39/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 39/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Muhammad Abrar Ali, S.H. Tempat/Tgl Lahir : Plembayan, 02 September 1973 Pekerjaan : Karyawan BUMN Jabatan SP/SB : Ketua Umum SP PLN Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 1271200209730006 Alamat : Jalan Purwosari No 46B Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Sumatra Utara Email : sek.dppsppln@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Dwi Hantoro Sutomo Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 2 Agustus 1977 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3304050208770003 2 Alamat : JL KS. Tubun, Perumahan New Sapphire Regency No. 33. RT/RW 4/9. Kelurahan Kober, Kec. Purwokerto Barat, Kab Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Email : dwi.hantoro@plnindonesiapower.co.id Nama : Andy Wijaya Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 21 November 1981 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris I Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)Tingkat Pusat Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3271062111810003 Alamat : Jalan Demak Blok B1 No 10, RT 002 RW 007, Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat Email : andy.wijaya@plnindonesiapower.co.id selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Agus Wibawa Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 10 November 1974 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum SP PJB Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3578061011740006 Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B3, Surabaya, Jawa Timur Email : aghost.wibawa@gmail.com Nama : Ide Bagus Hapsara Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 20 Februari 1982 Pekerjaan : Karyawan Swasta 3 Jabatan SP/SB : Sekretaris Jendral SP PJB Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3504092002820004 Alamat : Dsn. Glongong RT/RW 001/002 Notorejo, Kec. Gondang, Tulungagung, Jawa Timur Email : idebagush@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III 4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : R. Abdullah Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 28 Agustus 1958 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSP KEP SPSI Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3275052808580013 Alamat : Kampung Pengasinan RT 004 RW 018, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat Email : pp.fspkep_spsi@yahoo.com Nama : Afif Johan, S.T., S.H. Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 28 Agustus 1985 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Umum FSP KEP SPSI Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3327112808850003 Alamat : Perum Grand Puri Asih Blok A4 NO. 07, RT 004 RW 007, Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Email : pp.fspkep_spsi@yahoo.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV 4 5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Sunandar Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 11 – 08 – 1971 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSP KEP Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3515021108710003 Alamat : Pejantran RT 004 RW 004, Kelurahan Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Email : secret.dppfspkep.kspi@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V 6. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Abdul Hakim Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 17 Maret 1966 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum PPMI ‘98 Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3174011703660007 Alamat : Gang Gaok No 5 RT 004 RW 001 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Email : pp.ppmi98@gmail.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VI 7. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Sofyan Bin Abd Latief Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18 Juli 1953 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSP PARIWISATA REFORMASI 5 Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3603161807530001 Alamat : Kp. Lebak RT 006 RW 002 Karet, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten Email : sofyan2807@yahoo.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VII 8. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Roy Jinto Ferianto Tempat/Tgl Lahir : Cimahi, 15 April 1980 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSP TSK SPSI Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3273021504750012 Alamat : Bukit PermataC-4 No. 21 RT. 05/RW04, Kec. Ngamprah, Kab. Cilame Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Email : contact@sptsk-spsi.org Nama : Moch. Popon, S.H. Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 09 Desember 1974 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Sekretaris Umum FSP TSK SPSI Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3202120412740003 Alamat : Kp. Cibarengkok RT. 03/RW. 07 Darmareja, Kec. Nagrak, Sukabumi Jawa Barat Email : contact@sptsk-spsi.org selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VIII 9. Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Zulkarnaen 6 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 – 04 – 1971 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum SP Aqua Group (SPAG) Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3674051204710004 Alamat : Jl. Mawar III Perwira Sari RT 013 RW 008 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Email : serikatpekerja.aqua@danone.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IX 10. Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Indra Munaswar Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 15 September 1957 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSPI Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3174011509570002 Alamat : Kampung Bali Matraman No 18 TR 012 RW 006 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Email : federasispi@yahoo.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon X 11. Nama : Laksono Widodo Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18-05-1973 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216071805730006 Alamat : Bekasi Regensi 2/DD6/55 RT/RW 12/18 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XI 7 12. Nama : Maulana Ichwan Iskandar Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 06-12-1974 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215030612740004 Alamat : Bumi Teluk Jambe B/204 RT/RW 002/010 Desa.Sukaluyu – Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XII 13. Nama : Niken Paramitaning S Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 04 – 07 - 1981 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3276044407810003 Alamat : Komplek BPK V No. A-12 Gandul RT/RW 016/004 Kel. Gandul Kec.Cinere – Depok, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XIII 14. Nama : Asep Mulyadi Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 18 – 03 - 1977 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3275031803770012 Alamat : Teluk Pucung RT/RW 003/001 Kel. Teluk Pucung – Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XIV 15. Nama : Andang Yulianto 8 Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 07 – 07 - 1987 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216090707870015 Alamat : Perum Bumi Citra Lestari Jl. Arjuna XIV Blok B.43 No.024, RT/RW 016/013 Desa.waluya – Kec.Cikarang Utara, Kab Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XV 16. Nama : Dwi Kharis Surokhman Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 10 – 10 - 1994 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3305071010940001 Alamat : Petandan RT/RW 004/003 Kel/Des. Sidoluhur Kec. Ambal - Kab.Kebumen, Jawa Tengah Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XVI 17. Nama : Hutri Agus Setiawan Tempat/Tgl Lahir : Malang, 18 – 08 - 72 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3671071808720003 Alamat : Jl. Letda D Suprapto No.18A RT/RW 001/001 Kel/Des. Pasar Baru - Karawaci, Tangerang, Banten Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XVII 18. Nama : Febriarta Kusnan 9 Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 15 – 02 - 1993 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3310101502930001 Alamat : DK. Kauman Demakijo RT/RW 001/001 Kel/Des. Demakijo Kec.Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XVIII 19. Nama : Lukman Hakim Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 19 – 06 - 1979 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216091906790005 Alamat : Kp. Pisang Batu RT/RW 001/006 Desa. Karang Raharja – Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XIX 20. Nama : Sigit Purwanto Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 24 – 10 - 1986 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3404012410860002 Alamat : Permata Cikarang Timur Jl. Kristal 5 Blok M.057, RT/RW 002/012 Kel/Desa. Jatireja – Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XX 21. Nama : Pupu Pujawati 10 Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 14 – 04 -1979 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216175404790018 Alamat : Perum Grand Cikarang Cty Blok G 41/14 A, RT/RW 025/013 Ds. Karang Raharja – Cikarang Utara, Kab Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XXI 22. Nama : Rudi Hartono Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 06 – 08 -1981 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216090608810009 Alamat : Kp. Cibeureum RT/RW 002/004 Desa. Mekar Mukti – Kec.Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XXII 23. Nama : Aswin Prantama Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 04 – 06 - 1987 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216090406870012 Alamat : Jl. Citarum Graha Asri 8C B3 No.31 RT/RW 001/013, Desa Simpangan – Kec.Cikarang Utara, Kab Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXIII 24. Nama : M. Faqih Firdaus 11 Tempat/Tgl Lahir : Kulon Progo, 02 – 11 - 1985 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216203011850001 Alamat : Perum Grand cikarang City/ G-57/5 RT/RW 027/013, Desa Karang Raharja – Kec. Cikarang Raharja, Kab Bekasi, Jabar Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXIV 25. Nama : Dany Hafidz Fibra Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 19 – 02 - 1985 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3276051902850001 Alamat : Perum Alamanda Residence Blok D 22 RT/RW 011/008 Mekarsari – Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XXV 26. Nama : Nur Rahmat Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 28 – 09 -1971 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3171062809710004 Alamat : Perum Metland Tambun Blok H.1 No.34 Jl. Pirus V, RT/RW 001/005 Kel/Des. Cibuntu – Cibitung, Kab Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXVI 12 27. Nama : Asyep Syahril Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 – 05 -1981 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216092305810009 Alamat : Perum Grand Cikarang City RT/RW 031/013, Desa Karang Raharja Kec.Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon XXVII 28. Nama : Ari Budianto Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 28 – 10 - 1989 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3328142810890005 Alamat : Perum BCL Jl. Cendana VII Blok C .67 No.7, RT/RW 016/009 Ds. Waluya Kec.Cikarang Utara, Kab Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XXVIII 29. Nama : Aan Triwulandana Tempat/Tgl Lahir : Wonosobo, 20 – 03 - 1979 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3174092003790011 Alamat : ASR EX YON ZIKON 15 RT/RW 002/01, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXIX 13 30. Nama : Topik Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 28 – 02 -1989 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3328142802890004 Alamat : Perum Permata Cikarang Selatan Blok F 1/11 RT/RW 002/015 Ds.Sukadami – Cikarang Selatan, Kab Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XXX 31. Nama : Sigit Yulianto Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 07 – 07 - 1982 Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216110707820009 Alamat : Kavling Karang Sambung RT/RW 001/009 Ds. Karang Satria Kec.Tambun Utara, Kab Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XXXI 32. Nama : Agun Gunawan Tempat/Tgl Lahir : Kuningan, 30 – 08 – 1987 Pekerjaan : Pekerja PT Tokai Dharma Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3208163008870004 Alamat : Jatijajar, Rt 007/007 Kel, Jatijajar, Kec Tapos, Depok, Jabar Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon XXXII 14 33. Nama : Eko Yulianto Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 31 – 07 – 1987 Pekerjaan : Pekerja PT Tokai Dharma Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3276083107870002 Alamat : Lingk Cipayung, Rt 007/004 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XXXIII 34. Nama : Nurazmi Ardiansyah Tempat/Tgl Lahir : Majalengka, 01- 12 – 1994 Pekerjaan : Pekerja PT Tokai Dharma Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3276020112940001 Alamat : Jatijajar, Rt 005 /008 Kel. Jatijajar Kec. Tapos, Depok Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XXXIV 35. Nama : Sarono Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo/05-01-1972 Pekerjaan : Pekerja PT Pearl Star International Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3276020501720002 Alamat : Kp. Babakan RT 004/022, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon XXXV 36. Nama : Ismu Rafian Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/05-05-1980 Pekerjaan : Pekerja PT Pearl Star International 15 Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 320107053800014 Alamat : Kelapa Dua RT 004/009, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XXXVI 37. Nama : Adhis Yunanto Tempat/Tgl Lahir : Bantul/06-12-1978 Pekerjaan : Pekerja PT Pearl Star International Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3276020612780005 Alamat : Kp. Babakan Rawa Kalong RT 010/008, Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok. Jawa Barat, 16453 Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon XXXVII 38. Nama : Bitcar Tempat/Tgl Lahir : Aceh/02-09-1974 Pekerjaan : Pekerja PT Pearl Star International Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3276020209740002 Alamat : Kp. Cilangkap RT 004/0004, kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kec. Depok, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon XXXVIII 39. Nama : Edi Susanto Tempat/Tgl Lahir : Madiun / 10 Mei 1985 Pekerjaan : Pekerja PT Multistrada Arah Sarana Tbk. Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3519061005850004 16 Alamat : Beran RT.006 RW.003 Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XXXIX 40. Nama : Imam Ma’arif Tempat/Tgl Lahir : Banyumas / 02 Agustus 1986 Pekerjaan : Pekerja PT Multistrada Arah Sarana, Tbk. Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216190208860003 Alamat : Perum Permata Cikarang Timur blok 02/09 RT.004 RW.012 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XL 41. Nama : Edi Supriyanto Tempat/Tgl Lahir : Bekasi/9 Juni 1983 Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3275030906830022 Alamat : Perum. Metland Fontania Blok N3 No. 15 RT/RW 004/008 Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XLI 42. Nama : Hermawan Tempat/Tgl Lahir : Bekasi/24 Maret 1978 Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216082403780005 17 Alamat : Perum. Griya Gandasari Indah Blok C 12/9 RT/RW 004/001 Desa Gandasari Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XLII 43. Nama : Sugeng Rianto Tempat/Tgl Lahir : Bekasi/11 April 1982 Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216081104820011 Alamat : Perum. Griya Bekasi Permai Blok I 11/21 RT/RW 004/011 Desa Telajung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XLIII 44. Nama : Hidayatullah Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/28 Februari 1975 Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 327506280275001 Alamat : Pondok Ungun Jl. Sultan Agung No. 70 RT/RW 006/005 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XLIV 45. Nama : Akhmad Multajam Tempat/Tgl Lahir : Tegal/27 Januari 1991 Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3328062701910003 18 Alamat : Jl. Korda RT/RW 002/004 Desa Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XLV 46. Nama : Taryono Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 22-08-1975 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3275032208750026 Alamat Email : yonotar54@gmail.com Alamat : GG. binangun VI No.34 RT.008/RW.024 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XLVI 47. Nama : Sugito Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 10-08-1975 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3275031008750031 Alamat Email : ditopradito40@gmail.com Alamat : Bulak Perwira RT 007/RW 007 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon XLVII 48. Nama : Sunardi Tempat/Tgl Lahir : Sragen, 29-06-1976 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3275032906760017 Alamat Email : sunardi.bs04@gmail.com Alamat : Jl. Kelinci 1 No.54 RT 004/RW 015 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi 19 selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XLVIII 49. Nama : Saptaji Mulharyanto Tempat/Tgl Lahir : Indramayu, 02-07-1980 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 32160202036800004 Alamat Email : saptajimulharyanto02@gmail.com Alamat : Vila Gading Harapan Blok J4 No.12 A RT 001/RW 036 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XLIX 50. Nama : Arsad Syahrudin Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 17-03-1997 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216182505970003 Alamat Email : Arsadsyahrudin@gmail.com Alamat : Kp Bunut RT 005/RW 006 Kel. Taman Sari Kec. Setu Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon L 51. Nama : Suratno Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 15-04-1971 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216021604710001 Alamat Email : suranto1604@gmail.com Alamat : Taman Kebalen Indah Blok F4 No.26 RT 002/ RW 017 Kel. Kebalen Kec. Babelan Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon LI 20 52. Nama : Erin Nurahmat Alim Tempat/Tgl Lahir : Blora, 01-04-1972 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3275060104720016 Alamat Email : erin29923@gmail.com Alamat : Kp Rawa Pasung RT 001/RW 003 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon LII 53. Nama : Wawan Suwanda Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 12-07-1977 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216021207750007 Alamat Email : wsuwanda101@gmail.com Alamat : Ujung Harapan RT 010/RW 014 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LIII 54. Nama : Taufik Rahman PS Tempat/Tgl Lahir : Flores, 16-11-1977 Pekerjaan : Pekerja PT Muliaglass Safety Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216221611770003 Alamat Email : pemohon.gekanas@gmail.com Alamat : Perum Puri Persada Indah Blok H 20 Rt 001/ Rw 012 Desa Sindangmulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LIV 55. Nama : Selamet Riyadi 21 Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 15-06-1989 Pekerjaan : Pekerja PT Muliaglass Float Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3275013005820019 Alamat Email : pemohon.gekanas@gmail.com Alamat : Perum Kota Serang Baru Blok G6 No 21 RT 017/RW 006 Desa Sirna Jaya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon LV 56. Nama : Supono Haryanto Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 24-04-1972 Pekerjaan : Pekerja PT Muliaglass Float Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215062404720001 Alamat : Perum Pesona Kalangsuria A2 RT 019/RW 006 Kelurahan Kalangsuria Kec. Rengasdengklok Kab Karawang, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LVI 57. Nama : M. Iqbal Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 28-02-1980 Pekerjaan : Pekerja PT Mulia Keramik Indah Raya Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3213092802800002 Alamat : Kampung Pengasinan RT 004/RW 002 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon LVII 58. Nama : Tirto Cahyono 22 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 07-01-1977 Pekerjaan : Pekerja PT Mulia Keramik Indah Raya Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3275010701770020 Alamat : Bekasi Bulak RT. 001 RW. 021 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LVIII 59. Nama : R. Abdilah Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 05-08-1978 Pekerjaan : Pekerja PT Mulia Keramik Indah Raya Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216090508780018 Alamat : Kp. Buni Asih RT.003 RW.003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi – Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LIX 60. Nama : Imbar Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 08-01-1977 Pekerjaan : Pekerja PT Mulia Keramik Indah Raya Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216100801770005 Alamat : Kampung Sukamantri RT 002/RW 003 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon LX 61. Nama : Ariyanto 23 Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 8 Desember 1978 Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214120812780001 Alamat : Kp. Nagrak RT 002/001, Cicadas, Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon LXI 62. Nama : Ardi Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 21 Juni 1974 Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214122106740002 Alamat : Kp. Ciroyom RT 008/004, Cicadas, Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon LXII 63. Nama : Yudi Sumaryana Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 19 Nopember 1967 Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214121911670001 Alamat : Kp. Cihideung RT 005/003, Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXIII 64. Nama : Bambang Mudiyanto Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 5 Nopember 1970 Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose Kewarganegaraan : Indonesia 24 NIK KTP : 3214120511700001 Alamat : Kp. Tabrik, RT 009/004, Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXIV 65. Nama : Eman Sujarman Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 10 Oktober 1973 Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint and Chemicals Plant Purwakarta Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214141010730004 Alamat : Kp. Cipancur, Rt. 04/01, Desa. Cipancur, Kec. Cibatu. Kab. Purwakakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon LXV 66. Nama : Paryono Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 25 Januari 1980 Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint and Chemicals Plant Purwakarta Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214012501800004 Alamat : Perum Dian Anyar No. 8, Rt. 09/012, Kel. Ciseureuh, Kab. Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXVI 67. Nama : Kahpi Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 14 September 1975 Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint and Chemicals Plant Purwakarta Kewarganegaraan : Indonesia 25 NIK KTP : 3214141409750003 Alamat : Kp. Karajan, Rt. 04/01, Desa. Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon LXVII 68. Nama : Amin Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 05 Juni 1991 Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint and Chemicals Plant Purwakarta Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214020506910004 Alamat : Kp. Cikumpay, Rt. 16/04, Desa. Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXVIII 69. Nama : Solihin Tempat/Tgl Lahir : Cianjur 10 Juli 1970 Pekerjaan : Pekerja PT Cengkareng Permai Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214141007700005 Alamat : Kampung Cirangkong Rt 06 Rw 02 Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu Kab Purwakarta, Prop. Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXIX 70. Nama : Asep Suganda Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta 04.04,1981 Pekerjaan : Pekerja PT Cengkareng Permai Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214020404810001 26 Alamat : Kampung Nagrog Rt 004 Rw 002 Desa Kerta Mukti, Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon LXX 71. Nama : Agus solihin Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 24 Maret 1979 Pekerjaan : Pekerja PT Indo Bharat Rayon Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214012403790002 Alamat : Kp. Rawasari RT 010/003 Munjuljaya Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon LXXI 72. Nama : Neneng Herlina. S.T. Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 16 Juni 1977 Pekerjaan : Pekerja PT Indo Bharat Rayon Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214105606770002 Alamat : Kp. Krajan RT 004/002 Sawah kulon Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon LXXII 73. Nama : Dodi Hermawan Tempat/Tgl Lahir : Sumedang 15 Oktober 1981 Pekerjaan : Pekerja PT Indo Bharat Rayon Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 32141011510810003 Alamat : Jln A. Yani Gg Mushola 1 RT 012/004 Cipaisan Purwakarta, Jawa Barat 27 Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXIII 74. Nama : Oyok Sulaeman Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 21 April 21970 Pekerjaan : Pekerja PT Indo Bharat Rayon Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3214102104700004 Alamat : Kp. Sukamaju RT 011/006 pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXIV 75. Nama : Imam Iskandar, S.H., M.H. Tempat/Tgl Lahir : Blora, 22 Januari 1975 Pekerjaan : Pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3603222201750003 Alamat Email : imamiskandar22@gmail.com Alamat : TGS Catalina Blok AB 3 No.30 RT.002/RW.006 Kel.Medang Kec.Pagedangan Kab.Tangerang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon LXXV 76. Nama : Agung Priyanto Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18 April 1974 Pekerjaan : Pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3603191804740004 Alamat Email : a_priyanto_4gn4@yahoo.com Alamat : Graha Segovia Blok S.18 No.05 RT.003/RW.006 Ds.Ciakar Kec.Panongan Kab.Tangerang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXVI 28 77. Nama : Bohar Adiwana S.H. Tempat/Tgl Lahir : Majalengka, 15-10-1978 Pekerjaan : Pekerja PT Doulton Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3603051510780002 Alamat : Bukit Gading Cisoka Blok A5 No 03 RT 001/005 Desa Selapajang Kec. Cisoka Kab. Tangerang - Banten Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon LXXVII 78. Nama : Lukas Saleo Tempat/Tgl Lahir : Sorong, 19-02-1970 Pekerjaan : Pekerja PT Freeport Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 9309011902700004 Alamat : Jalan Perintis RT/RW 027/000 Desa Inauga, Kec Wana, Mimika Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon LXXVIII 79. Nama : Sirhan Tempat/Tgl Lahir : Parigi, 04-02-1973 Pekerjaan : Pekerja PT Freeport Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 9109010204730001 Alamat : Jalan Cenderawasih SP 3 RT/RW 007/002 Desa Jimbi, Kec Kuala Kencana, Kab Mimika Papaua Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXIX 80. Nama : Adi Purnomo, S.H. Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 16 September 1979 29 Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 36032816790009 Alamat : Tegalan, Trucuk, RT 002 / RW 003, Planggu, Klaten, Jawa tengah Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon LXXX 81. Nama : Triyono, S.H. Tempat/Tgl Lahir : Demak, 20 Oktober 1969 Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173082010690007 Alamat : Meruya Selatan, RT 009 / RW 003, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon LXXXI 82. Nama : Edi Rayadi, S.H. Tempat/Tgl Lahir : Kuningan, 22 Oktober 1980 Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 321501221019800005 Alamat : Graha Citra Pesona Blok D I No. 17 RT 004 / RW 015 Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon LXXXII 83. Nama : Umar Sidiq Zaelani 30 Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 13 Oktober 1992 Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3273141310920002 Alamat : Jl. Ters. Awi Bitung, No. 235/143B RT. 002 / RW. 008 Cicadas, Cibeunying Kidul, Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon LXXXIII 84. Nama : Setiawan Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 09 September 1982 Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215010909820009 Alamat : Perum Graha Citra Pesona C4 No. 8, RT 005 / RW 036, Nagasari, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon LXXXIV 85. Nama : Jamaludin Suhri Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 12 April 1982 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215141204820005 Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok DD4 No.7 RT11 RW07 Desa Balonggandu, Kec. Jatisari Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon LXXXV 31 86. Nama : Adi Idrus Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 23 Februari 1980 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215032302800003 Alamat : Perum KGV 3 Blok N10 N0.12 RT86 RW11 Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon LXXXVI 87. Nama : Suherno Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 09 Oktober 1980 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215142910800001 Alamat : Bumi Cikampek baru Blok BB 5/22 RT014 RW007 Desa Balonggandu Kec. Jatisari Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon LXXXVII 88. Nama : Bobby Senjaya Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 13 November 1979 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215031311790004 Alamat : Bumi Teluk Jambe Blok C/212 RT005 RW016 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon LXXXVIII 32 89. Nama : Warsu Nursin Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 07 Oktober 1978 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215011409870001 Alamat : Wanasepi RT004 RW009 Desa Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon LXXXIX 90. Nama : Nurjen Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 10 Februari 1979 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215011002790004 Alamat : Jl. Tambak Baya No.24 RT013/010 Desa Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XC 91. Nama : M. Muslimin Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 27 November 1988 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215292711880002 Alamat : Grand Hunian Nuansa Hijau Residence Emerald D/18 RT007 RW003 33 Desa Kondangjaya Kec. Ka Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XCI 92. Nama : Feri Irawan, S.H Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 30 Oktober 1990 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215013010900004 Alamat : Jl. Cisokan III No.36 RT001 RW012 Desa Adiarsa Barat Kec. Karawang Barat Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon XCII 93. Nama : Martin Sudiar Tempat/Tgl Lahir : Majalengka, 22 Maret 1984 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215132203840004 Alamat : Perum Pondok Melati Blok A3 No.44 RT004 RW016 Desa Cikampek Barat Kec. Cikampek Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XCIII 94. Nama : Hersanto Tempat/Tgl Lahir : Solo, 20 September 1980 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant 34 Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3215012009800006 Alamat : Bubulak Paracis No.24 RT013 RW010 Desa Tanjungpura Kec. Karawang Barat Kab. Karawang Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XCIV 95. Nama : Heru Gunawan Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 06 Juni 1977 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3216090606770012 Alamat : Perum PMI Jl. Cakalang VIII Blok CJ No.32 RT005 RW008 Desa Karangraharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XCV 96. Nama : Isnaeniyati Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 17-11-1979 Pekerjaan : Pekerja PTCahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173015711791002 Alamat : Kaliputih RT.002/RW.002, Kel. Kaliputih, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen – Jawa Tengah Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XCVI 97. Nama : Sariah Yantina Tempat/Tgl Lahir : Menanga, 20-04-1976 35 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173016004760019 Alamat : Kayu Besar No.121 RT.003 / RW.011, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon XCVII 98. Nama : Nurhandayani Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 01-06-1970 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173064106700002 Alamat : Jl. Kayu Besar RT. 013 / RW. 012 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon XCVIII 99. Nama : Musrohah Tempat/Tgl Lahir : Batang, 14-02-1980 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3325065402800002 Alamat : Dukuh Gedongan RT. 002 / RW. 001, Desa.Rejosari Barat, Kec. Tersono, Kab. Batang – Jawa Tengah Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XCIX 100. Nama : Muhani Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12-09-1977 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik 36 Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173015209770007 Alamat : Kp. Utan RT. 012 / RW. 004, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon C 101. Nama : Sri Mu’minah Tempat/Tgl Lahir : Ciamis, 16-01-1980 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173015601800007 Alamat : Kayu Besar RT.003 / RW. 001, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon CI 102. Nama : Kusmiati Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 09-02-1983 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173014902830006 Alamat : Kapuk Rawa Gabus RT. 007 / RW. 011, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon CII 103. Nama : Siyaminah Tempat/Tgl Lahir : Kulon Progo, 14-07-1980 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3401086407800002 37 Alamat : Jl. Kayu Besar RT.005 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CIII 104. Nama : Jamiatun Tempat/Tgl Lahir : Boyolali, 27-04-1983 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3309066704839003 Alamat : Tambak RT. 003 / RW. 002, Desa. Tambak, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali – Jawa Tengah Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CIV 105. Nama : Nurhayati Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 14-08-1984 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3327115408840004 Alamat : Dk. Jurangmangu RT.001 / RW.001 Desa, Sidomukti, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan – Jawa Tengah Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CV 106. Nama : Marsini Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 04-02-1974 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173014402740005 Alamat : Kapuk Rawa Gabus RT. 011 / RW. 011, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat 38 Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CVI 107. Nama : Sri Wahyuni Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 05-06-1971 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173014506710001 Alamat : Kayu Besar RT.009 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CVII 108. Nama : Ariyanah Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 24-12-1972 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173016412720007 Alamat : Kp. Utan Bahagia RT. 007 / RW. 006, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CVIII 109. Nama : Ermawati Tempat/Tgl Lahir : Kr. Agung, 05-09-1978 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173014509780019 Alamat : Kapuk RT. 004 / RW. 005, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CIX 39 110. Nama : Sriwati Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 20-03-1976 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3315066003760002 Alamat : Kayu Besar RT.003 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CX 111. Nama : Istinah Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 13-02-1977 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173015302770006 Alamat : Kayu Besar RT.012 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon CXI 112. Nama : Siti Rokhani Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 03-11-1981 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3302024311810003 Alamat : Klapagading RT. 001 / RW. 004, Desa. Klapagading, Kec. Wangon, Kab. Banyumas – Jawa Tengah Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon CXII 113. Nama : Entin Supartiningsih 40 Tempat/Tgl Lahir : Garut, 01-02-1976 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173014102760013 Alamat : Kp. Utan Bahagia RT. 001 / RW. 004, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXIII 114. Nama : Umu Rohimatun Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 29-05-1979 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173016905790002 Alamat : Jl. Akasia Raya RT. 014 / RW. 012, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXIV 115. Nama : Sunasdi Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 28-09-1970 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173012809700012 Alamat : Jl. Pulo Harapan Indah RT. 009 / RW. 010, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXV 116. Nama : Mamah 41 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1974 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3173016005740014 Alamat : Jl. Kayu Besar RT.005 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXVI 117. Nama : Siti Marfuah Tempat/Tgl Lahir : Blora, 13-12-1980 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3316135312800001 Alamat : Balong RT.002 / RW. 002, Desa. Balong, Kec. Kunduran, Kab. Blora – Jawa Tengah Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon CXVII 118. Nama : Tutik Tempat/Tgl Lahir : Boyolali, 16-07-1983 Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik Kewarganegaraan : Indonesia NIK KTP : 3309175607830002 Alamat : Kayu Besar RT.003 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon CXVIII 119. Nama : Kurniadi Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 15-10-1972 Pekerjaan : Pekerja PT Indonesia Power Unit Tanjung Priok Kewarganegaraan : Indonesia 42 NIK KTP : 3276101510720001 Alamat : Kp. Babakan, RT/RW 005/024, Kel/Desa Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa barat Email : pemohon.gekanas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon CXIX Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2023 dan tanggal 3 April 2023, memberikan kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., M.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., Mustiyah, S.H., M.H., , Endang Rokhani, S.H., M.Si. Guntoro, S.H., Moh. Yusuf, S.H., M.H., Zen Mutowali, S.H. CLA. Tomi, S.H, Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H., Sahat Butar Butar, S.H, Bakar, S.T., S.H., M.H. dan Sigit Prasetyo, S.H. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL (GEKANAS) TOLAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA yang berdomisili hukum di Ruko Cempaka Mas, Blok P No. 30, Jln. Letjen Suprapto, No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili untuk dan atas nama Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Keterangan Pihak Terkait Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para pihak; Membaca kesimpulan para pihak; Membaca keterangan Amicus Curiae dari Sahabat Buruh dan Pekerja Indonesia. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan 43 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 April 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 34/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 April 2023 dengan Nomor 39/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I KEWENANGAN DAN TUJUAN DIDIRIKANNYA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa obyek dalam permohonan a quo adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu undang-undang terhadap UUD; Pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. …. 4. Bahwa hal serupa ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Pasal 9 ayat (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian suatu undang-undang dapat dilakukan dengan pengujian formil ataupun materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 44 Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian undang-undang (PMK 2/2021) Pasal 2 ayat (2) PMK 2/2021 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil 6. Bahwa Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) kemudian juga menegaskan bahwa pengujian undang-undang sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi objek pengujian permohonan; Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021 “Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu” 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) oleh karenanya berdasarkan kewenangannya menguji secara formil ataupun materiil dan manakala ditemukannya pelanggaran konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak berlakunya suatu norma ataupun pasal dalam undang-undang bahkan undang-undang a quo tersebut secara menyeluruh; 8. Bahwa para pemohon berharap fungsi mulia ini dapat tetap dipertahankan dan terus ditegakkan sehingga masyarakat masih dapat berharap banyak kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi berbagai undang-undang yang dinilai melanggar konstitusi melalui kewenangannya melakukan pengujian suatu undang-undang termasuk pengujian undang-undang dalam perkara a quo; 9. Bahwa berdasarkan kewenangan mulia tersebut tidaklah berlebihan apabila Para Pemohon berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selain dapat mengadili dan mengabulkan permohonan a quo, juga dapat terus menjaga 45 marwah mahkamah dengan tetap melanggengkan supremasi putusan- putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan tidak dianggap sebagai putusan masa lalu tanpa ikatan karena para pemohon meyakini hakekat final and binding putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berarti putusan Mahkamah Konstitusi terimplementasi dan dilaksanakan oleh segenap lembaga pemangku kepentingan (stake holder) terkait, terlebih lembaga negara; 10. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang adil dan mencerminkan kemandirian putusan sangat diharapkan oleh masyarakat meskipun dalam proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan hakim-hakim konstitusi, 6 (enam) dari 9 (Sembilan) hakim konstitusi dilakukan oleh DPR dan Presiden yang dalam hal pengujian UU terhadap UUD tahun 1945, lembaga negara tersebut adalah pembuat undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya sekaligus sebagai Termohon; 11. Bahwa dengan niat tulus tanpa bermaksud berprasangka buruk, Para Pemohon meyakini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat tetap menunjukkan integritas tersebut. Terlebih bagi seorang muslim perintah menegakkan keadilan itu adalah hal yang diperintahkan oleh Alloh SWT sebagaimana firmannya dalam QS. 4:135: ْيٰٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ ا كُوْ نُوْ ا قَوَّ ا مِيْنَ بِا لْقِسْطِ شُهَدَآءَ ّلِلِ ه ِ وَ لَوْ عَلٰٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ ال ْوَ ا لِدَيْنِ وَ ا ْلْ َ ق َرَبِيْن ۗ ْاِنْ يَّكُن غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرً ا فَا ّلِله ُ اَوْ لٰى بِهِمَا ۗ فََلَ تَتَّبِعُوا الْهَوٰٰۤ ى اَنْ تَعْدِلُوْ ا ۚ وَ اِ نْ تَلْو ٰۤ ا اَوْ تُعْرِ ضُوْ ا فَاِ نَّ ّٰللاه َ كَا نَ بِمَا تَعْمَلُوْ نَ خَبِيْرً ا Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan". Bahwa demikian juga perintah berbuat adil difirmankan di dalam Kitab Injil, Amsal 31:9: “Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka” sehingga keadilan dan berbuat adil adalah bukan sekedar doktrin hukum akan tetapi juga merupakan cerminan moral keagamaan; 46 12. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, cukup alasan kiranya untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo guna melaksanakan fungsi dan tujuan serta cita konstitusional didirikannya Mahkamah Konstitusi. II KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG A QUO SEBAGAI PERORANGAN ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No 2/2021 menyatakan bahwa: Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama” 2. Bahwa selanjutnya guna menjelaskan kedudukan hukum lebih lanjur Para Pemohon akan menguraikan 2 (dua) Klaster dalam legal standing yang terdiri dari Klaster Kelompok Orang Yang Mempunyai Kepentingan Sama melalui organisasi serikat pekerja dan Klaster Perorangan sebagai pekerja, yaitu: • KELOMPOK ORANG YANG MEMILIKI KEPENTINGAN YANG SAMA 3. Bahwa Pemohon I merupakan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PLN) 3.1. Bahwa Pemohon I dalam Pengujian Undang-Undang a quo diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP SP PLN berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN (Bukti P-1.4); Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN 47 “SP PLN berfungsi sebagai berikut: b. Mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan” Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN “(1) Kewajiban Pengurus SP PLN adalah: f. Mewakili Anggota atas nama SP PLN dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi.” 3.2. Bahwa Ketua Umum DPP SP PLN didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor: 13/SK/MUNAS/SP PLN/2023 Tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2023-2027 yang terpilih secara aklamasi oleh anggota (Bukti P-1.2); 3.3. Bahwa ketua umum terpilih SP PLN merupakan mandataris anggota yang dipilih secara langsung dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi serta memiliki wewenang mutlak untuk memiliih pengurus DPP SP PLN lainnya sehingga ketua umum berhak mewakili organisasi SP PLN sebagai pemohon dalam pengujian a quo; 3.4. Bahwa DPP SP PLN sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001 (Bukti P-1.3); 3.5. Bahwa selanjutnya SP PLN memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN yang menyatakan: Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN “SP PLN mempunyai tujuan sebagai berikut: d. Memperjuangkan penegakan hak, dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.” 4. Bahwa Pemohon II merupakan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat) 4.1. Bahwa Pemohon II dalam Pengujian Undang-Undang a quo diwakili oleh Ketua dan Sekretaris I (satu) berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP IP Tingkat Pusat, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar (Bukti P-2.6) yang menyatakan “Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit”; 4.2. Bahwa Pemohon II sebagai Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No: 48 06/KONGRES-VII/PP-PT IP/2020 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 11 November 2020, (Bukti P-2.4) dan Sekretaris I PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Persatuan Pegawai PT Indonesia Power tingkat Pusat No: 032/KEP/PP-IP/PST/XII/2020 tentang Pengangkatan dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2020-2023, tanggal 7 Desember 2020 (Bukti P-2.3); 4.3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan Tujuan PP IP yaitu: a. Pasal 8 angka 1 menyatakan “Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya”; b. Pasal 8 angka 5 menyatakan “Terwujudnya kepastian pertumbuhan PT Indonesia Power (long srun suistainable)” 4.4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP Pasal 9 angka 5 menyatakan Upaya PP IP yaitu ”Memperjuangkan tumbuhnya usaha PT Indonesia Power melalui upaya-upaya yang positif” 4.5. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001 (Bukti P-2.5); 5. Bahwa Pemohon III merupakan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai SP PJB) 5.1. Bahwa Pemohon III dalam Pengujian Undang-Undang a quo diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus SP PJB berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar SP PJB (Bukti P-3.4); Pasal 25 Anggaran Dasar ”Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP sah secara hukum mewakili seluruh anggota SP PJB dalam urusan hubungan industrial dan proses lainnya di dalam dan diluar pengadilan” 5.2. Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SP PJB didasarkan pada Surat Keputusan DPP SP PJB No. 002.K/SP-DPP/2022 (Bukti P-3.3); 49 5.3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan Tujuan SP PJB diantaranya yaitu: Pasal 5 ayat (1) “Memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan dan keluarganya”; 5.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB Pasal 10 angka 3 dan 7 yang menyatakan Kegiatan SP PJB yaitu Angka 3 “berperan aktif di bidang ketenagakerjaan dalam usaha-usaha pembelaan terhadap hak para anggota SP PJB seiring dengan upaya peningkatan kesejahtaran rakyat Indonesia Angka 7 Melakukan kegiatan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan” 5.5. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: No.02/SP/DPP- INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002 (Bukti P-3.5); 6. Bahwa Pemohon IV Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai FSP KEP SPSI) 6.1. Bahwa Pemohon IV dalam pengujian undang-undang a quo diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP FSP KEP SPSI berdasarkan Pasal 41 ayat (3) jo. Pasal 43 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar SP KEP SPSI (Bukti P-4.5); Pasal 41 Pengurus 1 Kepengurusan SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegial ditingkat pusat dipimpin oleh ketua umum dan ketua disemua tingkatan; 2 Keputusan organisasi yang bersifat strategis dan berdampak luas diputuskan melalui rapat pengurus; 3 Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan; 50 4 Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris merupakan pengurus yang berhak dan berwenang untuk menandatangani surat keputusan pengesahan/pengukuhan; 5 Pembagian bidang tugas masing-masing pengurus disetiap tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Pasal 42 Wewenang dan Tugas Pengurus angka 1.1 huruf o “Pengurus SP KEP SPSI sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut: 1. Pimpinan Pusat 1.1. Mempunyai wewenang: o. Mewakili organisasi di luar maupun di dalam pengadilan” 6.2. Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI didasarkan pada Surat Keputusan Kep.15/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/VI/2022 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Masa Bhakti 2022 – 2027 (Bukti P – 4.3), dan dalam perkara a quo berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PP FSP KEP SPSI berdasarkan amanat Pasal 41 ayat (3) AD- ART yang menyatakan: “Ketua Umum dan Sekretaris Umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan;” 6.3. Bahwa PP FSP KEP SPSI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 jo. Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan: 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001 (Bukti P – 4.4); 6.4. Bahwa selanjutnya FSP KEP SPSI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang menyatakan: Pasal 12 Visi “Terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera dan bermartabat” Pasal 13 Misi 1 Mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia 2 Menghapus penindasan terhadap kehidupan pekerja Indonesia 3 Memperjuangkan, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja Indonesia 4 Mewujudkan soliditas dan solidaritas sesama pekerja 5 ….dst…. Pasal 14 Tujuan 51 “SP KEP SPSI bertujuan: 1. Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. 2. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja 3. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya 4 Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja 5 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan 6 Berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak” 7. Bahwa Pemohon V merupakan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan yang berafiliasi ke konfederasi serikat pekerja Indonesia (Selanjutnya disingkat FSP KEP KSPI) 7.1. Bahwa Pemohon V dalam permohonan a quo diwakili oleh Ketua Umum didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional VI FSP KEP No: KEP.11/MUNAS VI/ FSP-KEP/X/2021 tentang Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP) Periode Masa Bakti Tahun 2021 – Tahun 2026 jo Pasal 20 angka 2 huruf a AD jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum Nomor: Kep.10/DPP/FSP-KEP/III/2022 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Pusat yang menyatakan jo Surat Mandat Nomor: 036/DPP/FSP-KEP/IV/2023, tanggal 3 April 2023; (Bukti P-5.2, P-5.4, P-5.5, P-5.6 dan P-5.7) Pasal 20 angka 2 huruf a Anggaran Dasar "Mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan;” Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi “Bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam rangka tugas internal maupun external organisasi dengan tetap berpedoman pada AD dan ART FSP KEP” 7.2. Bahwa FSP KEP sebagai serikat pekerja telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2, (Bukti P-5.3) dan mempunyai tujuan dan usaha organisasi berupa: 52 Pasal 8 angka 2 Tujuan: 2. turut serta berperan aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam undang- undang Dasar 1945, terutama mengenai hak-hak pekerja seperti berikut ini: a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 4. Mewujudkan tercapainya kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja/buruh dan keluarganya Pasal 10 Untuk mencapai tujuan dan dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi, SP KEP dan FSP KEP menjalankan usaha-usaha antara lain sebagai berikut: 2. memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan pekerja dan keluarganya sesuai perkembangan, zaman dan kemajuan teknologi 8. Bahwa Pemohon VI merupakan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (selanjutnya disebut sebagai PP PPMI ’98) 8.1. Bahwa Pemohon VI dalam Pengujian Undang-Undang a quo diwakili oleh Ketua Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP PPMI ‘98 berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar PPMI ’98 (Bukti P – 6.4) jo. Surat Mandat nomor 012/PP-PPMI ‘98/IV/23, tertanggal 1 April 2023 (Bukti P – 6.5) serta dikuatkan dengan berita acara rapat tanggal 12 tahun 2023 dan Surat Tugas No. 25/PP/PPMI98/V/2023 yang mengamantakan kepada Ketua Umum untuk mewakili Pemohon VI dalam perkara a quo (Bukti P-125.1 dan P-125.2); Pasal 21 Anggaran Dasar PPMI ’98 “Pimpinan PPMI ’98 berwenang: 4. Pengurus PPMI ’98 berwenang mensikapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak diluar PPMI ’98 dan pemerintah; 8.2. Bahwa Ketua Umum PPMI ’98 didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 0012/KEP/PP-PPMI’98-JKT/IV/2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (Bukti P – 6.2); 8.3. Bahwa PP PPMI ‘98 sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor : 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (Bukti P – 6.3); 53 8.4. Bahwa selanjutnya PPMI ‘98 memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI ‘98 yang menyatakan: Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI ‘98 “Terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, professional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhinya kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa.” 9. Bahwa Pemohon VII merupakan Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (selanjutnya disebut sebagai DPP FSP PAR REF) 9.1. Bahwa Pemohon VII dalam Pengujian Undang-Undang a quo yang diwakili oleh Ketua Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus FSP PAR REF berdasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF (Bukti P – 7.4) jo. Surat Tugas Nomor: 118/B/IV/2023 (Bukti P – 124.1); Jo. Notulen Rapat tertanggal 11 Mei 2023, (Bukti P – 124.2); Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF “Sebagai alat perjuangan dan secara struktural nasional organisasi dapat bertindak menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi dan serikat pekerja anggota pada tingkat perusahaan untuk berpekara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna melindungi dan membela hak serta kepentingan anggota dan sebagai pekerja berikut keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.” 9.2. Bahwa Ketua Umum DPP FSP PAR REF didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor: 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 - 2020, tanggal 31 Oktober 2015 (Bukti P – 7.2); 9.3. Bahwa FSP PAR REF sebagai serikat pekerja telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001 (Bukti P – 7.3); 9.4. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF yang menyatakan: Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF 54 1. “Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan industrial menuju masyarakat industri yang gotong royong dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan demi kepentingan bersama; 2. Terciptanya perserikatan pekerja yang sehat, kuat, bebas, demokrasi, independent, professional dan bertanggung jawab; 3. Terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum; 4. Terciptanya kesetiakawanan sosial bagi sesama pelaku hubungan industrial, utamanya bagi pekerja dan pengusaha dalam kerangka bipartit;” 10. Bahwa Pemohon VIII merupakan Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut FSP TSK SPSI); 10.1. Bahwa Pemohon VIII dalam Pengujian Undang-Undang a quo diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus FSP TSK SPSI berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar jo. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK SPSI Tahun 2019 Nomor: Kep. 13/MUNAS VIII FSP TSK SPSI/XI/2019 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Komposisi, dan Personalia Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Masa Bakti 2019-2024 jo surat mandat yang diberikan kepada ketua umum dan sekretaris umum guna mewakili organisasi FSP TSK dalam permohonan pengujian a quo; (Bukti P-8.5 dan P-8.3); Pasal 19 ayat (1) huruf e AD-ART FSP TSK SPSI “Ketua Umum dan Sekretaris Umum untuk dan atas nama mewakili anggota dan organisasi di dalam maupun di luar pengadilan” 10.2. Bahwa FSP TSK SPSI sebagai Serikat Pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 89/V/N/VII/2001, tanggal 17 Juli 2001; (Bukti P-8.4); 10.3. Bahwa Pemohon VIII sebagai organisasi serikat pekerja memilik tujuan dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Anggaran Dasar organisasi, diantaranya; Pasal 8 a. Terwujudnya suatu masyarakat madani yang adil dan makmur berdasarkan moral agama, pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 9 55 a. .. b. Membela, melindungi, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota serta kaum pekerja dan keluarganya c. Memperjuangkan perbaikan syarat-syarat kerja, kesejahteraan, dan perbaikan taraf hidup pekerja 11. Bahwa Pemohon IX Serikat Pekerja Aqua Group (selanjutnya disebut sebagai PP SPAG) 11.1. Bahwa Pemohon IX dalam Pengujian Undang-Undang a quo yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP SPAG berdasarkan Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar SPAG jo Surat Keputusan No. 001/PP-SPAG/XII/2020 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group dan DPO Periode 2020-2023; jo. Surat Mandat Nomor: 004/PP- SPAG/IV/2023 tanggal 1 April 2023(Bukti P-9.2, P-9.3, P-9.4, P-9.6) Jo Berita Acara Rapat Pengurus Pusat tertanggal 04 Mei 2023 (Bukti P-123); 11.2. Bahwa Pemohon IX sebagai serikat pekerja tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor : 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002; (Bukti P-9.5); Pasal 15 Tata Kerja “1. Kepengurusan Serikat Pekerja Danone Aqua Group di semua tingkatan dilaksanakan secara kolektif” 11.3. Bahwa selanjutnya Pemohon IX memiliki Fungsi dan Tujuan sebagaimana Pasal 10 angka 4 dan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar SPAG yang menyatakan: Pasal 10 “4. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan anggota dan keluarganya” Pasal 11 “10. Mengamalkan Pancasila serta terlaksananya UUD ‘45” 12. Bahwa Pemohon X merupakan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPN FSPI) 12.1. Bahwa Pemohon X dalam Pengujian Undang-Undang a quo yang diwakili oleh Ketua Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPN FSPI berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI (Bukti P-10.4) Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI 56 “Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas penugasan organisasi” 12.2. Bahwa Ketua Umum DPN FSPI didasarkan pada Penetapan Pimpinan Kongres ke VII FSPI tanggal 21 Desember 2022 mengenai Susunan Kepengurusan DPN FSPI Periode 2022-2026 (Bukti P-10.2), dan dalam perkara a quo sebagai Pemohon berdasarkan Surat Tugas Organisasi Nomor 002/STO/FSPI/I/2023 tanggal 1 April 2023 (Bukti P-122); 12.3. Bahwa FSPI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No: 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 jo. Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001 (Bukti P-10.3); 12.4. Bahwa selanjutnya FSPI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar FSPI yang menyatakan: Pasal 12 Anggaran Dasar FSPI “Visi FSPI adalah terwujudnya masyarakat pekerja Indonesia yang makmur, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Pasal 13 Anggaran Dasar FSPI “Misi FSPI adalah memperjuangkan tegaknya hubungan industrial yang adil dan beradab dalam hubungan kerja guna meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kaum pekerja beserta keluarganya, serta memajukan demokrasi ekonomi, sosial dan politik perburuhan nasional” Pasal 14 Anggaran Dasar FSPI “FSPI didirikan dengan tujuan: a Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja disegala sektor industri barang, industri jasa dan profesi demi terwujudnya gerakan solidaritas kaum pekerja di dalam negeri maupun di dunia; b Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat rentan secara adil demi tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan dan perbaikan hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standart perburuhan internasional; c Meningkatkan kesejahteraan anggota yang selaras, serasi dan seimbang dengan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, melalui peningkatan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang adil dan beradab;” 13. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan : “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 57 haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 14. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik). Oleh karenanya, pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang telah dan akan terhambat jika Pasal 42 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik), tetap diberlakukan; 15. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo merupakan kelompok orang yang yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk para pekerja/buruh yang tergabung dalam organisasi yang dipimpin Para Pemohon serta mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasannya; 16. Bahwa mohon perhatian yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon I hingga X dengan diwakili oleh pihak yang sama dalam pengujian suatu Undang-undang terhadap UUD 1945 dan telah diterima legal standing-nya oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dalam perkara nomor 105/PUU-XVIII/2020 dan perkara Nomor: 4/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja; • PERSEORANGAN 17. Bahwa Pemohon Nomor XI sampai dengan CXIX kesemuanya merupakan pekerja yang bekerja diberbagai perusahaan yang tersebar di berbagai pulau dan provinsi di Indonesia di Pulau Jawa sampai dengan Papua (Bukti P-11.1 sampai dengan Bukti P -119.3,); a. Pemohon nomor XI sampai dengan nomor XXXI merupakan pekerja PT Unilever Indonesia Tbk; 58 b. Pemohon nomor XXXII sampai dengan nomor XXXIV merupakan pekerja PT Tokai Dharma Indonesia; c. Pemohon nomor XXXV sampai dengan nomor XXXVIII merupakan pekerja PT Pearl Star International; d. Pemohon nomor XXXIX sampai dengan nomor XL merupakan pekerja PT Multistada Arah Sarana; e. Pemohon nomor XLI sampai dengan nomor XLV merupakan pekerja PT NOK Indonesia; f. Pemohon nomor XLVI sampai dengan nomor LIII merupakan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi; g. Pemohon nomor LIV merupakan pekerja PT Muliaglass Safety; h. Pemohon nomor LV sampai dengan nomor LVI merupakan pekerja PT Mulia Glass Float; i. Pemohon nomor LVII sampai dengan nomor LX merupakan pekerja PT Mulia Keramik Indah Raya; j. Pemohon nomor LXI sampai dengan nomor LXIV merupakan pekerja PT South Pacific Viscos; k. Pemohon nomor LXV sampai dengan nomor LXVIII merupakan pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant Purwakarta; l. Pemohon nomor LXIX sampai dengan nomor LXX merupakan pekerja PT Cengkareng Permai; m. Pemohon nomor LXXI sampai dengan nomor LXXIV merupakan pekerja PT Indo Bharat Rayon; n. Pemohon nomor LXXV sampai dengan nomor LXXVI merupakan pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk; o. Pemohon nomor LXXVII merupakan pekerja PT Doulton; p. Pemohon nomor LXXVIII sampai dengan nomor LXXIX merupakan pekerja PT Freeport Indonesia; q. Pemohon nomor LXXX sampai dengan nomor LXXXIV merupakan pekerja PT INOAC Polytechno Indonesai, Karawang; r. Pemohon nomor LXXXV sampai dengan nomor XCV merupakan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Karawang Plant; s. Pemohon nomor XCVI sampai dengan nomor CXVIII merupakan pekerja PT Cahaya Perdana Plastik; 59 t. Pemohon CXIX merupakan pekerja PT Indonesia Power Unit Tanjung Priok; 18. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, 5 (lima) syarat legal standing Para Pemohon dalam Pengujian a quo, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 19. Bahwa Para Pemohon telah dirugikan atau secara potensial mengalami kerugian konstitusional berdasarkan penalaran yang wajar dengan berlakunya Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1) , angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang terdapat dalam halaman 249, 250, 254, dan 259 UU a quo; 20. Bahwa seluruh Para Pemohon merupakan konsumen listrik yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara sebagaimana amanat konstitusi yang seharusnya berorientasi kepada kepentingan publik; 60 21. Bahwa dengan keberlakuan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) undang-undang a quo menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon karena dapat berakibat usaha penyediaan tenaga listrik tidak lagi dibawah penguasaan Negara sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar Para Pemohon; 22. Bahwa penerapan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang dilakukan secara terpisah (unbundling) dengan mengesampingkan syarat- syarat konstitusionalitas pengusaan negara, penjualan kelebihan energi listrik tanpa batas oleh penerima izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, pengaturan sewa jaringan, hingga perencanaan umum ketenagalistrikan nasional yang tanpa pengawasan publik dari DPR RI akan sangat merugikan kepentingan Para Pemohon diantaranya potensi tarif listrik yang mahal karena ketergantungan pada pembangkit swasta, terganggunya sistem ketenagalistrikan yang telah ada, hingga pemborosan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara akibat perencanaan ketenagalistrikan yang nihil atau tanpa pengawasan publik melalui DPR RI; 23. Bahwa Para Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya manakala adanya perbedaan perlakuan tarif antar daerah serta potensi diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis untuk semata-mata mencapai tujuan keuntungan yang maknanya kedepan akan timbul potensi kenaikan tarif listrik yang meskipun tetap diregulasikan oleh Negara, namun desakan swasta/asing yang telah menguasai usaha ketenagalistrikan dan Negara menjadi ketergantungan, maka Negara menjadi tidak berdaya dan konsep penguasaan Negara terhadap bumi, air dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara hanya sekedar menjadi nilai konstitusi belaka yang tak bertaring; 24. Bahwa khususnya Pemohon I sampai dengan III yang mewakili kepentingan anggotanya dan Pemohon Perseorangan CXIX mengalami kerugian atau potensi kerugian konstitusional dengan diberlakukannya Pasal a quo dimana Para Pemohon yang kesemuanya bekerja di BUMN 61 Ketenagalistrikan karena akan berdampak pada pekerjaan dan imbalan yang layak dalam hubungan kerja dengan PT PLN sebagai BUMN penyedia usaha ketenagalistrikan terkurangi perannya dan berpotensi terus berkurang dengan keterlibatan peran swasta melalui unbundling system yang inkonstitusional sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo; 25. Bahwa unbundling system yang inkonstitusional tak ubahnya membuka jalan privatisasi listrik dengan memberikan kesempatan seluas-seluasnya pembangkit listrik swasta terlibat dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang melanggar kaedah konstitusional akan secara nyata memperbanyak pembangkit swasta dan mengurangi pembangkit milik BUMN Ketenagalistrikan yang ada di PT. PLN (Persero), PT Indonesia Power (sekarang menjadi PLN Indonesia Power), dan PT. PJB (sekarang menajadi PT. PLN Nusantara Power) akan berpotensi menghilangkan pekerjaan di pembangkitan BUMN Ketenagalistrikan tempat dimana para pemohon I, II, III, dan CXIX bekerja yang menyelenggarakan fungsi listrik untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat; 26. Bahwa Para Pemohon I hingga X yang mengatasnamakan anggota organisasi pekerjanya masing-masing serta seluruh Pemohon Perseorangan berkepentingan agar tarif listrik tidak semakin menggerus pendapatan Para Pemohon dengan potensi kenaikan tarif listrik yang tinggi manakala ketergantungan kepada swasta dengan unbundling system yang inkonstitusional semakin tinggi, saat ini saja pengeluaran pekerja untuk membayar tagihan listrik perbulannya sekitar 15% (lima belas persen) dari Upah Minimum Jawa Tengah Tahun 2023; 27. Bahwa selain itu sebagai warga negara wajib berpartisipasi dalam penegakan nilai-nilai konstitusi dan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Para Pemohon berkepentingan untuk menjaga dan melanjutkan nilai-nilai konstitusionalisme mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah diberikan rambu-rambu konstitusionalnya dalam pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Perkara No. 111/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor: No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang menerangkan secara jelas konsep peran Negara dalam penguasaan listrik untuk kepentingan 62 umum dan larangan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terpisah/tidak terintegrasi; 28. Bahwa Para Pemohon berkepentingan untuk tetap menjaga dan mendudukkan kembali ide, gagasan, dan cita konstitusi UUD 1945 dan para pendiri bangsa bahwa listrik sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar warga negara Indonesia haruslah dimiliki dengan konsep pengelolaan, pengaturan, dan penguasaan oleh Negara tanpa syarat; 29. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan atau secara potensial dirugikan berdasarkan penalaran wajar dapat terjadi, diantaranya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), 28C ayat (1), dan 33 ayat (2) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 30. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk berpartisipasi demi kepastian hukum yang telah tertancapkan dalam konstitusi mengenai konsep penguasaan listrik oleh negara secara terintegrasi, hak pengembangan diri, memperoleh kebutuhan dasar berupa energi listrik, dan hak untuk memastikan listrik sebagai cabang produksi strategis tetap dikuasai negara, yang kemudian dilanggar dengan diterbitkannya Pasal- Pasal a quo yang Para Pemohon uji; 31. Bahwa dengan dibatalkannya Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) undang-undang a quo akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidak- tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dan terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar serta usaha 63 penyediaan tenaga listrik tetap berada dibawah penguasaan Negara sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; III ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN 1. Bahwa ketentuan mengenai ketenagalistrikan yang diuji dalam permohonan a quo yaitu Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan Pasal 42 UU a quo telah mengubah dan/atau menghapus beberapa pasal yang sebelumnya di atur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan); 3. Bahwa batu uji yang Para Pemohon dalilkan mengacu Pasal a quo yang diuji bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 28C ayat (1), dan 33 ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa Para Pemohon setidaknya dalilkan terdapat 4 (empat) alasan Permohonan Pengujian pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945, yakni 1) Undang-Undang a quo mengatur kembali konsep unbundling yang inkonstitusional dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; 2) Meniadakan pengawasan publik melalui DPR RI dalam menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN); 3) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dilakukan di wilayah yang belum terjangkau oleh BUMN Ketenagalistrikan; 4) Praktek sewa jaringan tenaga listrik inkonstitusional; III. A UNDANG-UNDANG A QUO MENGATUR (KEMBALI) USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM TIDAK TERINTEGRASI/DILAKUKAN SECARA TERPISAH (UNBUNDLING) SERTA HILANGNYA PERAN PENGUASAAN NEGARA DALAM USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 64 5. Bahwa Para Pemohon akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebelum diubah oleh undang-undang a quo, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) telah diputuskan pemaknaan konstitusionalnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 111/PUU-XIII/2015, bahwa sebelumnya juga terdapat Undang-Undang Ketenagalistrikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 21 Desember 2004 dengan Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Bahwa kedua undang-undang tersebut di atas dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pengaturan sistem Unbundling dan hilangnya penguasaan negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 6. Bahwa namun alih-alih diperbaiki sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi, sistem Unbundling ini dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) UU No 6 tahun 2023 (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. 7. Bahwa substansi Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan angka 7 Pasal 11 ayt (1) undang-undang a quo sama dengan substansi Pasal 10 ayat (2) dan 11 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015. Untuk lebih jelasnya Pemohon akan membandingkan kedua substansi pada Pasal di kedua Undang-Undang tersebut dengan table dibawah ini: Undang-Undang Ketenagalistrikan Undang-undang a quo Pasal 10 ayat (2) Pasal 42 Angka 6 Pasal 10 ayat (2) 65 “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Pasal 11 ayat (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidangpenyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Angka 7 Pasal 11 ayat (1) Pasal 11 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. 8. Bahwa sistem Unbundling yang dihidupkan kembali dalam Undang-Undang a quo pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) yaitu pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan; keempat jenis usaha dilakukan tidak terintegrasi atau secara terpisah. Klausul norma tersebut praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan, yang jauh dari tujuan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan energi atau infrastruktur bagi warga negaranya sehingga menjadi jalan terjadinya privatisasi usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang tidak sejalan dengan kaedah konstitusional yang ada yang digariskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi; Gambar 1. Skema Gambar Sistem Penyaluran Ketenagalistrikan Berdasarkan Wilayah Usaha Konsumen Retail Distribusi Transmisi Pembangkitan 66 9. Bahwa dalam membaca dan mengartikan maksud daripada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo harus dibaca bersamaan secara keseluruhan satu pasal; 10. Bahwa Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (1) undang-undang a quo secara jelas membagi Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi 4 (empat) jenis usaha, yaitu: a. Pembangkitan tenaga listrik; b. Transmisi tenaga listrik; c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau d. Penjualan tenaga listrik. 11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo mengatur bahwa “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”. Bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo berarti 4 (empat) jenis usaha ketenagalistrikan dalam pasal 10 ayat (1) yaitu usaha pembangkitan listrik, usaha transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan Penjualan tenaga listrik pada prinsipnya dilakukan secara terpisah-pisah/tidak terintegrasi dan dimungkinkan dilakukan secara terintegrasi; 12. Bahwa dengan demikian Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo yang mengatur 4 (empat) jenis usaha dalam usaha penyediaan tenaga 67 listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara tidak terintegrasi atau terpisah-pisah (Unbundled) jelas bertentangan dengan kaedah konstitusi yang telah Mahkamah Konstitusi berikan dalam Putusan Nomor 111/PUU- XIII/2015 dan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 serta bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana Pasal 28D UUD 1945; 13. Bahwa dengan tetap dipertahankannya oleh pembuat UU a quo yakni Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) kembali menegasikan abainya pembentuk undang- undang mengenai pentingya pengusaan listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh negara; 14. Bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak telah ditegaskan oleh pembuat UU Ketenagalistrikan sebagaimana tertera dalam Konsideran Menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1); Konsideran Menimbang huruf a “bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Penjelasan Pasal 3 ayat (1) “Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar- besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.” 15. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan hal yang sama yaitu tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; Pertimbangan hukum Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 345 “Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh Negara” Pertimbangan hukum Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, halaman 105 angka [3.12] “Menimbang, setelah Mahkamah mengingatkan dan menegaskan pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi Negara dan mengusai hajat hidup orang banyak sehingga 68 karenanya harus dikuasai oleh Negara, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan paragaraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:” 16. Bahwa oleh karena itu tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 tenaga listrik harus dikuasai oleh Negara dalam hal ini oleh BUMN Ketenagalistrikan yakni PT. PLN (Perssero) ; 17. Bahwa makna “dikuasai oleh Negara” merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang kemudian secara konsisten Mahkamah Konstitusi juga menerapkannya dalam beberapa putusan lainnya yakni dalam perkara Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU- II/2004 jo Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 dan jo No 85/PUU-XI/2013 mengenai pengujian UU Sumber Daya Air menyatakan: “……. perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber- sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”------------------------------------- 18. Bahwa gagasan penguasaan negara dengan mandat kepada negara dalam pembuatan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) digunakan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran 69 rakyat. Khusus dalam hal fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 19. Bahwa lebih lanjut Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU- X/2012 dalam pengujian UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Hal. 100, Mahkamah Berpendapat penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945.” 20. Bahwa pada prakteknya kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (unbudled) adalah bertentangan dengan UUD 1945 merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan: “Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud;------- Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan;--- Menimbang bahwa dalil Para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang 70 sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam konsiderans “Menimbang” huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing;-------- Menimbang bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk;------------------------------------- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945; “ 21. Bahwa guna menegaskan kendali Negara secara terintegrasi dalam hal keterlibatan swasta baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyedia usaha ketenagalistrikan dalam Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo maka haruslah dimaknai secara konstitusional hanya BUMN dalam hal ini PLN sebagai “holding company” dengan keterlibatan badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya 71 masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company”;“ 22. Bahwa keberadaan Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo menyebabkan potensi peran Negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang. Koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing- masing pihak yang ada dalam undang-undang a quo dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran Negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; 23. Bahwa undang-undang a quo menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 dengan tidak menormakan dalam undang-undang a quo sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan justru mencantumkan kembali secara utuh ketentuan Pasal 10 ayat (2) Ketenagalistrikan dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan angka 7 Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 secara konstitusional relevan untuk dipertimbangkan dan dijadikan acuan dalam 72 menilai konstitusionalitas Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo; 24. Bahwa koridor konstitusional terhadap praktek privatisasi dan keterlibatan swasta baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyedia usaha ketenagalistrikan juga telah digariskan dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945; “ 25. Bahwa alih-alih menegaskan perubahan norma-norma konstitusional sebagaimana putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, undang-undang a quo justru memasukkan kembali norma yang sama dan tidak menyesuaikan tafsiran konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi; 26. Bahwa dengan dicantumkannya kembali redaksional Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan di dalam undang-undang a quo, maka Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 menjadi tidak berguna, terabaikan dan hilang kekuatan mengikatnya; 27. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sejatinya memang tidak sama sekali menghilangkan peran dan keterlibatan swasta dalam pelaksanaan usaha dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun syarat-syarat konstitusional dengan menukilkan pada putusan MK No 111/PUU- XIII/2015 Jo 001-021-022/PUU-I/200 mengenai pengujian UU Ketenagalistrikan 73 jo putusan MK No. 61/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN berupa: a. Keterlibatan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama dengan BUMN Ketenagalistrikan b. Kerjasama dilakukan dalam bentuk kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. c. Kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau d. Bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud atau mempunyai kewenangan untuk melakukan veto terhadap pengelolaan perusahaan atau mempunyai Golden Share e. Kepemilikan Pemerintah dalam saham mayoritas relatif harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan; 28. Bahwa secara faktual, semakin banyak dan tergantungnya negara dengan pembangkit swasta yang menyalahi konsep keterlibatan peran swasta dengan hilangnya negara sebagai pihak menentukan karena negara saat ini hanya membayar listrik yang dihasilkan pembangkit-pembangkit swasta (Independen Power Producer/IPP) tersebut dengan skema take or pay tanpa memiliki lagi peran pengelolaan dan pengambilan keputusan baik sebagai pemegang saham mayoritas relatif ataupun pihak yang menentukan lainnya dalam pengambilan keputusan; 29. Bahwa Proyek 35000 MW yang terus dijalankan sebagaimana dikutip dalam tulisan Indonesia Corruption Watch/ICW tahun 2020 dengan judul ”Siapa dibalik pembangkit Listrik” menunjukan keberadaan IPP semakin menggerus peran negara untuk menjadi pemasok listrik bagi kebutuhan rakyatnya, dimana dari dari jumlah 35.000 MW, ditargetkan 25% pembangkit dibangun oleh PLN, dan 74 75% dibangun oleh IPP melalui skema perjanjian pembelian listrik (Power Purchase Agreement/PPA); 30. Bahwa lebih ironis lagi, ditengah surplus kapasitas terpasang di jaringan jawa bali, pembangkit milik BUMN Ketenagalistrikan justru direncanakan untuk dipensiunkan dengan dalih tidak ekonomis, tidak ramah energi, ataupun sudah tidak efisien sedangkan pembangkit swasta/IPP saat ini masih ada yang dalam proses pembangunan bahkan terakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dimana dalam Perpres tersebut, PLTU baru masih diperbolehkan dibangun walaupun baru sebatas tertuangkan dalam RUPTL ;.. Pasal 3 ayat (4) huruf a Perpres 112 tahun 2022 Pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini; 31. Bahwa selanjutnya dengan semakin banyaknya unit-unit pembangkit listrik baru, baik yang dimiliki oleh swasta maupun BUMN selain PT PLN (Persero). Hal ini membuktikan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masih bersifat tidak terintegrasi (unbundling) dan tidak dikuasai oleh Negara. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan: ▪ Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Dan Entitas Anak/And Subsidiaries Laporan Keuangan Konsolidasian/ Consolidated Financial Statements 31 Desember 2021 Dan 2020/ December 31, 2021 And 2020, terlihat dalam halaman 181 bukti bahwa banyak perusahaan swasta murni lahir dan mengoperasionalkan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa keterlibatan PT PLN (Persero) di dalamnya; ▪ Menurut hasil riset yang dilakukan oleh PSI pada tahun 2019 dengan judul PEMETAAN SEKTOR ENERGI DAN PEKERJA DI SEKTOR ENERGI DI SELURUH INDONESIA ditemukan fakta bahwa; 1) Terdapat peningkatan kelahiran sektor swasta melalui IPP di dalam sector pembangkitan listrik. Pada tahun 2013, presentasi kapasitas listrik terinstal oleh IPP hanya 16,5%, namun pada tahun 2018 sebesar 23,6%. Sebaliknya terjadi terjadi penurunan kontribusi kapasitas terinstal oleh PLN pada tahun 2013 menjadi 72,1% di tahun 2018; 75 2) Terjadi peningkatan presentasi energi listrik yang dihasilkan oleh swasta melalui IPP pada tahun 2013 sebesar 24,27% menjadi 29,35% di tahun 2018. Sebaliknya terjadi penurunan “persentase” energi listrik yang dihasilkan oleh PLN di tahun 2013 sebesar 67,02% menjadi 66,72% di tahun 2018. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini; Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang Status Kepemilikan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PLN 34,205.24 39,257.55 40,295.2 39,651.8 39,651.8 41,696.67 Pembangkit Listrik Swasta (IPP) 7,601.83 7,950.68 8,964.54 11,370.87 13,269.93 13,635.29 Sewa Guna Usaha 4,296.43 4,412.37 3,692.48 3,508.56 3,004.24 2,490.51 Total 46,103.50 51, 620.6 52,889.22 54,664.49 55,925.97 57,822.47 3) Peningkatan produksi listrik dari tahun 2017 hingga 2021 juga terlihat jelas baik dari sewa maupun IPP dalam Laporan Tahunan 2021 halaman 209 4) Privatisasi sektor penyediaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum akan mengurangi akses orang miskin untuk mendapatkan listrik karena tarif/harga listrik cenderung naik, terlebih dengan semakin besarnya ketergantungan PLN pada pembangkit swasta (IPP) menandakan energi listrik tidak lagi dibawah kendali Negara dalam penguasaannya. Negara menghadapi resiko sabotase dari produsen listrik swasta sebagaimana yang terjadi di Venezuela. Contoh nyata yang telah terjadi di Indonesia adalah di Nias saat terjadi black out/pemadaman listrik total diakibatkan deadlock antara PLN dengan pembangkit listrik milik swasta; 76 32. Bahwa keberadaan IPP sebagai pemasok listrik di negeri ini semakin besar dan terus menggerus peran PLN sebagai BUMN Ketenagalistrikan yang diamanatkan oleh Konstitusi sebagai infrastruktur penyedia listrik. Statistik PLN 2021 menunjukan pada akhir Desember 2021, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit PLN (Holding dan Anak Perusahaan) mencapai 44.464,75 MW dengan total kapasitas terpasang nasional termasuk pembangkit sewa dan IPP adalah 64.553,04 MW, sehingga terdapat lebih dari 20 Ribu MW listrik bukan dari produksi sendiri milik BUMN Ketenagalistrikan; 33. Bahwa ironisnya, saat ini bukan hanya IPP swasta yang terlibat dalam usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. BUMN lainnya yang bidang utama usaha bisnisnya bukan dibidang ketenagalistrikan pun ikut terlibat dalam usaha ketanagalistrikan menjadi seperti IPP (pembangkit swasta) karena negara juga membeli listrik dari IPP kepemilikan BUMN non ketenagalistrikan tersebut; 34. Bahwa IPP swasta, kepemilikan negara yang tidak dominan, termasuk halnya BUMN yang bisnis utamanya bukan bergerak dibidang listrik menurut Para Pemohon telah mengabaikan keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak hanya putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015, tapi jauh sebelum itu sudah ada koridor konstitusional mengenai konsep penguasaan negara dalam bidang listrik melalui putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003; 35. Bahwa baik putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 maupun putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 menegaskan hanya PT PLN lah sebagai BUMN Ketenagalistrikan yang diberikan wewenang untuk menjalankan infrastruktur ketenagalistrikan, kalaupun BUMN lain terlibat maka dibentuk holding Company dengan PT PLN sebagai induknya, bukannya membentuk IPP BUMN rasa swasta yang semakin merusak tatanan konstitusional usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sebagai cabang produksi strategis yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; 36. Bahwa mengacu pada Laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020 PT perusahaan listrik negara dan entitas anak/and subsidiaries, mulai halaman 180 dapat dilihat dengan jelas terdapat puluhan IPP yang telah beroperasi dan Para Pemohon yakini secara konstitusional mencerminkan hilangnya pengusaan negara karena tidak terpenuhinya syarat pengusaan negara baik dengan skema pemilikan saham mayoritas maupun minoritas menentukan sebagaimana ditegaskan melalui putusan MK No 111/PUU- 77 XIII/2015 Jo 001-021-022/PUU-I/200 mengenai pengujian UU Ketenagalistrikan jo putusan MK No. 61/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN; 37. Bahwa terlebih keberadaan pembangkit listrik tersebut terindiikasi menggunakan skema unbundling di bisnis pembangkitan yang diduga kuat dilakukan secara inkonstitusional dan menyalahi konsep pengusaan listrik oleh negara sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana maksud dari putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 maupun putusan MK No 111/PUU-XIII/2015, beberapa pembangkit baik IPP swasta maupun IPP kepemilikan BUMN non PT. PLN diantaranya; • PT. Pertamina Star Energy Geothermal Ltd periode 2000-2030, 2007- 2037 • Perum Jasa Tirta PLTA, periode 2017-2022 • PT Bosowa Energi PLTU Jeneponto-2, Sulawesi Selatan, periode tahun 2018-2048 • PT Pertamina Geothermal PLTP Lumut Balai, periode 2019-2049 • PT Sumber Segara Primadaya PLTU Jawa-8, Jawa Tengah, periode 2019-2049 38. Bahwa lebih dari itu, putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 maupun putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Ketenagalistrikan jo putusan MK No. 61/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN nampaknya semakin terabaikan dengan perencanaan dibangun pembangkit IPP yang sebagian bahkan dibangun di wilayah jawa bali yang saat ini sudah surplus energi serta pembangkit yang direncanakan tersebut beberapa juga tidak menggunakan energi baru terbarukan, tercatat dalam halaman 183 Laporan keuangan konsolidasian per 31 desember 2021 dan 2020 PT perusahaan listrik negara dan entitas anak/and subsidiaries, misalnya sebagai contoh: Perusahaan (Proyek) Bahan Bakar Periode Status PT Bhumi Jati Power (PLTU Jawa-4 (FTP2) Batubara/Coal 2022 - 2047 Tahap Pembangunan/Construction Stage 78 PT Bhimasena Power Indonesia (PLTU Jawa Tengah) Batubara/Coal 2024 - 2049 Tahap Pembangunan/Construction Stage PT Jawa Satu Power (PLTGU Jawa-1) LNG 2022-2047 Tahap Pembangunan/Construction Stage PT Tanjung Jati Power Company )PLTU Jawa-3 (FTP2)) Batubara/Coal 2025-2055 Tahap Pendanaan/Financing Stage Star Energy Geothermal Ltd. (Wayang Windu #3, Jawa Barat/West Java) Panas Bumi/Geothermal 2026 - 2056 Eksplorasi/Exploration PT Sejahtera Alam Energy (PLTP Baturraden, Jawa Tengah/Central Java) Panas Bumi/Geothermal 2028 - 2058 Eksplorasi/Exploration PT Bakrie Darmakarya Energi (PLTP Telaga Ngebel, Jawa Timur/East Java) Panas Bumi/Geothermal 2027 - 2057 Eksplorasi/Exploration PT Abu Dhabi Future Energy Company PJSC -Masdar dan/and PT PJBI PLTS Cirata Surya/Solar Surya/Solar 2022 - 2047 Tahap Pembangunan/Construction Stage PT Medco Cahaya Geothermal (PLTP Ijen, Jawa Timur/East Java) Panas Bumi/Geothermal 2024 - 2054 Eksplorasi/Exploration PT Sintesa Banten Geothermal (PLTP Rawadano, Banten) Panas Bumi/Geothermal 2025 - 2055 Eksplorasi/Exploration 39. Bahwa BUMN yang diberikan kewenangan untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 haruslah merupakan PT PLN (Persero) dan bukan BUMN lain maupun swasta. PT PLN (Persero) bersama BUMN Ketenagalistrikan lainnya dibidang pembangkitan yakni PT. PLN Indonesia Power (dahulu PT. Indonesia Power) dan PT. PLN Nusantara Power (dahulu PT. PJB) merupakan BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan sebagaimana 79 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (selanjutnya disebut sebagai PP 23/94) yang menyatakan: Pasal 2 “Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah: 1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan; 2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk: a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi; b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. 3. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; 4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 40. Bahwa guna menegaskan kendali Negara melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, Para Pemohon memohonkan: a. Kata “dapat” pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; b. Frasa “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero); c. Frasa “badan usaha milik badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 80 III. B MENIADAKAN PENGAWASAN PUBLIK MELALUI PERAN DPR RI UNTUK TERLIBAT DALAM MENETAPKAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN) 41. Bahwa listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka sudah sepatutnyalah penetapan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dalam perencanaanya melibatkan berbagai pihak termasuk dalam hal ini masyarakat melalui keterwakilannya di DPR RI; 42. Bahwa para pemohon meyakini Listrik pada saat ini adalah suatu katalisator untuk mencapai tujuan bernegara sehingga mustahil suatu negara dapat mencapai kemajuan dalam menyejahterakan rakyatnya tanpa ada pengelolaan listrik yang cukup, baik dan berkeadilan; 43. Bahwa konstitusi Republik Indonesia telah mengamanatkan dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 44. Bahwa guna melaksanakani ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), pemerintah haruslah melibatkan suluruh unsur masyarakat dalam pengelolaan cabang- abang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam hal ini listrik sejak dalam penyusunan perencanaan. Bahwa dalam rangka melaksanakan hal tesebut telah disusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (selanjutnya disebut sebagai RUKN) yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut sebagai PP 14/12) yang menyatakan “Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.”yang menyatakan “Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.” 45. Bahwa RUKN didasarkan pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 143 K/20/MEM/2019 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2038 81 (selanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM 143/19). RUKN berisikan antara lain tentang: ▪ Kebijakan ketenagalistrikan nasional, ▪ Rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, ▪ Kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, ▪ Proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, ▪ Potensi sumber energi primer di wilayah provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik serta kebutuhan investasinya; 46. Bahwa perencanaan jangka panjang ketenagalistrikan dalam hal ini adalah RUKN pada hakekatnya menjadi kepentingan bagi hajat hidup orang banyak harus memberi ruang yang cukup bagi DPR sebagai representasi rakyat, untuk berpartisipasi dalam perencanaan umum ketenagalistrikan nasional tersebut sebagaimana lazimnya fungsi konstitusional DPR RI yang selama ini melekat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan; Bahwa pentingnya pengawasan termasuk didalamnya keterlibatan publik akan menjadikan perencanaan ketenagalistrikan semakin transparan sehingga dapat meniadakan kesalahan perencanaan yang dapat berpengaruh pada beban yang akan ditanggung oleh Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia selaku konsumen listrik; 47. Bahwa konsep Penguasaan Negara dalam Fungsi Pengawasan dari DPR RI (toezichhoudensdaad) menjadi satu kesatuan dengan 3 fungsi lainnya yang harus ada sebagaimana makna konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yakni Fungsi pengurusan (Bestuursdaad), Fungsi pengaturan (Regelendaad), dan Fungsi pengelolaan (Beheersdaad); 48. Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebagaimana ketentuan Pasal 8 PP 14/12; 49. Bahwa usaha penyediaan energi listrik sebagai hal yang diatur dalam RUKN merupakan salah satu bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak dan oleh karenanya penyelenggaraan penyediaan energi listrik harus dilakukan secara merata, andal dan berkelanjutan serta dalam penyusunan RUKN haruslah didasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi dan 82 partisipasi pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan, termasuk dalam hal ini DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia; 50. Bahwa pada dokumen RUKN tersebut, disebutkan Sumber investasi untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dipenuhi dari berbagai sumber investasi, yaitu APBN/PMN sebagai penyertaan modal pemerintah (equity), dana internal PT PLN (Persero), dan pinjaman baru; 51. Bahwa untuk lebih jelasnya Para Pemohon akan menggambarkan Alur Perencanaan Ketenagalistrikan sebagaimana Hasil Riset yang dilakukan oleh ICEL pada tahun 2018 dengan judul “MENGENAL KEBIJAKAN PERENCANAAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL”; 83 Menjadi dasar penyusunan • Pasal 30 PP No 79/2014 • Pasal 8 PP No 23/2014 Sebagai rujukan [Pasal 3 (1) Perpres 22/17] Sebagai Pedoman Mengacu pada [Pasal 3(2) Pasal 11 Permen ESDM Perpres 22/17] 24/15 Menjadi rujukan • Draft RUKN • RUPTL Sebagai rujukan Memperhatikan [Pasal 3 (1) Perpres 22/17) Pasal 14 PP 14/12 52. Bahwa alih-alih memperkuat peran pengawasan dalam perencanaan usaha ketenagalistrikan nasional, Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo menghilangkan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Kebijakan Energi Nasional (PP 79 tahun 2014) Rencana Umum Energi Nasional (Perpres 22/2017) Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (Perpres 22/2017) Rencana Umum Energi Daerah (Perda) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi RUPTL 84 Rakyat Republik Indonesia.” hal ini berarti telah meniadakan pentingnya fungsi pengawasan DPR RI dalam rencana umum energi nasional sebagaimana pernah diatur sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan “Rencana umum ketenagakerjaan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” ; 53. Bahwa guna penguatan partisipasi publik dan pengawasan dalam setiap perencanaan usaha ketenagalistrikan nasional seharusnya bukan hanya sekedar berkonsultasi, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Sehingga tanpa adanya peran DPR RI tersebut maka hilang pula salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik. 54. Bahwa hal tersebut lebih lanjut akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan dalam hal usaha penyediaan ketenagalistrikan karena sebagaimana dalam Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM No. S- 756/MBU/09/202 yang menerangkan bahwa manakala terdapat kelebihan pasokan listrik dimana kelebihan pasokan listrik tersebut harus ditanggung oleh Negara dengan APBN sebagai konsekuensi adanya pendanaan insvestasi, dan salah satu penyebabnya adalah kelebihan pasokan listrik tersebut adalah kesalahan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Disisi lain pula, manakala terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia; 55. Bahwa dengan listrik telah diakui oleh konstitusi merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”; 85 III. C PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM HANYA DAPAT DILAKUKAN DI WILAYAH YANG BELUM TERJANGKAU OLEH NEGARA 56. Bahwa Negara bertanggung jawab dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik di wilayah yang telah terjangkau maupun wilayah yang belum terjangkau untuk menyediakan pasokan listrik bagi masyarakat; 57. Bahwa pasal mengenai penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo; Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (1) dan (2) (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan Tenaga Listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Penjualan kelebihan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. 58. Bahwa praktek penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana pasal tersebut di atas merupakan praktek dimana pembangkitan listrik milik swasta yang peruntukan dan penggunaannya untuk kepentingan sendiri namun pada kenyataannya terdapat kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai. Kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkitan milik swasta ini selanjutnya diatur dalam UU a quo dapat disalurkan untuk digunakan oleh kepentingan umum melalui penjualan kepada PT PLN (Persero); 59. Bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam Pasal 42 angka 15 dalam Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo secara multi tafsir mengandung pengertian mengatur penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan dalam 2 kondisi yaitu: a. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau; atau b. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang telah terjangkau; 60. Bahwa faktanya saat ini untuk daerah yang telah terjangkau listrik untuk kepentingan umum terjadi kelebihan pasok tenaga listrik, sehingga berdasarkan mekanisme take or pay dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana Negara 86 dengan APBN melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan diwajibkan membayar kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai dari unit pembangkit listrik milik swasta; 61. Bahwa mohon perhatian yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi, kelebihan pasokan listrik dari usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri seyogyanya tidak akan terjadi manakala produksi listrik pemegang perizinan berusaha yang memproduksi listrik sendiri disesuaikan dengan kebutuhannya, kecuali terdapat siasat tersembunyi dengan sengaja membuat kelebihan pasokan listrik yang menjadikan tak ubahnya seolah menjadi pemegang perizinan berusahan usahan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum karena ada niat menjual kelebihan pasokan dari awal; 62. Bahwa oleh karena itu sesungguhnya berdasarkan penalaran wajar seharusnya tidak ada penjualan kelebihan pasokan listrik oleh pemegang perizinan usaha untuk kepentingan sendiri, namun jikapun terdapat kelebihan pasokan listrik maka sewajarnya jika pun negara membeli haruslah dengan harga yang sangat murah; 63. Bahwa jikapun terpaksa, penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau dapat dibenarkan sepanjang: a. Negara melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan belum dapat menjangkau, namun manakala penjualan kelebihan tenaga listrik yang sejatinya dilakukan oleh bukan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dilakukan di wilayah yang telah terjangkau maka karena pembelian kelebihan tenaga listrik kepada swasta tersebut berdampak pada membebani APBN, maka negara dalam hal ini melalui BUMN Ketenagalistrikan hanya dapat membayar dengan harga yang sangat murah dibawah harga keekonomian, dan b. Terdapat jangka waktu terbatas dan rencana berapa lama negara membeli kelebihan pasokan listrik tersebut untuk kemudian negara melalui BUMN Ketenagalistrikan hadir di wilayah tersebut dan membuat energi (listrik) sendiri tanpa membeli kelebihan pasokan dari pemegang perizinan berusaha untuk kepentingan sendiri tersebut; 64. Bahwa dengan kondisi PT PLN (Persero) kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada 87 harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Pembebanan APBN yang seharunya dapat dialokasikan untuk kepentingan publik lainnya terpaksa untuk pembayaran pembelian listrik kepada swasta ini sangatlah merugikan Para Pemohon sebagai pembayar pajak dan konsumen pengguna listrik sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; 65. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut kata “dapat” pada Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik; III. D.PRAKTEK SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK INKONSTITUSIONAL 66. Bahwa Pasal 42 angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU a quo mengatur mengenai sewa jaringan milik BUMN Ketenagalistrikan yang dapat dilakukan oleh pembangkit swasta atau berpotensi milik BUMN non ketenagalistrikan yang merupakan pemegang perizinan usaha keenagalistrikan untuk kepentingan sendiri; Pasal 42 angka 23 Pasal 33 Undang-Undang a quo (1) Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penjelasan Pasal 42 Angka 23 Pasal 33 Ayat (1) Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi danlatau distribusi tenaga listrik. Pasal 33 Ayat (2) Dalam memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha 88 67. Bahwa guna memahami secara utuh, perlu kiranya para pemohon jelaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik terdiri dari 2 hal, yakni untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang pasalnya tidak diubah dalam UU a quo; Pasal 9 Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 68. Bahwa sesungguhnya bagi pemegang perizinan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri telah dilarang dalam UU a quo sendiri untuk memperjualbelikan tenaga listrik yang termuat melalui penjelasan Pasal 42 angka 8 Pasal 13 ayat (1) UU a quo; Pasal 42 Angka 8 Pasal 13 Ayat (l) Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. 69. Bahwa Praktik Sewa Jaringan pada dasarnya adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang mempergunakan asset transmisi milik usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dalam hal ini dimiliki oleh BUMN Ketenagalistrikan (in casu PT. PLN (persero)); 70. Bahwa dibolehkannya sewa jaringan berdasarkan pasal a quo, menurut Para Pemohon berpotensi merugikan masyarakat setidaknya dikarenakan 2 hal utama, pertama kerentanan terjadinya gangguan padam listrik akibat ketidakmampuan menggangkat beban/Black Out Listrik dan kedua penyalahgunaan sewa jaringan oleh perusahaan pembangkit swasta/IPP secara inkonstitusional; 71. Bahwa potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”; 72. Bahwa sebagaimana telah terurai mengenai konsep penguasaan Negara dalam usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk kepentingan umum, Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 dan putusan perkara nomor 001-021-022/PUU-I/2003 89 menegaskan secara konsisten dan tegas “tenaga listrik termasuk kedalam cabang-cabang produksi yang strategis, penting bagi Negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu konstitusi telah menegaskan harus dikuasai Negara mulai dari usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, hingga Penjualan; 73. Bahwa penyediaan transmisi saat ini dilakukan tunggal oleh PT. PLN (Persero) dan selaras dengan makna pengusaan energi listrik untuk kepentingan umum oleh negara yang dijalankan BUMN Ketenagalistrikan in casu PT. PLN (Persero), namun demikian sewa jaringan sangat mungkin terjadi pada bagian transmisi yang dapat digunakan tidak hanya oleh pemegang perizinan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum, namun juga digunakan oleh pemegang perizinan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri.; 74. Bahwa pada prakteknya, berbagai upaya yang terindikasi untuk melakukan pemisahan penguasaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum mulai dilakukan dengan/ melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya inkonstitusional, misalnya dengan dibentuknya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Istrik Dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik yang didalamnya mengatur jaringan yang dapat dikerjasamakan. Padahal jaringan itu milik PT. PLN sendiri, selain itu juga mengatur pembentukan badan usaha transmisi tenaga listrik yang terkait dengan jaringan transmisi yang sangat strategis, padahal selama ini jaringan transmisi telah dikelola secara baik oleh PT. PLN(Persero); 75. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Bidang Transmisi sebagai bagian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum memiliki peran yang sangat strategis dan vital, sehingga tidak dapat dilakukan sewa jaringan oleh unit usaha ketenagalistrikan lain yang dapat disalahgunakan dan berpotensi terganggungnya sistem transmisi itu sendiri; 76. Bahwa sistem transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN (Persero) merupakan sistem interkoneksi antar daerah, sebagai contoh interkoneksi Jawa-Bali, oleh karena itu menyewakan transmisi kepada pihak lain baik untuk digunakan dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri terlebih untuk swasta dan diperjualbelikan membuat kerentanan sistem transmisi interkoneksi yang dapat menimbulkan potensi 90 terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sehingga menyebabkan listrik padam dan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya, sebagai ilustrasi, Para Pemohon uraikan sebagai berikut: 91 Kondisi Interkoneksi Tanpa Ada Sewa Jaringan Kondisi Interkoneksi dengan adanya Sewa Jaringan Sebagai contoh bagaimana mekanisme sewa jaringan dalam sistem interkoneksi jawa bali berikut pemisalannya: Pembangk it Swasta BEB 92 Pembangkit Milik swasta (missal PLTU) berada di Jawa Bagian Barat, kemudian pembangkit tersebut masuk kedalam Transmisi Milik PLN untuk menghantarkan ke Beban (misal Pabrik) di wilayah Jawa Bagian Timur yang di butuhkan oleh Pembangkit Milik Swasta tersebut. Sehingga dalam Transmisi Sistem Interkoneksi Jawa-Bali terdapat 2 fungsi yaitu: 1) PLN menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit-pembangkit kepada pusat-pusat beban, bisa berupa pabrik ataupun masyarakat umum. 2) PLN menyalurkan tenaga listrik dari Pembangkit milik swasta yang melakukan praktik sewa jaringan kepada Beban spesifik yang di inginkan oleh pelaku sewa jaringan. Dan Praktik penggunaan 2 fungsi tersebut, sangat berisiko untuk terjadinya gangguan dalam Transmisi Sistem Interkoneksi. Dan bila timbul gangguan yang menyebabkan blackout (padam total) pada seluruh Transmisi Sistem Interkoneksi, maka yang menjadi korban langsung adalah masyarakat umum pengguna listrik. 77. Bahwa dalam prakteknya, sewa jaringan dalam transmisi interkoneksi dalam gambar diatas dapat berpotensi terjadinya Blackout. Terlebih secara logika, bila terdapat beban dari pembangkit milik swasta yang masuk di transmisi interkoneksi, lalu terjadi gangguan/trip dari pembangkit milik swasta tersebut maka dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengangkat beban (blackout), sebagai analoginya, sebuah beban yang tadinya diangkat bersama oleh lima orang, kemudian satu orang hilang, yang mengakibatkan beban yang sama menjadi harus di angkat oleh 4 orang. Ketidakmampuan untuk mengangkat beban tersebut dalam ketenagalistrikan dinamakan blackout; 78. Bahwa potensi terjadinya blackout dapat mengakibatkan terganggunya hak rakyat untuk menikmati ketersediaan listrik. Terlebih siapa yang akan menanggung kerugian lagi jika terjadi blackout? apakah bila praktik sewa jaringan menyebakan terjadinya Blackout dan menyebabkan kerugian pada masyarakat, Pihak yang melakukan sewa jaringan akan bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi? 79. bahwa pihak Pihak yang melakukan sewa jaringan akan berkilah bahwa terjadinya Blackout di sebabkan oleh ketidakhandalan sistem yang merupakan 93 tanggung jawab Pihak yang menyewakan Transmisi sistem interkoneksi dalam hal ini PT. PLN. Sehingga pada akhirnya PLN yang harus bertanggung jawab atas Blackout yang disebabkan oleh Praktik Sewa Jaringan; ironisnya lagi, bila PT. PLN tidak mampu mampu membayar kompensasi tersebut, maka PT. PLN akan meminta subsidi kepada Negara yang berasal dari urunan rakyat dengan berbagai mekanismenya. Jadi secara garis besar, dapat dikatakan bahwa bila terjadi Black out yang disebabkan oleh Praktik sewa jaringan (penyewanya Pemegan perizinan berusaha usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri), maka Rakyat akan mendapat kompensasi yang uangnya dialokasikan oleh rakyat itu sendiri; 80. Belajar dari kejadian blackout tanggal 4 Agustus 2019, dimana blackout terjadi kurang lebih selama 6 (enam) jam dan menyebabkan kerugian masyarakat puluhan milyar rupiah sehingga PLN memberikan kompensasi sebesar Rp 865 miliar kepada pelanggan yang terdampak ▪ https://www.cnbcindonesia.com/news/20190903192427-4- 96906/efek-blackout-pln-beri-kompensasi-terbesar-sepanjang-sejarah ▪ https://money.kompas.com/read/2019/08/05/093400126/black-out- listrik-penyebab-hingga-dampaknya?page=all ▪ https://www.beritasatu.com/ekonomi/574357/pemadaman-listrik-pln- bayarkan-kompensasi-rp-840- 81. Bahwa lebih dari itu, potensi sistem transmisi disalahgunakan dengan klausula sewa jaringan juga dapat terjadi dengan praktek usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ataupun yang dilakukan oleh Non BUMN Ketenagalistrikan, misalnya karena dampak Surplus energi Penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Excess Power) dapat digunakan oleh perusahaan yang awalnya untuk kepentingan sendiri kemudian untuk menjual listrik secara permanen dengan memanfaaakan jaringan listrik yang ada secara terus menerus, bukan karena sisa, dan dijual dengan harga tidak murah;Bahwa mohon dijadikan pertimbangan yang mulia majelis hakim; 82. Bahwa lebih dari itu sesungguhnya kesadaran akan bahaya praktek sewa jaringan bagi pemegang perizinan usaha ketenagalsitrikan untuk kepentingan sendiri telah dilarang dalam UU a quo sendiri untuk diperjual belikan yang termuat melalui penjelasan Pasal 42 angka 8 Pasal 13 ayat (1) UU a quo; Pasal 42 Angka 8 Pasal 13 Ayat (l) 94 Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. 83. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum dan penyalahgunaan sewa jaringan oleh pembangkit listrik swasta/IPP secara inkonstitusional maka Para Pemohon memohon Frase “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU no 6 tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 84. Bahwa dengan potensi semakin tergerusnya penguasaan listrik oleh negara yang mengarah pada privatisasi listrik yang tidak sesuai dengan panduan konstitusional yang pernah ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi, skema penjualan kelebihan listrik yang inkonstitusional, praktek sewa jaringan yang berpotensi menciptakan banyak kerugian tidak hanya bagi keuangan negara tapi kerugian teknis bagi masyarakat dalam memanfaatkan listrik yang telah ada, serta kurangnya partipasi pengawasan publik melalui DPR RI dalam perencanaan usaha ketenagalistrikan, Para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon sesuai kaedah konstitusional mengenai usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang pernah diputus oleh mahkamah dan masih sangat relevan keberlakuannya hingga kini; 85. Bahwa Para Pemohon berharap tidak terjadi lagi kasus Blackout seperti yang terjadi di Pulau Nias pada Tahun 2016, dimana hal tersebut diduga kuat terjadi karena hilangnya penguasaan negara dalam penyediaan listrik di Pulau Nias karena negara tergantung dari listrik swasta, yang karena permasalahan pembayaran mengakibatkan listrik padam dan masyarakat harus hidup tanpa adanya listrik sama sekali selama 5 hari; - https://news.okezone.com/read/2016/04/02/340/1352398/tak-ada-pasokan- listrik-kepulauan-nias-gelap-gulita - https://www.merdeka.com/uang/ini-penyebab-terjadinya-pemadaman-listrik- di-nias-versi-pln.html IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 95 2. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI; 3. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan frasa “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero); 5. Menyatakan frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 96 6. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik; 7. Menyatakan frasa “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-130 sebagai berikut: P – 1.1 KTP atas nama M Abrar Ali - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 1.2 Keputusan Musyawarah Nasional SP PLN No: 13/SK/MUNAS/SP PLN/2023 tentang Penetapan Ketuan Umum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Periode 2023- 2027 - SDA Memutuskan Mengesahkan Saudara M Abrar Ali Sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PT. M Abrar Ali merupakan Ketua Umum terpilih SP PLN yang berhak mewakili SP PLN sebagai Pemohon V dalam pengujian UU a quo 97 PLN (Persero) Periode 2023-2027 Secara aklamasi P – 1.3 Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001 - SDA SP PLN sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan P – 1.4 Anggaraan Dasar Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) - SDA 1. M Abrar Ali berhak mewakili Pemohon I mewakili SP PLN (Persero) sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga SP PLN 2. Pemohon I memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya P – 2.1 KTP atas nama Dwi Hantoro - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 2.2 KTP atas nama Andi Wijaya - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 2.3 Surat Keputusan Pengurus Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat No: 032/KEP/PP- IP/PST/XII/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Indonesia Power Periode 2020-2023 - SDA Pemohon II dalam pengujian a quo dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris I PP IP, Andi Wijaya, dan berhak bersama- sama Ketua Umum mewakili untuk dan atas nama PP IP P – 2.4 Surat Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No: 06/KONGRES- VIII/PP-PT IP/2020 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power - SDA Pemohon II dalam pengujian a quo diwakili Ketua Umum PP IP, Dwi Hantoro, dan berhak bersama-sama Sekretaris I mewakili untuk dan atas nama PP IP P – 2.5 Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: Persatuan Pegawai Indonesia Power sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini 98 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001 - SDA dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan P – 2.6 Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar PP IP - SDA 1. Dwi Hantoro dan Andi Wijaya berhak mewakili Pemohon II mewakili PP IP sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PP IP 2. Pemohon II memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya P – 3.1 KTP atas nama Agus Wibawa - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 3.2 KTP atas nama Ide Bagus Hapsara - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 3.3 Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Nomor. 002.K/SP-DPP/2022 Tentang Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Masa Bakti 2022 – 2025 - SDA Sdr Agus Wibawa dan Ide Bagus Hapsara merupakan ketua umum dan Sekretaris Jenderal Terpilih Serikat Pekerja Pemohon III yang melakukan pengujian permohonan a quo. P – 3.4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal SP PJB - SDA 1. Pemohon III yang diwakili oleh Agus Wibawa dan Ede Bagus Hapsara sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga 2. Pemohon III memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya 99 P – 3.5 Surat Pemerintah Kota Surabaya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tanda Bukti Pentatan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) Nomor Bukti Pencatatan: No.02/SP/DPP- INDP/IV/09/2002, tanggal 25 September 2002 - SDA Pemohon III, SP PJB sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan P – 4.1 KTP atas nama R. Abdullah - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 4.2 KTP atas nama Afif Johan - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 4.3 Surat Keputusan No: Kep.15/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/VI/2022 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Masa Bhakti 2022 – 2027 - SDA Pemohon IV diwakili masing-masing oleh ketua umum dan sekretaris umum dalam organisasi serikat pekerja PP SP KEP SPSI P – 4.4 Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 jo tanda bukti pencatatan Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan, Nomor Bukti Pencatatan: 113/V/N/VIII/2001 tanggal 1 Agustus 2001 - SDA Federasi SP KEP SPSI sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan P – 4.5 AD-ART FSP KEP SPSI - SDA 1 R Abdullah dan Afif Johan berhak mewakili Pemohon IV mewakili Federasi SP KEP SPSI sesuai Anggaran Dasar Federasi SP KEP SPSI 2 Pemohon IV memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak 100 pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya; P – 5.1 KTP atas nama Sunandar - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 5.2 Surat Keputusan Nomor SK 01/DPP/FSP-KEP/XI/2021 Tentang Susunan Pengurus DPP FSP KEP periode Masa Bakti 2021-2026 - SDA Sunandar sebagai ketua umum terpilih Pemohon V dan berhak mewakili pemohon VI melakukan pengujian a quo P – 5.3 Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2, tanggal 17 Oktober 2012 Hal: Pencatatan dan pemberian Nomor Bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Atas nama DPP FSP KEP - SDA Pemohon V, FSP KEP KSPI sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan P – 5.4 Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kimia energi, Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi dan umum dan Federasi Kimia energi pertambangan Minyak dan Gas Bumi Umum - SDA 1. Sunandar berhak mewakili Pemohon V mewakili FSP KEP KSPI sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga 2. Pemohon V memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya P – 5.5 Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia energi, Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi dan umum dan Federasi Kimia energi pertambangan Minyak dan Gas Bumi Umum - SDA 1. Sunandar berhak mewakili Pemohon V mewakili FSP KEP KSPI sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga 2. Pemohon V memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan 101 menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya P – 5.6 Peraturan Organisasi FSP KEP Nomor 10/DPP/FSP- KEP/III/2022 Tentang Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2021-2026 - SDA Pasal 4 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Umum 1. Bertindak untuk dan nama organisasi dala m rangka tugas internal maupun esternal organisasi dengan tetap berpedoman pad aAD dan RT SP KEP dan FSP KEP -SDA Sunandar berhak mewakili FSP KEP KSPI sebagai Pemohon V dalam perkara pengujian a quo P - 5.7 Surat Mandat Nomor: 036/DPP/FSP-KEP/IV/2023, tanggal 3 April 2023 DPP FSP KEP memberikan mandat kepada perwakilan organisasi DPP FSP KEP kepada: Sunandar (Ketua Umum DPP FSP KEP) Sunandar berhak mewakili FSP KEP KSPI sebagai Pemohon V dalam perkara pengujian a quo P – 6.1 KTP atas nama Abdul Hakim Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 6.2 Surat Keputusan Nomor 0012/SK/PP-PPMI’98- JKT/IV/2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 -SDA Abdul Hakim merupakan Ketua Umum terpilih Pemohon VI P – 6.3 Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor : 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 - SDA Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan P – 6.4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPMI ‘98 1. Abdul Hakim berhak mewakili Pemohon VI mewakili FSPI sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PPMI ‘98 102 2. Pemohon VI memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya P – 6.5 Surat Mandat PPMI ‘98 No: 012/PP-PPMI98/IV/23, tanggal 1 April 2023 kepada Abdul Hakim (Ketua Umum PPMI 98) Mandat yang diberikan: Melakukan pengujian formil ataupun materiil di Mahkamah konstitusi bagian ketenagakerjaan maupun ketenagalistrikan UU atas pengesahan perppu cipta kerja oleh DPR melalui wadah GEKANAS Abdul Hakim memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan permohonan terhadap UU a quo mewakili PPMI ‘98 P – 7.1 KTP atas nama Sofyan Bin Abd Latif -SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 7.2 Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor : 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi, Periode 2015-2020 -SDA Sdr Sofyan merupakan ketua umum terpilih Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi P – 7.3 Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001-SDA Pemohon VII, FSP Pariwisata Reformasi sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan P – 7.4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi 1. Pemohon VII yang diwakili oleh Sofyan berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga 103 2. Pemohon VII memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya P – 8.1 KTP atas nama Roy Jinto Ferianto - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 8.2 KTP atas nama Moch Popon, S.H - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 8.3 Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor: Kep. 13/MUNAS VIII FSP TSK- SPSI/XI/2019 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Komposisi dan Personalia Pengurus PP FPS TSK- SPSI Masa Bakti 2019-2024 - SDA Roy Jinto Ferianto dan Moch. Popon Merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP FSP TSK SPSI sebagai Pemohon VIII P – 8.4 Surat Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 89/V/N/VII/2001 tanggal 17 Juli 2001 Pemohon VIII, FSP TSK SPSI sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan P – 8.5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil 1. Pemohon VIII yang diwakili oleh Roy Jinto Ferianto dan Moch Popon berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga 2. Pemohon VIII memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya 104 P – 9.1 KTP atas nama Zulkarnaen – SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P – 9.2 Surat Keputusan No. 001/PP-SPAG/XII/2020 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group dan DPO Periode 2020- 2023 - SDA Zulkarnaen Merupakan Ketua Umum terpilih PP SPAG Periode 2020-2023 sebagai Pemohon IX P – 9.3 Anggaran Dasar SPAG - SDA 1. Pemohon IX yang diwakili oleh Zulkarnaen berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga 2. Pemohon IX memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya P – 9.4 Anggaran Rumah Tangga SPAG 1. Pemohon IX yang diwakili oleh Zulkarnaen berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga 2. Pemohon IX memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya P – 9.5 Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigraisi, dan Energi Bukti Perubahan Nama dan/atau Lambang SP/SB, tertanggal 23 Maret 2021 SPDAG menjadi SPAG Nomor Bukti Pencatatan: 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 - SDA Pemohon IX, SPAG sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan 105 P – 9.6 Surat Mandat Nomor: 004/PP- SPAG/IV/2023 tanggal 1 April 2023 Memberikan mandat kepada Zulkarnaen (Ketua Umum SPAG) Mengajukan pengujian formil dan materiil UU No 6 tahun 2023 Pemohon IX memandatkan Zulkarnaen untuk mewakili SPAG mengajukan permohonan penugjian a quo P -10.1 KTP atas nama Indra Munaswar - SDA Merupakan warga Negara Indonesia sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi P-10.2 Surat Kepengurusan DPN FSPI Periode 2022 – 2026 Pemohon X dalam pengujian a quo diwakili Ketua Umum FSPI, Indra Munaswar mewakili untuk dan atas nama FSPI P-10.3 Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No: 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 jo Nomor Bukti Pencatatan: 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001 - SDA Federasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai kelompok orang yang mewakili kepentingan yang sama dalam hal ini dalam wadah serikat pekerja tercatat di instansi ketenagakerjaan P-10.4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPI 1. Indra Munaswar berhak mewakili Pemohon X mewakili FSPI sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSPI 2. Pemohon X memiliki tujuan dan fungsi melaksanakan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai AD ART organisasi dengan memperjuangkan perbaikan terhadap regulasi perburuhan agar tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pekerja/serikat pekerja yang akan menghambat kesejahteraan anggota beserta keluarganya P-11.1 KTP dan NPWP Pemohon XI atas nama Laksono Widodo ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan 106 penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P-11.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XI atas nama Laksono Widodo Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara yg mengakibatkan kenaikan harga listrik P-11.3. Rekening Listrik Pemohon XI atas nama Laksono Widodo ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 12.1 KTP dan NPWP Pemohon XII atas nama Maulana Ichwan Iskandar ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan 107 hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 12.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XII atas nama Maulana Ichwan Iskandar Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara yg mengakibatkan kenaikan harga listrik P – 12.3. Rekening Listrik Pemohon XII atas nama Maulana Ichwan Iskandar ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 13.1 KTP dan NPWP Pemohon XIII atas nama Niken Paramitaning Silastuti ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan 108 Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 13.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XIII atas nama Niken Paramitaning Silastuti Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara yg mengakibatkan kenaikan harga listrik P – 13.3. Rekening Listrik yang dibayarkan Pemohon XIII Niken Paramitaning Silastuti atas nama Dra. Luna Bachrun ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 14.1 KTP dan NPWP Pemohon XIV atas nama Asep Mulyadi ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang 109 yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 14.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XIV atas nama Asep Mulyadi Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara yg mengakibatkan kenaikan harga listrik P – 14.3. Rekening Listrik yang dibayar oleh Pemohon XIV Asep Mulyadi atas nama Jajukin ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 15.1 KTP dan NPWP Pemohon XV atas nama Andang Yulianto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah 110 selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 15.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XV atas nama Andang Yulianto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara yg mengakibatkan kenaikan harga listrik P – 16.1 KTP dan NPWP Pemohon XVI atas nama Dwi Kharis Surokhman ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 16.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XVI atas nama Dwi Kharis Surokhman Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap 111 keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 16.3. Rekening Listrik Pemohon XVI atas nama Dwi Kharis Surokhman ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 17.1 KTP dan NPWP Pemohon XVII atas nama Hutri Agus Setiawan ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 17.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XVII atas nama Hutri Agus Setiawan Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 112 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 17.3. Rekening Listrik Pemohon XVII atas nama Hutri Agus Setiawan ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 18.1 KTP dan NPWP Pemohon XVIII atas nama Febriarta Kusnan ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 18.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XVIII atas nama Febriarta Kusnan Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi 113 Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 18.3. Rekening Listrik yang dibayar oleh Pemohon XVIII Febriarta Kusnan atas nama PT. Alexsandra Citra P ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 19.1 KTP dan NPWP Pemohon XIX atas nama Lukman Hakim ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 19.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XIX atas nama Lukman Hakim Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal 114 Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 19.3. Rekening Listrik Pemohon XIX atas nama Lukman Hakim ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 20.1 KTP dan NPWP Pemohon XX atas nama Sigit Purwanto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 20.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XX atas nama Sigit Purwanto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- 115 Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 20.3. Rekening Listrik Pemohon XX atas nama Sigit Purwanto ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 21.1 KTP dan NPWP Pemohon XXI atas nama Pupu Pujawati ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 21.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXI atas nama Pupu Pujawati Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 116 Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 21.3. Rekening Listrik Pemohon XXI atas nama Pupu Pujawati ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 22.1 KTP dan NPWP Pemohon XXII atas nama Rudi Hartono ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 22.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXII atas nama Rudi Hartono Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi 117 kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 22.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XXII Rudi Hartono atas nama Wiwin Setiawati ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 23.1 KTP dan NPWP Pemohon XXIII atas nama Aswin Prantama ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 23.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXIII atas nama Aswin Prantama Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak 118 dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 23.3. Rekening Listrik Pemohon XXIII atas nama Aswin Prantama ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 24.1 KTP dan NPWP Pemohon XXIV atas nama M. Faqih Firdaus ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 24.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXIV atas nama M. Faqih Firdaus Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan 119 mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 25.1 KTP dan NPWP Pemohon XXV atas nama Dany Hafidz F ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 25.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXV atas nama Dany Hafidz F Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 25.3. Rekening Listrik Pemohon XXV atas nama Dany Hafidz F ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 120 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 26.1 KTP dan NPWP Pemohon XXVI atas nama Nur Rahmat ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 26.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXVI atas nama Nur Rahmat Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 26.3. Rekening Listrik Pemohon XXVI atas nama Nur Rahmat ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 121 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 27.1 KTP dan NPWP Pemohon XXVII atas nama Asyep Syahril ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 27.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXVII atas nama Asyep Syahril Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 28.1 KTP dan NPWP Pemohon XXVIII atas nama Ari Budianto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang 122 kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 28.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXVIII atas nama Ari Budianto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 28.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XXVIII Ari Budianto atas nama PT. Cahaya Bumi Pratama ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 29.1 KTP dan NPWP Pemohon XXIX atas nama Aan Triwulandana ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang 123 terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 29.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXIX atas nama Aan Triwulandana Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 29.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XXIX Aan Triwulandana atas nama Susi Purwanti ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 30.1 KTP dan NPWP Pemohon XXX atas nama Topik ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan 124 penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 30.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXX atas nama Topik Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 31.1 KTP dan NPWP Pemohon XXXI atas nama Sigit Yulianto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 125 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 31.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXXI atas nama Sigit Yulianto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Unilever Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 31.3. Rekening Listrik Pemohon XXXI atas nama Sigit Yulianto ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 32.1 KTP dan NPWP Pemohon XXXII atas nama Agun Gunawan ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 126 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 32.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXXII atas nama Agun Gunawan Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Tokai Dharma Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 32.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XXXII Agun Gunawan atas nama Putra Ramadan ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 33.1 KTP dan NPWP Pemohon XXXIII atas nama Eko Yulianto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 127 menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 33.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXXIII atas nama Eko Yulianto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Tokai Dharma Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 33.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XXXIII Eko Yulianto atas nama Rina Mutiara ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 34.1 KTP dan NPWP Pemohon XXXIV atas nama Nurazmi Ardiansyah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji 128 konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 34.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXXIV atas nama Nurazmi Ardiansyah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Tokai Dharma Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 34.3. Rekening Listrik Pemohon XXXIV atas nama Nurazmi Ardiansyah ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 35.1 KTP dan NPWP Pemohon XXXV atas nama Sarono ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 129 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 35.2 SK dan Slip Gaji Pemohon XXXV atas nama Sarono Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Pearl Star Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 35.3. Rekening Listrik Pemohon XXXV atas nama Sarono ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 36.1 KTP dan NPWP Pemohon XXXVI atas nama Ismu Rafian ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 130 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 36.2 SK dan Slip Gaji Pemohon XXXVI atas nama Ismu Rafian Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Pearl Star Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 36.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XXXVI Ismu Rafian atas nama Narsih ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 37.1 KTP dan NPWP Pemohon XXXVII atas nama Adhis Yunanto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 131 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 37.2 SK dan Slip Gaji Pemohon XXXVII atas nama Adhis Yunanto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Pearl Star Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 37.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XXXVII Adhis Yunanto atas nama Suroso Hadi ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 38.1 KTP dan NPWP Pemohon XXXVIII atas nama Bitcar ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 132 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 38.2 SK dan Slip Gaji Pemohon XXXVIII atas nama Bitcar Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Pearl Star Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 38.3. Rekening Listrik Pemohon XXXVIII atas nama Bitcar ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasasi oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 39.1 KTP dan NPWP Pemohon XXXIX atas nama Edi Susanto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 133 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 39.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon XXXIX atas nama Edi Susanto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Multistrada Arahsarana yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 39.3. Rekening Listrik Pemohon XXXIX atas nama Edi Susanto ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 40.1 KTP dan NPWP Pemohon XL atas nama Imam Maarif ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 134 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 40.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon XL atas nama Imam Maarif Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Multistrada Arahsarana yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 40.3. Rekening Listrik Pemohon XL atas nama Imam Maarif ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 41.1 KTP dan NPWP Pemohon XLI atas nama Edi Supriyanto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 135 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 41.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLI atas nama Edi Supriyanto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. NOK Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 41.3. Rekening Listrik Pemohon XLI atas nama Edi Supriyanto Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 42.1 KTP dan NPWP Pemohon XLII atas nama Hermawan ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; 136 P – 42.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLII atas nama Hermawan Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. NOK Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 42.3. Rekening Listrik Pemohon XLII atas nama Hermawan ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 43.1 KTP dan NPWP Pemohon XLIII atas nama Sugeng Rianto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; 137 P – 43.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLIII atas nama Sugeng Rianto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. NOK Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 43.3. Rekening Listrik Pemohon XLIII atas nama Sugeng Rianto ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 44.1 KTP dan NPWP Pemohon XLIV atas nama Hidayatullah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; 138 P – 44.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLIV atas nama Hidayatullah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. NOK Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 44.3 Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XLIV Hidayatullah atas nama PT. Anugrah Adil Amanah ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 45.1 KTP dan NPWP Pemohon XLV atas nama Ahmad Multajam ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; 139 P – 45.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLV atas nama Ahmad Multajam Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. NOK Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 45.3 Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XLV Ahmad Multajam atas nama Nursalim ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 46.1 KTP dan NPWP Pemohon XLVI atas nama Taryono ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; 140 P – 46.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLVI atas nama Taryono Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 47.1 KTP dan NPWP Pemohon XLVII atas nama Sugito ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 47.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLVII atas nama Sugito Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi 141 kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 47.3. Rekening Listrik Pemohon XLVII atas nama Sugito ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 48.1 KTP dan NPWP Pemohon XLVIII atas nama Sunardi ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 48.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLVIII atas nama Sunardi Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak 142 dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 49.1 KTP dan NPWP Pemohon XLIX atas nama Saptaji ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 49.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLIX atas nama Saptaji Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 49.3 Rekening Listrik Pemohon XLIX atas nama Saptaji ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 143 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 50.1 KTP dan NPWP Pemohon L atas nama Arsyad ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 50.2 ID Card dan SK Pemohon L atas nama Arsyad Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 50.3. Rekening Listrik Pemohon L atas nama Arsyad ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 144 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 51.1 KTP dan NPWP Pemohon LI atas nama Suratno ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitus ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 51.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LI atas nama Suratno Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 51.3. Rekening Listrik Pemohon LI atas nama Suratno ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 145 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 52.1 KTP dan NPWP Pemohon LII atas nama Erin Nurahmat ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 52.2 ID Card, SK dan Slip Pemohon LII atas nama Erin Nurahmat Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 52.3. Rekening Listrik Pemohon LII atas nama Erin Nurahmat ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola dan dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 146 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 53.1 KTP dan NPWP Pemohon LIII atas nama Wawan Suwanda ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 53.2 ID Card dan SK Pemohon LIII atas nama Wawan Suwanda Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 53.3. Rekening Listrik Pemohon LIII atas nama Wawan Suwanda ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 147 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 54.1 KTP dan NPWP Pemohon LIV atas nama Taufik R ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 54.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LIV atas nama Taufik R Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Mulia Keramik Indah Raya yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 54.3. Rekening Listrik Pemohon LIV atas nama Taufik R ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 148 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 55.1 KTP dan NPWP Pemohon LV atas nama Selamet Riyadi ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 55.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LV atas nama Selamet Riyadi Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Mulia Keramik Indah Raya yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 55.3. Rekening Listrik Pemohon LV atas nama Selamet Riyadi ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 149 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 56.1 KTP dan NPWP Pemohon LVI atas nama Supono Haryanto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 56.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LVI atas nama Supono Haryanto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Mulia Keramik Indah Raya yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 56.3 Rekening Listrik Pemohon LVI atas nama Supono Haryanto ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 150 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 57.1 KTP dan NPWP Pemohon LVII atas nama M Iqbal ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 57.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LVII atas nama M Iqbal Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Mulia Keramik Indah Raya yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 57.3. Rekening Listrik Pemohon LVII atas nama M Iqbal ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 151 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 58.1 KTP dan NPWP Pemohon LVIII atas nama Tirto Cahyono ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 58.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LVIII atas nama Tirto Cahyono Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Mulia Keramik Indah Raya yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 58.3. Rekening Listrik Pemohon LVIII atas nama Tirto Cahyono ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 152 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 59.1 KTP dan NPWP Pemohon LIX atas nama R Abdillah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 59.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LIX atas nama R Abdillah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Mulia Keramik Indah Raya yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 59.3. Rekening Listrik Pemohon LIX atas nama R Abdillah ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 153 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 60.1 KTP dan NPWP Pemohon LX atas nama Imbar ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 60.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LX atas nama Imbar Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Mulia Keramik Indah Raya yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 60.3. Rekening Listrik Pemohon LX atas nama Imbar ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 154 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 61.1 KTP dan NPWP Pemohon LXI atas nama Ariyanto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 61.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXI atas nama Ariyanto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. South Pasivic Viscose yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 61.3. Rekening Listrik Pemohon LXI atas nama Ariyanto ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 155 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 62.1 KTP dan NPWP Pemohon LXII atas nama Ardi ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 62.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXII atas nama Ardi Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. South Pasivic Viscose yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 62.3. Rekening Listrik Pemohon LXII atas nama Ardi ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif 156 listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 63.1 KTP dan NPWP Pemohon LXIII atas nama Yudi Sumaryana ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 63.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXIII atas nama Yudi Sumaryana Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. South Pasivic Viscose yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 63.3. Rekening Listrik Pemohon LXIII atas nama Yudi Sumaryana ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; 157 P – 64.1 KTP dan NPWP Pemohon LXIV atas nama Bambang Mudiyanto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 64.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXIV atas nama Bambang Mudiyanto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. South Pasivic Viscose yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 64.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon LXIV Bambang Mudiyanto atas nama Hartati ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; 158 P – 65.1 KTP dan NPWP Pemohon LXV atas nama Eman Sujarman ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 65.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXV atas nama Eman Sujarman Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Nipsea Paint and Chemicals Plant Purwakarta yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 65.3. Rekening Listrik Pemohon LXV atas nama Eman Sujarman ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; 159 P – 66.1 KTP dan NPWP Pemohon LXVI atas nama Paryono ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 66.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXVI atas nama Paryono Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Nipsea Paint and Chemicals Plant Purwakarta yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 66.3. Rekening Listrik Pemohon LXVI atas nama Paryono ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; 160 P – 67.1 KTP dan NPWP Pemohon LXVII atas nama Kahpi ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 67.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXVII atas nama Kahpi Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Nipsea Paint and Chemicals Plant Purwakarta yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 67.3. Rekening Listrik Pemohon LXVII atas nama Kahpi ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; 161 P – 68.1 KTP dan NPWP Pemohon LXVIII atas nama Amin ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 68.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXVIII atas nama Amin Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Nipsea Paint and Chemicals Plant Purwakarta yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 68.3. Rekening Listrik Pemohon LXVIII atas nama Amin ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; 162 P – 69.1 KTP dan NPWP Pemohon LXIX atas nama Solihin ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 69.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXIX atas nama Solihin Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Cengkareng Permai yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 69.3. Rekening Listrik Pemohon LXIX atas nama Solihin ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; 163 P – 70.1 KTP dan NPWP Pemohon LXX atas nama Asep Suganda ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 70.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXX atas nama Asep Suganda Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Cengkareng Permai yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 70.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon LXX atas nama Asep Suganda atas nama Kerdi ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; 164 P – 71.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXI atas nama Agus Solihin ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 71.2 Slip Gaji dan SK Pemohon LXXI atas nama Agus Solihin Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Indo Bharat Rayon yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 72.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXII atas nama Neneng Herlina ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan 165 penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 72.2 SK dan Slip Gaji Pemohon LXXII atas nama Neneng Herlina Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Indo Bharat Rayon yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 72.3. Rekening Listrik Pemohon LXXII atas nama Neneng Herlina ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 73.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXIII atas nama Dodi Hermawan ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara 166 diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 73.2 SK dan Slip Gaji Pemohon LXXIII atas nama Dodi Hermawan Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Indo Bharat Rayon yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 74.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXIV atas nama Oyok Sulaeman ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji 167 konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 74.2 SK dan Slip Gaji Pemohon LXXIV atas nama Oyok Sulaeman Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Indo Bharat Rayon yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 74.3. Rekening Listrik Pemohon LXXIV atas nama Oyok Sulaeman ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 75.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXV atas nama Imam Iskandar ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 168 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 75.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXV atas nama Imam Iskandar Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Surya Toto Indonesia Tbk yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 75.3. Rekening Listrik Pemohon LXXV atas nama Imam Iskandar ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 76.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXVI atas nama Agung Priyanto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 169 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 76.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXVI atas nama Agung Priyanto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Surya Toto Indonesia Tbk yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 76.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon LXXVI Agung Priyanto atas nama PT. Alam Karya C S ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 77.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXVII atas nama Bohar Adiwana ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 170 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 77.2 ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXXVII atas nama Bohar Adiwana Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Doulton yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 77.3. Rekening Listrik Pemohon LXXVII atas nama Bohar Adiwana ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 78.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXVIII atas nama Lukas Saleo ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 171 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 78.2 ID Card Pemohon LXXVIII atas nama Lukas Saleo Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Freeport Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 79.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXIX atas nama Sirhan ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 79.2 ID Card Pemohon LXXIX atas nama Sirhan Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Freeport Indonesia yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- 172 Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 79.3. Rekening Listrik Pemohon LXXIX atas nama Sirhan ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 80.1 KTP Pemohon LXXX atas nama Adi Purnomo ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 80.2 ID Card Pemohon LXXX atas nama Adi Purnomo Pemohon merupakan pekerja aktif di PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang 173 Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 81.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXXI atas nama Triyono ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 81.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXXI atas nama Triyono Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. INOAC Polytechno Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 82.1 KTP, NPWP dan Slip Gaji Pemohon LXXXII atas nama Edi Rayadi ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan 174 pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 83.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXXIII atas nama Umar Sidiq Zaelani ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 83.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXXIII atas nama Umar Sidiq Zaelani Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. INOAC Polytechno Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara 175 konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 84.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXXIV atas nama Setiawan ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 84.2 ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXXIV atas nama Setiawan Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. INOAC Polytechno Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak 176 dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 85.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXXV atas nama Jamaludin Suhri ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 85.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXXXV atas nama Jamaludin Suhri Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 85.3. Rekening Listrik Pemohon LXXXV atas nama Jamaludin Suhri ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh 177 negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 86.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXXVI atas nama Adi Idrus ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 86.2 ID Card, SK dan Slip Gaji dan Slip Gaji Pemohon LXXXVI atas nama Adi Idrus Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 87.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXXVII atas nama Suherno Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi 178 ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 87.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXXXVII atas nama Suherno Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 87.3. Rekening Listrik Pemohon LXXXVII atas nama Suherno ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 88.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXXVIII atas nama Bobby Senjaya ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi 179 ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 88.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXXXVIII atas nama Bobby Senjaya Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 88.3. Rekening Listrik Pemohon LXXXVIII atas nama Bobby Senjaya ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 89.1 KTP dan NPWP Pemohon LXXXIX atas nama Warsu Nursin ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi 180 Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 89.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXXXIX atas nama Warsu Nursin Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 89.3. Rekening Listrik Pemohon LXXXIX atas nama Warsu Nursin ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 90.1 KTP dan NPWP Pemohon XC atas nama Nurjen ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang 181 kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 90.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XC atas nama Nurjen Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 90.3. Rekening Listrik Pemohon XC atas nama Nurjen ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 91.1 KTP Pemohon XCI atas nama Muchammad Muslimin ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang 182 kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 91.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCI atas nama Muchammad Muslimin Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 91.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XCI Muchammad Muslimin atas nama PT. Ridho Jaya Properti ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 92.1 KTP dan NPWP Pemohon XCII atas nama Feri Irawan ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang 183 kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 92.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCII atas nama Feri Irawan Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 93.1 KTP dan NPWP Pemohon XCIII atas nama Martin Sudiar ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan 184 Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 93.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCIII atas nama Martin Sudiar Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 93.3. Rekening Listrik Pemohon XCIII atas nama Martin Sudiar ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 94.1 KTP dan NPWP Pemohon XCIV atas nama Hersanto ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan 185 Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 94.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCIV atas nama Hersanto Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 94.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XCIV Hersanto atas nama Marsini ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 95.1 KTP dan NPWP Pemohon XCV atas nama Heru Gunawan ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan 186 Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 95.2 ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCV atas nama Heru Gunawan Pemohon merupakan pekerja aktif di PT. Bridgestone Tire Indonesia, Karawang yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 95.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XCV Heru Gunawan atas nama Evi Safitri ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 96.1 KTP dan NPWP Pemohon XCVI atas nama Isnaeniyati ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan 187 Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 96.2 Slip Gaji Pemohon XCVI atas nama Isnaeniyati Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 96.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XCVI Isnaeniyati atas nama Jamun ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 97.1 KTP dan NPWP Pemohon XCVII atas nama Sariah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah 188 selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 97.2 Slip Gaji Pemohon XCVII atas nama Sariah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 97.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XCVII Sariah atas nama Minin ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 98.1 KTP dan NPWP Pemohon XCVIII atas nama Nurhandayani ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam 189 pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 98.2 Slip Gaji Pemohon XCVIII atas nama Nurhandayani Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 98.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XCVIII Nurhandayani atas nama Efendi ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 99.1 KTP dan NPWP Pemohon XCIX atas nama Musrohah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 190 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 99.2 Slip Gaji Pemohon XCIX atas nama Musrohah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P– 99.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XCIX Musrohah atas nama Rohaya ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P–100.1 KTP dan NPWP Pemohon C atas nama Muhani ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 191 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P–100.2 Slip Gaji Pemohon C atas nama Muhani Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P–100.3. Rekening Listrik Pemohon C atas nama Muhani ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 101.1 KTP dan NPWP Pemohon CI atas nama Sri Mu’minah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 192 menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 101.2 Slip Gaji Pemohon CI atas nama Sri Mu’minah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 101.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CI Sri Mu’minah atas nama Ahmad ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 102.1 KTP dan NPWP Pemohon CII atas nama Kusmiati ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji 193 konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 102.2 Slip Gaji Pemohon CII atas nama Kusmiati Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 102.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CII Kusmiati atas nama Safri ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 103.1 KTP dan NPWP Pemohon CIII atas nama Siyaminah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 194 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 103.2 Slip Gaji Pemohon CIII atas nama Siyaminah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 103.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CIII Siyaminah atas nama Aris Mulyanto ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 104.1 KTP dan NPWP Pemohon CIV atas nama Jamiatun ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 195 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 104.2 Slip Gaji Pemohon CIV atas nama Jamiatun Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 104.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CIV Jamiatun atas nama Sutikno ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 105.1 KTP dan NPWP Pemohon CV atas nama Nurhayati ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 196 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 105.2 Slip Gaji Pemohon CV atas nama Nurhayati Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 105.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CV Nurhayati atas nama H. Banur Bt Gering ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 106.1 KTP dan NPWP Pemohon CVI atas nama Marsini ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 197 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 106.2 Slip Gaji Pemohon CVI atas nama Marsini Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 106.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CVI Marsini atas nama Nani ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 107.1 KTP dan NPWP Pemohon CVII atas nama Sri Wahyuni ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 198 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 107.2 Slip Gaji Pemohon CVII atas nama Sri Wahyuni Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 107.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CVII Sri Wahyuni atas nama Saidin ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 108.1 KTP dan NPWP Pemohon CVIII atas nama Ariyanah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 199 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 108.2 Slip Gaji Pemohon CVIII atas nama Ariyanah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 108.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CVIII Ariyanah atas nama Bambang Hendarto ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 109.1 KTP dan NPWP Pemohon CIX atas nama Ermawati ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 200 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 109.2 Slip Gaji Pemohon CIX atas nama Ermawati Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 109.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CIX Ermawati atas nama Joni Samson ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 110.1 KTP dan NPWP Pemohon CX atas nama Sriwati ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo 201 pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 110.2 Slip Gaji Pemohon CX atas nama Sriwati Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 110.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CX Sriwati atas nama Darsita Br Silaban ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 111.1 KTP dan NPWP Pemohon CXI atas nama Istinah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 202 menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 111.2 Slip Gaji Pemohon CXI atas nama Istinah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 111.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CXI Istinah atas nama Ahmad Rohim ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 112.1 KTP dan NPWP Pemohon CXII atas nama Siti Rokhani ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 203 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 112.2 Slip Gaji Pemohon CXII atas nama Siti Rokhani Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 112.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CXII Siti Rokhani atas nama Maksum ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 113.1 KTP dan NPWP Pemohon XCVI atas nama Entin Supartiningsih ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 204 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 113.2 Slip Gaji Pemohon XCVI atas nama Entin Supartiningsih Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 113.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon XCVI Entin Supartiningsih atas nama Rainah ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 114.1 KTP dan NPWP Pemohon CXIV atas nama Umu Rohimatun ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 205 menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 114.2 Slip Gaji Pemohon CXIV atas nama Umu Rohimatun Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 114.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CXIV Umu Rohimatun atas nama Yahti Bt Sanan ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 115.1 KTP dan NPWP Pemohon CXV atas nama Sunasdi ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 206 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 115.2 Slip Gaji Pemohon CXV atas nama Sunasdi Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 115.3. Rekening Listrik Pemohon CXV atas nama Sunasdi ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 116.1 KTP dan NPWP Pemohon CXVI atas nama Mamah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam 207 pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 116.2 Slip Gaji Pemohon CXVI atas nama Mamah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 116.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CXVI Mamah atas nama Mardan B Nimon ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 117.1 KTP dan NPWP Pemohon CXVII atas nama Siti Marfuah ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan 208 Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 117.2 Slip Gaji Pemohon CXVII atas nama Siti Marfuah Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 117.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CXVII Siti Marfuah atas nama Patimah ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 118.1 KTP dan NPWP Pemohon CXVIII atas nama Tutik ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang 209 Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 118.2 Slip Gaji Pemohon CXVIII atas nama Tutik Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Cahaya Perdana Plastik yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 118.3. Rekening Listrik yang dibayarkan oleh Pemohon CXVIII Tutik atas nama Romadi ▪ Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; P – 119.1 KTP dan NPWP Pemohon CXIX atas nama Kurniadi ▪ Pemohon Merupakan warga Negara Indonesia, sebagai perorangan sehingga berhak mengajukan pengujian konstitusional baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ▪ Pemohon Merupakan wajib pajak dan berkewajiban lapor pajak yang kemudian setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Negara diantaranya dalam perencanaan hingga pengundangan UU No. 6 210 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, sehingga sudah selayaknya kontrol rakyat dalam pembuatan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang melalui uji konsititusional permohonan a quo pemohon memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional; P – 119.2 ID Card dan SK Pemohon CXIX atas nama Kurniadi Pemohon merupakan pekerja aktif di PT Indonesia Power yang berkepentingan secara konstitusional terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Khususnya dalam hal Pasal 42 mengenai Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang akan mengurangi kesejahteraannya akibat listrik tidak dikuasai oleh Negara karena akan mengakibatkan kenaikan harga listrik yang tidak terjangkau oleh masyarakat P – 119.3. Rekening Listrik Pemohon CXIX atas nama Kurniadi Pemohon merupakan pelanggan listrik yang berkepentingan pengelolaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tidak dilakukan terpisah (Unbundling) dan tetap dikelola serta dikuasai oleh negara sehingga menghasilkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat; Obyek Uji P-120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang UU a quo menjadi obyek Uji permohonan pengujian a quo P – 121 Surat Mandat Nomor Org.173SM/PP FSP KEP/SPSI/IV/2023 Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI terpilih berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon IV FSP 211 KEP SPSI yang memiliki kepentingan yang sama sebagai kelompok perorangan atas nama wadah serikat pekerja. Hal ini juga telah ditegaskan dalam AD ART SP KEP SPSI Pasal 41 ayat (3) AD ART (Bukti P-4.3. dan P-4.5). Dalam Prakteknya Mahkamah Konstitusi juga telah mengakui dan memberikan persetujuan legal standing Pemohon IV yang diwakili oleh pihak yang sama dalam perkara terdahulu di Mahkamah Konstitusi seperti perkara 22/PUU- XXI/2023 mengenai pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 P – 122 Surat Tugas Organisasi FSPI Nomor 002/STOF/FSPI/I/2023 Pemohon X diwakili oleh Ketua Umum FSPI terpilih dan berhak mewakili serta ditugaskan untuk dan atas nama anggotanya mewakili kepentingan FSPI sebagaimana diatur dalam AD ART FSPI (Bukti P-10.4). Mahkamah Konsitusi juga telah mengakui dan memberikan persetujuan legal standing Pemohon X yang diwakili oleh ketua umum yang sama dalam perkara terdahulu di Mahkamah Konstitusi seperti perkara 22/PUU- XXI/2023 mengenai pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 P – 123 Berita Acara Rapat Pengurus Pusat SPAG, tertanggal 04 Mei 2023 Pemohon IX yang diwakili oleh Ketua Umum SPAG berdasarkan berita acara rapat pengurus Pusat SPAG menegaskan bahwa Ketua Umum berhak mewakili serta ditugaskan untuk dan atas nama anggotanya yang memiliki kepentingan yang sama sebagai kelompok perorangan atas nama wadah serikat pekerja sebagaimana diatur dalam AD ART SPAG (vide Bukti P-9.2, P- 9.3, P- 9.4, dan P-9.6) P–124.1 Surat Tugas DPP FSP PAR REF No. 118/B/IV/2023 Pemohon VII yang diwakili oleh Ketua Umum FSP PAR REF terpilih berhak mewakili serta ditugaskan untuk dan atas nama anggotanya mewakili kepentingan FSP PAR REF. 212 P–124.2 Notulensi Rapat Gabungan antara DPP dan DPD FSP PAR REF, tertanggal 11 Mei 2023 1. Pemohon VII secara sadar dan menghasilkan rapat organisasi dengan kesimpulan bahwa UU No 6 tahun 2023 perlu diuji secara formil dan materiil baik bagian ketenagakerjaan maupun ketenagalistrikannya di Mahkamah Konstitusi guna menegakan UUD 1945 2. Pemohon VII sebagai Ketua Umum FSP PAR REF berhak mewakili serta ditugaskan untuk dan atas nama anggotanya mewakili kepentingan FSP PAR REF. P–125.1 Berita acara rapat Pimpinan pusat PPMI 98 tanggal 11 Mei 2023 1. Berdasarkan pada bukti a quo (Vide Bukti P-6.2, P- 6.4, dan P- 6.5) menegaskan bahwa UU No 6 tahun 2023 dinilai merugikan kaum pekerja khususnya anggota PPMI’98 dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga PPMI’98 menyepakati perlunya menilai keabsahan konstitusionalitasnya di Mahkamah konstitusi; 2. Menegaskan Kembali bahwa dalam perkara pengujian No 39/PUU-XXI/2023 dan No 40/PUU-XXI/2023 Pemohon VI diwakili oleh Ketua Umum PPMI’98 untuk dan atas nama anggotanya mewakili kepentingan PPMI’98. P–125.2 Surat Tugas PP PPMI’98 Nomor 025/PP/PPMI Abdul Hakim memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan permohonan terhadap UU a quo mewakili PPMI ’98 sebagai Pemohon VI P-126 Fotokopi Laporan dengan Judul “Pemetaan Sektor Energi dan Pekerja di Sektor Energi di Seluruh Indonesia” PSI 213 P-127 Fotokopi Seri Lembar Informasi Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia Oleh Gita Anindarini dan Margaretha Quina - ICEL P-128 Fotokopi “Omnibus Law, Kitab Hukum Oligarki – Para Pebisnis Tambang & Energi Kotor di Balik Omnibus Law: Peran, Konflik Kepentingan dan Rekam Jejaknya” Fraksi Rakyat Indonesia P-129 Fotokopi Slide “Pejabat Publik dan Afiliasi Bisnis Energi” ICW, GreenPeace, YLBHI, Transparency International, P-130 Fotokopi Laporan dengan judul “Siapa Di Balik Pembangkit Listrik?” ICW [2.2.1] Selain itu, untuk membuktikan memperkuat permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) ahli yakni Dr. Maruarar Siahaan, Shaun Sweeney, PhD., dan Ir. Nursyirwan serta 2 (dua) saksi yakni Dedi Firmansyah Sembiring dan Herdin Hironimus Zebua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Dr. Maruarar Siahaan Pendahuluan Sebagai suatu produk perundang-undangan yang tunduk kepada pengujian berdasarkan kewenangan konstitusional MK, maka serangkaian prinsip dan norma konstitusi sangat mendasar untuk dipedomani ketika putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian melahirkan kebijakan baru sebagai politik hukum yang merupakan hasil tafsir terhadap norma konstitusi yang relevan. Sistem konstitusi dengan pemisahan kekuasaan dalam kerangka checks and balances di antara kekuasaan negara yang ada, mengandung prinsip dan konsekwensi yang tidak dapat diabaikan secara mudah atas dasar pemikiran bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak elok untuk dicampuri, meskipun merupakan amanat konstitusi. Hal demikian merupakan konsekwensi kekuasaan yang karakteristiknya cenderung membesar dan menolak secara diam-diam segala pengurangan atau kekangan terhadap kekuasaan yang dimiliki tersebut. 214 Oleh karena nya menjadi sangat logis bahwa implementasi suatu putusan MK dalam judicial review yang menggariskan legal policy baru sebagai hasil tafsir atas norma konstitusi yang lahir dari proses dialektis dalam persidangan MK, tidak selalu disetujui pembentuk undang-undang. Angka-angka tentang hal itu jelas dapat dicatat dan bentuk non-compliance terhadap putusan MK dalam JR terhadap UU, dengan penyebab yang agaknya beragam. Hal itu mungkin terjadi, baik karena terjadinya perbedaan pemahaman dan tafsir, antara pembentuk undang-undang dengan judicial authority yang berwenang mereview, maupun pandangan secara filosofis, juridis, sosiologis dan terutama politis. Sesungguhnya perbedaan yang ada harus diikat dalam filosofi, pandangan hidup dan Grundnorm yang sama yaitu Pancasila. Tetapi perbedaan itu boleh jadi juga ditambah karena cara memandang permasalahan secara berbeda dalam perkembangan kurun waktu yang berubah, sehingga kecenderungan yang disebut menyebbabkan putusan MK yang telah secara sah diputuskan dan telah diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum, tersendat implementasinya atau bahkan sebagaimana studi Tom Ginsburg, mencatat bahwa kadang-kadang terjadi perlawanan-serangan balik (counter attack) terhadap putusan MK tersebut. Dalam pengalaman MK.R.I. hal itu juga pernah terjdi atau bahkan sedang terjadi, yang sering menimbulkan kekawatiran bahwa mekanisme konstitusional yang tersedia dalam proses checks and balances sebagai sistem dan mekanisme konstitusional, tidak berhasil dipahami secara bersama. Kesulitan yang terjadi dan dialami saat ini, sesungguhnya menunjukkan persoalan mendasar, apakah ada pemahaman yang sama tentang dasar dan ideologi negara, pandangan hidup bangsa sebagaimana termuat dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara R.I. Permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja Tentang Beberapa Pasal Tentang Ketenaga Listrikan. Norma yang dimohon Pemohon untuk diuji dalam perkara No. 39/PUU- XXI/2023 adalah utamanya adalah sebagai berikut : 1. Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat(2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2) angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 215 Kerja menjadi Undang-Undang, dengan 4 (empat) alasan telah memohon JR karena norma-norma tersebut dipandang bertentangan dengan UUD 1945, karena : a. Undang-Undang a quo mengatur kembali konsep unbundling yang inkonstitusional dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan umum; b. Meniadakan Pengawasan publik melalui DPR R.I. dalam menetapkan Rencana Ketenagalistrikan Nasional (RUKN); c. Penjualan kelebihan tenaga Listrik untuk kepentingan umum hanya dilakukan di wilayah yang belum terjangkau oleh BUMN Ketenagalistrikan; d. Praktek sewa jaringan tenaga Listrik inkonstitusional. Terhadap pengujian norma undang-undang tersebut, perkenankan kami memuasatkan perhatian kepada 2 (dua) masalah pokok yang diajukan Para Pemohon, yaitu : a. Sistem unbundling yang hidup Kembali setelah Putusan MK No.001- 021-022/PUU/2003 dan Putusan No.111 /PUU-XIII/2015. b. Dihilangkannya Peran DPR dalam penentuan Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional (RUKN). a.Hidupnya Kembali system Unbundling. Sistem “unbundling” dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menggantikan UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenaga Listrikan yang telah diuji dan dinyatakan oleh MK sebagai bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagai system yang menentukan bahwa berbagai bidang usaha penyediaan tenaga Listrik yang dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda dan hilangnya penguasaan negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertentangan dimaksud dapat dilihat pada Pasal 33 khususnya ayat (2) yang menyatakan: “Cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara”. Tanpa menguraikan kembali pengertian frasa “ cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak” dikuasai oleh Negara, maka 216 rujukan kepada Putusan MK terdahulu yaitu No.001-021-022/PUU/2003 secara jelas sistem unbundling dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Kembali pada tahun 2015 dalam putusan No.111 /PUU-XIII/2015, dinyatakan bahwa: “Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai dibenarkannya praktek “unbundling” dalam usaha penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh Negara” dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan, dinyatakan secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai hilangnya prinsip dikuasai oleh Negara”. Perhatian kita terpusat pada diundangkannya Kembali norma yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan tahun 2015 dalam putusan No.111 /PUU- XIII/2015, tetapi diundangkan kembali dalam perubahan Undang-Undang yang telah diuji. Persoalan pokok saat ini adalah apakah hal demikian dibenarkan, dan bukan merupakan pelanggaran konstitusi yang juga dapat dilihat sebagai suatu contempt of court. Secara lebih tegas lagi patut dinyatakan bahwa hal demikian merupakan tindakan de-legitimasi terhadap konstitusi dalam UUD 1945, karena dapat menimbulkan kesan bahwa dalam system pemerintahan Indonesia Pembuat Undang-Undang/Presiden memiliki hak veto, sehingga dapat menimbulkan krisis konstitusi. Secara lebih khusus MK mengalami hal demikian Ketika Putusan MK tentang Anggaran Pendidikan yang tidak memenuhi 20% dari APBN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi Pemerintah tidak melaksanakan Putusan tersebut dan dalam beberapa tahun UU Anggaran yang ditetapkan tidak memenuhi angka 20% dari APBN, sehingga kemudian secara khusus dalam Putusan Nomor 013/PUU-VII/2008, MK memberi catatan dalam putusan tersebut yang menilai adanya kesengajaan pembentuk undang-undang melanggar UUD1945, dan jika dibiarkan akan berdampak pada berkembangnya sikap menisbikan kewajiban untuk menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi dalam negara hukum, dan oleh karena itu penisbian kewajiban untuk menghormati dan menaati UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam negara hukum, bahkan disadari atau tidak, merupakan de-legitimasi 217 terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi.(Putusan MK No. 013/PUU-VI/2008 , (par 3.14. hal 99). b.Hilangnya Peran DPR dalam penentuan Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional (RUKN). Bunyi Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo yang dimohon untuk diuji telah menghilangkan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan RakyatR.I. sehingga Undang-Undang yang baru dipandang telah meniadakan pentingnya fungsi pengawasan DPR RI dalam rencana umum energi nasional sebagaimana pernah diatur sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi “Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Memang tidak dapat disangkal bahwa perkembangan ekonomi dan moneter secara global, banyak dipengaruhi oleh doktrin ekonomi pasar bebas dengan system kapitalisme yang telah memenangkan pertarungan setelah keruntuhan Uni Sovyet tahun 1999 sebagaimana dilambangkan dengan tumbangnya Tembok Berlin, yang bersandarkan pada sistem sosialisme ekonomi dengan total planning yang terpusat. Ketika Indonesia hendak keluar dari krisis ekonomi 1998 dan mengundang kehadiran IMF dan Bank Dunia untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi dengan persyaratan dalam Letter of Intent yang memuat begitu banyak conditionalities untuk memperoleh bantuan bail out dari krisis ekonomi, telah menyebabkan kebijakan ekonomi yang dirumuskan Pemerintah R.I. mengikuti arah free market economy yang umumnya adalah berpusat pada efisiensi untuk menutup kebocoran yang terjadi dengan mekanisme yang dikenal sebagai free competion sebagai satu sistem kompetisi dengan maksud untuk mencapai efisiensi. Hal demikian sesungguhnya telah disanggah kebenarannya oleh ahli dari IMF dan Bank Dunia saat itu – Joseph Stiglietz, yang menyatakan bahwa tidak ada yang disebut sebagai konsep pasar yang sempurna. Gagasan-gagasan persaingan secara bebas dalam system free market economy demikian kemudian disalurkan melalui perumusan undang-undang yang menyangkut ketenaga listrikan, Minyak dan Gas Bumi serta Sumber daya air, dan kemudian dengan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. 218 Sudah sangat jelas bahwa ketika undang-undang yang menyangkut sumber daya alam dan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, didasarkan pada idee dan konsep ekonomi pasar, landasan kebijakan yang menjadi muatan UUD 1945 mengakibatkan bahwa sebagai negara kesejahteraan yang harus menyusun kebijakan pemerintahan dan ekonominya berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, khususnya Pasal 33, yang memuat konsep negara kesejahteraan, telah menyebabkan segera akan terjadinya pertentangan konsep dan system dalam undang-Undang dengan UUD yang seyogianya menjadi sumbernya. Terjadinya inkonsistensi atau incongruences tersebut, secara mudah dapat dimengerti, karena sumber keahlian dari fihak-fihak yang dimohon bantuannya menyusun perubahan Undang-Undang yang menyangkut sumber daya alam dan cabang-cabang produksi penting, tidak menghayati sistem ekonomi kerakyatan dalam UUD 1945 tersebut, karena mereka berasal dari dan dibesarkan dalam sistem ekonomi pasar dan liberalisme, yang tidak akan mampu atau tidak mau menyerap dan menghayati konsep yang bertentangan dengan keyakinannya, meskipun dalam keseluruhan UU yang disebut dirumuskan dengan bantuan pihak asing, tetap merujuk kepada UUD 1945 khususya menyebut Pasal 33 UUD 1945 sebagai sumbernya. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dikatakan bahwa kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hubungan Rakyat sebagai kekuasaan tertinggi Rakyat Indonesia yang menjadi sumber kekuasaan pemerintahan dalam pencapaian tujuan negara yang disepakati bersama dalam konstitusi, dilakukan dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia serta jujur dan adil, maka hubungan rakyat yang berdaulat dengan wakilnya serta dengan pemimpin pemerintahan yang ditunjuknya, tidaklah berakhir dengan dilantiknya para wakil Rakyat dan Presiden/Wakil Presiden terpilih. Hubungan mandat antara rakyat yang berdaulat dengan wakil yang dipilihnya, tidak putus setelah dilantiknya pemegang mandat rakyat. Dengan dasar demokrasi yang menjadi sumber dasar kekuasaan negara, sistem yang terbangun dalam pemerintahan demikian menyebabkan bahwa pengambilan keputusan kebijakan, baik dalam pemerintahan maupun dalam pembangunan perekonomian dalam bidang-bidang yang diatur dengan Undang-Undang, senantiasa harus tetap tampak terhubungkan (connected) dalam kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang tidak terputus tersebut dalam bentuk pengawasan secara berkesinambungan yang 219 dilakukan oleh wakil rakyat di DPR. Pengawasan dilakukan melalui persetujuan- persetujuan yang diberikan atau ditolak terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan Pembangunan yang dilakukan. Pengawasan yang diatur dengan “persetujuan atau konsultasi” dalam penetapan kebijakan-kebijakan pemerintahan, termasuk dalam Rencana Umum Ketenaga listrikan Nasional yang disusun berdasarkan kebijakan energi nasional yang ditetapkan pemerintah. Rencana umum demikian secara logis dalam negara demokrasi Dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, menyebabkan kebijakan yang diambil harus dengan persetujuan rakyat (DPR) melalui konsultasi yang diwajibkan. Dihilangkannya fungsi konsultasi rakyat yang berdaulat melalui wakil sebagai pemegang mandat dari rakyat, tampak jelas merupakan penyimpangan dari konsep UUD 1945 yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang memberi mandat pada wakilnya untuk melakukan pengawasan atas kebijakan yang dibentuk pemegang mandat rakyat melalui pemilihan umum. Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia yang merdeka adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kebijakan Pembangunan , termasuk rencana Umum Ketenaga listrikan, harus sesuai dengan kesepakatan tentang tujuan dari dibentuknya negara Indonesia yang Merdeka yang dilakukan melalui pengawasan DPR sebagai pemegang mandat rakyat yang berdaulat. Oleh karenanya, Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo yang menghilangkan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” diartikan telah meniadakan kedudukan berdaulat rakyat melalui fungsi pengawasan DPR RI dalam rencana umum energi nasional sebagaimana pernah diatur sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa “Rencana umum ketenagalistrian nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, hala mana menurut hemat saya bertentangan dengan UUD 1945 tentang demokrasi dan kedaulatan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, terhadap siapa kebijakan pembangunan dan ekonomi, dimaksudkan dan ditujukan. Penutup. 220 Dengan konsistensi sikap untuk memegang teguh prinsip konstitusionalisme dan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menjadi sumber kebijakan pemerintahan, hukum dan sosial ekonomi, menuntut kepatuhan terhadap UUD 1945 dalam kerangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan konstitusionalisme. Tanpa menafikan terjadinya perubahan dalam pandangan, idee dan paham bernegara yang terjadi karena interaksi secara nasional dan internasional-global, ketika perubahan yang terjadi berdampak kepada penafsiran dan pandangan baru terhadap konsep dan prinsip-prinsip bernegara, hendaknya perubahan demikian tetap konsisten bahwa MK akan dipahami sebagai “The ultimate interpreter of the constitution” yang akan terlihat dalam putusan- putusannya atas issue konstitusional yang diajukan kepadanya. Jika relevansi penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, masih nyata ditengah-tengah perubahan nasional-internasional dan global, maka seyogianya seluruh komponen bangsa, terutama lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, mentaati konstitusi berdasar interpretasi MK. Jkalau perubahan tidak dapat dielakkan karena perubahan zaman, hendaknya terlebih dahulu dilakukan perubahan konstitusi yang menjadi sumber hukum dan kebijakan sebagai rujukan bersama. 2. Shaun Sweeney, PhD. The subject of this presentation is the international experience of electricity sector (hereafter: power sector) reform and its damaging effects on both public energy systems and the prospects of achieving a just energy transition consistent with the aims of the Paris Agreement. The presentation will: 1. Summarise the experience of electricity sector reform and its impacts on electricity systems in developing countries. Here I will mainly cite the recent research conducted by the World Bank. 2. Scrutinise both the logic and the performance of “blended finance” policies that inform the Just Energy Transition Partnership (JETPs) with Indonesia 221 3. Explain how and why a growing number of developing country governments (Mexico, for example) have taken measures to either halt the process of privatisation and, in some cases, begin to reverse it. The evidence suggests that Article 33 of Indonesia’s Constitution represents the country’s energy future; it is not a relic from the past, one that needs to be dispensed with. If Indonesia holds the line against the push to further privatise its power system, it will be joining the growing number of governments and social movements who seek an alternative “public goods” approach to a just energy transition, one that does not incur debt and intensify the “death spiral” of PLN. Expansion, Not Transition I want to begin with a “big picture” assessment of the global energy transition and the failings of the current approach. Since the Paris Climate Agreement was adopted in late 2015, the world’s major economies have shown rising levels of “climate ambition.” Many have committed to reaching “net zero” emissions by 2050 (United States, EU), 2060 (China) and 2070 (India). Indonesia has committed to net zero emissions in the power sector by 2050. Based on the evidence of the past three decades, these targets are unlikely to be met. Rather, their adoption has created false hope. In fact, the gap between what needs to be done to reduce emissions and what is currently happening is every year growing wider. The Emissions Gap Report of the United Nations Environment Programme (UNEP) governments have “collectively failed to stop the growth in global GHG emissions.”1 Today what we are witnessing is not an energy transition, but an energy expansion. Globally, fossil fuel use is rising, as are greenhouse gas emissions (GHGs). The recent growth of renewable energy has not appreciably changed the world’s dependance on coal, oil and gas. Wind and solar power accounted for 10.3% of the world’s electricity generation in 2022. Last year the global demand for electricity rose by 5.4%, and 59% of the new demand was met by burning coal.2 The fact that global GHG levels are rising when they should be falling must be seen as a policy failure. In a nutshell, the policies of “green growth” have put too much 1 The Emissions Gap Report rephttps://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2020; https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021. For 2023: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023 2 https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2022/ 222 faith in the private sector to invest, while at the same time the policy has undermined the very public services (most obviously energy, public transport, and health care) that can play a crucial role in the political economy of the transition. The main features of this failure is highly pertinent to the issues of energy transition and power sector reform in Indonesia and elsewhere. The private sector will not invest without guaranteed returns on investment; subsidies and various de-risking measures are driving renewables forward in the developed countries, and the South is being left behind. Today there is more wind and solar power installed in Spain than there is in the entire continent of Africa. 1. The experience of electricity sector reform and its impacts on electricity systems in developing countries. There is now an extensive literature on the failures of power sector privatisations both in the OECD countries and in the Global South (GS). Titled Rethinking Power Sector Reform in the Developing World, a 2020 World Bank report is particularly revealing in that it examines the impact of power sector liberalization over roughly three decades.3 Some of the main conclusions were: 1: Proposed by the Bank in the early 1990s, the “standard model” of privatisation has not widely adopted and has largely been abandoned. It did not increase investment to the levels required, and today most public utilities are locked in a “death spiral” and are mired in debt. The standard model promoted: • “Unbundling” of SoEs • Marketisation of SoEs • IPPs in power generation • Liberalise retail markets • Establish an independent systems operator The Rethinking report concluded that most countries in the developing world went along with the standard model only partially and, it seems, reluctantly. Just eight developing countries have implemented full privatisation in accordance with the “standard model.” 3 Foster, Vivien, and Anshul Rana. 2020. Rethinking Power Sector Reform in the Developing World. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1442-6. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 223 2: Today, the World Bank says “a hybrid model” exists in most countries – but this is not a “model”- it is an uneasy co-existence of for-profit companies (IPPs) and public entities that are expected to do more with less. This is contributing to the “death spiral” effect on public utilities which is slowing down the energy transition while at the same time failing to address energy poverty. [electrification = debt] 3: Many governments partially privatised power generation through IPPs, believing that this would relieve then from borrowing money to pay for capacity additions. However, the first wave of IPPs were based on PPAs and the “take or pay” system. This system compelled public companies to purchase power at above-market rates, which led to price increases (Indonesia 30% in one year), more debt for the utilities, and frequently both. A recent TUED South paper titled Reclaim & Restore documents how the so-called hybrid model is paralysing the energy transition because of its impact on public companies.4 This is clearly demonstrable in the case of South Africa where the national utility Eskom is mired in debt due to its loss of market share and the high cost of PPAs. India’s power sector is also in crisis. IPPs (in coal, gas and renewables) currently generate roughly 50% if India’s electricity. However, the still publicly-owned distribution companies (known as “discoms”) are often so burdened by debt that they cannot afford to pay the generation companies (“gencos”).[1]. Policy guarantees profits to private-sector IPPs while shifting the system costs over to the still-public transmission and distribution companies, thus incurring more debt for the latter. This brings me to question the impact this model has on Article 33 (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which affirms, among other things, that: “The earth and water and natural resources contained therein shall be controlled by the State and be utilized for the greatest prosperity of the people”. The provision of energy is considered a use of natural resources and therefore falls under the purview of Article 33 as well. This also explains why the Indonesian government retains a constitutional right over the power sector through the presence of its State Utility, PLN. But what does this mean in reality? The power market allows IPPs to take control of generation while PLN maintains its role as the only off-taker, transmission, and 4 https://www.tuedglobal.org/working-papers/reclaim-and-restore-preparing-a-public-pathway-ssa 224 distribution operator as well as retailer to customers. The PLN is obligated to pay for power at rates that guarantees profit for private producers, while being asked to recover costs through electricity sales. This amounts to a loss of energy self- determination. August 2021, an analysis by Verda Setiawan cited5 over Rp 103 trillion (est. US$6 billion) in costs accrued by PLN’s costly IPP contracts under the “take or pay” prescription over just a two-year period. Public pressure and cost constraints in 2021 reached their height as the availability of excess capacity (which led to an increase in take or pay penalties) forced the Indonesian government to renegotiate the terms of 17 IPP contracts.6 Today the Bank proposes that developing country governments use capacity auctions as the means to both expand IPP presence and attract investment. However, the auction system has not been widely adopted in the Global South. Where auctions exist, (South Africa, Mexico) many of the “first IPP wave” problems persist: high prices, inadequate grid infrastructure and final investment decisions left in the hands of private interests. During the past year, many PPA contracts have been cancelled (especially in the offshore wind sectors in the EU and the US) due to rising interest rates and supply chain problems. 2. The logic and the performance of “blended finance” policies that inform the Just Energy Transition Partnerships (JETPs) The rationale for power sector reform and the promotion of IPPs is based on the perceived need to “unlock” private investment because developing country governments do not have to money to invest themselves. This therefore boils down to the need to attract foreign capital. But this does not solve the “missing money” problem. In rich countries, public subsidies are “de-risking” renewable energy projects, therefore making profitable what would not otherwise be profitable. Beginning in Europe, and then in the US, Australia, and elsewhere, de-risking in various forms has been happening for more than 2 decades. The JETPs have been designed to extend this model to the Global South, where the investment deficit in both the energy transition and is enormous. According to the 5 PLN's Take or Pay Scheme Bill This Year Is Estimated to Exceed Rp 100 T - Electricity Katadata.co.id 6 Indonesia-Wants-to-Go-Greener-but-PLN-Is-Stuck-With-Excess-Capacity_November-2021.pdf (ieefa.org) 225 International Energy Agency, so-called “emerging and developing economies” (EMDEs) account for “two-thirds of the world’s population but only one-fifth of investment in clean energy.” Annual energy-related investments, notes the IEA, fell 20% between 2016 and 2020 “because of some persistent challenges in mobilising finance.” These “persistent challenges” boil down to one thing: not enough profit, therefore no investor interest.7 In 2015 the World Bank pivoted towards a policy that uses public-sector development funds to spur additional private investment—so-called “blended finance.”8 The Bank predicted that if the multilateral development banks (MDBs) directed public finance towards “de-risking” and “incentivising” private investment, private sector projects would become “bankable.” The Bank was confident that blended finance would see billions of dollars of development finance “unlock” or “catalyse” trillions of dollars from private investors, and thus the UN’s Sustainable Development Goals and climate targets achievable could be realised.9 Eight years have passed, and the results are clear: the “blended finance” approach has been a monumental failure. MDB finance (which is public money) has not “unlocked” private investment. A report on climate finance submitted to COP26 in November 2021 showed that every dollar of private sector investment required four dollars of public finance.10 Pointing to the disconnect between policy rhetoric and investment trends, the Overseas Development Institute recently called for a “reality check.”11 Significantly, it noted “the public sector picks up much of the cost…blended finance does not mitigate risk but merely transfers it from the private to the public sector.”12 In a May 2023 presentation, Kevin Chika Urama, Chief Economist and 7 In the words of Susan Lund of the McKinsey Global Institute, In the words of one analyst, "For any private sector actor, the investment climate is critical…in low-income countries the risk profiles versus the returns just aren’t there."https://ieg.worldbankgroup.org/event/invest-in-sdgs 8 World Bank, 2015. From billions to trillions: transforming development finance. Document prepared jointly by the AfDB, ADB, EBRD, EIB, IADB, IMF and World Bank Group for the 18 April Development Committee meeting. Washington, DC: World Bank. siteresources.worldbank.org/ DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf) 9 According to the Blended Finance Taskforce “blending, done well, is one of the best solutions to turn billions of ODA aid money into trillions of investment capital for the SDGs.” See: Blended Finance Taskforce Better finance, better world (2018) Consultation paper of the Blended Finance Taskforce in consultation with the Business & Sustainable Development Commission and SYSTEMIQ. London: Blended Finance Taskforce, www.blendedfinance.earth/ better-finance-better-world 10 Climate Finance Delivery Plan: Meeting the US$100 Billion Goal.https://ukcop26.org/wp- content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf, page 6 11https://odi.org/en/publications/blended-finance-in-the-poorest-countries-the-need-for-a-better-approach/ 12https://odi.org/en/publications/blended-finance-in-the-poorest-countries-the-need-for-a-better-approach/ 226 Vice President African Development Bank Group, remarked, “For every dollar of public climate finance, African countries were able to mobilise only $0.16…the private sector has shown little appetite for Africa’s climate actions and green growth.”13 Instead of acknowledging that blended finance is not working, the Bank continues to call for more public money to “de-risk” private investments. The IMF agrees. At the January 2023 World Economic Forum meeting in Davos, the IMF’s Managing Director Kristalina Georgieva said, “there is plenty of money, but they [the investors] don’t go where they should go…why would they go?” Her solution was simple: “You are not going to move money to go into climate investment…if you don’t accept that public money should sweeten the deal for these guys.”14 The JETPs amount to an attempt to de-risk private investment in the energy transition. In South Africa’s case, the JETP offers US$8.5 billion of “concessional” financing to the government of South Africa to assist in its effort to transition away from coal. Recent reports suggest that 80% of the proposed JETP finance with South Africa will take the form of loans at high interest rates, which will place the country in further debt.15 By COP28 in December 2023 less than $600 million in grant funding has been committed.16 Meanwhile, in 2023 South Africa developed a Just Energy Transition Investment Plan, known as the JET-IP. The Plan estimates that in the period 2023 -2027 South Africa’s power sector would need more than $60 billion in electricity infrastructure investments. Transmission upgrades for renewable energy expansion plans are estimated to cost over $16 billion alone. However while explicitly calling for the “unbundling” of the national power utility (Eskom) in order to make room for the private sector.17 The partnership agreement 13 Presentation by Prof. Kevin Chika Urama, FAAS, Chief Economist and Vice President African Development Bank Group, Launch of the African Development Bank Group’s African Economic Outlook 2023 Report on “Mobilizing Private Sector Financing for Climate and Green Growth in Africa.” Bank Group Annual Meetings, 2023 Sharm El-Sheikh, Egypt. Wednesday, 24 May 2023 14 World Economic Forum, January 2023. https://www.youtube.com/watch?v=Cca4W2JMfcA 15https://mg.co.za/environment/2022-10-05-deadlock-in-south-africas-8-5bn-climate-funding-talks/ 16 JET Grants Register - Public Nov2023.pdf (stateofthenation.gov.za) 17A week after the conclusion of COP26, the IMF called for the breaking up of the national utility (Eskom), the laying off of power sector workers, imposing “cost reflective tariffs” (read: higher prices for electricity) and the need to achieve “full cost recovery.” https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/07/south-africa- staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-missionThe restructuring and unbundling of Eskom “must be accompanied by a substantial downsizing and structural transformation of its operations, notably through a meaningful reduction of procurement and personnel costs.” 227 explicitly endorses the unbundling of the state-owned power utility (Eskom) and the need to create an “enabling environment” for the private sector. Vietnam’s JETP, valued at $15.5 billion, comprises primarily of concessional loans, commercial loans and World Bank guarantees. It includes only $321 million in grants but requires extensive improvements to Vietnam’s transmission network, regulatory frameworks and energy efficiency programmes in addition to the challenges associated with implementing a phased shut down of the country’s extensive coal generation fleet. The recently released Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) for Indonesia’s JETP presents a similar picture. It notes: “While the US$20 billion of public and private financing committed under the JETP agreement provides an important catalyst, approximately US$97.1 billion of cumulative power sector investments, are required by 2030 under the JETP scenario. As the JETP funds represent only a fraction of the total investment needs, realizing the outlook depends on mobilizing much greater funding from diverse sources of capital.” 18 It is not possible here to discuss where these diverse sources of capital might come from, or how potential investors will make returns on their investments, or what the costs of guaranteeing those returns will mean for Indonesia and its economy. But the record of “blended finance” is not encouraging in this respect. A 2022 report from the IEA notes: “Public sources underpin spending on grids, especially in EMDEs [emerging and developing economies] where they account for around 80% of total grid investment.” However, “The decline in investment in transmission and distribution in EMDEs in recent years is a worrying symptom of the poor financial situation of many state-owned utilities and the limited fiscal capacity of governments in these regions.” 19 But underinvestment is a feature of the “death spiral” of the utilities which is a direct consequence of neoliberal efforts to undermine 18 The Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) was written by the JETP Secretariat team, with written contributions from the Boston Consulting Group, the Climate Policy Initiative (CPI), Global Green Growth Institute (GGGI), and the Tony Blair Institute for Global Change. , 19 IEA, WEI 2022, page 34. The IEA also notes that investment in the energy transition is currently being impeded by “acute financial strains still visible among many (often state-owned) energy companies in emerging and developing economies.” Page 23 228 public energy systems in order to create “an enabling environment” for private companies and investors. Today there are clear signs that the JETP financing, if it materilises, will incur more debt, will compromise energy sovereignty, but it will not “mobilise” the investment needed to secure a just energy transition. Not in South Africa, not in Vietnam, and not in Indonesia. 3. A growing number of developing country governments (Mexico, for example) have taken measures to either halt the process of privatisation and, in some cases, begin to reverse it. Given the realities described above, it should come as no surprise that a growing number of developing country governments are being more assertive in terms of re- taking control over their energy systems. In many instances the obstruction and/or reversal of privatisation can be described as impromptu. Ghana chose to cancel PPAs with IPPs, having calculated that it was better to pay over $400 million in compensation than to have its utility incur high costs for IPP-generated electricity until 2032. [reference] 229 After decades of electricity sector liberalisation, Uganda has moved to initiate a re- nationalisation process for the nation’s electricity system. Following the conclusion of 20 year concessions for 180MW Nalubale and 200MW Kira hydro plants have moved to take over operations and maintenance of the facilities. In 2025, a concession for a private company, Umeme, servicing a significant portion of the country's distribution services will conclude as the government aims to develop plans to expand rural electricity access and control electricity prices. In Zimbabwe, the Government is in the process of re-bundling the ZESA group into a single, vertically integrated entity. In other instances, the obstruction and/or reversal of privatisation goes beyond impromptu measures, and can be described as an attempt to begin to imagine a different energy transition. Mexico provides a good example of this. Andrés Manuel López Obrador, (known as “AMLO”) was elected president of Mexico in July 2018.20 A top priority for AMLO was to challenge the privatisation agenda (“energy reform”) that the previous president, Enrique Peña Nieto, pursued with fervor during his term of office (2012-2018). Following his election, AMLO took measures to restore the state-owned power utility CFE as a pre-eminent public institution. In early 2019 his government postponed the scheduled renewable energy auctions, thus imposing an indefinite moratorium on new wind and solar projects. Why did the Mexican government take these measures? 1. The need to end expensive PPAs and to return to a public investment model 2. The need to prevent more excess generation capacity 3. To address the neglect of grids [leading to power cuts and instability] The three rounds of wind and solar auctions (2016-2019) produced $9 billion dollars in investments, mostly from foreign companies.21 But what comes in through the front door in terms of investment in building new generation capacity, is overshadowed by what goes out the back door in the form of long-term electricity costs. In 2022, the CFE reported that its dealings with private producers had cost some $20 billion dollars in subsidies, exchange rate and inflation risks, irregular supply of power, and rising rates. 20 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44678664 21 Wilson Institute, Mexico’s Energy Reform, pp 102-122 230 In terms of capacity planning, Pena Nieto’s government had granted enough projects to take the country’s electricity supply to 84 GWh. However, the national electricity demand never exceeded 47 gigawatt-hours (GWh). The government cancelled transmission projects that were initially designed to integrate IPP-generated renewables because the power was not needed. Furthermore, the Mexican grid could not handle the surges and drops in supply that accompany changes in the weather, and private generators refused to support the upgrades necessary to ameliorate them.22 On July 22, 2020, AMLO referred to Peña Nieto’s reform as a “policy of pillage.” He wrote, “We soon learned the result of this robbery and its corresponding deception: nothing was gained by the nation, everything was translated into lucrative business for private companies and corrupt politicians…It is time to correct the course of the policy of surrender that has been imposed on the energy sector.” 23 In April 2023 the Mexican government bought out power generation facilities owned by the Spain-based multinational Iberdrola.24 Meanwhile, there are clear signs that state involvement in the power sector was increasing in the South. Mexico has pressed forward with a public procurement model and is building the largest solar array in Latin America and is upgrading the country’s hydroelectric power infrastructure. In 2022 IRENA noted: “The drivers that in the past led to the predominance of regulated systems – such as intense grid expansion needs and a post-World War II reconstruction context – are gaining traction today as the transition progresses and socio-economic challenges are high on the agenda.” 25 Along similar lines, a 2016 OECD report pointed to the potential of SOEs to become major players in the push to decarbonize the power sector and reach climate goals. The report noted the advantages SOEs currently have in playing a role in the energy transition: “Preferential financing [for SOES] and explicit or 22 Transcript of Minister Nahle’s speech (in Spanish) http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/49520-presentacion-de-la-ingeniera- rocio-nahle-garcia-secretaria-de-energia-al-comparecer-ante-la-comision-de-energia-del-senado-de-la- republica-en-el-marco-de-la-glosa-del-segundo-informe-de-gobierno.html. See also: https://www.youtube.com/watch?v=FVUSWglcvxc&feature=youtu.be (also in Spanish). See also: https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/ConjuntosProyectosInversion/SENER_07_ ProgramaDesarrolloSistemaElectricoNacionalPRODESEN-2019-2033.pdf 23 Memorandum, from Andres Manuel Lopez Obrador, President of Mexico to Public Servants and Members of Energy Sector Regulatory Bodies. https://www.bnamericas.com/en/analysis/amlo-memo-seen-as-threat-to- investment-in-mexicos-energy-sector 24 https://www.reuters.com/business/energy/mexico-saving-money-by-buying-iberdrola-plants-president- says-2023-04-11/ 25 IRENA (2022), RE-organising power systems for the transition, Abu Dhabi. 231 implicit state guarantees could translate into lower costs of capital, which in turn could be a competitive advantage for renewables where investments are characterized by high capital costs and relatively low operating costs.” 26 More recently, the International Institute for Sustainable Development reminded us that SOEs “have a mandate to deliver socially desirable outcomes, a requirement that distinguishes them from their peers in the private sector.”27 SOEs are better placed to finance and deploy renewables and other low-carbon options than private concerns that need to finance projects in a high-risk environment that inevitably leads to high interest rates. According to the 2016 OECD report, “There are many reasons why governments have established and maintained state ownership in the energy sector…In developing countries where large numbers of people do not yet have access to electricity or other modern energy services, governments may see SOEs as a key development actor prioritising energy access over other commercial or environmental goals.”28 In China, the role of SOEs has been crucial in terms of redirecting the country’s energy system towards low-carbon energy. SOEs have, since 1950, connected more than 900 million people to the grid in what has been described as the single most important achievement in the history of electrification.29 Today, SOEs are driving China’s deployment of renewable energy, nuclear power, and hydrogen. They are installing wind turbines at a rate of one every hour.30 SOEs are the driving force behind massive wind and solar projects known as “renewable energy bases.”31 Situated in the Mongolian desert, these bases are sometimes 500MW or larger, which makes a single project larger than the power capacity of several African countries. According to one source “China’s five largest state-owned power generation companies will add 329GW of clean energy in 2021-2025.”32 By way of 26 Andrew Prag (IEA), Dirk R ttgers and Ivo Scherrer (OECD), STATE-OWNED ENTERPRISES AND THE LOW- CARBON TRANSITION – ENVIRONMENT WORKING PAPER No. 129. 2016 www.oecd.org/environment/workingpapers.htm 27 https://www.iisd.org/system/files/2022-09/india-state-owned-energy-enterprises.pdf 28 Andrew Prag (IEA), Dirk Ruttgers and Ivo Scherrer (OECD), State Owned Enterprises and the Low Carbon Transition – Environment Working Paper No. 129. 2016 www.oecd.org/environment/workingpapers.htm 29 He, Gang, David G. Victor. 2017. Experiences and lessons from China's success in providing electricity for all. Resources, Conservation, and Recycling. 122: 335-338. doi:10.1016/j.resconrec.2017.03.011 30 Gardiner, Beth, “Three Reasons to Believe in China’s Renewable Energy Boom.” National Geographic. May 12, 2017 31 China ratchets up renewable energy development, with SOEs spearheading low-carbon transition - Global Times 32 Institute for Energy Economics & Financial Analysis, IEEFA Report: China in 2017 Continued 232 comparison, the US is expected to add 75 GW of privately owned wind and solar during the same period.33 China is also in the middle of its “fourth wave” of (fully public) nuclear power deployment. According to the World Nuclear Association, 26GW of nuclear power is under construction; 50GW of additional capacity has been approved, and 95GW of capacity has been proposed. Its hydrogen program, also public, is more ambitious than anything seen elsewhere in the world.34 4. Conclusion: Reclaim and Restore Public Energy Article 33 of Indonesia’s Constitution represents the country’s energy future; it is not a relic from the past, one that needs to be dispensed with. If Indonesia holds the line against the push to further privatise its power system, it will be joining the growing number of governments and social movements who seek an alternative “public goods” approach to a just energy transition, one that does not incur debt and intensify the “death spiral” of PLN. Multilateral development banks and other financial institutions to finally break from their ideologically driven agenda, which is to privatise and undermine the role of public power utilities. The Just Energy Transition Partnerships being developed in South Africa, Vietnam and [of course] Indonesia mark the continuation of a structural adjustment agenda that the World Bank and the IMF promoted in the 1990s, with disastrous consequences. This chart (a work in progress) contrasts the current policy approach with the public pathway alternative: Neoliberal/Independent Power Producers Public Pathway High returns must be guaranteed before private investors show interest. Direct public financing and/or funding for projects based on a transition plan based on a public goods model High interest rates (reflecting “risk”) Lower interest rates (due to government guarantee, low risk) to Position Itself for Global Clean Energy Dominance. January 9, 2018.. 33 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=55239 34 https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power.aspx 233 Power Purchase Agreements (PPAs) reflect: a) “Real” costs (technologies, O&M, etc.) b) repayments to lenders c) dividends to shareholders d) profits e) costs of competition (auctions, advertising, high CEO salaries, etc.) Revenues from electricity sales contribute towards cost recovery, upgrades, and future investments. Prices are structured in ways that can advance energy efficiency and conservation (especially among commercial and industrial users) PPAs often negotiated and signed in secret PPAs are not required Supported by public subsidies, IPPs purchase technologies from suppliers, then sell electricity “Produce and forget”: responsibilities of IPPs end with generation, integration and balancing is “not our problem.” Direct public procurement from technology suppliers (“cost-plus” procurement). Reclaimed (or existing) public utility designs projects based on verified transition needs (including climate and ecological needs) and facts-based projections. Generation-Transmission-Distribution re-integrated (“rebundling”) avoids the “not our problem” problem, facilitates prudent planning. Final investment decisions made by IPP based on anticipated returns on investment Final investment decisions made by utility/government based on clear and transparent transition plan, subject to ongoing public consulation and review Assets are owned by IPP (and can be sold to other private companies) Projects become public assets, under the control of the utility and/or community. Operation and maintenance controlled by IPP, often contracted out to service company. Operation and maintenance are “in house”: controlled by the public utility, improving skills reproduction, worker protections, etc. Communities ignored, repressed, bought off Communities engaged based on a “rights and responsibilities” social contract 234 Selain keterangan sebagaimana tersebut diatas, Ahli Shaun Sweeney juga telah menyampaikan tambahan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut: I will first discuss the current approach to energy transition as adopted by the Government of Indonesia (GOI) and the International Partners Group (IPG) through the Just Energy Transition Partnership (JETP). This, I believe, has shaped the content of Law no. 6 of 2023 and is therefore pertinent to the deliberations of this Court pertaining to Article 33 and the concerns of the Petitioners. The Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) released on November 21,st 2023, was produced by the IPG under the signature of Rachmat Kaimuddin, Chairman of the National Energy Transition Task Force Working Group, offers what Mr Kaimuddin describes as “a strategic roadmap toward an ambitious energy transition in Indonesia.” 35 In reality, it is a privatisation agenda that, if implemented, eviscerate Article 33. Law no. 6 of 2023 will quickly lead to a loss of state control and, therefore, prevent Indonesia’s energy self-determination.36 Meanwhile, the so-called “blended finance” or “catalytic finance” proposed in the JETP will not produce the investment required to achieve the energy transition. (I provide supporting data to support this claim in Appendix I) I will conclude with some examples of countries that are resisting what I call the “privatise to decarbonise” policy, and explain why they are doing so. In my assessment, resistance to the “green structural adjustment” opens the door to a different approach to energy transition and addressing climate change, what is increasingly being referred to as the “public pathway.” I believe that Article 33 of Indonesia’s Constitution represents the country’s energy future; it is not a relic from the past, one that is no longer fit for purpose. Quite the contrary. During this period of energy transition and the need to address climate change, it is extremely important to retain state control of the country’s electricity 35 JETP Comprehensive Investment and Policy Plan, https://jetp-id.org/cipp, Official Launch of The Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP)https://youtu.be/kREDLNB0o1U 36 The CIPP acknowledges the written contributions from the Boston Consulting Group, the Climate Policy Initiative (CPI), Global Green Growth Institute (GGGI), and the Tony Blair Institute for Global Change. All of these entities support privatization of energy. 235 system. The Just Energy Transition Partnership (JETP) threatens to erode Indonesia’s self-determination and security. Transferring Control, Eviscerating Article 33 JETP financing comes with strings attached. The JETP with South Africa, the first of its kind, set the tone. It states that financing would contingent upon unbundling of the public utility.37 The JETP statement between the IPG and the GOI called for a “clear strategy for private sector engagement,” detailing “policy reforms necessary to address any regulatory barriers.”38 The designers of the JETP with Indonesia do not want to explicitly confront Article 33; but the innocuous language of Law No 6, which allows for private sector “participation” in the power sector, will allow this objective to be achieved via the “back door.” This loss of state control will occur through the following: 1. A transfer of ownership into private hands. The JETP is designed to accelerate the growth of the private, for-profit, Independent Power Producers (IPPs.) The current Electricity Business Plan (RUPTL) 2021-2030 envisions an increase in the number of IPPs and long-term power purchase agreements (PPAs). Of an additional 40.6 GW of planned new capacity by 2030, 26.3 GW (or 65 percent) is expected to come from IPPs under PPAs for gas or renewable energy. 2. Confining the role of PLN to a buyer not a producer of power. By 2030, PLN’s role will be reduced to being mainly a buyer of electricity (as the “off- 37 Political Declaration on the Just Energy Transition in South Africa: Declaration from the Governments of the Republic of South Africa, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, the Republic of France and the Federal Republic of Germany, and the European Union. See also: https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2057418/9a1d62b3c5710b4c1989f95b38dc172c/2022- 06- 27-chairs-summary-climate-neutrality-data.pdf. Just a week after COP26, the IMF also called for the unbundling of Eskom and the need for reduction in the size of Eskom’s workforce. The restructuring and unbundling of Eskom, said the memo, “must be accompanied by a substantial downsizing and structural transformation of its operations, notably through a meaningful reduction of procurement and personnel costs.” https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/07/south-africa-staff-concluding-statement-of-the- 2021-article-iv-mission 38 Joint Statement by the Government of the Republic of Indonesia (GOI) and the Governments of Japan, the United States of America, Canada, Denmark, the European Union, the Federal Republic of Germany, the French Republic, Norway, the Republic of Italy, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (together the “International Partners Group” or IPG). See: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/11/Joint-Statement-1.pdf. The ADB partnership with the Government of Indonesia pushes the same agenda. It notes that “ADB support will centre on policy reforms” and “private sector participation.” Periodic loan disbursements will be contingent upon the PLN’s “satisfactory performance” in terms of carrying out the reforms. See: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/640096/cps-ino-2020-2024.pdf 236 taker”) from privately owned generators, and not the primary producer of electricity. The JETP CIPP report is explicit in thus respect: “A PPA should not be treated by its contracting parties as a procurement of a ‘project’ or an ‘asset’ that PLN would eventually own but rather as a procurement of electrons.”39 In other words, electricity will no longer be seen as a public good generated for human development and nation-building; rather, electricity will become a commodity that PLN is legally obligated to purchase from private IPP companies. 3. A loss of control over investment decisions. The GOI may issue “request for proposals” from the private sector, but those proposals will be ignored if they are not “bankable.” Private companies may secure a contract to produce power, but the decision to go forward with any project will be in the hands of the developer or the investors who are financing the project. In Europe, the US, South Africa, IPPs in renewable energy companies are pulling out of projects because inflation, higher interest rates, etc. currently make the projects unattractive or difficult to finance. Therefore, governments that are retiring coal, gas and nuclear power plants may not have enough electricity in the relatively near future. 4. Electricity prices will be determined by PPA contracts with IPPs, and will increase. The JETP policy proposals seek to remove price caps on coal. This will not make future IPP-generated power competitive with coal-generated power, but it will raise the cost of coal to PLN and further undermine PLN’s financial stability. The experience of many countries demonstrates that, as PPAs proliferate, they will also raise both electricity costs and electricity prices. 5. Removal of “Local Content Requirements” (LCRs). The Indonesian government has attempted to have IPPs source their components, materials, etc. from domestic sources as a means of building local supply chains. Private investors dislike this policy, preferring to source from foreign producers that have achieved economies of scale and lower prices. This, too, contributes to a loss of energy security because Indonesia will become increasingly dependent on technologies and skills developed overseas. 39 JETP CIPP. Page 199 237 Resisting Privatisation, Reclaiming Control A growing number of developing country governments have taken measures to either halt or reverse the process of privatisation through IPPs, PPAs, “unbundling” etc. and, in some cases, begin to reverse it. Some examples are as follows: ● Ghana: A government investigation in 2019, concluded that “procurements of IPP projects resulted in a glut in installed generation capacity…Ghana’s energy sector as it exists now is not financially sustainable.” 40 Ghana cancelled 11 PPAs and paid out $402 million in compensation. If the PPAs were honoured, it would have cost the country $7.6 billion cumulative from 2018-2030. The governments estimated that cancelling the PPAs would save $7.21 billion over a 13- year period.41 A further seven PPA with a total capacity of 2,960 MW were postponed.42 ● Uganda: in 2022 initiated a re-nationalisation process for the nation’s electricity system. Following the conclusion of 20-year concession contracts for 180MW Nalubale and 200MW Kira hydro plants, the government has moved to take over operations and maintenance of the facilities. In 2025, a concession for a private company, Umeme, servicing a significant portion of the country's distribution services will conclude as the government aims to develop plans to expand rural electricity access and control electricity prices. ● Zimbabwe: In 2006 the government broke up the public utility, creating 5 separate units. Government is in the process of re-bundling the ZESA group into a single, vertically integrated entity. The unbundled units experienced high operational costs as they all created new top heavy management structures.43 40 http://energycom.gov.gh/files/2019%201111%20ESRP%20ESTF_Clean_v3.0redacted%20final.pdf 41 http://www.reportingoilandgas.org/govt-cancels-11-power-agreements-state-to-pay-us402m-in- settlement/ 42 The change in Ghana’s energy mix is worth noting. In 2000, hydro plants generated the highest proportion (about 92%) of electricity requirement whereas thermal plants generated the remaining 8%. However, in 2021, the generation mix stood at approximately 34.1% from hydro against 65.3% from thermal and 0.55% from renewables. The share of renewables in the generation mix in 2021, represents a doubling of its 2020 share of 0.28%. See: http://www.energycom.gov.gh/files/2022%20Energy%20Statistics.pdf 43 https://dailynationzambia.com/2022/01/the-disaster-of-unbundling-zesa/ 238 ● Mexico: The government of President Andrés Manuel López Obrador, (known as “AMLO”) has measures to restore the state-owned power utility CFE (Mexico’s equivalent of PLN) as a pre-eminent public institution.44 In early 2019 the Mexican government postponed the scheduled renewable energy auctions, thus imposing an indefinite moratorium on new wind and solar projects. According to the government, the $9 billion dollars of private investment in new capacity under the previous government cost Mexico $20 billion in subsidies, exchange rate and inflation risks, irregular supply of power, and higher electricity charges that accompanied the IPPs.45 On July 22, 2020, the President wrote: “nothing was gained by the nation, everything was translated into lucrative business for private companies…The granting of subsidies of any kind to private companies in the energy sector should be abolished.”46 In April 2023 the Mexican government bought out power generation facilities owned by the Spain-based multinational Iberdrola.47 In my assessment, these examples point to a growing trend: governments are resisting the “green structural adjustment” privatisation policies that are today being promoted in Indonesia through the JETP, and embodied in Law No. 6 of 2023. The current “privatise to decarbonise” policy is in trouble. Having experienced both the “unbundling” of public electricity systems and the imposition of expensive power purchase agreements (PPAs) by independent power producers (IPPs), a growing number of countries are cancelling contracts with IPPs and some are “rebundling” their power systems. Internationally, there is a growing recognition public ownership and public financing can ensure an energy transition that is both socially just, can 44 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44678664 45 Transcript of Energy Minister Rocio Nahle’s speech (in Spanish) http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/49520-presentacion-de-la-ingeniera- rocio-nahle-garcia-secretaria-de-energia-al-comparecer-ante-la-comision-de-energia-del-senado-de-la- republica-en-el-marco-de-la-glosa-del-segundo-informe-de-gobierno.html. See also: https://www.youtube.com/watch?v=FVUSWglcvxc&feature=youtu.be (also in Spanish). See also: https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/ConjuntosProyectosInversion/SENER_07 _ProgramaDesarrolloSistemaElectricoNacionalPRODESEN-2019-2033.pdf 46 Memorandum, from Andres Manuel Lopez Obrador, President of Mexico to Public Servants and Members of Energy Sector Regulatory Bodies. https://www.bnamericas.com/en/analysis/amlo-memo-seen-as-threat- to-investment-in-mexicos-energy-sector 47 https://www.reuters.com/business/energy/mexico-saving-money-by-buying-iberdrola-plants-president- says-2023-04-11/ 239 help address climate change, and can protect energy sovereignty and security. Rethinking Power Sector Reform It is important to note that JETP-led privatisation is being promoted at a time when privatisation is being questioned by some of the key institutions that designed it. For example, the World Bank, which has promoted power sector privatisation for more than 30 years, has started to question its own policy. Titled Rethinking Power Sector Reform in the Developing World, a 2020 World Bank report examines the impact of power sector liberalization over roughly three decades.48 Noting that only 8 developing countries had fully privatised their power sectors, and only 1 in 4 had followed the Bank’s proposal to fully unbundle their utilities, the Rethinking report concluded that “the single-buyer model remains problematic because it transfers risks from generators to end-users, thus removing incentives for generators to manage those risks and possibly leading to inefficient investment decisions.” It notes how “take-or-pay” conditions in PPAs with IPPs frequently “saddle the utility and the government with onerous liabilities.” A 2022 World Bank report went further, it concluded that “public sector owned renewable energy projects can produce results comparable to those [of IPPs] of the same vintage.”49 A 2016 OECD report concluded that state owned enterprises (SOE) involvement in renewables was growing, not shrinking. The report noted how SOEs are better placed to finance and deploy renewables and other low-carbon options than private concerns that need to finance projects in a high-risk environment that inevitably leads to high interest rates.50 Indeed, Mexico has pressed forward with a public procurement model and is building the largest solar array in Latin America and is upgrading the country’s hydroelectric power infrastructure. In China, SOEs are driving the deployment of renewable energy, nuclear power, and 48 Foster, Vivien, and Anshul Rana. 2020. Rethinking Power Sector Reform in the Developing World. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1442-6. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 49 World Bank, Implementation Completion and Results on a Loan in the Amount of US$ 3750 Million to the Eskom Holdings Limited, February 28, 2022, Report No: ICR00005338. See: https://documents1.worldbank.org/curated/en/125631646691659376/pdf/South-Africa-Eskom-Investment- Suppo rt-Project.pdf 50 Andrew Prag (IEA), Dirk Ruttgers and Ivo Scherrer (OECD), State Owned Enterprises and the Low Carbon Transition – Environment Working Paper No. 129. 2016 www.oecd.org/environment/workingpapers.htm 240 hydrogen. They are installing wind turbines at a rate of one every hour.51 They are the driving force behind massive wind and solar projects known as “renewable energy bases.”52 These bases are sometimes 500MW or larger. China’s five largest state-owned power generation companies will add 329GW of clean energy in 2021- 2025.53 By way of comparison, the US is expected to add 75 GW of privately owned wind and solar during the same period.54 The Public Pathway However, from a climate protection perspective, resisting privatisation and preserving state control is not enough. The transition to a low-carbon energy system in Indonesia and globally will require a different kind of energy transition. It will require a policy shift towards a public pathway model, where state control and public financing can be the drivers of economy wide decarbonisation based on prudent energy planning within a framework of global public goods.55 The need for this policy shift is made evident in the data on global energy trends. These trends indicate that we are witnessing an energy transition, but an energy expansion. Fossil fuel use is rising, not falling. Greenhouse gas emissions (GHGs) also continue to rise, making the Paris Agreement targets almost meaningless in the short term. The recent growth of renewable energy has not appreciably changed the world’s dependance on coal, oil and gas. Wind and solar power accounted for 10.3% of the world’s electricity generation in 2022. Last year the global demand for electricity rose by 5.4%, and 59% of the new demand was met by burning coal.56 The fact that global GHG levels are rising when they should be falling must be seen as a policy failure. Policies have put too much faith in the private sector to invest, 51 Gardiner, Beth, “Three Reasons to Believe in China’s Renewable Energy Boom.” National Geographic. May 12, 2017 52 China ratchets up renewable energy development, with SOEs spearheading low-carbon transition - Global Times 53 Institute for Energy Economics & Financial Analysis, IEEFA Report: China in 2017 Continued to Position Itself for Global Clean Energy Dominance. January 9, 2018.. 54 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=55239 55 See Sean Sweeney, Beyond Recovery: The Global Green New Deal and Public Ownership of Energy, 2023. https://www.tuedglobal.org/bulletins/beyond-recovery-the-global-green-new-deal-and-public-ownership- of-energy 56 https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2022/ “Despite a record rise in wind and solar generation, only 29% of the global rise in electricity demand in 2021 was met with wind and solar. Other clean electricity provided no growth, with nuclear and hydro levels unchanged for two years. Remaining demand increase was therefore met by fossil fuels. 59% of the electricity demand rise in 2021 was met by coal generation alone.” 241 while at the same time the policy has undermined the very public services (most obviously energy, public transport, and health care) that are essential to the transition.57 Therefore if Indonesia holds the line against pressure to privatise its power generation and undermine the viability of PLN, it will be joining the growing number of governments who are, in one form or another, looking for an alternative approach to a just energy transition. In the light of the evidence presented during this hearing, Article 33 is a national treasure with global significance. I believe it should be protected because it opens the door to an alternative pro-public pathway to energy transition. The JETP will not provide the capital necessary for the energy transition. Unfortunately, it is the big financial sector players who are writing the policy. The JETPs with Indonesia, Vietnam, South Africa have been presented by the rich countries (the “International Partners Group”)58 to help the Global South finance its transition away from coal. The JETPs have been designed to “mobilise” finance in the form of both concessional and commercial loans, but this finance is contingent upon changes in government policy. Concerning the JETPs, two points should be emphasised: 1. This is not aid. It is not free money. “Concessional financing” is essentially a cheap loan, but even cheap loans must be paid back, with interest. In Indonesia’s case, roughly 20% of the $20 billion financing target will come in the form of commercial loans. In South Africa’s case, 80% of the proposed JETP finance will take the form of loans at high interest rates, which will place the country in further debt.59 By COP28 in December 2023 less than $600 million in grant funding has been committed.60 57 Achim Steiner, administrator of the United Nations Development Program (UNDP), recently stated that “big financial sector players are becoming a liability for all of us…With about $300 trillion in wealth in the world today,” said Steiner, “there is enough finance to address [climate and sustainable development goals].”See: Adva Saldinger, Blended finance's role in SDGs depends on these changes, 12 April, 2019 https://www.devex.com/news/blended-finance-s-role-in-sdgs-depends-on-these-changes-9469 58 https://web.pln.co.id/pln-jetp/jetp-home. The IPG is “led by the United States and Japan and including Canada, Denmark, the European Union, France, Germany, Italy, Norway, and the United Kingdom, issued a Joint Statement to formalize the landmark partnership.” 59https://mg.co.za/environment/2022-10-05-deadlock-in-south-africas-8-5bn-climate-funding-talks/ 60 JET Grants Register - Public Nov2023.pdf (stateofthenation.gov.za) 242 Source: Indonesia Comprehensive Investment and Policy Plan, November 2023 2. JETP financing is not sufficient. The recently released Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) for Indonesia’s JETP notes the US$20 billion “provides an important catalyst, approximately US$97.1 billion of cumulative power sector investments, are required by 2030 under the JETP scenario.”61 It is therefore necessary to ask: how can JETP financing “mobilise” US$97.1 billion of cumulative power sector investments? The data on the performance of “catalytic” and/or “blended finance” suggests that it will not be able to do so. Consider the following: In 2015 the World Bank pivoted towards a policy that uses public-sector development funds to “de-risk” private investment,62 The Bank was confident that if development aid was used to ‘de-risk’ private investment, the public finance would ‘leverage’ many more multiples of private finance for green and sustainable development.63 The IMF agrees. The IMF’s Managing Director Kristalina Georgieva 61 The Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) was written by the JETP Secretariat team, with written contributions from the Boston Consulting Group, the Climate Policy Initiative (CPI), Global Green Growth Institute (GGGI), and the Tony Blair Institute for Global Change. , 62 World Bank, 2015. From billions to trillions: transforming development finance. Document prepared jointly by the AfDB, ADB, EBRD, EIB, IADB, IMF and World Bank Group for the 18 April Development Committee meeting. Washington, DC: World Bank. siteresources.worldbank.org/ DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf) 63 According to the Blended Finance Taskforce “blending, done well, is one of the best solutions to turn billions of ODA aid money into trillions of investment capital for the SDGs.” See: Blended Finance Taskforce Better 243 agrees that de-risking is necessary: “there is plenty of money, but they [the investors] don’t go where they should go…why would they go?” Her solution was simple: “You are not going to move money to go into climate investment…if you don’t accept that public money should sweeten the deal for these guys.”64 According to an analysis of blended finance provided by the Overseas Development Institute, the World Bank’s “billions to trillions” policy has been a monumental failure. For sustainable development projects, the ‘leverage ratio’ is slightly above 3:1. In other words, every dollar of private investment requires almost 3 dollars in public investment. For climate finance the numbers are even more discouraging. The Climate Finance Delivery Plan submitted to COP26 in November 2021 showed that every dollar of private sector investment required four dollars of public finance.65 According to the African Development Bank (AfDB), a dollar of public climate finance currently generates $0.16 in private green investment.”66 As noted above, for Indonesia to fulfil its energy transition, every dollar of development aid needs to mobilize 5 dollars in private sector or other forms of finance ($20 billion must become $97.1 billion). There is currently ample evidence that the blended finance proposed under the JETP will: finance, better world (2018) Consultation paper of the Blended Finance Taskforce in consultation with the Business & Sustainable Development Commission and SYSTEMIQ. London: Blended Finance Taskforce, www.blendedfinance.earth/ better-finance-better-world 64 World Economic Forum, January 2023. https://www.youtube.com/watch?v=Cca4W2JMfcA 65 Climate Finance Delivery Plan: Meeting the US$100 Billion Goal.https://ukcop26.org/wp- content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf, page 6 66 Presentation by Prof. Kevin Chika Urama, FAAS, Chief Economist and Vice President African Development Bank Group, Launch of the African Development Bank Group’s African Economic Outlook 2023 Report on “Mobilizing Private Sector Financing for Climate and Green Growth in Africa.” Bank Group Annual Meetings, 2023 Sharm El-Sheikh, Egypt. Wednesday, 24 May 2023 244 ● Increase Indonesia’s debt, through concessional and commercial loans ● Cover a fraction of the overall costs of the transition ● Be unable to mobilise or catalyse significant level private investment ● Transfer risk from the private to the public sector.67 3. Ir. Nursyirwan Unbundling Ketenagalistrikan Desakan untuk privatisasi kepemilikan dan liberalisasi pasar selama 1980/90s. Permintaan kelistrikan tumbuh lebih cepat dari bentuk energi lain Investasi kapasitas yang besar dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Asumsi bahwa struktur pasar yang kompetitif akan membawa perubahan industri menjadi lebih effisien, tarif yang lebih murah dan meningkatkan pelayanan pada konsumen, Tetapi hal ini sangat aman dan terkendali bila dilakukan oleh pemerintah yang bersih. Seperti Jepang dan Prancis yang masih menggunakan system terintagrasi (vertical Integration), seluruhnya dikelola oleh Pemerintah. Usaha ketenagalistrikan secara konsep terbagi menjadi 2, yakni untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan umum. Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum terdiri dari Usaha PEMBANGKITAN, TRANSMISI, DISTRIBUSI, dan PENJUALAN LISTRIK, Dalam keterangan saya saat ini, akan banyak terfokus pada usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum pada bagian pembangkit. Sistem kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis yaitu tidak terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (bundling). Sistem lainnya yaitu dalam bentuk terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (unbundling). Menurut Jones, unbundling is separating generation from transmission from distribution for the electrics (Jefri Porkonanta Tarigan, Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018. Pengertian umum tentang praktek Unbundling dapat juga dimaknai negara membeli Listrik dair IPP (Independent Power Producer)/Pembangkit yang tidak dimiliki oleh negara dan diperbolehkannya IPP tersebut ke sistem Jaringan Milik 67 https://odi.org/en/publications/blended-finance-in-the-poorest-countries-the-need-for-a-better- approach/ 245 PLN, sementara pemilikan saham PLN dikatakan tidak ada ataupun kalau ada, tetapi kecil dari 51% di IPP tersebut, sehingga kewenangan dan pengontrolan oleh PLN sangat sulit dilakukan, terhadap pembangkit IPP yang ada sebagai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 Kebutuhan negara dalam penyediaan listrik kekinian Sisi Pebisnis PJBTL Saat ini ada keinginan yang tinggi dari pihak pemasok, khususnya IPP bahwa kompetisi di bisnis pembangkitan sepertinya harus memenuhi tingkat pelayanan secara effisien, karena ada nilai financial dari setiap layanan yang diberikan oleh perusahaan pembangkitan. Sisi Customer, khususnya Rakyat Indonesia Sebagian besar Rakyat Indonesia, sangat mengandalkan listrik yang murah dan terjangkau. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh Negara/ Pemerintah yang dapat memberikan keterjaminan, karena adanya kebijakan sosial Pemerintah/Negara untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. (Belajar sampai malam hari, s/d jam 21.00), pada hal itu adalah jam peak ( beban puncak ) pada system yang terintegrasi dan tariff listrik jam-jam tersebut harganya mahal. Untuk mendukung hal diatas, maka harus ada Typical market structure seperti : ⚫ Monopoli Nasional atau regional. ⚫ Tingkat keuntungan diatur oleh regulator, untuk mengakomodasi kewajiban kebijakan sosial. ⚫ Kenaikan tarif diatur mengikuti kenaikan biaya pelayanan. ⚫ Interverensi pemerintah harus kuat. ⚫ Koodinasi antar fungsi harus berjalan sangat baik. ⚫ Perencanaan pertumbahan sistem terpusat, agar tida terjadi over capacity. Typical yang cocok untuk diatas adalah : Vertical Intergration yaitu Sistem atau Model Monopoly. Vertical Integration Generator Wholesale/Retailer Disco* 246 Perbandingan Kapasitas Pembangkit Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memaparkan dalam rapat Dengar Pendapat Bersama komisi VII DPR RI, Rabu (8/2/2023) bahwa system kelistrikan Jawa-Bali hingga 2019 masih dalam batas ideal. Adapun reserve margin atau cadangan daya ditahun 2019 tercatat sebesar 32%. Sementara mulai tahun 2020 terdapat peningkatan kelebihan daya atau oversupply kapasitas pembangkit listrik karena adanya penurunan permintaan akibat pandemic Covid 19. Adapun reserve margin di 2020 tercatat 39,9%, lalu pada 2021 turun menjadi sebesar 37% dan tahun 2022 diperkirakan naik lagi menjadi sebesar 56%. Belum lagi di tengah kondisi oversupply tersebut. PLN juga dihadapkan dengan mulai beroperasinya pebangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dari program 35.000 Mega Watt (MW). Di saat bersamaan ada penambahan pasokan yang besar” kata pak Dermawan Prasodjo. Berdasarkan acuan statistik 2022 dan olahan data terkait lainya, kepemilikian Pembangkit PT PLN (Persero) sejak 2020 hingga 2022 tergambar dalam tabel berikut: Kepemilikan 2020 2021 2022 PLN (MW) 42,000 66% 42,000 65% 42,000 61% Sewa (MW) 4,000 6% 4,000 6% 6,500 9% IPP (MW) 17,336 27% 18,553 29% 20,540 30% Total Kapasitas (MW) 63,336 100% 64,553 100% 69,040 100% Dari data tersebut tergambar ada kecenderungan Negara dalam penyediaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dari bagian usaha pembangkitan yang menghasilkan Listrik secara trend semakin tergantung dengan IPP. Dari situasi ini, saya akan jelaskan lebih lanjut dalam pointer yakni *Disco = Distribution Company 247 1) Peran IPP, masih 30 %, tetapi secara pembebanan bisa saja lebih, karena IPP mengikuti system merit PJBTL mengacu kepada nilai komponen C yang terendah yang ditawarkan dalam Rp/kWh yang terdiri dari unsurnya : Harga bahan bakar (Rp…./kg) x 1/CV… (Kcal/kg) x Heat Rate … (Kcal/kWh) → jadi fungsi Efisiensi yang diutamakan, sehingga IPP relatif pasti menawarkan lebih murah, karena mereka memiliki teknologi yang mutakhir yang lebih efisien (high thermal efficiency), tetapi kita kadang lupa, bahwa Pembangkit PLTU batubara milik pemerintah juga , malah lebih bisa menawarkan lebih murah dengan metode fuel switching, agar nilai komponen C, lebih rendah dari pembangkit IPP tersebut, tentu ada beberapa yang dikorbankan yaitu penurunan Kapasitas menjadi tinggal 60 % saja. Karena ini belum ditindak lanjuti, maka kenaikan produksi di GRID sebesar 30 % didominasi oleh IPP.Hanya sayang dalam kepemilikan saham kebanyakan IPP, saham pemerintah hampir dikatakan tidak ada, sehingga kewenangan dan pengendalian operational sepenuhnya milik mereka. 2) Kendali Pemerintah terhadap IPP, sebetulnya sudah tidak ada, karena tidak ada punya kewenangan dalam manajemen perusahaan ( kepemilikan saham tidak ada ), ditambah adanya klausal minimum pembayaran energi untuk IPP. ( Take or Pay atau TOP system ) yang harus ditanggung oleh Pemerintah (PLN) 3) Karena IPP sudah banyak yang di setujui ( pasokan daya sudah Over capacity kurang lebih 50% ), sementara pembayaran terhadap Komponen A, Komponen B dan D yang harus dilaksanakan oleh Buyer (PLN), dimana komponen A tersebut terdiri dari biaya investasi, interest dan profit margin, Komponen B adalah biaya SDM dan Pemeliharaan (fixed cost) dan Komponen D adalah Biaya Pelumas (fixed Cost) Sehingga bila Buyer dalam hal ini PLN tidak mengoperasikannya, maka sesuai perjanjian jual beli pasti ada pembayaran terhadap komponen A, B dan D tersebut, sehingga tentunya dari pada diposisikan stand-by, sementara persaingan tariff jual beli hanya di komponen C saja, tentu prioritas operasi diberikan kepada IPP, dengan mengorbankan pembangkit yang merit rendah, walaupun masih handal. I. PERAN PLN DALAM PENYEDIAAN LISTRIK PEMBANGKIT EBT Sesuai rencana pengembangan pembangkit EBT, dalam rangka memperbaiki kondisi global warming ( CO2 emission ) atau claimate change dan melepas ketergantungan dengan bahan bakar fosil, maka PLN bisa mengambil peran ini, baik untuk skala besar, maupun kecil seperti pemamfaatan tanah kosong, danau, dll. Pengembangan EBT 248 sebaiknya diintegrasikan pada daerah-daerah yang pembangkitnya menggunakan bahan bakar mahal, seperti PLTD, PLTG. Jenis pembangkit EBT adalah : • Matahari : PLTS • Bio Energi: – Bio gas, biomassa – Bio fuel: Bio diesel, Gasohol • Samudra (marine): – OTEC – Pasang-surut (tidal power) – Ombak/Gelombang (wave power) – Turbin dalam air • Sel bahan bakar (fuel cell): – PEDC, dll. • PLTA & PLTMH • Panasbumi: – Pemakaian Tidak Langsung: PLTP – Pemakaian Langsung: Pengering/Pemanas Pembangkit ini rata berkapasitas sangat kecil, tetapi akan sangat baik bila di integrasikan dengan pembangkit PLTD dan PLTMH dan PLTG yang ada ( ON GRID, terinterkoneksi dengan jaringan PLN), sehingga bisa mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Tetapi di pasang bila secara of GRIG ( tidak terintegrasi dengan jaringan PLN), maka biaya investasi sangat tinggi ( ada biaya batrai, yang harganya mahal dan life time nya pendek, 4 tahun saja ) dan daya yang dihasilkan sangat tergantung dengan kondisi alam, kalaU PLTS, Capasity factornya rata-rata hanya 30% dari kapasitas terpasangnya. Namun demikian yang lebih penting adalah PLN beserta anak atau Perusahaan holding dibawahnya seperti PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power yang selama ini menyediakan Listrik dari pembangkit yang ada tetap di prioritaskan untuk menyediakan Listrik dari pembangkit EBT agar kontrol dan peran negara sebagaimana pemaknaan pengusaan negara dalam usaha ketenagalistrikan tetap ada. 249 II. Praktek sewa jaringan tenaga Listrik oleh pemegang usaha ketenagalistirkan untuk kepentingan umum dan penjuangan kelebihan listrik Para prinsipnya saya meyakini seharusnya tidak ada penjualan tenaga Listrik oleh swasta yang berlanjut pada adanya sewa jaringan karena seharusnya negara tidak membeli Listrik swasta karena negara juga memiliki saham/kepemilikan di Perusahaan pembangkit tersebut. Namun demikian jika kepentingan umum untuk menjual excess power karena diminta oleh PLN, maka hal itu harganya pasti diperoleh dengan tariff yang rendah. Tetapi bila pihak IPP yang menyewa jaringan dan mendapatkan kontrak sewa tersebut untuk kepentingan usahanya dilokasi yang berbeda, maka hal ini sangat merugikan pihak konsumen, karena lama-lama keandalan system terganggu, disebabkan karena saluran Sistem Ultra Tegangan Tinggi (SUTT) memiliki batas kapasitas terbatas sesuai rencana load flow yang sudah direncanakan sebelumnya. Bila melebihi kapasitas maka SUTT bisa terbakar atau membara dan mermbahayakan lingkungan sekitar saluran tersebut dan akhirnya pelayanan terhadap konsumen terganggu. Hal serupa saya ingin sampaikan bahwa terdapat bahaya secara teknis penjualan kelebihan daya listrik oleh swasta ke PLN karena disamping akan berdampak penurunan keandalan system. Sebelum saya sudahi keterangan ini, saya ingin menegaskan bahwa PT PLN (Persero) dengan Sumber daya manusia dan pengalaman yang dimilikinya sangat mampu untuk menyediakan energi Listrik yang handal dengan harga terjangkau bagi masyarakat dan negara harus mendukung itu dengan kebijakan yang tidak semakin bergantung kepada negara membeli Listrik swasta/IPP. Sebagaimana amanat konstitusi, penguatan PLN dapat Skema kepemilikan pembangkit haruslah secara komprehensif dan utuh dilakukan. Skema holding yang saat ini dilakukan sangatlah tanggung karena relatif hanya menyasar anak Perusahaan yang selama ini memang masih dalam rentang kendali PT PLN (Persero). Sebagai BUMN Ketenagalistrikan yang diamanatkan Konstitusi dalam penyediaan Listrik, sudah sewajarnya berbagai pembangkit yang pada faktanya juga dihasilkan oleh BUMN dan BUMD lainnya menjadi bagian holding dan kepemilikan dalam bisnis PT. PLN (Persero) sehigga fungsi pelayanan publik oleh negara dalam 250 penyediaan Listrik oleh BUMN Ketenagalistrikan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. [2.2.2] Saksi Dedi Firmansyah Sembiring dan Herdin Hironimus Zebua pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Dedi Firmansyah Sembiring ▪ Bahwa saksi bekerja di PT PLN (Persero) mulai November 2009 sampai dengan saat ini di UP2K Sumatra Utara sejak November 2023 dan pada bulan November 2009 saya ditempatkan bekerja di PT PLN (Persero) Area Nias sebagai staff pelayanan pelanggan; ▪ Bahwa pada tahun 2016 saksi masih bekerja di PT PLN (Persero) Area Nias dengan jabatan supervisor pelayanan pelanggan rayon Teluk Dalam, Nias Selatan; ▪ Bahwa menurut saksi pada tahun 2016 Pulau Nias ditopang oleh Pembangkit Swasta yang bernama American Power Rent sebesar 2 x 10 MW yang ada di Gunung Sitoli, dan PLTD milik PT PLN (Persero) sebesar 6 MW yang ada di Gunung Sitoli dan Nias Selatan; ▪ Bahwa menurut saksi kebutuhan beban puncak listrik di Pulau Nias pada tahun 2016 sebesar 24 MW yang saat itu bergantung pada Pembangkit Swasta yang bernama American Power Rent; dan sementara PLTD milik PT PLN (Persero) pada tahun 2016 diposisikan hanya untuk menutupi pada saat terjadi beban puncak di Pulau Nias; ▪ Bahwa menurut saksi, beban puncak di Pulau Nias secara umum terjadi pada malam hari pukul 18.00 sampai dengan 21.00, sementara diluar waktu itu dibutuhkan kira-kira hanya 16 sampai dengan 17 MW dan pembangkit swasta yang bernama American Power Rent yang menurut saksi diketahui baru mulai beroperasi sekitar tahun 2013; ▪ Bahwa pada bulan April 2016 terjadi pemadaman listrik mendadak pada saat saksi berada di kantor PT PLN (Persero) Teluk Dalam dan pada hari kedua dan ketiga setelah listrik padam, masyarakat sekitar mulai berdatangan ke kantor saya di PT PLN (Persero) Rayon Teluk Dalam untuk mempertanyakan dan complaint kenapa listrik padam sudah berhari-hari, karena yang mereka tahu PT PLN (Persero) lah yang mematikan listrik; 251 ▪ Bahwa menurut saksi, masyarakat khawatir saat listrik padam terjadi kejahatan pada malam hari, dan anak-anak sekolah tidak bisa belajar saat malam dan saat itu saksi dan beberapa pejabat di kantor dikumpulkan oleh manajer rayon dan disampaikan bahwa kondisi Pembangkit Swasta yang bernama American Power Rent berhenti beroperasi karena habis kontrak dengan PT PLN (Persero) karena punya hutang yang belum dibayar oleh PT PLN (Persero); ▪ Bahwa menurut saksi, tujuan kami dikumpulkan saat itu agar menyamakan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat terhadap pemadaman yang terjadi dan saat pemadaman terjadi, hanya daerah Gunung Sitoli sebagian dan Teluk Dalam sebagian yang nyala karena masih ada PLTD milik PT PLN (Persero); ▪ Bahwa menurut saksi, sekitar hari keempat dan kelima pemadaman terjadi, mulai masuk Genset milik PT PLN (Persero) dari luar pulau Nias untuk menyalakan listrik secara bergiliran per kampung berdasarkan ketersediaan dan kemampuan Genset; ▪ Bahwa menurut saksi, hal tersebut diketahui terjadi sampai dengan hari ke tiga belas sejak pemadaman listrik terjadi dan pada hari ke empat belas sejak pemadaman yang saksi ketahui Pembangkit Swasta yang bernama American Power Rent mulai beroperasi kembali. 2. Herdin Hironimus Zebua. ▪ Bahwa pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai operator pembangkit di unit PLTD Moawo Gunung Sitoli, Nias milik PT PLN (Persero) sampai pensiun tahun 2022; ▪ Bahwa posisi keberadaan unit PLTD Moawo Gunung Sitoli tempat saksi bekerja bersebelahan dengan mesin Pembangkit Swasta yang bernama American Power Rent; ▪ Bahwa pada bulan April 2016, saat saksi berada di unit PLTD Moawo Gunung Sitoli, tiba-tiba saksi melihat unit Pembangkit Swasta yang bernama American Power Rent berhenti beroperasi dan karyawan nya juga tidak ada di lokasi kerja; ▪ Bahwa saat itu saksi diperintahkan untuk tetap mengoperasikan unit PLTD milik PT PLN (Persero) untuk men supply lokasi-lokasi tertentu yang padam 252 di Pulau Nias berdasarkan arahan dari supervisor operasi dan bagian distribusi rayon PT PLN (Persero) Gunung Sitoli; ▪ Bahwa menurut saksi, pada saat menjelang beban puncak pada sore menuju malam hari saya berkoordinasi dengan bagian distribusi PLN untuk menentukan daerah mana yang akan dialiri listrik per dua jam sekali sesuai dengan kapasitas daya PLTD yang tersedia. Hal ini dilakukan terus menerus selama 24 jam selama Pembangkit Swasta yang bernama American Power Rent tidak beroperasi; ▪ Bahwa menurut saksi, pada hari ketiga setelah pemadaman terjadi, pada malam hari masyarakat sekitar PLTD Moawo mulai berdatangan menuju lokasi PLTD Moawo untuk mempertanyakan kenapa PLN memadamkan listrik; ▪ Bahwa menurut saksi, situasi pada saat itu saksi masih berada di wilayah PLTD Moawo, dan masyarakat yang berkumpul di sekitar PLTD Moawo mulai melakukan pelemparan batu ke lokasi PLTD dan mengancam akan membakar unit pembangkit milik American Power Rent; ▪ Bahwa menurut saksi, situasi terkendali pada saat aparat keamanan dari Polres Nias datang ke lokasi PLTD Moawo dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sedang berkumpul bahwa pemadaman terjadi akibat dari berhenti operasinya Pembangkit Swasta yang bernama American Power Rent; ▪ Bahwa menurut saksi, setelah terjadi demo dari masyarakat, saksi dan pegawai lain di PLTD Moawo merasa khawatir akan keamanan kami jika terjadi kembali demo dari masyarakat dan pada hari keempat sejak pemadaman, mulai berdatangan genset dari luar Pulau Nias dengan kapasitas antara 50 kva sampai dengan 200 kva; ▪ Bahwa menurut saksi, genset yang ada tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Pulau Nias, dan hanya dikhususkan pada lokasi- lokasi kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit serta puskesmas; ▪ Bahwa menurut saksi, saksi dan masyarakat Pulau Nias mendapatkan surat terbuka dari Manajemen American Power Rent, yang pada pokoknya menyatakan alasan berhenti operasinya pembangkit diakibatkan PT PLN (Persero) belum membayarkan tagihan-tagihan dari American Power Rent; 253 ▪ Bahwa menurut saksi, pemadaman tersebut telah terjadi sampai kurang lebih tiga belas hari, lalu American Power Rent beroperasi kembali dengan alasan sebagaimana yang saya baca di media karena hasil mediasi kedutaan besar Amerika; ▪ Bahwa menurut saksi, selama pemadaman terjadi saksi beserta keluarga merasa sangat resah karena kegiatan sekolah dan belajar di rumah anak saya terganggu, saya harus membeli minyak tanah dan kayu bakar untuk masak nasi karena tidak bisa menggunakan rice cooker; ▪ Bahwa selain itu di rumah saksi juga beternak ayam potong, yang pada saat pemadaman terjadi banyak anak ayam jumbo saya mati karena lampu untuk menghangatkan anak ayam jumbo tidak bisa nyala. Selain itu, saksi juga mendengar teman-teman saksi yang memiliki usaha es balok tidak bisa beroperasi karena freezernya tidak nyala. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 28 November 2023 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari yang sama yakni tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Para Pemohon terdiri atas 119 (seratus Sembilan belas) Pemohon, yang membagi kedudukan hukumnya dalam 2 (dua) klaster, yaitu (1) Kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama melalui 10 (sepuluh) organisasi serikat pekerja, dan (2) Klaster Perorangan sebagai Pekerja. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau 254 kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. DPR RI perlu menanggapi bahwa uraian kedudukan hukum Para Pemohon obscuur libels (tidak jelas/kabur). DPR RI sama sekali tidak menemukan dalil uraian kerugian yang secara jelas dialami oleh Para Pemohon klaster organisasi serikat pekerja pada uraian kedudukan hukumnya. Para Pemohon hanya menguraikan kedudukannya untuk mewakili organisasinya, memiliki kepentingan yang sama pada organisasi serikat pekerjanya untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat (vide Perbaikan Permohonan hlm. 54), tanpa menguraikan secara jelas kerugian dan kepentingan hukum yang sama merugikan kedudukannya dalam kapasitasnya sebagai organisasi serikat pekerja dan bagaimana korelasinya dengan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dirugikan melalui batu uji yang digunakan tersebut. Selanjutnya, DPR RI perlu menanggapi bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional Para Pemohon sebagai organisasi serikat pekerja maupun perorangan sebagai pekerja, melainkan mengatur mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sehingga DPR RI berpandangan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak relevan untuk dijadikan batu uji oleh Para Pemohon. Dengan demikian, DPR RI menerangkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bertautan dengan kerugian yang didalilkan. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang- undang yang diuji Bahwa terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dianggap telah dirugikan oleh Pasal-Pasal a quo 255 yang diujikan, DPR RI beranggapan bahwa Para Pemohon sebagai organisasi serikat pekerja, perorangan, dan pekerja tetap dapat mendapatkan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Para Pemohon juga tetap dapat melaksanakan fungsi dan tugas organisasinya, melaksanakan pekerjaannya sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Sehingga hak-hak Para Pemohon tetap terpenuhi sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, DPR RI berpandangan bahwa pengaturan dalam Pasal- Pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon merupakan suatu pengaturan bidang ketenagalistrikan nasional beserta usaha penyediaannya yang secara prinsip sejalan dengan kebijakan energi nasional untuk kepentingan umum dengan memperhatikan perkembangan iklim usaha yang sehat. Sehingga pengaturan dalam Pasal-Pasal a quo justru telah memenuhi hak konstitusional seluruh Warga Negara Indonesia dan sejalan dengan tantangan kebutuhan hukum atas kepentingan ekonomi nasional saat ini. Berdasarkan uraian di atas, DPR RI berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo. 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak ada uraian kerugian konstitusional yang jelas pada uraian kedudukan Para Pemohon klaster organisasi serikat pekerja sehingga DPR RI tidak dapat menyimpulkan bagaimana kerugian yang spesifik dan aktual menurut penalaran wajar dapat terjadi. 256 Selanjutnya, Para Pemohon klaster perorangan mendalilkan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo UU 6/2023, akan tetapi DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak tepat dalam menguraikan pertautan antara Pasal-Pasal yang dijadikan batu uji dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Para Pemohon klaster perorangan sebagai pekerja di berbagai perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, mendalilkan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo UU 6/2023 karena merupakan konsumen listrik yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat (vide Perbaikan Permohonan hlm. 57). Mengacu pada Pasal 42 angka 1 Pasal 1 angka 7 UU 6/2023, Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli Tenaga Listrik dari pemegang Perizinan Berusaha terkait Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Terkait dalil kerugian tersebut, DPR RI berpandangan bahwa dalam hal ini Para Pemohon sendiri tidak memiliki pendirian yang tegas, apakah mengalami kerugian dalam konteks kedudukan hukumnya sebagai perorangan yang bekerja di berbagai perusahaan di Indonesia atau justru sebagai konsumen dan warga negara yang menggunakan tenaga listrik. Mengingat kerugian yang dialami Para Pemohon sebagai pekerja yang turut dalam proses penerapan usaha ketenagalistrikan tentu berbeda dengan hak Para Pemohon sebagai konsumen. Maka sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya. Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat menjalankan tugas dan perannya tanpa dirugikan hak konstitusionalnya baik aktual maupun potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi atas berlakunya Pasal-Pasal a quo. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Berkaitan dengan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka DPR RI 257 perlu lebih dahulu menjelaskan bahwa Pasal-Pasal a quo yang diujikan pada intinya mengatur mengenai: - Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional - Mekanisme usaha penyediaan tenaga listrik, yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik - Penjualan kelebihan tenaga listrik DPR RI berpandangan, ketentuan-ketentuan Pasal a quo tidak memiliki korelasi langsung dengan kepentingan hukum Para Pemohon, baik sebagai organisasi serikat pekerja, maupun perorangan pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar Pemohon I-X klaster organisasi serikat pekerja, pada intinya organisasi serikat pekerja tersebut melakukan tugas dan peran aktif di bidang ketenagalistrikan untuk pembelaan hak anggota. Akan tetapi pada permohonan a quo, Para Pemohon juga tidak mengkorelasikan dalam hal apa Para Pemohon dalam organisasi serikat pekerja mengalami kerugian. Seharunya terdapat persoalan konkret yang dialami Para Pemohon yang berdampak langsung pada tugas dan fungsi organisasi serikat pekerja atas keberlakuan materi muatan Pasal-Pasal a quo. Akan tetapi, Para Pemohon justru menginginkan ketentuan-ketentuan a quo ditafsirkan untuk tetap dikuasai negara dengan batasan yang diasumsikan oleh Para Pemohon sendiri, misalnya Usaha Penyediaan Listrik untuk kepentingan umum harus dimaknai dilakukan oleh badan usaha milik negara dalam hal ini PT. PLN. Bahwa Para Pemohon perlu menyadari bahwa ia bukan subjek (addresat norm) dalam pengaturan Pasal-Pasal a quo. Pasal-Pasal a quo sama sekali tidak berkaitan secara langsung dengan wewenang dan peran Para Pemohon sebagai organisasi serikat pekerja maupun perorangan. Para Pemohon juga bukan pelaku usaha ketenagalistrikan yang secara langsung mengalami kerugian karena keberlakuan Pasal-Pasal a quo. 258 DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi serikat pekerja dan perorangan sebagai pekerja. Pasal-Pasal a quo UU 6/2023 sama sekali tidak melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kebijakan hukum pemerintah atas segala bentuk usaha penyediaan listrik melalui Pasal-Pasal a quo yang diujikan merupakan sikap Pemerintah, yang tentu dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan tetap memperhatikan tuntutan globalisasi ekonomi yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan berkaitan dengan kemudahan, peningkatan ekosistem, investasi, dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang 259 dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. KETERANGAN DPR RI 1. Pandangan Umum a. Bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. b. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, undang-undang yang mengatur ketenagalistrikan memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. 260 c. Diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, sehingga disusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) mencakup yang terkait dengan: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; 3) kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan Koperasi dan UMKM; dan 4) peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu materi muatan yang diatur pada UU 6/2023 tersebut. 2. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya kata “dapat” pada Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana diatur Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) UU 6/2023 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015 karena ketentuan a quo mengartikan keempat jenis usaha ketenagalistrikan (usaha pembangkitan listrik, usaha transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan secara terpisah/tidak terintegrasi (unbundled)) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 63). Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 dan angka 7 UU 6/2023 mengatur materi muatan yang sebelumnya diatur pada Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan). Pada norma a quo di UU 261 6/2023 tidak mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan. 2) Selanjutnya, sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, maka DPR RI perlu memperjelas terlebih dahulu mengenai pemaknaan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan melalui Putusan a quo. Dalam Putusan a quo Mahkamah memutuskan “menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”” dan “menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara””. Berdasarkan amar putusan tersebut, maka usaha penyediaan tenaga listrik (usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan) untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi (bundling) atau tidak terintegrasi (unbundling) selama tidak menghilangkan kontrol negara. 3) Bahwa sehubungan dengan adanya pemaknaan terhadap Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak membatalkan Pasal a quo secara 262 keseluruhan, melainkan menyatakan tidak berlaku sepanjang dimaknai praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menghilangkan kontrol negara. Hal tersebut bersifat final dan mengikat. Bahwa titik tekan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo bukan terhadap metode pelaksanaan kegiatan usahanya, apakah secara terintegrasi atau terpisah, melainkan pada tidak bolehnya kontrol negara hilang dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik secara terintegrasi maupun secara tidak terintegrasi. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan diaturnya ketentuan Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) UU 6/2023 sebagaimana diatur dalam UU Ketenagalistrikan tentu tidak bertentangan dengan pemaknaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Mengingat pemaknaan tersebut menekankan pada adanya kontrol negara yang secara jelas tetap tercermin dalam Pasal-Pasal UU 6/2023 sektor ketenagalistrikan. 4) Bahwa meskipun Para Pemohon secara spesifik hanya mempermasalahkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU 6/2023, DPR RI berpandangan perlu untuk melihat perbandingan materi muatan keseluruhan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah Pasal 42 angka 6 dan Pasal 42 angka 7 UU 6/2023, sebagai berikut: UU KETENAGALISTRIKAN UU 6/2023 Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 42 angka 6 Pasal 10 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau d. penjualan Tenaga Listrik. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepentingan umum secara 263 UU KETENAGALISTRIKAN UU 6/2023 (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah. terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya. (5) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha miik negara, badan usaha miik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Pasal 42 angka 7 Pasal 11 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan Tenaga Listrik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai 264 UU KETENAGALISTRIKAN UU 6/2023 penyelenggara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi. (5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan Tenaga Listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan Tenaga Listrik. Berdasarkan tabel di atas, maka sebenarnya telah terdapat pergeseran norma yang perlu dilihat secara utuh melalui pemberlakuan ayat-ayat berikutnya, antara lain terdapat perubahan redaksional pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Oleh karena itu, DPR RI berpandangan adanya pergeseran norma tersebut menjadi bukti perumusan norma a quo telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hukum saat ini. Hal penting yang menjadi perhatian pembentuk undang-undang dalam pengaturan Pasal-Pasal a quo adalah tidak ada penghilangan prinsip dikuasai oleh negara. Mengenai pembuktian prinsip dikuasai oleh negara ini akan DPR RI jelaskan lebih lanjut pada uraian berikutnya. b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan perlu penegasan kendali negara melalui PT. PLN sebagai BUMN yang menyelenggarakan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sehingga Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) UU 6/2023 UU 6/2023 sepanjang frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 75) Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) UU 6/2023 pada intinya mengatur bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik 265 negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. 2) DPR RI berpendapat pemaknaan yang membatasi badan usaha milik negara dimaksud hanya PT. PLN (Persero) justru akan mempersempit pemajuan bidang usaha ketenagalistrikan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dibutuhkan sekarang. Padahal saat ini Pemerintah sedang berfokus pada upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui keterlibatan banyak pihak. Penguasaan oleh negara tidak berarti menutup peluang badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik lainnya untuk memajukan kondisi ekonomi. Sehingga pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) dapat berupa badan usaha selain PT PLN Persero tentunya masih dibolehkan sepanjang tetap dalam kendali negara (Pemerintah). 3) Bahwa perkiraan kebutuhan investasi dalam proyek ketenagalistrikan dapat disimak pada gambar berikut: 266 Berdasarkan tabel di atas, dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan, perkiraan kebutuhan investasi PLN dan swasta rata-rata adalah sebesar Rp128,7 triliun per tahun. Investasi ini terdiri dari investasi swasta sebesar Rp56,3 triliun per tahun dan PLN Rp72,4 Triliun per tahun. Investasi PLN meliputi pembangkit sebesar Rp28,5 triliun per tahun, transmisi dan GI Rp21,3 triliun per tahun, distribusi Rp17,6 triliun per tahun serta lainnya Rp5 triliun per tahun. Kebutuhan investasi tersebut hanya memperhitungkan kebutuhan infrastruktur baru saja, namun tidak mempertimbangkan kebutuhan investasi untuk pemeliharaan sekitar Rp22,5 triliun per tahun. Jika dijumlahkan kebutuhan investasi 10 (sepuluh) tahun dengan kebutuhan pemeliharaan, maka total yang dibutuhkan adalah Rp1.512 triliun. (Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030) Oleh karena besarnya kebutuhan investasi proyek ketenagalistrikan tersebut, maka upaya percepatan penyediaan tenaga akan terhambat apabila keempat kegiatan usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik sekaligus hanya wajib dilakukan oleh satu BUMN. Padahal Pemerintah membutuhkan partisipasi pelaku usaha lain untuk percepatan dan pemerataan penyediaan tenaga listrik agar tidak semata bergantung pada APBN saja. 4) Bahwa DPR RI juga perlu menerangkan bahwa pembentuk undang-undang tetap memposisikan badan usaha milik negara sebagai prioritas utama dan mengutamakan potensi dalam 267 negeri. Hal ini jelas diatur Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) UU 6/2023 sebagai berikut: (2) “Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.” Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, meskipun tidak ada larangan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih dalam batas-batas penguasaan negara. Dalam arti, Pemerintah masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dengan tetap menjadikan badan usaha milik negara sebagai prioritas pertama. c. Bahwa terkait dengan penguatan konsep kontrol negara pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 dan Pasal 42 angka 7 Pasal 11 UU 6/2023, DPR RI memberikan pandangan mendasarkan pada konsep demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: 1) Bahwa frasa “dikuasai oleh Negara” juga menjadi bagian dalam konsep demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-l/2003 tanggal 21 Desember 2004 halaman 208 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian: "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud; Rakyat secara kolektif 268 dikonstruksikan UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR dan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 49 Nomor 3 tanggal 21 September 2019, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang 269 didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. 2) DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memuat prinsip penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut berimplikasi pada bagaimana negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing-masing cabang produksi untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan guna menyejahterakan rakyat. 3) Berdasarkan sistem demokrasi yang dipilih sebagai kerangka ketatanegaraan Indonesia, prinsip demokrasi ekonomi juga tertulis dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berisi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sistem ekonomi pasar merupakan sebuah kondisi yang mendasarkan mekanisme pasar sebagai penentu dari kebijakan, yang akan mempengaruhi praktik setiap negara. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terdapat frasa demokrasi ekonomi, ini dimaknai sebagai sebuah kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada frasa berikutnya pada pasal dan ayat yang sama, dimaknai sebagai sebuah optimisme yang dibangun dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi pasar tidak boleh berjalan sendiri, perlu dikontrol dan harus diatur oleh negara. 4) Adapun perwujudan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pemberlakuan Pasal-Pasal a quo adalah bagaimana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kebutuhan dan perkembangan dunia usaha saat ini, yaitu dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan 270 usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. 5) Pengaturan Pasal-Pasal a quo juga perlu dilihat secara utuh dengan melihat keberlakuan Pasal-Pasal lain yang menunjukkan secara jelas bentuk “penguasaan oleh negara”. Bahwa Pasal 1 angka 2 Pasal 3 UU 6/2023 selengkapnya mengatur: (1) “Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.” Berdasarkan ketentuan tersebut, telah diatur jelas konsep “dikuasai oleh negara” dalam Penyediaan Tenaga Listrik, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai prinsip otonomi daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerinah Pusat. Prinsip penguasaan oleh negara untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat juga tercermin dengan diaturnya kewenangan menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara negara. Diaturnya kewenangan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara jelas dalam UU 6/2023 tersebut telah sesuai dengan nilai kepastian hukum dan konsep otonomi daerah yang berlaku di negara kesatuan. 6) Kontrol hak menguasai negara dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut: a) Hak menguasai negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001, 0021, 0022/PUU-I/2003 meliputi: 271 • Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya. • Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR Bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif) • Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau elalui keterlibatan langsung dalam menajemen BUMN sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara mendayagunakan penguasannya atas sumber- sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. b) Fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. c) Fungsi pengurusan oleh negara dibuktikan dengan tetap adanya kewenangan negara, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau gubernur sesuai kewenangannya dalam memberikan atau mencabut perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan dalam peraturan perundang- undangan, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah. d) Fungsi pengelolaan oleh negara tidak hilang, dibuktikan dengan kepemilikan negara atas 100% saham pada PT PLN Persero yang merupakan pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Ketentuan Pasal 42 angka 2 dan angka 3 UU 6/2023. 7) Bahwa menjadi penting sekali untuk disadari bersama, ketentuan- ketentuan a quo diatur tentu sejalan dengan politik hukum 272 pembentukan UU 6/2023 itu sendiri. Ketentuan a quo sebagai bagian dari sikap dan pilihan kebijakan Pemerintah untuk memajukan kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tuntutan globalisasi ekonomi, antara lain dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang- undang sektor termasuk UU Ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan hukum percepatan cipta kerja. Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan adanya Petitum Pemohon yang ingin membatalkan frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) UU 6/2023 justru bertentangan dengan nilai substantif Pasal 33 UUD NRI tersebut. d. Para Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan perlakuan tarif antar daerah serta potensi tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis untuk mencapai keuntungan yang maknanya kedepan akan timbul potensi kenaikan tarif listrik, meskipun telah diregulasikan namun desakan swasta/asing akan menguasai. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 58), terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan hal tersebut merupakan asumsi dan kekhawatiran Para Pemohon. Sebab, berdasarkan Pasal 42 angka 4 Pasal 5 ayat (1) UU 6/2023 telah diatur beberapa kewenangan Pemerintah Pusat di bidang ketenagalistrikan, antara lain meliputi: penetapan kebijakan ketanagalistrikan nasional, penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; penetapan persetujuan harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. 273 e. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 42 angka 6 Pasal 7 ayat (1) UU 6/2023 meniadakan pengawasan publik melalui kontrol DPR RI dalam menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (vide Perbaikan Permohonan hlm. 76), DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a) Bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hal tersebut bukanlah bentuk inkonstitusionalitas suatu norma. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan Tenaga Listrik yang meliputi bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Listrik. b) Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) merupakan acuan dalam pembangunan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan di masa yang akan datang bagi pemerintah daerah dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), khususnya yang memiliki wilayah usaha. Peranan RUKN akan semakin penting dengan adanya dinamika lingkungan strategis baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. RUKN ini akan mendorong peningkatan partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat pada pembangunan sektor ketenagalistrikan. Dalam hal penyusunan RUKN Pemerintah Pusat mengundang seluruh Pemerintah Daerah provinsi, Kementerian/Lembaga terkait, dan PT PLN (Persero). Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk itu Pemerintah Daerah juga akan menyusun RUKD sebagai pedoman bagi pemegang IUPTL dalam menyusun RUPTL. (sumber: https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal ketenagalistrikan/daerah-diharap-susun-rukd-dan-beri-masukan- terhadap-draft-rukn) 274 c) Bahwa tidak dicantumkannya lagi frasa setelah berkonsultasi dengan DPR RI dalam Pasal a quo merupakan hal yang telah disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah sejak proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian (RUU 11/2020). Mengingat substansi materi muatan Pasal a quo dibahas pada RUU 11/2020 yang tidak diubah UU 6/2023, maka DPR RI merujuk pembahasan Panja RUU 11/2020 tanggal 3 September sebagai berikut: PEMERINTAH: Mohon izin Pak, direncana umum ketenagalistrikan nasional itu adalah mencakup seluruh aspek di bidang ketenagalistrikan baik dari sisi dari sisi perencanaan Pak seperti transmisi seperti yang dikatakan iya Pak bahwa ada transmisi distribusi pembangkit yang akan dikembangkan untuk tahun ke depan termasuk alternatif energi alternatif apa yang akan digunakan saya kira semua masuk di dalam rencana umum ketenagalistrikan nasional Pak. Itu kan ada kurun waktu rencana RUKN sebenarnya saat ini sudah perlu diperbaiki lagi Pak karena yang lama sudah kami anggap sudah tidak memenuhi ketentuan yang ada saat ini jadi memang ini perlu direvisi kembali Pak. Ini yang kami lakukan selama ini dengan mitra kami Komisi VII memang dari sisi yang dikatakan bahwa berkonsultasi itu memang jarang kita lakukan dengan teman-teman di Komisi VII Pak. Kalaupun ada dalam rangka komunikasi itu adalah pada saat hal-hal tertentu memang ada momen-momen yang itu perlu dibahas tapi secara khusus untuk konsultasi masalah RUKN itu sebenarnya tidak Pak. ANGGOTA PANJA: Pimpinan, ini memang masalah frasa konsultasi ini perlu suatu apa namanya ya perlu suatu pengetahuan ya karena konsultasi sebenarnya juga tidak mengikat. Pada waktu saya di Komisi II dengan KPU itu Pimpinan, kita kan setiap hasil 275 keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa KPU setiap akan mengambil keputusan wajib berkonsultasi tetapi konotasi konsultasi itu ternyata tidak mengikat bisa dilaksanakan, bisa tidak boleh bantu saya membaca ya karena prinsipnya cipta kerja ini kan mau menyederhanakan. Oleh karena itu saya sepakat dengan usulan Pemerintah bahwa apa memasukkan norma konsultasi itu saya rasa tidak perlu karena itu sudah terlampau teknis gitu. Nah nanti ketika pelaksanaannya ada pelanggaran ya kita bakalan fungsi pengawasannya diperketat di situ. Jadi menurut pandangan seperti itu jadi ini kan prinsipnya ini kan penyederhanaan jangan sampai hal yang sangat teknis itu semua masuk di DPR agar nanti fungsi legislatif juga masuk ke pada fungsi eksekutif. Terima kasih. … WAKIL KETUA RAPAT / F – PDIP (Drs. M. NURDIN, MM): …. Jadi yang 2857 ya tadi setuju ya? Ya tadi karena apa banyakan diserahkan oleh Pak ini Pemerintah, rencana umum ketenagalistrikan nasional, di mana yang tadi rencana yang lebih rinci ada di situ ya? Baik terima kasih, setuju ya? (RAPAT : SETUJU) d) Bahwa sejalan dengan apa yang disepakati mengenai fungsi pengawasan DPR RI, DPR RI berpandangan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kinerja Pemerintah, dalam hal ini bidang ketenagalistrikan tentu tetap dilakukan, misalnya melalui rapat-rapat pengawasan yang dilakukan bersama antara DPR RI dengan Pemerintah. Selain itu, terdapat ketentuan lain yang melibatkan persetujuan DPR RI, hal ini sebagaimana diatur Pasal 46 angka 24 Pasal 34 ayat (1) UU 6/2023 berikut: “Pemerintah Pusat menetapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal-Pasal a quo meniadakan pengawasan publik melalui DPR RI dalam 276 menetapkan RUKN adalah tidak berdasar hukum dan bukan merupakan persoalan inkonstitusionalitas norma. Selain itu, fungsi pengawasan DPR RI akan selalu melekat pada DPR RI karena secara konstitusional karena telah secara tegas dijamin dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. f. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (2) UU 6/2023 multitafsir dengan adanya kata “dapat” karena penjualan kelebihan tenaga listrik tersebut dapat dilakukan di 2 (dua) kondisi, yaitu pada wilayah yang belum terjangkau dan wilayah yang telah terjangkau. Hal tersebut dianggap berdampak pada adanya kelebihan pasokan listrik dari usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 80-81). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpendapat hal tersebut bukan persoalan inkonstitusional norma, melainkan merupakan kekhawatiran Para Pemohon saja. Sebab tentu Pemerintah menjamin penjualan kelebihan tenaga listrik tersebut tidak lain hanyalah untuk kepentingan umum, yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kepentingan umum tersebut tetap dijamin khususnya pada penjualan kelebihan Tenaga Listrik karena harus dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. g. Bahwa Para Pemohon mendalilkan frasa “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 6/2023 merugikan masyarakat karena rentan terjadinya gangguan padam listrik akibat ketidakmampuan mengangkat beban dan penyalahgunaan sewa jaringan oleh perusahaan pembangkit swasta secara inkonstitusional (vide Perbaikan Permohonan hlm. 82). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan hal tersebut merupakan dalil yang belum tentu terbukti dan tidak berdasar. Tentu lagi-lagi ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan hukum yang meningkatkan ekosistem investasi ekonomi negara. Akan tetapi, Pemerintah tidak abai sehingga tetap melakukan kontrol penguasaan antara lain dengan menjamin terlaksananya prinsip usaha yang sehat, 277 dan sewa jaringan Tenaga Listrik tersebut harus dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga tidak serta merta dilakukan tanpa prosedur terstandar. h. Bahwa berkaitan dengan Petitum Para Pemohon yang pada intinya meminta Mahkamah menyatakan Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, khususnya terhadap: - Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) UU 6/2023 sepanjang tidak dimaknai “badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero); - Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (2) UU 6/2023 sepanjang tidak dimaknai “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik; adalah tidak berdasar hukum karena menambah materi-materi baru dalam Pasal, di mana materi tersebut turut mengubah apa yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pembentuk undang-undang. i. DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata- kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.” Demikian juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna bahwa, “Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, 278 tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma : www.hukumonline.com). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon.” Dengan demikian, apabila dalam perkembangannya terdapat hal lain yang perlu diatur dengan rumusannya berbeda sebagaimana yang Para Pemohon uraikan, maka tentu hal tersebut merupakan ranah kebijakan pembentukan undang-undang. Dalil-dalil alasan permohonan Para Pemohon yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah dan DPR RI melalui legislative review sebagai bahan untuk masukan dalam perbaikan regulasi. Para Pemohon dapat memberi masukan kepada pembentuk undang-undang dalam proses pembahasan perubahan UU a quo. j. Bahwa pemberlakuan Pasal-Pasal a quo merupakan bagian dari politik hukum pembentukan UU 6/2023 untuk menjawab tantangan kebutuhan hukum cipta kerja saat ini, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU 6/2023 berikut: “Di tengah kondisi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas kekuatan permintaan domestik, terutama konsumsi privat dan investasi di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan global, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Di sini pelaksanaan reformasi struktural yang komprehensif yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi sangat penting dan urgen.” 279 k. DPR RI berpendapat bahwa Pasal-Pasal a quo UU 6/2023 telah mengatur hal yang sudah sesuai dengan asas peraturan perundang- undangan yang baik guna menjawab kebutuhan hukum ketenagalistrikan saat ini sehingga telah sejalan dengan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. II. RISALAH PEMBAHASAN 1. Rapat Panja Rancangan undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja dengan DPD dan Pemerintah (Kamis, 3 September 2020) - TA BALEG (WIDODO): DIM 2855 pasal 7 ayat 1 rencana umum. - TA BALEG (WIDODO): Baik, DIM 2857 ayat 3, “Ketentuan mengenai pedoman susunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dari PDIP mengusulkan perubahan ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Golkar tetap. Gerindra tetap. Nasdem tetap. PKB tetap. Demokrat tetap. PKS tetap. PAN tetap. PPP tetap, mohon maaf dari PPP berpendapat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 30 tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut, ayat 3 rencana-rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat 4 pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 ditetapkan oleh Menteri. - ANGGOTA PANJA: Jadi Pak Ketua, kalau 2857 ini konsekuensinya ada dua, secara umum tidak ada masalah sebenarnya. Yang pertama adalah akan hilang konsultasi itu ke parlemen, satu, yang kedua juga ke Dewan Perwakilan Daerah. Tapi kalau pengaturan umumnya sudah selaras. Nah yang ketiga penetapan peraturan di tingkat menteri itu ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah, kalau itu kan kita sudah sepakat kalau itu. Nah tinggal apakah 280 penetapan menyangkut soal rencana umum tadi ketenagalistrikan itu tidak perlu mendapatkan. Sebenarnya konsultasi sih apa ya ndak ada juga anunya ya namanya konsultasi. - F – PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M. Psi., T.): Pimpinan juga itu nanti di 2855 kalau 2855 konsultasi dengan DPR RI, 2857 dengan DPRD. - ANGGOTA PANJA: Iya, cuman ya tadi itu apa sih indikasinya kalau konsultasi. - F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.): Izin Pimpinan, saya nambah sedikit. Kenapa Pemerintah enggak mau konsultasi dengan DPR RI? Alasannya apa Pak? Apa sudah enggak suka lihat wajah-wajah Pimpinan kami lagi? Enggak maksudnya kenapa enggak mau konsultasi lagi gitu loh Pak? Lho tadinya konsultasi baik-baik konsultasi, Bapak jangan nunjuk-nunjuk Pak Elen Pak! Bapak sama beliau Pak. Maksud saya gini, harga dasar juga Pak itu pengaruh kepada daerah. Kemudian termasuk dikatakan Pak (rekaman terputus) termasuk tentang daerah yang mau dibangun wilayah mana, konsultasi saja Bapak enggak mau gimana ceritanya, terima kasih. - ANGGOTA PANJA: Sebenarnya begini Bapak, jadi yang kami kenal dengan DPR itu kan persetujuan atau penetapan Pak, yang itu tadi dibilang oleh Pak Ketua konsultasi ini bentuknya sampai saat ini kita masih belum fix seperti apa. Iya iya jadi itu Pak sebenarnya Pak. Nah ini definisi batasan konsultasi kan yang sampai saat ini yang kami belum nah karena itu karena yang kami kenal adalah persetujuan atau penetapan maka menurut hemat kami tidak masuk persetujuan atau penetapan maka cukup dilakukan oleh Pemerintah saja. Kemudian mengenai penjelasan rencana umum ketenagalistrikan mungkin tambah dibetulin Pak, muatannya apa. - PEMERINTAH: Mohon izin Pak, direncana umum ketenagalistrikan nasional itu adalah mencakup seluruh aspek di bidang ketenagalistrikan baik dari sisi dari sisi perencanaan Pak seperti transmisi seperti yang dikatakan iya Pak bahwa ada transmisi distribusi pembangkit yang akan dikembangkan untuk tahun 281 ke depan termasuk alternatif energi alternatif apa yang akan digunakan saya kira semua masuk di dalam rencana umum ketenagalistrikan nasional Pak. Itu kan ada kurun waktu rencana RUKN sebenarnya saat ini sudah perlu diperbaiki lagi Pak karena yang lama sudah kami anggap sudah tidak memenuhi ketentuan yang ada saat ini jadi memang ini perlu direvisi kembali Pak. Ini yang kami lakukan selama ini dengan mitra kami Komisi VII memang dari sisi yang dikatakan bahwa berkonsultasi itu memang jarang kita lakukan dengan teman-teman di Komisi VII Pak. Kalaupun ada dalam rangka komunikasi itu adalah pada saat hal-hal tertentu memang ada momen-momen yang itu perlu dibahas tapi secara khusus untuk konsultasi masalah RUKN itu sebenarnya tidak Pak. - ANGGOTA PANJA: Pimpinan, ini memang masalah frasa konsultasi ini perlu suatu apa namanya ya perlu suatu pengetahuan ya karena konsultasi sebenarnya juga tidak mengikat. Pada waktu saya di Komisi II dengan KPU itu Pimpinan, kita kan setiap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa KPU setiap akan mengambil keputusan wajib berkonsultasi tetapi konotasi konsultasi itu ternyata tidak mengikat bisa dilaksanakan, bisa tidak boleh bantu saya membaca ya karena prinsipnya cipta kerja ini kan mau menyederhanakan. Oleh karena itu saya sepakat dengan usulan Pemerintah bahwa apa memasukkan normal konsultasi itu saya rasa tidak perlu karena itu sudah terlampau teknis gitu. Nah nanti ketika pelaksanaannya ada pelanggaran ya kita bakalan fungsi pengawasannya diperketat di situ. Jadi menurut pandangan seperti itu jadi ini kan prinsipnya ini kan penyederhanaan jangan sampai hal yang sangat teknis itu semua masuk di DPR agar nanti fungsi legislatif juga masuk ke pada fungsi eksekutif. Terima kasih. Ini usulan saya Fraksi Golkar. - PEMERINTAH: Terima kasih Pimpinan, sebenarnya RUKN ini kami susun berdasarkan RUU KD Pak jadi bapak jadi RUU KD ada, ada kemudian kami menyusun RUKN nya Pak jadi hierarki seperti itu Pak. Jadi di RUKN ini isinya sebenarnya dari supply demand yang ke depan yang kita butuhkan seperti 282 apa supply nya apa demand nya depannya seperti apa supply nya bagaimana itu isi dari pada RUKN Pak. Infrastrukturnya seperti apa saya kira itu isinya Pak. Dokumennya saya tidak bawa Pak kalau sewa saya bisa tayangkan. Tapi untuk kesempatan berikut kami akan sampaikan Pak, apa isi daripada RUKN Pak, makasih Pak. - F–PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M. Psi., T.): Ledia. Berkaitan dengan rencana umum kelistrikan ketenagalistrikan nasional tentu kenapa bukan dalam konteks mengambil alih kewenangan eksekutif maupun, eksekutif oleh legislatif tidak. Tapi konteksnya adalah kita perlu mengetahui sebetulnya nanti akan bisa memenuhi kemampuan elektrifikasi sampai ke daerah-daerah atau tidak lantas ya kan pasti kan ke arah kan Pak. Dengan sumber dayanya dengan distribusi dan seterusnya. Tidak ada salahnya sebetulnya dikonsultasikan kepada DPR meskipun tadi dikatakan bahwa itu bukan penetapan maupun pengesahan, kalaupun itu dimasukkan itu kan dalam rangka apa dalam konteks nanti ketika kita kan membicarakan satu hal yang kalau buat anggota DPR tuh melihat secara makro dan melihat secara mikro dalam konteks Dapil nya masing-masing. Karena nanti ketercapaian target-target tercapainya misalnya salah satunya elektrifikasi dan segala macam gitu kan jadi bagian yang juga perlu diketahui keseluruhannya. Jadi menurut kami sih sebenarnya enggak ada enggak ada hal yang memberatkan dengan mencantumkan kata konsultasi itu sendiri sebenarnya, terima kasih. - WAKIL KETUA RAPAT / F – PDIP (Drs. M. NURDIN, MM): Ini ya latar belakang. Ini kan perlindungan. Padahal nanti minta saja Pak beberapa ini lah biar baca sendiri. Jadi yang 2857 ya tadi setuju ya? Ya tadi karena apa banyakan diserahkan oleh Pak ini Pemerintah, rencana umum ketenagalistrikan nasional, di mana yang tadi rencana yang lebih rinci ada di situ ya? Baik terima kasih, setuju ya? (RAPAT : SETUJU) III. PETITUM DPR RI 283 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 14 November 2023 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis tambahan beserta lampirannya yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. bahwa dengan dihilangkannya frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) telah meniadakan fungsi 284 pengawasan DPR dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional (selanjutnya disebut RUKN). b. bahwa kelebihan pasokan listrik harus ditanggung oleh negara melalui APBN (vide Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM Nomor S- 756/MBU/09/202), sehingga apabila terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia. 2. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menghidupkan kembali sistem unbundling, yaitu pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, sehingga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. b. bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. 3. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 7 Lampiran UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan ketentuan Pasal 42 angka 7 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyebabkan peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang karena koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang ada dalam UU CK, sehingga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. 4. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 15 Lampiran UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan adanya kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 42 angka 15 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Ketenagalistrikan multi tafsir 285 karena mengandung pengertian penjualan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan dalam 2 (dua) kondisi, yaitu: a. penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau; atau b. penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang telah terjangkau. Padahal, seharusnya penjualan kelebihan pasokan tenaga listrik hanya dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 5. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa diperbolehkannya sewa jaringan dalam ketentuan Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 33 UU Ketenagalistrikan merugikan masyarakat karena kerentanan terjadinya gangguan padam listrik akibat ketidakmampuan mengangkat beban listrik (blackout) dan penyalahgunaan sewa jaringan oleh perusahaan pembangkit swasta secara inkonstitusional. b. bahwa sewa jaringan sangat mungkin terjadi pada bagian transmisi dapat juga digunakan oleh pemegang perizinan berusaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang berpotensi menimbulkan terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sehingga menyebabkan listrik padam (blackout) dan merugikan masyarakat pada umumnya. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan-ketentuan a quo UU CK yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) 286 Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi : a. Perorangan Warga Negara Indonesia ; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ; c. Badan hukum publik atau privat ; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa : a. Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK ; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip : “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu : 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji ; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ; 287 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas uraian kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon. 1. Bahwa Para Pemohon mengelompokkan diri menjadi 2 (dua) Klaster yaitu Klaster Kelompok Orang yang Mempunyai Kepentingan Sama melalui organisasi serikat pekerja dan Klaster Perorangan sebagai pekerja; Bahwa Pemohon I hingga Pemohon III termasuk kedalam Klaster Kelompok Orang yang Mempunyai Kepentingan Sama melalui organisasi serikat pekerja, sehingga permasalahan yang dijadikan dalil permohonan oleh Pemohon I hingga Pemohon III seharusnya dapat diselesaikan secara internal melalui komunikasi antara Pemohon I hingga Pemohon III dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); 2. Selain Pemohon I hingga Pemohon III yang tergabung dalam klaster serikat pekerja di sub sektor ketenagalistrikan, terdapat Pemohon yang bukan berasal atau berlatar belakang bidang pekerjaan di sub sektor ketenagalistrikan, sehingga permohonan yang diajukan tidak relevan atau tidak berdampak terhadap hak konstitusional Para Pemohon; 3. Bahwa Para Pemohon tidak menguraikan kerugian yang secara spesifik dialaminya dari berlakunya ketentuan a quo UU CK, sehingga patut dipertanyakan apakah memang ada kerugian nyata yang dialami Para Pemohon dari berlakunya ketentuan a quo UU CK; 4. Bahwa Para Pemohon belum memahami secara utuh ketentuan a quo UU CK yang diuji, sehingga menurut Pemerintah ketidakpahaman Para Pemohon tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan terjadinya kerugian dari berlakunya ketentuan a quo UU CK. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). 288 Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. LATAR BELAKANG PENGATURAN SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DI DALAM UU CK Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu Negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Terhadap hal tersebut, Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi faktual saat ini, terutama yang menyangkut 289 terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi). Di tengah kondisi perekonomian global yang terus bergejolak disertai dengan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas ekonomi Indonesia yang selama ini bersandar pada kekuatan permintaan domestik (terutama konsumsi privat dan investasi) saat ini mulai terancam. Ancaman ini muncul di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan ekonomi global, dimana hal tersebut dapat ditanggulangi dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Untuk itu penting kemudian melakukan reformasi (hukum) struktural yang komprehensif guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah oleh UU CK mendefinisikan ketenagalistrikan sebagai “segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”. Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 290 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan. Tenaga listrik sangat berperan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mulai membaiknya kemakmuran masyarakat, pada gilirannya juga akan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap tenaga listrik. Karenanya, tenaga listrik dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. 291 Sejalan dengan hal tersebut di atas, industrialisasi tidak akan berjalan lancar kalau tidak didahului dan didukung dengan penyediaan tenaga listrik yang cukup dengan mutu yang baik. Hal tersebut dikarenakan industri-industri yang ada saat ini pada umumnya menggunakan tenaga listrik sebagai tenaga penggerak utama untuk mesin-mesin produksi. Begitu pula usaha- usaha pemerintah yang bersifat sosial, seperti membangun perumahan, penyediaan air bersih, maupun juga industri rumahan, pertanian, perkebunan, yang kesemuanya ini akan mengakibatkan perluasan daerah kota dan desa, pada gilirannya akan meningkatkan pula permintaan tenaga listrik yang baik dan memadai. Kebutuhan akan energi listrik sangat diperlukan dalam kehidupan sehari- hari, oleh karena itu negara harus mampu menyediakan dan memasok tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan. Sampai dengan Oktober 2023 menunjukkan bahwa kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) mencapai 69,9 GW, yang terdiri dari pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 42,5 GW (60,5%) dan Independent Power Producer (IPP) sebesar 27,4 GW (39,5%). Adapun realisasi panjang jaringan transmisi mencapai 119.494,41 kms dan kapasitas gardu induk mencapai 291.464,7 MVA yang semuanya merupakan aset PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) merencanakan tambahan tambahan infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero). Sejak 2011 sampai dengan 2022, tercatat bahwa kemampuan penyelesaian pembangkit oleh PT PLN (Persero) berkisar rata-rata hanya 52%. Dalam 5 tahun terakhir, rencana pengembangan pembangkit adalah tahun 2019 sebesar 5.827 MW (realisasi 4.659 MW), tahun 2020 sebesar 10.060 MW (realiasi 3.072 MW), tahun 2021 sebesar 6.351 MW (realisasi 1.332 MW), tahun 2022 sebesar 4.919 MW (realiasi 5.338 MW) dan tahun 2023 sebesar 3.884 MW (realisasi September 1.973 MW). Berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi PT PLN (Persero) dalam Pembangunan pembangkit masih belum sesuai dengan target RUPTL sehingga masih dibutuhkan keterlibatan pelaku usaha selain badan usaha milik negara. Disisi lain juga terbukti bahwa pembangkit dan 292 transmisi yang dibangun masih mayoritas dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). Selain itu, berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RUPTL PT PLN (Persero) terdapat selisih rencana pembangunan infrastruktur tenaga listrik antara RUPTL dengan RKAP dengan alasan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero). Perbandingan tata kelola penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik di Indonesia dengan beberapa negara di Asia, yaitu sebagai berikut: Negara Market Structure Penjelasan Indonesia Vertically integrated, single buyer monopolistic market 1. Dibukanya peran swasta di dalam pembangkitan tenaga listrik. Transmisi dan Distribusi masih diatur oleh BUMN setempat. Retail juga dilakukan oleh BUMN setempat. Usaha ketenagalistrikan di Indonesia masih dimonopoli/dominasi oleh PT PLN (Persero). Lao PDR Vertically integrated, single buyer market Laos memiliki BUMN yang memiliki peran sama dengan PLN di Indonesia. Dibukanya peran swasta di dalam pembangkitan tenaga listrik. Transmisi dan Distribusi masih diatur oleh BUMN setempat. Retail juga dilakukan oleh BUMN setempat. Tidak ada pemisahan electricity regulator dan policy maker 293 Malaysia Vertically integrated, single buyer market Dibukanya peran swasta di dalam pembangkitan tenaga listrik. Transmisi dan Distribusi masih diatur oleh BUMN setempat. Retail juga dilakukan oleh BUMN setempat. Sektor ketenagalistrikan di Malaysia diatur oleh Energy Commission sebagai regulator dan Ministry of Energy selaku policy maker. Terdapat Committee on Planning & Implementation of Electricity Supply and Tariff secara independent diatas Tenaga Nasional Berhad (TNB). 294 Philippines Wholesale Electricity Spot Market (WESM) Pembangkitan Tenaga Listrik dilakukan oleh Swasta. Transmisi diatur dan dilakukan oleh market operator sedangkan distribusi dilakukan oleh swasta. BUMN hanya sebagai System Operator. Pembangkitan dilakukan dengan Kompetisi Pasar Terbuka 295 Singapore Competitive liberalized market – Singapore Wholesale Electricity Market (SWEM) Pembangkitan dilakukan oleh pihak Energy Market Authority (EMA) melalui melalui mekanisme bidding harian (per 30 menit). Transmisi dioperasikan oleh TSO, sedangkan Distribusi dan retail dilakukan oleh swasta. Terdapat pemisahan electricity regulator (EMA) dan Policy Maker (MTI) Thailand Vertically integrated, enhanced single buyer market Dibukanya peran swasta di dalam pembangkitan tenaga listrik. Pembangkitan dan Transmisi dikelola oleh BUMN (EGAT), sedangkan distribusi dikelola oleh BUMN (PEA dan MEA) dan Distribusi masih diatur oleh BUMN setempat. Retail juga dilakukan 296 oleh BUMN setempat. Terdapat pemisahan electricity regulator (ERC) dan Policy Maker (NEPC dan MoE) Vietnam Vietnam Wholesale Electricity Market (VWEM) Skema penjualan tenaga listrik adalah multi seller dan multi buyer baik BUMN (EVN) dan Swasta dari generating company kepada utilitas dengan harga spot price. Terdapat pemisahan electricity regulator (ERAV) dan Policy Maker (MoIT) 297 India - Kementerian Ketenagalistrikan yang mengatur sektor energi listrik dibentuk pada 2 Juli 1992 bertanggung jawab atas perencanaan, perumusan kebijakan, pemrosesan investasi proyek, pemantauan pelaksanaan proyek, diklat tenaga kerja, serta administrasi dan regulasi ketenagalistrikan. - Dalam struktur pemerintahan federal India, pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian terlibat dalam menetapkan kebijakan dan regulasi sektor kelistrikan. Hal ini mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian untuk menandatangani nota kesepahaman untuk membantu mempercepat proyek di masing-masing negara bagian. 298 Berdasarkan perbandingan tata kelola penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tersebut memperlihatkan bahwa masih adanya keterlibatan peran swasta selain badan usaha milik negara dalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik di negara asia lainnya. Dalam menghadapi jumlah pelanggan tenaga listrik yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana berarti pula meningkatnya kebutuhan dan permintaan terhadap suplai energi listrik, maka sesuai dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyelenggaraanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan amanat UU Ketenagalistrikan tersebut maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan percepatan pembangunan dalam bidang infrastruktur ketenagalistrikan dalam berbagai bentuk kebijakan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional klaster ketenagalistrikan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian beberapa pengaturan di bidang ketenagalistrikan sebagaimana telah diatur dalam UU Ketenagalistrikan dengan 299 mempertimbangkan arah kebijakan nasional terkait peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari perubahan beberapa pengaturan dalam UU Ketenagalistrikan menjadi sebagaimana diatur dalam UU CK antara lain untuk menciptakan lapangan/kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sehingga rakyat Indonesia dapat memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Adapun substansi perubahan UU Ketenagalistrikan yang dicakup dalam UU CK untuk meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional adalah sebagai berikut: 1. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2) menjadi sebagai berikut: Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang Ketenagalistrikan meliputi: a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang Ketenagalistrikan; b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah provinsi; c. pembinaan dan pengawasian kepada badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; d. pengangkatan inspektur Ketenagalistrikan untuk provinsi; dan e. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan tujuan pengaturan kembali kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka efektifitas perizinan berusaha untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik. 2. Mengubah ketentuan Pasal 7 terkait tidak diaturnya konsultasi DPR dalam penyusunan RUKN dengan tujuan mempersingkat penyusunan 300 dokumen perencanaan penyediaan tenaga listrik karena RUKN disusun berdasarkan KEN yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR. 3. Menambah ketentuan ayat (4) dalam Pasal 10, sebagai berikut: Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya dengan tujuan mempermudah dan mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangkitan dan transmisi. 4. Mengubah ketentuan Pasal 23 terkait penjualan kelebihan tenaga listrik yang mensyaratkan bahwa penjualan tersebut dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau pemegang perizinan berusaha untuk kepentingan umum. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat ketersediaan listrik bagi masyarakat yang dapat meningkatkan rasio elektrifikasi. 5. Mengubah ketentuan Pasal 45 terkait pemanfaatan untuk jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika sehingga pemegang izin dalam memanfaatkan untuk jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika tidak perlu mendapatkan izin baru dan hanya butuh persetujuan pemilik jaringan. 6. Mengubah ketentuan Pasal 34 terkait pembagian kewenangan penetapan tarif yang saat ini seluruhnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha serta pengawasan secara terpusat terhadap penetapan tarif tenaga listrik. 3. ARAH PENGATURAN Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Mengingat arti penting tenaga listrik bagi masyarakat, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan investasi klaster ketenagalistrikan 301 melalui penyederhanaan perizinan, Pemerintah Pusat melakukan penyesuaian pengaturan klaster ketenagalistrikan yang meliputi: 1. Penyesuaian nomenklatur izin usaha menjadi perizinan berusaha; 2. Penyesuaian nomenklatur izin operasi menjadi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS); 3. Mengalihkan beberapa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat; 4. Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional dalam penyusunannya berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 5. dalam hal pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar wilayah usahanya; 6. kewajiban mengutamakan produk dan potensi dalam negeri dalam usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemegang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) dan IUPTLS; 7. penyederhanaan dan kemudahan dalam pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika. 8. Penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLS dapat dilakukan dalam hal wilayahnya belum terjangkau oleh pemegang IUPTLU. 9. Penerapan sanksi pidana yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau menyebabkan kematian seseorang menjadi sanksi administratif. 4. KETERANGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON No. Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon 1. Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan) Pasal 7 (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 (2) Cabang-cabang produksi yang penting 302 No. Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon bagi negara dan yang mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 2. Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan) Pasal 10 (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Pasal 42 angka 7 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan) Pasal 11 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 4. Pasal 42 angka 15 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Ketenagalistrikan) Pasal 23 (2) Penjualan kelebihan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 5. Pasal 42 angka 23Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagalistrikan) Pasal 33 (1) Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sehubungan dengan dalil Para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah 303 memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. bahwa dengan dihilangkannya frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan telah meniadakan fungsi pengawasan DPR dalam penyusunan RUKN. b. bahwa kelebihan pasokan listrik harus ditanggung oleh negara melalui APBN (vide Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM Nomor S- 756/MBU/09/202), sehingga apabila terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK yang menyatakan “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” tidak menghilangkan fungsi pengawasan DPR RI dalam usaha penyediaan tenaga listrik dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa tidak dicantumkannya lagi frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK merupakan hal yang telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU CK Lama), sehingga ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK merupakan norma yang sama dengan ketentuan Pasal 42 angka 5 UU CK Lama yang sama-sama mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan; 2) Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan bahwa RUKN disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan oleh 304 Pemerintah dengan persetujuan DPR RI (vide ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (selanjutnya disebut UU Energi) jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (selanjutnya disebut PP KEN). b. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Pemerintah dapat sampaikan bahwa norma ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan) yang menghilangkan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” telah mendapatkan persetujuan DPR RI saat pembahasan UU CK Lama dan lagi penyusunan RUKN telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Energi dan PP KEN, sehingga ketentuan a quo Lampiran UU CK tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. c. Adapun dalil Para Pemohon yang menyatakan “manakala terdapat kelebihan pasokan listrik dimana kelebihan pasokan listrik tersebut harus ditanggung oleh negara dengan APBN sebagai konsekuensi adanya pendanaan investasi, dan salah satu penyebab kelebihan pasokan listrik tersebut adalah kesalahan perencanaan ketenagalistrikan nasional” merupakan dalil yang tidak berdasar karena: Perencanaan ketenagalistrikan terutama didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN, apabila realisasi pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target tersebut maka dilakukan penyesuaian dalam perencanaan terutama untuk rencana pembangunan yang belum dimulai agar tidak terjadi kelebihan pasokan tenaga listrik. Adapun untuk infrastruktur tenaga listrik yang telah mulai dibangun tetap dilanjutkan karena terikat kontrak. Untuk menjaga keandalan pasokan dan antisipasi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dalam perencanaan disediakan kelebihan pasokan sekitar 35% sampai 40%. Kelebihan pasokan listrik tersebut memang diperlukan oleh sistem tenaga listrik karena pada saat suatu pembangkit dalam masa pemeliharaan atau mengalami gangguan, harus ada pembangkit lain yang harus 305 menggantikan pasokan karena pasokan tenaga listrik harus kontinu selama 24 jam. Sehingga dalil Pemohon yang mengatakan kelebihan pasokan listrik (akibat kesalahan perencanaan) menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi Masyarakat Indonesia, adalah dalil yang saling bertentangan (kontradiktif) serta tidak berdasar. Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2022 menyebabkan turunnya permintaan kebutuhan (demand) tenaga listrik. Tahun 2020 terjadi pertumbuhan kebutuhan listrik yang menurun (minus) sebesar -0,79% (year on year) dibandingkan pada tahun 2019 atau konsumsi turun menjadi 241,14 TWh pada 2020 dibandingkan 243,06 TWh pada 2019. Kebutuhan listrik Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 meskipun sudah tumbuh 5,78% (year on year) namun adanya pandemi COVID-19 menyebabkan ada keterlambatan pertumbuhan konsumsi listrik. Pemerintah dapat sampaikan bahwa saat ini setelah pandemi Covid-19 berlalu, pertumbuhan kebutuhan listrik telah pulih ke angka 4,5-5,5% per tahun. Realisasi pertumbuhan konsumsi listrik tahun 2022 dibandingkan 2021 sebesar 6,17% (year on year) dan proyeksi konsumsi tahun 2023 diperkirakan akan di atas 4,5% sampai dengan akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan (demand) listrik sudah pada tren sesuai perencanaan; Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dalil Para Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Para Pemohon tidak memahami secara keseluruhan ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK yang diuji tersebut. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menghidupkan kembali sistem unbundling, yaitu pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, sehingga 306 bertentangan dengan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. b. bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 UU CK menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa amar Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 angka 2 menyatakan sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”. Kemudian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Butir [3.12] angka 1 huruf c) Putusan MK Nomor 111/PUU- XIII/2015 yang menyatakan: “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas menjadi beralasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan berpotensi membuka kemungkinan unbundling. Argumentasi baru yang diajukan pemohon yang dapat diterima oleh Mahkamah sehingga mendorong Mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya adalah kekhawatiran Pemohon di mana dengan rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan akan diartikan bahwa peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing- 307 masing pihak yang dalam UU Ketenagalistrikan a quo dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang.” Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 tersebut tampak bahwa pertimbangan Majelis Hakim saat itu adalah karena adanya kekhawatiran peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang. b. Menurut Pemerintah, amar Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 angka 2 tersebut dimaknai bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila kontrol negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hilang, sehingga titik tekannya bukan terhadap metode pelaksanaan kegiatan usahanya apakah secara terintegrasi atau terpisah, melainkan pada masih ada atau tidaknya kontrol negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. c. Dengan demikian, menurut Pemerintah, yang dilarang berdasarkan Putusan MK 111/PUU-XIII/2015 adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum baik secara terintegrasi maupun secara terpisah yang menghilangkan hak menguasai negara. Atau secara a contrario Pemerintah memaknainya sebagai sepanjang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum baik dilakukan secara terintegrasi maupun secara terpisah tidak menghilangkan hak menguasai negara, maka ketentuan a quo Lampiran UU CK tetap sesuai dengan maksud Putusan MK 111/PUU- XIII/2015. d. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah perlu membuktikan bahwa adanya kata “dapat” dalam ketentuan a quo Lampiran UU CK meskipun dimaknai menjadi dapat dilaksanakan oleh badan usaha secara terpisah pun tidak akan menghilangkan kontrol/hak menguasai negara 308 dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Hak menguasai negara berdasarkan Putusan MK Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 meliputi: a) fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). b) fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). c) fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. d) fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 2) Bahwa fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara tidak hilang, dibuktikan dengan tetap adanya kewenangan negara (dhi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur sesuai kewenangannya) dalam memberikan atau mencabut perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan dalam peraturan perundang- undangan antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP 5/2021) yang mengatur: a) tingkat risiko, jangka waktu penerbitan perizinan berusaha, masa berlaku perizinan berusaha, dan kewenangan pejabat yang 309 dapat memberikan perizinan berusaha (vide Lampiran I Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral); dan b) Kode KBLI dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan masing-masing dari kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan (vide Lampiran II Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral). 3) Bahwa fungsi pengaturan (regelendaad) oleh negara tidak hilang, dibuktikan dengan tetap adanya kewenangan negara (dhi. Presiden Republik Indonesia dan DPR) dalam mengatur kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi pengaturan kewenangan Pemerintah untuk melakukan: a) penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan; b) penerbitan perizinan berusaha; c) penetapan standar, pedoman, dan kriteria kegiatan usaha; d) penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang perizinan berusaha; e) pembinaan dan pengawasan; f) penetapan sanksi administratif; dan g) pencabutan perizinan berusaha. (vide ketentuan Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 5 UU Ketenagalistrikan) 4) Bahwa fungsi pengelolaan (beheersdaad) oleh negara tidak hilang, dibuktikan dengan kepemilikan negara atas 100% (seratus persen) saham pada PT PLN (Persero) yang merupakan pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan ketentuan Pasal 42 angka 2 dan angka 3 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Ketenagalistrikan) yang menyatakan: Pasal 3 (1) Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi 310 daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 4 (1) Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. 5) Bahwa fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) oleh negara tidak hilang, dibuktikan dengan kewenangan negara (dhi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur) sesuai dengan kewenangannya) dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf o dan huruf r, dan ayat (2) huruf c dan huruf e UU Ketenagalistrikan). e. Selanjutnya, Pemerintah juga perlu menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan) merupakan satu rangkaian pengaturan sehingga untuk memahaminya tidak dapat hanya melihat pada 1 (satu) ayat saja. Selengkapnya ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan) menyatakan: Pasal 10 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau d. penjualan Tenaga Listrik. 311 (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya. (5) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan) tersebut dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik listrik bersifat kumulatif alternatif dengan adanya frasa “dan/atau” dimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan ini tidak mengalami perubahan di Lampiran UU CK, sehingga sejak awal UU Ketenagalistrikan disahkan memang arah pengaturannya adalah untuk memberikan pilihan bagi calon Pemegang IUPLTU untuk memilih sendiri kegiatan usaha yang akan diusahakannya apakah akan mengusahakan sekaligus atau hanya memilih salah satu dari keempat kegiatan penyediaan tenaga listrik dalam Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan tersebut; 2) Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), apabila kegiatan penyediaan tenaga listrik tersebut dilaksanakan 312 oleh 1 (satu) Pemegang IUPTLU (untuk keempat kegiatan) dalam 1 (satu) wilayah maka dapat dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah jelaskan bahwa Pemegang IUPTLU ini dapat berupa badan usaha selain PT PLN (Persero), sepanjang badan usaha tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 4 (empat) fungsi menguasai negara sebagaimana telah Pemerintah uraikan di atas. Hal ini juga sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 42 angka 7 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan) yang menyatakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. 3) Pemegang IUPTLU yang melaksanakan 4 (empat) kegiatan penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi tersebut dapat melakukan usaha pembangkitan dan/atau transmisi di luar wilayah usahanya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4). Sebagai contoh: apabila Pemegang IUPTLU A yang saat ini hanya mengusahakan pembangkit tenaga listrik dan/atau transmisi berdasarkan IUPTLU A dapat menggunakan pembangkit tenaga listriknya pada wilayah IUPTLU B yang diusahakannya sebagai Pemegang IUPTLU B terintegrasi; dan 4) Apabila calon Pemegang IUPTLU hanya ingin mengusahakan salah satu kegiatan penyediaan tenaga listrik, maka dalam hal Pemegang IUPTLU yang bersangkutan ingin mengajukan perizinan berusaha untuk kegiatan distribusi dan/atau penjualan saja, maka harus diajukan oleh badan usaha yang sama pada wilayah usaha yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5). f. Apabila Para Pemohon menyatakan kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 42 angka 6 (yang mengubah ketentuan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan) bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka akan berdampak sebagai berikut: 313 1) Keempat kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha pada 1 (satu) wilayah usaha; 2) Untuk melaksanakan keempat kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut sekaligus tentunya harus memiliki modal yang sangat besar yang belum tentu setiap badan usaha memilikinya, sehingga akan berakibat hanya badan usaha dengan modal besar saja yang dapat ikut serta dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dimana hal ini justru akan mengarah pada monopoli usaha oleh badan usaha besar saja; 3) Apabila yang diinginkan oleh Para Pemohon adalah PT PLN (Persero)-lah yang menjadi satu-satunya badan usaha yang melaksanakan keempat kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut, maka tentunya akan mengakibatkan dampak yang lebih besar lagi, yaitu: a) pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat akan tersendat karena untuk memperoleh listrik, maka masyarakat harus menunggu wilayahnya terjangkau oleh PT PLN (Persero). Apabila ingin cepat terlaksana, maka tentunya diperlukan penambahan modal negara yang sangat besar kepada PT PLN (Persero) dan berdampak pada pembebanan APBN yang justru kontra produktif dengan dalil Nomor 1 Para Pemohon yang tidak ingin melakukan pembebanan kepada APBN; b) sebagai dampak dari kewajiban pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat dengan cepat, tentunya akan berimbas pada meningkatnya tarif tenaga listrik untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam melaksanakan keempat kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dimana hal tersebut tentunya akan menjadi beban masyarakat juga; dan c) Akan menimbulkan pertentangan dengan ketentuan lainnya dalam UU Ketenagalistrikan yang masih mengakomodir keberadaan badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, serta akan bertentangan dengan Putusan MK 111/PUU-XIII/2015 yang sesungguhnya tidak melarang keterlibatan badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya 314 masyarakat dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik selama tidak menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”. 4) Upaya percepatan penyediaan tenaga listrik akan terhambat apabila usaha penyediaan tenaga listrik hanya boleh dilakukan oleh satu badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik sekaligus. Dimana hal tersebut akan menyebabkan masyarakat yang membutuhkan tenaga listrik memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan akses tenaga listrik. Hal ini justru akan menyebabkan hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi tidak terpenuhi. Pemerintah memerlukan partisipasi pelaku usaha lainnya untuk mempercepat dan pemerataan penyediaan tenaga listrik agar tidak semata-mata tergantung pada APBN. Dengan demikian, menurut Pemerintah, ketentuan a quo Lampiran UU CK yang diuji oleh Para Pemohon sesungguhnya telah dilaksanakan dengan memperhatikan hak menguasai oleh negara yang terbukti dengan terpenuhinya keempat fungsi menguasai negara yaitu fungsi pengurusan (bestuursdaad), fungsi pengaturan (regelendaad), fungsi pengelolaan (beheersdaad), dan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) sebagai wujud Pemerintah selaku pemegang kendali atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sehingga ketentuan a quo UU CK tetap sesuai dengan amanat Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 7 UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan ketentuan Pasal 42 angka 7 UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyebabkan peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang karena koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing 315 pihak yang ada dalam UU CK, sehingga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa amar Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 angka 3 menyatakan sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara.” Kemudian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Butir [3.12] angka 2 huruf d) dan huruf e) Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang menyatakan: d) “Bahwa dalam mempertimbangkan argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa rumusan norma yang terdapat pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan bukanlah norma yang berdiri sendiri melainkan norma awal yang darinya kemudian dirumuskan atau diturunkan rumusan norma pada ayat-ayat berikutnya. Dengan konstruksi pemahaman demikian terlihat bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkontruksikan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan a quo sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik. Oleh karena itulah Pasal 11 UU Ketenagalistrikan ditutup dengan ayat (4) yang intinya menekankan bahwa dalam hal tidak ada badan usaha (baik milik daerah maupun swasta) atau koperasi yang menyediakan tenaga listrik di suatu wilayah, Pemerintah menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakannya.” 316 e) “……Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud. Selanjutnya jika keterlibatan swasta saja, baik nasional maupun asing tidak dilarang sepanjang masih di bawah penguasaan negara, maka tentu menjadi tidak logis apabila keterlibatan masyarakat secara swadaya atau melalui koperasi dinyatakan dilarang, sebagaimana dikehendaki Pemohon. Namun dengan rumusan yang tertuang dalam seluruh ketentuan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan di atas belum tampak jelas apakah keterlibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan tersebut berada di bawah kendali negara. Oleh karena itu, sebagian dari dalil Pemohon, yaitu sepanjang menyangkut argumentasi bahwa penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara, adalah beralasan namun bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi.” Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 tersebut, menurut Pemerintah, tampak bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada saat itu adalah Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa badan usaha milik swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat tidak menyebabkan peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang karena maksud dari ketentuan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan secara keseluruhan ditujukan agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik. b. Adapun amar Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 angka 3 menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945, menurut 317 Pemerintah, adalah sebagai penegasan kembali bahwa prinsip “dikuasai oleh negara” tidak boleh hilang. c. Kemudian terkait terpenuhinya prinsip “dikuasai oleh negara” oleh ketentuan Pasal 42 angka 7 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan, Pemerintah telah menyampaikan penjelasannya pada Keterangan Pemerintah angka 2 huruf d ketika menguraikan 4 (empat) fungsi penguasaan oleh negara dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak hilang. Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 42 angka 7 Lampiran UU CK tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. 4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 15 UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan adanya kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 42 angka 15 UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Ketenagalistrikan multi tafsir karena mengandung pengertian penjualan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan dalam 2 (dua) kondisi, yaitu: a. penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau; atau b. penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang telah terjangkau. Padahal, seharusnya penjualan kelebihan pasokan tenaga listrik hanya dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, andal dan dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 318 kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. b. Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan maksud dari ketentuan Pasal 42 angka 15 Lampiran UU CK yang menyatakan: (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik. Pemerintah menjelaskan bahwa kata “dapat” tidak dapat dibaca secara terpisah dengan frasa “dilakukan dalam hal” pada ayat (2), sehingga harus dibaca sebagai satu kesatuan menjadi frasa “dapat dilakukan dalam hal”. Frasa “dapat dilakukan dalam hal” dalam ketentuan Pasal 42 angka 15 Lampiran UU CK menunjukan bahwa penjualan kelebihan tenaga listrik oleh Pemegang IUPTLS untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum baru bisa dilakukan dalam hal wilayah Pemegang IUPLTS belum terjangkau oleh Pemegang IUPTLU. Sehingga secara keseluruhan, ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK dimaknai: 1) Pemegang IUPTLS boleh menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum; 2) Penjualan kelebihan tenaga listrik oleh Pemegang IUPTLS tersebut baru boleh dilakukan apabila memenuhi kondisi: a) telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan b) wilayah Pemegang IUPTLS belum terjangkau oleh Pemegang IUPTLU. c. Bahwa kekawatiran dari Pemohon yang menyatakan “Pasal 42 angka 319 15 Lampiran UU CK multi tafsir karena kata dapat dilakukan dalam 2 kondisi yaitu penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau dan telah terjangkau” adalah dalil yang tidak berdasar karena sesuai ketentuan penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum memang hanya dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau saja. d. Bahwa tidak ada di dalam ketentuan peraturan ketenagalistrikan yang mewajibkan PT PLN (Persero) wajib membeli kelebihan tenaga listrik dari Pemegang IUPTLS. PT PLN (Persero) dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari Pemegang IUPTLS yaitu dalam rangka untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat, meningkatkan mutu dan keandalan, dan mendapatkan biaya penyediaan tenaga listrik yang lebih murah. e. Dalam hal PT PLN (Persero) akan membeli kelebihan tenaga listrik maka harga pembelian tenaga listrik memerlukan persetujuan pemerintah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK yang mengatur bahwa: 1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. 2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power) diatur bahwa harga pembelian tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik tidak melebihi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan setempat. Hal ini dapat membantu dalam menurunkan BPP pembangkitan setempat. Sehingga telah sesuai dengan maksud dalil Pemohon pada angka 60 yang menyatakan “namun jikapun terdapat kelebihan pasokan listrik maka sewajarnya jika pun negara membeli haruslah dengan harga yang murah.” 320 g. Bahwa sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU CK bersifat regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah (vide Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK), tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan persetujuan DPR (vide Pasal 42 angka 24 Lampiran UU CK), penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK), dan Pemerintah Pusat juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu (Pasal 42 angka 3 Lampiran UU CK). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pengaturan APBN telah dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat dengan persetujuan DPR yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan tenaga listrik. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak memahami secara keseluruhan ketentuan Pasal 42 angka 15 Lampiran UU CK. 5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 23 UU CK bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa diperbolehkannya sewa jaringan dalam ketentuan Pasal 42 angka 23 UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 33 UU Ketenagalistrikan merugikan masyarakat karena kerentanan terjadinya gangguan padam listrik akibat ketidakmampuan mengangkat beban listrik (blackout) dan penyalahgunaan sewa jaringan oleh perusahaan pembangkit swasta secara inkonstitusional. b. bahwa sewa jaringan sangat mungkin terjadi pada bagian transmisi dapat juga digunakan oleh pemegang perizinan berusaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang berpotensi menimbulkan terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sehingga menyebabkan listrik padam (blackout) dan merugikan masyarakat pada umumnya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 321 a. Bahwa substansi utama pengaturan dalam Pasal 42 angka 23 Lampiran UU ck tidak terdapat perubahan dari ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan. b. Bahwa terkait dengan transmisi sesuai Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK, pemerintah memiliki kewenangan dalam penetapan persetujuan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan. Dalam Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK diatur bahwa: “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. c. Bahwa penyewaan transmisi tidak akan menyebabkan terganggunya sistem interkoneksi, karena terkait hal ini Pemerintah telah mengatur pemanfaatan bersama jaringan transmisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut PP 14/2012) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan dilakukan dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan dan keandalan sistem. Dalam hal pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan pada sistem interkoneksi, pengaturan operasi sistem pada jaringan transmisi tetap dilakukan oleh operator pada sistem terbesar. d. Bahwa untuk menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan efisien serta dalam rangka mendorong peran pembangkit energi baru dan terbarukan dalam jaringan sistem tenaga listrik, Pemerintah juga telah mengatur pembangkit energi baru dan terbarukan dalam aturan jaringan sistem tenaga listrik (grid code). e. Bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam Pasal ini sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik dan bukan untuk merugikan masyarakat dengan dalil menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat menyebabkan listrik padam dan merugikan kepenitngan masyarakat 322 pada umumnya. Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. f. Bahwa Pemerintah menolak dalil Pemohon yang menyatakan akibat adanya sewa jaringan akan menyebabkan blackout adalah asumsi yang keliru, dan kejadian blackout yang terjadi di Pulau Nias tahun 2016 dan blackout di daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten bukan disebabkan oleh praktek sewa jaringan tenaga listrik, akan tetapi disebabkan adanya gangguan di ruang bebas jaringan transmisi. Dan terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah telah melakukan antisipasi agar tidak terulang kembali yaitu dengan melakukan beberapa penyesuaian regulasi diantaranya terkait penambahan pengaturan batasan pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi, pengaturan medan magnet dan medan listrik dan pengaturan pemeliharaan jaringan transmisi yaitu melalui regulasi yang mengatur pengaturan batasan pemanfaatan ruang bebas tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. g. Bahwa sewa jaringan sudah diatur sejak UU Ketenagalistrikan diundangkan yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU Ketenagalistrikan diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam ketentuan PP 14/2012. h. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PP 14/2012 yang menyatakan: Pasal 4 (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan 323 pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi. (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 5 (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi. (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi. (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang izin usaha transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau distribusi untuk kepentingan umum melalui sewa jaringan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan/atau distribusi. i. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK 324 (yang mengubah ketentuan 5 ayat (1) huruf j UU Ketenagalistrikan) dan Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 33 UU Ketenagalistrikan jo. Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) PP 14/2012, Pemerintah dalam menetapkan harga sewa jaringan harus mengevaluasi terlebih dahulu kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan/atau distribusi, sehingga manakala kapasitas jaringan transmisi dan/atau distribusi ternyata tidak memungkinkan untuk dilakukan sewa jaringan, maka Pemerintah tidak akan menerbitkan persetujuan untuk dilakukan sewa jaringan atas jaringan transmisi dan/atau distribusi tersebut. j. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas, dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan kerentanan sistem interkoneksi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas sudah terang dan jelas dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, dan ketentuan Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK tidak bertentangan dengan UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 325 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4.1] Selain keterangan tersebut diatas, Presiden telah pula menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut: Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2023 dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden dan persidangan pada tanggal 1 Februari 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon serta Ahli Presiden atas permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU CK) terhadap ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang dimohonkan oleh Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dkk yang memberikan kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., M.H. dkk, kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) Tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berdomisili di Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 30, Jalan Letjen Suprapto Nomor 1, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Para Pemohon), sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 tanggal 11 April 2023 dan perbaikan permohonan tanggal 22 Mei 2023, berikut Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. 326 1. Nah, tolong disampaikan pada kita, ini perkembangan faktual, aktual kecepatan kebutuhan listrik sampai tahun Indonesia 100 tahun lagi, 2045, itu memang harus dibutuhkan kecepatan tanpa melalui prosedur persetujuan rakyat atau harus dengan persetujuan rakyat? Karena dengan adanya persetujuan rakyat, itu sebetulnya posisinya akan lebih kuat pemerintah dalam rangka merencanakan kebijakan energi nasional. Akan lebih kuat kalau itu mendapat persetujuan DPR. Karena ada constraint waktu, kecepatan, kebutuhan yang semakin mendesak, maka kalau melalui DPR, maka itu akan menemui kendala-kendala karena harus dibahas banyak prosedur, maka itu tidak bisa mampu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang ini disebut dengan perubahan yang sangat cepat, penuh ketidakpastian, perubahannya ambigu, dan sebagainya itu menyebabkan mau tidak mau pemerintah itu harus melangkah cepat untuk menyongsong perubahan-perubahan itu. Itu yang pertama. Saya minta itu dikontestasikan antara persetujuan rakyat yang tidak membutuhkan kecepatan, tapi ini kan pemerintah pusat itu sendiri, ke eksekutif, itu membutuhkan. Nah, itu gimana kalau menyongsong sampai Indonesia emas tahun 2045? Karena kan perencanaan itu kan bisa berjangka pendek 5 tahun, berjangka menengah 20 tahun, bisa sampai ke tahun 2045. Itu tolong kan prediksi itu, tren itu sudah bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM dan PLN bisa melakukan antisipasi-antisipasi itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pemerintah telah memproyeksikan kebutuhan tenaga listrik pada tahun 2045 akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,1% per tahun. Kebutuhan tenaga listrik pada tahun 2024 sekitar 413 TWh akan meningkat menjadi sekitar 1.169 TWh pada tahun 2045. Kebutuhan tenaga listrik tahun 2045 diproyeksikan akan didominasi oleh golongan pelanggan Industri sekitar 615 TWh (53%), diikuti oleh Rumah Tangga sekitar 255 TWh (22%), Bisnis sekitar 157 TWh (13%), Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sekitar 70 TWh (6%), Publik sekitar 57 TWh (5%), dan produksi Green Hydrogen sekitar 15 TWh (1%). Proyeksi kebutuhan tenaga listrik tersebut telah memperhitungkan rencana kebutuhan tenaga listrik untuk pembangunan Kawasan Industri 327 (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP), dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Pembahasan proyeksi kebutuhan tenaga listrik tersebut telah melibatkan banyak pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik, dan Perguruan Tinggi. b. Dalam proses penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (yang selanjutnya disebut RUKN) berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) mengamanatkan RUKN disusun berdasarkan pada Kebijakan Energi Nasional (vide Bukti PK-1) dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri ESDM telah mengirim surat sebanyak 4 (empat) kali yaitu: 1) Surat Nomor 5047/20/MEM.L/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional; 2) Surat Nomor 8775/20/MEM.L/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2012-2031; 3) Surat Nomor 5867/20/MEM.L/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2015-2034; 4) Surat Nomor 2815/20/MEM.L/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2018-2037. Dari keempat surat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat baru dapat melakukan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM untuk menindaklanjuti Surat Nomor 2815/20/MEM.L/2018 tanggal 28 Mei 2018 membahas Rancangan RUKN 2018-2037 pada tanggal 19 Juli 2018. Kemudian pembahasan Rancangan RUKN 2018-2037 dilanjutkan pada tanggal 15 Juli 2019 untuk kemudian menjadi Rancangan RUKN 2019-2037 karena sudah lewat tahun. Selanjutnya Rancangan RUKN ditetapkan menjadi RUKN 2019-2038 melalui Kepmen ESDM Nomor 143K/20/MEM/2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2019-2038 (vide Bukti PK-2). Berdasarkan kronologi diatas, proses konsultasi RUKN dengan DPR RI membutuhkan waktu yang lama sedangkan perencanaan kebutuhan dan 328 penyediaan tenaga listrik menggunakan asumsi dan/atau target berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan program Pemerintah pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP), dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Proses konsultasi yang membutuhkan waktu lama membuat asumsi dan target yang digunakan dalam perencanaan tidak relevan lagi pada saat penetapan. Dengan demikian, Pemerintah dapat sampaikan bahwa RUKN 2019- 2038 yang telah ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 143K/20/MEM/2019 merupakan RUKN yang masih berlaku dan disusun melalui mekanisme konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan. c. RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional. RUKN disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah mendapatkan persetujuan DPR dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah Provinsi dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri. d. RUKN memuat kebijakan ketenagalistrikan Nasional, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik Nasional, dan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik Nasional sesuai dengan periode perencanaan KEN. e. Arah pengembangan penyediaan tenaga listrik berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik Nasional dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, harga yang wajar secara adil dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Arah pengembangan penyediaan tenaga listrik pada bidang pembangkitan mendukung target Nasional dalam transisi energi untuk terwujudnya emisi karbon nol bersih (Net Zero Emission/NZE) tahun 2060 atau lebih cepat melalui pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBET) sebagai sumber energi yang andal, ekonomis, beroperasi secara 329 berkesinambungan dalam jangka menengah dan panjang secara bertahap, rasional dan terukur. f. Strategi transisi energi bidang pembangkitan dilakukan dengan mengutamakan keandalan sistem, memanfaatkan teknologi yang andal dalam menerima EBET, konversi bahan bakar pembangkit fosil menjadi bahan bakar yang bersumber dari EBET, dan memanfaatkan kemajuan teknologi (advanced technology). g. Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah merencanakan pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), dan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melarang ekspor bahan baku mineral mentah ke luar negeri yang berdampak tumbuhnya Industri Smelter di Kawasan Indonesia Timur terutama di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara. Selain itu terdapat PSN, penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), dan produksi bahan bakar Green Hydrogen untuk transisi energi di sektor Industri dan Transportasi di masa depan. Hal tersebut berdampak kebutuhan tenaga listrik regional dan Nasional semakin meningkat sehingga perlu disiapkan perencanaan penyediaannya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun badan usaha. Upaya penyediaan energi listrik di masa depan harus dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan global terkait perlindungan lingkungan hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mencapai target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. h. Konsumsi tenaga listrik Nasional mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5% per tahun selama 5 tahun terakhir. Konsumsi tenaga listrik Nasional tumbuh sekitar 6% pada tahun 2019 lalu turun menjadi 2% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun berikutnya, konsumsi tenaga listrik kembali meningkat menjadi sekitar 7% pada tahun 2021 dan sekitar 8% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 konsumsi tenaga listrik Nasional diproyeksikan sebesar 370 TWh, didominasi oleh konsumsi tenaga listrik di wilayah usaha PT PLN (Persero) sekitar 76%, diikuti dengan konsumsi tenaga listrik di wilayah usaha non PT PLN (Persero) sekitar 16% dan terakhir di IUPTLS sekitar 8%. 330 i. Bappenas telah membuat target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan dua skenario pertumbuhan yaitu Skenario Rendah dan Tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Skenario Rendah sekitar 5,5% per tahun (2023-2045 sekitar 6% dan 2046-2060 sekitar 4,5%) dan Skenario Tinggi sekitar 6,3% per tahun (2023-2045 sekitar 7% dan 2046-2060 sekitar 5,5%). j. Rencana penyediaan infrastruktur tenaga listrik Regional harus menyesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Regional. Bappenas merencanakan pengembangan sebagai berikut: 1) Regional Sumatera diarahkan sebagai basis industri baru dan gerbang kawasan Asia; 2) Kalimantan sebagai basis industri pengolahan dan lumbung energi Nasional; 3) Sulawesi sebagai basis industri pangan dan gerbang Kawasan Timur Indonesia; 4) Bali, Nusa Tenggara dan Maluku sebagai basis wisata internasional dan perikanan; dan 5) Papua sebagai basis pangan dan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam. k. Sampai tahun 2045, rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera diproyeksikan sekitar 5,7% per tahun, Jawa sekitar 5,3% per tahun, Kalimantan sekitar 6,2% per tahun, Bali dan Nusa Tenggara sekitar 6,5% per tahun, Sulawesi sekitar 6,7% per tahun, Maluku dan Maluku Utara sekitar 8,3% per tahun dan Papua dan Papua Barat sekitar 7,6% per tahun. l. Sampai tahun 2045, proyeksi kebutuhan tenaga listrik Regional Sumatera tahun 2045 sekitar 204 TWh dengan rata-rata pertumbuhan tenaga listrik sekitar 5,1% per tahun, Regional Jawa Madura Bali sekitar 625 TWh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,2% per tahun, Regional Kalimantan sekitar 133 TWh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 9,4% per tahun, Regional Sulawesi sekitar 109 TWh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,9% per tahun, Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (MPNT) sekitar 98 TWh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,3% per tahun. 331 m. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik ke depan dan mendukung transisi energi untuk mencapai NZE tahun 2060 atau lebih cepat, maka salah satu upaya yang dilakukan dengan pengembangan interkoneksi tenaga listrik antarsistem di dalam pulau dan interkoneksi tenaga listrik antarpulau untuk mengatasi mismatch demand listrik dengan potensi EBET, karena demand listrik utamanya berada di Jawa Bali sedangkan potensi EBET banyak di luar Jawa. 2. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Pasal 33 ayat (4). Ayat (4) itu kan sudah menggariskan kepada kita bahwa pengelolaan perekonomian nasional itu dilandaskan pada sistem yang berkelanjutan. Sehingga rencana ketenagalistrikan nasional, kebijakan energi nasional, itu sekarang sudah diarahkan harus berbasis yang hijau, kan ya. Green constitution sudah mengatakan begitu. Konstitusi kita Pasal 33 ayat (4) sudah mengatakan begitu. Nah, sekarang coba Bapak-Ibu sekalian dari Pemerintah, penelitian- penelitian yang sudah diusahakan, sekarang ini tenaga listrik yang menggunakan fosil, berbahan fosil, itu sudah berapa persen, kemudian sudah pengembangannya ini, adakah sudah pemikiran-pemikiran? Dulu saya waktu masih aktif mengajar di UNDIP, di hukum lingkungan, saya sering melakukan tukar pikiran dengan teman-teman. Ada upaya-upaya, Gus Dur waktu itu kalau tidak salah, menginginkan sudah mulai ada PLTN, tenaga nuklir di Indonesia. Waktu itu mau di Jepara yang kalau kebetulan saya di UNDIP Semarang, jadi saya agak dekat dengan penelitian-penelitian itu, sudah mau arah itu, itu kan lebih hijau katanya, tapi sangat berbahaya karena maintenance-nya membutuhkan ketelitian, kecermatan yang tinggi. Kekeliruan sedikit pun berbahaya karena kalau PLTN itu. Nah, ini tolong diberikan gambaran pada kita. Rencana Ketenagalistrikan Nasional yang berkaitan dengan kebijakan energi nasional yang berkaitan dengan industri hijau di bidang ketenagalistrikan. Itu kalau bisa kita mendapat gambaran itu, sehingga kita bisa nanti di dalam putusan kita apa pun bisa mempertimbangkan seluruh aspek itu, supaya kita cermat betul memutuskan perkara ini. Karena ini … perkara ini tidak hanya menyangkut 1-2 orang, tapi menyangkut kepentingan nasional yang lebih besar dan menyangkut Indonesia ke depan dalam rangka menyongsong Indonesia emas di 100 tahun, satu abad Indonesia. 332 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Arah pengembangan penyediaan tenaga listrik berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik Nasional dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, harga yang wajar secara adil dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Arah pengembangan penyediaan tenaga listrik pada bidang pembangkitan mendukung target Nasional dalam transisi energi untuk terwujudnya NZE tahun 2060 atau lebih cepat melalui pemanfaatan EBET sebagai sumber energi yang andal, ekonomis, beroperasi secara berkesinambungan dalam jangka menengah dan panjang secara bertahap, rasional dan terukur. b. Strategi transisi energi bidang pembangkitan dilakukan dengan mengutamakan keandalan sistem, memanfaatkan teknologi yang andal dalam menerima EBET, konversi bahan bakar pembangkit fosil menjadi bahan bakar yang bersumber dari EBET, dan memanfaatkan kemajuan teknologi (advanced technology). c. Rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik Nasional ke depan dilaksanakan melalui: 1) penambahan PLTU dibatasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik; 2) tambahan pembangkit setelah 2031 hanya dari pembangkit EBET; 3) PLTN direncanakan mulai beroperasi tahun 2032; 4) Implementasi co-firing biomassa (Cfbio) di PLTU; 5) Implementasi retrofit pembangkit fosil saat book value 0: • PLTU menggunakan 100% NH3 atau Cfbio+CCS, diperlukan untuk base load; • PLTGas menggunakan 100% H2 atau Gas+CCS, diperlukan untuk follower dan menjaga keandalan di pusat beban seperti kota besar. 6) Dilakukan akselerasi: • dedieselisasi; 333 • gasifikasi PLTGas; • pembangunan PLTB dan PLTS termasuk floating dan rooftop; • pembangunan PLTP dan PLTA skala besar termasuk PLTA waduk PUPR. 7) pengembangan pembangkit sebelum PLTA dan PLTP skala besar COD mulai 2032 (masa transisi), dipenuhi Variable Renewable Energy (VRE) dan PLTGas, pemanfaatan gas sesuai neraca gas; 8) pengembangan PLTA di Papua untuk produksi green H2 dan green NH3; 9) Kapasitas pembangkit pada tahun 2045 diproyeksikan sekitar 309 GW. Pembangkit EBET akan mendominasi kapasitas pembangkit dengan porsi sekitar 74% yang dilengkapi storage 21 GW dan sekitar 26% pembangkit fosil (PLTU dan Gas). Pembangkit EBET terdiri dari PLTS sekitar 27%, PLTA sekitar 17%, PLTB sekitar 13%, PLTU Cfbio+CCS sekitar 7%, PLTP sekitar 4%, PLTN sekitar 2%, PLTBio sekitar 2%, PLTU NH3 sekitar 2%, PLTGas+CCS sekitar 1%, Waste Heat sekitar 0,4%. dan PLTAL sekitar 0,1%. Sedangkan pembangkit fosil 26% terdiri dari PLTU Batubara 13% dan PLTGas 13%; 10) porsi bauran energi EBET ditargetkan lebih tinggi (53%) daripada fosil paling lambat mulai tahun 2039; 11) bauran energi pada tahun 2045 terdiri dari EBET sekitar 57% dan fosil+CCS sekitar 43%; 12) emisi CO2 akan mendekati 0 pada tahun 2055 dan net zero mulai tahun 2059; 13) dilakukan dengan pengembangan interkoneksi tenaga listrik antarsistem di dalam pulau dan interkoneksi tenaga listrik antarpulau untuk mengatasi mismatch demand listrik dengan potensi EBET. d. Dalam rangka transisi energi menuju NZE tahun 2060 atau lebih cepat diperlukan kebijakan pengembangan teknologi pembangkitan tenaga listrik antara lain: 1) Pembangkit Berbahan Bakar Batubara Pembangkit berbahan bakar batubara umumnya menggunakan teknologi PLTU subcritical, PLTU supercritical dan PLTU ultra supercritical. 334 a) Pengendalian penambahan PLTU batubara Dalam rangka pengendalian emisi CO2 dari PLTU batubara dan percepatan pengembangan pembangkitan berbasis EBET serta semakin sulitnya pendanaan proyek PLTU batubara maka perlu dilakukan pengaturan pengembangan PLTU baru. Pembangunan PLTU baru dilarang kecuali untuk: a. 1) PLTU yang telah ditetapkan dalam RUPTL sebelum Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik terbit; atau a. 2) PLTU yang memenuhi persyaratan antara lain: • terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi Nasional; • berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU tersebut beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran energi terbarukan; dan • beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050. b) Pilihan konversi bahan bakar PLTU batubara Secara teknologi, bahan bakar PLTU batubara dapat diganti menjadi bahan bakar yang bersumber dari EBET seperti biomassa maupun amonia (fuel switching) melalui retrofitting pada PLTU batubara. Dengan pilihan retrofitting, umur teknis dan ekonomis PLTU batubara dapat diperpanjang, sehingga dengan demikian bauran EBET dapat terus meningkat melalui pemanfaatan aset existing yang dapat mengurangi dampak sosial penutupan PLTU batubara. 335 Untuk menjaga BPP pembangkitan tenaga listrik, pilihan fuel switching dan atau retrofitting PLTU batubara dilakukan apabila nilai buku pembangkit tersebut telah mencapai nol. Fuel switching dan/atau retrofitting akan membutuhkan biaya investasi tambahan untuk extend lifetime pembangkit dan tambahan biaya retrofitting namun tetap akan lebih ekonomis dibandingkan dengan deccommisioning PLTU batubara tersebut dan menggantinya dengan membangun PLT EBET baru. Pilihan fuel switching dan atau retrofitting dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan inersia sistem tenaga listrik yang bersumber dari mesin listrik berputar (generator) karena inersia yang dapat disediakan oleh inverter pembangkit VRE sangat terbatas dan dapat mengurangi efisiensi pembangkit VRE. 2) Pembangkit Berbahan Bakar Gas (PLT Gas) Walaupun PLT Gas memiliki emisi lebih rendah dari PLTU namun tetap harus dikurangi untuk mencapai NZE tahun 2060 atau lebih cepat. Teknologi pembangkit berbahan bakar gas terdiri dari PLTG, PLTGU, PLTMG, PLTMGU. Bahan bakar gas dapat berasal dari gas alam maupun gas hasil hilirisasi atau gasifikasi batubara. Jika menggunakan gas dari hasil gasifikasi batubara biasanya dikenal dengan Integrated coal Gasification Combined Cycle (IGCC). Sama seperti PLTU batubara, bahan bakar PLT Gas dapat diganti menjadi bahan bakar yang bersumber dari EBET seperti hidrogen (fuel switching) melalui retrofitting pada PLT Gas. Dengan pilihan retrofitting, umur teknis dan ekonomis PLT Gas dapat diperpanjang apabila nilai buku pembangkit tersebut telah mencapai nol. Fuel switching dan/atau retrofitting PLT Gas akan meningkatkan bauran EBET, menjaga BPP pembangkitan tenaga listrik serta memenuhi kebutuhan inersia, peaker dan follower pada sistem tenaga listrik; 3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan menggunakan PLTD harus dikurangi secara bertahap dan dibatasi beroperasi paling lama sampai tahun 2030. Selanjutnya PLTD harus diganti dengan pembangkit berbasis EBET atau apabila terdapat 336 pilihan konversi bahan bakar minyak menjadi bahan bakar berbasiskan EBET hal tersebut dapat dilakukan; 4) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Teknologi PLTP mencakup large system (flash dan dry) dan small system (binary dan condensing). Pengembangan PLTP dilakukan secara bertahap dan dimaksimalkan potensinya sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik melalui pengembangan Advance Geothermal System dan sistem panas bumi nonkonvensional lainnya; 5) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Teknologi PLTA mencangkup PLTA reservoir dan PLTA run of river yang terdiri dari PLTA skala besar, PLTM, dan PLTMH. Selain itu terdapat PLTA yang berfungsi sebagai penyimpan energi listrik yaitu PLTA Pump Storage (PS). Pengembangan PLTA dioptimalkan sesuai potensi dan kebutuhan sistem. Produksi tenaga listrik PLTA dapat dikirim ke pusat-pusat beban tidak terbatas pada pulau di mana PLTA tersebut berada namun juga ke pusat-pusat beban di pulau lainnya. Pengembangan PLTA sangat penting karena dapat memberikan balancing bagi intermitensi pembangkit VRE seperti PLTS dan PLTB; 6) Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi Teknologi PLT Bioenergi mencangkup PLTBm, PLTBg dan PLTSa yang terdiri dari incineration dan landfill gas power plant. Dengan target NZE, maka peran PLTBio akan menjadi semakin penting menggantikan batubara sebagai bahan bakar pembangkit baseload. Biomassa selain digunakan sebagai bahan bakar PLTBm dapat juga digunakan untuk co-firing PLTU sekitar 10% sampai 30% bahkan sampai 100% apabila dilakukan retrofitting pada PLTU. 7) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Teknologi PLTS mencangkup Utility Scale Solar PV, Industrial PV– Large Scale Grid Connected, Rooftop PV Grid Connected dan Floating PV–Large Scale Grid Connected. Karakter intermiten PLTS menjadi tantangan untuk penyediaan tenaga listrik yang aman dan andal sehingga dibutuhkan fleksibilitas grid dan sistem kontrol 337 teknologi tinggi. Untuk mengatasi intermiten PLTS dapat dilakukan dengan: a) peningkatan kualitas forecasting cuaca dan produksi PLTS; b) teknologi storage; c) kombinasi dengan PLTA (PS, PLTA Peaker); dan d) smart grid. Dengan keterbatasan potensi EBET yang lain, maka pengembangan PLTS di masa depan akan semakin masif terutama pengembangan PLTS Atap di perumahan, fasilitas umum, perkantoran Pemerintah, bangunan komersil dan Kawasan Industri. Industri PLTS dalam negeri perlu terus didukung agar keekonomian biaya investasi PLTS semakin murah. 8) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Teknologi PLTB mencakup PLTB onshore, PLTB offshore dan PLTB small onshore. PLTB juga memiliki karakter intermiten sehingga dibutuhkan fleksibilitas grid dan sistem kontrol dengan teknologi tinggi. Untuk mengatasi intermiten PLTB dapat dilakukan hal yang sama seperti PLTS. Lokasi pengembangan PLTB perlu mendapat perhatian karena adanya dampak lingkungan berupa polusi suara akibat putaran turbin angin. 9) Pembangkit Listrik Tenaga Laut Teknologi pembangkit listrik tenaga laut mencakup pembangkit listrik tenaga arus laut, gelombang laut dan thermal. Energi laut juga memiliki sifat intermiten sehingga dibutuhkan fleksibilitas grid dan sistem kontrol teknologi tinggi. Kedepan biaya investasi teknologi konversi energi laut diharapkan dapat kompetitif sehingga opsi pengembangan EBET di Indonesia semakin banyak. 10) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Teknologi PLTN mencakup small modular reactor, pressurized water reactor dan teknologi PLTN lainnya yang terus berkembang. Pengembangan PLTN harus memenuhi persyaratan keselamatan (safety), keamanan (security), dan garda aman (safeguards). 338 Pemilihan lokasi pembangunan harus dengan pertimbangan antara lain lokasi harus aman dari ancaman bencana geologi, daerah tidak padat penduduk, daerah bukan lumbung pangan, dan lain-lain. Pembangunan dan pengoperasian PLTN harus mensyaratkan jaminan pasokan bahan bakar nuklir dan pengelolaan limbah radioaktif. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan pembangunan dan pengoperasian PLTN harus disetujui oleh badan pengawas tenaga nuklir yang independen. Pembangunan dan pengoperasian PLTN dilaksanakan berdasarkan keputusan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). 11) Pengembangan Storage Teknologi Storage antara lain mencakup PS dan BESS atau teknologi storage lainnya yang terus berkembang seiring kebutuhan transisi energi. Pada tahapan awal, biaya investasi storage diperkirakan masih tinggi sehingga storage digunakan sebagai balancing intermiten dari pembangkit VRE. Pada tahapan selanjutnya, storage digunakan untuk menyimpan energi dari pembangkit VRE dan sebagai pembangkit peaker. e. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang merupakan dasar penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), telah disusun untuk periode tahun 2014 s.d tahun 2050. Berdasarkan KEN tersebut, rencana bauran Energi Primer adalah sebagai berikut: 1) Pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi; 2) Pada tahun 2025 minyak bumi kurang dari 25% dan pada tahun 2050 kurang dari 20%; 3) Pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% dan pada tahun 2050 minimal 25%; 4) Pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% dan pada tahun 2050 minimal 24%. 339 Berdasarkan rencana bauran Energi Primer tersebut terlihat bahwa telah adanya upaya Pemerintah untuk lebih meningkatkan penggunaan EBT dibandingkan dengan sumber energi yang berasal dari fosil. Sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi final antara lain: 1) terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW, dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW; dan 2) tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 kWh dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 kWh. Energi nuklir dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. Terkait dengan ketenagalistrikan, pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional dilaksanakan dengan mengacu pada strategi: 1) Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi aliran dan terjunan air, Energi panas bumi, Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan Energi angin; 2) Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi sinar matahari; 3) Pemanfaatan Energi Terbarukan dari jenis biomassa dan sampah; 4) Pemanfaatan Sumber Energi gas bumi; 5) Pemanfaatan Sumber Energi batubara; 6) Pemanfaatan Sumber Energi Baru berbentuk padat dan gas; 7) Pemanfaatan Sumber Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik. Untuk meningkatkan Konservasi Sumber Daya Energi dan Ketahanan Energi Nasional, wajib dilaksanakan Diversifikasi Energi antara lain melalui: 1) Percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan; 340 2) Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang, batubara tergaskan dan batubara tercairkan; 3) Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 143 K/20/MEM/2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2038, ditetapkan bahwa arah pengembangan penyediaan tenaga listrik pada bidang pembangkitan antara lain EBT minimum 23% pada tahun 2025, pembangkit yang menggunakan BBM hanya untuk menyediakan pasokan tenaga listrik yang bersifat mendesak dan sementara seperti penanggulangan daerah krisis penyediaan tenaga listrik, PLTG/GU/MG/MGU platform, PLTU menggunakan Clean Coal Technology (CCT), pemanfaatan sumber energi primer setempat, dan pemanfaatan energi nuklir sejalan dengan KEN. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Ini kalau saya cermati Keterangan Pemerintah dengan norma yang diajukan Pemohon, ini ternyata ada pemaknaan yang berbeda, ya. Saya bisa mengerti karena Undang-Undang 6/2023 yang berasal dari Perppu 2/2020, perppu ini kan sebenarnya lahir atau berasal dari Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020. Ini sejarahnya, dimana menggunakan Undang-Undang 11/2020 ini menggunakan metode omnibus law. Sehingga kalau saya cermati Permohonan Pemohon, baik dari perihal maupun dengan Petitum, itu agak berbeda dengan Keterangan Pemerintah. Kalau boleh, nanti Pemerintah memberikan keterangan, terutama terkait dengan norma yang dijelaskan tadi, apakah ini berasal dari Perppu 2/2022 ataukah dari Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020? Ini nanti untuk membantu Hakim untuk memahami lebih gampang nanti karena ada juga permohonan-permohonan lain yang terkait dengan ini. Jadi, kalau bisa, mungkin ini keterangan secara lengkap tidak apa-apa, sehingga kalau ada permohonan yang sama, normanya yang lain, kami bisa mengerti. Kebetulan ini terkait dengan ketenagalistrikan. 341 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pemerintah dapat sampaikan bahwa ketentuan yang diuji oleh Para Pemohon dan ketentuan yang diberikan keterangan oleh Pemerintah merupakan ketentuan dari norma yang sama yaitu merupakan sama-sama ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu CK) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU CK). b. Bahwa Para Pemohon menyatakan ketentuan yang diuji adalah ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 UU CK dimana seharusnya ketentuan a quo merupakan ketentuan yang diatur oleh Perppu CK yang kemudian menjadi Lampiran UU CK karena UU CK hanya mengatur 2 (dua) Pasal yaitu: Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sehingga menurut Pemerintah, penormaan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang diuji merupakan ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 UU CK adalah tidak tepat. Adapun perbandingan ketentuan pasal yang diujikan dapat dilihat pada matriks sebagai berikut: No UU Ketenagalistrikan UU CK Lama Perppu CK UU CK Baru Ket 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan pada norma konsultasi dengan DPR sudah 342 No UU Ketenagalistrikan UU CK Lama Perppu CK UU CK Baru Ket Pasal 7 (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah. (3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 7 (1) Rencana umum ketenagalistrika n nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Rencana umum ketenagalistrika n nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertaka n Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrika n nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 7 (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang- Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan mendapat persetujuan pada saat pembahasan dengan DPR 343 No UU Ketenagalistrikan UU CK Lama Perppu CK UU CK Baru Ket Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkit an tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, 2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau d. penjualan Tenaga Listrik. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam I (satu) Wilayah Usaha. (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya. (5) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan 344 No UU Ketenagalistrikan UU CK Lama Perppu CK UU CK Baru Ket (4) ditetapkan oleh Pemerintah. distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya. (5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. umum dengan jenis usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga 1istrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang 345 No UU Ketenagalistrikan UU CK Lama Perppu CK UU CK Baru Ket bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan Tenaga Listrik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi. (5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan Tenaga Listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat 346 No UU Ketenagalistrikan UU CK Lama Perppu CK UU CK Baru Ket swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan Tenaga Listrik. Pasal 23 (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. (3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah 4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan Tenaga Listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Penjualan kelebihan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Penghapusa n ayat (2) UU Ketenagalistr ikan terkait izin operasi 347 No UU Ketenagalistrikan UU CK Lama Perppu CK UU CK Baru Ket sesuai dengan kewenangannya. ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik. ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Pasal 33 (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. 5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 348 c. Dengan demikian, menurut Pemerintah, norma yang diuji oleh Para Pemohon dan norma yang diberikan keterangan oleh Pemerintah merupakan norma yang sama dan lebih tepat jika dinyatakan sebagai norma yang berasal dari ketentuan Lampiran UU CK (dhi. Perppu CK). III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. 1. Bahwa penghapusan kata atau frasa setelah berkonsultasi dengan DPR itu, yang ada pada Ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan hal yang telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tolong nanti dijelaskan, kapan kesepakatan itu dilakukan. Apakah kesepakatan itu dilakukan ketika membahas Undang-Undang Ciptaker yang awal atau itu dilakukan ketika membahas Undang-Undang Ciptaker yang berasal dari perppu? Ini harus klir. Karena dalam konteks undang-undang sebetulnya enggak ada hubungannya lagi kalau kesepakatan itu terjadi ketika Undang-Undang Ciptaker yang pertama itu, yang kemudian diuji dan dinyatakan ada problem konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tolong itu dikemukakan secara jelas, kapan itu terjadi, dengan bukti-buktinya sekalian. Karena … apa namanya ... ini berkait dengan bagaimana meletakkan posisi lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat dalam hal ihwal untuk soal-soal yang berkepentingan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, itu yang paling penting dijelaskan, kapan itu terjadinya, apakah ketika undang-undang … kalau bahasa keterangan ini kan Undang-Undang CK lama, apakah ketika pembahasan itu atau ketika mendiskusikan persetujuan perppu menjadi undang-undang. Tolong itu disertakan buktinya dan nanti disampaikan oleh Pemerintah pada kesempatan berikutnya, itu satu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. bahwa materi muatan yang diatur dalam Perppu CK merupakan materi muatan yang secara garis besar sama dengan diatur dalam UU CK Lama dengan penambahan beberapa materi muatan baru terkait dengan: 1) ketenagakerjaan; 2) jaminan produk halal; 349 3) harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4) pengelolaan sumber daya air; dan 5) perbaikan teknik penulisan. b. Kemudian dalam pembahasan penetapan Perppu CK menjadi Undang- Undang di DPR disetujui bahwa yang akan dibahas dan dinilai adalah terkait dengan subjektivitas Presiden dalam menetapkan Perppu CK yang kemudian akan disahkan menjadi Undang-Undang dan tidak membahas kembali materi substansi sebagaimana tercatat dalam Risalah Hasil Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Februari 2023 dengan agenda Pembahasan Penetapan Perppu CK sebagai Undang-Undang (vide Bukti PK-3) yang menyatakan: Ketua Rapat/Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.) yang menyampaikan: “Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Agama, dan Menteri Hukum dan HAM tanggal 14 Februari tahun 2023, menugaskan kepada panja untuk melakukan pembahasan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemerintah kemarin bahwa Perppu Cipta Kerja secara umum sama dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun ada beberapa penambahan materi muatan baru. Namun demikian, di antaranya adalah menyangkut soal aspek: 1. ketenagakerjaan; kemudian 2. jaminan produk halal; kemudian 3. harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. pengelolaan sumber daya air; dan 350 5. perbaikan teknis penulisan. Namun demikian, terhadap materi muatan… yang materi muatan baru itu adalah domain Pemerintah. Dalam hal ini, tentu panja hanya akan menilai sekali lagi, apakah alasan subjektif Presiden itu memang bisa untuk kita pertimbangkan supaya undang-undang… ya, Perppu ini bisa kita sahkan menjadi undang-undang. Jadi, saya mohon juga kepada teman-teman Anggota Panja kita tidak melebar ke mana-mana terkait dengan materi substansi. Karena memang model pembahasan untuk pengesahan Perppu tentu berbeda dengan model pembahasan… apa namanya, pembahasan RUU biasa.” Dengan demikian, pada saat pembahasan penetapan Perppu CK menjadi Undang-Undang di DPR telah disetujui untuk tidak membahas kembali materi muatan yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU CK Lama) dan hanya membahas mengenai subjektivitas Presiden dalam menetapkan Perppu CK serta 5 (lima) materi muatan yang bersifat penambahan saja. c. Bahwa materi muatan klaster UU Ketenagalistrikan yang diubah melalui Perppu CK dan ditetapkan dalam UU CK masuk ke dalam salah satu kelompok perubahan yaitu kelompok perubahan ke 5 perbaikan teknik penulisan, namun secara substansi materi muatannya tetap sama atau tidak ada perubahan kebijakan dengan materi muatan klaster UU Ketenagalistrikan dalam UU CK Lama sebagaimana telah kami sampaikan pada Jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. di atas. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemerintah, risalah pembahasan yang menyepakati perubahan norma perubahan substansi pada saat pembahasan RUU CK Lama di DPR masih relevan digunakan dalam menjelaskan suasana pembahasan materi muatan dalam permohonan pengujian ketentuan a quo Lampiran UU CK. d. Bahwa terkait dengan isu frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dalam ketentuan Pasal 43 angka 5 RUU CK Lama (yang kemudian setelah dilakukan pembahasan dalam rapat panitia kerja menjadi ketentuan Pasal 42 angka 5 UU CK Lama) 351 tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 2855 yang dibahas bersamaan dengan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dalam ketentuan Pasal 43 angka 5 RUU CK Lama tercantum dalam DIM 2857. e. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 3 September 2020 (vide Bukti PK-4) dan rekaman suaranya (vide Bukti PK-5), isu mengenai dihapusnya frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dibahas oleh: 1) Anggota Panja yang menyampaikan: “Jadi Pak Ketua, kalau 2857 ini konsekuensinya ada dua, secara umum tidak ada masalah sebenarnya. Yang pertama adalah akan hilang konsultasi itu ke parlemen, satu, yang kedua juga ke Dewan Perwakilan Daerah. Tapi kalau pengaturan umumnya sudah selaras. Nah yang ketiga penetapan peraturan di tingkat menteri itu ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah, kalau itu kan kita sudah sepakat kalau itu. Nah tinggal apakah penetapan menyangkut soal rencana umum tadi ketenagalistrikan itu tidak perlu mendapatkan. Sebenarnya konsultasi sih apa ya ndak ada juga anunya ya namanya konsultasi.” 2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sturman Panjaitan, S.H.) yang menyampaikan: “Izin Pimpinan, mungkin ini biasa yang diributkan di daerah itu Pak. Itu tentang harga itu yang sedang yang diributkan bahwa Pemerintah Daerah baik itu DPRD dan kita mendapat keluhan ini jadi kalau enggak ada konsultasi bahaya nanti Pak Elen, Bapak diam-diam saja nanti di sana, kita yang dikejar rakyat, itu loh Pak. Kalau ada konsultasi paling tidak kita (rekaman terputus) ini loh harganya nanti dari Komisi VI itu akan menyampaikan itu Pak, gitu loh maksudnya. Kalau kosong agak repot nanti kita, makasih.” “Izin Pimpinan, saya nambah sedikit. Kenapa Pemerintah enggak mau konsultasi dengan DPR RI? Alasannya apa Pak? Apa sudah enggak suka lihat wajah-wajah Pimpinan kami lagi? Enggak maksudnya kenapa enggak mau konsultasi lagi gitu loh Pak? Lho tadinya konsultasi baik-baik 352 konsultasi, Bapak jangan nunjuk-nunjuk Pak Elen Pak! Bapak sama beliau Pak. Maksud saya gini, harga dasar juga Pak itu pengaruh kepada daerah. Kemudian termasuk dikatakan Pak (rekaman terputus) termasuk tentang daerah yang mau dibangun wilayah mana, konsultasi saja Bapak enggak mau gimana ceritanya, terima kasih.” “Saya kira begini Pak, boleh enggak dijelaskan sedikit apa sih ketentuan umum itu? perencanaan umum bisa enggak Bapak tayangkan di sini Pak, supaya kami jelas-jelas Pak tadi kan menurut Bapak Dirjen Bapak Dirjen, Bapak apa? Akan Dirjen, aamiin gitu loh Pak, Alhamdulillah gitu loh Bapak untuk dinaikkan pangkat pun agak susah ku tengok. Jadi izin Pak, tolong dibacakan dulu supaya kami mengerti semua. Supaya tidak menduga-duga toh selama ini sebenarnya dengan Komisi VII pun tanpa diminta pun tetap ada rapat-rapat kerja antara ESDM dengan Komisi VII ada Pak sebenarnya enggak merusak mengganggu apa pun tidak menghambat perencanaan sebenarnya tapi alangkah eloknya kalau Bapak sampaikan dulu sehingga kita semua mengerti, Terima kasih Pimpinan.” Yang kemudian ditanggapi oleh: a) Perwakilan Pemerintah (Elen Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian) yang menyampaikan: “Di rencana RUKN ini sebenarnya masalah harga tidak ada Pak. Jadi kita hanya membahas masalah perencanaan energi di ke depan seperti apa yang itu-itu saja Pak isinya Pak.” b) Anggota Panja yang menyampaikan: “Sebenarnya begini Bapak, jadi yang kami kenal dengan DPR itu kan persetujuan atau penetapan Pak, yang itu tadi dibilang oleh Pak Ketua konsultasi ini bentuknya sampai saat ini kita masih belum fix seperti apa. Iya iya jadi itu Pak sebenarnya Pak. Nah ini definisi batasan konsultasi kan yang sampai saat ini yang kami belum nah karena itu karena yang kami kenal adalah persetujuan atau penetapan maka menurut hemat kami tidak masuk persetujuan atau 353 penetapan maka cukup dilakukan oleh Pemerintah saja. Kemudian mengenai penjelasan rencana umum ketenagalistrikan mungkin tambah dibetulin Pak, muatannya apa.” “Pimpinan, ini memang masalah frasa konsultasi ini perlu suatu apa namanya ya perlu suatu pengetahuan ya karena konsultasi sebenarnya juga tidak mengikat. Pada waktu saya di Komisi II dengan KPU itu Pimpinan, kita kan setiap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa KPU setiap akan mengambil keputusan wajib berkonsultasi tetapi konotasi konsultasi itu ternyata tidak mengikat bisa dilaksanakan, bisa tidak boleh bantu saya membaca ya karena prinsipnya cipta kerja ini kan mau menyederhanakan. Oleh karena itu saya sepakat dengan usulan Pemerintah bahwa apa memasukkan norma konsultasi itu saya rasa tidak perlu karena itu sudah terlampau teknis gitu. Nah nanti ketika pelaksanaannya ada pelanggaran ya kita bakalan fungsi pengawasannya diperketat di situ. Jadi menurut pandangan seperti itu jadi ini kan prinsipnya ini kan penyederhanaan jangan sampai hal yang sangat teknis itu semua masuk di DPR agar nanti fungsi legislatif juga masuk ke pada fungsi eksekutif. Terima kasih. Ini usulan saya Fraksi Golkar.” c) Pemerintah yang menyampaikan: “Mohon izin Pak, direncana umum ketenagalistrikan nasional itu adalah mencakup seluruh aspek di bidang ketenagalistrikan baik dari sisi dari sisi perencanaan Pak seperti transmisi seperti yang dikatakan iya Pak bahwa ada transmisi distribusi pembangkit yang akan dikembangkan untuk tahun ke depan termasuk alternatif energi alternatif apa yang akan digunakan saya kira semua masuk di dalam rencana umum ketenagalistrikan nasional Pak. Itu kan ada kurun waktu rencana RUKN sebenarnya saat ini sudah perlu diperbaiki lagi Pak karena yang lama sudah kami anggap sudah tidak memenuhi ketentuan yang ada saat ini jadi memang ini perlu direvisi kembali Pak. Ini yang kami lakukan selama ini dengan mitra kami Komisi VII memang dari sisi yang dikatakan 354 bahwa berkonsultasi itu memang jarang kita lakukan dengan teman-teman di Komisi VII Pak. Kalaupun ada dalam rangka komunikasi itu adalah pada saat hal-hal tertentu memang ada momen-momen yang itu perlu dibahas tapi secara khusus untuk konsultasi masalah RUKN itu sebenarnya tidak Pak.” “Terima kasih Pimpinan, sebenarnya RUKN ini kami susun berdasarkan RUU KD Pak jadi bapak jadi RUU KD ada, ada kemudian kami menyusun RUKN nya Pak jadi hierarki seperti itu Pak. Jadi di RUKN ini isinya sebenarnya dari supply demand yang ke depan yang kita butuhkan seperti apa supply nya apa demand nya depannya seperti apa supply nya bagaimana itu isi dari pada RUKN Pak. Infrastrukturnya seperti apa saya kira itu isinya Pak. Dokumennya saya tidak bawa Pak kalau sewa saya bisa tayangkan. Tapi untuk kesempatan berikut kami akan sampaikan Pak, apa isi daripada RUKN Pak, makasih Pak.” d) Wakil Ketua Rapat/Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Drs. M. Nurdin, M.M.) yang menyampaikan: “Tadi usulan Pak itu Pak Sturman yang terkait dengan masalah tarif misalnya di daerah yang berbeda-beda itu tidak perlu dikonsultasikan dengan DPRD. Kalau mungkin atas mungkin dalam kebijakan mungkin kaitan dengan RDPU atau apa itu bisa di rapat kerja mungkin bisa disampaikan. Bagaimana Pak Sturman?” 3) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si., M.Psi., T.) yang menyampaikan: “Ledia. Berkaitan dengan rencana umum kelistrikan ketenagalistrikan nasional tentu kenapa bukan dalam konteks mengambil alih kewenangan eksekutif maupun, eksekutif oleh legislatif tidak. Tapi konteksnya adalah kita perlu mengetahui sebetulnya nanti akan bisa memenuhi kemampuan elektrifikasi sampai ke daerah-daerah atau tidak lantas ya kan pasti kan ke arah kan Pak. Dengan sumber dayanya dengan distribusi dan seterusnya. Tidak ada salahnya sebetulnya dikonsultasikan kepada DPR meskipun tadi dikatakan bahwa itu bukan penetapan maupun pengesahan, kalaupun itu 355 dimasukkan itu kan dalam rangka apa dalam konteks nanti ketika kita kan membicarakan satu hal yang kalau buat anggota DPR tuh melihat secara makro dan melihat secara mikro dalam konteks Dapil nya masing-masing. Karena nanti ketercapaian target-target tercapainya misalnya salah satunya elektrifikasi dan segala macam gitu kan jadi bagian yang juga perlu diketahui keseluruhannya. Jadi menurut kami sih sebenarnya enggak ada enggak ada hal yang memberatkan dengan mencantumkan kata konsultasi itu sendiri sebenarnya, terima kasih.” Yang kemudian ditanggapi oleh: a) Anggota Panja yang menyatakan: “Sebelum dijawab memang kita tidak terlalu paham secara utuh ya terkait dengan tenaga ketenagalistrikan ini tapi alangkah baiknya ada simulasi atau presentasi terkait dengan tadi RUKN Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional biar kita mengetahui karena juga kelistrikan ini menjadi sangat yang isu yang selalu disoroti, baik itu TDL ataupun perbedaan harga mula pemasangan ataupun tidak di daerah-daerah tentunya ini sangat ada perbedaan yang sangat jomplang sekali mungkin kami bisa mengetahui dulu simulasi atau RUKN itu tersebut mungkin bisa dipresentasikan, terima kasih” b) Perwakilan Pemerintah (Elen Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian) yang menyatakan: “Terima kasih Pak, Bapak Ibu. Kalau bisa ditayangkan yang tadi saya kirim ke jadi sebenarnya Bu yang detailnya sudah ada, memang penetapan selama ini dengan oleh keputusan Menteri ESDM, 143 ya di situ cakupannya muatannya itu mulai dari penyediaan kemudian ke teknik dan perlindungan, arah pengembangan penyediaan, kondisi penyediaan, proyeksi kebutuhan, lengkap Bu. Tiap provinsi juga ada jadi sebenarnya tinggal dilihat di sini sudah ada. Kemudian investasi penyediaan tenaga listriknya, kemudian ada didukung oleh data-data dan peta jaringan segala macam. 356 Kalau bisa ditayangkan atau nanti kami share yang untuk softcopy nya di Kepmen 143/2019 ya itu RUKN 2019, tolong kalau bisa ditayangkan. Biasanya kalau Pak Sturman yang memerintahkan langsung cepat. Nah iya terus saja di, ini Bu ini lengkap Bu di sini semua ada. Ya kita share Pak, ini cukup ada 200 halaman jadi mungkin bisa dilihat, dan lengkap di setiap provinsi ada jadi sebenarnya apa yang Ibu tanyakan tadi Ibu khawatirkan sebenarnya di sini sudah bisa dijawab semua.” c) Wakil Ketua Rapat/Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Drs. M. Nurdin, M.M.) yang menyampaikan: “Ini ya latar belakang. Ini kan perlindungan. Padahal nanti minta saja Pak beberapa ini lah biar baca sendiri. Jadi yang 2857 ya tadi setuju ya? Ya tadi karena apa banyakan diserahkan oleh Pak ini Pemerintah, rencana umum ketenagalistrikan nasional, di mana yang tadi rencana yang lebih rinci ada di situ ya? Baik terima kasih, setuju ya?” 4) Berdasarkan hasil pembahasan, disetujui penghapusan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dalam ketentuan Pasal 43 angka 5 RUU CK Lama yang kemudian menjadi ketentuan Pasal 42 angka 5 UU CK Lama. f. Dengan demikian, dapat Pemerintah simpulkan bahwa penghapusan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK (yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan) telah mendapat persetujuan dari DPR. 2. Yang kedua, ini karena soal yang diajukan oleh Pemohon ini yang kemudian menurut pada Para Pemohon dikoreksi di dalam Undang-Undang Ciptaker itu, yang sebelumnya berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tolong kami diberikan bukti, risalah, apakah itu di dalam pembahasan Undang- Undang Ciptaker yang awal ataupun dalam Perppu Ciptaker Menjadi Undang-Undang Ciptaker. Seberapa jauh Putusan Mahkamah Konstitusi itu dibahas oleh pembentuk undang-undang? Jadi, substansi apa yang dibahas dan segala macam, tolong itu dikemukakan, sehingga sampai kepada posisi seperti yang ada dalam 357 rumusan terakhir yang masuk Undang-Undang Ciptaker itu. Kapan dibahas? Apa buktinya? Karena begini, ini harus diingatkan kepada Pemerintah, kalau ada DPR juga sekalian. Kita sudah berkali-kali memutus di Mahkamah Konstitusi itu, kalau ada norma … jadi yang kita batalkan itu norma lho, bukan pasal. Kalau ada norma pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang, dan lalu ada yang mengajukan permohonan, itu bisa jadi alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan kembali. Ini penting ini, supaya kami tahu ini betul-betul enggak didiskusikan Putusan Mahkamah Konstitusi itu atau enggak pernah didiskusikan sama sekali? Nah, nanti kalau kayak begini dibiarkan terus-menerus, kan kami di Mahkamah Konstitusi enggak punya ruang, bagaimana cara menjaga putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Nah, tolong itu kami diberikan karena ini berkait dengan putusan sebelumnya, yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, kami ingin tahu semangat apa yang ada ketika Putusan Makamah Konstitusi itu didiskusikan? Bagaimana pembentuk Undang-Undang meletakkan putusan Mahkamah Konstitusi? Bukan berarti tidak boleh berubah. Nah, kami akan lihat perdebatan itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa secara umum tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi telah dibahas dalam rapat pembahasan RUU CK Lama sebagaimana tercantum dalam Risalah Panitia Kerja antara lain sebagai berikut: 1) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 7 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU- XIII/2015 terkait dengan isu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri “beserta afiliasinya” dan isu perubahan nomenklatur “izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi” menjadi “usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.”; 358 2) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 9 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- XIII/2015 terkait dengan isu kelaikan udara, air worthiness, pesawat terbang dilakukan sertifikasi, dan validasi sejak tahap rancang bangun, proses produksi, registrasi, pengoperasian dan perawatan atau schedule maintenance dan unschedule maintenance setiap pesawat terbang; 3) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 10 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 terkait dengan isu Pasal 53 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan badan hukum pendidikan bukan berarti Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, tetapi badan hukum pendidikan sebagai fungsi penyelenggara pendidikan; 4) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 15 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 terkait dengan penyesuaian nomenklatur “badan hukum pendidikan” menjadi “badan hukum berprinsip nirlaba” sebagai langkah sinkronisasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi; 5) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 16 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-V/2007 dan Nomor 22/PUU-V/2007 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait dengan isu perpanjangan hak guna bangunan diperpanjang di muka sekaligus; 6) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 21 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015 terkait dengan penegasan pengaturan penguasaan negara; 7) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 22 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015 terkait dengan isu pembatalan Peraturan Daerah menjadi 359 ranah kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh Peraturan Presiden; 8) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 23 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015 terkait dengan isu larangan Pemerintah untuk melakukan pembatalan Peraturan Daerah; 9) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 25 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003, Nomor 19/PUU-IX/2011, Nomor 58/PUU-IX/2011, Nomor 67/PUU- XI/2013, Nomor 7/PUU-XII/2014, dan Nomor 72/PUU-XIII/2015 terkait dengan hak-hak buruh; dan 10) Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 26 September 2020 yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terkait dengan perlindungan pekerja melalui skema outsourcing. b. Bahwa secara khusus terkait dengan klaster UU Ketenagalistrikan dalam RUU CK Lama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU- XIII/2015 telah dibahas beberapa kali dalam rapat pembahasan RUU CK Lama sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Panitia Kerja tanggal 7 September 2020 (vide Bukti PK-6) dan rekaman suaranya (vide Bukti PK-7) yang selanjutnya Pemerintah dapat sampaikan sebagai berikut: 1) Pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 ketika membahas DIM Nomor 2876 mengenai isu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri “beserta afiliasinya”. a) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.) yang menyampaikan: “Ini sebetulnya menyangkut afiliasi ini. Yang dimaksud afiliasi apa saja? Karena bisa banyak, misalkan grup perusahaan dengan anak perusahaan, kemudian dengan cucunya, nanti cicitnya. Jadi gimana untuk afiliasi. Kemudian yang kedua itu adalah hubungannya dengan mohon kami dijelaskan mengenai keputusan MK Pak, yang mengenai .......... (tidak jelas) segala macam itu Pak. Kan ada putusan MK Nomor 111 kalau nggak salah itu. Jadi afiliasi itu makanya perlu dipertegas, karena afiliasi itu kan bisa banyak 360 ini. Bisa nanti grup perusahaan itu punya anak apa itu afiliasi, punya cucu apa afiliasi, punya cicit perusahan, itu apakah juga afiliasi. Kemudian apa, kami juga perlu dijelaskan juga masalah ini Pak yang putusan MK yang Nomor 111/PUU-13 Tahun 2015 ya. Itu termasuk masalah konsep, supaya kita tahu bahwa itu nanti akan dengan afiliasinya jadi bagaimana itu. Terima kasih Pimpinan.” “Karena kalau seperti ini itu bisa diartikan seperti itu, gitu.” “Dipenjelasan pasalnya minimal harus masuk. Karena kalau tidak praktek yang demikian akan terjadi begitu.” Yang kemudian ditanggapi oleh: Perwakilan Pemerintah (Munir Ahmad) yang menyampaikan: Mungkin kami bisa menjelaskan yang dimaksud afiliasi ini adalah anak salah satu perusahaannya yang mengelola. Misalkan gini Pak, ada satu industri besar kemudian dia punya pembangkit besar, dia menunjuk salah satu anak perusahaannya untuk mengelola pembangkitnya. Dan itu dia tidak bisa menjual ke tempat lain, dia hanya tugas dia adalah hanya operasi dan maintenance saja Pak. Jadi tidak sampai ke cucu-cucu Pak.” “Nanti kita tambahkan dipenjelasan Pak. Nanti di NSPKnya ada Pak.” “Setuju Pak, dipenjelasan pasal nanti didefinisikan yang diafiliasi.” b) Ketua Rapat/Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.) yang menyampaikan: “Satu lagi Pak Pimpinan. Nah ini kan harus kita bedakan Pak. Kalau dia dalam satu kawasan, itu tidak jadi problem. Nah bayangkan kalau dia beda kawasan, tapi masih saling terkait. Padahal kita tahu persis yang namanya jaringan dan distribusi, itu berdasarkan putusan MK itu, itu wajib oleh PLN. Nah kira-kira gimana Pak, Bapak menjelaskan itu. Bayangkan kalau dia berada di kawasan yang berbeda, berarti dia harus membangun transmisi untuk digunakan oleh afiliasinya. Karena dia tidak dalam satu kawasan. Kan bisa saja kalau kayak begini, artinya memberi kesempatan orang lain, untuk bisa membangun 361 jaringan dan tranmisi yang di luar kewenangan maupun haknya dari perusahaan listrik Negara. Karena kan kita bicara soal pembangkit Pak. Kalau pembangkit untuk urusan di luar pemakaian sendiri, itu berarti sudah saling bertentangan. Nah itu penting untuk Bapak jelaskan. Sebenarnya kalau saya Pak, ini kata afiliasinya ini, ini mendingan kita drop saja Pak.” Yang kemudian ditanggapi oleh: b.1) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si., M.Psi., T.) yang menyampaikan: “Pimpinan, Ledia boleh. Ingin menambahkan juga pertanyaan berikutnya, yaitu kemarin dalam diskusi kita bahwa ketika listrik itu penyediaannya digunakan untuk kepentingan sendiri, kemarin disampaikan bahwa sampai batas tertentu, kalau saya tidak salah ingat 500 KPA itu, tidak perlu izin tapi pemberitahuan. Tetapi ketika kemudian kepentingan sendiri dalam konteksnya industri dia pasti lebih besar dari itu. Kan bicara soal keamanannya, bicara soal perizinannya dan penggunaannya. Sehingga ketika kemudian afiliasinya itu di, katakanlah dipersepsi adalah perusahaan-perusahaan di bawahnya, apakah tadi nanti seperti Pak Ketua sampaikan perlu ada transmisi dan segala macam, itu pasti nanti kan memerlukan kapasitas yang jauh lebih besar lagi. Bahkan bisa jadi nanti namanya jadi mega, penyediaannya jadi mega watt yang luar biasa. Nah ini kan kita juga perlu melihat sampai sejauh mana pengaturannya gitu Pak. Terima kasih.” b.2) Fraksi Partai Golkar (H. John Kenedy Aziz, S.H.) yang menyampaikan: “Mohon maaf, tadi saya menyebutkan bahwa pengertian afiliasi dapat kita temukan di Undang-undang Perseroan Terbatas. Saya salah. Sebenarnya pengertian afiliasi dapat kita temukan di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Mungkin untuk lebih jelasnya saya 362 sebutkan. Jadi di Pasal 1 angka 1, menyatakan afilasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut. Hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Inilah pengertian tentang afiliasi yang dapat kita temukan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Saya pikir demikian. Jadi tidak terlalu merembet-rembet ke jauh atau di dalam satu komplek dianggap sebagai perusahaan terafiliasi menurut pengeritan dari Undang-undang Pasar Modal tidak demikian. Terima kasih.” b.3) Perwakilan Pemerintah (Elen Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian) yang menyatakan: “Yang pertama Bapak. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak, Bapak/Ibu juga. Jadi yang dimaksud untuk kepentingan sendiri itu adalah yang dibangun. Jadi kan begini Pak, biasanya kan industri itu tadi sudah dijelaskan juga, industri Smelter misalnya. Nah itu dia kan membangun unit lagi, unit. Maaf yang khusus untuk melakukan pembangkit Pak. Nah itu lazimnya biasanya anak perusahaan. Nah ini yang tadi kita sebut Pak. Kalau manajemen pengelolaan listriknya, dilakukan oleh juga oleh PT. nya Smelter ini, itu yang menyebabkan tidak efisien. Oleh karena itu dia melakukan untuk pengelolaan tersendiri, manajemen pengelolaannya. Nah memang pada 363 saat ini Pak, banyak persoalan itu, ketika dia mendirikan entitas anak perusahaan untuk mengelola listriknya, kemudian dipakai oleh yang grup yang lainnya, itu dianggap jual beli Pak. Padahal ini adalah pengelolaan manajemen yang sama, di mana anak perusahaan itu hanya dikhususkan untuk melakukan manajemen pengelolaan manajemen pengelolaan Ketenagalistrikan Pak. Nah oleh karena itu diusulkan di sini, kami ingin mempertegas, bahwa manajemen untuk pembangunan kepentingan listrik untuk kepentingan diri sendiri itu adalah termasuk yang dibangun oleh anak perusahaannya. Nah kalau yang dimaksud tadi dalam satu kawasan Pak, memang tidak cakupannya tidak sampai di sana Pak. Kalau cakupannya dalam satu kawasan, itu memangnya untuk IWTL biasa Pak yang untuk kalau di luar grupnya tadi atau di luar usahanya, itu dilakukan untuk kepentingan umum sama seperti yang lainnya. Jadi gitu Pak. Pak Munir ada yang mau ditambahkan?” “Kami yang untuk existing kita carikan jalannya Pak. Tapi kalau untuk dirumusan kembali pun seperti tanpa afiliasi juga kami setuju.” b.4) Fraksi Partai Golkar (Ichsan Soelistyo) yang menyampaikan: “Saya bisa mengerti sampai di situ Pak Elen, tetapi dalam konteks cukup untuk pemakaian sendiri Pak, karena itu KAN satu perusahaan Pak. Jadi terafiliasinya saya mendukung katanya Pak Ketua tadi yang sangat bijak itu, hapus saja kata terafiliasi ini. Supaya tidak lari ke dalam kepentingan sendiri. Terima kasih.” b.5) Fraksi Partai Amanat Nasional (Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.) yang menyampaikan: “Kalau saya melihat yang dibacakan tadi, ini sangat luas sekali, misalnya dihuruf f, itu yang dimaksud afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham 364 utama. Nah kalau kemudian pemegang saham utama itu milik perusahaan yang lebih besar dari yang dimiliki, ini menjadi persoalan yang bias sekali. Oleh karena itu saya setuju usul Pak Ketua Panja, afiliasi ini dihapuskan saja. Terima kasih.” Berdasarkan hasil pembahasan, disetujui penghapusan frasa “beserta afiliasinya” dalam ketentuan Pasal 43 angka 8 RUU CK Lama yang kemudian menjadi Pasal 42 angka 8 UU CK Lama. 2) Pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 ketika membahas DIM Nomor 2900 mengenai isu perubahan nomenklatur “izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi” menjadi “usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.” a) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.) yang menyampaikan: “Pimpinan. Sebelum di, prinsipnya kami sepakati mohon penegasan dari Pemerintah. Perizinan berusahanya ada tiga berarti, untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, dan jasa penunjang. Apakah satu perusahaan bisa memiliki tiga-tiga sekaligus? Atau akan masing-masing. Makanya tadi saya menanyakan ini hubungannya dengan putusan MK Pak, yang Nomor 111 tadi yang kami minta penjelasan tadi, yang masalah hubungan terintegrasi dengan ........... (tidak jelas) segala macam. Jadi kami paham itu izin operasi dihapuskan ya. Tapi apakah katakanlah perizinan berusaha untuk kepentingan sendiri, itu berbeda nanti perizinan berusaha untuk kepentingan umum maupun jasa penunjang. Jadi itu mohon penegasannya saja. Makanya kami menanyakan di situ. Karena kalau pengertiannya ini bisa, apakah ketika dia memiliki perizinan perusahaan itu bisa sekaligus tiga-tiganya. Itu saja penegasannya Pak. Terima kasih.” “Ingin penegasan. Karena kalau penunjangan usaha mungkin bisa ini, misalnya sertifikasi kan nggak ada hubungannya dengan K3L, gitu lho. Jadi ini tadi makanya saya ingin penegasannya itu supaya 365 nanti dengan konsep perizinan berbasis resikonya itu clear Pak. Makasih.” Yang kemudian ditanggapi oleh: a.1) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si., M.Psi., T.) yang menyampaikan: “Menambahkan pertanyaan. Kenapa PKS meminta penjelasan terkait tentang subjek hukum dari badan usahanya ini, karena kalau kita bicara soal usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, itu nanti ada yang sifatnya orang perseorangan, dia mengusahakan penyediaan untuk orang perseorangan dalam konteks tadi yang di bawah 500 KPA itu, atau juga nanti perusahaan untuk perusahaannya sendiri. Sehingga perlu jelas bahwa subjek hukumnya siapa berkaitan dengan ini, terutama di yang untuk kepentingan sendiri ini Pak, kan belum terlalu jelas, akan bagaimana pengaturan. Terima kasih.” a.2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Prof. Dr. Hendrawan Supratikno) yang menyampaikan: “Pak Ketua. Untuk klarifikasi Pak ketua. Karena kan ini semuanya respace, assesment. Bisa tidak kalau misalnya untuk dua yang pertama yang kepentingan umum dan sendiri itu katakanlah profile resikonya sedang. Sementara untuk usaha penunjangnya tinggi atau sebaliknya. Ini kan berarti beda rezim perizinan berusahanya.” a.3) Perwakilan Pemerintah (Elen Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian) yang menyatakan: “Jadi sebenarnya yang sudah disampaikan Pak, dimungkinkan, jadi begini Pak. Kita kan menyebutkan perizinan berusaha itu mencakup kegiatannya kan Pak. Tadi dibilang sama Pak Thurman kegiatannya untuk, apa namanya yang untuk penyediaan, untuk kepentingan umum dan penyediaan kepentingan sendiri sama usaha jasanya Pak. Kalau ini sebenarnya dimungkinkan saja Pak, 366 sepanjang dia memenuhi persyaratannya nanti itu yang apakah tetapi yang lazimnya memang dia adalah a dengan b, untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum, itu tergantung nanti Pak. Nah kalau yang untuk jasa penunjang tenaga listrik, itu memang tersendiri Pak biasanya, dia tidak termasuk di dalam yang kategori a dan b. Nah memang yang kategori yang a dan b tadi, itu lebih banyak berkaitan dengan resiko tinggi kan Pak. Yang c, betul Pak, c itu nanti dibagi lagi kategorinya Bapak, dibagi kategori lagi. Itu ada yang tinggi ada resiko menengah tinggi juga Pak. Kalau hanya dia kan untuk instalasi sederhanakan sebenarnya itu hanya sertifikasi, makanya guna yang badan tadi Pak. Jadi memang nanti Pak di NSPK nya nanti akan di tidak bandel gitu lho Pak, tidak dijadikan satu harus dipecah lagi.” b) Ketua Rapat/Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.) yang menyampaikan: “Mungkin begini Pak. Saya anu sedikit ya. Saya pernah agak terlibat kalau soal kelistrikan. Jadi kalau ditanya apakah boleh ketiga-tiganya, bisa Pak. Saya umpamanya bangun untuk pembangkit, walaupun nanti izinnya kegiatannya itu dibedakan. Saya ini bangun pembangkit listrik untuk kepentingan saya sendiri. Tapi kelebihan daya saya itu masih ada, saya boleh jual Pak. Boleh jual ke PLN kalau PLN mau beli. Kalau memungkinkan. Seandainya beban daya saya yang saya gunakan katakanlah saya bangun 10 Mega Watt. Saya pakai sendiri itu hanya 9 Mega Watt. 1 Mega Watt boleh dong saya jual ke PLN, boleh, bisa. Nah termasuk industri penunjangnya. Industri penunjang tadi kita sudah ada, tapi kalau seandainya penggunaannya itu untuk kepentingan sendiri dan memang tidak ada niatnya dan memang hanya untuk digunakan untuk kepentingan sendiri, tidak ada masalah juga. Jadi ini terjadi di beberapa tempat termasuk di dapil saya, itu kelebihannya lebih Pak, nah mereka jualnya ke PLN, kelebihan beban itu.” 367 Yang kemudian ditanggapi oleh: b.1) Perwakilan Pemerintah (Elen Setiadi, Staf Ahli Kemenko Perekonomian) yang menyatakan: “Pada prinsipnya kan Pak, saya bangun untuk kepentingan saya sendiri dulu Pak. Jadi saya dapat izin yang itu dulu. Kemudian kalau saya mempunyai kelebihan daya, saya kan harus mengizinkan untuk menjual kelebihan daya itu Pak. Harus ada izin lagi Pak yang itu. Dengan PLN nya itu” “Ya nggak bisa jual sendiri Pak. Kan nanti kan menggunakan jaringan PLN Pak. Dia kan tetap harus ada mendapatkan approval dulu termasuk dari segi harga segala macam kan di situ Pak. Jadi esensinya Pak, kalau saya sekarang untuk step awal saya dapat untuk kepentingan sendiri dulu Pak. Nanti dalam perkembangan saya punya kelebihan, saya tetap harus izin yang untuk menjual yang kelebihan.” “Kami setuju Pak, tapi tadi sebenarnya ini hanya menggambarkan cakupan perizinan berusaha yang kegiatannya Pak, tapi kami setuju untuk diperjelas di situ. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Pimpinan. Pengaturan lebih lanjut nanti di DIM 2909 Pak yang diatur di PP. NSPK segala macem ya.” b.2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.) yang menyampaikan: “Ya untuk supaya komplit ini Pak anu ya. Apakah misalnya tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Ketua tadi ya. Kalau dia katakanlah untuk sendiri, tapi kelebihannya akan dijual, itu sudah harus dia cantumkan di dalam perizinan berusaha pada dia mengajukan awal atau tidak. Jadi bisa tanpa itu kemudian dia bisa ini atau gimana ini Pimpinan. Terima kasih.” “Ada izin lagi?” b.3) Fraksi Partai Golongan Karya (Ferdiansyah, S.E., M.M.) yang menyampaikan: 368 “Izin Pimpinan. Mungkin Pak Elen supaya terminologinya gampang dimudahkan kita mencerna dalam DIM-DIM juga terkait dengan DIM-DIM selanjutnya. Artinya DIM 2898 sampai 2901 itu adalah untuk kepentingan umum dan kebutuhan sendiri. Itu aja kan. Supaya nanti terminologinya gampang. Ketika nanti di luar itu penggunaan untuk dijual kembali, berarti izinnya lepas dari ini lagi, kan begitu. Itu yang mungkin penekanannya supaya. Kalau saran saya Pak, substansinya kita setujui, tapi mungkin redaksionalnya mungkin harus kita lihat lagi supaya pemahamannya sama tentang antara perbedaan kebutuhan sendiri kepentingan umum, dengan nanti yang akan dijual lebih lanjut. Saya rasa itu Pak. Terima kasih Pimpinan.” Berdasarkan hasil pembahasan, disetujui perubahan nomenklatur “izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi” menjadi “usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.” dalam ketentuan Pasal 43 angka 11 RUU CK Lama yang kemudian menjadi Pasal 42 angka 11 UU CK Lama. Dengan demikian, Pemerintah dapat sampaikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu poin penting yang dibahas untuk menentukan penormaan dalam UU CK Lama dan Perppu CK (yang kemudian menjadi Lampiran UU CK). IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum: Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini kepada Pemerintah, ya. Bapak Priana ya, yang ada, ya? Ya, begini, Pak. Jadi, saya mencoba mencari gambaran yang komprehensif dalam memahami mengapa sebetulnya Undang-Undang Ketenagalistrikan ini diubah melalui UndangUndang Ketenagakerjaan … Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mohon ada tambahan keterangan dari Pemerintah setelah melalui beberapa kali persidangan itu, saya ingin ada tambahan keterangan dari Pemerintah apa sesungguhnya yang melatarbelakangi perlunya untuk diubah Undang-Undang Ketenagalistrikan itu kemudian masuk menjadi Undang-Undang Cipta Kerja? Karena kalau saya 369 baca di sini hanya ada secuil saja kalimat yang mengatakan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Ini tolong diberikan penjelasan juga sejauh mana sesungguhnya kemudahan bagi pelaku usaha itu bisa diwujudkan, tapi tetap dapat kemudian menjaga esensi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi, tolong ini bisa diberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai latar belakang dari perubahan Undang-Undang Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. UU CK Lama yang kemudian dicabut oleh Perpu CK dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh UU CK disusun sebagai usaha pemerintah untuk mendorong pengembangan kegiatan berusaha di Indonesia khususnya untuk mendorong usaha mikro kecil agar lebih memiliki daya saing. melalui reformasi regulasi Perizinan Berusaha. Reformasi regulasi Perizinan Berusaha dilakukan salah satunya melalui simplifikasi proses bisnis pengurusan Perizinan Berusaha agar Pelaku Usaha di Indonesia dapat memiliki acuan yang jelas dalam pengurusan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usahanya. Pengaturan pengurusan Perizinan Berusaha di Indonesia sebelum ditetapkannya UU CK dinilai berbelit-belit, tanpa jangka waktu yang pasti serta berbeda-beda untuk setiap daerah (walaupun kegiatan usaha yang diajukan sama). Hal ini menimbulkan berkurangnya minat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Terkait hubungannya dengan Pasal 33 UUD 1945, perubahan UU 30/2009 sebagaimana dijelaskan oleh ahli Prof. Ibnu Sina, tidak menghilangkan esensi penguasaan oleh negara. Negara masih tetap hadir dalam setiap langkah pelaksanaan kegiatan usaha yang dapat dilihat dari telah diterbitkannya peraturan pelaksana dari UU CK yang menjadi fungsi kontrol negara dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Perppu CK yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh UU CK merupakan undang-undang yang dibentuk dengan konsep Omnimbus Law untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang yang ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional. Perpu CK yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh UU CK ini mengatur banyak sektoral yang 370 memberi dampak pada 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang (dhi tercantum dalam Lampiran UU CK), yang meliputi 10 kluster yaitu: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi. b. Salah satu Undang-Undang yang diminta untuk dilakukan perubahan di dalam Perpu CK yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh UU CK yaitu UU Ketenagalistrikan. Ketentuan yang dilakukan perubahan dalam UU Ketenagalistrikan tersebut yang memberikan ruang kemudahan bagi pelaku usaha, antara lain sebagai berikut: 1) Fleksibilitas bagi badan usaha pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memiliki wilayah usaha untuk dapat membangun pembangkit dan transmisi tenaga Listrik di luar wilayah usahanya, sehingga mempermudah bagi badan usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 2) Penambahan kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam usaha penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, sehingga dapat membantu meningkatkan Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, penghematan devisa, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri 3) Penambahan jenis usaha jasa penunjang tenaga Listrik yaitu usaha sertifikasi badan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik, yang dapat memperluas jenis usaha jasa penunjang tenaga Listrik, sehingga dapat membuka kesempatan usaha yang lebih luas bagi pelaku usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga Listrik. Usaha jasa penunjang tenaga Listrik ini memungkinkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berusaha di dalamnya. 371 4) Penambahan badan layanan umum (BLU), yang merupakan instansi Pemerintah untuk dapat berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga Listrik, sehingga diharapkan Pemerintah dapat turut berkontribusi secara langsung dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 5) Dihapuskannya izin Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, sehingga Pemilik jaringan cukup menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat. Sehingga diharapkan dapat mempercepat dan dan mempermudah dalam pelaksanaan Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika. 6) Penghapusan sanksi pidana bagi badan usaha pemegang IUPTLU dalam penggunaan tanah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 52, diganti menjadi sanksi administratif diharapkan dapat menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif, yang dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tidak melalaikan kewajiban kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. c. Matriks Pasal-Pasal UU Ketenagalistrikan yang diubah dalam Lampiran UU CK, berkaitan dengan kemudahan bagi pelaku usaha, sebagai berikut: No UU Ketenagalistrikan Lampiran UU CK Keterangan 1. Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 10 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau d. penjualan Tenaga Listrik. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana Penambahan ketentuan ayat (4) dalam Pasal 10, Dimana pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memiliki wilayah usaha dapat membangun pembangkit tenaga Listrik di luar wilayah usahanya mendekati sumber energi primernya dan 372 (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah. dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya. (5) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. menyalurkannya melalui jaringan transmisi tenaga Listrik ke dalam wilayah usahanya. 2. Pasal 13 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. Pasal 13 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. (3) Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Penambahan kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam usaha penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri pada ayat (3) 373 sendiri wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. 3. Pasal 16 ayat (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. Pasal 16 ayat (2) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultansi dalam bidang instalasi Tenaga Listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi Tenaga Listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi Tenaga Listrik; d. pengoperasian instalasi Tenaga Listrik; e. pemeliharaan instalasi Tenaga Listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik Ketenagalistrikan; k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik; dan l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan Tenaga Listrik. Penambahan jenis usaha jasa penunjang tenaga Listrik baru, yaitu sertifikasi badan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik, yang dapat memperluas jenis usaha jasa penunjang tenaga Listrik. 4. Pasal 16 ayat (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 16 ayat (2) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi. Menambahkan badan layanan umum (BLU), yang merupakan instansi Pemerintah untuk dapat berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik 5. Pasal 45 (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik. (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan Pasal 45 (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik. (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika tidak lagi dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan, Pemilik jaringan cukup menyampaikan 374 dengan persetujuan pemilik jaringan. (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan. (3) Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. laporan kepada Pemerintah Pusat 6. Pasal 52 (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. Pasal 52 dihapus. Terkait dengan Ketentuan Pidana, Tindak Pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya hanyalah Tindak Pidana yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan, sedangkan Tindak Pidana yang tidak mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan, hanya dapat diberikan sanksi administratif, sehingga dalam UU Cipta Kerja Pasal ini dihapus, dan dimasukkan ke dalam sanksi administratif. Secara keseluruhan, jenis norma perubahan pada UU 30/2009 dalam UU CK dapat diringkas sebagai berikut: No Rules Rekap 1. Perubahan Teknis Penulisan 30 2. Penambahan NSPK 7 3. Menghapus Norma 1 4. Penyederhanaan Pengaturan Perizinan Berusaha 2 5. Penambahan Ayat 2 6. Penghapusan Pasal 2 7. Perincian Sanksi Administratif 2 8. Tidak Ada Perubahan Substansi 3 9. Sisipan Pasal Baru 2 375 [2.4.2] Selanjutnya untuk melengkapi keterangannya, Presiden telah pula menyampaikan lampiran keterangan yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-7 sebagai berikut: PK-1 Kebijakan Energi Nasional PK-2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 143K/20/MEM/2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2019-2038 PK-3 Risalah Badan Legislasi Rapat Panja Pembahasan RUU tentang PERRPU Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang bertanggal 15 Februari 2023 PK-4 Risalah Rapat Panitia Kerja DPR RI tentang Rancangan UU tentang Cipta Kerja tanggal 3 September 2020 PK-5 Rekaman Suara Risalah Rapat Panja DPR RI tentang RUU Cipta Kerja tanggal 3 September 2023 PK-6 Risalah Rapat Panitia Kerja DPR RI tentang Rancangan UU tentang Cipta Kerja tanggal 7 September 2020 PK-7 Rekaman Suara Risalah Rapat Panja DPR RI tentang RUU Cipta Kerja tanggal 7 September 2023 serta telah pula menghadirkan ahli Prof. Ir. Tumirah, M.Eng., PhD., dan Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH., MH., yang dihadirkan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Prof. Ir. Tumiran, M.Eng, Ph.D Pendahuluan Dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, jaminan ketersediaan energi listrik yang andal, cukup, berkualitas, dan ekonomis telah menjadi prasyarat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan kerja produktif, memperkuat industri dan menciptakan sektor bisnis yang sehat. Untuk dapat mencapai hal tersebut, perlu adanya pemerataan infrastruktur serta ketersediaan penyediaan energi primer yang ekonomis. Ketersediaan energi listrik yang cukup, andal, dan ekonomis dengan dukungan infrastruktur yang baik, diyakini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum jaminan ketersediaan listrik di suatu tempat atau suatu kawasan telah dan akan memberikan dampak positif. Dampak posistif yang diperoleh dari ketersediaan energi listrik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 376 Ketersediaan energi listrik akan memberikan multiplier effect pada setiap sektor. Ketersediaan energi listrik akan mendorong hilirisasi sektor industri. Hilirisasi sektor industry tersebut akan berdampak meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga dapat menciptakan peluang lapangan kerja baru yang meningkatkan keunggulan kompetitif SDM sehingga dapat meningkatkan perkembangan teknologi dalam dunia industry semakin berkembang. Ketersediaan Listrik yang cukup, andal dan eknomis akan menjamin proses pertumbuhan eknomi berbasis produktivitas yang akan menarik minat para investor untuk berinvestasi, meningkatkan ekspor yang menghasilkan devisa negara bertambah, mengurangi konsumsi impor produk. Multiplier effect yang tercipta dari ketersediaan pasokan Listrik yang sehingga ekonomi bertumbuh berbasis produktivitas akan meningkatkan pertahanan nasional, kewibawaan pemerintah dan menjaga kestabilan social politik dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Gambar 1.1 Berbagai manfaat tersedianya pasokan energi listrik Dalam konteks wilayah Indonesia, pemerataan kelistrikan nasional untuk melistriki lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di lebih 10.000 pulau bukanlah pekerjaan yang mudah. Saat ini walaupun rasio elektrifikasi telah mencapai 99,48%, ditinjau dari aspek pemerataan keandalan, kualitas, dan kecukupan pasokan energi Listrik masih dipandang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan energi listrik yang andal, ekonomis, cukup, dan berkualitas telah menjadi prasyarat ilirisasi Sektor Industri Lapangan er a Baru eunggulan ompe f Mengembangkan Teknologi Penyediaan Produk Domes k Mengurangi Impor Meningkatkan Ekspor Menggerakkan Investasi Pertahanan Nasional ewibawaan Pemerintah estabilan Sosial Poli k arga dan Martabat Bangsa arkat dan Martabat Bangsa 377 utama terjaminnya pasokan yang berkelanjutan, yang akan memberikan jaminan kepuasan dan keamanan bagi para pengguna serta mendapatkan manfaat seperti yang telah ditunjukkan pada Gambar 1.1 II. Situasi Ketenagalistrikan Global dan Nasional Pertumbuhan sektor kelistrikan disuatu negara sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan GDP yang telah dicapai oleh negara tersebut. Negara negara yang telah memiliki GDP perkapita tinggi, umumnya konsumsi energi Listrik per kapita telah mencapai di atas 7000 kWh/kapita. Sebagai gambaran tersebut berdasarkan data IEA tahun 2022, rata rata konsumsi negara negara OECD telah mencapai di atas 7.000 kWh/kapita, sementara rerata konsumsi dunia pada tahun 2022 telah mencapai sekitar 3.000 kWh/kapita. Sebagai gambaran negara negara OECD, untuk konsumsi energi Listrik pada akhir tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 1, dengan GDP/kapita yang telah dicapai. Gambaran yang dapat dijelaskan mengapa konumsi energi listrik per kapita negara negara OECD cukup tinggi, hal ini di dukung bahwa pemanfaatan energi listrik tidak semata mata hanya untuk kepentingan rumah tangga, tetapi didominasi oleh industri dan bisnis. Industrinya berbasis produktifitas yang berkonstribusi terhadap penyerapan energi listrik. Sehingga ketersediaan energi listrik berfungsi sebagai penggerak perekonomian yang produktif. Tabel 1 Data kelistrikan dan GDP negara OECD tahun 2022 No Negara kWh/Kapita 1 Australia 9.614 2 Austria 7.236 3 Belgia 8.114 4 Kanada 16.602 5 Chili 4.245 6 Czehnya 8.110 7 Denmark 5.851 8 Estonia 6.289 9 Finlandia 13.173 10 Perancis 7.264 11 Jerman 6.984 12 Yinan 5.050 13 Hongaria 3.564 14 Islandia 53.924 15 Irlandia 6.691 16 Israel 8.461 17 Itali 4.732 378 No Negara kWh/Kapita 18 Jepang 7.799 19 Korea 11.705 20 Luxemburg 1.745 21 Meksiko 2.741 22 Belanda 6.883 23 Selandia Baru 8.505 24 Norwegia 28.095 25 Polandia 4.499 26 Poertugal 4.752 27 Slovakia 4.736 28 Slovenia 6.260 29 Spanyol 5.989 30 Swedia 16.274 31 Swiss 7.122 32 Turki 3.821 33 Inggris 4.813 34 Amerika Serika 12.702 Selaian industri manufaktur yang kuat yang dimiliki oleh negara negara OECD, infrastruktur kelistrikannya yang dibangun juga di dukung oleh kekuatan industri komponen dalam negerinya. Hal ini tentu sejalan bahwa pertumbuhan konsumsi sebagai demand, selain untuk kepentingan memasok industri manufakturnya yang berpotensi memiliki daya kompetitif untuk ekspor, penguatan infrastruktur kelistrikannya juga di topang oleh berbagai industri kelistrikan, seperti industri turbin, industri generator, motor motor Listrik, kabel, transformator dan komponen “hitech” lainnya. Refleksi terhadap pasokan listrik nasional saat ini masih didominasi oleh energi fosil dengan komposisi pembangkit listrik fosil mencapai 85% dari 83 GW kapasitas pembangkit listrik nasional pada tahun 2022 [1]. Konsumsi per kapita nasional baru mencapai sekitar 1.100 kWh/kapita, menempatkan Indonesia berada di urutan ke-6 di lingkungan negara-negara ASEAN di bawah Singapura (9.304 kWh/kapita), Brunei (9.296 kWh/kapita), Malaysia (4.470 kWh/kapita), Thailand (2.262 kWh/kapita) dan Vietnam (2.050 kWh/kapita)[2]. Untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045, saat itu target konsumsi energi diperkirakan mencapai 4.500-5.500 kWh/kapita, memerlukan pembangunan pembangkitan nasional berkisar antara 400-600 GW bergantung dengan komposisi bauran energi. Besaran kapasitas pembangkit yang diperlukan harus 379 memperhatikan beberapa aspek yaitu ketersediaan pasokan, keberlanjutan, keekonomian dan keandalannya mendukung sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi. Selain itu, berdasarkan PP. 79/2014, telah ditargetkan bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 mengenai komposisi bauran energi nasional yang harus dicapai. Selain target EBT yang tertera dalam PP. 79/2014, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan, misalnya enhanced nationally determined contribution (ENDC) dan net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Gambar 1.2 Proyeksi pertumbuhan konsumsi energi dan listrik nasional hingga 2050 III. Aspek Regulasi, Industri, Finansial Menuju Industri Kelistrikan Yang Sehat Untuk mendukung industri kelistrikan nasional yang sehat, berbagai aspek utama yaitu regulasi, ketersediaan industri domestik dan kebijakan finansial menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Situasi uang dapat dipetakan saat ini, regulasi yang mendukung untuk menciptakan industri kelistrikan yang sehat, masih diperlukan penyempurnaan dan pengkajian yang lebih dalam. Situasi adanya subsidi, kompensasi serta kewajiban perjanjian “take or pay” pembelian energi listrik masih bagian yang membebani secara finansial. Harga EBT yang sebagian masih diatas rata rata BPP nasional juga telah menjadi bagian hambatan untuk percepatan 380 transisi energi. Regulasi yang telah keluar yang seharusnya dapat menjadi arahan untuk percepatan transisi energi, seperti PP.79/2014 [3]serta Perpres 22/2017[4] belum secara konsisten menjadi landasan untuk mencapai target implementasi kebijakan energi nasional. Seharusnya regulasi yang telah menjadi landasan untuk pegangan tersebut, secara konsisten menjadi acuan dan landasan di dalam implementasinya. Pengaturan tarif tenaga Listrik yang seharusnya dapat dinamis mengikuti perkembangan pembiayaan sektor hulu, belum dapat dilakukan dan masih berdampak terhadap keuangan negara. Percepatan transisi energi bila mengacu kepada PP.79/2014 [3] serta Perpres 22/2017 [4], arah percepatan transisi untuk pengalihan ke EBT, harus ada instrument yang terukur bagaimana industri EBT dan penciptaan lapangan kerja dapat terbentuk. Berdasarkan fakta yang ada, industri EBT sepertinya belum bagian terintegrasi yang diskenariokan untuk menggerakkan ekonomi baru di sektor EBT. Sebagai dampak yang akan muncul bila percepatan dipaksakan, maka yang terjadi adalah Indonesia berpotensi menjadi pasar dari produk produk negara lain. Sinkronisasi antara pertumbuhan demand dan penyiapan infratsruktur kelistrikan, sudah seharusnya terintegrasi dengan penyiapan industri komponen di dalam negeri yang akan ikut berkonstribusi mencptakan industri kelistrikan yang sehat. Diskusi yang berkepanjangan saat ini tentang terlambatnya capaian konstribusi EBT di dalam sektor kelistrikan, masih banyak yang berpendapat kurangnya dukungan pemerintah di dalam finansial terutama kebijakan fiscal untuk memberikan kompensasi dan subsidi bagi pengembangan EBT. Sebenarnya ada faktor utama yang menjadi hambatan terlambatnya percepatan konstribusi EBT, adalah demand sektor kelistrikan tidak naik secara signifikan seperti direncanakan waktu di tetapkannya PP.79/2014. Asumsi yang di buat pada tahun 2012 waktu penyusunan KEN, adalah pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh rata rata diatas 6% dan elastisitas energi Listrik mencapai diatas 1, sebagai indikator negara yang sedang tumbuh. Fakta yang terjadi pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh seperti dalam skanrio serta elastisitas energi Listrik juga rata rata dibawah 1, sehingga indikasi pertumbuhan ekonomi berbasis produktifitas tidak tercapai. Akibatnya samapai akhir tahun 2022, konsusmi Listrik nasional baru mencapai angka 1173 kWh/kapita, sementara proyeksi berbasis PP.79/2014, konsumsi energi Listrik pada tahun 2025 sudah dapat mencapai 2.500 kWh/kapita [3]. IV. Prasyarat penyediaan energi Listrik. 381 Prasyarat penyediaan energi Listrik harus bisa menjamin reliability, sustainability dan nilai keekonomian. Nilai keekonomian di pentingkan bagi penyedia sektor kelistrikan (Perusahaan) dan juga bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya (industry, bisnis, perkantoran dan rumah tangga). Untuk menjamin kehandalan, maka penyediaan energi Listrik harus di pasok dengan pasokan pembangkitan yang cukup, handal serta di dukung oleh infrastruktur transmisi dan distribusi yang cukup, handal dan efisien. Bila pasokan Listrik tidak handal (sering padam), walaupun nilai keekonomiannya murah, tetapi bagi konsumen, dampak tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar, terutama bagi sektor bisnis dan industri. Relasi hubungan antara reliability, sustainability dan economic, ditunjukkan oleh gambar. 1.3 berikut. Gambar 1.3. Prasyarat penyediaan energi Listrik untuk memenuhi kepentingan pelanggan Di dalam upaya memenuhi kriteria agar prasaat penyediaan energi Listrik dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, Pemerintah memiliki peran menmbuat regulasi yang sejalan, agar jaminan pasokan Listrik pelanggan terjamin, atmosphir bisnis kelistrikan sehat dan azas terpenuhinya pasokan Listrik untuk kesejahteraan Masyarakat juga terpenuhi. V. Pandangan terhadap uji Materi Yang diajukan angka 5 Pasal 7 ayat (1) onomy eliability, ontinuity, uality,se urity ustainability Penyediaan energi listrik harus dan Penyediaan listrik harus Penyediaan energi listrik dan omposisi Minimasi Minimisasi ompe vness industri dan bisnis 382 a. “Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebyakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Bahwa dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 (Pasal 7 ayat (1)) UU 6 Tahun 2023 yang menyatakan “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” tidak menghilangkan fungsi pengawasan DPR RI dalam usaha penyediaan tenaga listrik, walaupun tidak lagi disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 42 angka 5 UU 6 Tahun 2023 tersebut. Hal ini mengingat sesuai ketentuan Pasal 30 PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengatur bahwa “Kebijakan energi nasional menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional”. Bahwa Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui proses persetujuan DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) yang menyatakan “Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI”. Dengan demikian fungsi pengawasan DPR RI tetap melekat terhadap sektor ketenagalistrikan. Bahwa menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan, berdasarkan pasal 72 huruf d UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU MD3”) mengatur bahwa DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. 383 . Gambar 1.4. DPR tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap RUKN Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, fungsi pengawasan DPR telah diatur oleh UUD 1945, UU MD3 dan UU Energi, sehingga sekalipun tidak ada frase “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia”, dalam Pasal 42 angka 5 UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka tidak menghilangkan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah di sektor ketenagalistrikan. Oleh karena itu Pasal 42 angka 5 UU 6 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut pemahaman kami, bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab sektor energi dan yang menjalankan keberhasilan RUKN, tetap memiliki kewajiban kepada DPR saat DPR melakukan tugas pengawasan melalaui RDP. Sehingga dengan demikian fungsi pengawasan terhadap RUKN maupun RUPTL tetap melekat di DPR. Ilustrasi tersebut ditunjukkan oleh gambar 1.4. b. angka 6 Pasal 10 ayat ( 2 ) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi” Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang saat ini menjadi Pasal 42 angka 6 UU 6 Tahun 2023 pernah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2010 dan putusan Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 UU 30 Tahun 2009 pada tanggal 14 Desember 2016. angka Pasal ayat ( ) Ditetapkanoleh pemerintah dengan Persetu uan DPR 384 Bahwa amar putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 adalah “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Alasan yang dijadikan dasar penolakan adalah bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 yang memuat prinsip unbundling yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 16 UU 20 Tahun 2002, secara tegas menyatakan bahwa “Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda”. Hal ini diartikan bahwa usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Inilah yang dikenal dengan prinsip unbundling dan oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa rumusan pasal 10 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 yang saat ini menjadi Pasal 42 angka 6 UU 6 Tahun 2023 berbunyi “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”. Majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 UU 30 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa dalam rumusan Pasal 10 ayat (2) tersebut tidak ada penegasan bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum itu yang mencakup usaha pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Dengan demikian UU No. 30 Tahun 2009 tidak menganut prinsip unbundling seperti yang dianut dalam UU No 20 tahun 2002 yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa terkait dengan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara” telah ditegaskan dalam pasal 3 dan 4 L/U No. 30 Tahun 2009 (Pasal 42 angka 2 dan angka 3 UU 6 Tahun 2023) sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU- VIII/2009, dimana menurut Mahkamah “dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2009 (Pasal 42 angka 2 dan angka 3 UU 6 Tahun 2023), sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan unbundling dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002”. c. angka 7 Pasal 11 ayat (1) “UsahaPenyediaanTenaga Listrik untuk kepentingan umum umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1) dilaksanakan oleh 385 BUMN, BUMD, badan usaha swasta koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. Bahwa Pasal 11 ayat (1) UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang saat ini menjadi Pasal 42 angka 7 UU 6 Tahun 2023 juga telah pernah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 UU 30 Tahun 2009 pada tanggal 14 Desember 2016, dengan amar putusan sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalisrikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara.” Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2023 (2) UU 6 Tahun 2023, Mahkamah memberikan pertimbangan “rumusan norma yang terdapat pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan bukanlah norma yang berdiri sendiri melainkan norma awal yang darinya kemudian dirumuskan atau diturunkan rumusan norma pada ayat-ayat selanjutnya”. Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 yang saat ini menjadi Pasal 42 angka 7 UU 6 Tahun 2023 adalah agar seluruh rakyat mendapatkan pelayanan akan kebutuhan tenaga listrik. Oleh karena itulah Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 jo Pasal 42 angka 7 UU 6 Tahun 2023 a quo ditutup dengan ayat (4) yang intinya menekankan bahwa dalam hal tidak ada badan usaha (baik milik daerah atau swasta) atau koperasi yang menyediakan tenaga listrik di suatu wilayah, pemerintah menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakannya. (halaman 109-110) Bahwa dalam ketentuan Pasal 42 angka 7 UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, BUMN diberikan prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana telah dituangkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bahwa Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian pengaturan ini tidak hanya dibatasi untuk BUMN, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, dalam hal adanya wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik. Ketika tidak ada satu pun badan usaha, koperasi, atau swadaya 386 masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, UU 6 Tahun 2023 mewajibkan BUMN untuk menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 angka 7 (Pasal 11 ayat 5) yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atou koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”; sehingga masih ada kontrol dari negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik, maka tidak menghilangkan prinsip dikuasai oleh negara. Namun demikian Pemerintah tetap memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Angka 4 UU No. 6 tahun 2023. Mengingat kebutuhan energi Listrik yang akan terus meningkat di waktu mendatang, apalagi untuk menuju Indonesia emas tahun 2045, diharapkan kebutuhan energi Listrik nasional akan mencapai 5000 kWh/kapita, seperti yang telah dicapai oleh berbagai negara, seperti Malaysia, China, bahkan Jepang sudah mencapai kebutuhannya 7500 kWh/kapita. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan Pembangunan infrastruktur pembangkit, transmisi dan distribusi. Kebutuhan pembangkit diprediksi dapat mencapai 500 GW. Bila secara generic setiap 1 GW membutuhkan 25 T rupiah, maka diperlukan 12.500 T Rupiah. Belum termasuk untuk Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi yang dapat mencapai 75% dari pembiayaan pembangkit. Sehingga akumulasi kebutuhan dapat mencapai 20.000 T Rupiah memasuki tahun 2050. Menjadi pertanyaan apakah keuangan Pemerintah mamapu mencukup untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Di dalam kontrol pemerintah, berdasarkan perundang undangan yang ada: izin, harga energi tetap ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian pemerintah tetap memiliki kendali dan kontrol di sektor kelistrikan. d. “angka 15 Pasal 23 ayat (2) Penjualan kelebihan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.” Bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam Pasal 42 angka 23 (2) UU 6 Tahun 2023 sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, andal dan dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional 387 diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeodilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Bahwa untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat, meningkatkan mutu dan keandalan, dan mendapatkan biaya penyediaan tenaga listrik yang lebih optimal, PLN dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri. Dalam hal PLN akan membeli kelebihan tenaga listrik maka harga pembelian tenaga listrik memerlukan persetujuan pemerintah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 42 angka 23 (Pasal 33) UU 6 Tahun 2023 yang mengatur bahwa: “Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar; prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” Harga pembelian tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik tidak melebihi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan setempat. Hal ini dapat membantu dalam menurunkan BPP pembangkitan setempat. Bahwa sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU Cipta Kerja bersifat regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 42 angka 23 (Pasal 33) UU 6 Tahun 2023). Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR (Pasal 42 angka 24 (Pasal 34 ayat 1) UU 6 Tahun 2023), penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri merupakan kewenangan Pemerintah (Pasal 42 angka 4 (Pasal 5 ayat 1 huruf k) UU 6 Tahun 2023), dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu (Pasal 42 angka 3 (Pasal 4 ayat 3) UU 6 Tahun 2023. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pengaturan APBN telah dipertimbangkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan tenaga listrik. e. angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2), 388 1. Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip Usaha Yang Sehat 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuannya atas jual tenaga Listrik dan sewa jaringan tenaga Listrik. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 42 angka 23 bertentangan dengan UUD 1945 karena penyewaan transmisi oleh pihak lain baik untuk digunakan dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan swasta dan diperjualbelikan membuat kerentanan sistem transmisi interkoneksi sehingga dapat menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat menyebabkan listrik padam serta merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa terkait dengan transmisi sesuai Pasal 42 angka 4 (Pasal 5 ayat (1) huruf j) UU Cipta Kerja, Pemerintah memiliki kewenangan dalam penetapan persetujuan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan. Dalam Pasal 42 angka 23 (Pasal 33) UU Cipta Kerja diatur bahwa “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.Substansi utama pengaturan dalam Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja tidak terdapat perubahan dari ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2009. 2. Bahwa penyewaan transmisi tidak akan menyebabkan terganggunya sistem interkoneksi, karena terkait hal ini Pemerintah telah mengatur pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan dan keandalan sistem. Dalam hal pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan pada sistem interkoneksi, pengaturan operasi sistem pada jaringan transmisi tetap dilakukan oleh operator pada sistem terbesar 3. Bahwa untuk menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan efisien serta dalam rangka mendorong peran pembangkit energi baru dan terbarukan dalam jaringan sistem tenaga 389 listrik, Pemerintah juga telah mengatur pembangkit energi baru dan terbarukan dalam aturan jaringan sistem tenaga listrik (grid code). 4. Bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam Pasal ini sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik dan bukan untuk merugikan masyarakat dengan dalil menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat menyebabkan listrik padam dan merugikan kepenitngan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, Seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 5. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas, dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan kerentanan sistem interkoneksi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dewasa ini telah muncul pemikiran untuk percepatan pemanfaatan EBT dengan cara penerapan power wheeling. Berdasarkan narasi perundang- undangan yang ada disektor ketenagalistrikan (UU No. 30 tahun 2009 maupun PP No 14 tahun 2012) bahasa power wheeling belum secara spesifik ditemukan tetapi pengertian sewa jaringan transmisi ataupun jaringan distribusi telah memiliki landasan. Tidak ada penjelasan lebih rinci bahwa sewa jaringan itu untuk memfasilitasi pemanfaatan EBT. Walaupun demikian ruang sewa jaringan yang telah diamanahkan di dalam perundang-undangan dan peraturan yang ada dapat saja dimanfaatkan untuk percepatan pemanfaatan EBT. Yang perlu diperhartikan di dalam implementasi sewa jaringan sesuai dengan UU No 30 tahun 2009 bab 10 terkait harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik seperti tercantum pada pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Sebagaimana dalam pasal 33 ayat 1 dijelaskan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Selain pasal 33 ayat 1 menjadi pegangan untuk melaksanakan prinsip usaha yang sehat, ketentuan teknis penyewaan juga 390 diatur dalam PP No 14 tahun 2012 pasal 4 ayat 2 yang menyatakan kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi. Selanjutnya di dalam pasal 4 ayat 3 dijelaskan bahwa pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. Berdasarkan pengertian dari ketentuan yang ada bahwa pelaksanaan sewa jaringan harus melalui proses business to business (B2B) yang tetap memberikan jaminan kesehatan pemilik usaha jaringan, pemilik pembangkit maupun pelanggan yang akan menerima manfaat. Pemerintah dalam hal ini sesuai hak dan kewenanganya untuk menetapkan harga sewa jaringan harus terlebih dahulu mengikuti kajian yang telah menjadi kesepakatan antara pemilik jaringan dan penyewa jaringan, sehingga implementasi pemanfaatan sewa jaringan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH., MH. Atas permintaan dari Presiden melalui Kuasa Presiden dalam Perkara Nomor: 39/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, bersama ini dengan hormat disampaikan keterangan tertulis saya sebagai berikut: Bahwa keterangan ini disusun berdasarkan keilmuan yang dikuasai ahli yaitu ilmu hukum. Pendekatan keilmuan yang dimaksud adalah konsep dan teori. Dalam hal ini, konsep dan teori ilmu hukum. Hukum secara ilmu dipahami dapat didekati dengan berbagai cara seperti pendekatan yuridis dogmatik ataupun pendekatan yang menyatakan hukum itu sebagai suatu cerminan kepentingan. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun dalam memecahkan persoalan hukum, secara keilmuan ada beberapa hal yang perlu dipegang dan dilaksanakan. Pertama, kehendak menemukan kebenaran, baik atas dasar yuridis maupun atas dasar konsep atau teori yang telah diterima oleh nalar yang wajar. Kedua; kehendak menyelesaikan persoalan, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Ketiga, dapat diterima secara 391 wajar. Sesuatu akan diterima secara wajar kalau melahirkan kegunaan. Kegunaan sebagaimana dimaksud tercapai apabila penerapan hukum dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan konsep hukum, sesuai dengan pengertian- pengertian yang terkandung dalam suatu kaidah hukum. Berdasarkan perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada Perkara Nomor: 39/PUU-XXI/2023, ahli menilai terdapat pertanyaan pokok yang di uji konstitusionalitasnya, antara lain: 1. Apakah pengaturan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 angka 6 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945? 2. Apakah ketiadaan peran DPR dalam penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945? 3. Apakah penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dilakukan di wilayah yang belum terjangkau oleh BUMN Ketenagalistrikan dan pengaturan mengenai penetapan harga sewa jaringan tenaga listrik bertentangan dengan UUD 1945? Atas, tiga persoalan yang di uji konstitusional tersebut, ahli memiliki pendapat sebagai berikut: Terhadap persoalan pertama, ahli memandang bahwa sesuai dengan perkembangan terkini, konsep penguasaan negara memiliki dua pendekatan, pertama, pendekatan satu kesatuan tindakan dan kedua, pendekatan bertingkat berdasarkan efektivitasnya. Selain dua pendekatan tersebut, terdapat prinsip dasar relasi hubungan antara pemerintah (melalui Badan usaha milik negara atau daerah) dengan swasta dalam upaya memenuhi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang akan ahli uraikan. Di dalam pendekatan pertama, konsep penguasaan negara harus dimaknai luas sebagai konsep hukum publik yang mengutamakan penguasaan kolektivitas rakyat atas sumber cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dimana, terdapat mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga kewenangan negara berbentuk perizinan, lisensi, dan konsesi, perumusan legislasi dan regulasi, mekanisme pemilikan saham dalam pengelolaan (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam 392 manajemen BUMN atau BHMN merupakan suatu keniscayaan sebagai bentuk penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat. Pendekatan ini yang kemudian disebutkan Mahkamah dalam Para 3.12 Putusan No. 36/2012, hlm. 101 sebagai pendekatan satu kesatuan tindakan. Pendekatan ini menjadikan pemerintah (atau melalui BUMN) dapat mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezicht houden daad) dalam satu kesatuan tindakan. Di dalam pendekatan kedua, konsep penguasaan negara memiliki opsi pendekatan, yaitu pendekatan bertingkat berdasarkan efektivitasnya. Pendekatan ini dijelaskan oleh Mahkamah dengan menentukan bahwa terdapat tingkatan dalam memahami konsep penguasaan negara. Bentuk penguasaan peringkat pertama adalah negara melakukan pengelolaan langsung. Dengan asumsi akan memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila pengelolaan langsung. Peringkat kedua adalah negara kemampuan negara dalam membuat kebijakan dan pengurusan, peringkat ketiga atau “selemah-lemahnya iman” adalah melalui tersedianya kewenangan pengaturan dan pengawasan. (Para 3.12 Putusan No. 36/2012, hlm. 101-102). Pemaknaan konsep penguasaan negara juga mengalami moderasi ketika Mahkamah menyatakan dalam berbagai putusannya mengenai keterlibatan pihak swasta dalam pengusahaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Mahkamah memiliki pendirian untuk tidak menolak atau melarang keterlibatan swasta sepanjang masih dalam batas-batas penguasaan oleh negara atau dalam pengertian bahwa negara (pemerintah) masih memegang kendali. Bahkan dengan keterlibatan swasta nasional atau asing yang tidak dilarang, maka keterlibatan masyarakat secara swadaya atau koperasi dinyatakan dilarang. (Para 3.12 Putusan No. 111/2015, hlm. 111). Berdasarkan kerangka pemaknaan yang demikian itu, maka ahli memandang bahwa bentuk pengusahaan yang berdasarkan pada konsep penguasaan negara dapat memiliki manifestasi, antara lain: (1) Pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan sendiri oleh negara (pemerintah) secara langsung; (2) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara dalam satu kesatuan tindakan; dan 393 (3) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh swasta dengan pendekatan penguasaan negara yang bertingkat dan sepanjang negara (pemerintah) masih memegang kendali. Ketika menggunakan kerangka berpikir sebagaimana terurai, maka ahli memandang, satu-satunya bentuk manifestasi yang tidak sesuai dengan konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945 adalah ketika bentuk pengusahaan dan penguasaan sumber cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sepenuhnya diserahkan kepada swasta dengan menghilangkan kontrol negara atau sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme pasar. Dengan berpegang teguh pada kerangka pikir tersebut, terhadap pertanyaan pertama, maka Ahli menilai Pasal 42 angka 6 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tidak termasuk ke dalam bentuk manifestasi yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan beberapa argumentasi mendasar, antara lain: Pertama, bentuk manifestasi pengusahaan dan penguasaan yang diformulasikan dalam Pasal 42 angka 6 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 merepresentasi kemungkinan tiga bentuk manifestasi konsep penguasaan negara yaitu (1) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan sendiri oleh negara (pemerintah) secara langsung; (2) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara dalam satu kesatuan tindakan; dan (3) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh swasta dengan pendekatan penguasaan negara yang bertingkat dan sepanjang negara (pemerintah) masih memegang kendali. Selain itu dalam Pasal 42 angka 2 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menegaskan bahwa “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” Sehingga secara prinsip bentuk manifestasi pengusahaan dan penguasaan sebagaimana Pasal 42 angka 6 UU a quo mencerminkan konsep penguasaan negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kedua, Pasal 42 angka 4 UU a quo mengatur pembagian kewenangan mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezicht houden 394 daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara spesifik bahkan terdapat kewenangan-kewenangan yang mencerminkan penguasaan negara seperti kewenangan Pemerintah pusat dalam penetapan standar, pedoman dan kriteria di bidang ketenagalistrikan, penetapan pedoman tarif dan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, berbagai kewenangan perizinan penyediaan tenaga listrik hingga penetapan sanksi administratif. Ahli memandang bentuk-bentuk kewenangan yang dirumuskan memberikan kepastian posisi pemerintah pusat maupun daerah sebagai subjek dalam konsep penguasaan negara dibandingkan dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dibatalkan oleh Mahkamah. Di dalam UU Ketenagalistrikan 2002 tersebut, bahkan penjabaran kewenangan yang demikian itu tidak dirumuskan sedemikian jelasnya seperti dalam UU a quo. Ketiga, Pasal 42 angka 6 a quo mengatur mengenai opsi pengelolaan dan bukan menetapkan satu bentuk pengelolaan. Formulasi pengaturan yang demikian ini menegaskan bahwa adanya keragaman bentuk dan formula pengelolaan yang berujung kepada bentuk manifestasi pengusahaan dan penguasaan sebagaimana dijelaskan dimuka, sehingga Pasal 42 angka 6 UU a quo tidak menggunakan prinsip yang serupa sebagaimana ditentukan dalam UU Ketenagalistrikan 2022. Di samping itu bahkan ahli menilai bahwa semisal peluang keterlibatan selain BUMN, seperti yang telah ditentukan oleh UU seperti BUMD, Badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik justru berpotensi berdampak kepada lingkungan disebabkan minimnya inovasi disebabkan minimnya insentif yang cukup untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau sumber energi terbarukan dikarenakan proses pengembangan menuju transisi energi dihadapkan dengan kebutuhan penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pelibatan berbagai pihak selain BUMN semata, mempunyai makna pencegahan risiko sistemik jika terjadi kegagalan operasional, karena tidak ada alternatif yang bisa mengambil alih penyediaan listrik. Berdasarkan argumentasi tersebut, ahli memandang bahwa pelibatan pihak selain BUMN, tidak menghilangkan kontrol negara maupun pemerintah dalam upayanya untuk memenuhi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terhadap pertanyaan kedua, berkenaan dengan ketiadaan Peran DPR dalam penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan, maka ahli berpendapat bahwa Rencana umum ketenagalistrikan merupakan bentuk instrumen hukum administrasi 395 dalam menentukan tujuan pemerintahan, secara doktrinal, unsur-unsur norma rencana pada umumnya memiliki unsur schriftelijke (tertulis), Beluit of handeling, inhhoudende een keuze (keputusan atau tindakan), Door een bestuurorgaan (oleh organ pemerintah), Van op de toekomst gerichte (ditujukan pada waktu yang akan datang), Van een ongelijksoorting karakter (memiliki sifat yang tidak seragam, sejenis), Samenhang (keterkaitan seringkali secara pragmatis), dan Al dan niet voor een bepalde duur (untuk jangka waktu tertentu). Instrumen yuridis berupa rencana, secara doktrin, juga dapat dibagi berdasarkan waktu, tempat, bidang hukum, sifat, metode, dan sarana. Berdasarkan waktu, perencanaan dibedakan dalam rencana jangka panjang, menengah, dan pendek Berdasarkan tempat yaitu perencanaan pada tingkat dimana rencana itu diimplementasikan seperti rencana pada pemerintahan pusat, provinsi dan kota/kabupaten, ataupun rencana-rencana sektoral. Berdasarkan pembidangan , maka dikualifikasi berdasarkan bidang perencanaan seperti, rencana tata ruang, ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Berdasarkan sifatnya , terdiri dari perencanaan sektoral, perencanaan berdasarkan bidangnya, dan perencanaan integral. Berdasarkan metodenya, rencana dibedakan antara perencanaan akhir dan perencanaan proses. Berdasarkan sarananya, pelaksanaan rencana juga memerlukan instrumen yuridis, finansial, dan organisasi. Sehingga rencana sebagai instrumen yuridis memiliki fungsi alokasi sumber daya yang sangat penting dalam memfungsionalisasikan sumber daya finansial dan organisasi pemerintahan. Berdasarkan kerangka berpikir yang demikian itu, maka ahli menilai rencana umum ketenagalistrikan merupakan instrumen hukum administrasi dalam menentukan tujuan pemerintahan memuat waktu pencapaian, tempat perencanaan, sifat dan metode pemenuhan capaian yang dituju di bidang ketenagalistrikan nasional. Rencana tersebut kemudian akan menentukan sarana pencapaiannya, instrumen yuridis pelaksanaannya, dukungan finansial serta organisasi. Berdasarkan hal yang demikian itu, secara hakikat organ yang menyusun rencana sebagaimana dimaksud tepatnya disusun oleh Pemerintah sebagai organ yang memiliki fungsi menjalankan pemerintahan. Secara historis, norma yang mengatur mengenai rencana ketenagalistrikan pertama kali muncul dalam UU Ketenagalistrikan 1985 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyusun rencana umum ketenagalistrikan 396 secara menyeluruh dan terpadu. Di dalamnya tidak terdapat peran DPR melainkan adanya kewajiban memperhatikan pikiran dan pandangan yang bidup dalam masyarakat. ketentuan semacam ini bahkan tidak ada dalam Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia ("Bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit in Nederlandsch-Indie"). Lalu dalam UU Ketenagalistrikan 2002 ditentukan adanya kewenangan menyusun rencana yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ditentukan Pemerintah wajib mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan pendapat serta masukan dari masyarakat. Baru setelah UU Ketenagalistrikan 2009 menggunakan istilah Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan dapat ditetapkan setelah Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perubahan kemudian terjadi setelah UU No. 6 Tahun 2009 yang mengubah UU Ketenagalistrikan 2009 menghilangkan peran DPR sebagai tempat berkonsultasi. Ahli berpendapat Pasal 42 angka 5 UU a quo memiliki maksud untuk melakukan sinkronisasi dan simplifikasi administratif dalam penyusunan RUKN disebabkan dalam RUKN sendiri merupakan bentuk implementasi Kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional sendiri ditentukan berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi) yang disusun dengan klausula yang serupa dengan UU ketenagalistrikan 2002. Sehingga hilangnya tahapan konsultasi dengan DPR tidak serta merta menghilangkan kewenangan DPR dalam pengawasan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Ahli justru berpandangan bahwa apabila tahapan konsultasi dengan DPR masih tersedia, justru tidak menjadi tidak sejalan dengan RUEN yang justru ditetapkan tanpa dilakukan setelah konsultasi dengan DPR sedangkan RUKN justru lebih bersifat implementatif dibandingkan dengan RUEN. Terhadap pertanyaan ketiga, yaitu berkenaan dengan apakah penjualan kelebihan tenaga listrik dan praktik sewa jaringan tenaga listrik bertentangan dengan UUD 1945, maka ahli memandang kedua hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 42 angka 15 dan Pasal 42 angka 23 Lampiran UU a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945 disebabkan beberapa argumentasi, antara lain: 397 Pertama, terhadap penjualan kelebihan tenaga listrik yang diatur dalam Pasal 23 UU Ketenagalistrikan 2009 kemudian diubah dalam Pasal 42 angka 15 UU Lampiran a quo merupakan bentuk pengaturan yang menyesuaikan perubahan sebagaimana ditentukan dalam 42 Lampiran UU a quo secara keseluruhan (re-regulated), sehingga Pasal 42 angka 15 Lampiran UU a quo mengatur kebolehan mengenai pemegang Izin berusaha tenaga listrik untuk kepentingan sendiri menjual kelebihan tenaga listrik yang ada padanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Ahli menilai norma kebolehan ini dimaksudkan untuk Pemegang Izin berusaha tenaga listrik kepentingan umum dapat mampu dengan optimal memenuhi tujuan pengelolaannya dalam penyediaan tenaga listrik. Norma kebolehan ini sendiri harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Artinya untuk kaidah pertama menunjukan kebolehan ini sendiri tidak mandiri melainkan perlunya persetujuan Pemerintah. Bahkan dalam dalam Pasal 42 angka 15 Lampiran UU a quo juga menentukan bahwa kebolehan sebagaimana ditentukan sebelumnya, baru bisa dilakukan (dapat dilakukan dalam hal) wilayah yang dimaksud belum terjangkau oleh Pemegang Izin berusaha tenaga listrik kepentingan umum saja. Ahli menilai bahwa apabila dikaitkan dengan konsep penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tercermin dalam norma ini. Adanya norma yang membolehkan yang dikombinasikan dengan kewenangan persetujuan sebagai prasyarat satu dan sepanjang berada pada wilayah yang belum terjangkau sebagai prasyarat dua, jelas menunjukan bahwa pembelian kelebihan tenaga listrik tidak bersifat wajib. Selain itu, bahkan penilaian harga jual pembelian kelebihan listrik harus berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang merujuk kepada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 42 angka 23 Lampiran UU a quo). Ahli menilai justru apabila frasa “dapat” dalam Pasal 42 angka 15 ayat (2) UU a quo dihapuskan justru merubah norma yang sebelumnya bermakna boleh, berubah menjadi wajib, karena yang sebelumnya “dapat dilakukan dalam hal” menjadi “dilakukan dalam hal” yang memiliki makna wajib dilakukan ketika prasyarat-prasyarat tersebut dipenuhi. Dengan demikian, justru akan memberikan pembebanan kewajiban pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) yang sebelumnya bersifat fakultatif. 398 [2.4.3] Selain kedua ahli tersebut diatas, Presiden juga telah menyampaikan keterangan tertulis 2 (dua) ahli yang masing-masing bernama Prof.Mohamad Ikhsan SE., MA., Ph.D., dan Eka Satria yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut: 1. Prof. Mohamad Ikhsan SE., MA., Ph.D., Kebutuhan listrik di Indonesia baik bagi masyarakat umum dan pelaku usaha dengan kapasitas penyediaan listrik yang dapat disediakan oleh PLN. Pemenuhan kebutuhan energi, termasuk listrik, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi hanya dapat terjadi jika kenaikan permintaan listrik dapat dipenuhi. Hal ini menjadi krusial dalam konteks aspirasi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, lepas dari jeratan middle income trap. Untuk melihat perbandingan Indonesia dibanding dengan negara lain, kita bisa melihat konsumsi per kapita beberapa negara seperti yang terlihat di Tabel 1 berikut. Dari sisi konsumsi per kapita, konsumsi listrik Indonesia sebagai negara berkembang (emerging country), masih di bawah beberapa negara lain seperti 399 China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian Indonesia belum semaju mereka, terutama dari kegiatan industri yang membutuhkan energi besar/energy-intensive industries. Proyek hilirisasi yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemerintah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang akan membutuhkan listrik lebih besar yang harus segera diantisipasi. Contoh lainnya adalah pertumbuhan bisnis data center juga sangat membutuhkan pasokan listrik yang besar dan handal. Kebutuhan listrik di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk kepentingan umum maupun pelaku usaha. Untuk kepentingan umum, masih ada beberapa segmen masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang sulit dijangkau, yang belum mendapatkan akses listrik. Rasio elektrifikasi Indonesia saat ini telah mencapai 99,8 %, dimana masih ada sekitar 140 desa yang belum terlistriki. Kebutuhan listrik untuk kepentingan umum, khususnya rumah tangga, akan naik sejalan dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat, misal kebutuhan akan AC, peralatan elektronik modern rumah tangga dan home charging, selain kebutuhan penerangan. Untuk kegiatan usaha masyarakat, kegiatan ekonomi akan sangat terbantu oleh adanya listrik, misal cold storage untuk nelayan. Untuk kegiatan usaha kecil menengah juga demikian, misal untuk kedai restoran, penginapan, dan turisme. Untuk pemenuhan kebutuhan listrik di sektor industri akan sangat tergantung dari kegiatan investasi baik yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri (foreign direct investment/FDI). FDI sangat dibutuhkan jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% yang menjadi prasyarat bagi tercapainya Indonesia menjadi negara maju sebelum tahun 2045. Adalah jelas jika Indonesia ingin menjadi tujuan investasi, maka ketersediaan Listrik menjadi salah satu prasyarat yang penting. Untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan listrik seperti yang dijelaskan di atas, proses perencanaan yang akan menghasilkan proyeksi kebutuhan menjadi sangat penting. PLN menyiapkan perencanaan bergulir untuk sepuluh tahun ke depan yang tercantum di dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang merupakan rujukan bagi PLN 400 untuk melakukan investasi utamanya, untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, maupun kebutuhan instalasi lainnya, seperti gardu induk, trafo, dsb. Saat ini, PLN masih mengacu pada RUPTL 2021- 2030, yang akan segera dimutakhirkan menjadi RUPTL 2024- 2033. Proses perencanaan ini perlu diperbaiki selalu sehingga deviasi berbedanya proyeksi dengan realisasi tidak besar. Kondisi realisasi kebutuhan yang lebih besar dari rencana (proyeksi kebutuhan) akan mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan pasokan yang bisa menyebabkan terganggunya keandalan pasokan, yang dapat menyebabkan pemadaman bergilir. Sebaliknya, kelebihan pasokan akibat realisasi di bawah proyeksi akan menyebabkan terjadinya surplus kapasitas yang dapat mengakibatkan PLN perlu menanggung biaya tambahan seperti adanya take or pay (TOP) pembelian listrik dari swasta (independent power producer/IPP). Pertumbuhan kebutuhan listrik yang dilayani oleh PLN rata-rata meningkat sebesar 4,4 % per tahun selama 5 tahun terakhir. Apabila tidak ada bencana Covid-19, persentase tersebut tentunya akan jauh lebih besar. Gambar 1 menunjukkan kebutuhan listrik di Indonesia yang dipasok oleh PLN selama tahun 2019 sds 2023. Kebutuhan listrik tersebut dipasok melalui pembangkit yang disalurkan oleh PLN kepada konsumen akhir. PLN menentukan dan mengatur porsi 401 pembangkit baik milik PLN maupun milik swasta (Independent Power Producer/IPP) agar dalam operasi pembangkitan dapat dilakukan secara ekonomis dan andal. Pada tahun 2023, kebutuhan listrik rumah tangga masih merupakan porsi terbesar dibandingkan dengan kebutuhan listrik yang lain. Porsi kebutuhan listrik untuk rumah tangga, industri, bisnis dan jenis kebutuhan lain-lain masing masing adalah 42%, 31%, 20% dan 7%. 2. Keberadaan / peran swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan umum (baik masyarakat/sasta) dilihat dari pengalaman empiris yang terjadi di negara lain. Dalam pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia, PLN sebagai BUMN mendapatkan prioritas utama untuk melakukan investasi dalam rangka pemenuhan permintaan listrik. Dalam praktiknya, PLN tidak mempunyai kecukupan modal untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut dan untuk itu peran sektor swasta sangat diperlukan agar kebutuhan listrik terpenuhi. Peran swasta dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan sendiri, misalnya melalui aplikasi wilayah usaha (Wilus) yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah, cq Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), atau melalui PLN dengan mekanisme pembangunan kapasitas pembangkit yang listriknya dijual ke PLN (dengan mekanisme kontrak, atau biasa disebut power purchase agreement/PPA). Pembangkit swasta ini biasa disebut independent power producer (IPP). Peran swasta dalam penyediaan tenaga listrik di PLN terdapat pada sektor pembangkitan. Gambar-2 menunjukkan komposisi produksi pembangkitan PLN dan Swasta (IPP) selama lima tahun tahun terakhir. Porsi swasta terlihat semakin besar tumbuh dari 32,4% menjadi 44,3%. 402 Peran listrik swasta di negara ASEAN rata-rata dimulai pada dekade tahun 1990. Meskipun secara harga listrik swasta lebih mahal dibandingkan dengan listrik yang dibangun sendiri oleh perusahaan listrik, namun keberadaan listrik swasta akan membantu penyediaan tenaga Listrik terjaga dari sisi keandalan dan ekonomis. Hal ini antara lain karena untuk : a. Memenuhi kebutuhan listrik yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan negara negara maju; b. Membantu untuk mengurangi beban fiskal dari negara, dan juga keterbatasan kemampuan perusahaan listrik yang terbatas; b. Mengurangi risiko terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek pembangkit; c. Meningkatkan proses transfer teknologi dan knowledge exchange. 3. Implementasi mekanisme take or pay (TOP) dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan kaitannya dengan keuangan PLN dilihat dari aspek keekonomian Struktur kontrak pada PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan swasta terdiri dari 4 komponen utama, yaitu komponen biaya kapasitas, komponen biaya pemeliharaan tetap, komponen energi, dan komponen biaya pemeliharaan variabel. 403 Komponen biaya kapasitas merupakan komponen biaya untuk mengembalikan biaya investasi Pembangkit termasuk biaya modal, biaya finansial dan margin keuntungan. Komponen biaya kapasitas akan dibayarkan selama Pembangkit pada kondisi siap dioperasikan. Komponen ini merupakan take or pay dari sisi PLN, mengingat selama pembangkit dalam kondisi siap dioperasikan, PLN harus membayar biaya kapasitas meskipun PLN tidak mengoperasikan karena kebutuhan listriknya sudah mencukupi. Take or Pay diperlukan oleh pihak IPP untuk memastikan bahwa modal yang sudah dikeluarkan dapat dikembalikan pada saat kontrak PJBL selesai. Apabila klausal take or pay dihilangkan, harus ada mekanisme yang mamastikan bahwa pengembalian modal dari pihak pemilik IPP dapat dipastikan terjadi. Karena jika tidak maka pihak swasta tentunya tidak akan bersedia untuk melakukan investasi tersebut. 4. Mekanisme unbundling dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan kaitannya dengan fungsi penguasaan negara serta keuangan negara Meskipun struktur industri tenaga listrik saat ini tidak mengijinkan adanya ’unbundling’ yang merupakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik, namun peran swasta untuk penyediaan tenaga listrik secara praktik sudah terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin besarnya kepemilikan pembangkit sebagai IPP, dan kepemilikan wilayah usaha (Wilus) di luar PLN. Peran IPP semakin meningkat, dari sisi produksi meningkat dari 32,4% di tahun 2019 menjadi 44,3% di tahun 2023. Namun hal ini bukan berarti kontrol Pemerintah berkurang mengingat proses pengadaan dari IPP dilaksanakan secara kompetitif melalui tender. Pemerintah juga sudah memberikan ijin kepada swasta untuk mendapatkan wilayah usaha di luar PLN. Terdapat paling tidak 55 wilayah usaha yang sudah diberikan ijin oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk dapat beroperasi dan melakukan jual beli listrik kepada konsumen. Meningkatnya peran swasta dalam memiliki wilayah usaha tersendiri bukan berarti kontrol Pemerintah semakin berkurang atau hilang dalam penyediaan 404 tenaga listrik. Hal ini mengingat bahwa penetapan tarif masih memerlukan ijin dari Pemerintah. Peran swasta masih diperlukan dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia, hal ini terutama karena tingginya investasi kebutuhan infrasruktur tenaga listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik di masa yang akan datang, terlebih lagi mengingat Indonesia sudah meratifikasi Perjanjian Paris untuk memenuhi target Transisi Energi. Sesuai dengan hasil perhitungan JETP dalam laporannya bulan Nop 2023, menyatakan Bahwa kebutuhan investasi untuk tahun 2023 – 30 diperkirakan sebesar USD97 milyar, dan utk tahun 2023-50 sebesar USD580 Milyar, atau rata-rata dibutuhkan sekitar Rp200 – 300 Trilyun per tahun. Dengan nilai investasi sebesar itu, Pemerintah maupun PLN tidak akan mampu untuk membangun sendiri infrastruktur ketenagalistrikan. Kerjasama luar negeri yang akan memberikan bantuan pembangunan di sektor tenaga listrik juga sangat terbatas. 5. Potensi kebutuhan listrik negara tetangga (Singapura) yang sedang dilakukan penjajakan untuk dapat dipenuhi dari penyediaan tenaga listrik yang berasal dari Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia Kebutuhan listrik di Singapura pada tahun 2022 adalah sebesar 54,9 TWh, dengan kebutuhan terbesar di sisi industri (41,3%), Bisnis (38,%), kemudian Rumah 405 Tangga (14,4%), lain lain sebesar 5,7%. Kebutuhan lstrik ini dibandingkan dengan Indonesia adalah sebesar 20%. Penyediaan tenaga listrik di Singapura dilakukan dengan sistem pasar, yaitu setiap pembangkit dapat menentukan harga melalui tender (bidding) setiap 30 menit. Sesuai market, operator akan menentukan pembangkit yang akan digunakan untuk melayani konsumen. Demikian juga dari sisi kebutuhan, yang diwakili oleh retail akan menawarkan harga pembelian tenaga listrik. Market Operator dalam hal ini adalahEMA (Energy Market Authority) akan menentukan pembangkit mana yang dipilih, dan retail mana yan akan mendapatkan listrik pada tingkat harga hasil tender/bid. Tarif listrik untuk rumah tangga diawasi oleh EMA, dan disesuaikan dengan kondisi pasar untuk setiap periode tertentu. Tarif rumah tangga pada Q4 tahun 2023 adalah sebesar Sing$ 2.8/kWh, atau sekitar Rp32.500/kWh. Sedangkan tarif di Indonesia adalah sebesar Rp1.352 – 1.699 /kWh. Ekspor ke Singapura memberikan keuntungan bagi perusahaan listrik di Indonesia mengingat harga di Singapura jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif di Indonesia. Potensi untuk melakukan ekspor dapat dilakukan di wilayah Batam maupun Sumatera. Namun dalam menentukan kebijakan mengenai ekspor, perlu dipertimbangkan agar mengutamakan kecukupan kebutuhan pasokan di sistem yang akan melakukan ekspor, sebelum melakukan ekspor. Saat ini, Singapura sangat membutuhkan listrik yang berasal dari energi terbarukan, yang merupakan syarat dari beberapa perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang membutuhkan pasokan listrik dari energi terbarukan 100 persen (RE100 companies). Dengan keterbatasan lahan dan sumber energi terbarukan, Singapura perlu mendapatkan pasokan dari negara lain, khususnya negara tetangga seperti Indonesia. Tanpa akses pada listrik yang berasal dari energi terbarukan, kemampuan Singapura untuk mengembangkan ekonominya menjadi terbatas. Sebagai contoh, Singapura terpaksa melakukan moratorium untuk menambah pusat data (data center) dari tahun 2019-2023. Saat ini moratorium sudah tidak diberlakukan tapi penambahan kapasitas pusat data baru sangat dibatasi, karena sebenarnya preferensinya adalah menggunakan listrik yang berasal dari energi 406 terbarukan. Pemenuhan kebutuhan listrik yang berasal dari energi terbarukan oleh Singapura akan dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha Indonesia dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di beberapa pulau yang berbatasan dengan Singapura. 2. Eka Satria Tumbuhnya perekonomian Indonesia mendorong kenaikan permintaan terhadap energi listrik beberapa tahun mendatang. Perekonomian Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi yang pesat. Pertumbuhan ini berdampak pada peningkatan kebutuhan akan energi, termasuk listrik, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini juga diiringi oleh peningkatan signifikan dalam kebutuhan energi. Data dari Bank Dunia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki hubungan erat dengan peningkatan kebutuhan listrik sebagai indikator kebutuhan energi. Selama dekade terakhir, kebutuhan listrik terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3% per tahun, yang sebanding dengan dua kali lipat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan rata-rata sekitar 6% per tahun. Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Kementerian ESDM, kebutuhan listrik di proyeksikan dapat mencapai rentan 1600 TWh sampai lebih dari 2.000 TWh di tahun 2060. Kebutuhan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan semakin tinggi kedepannya dan juga mempertimbangkan kenaikan kebutuhan / demand yang didorong oleh pertumbuhan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) ke depannya. 407 Dengan tingginya pertumbuhan kebutuhan listrik tersebut, berdasarkan data dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Kementerian ESDM, dan International Renewable Energy Agency (IRENA), untuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) Indonesia, diperkirakan dana yang dibutuhkan secara kumulatif berkisar USD 800 — 1.380 milyar sampai dengan tahun 2050, atau secara rata-rata berkisar USD 30 — 40 milyar per tahun. Namun, realisasinya penanaman modal dibidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan infrastruktur ketenagalistrikan masih jauh dibawah target. Pada tahun 2022, penanaman modal dibidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan energi efisiensi di Indonesia hanya sebesar USD 1.6 milyar dan penanaman modal untuk infrastruktur jaringan listrik berkisar USD 2.4 milyar. 408 Oleh karena itu, untuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) Indonesia dan mencapai mencapai target penanaman modal yang diperlukan, diperlukan kolaborasi antara pihak Pemerintah khususnya PLN dengan pengembang swasta dalam merealisasikan serta mengeksekusi proyek- proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) ini. Hal ini memerlukan kerja sama para pihak terkait dalam mengidentifikasi peluang penanaman modal, mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul, serta memperkuat kerangka kerja regulasi yang mendukung bagi penanaman modal dalam sektor energi terbarukan dan infrastruktur ketenagalistrikan. Kerja sama yang solid antara sektor publik dan swasta akan menjadi kunci untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia. Kapasitas penyediaan listrik dan penyediaan infrastruktur perlu dipercepat agar dapat mengantisipasi kenaikan permintaan listrik. Pihak industri atau dunia usaha memerlukan pasokan listrik yang andal serta dengan harga yang kompefltif (biaya energi adalah salah satu komponen biaya produksi yang cukup besar sekitar 30—40% dari total biaya produksi, hampir di semua industri dan manufaktur). PLN memang sudah dapat memberikan layanan yang premium (stabil dengan dua gardu induk, anĞ kedip), tetapi masih dalam jangkauan yang terbatas. Bahkan untuk beberapa industri seperti smelter membutuhkan ketersediaan listrik dengan tarif listrik yang kompetiÜf agar mencapai keekonomian penanaman modal yang optimal dan memiliki daya saing yang tinggi. Diperkirakan kebutuhan pasokan listrik akan meningkat dengan pertumbuhan penduduk, industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 di tahun-tahun ke depan. Saat ini beberapa daerah sudah mengalami defisit atau kondisi cadangan pasokan (reserve margin) di bawah tingkat aman, yaitu di bawah 30%. Untuk memenuhi kebutuhan energi / listrik ke depan, akan diperlukan penanaman modal yang cukup masif, dan dengan mempertimbangkan subsidi listrik yang terus naik, ini akan melebihi kemampuan PLN dan juga pemerintah sehingga masih diperlukan peranan pihak swasta untuk pengembangan pembangkit listrik baru, termasuk pembangkit renewables yang diperlukan untuk memenuhi target Net hero Emission (NZE) Pemerintah. Selain itu penyebaran pasokan listrik (rasio elektrifikasi) di seluruh Indonesia juga masih menjadi permasalahan, dan ini juga memerlukan penanaman modal yang cukup signifikan. 409 Sebagai agen Pemerintah, peranan PLN diharapkan bisa lebih fokus pada pemerataan pasokan listrik di seluruh negeri dengan pembangunan infrastruktur transmisi, distribusi dan gardu induk sehingga seluruh masvarakat Indonesia bisa mendapatkan akses energi listrik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sedangkan penambahan kapasitas pembangkit baru diharapkan dari peran serta pihak swasta dengan peningkatan penanaman modal di dalam negeri. Meskipun PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai penyedia listrik utama di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik, namun kapasitas penyediaan listrik masih belum cukup memadai untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang cepat dan adanva keterbatasan dalam infrastruktur kelistrikan.Pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah dan besar membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan memadai untuk menjalankan operasionalnya. Namun, ketidakstabilan dan ketidaksediaan pasokan listrik dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan bisnis. Sebagai akibatnya, beberapa pelaku usaha harus mencari alternatif sumber daya energi atau menanamkan modalnya dalam sistem cadangan dan pemulihan daya, contohnya genset, pembangkit captive dan sistem penyimpanan (baterai). Selain itu, ada juga tantangan dalam mendistribusikan listrik secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Infrastruktur yang terbatas dan biaya yang tinggi untuk memperluas jaringan listrik menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan listrik di daerah- daerah tersebut. Sebagai negara kepulauan yang sudah lama mengembangkan perekonomian secara terpisah di beberapa pulau, infrastruktur jaringan listrik di lndonesia tersebar di setiap kelompok pulau. Namun, Indonesia membutuhkan jaringan listrik yang lebih kuat antar kelompok pulau untuk optimalisasi distribusi tenaga listrik dari satu kelompok pulau ke yang lain dengan mudah. Untuk menggambarkan kondisi saat ini, sistem tenaga listrik di kelompok pulau Jawa dan Bali adalah jaringan yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 64% dari total pembangkit tenaga listrik nasional. Sementara itu, di daerah yang terpencil hanya terdapat jaringan listrik kecil yang mengandalkan bahan bakar diesel dan tenaga surya sebagai sumber pembangkit listrik. 410 Tantangan lain yang muncul adalah untuk menjaga emisi karbon di level yang rendah seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik di masa depan. Terlebih lagi saat ini proporsi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih ada di tahap yang rendah. Kapasitas terpasang EBT saat ini secara keseluruhan hanya sebesar 15% atau 12.7 GW dari total kapasitas 84,8 GW pembangkit listrik per Juli 2023. Untuk mencapai aspirasi Net Zero Emission (NZE) Indonesia, proporsi EBT perlu ditingkatkan dan hal ini hanya dapat dicapai apabila terdapat kolaborasi antara pihak swasta dan PLN. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara peningkatan kebutuhan listrik dengan kapasitas penyediaan listrik yang dapat disediakan oleh PLN. Oleh karena itu, diperlukan !angkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur kelistrikan, meningkatkan efisiensi energi, dan mendorong penanaman modal dalam sektor energi untuk memastikan pasokan listrik yang memadai bagi masyarakat umum dan pelaku usaha di lndonesia. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar kerja sama antara PLN dan dunia usaha dapat lebih optimal. Terkait kerja sama dengan PLN dalam penyediaan listrik, terdapat beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan utama para pelaku dunia usaha, yaitu waktu, 411 harga dan non-intermitensi (tingkat kestabilan) pasokan listrik PLN. Dibawah ini merupakan contoh-contoh kasus dari beberapa pelaku usaha: a) Kawasan Industri: ▪ Saat ini, banyak dibangun smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir) di daerah-daerah terpencil [remote areas, contohnya Morowali dan Pulau Obi. Dengan banyaknya pembangunan smelter di daerah terpencil tersebut, tidak selalu diikuti dengan kemampuan PLN untuk dapat menyediakan pelayanan listrik yang tersedia, stabil (non-intermitensi) dan dengan harga yang kompetJtif. Sedangkan, kawasan industri untuk mengembangkan pembangkit listrik sendiri dapat melalui proses yang lebih cepat, harga yang lebih murah dan juga jaminan non intermitensi. ▪ Saat ini industri data center berkembang pesat di Indonesia. Padahal industri data center tersebut membutuhkan energi terbarukan yang mumpuni dan kompetitif. Pengembangan energi terbarukan yang dilakukan secara mandiri oleh kawasan industri dapat lebih cepat dan lebih murah. b) Saat ini, kawasan residensial banyak mulai beralih menggunakan energi hijau terbarukan karena tuntutan pertimbangan non-ekonomis. Hal ini terbukti dengan maraknva penggunaan pembangkit tenaga surya di atap sendiri (solar roof topj, sesuai dengan trend dunia dan regional, dimana Indonesia jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Fillipina. Dengan demikian, proses yang sederhana, cepat dan biaya yang kompetitif merupakan aspek penting dalam perspektif pelaku dunia usaha terkait dengan kerja samanya dengan PLN. Sebagai contoh, untuk mengembangkan proyek baru dengan PLN, proyek tersebut perlu masuk kedalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang membutuhkan waktu 1-1,5 tahun, selanjutnya proyek akan melalui proses tender dan persetujuan PLN yang memakan waktu sampai dengan 2- 3 tahun. Sehingga, secara total perlu membutuhkan waktu 3-5 tahun sebelum memulai konstruksi. Sedangkan, apabila dunia usaha mengembangkan proyek sendiri cukup memerlukan waktu sekitar 6 bulan untuk mencapai konstruksi. 412 Salah satu bentuk sinergi antara pelaku usaha dengan PLN adalah melalui konsep power wheeling di mana pelaku usaha membangun pembangkit listrik pada suatu daerah yang biasanya mendekafi dengan sumber energiprimer seperti batubara, gas, surya/matahari atau angin lalu menyalurkan energi listrik yang dihasilkan melalui jaringan PLN ke pusat beban milik pelaku usaha dengan membayarkan suatu toll fee kepada PLN. Menurut para ahli dan berdasarkan praktek di negara- negara yang telah melaksanakannya, skema ini akan dapat mengakselerasi proses transisi energi di lndonesia karena mendukung pengembangan pembangkit terutama yang berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam konteks pemanfaatan green energy, konsep power wheeling dapat memainkan peranan penting di dalam meningkatkan persentase Energi 8aru Terbarukan (EBT) di dalam sistem ketenagalistrikan. Beberapa negara telah mengimplementasikan konsep power wheeling tersebut. Saat ini beberapa negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan Fillipina telah mengimplementasikan konsep power wheeling dalam industri kelistrikannya. Selain itu, India juga sudah memberlakukan Renewable Purchase Obligafion (RPO) dimana terdapat kuota Energi Baru Terbarukan (EBT) tertentu yang harus dipenuhi, dan dalam pelaksanaannya, konsep power wheeling dapat berperan sebagai faktor penggerak (enabler). Power wheeling memungkinkan rasio elektrifikasi (RE) generators untuk mengembangkan pembangkit listrik |power plant) di lokasi yang paling efisien secara biaya dan dapat menyalurkan listrik ke daerah yang membutuhkan dengan memanfaatkan jaringan transmisi dan distribusi yang telah ada. Dukungan penyediaan tenaga listrik dan permasalahan dunia usaha akibat kurangnya atau Ğdak tersedianya pasokan listrik oleh PLN Beberapa contoh dari dunia usaha yang kegiatan usahanya sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan listrik dari PLN adalah termasuk industri manufaktur (misalnya garmen, keramik, makanan dan minuman), teknologi, pertambangan, dan sektor jasa yang membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang handal. Keterbatasan pasokan listrik dapat menyebabkan penundaan dalam jadwal produksi, peningkatan biaya operasional akibat penggunaan generator listrik, atau bahkan pemutusan kontrak investasi. 413 Untuk sektor pertambangan misalnya, dengan adanya kewajiban hilirisasi tambang sesuai amanat dan aturan Pemerintah pada semua industri tambang yaitu untuk membangun smelter, diperlukan infrastruktur kelistrikan yang memadai. Beberapa smelter berlokasi di area tambang yang lokasinya tersebar terutama di pulau-pulau di Indonesia bagian tengah dan fimur (Sulawesi, Halmahera) di mana infrastruktur kelistrikan milik PLN masih sangat terbatas. Dengan keterbatasan ini, pihak pengembang harus menunggu kesiapan PLN membangun pembangkit listrik yang sering kali memerlukan 3-5 tahun bahkan ada smelter sudah selesai dibangun tapi pembangkit listrik oleh PLN terlambat penyelesaiannya atau belum siap. Dengan resiko seperĞ ini, pengembang tentunya akan memperĞmbangkan kembali komitmennya untuk membangun smelter atau pengembang dapat memutuskan untuk membangun sendiri pembangkit listrik termasuk infrastruktur transmisi yang biayanya cukup besar. Dengan kondisi ini, pabrik smelter akan memerlukan waktu yang lebih lama dan produk smelter akan menjadi tidak kompet1hf di pasar internasional karena perlu memasukkan biaya investasi infrastruktur kelistrikan dalam perhitungan biaya produk. Dari data-data yang sudah dipublikasikan oleh media, pada tahun 2023 terdapat beberapa smelter di Sulawesi yang terancam tidak dapat beroperasi sesuai dengan jadwal karena Üdak tersedianya pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan / demand yang ada. Total pasokan listrik yang diperlukan untuk smelter tersebut adalah sebesar 2.595 MW. Selain itu, pada tahun 2022, terdapat 22 proyek smelter nikel yang terkendala akibat kekurangan pasokan listrik. Kondisi dalam contoh-contoh di atas menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha, terutama dalam sektor-sektor yang sangat tergantung pada pasokan listrik yang stabil dan memadai.Pelaku industri atau dunia usaha yang telah beroperasi di lndonesia berpotensi mundur atau berhenti akibat permasalahan dengan keandalan pasokan listrik. KeÛadaan pasokan listrik yang handal dengan harga yang kompetiĞf yang memenuhi kebutuhan industri, dapat membuat pelaku usaha atau dunia usaha meninjau kembali penanaman modal mereka atau memindahkan operasi mereka ke negara tetangga (seperti Malaysia, Vietnam, Thailand dan Fillipina) yang menawarkan kepastian pasokan listrik yang lebih baik dan handal. Pentingnya keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat dalam akselerasi energi transisi terutama dalam penyediaan listrik berbasis energi terbarukan 414 Selain keandalan, industri global semakin menyadari pentingnya keberlanjutan, didorong oleh preferensi konsumen yang berorientasi pada lingkungan. Misalnya, produsen EV dan baterai memilih lokasi produksi berdasarkan ketersediaan energi terbarukan, menandakan transisi menuju operasi yang lebih bersih. Studi dari Boston Consulting Group (BCG) mengungkapkan kesediaan konsumen untuk membayar lebih demi produk yang diproduksi secara sustoinab/e termasuk penggunaan listrik dari sumber energi terbarukan. Fast Moving Cosumer Goods (FMCG) raksasa seperti Unilever dan P&G menetapkan target keberlanjutan yang ambisius, mencakup energi terbarukan. Bahkan industri data center kini mengutamakan energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon akibat dari tekanan dari konsumen. Indonesia berisiko tertinggal dalam memanfaatkan peluang rantai pasokan global yang berkembang ini jika listrik yang dipasok ke jaringan listrik di Indonesia tetap didominasi oleh listrik yang dibangkitkan dari pembangkit berbahan bakar fosil.Ketidaktersediaan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dapat memiliki dampak yang signifikan terutama terkait dengan tekanan pasar internasional terkait emisi gas rumah kaca (GRK) dan preferensi untuk berinvestasi di negara-negara dengan grid emission factor rendah. Berikut adalah beberapa potensi dampak yang bisa terjadi antara lain, penurunan daya saing ekonomi, ketergantungan pada energi fosil, dan kerugian peluang penanaman modal. Untuk mengatasi potensi dampak negatif ini, penting bagi negara-negara di dunia untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan, memperkuat kebijakan yang mendukung transisi ke energi bersih, dan mempercepat adopsi teknologi energi terbarukan. Adapun tren dunia terhadap negara yang telah berhasil melakukan transisi energi termasuk negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand, termasuk negara besar di Asia seperti lndia dan Cina saat ini adalah 3D (Dekarbonisasi, Desentralisasi, Digitalisasi). Tren desentralisasi banyak akan melibatkan partisipasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat dan dunia usaha untuk sama-sama membangun infrastruktur energi bersih. Potensi dampak negatif jika ketersediaan listrik yang tidak handal, lambat dan harga yang tidak kompetitif. 415 Berikut adalah beberapa potensi dampak negatif yang bisa terjadi: a. Potensi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menjadi salah satu dampak yang mungkin terjadi karena berhentinya kegiatan usaha. Penurunan aktivitas produksi atau bahkan penutupan usaha secara keseluruhan dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. mi akan berdampak negatif pada tingkat pengangguran dan kesejahteraan ekonomi para pekerja. b. Potensi hengkangnya pelaku usaha dari lndonesia bisa terjadi jika kondisi bisnis menjadi tidak menguntungkan atau tidak stabil akibat terganggunya pasokan listrik. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan pelaku industri terhadap iklim investasi di lndonesia dan mengurangi minat untuk menanamkan modalnya di negara ini. Dampaknya bisa berupa penurunan minat penanaman modal di lndonesia dan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. c. Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi lndonesia juga merupakan dampak yang signifikan dari berhentinya penyediaan tenaga listrik secara mandiri. Listrik merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan infrastruktur, industri, dan layanan publik. lika pasokan listrik tidak dapat dipastikan, hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor tersebut dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. d. Terdapat potensi inefisiensi di dalam market dan juga proses bisnis yang diakibatkan kurangnya daya saing dengan negara-negara tetangga. Tanpa adanya kompetisi, tidak terdapat insentif untuk meningkatkan efisiensi biaya atau melakukan inovasi terhadap infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini dapat berpengaruh kepada total kualitas pelayanan dan juga harga listrik kepada pengguna. e. Potensi berkurangnya penanaman modal. Terdapat potensi dimana sektor swasta tidak termotivasi untuk menanamkan modalnya dikarenakan struktur pasar saat ini. Hal ini dapat mempengaruhi potensi penanaman modal di power generation dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sesuai uraian di atas, peranan swasta dalam membangun pembangkit listrik masih sangat diperlukan untuk memastikan kebutuhan energi terutama listrik dapat dipenuhi di seluruh negeri dengan kualitas yang handal, harga terjangkau dan 416 berkesinambungan. Infrastruktur kelistrikan yang saat ini dimiliki dan dioperasikan PLN juga sebaiknya dibuka dengan melibatkan perorangan (panel surya), BUMD, BUMDES dan dunia usaha untuk mencapai optimisasi sistem kelistrikan Indonesia yang handal dan mumpuni. Dengan demikian, penting untuk mempertahankan keragaman penyediaan tenaga listrik dengan melibatkan perorangan (panel surya), BUMD, BUMDES dan dunia usaha agar dapat mengurangi risiko terjadinya dampak negatif yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Potensi kebutuhan listrik negara tetangga (Singapura) dan dampaknya terhadap perekonomian lndonesia. Penyediaan listrik oleh pihak lndonesia untuk diekspor ke negara tetangga seperti Singapura, sedang dikembangkan oleh kedua negara. Pada bulan Maret 2023, Pemerintah lndonesia dan Pemerintah Singapura menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama energi terbarukan termasuk pengembangan industri manufakurer khususnya tenaga surya (solar PV) dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (SPEB). Kemudian pada bulan September 2023, Pemerintah lndonesia melalui Kementerian ESDM dan Pemerintah Singapura melalui MTI kembali menandatangani MoU terkait pengembangan proyek energi rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas antara lndonesia dan Singapura dimana area kerja sama meliput1 pengembangan teknologi energi rendah karbon |solar P’\/, hydrogen, dan Carbon Capture & Storage (CCS)/ Carbon Capture, Usage & Storage (CCUS)), pengembangan jaringan listrik regional, interkoneksi lintas-batas, dan perdagangan energi, fasilitasi pembiayaan proyek energi, dan pengembangan sumber daya manusia terkait. Melalui program ekspor listrik, pihak Indonesia dapat menjual listrik secara langsung ke perusahaan-perusahaan di Singapura dalam bentuk baseload\non-intermiNent) yang memerlukan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (SPEB). Oleh karena itu, biaya yang dibutuhkan jauh lebih Ünggi dari harga jual listrik domesÜk di lndonesia. Pada saat ini, beberapa perusahaan di Singapura bersedia untuk membayar tarif listrik yang jauh lebih Ünggi dari tarif listrik yang berlaku di Indonesia. Pihak Indonesia sudah memperoleh persetujuan bersyarat )ConditionaI Approva( dari pemerintah Singapura untuk mengimpor listrik berupa green electricity yaitu listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (renewable energy) dari- Indonesia. Kapasitas listik yang dibutuhkan mencapai 2 GWac (50% dari kebutuhan EBT Singapura yang mencapai 4 GWac sampai dengan tahun 2035) dimana kapasitas ini setara dengan 12 — 14 GWp apabila menggunakan solar PV dan kebutuhan SPEB lebih dari 20 GWh. Potensi ekspor tenaga listrik ke Singapura menjadi topik penting karenaingapura merupakan salah satu negara dengan kebutuhan energi yang ünggi dengan daya beli yang juga Ğnggi, namun memiliki 418 keterbatasan sumber daya alam sendiri. Kesempatan ini dapat juga digunakan oleh pihak Indonesia untuk mengembangkan manufakturer lokal (TKDN). Sesuai penjelasan di atas, peluang ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura ini akan dapat menjadi katalis untuk pengembangan industri energy tenaga surya (solar) di Indonesia baik di hulu (upstream) dan juga di hilir (downstream). Pemerintah lndonesia ingin menggunakan program ekspor listrik ini untuk menghilirisasi industri manufaktur modul Solar PV dan SPEB. Dengan besarnya jumlah permintaan listrik dari Singapura, maka diharapkan bisa meyakinkan pemilik teknologi dunia untuk membangun fasilitas manufaktur di lndonesia. Dengan adanya program hilirisasi industri ini diharapkan bisa memenuhi ketentuan Tingkat Kompenen Dalam Negeri (TKDN) dalam pemenuhan pembangunan PLTS di lndonesia kedepannya. Saat ini, belum ada manufaktur modul Solar PV yang dapat memenuhi ketentuan TKDN. Hal ini dikarenakan, masih kurangnya permintaan modul Solar PV untuk proyek- proyek PLTS di lndonesia. Pengembangan industri manufaktur solar PV module dapat berdampak positif terhadap peningkatan investasi yang masuk ke lndonesia. Diperkirakan potensi pengembangan industri ini dapat menyerap masuknya penanaman modal dengan estimasi sebesar USD 10 milyar dan dipastikan akan meningkatkan lapangan pekerjaan di lndonesia. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di lndonesia lebih dari 3.600 GW. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUTPL) tahun 2021, total kapasitas terpasang di lndonesia berkisar 60 GW dan dalam 10 tahun akan bertambah 40 GW dimana total kapasitas terpasang pada tahun 2030 mencapai 100 GW. Potensi energi terbarukan di lndonesia yang sangat besar tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, namun negara kita juga dapat menjadi lumbung energi terbarukan di kawasan regional ASEAN. Ekspor listrik yang bersumber dari energi terbarukan di atas dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi lndonesia, termasuk peningkatan pendapatan dari ekspor, penciptaan lapangan kerja dalam industri energi, dan meningkatkan penanaman modal dalam sektor kelistrikan. Total penanaman modal untuk proyek ekspor termasuk pabrikan (manufacturer) hingga tahun 2035 diperkirakan bisa mencapai lebih dari USD 20 milyar serta membuka lebih dari 10.000 lapangan pekerjaan. Secara keseluruhan, penyediaan tenaga listrik untuk diekspor ke negara tetangga seperti Singapura memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi lndonesia.Potensi ekspor listrik ke Singapura yang bersumber 419 dari energi terbarukan di atas juga sedang diperebutkan oleh negara-negara kompetitor seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja dan bahkan Australia. Dengan keterbatasan jumlah kebutuhan listrik yang dapat diserap oleh Singapura, kesempatan ini harus segera didukung dengan proyek segera dapat direalisasikan. Jika tidak, peluang devisa tersebut akan diambil oleh negara- negara kompetitor di atas. [2.5] Menimbang bahwa dalam perkara a quo Mahkamah telah pula menetapkan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia sebagai Pihak Terkait sebagaimana Ketetapan Pihak Terkait Nomor 48.39/PUU/TAP.MK/PT/12/2023 bertanggal 21 Desember 2023 yang telah hadir dalam persidangan pada tanggal15 Januari 2024 dan telah pula menyampaikan keterangan sebagai berikut: PENDAHULUAN Sebagai the supreme law of the land bagi negara dan bangsa Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugas masing-masing. Dalam posisi semacam itu pula, konstitusi haruslah dapat ditegakkan dan difungsikan sebagai rujukan khususnya dalam pembentukan sebuah aturan perundang-undangan. Sebagai kesepakatan seluruh warga bangsa, tidak ada sedikitpun celah bagi kita untuk menghindar dari kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan konstitusi, terlepas dari pandangan yang berkembang mengenai baik atau buruk, setuju atau tidak setuju terhadap isi konstitusi kita. Konstitusi haruslah bekerja sebagai hukum tertinggi. Semua hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepada konstitusi. Konstitusi tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen seremonial dan aspirasional belaka. Pada konteks itu pula, konstitusionalisme menjadi ciri utama dan pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam upaya membangun kesetiaan terhadap konstitusi. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk tafsir resmi terhadap konstitusi atas perkara yang diputus. Namun, ketaatan pembuat undang- undang dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi masih terbilang rendah. 420 Keberadaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang melahirkan kembali usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem pemisahan (unbundling system) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional keberlakuannya merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan pembuat undang-undang terhadap konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021- 022/PUU-I/2003 maupun No. 111/PUU-XIII/2015 ditegaskan bahwa sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda bermuara pada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat. Penggunaan frasa “dapat terintegrasi” yang tertuang dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 merupakan pemaknaan yang sama dengan pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan jika disandingkan dengan a contrario makna yakni tidak terintegrasi. Pengaturan ini sesungguhnya juga mengarah pada hilangnya penguasaan cabang-cabang produksi penting yakni listrik oleh negara, sehingga permohonan uji konstitusionalitas dalam permohonan pengujian No. 39/PUU-XXI/2023 menjadi langkah yang tepat untuk memastikan penguasaan cabang-cabang produksi penting yakni listrik tetap ditangan negara sebagai jaminan pemenuhan kepentingan umum atas penyediaan listrik oleh negara. A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 13. Bahwa obyek dalam permohonan a quo adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 421 15. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945; Pasal 29 ayat (1) huruf a “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: c. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 16. Bahwa hal serupa ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Pasal 9 ayat (1) “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 17. Bahwa dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang kepada Mahkamah Konstitusi di atas, berarti juga Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi kontrol hukum (legal control) terhafap undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan kewenangannya ini, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti mengoreksi undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dan mengabaikan kepentingan umum (masyarakat). Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan strategis dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip dan/atau pokok- pokok negara hukum. 18. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian suatu undang- undang dapat dilakukan dengan pengujian formil ataupun materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan 422 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian undang-undang (PMK No. 2 Tahun 2021) Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.” 19. Bahwa Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021) kemudian juga menegaskan bahwa pengujian undang-undang sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi objek pengujian permohonan; Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2021 “Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu.” 20. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) oleh karenanya berdasarkan kewenangannya menguji secara formil ataupun materiil dan manakala ditemukannya pelanggaran konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak berlakunya suatu norma ataupun pasal dalam undang- undang bahkan undang-undang a quo tersebut secara menyeluruh. 21. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal dalam undang-undang, tafsir Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 22. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap 423 warga negara. Dengan kesadaran inilah PIHAK TERKAIT kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung dalam permohonan pengujian No. 39/PUU-XXI/2023, sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 29 dan Pasal 30 PMK No. 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah dicatat dalam e-BP3. Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Pihak Terkait yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Ketetapan Pihak Terkait.” B. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT 1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 6 PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa: Pasal 3 PMK No. 2/2021 “Para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait.” Pasal 6 PMK No. 2/2021 a. “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu: a. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. b. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan.” 424 3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 PMK No. 2 Tahun 2021 telah membuka ruang kepada pihak hak dan/atau kewenangannya terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pokok Permohonan atau pihak yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait sebagaimana di atur dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021, sehingga menurut hukum PIHAK TERKAIT memiliki dasar dan kedudukan hukum sebagai Pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang- undangan di Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa secara umum PIHAK TERKAIT merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh layaknya Pemohon dalam permohonan pengujian No. 39/PUU-XXI/2023 yang juga memiliki anggota serikat buruh yang bekerja di area BUMN Ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) yang berpotensi menderita kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal a quo. 5. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Pengurus/Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia untuk Periode 2022-2025, yang dipilih secara demokratis oleh serikat buruh anggota yang berafiliasi dengan Federasi SERBUK Indonesia dan telah ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Federasi SERBUK Indonesia pada hari Minggu, tanggal 13 November 2023, dengan mengacu pada Pasal 25 dan Pasal 27 Statuta Federasi SERBUK Indonesia. 6. Bahwa Kongres Luar Biasa Federasi SERBUK Indonesia telah diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 13 November 2023 secara khusus menetapkan Ketua Umum Periode 2022-2025. Keputusan Kongres Luar Biasa Federasi SERBUK Indonesia kemudian dituangkan dalam Keputusan Kongres Luar Biasa Federasi SERBUK Indonesia Nomor: 01/Keputusan/KLB/SERBUK/XI/2022 Tentang Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia tertanggal 13 November 2022 yang menetapkan Adi Pratomo sebagai Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia Periode 2022- 2025. 7. Bahwa Federasi SERBUK Indonesia merupakan federasi serikat buruh yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang berdasarkan Bukti Pencatatan yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan Nomor Bukti Pencatatan: Penc.568/6958/HI-S/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013. 425 8. Bahwa PIHAK TERKAIT bertindak mewakili organisasi serikat buruh Federasi SERBUK Indonesia yang memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 angka 4 Statuta Federasi SERBUK Indonesia, yang menyatakan: “Tujuan SERBUK Indonesia adalah sebagai berikut: 4. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menyelenggarakan berbagai upaya baik dengan perjanjian- perjanjian kerja bersama maupun dengan melakukan advokasi kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan buruh.” 9. Bahwa guna menjelaskan lebih lanjut kedudukan hukum PIHAK TERKAIT, PIHAK TERKAIT adalah Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia yang berdasarkan Pasal 37 huruf d Statuta Federasi SERBUK Indonesia berhak mewakili untuk dan atas nama Federasi SERBUK Indonesia dalam kepentingan mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan Pasal 37 huruf d Statuta Federasi SERBUK Indonesia “Ketua Umum menjalankan tugas dan wewenang mewakili SERBUK Indonesia mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hubungan eksternal organisasi dan tampil di hadapan publik sebagai representasi organisasi dengan memberikan respon dan menyampaikan sikap/pandangan politik organisasi.” 10. Bahwa Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia merupakan mandataris anggota yang dipilih secara langsung dan bertanggungjawab terhadap organisasi serta memiliki wewenang mewakili organisasi Federasi SERBUK Indonesia sebagai PIHAK TERKAIT dalam Permohonan a quo. Mandataris ini secara khusus diberikan kepada PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan Musyawarah Dewan Presidium yang telah diselenggakarakan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 002/SK/DP-SERBUK Indonesia/XI/2023 Tentang Hasil Musyawarah Dewan Presidium Terkait Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 18 November 2022, yang dalam isi keputusan poin Kedua menyatakan “Dalam kepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, hasil Musyawarah Dewan Presidium memberikan mandat kepada Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia untuk mewakili organisasi sebagai pihak dalam permohonan uji materi Undang- Undang Cipta Kerja.” 426 11. Bahwa merujuk pada Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum atau legal standing (hak untuk mewakili kepentingan hukum organisasi serikat buruh Federasi SERBUK Indonesia) dalam mengajukan Permohonan a quo sebagai PIHAK TERKAIT. Oleh karenanya, PIHAK TERKAIT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai PIHAK TERKAIT YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG dan selanjutnya memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU- XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2)] terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. C. KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. 2. Bahwa dalam sidang uji materiil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi dimungkinkan adanya keterlibatan pihak terkait yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa pokok permohonan yang diajukan PARA PEMOHON dalam pengujian No. 39/PUU-XXI/2023 memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan PIHAK TERKAIT. Pemberlakukan ketentuan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 427 Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menurut PIHAK TERKAIT juga merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional PIHAK TERKAIT. 4. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 5. Bahwa keberadaan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik). Oleh karenanya, pengajuan permohonan PIHAK TERKAIT ini adalah juga untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang telah dan akan terhambat jika Pasal-Pasal a quo yang diujikan yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik) tetap diberlakukan. 6. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” 7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 8. Bahwa kepentingan hukum PIHAK TERKAIT ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang mana hak tersebut 428 tidak akan terwujud apabila Pasal-Pasal a quo yang diujikan dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU-XXI/2023 tetap diberlakukan. 9. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai warga negara yang sangat bergantung pada akses dan ketersediaan listrik yang murah, memiliki pendapat apabila Pasal- Pasal a quo yang diujikan dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU- XXI/2023 tetap diberlakukan, pengelolaan atas penyediaan tenaga listrik akan semakin massif terjadi privatisasi oleh perusahaan-perusahaan swasta dan manakala listrik yang seharusnya untuk kepentingan umum dikelola dengan tidak terintegrasi maka tarif listrik akan menjadi komiditi bisnis yang berpotensi membawa implikasi terhadap terlanggarnya hak konstitusional warga negara untuk memperoleh layanan akses dan ketersediaan listrik murah bahkan membuat pengeluaran produksi perusahaan tinggi sehingga mengorbankan kesejahteraan buruh dengan melakukan efisiensi dan pemutusan hubungan kerja sebagai strategi untuk menekan pengeluaran produksi. 10. Bahwa lebih dari itu, PIHAK TERKAIT bertindak mewakili Federasi SERBUK Indonesia yang juga memiliki anggota serikat buruh yang bekerja di area BUMN Ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) yang berpotensi menderita kerugian konstitusional dengan diberlakukannya Pasal-pasal a quo, oleh karena dengan dibukanya peluang unbundling system berimplikasi pada PT. PLN (Persero) sebagai BUMN penyedia usaha ketenagalistrikan yang terkurangi perannya dan berpotensi terus berkurang dengan keterlibatan peran swasta, sehingga secara langsung juga akan berdampak pada upah yang layak dalam hubungan kerja antara anggota serikat buruh yang diwakili kepentingannya oleh PIHAK TERKAIT dengan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. PLN (Persero). Lebih lanjut dengan terkuranginya penyediaan usaha ketenagalistrikan oleh PT. PLN (Persero) akan berpotensi mengurangi jenis pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan rekanan PT. PLN (Persero), dengan demikian juga akan berpotensi menyebabkan buruh yang bekerja dengan perusahaan rekanan PT. PLN (Persero) kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupannya. 11. Bahwa alasan utama PIHAK TERKAIT dalam mengajukan Permohonan sebagai pihak terkait adalah PIHAK TERKAIT adalah pihak yang berkepentingan langsung terhadap proses pemeriksaan Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU-XXI/2023. 12. Bahwa PIHAK TERKAIT berpendapat: 429 i. Dengan tetap diberlakukannya Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 justru bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 terlebih di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah secara tegas menyebutkan listrik sebagai cabang produksi penting bagi negara sehingga haruslah dikuasai oleh negara. Bahwa dengan pembuat undang-undang yang memasukkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi adalah bentuk ketidakpatuhan pembuat undang-undang terhadap konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. ii. Dengan diberlakukannya Pasal 42 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 akan memutus suara masyarakat dalam menentukan rencana umum ketenagalistrikan yang direpresentasikan dalam badan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga PIHAK TERKAIT sebagai masyarakat/warga negara akan terlanggar hak konstitusionalnya dalam menentukan rencana umum kelistrikan karena tidak dilibatkannya lagi Dewan Perwakilan Rakyat (sebagai perwakilan suara masyarakat) dalam menentukan rencana umum kelistrikan nasional, padahal telah diuraikan bahwa listrik adalah sektor penting yang berdampak pada hajat hidup orang banyak termasuk di dalamnya PIHAK TERKAIT. Oleh karenanya, PIHAK TERKAIT memiliki kepentingan langsung atas Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU-XXI/2023. 13. Bahwa lebih dari itu konstitusi merupakan perwujudan hukum tertinggi yang memberikan arah dan petunjuk bagi suatu negara untuk mengatur kehidupan bersama demi tercapainya cita-cita negara yang harus dipatuhi, maka PIHAK TERKAIT berkepentingan untuk tetap menjaga dan mendudukkan kembali ide, gagasan, dan cita-cita konstitusi UUD 1945 dan para pendiri bangsa bahwa listrik sebagai kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus dikelola dan dikuasai oleh negara. 14. Bahwa PIHAK TERKAIT juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penegakan nilai-nilai konstitusi dan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, untuk menjaga dan melanjutkan nilai-nilai konstitusionalisme mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk 430 kepentingan umum yang telah diberikan rambu-rambu konstitusionalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Perkara No. 111/PUU-XIII/2015 dan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang menerangkan secara jelas konsep peran Negara dalam penguasaan listrik untuk kepentingan umum dan larangan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terpisah/tidak terintegrasi. 15. Bahwa untuk menghindari kerugian hukum dari PIHAK TERKAIT dan juga untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak konstitusional PIHAK TERKAIT, dan juga berdasarkan pada argumentasi hukum di atas, maka PIHAK TERKAIT memiliki dasar kepentingan hukum untuk mewakili kepentingan umum/publik dan memperjuangkan kepentingan hak-hak konstitusionalnya dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan menjadi PIHAK TERKAIT yang berkepentingan langsung dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU- XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2)] terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. D. POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1. Bahwa pada dasarnya PIHAK TERKAIT sependapat dan mendukung seluruh permohonan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU-XXI/2023. 2. Bahwa Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa oleh karena itu hal-hal yang dapat disampaikan oleh PIHAK TERKAIT yang berkepentingan langsung dapat menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan pengujian perkara a quo. 431 D.1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dengan Tidak Terintegrasi Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 1. Bahwa terkait dengan usaha penyediaan listrik dengan tidak terintegrasi (unbundling) pernah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Pada Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 halaman 347 menegaskan “Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restruktuisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.” Selanjutnya dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersbut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara.” 2. Bahwa merujuk pada Putusan Perkara No. 111/PUU-XIII/2015 dan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi secara jelas telah memberikan pertimbangan hukum mengenai peran Negara dalam penguasaan listrik untuk 432 kepentingan umum dan larangan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terpisah/tidak terintegrasi. Namun kemudian usaha penyediaan tenaga listrik dengan tidak terintegrasi (unbundling) justru dihidupkan kembali dalam pengaturan Pasal 42 angka 6 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. 3. Bahwa Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengatur “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Frasa “dapat dilakukan secara terintegrasi” juga dapat dimaknai sebagai tidak terintegrasi. Berdasarkan Putusan No. 111/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan inkonstitusional (bertentangan dengan UUD 1945) pengaturan penyediaan tenaga listrik yang dilakukan dengan tidak terintegrasi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan tafsir atau membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sifat putusannya adalah final dan binding karena dalam memutus, Mahkamah Konstitusi telah mendasarkan pada pemeriksaan dan pertimbangan yang berimbang dan tepat. Semestinya pasal- pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dijadikan patokan bagi pembuat undang-undang untuk melakukan revisi terhadap undang-undang atau pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, bukan justru menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang yang baru. 4. Bahwa pengaturan kembali usaha penyediaan tenaga listrik dengan tidak terintegrasi yang telah dinyatakan inkonstitusional melalui ketentuan Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 merupakan bentuk pembangkangan pembuat undang-undang terhadap konstitusi (constitutional disobedience), oleh karena ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga berarti ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Pembangkangan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini juga dapat dikatakan sebagai tindakan contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan), sebab tindakan melakukan pembangkangan terhadap putusan 433 pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi adalah bentuk paling buruk perusakan wibawa dan martabat lembaga peradilan. 5. Bahwa kepentingan PIHAK TERKAIT sebagai warga negara Indonesia adalah untuk menyerukan pada pembuat undang-undang untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Tindakan pembangkangan konstitusi mengakibatkan penundaan hak-hak konstitusional warga negara yang telah dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip- prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Perlindungan hak-hak dasar ini menjadi penting digarisbawahi dalam setiap negara hukum (yang demokratis) yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara yang bersangkutan karena tatkala hak-hak dasar itu dimasukkan ke dalam konstitusi, berarti menjadi bagian dari konstitusi yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. 6. Bahwa Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang pada intinya mengatur terkait sistem unbundling bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam konstitusi UUD 1945 yakni prinsip kemandirian. Demokrasi ekonomi yang dirumuskan dalam konstitusi UUD 1945 menghendaki pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada terwujudnya kemandirian artinya sebagai negara secara bertahap mengupayakan pemenuhan ekonomi nasional secara mandiri. Regulasi yang mengatur penyediaan tenaga listrik secara terpisah-pisah akan membuka kran swasta dalam penyediaannya, hal tersebut justru tidak akan membuat Indonesia semakin mampu independent dan mandiri dalam penyediaan energi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum utamanya dalam penyediaan pembangkit listrik. 7. Bahwa usaha penyediaan listrik dengan tidak terintegrasi justru telah membatasi kekuasaan Negara dalam pemilikan perusahaan listrik. Listrik tidak lagi dikuasai dan dikelola oleh negara dan dapat dikuasai oleh orang- perorangan atau swasta. Hal ini bertentangan dengan pengertian “listrik dikuasai negara” harus juga meliputi pengelolaan (beheersdaad) oleh negara serta cita dari para pendiri bangsa ini. Paradigma ini yang kemudian ditegaskan dalam pertimbangan pada Putusan No. 001-021-022/PUU- I/2003, tanggal 21 434 Desember 2004, halaman 331-332. Berdasarkan penafsiran historis atas Pasal 33 UUD 1945 bahwa swasta hanya dapat berperan dalam menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia terbatas pada investasi modal atau setidak-tidaknya diselenggarakan bersama PT. PLN (Persero) sebagai BUMN, oleh karena BUMN (PT. PLN) adalah badan usaha yang memiliki sifat kemanfaatan umum (public service obligation). 8. Bahwa pengaturan sistem unbundling dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 karena pengaturan sistem unbundling mendorong privatisasi oleh badan usaha swasta dan mengakibatkan hilangnya penguasaan negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang itu menjadi cabang usaha penting yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Bahwa penegasan penguasaan negara atas cabang-cabang usaha yang penting dapat ditemukan dalam pendapat Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan BPUPKI yang diketuai oleh Mohammad Hatta yang merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut: (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya, mestinya semakin besar persertaan pemerintah; (3) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; (4) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara. 9. Bahwa sebelum diubah oleh undang-undang a quo, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Undang-Undang Ketenagalistrikan) telah diputuskan pemaknaan konstitusionalnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015, bahwa sebelumnya juga terdapat Undang-Undang Ketenagalistrikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang juga telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2004 dengan Permohonan Perkara No. 001-021- 022/PUU-I/2003. Bahwa kedua undang-undang tersebut di atas dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pengaturan sistem unbundling dan hilangnya penguasaan negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik bertentangan dengan UUD 1945. 435 10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 halaman 347, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015 menegaskan kembali mengenai inkonstitusionalitas penerapan sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum. 11. Bahwa secara khusus PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa pengaturan kembali konsep unbundling system dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya akan secara jelas menghilangkan kewenangan negara dalam menjalankan hak menguasai negara dalam usaha-usaha di sektor kelistrikan yang menjadi cabang usaha yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. 12. Bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sistem unbundling inskonstitusional, sistem unbundling ini justru dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik 436 negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. 13. Bahwa sistem unbundling yang dihidupkan kembali dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yaitu pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, keempat jenis usaha dilakukan tidak terintegrasi atau secara terpisah. Sistem unbundling akan menjadikan harga listrik membesar karena masing-masing jenis usaha ditangani oleh banyak tangan sehingga masing- masing telah mengambil keuntungan pada tiap-tiap jenis usaha. Norma tersebut praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan, yang jauh dari tujuan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan energi atau infrastruktur bagi warga negaranya sehingga menjadi jalan terjadinya privatisasi usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang tidak sejalan dengan kaedah konstitusional yang ada yang digariskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara unbundling juga berpotensi terjadinya kartelisasi di sisi pembangkitan dan tidak terjaminnya pasokan tenaga listrik sehingga berakibat kelangkaan listrik. 14. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 telah secara tegas menyatakan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian Indonesia sehingga dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional). Oleh karenanya perlu lah ditegaskan kembali bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021- 022/PUU-I/2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015 tidak sekedar diartikan pada hilangnya kontrol negara semata namun bahwa sistem unbundling itu sendiri telah dinyatakan inkonstitusional sehingga seharusnya tidak terbuka lagi perdebatan atau penafsiran lain yang berbeda dengan makna putusan itu sendiri. Selanjutnya Putusan No. 001-021- 022/PUU-I/2003 jo. No. 111/PUU-XIII/2015 menghendaki penyediaan tenaga listrik haruslah terintegrasi, oleh karena sistem unbundling justru akan memperlemah atau bahkan menghilangkan penguasaan negara atas cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, padahal Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hal ini yang menjadi dasar 437 pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan sistem unbundling bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. 15. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengatur bahwa “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”. Bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo berarti 4 (empat) jenis usaha ketenagalistrikan dalam pasal 10 ayat (1) yaitu usaha pembangkitan listrik, usaha transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik pada prinsipnya dilakukan secara terpisah-pisah/tidak terintegrasi dan dimungkinkan dilakukan secara terintegrasi. 16. Bahwa sistem unbundling tentunya akan berpengaruh pada kondisi penyediaan listrik di Indonesia. Dampak dari diterapkannya sistem unbundling adalah berkaitan dengan harga tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat. Sistem unbundling justru menjadikan harga tarif listrik membesar karena masing-masing jenis usaha ditangani oleh banyak tangan sehingga masing-masing telah mengambil keuntungan pada tiap-tiap jenis usaha, baik pada pembangkitan, transmisi, distribusi, maupun penjualan. Liberalisasi dan kompetisi pasar sebagai efek dari unbundling di negara-negara Uni Eropa justru menyebabkan kenaikan harga yang signifikan sejak tahun 2003 hingga 2012. 17. Bahwa penelitian yang dilakukan Public Sevices International (PSI) dengan judul publikasi “Kegagalan Energi Listrik” memberikan gambaran yang terang terkait dampak sistem unbundling dan privatisasi di sektor energi listrik yang terjadi di berbagai negara. Di Eropa dan Inggris harga listrik terus naik sejak deregulasi energi listrik, secara khusus di Inggris 60% pekerjaan di sektor energi hilang yang mengakibatkan banyak buruh kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, sektor energi listrik sekarang hanya dikuasai enam perusahaan swasta yang mendominasi pasar. Sistem unbundling yang diterapkan di Filipina mengakibatkan harga listrik meroket, sekarang Filipina menjadi negara dengan harga listrik termahal di Asia setelah Jepang. Dampak di Nigeria lebih buruk, sistem unbundling dan privatisasi telah mengakibatkan kelangkaan pasokan energi listrik, harga listrik yang mahal menjadikan hampir 438 setengah populasinya tidak bisa mengakses jaringan listrik, privatisasi juga telah mengakibatkan 20.000 buruh kehilangan pekerjaan. 18. Bahwa pengaturan sistem unbundling yang diterapkan di Indonesia justru akan membuat ketergantungan terhadap listrik swasta semakin besar dan membuat swasta mampu mendikte harga pasar sesuai dengan kemauannya yang pada akhirnya akan merugikan buruh dalam banyak hal seperti tidak naiknya atau terbatasnya kenaikan upah hingga ancaman PHK dampak dari biaya operasional listrik yang tinggi. Pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling juga akan menyulitkan Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang mengelola penyediaan listrik, bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 ditegaskan sistem unbundling mereduksi makna “dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak,” sebagai akibatnya tenaga listrik dijadikan sebagai komoditas pasar yang tidak lagi memberikan proteksi mayoritas rakyat dalam mengakses listrik dengan harga terjangkau. 19. Bahwa dengan semakin besarnya ketergantungan pada peran IPP (swasta) dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 348 yang menyatakan bahwa penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing. 20. Bahwa ketergantungan Indonesia terhadap badan swasta dalam penyediaan listrik saat ini semakin besar, nampak pada meningkatnya kapasitas pembangkit listrik swasta dari tahun ke tahun. Data realisasi kapasitas pembangkit terpasang yang diperoleh dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN 2021-2023 menunjukkan peranan swasta yang terus meningkat. 439 Tahun/Status Kepemilikan PT. PLN (dalam MW) Sewa (dalam MW) IPP (dalam MW) Total (dalam MW) 2011 30.632 2.776 6.300 39.708 2012 34.264 3.507 6.704 44.475 2013 35.545 4.048 7.020 46.613 2014 37.345 4.126 7.268 48.739 2015 38.129 3.355 7.642 49.126 2016 40.061 3.535 9.246 52.284 2017 39.452 3.004 13.270 55.726 2018 41.420 2.491 13.392 57.302 2019 42.561 1.830 16.735 61.126 2020 43.688 1.441 17.320 62.449 Berdasarkan data di atas setidaknya semakin terlihat jelas peningkatan energi listrik yang dihasilkan oleh swasta melalui IPP, pada 2011 energi listrik yang dihasilkan IPP sebesar 16% sementara pada 2020 peningkatannya cukup signifikan mencapai sebesar 28%. Sementara kondisi ini justru berbanding terbalik dengan energy listrik yang dihasilkan oleh PT. PLN yang mengalami penurunan presentase dari 77% pada 2011 menjadi 70% pada 2020. Data ini memberi kesimpulan nyata bahwa negara justru semakin besar ketergantungannya pada pembangkit swasta (IPP) serta menandakan bahwa penguasaan negara terhadap sektor energi listrik semakin lemah dan tergerus dengan penguasaan swasta (IPP). Data ini semakin mempertegas jika sistem unbundling yang dipertahankan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang diberikan kewenangan mengelola sektor energi listrik justru tidak semakin kuat posisinya, yang dengan kata lain hal ini bertentangan dengan kehendak konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Mandat konstitusi yang menghendaki dalam pemenuhan kebutuhan penting hidup orang banyak secara bertahap harus semakin mandiri justru terciderai dengan dikembalikannya sistem unbundling dalam pengaturan sektor ketenagalistrikan. 440 21. Bahwa pada praktiknya sistem unbundling juga telah menambah beban keuangan negara dan hanya menguntungkan perusahaan swasta. Hal ini dapat dilihat setidaknya pada 2 (dua) tahun terakhir laporan keuangan PT. PLN (Persero) yang mana tampak semakin meningkatnya beban pengeluaran PT. PLN (Persero) untuk pembelian tenaga listrik kepada perusahaan swasta. Berdasarkan laporan keuangan PT. PLN (Persero), tahun 2021 PT. PLN (Persero) harus mengeluarkan uang sebesar 103 triliun rupiah untuk pembelian tenaga listrik kepada swasta, sementara pengeluaran ini meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 130 triliun rupiah. Beban keuangan yang semakin besar untuk pembelian tenaga listrik semakin mempertegas praktik buruk dari diterapkannya sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik. Lebih jauh jika amanat UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka sistem unbundling justru memperlihatkan hal yang sebaliknya, usaha penyediaan listrik bukan lagi untuk kemakmuran rakyat namun hanya memberikan keuntungan yang semakin besar pada perusahaan-perusahaan swasta. 22. Bahwa dalam membaca dan mengartikan maksud daripada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 harus dibaca bersamaan secara keseluruhan satu pasal dan tidak bisa dipisah-pisah, oleh sebab itu usaha penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari 4 (empat) jenis usaha yakni pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik harus dikuasai oleh negara dengan pengertian bahwa negara mengendalikan, maka disinilah fungsi negara dalam melakukan pengurusan dan pengaturan atas usaha penyediaan tenaga listrik. 23. Bahwa tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 halaman 349 yang menyatakan “Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan 441 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.” 24. Bahwa keberadaan Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menyebabkan peran Negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang. Koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang ada dalam undang-undang a quo dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran Negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang. 25. Bahwa perlu kiranya ditegaskan kembali bahwa Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 justru akan membuka ruang liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi di sektor ketenagalistrikan, yang mana pengaturan demikian justru bertentangan dengan mandat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, selain itu juga akan membuka upaya penjarahan kekayaan negara oleh perusahaan-perusahaan swasta, dengan demikian tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat justru tidak akan terwujud. 26. Bahwa mendasarkan pada uraian tersebut di atas, Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 haruslah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dimana negara seharusnya ikut campur dalam memperjuangkan kepentingan umum termasuk penyediaan energi listrik serta seharusnya organ negara (legislatif dan eksekutif) menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah menyatakan sistem unbundling dan privatisasi dalam penyediaan energi listrik bertentangan dengan UUD 1945. D.2. Usaha Penyediaan Listrik Harus Dikuasai oleh Negara i. Bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Penguasaan negara atas cabang 442 usaha yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, salah satunya di sektor kelistrikan dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat, sehingga penguasaan negara menjadi wajib dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemberian hak menguasai negara ini sejatinya merupakan bentuk penegasan bahwa tanah air Indonesia merupakan milik negara Indonesia, bukan milik asing. Perihal ini yang mendasari kaitannya dalam pengelolaan sumber daya alam dan usaha-usaha penting bagi kehidupan rakyat haruslah dijalankan amanatnya oleh negara sebagai organisasi politik tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia. ii. Bahwa kemudian Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara salah satunya dengan mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan serta penyertaan modal dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu (Bagir Manan, 1995). Sementara itu kebutuhan rakyat atas penyediaan tenaga listrik adalah kebutuhan dasar yang menunjang hampir seluruh elemen kegiatan dan aktivitas rakyat, oleh karenanya Negara memiliki kewajiban dalam penyediaan listrik yang murah dan terjangkau bagi rakyat. Dengan demikian penyertaan atau campur tangan Negara dalam pengelolaannya semestinya haruslah semakin besar. Sebab apabila usaha penyediaan tenaga listrik semakin besar dikuasai (diprivatisasi) oleh perusahaan swasta maka berpotensi rakyat tidak dapat mengakses penyediaan listrik yang murah dan justru cita-cita Negara untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-sebesarnya semakin jauh dari realisasinya. Penjelasan ini senafas dengan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan No. 001-021-022/PUU-I/2003 terkait pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa “Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, maka cabang produksi tenaga listrik haruslah dikuasai oleh negara.” iii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka pada prinsipnya negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk 443 kemakmuran rakyat. Apabila hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanat konstitusi, dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dari negara sebagai konsekuensi dari hak penguasaan negara tersebut. iv. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi dalam penyelenggaraan negara harus ditempatkan sebagai arah dan pedoman dalam hidup bernegara. Panitia Perancang Keuangan dan Ekonomi telah menentukan arah dan cita-cita pembentukan ekonomi Indonesia, bahwa terdapat empat hal yang harus menjadi haluan perekonomian nasional, antara lain: 1) perekonomian Indonesia didasarkan pada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama (koperasi); 2) perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak harus di bawah kendali negara dan dalam penjelmaannya berbentuk badan usaha publik; 3) tanah sebagai faktor produksi terpenting berada di bawah kekuasaan negara; 4) perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara. v. Bahwa demokrasi ekonomi yang dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 merupakan sistem ekonomi yang diusulkan sebagai antithesis dari paham individualisme-liberalisme, induk dari kapitalisme yang cenderung menyerahkan persoalan ekonomi pada mekanisme pasar. Padahal dalam relasi penguasaan sumber daya alam yang timpang, mustahil mekanisme pasar dapat membawa tujuan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi telah memberikan catatan penting mengenai dasar-dasar pengaturan dalam rangka pendistribusian sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan, yakni: “Pertama, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketiga, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat.” 444 vi. Bahwa merujuk pada putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012, yakni Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penguasaan negara dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektifitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang. Perihal ini yang justru mengakibatkan tujuan dari Pasal 33 UUD 1945 yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak dapat tercapai. vii. Bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak telah ditegaskan oleh pembuat Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagaimana tertera dalam Konsideran Menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1); Konsideran Menimbang huruf a “bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Penjelasan Pasal 3 ayat (1) “Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.” viii. Bahwa oleh karena itu tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 tenaga listrik harus dikuasai oleh Negara dalam hal ini oleh BUMN Ketenagalistrikan yakni PT. PLN (Persero). Pengelolaan langsung oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara dalam 445 hal ini PT. PLN (Persero) menjamin pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan pemanfaatan listrik. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat dalam usaha penyediaan listrik yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat, yang artinya negara juga telah melakukan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang hak ekonomi. ix. Bahwa DR. Mohammad Hatta, founding fathers Negara Indonesia, yang juga tokoh ekonomi Indonesia, mantan Wakil Presiden pertama dan salah satu arsitek Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “… Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, …, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris “public utilities” diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan Pemerintah…” (Tulisan DR. Mohammad Hatta dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul: “Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33). Public utilities yang dimaksud seperti air, gas, udara, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk kehidupan seluruh masyarakat termasuk adalah listrik. x. Bahwa menurut Dibyo Prabowo yang dimaksud sebagai public utilities adalah kebutuhan publik yang baik cara pengadaan maupun perolehannya menentukan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Dibyo Prabowo mengatakan perwujudan ayat 2 dan 3 Pasal 33 UUD 1945 dituntut bahwa segala perusahaan yang menghasilkan barang-barang kepentingan umum atau public utilities seperti perusahaan air minum, listrik dan gas, telepon dan kereta api pengelolaannya harus pula di tangan pemerintah melalui perusahaan negara. Oleh sebab itu, adalah tidak mungkin, menurut konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak disusun berdasarkan mekanisme pasar. Dalam melakukan pengelolaannya harus menjamin ketersediaan komoditas-komoditas tersebut agar harga yang dipatok dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Dibyo Prabowo, 1996). xi. Bahwa listrik sebagai public utilities harus dikuasai oleh negara karena apabila public utilities ini tidak berada penguasaannya pada negara justru akan menghilangkan esensi dari kepentingan umum itu sendiri. Dalam penguasaan 446 public utilities, negara tidak memiliki pilihan lain selain melakukan penguasaan yang dominan dibandingkan dengan perusahaan swasta, negara harus mengatur penyediaannya, mengatur mekanisme pengadaannya bahkan tarif listrik agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau listrik dengan harga terjangkau, sebab jika penguasaan public utilities diberikan pada perusahaan swasta yang terjadi perusahaan swasta akan mengambil profit yang besar dalam penyediaan listrik, implikasinya yang akan diuntungkan adalah pemilik modal (perusahaan swasta) dan yang terjadi adalah kerugian-kerugian kesejahteraan sosial pada masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. xii. Bahwa cabang produksi penting bagi negara dalam hal ini tenaga listrik harus dikuasai negara yang dimaknai tidak cukup negara hanya menjalankan kewenangan dan penetapan kebijakan dan pengawasan, karena tenaga listrik mempunyai sifat yang khusus dibandingkan produk lain, pengadaannya memerlukan waktu yang lama dan bersifat kompleks sementara dengan kondisi Indonesia yang masih banyak masyarakat kurang mampu, negara haruslah bersifat mendominasi dalam penguasaannya dalam arti pengelolaannya maupun pengadaannya, karena apabila tidak dikuasai secara dominan oleh negara maka negara tidak dapat menentukan atau memutuskan seperti apa kehendak negara atas penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat Indonesia, sehingga tidak cukup negara hanya menjalankan kewenangannya dengan pengaturan dan pengawasan semata. Penguasaan negara tidak cukup hanya dengan mengatur perekonomian, namun penguasaan oleh negara haruslah diartikan pada pengelolaan secara dominan oleh negara melalui badan usaha milik negara dalam hal ini PT. PLN (Persero), yang selanjutnya pengelolaan tersebut diorietasikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. xiii. Bahwa dengan demikian, cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara dalam artian, diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam tatanan peraturan dan perundangan yang 447 berlaku di Indonesia, pihak-pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama negara adalah instansi-instansi Pemerintahan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintahan dan politik, sedangkan dalam hal kegiatan usaha, instansi Pemerintah yang bukan merupakan badan usaha pun tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat bisnis untuk dan atas nama negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha hanya BUMN yang diberi wewenang berdasarkan peraturan dan/atau undang-undang tertentu dapat melakukan kegiatan usaha untuk dan atas nama negara. Badan Usaha yang bukan milik negara tidak dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama negara, terlebih lagi badan usaha yang jelas-jelas bukan merupakan badan usaha milik Indonesia namun merupakan badan usaha asing. Dalam kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, yang merupakan cabang usaha yang sangat penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka kewenangannya hanya dapat diberikan kepada BUMN yang mendapat mandat mengusahakan penyediaan listrik (dalam hal ini PT. PLN) dan tidak dapat diberikan kepada badan usaha swasta, apalagi swasta asing, yang dikuasai oleh orang seorang, karena dikhawatirkan rakyat banyak akan ditindasnya. Untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan secara ekonomis dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara Indonesia, hanyalah dengan pengaturan dan penyelenggaraan oleh Negara Republik Indonesia melalui BUMN seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. xiv. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 menegaskan penguasaan negara terhadap cabang produksi penting bagi negara dan rakyat harus diupayakan sedemikian rupa untuk memperkuat posisi perusahaan negara tersebut agar kemudian secara bertahap pada akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan swasta baik nasional maupun asing. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU- I/2003 tersebut haruslah dimaknai bahwa keterlibatan swasta tidak boleh menggantikan atau memperlemah posisi penguasaan negara dalam hal ini posisi perusahaan negara, pelibatan swasta hanya dapat dilakukan manakala perusahaan negara memiliki keterbatasan dalam mengelola sendiri. Namun 448 demikian yang harus dilakukan bahwa perusahaan negara termasuk juga negara sendiri (dalam hal ini pembuat undang-undang) harus mengupayakan sedemikian rupa sehingga negara/perusahaan negara secara bertahap dapat menyediakan kebutuhan penyediaan listrik yang merupakan hajat hidup orang banyak itu secara mandiri tanpa keterlibatan pihak swasta baik nasional maupun asing sebagaimana amanat dari konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yakni hilangnya kebergantungan negara pada swasta menuju penyediaan listrik secara mandiri. xv. Bahwa norma di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 khususnya pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) bukannya menguatkan penguasaan negara atas usaha penyediaan listrik, namun pasal-pasal a quo telah mengarahkan pada melemahnya penguasaan negara atas usaha penyediaan listrik, yang mana hal ini telah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001- 021-022/PUU-I/2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU- XIII/2015. xvi. Bahwa guna menegaskan kendali Negara melalui PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, maka PIHAK TERKAIT sependapat dengan permohonan PARA PEMOHON yang memohonkan: a. Kata “dapat” pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. b. Frasa “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero). c. Frasa “badan usaha milik badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 449 D.3. Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang a quo Meniadakan Pengawasan dan Memutus Suara Rakyat yang Direpresentasikan oleh DPR RI 1. Bahwa Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang menghapuskan frasa “setelah berkonsultasi dengan DPR” dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) telah meniadakan mekanisme pengawasan dan memutus suara rakyat. 2. Perspektif demokrasi ekonomi menurut penjelasan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 juga menggarisbawahi secara implisit, masyarakat Indonesia harus ditempatkan pada posisi yang dominan dalam struktur perekonomian yang terlibat aktif tidak hanya dalam proses produksi dan menikmati hasilnya bersama-sama namun juga dalam penentuan kebijakan, oleh karenanya Pasal 33 UUD 1945 menuntut penguasaan negara pada sektor-sektor untuk kepentingan umum dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat, sehingga tidak mungkin kemakmuran rakyat itu dapat tercapai manakala masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sektor- sektor kepentingan umum dalam hal ini listrik. 3. Bahwa perihal partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan ini yang dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang memberikan tafsir parameter konstitusional dalam makna “sebesar-besar kemakmuran rakyat” bahwa: “…Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 a quo, kebebasan negara untuk mengatur dan membuat kebijakan atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibatasi dengan ukuran “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menilai sejauh mana pemberian HP-3 akan memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mempergunakan empat tolok ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.” 4. Bahwa Kebijakan Energi Nasional (KEN) memuat tujuan, sasaran, hingga arah kebijakan energi nasional yang terdiri dari kebijakan utama dan kebijakan 450 pendukung. Kebijakan utama meliputi ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber energi nasionak dan cadangan energi nasional. Sedangkan kebijakan pendukung meliputi konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi, lingkungan hidup dan keselamatan, harga, subsidi dan insetif energi, infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri, penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi, dan kelembagaan dan pendanaan. Sementara Rencana Umum Kebijakan Nasional (RUKN) ditetapkan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan di masa yang akan datang bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemegang izin usaha ketenagalistrikan. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 143 K/20/MEM/2019 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2038, RUKN merupakan sebuah dokumen bersifat indikatif yang berisikan antara lain kebijakan ketenagalistrikan nasional, rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, dan potensi sumber energi primer di wilayah provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik serta kebutuhan investasinya. 5. Bahwa dokumen RUKN inilah yang menetapkan terkait kebutuhan tenaga listrik di suatu provinsi dan tambahan kapasitas yang dibutuhkan di provinsi tersebut dan dokumen yang menentukan rencana pengembangan proyek pembangkit listrik secara implementatif, namun sayangnya untuk dokumen penting seperti ini mekanisme partisipasi publik tidak diatur. Satu-satunya peluang adalah dengan adanya konsultasi RUKN di DPR RI, mengingat legislatif merupakan badan yang merepresentasikan publik. Apabila ruang konsultasi RUKN di DPR RI ini dihilangkan maka telah tertutup semua peluang partisipasi publik untuk turut menentukan arah pengembangan penyediaan tenaga listrik, sementara dalam mandate Pasal 33 UUD 1945 menyatakan penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 6. Bahwa secara logis dapat ditarik kesimpulan bagaimana mungkin sebesar- besar kemakmuran rakyat dapat terwujud, bila ruang partisipasi rakyat dalam 451 menentukan manfaat penyediaan tenaga listrik ditutup oleh peraturan perundang-undang itu sendiri. Hal ini senafas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang memberikan tafsir parameter konstitusional dalam makna “sebesar-besar kemakmuran rakyat” salah satunya tingkat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Menghilangkan frasa “setelah berkonsultasi dengan DPR” dalam penyusunan RUKN sama artinya dengan menghilangkan partisipasi publik yang direpresentasikan oleh DPR RI sebagai badan publik dalam menentukan kebijakan penting, hal ini berimplikasi pada terlanggarnya hak konstitusional warga negara dalam menentukan kebijakan dan untuk mendapatkan kemakmuran yang sebesar-besarnya padahal secara tegas UUD 1945 menyatakan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. 7. Bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 143 K/20/MEM/2019 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2038, dinyatakan bahwa RUKN disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Mengingat arti penting tenaga listrik maka dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang merata, adil, dan berkelanjutan diperlukan perencanaan yang komprehensif dimana partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan guna perencanaan yang lebih baik. Partisipasi masyarakat tersebut dimanifestasikan dalam penguatan peran DPR RI sebagai lembaga yang diberikan mandat menyuarakan aspirasi rakyat untuk turut menentukan perencanaan penyediaan tenaga listrik nasional. 8. Bahwa DPR RI memiliki fungsi sebagai sarana dan wahana penyalur aspirasi rakyat dan mediator dalam komunikasi politik. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI merupakan penjelmaan rakyat yang dihasilkan melalui sistem pemilihan umum yang berbentuk sistem demokrasi perwakilan. Karena itu fungsi DPR RI yang sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat perlu diberikan ruang dan mekanisme secara terbuka untuk dapat terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak pada publik. RUKN adalah dokumen penting yang memuat rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan berbagai aspek seperti lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial, yang tentunya sangat berdampak bagi publik (masyarakat), sehingga DPR RI sebagai lembaga yang 452 diberi mandat langsung oleh rakyat mestinya diberikan ruang dan mekanisme yang terbuka untuk terlibat aktif dalam penyusunan RUKN. 9. Bahwa hirarki perundang-undangan menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan karenanya menjadi hukum dasar dengan penyusunan struktur kekuasaan negara berdasar prinsip separation of power dan mekanisme check and balances. UUD 1945 pasca amandemen menganut prinsip pemisahaan kekuasaan yang tegas di antara lembaga-lembaga negara, yang tujuannya tak lain untuk mempercepat tercapainya pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang baik (good government and good governance) serta tercapainya check and balances. Sistem check and balances berfungsi untuk saling mengontrol lembaga kekuasaan satu dengan lainnya agar terhindar dari tindakan-tindakan hegemonik dan sentralisasi kekuasaan. Prinsip checks and balances juga untuk meminimalisir adanya kekuasaan yang terlalu besar sehingga rentan terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena keberadaan DPR RI menjadi elemen penting dalam rangka pengawasan, yang dimaksudkan agar pemerintah dalam menyusun kebijakan tidak menyimpang dari konstitusi. 10. Bahwa Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tidak hanya fungsi legislasi, menjalankan fungsi pengawasan juga memegang peran penting dalam penyelenggaraan negara. Terlebih amandemen UUD 1945 secara tegas penerapkan konsep pemisahan kekuasaan diantara tiga lembaga negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembahasan RUKN yang dilakukan Pemerintah dengan berkonsultasi dengan DPR RI pada dasarnya saat itulah DPR RI sedang menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan Pemerintah telah menyusun penyusunan perencanaan energi dan ketenagalistrikan yang berorientasi pada arah kebijakan energi nasional yang tujuannya pada kemakmuran rakyat. Namun, dengan hilangnya fungsi pengawasan DPR RI dalam penyusunan RUKN, perencanaan energi dan ketenagalistrikan hanya akan cenderung menjadi diskresi Pemerintah dan minim sistem check and balances. 11. Bahwa fungsi pengawasan DPR RI adalah fungsi yang dilaksanakan oleh DPR RI kepada pemerintah dalam melaksanakan undang-undang yang berupa pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan 453 keuangan negara dan pengawasan kebijakan pemerintah. Pada dokumen RUKN disebutkan sumber investasi untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berasal dari berbagai sumber investasi yang salah satunya yakni berasal dari APBN sebagai penyertaan modal pemerintah. Peran DPR RI dalam penyusunan RUKN menjadi sangat penting oleh karena terdapat keuangan negara yang akan diinvestasikan untuk pengembangan di sektor ketenagalistrikan, sehingga dilibatkannya DPR RI dalam menyusun RUKN juga bagian dalam rangka DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya berkenaan dengan pengawasan pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. 12. Bahwa Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 justru memutus suara rakyat dan meniadakan pentingnya fungsi pengawasan DPR RI dalam menentukan rencana umum energi nasional dengan menghilangkan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” yang sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa “Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” 13. Bahwa dengan menghilangkan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” sebagaimana rumusan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi warga negara oleh karena tidak lagi dapat berpartisipasi dalam menentukan rencana pengembangan ketenagalistrikan nasional yang dituangkan dalam dokumen RUKN padahal telah diakui oleh konstitusi bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sehingga dengan demikian Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 14. Bahwa guna memperkuat partisipasi publik dalam menentukan rencana pengembangan ketenagalistrikan nasional dan fungsi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, setiap perencanaan usaha ketenagalistrikan nasional seharusnya bukan hanya sekedar berkonsultasi, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Oleh karenanya, PIHAK TERKAIT 454 berpendapat bahwa Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT yang berkepentingan langsung memohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PIHAK TERKAIT yang berkepentingan langsung dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU- XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2)] terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU-XXI/2023. 3. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI. 455 4. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan frasa “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero). 6. Menyatakan frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5.1] Untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait telah menyampaikan alat bukti yang diber tanda bukti PT-1 s.d. PT- 8 Yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 1 dan 13 Februari 2024 sebagai berikut: KODE NAMA BUKTI 456 P-1 Penelitian yang dilakukan oleh Public Service International (PSI) dengan judul publikasi “Kegagalan Energi Listrik” P-2 Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Federasi SERBUK Indonesia Nomor: 01/Keputusan/KLB/SERBUK/XI/2022 Tentang Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia tertanggal 13 November 2022. Membuktikan : Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) periode 2022 s/d 2025, yang terpilih dalam kongres luar biasa Federasi Serbuk Indonesia pada hari Minggu, 13 November 2022. P-3 Kartu Tanda Anggota dan Susunan Pengurus Serbuk Membuktikan ; Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Federasi Serbuk Indonesia periode 2023 s/d 2025. P-4 Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan Nomor Bukti Pencatatan: Penc.568/6958/HI-S/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013. Membutikan : Bahwa Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi SERBUK) yang Pemohon pimpin telah tercatat sebagaimana Nomor bukti Pencatatan ; Penc. 568/ 6958/ HI-S/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang. P-5 Pasal 37 huruf d Statuta Federasi SERBUK Indonesia Membuktikan : Bahwa Pemohon memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf d Satuta Federasi SERBUK Indonesia untuk mewakili Federasi SERBUK Indonesia sebagai PIHAK TERKAIT. P-6 Surat Keputusan No. 002/SK/DP-SERBUK Indonesia/XI/2023 Tentang Hasil Musyawarah Dewan Presidium Terkait Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 18 November 2022. Membuktikan : Bahwa Pemohon mendapatkan mandat Federasi SERBUK Indonesia untuk mengajukan permohonan PIHAK TERKAIT dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Register No. 39/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 457 P-7 Fotokopi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN 2021- 2030 khusus Bab IV mengenai Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik P-8 Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT. PLN tahun 2022 pada tanggal 31 Desember 2022 [2.5.2] Selain itu, Pihak Terkait telah pula menyampaikan keterang tertulis 1 (satu) orang ahli yang bernama Feri Amsari yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A. Pokok Persoalan Secara historikal tenaga listrik merupakan kebutuhan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia terhadap tenaga listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebutuhan tenaga listrik juga terus bertambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan sumber daya manusia. Di samping itu, tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk mencukupi kebutuhan sumber daya listrik tersebut maka diperlukan pengelolaan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kemanfaatan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, dan kelestarian fungsi lingkungan. Itu sebabnya, menurut Ahli, dalam rangka menjaga prinsip-prinsip mulia tersebut sekaligus dalam rangka memitigasi semua symptoms (gejala) sosial yang ada, dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, standar hukum dinilai tidak lagi cukup untuk memperbaiki keadaan. Semakin hukum dibuat dalam rupa yang makin canggih, pelanggaran dan celahnya pun berkembang melebihi daya jangkau hukum itu sendiri. Kondisi inilah kemudian yang mendasari para pemikir sosiologi hukum untuk menjustifikasi bahwa hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, menyandarkan perbaikan keadaan kepada semata-mata hukum, tentunya akan berujung dengan kekecewaan. Agar harapan pada hukum dapat dicapai, hukum mesti dilengkapi dengan seperangkat instrumen yang mampu menopang jalannya hukum. Itu sebabnya, Mochtar Kusumaatmadja, dalam teori hukum pembangunannya menghendaki agar hukum berfungsi lebih daripada yang dicita-citakan yakni sebagai “sarana pembaharuan 458 masyarakat” (law as a tool of social engeneering) atau “sarana pembangunan” melalui pembentukan hukum. Namun dalam konteks ketengalistrikan, tampaknya ketaatan pembentuk hukum dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi masih terbilang rendah. Keberadaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang melahirkan kembali usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem pemisahan (unbundling system) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional keberlakuannya merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan pembuat undang-undang terhadap konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021- 022/PUU-I/2003 maupun No. 111/PUU-XIII/2015 ditegaskan bahwa sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda bermuara pada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat. Penggunaan frasa “dapat terintegrasi” yang tertuang dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 merupakan pemaknaan yang sama dengan pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan jika disandingkan dengan a contrario makna yakni tidak terintegrasi. Pengaturan ini sesungguhnya juga mengarah pada hilangnya penguasaan cabang-cabang produksi penting yakni listrik oleh negara, sehingga permohonan uji konstitusionalitas dalam permohonan pengujian No. 39/PUU-XXI/2023 menjadi langkah yang tepat untuk memastikan penguasaan cabang-cabang produksi penting yakni listrik tetap ditangan negara sebagai jaminan pemenuhan kepentingan umum atas penyediaan listrik oleh negara. Atas dasar itu, terhadap sejumlah norma yang dipersoalkan dalam pengujian ini sehingga pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. B. Prinsip-prinsip Konstitusional Hak Menguasai Negara Dalam batas penalaran hukum, hak menguasai negara merupakan suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Secara normatif, politik hukum penguasaan sumber daya alam Indonesia termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 459 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini mengandung perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar- besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkataan “menguasai” dalam Pasal 33 ayat (3) bukanlah berarti dimiliki oleh negara, akan tetapi merupakan pemberian kewenangan kepada negara untuk pada tingkatan tertinggi: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum anatara orang- orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 ayat 2 UUPA). Wewenang mengatur yang dipunyai oleh negara itu digunakan dan ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran yang akan dicapai adalah kemakmuran untuk sebanyak mungkin orang tanpa melanggar hak orang lain. Dewasa ini, ada fenomena yang menafsirkan hak menguasai negara secara keliru. Hak menguasai negara lebih cenderung diartikan dalam tataran negara sebagai pemilik dari bumi,air dan ruang angkasa. Hak menguasai negara tidak lagi ditempatkan secara proporsional. Untuk itu, muncul gagasan untuk membatasi wewenang hak menguasai negara tersebut. Maria S.W. Sumardjono menghendaki agar kewenangan hak menguasai negara dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu : a. Tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945; b. Tidak boleh melanggar tujuan hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA yaitu semua peraturan perundang-undangan pertanahan harus ditujukan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan UUPA, hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat melalui medebewind (tugas pembantuan). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak menguasai negara itu merupakan 460 kewenangan dari Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat hukum adat melalui pola tugas pembantuan. Dengan ditetapkan dan digunakannya asas hak menguasai negara ini, mutatis mutandis melepaskan asas domein yang dipakai sebelumnya berdasarkan hukum agraria lama (kolonial). Asas domein berpijak dari konsep, negara adalah pemilik atas sumberdaya alam yang ada di negara. Dalam hal ini, negara bebas mengatur dan memberikan hak atas sumberdaya alam itu kepada pihak lain. Hal ini jelas bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas negara yang merdeka dan modern. Berbeda dengan asas domein, dalam konsep hak menguasai negara, penguasaan sumberdaya alam oleh negara haruslah ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan ditujukan untuk kepentingan penguasa dan pengusaha. Kekuasaan Negara tersebut mencakup semua bumi, air dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki oleh Badan Hukum atau invidu maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak, dibatasi oleh isi dari hak itu. Artinya, sampai seberapa besar Negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya, sampai disitu pula batas kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara atas tanah dan sumber daya alam yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Atas dasar itu, Negara dapat memberikan sesuatu hak kepada seseorang atau badan-hukum sesuai dengan peruntukan dan keperluannya. Dalam pada itu, kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada. Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang notabene lahir dari pengujian UU Ketenagalistrikan, Mahkamah memberikan tafsir mengenai Hak Menguasai Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 (3) UUD 1945 yang mencakup; 1. Merumuskan kebijakan (beleid) Adapun bentuk konkret dari merumuskan kebijakan (beleid), antara lain: (1) acuan atau program-program Pemerintah; (2) yang ditentukan dengan tahapan-tahapan antara lain perumusan masalah (defining problem); agenda 461 kebijakan; pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah; dan penetapan kebijakan; (3) untuk mencapai tujuan negara. 2. Melakukan pengaturan (regelendaad) Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). 3. Melakukan pengurusan (bestuurdaad) Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessive).. 4. Melakukan pengelolaan (beherdaad) Pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Melakukan pengawasan Adanya tindakan pengawasan oleh negara setidaknya membutuhkan unsur- unsur berikut: (a) adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas; (b) adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi; (c) tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut; (d) tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya; dan (e) untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis. Berdasarkan konsepsi yang diuraikan di atas, agar tidak menimbulkan multipersepsi bagi pemerhati hukum secara konstitusional, maka hak menguasai negara tersebut di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 selalu di alas dengan prinsip “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Di mana, prinsip “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh 462 pengelolaan sumber daya alam melalui instrumen “hak menguasai negara”. Jika dikaitkan dengan instrumen hak menguasai negara, menurut Bagir Manan, “hak menguasai negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan yaitu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memberikan hak terdahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad baik memanfaatkan sumber daya alam”. Dengan demikian, Ahli berkeyakinan bahwa prinsip ini menghendaki substansi pengaturan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk kebijakan pertanahan dan penataan ruang harus berpihak kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam harus mengurangi setahap demi setahap jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Kata sebesar-besarnya mengacu pada konsep filsafat Jeremy Bentham yang lazim digunakan oleh negara-negara demokrasi, yaitu “the great happiness for the great numbers”. Di negara-negara tersebut, filsafat inilah yang digunakan untuk mengukur “kepentingan umum” yang berarti kepentingan orang yang lebih banyak. Di masa lalu kita sering menemukan bias pengertian, sehingga pembangunan sebuah lapangan golf terpaksa mengusur rakyat atas nama kepentingan umum. Hal itu terjadi karena keberpihakan kepada rakyat miskin tidak tergambar dengan jelas dalam berbagai undang-undang yang melaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 termasuk UU Ketenagalistrikan tersebut. BAB II KONSTITUSIONALISME EKONOMI A. Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pasal 33 UUD NRI 1945 Diskursus mengenai konstitusi ekonomi (economic constitution) pada saat ini, menemukan relavansinya dengan kecenderungan pada banyak negara saat ini. Kebutuhan akan penciptaan sistem pemerintahan yang semakin efektif, efisien dan akomodatif mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan zaman, khususnya di dalam aktivitas ekonomi di suatu negara. Itu sebabnya, hal tersebut kemudian membuat banyak pakar memikirkan pendekatan yang lebih baru dan merevisi pendekatan-pendekatan yang selama ini digunakan di dalam mendefinisikan persoalan-persoalan terkait dengan ketatanegaraan, lebih khusus terhadap hubungan ketatanegaraan dengan ekonomi. Konstitusi ekonomi atau hukum ketatanegaraan ekonomi (economic constitutional law) oleh J. Baquero Cruz didefinisikan sebagai,“economics constitutional law consist rules that deal with economics maters”. 463 Pendapat J. Baquero Cruz itu kemudian memberikan sinyal bahwa dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), dimensi utama yang perlu diperhatikan adalah soal perekonomian. Karena perekonomian idealnya berfungsi mengatur laju ekonomi dan meningkatkan kesejahteran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ilmu ekonomi, ekonomi yang semata-mata mementingkan dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara yang kemudian dikeluarkan melalui kebijakan paket ekonomi yang berpihak kepada rakyat itulah yang disebut dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sebetulnya merupakan terminologi ekonomi yang dipelopori oleh tokoh proklamator bangsa Mohammad Hatta pasca kolonialisme Hindia Belanda. Dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. Menurut Baswir, Ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Lain halnya menurut Mubyarto, ekonomi kerakyatan adalah tatalaksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil. Dalam Pasal 33 UUD 1945 temaktub dasar demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. (Penjelasan Pasal 33 UUD 1945). Definisi Economic democracy secara internasional menjelaskan, “Economic democracy is a socioeconomic philosophy that proposes to shift decision- making power from corporate shareholders to a larger group of public shareholders that includes workers, customers, suppliers, neighbors and the broader public”. 464 Secara yuridis konsep ekonomi kerakyatan tersebut diejawantahkan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan secara terperinci mengenai (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, negara memiliki peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, dimana peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut, (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bila dilihat dari masa ke masa, Pemerintah selama ini lebih cenderung pro investor ini bisa dibuktikan dengan banyaknya investor yang menguasai sektor-
 sektor strategis seperti energi, migas, dan lain-lain. Pemerintah
juga mengalami ketergantungan kepada hutang luar negeri. Sedangkan di sektor riil seperti usaha kecil menengah banyak yang mengalami ‘gulung tikar’ karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan adanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi masih jauh dari harapan, bahkan ini menjadi sebuah cerminan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengupayakan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kecil menengah. Rizal Ramli pun pernah menukilkan bahwa Ekonomi kerakyatan identic dengan semua kebijakan yang memihak kepada rakyat, artinya tidak perlu repot mendefinisikan yang namanya ekonomi kerakyatan. Lalu jika Ekonomi Kerakyatan yang direfleksikan sebagai Solidaritas Sosial Ekonomi dan berarti “marilah membeli hasil produksi dalam negeri walau dengan harga yang sedikit mahal, atau marilah meminjam kepada koperasi walau dengan bunga yang lebih tinggi dari bank komersil”, apakah ini adalah suatu keadilan?. Bila demikian, maka hambatan implementasi ekonomi kerakyatan seperti yang telah dikonsepkan oleh Bung Hatta pada masa sekarang adalah bermuara pada paradigma berpikir (mind set) baik dari 465 pemerintah maupun rakyat Indonesia sendiri. Interpretasi ekonomi kerakyatan saat ini adalah perlawanan terhadap kapitalis, tetapi sebenarnya indikator ekonomi kerakyatan adalah human development index (indeks pembangunan manusia). Selama ini ekonomi konvensional cenderung menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya, ekonomi kerakyatan harus berpatokan pada human development index. Pertanyaannya adalah mengapa ada negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya naik pesat, pertumbuhan ekonominya tinggi, seperti Cina dan Brazil? Ada juga negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi tapi kualitas kehidupan rakyatnya biasa-biasa saja?. Jawaban pada pertanyaan di atas adalah terletak pada ; (1) Status gizi; (2) status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup; (3) status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup, dan; (4) perlindungan sumber daya alam yang berkeadilan, yang harus diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar. Ahli Ekonomi Mubyarto menuturkan bahwa ciri-ciri ekonomi kerakyatan meliputi : 3. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral; 4. Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan pemerataan sosial yang disebut “egaliterism” yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan; 5. Prioritas kegiatan ekonomi adalah menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan nasionalisme yang menjiwai ekonomi; 6. Koperasi menjadi soko guru bagi rakyat, dan; 7. Adanya kejelasan kegiatan perekonomian dalam menunjang kesejahteraan sosial. Bertolak dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya
adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Itu sebabnya, sekurang-kurangnya terdapat 7 (tujuh) elemen penting dalam sistem ekonomi kerakyatan agar sistem ekonomi bersifat konstitusional. Pertama, negara harus menjadi pemegang kuasa mutlak atas sumber daya alam (SDA) yang kita miliki. Pengelolaannya bisa diserahkan kepada BUMN, koperasi, dan swasta sesuai keunggulan komparatif masing-masing. 466 Pemerintah harus tetap sebagai pengendali. Kedua, kebijakan fiskal lebih terkendali dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran. Fokusnya pada pemberian subsidi kepada warga yang membutuhkan, optimalisasi penerimaan
 pajak dan bukan pajak, penyediaan barang dan jasa publik, termasuk infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan. Kebijakan moneter dan perbankan harus lebih longgar dengan fokus pada stabilisasi nilai rupiah. Ketiga, kebijakan industri dan perdagangan diarahkan untuk mewujudkan struktur industri yang kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Pemberdayaan UMKM dan koperasi mutlak dilakukan oleh negara. Kompetisi dikendalikan agar berlangsung sehat dan mengarah ke pola kerja sama/kemitraan, bukan saling mematikan. Keempat, tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta bebas dari korupsi. Reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta kesejahteraan pelayan publik . Perizinan harus dipermudah, cepat, dan murah. Kelima, reformasi agraria menjadi sangat penting guna mempermudah akses rakyat terhadap lahan. Negara harus menerapkan pembatasan atas pemilikan atau pengusahaan lahan oleh swasta dan mengendalikan pergerakan harga tanah. Keenam, penguatan otonomi daerah diarahkan untuk lebih memberdayakan desa sebagai ujung tombak pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Ketujuh, pembangunan sumber daya manusia (SDM) diarahkan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas. B. Penguasaan Agraria dan Sumber Daya Alam dalam UUD NRI 1945 Salah satu corak yang membedakan antara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia dengan kebanyakan konstitusi negara lain adalah materi muatannya yang selain mengatur persoalan politik ketatakenegaraan juga mengatur persoalan tata kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, bahkan adat seperti termuat dalam Pasal 18B, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Jimly Asshiddiqie menyebutkan hal inilah yang membedakan konstitusi Republik Indonesia dengan tradisi penulisan konstitusi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya memuat materi-materi konstitusi yang hanya bersifat politik. Tradisi yang dianut Indonesia, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis seperti negara-negara di Eropa Timur. 467 Sebagai konstitusi ekonomi, Ahli menyatakan bahwa UUD 1945 mengatur norma-norma dasar soal perekonomian, termasuk di dalamnya persoalan pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan yang paling sering dirujuk dalam memahami norma konstitusi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam adalah Pasal 33 UUD 1945. Di dalam Pasal 33 UUD 1945 ditemukan bagaimana nilai-nilai, cara serta tujuan dari peranan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tersebut ‘diterjemahkan’ ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. ‘Penerjemahan’ Pasal 33 UUD 1945 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 UUD 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai ‘bintang petunjuk’ dalam melahirkan berbagai undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Bila ditarik sejarah ke belakang, sesungguhnya rumusan Pasal 33 UUD 1945 merupakan ketentuan krusial yang menjadi landasan bagi penguasaan dan pengelolaan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Muhammad Hatta merupakan orang yang paling besar pengaruhnya terhadap substansi ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Pasal 33 UUD 1945 seakan telah menjadi terminologi hukum sendiri. Ketika orang membicarakan Pasal 33 UUD 1945, maka berarti yang dimaksud adalah soal perekonomian, sumber daya alam/agraria dan kesejahteraan sosial. Namun dalam kaitannya dengan tulisan ini, Pasal 33 UUD 1945 dimaknai berkaitan dengan penguasaan negara atas sumber daya alam/agraria. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara di dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai dikuasai oleh negara yang tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Senafas dengan itu, Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan BPUPKI yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut: (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar 468 mestinya persertaan pemerintah; (3) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara. Sementara itu Mr. Mohammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi. Lebih lanjut, Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu. Demikianlah pendapat beberapa ahli berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945. Meski terdapat perbedaan dalam beberapa hal, namun pada intinya Pasal 33 UUD 1945 memberikan peranan yang besar kepada negara untuk tetap menguasai dan mempergunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan aspek filosofis, historis, dan empirikal yang Ahli uraikan di atas, maka Ahli berkeyakinan bahwa sumber daya alam tertentu harus dianggap sebagai “common heritage of mankind’, seperti air, laut, udara, dan hutan. Sayangnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap pengujian UU PSDA, UU Migas dan UU Ketenagalistrikan, tidak memberikan penegasan semacam itu. Sebagai suatu norma kewenangan (bevoegdheidsnorm), Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subyek hukum ‘Negara’ untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Sebagai konsekuensinya asas ini, pemerintah harus diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk mengatur, mengelola, menata dan mengendalikan pemanfatan, penggunaan dan peruntukan sumber daya alam. Kewenangan pemerintah itu sejalan dengan prinsip “Negara Pengurus” di mana pemerintah selaku personifikasi negara berkewajiban untuk membangun kesejahteraan rakyat. Namun agar pemerintah tidak sehendak hati menafsirkan “blanco mandate” Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka kewenangan itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang fundemantal, yakni : a. asas tanggung jawab negara (state liability); 469 b. asas legalitas, yang memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan perlindungan; c. asas keberlanjutan (sustainability) yang mengakui dan menyadari bahwa sumber daya itu bersifat terbatas dan adanya jaminan untuk dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang akan datang; d. asas manfaat, balik secara ekonomi maupun sosial; dan e. asas subsidiaritas, yakni pemberian kepercayaan dan kewenangan kepada subunit pemerintahan yang Iebih rendah melalui sistem desentralisasi yang demokratis. Itu sebabnya, melalui penjelasan ini Ahli hendak memperkuat dan menggarisbawahi bahwa kelima prinsip dasar kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, termasuk di dalamnya soal ketenagalistrikan, harus mampu dirumuskan ke dalam bahasa hukum yang bersifat normatif (mengkaidah) sehingga terpatri di dalam kehidupan bermasyarakat secara adil. BAB III PENDAPAT AHLI A. Sifat Konstitusi dan Peran Negara dalam Melindungi Hak Atas Ketenagalistrikan Konstitusi dalam kedudukan suatu negara memiliki peran yang sangat signifikan karena terkait dengan hal-hal pokok/fundamental dalam kehidupan suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman, bahwa konstitusi merupakan titik temu dari keseluruhan kepentingan dan kepercayaan dari suatu masyarakat di dalam segala bidang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh K.C Wheare, sebagai berikut, “a constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces –political, economic, and social- which operate at the time its adoption” Hal tersebut secara implisit menyatakan bahwa materi muatan konstitusi sangat luas, dan tidak selalu terbatas mengenai kelembagaan pandangan hidup suatu bangsa. Dalam hal itu, A.A.H Struycken sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, menjelaskan bahwa konstitusi merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan empat hal pokok, yakni: 1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; 2. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 3. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan 470 4. suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin Lebih lanjut James Bryce, menyatakan terdapat tiga tujuan (objectives) dari pembentukan suatu konstitusi, yakni: 1. to establish and maintain a frame of government under which the work of the state can be efficiently carried on, the aims of such a frame of government being on the one hand to associate the people with the government and on the other hand, public order, to avoid hasty decision and to maintain a tolerable continuity of policy; 2. to provide due security for the rights of the individual citizen as respects person, property, and opinion, so that he shall have nothing to fear from the executive of from the tyranny of an excited majority; 3. to hold the state together, not only to prevent its disruption by the revolt or secession of a part of the nation, but to strengthen the cohesiveness of the country by creating good machinery for connecting the outlying parts with the center, and by appealing to every motive of interest and sentiment, that can leas all sections of the inhabitants to desire to remain united under on governments Berdasarkan uraian tersebut, Ahli menyatakan bahwa konstitusi memiliki fungsi sebagai arahan di dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai cita-cita negara. Arahan tersebut telah menjadikan konstitusi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya, atau seperti diungkapkan oleh Oliver Cromwell sebagai instruments of governments. Fungsi yang demikian kemudian melahirkan konstitusionalisme, yakni paham mengenai pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan dan jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Dalam batas penalaran yang wajar secara konsep Hak Asasi Manusia, ketenagalistrikan ditempatkan dalam rezim hak Ekosob yang disebut juga positive rights, mengingat hak ekosob tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan campur tangan pemerintah untuk terlibat aktif dalam pemenuhannya. Sejalan dengan tujuan berdirinya negara sebagaimana dikatakan John Locke, yaitu memberikan perlindungan HAM bagi rakyatnya. Dari perspektif konstitusi, perlindungan HAM bisa dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 471 kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut menandakan Indonesia sebagai negara welfare state. Peran pokok Pemerintah pada negara welfare state adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Implikasi dianutnya welfare state dalam konstitusi berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik, melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam konteks hak, ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari rezim hak ekosob. Hak ekosob sendiri menurut Bagir Manan adalah HAM yang tidak mengalami fluktuatif layaknya hak sipil dan politik (hak sipol). Maka itu, tanggung jawab negara dalam memajukan hak ekosob tidak hanya dalam bentuk obligation of result, tetapi juga dalam bentuk obligation of conduct. Dalam konteks tanggung jawab yang demikian ini maka kebijakan-kebijakan negara di bidang hak ekosob harus dapat menjamin terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut. Prinsip- prinsip Maastricht-pun tidak memisahkan tanggung jawab negara di bidang obligation of conduct dan obligation of result. Kegagalan negara dalam memberikan jaminan hak ekosob maka dapat dianggap suatu negara sudah melanggar Prinsip- Prinsip Maatsricht. Pelanggaran hak ekosob dapat berupa pelanggaran (pembiaran), dan by commission (sengaja melakukan tindakan itu sendiri). Dengan begitu kebijakan-kebijakan negara di bidang hak ekosob harus dapat menjamin terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut. Prinsip-prinsip Maastricht-pun tidak memisahkan tanggung jawab negara di bidang obligation of conduct dan obligation of result. Kegagalan negara dalam memberikan jaminan hak ekosob maka dapat dianggap suatu negara sudah melanggar Prinsip-Prinsip Maatsricht. Pelanggaran hak ekosob dapat berupa pelanggaran (pembiaran), dan by commission (sengaja melakukan tindakan itu sendiri). Berdasarkan pemahaman di atas terkait dengan pemenuhan ketenagalistrikan, maka negara sesungguhnya dituntut untuk secara progresif merealisasikan penyediaan kebutuhan tenaga listrik demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh menunda-nunda atau bahkan mempersulit pemenuhan hak warga negara untuk menikmati pelayanan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekosob, 472 seharusnya negara bertindak secara progresif dengan secepat dan seefektif mungkin unutk merealisasikan pemenuhan tenaga listrik. Negara tidak boleh bersifat pasif dengan hanya mengandalkan inisiatif warga negara sebagaimana dalam pemenuhan hak sipol. Posisi negara yang bersikap pasif dan bahkan menyerahkan kewenangan untuk mengelola ketenagalistrikan hanya pada Pemerintah bagi Ahli justru bertentangan dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekosob itu sendiri. Berdasarkan uraian yang Ahli paparkan di atas sebelumnya, maka Ahli berkeyakinan bahwa Perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana halnya hak sipil dan politik, merupakan hak yang tidak boleh diabaikan oleh negara khususnya persoalan fundamental seperti ketenagalistrikan ini. Bila negara berkomitmen membangun masyarakat yang maju dan sejahtera maka sudah seharusnya negara berinisiatif untuk memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect), dan menghormati (to respect) hak-hak asasi masyarakat, khususnya hak-hak yang dekat dengan kebutuhan masyarakat yakni hak dalam bidang perekonomian. Salah satu bagian dari perlindungan hak ekonomi adalah berkaitan dengan penguasaan atas cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut Nickel, terdapat dua jenis hak ekonomi yaitu hak-hak yang menyangkut produksi dan hak-hak yang menyangkut konsumsi. Listrik sebagai salah satu sumber energi merupakan cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ketersediaan listrik menjadi hak masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. B. Putusan MK Terdahulu Bila Ahli hendak menganalogikan, negara dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia tak bisa serta merta dipisahkan begitu saja. Terdapat perekat diantara keduanya, perekat ini dikenal dengan nama konstitusi. Dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia, peran UUD NRI Tahun 1945 sangatlah krusial yang mana menjadi dasar bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pada sektor ketenagalistrikan. Hal ini didasarkan atas pengaturan yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan yang meliputi, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945. Lebih lanjut sesugguhnya konstitusi juga telah memberikan penguasaan yang tegas terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak berada dalam penguasaan negara. Melalui 473 Indonesia. PLN (Persero) selaku BUMN yang bergerak disektor ketenagalistrikan, negara menjalankan peran penguasaan sekaligus pengusahaannya dibidang cabang produksi ketenagalistrikan dengan tujuan tersedianya tenaga listrik untuk kepentingan umum guna mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya dalam batas penalaran yang wajar, Ahli berkeyakinan bahwa fungsi negara tidak hanya sebagai regulator (pengatur) dan umpire (wasit), namun juga berfungsi sebagai provider (penyedia) dan entrepreneur (pengusaha). Oleh karena itu, sudah seharusnya negara terlibat langsung dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dengan unbundling system yaitu terpisahnya antara usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik, telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004. Namun kemudian adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU- VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, justru dipandang sebagai peluang dibolehkannya kembali sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistirkan. Hal tersebut kemudian mendorong diajukannya kembali permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016, Mahkamah Konstitusi pun menegaskan bahwa unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik adalah tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, bila ditelaah beberapa Putusan MK terdahulu berkaitan dengan pengujian UU Ketenagalistrikan ini, sebetulnya cukup konsisten MK menempatkan posisi negara dalam hal Hak Menguasai Negara dalam pengelolaan sumber daya alam wa bil khusus perihal ketenagalistrikan ini. Pertama, bila dibedah substansi Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 cabang produksi tenaga listrik haruslah dikuasai oleh negara. Penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara 474 keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa makna pengertian “dikuasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Lebih lanjut, dalam putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber- sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan 475 pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Kelima hal di atas sesungguhnya sudah Ahli jelaskan di Bab terkait Hak Menguasai Negara sebelumnya. Justru Ahli berpandangan bahwa pertimbangan pada putusan-putusan tersebut dapat dipahami bahwa penguasaan negara bukan hanya sebatas kewenangan untuk mengatur saja karena kewenangan tersebut memang selalu ada pada setiap negara. Kewenangan mengatur tersebut dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Meskipun demikian, selain mengatur dan mengawasi, negara juga perlu terlibat secara langsung dalam mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka pada prinsipnya negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Apabila hal ini merupakan kewajiban negara, maka menurut hemat Ahli pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanat konstitusi, dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dari negara sebagai konsekuensi dari hak penguasaan negara tersebut. Spicker misalnya, menyatakan bahwa “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards”. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kesejahteraan diberikan secara komprehensif oleh negara dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dalam usaha penyediaan listrik, pengelolaan secara langsung membutuhkan peran negara yang lebih besar sebagai bentuk upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kedua, setelah Ahli coba analisis Putusan MK Tahun 2015 terkait pengujian UU Ketenagalistrikan ini, sebetulnya alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 dalam perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 adalah bahwa frasa “dapat dilakukan secara terintegrasi” dalam rumusan Pasal 10 ayat (2) tersebut membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah- pisah (unbundling) untuk keempat jenis usaha penyediaan listrik (usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan 476 penjualan tenaga listrik). Menurut Pemohon, substansi Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 sama dengan substansi Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003. Di mana, Mahkamah Konstitusi menjawab dalil Pemohon tersebut dalam pertimbangannya pada Paragraf [3.11] Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, listrik harus dikuasai oleh negara. Perihal pengertian “dikuasai oleh negara”, Mahkamah sejak awal keberadaannya telah menyatakan pendapat dan pendiriannya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa oleh karena listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara maka kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (unbundling) adalah bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Ahli berkeyakinan bahwa Putusan MK Nomor 111/PUU- XIII/2015 menjadi penegasan konsistensi pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap inkonstitusionalitas sistem unbundling dalam usaha penyedian listrik. Pada Paragraf [3.12] angka 1 Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pertimbangan Mahkamah pada saat itu (Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009) adalah adanya keyakinan bahwa UU 30/2009, khususnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2), tidak akan menerapkan prinsip unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Artinya, bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum itu, usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Dengan kata lain, apabila dalam praktik ternyata keyakinan Mahkamah bahwa pengaturan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 tidak menganut prinsip unbundling itu disimpangi maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 menjadi tidak berlaku dan ketidakberlakuan itu bukan karena Mahkamah mengubah pendiriannya 477 melainkan karena ada kesengajaan untuk menafsirkannya secara berbeda dari maksud Mahkamah. Adapun argumentasi baru yang diajukan Pemohon yang dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi sehingga mendorong Mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya. Oleh karena itu, Mahkamah harus menegaskan bahwa penolakan Mahkamah terhadap pengujian Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 dimaksud tidak boleh diartikan sebagai penerimaan Mahkamah terhadap penerapan prinsip unbundling. Sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009, untuk menghilangkan keragu-raguan dan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila dengan rumusan demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Mengingat ketenagalistrikan merupakan cabang produksi yang krusial bagi negara dan memengaruhi kehidupan banyak orang, menjadi sebuah kewajiban serius bagi negara untuk menjamin ketersediaan listrik, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu sektor produksi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu perlu kiranya dipahami konsep penguasaan oleh negara dalam rangka konstitusi yang didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945. Pada prinsipnya Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan dan mengurangi penguasaan negara yang dalam hal ini Pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam memahami Pasal 33 UUD 1945, haruslah dimulai terlebih dahulu dengan pemahaman frase “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” ketentuan tersebut. Dalam Putusan MK 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dapat dibagi menjadi tiga kategorisasi yaitu pertama, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, kedua, cabang produksi yang penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dan ketiga cabang produksi yang tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. 478 Dari ketiga kategorisasi cabang produksi diklasifikasikan di atas mengisyaratkan bahwa ketenagalistrikan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian memberikan pemahaman mengenai frase “dikuasai oleh negara” yang haruslah dimaknai penguasaan dalam hal kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Artinya dengan pengaturan sistem unbundling dan dengan semakin tergantungnya Indonesia terhadap perusahaan listrik swasta maka implikasinya akan mengakibatkan terpisah-pisahnya usaha penyediaan listrik. Hal tersebut membuka peluang tidak dikuasainya listrik oleh negara secara langsung sehingga berdampak tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab, hal ini tidaklah tanpa alasan, terdapat banyak bukti bahwa privatisasi terhadap BUMN dalam hal ini PLN mengakibatkan daya jangkau keterlibatan negara dalam menguasai cabang-cabang produksi tersebut menjadi berjarak dan sarat akan konflik kepentingan. Salah satu buktinya yaitu berdasarkan laporan Audited Keuangan PLN dari tahun 2014-2022 menyebutkan bahwa setiap tahun anggaran PLN yang digunakan untuk membeli listrik dari swasta semakin meningkat. Bahkan hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan presiden yang menyebutkan listrik dari swasta sudah mencapai diangka persentase 39,5%. 479 Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan bila pengelolaan terhadap BUMN selevel PLN lambat laun mengalami pengurangan menjadi objek penguasaan negara. Justru yang akan menerima dampak dari semua itu adalah masyarakat seperti daya pasok listrik semakin menipis, tidak tersebarnya penggunaan listrik secara merata, hingga berdampak daya beli masyarakat terhadap pembayaran listrik yang digunakan cenderung mengalami kenaikan/mahal. Atas semua symptoms/gejala sosial tersebut, rasanya amanat konstitusi untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat hanyalah menjadi teks dan semakin utopis. Untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, cabang produksi penting harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian maka dalam pengelolaan cabang-cabang produksi seperti ketengalistrikan ini harus menjadi tanggung jawab negara untuk menguasasinya melalui BUMN sebagai institusi perusahaan negara yang memiliki keuangan negara yang dipisahkan. Pelibatan swasta dalam pengelolaan ini secara hukum boleh saja sepanjang ada pembatasan yang jelas soal pola pengelolaan dan pemanfaatannya dan tetap berada dalam koridor penguasaan dan pengawasan negara. Dalam kontek kepentingan umum, bila penguasaan dan control terhadap swasta abai dilakukan, maka secara hukum administrasi negara, esensi dari makna dikuasai oleh negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran dalam jagat ketenagalistrikan ini menjadi tidak berdaya dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan Dari diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan hukum yang terjadi saat ini, bukanlah pada tataran implementasinya baik berupa kesepakatannya/sistem kontrak, pola pengelolaan dan lain-lain. Namun, lebih dalam dari pada itu persoalan tersebut sebetulnya terletak pada norma dan kaidah hukum UU Ketenagalistrikan dan UU Cipta Kerja. Itu sebanya, ke depan kiranya perlu setiap peraturan perundangan berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tetap mempertahankan penguasaan negara. Karena bagaimanapun negara wajib berperan dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali di bidang ketenagalistrikan tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, maka kebimbangan terhadap inkonstitusionalitas penerapan sistem unbundling pun terjawab sehingga penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda dapat dihindari. 480 Bahkan bila pembentuk undang-undang hendak menyelundupkan hukum dengan cara membentuk undang-undang baru pun seperti UU Omnibus Law Cipta Kerja lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, baik secara hukum administrasi maupun ilmu perundang-undangan, frasa muatan norma baru terkait ketenagalistrikan ini yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK tidak akan pernah bisa dijadikan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, secara tidak langsung tindakan Pemerintah dan DPR menghidupkan norma baru yang notabene sudah dibatalkan MK, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan pembangkangan dan pelanggaran terhadap konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi MK juga pernah menegaskan sebuah prinsip konstitusional bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang meliputi pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik haruslah berada pada satu tangan dan tidak terpisah-pisah. Apa yang disampaikan oleh MK beberapa tahun lalu sesungguhnya sejalan dengan prinsip- prinsip konstitusi yaitu melindungi hak asasi manusia dalam rangka menjamin keberlangsungan hajat hidup orang banyak. BAB IV PENUTUP Sistem unbundling mengakibatkan terpisah-pisahnya usaha penyediaan listrik. Hal tersebut membuka peluang tidak dikuasainya listrik oleh negara secara langsung sehingga berdampak tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat. Padahal penguasaan negara atas listrik adalah suatu keniscayaan mengingat listrik adalah energi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, telah menegaskan kembali mengenai inkonstitusionalitas penerapan sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum. Perlindungan hak ekonomi termasuk pemenuhan kebutuhan akan listrik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya masih perlu diperkuat dengan kepatuhan hukum para stakeholders terhadap putusan tersebut, meskipun UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Perumusan pasal dalam 481 undang-undang sebaiknya menggunakan kalimat yang tidak multitafsir serta senantiasa mempertimbangkan keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman oleh masayarakat dalam memaknai rumusan pasal dalam undang-undang. Atas dasar itu, maka dapat disimpulkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara, termasuk penyediaan listrik, pada hakikatnya adalah milik publik (public domain) secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan negara atas listrik dalam bentuk pengelolaan secara langsung dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum, adalah suatu keniscayaan mengingat listrik adalah energi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengelolaan langsung tersebut dapat berlangsung secara utuh jika negara melakukan secara terintegrasi tanpa menerapkan unbundling system. Rasanya, dengan pengujian materil ini sebenarnya dapat dilihat betapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini tidaklah dapat diterima sebagai suatu produk hukum yang partisipatif dan ramah terhadap kepentingan umum dan perlindungan sumber daya alam yang melimpah di republik ini. Sehingga Ahli berpandangan norma a quo betul-betul secara nyata bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD NRI 1945. Bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan yang tidak memiliki moralitas dan rasionalitas suatu kebijakan terutama pasca lahirnya Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional. Atas semua itu, dengan kepakaran yang amat terbatas yang Ahli miliki, selebihnya biarlah menjadi tugas dari MK sebagai the guardian of the constitution and the guardian of human rights dalam melihat secara sistematis dan jeli persoalan konflik norma di atas sebagai dasar putusan yang akan diambil. Semoga keterangan ini dapat membantu Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam mengambil putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demikian keterangan ahli ini saya sampaikan, terima kasih. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2024 dan pada tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut: 482 [2.6.1] Kesimpulan para Pemohon pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: A. HAK INGKAR TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DR. H. ARSUL SANI, S.H., M.SI., PR.M. 1. Bahwa yang menjadi objek uji materi dalam perkara yang terregister dengan nomor 39/PUU-XXI/2023 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU CK); 2. Bahwa sebagaimana diketahui oleh umum, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023, pada tanggal 21 Maret 2023 (https://nasional.tempo.co/read/1705252/tok-dpr-sahkan-perpu-cipta- kerja-jadi-undang-undang); 3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.SI., PR.M. masih berstatus sebagai anggota DPR dan juga Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 yang turut serta memberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut (https://nasional.tempo.co/read/1692263/perpu-cipta- kerja-dibawa-ke-paripurna-arsul-sani-realitas-politiknya-tidak- mungkin-ditolak); 4. Bahwa Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.SI., PR.M. juga sebagai sebagai Anggota DPR RI aktif dan menjadi Kuasa dari Pimpinan DPR RI untuk membuat dan memberikan Keterangan DPR RI terhadap perkara Pemohon yang terregister dengan perkara nomor 39/PUU-XXI/2023 perihal Uji Formil UUCK (Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tertanggal 13 Juli 2023); 5. Bahwa Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.SI., PR.M. baru melepaskan statusnya sebagai Anggota DPR RI aktif pada awal Desember 2023 (https://nasional.tempo.co/read/1822798/arsul-sani-sebut-sudah- mundur-dari-jabatan-politik-sebelum-jadi-hakim-mk), dan dilantik serta mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal 18 483 Januari 2024 (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19936); 6. Bahwa terlebih pada saat Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang teregister dengan nomor perkara 5 dan 6/PUU-XXI/2023, Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.SI., PR.M. sebagai Anggota DPR RI aktif menjadi Kuasa dari Pimpinan DPR RI untuk membuat dan memberikan Keterangan DPR RI (vide Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, tertanggal 27 Maret 2023); 7. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar, bagaimana mungkin seseorang yang selama ini ikut membentuk, mengamini suatu undang-undang, membelanya, serta mengatakan benar baik secara formil maupun materiil suatu undang-undang yang tengah diuji tidak berpengaruh terhadap obyektivitas dalam memutus perkara a quo? 8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan tanpa bermaksud sedikitpun meragukan kapasitas Yang Mulia DR H Arsul Sani, S.H., M.Si., PR.M sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang telah dipilih berdasarkan proses yang ada, Para Pemohon berpendapat khususnya dalam pengujian perkara a quo apabila Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.SI., PR.M. ikut serta dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 39/PUU-XXI/2023 dikhawatirkan terdapat potensi konflik kepentingan (conflict of interest) baik secara langsung maupun tidak langsung; 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana permohonan tertulis yang Para Pemohon sampaikan pada tanggal 19 Februari 2024, Para Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap hakim konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.SI., PR.M. untuk tidak diikutsertakan pada setiap tahapan persidangan yaitu namun tidak terbatas pada persidangan, RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH), MEMUTUS DAN MEMBACAKAN PUTUSAN PERKARA A QUO, dan seluruh tahapan lainnya sepanjang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara 39/PUU-XXI/2023; B. KONFIRMASI PEMBUKTIAN DALIL PARA PEMOHON 484 10. Bahwa berdasarkan pada dalil Permohonan, keterangan Presiden, dan DPR RI serta Pembuktian Surat, saksi, hingga keterangan Ahli, sesungguhnya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang a quo telah lalai dan abai terhadap rambu-rambu konstitusional dalam penguasaan energi listrik yang telah digariskan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya yang tidak lekang oleh waktu dan justru mempertegas nilai konstitusionalitasnya; 11. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Register Perkara 111/PUU-XIII/2015 tidaklah berdiri sendiri melainkan tetap mengacu pada nilai-nilai konstitusionalitas yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni misalkan tidak terbatas pada putusan Mahkamah Konstitusi Register perkara No 001-021-022/PUU-1/2003; 12. Bahwa bahkan putusan Mahkamah Konstitusi Register Perkara No 111/PUU- XIII/2015 yang diputus dan diucapkan dalam persidangan pada tanggal 14 Desember 2016 kala itu sebagian diputus oleh hakim Konstitusi yang sama dalam menyidangkan perkara a quo, yakni Yang Mulia: a) Prof. Arief Hidayat sebagai Hakim Ketua merangkap anggota b) Prof Anwar Usman c) Dr. Suhartoyo d) Dr Wahiduddin Adams (dalam proses persidangan perkara a quo digantikan oleh Hakim Konstitusi Dr Arsul Sani) e) Dr. Manahan MP Sitompul (dalam proses persidangan perkara a quo digantikan oleh Hakim Konstitusi Dr Ridwan Mansyur) 13. Bahwa Para Pemohon masih meyakini dan berharap doktrin Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (The guardian of Constitution) dapatlah terus dipertahankan dengan memastikan konsistensi putusan yang dikeluarkan karena norma yang diuji oleh Para Pemohon sejatinya tidak lah berbeda dengan norma yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan telah diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang dan pelaksana undang- undang; 14. Bahwa lebih dari itu, kehendak Pemerintah yang dalam persidangan nyata- nyata ingin mengarahkan pada penafsiran baru nilai-nilai konstitusionalitas penguasaan negara dalam usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sebagaimana penafsiran konstitusionalitas oleh ahli yang dihadirkan 485 Pemerintah yang menyandarkan pada putusan Mahkamah konstitusi No 36/PUU-X/2012 sungguh sangat tidak relevan karena secara tahun putus tidak lebih kekinian dibandingkan putusan uji konstitusionlaitas ketenagalistrikan register perkara 111/PUU-XIII/2015 yang putus pada tanggal 14 Desember 2016; 15. Bahwa selain itu dengan ketidakmampuan DPR RI sebagai pihak dalam perkara a quo membuktikan dalil-dalil keterangannya dan sekedar hadir dalam persidangan sesungguhnya dapat dimaknai secara sadar DPR RI tak dapat menyangkal sekaligus mengakui dalil pembuktian Para Pemohon; 16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Pemohon mohonkan agar Mahkamah Konstitusi menolak segala kehendak dan realitas pembangkangan konstitusi (constitusional disobediance) yang telah dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Praktek pengusaan energi listrik sebagaimana didalilkan dalam permohonan perkara a quo; UNDANG-UNDANG A QUO MENGATUR (KEMBALI) USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM TIDAK TERINTEGRASI/DILAKUKAN SECARA TERPISAH (UNBUNDLING) SERTA HILANGNYA PERAN PENGUASAAN NEGARA OLEH BUMN KETENAGALISTRIKAN DALAM USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. 17. Bahwa terbukti ketentuan Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) UU CK telah menghidupkan kembali norma yang sebelumnya telah diputus inkosntitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana perkara nomor 111/PUU-XIII/2015 yang mengakibatkan hilangnya peran negara dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum; 18. Bahwa pengakuan Kuasa Termohon Presiden pada persidangan bahkan mengkonfirmasi pengabaian akan putusan MK, dimana secara tegas telah menyatakan UU a quo telah mengatur kembali substansi unbundling penyediaan ketenagalistrikan dan meminta Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran ulang (vide risalah Sidang tanggal 20 Februari 2024 angka 77 halaman 23); 19. Bahwa Ahli Para Pemohon Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. yang juga merupakan salah satu Hakim MK yang pernah memutus konstitusionalitas UU Ketenagalistrikan telah memberikan keterangan di muka persidangan 486 yang pada pokoknya menyatakan “norma yang telah diputus oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat tidak boleh diundangkan kembali melalui UU CK, dan jika dilakukan maka dapat dikualifikasikan merupakan tindakan delegitimasi terhadap konstitusi dalam UUD 1945, karena dapat menimbulkan kesan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia Pembuat Undang-Undang/Presiden memiliki hak veto, sehingga dapat menimbulkan krisis konstitusi” (vide Keterangan ahli Maruarar Siahaan); 20. Bahwa keberadaan Pasal 33 UUD 1945 diakui oleh dunia internasional merupakan suatu berkah yang dimiliki oleh Indonesia ditengah kondisi krisis iklim, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Pemohon Shaun Sweeney yang memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan “Pasal 33 UUD Republik Indonesia mewakili masa depan energi Indonesia; pasal ini bukanlah relik peninggalan dari zaman baheula, [atau barang bekas] yang perlu diafkir. Jika Indonesia tetap menentang dorongan untuk melakukan privatisasi sistem ketenagalistrikan lebih lanjut, maka Indonesia akan bergabung dengan semakin banyak pemerintah dan gerakan sosial yang mencari suatu pendekatan alternatif [yang memperlakukan energi / tenaga listrik sebagai] “barang publik” (public goods) menuju transisi energi yang adil, yaitu pendekatan yang tidak menyebabkan timbulnya utang maupun mengintensifkan [mempercepat] “spiral kematian” PLN.” (vide Keterangan ahli Shaun Sweeney); 21. Bahwa selanjutnya menurut Ahli Shaun Sweeney banyak negara-negara saat ini telah menghentikan praktek unbundling karena terbukti tidak memberikan manfaat dan hanya merugikan negara, yaitu negara Ghana, Uganda, Zimbabwe, dan Meksiko (vide Keterangan ahli Shaun Sweeney). Hal yang selaras juga dibuktikan dengan adanya negara yang sampai dengan saat ini tetap mempertahankan sistem penyediaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang terintegrasi, yaitu negara Jepang dan Perancis sebagai negara maju (vide keterangan ahli Nursyiwan); 22. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam amar putusannya menyebutkan bawah praktik Unbundling (Pasal 10 Ayat (2)) dan Swastanisasi (Pasal 11 Ayat (1)) tidak dibenarkan dan tidak memiliki 487 kekuatan hukum tetap bila tidak dikuasai oleh Negara, tetapi menurut Ahli Shaun Sweeney, praktik unbundling dan swastanisasi menghilangkan Kendali Negara atau Penguasaan Negara melalui hal-hal sebagai berikut: (vide Keterangan Tambahan Ahli Shaun Sweeney) a. Pengalihan kepemilikan ke tangan swasta. b. Membatasi peran PLN (dengan menjadikannya hanya) sebagai pembeli, bukan penghasil tenaga Listrik. c. Hilangnya kendali (Negara) untuk mengambil Keputusan (sendiri dalam) investasi (ketenagalistrikan). d. harga Listrik akan ditentukan berdasarkan kontrak Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA), dan harga Listrik akan meningkat. e. Penghapusan “Persyaratan Kandungan Lokal” (LCR). 23. Bahwa praktek Independent Power Producer (IPP) yang ada di Indonesia saat ini sudah diluar kendali pemerintah, karena tidak ada kewenangan dalam manajemen perusahaan (kepemilikan saham tidak ada), ditambah adanya klausal minimum pembayaran energi untuk IPP, (Take or Pay atau TOP system) yang harus ditanggung oleh Pemerintah (vide Keterangan Nursyiwan); 24. Bahwa jumlah IPP (pembangkit swasta) yang terpisah dari penguasaan negara tetap mengalami kenaikan bahkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 pembangkit swasta pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 23,6%, dan sebaliknya terjadi terjadi penurunan kontribusi kapasitas terinstal oleh PLN menjadi 72,1% di tahun 2018. Selain itu terjadi peningkatan presentasi energi listrik yang dihasilkan oleh swasta melalui IPP pada tahun 2013 sebesar 24,27% menjadi 29,35% di tahun 2018. Sebaliknya terjadi penurunan presentasi energy listrik yang dihasilkan oleh PLN di tahun 2013 sebesar 67,02% menjadi 66,72% di tahun 2018 (vide Bukti P-126); 25. Bahwa bahkan yang lebih mengejutkan lagi, dalam keterangan Pemerintah hingga Oktober tahun 2023, ketergantungan Negara terhadap IPP terus meningkat mencapai 39,5 % (vide halaman 11 Keterangan Pemerintah); 26. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. Perkara 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: 488 “[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Migas) adalah termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945…..’ Sehingga dalam perspektif Pemohon, penguasaan negara dalam cabang- cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh bertujuan lain selain dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 27. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PLN Tahun 2022 Audited yang didapat dari website PT PLN (Persero) didapatkanlah statistik sebagai berikut: (lihat Lampiran 1) Dimana Tahun 2022, PT PLN (Persero) mendapatkan uang dari Pemerintah dengan nomenklatur SUBSIDI DAN KOMPENSASI sebesar 73,18 Triliun. Dan pada tahun 2023, PT PLN (Persero) mendapatkan uang sebesar 122,47 Triliun dari Subsidi dan Kompensasi dari Pemerintah. Tetapi di sisi pengeluaran, statistiknya sebagai berikut: 489 28. Bahwa berdasarkan 2 statistik laporan keuangan PT PLN (Persero) tahun 2022 Audited, dapat dilihat bahwa Tahun 2022, PT PLN (Persero) mendapat uang dari Pemerintah sebesar 73,18 Triliun, tetapi PT PLN (Persero) membeli Listrik dari IPP (Pembangkit Listrik Swasta) sebesar 103,55 Triliun. Sedangkan Tahun 2023, PT PLN (Persero) mendapat uang dari Pemerintah sebesar 122,47 Triliun, tetapi PT PLN (Persero) membeli listrik dari IPP (Pembangkit Listrik Swasta) sebesar Rp. 130,23 Triliun; 29. Bahwa dari penjelasan di atas, maka yang mendapat sebesar-besarnya kemakmuran adalah pihak IPP (swasta), dan telah melenceng dari amanah konstitusi dimana seharusnya anggaran negara dipergunakan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat; 30. Bahwa dari Laporan Statistik PT PLN (Persero) tahun 2022, IPP (Pembangkit Listrik Swasta) di bawah ini: (Lihat Lampiran 2) 490 Dimana diterangkan bahwa Total Kapasitas Terpasang Indonesia adalah sebesar 69.039,60 MW (kapasitas 100%), terdiri dari kapasitas Pembangkit PT PLN (Persero) group sebesar 44.939,88 MW (kapasitas 65%) dan kapasitas dari IPP (Pembangkit Listrik Swasta) sebesar 24.099,72 (kapasitas 35%), tetapi IPP (Pembangkit Listrik Swasta) menjual kepada PT PLN (Persero) sebanyak 123.665,25 GWh (40,15%) dan mengalami peningkatan sebesar 16,35% dibanding tahun sebelumnya (tahun 2021); 31. Bahwa Para Pemohon tegaskan keterlibatan swasta dan elemen masyarakat tetap tidak dilarang dan diberikan ruang sepanjang persyaratan konsititusional yang telah diberikan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terpenuhi; 32. Bahwa keberadaan PT. PLN (Persero) dan anak perusahaan didalamnya yang telah berpengalaman secara sumber daya dan kemampuan, tidak dapat terbantahkan mampu menyediakan listrik yang handal (vide Keterangan Ahli Nusyirwan), keterlibatan IPP dalam penyediaan listriklah yang kian memproyeksikan seolah PT PLN (Persero) melakukan pemborosan dan dengan sengaja dikesankan tidak mampu, padahal sesunguhnya kebijakan pemerintah dan pembentuk undang-undang lah yang mendorong PT. PLN (Persero) sebagai BUMN Ketenagalistrikan kedalam ketidakberdayaan; 33. Bahwa penguasaan negara terhadap listrik sebagai amanat konstitusi menjadi mutlak dan tidak perlu adanya penafsiran ulang agar tidak terulang kembali peristiwa black out Pulau Nias pada tahun 2016, karena menggantungkan pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat hanya dari IPP (vide saksi Dedi Firmansyah Sembiring dan Herdin Hironimus Zebua); 34. Bahwa ketergantungan terhadap pembangkit swasta (IPP) kian besar dan menunggu waktu saja, negara nantinya hanya bermimpi dalam berdaulat energi sebagaimana amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945, sehingga patut kiranya Mahkamah tetap berpegung teguh pada sikapnya; Berdasarkan acuan statistik 2022 dan olahan data terkait lainnya, kepemilikian Pembangkit PT PLN (Persero) sejak 2020 hingga 2022 tergambar dalam tabel berikut: (Lihat Lampiran 2) Kepemilikan 2020 2021 2022 PLN (MW) 42,000 66% 42,000 65% 42,000 61% Sewa (MW) 4,000 6% 4,000 6% 6,500 9% 491 IPP (MW) 17,336 27% 18,553 29% 20,540 30% Total Kapasitas (MW) 63,336 100% 64,553 100% 69,040 100% 35. Bahwa Para Pemohon meyakini amar putusan yang memberikan persyaratan konstitusional (Conditional Uncontitutionally) dalam angka 2 dan 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Register Perkara 111/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 14 Desember 2016 telah terkonfirmasi tidak terpenuhinya syarat kondisional tersebut dengan cukup hanya melihat ketergantungan negara dalam penyediaan Listrik kepada IPP (Pembangkit Swasta): • Menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara” • Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara” 36. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah cukup beralasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menyatakan Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) UU CK bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyatakan frasa “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) UU CK bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero); 492 MENIADAKAN PENGAWASAN PUBLIK MELALUI PERAN DPR RI UNTUK TERLIBAT DALAM MENETAPKAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN) 37. Bahwa terbukti Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) UU CK telah menyebabkan hilangnya peran DPR RI untuk terlibat dalam menentukan RUKN; 38. Bahwa hal ini ditegaskan oleh Ahli Pemohon Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. yang memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan “Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo yang menghilangkan frasa setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” diartikan telah meniadakan kedudukan berdaulat rakyat melalui fungsi pengawasan DPR RI dalam rencana umum energi nasional sebagaimana pernah diatur sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa “Rencana umum ketenagalistrian nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, hal mana menurut hemat saya bertentangan dengan UUD 1945 tentang demokrasi dan kedaulatan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, terhadap siapa kebijakan pembangunan dan ekonomi, dimaksudkan dan ditujukan”; 39. Bahwa peran DPR RI dalam pembahasan dan penetapan RUKN sangat lah penting sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat atas listrik sebagai kebutuhan hajat hidup orang banyak. RUKN merupakan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan berlaku selama 20 tahun. Dalam penetapan RUKN yang didasarkan pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan merujuk kepada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) haruslah didahului dengan berkonsultasi dengan DPR dan mengikutsertakan Pemerintah Daerah (vide Bukti P-27); PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM HANYA DAPAT DILAKUKAN DI WILAYAH YANG BELUM TERJANGKAU OLEH NEGARA 493 40. Bahwa terbukti kata “dapat” pada Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (2) pada UU CK bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik; 41. Bahwa Negara bertanggung jawab dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan dalam hal terdapat kelebihan tenaga listrik maka seharusnya dilakukan di wilayah yang belum terjangkau; 42. Bahwa dengan adanya kata “dapat” menyebabkan penjualan kelebihan tenaga listrik tidak hanya terhadap di wilayah yang belum terjangkau; 43. Bahwa keterangan Pemerintah dan Ahli yang dihadirkannya telah mengkonfirmasi bahwa penjualan kelebihan hanya dapat dilakukan terhadap wilayah yang belum terjangkau namun menafikan kemungkinan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri diperbolehkan dan dapat menjual kelebihan tenaga listriknya, padahal sedari awal usaha izin yang diberikan adalah usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri sehingga produksinya pun menyesuaikan terhadap kebutuhan sendiri, bukan sengaja dilebihkan untuk dijual; 44. Bahwa dengan demikian jika ada usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang berlebih listrik yang dihasilkannya maka sudah seharusnya negara hanya mendapatkan hibahan listrik ataupun pembelian listrik dengan harga yang sangat murah karena sedari awal skemanya adalah usaha untuk kepentingan sendiri; 45. Bahwa selain itu, patut diperhatikan mengacu pada keterangan ahli Nursyiwan, penjualan kelebihan listrik sesunguhnya secara teknis dapat mengganggu kehandalan sistem yang suatu waktu dapat berdampak pada kerugian yang diterima masyarakat (vide Keterangan Ahli Nusyirwan); PRAKTEK SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK INKONSTITUSIONAL 46. Bahwa norma mengenai praktek sewa jaringan dalam ketentuan Pasal 42 angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU CK terbukti membuat kerentanan sistem transmisi interkoneksi yang dapat menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sehingga menyebabkan listrik padam dan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya; 494 47. Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan penjualan tenaga listrik oleh swasta yang berlanjut pada adanya sewa jaringan, karena terdapat potensi terganggunya keandalan sistem disebabkan karena saluran Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) memiliki batas kapasitas terbatas sesuai rencana load flow yang sudah direncanakan sebelumnya. Bila melebihi kapasitas maka SUTT bisa terbakar atau membara dan mermbahayakan lingkungan sekitar saluran tersebut dan akhirnya pelayanan terhadap konsumen terganggu (vide Keterangan Ahli Nursyiwan); C. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI; 3. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan frasa “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 495 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero); 5. Menyatakan frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik; 7. Menyatakan frasa “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 496 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.6.2] Kesimpulan Presiden pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: V. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan alasan sebagai berikut: 5. Bahwa Para Pemohon mengelompokkan diri menjadi 2 (dua) Klaster yaitu Klaster Kelompok Orang yang Mempunyai Kepentingan Sama melalui organisasi serikat pekerja dan Klaster Perorangan sebagai pekerja; Bahwa Pemohon I hingga Pemohon III termasuk kedalam Klaster Kelompok Orang yang Mempunyai Kepentingan Sama melalui organisasi serikat pekerja, sehingga permasalahan yang dijadikan dalil permohonan oleh Pemohon I hingga Pemohon III seharusnya dapat diselesaikan secara internal melalui komunikasi antara Pemohon I hingga Pemohon III dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); 6. Selain Pemohon I hingga Pemohon III yang tergabung dalam klaster serikat pekerja di sub sektor ketenagalistrikan, terdapat Pemohon yang bukan berasal atau berlatar belakang bidang pekerjaan di sub sektor ketenagalistrikan, sehingga permohonan yang diajukan tidak relevan atau tidak berdampak terhadap hak konstitusional Para Pemohon; 7. Bahwa Para Pemohon tidak menguraikan kerugian yang secara spesifik dialaminya dari berlakunya ketentuan a quo UU CK, sehingga patut dipertanyakan apakah memang ada kerugian nyata yang dialami Para Pemohon dari berlakunya ketentuan a quo UU CK; dan 8. Bahwa Para Pemohon belum memahami secara utuh ketentuan a quo UU CK yang diuji, sehingga menurut Pemerintah ketidakpahaman Para Pemohon tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan terjadinya kerugian dari berlakunya ketentuan a quo UU CK. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal 497 standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). VI. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI Pada masa persidangan atas permohonan pengujian register 39/PUU-XXI/2023, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S., Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya terhadap Keterangan Presiden pada persidangan tanggal 14 November 2023 dan 1 Februari 2024. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi tersebut, Pemerintah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden yang telah Pemerintah sampaikan secara tertulis melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2024 (Bukti PK-8) VII. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI PARA PEMOHON Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Januari 2024 dengan agenda mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dan Ahli Pemohon, yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Para Pemohon Shaun Sweeney, Ph.D yang pada intinya menyatakan: a. Kebijakan kemitraan transisi energi yang adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan kebijakan yang menghilangkan kendali negara karena ketergantungan yang berlebihan pada investasi swasta dan perusahaan-perusahaan swasta dalam rangka mempercepat atau mengakselerasi transisi tersebut. Gerakan menuju energi rendah karbon berjalan sangat lambat karena meningkatnya konsumsi energi dan ini memerlukan adanya pergeseran kebijakan menuju energi publik; b. Bantuan pendanaan JETP datang dengan tuntutan persyaratan yang bersifat membatasi sekaligus mengikat yang, suka atau tidak, harus 498 diterima sebagai bagian dari tawaran bantuan pendanaan tersebut. Hal ini antara lain tercermin dalam JETP dengan Afrika Selatan, yang merupakan yang pertama kalinya untuk jenis kemitraan semacam ini. Kemitraan tersebut menyatakan mempersyaratkan bahwa bantuan pendanaan yang diberikan akan tergantung pada unbundling (pemisahan usaha) utilitas publik yang tadinya terintegrasi sehingga terpecah-pecah berdasarkan sub-sub usaha pembentuknya, atau dengan kata lain, bantuan pendanaan tidak akan diberikan jika unbundling tidak dilakukan; c. Pernyataan JETP antara IPG dan Pemerintah Indonesia menyerukan adanya "strategi yang jelas bagi pelibatan sektor swasta," yang merinci "reformasi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi setiap hambatan peraturan yang ada." Pihak-pihak yang menyusun perjanjian kemitraan JETP dengan Indonesia tidak ingin secara terang-terangan menyerang Pasal 33 secara frontal; oleh karena itu, mereka menggunakan bahasa yang tidak membunyikan tanda bahaya ketika merumuskan UU No. 6 Tahun 2023, yang membolehkan "partisipasi" sektor swasta dalam sektor ketenagalistrikan, guna memungkinkan tercapainya tujuan privatisasi ini melalui "pintu belakang”; d. Hilangnya kendali negara tersebut akan terjadi melalui hal-hal sebagai berikut: A. Pengalihan kepemilikan ke tangan swasta. JETP dirancang untuk mempercepat pertumbuhan Produsen Listrik independen (IPP) swasta yang berorientasi pada laba. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang ada saat ini memperkirakan bahwa jumlah IPP dan juga jumlah perjanjian pembelian tenaga listrik jangka panjang (PPA) akan mengalami kenaikan. Dan penambahan kapasitas baru sebesar 40,6 GW yang direncanakan pada tahun 2030, 26,3 GW (atau 65 persen) di antaranya diharapkan akan berasal dari IPP berdasarkan PPA untuk gas atau energi terbarukan. B. Membatasi peran PLN [dengan menjadikannya hanya] sebagai pembeli, bukan penghasil tenaga listrik. Pada tahun 2030, peran PLN akan dilucuti sehingga peran utamanya hanya sebatas pembeli ("off-taker") tenaga listrik yang 499 dihasilkan oleh pernbangkit tenaga listrik independen milik swasta (IPP), dan sudah bukan sebagai produsen utama tenaga listrik lagi. Hal ini secara terang-terangan dinyatakan dalam laporan JETP CIPP yang berbunyi: "Perjanjian pembelian tenaga listrik (PPA) tidak boleh diperlakukan oleh pihak-pihak yang terikat oleh kontrak PPA tersebut sebagai pengadaan dari suatu proyek atau suatu aset yang pada akhirnya akan dimiliki oleh PLN, melainkan sebagai pengadaan elektron”. Dengan kata lain, listrik tidak lagi dipandang sebagai barang publik yang dihasilkan untuk kepentingan pembangunan manusia dan pembangunan bangsa lagi; sebaliknya, listrik akan menjadi barang dagangan di mana PLN akan terikat oleh ketentuan kontrak yang secara hukum mewajibkannya untuk membeli listrik dari perusahaan swasta penghasil tenaga listrik independen. C. Hilangnya kendali negara untuk mengambil keputusan sendiri dalam investasi ketenagalistrikan. Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan "request for proposal" (undangan tender untuk mendapatkan proposal) dari sektor swasta yang berminat melakukan investasi untuk membangun pembangkit tenaga listrik; Namun, proposal tersebut akan diabaikan jika tidak "bankable" atau dinilai tidak layak untuk mendapatkan pinjaman bank. Perusahaan swasta pemenang tender mungkin berhasil mendapatkan kontrak dari pemerintah untuk memproduksi tenaga listrik dan mulai membuat perencanaan proyek untuk merealisasikannya. Akan tetapi, keputusan mengenai keberlanjutan proyek berada di tangan pengembang atau investor yang mendanai proyek tersebut. Di Eropa, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan, perusahaan-perusahaan swasta independen penghasil energi terbarukan sedang menarik diri dari proyek-proyek pembangkit tenaga listrik karena inflasi, kenaikan tingkat suku bunga, dan faktor-faktor perekonomian lainnya yang saat ini terjadi membuat proyek-proyek tersebut secara bisnis menjadi tidak menarik lagi atau sulit untuk dibiayai. Oleh karena itu, pemerintah- pemerintah yang memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit 500 listrik tenaga nuklir (PLTN) yang dimilikinya mungkin tidak akan mempunyai cukup listrik dalam waktu relatif dekat. D. Harga listrik akan ditentukan berdasarkan kontrak Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) antara pemerintah dengan perusahaan swasta independen penghasil listrik (IPP), dan harga listrik akan meningkat. Proposal kebijakan JETP berupaya untuk menghilangkan price caps on coal (harga batas atas batubara). Hal ini tidak akan membuat listrik yang dihasilkan oleh IPP di masa depan mampu bersaing dengan listrik yang dihasilkan dari uap batubara, namun hal ini akan meningkatkan biaya batubara bagi PLN dan selanjutnya juga akan melemahkan stabilitas keuangan PLN. Pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa ketika kontrak PPA menjadi semakin banyak jumlahnya, biaya listrik maupun harga listrik juga ikut naik. E. Penghapusan "Persyaratan Kandungan Lokal" (LCR). Pemerintah Indonesia telah berupaya agar IPP membeli komponen, bahan, dan barang jasa lain-lain yang mereka butuhkan untuk membangun rantai pasokan lokal dari sumber-sumber dalam negeri. Akan tetapi, investor swasta tidak menyukai kebijakan ini dan lebih memillh untuk membeli dari produsen asing yang telah mencapai skala ekonomi dan oleh karena itu dapat memberikan penawaran harga yang lebih rendah. Hal ini juga ikut berkontribusi pada hilangnya ketahanan energi karena Indonesia akan semakin bergantung pada teknologi dan keteramplian yang dikembangkan di luar negeri. e. Pemahaman bahwa Indonesia tidak memiliki opsi selain meminjam uang untuk melakukan pembiayaan melalui swasta merupakan pemahaman yang keliru karena tidak ada bukti bahwa uang publik dalam jumlah kecil akan memobilisasi uang swasta dalam jumlah besar; f. Beberapa negara telah membatalkan kontrak dengan IPP karena utilitas publik harus membeli dari IPP tersebut dengan harga yang sangat tinggi mengikuti sistem take or pay. Terhadap keterangan Ahli Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 501 a. Bahwa Pemerintah keberatan dengan dihadirkannya Ahli Para Pemohon (Shaun Sweeney Ph.D) yang tidak beragama (atheis). Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kehadiran seorang Ahli yang tidak memiliki agama (atheis) dalam praktek bernegara seharusnya bertentangan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya Sila Pertama. Pemerintah berharap kiranya hal ini dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menjadi preseden dikemudian hari bagi pemohon untuk tidak menghadirkan saksi ahli yang atheis. Terlebih dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai tata beracara bagi ahli yang atheis. b. Pemerintah juga meminta kejelasan lebih lanjut terkait VISA Ahli dari Para Pemohon Shaun Sweeney dan Surat Persetujuan dari Universitas Newyork City, serta latar belakang Ahli Para Pemohon yang berlatar belakang sebagai direktur untuk program perburuhan, iklim dan lingkungan di Universitas Newyork City, sebagaimana link berikut: https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung- rev2&source=android- browser&q=shaun+sweeney+new+york+city+university c. Pemerintah juga keberatan dengan apa yang disampaikan oleh penerjemah yang dihadirkan oleh Para Pemohon karena menurut Pemerintah telah ada usaha dari penerjemah untuk menambahkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh Ahli Para Pemohon (Shaun Sweeney Ph.D). Sebagai contoh: penerjemah beberapa kali mengucapkan frasa ”... Pasal 33 UUD NRI 1945” padahal frasa tersebut sama sekali tidak pernah diucapkan oleh Ahli Para Pemohon. Hal ini membuktikan bahwa penerjemah telah melanggar sumpahnya, sehingga keterangan penerjemah dalam sidang menurut Pemerintah sudah sepatutnya tidak dapat dipergunakan. d. Pemerintah dapat sampaikan bahwa keterangan Ahli Para Pemohon (Shaun Sweeney Ph.D) yang menyatakan “bahwa akan terjadi hilangnya kendali negara karena terjadi pengalihan kepemilikan ke tangan swasta sehingga negara tidak memiliki kendali dalam mengambil keputusan 502 sendiri dalam usaha ketenagalistrikan” merupakan keterangan yang tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan Pasal 42 angka 2, angka 3, dan angka 7 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menyatakan: Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan pasca UU CK: Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan pasca UU CK: Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pasal 11 ayat (2) UU Ketenagalistrikan pasca UU CK: Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Kemudian, peran dari badan usaha swasta adalah sebagai partisipan dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 42 angka 3 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan: Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Dengan demikian, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagai penyelenggara utamanya dimana apabila ada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berminat untuk turut serta, maka dipersilakan bagi badan-badan usaha tersebut untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik ini. 503 Selain itu kendali negara dalam pelaksanaan ketenagalistrikan diwujudkan dalam bentuk hak menguasai negara berdasarkan Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 meliputi fungsi pengurusan (bestuursdaad, fungsi pengaturan (regelendaad) fungsi pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) oleh negara tidak hilang, dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sebagaimana Pemerintah telah sampaikan dalam keterangan Presiden hal 31 s.d hal. 34. Pemerintah menegaskan kembali bahwa kepemilikan negara atas 100% saham PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik menjadikan Pemerintah memegang kendali penuh atas seluruh keputusan yang diambil dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. e. Selanjutnya, terkait dengan keterangan Ahli Para Pemohon (Shaun Sweeney Ph.D) yang menyatakan “membatasi peran PLN dengan menjadikannya hanya sebagai pembeli, bukan penghasil tenaga listrik” menurut Pemerintah merupakan keterangan yang tidak berdasar karena berdasarkan uraian sebelumnya badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah adalah penyelenggara utama usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga peran PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik justru semakin diperkuat dan tidak dibatasi sama sekali. f. Kemudian, terkait keterangan Ahli Para Pemohon (Shaun Sweeney Ph.D) yang menyatakan “Harga listrik akan ditentukan berdasarkan kontrak Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) antara pemerintah dengan perusahaan swasta independen penghasil listrik (IPP), dan harga listrik akan meningkat” merupakan keterangan yang tidak berdasar karena: 1) Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan harga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i dan huruf j UU Ketenagalistrikan yang menyatakan: Pasal 5 ayat (1) huruf i dan huruf j UU Ketenagalistrikan pasca UU CK: 504 (1) Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Ketenagalistrikan meliputi: a. Penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dari pemegang perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; b. Penetapan persetujuan harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik dari pemegang perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; 2) Kemudian, dalam menetapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana diatur Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i UU Ketenagalistrikan, Pemerintah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 angka 24 Lampiran UU CK yang mengubah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan: Pasal 34 ayat (1) UU Ketenagalistrikan pasca UU CK: (1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Dengan demikian, antara tarif tenaga Listrik dan harga pembelian tenaga Listrik merupakan dua hal yang berbeda. Penetapan tarif tenaga listrik tidak ditentukan dari kontrak Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) antara pemerintah dengan perusahaan swasta independen penghasil listrik (IPP), melainkan dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan 505 pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sedangkan untuk harga pembelian tenaga listrik yang dicantumkan di dalam PPA memerlukan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 33 UU Ketenagalistrikan yang menyatakan: Pasal 33 UU Ketenagalistrikan pasca UU CK: (1) Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. g. Terkait dengan keterangan Ahli Para Pemohon (Shaun Sweeney Ph.D) mengenai Penghapusan "Persyaratan Kandungan Lokal" (LCR), yang ahli pemohon sampaikan dalam keterangannya di halaman 7. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa kewajiban dan pengutamaan kandungan lokal, dalam UU Ketenagalistrikan diatur bahwa terdapat kewajiban bagi Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengutamakan produk dan potensi dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 angka 19 Lampiran UU CK yang mengubah Pasal 28 huruf d UU Ketenagalistrikan, dan bagi yang melanggar kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administratif. h. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pernyataan dari Ahli Para Pemohon (Shaun Sweeney Ph.D) yang menyatakan bahwa partisipasi swasta dalam sektor ketenagalistrikan baru diatur dalam UU CK, tidaklah benar karena partisipasi badan usaha lain (termasuk badan usaha swasta) telah ada sejak tahun 1985 dan diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU 15/1985) yang menyatakan sebagai berikut: (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan 506 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. (2) “Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.” Selain itu, juga diatur dalam Pasal 10 UU 15/1985, yang menyatakan sebagai berikut: “Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dapat bekerja-sama dengan badan usaha lain setelah mendapat persetujuan Menteri.” i. Pendapat Ahli Para Pemohon (Shaun Sweeney Ph.D) yang menyatakan ”Beberapa negara telah membatalkan kontrak dengan IPP karena utilitas publik harus membeli dari IPP tersebut dengan harga yang sangat tinggi mengikuti sistem take or pay” didasarkan dari contoh penyelenggaran usaha ketenagalistrikan yang tidak berhasil dengan sistem unbundling. Kondisi, kemampuan ekonomi, kebijakan yang diambil, dan mekanisme yang ditempuh setiap negara dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik tentu saja berbeda satu sama lain, sehingga tidak dapat disamaratakan praktik penyelenggaraan ketenagalistrikan di suatu negara dengan negara lainnya. Sebagai perbandingan, Pemerintah dapat sampaikan bahwa pada negara Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam praktik unbundling dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan juga masih berlangsung hingga saat ini dan telah memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan penyelenggaan ketenagalistrikan di negara-negara tersebut sebagaimana telah Pemerintah sampaikan dalam keterangan Presiden hal.13 s.d hal.17. 507 j. Bahwa uraian Pemerintah di atas juga didukung oleh keterangan Ahli Presiden (Prof. Ir. Tumiran M.Eng, Ph.D), berkaitan dengan keterlibatan swasta dalam usaha penyediaan tenaga Listrik di Indonesia menyatakan sebagai berikut: Bahwa Pasal 11 ayat (1) UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang saat ini menjadi Pasal 42 angka 7 UU 6 Tahun 2023 juga telah pernah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Perkara Nomor 111/PUU- XIII/2015 UU 30 Tahun 2009 pada tanggal 14 Desember 2016, dengan amar putusan sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalisrikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara.” Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2023 (2) UU 6 Tahun 2023, Mahkamah memberikan pertimbangan “rumusan norma yang terdapat pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan bukanlah norma yang berdiri sendiri melainkan norma awal yang darinya kemudian dirumuskan atau diturunkan rumusan norma pada ayat-ayat selanjutnya”. Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 yang saat ini menjadi Pasal 42 angka 7 UU 6 Tahun 2023 adalah agar seluruh rakyat mendapatkan pelayanan akan kebutuhan tenaga listrik. Oleh karena itulah Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 jo Pasal 42 angka 7 UU 6 Tahun 2023 a quo ditutup dengan ayat (4) yang intinya menekankan bahwa dalam hal tidak ada badan usaha (baik milik daerah atau swasta) atau koperasi yang menyediakan tenaga listrik di suatu wilayah, pemerintah menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakannya. (halaman 109-110) Bahwa dalam ketentuan Pasal 42 angka 7 UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, BUMN diberikan prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana telah dituangkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bahwa Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara 508 merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian pengaturan ini tidak hanya dibatasi untuk BUMN, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, dalam hal adanya wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik. Ketika tidak ada satu pun badan usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, UU 6 Tahun 2023 mewajibkan BUMN untuk menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 angka 7 (Pasal 11 ayat 5) yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atou koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”; sehingga masih ada kontrol dari negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik, maka tidak menghilangkan prinsip dikuasai oleh negara. Namun demikian Pemerintah tetap memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Angka 4 UU No. 6 tahun 2023. Mengingat kebutuhan energi Listrik yang akan terus meningkat di waktu mendatang, apalagi untuk menuju Indonesia emas tahun 2045, diharapkan kebutuhan energi Listrik nasional akan mencapai 5000 kWh/kapita, seperti yang telah dicapai oleh berbagai negara, seperti Malaysia, China, bahkan Jepang sudah mencapai kebutuhannya 7500 kWh/kapita. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan Pembangunan infrastruktur pembangkit, transmisi dan distribusi. Kebutuhan pembangkit diprediksi dapat mencapai 500 GW. Bila secara generic setiap 1 GW membutuhkan 25 T rupiah, maka diperlukan 12.500 T Rupiah. Belum termasuk untuk Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi yang dapat mencapai 75% dari pembiayaan pembangkit. Sehingga akumulasi kebutuhan dapat mencapai 20.000 T Rupiah memasuki tahun 2050. Menjadi pertanyaan apakah keuangan Pemerintah mamapu mencukup untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Di dalam kontrol pemerintah, berdasarkan perundang undangan yang ada: izin, harga energi tetap ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan 509 demikian pemerintah tetap memiliki kendali dan kontrol di sektor kelistrikan. 2. Keterangan Ahli Para Pemohon Ir. Nursyirwan, M.Sc. yang pada intinya menyatakan: a. Pengertian umum tentang praktik unbundling dapat juga dimaknai negara membeli listrik dari IPP (Independent Power Producers) atau pembangkit yang tidak dimiliki oleh negara dan diperbolehkannya IPP tersebut ke sistem jaringan milik PLN. Sementara kepemilikan saham PLN dikatakan hampir tidak ada ataupun kalau ada, tapi kecil sekali atau di bawah 51% di IPP tersebut. Sehingga kewenangan dan pengontrolan oleh Pemerintah sangat sulit dilakukan terhadap pembangkit IPP, yang ada sebagai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU- VIII/2015; b. Sebagian besar rakyat Indonesia sangat mengandalkan listrik yang murah dan terjangkau. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh negara atau pemerintah yang dapat memberikan keterjaminan, karena adanya kebijakan sosial pemerintah atau negara untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Untuk mendukung hal di atas, maka harus ada typical market structure seperti monopoli nasional atau regional, tingkat keuntungan diatur oleh regulator untuk mengakomodisi kewajiban kebijakan sosial, kenaikan tarif diatur mengikuti kenaikan biaya pelayanan, intervensi pemerintah harus kuat, koordinasi antar fungsi harus berjalan sangat baik, dan perencanaan pertumbuhan sistem terpusat agar tidak terjadi overcapacity; c. Typical yang cocok adalah vertical integration, yaitu sistem monopoli. Jadi, model monopoli. Di sini dikendalikan seluruhnya, baik yang namanya generator. Tidak ada yang istilahnya swasta, jadi kalau swasta juga ada pemerintah di dalamnya. Kemudian, ditransmisikan itu milik negara atau pemerintah. Kemudian yang namanya company atau distribution company itu milik negara. Kemudian penjualannya, tenaga listrik, dilakukan oleh negara atau pemerintah, kemudian terus ke konsumen. Baru di sana bisa pengontrolan secara utuh; d. ada kecenderungan negara dalam penyediaan usaha tenaga kelistrikan untuk kepentingan umum dari bagian usaha pembangkitan yang 510 menghasilkan listrik secara tren semakin tergantung dengan IPP. Dari situasi ini, saya jelaskan lebih lanjut dalam poin, yakni peran IPP masih 30%, tetapi secara pembebanan biasanya lebih karena IPP menyangkut sistem merit PJB TL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) mengacu kepada nilai komponen C yang terendah, yang ditawarkan dalam bentuk Rupiah per KWH, yang terdiri dari unsur harga bahan bakar, kemudian juga yang kalau value-nya, kemudian juga heat rate itu adalah efisiensi daripada pembangkit. Ini satuan yang digunakan dalam pembangkit. Jadi di sini adalah fungsi efisiensi yang diutamakan, sehingga IPP relatif menawarkan lebih murah. Karena mereka memiliki teknologi yang mutakhir, yang lebih efisien, height thermal efisiensinya lebih tinggi. Tetapi kita kadang lupa bahwa pembangkit PLTU batubara milik pemerintah, malah lebih bisa menawarkan lebih murah, yaitu dengan metode fuel switching, agar nilai komponensinya lebih rendah dari pembangkit IPP tersebut. Tentu ada beberapa yang dikorbankan, yaitu penurunan kapasitas sebesar kurang-lebih 40% atau yang kapasitasnya menjadi yang tertinggal hanya 60% saja. Karena ini belum ditindaklanjuti, maka kenaikan produksi di grid atau di sistem Jawa-Bali, sebesar 30% didominasi oleh IPP. Hanya sayang dalam kepemilikan saham kebanyakan IPP, saham pemerintah boleh dikatakan tidak ada. Kalau adapun kecil sekali, tidak memegang peran. Sehingga kewenangan dan pengendalian operasional sepenuhnya dimiliki oleh IPP; e. Namun demikian yang lebih penting adalah PLN berserta anak perusahaannya di bawah yang namanya PLN sub holding juga Indonesia Power dan PLN Nusantara, yang selama ini penyediaan listrik dari pembangkit yang ada, tetap diberikan prioritas untuk menyediakan listrik dari pembangkit EBT, agar kontrol dan peran negara sebagai pemaknaan penguatan negara dalam usaha ketenagalistrikan tetap ada; dan f. Pada prinsipnya saya meyakini, seharusnya tidak ada penjualan ketenagalistrikan oleh swasta yang berlanjut pada ada sewa jaringan karena seharusnya negara tidak membeli listrik swasta, kecuali negara juga memiliki saham di pusat swasta tersebut. Namun demikian, jika kepentingan umum untuk menjual excess power karena diminta oleh PLN, maka hal ini harganya pasti bisa diperoleh dengan tarif yang rendah. 511 Tapi bila pihak IPP menyewa jaringan dan mendapatkan kontrak sewa tersebut untuk kepentingan usahanya di lokasi yang berbeda, maka hal ini sangat merugikan pihak konsumen. Karena lama-kelamaan keandalan sistem terganggu disebabkan karena saluran listrik atau yang namanya SUTT itu memiliki batas kapasitas sesuai dengan loop flow yang sudah direncanakan. Bila melebihi kapasitas, maka SUTT tersebut bisa terbakar, dan membara, dan membahayakan lingkungan sekitar saluran tersebut, dan akhirnya pelayanan terhadap konsumen terganggu. Hal serupa saya ingin sampaikan bahwa terdapat bahaya secara teknis penjualan kelebihan daya listrik oleh swasta ke PLN karena akan berdampak penurunan keandalan sistem. Terhadap keterangan Ahli Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa terkait dengan keterangan Ahli Para Pemohon (Ir. Nursyirwan, M.Sc.) yang menyatakan ketentuan pasal 42 angka 7 lampiran UUCK bertentangan dengan putusan MK 111/PUU-XIII/2015, pemerintah telah memberikan keterangan dalam Keterangan Presiden hal 29 s.d 42 yang pada intinya dapat ditafsirkan titik tekan putusan MK 111/PUU-XIII/2015 bahwa unbundling tetap diperbolehkan sepanjang fungsi penguasaan oleh negara tidak hilang, selain itu juga (keterlibatan badan usaha milik swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam usaha penyediaan tenaga Listrik tidak menyebabkan peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang. b. Terkait dengan keterangan Ahli Para Pemohon (Ir. Nursyirwan, M.Sc.) di huruf b, Pemerintah setiap tahunnya selalu berkomitmen untuk menyediakan listrik yang andal dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Untuk melindungi warga kurang mampu, pemerintah memberikan : 1) bantuan berupa subsidi Listrik agar masyarakat bisa membayar tarif listrik lebih terjangkau dari tarif keekonomiannya yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN dan diberikan kepada pelanggan rumah 512 tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 2) Selain itu Pemerintah juga memberikan Kompensasi kepada PT PLN (Persero), Kompensasi ini berkaitan dengan biaya yang dibayarkan pemerintah kepada PLN untuk menutupi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik yang lebih tinggi dari tarif penjualan listrik untuk golongan non-subsidi. Dengan kata lain, ini membantu mengimbangi biaya operasional PLN agar tetap beroperasi secara efisien , dan 3) Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik, yaitu dana yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih neto antara tarif tenaga listrik non-subsidi berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik non-subsidi oleh Pemerintah. c. Bahwa terkait dengan keterangan Ahli Para Pemohon (Ir. Nursyirwan, M.Sc.) yang menyatakan 1) jika kepentingan umum untuk menjual excess power karena diminta oleh PLN, maka hal ini harganya pasti bisa diperoleh dengan tarif yang rendah. 2) seharusnya tidak ada penjualan ketenagalistrikan oleh swasta yang berlanjut pada ada sewa jaringan swasta. 3) bila IPP menyewa jaringan dan mendapatkan kontrak sewa tersebut untuk kepentingan usahanya di lokasi yang berbeda, akan menyebabkan keandalan sistem terganggu disebabkan karena saluran listrik atau yang namanya SUTT itu memiliki batas kapasitas sesuai dengan loop flow yang sudah direncanakan. Pemerintah telah memberikan keterangan dalam keterangan presiden hal.42 s.d hal. 50 yang pada intinya penjualan kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum baru bisa dilakukan dalam hal wilayah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (selanjutnya disebut Pemegang IUPLTS) belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (selanjutnya disebut Pemegang IUPTLU). Harga jual 513 tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah, penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat. d. Ahli Presiden (Prof. Ir. Tumiran M.Eng, Ph.D) terkait dengan sewa jaringan tenaga listrik menyatakan dalam keterangan tertulisnya: “bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam Pasal 42 angka 23 (2) UU 6 Tahun 2023 sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, andal dan dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeodilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Bahwa untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat, meningkatkan mutu dan keandalan, dan mendapatkan biaya penyediaan tenaga listrik yang lebih optimal, PLN dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri. Dalam hal PLN akan membeli kelebihan tenaga listrik maka harga pembelian tenaga listrik memerlukan persetujuan pemerintah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 42 angka 23 (Pasal 33) UU 6 Tahun 2023 yang mengatur bahwa: “Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar; prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” Harga pembelian tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik tidak melebihi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan setempat. Hal ini dapat membantu dalam menurunkan BPP pembangkitan setempat. 514 Bahwa sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU Cipta Kerja bersifat regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 42 angka 23 (Pasal 33) UU 6 Tahun 2023). Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR (Pasal 42 angka 24 (Pasal 34 ayat 1) UU 6 Tahun 2023), penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri merupakan kewenangan Pemerintah (Pasal 42 angka 4 (Pasal 5 ayat 1 huruf k) UU 6 Tahun 2023), dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu (Pasal 42 angka 3 (Pasal 4 ayat 3) UU 6 Tahun 2023. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pengaturan APBN telah dipertimbangkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan tenaga listrik.” e. Ahli Presiden (Prof. Ir. Tumiran M.Eng, Ph.D) menyatakan dalam risalah persidangan tanggal 1 Februari 2024 menanggapi pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon M Fandrian terkait dengan subsidi dan kompensasi tenaga listrik menyatakan sebagai berikut: “soal tarif, tadi ada tarif batas atas, batas bawah. Sebenarnya tarif kita itu, , saat ini tarif kita itu belum tarif dinamis. Tarif kita itu masih tarif yang diatur rigid, sangat ketat. Contoh tarif kita sekarang, itu tarif pelanggan 450 VA, itu tarif yang disubsidi oleh Pemerintah, karena kemampuan masyarakat terbatas. Kemudian tarif-tarif industri kita I3, I4, dan bisnis, karena ingin meningkatkan peran bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi, oleh Pemerintah jadi tarifnya juga di-lock dengan harga tertentu. Sementara biaya produksi itu sudah lebih tinggi dari tarif Pemerintah memberi yang disebut dengan kompensasi. Tapi dari kompensasi ini, industri tumbuh, bisnis tumbuh, pemerintah mendapatkan potensi lapangan kerja, industrinya tumbuh, kemudian ada pajak yang diperoleh oleh negara, sehingga subsidi ini sebenarnya, atau kompensasi ini, lebih kecil dari konstribusi private sector swasta yang listriknya dipasok tadi. Saya mengkaji hal ini. Jadi 515 memang yang ideal sebenarnya tarif itu kalau kita mau berlakukan secara benar, itu ada yang disebut dengan tarif adjustment. Karena ada unsur-unsur dinamika yang nggak bisa dikontrol oleh perusahaan listrik dan pemerintah. Misalnya fluktuasi dolar, harga bahan bakar energi primer yang diacu dengan dolar. Ini sangat berpengaruh di dalam biaya produksi,. Sehingga ini bisa berpengaruh.” f. Ahli Presiden (Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.) terhadap sewa jaringan tenaga listrik, dalam keterangan tertulisnya menyatakan: “Pasal 42 angka 23 Lampiran UU a quo, bukanlah mengatur mengenai apa dan bagaimana itu aktifitas sewa jaringan, melainkan mengatur mengenai peran dan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga penegasan yang dimaksud dalam norma tersebut mengatur mengenai kewenangan menetapkan persetujuan atas harga sewa, sebagaimana dijelaskan juga dalam Penjelasan Pasal 42 angka 23 Lampiran UU a quo. Sejauh yang ahli ketahui pengaturan lebih jauh mengenai apa dan bagaimana itu sewa jaringan lebih banyak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang Pelaksana Usaha Ketenagalistrikan. Sehingga ahli menilai justru Pasal 42 angka 23 Lampiran UU a quo menjelaskan mengenai kontrol negara atas harga sewa jaringan. Sehingga ahli menilai, apabila pengaturan aktifitas sewa jaringan hendak dipersoalkan, maka bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, melainkan Mahkamah Agung. Terlepas daripada itu, konstruksi Pasal 42 angka 23 Lampiran UU a quo menegaskan adanya konsep penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena menjelaskan mengenai peran dan kewenangan Pemerintah dalam menetapkan persetujuan atas harga sewa jaringan. Justru apabila Pasal 42 angka 23 Lampiran UU a quo dinyatakan inkonstitusional, maka sama saja menghilangkan peran dan kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 516 dalam penetapan harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang justru menurunkan peran negara dibandingkan sebelumnya.” 3. Keterangan Ahli Para Pemohon Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. yang pada intinya menyatakan: 1. Perhatian kita terpusat pada diundangkannya kembali norma yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Tahun 2015 dalam putusan No.111/PUU-XIII/2015, tetapi diundangkan kembali dalam perubahan Undang-Undang yang telah diuji. Persoalan pokok saat ini adalah apakah hal demikian dibenarkan, dan bukan merupakan pelanggaran konstitusi yang juga dapat dilihat sebagai suatu contempt of court. Secara lebih tegas lagi patut dinyatakan bahwa hal demikian merupakan tindakan de-legitimasi terhadap konstitusi dalam UUD 1945, karena dapat menimbulkan kesan bahwa dalam system pemerintahan Indonesia Pembuat Undang-Undang/Presiden memiliki hak veto, sehingga dapat menimbulkan krisis konstitusi. 2. Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo yang menghilangkan frasa "setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" diartikan telah meniadakan kedudukan berdaulat rakyat melalui fungsi pengawasan DPR RI dalam rencana umum energi nasional sebagaimana pernah diatur sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa "Rencana umum ketenagalistrian nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", hal mana menurut hemat saya bertentangan dengan UUD 1945 tentang demokrasi dan kedaulatan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, terhadap siapa kebijakan pembangunan dan ekonomi, dimaksudkan dan ditujukan. Terhadap keterangan Ahli Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 517 a. Bahwa terkait dengan keterangan Ahli Para Pemohon (Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H). yang menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 7 Lampiran UU CK bertentangan dengan putusan MK 111/PUU-XIII/2015, Pemerintah telah memberikan keterangan dalam Keterangan Presiden hal 29 s.d 42 yang pada intinya dapat ditafsirkan titik tekan putusan MK 111/PUU-XIII/2015 bahwa unbundling tetap diperbolehkan sepanjang fungsi penguasaan oleh negara tidak hilang. b. Ahli Presiden (Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.) terhadap pemaknaan konsep penguasaan negara mengemukakan: “bahwa pemaknaan konsep penguasaan negara juga mengalami moderasi ketika Mahkamah menyatakan dalam berbagai putusannya mengenai keterlibatan pihak swasta dalam pengusahaan cabang- cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Mahkamah memiliki pendirian untuk tidak menolak atau melarang keterlibatan swasta sepanjang masih dalam batas-batas penguasaan oleh negara atau dalam pengertian bahwa negara (pemerintah) masih memegang kendali. Bahkan dengan keterlibatan swasta nasional atau asing yang tidak dilarang, maka keterlibatan masyarakat secara swadaya atau koperasi dinyatakan dilarang. (Para 3.12 Putusan No. 111/2015, hlm. 111). Berdasarkan kerangka pemaknaan yang demikian itu, maka ahli memandang bahwa bentuk pengusahaan yang berdasarkan pada konsep penguasaan negara dapat memiliki manifestasi, antara lain: (4) Pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan sendiri oleh negara (pemerintah) secara langsung; (5) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara dalam satu kesatuan tindakan; dan (6) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh swasta dengan pendekatan penguasaan negara yang bertingkat dan sepanjang negara (pemerintah) masih memegang kendali. Ketika menggunakan kerangka berpikir sebagaimana terurai, maka ahli memandang, satu-satunya bentuk manifestasi yang tidak sesuai dengan konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945 adalah ketika bentuk pengusahaan dan penguasaan sumber cabang- 518 cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sepenuhnya diserahkan kepada swasta dengan menghilangkan kontrol negara atau sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme pasar. Dengan berpegang teguh pada kerangka pikir tersebut, terhadap pertanyaan pertama, maka Ahli menilai Pasal 42 angka 6 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tidak termasuk ke dalam bentuk manifestasi yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan beberapa argumentasi mendasar, antara lain: Pertama, bentuk manifestasi pengusahaan dan penguasaan yang diformulasikan dalam Pasal 42 angka 6 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 merepresentasi kemungkinan tiga bentuk manifestasi konsep penguasaan negara yaitu (1) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan sendiri oleh negara (pemerintah) secara langsung; (2) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara dalam satu kesatuan tindakan; dan (3) pengusahaan dan penguasaan yang dilakukan oleh swasta dengan pendekatan penguasaan negara yang bertingkat dan sepanjang negara (pemerintah) masih memegang kendali. Selain itu dalam Pasal 42 angka 2 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menegaskan bahwa “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” Sehingga secara prinsip bentuk manifestasi pengusahaan dan penguasaan sebagaimana Pasal 42 angka 6 UU a quo mencerminkan konsep penguasaan negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kedua, Pasal 42 angka 4 UU a quo mengatur pembagian kewenangan mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan 519 sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara spesifik bahkan terdapat kewenangan-kewenangan yang mencerminkan penguasaan negara seperti kewenangan Pemerintah pusat dalam penetapan standar, pedoman dan kriteria di bidang ketenagalistrikan, penetapan pedoman tarif dan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, berbagai kewenangan perizinan penyediaan tenaga listrik hingga penetapan sanksi administratif. Ahli memandang bentuk-bentuk kewenangan yang dirumuskan memberikan kepastian posisi pemerintah pusat maupun daerah sebagai subjek dalam konsep penguasaan negara dibandingkan dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dibatalkan oleh Mahkamah. Di dalam UU Ketenagalistrikan 2002 tersebut, bahkan penjabaran kewenangan yang demikian itu tidak dirumuskan sedemikian jelasnya seperti dalam UU a quo. Ketiga, Pasal 42 angka 6 a quo mengatur mengenai opsi pengelolaan dan bukan menetapkan satu bentuk pengelolaan. Formulasi pengaturan yang demikian ini menegaskan bahwa adanya keragaman bentuk dan formula pengelolaan yang berujung kepada bentuk manifestasi pengusahaan dan penguasaan sebagaimana dijelaskan dimuka, sehingga Pasal 42 angka 6 UU a quo tidak menggunakan prinsip yang serupa sebagaimana ditentukan dalam UU Ketenagalistrikan 2022. Di samping itu bahkan ahli menilai bahwa semisal peluang keterlibatan selain BUMN, seperti yang telah ditentukan oleh UU seperti BUMD, Badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik justru berpotensi berdampak kepada lingkungan disebabkan minimnya inovasi disebabkan minimnya insentif yang cukup untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau sumber energi terbarukan dikarenakan proses pengembangan menuju transisi energi dihadapkan dengan kebutuhan penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pelibatan berbagai pihak selain BUMN semata, mempunyai makna pencegahan risiko sistemik jika terjadi kegagalan operasional, karena tidak ada alternatif yang bisa mengambil alih penyediaan listrik. Berdasarkan argumentasi tersebut, 520 ahli memandang bahwa pelibatan pihak selain BUMN, tidak menghilangkan kontrol negara maupun pemerintah dalam upayanya untuk memenuhi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” c. Pemerintah menyatakan bahwa perkembangan saat ini pada sektor ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh usaha mikro kecil, badan usaha milik desa (BUMDES), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik swasta, dan dunia usaha , tidak menyebabkan peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang) d. Terkait dengan keterangan Ahli Para Pemohon (Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.) yang menyatakan ketentuan bahwa “ketentuan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dianggap bertentangan dengan UUD 1945”, Pemerintah telah memberikan keterangan dalam keterangan presiden hal 25 s.d 28 yang pada intinya menyatakan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI. Uraian Pemerintah tersebut juga didukung oleh Ahli Pemerintah (Prof Ir. Tumiran, M.Eng, Ph.D), yang menyatakan: “Bahwa Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui proses persetujuan DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) yang menyatakan “Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI”. Dengan demikian fungsi pengawasan DPR RI tetap melekat terhadap sektor ketenagalistrikan. Bahwa menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan, berdasarkan pasal 72 huruf d UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU MD3”) mengatur bahwa DPR memiliki tugas dan 521 wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, fungsi pengawasan DPR telah diatur oleh UUD 1945, UU MD3 dan UU Energi, sehingga sekalipun tidak ada frase “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia”, dalam Pasal 42 angka 5 UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka tidak menghilangkan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah di sektor ketenagalistrikan. Oleh karena itu Pasal 42 angka 5 UU 6 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut pemahaman kami, bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab sektor energi dan yang menjalankan keberhasilan RUKN, tetap memiliki kewajiban kepada DPR saat DPR melakukan tugas pengawasan melalaui RDP. Sehingga dengan demikian fungsi pengawasan terhadap RUKN maupun RUPTL tetap melekat di DPR.” e. Ahli Pemerintah (Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.) terhadap keterangan Ahli Para Pemohon (Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.) yang menyatakan “bahwa ketentuan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dianggap bertentangan dengan UUD 1945”, dalam keterangan tertulisnya menyatakan: “bahwa berkenaan dengan ketiadaan Peran DPR dalam penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan, maka ahli berpendapat bahwa Rencana umum ketenagalistrikan merupakan bentuk instrumen hukum administrasi dalam menentukan tujuan pemerintahan, secara doktrinal, unsur-unsur norma rencana pada umumnya memiliki unsur schriftelijke (tertulis), Beluit of handeling, inhhoudende een keuze (keputusan atau tindakan), Door een bestuurorgaan (oleh organ pemerintah), Van op de toekomst gerichte (ditujukan pada waktu yang akan datang), Van een ongelijksoorting karakter (memiliki sifat yang tidak seragam, sejenis), Samenhang (keterkaitan seringkali secara pragmatis), dan Al dan niet voor een bepalde duur (untuk jangka waktu tertentu). 522 Instrumen yuridis berupa rencana, secara doktrin, juga dapat dibagi berdasarkan waktu, tempat, bidang hukum, sifat, metode, dan sarana. Berdasarkan waktu, perencanaan dibedakan dalam rencana jangka panjang, menengah, dan pendek Berdasarkan tempat yaitu perencanaan pada tingkat dimana rencana itu diimplementasikan seperti rencana pada pemerintahan pusat, provinsi dan kota/kabupaten, ataupun rencana-rencana sektoral. Berdasarkan pembidangan , maka dikualifikasi berdasarkan bidang perencanaan seperti, rencana tata ruang, ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang- bidang lainnya. Berdasarkan sifatnya , terdiri dari perencanaan sektoral, perencanaan berdasarkan bidangnya, dan perencanaan integral. Berdasarkan metodenya, rencana dibedakan antara perencanaan akhir dan perencanaan proses. Berdasarkan sarananya, pelaksanaan rencana juga memerlukan instrumen yuridis, finansial, dan organisasi. Sehingga rencana sebagai instrumen yuridis memiliki fungsi alokasi sumber daya yang sangat penting dalam memfungsionalisasikan sumber daya finansial dan organisasi pemerintahan. Berdasarkan kerangka berpikir yang demikian itu, maka ahli menilai rencana umum ketenagalistrikan merupakan instrumen hukum administrasi dalam menentukan tujuan pemerintahan memuat waktu pencapaian, tempat perencanaan, sifat dan metode pemenuhan capaian yang dituju di bidang ketenagalistrikan nasional. Rencana tersebut kemudian akan menentukan sarana pencapaiannya, instrumen yuridis pelaksanaannya, dukungan finansial serta organisasi. Berdasarkan hal yang demikian itu, secara hakikat organ yang menyusun rencana sebagaimana dimaksud tepatnya disusun oleh Pemerintah sebagai organ yang memiliki fungsi menjalankan pemerintahan. Secara historis, norma yang mengatur mengenai rencana ketenagalistrikan pertama kali muncul dalam UU Ketenagalistrikan 1985 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyusun rencana umum ketenagalistrikan secara menyeluruh dan terpadu. Di dalamnya tidak terdapat peran DPR melainkan adanya 523 kewajiban memperhatikan pikiran dan pandangan yang bidup dalam masyarakat. ketentuan semacam ini bahkan tidak ada dalam Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia ("Bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit in Nederlandsch-Indie"). Lalu dalam UU Ketenagalistrikan 2002 ditentukan adanya kewenangan menyusun rencana yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ditentukan Pemerintah wajib mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan pendapat serta masukan dari masyarakat. Baru setelah UU Ketenagalistrikan 2009 menggunakan istilah Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan dapat ditetapkan setelah Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perubahan kemudian terjadi setelah UU No. 6 Tahun 2009 yang mengubah UU Ketenagalistrikan 2009 menghilangkan peran DPR sebagai tempat berkonsultasi. Ahli berpendapat Pasal 42 angka 5 UU a quo memiliki maksud untuk melakukan sinkronisasi dan simplifikasi administratif dalam penyusunan RUKN disebabkan dalam RUKN sendiri merupakan bentuk implementasi Kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional sendiri ditentukan berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi) yang disusun dengan klausula yang serupa dengan UU ketenagalistrikan 2002. Sehingga hilangnya tahapan konsultasi dengan DPR tidak serta merta menghilangkan kewenangan DPR dalam pengawasan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Ahli justru berpandangan bahwa apabila tahapan konsultasi dengan DPR masih tersedia, justru tidak menjadi tidak sejalan dengan RUEN yang justru ditetapkan tanpa dilakukan setelah konsultasi dengan DPR sedangkan RUKN justru lebih bersifat implementatif dibandingkan dengan RUEN.” VIII. KESIMPULAN 524 Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, maka pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimohonkan pengujian terbukti tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya. IX. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan, maka Pemerintah memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 5. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 6. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 7. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 8. Menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6.3] Kesimpulan Pihak Terkait Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: 525 PENDAHULUAN Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi atas proses persidangan yang telah berlangsung dengan transparan dan memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak untuk membuktikan dadil permohonannya. Kini tiba saatnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang ke depan akan sangat menentukan nasib kedaulatan negara atas sumber daya listrik. Keberadaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang melahirkan kembali usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem pemisahan (unbundling system) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional keberlakuannya merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan pembuat undang-undang terhadap konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021- 022/PUU-I/2003 maupun No. 111/PUU-XIII/2015 ditegaskan bahwa sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda bermuara pada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat. Bahkan meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015 yang menyatakan sistem unbundling inkonstitusional bersyarat dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum apabila dimaknai dengan diberlakukannya sistem unbundling mengakibatkan kontrol negara menjadi hilang, praktiknya sistem unbundling itu sendiri telah menghilangkan kontrol negara dalam usaha ketenagalistrikan. Pernyataan yang disampaikan dua orang Saksi yang diajukan oleh PARA PEMOHON dimuka persidangan manakala tahun 2016 lalu terjadi pemadaman listrik di Nias akibat permasalahan yang timbul antara PT. PLN (Persero) dan perusahaan listrik swasta (PT. American Power Rent), sangat jelas mengindikasikan hilangnya kontrol negara dihadapan perusahaan listrik swasta atas penyediaan listrik. Persoalan blackout yang terjadi bukan semata merupakan persoalan praktik dalam usaha tenaga listrik, namun ini persoalan aturan yang semakin membuka privatisasi listrik oleh perusahaan swasta, dimana dengan penguasaan tenaga listrik ditangan perusahaan swasta mengakibatkan negara tidak memiliki kuasa untuk mengontrol atau mengendalikan usaha penyediaan listrik. Keterangan Pemerintah yang bahkan menyebut penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum saat ini 39,5%-nya 526 dikuasai perusahaan swasta mestinya menjadi kekhawatiran bersama atas nasib penyediaan listrik di masa yang akan datang. Privatisasi listrik akan semakin massif jika aturan yang membuka kran privatisasi listrik itu tidak “dipangkas.” Di masa yang akan datang, negara justru akan semakin bergantung pada keberadaan perusahaan listrik swasta, rakyat Indonesia akan menjadi pembeli listrik atau sumber daya alam yang sebetulnya seluruh kekayaan alam yang ada di negeri ini merupakan kekayaan nasional yang seyogyanya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Oleh karena pentingnya penyediaan listrik bagi rakyat Indonesia, dilakukanlah pengujian atas undang-undang a quo sebagai jaminan pemenuhan kepentingan umum atas penyediaan listrik oleh negara. PIHAK TERKAIT MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG ATAS PENGUJIAN PERKARA NO. 39/PUU- XXI/2023 1. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan merupakan Pengurus/Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia untuk Periode 2022-2025 berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa Federasi SERBUK Indonesia Nomor: 01/Keputusan/KLB/SERBUK/XI/2022 Tentang Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia tertanggal 13 November 2022 yang memiliki kewenangan untuk mewakili untuk dan atas nama Federasi SERBUK Indonesia dalam kepentingan mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana Pasal 37 huruf d Statuta Federasi SERBUK Indonesia. 2. Bahwa PIHAK TERKAIT mendapatkan mandataris khusus untuk mewakili organisasi SERBUK Indonesia sebagai pihak dalam Permohonan a quo berdasarkan Keputusan Musyawarah Dewan Presidium yang telah diselenggakarakan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 002/SK/DP-SERBUK Indonesia/XI/2023 Tentang Hasil Musyawarah Dewan Presidium Terkait Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 18 November 2022. 3. Bahwa PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum atau legal standing (hak untuk mewakili kepentingan hukum organisasi serikat buruh Federasi SERBUK Indonesia) dalam mengajukan Permohonan a quo sebagai PIHAK TERKAIT. 4. Bahwa PIHAK TERKAIT memiliki kepentingan yang sama dengan permohonan yang diajukan PARA PEMOHON yang mana dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 527 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menurut PIHAK TERKAIT juga merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional PIHAK TERKAIT. 5. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai warga negara yang sangat bergantung pada akses dan ketersediaan listrik yang murah, memiliki pendapat apabila Pasal- Pasal a quo yang diujikan dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU- XXI/2023 tetap diberlakukan, pengelolaan atas penyediaan tenaga listrik akan semakin massif terjadi privatisasi oleh perusahaan-perusahaan swasta dan manakala listrik yang seharusnya untuk kepentingan umum dikelola dengan tidak terintegrasi maka tarif listrik akan menjadi komiditi bisnis yang berpotensi membawa implikasi terhadap terlanggarnya hak konstitusional warga negara untuk memperoleh layanan akses dan ketersediaan listrik murah. 6. Bahwa PIHAK TERKAIT dalam mengajukan permohonan adalah juga untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang telah dan akan terhambat jika Pasal- Pasal a quo yang diujikan yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik) tetap diberlakukan. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas SERBUK Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh PIHAK TERKAIT memiliki kualitas maupun kapasitas sebagai pihak dalam Permohonan a quo sebagaimana juga diakomodir dalam Pasal 3 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 POKOK-POKOK DALIL KETERANGAN PIHAK TERKAIT 4. Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT pada pokoknya mendalilkan: a. Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dengan tidak terintegrasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sehingga kata “dapat” pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 528 b. Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum harus dikuasai oleh negara, sehingga frasa “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero). Selanjutnya frasa “badan usaha milik badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. c. Hilangnya frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” sebagaimana rumusan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 karena akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi warga negara oleh karena tidak lagi dapat berpartisipasi dalam menentukan rencana pengembangan ketenagalistrikan nasional yang dituangkan dalam dokumen RUKN padahal telah diakui oleh konstitusi bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. PEMBUKTIAN DALIL PIHAK TERKAIT Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Umum Dengan Tidak Terintegrasi (Unbundling) Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Karena Menghilangkan Peran Penguasaan Negara Dalam Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum. 9. Bahwa Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja merupakan Pasal yang memiliki substansi yang sama dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang telah diyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 529 10. Bahwa terbukti ketentuan Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah menghidupkan kembali norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan No. 111/PUU-XIII/2015 yang mengakibatkan hilangnya peran negara dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. 11. Bahwa dalil ini diperkuat dengan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan “Sistem unbundling dalam usaha ketenagalistrikan yang telah diuji dan dinyatakan oleh MK sebagai bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagai sistem yang menentukan bahwa berbagai bidang usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda dan hilangnya penguasaan negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.” Lebih lanjut Ahli menyatakan “norma yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi diundangkan kembali dalam perubahan Undang-Undang yang telah diuji merupakan tindakan de-legitimasi terhadap konstitusi karena dapat menimbulkan kesan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia pembuat Undang-Undang/Presiden memiliki hak veto, sehingga justru dapat menimbulkan krisis konstitusi” (vide Keterangan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.). 12. Bahwa sistem unbundling tidak memberikan manfaat bagi negara, perihal ini dipertegas dalam Keterangan Ahli yang diajukan Para Pemohon Shaun Sweeney, Ph.D. di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan “semakin banyak pemerintah di berbagai negara berkembang yang mengambil langkah untuk menghentikan privatisasi dan praktik unbundling seperti Ghana, Uganda, Zimbabwe, dan Meksiko karena telah merugikan keuangan negara” (vide Keterangan Ahli Shaun Sweeney). Keterangan Shaun Sweeney juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Public Sevices International (PSI) dengan judul publikasi “Kegagalan Energi Listrik” memberikan gambaran yang terang terkait dampak sistem unbundling dan 530 privatisasi di sektor energi listrik yang terjadi di berbagai negara (vide bukti surat PT.6). 13. Bahwa sistem unbundling dan privatisasi dalam usaha penyediaan listrik telah menghilangkan kendali negara atas penguasaan listrik dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, pernyataan ini disampaikan secara tegas dalam Keterangan Ahli Para Pemohon Shaun Sweeney, Ph.D. di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan “pemisahan usaha (unbundling) utilitas publik merupakan prasyarat untuk mendapatkan bantuan pendanaan, bantuan pendanaan tidak akan diberikan jika unbundling tidak dilakukan dan ini akan melahirkan ketergantungan. Sistem unbundling akan membolehkan partisipasi sektor swasta dalam usaha ketenagalistrikan guna mencapai tujuan privatisasi. Implikasinya hilangnya kendali negara melalui beberapa hal berikut pengalihan kepemilikan ke tangan swasta, membatasi peran PLN sebagai pembeli bukan penghasil tenaga listrik, hilangnya kendali negara untuk mengambil keputusan investasi ketenagalistrikan, dan harga listrik yang akan ditentukan berdasarkan kontrak perjanjian pembelian listrik” (vide Keterangan Ahli Shaun Sweeney). 14. Bahwa implikasi sistem unbundling dan privatisasi dalam usaha penyediaan listrik telah menyebabkan pemerintah kehilangan kendali/kontrol atas usaha di sektor ketenagalistrikan, karena tidak ada kewenangan dalam manajemen perusahaan (kepemilikan saham tidak ada), ditambah adanya klausal minimum pembayaran energi untuk IPP, (Take or Pay atau TOP system ) yang harus ditanggung oleh Pemerintah (vide Keterangan Ahli Nursyiwan). Hilangnya kendali/kontrol negara dalam usaha ketenagalistrikan semakin dipertegas dengan peristiwa blackout yang terjadi di Pulau Nias pada 2016 karena negara menggantungkan pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat dari perusahaan listrik swasta atau IPP (vide keterangan saksi Dedi Firmansyah Sembiring dan Herdin Hironimus Zebua). 15. Bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum harus dikuasai oleh negara, karena listrik merupakan public utilities sehingga negara memiliki mandat untuk menguasai dan mengelola serta menjamin pemenuhannya untuk masyarakat, oleh karena penguasaan negara atas sumber daya alam termasuk listrik haruslah ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. 531 Hal ini juga dipertegas dalam Keterangan Ahli Pihak Terkait Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. yang disampaikan secara tertulis, yang menyatakan “Ahli berkeyakinan bahwa prinsip ‘hak menguasai negara’ ini menghendaki substansi pengaturan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, harus berpihak kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan. Negara dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia tak bisa serta merta dipisahkan begitu saja. Dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia, peran UUD NRI Tahun 1945 sangatlah krusial yang mana menjadi dasar bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pada sektor ketenagalistrikan. Hal ini didasarkan atas pengaturan yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan yang meliputi, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.” (vide Keterangan Ahli Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.). Lebih lanjut dalam Keterangan Ahli yang disampaikan secara tertulis menyatakan dalam sektor ketenagalistrikan, negara menjalankan peran penguasaannya sekaligus pengusahaannya melalui PLN (Persero) selaku BUMN dengan tujuan menjamin ketersediaan listrik untuk kepentingan umum guna terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat. 16. Bahwa sistem unbundling dan privatisasi justru akan mengakibatkan tujuan penguasaan negara yakni mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat menjadi tidak tercapai, salah satunya dibuktikan dengan Laporan Audited Keuangan PLN dari tahun 2014-2022 menyebutkan bahwa setiap tahun anggaran PLN yang digunakan untuk membeli listrik dari swasta semakin meningkat (vide Keterangan Ahli Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.). Merujuk pada laporan keuangan tersebut, keuangan PLN akan semakin banyak untuk membeli listrik kepada swasta, pada akhirnya yang mendapatkan keuntungan semakin banyak tidak lain perusahaan-perusahaan listrik swasta dan bukanlah rakyat Indonesia. Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang a quo Meniadakan Pengawasan dan Memutus Suara Rakyat yang Direpresentasikan oleh DPR RI 15. Bahwa terbukti Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang menghapuskan frasa “setelah berkonsultasi dengan DPR” dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) telah meniadakan mekanisme pengawasan dan memutus suara rakyat. 532 16. Bahwa hal ini dipertegas oleh Ahli Para Pemohon Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan “Pengawasan yang diatur dengan ‘persetujuan atau konsultasi’ dalam penetapan kebijakan-kebijakan pemerintahan, termasuk dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan pemerintah. Dihilangkannya fungsi konsultasi kepada rakyat yang berdaulat melalui wakilnya (DPR) sebagai pemegang mandat dari rakyat, tampak jelas merupakan penyimpangan dari konsep UUD 1945 yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang memberi mandat pada wakilnya untuk melakukan pengawasan atas kebijakan” (vide Keterangan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.). Bahwa peran DPR RI dalam pembahasan dan penetapan RUKN sangatlah penting sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat atas listrik sebagai kebutuhan hajat hidup orang banyak. 17. Bahwa DPR RI memiliki fungsi sebagai sarana dan wahana penyalur aspirasi rakyat dan mediator dalam komunikasi politik. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI merupakan penjelmaan rakyat yang dihasilkan melalui sistem pemilihan umum yang berbentuk sistem demokrasi perwakilan. Karena itu fungsi DPR RI yang sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat perlu diberikan ruang dan mekanisme secara terbuka untuk dapat terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak pada publik. RUKN adalah dokumen penting yang memuat rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan berbagai aspek seperti lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial, yang tentunya sangat berdampak bagi publik (masyarakat), sehingga DPR RI sebagai lembaga yang diberi mandat langsung oleh rakyat mestinya diberikan ruang dan mekanisme yang terbuka untuk terlibat aktif dalam penyusunan RUKN. 18. Bahwa dokumen RUKN yang menetapkan terkait kebutuhan tenaga listrik di suatu provinsi dan tambahan kapasitas yang dibutuhkan di provinsi tersebut dan dokumen yang menentukan rencana pengembangan proyek pembangkit listrik secara implementatif, namun sayangnya untuk dokumen penting seperti ini mekanisme partisipasi publik tidak diatur. Satu-satunya peluang adalah dengan adanya konsultasi RUKN di DPR RI, mengingat legislatif merupakan badan yang merepresentasikan publik. Apabila ruang konsultasi RUKN di DPR 533 RI ini dihilangkan maka telah tertutup semua peluang partisipasi publik untuk turut menentukan arah pengembangan penyediaan tenaga listrik. 19. Bahwa guna memperkuat partisipasi publik dalam menentukan rencana pengembangan ketenagalistrikan nasional dan fungsi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, setiap perencanaan usaha ketenagalistrikan nasional seharusnya bukan hanya sekedar berkonsultasi, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Oleh karenanya, PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI. HAK INGKAR TERHADAP HAKIM KONSTITUSI Dr. H. ARSUL SANI, S.H., M.Si., Pr.M. 20. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara No. 39/PUU-XXI/2023, PIHAK TERKAIT juga mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 21. Bahwa yang menjadi objek uji materi dalam perkara yang dengan perkara nomor 39/PUU-XXI/2023 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 pada 21 Maret 2023. [Berita dari laman Resmi DPR RI judul berita “DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang” https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720] 22. Bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja disahkan yakni 21 Maret 2023, Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. masih berstatus sebagai Anggota DPR RI dan juga Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 yang turut serta memberikan persetujuan dan mensahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 534 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. [Berita dari laman Voi.id judul berita “Alasan DPR Setuju Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU: Ada Komplikasi Karena Banyak Investasi Masuk” https://voi.id/berita/255006/alasan-dpr-setuju-perppu-cipta- kerja-disahkan-jadi-uu-ada-komplikasi-karena-banyak-investasi-masuk] 23. Bahwa Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. baru melepaskan jabatan atau statusnya sebagai Anggota DPR RI aktif pada Desember 2023 yang kemudian dilantik serta mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi pada 18 Januari 2024. 24. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR RI dan juga Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 yang turut serta memberikan persetujuan dan mensahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, PIHAK TERKAIT berpendapat apabila Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. turut serta dalam memeriksa dan memutus perkara No. 39/PUU-XXI/2023 dikhawatirkan berpotensi terjadi konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang justru akan memengaruhi independensi dan imparsialitas putusan dan peradilan itu sendiri. 25. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama) yang mana didasarkan pada “The Bangalore Principles” yang menetapkan prinsip independensi (independence), ketakberpihakan (impartiality), integritas (integrity), kepantasan dan kesopanan (propriety), kesetaraan (equality), kecakapan dan keseksamaan (competence and diligence), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (wisdom) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi. 26. Bahwa untuk menjamin independensi dan ketakberpihakan peradilan serta mewujudkan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima Pengajuan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. dengan tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul 535 Sani, S.H., M.Si., Pr.M. dalam setiap tahapan persidangan baik dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), memutus dan membacakan putusan, juga pada seluruh tahapan persidangan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang terkait dengan Perkara No. 39/PUU-XXI/2023. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus permohonan uji materi ini dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PIHAK TERKAIT yang berkepentingan langsung dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), angka 6 Pasal 10 ayat (2), angka 7 Pasal 11 ayat (1), angka 15 Pasal 23 ayat (2), angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonan Pengujian Register No. 39/PUU-XXI/2023. 3. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI. 4. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan 536 dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan frasa “badan usaha milik negara” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero). 6. Menyatakan frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” pada Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Sahabat Buruh dan Pekerja Indonesia telah menyampaikan permohonan untuk menjadi Amicus Curiae dalam perkara a quo dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Sahabat Buruh dan Pekerja Indonesia merupakan masyarakat Peduli kepada paraburuh dan pekerja yang prihatin dengan kondisi hukum dan dampak hukum atas berlakunya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) sehingga kami mendukung Judicial Review Perkara Nomor: 39/PUU-XXI/2023, Nomor: 40/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan tujuan sebagai berikut: 537 1. Mendukung Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam membuat pertimbangan yang mengakomodasi realitas buruh dan pekerja yang dirugikan akibat oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan sistem omnibuslaw, yang sejak dari proses, pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya tidak mengindahkan konstitusi dan peraturan perundang- undangan serta buta realitas; 2. Mendukung Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI agar dapat membuat pertimbangan yang memandang Judicial Review Perkara Nomor: 39/PUU- XXI/2023, Perkara Nomor: 39/PUU-XXI/2023, Nomor: 40/PUU-XXI/2023 atas Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi melihat hal tersebut sebagai aspirasi atas kondisi pekerja, di sisi lain dimana pihak yang tidak mengindahkan hak asasi buruh dan pekerja atas konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah justru Pemerintah dan DPR yang meruntuhkan kepercayaan public; 3. Mendukung hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI agar dapat membuat putusan yang dapat melindungi buruh dan pekerja di Indonesia sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap serta memulihkan rasa keadilan atas keberadaan hukum di Republik Indonesia sebagai negara hukum kepada warga negara khususnya buruh dan pekerja Indonesia yang terdampak oleh Undang- Undang Cipta Kerja a quo. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", atas dasar tersebut kami masyarakat yang menamakan diri SAHABAT BURUH DAN PEKERJA INDONESIA sebagai sahabat pengadilan yang peduli dengan situasi kondisi buruh dan pekerja di Indonesia atas adanya, atas dampak hukumnya Undang-Undang Cipta Kerja senagai kontribusi pendapat atas keadaan nyata tersebut . PENDAPAT AMICI 1. Penelusuran Masyarakat Peduli Pekerja Indonesia menerukan setidaknya terdapat lima permohonan terkait Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja meliputi Perkara Nomor: 54/PUU-XXI/2023, Nomor: 39/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 40/PUU- XXI/2023, Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023, 538 Perkara Nomor: 46/PUU-XXI/2023, serta Perkara Nomor: 50/PUU-XXI/2023, keseluruhan permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi RI; 2. Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dianggap sudah inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomo: 91/PUU- XVII/2020 terkait partisipasi bermakna (meaningful participation). Mahkamah Konstitusi RI berpendapat penetapan PERPPU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 memiliki karakter yang berbeda dengan undang-undang biasa. Terdapat mekanisme tahapan serta jangka waktu, hingga faktor kegentingan yang memaksa sehingga tidak semua asas pembentukan perundang- undangan, seperti adanya partisipasi bermakna, dilakukan sebagaimana peraturan pembentukan perundang-undangan yang biasa; 3. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang diajukan Pemerintah oleh DPR RI patut dipertanyakan secara hukum karena Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan MK RI) Nomor: 91/Undang-Undang-XVII/2020 karena MK RI dengan kewenangannya sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) yaitu salah satunya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 disebut sebagai judicial review; 4. Judicial review hadir sebagai konsekuensi dari sistem norma hukum yang berjenjang dan berlapis (stufentheorie) sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Dengan demikian, MK RI melakukan prinsip checks and balances (mengawasi dan mengimbangi) pembentukan Undang-Undang.? Hal ini juga sebagaimana kutipan pernyataan Hans Kelsen sebagai berikut, "recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation", Artinya, MK RI terbentuk sebagai jawaban atas perlunya cabang kekuasan yang mampu mengontrol atau mengawasi pembentukan legislasi (Undang-Undang). Oleh karenanya, pengujian Undang-Undang di MK terbagi pula dalam pengujian formil dan pengujian materil. Menurut Sri Soemantri, pengujian formil adalah upaya untuk memeriksa dan menilai apakah pembentukan Undang-Undangtelah dibentuk menurut suatu cara- cara (procedure) yang telah ditentukan sebelumnya oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu, Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa pengujian formil termasuk pula menilai persoalan bentuk Undang-Undang dan pemberlakuan Undang-Undang. Pengujian formil juga menilai perihal 539 wewenang atau kompetensi lembaga pembentuk Undang-Undang.6 Sementara itu, pengujian materil adalah upaya menilai apakah isi atau materi pengaturan suatu peraturan bertentangan dengan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi? 5. Bahwa Putusan MK RI Nomor: 91/Undang-Undang-XVIII/ 2020 dalam amar putusannya tegas menyatakan Pembuat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut: a. Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan"; b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini; c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu itu tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen; d. Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali; dan e. Menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Bahwa putusan oleh MK RI tersebut berkekuatan hukum mengikat (final and binding). Dengan demikian sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa 540 putusan MK RI langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada Upaya hukum yang dapat ditempuh setelahnya; 7. Diaturnya Kembali Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tidak Terintegrasi/Dilakukan Secaraterpisah (Unbundling) Serta Hilangnya Peran Penguasaan Negara Oleh BUMN Ketenagalistrikan Dalam Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dalam Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja telah menghidupkan kembali norma yang sebelumnya telah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 111/PUU-XIII/2015 yang mengakibatkan hilangnya peran negara dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum bertentangan dengan Putusan Nomor: Perkara 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: "Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Migas) adalah termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945..." 8. Hilangnya fungsi Pengawasan Publik Untuk Terlibat Dalam Menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) jelas terlihat pada Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menyebabkan hilangnya peran DPR RI untuk terlibat dalam menentukan RUKN, sebagaimana kata "dapat" pada Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Cipta Kerja jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga Listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik; 9. Norma mengenai praktek sewa jaringan dalam ketentuan Pasal 42 angka 23 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja terbukti membuat kerentanan sistem transmisi interkoneksi yang dapat menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 541 sehingga menyebabkan Listrik padam dan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan tentunya akan berdampak pula kepada buruh dan pekerja dengan meningkatnya beban kerja serta pontesi PHK; 10. Adanya Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Hanya Dapat Dilakukan Di Wilayah Yang Belum Terjangkau Oleh Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 angka 5, Pasal 7ayat (1) Undang- Undang Cipta Kerja sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI; 11. Bahwa pada Putusan Perkara Nomor: 111/Undang-Undang/2015 dan Perkara Nomor 001-021-022 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi secara jelas telah memberikan pertimbangan hukum mengenai peran negara dalam penguasaan listrik untuk kepentingan umum dan larangan usaha penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terpisah/tidak terintegrasi, namun unbundling justru dihidupkan kembali dalam Pasal 42 angka 6 ayat (2) Undang- Undang Cipta Kerja a quo; 12. Pasca Putusan MK RI Nomor: 91/PUU- XVIII/2020, Undang-Undang Cipta Kerja terbukti inkonstitusional. Namun, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara bersyarat. Hal tersebut terdapat pada isi amar Putusan MK atas UU Cipta Kerja angka 3 yang menyebutkan: Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan" 13. Apabila Undang-Undang Cipta Kerja tidak diubah sesuai dengan Putusan MK tersebut, maka secara hukum Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen (tidak berlaku). Sehingga, Undang-Undang atau substansi Undang-Undang lama yang sudah dicabut atau diubah oleh 542 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembal. Putusan tersebut pun mengatur bahwa peraturan pelaksana yang sudah ada tetap berlaku. Hanya saja pemerintah tidak boleh membuat peraturan pelaksana baru dari Undang-Undang Cipta Kerja; 14. Putusan MK RI Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan tiga hal sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak memenuhi standar baku, serta metode sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; kedua, UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi Masyarakat secara luas. Hakim MK dalam pertimbangan hukum poin [3.17.8] menegaskan partisipasi publik merupakan hal yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang- undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi Masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Kedua, dalam persidangan, terungkap fakta bahwa terdapat perubahan isi atau substansi pada naskah Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden sebelum disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang dengan naskah yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Ketiga, dalam persidangan terungkap fakta bahwa pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal (meaningful participation). Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil namun untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang 543 ditimbulkan, maka menurut MK RI Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Apa implikasinya? Dalam putusannya MK RI menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku sepanjang Pembentuk Undang-Undang melakukan perbaikan dalam tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini, MK RI memberikan waktu dua tahun bagi pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sejak putusan diucapkan. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka Undang- Undang Cipta Kerja dapat dinyatakan inkonstitusional secara permanen artinya Undang-Undang Cipta Kerja akan dicabut dan ketentuan lama yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Bukan hanya itu, MK memerintahkan penangguhan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang- Undang Cipta Kerja. Putusan MK RI Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 patut diacungi jempol, walau sebenarnya bukan kali ini saja MK RI menyatakan suatu Undang-Undang cacat iformil. Putusan iserupa pernah keluar dalam Putusan MK RI Nomor: 27/PUUVII/2009 yang menyatakan bahwa Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung RI cacat formil namun karena asas kemanfaatan hukum permohonan pemohon ditolak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tetap berlaku. Putusan MK RI Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 bergerak satu derajat lebih baik dari Putusan MK Nomor: 27/PUU-VII/2009 karena menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan diberikan waktu dua tahun bagi pembentuk Undang-Undang untuk memperbaikinya, artinya permohonan pemohon dikabulkan sebagian. Putusan MK RI ini juga patut diapresiasi karena menunjukkan MK RI memberi perhatian khusus bagi prosedur dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketiga, UU Cipta Kerja cacat formil karena menimbulkan ketidakjelasan nomenklatur hirarki perundang-undangan. Penyebutan nama UU Cipta Kerja dengan dalam Pasal 79 Undang-Undang ini mengatur berikut revisi dan penghapusan pasal-pasal didalamnya, menimbulkan ketidakjelasan apakah undang- undang ini adalah undang-undang revisi atau undang-undang baru sehingga UU Cipta Kerja ini dapat dikatakan merupakan proses legislasi ugal-ugalan 544 mengabaikan konstitusi UUD 1945 beserta mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Penegasan itu semakin diperkuat dengan Putusan MK yang telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional dan cacat formil. 15. Undang-Undang Cipta Kerja harus direvisi, apabila Undang-Undang Cipta Kerja tidak diubah sesuai dengan Putusan MK RI tersebut, maka secara hukum Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen (tidak berlaku) sehingga, Undang-Undang atau substansi Undang- Undang lama yang sudah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Putusan tersebut pun mengatur bahwa peraturan pelaksana yang sudah ada tetap berlaku. Hanya saja pemerintah tidak boleh membuat peraturan pelaksana baru dari Undang-Undang Cipta Kerja karena dalam amar Putusan MK RI Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 khususnya poin 7 yang berbunyi: "Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". Perintah MK RI dalam poin 7 ini menyatakan ada dua frase berbeda yang harus dipahami. Pertama, Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Kemudian, yang Kedua, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Namun Pemerintah tetap bersikukuh menjalankan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya maka itu merupakan "Pembangkangan Konstitusional" karena Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa putusan MK RI langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK RI mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding); 16. Bahwa merupakan ketidakpatuhan terhadap putusan MK RI, juga berarti ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Pembangkangan konstitusi terhadap 545 putusan MK RI ini juga dapat dikatakan sebagai tindakan contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan); 17. Bahwa pengelolaan atas kegiatan usaha pemenuhan energi kelistrikan ini telah diuji dalam Perkara Nomor: 111/PUU-XIII/ 2015 Pengujian Undang- Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Merujuk pada pertimbangan pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU- 1/2003, tanggal 21 Desember 2004, halaman 331-332, berdasarkan penafsiran Historis atas Pasal 33 UUD 1945, swasta hanya dapat berperan dalam menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia terbatas pada investasi modal atau setidak-tidaknya diselenggarakan bersama PLN sebagai BUMN; 18. Bahwa Putusan MK RI Nomor: 001-021-022/PUU-1/2003 tanggal 15 Desember 2004 halaman 345 angka 1, angka 2, dan angka 3, halaman 348 menguatkan hal tersebut di atas dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa "Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan........ dstnya"; 19. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Asas negara hukum adalah asas hukum utama suatu negara. Asas negara hukum meliputi berbagai derivat yakni asas legalitas, pemisahan kekuasaan, persamaan di depan hukum, perwakilan dan lain-lain. Sebagai asas hukum konstitutif, asas negara hukum berfungsi sebagai tiang penopang segenap asas hukum derivate. Merujuk pada pasal 7 Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara) yang menegaskan bahwa Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; 546 c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; d. Serta Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. 20. Bahwa Majelis Hakim MK RI mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Majelis juga menyatakan serta menegaskan bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip "dikuasai oleh negara" ; Selanjutnya Hakim MK RI menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip "dikuasai oleh negara" bahwa Negaralah yang harus menguasai cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak (dalam hal ini listrik) dalam kegiatan usaha hanya BUMN yang diberi wewenang berdasarkan peraturan dan/atau Undang- Undang untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan untuk dan atas nama negara dalam sektor listrik ialah PT. PLN (Persero); 21. Bahwa selain uraian tersebut di atas, Undang-Undang Cipta Kerja aquo sangat berdampak Buruh dan Pekerja dirugikan dengan sistem kerja kontrak yang tidak dibatasi periode dan praktik outsourcing yang meluas. Kemudian batasan maksimal 11 jam lembur dari tiga jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan, menjadi empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Di tengah tekanan itu, buruh dikurangi hak cuti dan istirahatnya, serta rentan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Kesimpulan 547 1. Jelas bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia digunakan sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tidak cukup hanya menjalankan kewenangan dan penetapan kebijakan, serta pengawasan, namun menjadi pihak yang menentukan pengelolaannya dan memastikan pengelolaannya dinikmati dan diorientasikan pada kemakmuran rakyat karena negaralah yang diberikan mandat oleh konstitusi. Dalam hal ini penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 111 Tahun 2015 dan Perkara Nomor 1, Nomor 21, Nomor 22 Tahun 2023 dinyatakan bahwa negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) diperbolehkan bermitra dengan swasta, namun dalam batas di mana negara tetap harus memiliki kewenangan besar untuk menentukan usaha penyediaan listrik. Kaitannya dengan ini secara logis manakala negara (PT PLN) tidak memiliki saham mayoritas apabila 100 persen sahamnya adalah swasta sehingga kehilangan penguasaan; 2. Bahwa Undang-Undang RI Nomor: 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan amanat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 91/Undang-Undang- XVIII/2020 yang tegas menyatakan agar pembentuk Undang-Undang segera melakukan perubahan dengan memuat metode omnibus dalam waktu 2 tahun sehingga pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang dengan kewenangannya "Pembangkangan Konstitusional" sehingga Undang-Undang RI Nomor: 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang adalah Inkonstitusional. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 202 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 548 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Hakim MK RI merupakan wakil tuhan sebagai The Guardians Of Justice di dunia ini, tempat agung bagi pencari keadilan dan warga masyarakat luas yang datang berseru- seru, mengharapkan terobosan hukum diciptakan, dan hukum tertinggi dilahirkan, yaitu keadilan bagi mereka yang lemah dan tanpa kuasa yaitu kami para buruh dan pekerja indonesia, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dapat mengabulkan Judicial Review Perkara Nomor: 39/PUU-XXI/2023, Nomor: 40/PUU- XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 549 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) dalam Pasal 42 angka 23 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 550 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 42 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) diubah sebagai berikut: … 5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1): Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ayat (2): Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. 551 7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1): Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. 15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 ayat (2): Penjualan kelebihan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. 23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1) Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. ayat (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 2. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon CXIX menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1), 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berupa hak atas atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara; dan hak atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bahwa dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon I s.d. Pemohon CXIX mengelompokkan dalam 2 (dua) klaster, yakni organisasi serikat pekerja dan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. 4. Bahwa organisasi serikat pekerja, terdiri atas: 1) Pemohon I adalah Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001, memiliki tujuan pendirian salah 552 satunya berdasarkan Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar untuk memperjuangkan penegakan hak dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundang yang berlaku. Dalam hal ini Pemohon I diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat yang berdasarkan Pasal 8 huruf b juncto Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Dasar berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon I [vide Bukti P-1.2 s.d. Bukti P-1.4]; 2) Pemohon II adalah Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power Tingkat Pusat yang tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001, memiliki tujuan pendirian salah satunya berdasakan Pasal 8 angka 1 dan angka 5 Anggaran Dasar yakni terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya serta terwujudnya kepastian pertumbuhan PT. Indonesia Power dan terwujudnya kepastian pertumbuhan PT. Indonesia Power. Untuk itu, dalam upayanya Pemohon II memperjuangkan tumbuhnya usaha PT. Indonesia Power dilakukan melalui upaya-upaya yang positif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 angka 5 Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pemohon II diwakili oleh Ketua dan Sekretaris I yang berdasarkan Pasal 37 Anggaran Dasar berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon II [vide Bukti P-2.1 s.d. Bukti P-2.6]; 3) Pemohon III adalah Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali (SP PJB) yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan Nomor 02/SP/DPP- INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002, memiliki tujuan pendirian salah satunya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar yaitu memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Untuk itu, Pemohon II berperan aktif di bidang ketenagakerjaan dalam usaha-usaha pembelaan terhadap hak para anggota SP PJB seiring dengan upaya peningkatan kesejahtaran rakyat Indonesia dan melakukan kegiatan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan, sebagaima diatur dalam Pasal 10 angka 3 dan angka 7 Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pemohon III diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal yang berdasarkan 553 Pasal 25 Anggaran Dasar berjak mewakili untuk dan atas nama Pemohon III [vide Bukti P-3.1 s.d. Bukti P-3.5]; 4) Pemohon IV adalah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018, dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 juncto Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001, memiliki tujuan pembentukan berdasarkan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar di antaranya melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas di antara sesama kaum pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dalan hal ini Pemohon IV diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang berdasarkan Pasal 41 ayat (3) juncto Pasal 43 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemohon IV [vide Bukti P-4.1 s.d. Bukti P-4.5]; 5) Pemohon V adalah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP PKE KSPI) yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2 memiliki tujuan pendirian berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar di antaranya untuk turut serta berperan aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai hak-hak pekerja. Untuk itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar, Pemohon V menjalankan usaha-usaha antara lain memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan pekerja dan keluarga sesuai dengan perkembangan, zaman, dan kemajuan teknologi. Dalam hal ini Pemohon V diwakili oleh Ketua Umum yang menurut Pasal 20 angka 2 huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan serta bertindak untuk dan atas nama organisasi [vide Bukti P-5.1 s.d. Bukti P-5.7]; 554 6) Pemohon VI adalah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PP PPMI ’98) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006, memiliki tujuan sebagaiman disebutkan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar yakni terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, profesional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhinya kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa. Dalam hal ini Pemohon VI diwakili oleh Ketua Umum yang berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar berhak mewakili untuk dan atas nama PP PPMI ’98. Terlebih, berdasarkan Surat Mandat Nomor 012/PP-PPMI ‘98/IV/23, tertanggal 1 April 2023, yang dikuatkan dengan berita acara rapat tanggal 12 Tahun 2023 dan Surat Tugas Nomor 25/PP/PPMI98/V/2023 yang mengamantakan kepada Ketua Umum untuk mewakili Pemohon VI dalam perkara a quo [vide Bukti P-6.1 s.d. Bukti P-6.5, Bukti P-125.1 s.d. Bukti P- 125.2] 7) Pemohon VII adalah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR REF) yang tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan memiliki tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Anggaran Dasar yakni terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan industrial menuju masyarakat industri yang gotong royong dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan demi kepentingan bersama, terciptanya perserikatan pekerja yang sehat, kuat, bebas, demokrasi, independent, profesional dan bertanggung jawab, terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum dan terciptanya kesetiakawanan sosial bagi sesama pelaku hubungan industrial, utamanya bagi pekerja dan pengusaha dalam kerangka bipartit. Dalam hal ini Pemohon VII diwakili oleh Ketua Umum yang berdasarkan 7 angka 1 Anggaran Dasar juncto Surat Tugas Nomor 118/B/IV/2023 juncto Notulen Rapat tertanggal 11 Mei 2023, berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon VII [vide Bukti P-7.1 s.d. Bukti P- 7.4, Bukti P-124.1, Bukti P-124.2]; 555 8) Pemohon VIII adalah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) yang tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 89/V/N/VII/2001, bertanggal 17 Juli 2001, memiliki tujuan dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Anggaran Dasar organisasi, di antaranya terwujudnya suatu masyarakat madani yang adil dan makmur berdasarkan moral agama, pancasila, dan UUD NRI 1945, membela, melindungi, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota serta kaum pekerja dan keluarganya, memperjuangkan perbaikan syarat-syarat kerja, kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup pekerja. Dalam hal ini Pemohon VIII diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus FSP TSK SPSI. Terlebih terdapat surat mandat yang diberikan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum guna mewakili organisasi FSP TSK dalam permohonan pengujian a quo [vide Bukti P-8.1 s.d. Bukti P-8.5]; 9) Pemohon IX adalah Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG) tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 311/IV/P/V/2002 bertanggal 13 Mei 2002, memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana Pasal 10 angka 4 dan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar menyatakan sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan anggota dan keluarganya dan mengamalkan Pancasila serta terlaksananya UUD NRI 1945. Dalam hal ini Pemohon IX diwakili oleh Ketua Umum yang berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasar berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon IX [vide Bukti P-9.1 s.d. Bukti P-9.6 dan Bukti P-123]; 10) Pemohon X adalah Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Indonesia yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 juncto Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001, memiliki salah satu tujuan pendirian sesuai Pasal 14 Anggaran Dasar yakni mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat rentan secara adil demi tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan dan perbaikan 556 hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standar perburuhan internasional. Dalam hal ini Pemohon X diwakil oleh Ketua Umum yang menurut Pasal 21 Anggaran Dasar berhak mewakili untuk dan atas nama DPN FSPI. Terlebih, berdasarkan surat tugas organisasi Nomor 002/STO/FSPI/I/2023 bertanggal 1 April 2023, telah menugaskan Ketua Umum DPN FSI untuk mengajukan permohonan pengujian UU a quo ke Mahkamah Konstitusi [vide Bukti P-10.1 s.d. Bukti P-10.4, dan Bukti P- 122]. 5. Bahwa menurut Pemohon I s.d. Pemohon X, hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan, in casu anggota serikat pekerja yang diwakili oleh Pemohon I s.d. Pemohon X akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 yang merugikan kepentingan publik, atau setidak-tidaknya kepentingan mereka yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja tersebut di atas. Oleh karena itu, pengajuan permohonan pengujian terhadap norma-norma a quo adalah merupakan upaya memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa kelompok orang yang memiliki kepentingan sama terdiri dari Pemohon XI s.d. Pemohon CXIX, yang kesemuanya adalah pekerja yang saat ini bekerja di berbagai perusahaan yang tersebar di berbagai pulau dan provinsi di Pulau Jawa sampai dengan Papua [vide Bukti P-11.1 s.d. Bukti P-119.3] 7. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon CXIX dalam kualifikasi sebagai kelompok orang yang bertindak untuk diri sendiri dan organisasi serikat pekerja yang mewakili pekerja/buruh mempunyai kepentingan yang sama, yakni sebagai konsumen listrik yang merasa dirugikan hak kostitusionalnya atau setidak- tidaknya berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dalam batas penalaran yang wajar apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara, yang menurut Pemohon I s.d. Pemohon CXIX akibat keberlakuan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 557 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023. 8. Bahwa menurut Pemohon I s.d. Pemohon CXIX, norma-norma a quo akan menyebabkan tarif listrik yang mahal karena ketergantungan pada pembangkit swasta, terganggungnya sistem ketenagalistrikan yang telah ada, hingga pemborosan akibat perencanaan ketenagalistrikan yang tanpa pengawasan publik melalui DPR. Bahkan terdapat potensi perbedaan tarif antar daerah dan diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis. Sehingga, Pemohon I s.d. Pemohon CXIX berkepentingan agar tarif listrik tidak semakin menggerus pendapatan karena adanya potensi kenaikan tarif listrik yang tinggi manakala ketergantungan kepada swasta semakin tinggi. Oleh karena itu, dengan dibatalkannya pasal-pasal a quo kerugian konstitusional Pemohon I s.d. Pemohon CXIX tidak akan atau tidak lagi terjadi karena terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar dan usaha penyediaan listrik tetap berada di bawah penguasaan negara. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I s.d. Pemohon CXIX dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I s.d. Pemohon CXIX telah menguraikan secara spesifik hak konstiusionalnya, yaitu hak yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi karena berlakunya norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 yang dimohonkan pengujian. Bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon X juga telah dapat membuktikan dalam akta pendiriannya masing-masing berhak mewakili untuk dan atas organisasinya di pengadilan. Anggapan kerugian dimaksud disebabkan tujuan organisasi Pemohon I s.d. Pemohon X tidak dapat berjalan karena anggota serikat pekerja yang diwakili dan Pemohon XI s.d. Pemohon CXIX yang juga merupakan pekerja, yang keseluruhan sebagai konsumen listrik dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara, sehingga tidak berorientasi kepada kepentingan publik. Uraian tersebut telah menujukkan terdapatnya hubungan sebab-akibat (causal 558 verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I s.d. Pemohon CXIX dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Terlebih, secara tekstual, apabila dibaca secara saksama, maksud suku kata “nya” dalam frasa “...yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya” yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK mengandung arti bahwa kerugian konstitusional yang diuraikan haruslah bersifat spesifik dan kerugian dimaksud harus juga bersifat aktual atau potensial yang berkaitan dengan berlakunya norma atau undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, anggapan kerugian yang dialami Pemohon I s.d. Pemohon CXIX telah spesifik dan jelas memiliki keterkaitan dengan berlakunya norma dalam undang-undang tersebut. Pemohon I s.d. Pemohon CXIX telah menguraikan argumentasi kaitan antara kerugian konstitusional dirinya sebagai organisasi pekerja/buruh yang memiliki dengan visi, misi dan tujuan organisasi (Pemohon I s.d. Pemohon X) dan pekerja/buruh (Pemohon XI s.d. Pemohon CXIX) sebagai konsumen listrik yang rata-rata setiap bulannya membayar tagihan listrik dan berpotensi semakin tinggi manakala ketergantungan kepada swasta semakin tinggi akibat berlakunya norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Pasal 42 angka 23 UU 6/2023. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I s.d. Pemohon CXIX perihal pertentangan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon I s.d. Pemohon X dan Pemohon XI s.d. Pemohon CXIX (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 559 mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis bertanggal 6 September 2024 sebagai Amicus Curiae dari Serikat Buruh dan Pekerja Indonesia (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Terhadap Amicus Curiae tersebut, terlepas dari substansi keterangan tertulis yang disampaikan, Mahkamah mengapresiasi wujud partisipasi publik dalam proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ihwal ini, tentu sejalan dengan khittoh peradilan yang diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, sebelum diubah oleh UU 6/2023, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan begitupun juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU 20/2002) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2004 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan kedua undang- undang tersebut inkonstitusional dikarenakan pengaturan sistem unbundling dan hilangnya penguasaan negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik 560 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, sayangnya oleh pembentuk undang-undang, sistem unbundling ini dihidupkan kembali melalui Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 dan Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023; 2. Bahwa menurut para Pemohon, substansi Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 dan Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 sama dengan substansi Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut. Undang-Undang Ketenagalistrikan UU 6/2023 Pasal 10 ayat (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 11 ayat (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidangpenyediaan tenaga listrik. Pasal 42 Angka 6 Pasal 10 ayat (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Angka 7 Pasal 11 ayat (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. 3. Bahwa menurut para Pemohon, sistem unbundling yang dihidupkan kembali dalam UU 6/2023 yakni pada Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 yaitu pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, di mana keempat jenis usaha tersebut dilakukan tidak terintegrasi atau secara terpisah. Klausul norma tersebut praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan, yang jauh dari tujuan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan energi atau infrastruktur bagi warga negara sehingga menjadi jalan terjadinya privatisasi usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang tidak sejalan dengan kaedah konstitusional yang ada dan digariskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, guna menegaskan kendali negara secara terintegrasi dalam hal keterlibatan swasta baik asing maupun dalam negeri, 561 termasuk keterlibatan Pemerintah Daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyedia usaha ketenagalistrikan sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 maka haruslah dimaknai secara konstitusional hanya BUMN dalam hal ini PLN sebagai “holding company” dengan keterlibatan badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Terlebih, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan hanya PT. PLN sebagai BUMN Ketenagalistrikan yang diberikan wewenang untuk menjalankan infrastruktur ketenagalistrikan, kalaupun BUMN lain terlibat maka dibentuk holding company dengan PT. PLN sebagai induknya dan bukan membentuk IPP BUMN rasa swasta yang semakin merusak tatanan konstitusional usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sebagai cabang produksi strategis yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; 5. Bahwa menurut para Pemohon, guna melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah haruslah melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dalam hal ini adalah listrik sejak dalam penyusunan perencanaan yakni dengan menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Oleh karena menurut para Pemohon, RUKN pada hakikatnya menjadi kepentingan bagi hajat hidup orang banyak yang harus memberi ruang yang cukup bagi DPR sebagai representasi rakyat, untuk berpartisipasi dalam perencanaan umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana lazimnya fungsi konstitusional DPR yang selama ini melekat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Menurut para Pemohon, pentingnya pengawasan termasuk di dalamnya keterlibatan publik akan menjadikan perencanaan ketenagalistrikan semakin transparan sehingga dapat meniadakan kesalahan perencanaan yang dapat berpengaruh pada beban yang akan ditanggung oleh para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia selaku konsumen listrik. Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 yang menghilangkan frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” 562 telah meniadakan pentingnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rencana umum energi nasional sebagaimana pernah diatur sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU 30/2009 menyatakan, “Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan dalam hal usaha penyediaan ketenagalistrikan karena sebagaimana dalam Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM Nomor S-756/MBU/09/202 yang menerangkan bahwa manakala terdapat kelebihan pasokan listrik di mana kelebihan pasokan listrik tersebut harus ditanggung oleh negara dengan APBN sebagai konsekuensi adanya pendanaan investasi, dan salah satu penyebabnya adalah kelebihan pasokan listrik tersebut adalah kesalahan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Selain itu, manakala terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN maka menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia; 6. Bahwa menurut para Pemohon, terkait dengan norma pasal penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023, hal tersebut merupakan praktik di mana pembangkit listrik milik swasta yang peruntukan dan penggunaannya untuk kepentingan sendiri namun pada kenyataannya terdapat kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai. Kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit milik swasta ini selanjutnya diatur dalam UU a quo dapat disalurkan untuk digunakan memenuhi kepentingan umum melalui penjualan kepada PT. PLN (Persero). Menurut para Pemohon, dengan adanya kata “dapat” pada Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 secara multi-tafsir mengandung pengertian mengatur penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan dalam 2 kondisi yaitu: a. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau; atau b. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang telah terjangkau. 563 Namun, faktanya saat ini, untuk daerah yang telah terjangkau listrik untuk kepentingan umum terjadi kelebihan pasok tenaga listrik, sehingga berdasarkan mekanisme take or pay dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di mana negara dengan APBN melalui PT.PLN sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan diwajibkan membayar kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai dari unit pembangkit listrik milik swasta. 7. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 yang mengatur mengenai sewa jaringan milik BUMN Ketenagalistrikan yang dapat dilakukan oleh pembangkit swasta atau berpotensi milik BUMN non ketenagalistrikan yang merupakan pemegang perizinan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri. Terlebih, praktik Sewa Jaringan pada dasarnya adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang mempergunakan asset transmisi milik usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dalam hal ini dimiliki oleh BUMN Ketenagalistrikan (in casu PT. PLN (persero), maka dengan dibolehkannya sewa jaringan berdasarkan pasal a quo, menurut para Pemohon berpotensi merugikan masyarakat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI”; 2. Kata “dapat” pada Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Frasa “badan usaha milik negara” pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero)”; 4. Frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” pada Pasal 11 564 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Kata “dapat” pada Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 pada UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik”; 6. Frasa “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-130 dan 3 (tiga) ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, Shaun Sweeney, PhD., dan Ir. Nursyirwan serta 2 (dua) saksi yaitu Dedi Firmansyah Sembiring dan Herdin Hironimus Zebua yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2024 dan 1 Februari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 November 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah mengajukan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 November 2023 dan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024. Untuk melengkapi keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-7 dan 2 (dua) ahli yaitu Prof. Ir. Tumiran, M.Eng., PhD., dan Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2024 serta tambahan 2 (dua) ahli yaitu Prof. Mohamad Ikhsan SE., MA., Ph.D., dan Eka Satria yang telah menyampaikan keterangan secara tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 565 [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2024. Untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-8 dan 1 (satu) ahli yaitu Feri Amsari yang telah menyampaikan keterangan secara tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Februari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa terdapat uraian dalam kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan hak ingkar berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 yang meminta kepada Mahkamah untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Arsul Sani memeriksa dan mengadili permohonan a quo dengan alasan Hakim Konstitusi Arsul Sani merupakan mantan anggota DPR yang ikut membahas UU a quo sehingga sebagai hakim konstitusi terdapat potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam diri Hakim Konstitusi Arsul Sani jika diberikan kesempatan untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah menegaskan, persoalan utama yang harus dinilai adalah apakah hakim bersangkutan telah mengundurkan diri atau belum sebagai anggota atau pengurus partai politik. Jika belum atau tidak mengundurkan diri dari partai politik, hak ingkar tersebut menjadi relevan. Terlebih, masalah atau norma yang diuji konstitusionalitasnya tidak terkait langsung dengan hakim konstitusi yang dimaksud para Pemohon. Selain itu, hak ingkar dimaksud menemukan relevansinya jika norma yang diuji memiliki kepentingan langsung dan kepentingan tidak langsung yang dapat dinilai secara kasuistis (case by case) dengan hakim konstitusi, baik karena faktor sedarah maupun faktor perkawinan [vide Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon yang meminta agar Hakim Konstitusi Arsul Sani dilarang untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan a quo adalah tidak relevan. [3.13.2] Bahwa berkenaan dengan ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon yang bernama Shaun Sweeney, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah 566 ternyata ahli a quo, tidak memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu, keterangan ahli para Pemohon a quo tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan karenanya harus dikesampingkan. [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara komprehensif dan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh para pihak serta kesimpulan para pihak sekalipun terdapat 6 (enam) petitum yang dimohonkan, hanya 5 (lima) pasal dalam UU 6/2023 yang dimohonkan pengujian untuk dinilai konstitusionalitasnya, yaitu norma (i). Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5; (ii). Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6; (iii). Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7, (iv); Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15; dan (v). Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23. Sebagai bagian dari substansi perubahan atas UU 30/2009, sejumlah norma atau pasal dalam UU 6/2023 tidak terpisahkan dan tidak mungkin dipisahkan dari UU 30/2009. Hal ihwal dimaksud, perubahan terhadap UU 30/2009 dalam UU 6/2023 termaktub dalam Pasal 42 angka 1 s.d. angka 36. Apabila ditelusuri dan diletakkan dalam permohonan a quo, norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma yang termaktub dalam Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23. Meskipun secara faktual, dalam permohonan (baik posita maupun petitum), para pemohon memecah pengujian konstitusionalitas Pasal 42 angka 7 ke dalam 2 (dua) uraian dan sekaligus ke dalam 2 (dua) petitum. Dengan alasan untuk memudahkan penguraian dan sekaligus menjawab dalil para Permohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan pengelompokan norma dimaksud. [3.15] Menimbang bahwa ihwal norma Pasal 42 angka 5 yang mengubah norma Pasal 7 UU 30/2009, para Pemohon pada pokoknya menghendaki agar norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI”. Dasar argumentasi para Pemohon menghendaki pemaknaan demikian pada intinya, norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 menghilangkan kewenangan DPR sebagai representasi rakyat. Karena hakikatnya rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) menyangkut kepentingan bagi 567 hajat hidup orang banyak, sebagai representasi rakyat, diperlukan persetujuan DPR dalam menetapkan atau menentukan RUKN. Bahwa secara normatif, perubahan Pasal 7 UU 30/2009 menjadi norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023, dapat dibaca pada Tabel 1 sebagai berikut. Tabel 1 UU 30/2009 UU 6/2023 (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah. (2) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah. (3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bahwa secara keseluruhan, perubahan substansi Pasal 7 UU 30/2009 menjadi norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023, setidaknya menyangkut 3 (tiga) isu mendasar. Pertama, dihilangkan atau dihapuskannya peran DPR dalam penyusunan RUKN. Kedua, dihilangkan atau dihapuskannya rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD) sehingga hilang atau hapusnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketiga, ketentuan mengenai pedoman penyusunan RUKN diatur dalam peraturan pemerintah (PP), sebelumnya ditetapkan oleh menteri. Namun demikian, meskipun setelah ditelusuri terdapat minimal 3 (tiga) isu mendasar, para Pemohon dalam Permohonan a quo hanya mempersoalkan dihilangkan atau dihapuskannya peran DPR dalam penyusunan RUKN. 568 Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh hal-ihwal dihilangkan atau dihapuskannya peran DPR dalam penyusunan RUKN dalam norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK). Dalam hal ini, Pasal 1 angka 9 dalam Pasal 42 angka 1 UU 6/2023 menyatakan, “Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan Tenaga Listrik yang meliputi bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Listrik”. Sebelumnya, Pasal 1 angka 9 UU 30/2009 menyatakan, “Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik”. Berdasarkan rumusan tersebut, RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang, yaitu 1). pembangkitan tenaga listrik; 2). transmisi tenaga listrik; dan 3). distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Apabila diletakkan dalam dalil a quo, rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi 3 (tiga) bidang dimaksud, berdasarkan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023, secara normatif, hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bahwa dengan dihapuskannya frasa “setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” sebagaimana sebelumnya termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 30/2009, dapat dimaknai telah memosisikan peran pemerintah menjadi sangat sentral dalam RUKN. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah, listrik sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut, di antara pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004, Mahkamah telah berpendirian pengertian “dikuasai negara” dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Dalam hal ini, konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun bidang ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam konteks prinsip kedaulatan 569 rakyat, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003, hlm. 332-333]. Bahwa dalam rangka menguatkan pendapat tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 lebih lanjut menyatakan, “… “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif)”. [hlm. 333]. Bahwa apabila dipahami secara komprehensif, substansi ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 merupakan bentuk pengaturan, dalam hal ini pengaturan ihwal RUKN. Dengan posisi demikian, apabila diletakkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 di atas, norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 merupakan bagian dari fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad). Pada posisi demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 secara terang-benderang (cetho welo-welo, bak basuluah mato hari) menegaskan fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilaksanakan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Bahkan, sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, kewenangan/fungsi legislasi DPR harus pula ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan (berkelindan) dengan fungsi pengawasan. Dalam hal ini, apabila diletakkan dalam sudut pandang konsep 570 manajemen modern, fungsi pengawasan harus dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan dirumuskan. Bahwa sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam pengelolaan tenaga listrik sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, keharusan melibatkan DPR makin tidak terelakkan karena UU 6/2023, sepertinya, hanya menyandarkan keterlibatan DPR pada kebijakan energi nasional. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU 30/2007) pada intinya menyatakan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Sebagaimana diatur dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 30/2007, kebijakan energi nasional meliputi, antara lain: ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; prioritas pengembangan energi; pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan cadangan penyangga energi nasional. Dalam batas penalaran yang wajar, pengaturan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2007 dimaksud dapat dikatakan sangat umum dan menyandarkan keterlibatan DPR pada hal-hal yang lebih bersifat umum dalam RUKN potensial mengabaikan posisi listrik sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, persetujuan DPR dalam kebijakan energi nasional yang bersifat umum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kewajiban untuk melibatkan DPR dalam penyusunan RUKN. Bahwa sekalipun tetap diperlukan peran atau keterlibatan DPR dalam RUKN, Mahkamah berpendapat tidak tepat pula bentuk keterlibatan DPR berupa “persetujuan”. Dalam hal ini, karena penetapan kebijakan energi nasional yang di dalamnya juga berkaitan dengan ketenagalistrikan, telah dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPR, sehingga dalam RUKN keterlibatan DPR cukup berupa “pertimbangan”. Pendapat Mahkamah demikian didasarkan pada sudut pandang, proses untuk mendapatkan “pertimbangan” lebih sederhana dibandingkan dengan proses mendapatkan “persetujuan”. Pertimbangan tersebut dibutuhkan untuk menjamin kesesuaian RUKN dengan kebijakan energi nasional. Oleh karena dalam kebijakan energi nasional, yang di dalamnya juga termasuk soal ketenagalistrikan, telah mensyaratkan adanya “persetujuan DPR”, maka dalam penyusunan RUKN yang merupakan esensi dari kebijakan ketenagalistrikan secara nasional sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dalam Pasal 42 angka 1 UU 6/2023 yang tidak kalah pentingnya karena merupakan salah satu cabang produksi 571 penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus tetap memerlukan “pertimbangan DPR”. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 telah menghilangkan kewenangan DPR sebagai representasi rakyat dalam pengelolaan ketenagalistirikan sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara adalah dalil yang dapat diterima dan dibenarkan. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan, dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 mengatur kembali sistem unbundling yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah karena dinilai telah menghilangkan peran penguasaan negara dalam usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Bahkan, para Pemohon menguraikan kata ”dapat” dalam norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 secara terang-terangan menghidupkan kembali kata “dapat” dalam norma Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 yang merupakan roh sistem unbundling yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Bahwa untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenan dengan kata “dapat” dalam norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang antara lain mempertimbangkan: “…ketentuan Pasal 16 UU 20/2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. 572 “ … Mahkamah menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing ikut serta apabila diajak 572erjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company”; [hlm. 347-348]. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, sekalipun yang dimohonkan pengujian hanya sejumlah norma dalam UU 20/2002, in casu Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU 20/2002, Mahkamah menyatakan batal secara keseluruhan UU 20/2002. Menurut Mahkamah, sistem unbundling tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUUVII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Desember 2010, yang antara lain mempertimbangkan: “… Adapun Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 menyatakan, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Hal ini berbeda dengan Pasal 16 UU 20/2002 yang menyatakan, “Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda”. ... Menurut ahli, definisi unbundling adalah adanya pemisahan 3 (tiga) komponen yaitu (i) pembangkitan tenaga listrik, (ii) transmisi tenaga listrik, (iii) distribusi tenaga listrik. Konsep tersebut terdapat dalam UU 20/2002 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah, karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan UU 30/2009 tidak mengandung unbundling karena tidak memisahkan ketiga jenis usaha ketenagalistrikan tersebut.” 573 “… UU 30/2009 memang membuka kemungkinan pemisahan usaha (unbundling) dalam ketenagalistrikan, namun dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU 3/2009, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan unbundling dalam UU 20/2002, karena tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya. Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum”. [hlm. 95-96]. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2016, antara lain mempertimbangkan: “ ... Sebelum mempertimbangkan lebih jauh jawaban atas pertanyaan di atas, terhadap Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo telah pernah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak (vide Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009). Alasan yang dijadikan dasar pertimbangan penolakan adalah bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya yang memuat prinsip unbundling yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 16 Undang-Undang 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang tegas menyatakan, “Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda”. Dengan rumusan demikian berarti usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Inilah yang dikenal dengan prinsip unbundling dan oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo tidak mengandung prinsip demikian sebab tidak ada penegasan bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum itu, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik, harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Hal itu juga diperkuat oleh keterangan ahli Pemerintah pada saat itu, yaitu Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, yang menerangkan UU Ketenagalistikan a quo tidak menganut prinsip unbundling seperti yang dianut dalam Undang-Undang 20 Tahun 2002 yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dasar pertimbangan Mahkamah pada saat itu adalah adanya keyakinan bahwa UU Ketenagalistrikan a quo, khususnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2), tidak akan menerapkan prinsip unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Artinya, bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum itu, usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Dengan kata lain, apabila dalam praktik ternyata keyakinan Mahkamah bahwa pengaturan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan tidak menganut prinsip unbundling itu disimpangi maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 menjadi tidak berlaku dan ketidakberlakuan itu bukan karena Mahkamah mengubah pendiriannya melainkan karena ada kesengajaan untuk menafsirkannya secara berbeda dari maksud Mahkamah”. [hlm. 106-107]. 574 Bahwa setelah membaca secara saksama kutipan pertimbangan hukum dalam ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, sikap Mahkamah sangat jelas dan tegas dalam hal ihwal sistem unbundling karena menyebabkan hilangnya hak penguasaan oleh negara adalah inkonstitusional. Sikap demikian dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan pendirian, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 dan untuk menghilangkan keragu-raguan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila rumusan Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Artinya, apabila norma Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai prinsip “dikuasai oleh negara” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023, sebagaimana didalilkan para Pemohon sebagai penghidupan kembali unbundling system, Mahkamah terlebih dahulu akan menyandingkan norma Pasal 10 ayat (2) dalam UU 30/2009 dengan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 dalam Tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2 UU 30/2009 UU 6/2023 Pasal 10 ayat (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Secara faktual, telah ternyata tidak terdapat perbedaan perumusan norma di antara kedua undang-undang dimaksud. Rumusan demikian memberikan makna kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) dalam UU 30/2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah ”diaktifkan” atau dihidupkan kembali 575 oleh Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023. Hal demikian berarti, sebagaimana didalikan para Pemohon, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 menghidupkan kembali sistem unbundling. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dipahami, dalam sistem kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal 2 (dua) jenis model usaha, yaitu, pertama, model terintegrasinya dengan usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (bundling), dan kedua, model tidak terintegrasinya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (unbundling). Sistem kegiatan usaha ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis yaitu terintegrasi (bundling) dan bentuk tidak terintegrasi (unbundling). Dari kedua model tersebut, jika dikaitkan dengan komponen utama dari penyediaan listrik, dapat diketahui bahwa yang dimaksud unbundling dalam sistem kegiatan usaha ketenagalistrikan adalah tidak terintegrasinya antara usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, serta penjualan listrik, yang masing-masing diusahakan pelaku usaha yang berbeda. Sedangkan, yang dimaksud dengan bundling adalah jika generation (pembangkit), transmission (transmisi), distribution (distribusi), dan retail supply (penjualan) terintegrasi (bundling) maka artinya penguasaan listrik berada di satu tangan. Bahwa dengan menggunakan pemahaman tersebut di atas, secara normatif, sistem bundling hanya dapat dipastikan bilamana norma yang mengatur membatasi atau tidak membuka ruang suatu norma dapat ditafsirkan secara longgar sehingga dalam praktik sistem bundling tidak berubah menjadi unbundling. Dalam hal ihwal dimaksud, konstruksi perumusan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 yang menyatakan, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi” dapat dimaknai sebagai sebuah perumusan norma yang lentur. Menurut Mahkamah, kelenturan tersebut terjadi karena diaktifkan atau dihidupkan kembali kata “dapat” dalam norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 secara terang-terangan menghidupkan kembali kata “dapat” dalam norma Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 yang merupakan roh sistem unbundling yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah adalah dalil yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kata “dapat” dalam norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 576 mengikat. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa lebih lanjut para Pemohon mendalilkan frasa “badan usaha milik negara” dalam Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero)”. Selain itu, berkenaan dengan dalil sepanjang frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang tenaga listrik” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sekalipun kedua dalil tersebut, dituangkan dalam 2 (dua) petitum yang berbeda, oleh karena kedua dalil dimaksud berada dalam norma yang sama, yaitu dalam norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023, Mahkamah akan mempertimbangkan keduanya secara bersamaan. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil pokok permohonan terkait isu konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023, Mahkamah terlebih dahulu akan menyandingkan Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 sebelum mengalami perubahan dengan norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dalam Tabel 3 sebagai berikut. Tabel 3 UU 30/2009 UU 6/2023 Pasal 11 ayat (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik. Bahwa berkenaan dengan frasa “badan usaha milik negara” sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023, Mahkamah perlu menegaskan dengan memaknai frasa a quo menjadi “badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero)” adalah sesuatu 577 yang dapat dinilai berlebihan. Dalam hal ini, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company” [hlm. 348]. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tersebut, mempersempit makna frasa “badan usaha milik negara” menjadi “badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero)” potensial menghilangkan keterlibatan badan usaha di luar BUMN. Berkenaan dengan hal tersebut, jika yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, in casu PT. PLN (Persero) adalah tidak tepat. Artinya, sebagai BUMN yang mengelola dan fokus pada ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero) dimungkinkan untuk mendapat prioritas. Bahkan, sebagai bagian dari semangat otonomi daerah, pengelolaan ketenagalistrikan terbuka kemungkinan dapat dilakukan oleh atau bersama dengan perusahaan daerah (BUMD). Oleh karena itu, dalam jangka panjang, menurut Mahkamah, pemaknaan yang dimohonan para Pemohon, potensial mengancam keterpenuhan ketenagalistrikan untuk rakyat sebagai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai negara. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah masih memegang pendirian dan belum memiliki alasan fundamental untuk bergeser/berubah dalam memaknai frasa “badan usaha milik negara” menjadi hanya sebatas “badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN (Persero)”. Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas pelaksanaan usaha tenaga listrik yang dilaksanakan oleh “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik”, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 antara lain menyatakan. 578 “ ... bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui Perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan Bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company” [hlm. 348] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon, telah ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009. Kemudian, pertimbangan hukum tersebut dikutip kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015. Dalam hal ini, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 antara lain menyatakan. “Bahwa terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan, putusan a quo (dalam hal ini Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004), mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas pertama untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Prinsip tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 11 ayat (2) UU 30/2009. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat [vide Pasal 4 ayat (2) UU 30/2009]” (hlm. 95) “…Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha ketenaga-listrikan untuk kepentingan umum. Ketika tidak ada satu pun badan usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, UU 30/2009 mewajibkan Pemerintah untuk menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik” [hlm. 96]. 579 Bahwa selain kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha milik daerah” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (3) di atas, Mahkamah berpendapat dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka (2) di atas Mahkamah telah menjawab dalil Pemohon a quo sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka (4) berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo. Lagi pula, keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) justru sesuai dengan semangat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, bukan bertentangan, sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal itulah yang ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada angka (2) huruf e di atas. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang”.[hlm.112] Bahwa berkenaan dengan kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut di atas, menurut Mahkamah menghilangkan kemungkinan peran “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” dengan menyatakan frasa dalam norma a quo sebagai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dalam batas penalaran yang wajar justru berpotensi menimbulkan persoalan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu antara lain dapat mempersulit upaya pemenuhan ketersediaan tenaga listrik. Terlebih, secara faktual PT PLN (Persero) hingga saat ini masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau dan memenuhi ketersediaan tenaga listrik di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, secara normatif, menilai dan menyatakan norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat akan menimbulkan kekacauan terhadap norma lain dalam Pasal 11 dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023. Dalam hal ini, secara sistematis, ayat (2) sampai dengan ayat (5) dalam Pasal 11 dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 akan menjadi kehilangan dasar untuk tetap dipertahankan. Oleh karena itu, norma Pasal 11 dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 harus dibaca secara sistematis dan menyeluruh terhadap norma-norma lain 580 termasuk norma dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5). Bahkan, secara eksplisit, keseluruhan norma pada Pasal 11 dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 telah menegaskan komitmen untuk memberikan prioritas pertama kepada BUMN dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik [Pasal 11 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023] dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri [Pasal 11 ayat (3) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023]. Penegasan tersebut dapat dinilai telah sejalan dengan beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip sebelumnya. Terlebih, membuka kemungkinan penyediaan tenaga listrik oleh “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” sepanjang tetap mempertahankan prioritas bagi PT PLN (Persero) tidak akan berdampak hilangnya kendali negara atas tenaga listrik. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon sepanjang frasa “badan usaha milik negara” pada norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan sepanjang frasa “badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 telah ternyata tidak berdampak pada hilangnya kendali negara atas tenaga listrik dengan mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan ihwal kata “dapat” pada Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik”. Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama posisi kata “dapat” dikaitkan dengan petitum para Pemohon, telah ternyata kata “dapat” yang hendak dimaknai secara bersyarat tersebut muncul kembali dalam pemaknaan bersyarat yang dikonstruksikan oleh para Pemohon. Dalam hal ini, pemaknaan baru yang dikehendaki para Pemohon tersebut menjadi “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik”. Dengan munculnya kata “dapat” dalam pemaknaan tersebut, isu mendasar 581 yang dikhawatirkan para Pemohon berkenaan “penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum…” tidak akan terjawab sehingga tidak dapat diselesaikan. Selain itu, bilamana kata “dapat” dimaknai menjadi “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik” sebagaimana termaktub dalam petitum para Pemohon, norma baru hasil pemaknaan tersebut menjadi sulit dipahami dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa apabila dibaca dan dipahami secara saksama uraian para Pemohon ihwal kekhawatiran pencantuman kata “dapat” pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023, kata “dapat” tersebut dinilai memberi pilihan bagi pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada saat memililki kelebihan tenaga listrik akan menjual kelebihan tenaga listrik untuk wilayah yang belum terjangkau, atau dipahami dapat pula menjualnya ke wilayah yang terjangkau. Namun, dengan munculnya kata “dapat” dalam pemaknaan baru yang dimohonkan, kekhawatiran tersedianya pilihan demikian tetap akan terjadi. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Mahkamah sulit memahami pemaknaan baru kata “dapat” menjadi “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik” dimaksud. Terlebih, substansi yang diuraikan dalam alasan-alasan permohonan (posita) tidak berkorelasi dengan petitum permohonan. Oleh karena fakta tersebut, permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata “dapat” pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 haruslah dinyatakan kabur (obscuur). [3.19] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan frasa “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon, praktik sewa jaringan pada dasarnya adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang mempergunakan aset transmisi milik usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dalam hal ini dimiliki oleh BUMN Ketenagalistrikan in casu PT. PLN (Persero), dengan dibolehkannya sewa jaringan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023, menurut para Pemohon, berpotensi merugikan masyarakat berupa kerentanan 582 terjadinya gangguan padam listrik disebabkan ketidakmampuan mengangkat beban/black out listrik dan penyalahgunaan sewa jaringan oleh perusahaan pembangkit swasta (independent power producer, IPP). Selain itu, terdapat potensi sistem transmisi disalahgunakan dengan klausula sewa jaringan yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan yang awalnya untuk kepentingan sendiri, lalu kemudian menjual listrik tersebut secara permanen dengan memanfaatkan jaringan listrik yang ada secara terus menerus, dengan harga yang tidak murah sehingga berpotensi mengganggu usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat terjadi penyalahgunaan sewa jaringan oleh pembangkit listrik swasta/IPP. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023, Mahkamah akan terlebih dahulu menyandingkan norma Pasal 33 UU 30/2009 dengan Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 dalam Tabel 4 berikut. Tabel 4 UU 30/2009 UU 6/2023 Pasal 33 (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 (1) Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bahwa terkait dengan isu konstitusionalitas sewa jaringan tenaga listrik, Mahkamah akan terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum dalam putusan perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015, sebagai berikut. “Sepanjang berkenaan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, ketentuan a quo tidak mungkin dipahami dan ditafsirkan lain selain sebagaimana yang diformulasikan dalam rumusan norma itu. Hal yang mungkin dapat menimbulkan ketidakpastian adalah berkenaan dengan rumusan mengenai “harga jual”, namun hal itu pun telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di atas. Rumusan 583 harga jual sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan juga telah mencerminkan keadilan sebab dalam menentukan harga jual tenaga listrik tidaklah mungkin mengabaikan semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dan pembangkitan tenaga listrik. Demikian pula halnya dengan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, Mahkamah pun tidak melihat adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam ketentuan a quo. Lahirnya rumusan dalam Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tersebut adalah merujuk kepada keempat ayat di atasnya, khususnya ayat (4), yang menegaskan kepentingan-kepentingan apa saja yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama- sama dengan DPR atau DPRD secara seimbang dalam menentukan tarif tenaga listrik untuk konsumen, yaitu kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha, sehingga menjadi pasti bahwa tidak boleh ada kepentingan- kepentingan lain di luar kepentingan-kepentingan tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan tarif tenaga listrik. Dengan menekankan keseimbangan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, ketentuan a quo juga justru hendak menerapkan prinsip keadilan. Sebab, misalnya, jika daerah tertentu membutuhkan perhatian khusus guna mengejar ketertinggalannya dengan daerah lainnya sehingga hal itu menuntut perlakuan yang berbeda dan berakibat pada berbedanya tarif tenaga listrik untuk konsumen di daerah itu, maka hal itu adalah adil. Sebaliknya, justru akan menjadi tidak adil apabila dalam menentukan tarif tenaga listrik untuk konsumen kepentingan demikian tidak diberi pertimbangan seimbang dan disamakan begitu saja dengan daerah- daerah lainnya yang sudah relatif berkembang dan maju. Bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dengan rumusan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan demikian berarti ketentuan a quo menganut atau menerapkan prinsip ekonomi pasar dan paham neoliberalisme sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon? Dalam hubungan ini Mahkamah tidak sependapat dengan Pemohon. Sebab, baik dalam Pasal 33 maupun Pasal 34 UU Ketenagalistrikan, peran negara (in casu melalui Pemerintah) justru tampak sangat menonjol. Hanya karena Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyebutkan “prinsip usaha yang sehat” tidaklah serta- merta berarti ketentuan a quo memberlakukan ekonomi pasar. Sebab, konteks secara keseluruhan dari maksud ketentuan dalam Pasal 33 itu justru menekankan bahwa pemegang izin usaha tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. Artinya, harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat itu kriterianya bukan ditentukan oleh pasar, in casu pemegang izin usaha tenaga listrik, melainkan Pemerintah (dan pemerintah daerah). Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa dan bagaimana prinsip usaha yang sehat dimaksud dan atas dasar itulah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan. Demikian pula halnya dengan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, dengan adanya keterlibatan Pemerintah dan DPR (demikian pula pemerintah daerah dan DPRD), sebagaimana ditegaskan dalam ayat (1) sampai degan ayat (3)- nya, justru secara kasat mata menunjukkan bahwa Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tidak menerapkan prinsip ekonomi pasar. Sebaliknya, yang 584 ditegaskan adalah betapa penting dan kuatnya peran negara (Pemerintah dan DPR, pemerintah daerah dan DPRD) dalam menentukan tarif tenaga listrik agar prinsip yang melandasi demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, benar-benar terealisasikan;”.[hlm. 114-116] Bahwa selain kutipan pertimbangan hukum di atas, terkait dengan harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2009, Mahkamah telah memberikan guideline sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, sebagai berikut. “ … Selanjutnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU 30/2009 bersifat regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu”; [hlm.96] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas “sewa jaringan tenaga listrik” pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 tersebut, apabila diletakkan dalam konteks secara keseluruhan dari maksud ketentuan pada Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 a quo justru menekankan bahwa pemegang izin usaha tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Persetujuan tersebut dimaksudkan agar harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat itu kriterianya bukan ditentukan oleh pasar, in casu pemegang izin usaha tenaga listrik, melainkan berdasarkan persetujuan pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa dan bagaimana prinsip usaha yang sehat dimaksud dan atas dasar itulah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan. Dengan membaca secara utuh dan saksama konstruksi Pasal 33 UU 30/2009 yang kemudian diubah dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023, berkenaan dengan persetujuan pemerintah dan pemerintah daerah tidak terdapat perubahan substansi. Sehingga, menurut Mahkamah, kontrol negara dalam hal ihwal harga jual tenaga listrik dan juga sewa jaringan tenaga listrik tetap dapat dilakukan atau paling tidak penyalahgunaan sewa jaringan tenaga listrik oleh IPP dapat diminimalisir sedemikian rupa. 585 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon terkait dengan frasa “sewa jaringan tenaga listrik” sebagaimana termaktub pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak berdasar. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 telah ternyata tidak menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, sebagaimana yang didalikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Begitu pula, dengan kata “dapat” dalam Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 selain tidak menjamin hal-hal tersebut, juga tidak menjamin perlindungan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 ternyata telah menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, serta menjamin perlindungan atas cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil para Pemohon sepanjang norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang memohonkan agar kata “dapat” pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional adalah kabur atau tidak jelas (obscuur). [3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 586 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 beralasan menurut hukum untuk sebagian; [4.4] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan kata “dapat” pada Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 adalah beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan kata “dapat” pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 adalah kabur atau tidak jelas (obscuur). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 587 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI”; 3. Menyatakan kata "dapat" pada norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 5. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang inkonstitusionalitas kata "dapat" pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), tidak dapat diterima; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 588 --------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda sepanjang norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), khusunya norma “Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat” yang merupakan salah satu dari sejumlah norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, sebagai berikut: [6.2] Menimbang bahwa sehubungan dengan putusan a quo yang baru saja dibacakan dengan amar putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, saya hakim konstitusi M. Guntur Hamzah, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang pengujian norma “Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat” dalam Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Menurut pendapat saya, sepanjang pengujian norma a quo, seharusnya Mahkamah menolak (wordt ongeground verklaard) permohonan para Pemohon, sedangkan terhadap pengujian norma lainnya, selain norma a quo, saya berpendapat sama dengan putusan a quo. Adapun alasan/argumantasi hukum terkait pendapat berbeda (dissenting opinion) saya ini, sebagai berikut: 1. Para Pemohon menguji norma Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) UU 6/2023 mengenai penyusunan “Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat”. Menurut para Pemohon, karena ketenagalistrikan yang berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka 589 pengelolaan ketengalistrikan harus melibatkan masyarakat melalui wakil- wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak dalam penyusunan perencanaan. Tidak dilibatkannya DPR dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan juga telah menghilangkan fungsi pengawasan DPR atas ketenagalistrikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; 2. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sebab manakala terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional akan menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar para Pemohon berupa listrik; 3. Terhadap alasana para Pemohon dalam permohonan a quo, penting untuk memahami bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK) adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik (vide Pasal 42 angka 1 dalam Pasal 1 angka 9 UU 6/2023). Berdasarkan pengertian tersebut, RUK meliputi tiga aspek yakni pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. Selanjutnya, Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan RUK nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) menyatakan RUK nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah; 4. RUK nasional sesungguhnya merupakan dokumen teknokratik yang berisikan antara lain kebijakan ketenagalistrikan nasional, kondisi penyediaan tenaga listrik nasional, proyeksi kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik nasional dan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Isi dari RUK ini menunjukkan materi muatan baik aspek kebijakan maupun aspek teknis rencana penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional yang juga menjadi rujukan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan di daerah; 590 5. Menurut hemat saya, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) UU a quo, sebab penyusunan rencana umum ketenagalistrikan merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang mengenai ketenagalistrikan yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif. Penyusunan RUK tersebut merupakan domain eksekutif dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tiga aspek yang tercakup dalam RUK yakni pembangkitan, transmisi dan distribusi sudah menyentuh tataran teknis pelaksanaan urusan ketenagalistrikan sebagai tindak lanjut dari kebijakan ketenagalistrikan yang bersifat teknokratik. Sehingga, pedoman penyusunannya dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (3) UU 6/2023; 6. Meskipun dalam penyusunannya tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik dalam bentuk persetujuan, pertimbangan maupun konsultasi, namun hal demikian tidak mereduksi, apalagi menghilangkan, fungsi pengawasan DPR sebab fungsi demikian secara konstitusional melekat pada DPR selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Fungsi demikian dapat dilakukan oleh DPR terhadap seluruh aspek pemerintahan termasuk, dalam hal pengelolaan ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraannya, secara keseluruhan, DPR, tetap dapat melaksanakan fungsi pengawasan sebagai bagian dari kewenangan konstitusional DPR sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 7. Terlebih, ketenagalistrikan, sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana pula yang didalilkan oleh para Pemohon, dalam penyelenggaraannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) DPR dalam konteks penguasaan negara yang dikonstruksikan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai mandat yang diberikan rakyat secara kolektif. Fungsi demikian tidak dapat direduksi atau dihilangkan hanya karena tidak terlibatnya DPR dalam penyusunan RUK nasional. Kalaupun keterlibatan DPR diperlukan 591 dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan baik sifatnya berupa konsultasi, pertimbangan atau pun persetujuan, maka hal demikian merupakan ranah pembentuk undang-undang (legislative policy) untuk mengaturnya dan menuangkannya dalam ketentuan undang-undang; 8. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, saya berkesimpulan, tidak diaturnya keterlibatan DPR dalam penyusunan RUK sama sekali tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. Namun, sebatas harapan atau keinginan para Pemohon untuk melibatkan DPR dalam penyusunan RUK yang sejatinya telah melibatkan DPR di hulu ketika membentuk UU 6/2023 terkait pengaturan ketenagalistrikan dan di hilir ketika DPR melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU a quo, in casu terkait RUK. Andaipun dalam batas penalaran yang wajar dinilai penting peran serta DPR untuk terlibat dalam penyusunan RUK dimaksud, dan karenanya masih diperlukan keterlibatan DPR baik berupa atau dengan cara konsultasi, pertimbangan, atau persetujuan sekalipun, tentu saja yang lebih tepat menimbang urgensi dan menentukan pilihan cara/bentuknya adalah DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah. Dengan kata lain, apapun pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (konsultasi, pertimbangan, atau persetujuan DPR), yang jelas norma a quo adalah konstitusional. Dengan demikian, terpulang kepada pembentuk undang- undang untuk mengaturnya sesuai dengan fungsi pengaturan (regelendaad) khususnya kewenangan legislasi DPR; 9. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sekali lagi, saya berpendapat bahwa terkait pengujian norma Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) UU 6/2023 yang menyatakan “Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat” seharusnya dinilai tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau norma a quo konstitusional. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya menolak petitum a quo. 592 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, selesai diucapkan Pukul 09.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili dan Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 593 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani