39/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 39/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Villa Mutiara Bogor Blok J.3 No. 3, RT/RW 006/012, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 24/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 39/PUU-XXII/2024 pada tanggal 5 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Februari 2024 dan diterima secara online oleh Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". 4. Pasal 1 angka 3 huruf a UU MK menyatakan bahwa, "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". 5. Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, "Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi". 6. Pasal 9 ayat (1) UUP3 menyatakan bahwa, “Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 7. Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materil terhadap Pasal 11 ayat (1) Huruf b Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 3 II. Kedudukan hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Konstitusionalitas Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia. b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat atau d. Lembaga negara. 2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti-P1) yang hak- hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal in casu UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (1) huruf b. 4 5. Bahwa, Objek Permohonan Pemohon yaitu Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi: Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019 “Menyangkut Kerugian Negara dengan minimal nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 6. Bahwa, dengan berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara potensial akan menyebabkan kekosongan hukum dalam penindakan dugaan Tindak Pidana Korupsi apabila terdapat dugaan tindakan yang dilakukan dibawah nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Bukti-P2) 7. Bahwa, pemohon menyatakan Pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 11 ayat (1) huruf b yang menerangkan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang berbunyi “Menyangkut kerugian negara dengan minimal kerugian Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” norma a quo membatasi Komisi Pemberantasan Korupsi serta Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian serta Kejaksaan ketika melakukan supervisi kewenangan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409). Dalam hal ini bertindak sebagai instansi yang merespon atas dugaan korupsi terhadap laporan seorang warga negara dan atau badan hukum serta pihak lain yang hendak melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi baik secara individu atau secara bersama-sama sehingga dengan berlakunya Pasal a quo dapat merugikan hak konstitusionalitas setiap warga negara atau yang tergabung dalam naungan badan hukum. (Bukti-P3) 8. Bahwa, sebagai representasi crithical thinking Pemohon terhadap eksistensi Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum yang adil serta perlakuan yang sama serta akan secara massive terjadinya ketimpangan penegakan hukum apabila pada Pasal a quo masih terdapat minimum nominal dimana hal tersebut secara potensial akan menghalangi niat baik dari pemohon atau seorang warga negara yang dianggap memiliki kecakapan serta potensi untuk melaporkan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi karena kaidah pada pasal a quo.(Bukti-P4) 9. Bahwa, kerugian konstitusional yang mungkin dialami oleh Pemohon yang diuraikan pada Butir 7 s/d Butir 8 tersebut adalah potensi kerugian (potential 5 constitutional loss) yang menggunakan penalaran wajar dapat terjadi akibat adanya kondisi normatif Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 a quo yang tidak menyatakan atau menegaskan secara expressis verbis kedudukan hukum secara pasti dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kewenangan atributif Kejaksaan serta Kepolisian melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi). 10. Bahwa, preseden pemohon mengutip pada Pasal 1 ayat (1) KUHP Bab I Batas- Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan, sebagaimana berbunyi “Tiada Suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya“. Apabila pada Pasal 11 ayat (1) huruf b menetapkan batasan pada kisaran nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau nominal yang melampaui pada kaedah a quo, maka Pasal 11 ayat (1) huruf b terdapat kecacatan hukum karena tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. (Bukti- P5) 11. Bahwa, cacat hukum yang dimaksud yakni pada materiil Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak meliputi asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). 12. Bahwa, pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengatur secara jelas terkait bagaimana penindakan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dibawah nominal pada Pasal a quo apabila terjadi kasus atau laporan dugaan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi oleh perseorangan ataupun korporasi sehingga dapat dikatakan melanggar asas dari Pasal 5 huruf a Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang berbunyi “Dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan”. 13. Bahwa, apabila terjadi Tindak Pidana Korupsi dibawah nominal sebagaimana pada Pasal 11 ayat (1) huruf b berpotensi menodai sistem birokrasi dan demokrasi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dikatakan Plato “Demokrasi dapat lenyap jika tidak ada keamanan dan ketertiban yang mendorong kelahiran diktator dalam negara tirani,” (Bukti-P6) 14. Bahwa, secara Expressis Verbis pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian 6 secara umum atau kepentingan umum karena terdapat batasan jangkauan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi sehingga para pelapor atau saksi tidak dapat melakukan memperjuangkan hak-haknya yang telah dirampas. 15. Bahwa, Tindak Pidana Korupsi dibawah nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) juga memiliki dampak bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali dan dampak psikologis masyarakat yang menimbulkan stigma terhadap negara yang mana perbuatan melawan hukum tersebut berdampak pada kehidupan bernegara salah satunya pada sektor ekonomi. 16. Bahwa, sebagaimana pada butir 13 dampak pada beberapa sektor diuraikan sebagai berikut. Ketika terjadi Tindak Pidana Korupsi dibawah nominal yang telah menjadi ketetapan pada Pasal a quo mempunyai impact pada segi faktor ekonomi dimana pada pendistribusian dana untuk kesejahteraan masyarakat dapat disunat untuk kepentingan oknum tertentu sehingga terganggunya supply and demand untuk komoditas pokok tertentu sebagai pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara, sehingga pemohon menimbang urgensi norma yang dipermasalahkan perlu adanya sebuah ketetapan yang pasti agar terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang dikenal secara luas dengan istilah good governance. 17. Bahwa, menimbang pada Pasal 11 ayat (1) huruf b tentang minimal kerugian negara dengan syarat pada Pasal a quo tidak tepat karena ukuran kerugian negara berapapun nominalnya merupakan pelanggaran dan penghinaan terhadap perundang-undangan karena esensi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 salah satunya mengatur terkait Tindak Pidana Korupsi. 18. Bahwa menurut pemohon sudah sangat jelas dalam ketentuan penegakan pemberantasan korupsi tidak mengatur secara spesifik minimal nominal jumlah kerugian tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2 BAB II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berdasarkan asas tersebut dapat merugikan hak konstitusional pemohon. 19. Bahwa, sebagaimana diuraikan oleh pemohon pada butir 15 kerugian potensial atas kaedah pada Pasal 11 ayat (1) huruf b bukan hanya berbicara mengenai kerugian sebuah negara akan tetapi mencakup spektrum kepentingan masyarakat luas yang oleh pemohon maknai dengan kepentingan umum. 20. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan karena Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/penafsir konstitusi (The Interpreter Of Constitution), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (The Guardian Of The Constitution) maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan uji materiil (Judicial Review) atas Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 7 Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019) terhadap UUD 1945, guna mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan bersifat final. III. TENTANG POKOK PERKARA 1. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada point 13 mengenai kepastian hukum yakni dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: A. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. B. Hukum didasarkan pada sebuah fakta. C. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. D. Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal postif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati, lebih lanjut kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti baik berupa ketentuan ataupun ketetapan, Sedangkan kaedah pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak menjamin serta tidak ada unsur yang menjadi bagian dari kepastian hukum itu sendiri, Gustav Radbruch menuturkan lebih lanjut bahwasannya kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi (Three Element Of Legal System). Oleh karena itu berdasarkan pendapat tersebut maka bertentangan dengan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” (Bukti-P7) 2. Bahwa, sebagaimana pada point 8 mengenai proses penegakan hukum ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M Friedman yaitu komponen “Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture”. Pemohon mengaitkan dengan instansi pemerintah yakni KPK serta Aparat Hukum Lainya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk penanganan dan proses penindakan dugaan Tindak Pidana Korupsi berpotensi terjegal di Legal Substance pada Pasal 11 ayat (1) 8 huruf b apabila masyarakat hendak mengadukan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh individu ataupun secara bersama-sama. 3. Bahwa karena itu terdapat Causal Verband atau hubungan sebab-akibat dengan pasal yang berlaku terhadap sistem birokrasi yang pada masa kini telah berubah secara umum dikenali dengan sistem birokrasi reformasi, sistem ini telah melewati proses yang penuh lika-liku dalam tataran demokrasi bangsa Indonesia antara lain masa pada saat masa orde lama, masa orde baru, dan kini era reformasi. Selanjutnya pemohon menuturkan bahwasannya Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak kerugian bagi seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali besaran nominal yang dilakukan oleh pelaku atau terduga yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks ini merupakan Tindak Pidana Korupsi. Karena amanat Konstitusi menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang kemudian diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).” (Bukti-P8) 4. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019 yang sebagaimana berbunyi “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan begitu terdapat a Contrario atau pertentangan dengan peraturan yang sudah diundangkan dalam hal ini menjalankan kewenangannya yang bertindak sebagai lembaga anti rasuah, dimana lembaga tersebut berasaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana pada pasal a quo berbunyi “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: a. Kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. Kepentingan umum; e. proporsionalitas; dan f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.” Selaras dengan Konstitusi pada Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (Bukti-P9) 5. Bahwa diundangkannya dan diterapkan Pasal 11 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 9 Tahun 2003 pada sistem hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapannya pasalnya pada pasal a quo terdapat batasan sehingga seolah-olah Tindak Pidana yang berada dibawah nominal pada pasal a quo merupakan tindakan yang dapat dibenarkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menurut pemohon hal tersebut menyebabkan Vacuum iuris (Kekosongan Hukum) dan ketidakpastian hukum karena pada dasarnya hukum itu tercipta terdiri dari norma-norma atau kaedah yang mengatur kehidupan dalam bernegara serta menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan terciptanya keadilan. Hal tersebut terdapat kontradiksi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Equality before of the law). Menurut hemat pemohon apabila hal tersebut masih terjadi maka tujuan hukum tidak akan terlaksana dan Negara Indonesia bukanlah apa yang menjadi reprensentasi daripada amanat konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 6. Bahwa pemohon menimbang dengan berlakunya pasal a quo memiliki implikasi terhadap sistem demokrasi dan birokrasi Negara Indonesia karena memberikan keleluasaan terhadap upaya Tindak Pidana Korupsi tetap bertumbuh, tentu ini merupakan hal yang buruk bagi Negara Indonesia apabila bangsa ini benar-benar ingin melakukan implementasi konstitusi yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal tersebut menjadi konsentrasi pemohon apabila negara secara serius hendak memberantas korupsi yang dimana ini menjadi salah satu tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan secara eksplisit bahwasanya hukum berada pada tangan rakyat yang berarti kedaulatan rakyat sangat berperan dalam ruang lingkup a quo atas Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan ketidakpastian hukum apabila hal tersebut masih tertulis dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28H ayat 2 sebagaimana berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” (Bukti-P10) 10 8. Bahwa pemohon menimbang dan mempertanyakan pada peranan setiap anggota pembentuk peraturan perundang-undangan yakni dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut sebagai “DPR” sebagai positive legislator dalam memainkan peranannya di sistem pemerintahan ketika membentuk peraturan perundang- undangan dan mengesahkan produk hukum yang melalui proses politik hukum yang mana pada akhir perundingan proses pengambilan kebijakan serta pembentukan terhadap suatu kaedah-kaedah atau norma yang akan diimplementasikan terhadap sistem bernegara, sehingga lembaga tersebut memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap pasal a quo yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai “The Guardian Of Constitusion” dan pemohon menegaskan bahwasanya kewenangan lembaga wakil rakyat a quo telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang” yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. (Bukti- P11) IV. PETITUM 1. Memohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Bahwa pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Menyangkut kerugian negara atau kepentingan umum”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi bependapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo-et bono). [2.2] Menimbang bahwa terkait perkara a quo Pemohon tidak mengajukan alat bukti hanya menyampaikan Daftar Alat Bukti yang berupa Bukti-P1 sampai dengan Bukti-P11. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 11 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada tanggal 20 Maret 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Panel Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dalam persidangan tersebut, Panel Hakim telah menjelaskan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2024, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK 2/2021 (vide Risalah Sidang, 20 Maret 2024, hlm. 18); 2. Bahwa terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan perbaikan pemohonan secara online yang diterima Mahkamah pada Kamis, 28 Maret 2024 pukul 11.50 WIB dan menyampaikan naskah perbaikan permohonan (hard copy) yang diterima Mahkamah pada Minggu, 31 Maret 2024 pukul 07.38 WIB; 3. Bahwa selanjutnya Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon pada Rabu, 3 Juli 2024. Namun dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Nomor 131.39/PUU/PAN/PS/06/2024, bertanggal 25 Juni 2024, perihal Panggilan Sidang. Bahkan melalui Juru Panggil, Mahkamah telah menghubungi Pemohon akan tetapi Pemohon tidak dapat dihubungi hingga persidangan berakhir [vide Risalah Sidang, 3 Juli 2024, hlm. 1]; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) PMK 2/2021 yang menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum menyerahkan perbaikan permohonan namun tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan perbaikan permohonan tersebut berdasarkan hasil RPH”. Terhadap ketidakhadiran Pemohon dalam sidang yang diselenggarakan pada 13 tanggal 3 Juli 2024, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) telah berkesimpulan bahwa perbaikan permohonan yang telah diserahkan oleh Pemohon adalah permohonan yang akan digunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara a quo; 5. Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah memeriksa secara saksama perbaikan permohonan Pemohon ternyata telah memuat identitas Pemohon dan sistematika permohonan yang terdiri atas, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum sebagaimana saran dan nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 20 Maret 2024. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut telah ternyata dalam perbaikan permohonan terdapat kekeliruan Pemohon dalam mengutip undang-undang dan substansi pasal yang dimohonkan pengujian. Dalam perbaikan permohonan, Pemohon menuliskan “Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, sedangkan redaksional yang tepat atas undang-undang a quo sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 adalah “Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi“. Pemohon juga telah keliru dalam mengutip ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 19/2019 dengan redaksi “b. Menyangkut Kerugian Negara dengan minimal nominal Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”, sedangkan redaksional yang tepat atas ketentuan a quo menurut Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 adalah “b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Namun demikian, terhadap kekeliruan dimaksud Mahkamah dapat memahami substansi norma pasal yang sesungguhnya dimaksudkan Pemohon untuk dilakukan pengujian, akan tetapi setelah Mahkamah memeriksa dan melakukan verifikasi alat bukti yang seharusnya diajukan oleh Pemohon sebagai syarat formil kelengkapan permohonan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (6) PMK 2/2021 telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan alat bukti dimaksud. 14 [3.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 menyatakan, “Dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12, amar putusan “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima“. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dimaksud Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yaitu Pemohon tidak mengajukan alat bukti sekurang-kurangnya berupa: salinan undang-undang, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang- undang; dan salinan UUD 1945, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 11 PMK 2/2021. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan permohonan Pemohon dinyatakan kabur, maka terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum, pokok permohonan Pemohon, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 15 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.35 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman 16 ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati