39/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 39/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Sugeng, S.H. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS Alamat : Ciledug Indah 1, Jalan Telaga IV, Blok B-296, RT. 12/06, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 1 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 39/PUU-XX/2022 pada 15 Maret 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut: 2 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD”. UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 10 (1) huruf a yaitu "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat petama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang -Undang terhadap Undang -Undang Dasar 1945 " LEGAL STANDING Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Hak warga negara untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini bermakna bahwa konstitusi negara menjamin warga negara untuk berperan, turut serta, berbuat, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negaranya sekaligus pula berbuat sesuatu untuk mencegah resiko/ membahayakan bangsa dan negaranya dengan berpegang pada peraturan perundang- undangan yang berlaku Saya mengajukan permohonan yudicial review bersifat perseorangan secara formil dan materiil atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara. ALASAN YUDICIAL REVIEW Secara Formil Pemohon setelah mencermati dan menganalisa proses pembentukan undang- undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kurang Partisipasi Masyarakat (P1) Kota Jakarta sebagai lbukota Negara (IKN) merupakan simbol kehormatan, kebanggaan, kemajuan bangsa dan negara Indonesia serta mempunyai sejarah panjang dengan berdirinya negara Indonesia. Dengan demikian pembahasan RUUnya, selain harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, tidak terburu- buru. RUU IKN disampaikan Presiden ke DPR tanggal 29 September 2021 pembahasan di Badan Musyawarah DPR tanggal 03 November 2021. Rapat DPR untuk menetapkan Anggota pansus DPR tanggal 07 Desember 2021 kemudian dilakukan pembahasan tingkat 1 dan besoknya pansus IKN DPR melakukan dengar pendapat umum dengan para ahli dan berbagai disiplin 3 ilmu. RUU IKN disetujui DPR menjadi undang-undang pada sidang paripurna DPR tanggal 18 Januari 2022. Dengan demikian pembahasan RUU IKN sangat terburu-buru lebih kurang 40 hari. RUU Ibukota negara merupakan masalah yang strategis dan menyangkut masa kini dan masa depan bangsa dan negara Indonesia, maka pembahasannya tidak boleh terburu-buru dan harus melibatkan rnasyarakat secara terbuka seperti dengan sosialisasi, seminar tingkat nasional di kampus- kampus ternama, dan beberapa kota besar. Diskusi RUU ibukota negara tidak hanya dengan tokoh, pejabat daerah Kalimantan Timur, terhadap tokoh dan pejabat daerah Jakarta dan penyangga mutlak dilakukan. Namun dalam kenyataannya RUU IKN dibuat terburu-buru dan kurang partisipasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan. Dalam tajuk (podium) surat kabar Media Indonesia tanggal 20 Januari 2022 ditulis RUU Ibukota Negara dibahas secara kilat dalam tempo sesingkat- singkatnya, istilah ini digunakan oleh Dewan Redaksi Media Indonesia untuk peristiwa ini. (P1) 2. DPD dalam pembentukan Undang-Undang IKN harus dilibatkan dalam pembahasannya. (P2) Hal ini diatur dalam: - Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 - Pasal 65 ayat (2) dan (3) Pembahasan RUU IKN yang melibatkan DPD dilaksanakan pada pembahasan tingkat 1. Pemerintah dalam membuat RUU IKN harus disertai dengan naskah akademik sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011. 3. Presiden sebelum disahkannya Undang - Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara, kerap kali mengungkapkan/publikasi bahwa ibukota negara akan pindah ke Kalimantan Timur antara lain pada sidang MPR tanggal 16 Agustus 2019, padahal KLHK menargetkan kajian lingkungan hidup baru selesai akhir November 2019. Gagasan perpindahan ibukota negara dicetuskan Presiden setelah pilpres sedangkan dalam program kampanyenya tidak ada program pemindahan ibukota negara. 4 Publikasi pemindahan ibukota terhenti karena Indonesia mengalami pandemic covid 19 kurang lebih 2 tahun. Begitu pandemic covid 19 melandai, Presiden melanjutkan kembali program pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dengan mengajukan RUU ibukota negara ke DPR tanggal 29 September 2021 walaupun diketahuinya kondisi bangsa dan negara masih mengalami beban berat dan baru memulai pemulihan ekonomi dan sosial, serta masih banyak hal - hal yang lebih prioritas untuk dilaksanakan. Tampakmya Presiden sebelum akhir masa jabatannya ingin membuat sejarah dengan memindahkan ibukota negara (pernyataan Presiden bahwa peringatan 17 Agustus 2024 dilaksanakan di ibukota negara yang baru). Keinginan Presiden ini sudah dapat dipastikan akan mendapat persetujuan parlemen/ DPR mengingat anggota DPR/Partai mayoritas pendukung pemerintah sehingga proses pembentukkannya dapat dinilai formalitas. Pemohon yudicial review ini bukan tidak suka kepada Presiden, justru berharap agar Presiden dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan sukses sampai akhir masa jabatannya. Beliau terhindar dari resiko buruk yang dapat terjadi sebagai dampak perpindahan ibukota negara ini dan pemimpin bangsa negara yang akan datang tidak menanggung beban berat yang saya sebutkan dalam alasan materil Secara Materiil Alasan yudicial review yang tidak menguraikan pasal demi pasal, namun dari substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022, sebagai berikut: 1. Kondisi bangsa dan negara masih menghadapi pandemi covid-19 yang telah banyak membawa korban jiwa hingga ratusan ribu orang meninggal dan jutaan orang dirawat dirumah sakit serta membawa dampak buruk berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini berkembang varian baru omicron yang menurut para ahli kesehatan dinilai lebih cepat penularannya dan mempunyai gejala ringan. Untuk mengatasi covid 19 dan dampaknya memerlukan biaya yang besar dan tindakan yang prioritas. Kondisi covid 19 di Indonesia tanggal 1 Maret 2022 terpapar 5.589.176 sembuh 4.981.302 meninggal dunia 148.660 (sumber TV One tanggal 01 Maret 2022). 2. Utang pemerintah kini mencapai Rp.7.000 triliun/tanggal 28 Februari 2022 (Berita Kompas TV tanggal 21 April 2022) serta kewajiban membayar bunga 5 hutang pemerintah setiap tahunnya sangat besar. Utang pernerintah kini menempati urutan ke-7 terbanyak di dunia. (Berita Net TV tanggal 18 April 2022). 3. Bencana alam (gempa bumi, meletus/erupsi gunung berapi, banjir, longsor, badai, kebakaran hutan dan wabah penyakit masih banyak terjadi di Indonesia yang merugikan dan membawa korban jiwa harta penduduk/negara yang penanganannya lebih prioritas. Antara lain erupsi gunung serneru, gempa bumi di Pasaman, banjir di beberapa daerah. (Sudah rnenjadi pengetahuan masyarakat) 4. Dalarn rangka modernisasi/alutista TNI untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan NKRI serta sebagai kekuatan yang disegani di kawasan Asia, maka Indonesia dengan Perancis mengadakan kesepakatan untuk membeli 42 pesawat tempur Rafale secara bertahap, 6 pesawat direalisasikan sampai tahun 2024. Kemudian dari Amerika direncanakan akan membeli 36 pesawat ternpur F 15 yang memerlukan biaya triliunan rupiah. Modernisasi alutista TNI lebih prioritas daripada untuk biaya pemindahan ibukota baru. sepanjang dilakukan bertahap sesuai anggaran yang ada dan sesuai kebutuhan. (Sudah menjadi pengetahuan masyarakat). 5. Pengeluaran anggaran pendidikan nasional sekurang kurangnya 20% yang ditetapkan APBN perlu perhatian serius mengingat banyak daerah - daerah yang sarana dan fasilitas pendidikannya belum memadai, banyak tenaga honorer pengajar yang belum diangkat sebagai pegawai tetap/gaji rendah. (Pasal 31 ayat (4) UUD 1945). 6. Pengeluaran anggaran negara untuk pemilu serentak Pilkada, Pilpres, pemilu legislative tahun 2024 sangat memerlukan biaya ratusan triliunan rupiah, belum lagi ancaman/resiko/kontlik pemilu masih besar. Apabila para pemimpin bangsa lebih mengutamakan/membela kepentingan pribadi/kelompoknya tidak mengutamakan persatuan bangsa dan negara, kepentingan rakyat maka tidak mustahil bangsa dan negara bisa terjadi tragedi seperti di Yaman, Suriah, Afganistan dan banyak negara Afrika dari negara yang tadinya kuat dan kaya menjadi lemah, terpuruk dan rakyatnya menderita. Peralihan kekuasaan negara harus dilakukan secara konstitusional agar Indonesia menjadi negara besar, maju dan sejahtera. (Sudah menjadi pengetahuan masyarakat). 6 7. Perpindahan Ibukota negara ke Kalimantan akan beresiko: - Rusaknya lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar, dsb. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru - paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena ulah manusia (ini merupakan resiko yang dapat terjadi sehingga perlu diantisipasi). - Dalam kondisi sekarang saja di Kalimantan sudah terjadi banjir, apalagi nanti kalau ibukota pindah ke Kalimantan. 8. Beberapa BUMN Indonesia mengalami kerugian besarIbermasalah antara lain PT Garuda, Krakatau Steal, Jiwasraya, Asabri yang perlu penanganan serius (sudah menjadi pengetahuan masyarakat). 9. Dampaknya bagi Jakarta dan daerah penyangga, antara lain terancam/beresiko: - Banyak tenaga kerja kontrak, honor tenaga keamanan, cleaning service, pegawai parkir, pedagang serta karyawan kantin di kementerian/lembaga negara akan kehilangan pekerjaannya. - Banyak pula pejabat/pegawai ASN yang terpisah dengan suami istri/ anaknya karena masih harus menyelesaikan pendidikan, bekerja pada perusahaan swasta dan pertimbangan lainnya - Aset negara berupa gedung kantor, bangunan, dan barang lainnya apabila dipindah tangankan tentu nilai/harganya akan rendah. - Tidak mustahil ada aset negara menjadi rusak/terbengkalai karena tidak terawat/tidak laku. 10. Terjadinya perang Rusia Ukraina yang dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Harga minyak dunia melonjak hampir dua kali lipat prediksi di APBN. Di Indonesia pada beberapa daerah minyak solar, minyak goreng sulit didapat dan harganya naik. Kementerian SDM menyebutkan pemerintah beresiko mengeluarkan untuk subsidi energi sebesar Rp.320 Triliun (Berita TV One tanggal 18 April 2022). 11. Peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Papua belum berjalan baik, kerap terjadi kerusuhan dan penembakan warga sipil, TNI, Polri oleh separatis/teroris Papua yang perlu penanganan serius. Apabila tidak ditangani serius dapat membahayakan NKRI yang beresiko meluasnya pergolakan dan 7 ancaman masuknya intervensi asing (Sudah menjadi pengetahuan masyarakat). Merubah paradigma agar tidak Jawa centries tidak harus dengan memindahkan ibukota negara yang memerlukan biaya besar triliunan rupiah, ditengah beban negara yang besar/berat. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan nasional dapat dilakukan dengan memajukan daerah, membuat/meningkatkan centra industri, ekonomi, sosial dengan memperhatikan potensi yang ada di daerahnya dsb. Dalam kondisi bangsa dan negara sekarang ini, beban negara yang berat pemindahan ibukota negara berdampak buruk bagi tujuan negara yang dimaksud dalam UUD 1945, sulit terwujudnya pemerataan, kesejahteraan dan pembangunan nasional sehingga dengan alasan materil ini UU No. 3 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945. Alasan yudicial review dari beberapa Pasal UU No. 3 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut: 1. Pasal 4 menyatakan sebagai berikut: (1) Dengan undang-undang ini dibentuk a. Ibukota nusantara sebagai ibukota negara, dan b. Otorita ibukota negara nusantara sebagai Lembaga tingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibukota negara. (2) Pengalihan kedudukan, fungsi dan peran IKN dari Provinsi daerah khusus ibukota Jakarta ke ibukota nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 2. Pasal 5 menyatakan sebagai berikut: (1) Ibukota nusantara berfungsi sebagai ibukota negara kesatuan RI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/ Lembaga internasional. (4) Kepala Otorita ibukota nusantara merupakan kepala pemerintah daerah khusus ibukota nusantara yang berkedudukan tingkat Menteri ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. 3. Pasal 6 Lokasi/posisi ibukota negara nusantara terletak di Kalimantan Timur dengan luas daratan 256.142 hektar dengan perairan 68.189 hektar. 8 4. Pasal 22 Lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran secara bertahap di ibukota negara nusantara. 5. Pasal 24 (1) menyatakan pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan ibukota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibukota negara bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara kondisi bangsa dan negara masih menghadapi beban berat sebagaimana diungkapkan dalam alasan materiil di atas. 6. Kedudukan Kepala Otorita Ibukota Nusantara setingkat Menteri tidak sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan Menteri adalah membantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan kepala pemerintahan daerah paling tinggi kedudukan lazimnya setingkat Gubernur. (P3) Demikian pula masih banyak program/kegiatan negara/pemerintah yang lebih prioritas untuk dilaksanakan daripada perpindahan ibukota negara dan pembangunan ibukota baru. Mengingat pasal-pasal tersebut di atas secara substansi: a. Merupakan dasar hukum ibukota negara nusantara; b. Ibukota negarapindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur; c. Lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran secara bertahap di Ibukota negara nusantara. Demikian pula perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/Lembaga internasional; d. Ibukota nusantara dipimpin seorang Kepala Otorita setingkat Menteri yang dibantu seorang Wakil Kepala Otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan konsultasi DPR; e. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan lbukota Nusantara dibebankan dari APBN dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini berdampak/beresiko pengeluaran anggaran yang sangat besar yaitu diperkirakan Rp. 460 Triliun yang bersumber dari APBN setiap tahun 20% sedangkan sumber lain tampaknya masih usaha/mencari bantuan luar negeri seperti Arab Saudi dan negara lainnya. 9 Dalam konsideran UU No. 3 Tahun 2022 “Menimbang” huruf a dan b menyebutkan intinya “Upaya memperbaiki tata kelola ibukota negara adalah bagian untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagai dimaksud dalam UUD 1945”, namun substansi dari UU No. 3 Tahun 2022 ini justru beresiko menghambat/berbahaya untuk mencapai tujuan negara ini (P4). Dengan demikian, UU No. 3 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula proses pembentukannya tidak memnuhi prinsip yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. PETITUM Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara serta memberi keputusan sela agar pemerintah menghentikan kegiatan/proyek yang berkaitan dengan pemindahan ibukota negara. Demikian permohonan yudicial review formil dan materiil untuk mohon dikabulkan. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 (alat bukti P-2 sampai dengan P-4 belum disahkan oleh majelis Hakim Konstitusi), alat bukti yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 9 Mei 2022 hanya alat bukti P-1 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : a. Fotokopi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. b. Fotokopi berita surat kabar Media Indonesia tanggal 20 Januari 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 10 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian formil serta pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 11 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;” 2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” 3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 yang pada pokoknya sebagai berikut: “3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”; 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 12 5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022; 6. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah pada 1 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022, sementara itu UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 31 Maret 2022. Berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang in casu UU 3/2022. [3.5] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan 13 permohonan, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada 12 April 2022, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, posita, serta petitum permohonan. Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk dapat memperjelas permohonan, karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian undang-undang secara formil dan materiil dan dengan demikian seharusnya permohonan a quo dapat menguraikan secara jelas tentang kedudukan hukum Pemohon dengan secara khusus membedakan antara kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil dengan pengujian materiil. Begitu pula pada bagian posita dan petitum, sehingga permohonan yang diminta pada petitum, baik pada pengujian formil maupun pengujian materiil terdapat alasan yang diuraikan dengan jelas pada bagian posita. Selain itu, Panel Hakim menasihatkan agar Pemohon menyesuaikan format dan syarat-syarat Permohonan sesuai dengan UU MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022, tanggal 12 April 2022]. [3.5.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 22 April 2022 yang kemudian disampaikan pokok- pokok perbaikan permohonannya dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada 9 Mei 2022. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK menyatakan: 14 Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021 menyatakan: Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. … b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. 2. Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap UU 3/2022, namun Mahkamah menemukan fakta hukum yaitu pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat membedakan secara khusus dan menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi kerugian Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas UU 3/2022 secara formil. Sedangkan dalam pengujian materiil, uraian pada bagian kedudukan hukum berisi argumentasi yang tidak relevan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, uraian tersebut tidak dapat menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum 15 Pemohon, baik kedudukan hukum dalam pengujian formil maupun dalam pengujian materiil. 3. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian formil, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas persoalan proses pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah isu yang menurut Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembentukan UU 3/2022. Hal ini menurut Mahkamah tidak relevan dengan alasan permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2022. 4. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian materiil, Pemohon tidak menguraikan sama sekali mengenai norma pasal yang diajukan untuk diuji serta alasan inkonstitusionalitasnya pasal tersebut. Pemohon hanya menguraikan norma-norma pasal yang diuji tanpa uraian yang jelas kaitannya dengan anggapan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945. Selain menimbulkan ketidakjelasan, uraian permohonan Pemohon juga menimbulkan pertentangan dengan petitum, di mana pasal- pasal yang terdapat dalam posita pengujian materiil, tidak termuat dalam petitum, terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya tidak membedakan secara khusus antara petitum pengujian formil dengan petitum pengujian materiil. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita dan petitum baik terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil. Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur). [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 16 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); [4.4] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai 17 diucapkan pukul 10.54 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa