manusia strategis nasional yang masih layak, mampu, dan produktif. 49.a. Bahwa keberlanjutan pengabdian Profesor senior yang masih produktif tidak hanya merupakan pengalaman individual Pemohon, melainkan juga merupakan fenomena akademik yang diakui secara luas oleh komunitas ilmiah nasional, sebagaimana ditegaskan dalam testimoni tertulis Profesor senior yang memiliki reputasi nasional dan internasional (Bukti P-11). E. Tidak Terpenuhinya Asas Ne Bis In Idem 50. Bahwa sebelumnya pernah diajukan permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan Nomor Perkara 226/PUU-XXIII/2025. 51. Bahwa dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena permohonan dinilai tidak jelas atau kabur. 52. Bahwa putusan tersebut merupakan putusan prosedural yang tidak memeriksa pokok perkara. 53. Bahwa oleh karena pokok perkara belum pernah diperiksa dan diputus, maka perkara a quo tidak memenuhi unsur ne bis in idem. 54. Bahwa permohonan a quo telah diperbaiki secara menyeluruh dan disusun sesuai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025. 55. Bahwa dengan demikian, permohonan a quo tidak terhalang oleh asas ne bis in idem. 9 III. POSITA A. Objek Permohonan dan Ruang Lingkup Pengujian 56. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) (Bukti P-10). 57. Bahwa Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan: “Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.” (Bukti P-10). 58. Bahwa frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam norma tersebut telah ditafsirkan dan diterapkan sebagai batas usia mutlak bagi pengabdian Profesor. 59. Bahwa penerapan batas usia mutlak tersebut dilakukan tanpa mekanisme evaluasi objektif terhadap kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas ilmiah, integritas akademik, serta kebutuhan institusi pendidikan tinggi. 60. Bahwa akibat penerapan norma a quo secara kaku dan mekanis, banyak Profesor yang masih sehat, produktif, dan dibutuhkan institusi terpaksa dihentikan pengabdiannya. 61. Bahwa penghentian pengabdian tersebut tidak didasarkan pada penurunan kinerja, pelanggaran etik, atau ketidakmampuan profesional, melainkan semata-mata karena faktor usia biologis. 62. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma a quo telah menyimpang dari tujuan awal pembentukannya, yaitu untuk menjaga mutu pendidikan tinggi. 63. Bahwa norma a quo justru berpotensi menghambat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan pembinaan sumber daya manusia akademik. 64. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan Pasal 67 ayat (5) secara keseluruhan, melainkan secara khusus mempersoalkan frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” yang dimaknai sebagai batas usia mutlak. 10 65. Bahwa Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma baru, melainkan memohon agar norma a quo dimaknai secara konstitusional. 66. Bahwa makna konstitusional yang dimohonkan adalah agar batas usia tersebut tidak dipahami sebagai penghentian otomatis, melainkan sebagai batas administratif yang masih dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi objektif. 67. Bahwa evaluasi objektif tersebut harus meliputi aspek kompetensi akademik, kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas ilmiah, integritas profesional, serta kebutuhan institusi pendidikan tinggi. 68. Bahwa dengan demikian, ruang lingkup pengujian dalam perkara a quo adalah pengujian konstitusionalitas frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 69. Bahwa pengujian tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar penerapan norma a quo tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. B. Batu Uji Konstitusional, (seluruhnya bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 Bukti P-9) 70. Bahwa batu uji konstitusional dalam permohonan a quo adalah: a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Alinea Keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Bukti P-9 & P-10). 11 b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. c. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. d. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. e. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. f. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. g. Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. 71. Bahwa seluruh batu uji tersebut merupakan norma konstitusional yang menjamin hak warga negara, prinsip negara hukum, keadilan, non- diskriminasi, serta kewajiban negara dalam memajukan ilmu pengetahuan. 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 72. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. 73. Bahwa dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan negara, antara lain: “…mencerdaskan kehidupan bangsa…”. 74. Bahwa frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” menempatkan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional. 75. Bahwa Profesor merupakan aktor strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pengajaran, penelitian, publikasi, dan pembimbingan akademik. 76. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa evaluasi objektif menghambat optimalisasi peran Profesor senior dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 12 77. Bahwa norma a quo dengan demikian bertentangan dengan tujuan fundamental negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (Negara Hukum) 78. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 79. Bahwa dalam negara hukum (rechtstaat), setiap pembatasan hak warga negara harus memenuhi prinsip keadilan, rasionalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, dan non-diskriminasi. 80. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa mekanisme evaluasi objektif merupakan kebijakan yang tidak rasional dan tidak proporsional. 81. Bahwa kebijakan tersebut mengabaikan kondisi individual dan kontribusi aktual seorang Profesor. 82. Bahwa oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak 83. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 84. Bahwa Profesor yang masih sehat dan kompeten tetap memiliki kapasitas aktual untuk bekerja. 85. Bahwa penghentian pengabdian secara otomatis semata-mata karena usia telah merampas hak Pemohon untuk bekerja. 86. Bahwa norma a quo membatasi hak bekerja secara tidak adil. 87. Bahwa dengan demikian, norma a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Hak Mengembangkan Diri dan Kontribusi Kolektif 88. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 89. Bahwa kegiatan akademik merupakan sarana utama pengembangan diri dan kontribusi kolektif Profesor. 13 90. Bahwa pembatasan usia mutlak menghambat hak Pemohon untuk terus mengembangkan diri. 91. Bahwa norma a quo melanggar Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Kepastian Hukum yang Adil dan Persamaan di Hadapan Hukum 92. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 93. Bahwa norma a quo memperlakukan semua Profesor secara seragam hanya berdasarkan usia. 94. Bahwa perlakuan tersebut mengabaikan keadilan substantif. 95. Bahwa norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum. 96. Bahwa oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Larangan Diskriminasi 97. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun…” 98. Bahwa pembatasan usia mutlak merupakan bentuk diskriminasi berbasis usia. 99. Bahwa norma a quo menutup kesempatan individu untuk dinilai berdasarkan prestasi. 100. Bahwa norma a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 7. Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, Kewajiban Negara Memajukan IPTEK 101. Bahwa Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi…” 102. Bahwa Profesor merupakan pilar utama pengembangan riset dan inovasi. 103. Bahwa penghentian pengabdian Profesor senior melemahkan ekosistem riset. 104. Bahwa norma a quo bertentangan dengan mandat Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 14 105. Bahwa berdasarkan seluruh uraian batu uji tersebut, norma Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. Argumentasi Konstitusional Inti (Core Constitutional Arguments) 106. Bahwa pembatasan usia pengabdian Profesor sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun tanpa mekanisme evaluasi objektif, apabila dianalisis dalam lintasan waktu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 hingga kondisi aktual saat ini, telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (Norma Fundamental Negara) 107. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma fundamental (fundamental norm) yang menjadi sumber nilai, arah, dan tujuan penyelenggaraan negara. 108. Bahwa dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. 109. Bahwa Profesor merupakan unsur strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pembimbingan akademik, dan pengabdian kepada masyarakat. 110. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa evaluasi objektif telah menghambat optimalisasi peran Profesor senior. 111. Bahwa penghentian pengabdian secara otomatis terhadap Profesor yang masih produktif bertentangan dengan cita-cita pembangunan manusia Indonesia. 112. Bahwa oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI 1945. 2. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945] 113. Bahwa dalam negara hukum, setiap pembatasan hak harus didasarkan pada alasan yang rasional, objektif, dan proporsional. 114. Bahwa norma Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 menerapkan batas usia mutlak tanpa penilaian individual. 15 115. Bahwa kebijakan tersebut bersifat formalistik dan tidak mencerminkan keadilan substantif. 116. Bahwa norma a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum. 3. Bertentangan dengan Hak atas Pekerjaan [Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945] 117. Bahwa hak atas pekerjaan merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. 118. Bahwa Profesor yang masih sehat dan kompeten masih memiliki kapasitas aktual untuk bekerja. 119. Bahwa penghentian otomatis karena usia telah merampas hak tersebut. 120. Bahwa norma a quo melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bertentangan dengan Hak Mengembangkan Diri [Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945] 121. Bahwa kegiatan akademik merupakan sarana pengembangan diri 122. Bahwa pembatasan usia mutlak menghambat pengembangan potensi Pemohon. 123. Bahwa norma a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] 124. Bahwa norma a quo menciptakan perlakuan seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas. 125. Bahwa perlakuan tersebut mengabaikan keadilan substantif. 126. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan regulasi teknis yang memperparah ketidakpastian hukum. 127. Bahwa norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bertentangan dengan Prinsip Non-Diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945] 128. Bahwa pembatasan usia mutlak merupakan bentuk diskriminasi berbasis usia. 129. Bahwa kebijakan tersebut menghilangkan penilaian berbasis prestasi. 16 130. Bahwa norma a quo melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bertentangan dengan Kewajiban Negara Memajukan IPTEK [Pasal 31 ayat (5) UUD 1945] 131. Bahwa Profesor merupakan pilar utama sistem riset nasional. 132. Bahwa penghentian otomatis melemahkan transfer ilmu dan inovasi. 133. Bahwa norma a quo bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 8. Kesimpulan Argumentasi Konstitusional Inti 134. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 telah melanggar prinsip-prinsip konstitusional. 135. Bahwa norma a quo tidak memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif. 136. Bahwa norma a quo patut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. D. Narasi Pengantar Menuju Argumentasi Pendukung (Supporting Arguments) 137. Bahwa dalil-dalil konstitusional utama sebagaimana diuraikan dalam Bagian C di atas (angka 106 sampai dengan angka 136) telah menunjukkan secara jelas adanya pertentangan antara norma a quo dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 138. Bahwa untuk memperkuat dan mempertegas dalil konstitusional tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan argumentasi pendukung yang disusun dari berbagai perspektif, antara lain perspektif agama, filsafat ilmu, sosiologi pengetahuan, perbandingan internasional, serta prinsip kebijakan publik. 139. Bahwa argumentasi pendukung tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan argumentasi konstitusional inti, melainkan untuk memperkaya, menguatkan, dan memberikan konteks rasionalitas yang komprehensif terhadap permohonan a quo. 140. Bahwa pendekatan multidimensional tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma a quo secara kaku tidak hanya bermasalah secara yuridis- konstitusional, tetapi juga menimbulkan persoalan moral, ilmiah, sosial, dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. 17 141. Bahwa oleh karena itu, seluruh argumentasi pendukung yang disajikan pada bagian-bagian selanjutnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari argumentasi konstitusional inti dalam permohonan a quo. E. Perspektif Agama (Nilai-Nilai Islam) 142. Bahwa dalam perspektif Islam, menuntut, mengembangkan, dan mengajarkan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban sepanjang hayat selama seseorang masih memiliki kemampuan dan kesehatan. 143. Bahwa kewajiban menuntut dan menyebarkan ilmu berlaku sejak seseorang memiliki kemampuan berpikir hingga akhir hayatnya. 144. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat.” 145. Bahwa hadis tersebut menegaskan bahwa aktivitas keilmuan berlaku sepanjang kehidupan manusia. 146. Bahwa anjuran menuntut ilmu secara implisit juga merupakan anjuran untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu kepada orang lain. 147. Bahwa ilmu yang dibagikan tidak akan berkurang, melainkan justru bertambah dan berkembang. 148. Bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 27: “Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta…” 149. Bahwa ayat tersebut menunjukkan keluasan ilmu Allah SWT yang tidak terbatas oleh usia, ruang, dan waktu. 150. Bahwa Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 286: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 151. Bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan keilmuan ditentukan oleh kemampuan, bukan oleh usia biologis semata. 152. Bahwa dalam Islam dikenal prinsip taklif, yaitu pembebanan kewajiban berdasarkan kemampuan akal, fisik, dan mental seseorang. 153. Bahwa dikenal pula prinsip kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang didasarkan pada kemaslahatan umat dan kebutuhan masyarakat. 154. Bahwa Profesor yang masih sehat dan kompeten termasuk individu yang masih mampu menjalankan amanah keilmuan. 155. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa mempertimbangkan kemampuan aktual bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. 18 156. Bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kemubaziran sumber daya manusia yang masih produktif. 157. Bahwa kemubaziran bertentangan dengan nilai kemaslahatan dan efisiensi dalam ajaran Islam. 158. Bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat merupakan bagian dari amal jariyah. 159. Bahwa penghentian pengabdian Profesor senior yang masih produktif berpotensi memutus mata rantai amal jariyah tersebut. 160. Bahwa nilai-nilai Islam tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara yang menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. 161. Bahwa dengan demikian, pembatasan usia mutlak tanpa evaluasi objektif bertentangan dengan nilai keadilan, amanah, dan kemanfaatan dalam perspektif Islam. F. Perspektif Filsafat Ilmu dan Para Ahli 162. Bahwa dalam kajian filsafat ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang berupa refleksi kritis, pengujian berulang, dan akumulasi pengalaman intelektual lintas generasi. 163. Bahwa pematangan pemikiran ilmiah seorang akademisi membutuhkan waktu puluhan tahun melalui proses belajar, meneliti, mengajar, menulis, serta berdialog secara intensif dalam komunitas ilmiah. 164. Bahwa dalam perspektif filsafat ilmu, kematangan intelektual justru sering mencapai puncaknya pada fase usia lanjut, ketika seorang ilmuwan telah memiliki kedalaman analisis, keluasan perspektif, dan kebijaksanaan akademik. 165. Bahwa kematangan intelektual tersebut merupakan hasil integrasi antara pengetahuan teoritis, pengalaman empiris, dan refleksi filosofis yang berkelanjutan. 166. Bahwa Karl Popper menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung melalui mekanisme kritik rasional, falsifikasi, dan koreksi berkelanjutan yang menuntut kedalaman pengalaman intelektual. 167. Bahwa mekanisme tersebut menuntut keberanian intelektual, kematangan metodologis, dan kepekaan epistemologis yang umumnya terbentuk melalui proses panjang. 19 168. Bahwa Thomas S. Kuhn menyatakan bahwa kemajuan ilmu terjadi melalui dinamika paradigma yang berkembang dalam jangka panjang dan membutuhkan peran ilmuwan senior yang memahami sejarah dan struktur keilmuan secara utuh. 169. Bahwa pemahaman terhadap dinamika paradigma tersebut hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan jangka panjang dalam komunitas ilmiah. 170. Bahwa keberadaan ilmuwan senior sangat penting dalam menjaga kesinambungan paradigma, stabilitas komunitas ilmiah, serta kualitas diskursus akademik. 171. Bahwa ilmuwan senior berperan sebagai penjaga standar ilmiah, etika akademik, dan tradisi keilmuan. 172. Bahwa penelitian H. C. Lehman menunjukkan bahwa produktivitas ilmuwan tidak berhenti pada usia tertentu, melainkan dapat terus berlanjut pada usia lanjut, terutama dalam bidang yang bersifat konseptual dan teoritis. 173. Bahwa dalam banyak kasus, ilmuwan senior justru menghasilkan karya reflektif, sintesis, dan teoritis yang bernilai tinggi pada fase akhir karier akademiknya. 174. Bahwa karya-karya tersebut sering menjadi rujukan utama dalam pengembangan teori dan metodologi. 175. Bahwa pengalaman panjang memungkinkan Profesor senior mengintegrasikan berbagai pendekatan metodologis, teori, dan perspektif lintas disiplin secara lebih matang. 176. Bahwa kemampuan sintesis tersebut merupakan modal utama dalam membimbing riset mahasiswa pascasarjana dan doktoral. 177. Bahwa tanpa kehadiran Profesor senior, proses transfer nilai akademik dan etika penelitian berpotensi mengalami degradasi. 178. Bahwa degradasi tersebut dapat menurunkan kualitas riset dan pendidikan tinggi secara keseluruhan. 179. Bahwa pembatasan usia mutlak menghambat pemanfaatan modal intelektual yang telah dibangun melalui proses panjang dan investasi besar negara. 180. Bahwa kebijakan tersebut mengabaikan dimensi epistemologis, historis, dan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 20 181. Bahwa dari perspektif filsafat ilmu, penghentian pengabdian Profesor senior secara otomatis tanpa evaluasi objektif tidak sejalan dengan karakteristik perkembangan ilmu pengetahuan. 182. Bahwa oleh karena itu, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. G. Perspektif Kepentingan Nasional dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Strategis 183. Bahwa tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pencerdasan kehidupan bangsa sebagai mandat konstitusional utama negara. 184. Bahwa pencerdasan kehidupan bangsa hanya dapat dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing. 185. Bahwa pendidikan tinggi merupakan pilar strategis negara dalam membangun sumber daya manusia unggul tersebut. 186. Bahwa Profesor sebagai jabatan akademik tertinggi memiliki peran sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban bangsa. 187. Bahwa Profesor tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai peneliti, pemikir strategis, penjaga mutu akademik, dan pembimbing generasi ilmuwan berikutnya. 188. Bahwa pembentukan seorang Profesor merupakan hasil dari proses panjang, selektif, dan investasi besar negara, baik secara finansial maupun kelembagaan. 189. Bahwa investasi negara tersebut mencakup pendidikan formal, pengembangan kompetensi, penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. 190. Bahwa secara rasional, investasi yang besar tersebut ditujukan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang bagi kepentingan bangsa dan negara. 191. Bahwa penghentian pengabdian Profesor secara otomatis semata-mata karena batas usia mutlak berpotensi menghilangkan manfaat strategis dari investasi tersebut. 192. Bahwa kebijakan pembatasan usia mutlak berpotensi menimbulkan pemborosan modal intelektual nasional (intellectual capital loss). 21 193. Bahwa modal intelektual Profesor senior merupakan aset strategis yang tidak mudah digantikan dalam waktu singkat. 194. Bahwa pengalaman panjang, jejaring akademik, dan kewibawaan ilmiah Profesor senior sangat dibutuhkan dalam pembangunan pendidikan tinggi nasional. 195. Bahwa Profesor senior berperan penting dalam pembinaan dosen muda, penjaminan mutu akademik, dan penguatan tradisi keilmuan. 196. Bahwa dalam konteks persaingan global, kualitas pendidikan tinggi sangat menentukan daya saing bangsa. 197. Bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas riset, publikasi ilmiah, serta inovasi nasional. 198. Bahwa tantangan tersebut menuntut keterlibatan optimal seluruh potensi sumber daya manusia unggul, termasuk Profesor senior yang masih produktif. 199. Bahwa pembatasan usia mutlak justru berpotensi mempersempit basis sumber daya akademik nasional. 200. Bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan strategis pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. 201. Bahwa negara seharusnya mendorong pemanfaatan Profesor berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, dan kesehatan, bukan semata-mata usia kronologis. 202. Bahwa pendekatan berbasis evaluasi objektif lebih rasional, adil, dan sejalan dengan prinsip kepentingan nasional. 203. Bahwa peningkatan angka harapan hidup dan usia produktif penduduk Indonesia merupakan fakta sosial yang harus direspons oleh kebijakan negara. 204. Bahwa kebijakan pendidikan tinggi yang tidak adaptif terhadap perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. 205. Bahwa oleh karena itu, dari perspektif kepentingan nasional dan pembangunan sumber daya manusia strategis, pembatasan usia mutlak Profesor tanpa evaluasi objektif patut dipertanyakan rasionalitas dan keadilannya. 22 H. Perspektif Perbandingan Internasional (Dimulai dari Amerika Serikat) 206. Bahwa dalam praktik internasional, banyak negara tidak menerapkan pembatasan usia mutlak terhadap Profesor, melainkan menggunakan mekanisme evaluasi kinerja dan kompetensi. 207. Bahwa di Amerika Serikat, Profesor tidak diwajibkan pensiun pada usia tertentu, sejak dihapuskannya mandatory retirement age bagi dosen melalui Age Discrimination in Employment Act (ADEA). 208. Bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa kapasitas intelektual dan kontribusi akademik tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan usia kronologis. 209. Bahwa Profesor di Amerika Serikat dapat terus mengajar, meneliti, dan membimbing mahasiswa selama masih memenuhi standar kinerja akademik dan kesehatan. 210. Bahwa praktik tersebut justru mendorong produktivitas ilmiah, kesinambungan riset, dan transfer pengetahuan lintas generasi. 211. Bahwa di Inggris, Profesor umumnya tidak dibatasi oleh usia mutlak, melainkan tunduk pada kebijakan performance-based review dan kebutuhan institusi. 212. Bahwa banyak universitas di Inggris memanfaatkan Profesor senior sebagai emeritus professors yang tetap aktif dalam riset dan pembimbingan akademik. 213. Bahwa di Jerman, meskipun terdapat batas usia pensiun administratif, Profesor senior masih dapat diberdayakan melalui kontrak akademik khusus dan posisi kehormatan. 214. Bahwa sistem tersebut memungkinkan negara tetap memanfaatkan keahlian Profesor senior tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. 215. Bahwa di Jepang, Profesor senior tetap dilibatkan dalam kegiatan akademik dan riset pasca pensiun formal melalui skema kontraktual dan institusional. 216. Bahwa Jepang memandang pengalaman dan kebijaksanaan Profesor senior sebagai aset penting dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi dan inovasi. 217. Bahwa di Singapura, kebijakan pendidikan tinggi sangat fleksibel dan berorientasi pada kinerja, dengan pemanfaatan Profesor senior secara selektif dan strategis. 23 218. Bahwa fleksibilitas tersebut berkontribusi pada tingginya daya saing global perguruan tinggi Singapura. 219. Bahwa praktik-praktik internasional tersebut menunjukkan kecenderungan global untuk meninggalkan pembatasan usia mutlak dalam dunia akademik. 220. Bahwa negara-negara tersebut lebih menekankan evaluasi objektif atas kompetensi, produktivitas, dan kontribusi nyata Profesor. 221. Bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, rasionalitas kebijakan, dan pengembangan ilmu pengetahuan berkelanjutan. 222. Bahwa pembatasan usia mutlak justru merupakan pengecualian dalam praktik internasional pendidikan tinggi modern. 223. Bahwa Indonesia sebagai bagian dari komunitas global perlu memperhatikan praktik terbaik (best practices) internasional tersebut. 224. Bahwa pengembangan kebijakan pendidikan tinggi nasional seharusnya tidak terisolasi dari perkembangan global. 225. Bahwa adopsi pendekatan berbasis evaluasi objektif akan memperkuat daya saing pendidikan tinggi Indonesia di tingkat internasional. 226. Bahwa kebijakan yang selaras dengan praktik internasional akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas sistem pendidikan tinggi nasional. 227. Bahwa sebaliknya, kebijakan yang mempertahankan pembatasan usia mutlak berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi tidak sejalan dengan arus global. 228. Bahwa ketidaksinkronan tersebut dapat berdampak pada kualitas riset, kolaborasi internasional, dan pengakuan akademik. 229. Bahwa oleh karena itu, dari perspektif perbandingan internasional, pembatasan usia mutlak Profesor tanpa evaluasi objektif tidak memiliki justifikasi yang kuat. 230. Bahwa dengan demikian, ketentuan tersebut patut ditinjau ulang agar sejalan dengan praktik internasional yang rasional, adil, dan berorientasi pada mutu akademik. I. Prinsip Rasionalitas dan Proporsionalitas 231. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan objektivitas. 24 232. Bahwa prinsip rasionalitas menghendaki adanya hubungan logis antara tujuan pembatasan dengan cara yang ditempuh oleh pembentuk undang- undang. 233. Bahwa prinsip proporsionalitas mengharuskan agar pembatasan hak tidak dilakukan secara berlebihan serta tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. 234. Bahwa prinsip objektivitas menuntut agar setiap pembatasan hak didasarkan pada ukuran-ukuran yang dapat diuji secara ilmiah dan profesional. 235. Bahwa pembatasan usia pengabdian Profesor sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun tidak didasarkan pada kajian ilmiah mutakhir mengenai produktivitas akademik dan kesehatan intelektual. 236. Bahwa norma a quo tidak membedakan antara Profesor yang masih sangat produktif dengan Profesor yang telah mengalami penurunan kapasitas. 237. Bahwa kebijakan tersebut menerapkan pendekatan “pukul rata” terhadap seluruh Profesor. 238. Bahwa dari perspektif rasionalitas, tidak terdapat dasar empiris yang memadai untuk menyimpulkan bahwa seluruh Profesor berusia 70 tahun secara otomatis kehilangan kapasitas akademik. 239. Bahwa dari perspektif proporsionalitas, pembatasan usia mutlak merupakan langkah yang berlebihan. 240. Bahwa masih tersedia alternatif kebijakan yang lebih moderat dan adil. 241. Bahwa alternatif tersebut berupa evaluasi berkala berbasis kinerja, kesehatan, dan kebutuhan institusi. 242. Bahwa alternatif kebijakan tersebut telah terbukti efektif dalam praktik internasional. 243. Bahwa pembentuk undang-undang telah mengabaikan alternatif yang lebih rasional dan proporsional. 244. Bahwa norma a quo tidak memenuhi prinsip least restrictive means. 245. Bahwa pembatasan usia mutlak merupakan pembatasan paling berat terhadap hak bekerja. 246. Bahwa kebijakan tersebut juga tidak memenuhi prinsip fair balance antara kepentingan publik dan hak individu. 247. Bahwa kepentingan publik dalam menjaga mutu pendidikan tinggi lebih efektif dicapai melalui evaluasi objektif. 25 248. Bahwa pemutusan pengabdian otomatis bukan satu-satunya cara menjamin kualitas. 249. Bahwa oleh karena itu, norma Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 tidak memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan objektivitas. 250. Bahwa pelanggaran prinsip-prinsip tersebut menjadikan norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. J. Implikasi Nasional 251. Bahwa penghentian pengabdian Profesor secara otomatis setelah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun tanpa mekanisme evaluasi objektif telah menyebabkan hilangnya sumber daya manusia strategis nasional di bidang pendidikan tinggi dan riset. 252. Bahwa Profesor senior merupakan aset intelektual negara yang dibentuk melalui proses panjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan dukungan anggaran negara yang sangat besar. 253. Bahwa penghentian pengabdian secara mutlak tanpa mempertimbangkan kapasitas aktual merupakan bentuk pemborosan investasi sumber daya manusia nasional. 254. Bahwa hilangnya Profesor senior yang masih produktif berdampak langsung pada menurunnya kualitas pembimbingan mahasiswa program magister (S2) dan doktor (S3). 255. Bahwa lemahnya pembimbingan pascasarjana berimplikasi pada menurunnya kualitas disertasi, publikasi ilmiah, dan inovasi nasional. 256. Bahwa kondisi tersebut menghambat percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagaimana menjadi prioritas nasional. 257. Bahwa kebijakan pensiun otomatis tanpa evaluasi objektif melemahkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat regional dan global. 258. Bahwa dalam era kompetisi global berbasis pengetahuan, kualitas pendidikan tinggi menjadi faktor utama penentu kemajuan bangsa. 259. Bahwa terputusnya transfer ilmu dari Profesor senior kepada generasi muda menyebabkan terhambatnya regenerasi ilmuwan nasional. 260. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan kepemimpinan akademik dalam jangka menengah dan panjang. 261. Bahwa lemahnya regenerasi akademik berdampak pada menurunnya kapasitas riset strategis nasional. 26 262. Bahwa pembatasan usia mutlak juga berpotensi mendorong terjadinya brain waste, yaitu terbuangnya potensi intelektual yang masih sangat produktif. 263. Bahwa fenomena brain waste tersebut merugikan negara secara ekonomi, sosial, dan kultural. 264. Bahwa kebijakan yang tidak adaptif terhadap dinamika demografi akademisi dan perkembangan ilmu pengetahuan berpotensi menghambat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. 265. Bahwa visi Indonesia Emas 2045 menuntut tersedianya sumber daya manusia unggul, inovatif, dan berdaya saing global. 266. Bahwa tujuan tersebut sulit dicapai apabila negara tidak mampu mengelola potensi Profesor senior secara optimal. 267. Bahwa pembatasan usia mutlak bertentangan dengan kepentingan strategis nasional di bidang pendidikan, riset, dan pembangunan manusia. 268. Bahwa norma a quo tidak hanya merugikan Pemohon, tetapi juga merugikan masa depan bangsa. 269. Bahwa perlindungan terhadap hak Profesor senior merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan nasional. 270. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo memiliki urgensi nasional yang tinggi dan relevansi strategis jangka panjang. 271. Bahwa keberlanjutan pengabdian Profesor senior yang masih produktif merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan ekosistem riset nasional. 272. Bahwa pemanfaatan Profesor senior secara optimal memperkuat sistem pembinaan dosen muda dan peneliti pemula. 273. Bahwa dosen muda membutuhkan teladan akademik, bimbingan metodologis, dan jejaring ilmiah yang umumnya dimiliki oleh Profesor senior. 274. Bahwa tanpa keterlibatan Profesor senior, proses alih pengetahuan dan nilai akademik berisiko mengalami disrupsi. 275. Bahwa disrupsi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan tinggi dalam jangka panjang. 276. Bahwa kualitas pendidikan tinggi yang menurun berdampak langsung pada kualitas lulusan dan daya saing tenaga kerja nasional. 277. Bahwa kualitas lulusan pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator utama kemajuan peradaban bangsa. 27 278. Bahwa negara yang maju adalah negara yang mampu menjaga kesinambungan generasi ilmuwan dan intelektualnya. 279. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa evaluasi objektif memutus kesinambungan tersebut. 280. Bahwa kebijakan yang adaptif terhadap kapasitas aktual Profesor senior lebih sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 281. Bahwa pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan tinggi menuntut kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). 282. Bahwa norma a quo tidak disusun berdasarkan bukti empiris mutakhir mengenai produktivitas akademik Profesor senior. 283. Bahwa pengabaian bukti empiris tersebut berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. 284. Bahwa kebijakan yang tidak efektif berisiko menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara. 285. Bahwa dalam konteks bonus demografi dan transisi pengetahuan global, Indonesia membutuhkan seluruh potensi intelektual yang dimilikinya. 286. Bahwa Profesor senior merupakan bagian penting dari potensi intelektual nasional tersebut. 287. Bahwa peminggiran Profesor senior yang masih produktif bertentangan dengan semangat inklusivitas dan keadilan sosial. 288. Bahwa keadilan sosial menuntut perlakuan yang proporsional dan berbasis kapasitas, bukan sekadar usia. 289. Bahwa kebijakan berbasis usia semata berpotensi melanggengkan diskriminasi struktural. 290. Bahwa diskriminasi struktural bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. 291. Bahwa negara berkewajiban melindungi hak setiap warga negara untuk berkontribusi sesuai kemampuannya. 292. Bahwa perlindungan tersebut termasuk hak Profesor senior untuk tetap mengabdi selama masih mampu dan dibutuhkan. 293. Bahwa pengabdian Profesor senior merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap kepentingan publik. 294. Bahwa kontribusi tersebut memiliki nilai strategis yang tidak tergantikan dalam jangka pendek. 28 295. Bahwa kehilangan kontribusi tersebut merupakan kerugian yang sulit dipulihkan. 296. Bahwa kebijakan yang memutus pengabdian secara otomatis mengabaikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle). 297. Bahwa prinsip kehati-hatian menuntut negara untuk menghindari kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan jangka panjang. 298. Bahwa evaluasi objektif merupakan instrumen kebijakan yang lebih aman dan adil. 299. Bahwa melalui evaluasi objektif, negara dapat memastikan bahwa hanya Profesor yang masih layak dan produktif yang melanjutkan pengabdian. 300. Bahwa mekanisme tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan kualitas dan keadilan. 301. Bahwa keseimbangan tersebut merupakan inti dari tata kelola pendidikan tinggi yang baik. 302. Bahwa tata kelola pendidikan tinggi yang baik merupakan prasyarat kemajuan bangsa. 303. Bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. 304. Bahwa kualitas tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan komunitas akademik yang sehat dan inklusif. 305. Bahwa komunitas akademik yang sehat membutuhkan keterlibatan lintas generasi. 306. Bahwa keterlibatan lintas generasi memungkinkan terjadinya dialog, inovasi, dan pembaruan keilmuan. 307. Bahwa pembatasan usia mutlak menghambat dialog lintas generasi tersebut. 308. Bahwa penghambatan tersebut melemahkan dinamika akademik nasional. 309. Bahwa dinamika akademik yang lemah berdampak pada stagnasi ilmu pengetahuan. 310. Bahwa stagnasi ilmu pengetahuan bertentangan dengan mandat konstitusi untuk memajukan IPTEK. 311. Bahwa oleh karena itu, kebijakan yang membatasi pengabdian Profesor senior secara mutlak perlu dikoreksi secara konstitusional. 312. Bahwa koreksi konstitusional tersebut bertujuan memastikan kebijakan pendidikan tinggi selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang. 29 313. Bahwa kepentingan nasional jangka panjang mencakup keberlanjutan ilmu pengetahuan, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing bangsa. 314. Bahwa keberlanjutan tersebut hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang adil, rasional, dan berbasis kapasitas. 315. Bahwa norma a quo tidak memenuhi kriteria tersebut. 316. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor konstitusi. 317. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi, arah kebijakan pendidikan tinggi nasional dapat diluruskan. 318. Bahwa pelurusan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan generasi sekarang dan mendatang. 319. Bahwa kepentingan generasi mendatang merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. 320. Bahwa negara tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang demi kemudahan administratif jangka pendek. 321. Bahwa pembatasan usia mutlak lebih mencerminkan kemudahan administratif daripada pertimbangan substantif. 322. Bahwa pendekatan administratif semata tidak memadai untuk mengatur profesi strategis seperti Profesor. 323. Bahwa profesi Profesor memiliki karakteristik khusus yang menuntut pengaturan berbasis kualitas dan kontribusi. 324. Bahwa oleh karena itu, pengaturan pengabdian Profesor harus didasarkan pada evaluasi objektif dan kebutuhan nasional. 325. Bahwa dengan demikian, frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 perlu dimaknai secara konstitusional agar tidak menjadi batas usia mutlak yang menghambat pengabdian Profesor yang masih sehat, produktif, dan dibutuhkan oleh negara. 326. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, dalil hukum, argumentasi konstitusional, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan kepentingan nasional sebagaimana diuraikan secara sistematis dalam Posita di atas, dengan penuh hormat Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam Petitum berikut ini. 30 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian fakta, dalil hukum, dan argumentasi konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Bagian III (POSITA), khususnya angka 56 sampai dengan angka 136, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primair 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai batas usia mutlak yang mengakibatkan penghentian otomatis pengabdian Profesor tanpa evaluasi objektif; 3. Menyatakan frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai bahwa Profesor yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun masih dapat melanjutkan pengabdiannya berdasarkan evaluasi objektif terhadap: o kompetensi akademik, o kesehatan jasmani dan rohani, o produktivitas ilmiah, o integritas profesional, dan o kebutuhan institusi pendidikan tinggi; 4. Memerintahkan agar norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterapkan sesuai dengan tafsir konstitusional sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Subsidiair Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 31 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2026 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Penyampaian SPT Elektronik; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor B.400.7.6/10.743/DINKES.RSJD/XII/2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan 010/UPI- YPTK/YYS.KL/VIII/2022; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25297/A.4.5/KP/2010 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4419/M/KPT.KP/2025 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas usia Pensiun; 8. Bukti P-8A : Fotokopi International Journal of Interdisciplinary Culture Studies; 9. Bukti P-8B : Fotokopi Sertifikat Pengabdian kepada Pemohon sebagai Narasumber; 10. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 11. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan; 13. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran 12 Ilustrasi Dampak Sistemik Pemanfaatan Profesor Senior Terhadap Keberlanjutan Layanan Akademik Nasional. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 32 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika penulisan permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum 33 Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang tanggal 29 Januari 2026, hlm. 9-31]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, secara garis besar telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 34 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika an sich, tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada uraian alasan permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menguraikan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah mencermati bangunan argumentasi Pemohon dalam kaitan tersebut, Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 terhadap antara lain Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada bagian uraian posita [vide perbaikan permohonan, hlm. 17- 40]. Seharusnya, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, in casu Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian yang jelas yang menunjukkan adanya pertentangan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, menurut Mahkamah, alasan-alasan tersebut tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan pada petitum angka 2, frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai batas usia mutlak yang mengakibatkan penghentian otomatis pengabdian profesor tanpa evaluasi objektif. Sedangkan, pada petitum angka 3 memohon agar frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai bahwa profesor yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun masih dapat melanjutkan pengabdiannya berdasarkan evaluasi objektif terhadap: 35 kompetensi akademik, kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas ilmiah, integritas profesional, dan kebutuhan institusi pendidikan tinggi. Selain itu, pada petitum angka 4 memohon agar Mahkamah memerintahkan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 diterapkan sesuai dengan tafsir konstitusional sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini. Rumusan petitum yang demikian selain bertentangan atau kontradiktif juga tidak lazim sehingga tidak dapat dipahami secara jelas yang berakibat pada permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan adanya rumusan petitum yang saling bertentangan atau tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 36 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada Kamis, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Asrul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 37 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan