39/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 39/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. PT. Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV) yang diwakili oleh David Fernando Audy dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Rafael Utomo selaku Direktur, berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Ariyani, S. H, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, S. H., MBA. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon I 2. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI) yang diwakili oleh Jarod Suwahjo dan Dini Aryanti Putri dalam kedudukannya sebagai Direktur, berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S. H., M.Kn. Selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon II Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 14 Mei 2020, memberi kuasa kepada M. Imam Nasef, S.H., M.H, Taufiq Akbar Kadir, S.H, Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H, Agus Wijayanto Nugroho, S.H., M.H., Ali Rido, S.H., M.H, Sahlan Adiputera Alboneh, S.H., M.H, Muchlas Hamidy, S.H., Fahmi Sungkar, S.H., para Advokat yang berkantor di “TKNP Lawfirm”, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1 Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung, 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan DPR; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media; Membaca keterangan Pihak Terkait ad informandum Lisella Martan dan Almas Rioga Pasca Pratama; Muhammad Sholeh; PT AS Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO), Perkumpulan Aliansi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Irfan Aulia dan Sarasi Timur Tampubolon; Aliansi Jurnalis Video (AJV), Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 39/PUU- XVIII/2020 pada 9 Juni 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, dinyatakan sebagai berikut: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutya disebut PMK PUU), dinyatakan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang 4 meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PMK PUU dinyatakan sebagai berikut: “Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU MK dinyatakan amar putusan yang dijatuhkan atas perkara pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun demikian, dalam prkatiknya, putusan pengujian undang-undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak selalu berupa ketiga jenis amar sebagaimana dimaksud. Sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal atau Frasa dalam suatu Pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945. Dalam perkara yang demikian, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menyatakan sebuah bagian frasa atau pasal dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah atau sebaliknya inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), jika tidak dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal- pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum; 6. Bahwa obyek (objectum litis) permohonan a quo adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut dengan “UU Penyiaran”) terhadap UUD 1945, sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) para Pemohon 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 PMK PUU menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: 5 a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 8. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa para Pemohon merupakan Badan Hukum Privat yang dirugikan hak konstitusionalnya atau paling tidak yang sangat potensial dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya a quo; PARA PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT 6 PEMOHON I 11. Bahwa PEMOHON I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo sebagai Badan Hukum Privat berupa Perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tenggerang [BUKTI P-2] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 04086.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 [BUKTI P-3] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta Selatan [BUKTI P-4] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0322870 tanggal 29 Agustus 2019; [BUKTI P-5] 12. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PEMOHON I sebagaimana termuat dalam Akta No. 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tenggerang disebutkan: Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.…”. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a dan b Anggaran Dasar PEMOHON I a quo disebutkan: a. “Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan” b. “Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.” [Vide BUKTI P-2] 13. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham INEWS TV tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta Selatan [Vide BUKTI 7 P-4] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0322870 tanggal 29 Agustus 2019 [Vide BUKTI P-5] telah diangkat dan ditetapkan Sdr. DAVID FERNANDO AUDY [BUKTI P-6] sebagai Direktur Utama dan Sdr. RAFAEL UTOMO [BUKTI P-7] sebagai Direktur. Dengan demikian, kedua orang tersebut berhak mewakili INEWS TV sebagai PEMOHON I dalam permohonan pengujian undang-undang a quo; PEMOHON II 14. Bahwa PEMOHON II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo sebagai Badan Hukum Privat berupa Perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang dibentuk berdasarkan Akta No.101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta [BUKTI P-8] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2- 705HT01.01TH88 tanggal 30 januari 1988 [BUKTI P-9] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan [BUKTI P-10] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0053932-AH.01.11 tanggal 17 Maret 2020; [BUKTI P-11] 15. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PEMOHON II sebagaimana termuat dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 93 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan disebutkan: “Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.…” [BUKTI P-12]. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar PEMOHON II sebagaimana termuat dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 84 tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta 8 Selatan disebutkan: “Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.” [BUKTI P-13] 16. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham RCTI tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan [Vide BUKTI P-10] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0053932-AH.01.11 tanggal 17 Maret 2020 [Vide BUKTI P-11] telah diangkat dan ditetapkan Sdr. JAROD SUWAHJO [BUKTI P-14] sebagai Direktur dan Sdri. DINI ARYANTI PUTRI [BUKTI P-15] sebagai Direktur. Dengan demikian, kedua orang tersebut berhak mewakili RCTI sebagai PEMOHON II dalam permohonan pengujian undang-undang a quo; 17. Bahwa sesuai dengan Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana disebutkan di atas, Sdr. JAROD SUWAHJO menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan. Dengan demikian walaupun yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing (WNA) dalam hal ini berkewarganegaraan Australia [BUKTI P-23, P-23A dan P-23B], sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Penyiaran, yang bersangkutan dapat menjadi pengurus di Lembaga Penyiaran Swasta in casu RCTI (PEMOHON II) karena menduduki jabatan selaku Direktur Keuangan. Penempatan yang bersangkutan sebagai Direktur Keuangan telah mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 107728/PPTKA/PTA/NOTIF/2019 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing [BUKTI P-24] dan telah sesuai dengan Penetapan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) No. 02571 9 tertanggal 23 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia [BUKTI P-25]; 18. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan Over the Top (selanjutnya disebut “OTT”) dalam melakukan aktivitas penyiaran. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT a quo masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak, telah menyebabkan sampai dengan saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran; 19. Bahwa oleh karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada UU Penyiaran, padahal UU a quo merupakan rule of the game penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam pembedaan perlakuan (unequal treatment). Sebagai rule of the game penyelenggaraan penyiaran, UU a quo mengatur setidaknya 6 (enam) hal sebagai berikut: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran; 20. Bahwa pembedaan perlakuan tersebut terjadi karena keenam hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti para Pemohon dan tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan penyiaran, para Pemohon wajib tunduk pada Pedoman KERUGIAN KONSTITUSIONAL para Pemohon 10 Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (selanjutnya disebut “P3SPS”) dalam membuat konten siaran, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut “KPI”) sebagai bagian dari tugas pengawasan. Terbukti berdasarkan laporan tahunan yang dirilis KPI tahun 2018 misalnya, terdapat 3 (tiga) sanksi teguran tertulis yang dikenakan oleh KPI kepada PEMOHON I dan 1 (satu) sanksi teguran tertulis yang dikenakan oleh KPI kepada PEMOHON II sebagaimana dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: [BUKTI P-16] Gambar 1. Grafik Data Teguran Tertulis KPI Sumber: Laporan Tahunan KPI 2018 Sementara bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tentu tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS sehingga luput dari pengawasan. Padahal bukan tidak mungkin konten-konten siaran yang disediakan layanan OTT melanggar P3SPS dimaksud. Pembedaan perlakuan sebagaimana diuraikan dalam contoh di atas berimplikasi pada ketiadaan “level playing field” dalam penyelenggaraan penyiaran, yang pada akhirnya sangat merugikan para Pemohon sebagai 11 penyelenggara penyiaran konvensional baik secara materil maupun immateriil; 21. Bahwa oleh karena telah secara nyata dan aktual terjadi perlakukan yang berbeda (unequal treatment) terhadap para Pemohon dalam penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran a quo telah jelas-jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk (i) diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum sebagaimana dimanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan (ii) untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dimana apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran a quo ditafsirkan mencakup pula penyiaran yang menggunakan internet, maka kerugian tersebut tidak akan terjadi pada para Pemohon. Sehingga terbukti keberadaan Pasal a quo memiliki causal verband terhadap kerugian konstitutional yang dialami/diderita oleh para Pemohon; 22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan baik PEMOHON I dalam hal ini INEWS TV maupun PEMOHON II dalam hal ini RCTI telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian UU a quo; C. POKOK PERMOHONAN Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menyatakan: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI 12 NO KETENTUAN PASAL RUMUSAN 1 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” 2 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 3 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 23. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran a quo pada faktanya telah menimbulkan multi-interpretasi yang pada akhirnya melahirkan kontroversi di tengah publik. Sebagai contoh pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut “KPI”) Agung Suprio tidak lama setelah dilantik selengkapnya sebagai berikut: Ketua KPI Agung Suprio mengatakan, rencana ini tidak muncul begitu saja, namun karena adanya pengaduan ke lembaga yang dipimpinnya. “Kami mendapatkan pengaduan masyarakat soal media baru ini,” kata Agung saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2019. Pengaduan yang masuk, kata Agung, menyangkut banyak hal seperti perlindungan anak, pornografi, hingga kekerasan. Sehingga, KPI pun berinisiatif untuk mulai mengawasi tayangan di media- media tersebut. Konten yang akan diawasi oleh KPI juga hanyalah media baru yang bersiaran, tidak semua media sosial. “Yang paling clear: YouTube dan Netflix,” kata dia. KPI menyadari payung hukum dari kegiatan pengawasan saat ini adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun dalam pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa, “penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIJADIKAN BATU UJI 13 antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Nah, istilah media lainnya inilah yang dinilai bisa menjadi dasar dari pengawasan YouTube dan Netflix, meski menggunakan internet, bukan frekuensi radio. Tapi saat ini, Agung menyebut ada dua tafsiran hukum. Tafsiran pertama menyebut media lainnya ini bisa termasuk pada media seperti Youtube dan Netflix. Sementara, tafsiran kedua menilai keduanya keduanya tidak bisa dikategorikan sebagai media lainnya. (lihat dalam https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot- awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix/full&view=ok, terkahir diakses tanggal 25 Februari 2020); [BUKTI P-17] 24. Bahwa pernyataan tersebut kemudian menuai respon yang sangat beragam baik dari Pemerintah maupun masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) misalnya memiliki pandangan yang berbeda dengan KPI dengan menyatakan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU penyiaran belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh “media baru”. (Lihat dalam https://palembang.kompas.com/read/2019/08/12/101317910/kominfo-uu- penyiaran-saat-ini-belum-akomodasi-kpi-awasi-media-baru, terakhir diakses tanggal 25 Februari 2020) [BUKTI P-18]. Sementara publik sendiri terbelah dalam menyikapi kontroversi tersebut. Sebagian masyarakat ada yang berpandangan sama dengan KPI, tetapi tidak sedikit pula yang berpandangan sama dengan yang disampaikan Kominfo. (Lihat dalam https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/15/092732610/polemik-kpi- wacanakan-awasi-netflix-dan-youtube-hingga-muncul-petisi?page=all, diakses terakhir tanggal 25 Februari 2020) [BUKTI P-19] 25. Bahwa polemik sebagaimana diungkapkan di atas menjadi fakta hukum yang membuktikan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memang multitafsir. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dalam Putusan MK No. 067/PUU-II/2004 dikatakan kepastian hukum (legal certainty) merupakan prasyarat yang tidak dapat dinegasikan dalam suatu negara hukum. Di samping itu juga tentu bertentangan dengan kewajiban Negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 14 26. Bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (Information and Communication Technology-ICT) yang begitu pesat telah membawa peradaban manusia modern memasuki era baru yang disebut dengan era digital (digital age). Hal tersebut ditandai salah satunya dengan berkembang pesatnya internet (interconnection-networking) sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan atau informasi. Internet merupakan lapisan kompleksitas teknologi dan jasa yang perlahan- lahan bergabung membentuk sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang. Di era revolusi industri 4.0 ini, internet memegang peranan yang sangat strategis dan sangat penting. Bahkan dikenal istilah Internet of Things (IoT) yang sangat erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0, karena IoT adalah unsur utama dalam revolusi industri 4.0 tersebut; 27. Bahwa dengan adanya internet, industri TIK kini mengarah kepada konvergensi. Pada awalnya masing-masing teknologi tersebut seakan berjalan terpisah (linier) antara satu dengan lainnya, namun kini semua teknologi tersebut semakin menyatu (convergent). Wujud konvergensi TIK tersebut ditandai dengan lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasiskan sistem komputer terangkai dalam satu jaringan (network) sistem elektronik, baik dalam lingkup lokal, regional maupun global. (Edmon Makarim, et.al., Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 28. Bahwa salah satu wujud konvergensi tersebut adalah lahirnya berbagai macam platform digital yang dikenal dengan layanan Over the Top (selanjutnya disebut dengan “OTT”). Secara sederhana OTT dapat dipahami sebagai layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi. Adapun layanan OTT sendiri dapat dibagi menjadi paling tidak 3 (tiga) kategori yaitu: (i) aplikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram, DIVERSIFIKASI PENYIARAN BERBASIS INTERNET: KONVERGENSI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (TIK) DAN FENOMENA MUNCULNYA KONTEN SIARAN OLEH LAYANAN OVER THE TOP (OTT) YANG BELUM BERKEPASTIAN HUKUM DALAM UU PENYIARAN 15 Skype, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya; (ii) konten/video on demand/streaming seperti Youtube, HOOQ, IfIix, Netflix, Viu dan lain sebagainya); atau (iii) jasa seperti Go-Jek, Grab, Uber dan lain sebagainya; 29. Bahwa Kementerian Kominfo pada tahun 2016 sebenarnya sudah mulai mencoba untuk mengidentifikasi berbagai macam jenis layanan OTT walaupun sampai dengan saat ini Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur tentang hal tersebut tak kunjung disahkan. Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top) (selanjutnya disebut “Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016”) disebutkan bahwa “Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top), yang selanjutnya disebut Layanan Over the Top adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet”; [BUKTI P-20] 30. Bahwa Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 a quo juga membagi layanan OTT ke dalam dua klasifikasi yaitu: a. Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya; b. Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet; 31. Bahwa layanan OTT yang output-nya berupa konten gambar, audio, video dan/atau gabungan dari itu semua atau yang masuk ke dalam kategori konten/video on demand/streaming (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet) sebenarnya masuk kategori “siaran” apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran 16 yang selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: “siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”. Dengan demikian, berbagai macam layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten/video on demand/streaming pada dasarnya juga memproduksi konten-konten siaran, sehingga seharusnya masuk ke dalam rezim penyiaran. Hanya saja perbedaannya dengan aktivitas penyiaran konvensional terletak pada metode pemancarluasan/penyebarluasan yang digunakan. Apabila pada aktivitas penyiaran konvensional yang digunakan adalah pemancarluasan menggunakan spektrum frekeunsi radio dan dipancarkan secara serentak dan bersamaan, sementara pada layanan OTT yang digunakan adalah penyebarluasan dengan sarana Internet dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, akan tetapi dimungkinkan tidak dipancarkan secara serentak dan bersamaan. 32. Bahwa masuknya konten-konten layanan OTT ke ranah penyiaran menjadi sebuah keniscaayan, mengingat pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana data yang dirilis oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: Gambar 2. Grafik Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia 1997-2017 Sumber: Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), 2018 17 33. Bahwa berdasarkan hasil survey APJII tersebut, diketahui di tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 143,26 juta jiwa atau 54,68 % dari total populasi penduduk Indonesia apabila merujuk ke data BPS yaitu sebanyak 262 juta jiwa. Bahkan berdasarkan survey APJII di tahun 2018, di tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 10 % menjadi 171,17 juta jiwa atau 64,8 % dari total populasi penduduk Indonesia apabila merujuk ke data BPS yaitu sebanyak 264 juta jiwa; [BUKTI P-21] 34. Bahwa peningkatan jumlah pengguna internet tersebut berbanding lurus dengan pergeseran pola konsumsi media pada masyarakat Indonesia. Terjadi migrasi yang cukup signifikan dari konsumsi media konvensional kepada konsumsi media yang berbasis internet. Peningkatan durasi waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk menikmati konten-konten yang disedikan layanan OTT dapat dilihat pada data sebagai berikut: Gambar 3. Durasi Waktu Konsumsi Media Masyarakat Indonesia Sumber: Hootsuite Secara lebih spesifik, studi yang dilakukan Nielsen pada tahun 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton platform digital mendekati durasi menonton TV konvensional. Meskipun durasi menonton TV masih yang 18 tertinggi yaitu sekitar 4 jam 53 menit per hari, akan tetapi durasi menonton platform digital yang berbasis internet adalah yang tertinggi kedua dengan rata-rata yaitu 3 jam 14 menit per hari, diikuti dengan mendengarkan radio 2 jam 11 menit per hari, membaca koran 31 menit per hari, dan membaca majalah 24 menit per hari; 35. Bahwa berdasarkan hasil survey APJII yang dilakukan tahun 2018, ditemukan fakta layanan OTT yang paling banyak dikunjungi adalah yang masuk kategori konten/video on demand/streaming (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet) yang sebenarnya masuk kategori “siaran” apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran. Hasil survey a quo menunjukkan sebanyak 45,3 % responden mengunjungi konten layanan OTT yang menyediakan tontotan film/video, sedangkan untuk game sebanyak 17.1 % dan music sebanyak 13,3 %. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: [Vide BUKTI P-21] Gambar 4. Grafik Konten Yang Paling Sering Dikunjungi Sumber: Survey APJIII Tahun 2018 36. Bahwa fakta konvergensi TIK yang melahirkan diversifikasi metode penyiaran berbasis internet sebagaimana diuraikan di atas, tidak diikuti dengan adanya kepastian hukum mengenai regulasi layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten/video on demand/streaming (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet) sebagai metode baru penyelenggaraan penyiaran. 19 Ketiadaan kepastian hukum dimaksud dikarenakan munculnya perbedaan penafsiran terhadap UU Penyiaran khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 apakah hanya mencakup aktivitas penyiaran konvensional atau mencakup pula aktivitas penyiaran berbasis internet. Kementerian Kominfo sendiri sebagai representasi dari Pemerintah terbukti masih ragu-ragu dalam menyikapi ketidakpastian penasfiran atas ketentuan Pasal tersebut. Di satu sisi sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya Kominfo mengatakan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh “media baru”. Akan tetapi, di sisi lain di dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 pada bagian ke-5 angka 5.5 poin 5.5.1 dinyatakan bahwa layanan OTT masuk ke dalam rezim penyiaran, sehingga harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: “5.5 Kewajiban Penyedia Layanan Over the Top 5.5.1 menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait lainnya:” Oleh karena hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran yang sampai dengan saat ini belum dicabut atau direvisi, maka harus dianggap sebagai sikap resmi Kementerian Kominfo; 37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ambiguitas ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran apakah hanya mencakup penyelenggaraan penyiaran konvensional atau mencakup pula penyelenggaraan penyiaran berbasis internet telah menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa ketentuan Pasal a quo telah bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 20 38. Bahwa ketiadaan kepastian hukum bagi penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet a quo, pada dasarnya mengkonfirmasi salah satu karakter dari hukum itu sendiri yang akan selalu tertinggal oleh dinamika dan perkembangan masyarakat (het recht hink achter de feiten aan). Merespon keniscayaan itu, Friedrich Carl von Savigny mengatakan relasi antara perkembangan hukum dan sosial kemasyarakatan, bagaikan dua sisi mata uang yang mustahil untuk dipisahkan. Oleh karena itu, kedua sisinya harus berjalan beriringan agar dapat tetap memiliki makna. Lebih lanjut Savigny mengatakan hukum itu tidak hanya sekedar dibuat, melainkan harus pula tumbuh dan berkembang mengikuti jiwa bangsa. Artinya, tidak menjadikan hukum sebagai sesuatu yang statis atau bahkan ketinggalan zaman (old fashion). Hukum harus senantiasa dinamis, karena ia produk dari spirit dan jiwa suatu bangsa yang senantiasa berubah dan dinamis. (F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, Jakarta, Gramedia. 2004, hlm. 31); 39. Bahwa argumentasi yang dibangun oleh Von Savigny a quo didasarkan pada mazhab sejarah yang pada pokoknya menyatakan hukum merupakan fenomena historis, suatu masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dengan sejarah dan lenyap dalam sejarah. Lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali. Atas dasar itu, keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum, serta hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (volksgeist). Oleh karena itu, mazhab ini sejalan dan bahkan diperkuat oleh mahzab Sociological Jurisprudence yang mengetengahkan tentang pentingnya living law, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Kontekstual hukum yang hidup di masyarakat (living law) atau jiwa/rohani suatu bangsa (volksgeist) di Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar ideologi berbangsa dan bernegara. (Lili Rasjidi dan Ira Tahania, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 67); 40. Bahwa dalam konteks itu, maka hukum in casu UU Penyiaran tidak boleh bersifat statis, tetapi sebaliknya harus selalu dinamis menyesuaikan dengan 21 perkembangan dan kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki banyak dimensi dan tentu selalu diiringi oleh divergensi dan perkembangan disintegrasi. Tren teknologi dan tren pasar dapat jadi sangat berbeda dan proses konvergensi masih jauh dari selesai dan karenanya menjadi tunduk pada perubahan yang tidak terduga. Oleh karenanya, meskipun senantiasa tertinggal dari kemajuan teknologi, hukum in casu UU Penyiaran harus terus maju dan mendekatkan dirinya sedekat mungkin dengan perkembangan zaman. Hukum harus terus menerus dibenahi agar dapat mengakomodir perkembangan teknologi dan perubahan masyarakat; 41. Bahwa selaras dengan uraian di atas, Satjipto Rahardjo juga menyatakan hukum harus diberi makna sebagai “institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Pernyataan tersebut, kemudian dikenal sebagai milestone Hukum Progresif. Dalam Hukum Progresif, paling tidak dapat diketengahkan 2 (dua) hal pokok sebagai berikut: pertama, menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam berhukum daripada peraturan- peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Kedua, hukum sebagai buatan manusia memang pasti dapat berubah atau diubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau perkembangan zaman. (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 2-3); 42. Bahwa Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a procces, law in making). (Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 188); 43. Sjachran Basah secara lebih konstruktif menjelaskan 5 (lima) fungsi hukum yang dikenal pula dengan “Panca Fungsi Hukum” dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat sebagai berikut: Direktif bahwa hukum berfungsi 22 sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; Integratif bahwa hukum berfungsi sebagai pembina kesatuan bangsa; Stabilitatif bahwa hukum berfungsi sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil- hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; Perfektif bahwa hukum berfungsi sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan Korektif bahwa hukum berfungsi baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Sjachran terlebih khusus memberikan pemahaman dalam korelasi dan interaksi administrasi/tata kelola/governance dari pemerintah dan/atau regulator dengan warga negara dan para pemangku kepentingan lainnya. untuk pengaturan. (Sjahran Basah, Tiga Tulisan tentang Hukum, Bandung: Penerbit Armico, 1986.) 44. Pemahaman Sjachran a quo berkorespondensi dengan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo terkait Revolusi Industri 4.0 dalam penegakan yurisdiksi virtual bahwa sebenarnya Hukum Progresif adalah sebuah studi hukum yang inter, multi, dan transdisipliner sebagai pemikiran hukum yang cocok untuk mengatur masyarakat di abad 21 dan masa depan. Terlebih khusus bahwa hukum sebagai buatan manusia memang pasti dapat berubah atau diubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau perkembangan zaman. (Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute, 2013, hlm. 398.) 45. Bahwa berdasarkan sejumlah teori hukum yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukumlah (legislasi) yang seharusnya mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat, karena sejatinya hukum ada untuk manusia/masyarakat bukan sebaliknya. Hukum sebagai legislasi buatan manusia memang pasti dapat berubah sesuai kebutuhan atau perkembangan zaman, terutama dipengaruhi oleh masif dan eskalatifnya pemanfaatan internet oleh manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya UU 23 Penyiaran mampu menjangkau perkembangan zaman dan dinamika masyarakat in casu konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah meniscayakan penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet. Dengan demikian sebagai manifestasi dari kemampuan hukum in casu UU penyiaran untuk bersifat dinamis agar sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, maka tidak ada pilihan lain kecuali memaknai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran mencakup penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet; 46. Bahwa eksistensi Pancasila sebagai filosofische grondslag adalah untuk menunjang pemenuhan elemen pertama yang berkenaan dengan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, terdapat empat tujuan atau cita-cita ideal negara Indonesia yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial; 47. Bahwa sebagai sistem nilai filsafati, Pancasila menjadi dasar dan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai filsafati Pancasila yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “nilai keadilan” sebagaimana termaktub dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Dalam Sila kedua disebutkan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, sementara dalam sila kelima disebutkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”; 48. Bahwa falsafah keadilan Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila kedua dan kelima pada dasarnya bertitik tolak pada ideologi tradisional komunalisme. Sehingga nilai kebersamaan (kolektivisme) dan kekeluargaan menjadi ciri khas yang sangat menonjol dalam falsafah KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 2 UU PENYIARAN BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI FILOSOFISCHE GRONDSLAG BANGSA INDONESIA SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI MENCAKUP PENYIARAN MENGGUNAKAN INTERNET 24 keadilan Pancasila (Justus M. Van Der Kroef, “Pantjasila: The National Ideology of the New Indonesia”, Philosophy East and West 4, No. 3, 1954, hlm. 226-244). Hal tersebut dapat dipahami karena nilai-nilai tersebut memang lahir dan tumbuh berkembang dalam budaya tradisional Indonesia. Atas dasar itu Soekarno pernah mengatakan apabila kelima sila Pancasila tersebut diperas kembali menjadi satu sila, maka sila tersebut adalah “gotong royong” (RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 352). Oleh karena itu, salah satu nilai dasar dalam falsafah keadilan Pancasila adalah keadilan kolektif yang menitikberatkan pada keadilan yang dirasakan secara bersama-sama dalam nuansa kekeluargaan. Dengan kata lain, keadilan yang mendahulukan keadilan komunal daripada keadilan individual; 49. Bahwa falsafah komunalisme itu yang kemudian menjadi inspirasi the framers of constitution ketika merumuskan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “HAM”) di dalam konstitusi. Oleh sebab itu, menurut Jimly Asshiddiqie perumusan konsep HAM di Indonesia lebih cenderung bertumpu pada asas kolektivisme atau kekeluargaan, tidak bersifat “liberalis-individualistik” (Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, makalah dalam jimly.com/makalah/3/ideologi__pancasila__dan _konstitusi.doc, diakses pada tanggal 25 Februari 2020, hlm. 6). Hal itu berimplikasi pada adanya pembatasan-pembatasan yang didasarkan pada kepentingan komunal dalam pelaksanaan HAM di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 50. Bahwa prinsip keadilan kolektif dan prinsip komunalisme dalam pelaksanaan HAM itu yang menjadi landasan filosofis dibentuknya UU Penyiaran sebagaimana dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf a UU Penyiaran yang menyatakan: “bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak 25 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 51. Bahwa sejalan dengan itu, penyelenggaraan penyiaran sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, baik itu secara konvensional maupun secara digital harus mengindahkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; 52. Bahwa hadirnya UU Penyiaran sebenarnya dalam rangka memastikan agar penyelenggaraan penyiaran berada pada jalur konstitutional dimaksud, dan hal itu sudah berjalan bagi penyelenggaraan penyiaran konvensional. Namun demikian permasalahannya justru terletak pada munculnya berbagai macam penyelenggaraan penyiaran model baru yang berbasis internet sebagaimana diselenggarakan oleh sejumlah layanan OTT. Sampai dengan saat ini konten-konten siaran berbasis internet tersebut belum bisa dijangkau oleh UU Penyiaran karena definisi penyiaran yang masih multitafsir sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga tidak ada instrumen konstitusional yang dapat memastikan penyelenggaraan/aktivitas penyiaran berbasis internet tersebut sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945; 53. Bahwa apalagi bila dikaitkan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki seluruh aktivitas yang bersentuhan dengan ruang publik tidak bisa luput dari pengaturan dalam perundang-undangan. Aktivitas penyiaran sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa, tidak dapat dipungkiri akan selalu bersentuhan dengan ruang publik (public domain), sehingga dalam konteks negara hukum tidak ada alasan untuk tidak mengatur aktivitas penyiaran termasuk penyiaran yang berbasis internet dalam UU Penyiaran; 54. Bahwa dalam diskursus tentang hukum internet, menurut Antonio Segura- Serrano terdapat tiga kelompok yang memiliki pendapat berseberangan. 26 Pertama, adalah kelompok liberal. Menurut kelompok yang terdiri dari para sarjana Amerika Serikat ini, internet tak akan bisa dan tak seharusnya diatur oleh siapa pun, termasuk Negara. Di samping mengatur internet adalah suatu ketidakmungkinan, menjaga agar internet tetap bebas dari peraturan juga sangat diperlukan. Kelompok liberal berpandangan bahwa internet tidak memiliki yurisdiksi (ajurisdictional). Dalam analisis lebih lanjut mengenai kelompok liberal, meskipun pada pokoknya menganut satu pemikiran bahwa internet mesti dimiliki secara bebas oleh warga internet (internet citizen, netizen) dan bebas dari aturan-aturan Negara yang tradisional, ditemukan perbedaan antara kaum ekstremis-liberal yang menuntut kebebasan mutlak di ruang-maya (cyberspace) dan kaum yang menyarankan pemerintahan-sendiri atau pengaturan sendiri (self- governance, self-regulation) untuk mengatur kegiatan di ruang-maya. Bagi kaum yang mendukung pemerintahan-sendiri, hukum internet tidak dibangun oleh sesuatu yang jauh dari internet itu sendiri, baik oleh pemerintah atau Negara maupun legislator tradisional, tetapi oleh “penghuni” ruang-maya, para netizen itu. Para netizen inilah konstituen yang sah dari ruang sosial baru mereka dengan membangun semacam etiket di internet (internet etiquette, netiket) yang dikembangkan sepanjang waktu. (Antonio Segura-Serrano, “Internet Regulation and the Role of International Law”, dalam A. von Bogdandy dan R. Wolfrum (ed.), Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10, Netherlands: Koninklijke Brill, 2006, hlm. 194-200); 55. Bahwa Kedua, adalah kelompok tradisionalis. Kelompok ini menganggap bahwa internet seharusnya diatur oleh institusi hukum dan politik suatu Negara. Negara, yang berdasar pada Pemilu yang demokratis dan supremasi hukum, memiliki kewenangan yang sah untuk menegakkan peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk mengelola ruang-maya. Tujuannya adalah untuk mencegah kekacauan akibat ketiadaan hukum di ruang-maya. Ketiga, kelompok tengahan. Kelompok ini mencoba melakukan pencampuran regulasi antara peraturan nasional dan peraturan- sendiri untuk menciptakan regulasi ruang-maya (cyberspace regulation). Regulasi hibrida ini diyakini bakal menjamin kepastian, kelenturan, dan 27 penegakan yang diperlukan terkait dengan regulasi internet sebagai sebuah sistem hukum. (Antonio Segura-Serrano, “Internet Regulation and the Role of International Law”, dalam A. von Bogdandy dan R. Wolfrum (ed.), Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10, Netherlands: Koninklijke Brill, 2006, hlm. 194-200); 56. Bahwa dalam konteks Indonesia yang diadopsi tentu adalah pendapat kelompok kedua (tradisionalis) atau setidak-tidaknya pendapat kelompok ketiga (tengahan). Dimana pada intinya masih menghendaki adanya campur tangan Negara untuk mengatur internet dan cyberspace. Hal itu setidaknya dilandasi oleh tiga hal yaitu: pertama, falsafah keadilan yang dianut bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila yang telah diuraikan di atas adalah keadilan komunal/kolektif. Agar tercipta keadilan di tengah masyarakat secara kolektif, maka Negara harus hadir sebagai regulator yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban Warga Negara dalam memanfaatkan internet, termasuk menggunakan internet dalam aktivitas penyiaran; 57. Bahwa kedua, kehadiran Negara untuk mengatur internet dan cyberspace merupakan manifestasi dari Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, terdapat empat tujuan atau cita-cita ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Cyberspace sebagai teritorial pemanfaatan internet didefinisikan sebagai dunia tanpa batas fisik, sehingga legislasi nasional dan internasional yang mengaturnya memiliki sifat yurisdiksi virtual karena multibahasa, multikultural, multireliji, multilateral. (Christoph Stückelberger and Pavan Duggal (Eds.), Cyber Ethics 4.0: Serving Humanity with Values, Geneva: Globethics.net, 2018.) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, aktivitas penyiaran sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa akan selalu bersentuhan dengan kepentingan publik. Sebab, konten-konten siaran yang diproduksi baik oleh penyelenggara penyiaran konvensional maupun penyiaran yang berbasis 28 internet memang ditujukan agar dikonsumsi oleh publik. Mengingat aktivitas penyiaran jelas dan nyata berkaitan langsung dengan kepentingan publik, maka menjadi kewajiban Negara untuk hadir di dalamnya sebagai bentuk pelindungan Negara terhadap Warga Negaranya di yuridiksi virtual sebagai wujud kedaulatan Negara. Dengan demikian pengaturan terhadap internet, termasuk penyiaran menggunakan internet, tidak bisa hanya mengandalkan instrumen self- regulatory (swa-regulasi) dari penyedia layanan aplikasi (platform provider) atau etika (internet etiquette) dari warga net (netizen) sebagaimana dianut oleh kelompok liberal; 58. Bahwa Ketiga, kehadiran Negara untuk mengatur internet dan cyberspace merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi konstitusional. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa kedaulatan rakyat yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi baik yang dilakukan secara konvensional maupun menggunakan sarana dan prasarana internet harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan. Hal tersebut semata-mata untuk menjaga dan menegakkan supremasi konstitusi; 59. Tujuan hukum di Indonesia yang berdasarkan Cita-hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan melindungi secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Termasuk dalam rumusan dimaksud adalah tujuan untuk memelihara dan mengembangkan "budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana pelaksanaan pencapaian tujuan hukum itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; kedamaian yang berketenteraman; keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif); 29 kesejahteraan dan keadilan sosial; dan pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 60. Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum baru, sebab tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan- persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia siber. Meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata (real/physical world). Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (cyberspace) pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (real/physical world) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia maya (cyberspace) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat a quo; 61. Bahwa perlu ditegaskan kembali apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet, maka UU Penyiaran menjadi ketinggalan zaman untuk melakukan fungsi Direktif (bahwa hukum berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara); Integratif (hukum berfungsi sebagai pembina kesatuan bangsa); Stabilitatif (hukum berfungsi sebagai pemelihara termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat); Perfektif (hukum berfungsi sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga 30 negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat); dan Korektif (hukum berfungsi baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan); 62. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka telah melanggar Pancasila khususnya sila Kedua dan sila Kelima serta tujuan Negara sebagaimana telah diuraikan di atas. Pancasila dan Tujuan Negara sebagai bagian dari UUD 1945 karena tertera dalam pembukaan/preambule UUD 1945 sudah seharusnya turut serta dijadikan dasar dalam menilai konstitusionalitas suatu undang-undang yang diuji oleh MK. Apalagi sejatinya Pancasila merupakan staatsfundamental norm yang menjadi ruh bagi rumusan Pasal- Pasal dalam UUD 1945; 63. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, perkembangan internet yang sangat pesat telah meniscayakan konvergensi media penyiaran. Revolusi Industri 4.0 yang luar biasa cepat dengan berbasis internet telah berdampak pada perubahan teknologi dan sosial. Sebagai konsekuensinya paling tidak terdapat dua model penyelenggaraan penyiaran yaitu: ▪ Pertama, kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; (dilakukan oleh penyelenggara penyiaran konvensional menggunakan frekuensi radio) dan/atau ▪ Kedua, kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 2 UU PENYIARAN BERTENTANGAN DENGAN “PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM”, “KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL” DAN “PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM” SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI MENCAKUP PENYIARAN MENGGUNAKAN INTERNET 31 dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran; (dilakukan oleh penyelenggara penyiaran berbasis internet/layanan aplikasi OTT) 64. Bahwa sebagai sesama penyelenggara penyiaran, baik yang konvensional seperti halnya para Pemohon maupun yang berbasis internet seperti halnya layanan OTT, seharusnya mendapatkan status dan kedudukan yang sama sebagai subyek hukum dalam UU Penyiaran. Akan tetapi, apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyelenggaraan penyiaran berbasis internet, maka jelas akan menyebabkan adanya disparitas/pembedaan status dan kedudukan di antara penyelenggara penyiaran. Dengan kata lain, penyelenggara penyiaran berbasis internet sebagai penyelenggara sistem elektornik belum bisa masuk sebagai subyek hukum dalam UU Penyiaran yang berkonsekuensi tidak terikat dengan seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang penyiaran khususnya UU Penyiaran; 65. Bahwa perlu ditegaskan, UU penyiaran merupakan rule of the game bagi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia guna terciptanya “level playing field” atau kesetaraan arena pertandingan antar penyelenggara siaran. Artinya apabila ada penyelenggara penyiaran yang tidak masuk sebagai subyek hukum dalam UU Penyiaran, maka dapat dipastikan “level playing field” tidak akan pernah terwujud. Padahal terciptanya “level playing field” merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya “prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum”, “kepastian hukum yang adil”, “perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan “non-diskriminasi” di bidang penyiaran sebagaimana diamanatkan UUD 19454; 66. Bahwa UU penyiaran disebut sebagai rule of the game karena di dalamnya memuat aturan tentang sejumlah hal fundamental di bidang penyiaran yang sekaligus menjadi kewajiban yang harus dipenuhi penyelenggara penyiaran. Berbagai hal dimaksud antara lain: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran; 32 67. Bahwa terkait dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di dalam UU Penyiaran ditentukan sebagai berikut: NO ISU KETENTUAN 1 Asas penyiaran Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. 2 Tujuan penyiaran Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. 3 Fungsi penyiaran Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. 4 Arah penyiaran Penyiaran diarahkan untuk: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 33 NO ISU KETENTUAN d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; j. memajukan kebudayaan nasional. 68. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran dalam penyelenggaraan penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Bahkan yang tidak kalah berbahaya bisa saja penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet memuat konten siaran yang justru memecah belah bangsa dan mengadu-domba anak bangsa; 69. Bahwa terkait persyaratan dan perizinan penyelenggaraan penyiaran, mengingat penyelenggaraan penyiaran konvensional dan internet 34 menggunakan metode yang berbeda, tentu terkait dengan persyaratan dan aspek perizinannya-pun pasti berbeda. Kalaupun persyaratan dan perizinan penyelengaraan penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU ITE sebagai penyelenggara sistem elektronik dan UU Telekomunikasi karena terkait dengan pemanfataan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi, maka tetap diperlukan adanya bridging norm agar bisa mengakomodir konvergensi TIK dimaksud. Bridging norm dimaksud adalah dengan memaknai Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran mencakup penyiaran menggunakan internet; 70. Bahwa terkait pedoman mengenai isi dan bahasa siaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan diantaranya: ▪ Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. ▪ Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. ▪ Isi siaran dilarang: (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah- gunaan narkotika dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. ▪ Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan pedoman isi dan bahasa siaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet bisa saja memuat konten siaran yang mengarahkan kepada tindak kekerasan, pencabulan atau pornografi, berita bohong (hoax), hate speech, bahkan bisa memuat agitasi atau hasutan untuk melakukan hal-hal negatif terhadap bangsa dan Negara; 35 71. Bahwa terkait pedoman perilaku siaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; b. rasa hormat terhadap hal pribadi; c. kesopanan dan kesusilaan; d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak; g. penyiaran program dalam bahasa asing; h. ketepatan dan kenetralan program berita; i. siaran langsung; dan j. siaran iklan. Lebih lanjut KPI kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 yang mengatur tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (selenjutnya disebut “P3SPS”). Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas membedakan berlakunya P3SPS antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet tidak terikat dengan P3SPS dan tidak bisa ditindak apabila melakukan pelanggaran terhadap P3SPS; [BUKTI P-22] 72. Bahwa terkait pengawasan terhadap aktivitas penyiaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan bahwa pelaksanaan setiap aktivitas penyiaran diawasi oleh KPI. Salah satu instrumen/tolok ukur yang digunakan KPI dalam mengawasi kegiatan penyiaran adalah P3SPS. Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas membedakan pengawasan antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggara siaran yang menggunakan internet bisa luput dari pengawasan KPI; 73. Bahwa pembedaan-pembedaan yang timbul antar penyelenggara penyiaran apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet sebagaimana dijelaskan di atas, membuktikan 36 bahwa ketentuan tersebut telah bertentangan dengan “prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum”. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Professor Jennings salah seorang ahli hukum kenamaan Inggris yang mengatakan “persamaan di depan hukum mengandung makna bahwa segala sesuatu yang sama, hukumnya harus sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama, segala sesuatu yang serupa harus diberi pelayanan yang sama”; 74. Bahwa pembedaan-pembedaan a quo juga membuktikan adanya perlakuan berbeda (unequal treatment) dan ketidakadilan diantara penyelenggara penyiaran, sehingga jelas bertentangan dengan prinsip “kepastian hukum yang adil” dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa’at “Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya aturan tersebut memang harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus yang lain” (Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama, 2006, hlm. 22); 75. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 76. Bahwa dengan demikian sangat berlasan secara yuridis konstitusional untuk dikabulkannya permohonan a quo secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sehingga ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran redaksional selengkapnya seharusnya berbunyi: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh 37 masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”; 77. Bahwa Telematika pada dasarnya diartikan untuk memperlihatkan pertemuan jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Perkembangan makna telematics menjadi singkatan dari “Telecomunications and Informatics”, yang merupakan perpaduan konsep Computing and Communication. Dewasa ini, istilah Telematika memperlihatkan konvergensi antara Telekomunikasi, Media dan Informatika. Konvergensi pada telematika merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital. Akibat dari perkembangan yang luar biasa, istilah telematika berkembang menjadi istilah Teknologi Informatika (TI), Information & Communication Technologies (ICT)/Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 78. Bahwa beberapa definisi Konvergensi dari beberapa lembaga yang berbeda dapat dilihat sebagai berikut: 1) Kemampuan beberapa platform network yang berbeda untuk membawa tipe aplikasi dan layanan yang secara esensial sama (European Union, 1998); 2) Konvergensi Digital, bisa dilihat sebagai kebersamaan (pertemuan/konvergensi) antara yang sebelumnya secara teknologi dan pasar/market terpisah, seperti broadcasting, print publishing, cable television, telepon suara fixed wired, komunikasi seluler dan fixed wireless access, (ITU, 1999); 3) Sebuah proses yang melibatkan jaringan dan layanan komunikasi, yang sebelumnya terpisah, ditransformasikan sedemikian rupa, sehingga jaringan dan layanan yang berbeda bisa membawa layanan voice, audio-visual, dan data yang sama. Selain itu, beberapa perlengkapan konsumen yang berbeda juga bisa menggunakan layanan tersebut, layanan baru akan diciptakan (OECD, 2000); KONVERGENSI TATANAN HUKUM TELEMATIKA; MEWUJUDKAN KETERPADUAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 2 MENCAKUP PENYIARAN MENGGUNAKAN INTERNET 38 79. Bahwa konvergensi teknologi yang terdiri dari communication, computing, content dan community (4C) pada dasarnya adalah ketersediaan berbagai jenis teknologi yang berbeda, yang memiliki fungsi yang hampir sama, di mana dengan teknologi ini kombinasi yang sinergis antara layanan suara, data, dan video dapat diolah dan dipertukarkan hanya dengan menggunakan satu jenis jaringan saja. Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, yang masing-masing harus menggunakan jaringan terpisah, saat ini semua dapat dilakukan dalam satu jenis jaringan, sehingga memungkinkan untuk saling menggunakan resources secara bersamaan, dengan demikian akan lebih efisien. (Danrivanto Budhijanto, Teori Hukum Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 119); 80. Bahwa apabila teknologi dipandang sebagai komponen dari network, device, application, dan content, konvergensi adalah terintegrasinya berbagai jaringan dan terminal yang sama-sama mampu menyalurkan berbagai layanan (application and content) kepada pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan terminal (costumer premises equipment-CPE) apapun yang mereka miliki melalui jaringan manapun yang ada untuk mengakses layanan yang di-ingin-kan baik berupa suara, data, maupun video. (Danrivanto Budhijanto, Teori Hukum Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 119). Proses konvergensi teknologi tersebut menghasilkan sebuah revolusi “broadband” yang menciptakan berbagai aplikasi baru yang pada akhirnya mengaburkan pula batasan-batasan jenis layanan, misalnya VoIP yang merupakan layanan turunan dari Internet, Broadcasting via Internet (Radio Internet dan TV Internet) dan lain sebagainya. (Ahmad M. Ramli, Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5, Nomor 4, Desember 2008, hlm. 3-4); 81. Bahwa dalam industri-industri sektoral yaitu telekomunikasi (telecommunications/communication), komputasi (computing) dan penyiaran (broadcasting) diindikasikan bahwa yang menyebabkan terkonvergensinya ketiga industri dimaksud adalah beberapa faktor-faktor, yaitu: teknologi digitalisasi (digitalization); turunnya harga perangkat komputasi; terkuranginya biaya yang muncul dari penggunaan frekuensi atau 39 bandwidth; dan kompetisi Industri telekomunikasi. (Danrivanto Budhijanto, Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 135); 82. Bahwa beberapa dimensi yang menyebabkan terjadinya konvergensi TIK yaitu: 1) Faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi (digitalisation/digitalization) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (binary), ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda. Pada masa lalu, jaringan telepon (telephone networks) hanya dirancang untuk transmisi dari dua jurusan yang terbatas pada penyampaian suara dan data dan jaringan siaran (broadcasting networks) dibatasi pula hanya untuk transmisi searah (one-way transmission) untuk tayangan video dengan memanfaatkan spektrum radio. Digitalisasi telah dengan cepat mengubah kondisi jaringan dimaksud di atas. Jaringan telekomunikasi dan penyiaran menjadi menyatu dalam layanannya. Jaringan telekomunikasi dan jaringan siaran saat ini mempunyai kemampuan untuk membawa transmisi dua arah secara sekaligus untuk suara, data dan video; 2) Interaktivitas (interactivity) adalah karakteristik pembeda dari konvergensi teknologi dalam suatu layanan jaringan baik telekomunikasi maupun penyiaran. Karakter pembeda yang lain dari konvergensi adalah perangkat terminal pengguna (handset atau gadget) yang berevolusi sangat luar biasa dari waktu ke waktu seperti (TV, komputer, telepon genggam, smartphone, Personal Digital Assistant PDA) yang mampu menyampaikan sekaligus layanan untuk suara, data dan video bagi penggunanya; 3) Kewenangan pengaturan telekomunikasi dan penyiaran di bawah rezim pengaturan yang terpisah menganut pemisahan regulator (regulatory authority) untuk telekomunikasi dan penyiaran. Konvergensi teknologi 40 memberikan tekanan agar dilakukan pengubahan pemahaman kewenangan regulator. Hal dimaksud didasarkan kepada argumentasi untuk menghin darkan adanya kemungkinan pengaturan/regulasi yang tumpang-tindih, konflik antara kedua rezim regulasi, dan perbedaan penafsiran atas pemenuhan hak dan kewajiban dalam perizinan, dan regulasi kompetisinya. Seining dengan layanan yang terkonvergensi, maka definisi tradisional dari telekomunikasi dan penyiaran dalam menyiarkan dari satu titik untuk telekomunikasi dan menuju pola muitipoint untuk penyiaran menjadikan transmisi untuk sinyal tidak lagi dapat berkesinambungan ketika diterapkan untuk layanan baru interaktif yang dua jurusan seperti video on demand; (Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Tekonoligi Informasi: Regulasi & Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 54); 83. Bahwa dalam merespon konvergensi TIK di berbagai industri khususnya telekomunikasi, informasi dan penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, perlu pendekatan hukum yang non-konvensional. Pendekatan dimaksud bisa merujuk kepada Teori Hukum Konvergensi. Hukum konvergensi merupakan pemahaman konseptual dan teoretikal dari penyatuan (convergence) variable-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat dalam Revolusi Industri 4.0, baik dalam tataran nasional, regional maupun tataran internasional. Pendekatan untuk mencari keterkaitan dengan persamaan atau perbedaan antara sistem hukum, atau membandingkan sistem hukum yang berbeda diharapkan dapat menjelaskan pentingnya konsepsi konvergensi hukum. Secara sederhana konvergensi hukum dipergunakan sebagai upaya untuk penyatuan sistem-sistem hukum, konsepsi, prinsip-prinsip, atau norma- norma (convergence is used to refer to the coming together of legal systems, concepts, principles, or norms). (Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & TekonolOgi Informasi: Regulasi & Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, 2010) 84. Bahwa pendekatan hukum konvergensi dalam konteks telematika di Indonesia dapat dipahami dengan menyatupadukan setidaknya 3 (tiga) 41 Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tela diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Dalam konteks hukum konvergensi, penerapan ketiga undang-undang a quo dipadupadankan agar bisa menjangkau konvergensi TIK yang hendak diatur; 85. Bahwa ketiga UU sebagaimana disebutkan di atas secara substansi memiliki ruang lingkupnya masing-masing yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut: 1) Untuk pengaturan terkait Undang-Undang Telekomunikasi, maka pangaturannya terfokus sebagai payung kegiatan bisnis jasa dan konten/aplikasi teknologi dan komunikasi. Objek pengaturannya terkonsentrasi pada dinamika industri jasa teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk publik dan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Badan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bentuk; pemberian lisensi infrastruktur/usaha; penataan sumber daya; mendorong iklim usaha yang sehat; perlindungan konsumen; serta perlindungan kepentingan nasional. 2) Untuk pengaturan terkait Undang-Undang ITE didorong adanya suatu konsensus tentang informasi elektronik maupun tentang transaksi elektronik. Undang-undang ini merupakan tatanan baru sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta perlindungan terhadap kejahatan di dunia maya. Lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan kewenangan meliput: pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk good governance; penyempurnaan infrastruktur transaksi nasional; keamanan transaksi elektronik; dan awareness & literacy. 3) Untuk pengaturan terkait Undang-Undang Penyiaran mengatur penegasan kewajiban moral konten, pola penyebaran, serta larangan 42 kepemilikan tunggal. Selanjutnya pengaturan tentang proporsi konten domestik, mencegah penyebaran konten negatif, membangun karakter bangsa, serta mencegah praktek monopoli. Dalam hal ini lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam bentuk lisensi penyebaran konten/program siaran serta pembinaan dan pengawasan penyebaran konten broadcasting. 86. Bahwa ruang lingkup dan objek pengaturan dari masing-masing UU a quo secara prinsip sudah sesuai dengan peruntukannya masing- masing. Namun demikian dalam kenyataannya, masih ada Pasal yang kurang atau tidak applicable dalam merespon konvergensi TIK. Pasal dimaksud adalah Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menjadi obyek permohonan pengujian a quo. Apabila Pasal a quo tidak ditafsirkan mencakup penyiaran menggunakan internet, maka sulit untuk bisa menyesuaikan dengan konvergensi TIK. Tantangan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi adalah menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral. 87. Sebagai contoh layanan OTT sebagaimana dijelaskan sebelumnya, apabila dilihat dari ketiga UU a quo, maka dengan sangat mudah bisa dijelaskan masuk ke dalam ruang lingkup pengaturan di UU ITE karena layanan OTT merupakan salah satu penyelenggara sistem elektronik dan UU Telekomunikasi karena layanan OTT bersinggungan dengan pemanfataan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Namun UU ITE tidak mendelegasikan kewenangan pengaturan isi siaran kepada lembaga manapun selain Pemerintah yang langsung berwenang untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses (Pasal 40 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Sebaliknya dalam UU Penyiaran, kewenangan pengaturan isi siaran dalam UU Penyiaran telah didelegasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Namun demikian, penyiaran yang menggunakan internet belum bisa masuk ke dalam ruang lingkup pengaturan di UU Penyiaran apabila definisi penyiaran dalam UU a 43 quo belum dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, sehingga konvergensi hukum belum bisa terwujud. Dalam konteks itu, untuk mewujudkan konvergensi hukum, maka di dalam UU Penyiaran perlu diberi bridging norm agar mencakup pula penggunaan internet sebagai media penyiaran; 88. Bahwa dalam konteks konvergensi tatanan hukum, satu subyek hukum bisa tunduk untuk sejumlah UU. Dalam konteks ini, penyelenggara penyiaran menggunakan internet sebagai penyelengara sistem elektronik pada dasarnya tunduk pada setidaknya 3 (tiga) UU konvergensi. Terkait dengan subyek hukum dan pengaturan secara umum, maka penyelenggara penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU ITE sebagai penyelengara sistem elektronik. Terkait dengan pemanfataan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi maka penyelenggara penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU Telekomunikasi. Terkait dengan konten siaran yang dihasilkan, maka penyelenggara penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU Penyiaran. Untuk lebih memperjelas, perlu juga dibedakan antara penyelengara sistem elektronik sebagai service provider dan penyelengara sistem elektronik sebagai content provider. Sebagai service provider, maka penyelengara sistem elektronik tunduk pada UU ITE dan UU Telekomunikasi. Sementara sebagai content provider untuk aplikasi video conference, aplikasi film/video streaming berlangganan serta aplikasi “televisi” streaming media sosial yang banyak digunakan oleh individu, komunitas, korporasi, dan institusi seharusnya sebagai penyelenggara siaran melalui internet tunduk pada UU Penyiaran; 89. Bahwa dalam konstruksi hukum konvergensi, pemaknaan mengenai definisi penyiaran dengan memasukkan penyiaran menggunakan internet bukanlah dalam rangka menambah subyek hukum baru, melainkan hanya memasukkan metode baru yaitu penyiaran menggunakan internet, sehingga sebenarnya tidak akan menimbulkan komplikasi dengan Pasal-Pasal lainnya di UU Penyiaran. Dalam konteks itu, tidak akan ada perubahan terhadap jasa penyiaran dan lembaga penyiaran (sebagaimana diatur mulai dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 29 UU Penyiaran). Jasa penyiaran tetap terdiri atas penyiaran televisi dan penyiaran radio. Lembaga penyiaran juga 44 tetap terdiri dari 4 (empat) lembaga yaitu: Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Oleh karena hanya sebagai metode teknologi, maka penyiaran menggunakan internet bisa saja masuk ke salah satu atau lebih dari keempat jenis lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud sebagai salah satu pilihan metode platform yang dipergunakan. Selanjutnya juga tidak akan ada perubahan soal perizinan (sebagaimana diatur dalam 33 sampai dengan 34 UU Penyiaran), sebab sebagai penyelenggara sistem elektronik, rezim perizinannya tunduk pada UU ITE dan sebagai telecommunication service operator/provider rezim perizinannya tunduk pada UU Telekomunikasi. Pemaknaan legislasi dimaksud dalam tabel berikut: NORMA UU PENYIARAN PENYIARAN KONVENSIONAL PENYIARAN INTERNET Subyek Hukum Lembaga Penyiaran Publik Lembaga Penyiaran Swasta Lembaga Penyiaran Komunitas Lembaga Penyiaran Berlangganan Bila dimuat pemaknaan legislasi, bisa saja masuk ke salah satu atau lebih dari keempat jenis lembaga penyiaran sebagai pilihan metode platform yang dipergunakan dalam konvergensi jasa telekomunikasi khusus (penyiaran) dengan penyelenggara elektronik (layanan aplikasi dan layanan konten) melalui internet Perbuatan Hukum Penyiaran Radio dan Televisi Bila dimuat pemaknaan legislasi maka tetap perbuatan hukumnya adalah penyiaran Radio dan Televisi melalui platform internet Regulator Konten Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah (Kemkominfo) Bila dimuat pemaknaan legislasi maka tetap regulator konten adalah KPI dan Pemerintah (Kemkominfo) Konten Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (selanjutnya disebut “P3SPS”) dalam membuat konten siaran Bila dimuat pemaknaan legislasi maka P3SPS tetap berlaku, termasuk swa-regulasi penyelenggara platform aplikasi- layanan konten siaran, dan etika warganet untuk penyiaran internet 45 NORMA UU PENYIARAN PENYIARAN KONVENSIONAL PENYIARAN INTERNET Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah (Kemkominfo) Bila dimuat pemaknaan legislasi maka KPI dan Pemerintah (Kemkominfo) tetap memiliki kewenangan perizinan penyiaran internet Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah (Kemkominfo) Bila dimuat pemaknaan legislasi maka apabila penyelenggara siaran internet melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh KPI, yang selanjutnya berdasarkan permintaan KPI maka Pemerintah (Kemkominfo) melakukan pencegahan dan/atau pemutusan akses penyiaran internetnya 90. Bahwa perlu ditegaskan kembali ranah pengaturan dalam UU penyiaran hanya terkait dengan konten siaran, sementara untuk yang lainnya menggunakan pendekatan hukum konvergensi tunduk pada UU ITE dan UU Telekomunikasi. Dalam bukunya “Code and Other Laws of Cyberspace” (2000), Lawrence Lessig menyebutkan soal regulabilitas (regulability) di cyberspace/ruang-maya. Regulabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku hingga ranah yang sepatutnya. Dalam konteks internet, regulabilitas berarti kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku warga negara di internet. Untuk dapat mengatur dengan baik, menurut Lessig, harus diketahui (1) siapa yang diatur, (2) di mana mereka, dan (3) apa yang mereka lakukan. Dalam konteks ini, UU Penyiaran hanya menjangkau bagian ketiga yaitu terkait dengan apa yang dilakukan dalam hal ini adalah memproduksi konten-konten siaran. Pembinaan dan pengawasan terhadap konten siaran inilah yang menjadi ranah pengaturan UU Penyiaran terhadap penyelenggara penyiaran menggunakan internet; 91. Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan bahwa walaupun terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik secara umum telah diatur dalam UU ITE, tetapi khusus untuk konten siaran, pengaturan dalam UU ITE belum cukup memadai dengan sejumlah alasan sebagai berikut: pertama, UU ITE hanya mengatur sebatas pada penyelenggaraan sistem elektronik dan belum 46 menjangkau pada aktivitas penyiaran dan konten siaran. Sehingga tentu tidak bisa menggunakan rezim UU ITE untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas penyiaran dan konten siaran. Kedua, UU ITE merupakan instrumen hukum pidana, sehingga kurang tepat apabila digunakan sebagai sarana kontrol terhadap aktivitas penyiaran dan konten siaran. Mengingat instrumen hukum pidana merupakan ultimum remidium/sarana pamungkas. Ketiga, pengaturan di bidang penyiaran tidak hanya mencakup aspek represif (penindakan) tetapi yang lebih penting adalah aspek preventif (pencegahan), sementara di UU ITE hanya mengakomodir aspek represifnya saja; 92. Fungsi-fungsi penyiaran yang berbasis internet menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena konten “Lembaga” penyiaran yang berbasis internet tidak bisa diawasi secara preventif (pencegahan), sehingga tidak hanya merugikan Pemohon namun sangat merugikan negara dan bangsa dan terutama merugikan masyarakat kalau kontennya tidak bisa diatur. Pemaknaan legislasi terhadap penyiaran melalui internet merupakan implementasi fungsi Stabilitatif bahwa hukum berfungsi sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam kemajuan teknologi; 93. Para penyedia penyiaran melalui internet juga melakukan kegiatan pengumpulan data (data collecting); penelisikan data (data crawling); dan analisis perilaku interaksi data (data behavior analyzing) dari publik yang kemudian dimonetisasi oleh penyedia penyiaran internet menjadi keuntungan korporasi dan daya tarik bagi investor. Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen pada tanggal 16 Agustus 2019, menegaskan bahwa Indonesia harus siap dalam menghadapi kolonialisme digital (Data as New Oil) bahwa “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak", karenanya menurut Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus mewujudkan kedaulatan data (data sovereignty). Setiap hak warga negara harus dilindungi oleh legislasi dalam adaptasi kebiasaan baru (New Normal) sebagai amanat kedaulatan virtual. 47 D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “… dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, sehingga Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) selengkapnya berbunyi: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). 48 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Akta No. 3 tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04086.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta Selatan; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0322870 tanggal 29 Agustus 2019; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi E-KTP David Fernando Audy; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi E-KTP Rafael Utomo; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Akta No. 101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-705HT01.01TH88 tanggal 30 Januari 1988; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0148420 tanggal 17 Maret 2020; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Anggaran Dasar sesuai Akta No. 93 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 84 tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Passport Jarod Suwahjo; 49 15. Bukti P- 15 : Fotokopi E-KTP Dini Aryanti Putri; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Laporan Tahunan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2018; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Berita Online: Ini Alasan KPI Ngotot Awasi Tayangan Youtube Hingga Netflix (lihat dalam https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot- awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix/full&view=ok, terkahir diakses tanggal 25 Februari 2020; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Berita Online: Kominfo UU Penyiaran Saat Ini Belum Akomodasi KPI Awasi Media Baru (Lihat dalam https://palembang.kompas.com/read/2 019/08/12/101317910/kominfo-uu-penyiaran-saat-ini- belum-akomodasi- kpi-awasi-media-baru, terakhir diakses tanggal 25 Februari 2020); 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Berita Online: Polemik KPI Wacanakan Awasi Netflix dan Youtube Hingga Muncul Petisi (Lihat dalam https://entertainment.kompas.com/rea d/2019/08/15/092732610/polemik- kpi-wacanakan-awasi- netflix-dan-youtube-hingga-muncul-petisi?page=all, diakses terkahir tanggal 25 Februari 2020); 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top); 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Laporan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII): Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018; 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Jarod Suwahjo yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta tertanggal 28 Agustus 2019; 24. Bukti P- 23A : Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Jarod Suwahjo yang dikeluarkan oleh Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tertanggal 28 Agustus 2019; 25. Bukti P- 23B : Fotokopi NPWP atas nama Jarod Suwahjo; 26. Bukti P- 24 : Fotokopi Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. KEP 107728/PPTKA/PTA/NOTIF/2019 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama Jarod Suwahjo tertanggal 15 Agustus 2019; 50 Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Iswandi Syahputra dan Danrivanto Budhijanto, yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 28 September 2020 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Iswandi Syahputra Pendahuluan Ada empat entitas penting yang terpisah tapi saling terkait dan berhubungan dengan layanan Over-The-Top (OTT), yaitu: pertama penyedia konten, kedua konten itu sendiri, ketiga, operator dan keempat adalah publik sebagai pengguna konten. Hubungan keempat entitas tersebut cukup pelik karena menyangkut berbagai sektor seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, identitas bangsa bahkan ketahanan nasional. Misalnya, film yang memuat usur pornografi, sadisme atau radikalisme sebagai konten dalam layanan OTT yang masuk dan dinikmati oleh publik Indonesia secara mudah karena dapat diakses melalui internet. Konten tersebut dapat diakses secara mudah dan murah dapat mempercepat rusaknya karakter bangsa, memunculkan kepanikan moral bahkan gangguan keamanan dan ketahanan negara. Dalam konteks berbeda, hal serupa juga terjadi pada film, hiburan atau konten video lainnya yang dapat diunduh dan diakses secara bebas oleh siapa saja yang ingin memilikinya. Berbagai konten video yang dapat diakses secara mudah dan murah dapat mempercepat kebangkrutan industri hiburan tanah air, seperti industri film dan musik (Putuhena dan Irwansyah, 2019). Karena itu, pelaku industri hiburan tanah air harus mendapat perlakuan yang adil dan terutama adalah warga Indonesia juga harus mendapat perlindungan dari negara bahkan negara sendiri harus melindungi kedaulatannya. Keadilan bagi pelaku industri dan perlindungan terhadap publik serta ketahanan negara 27. Bukti P- 25 : Fotokopi Lampiran SK No. KEP 02571/PPTKA/PTA//2019 tentang Penetapan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) PT. Media Nusantara Citra, Tbk No. 02571 tertanggal 23 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 51 menjadi poin penting yang harus mendapat perhatian serius dari negara dalam relasi empat entitas tersebut. Namun dalam konteks ini, Ahli akan fokus pada perlindungan publik dari semua konten negatif pada era media baru, khususnya video yang disebar melalui layanan OTT kategori VOD (Video on Demand). Itu sebabnya dalam relasi tersebut, Ahli memilih menggunakan istilah publik bukan konsumen untuk memberi penekanan pentingnya publik mendapat perlindungan dalam berbagai relasi yang pelik tersebut. Dengan latar belakang tersebut, Ahli memberi kesaksian Ahli sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Komunikasi pada sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia ini dengan judul: Konten OTT di Indonesia: Mengatur yang Tidak Diatur untuk Melindungi Publik dalam Konteks Media Baru. Ahli berpendapat, jika konten video OTT yang berkembang cepat dan pesat dalam konteks media baru tersebut tidak diatur dan diawasi, tujuan penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia tidak akan tercapai. Hal ini menekankan pentingnya intervensi negara secara terukur dan teratur, terutama dalam melindungi publik. Memahami OTT dalam Perspektif Konten Siaran dan Konteks Penyiaran International Telecommunication Union (ITU) mendefinisikan layanan OTT sebagai a service or application which is provided to a user over the internet” (layanan atau aplikasi yang disediakan untuk pengguna melalui internet) (Global Partner Digital, 2017). Sedangkan Urgelles (2017) memahami OTT sebagai konten audio visual yang dikirimkan di atas tipe penerima TV eksisting seperti TV kabel, antena parabola atau set top box. Sementara The European Parliament and the Council of the European Union (2010) memahami OTT sebagai layanan media audio visual non-linier (atau on-demand) atau cukup Video-On-Demand atau VOD. Selanjutnya Audiovisual Media Services Directive dari Eropa mendefenisikan layanan media audiovisual non-linier (atau VOD) sebagai layanan media audio visual yang disediakan oleh penyedia layanan media 52 untuk melihat program pada saat yang dipilih oleh pengguna dan atas permintaan individu berdasarkan katalog program yang dipilih oleh penyedia layanan media. Sedangkan International Telecommunication Union (ITU) mendefinisikan VOD sebagai layanan di mana pengguna akhir dapat, sesuai permintaan, memilih dan melihat konten video dan di mana pengguna akhir dapat mengontrol urutan temporal di mana konten video dilihat (ITU, 2010 dalam Park dan Kwon, 2019). Dari berbagai pemahaman tersebut dapat diambil pengertian penting bahwa layanan OTT berbasis internet, konten OTT adalah audiovisual, OTT bersifat non linear atau on demand atau video on demand (VOD). Pembatasan pemahaman ini penting Ahli ajukan karena OTT memang memiliki beberapa jenis seperti diungkap oleh Jayakar dan Park (2014). Aplikasi dan layanan yang termasuk ke dalam OTT service pada era media baru adalah: ▪ Aplikasi untuk chatting atau instant messaging. Contohnya seperti Whatsapp, Wechat, dan Facebook Messenger. ▪ Layanan video streaming, seperti Blip, Netflix, Amazon Prime, Vevo, dan Hulu. ▪ Layanan video calling dan video chatting. Skype, Google Hangout, dan Facetime merupakan contoh aplikasi dan layanan yang termasuk kedalam kategori ini. ▪ Layanan video game streaming. Layanan jenis ini masih baru dan terus berkembang, dengan layanan Twitch sebagai contoh nyata. Namun demikian, dalam perspektif konten siaran pada konteks industri penyiaran, OTT adalah konten dalam bentuk audio visual yang disebarluaskan melalui internet dan diterima berdasarkan prinsip video on demand (VOD). Artinya, penerima konten yang menentukan kapan, dimana dan konten video apa yang akan diaksesnya. Pemahaman ini menegaskan bahwa OTT berada dalam konteks penyiaran, karena itu Ahli berpendapat OTT dalam pengertian ini adalah bagian dari konten siaran. Apakah konten OTT sama dengan konten TV? Budzinski dan Lindstädt (2018) menjelaskan tiga karakteristik OTT yang dibedakan dari TV yang ada (eksisting) saat ini. Pertama, OTT menurunkan biaya distribusi dan menciptakan lingkungan di mana pembuat konten kecil dapat menjangkau 53 pemirsa melalui platform online. Misalnya YouTube atau Vlog dengan cara proses dan aktivitas yang lebih mudah dan sederhana. Kedua, OTT membuat penyedia konten online bisa mendapatkan masukan dari penonton secara real time. Misalnya komentar, ulasan, rating, suka, dan sebagainya. Ketiga, OTT memfasilitasi penggunaan perangkat seluler untuk menonton konten VOD. Perbedaan karakteristik konten OTT dan TV karena perbedaan teknologi yang digunakan kemudian membentuk kultur interaksi pengguna dan pembuat konten yang juga berbeda. Sehngga layanan OTT memiliki karakter hibrid karena menggabungkan mode konsumsi pasif televisi dan web pilihan konsumen aktif. Yang terakhir, pada kenyataannya, telah menciptakan permintaan yang sangat besar untuk layanan tersebut (Tryon, 2011). Karena itu pula, pemahaman OTT seperti dijelaskan sebelumnya dapat masuk dalam kategori aktivitas penyiaran. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa: Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Artinya, jika menggunakan pemahaman OTT dan siaran seperti dijelaskan sebelumnya, aktivitas menyebarluaskan konten OTT merupakan aktivitas penyiaran. Dan faktanya beberapa platform media baru seperti Facebook, Instagram atau Youtube menggunakan istilah ‘siaran’ bagi penggunanya yang akan menyiarkan langsung sebuah konten VOD. Konten OTT dalam Kultur Media Baru Mengacu pada riset Valentine (2018), publik di Indonesia membutuhkan regulasi terkait layanan Over The Top (OTT). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa opsi terbaik tentang regulasi terkait layanan OTT di Indonesia dengan memajukan perkembangan layanan OTT lokal. Sementara untuk layanan OTT asing perlu dilakukan pendekatan dengan membuat perwakilan di Indonesia dan memiliki Badan Usaha Tetap (BUT). Dengan BUT penyedia layanan OTT asing dapat merestribusikan pajak kepada Pemerintah Indonesia. Kendati perspektif ekonomi dan industri kreatif tersebut penting dalam perkembangan siaran berbasis layanan OTT, namun Ahli berpendapat publik 54 juga merupakan hal lain yang lebih penting untuk dilindungi oleh negara. Sebab, menurut Ahli, salah satu sumber pembentukan karakter bangsa adalah nilai-nilai luhur dalam Pancasila, ajaran agama dan norma sosial yang diyakini publik dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Ahli berpendapat, pada era media baru saat ini, nilai luhur pembentuk karakter bangsa tersebut dapat luntur dan meleleh karena dirongrong dari dalam, diam-diam masuk ke dalam pikiran publik melalui berbagai konten negatif siaran layanan OTT berbasis internet. Karena itu, salah satu perhatian terbesar para regulator konten, baik televisi atau film adalah pengaruhnya bagi publik. Terutama konten asing yang dianggap memiliki perbedaan budaya, sistem sosial, nilai hidup atau karakter bangsa (Heda, t.t.). Dalam konteks Indonesia, ini menjadi sangat penting sebab hingga saat ini Indonesia belum memiliki lembaga yang khusus mengawasi konten internet, terutama konten VOD yang marak disiarkan melalui layanan OTT. Padahal aktivitas komunikasi berbasis internet dapat mengakomodasi sifat agresif, progresif dan impresif dari media baru. Ini merupakan era beralihnya komunikasi massa atau media massa ke era komunikasi interaksi berbasis internet atau media baru (Khang, Ki dan Ye, 2012). Istilah media baru sendiri sering dihadapkan pada media tradisional sebagai media yang tidak baru. McQuail (2001) mencatat perbedaan paling mencolok antar media baru dan media tradisional adalah tingkat interaktif pengguna media, respon pengguna terhadap pengirim konten, dan tingkat kebebasan penggunaan media. Oleh sebab itu, media baru telah muncul sejak 50 tahun lalu. Namun istilah media baru muncul kemudian sebagai nama untuk menandai sebuah fenomena penemuan baru teknologi komunikasi dan dampak dari penggunaan media tersebut. Pada awalnya, semua media adalah media baru (Gitelman, 2006; Gitelman dan Pingree, 2003; Zielinski, 2009). Oleh sebab itu pula, ‘media baru’ merupakan konsep yang relatif. Dalam 30 tahun ke depan, dapat saja media baru saat ini disebut sebagai media lama, kuno atau tradisional. Demikian juga dengan layanan OTT, pada masa depan dapat saja menjadi usang karena ada temuan teknologi baru yang terbarukan. Uraian tersebut menjelaskan bahwa pemahaman tentang media baru ditentukan bagaimana konten diproduksi, didistribusi dan relasi antara 55 produsen dan konsumen. Awalnya, produsen adalah mereka yang menemukan, memproduksi dan mendistribusikan perangkat komunikasi atau komunikasi antar warga. Sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan perangkat komunikasi tersebut untuk menyebar pesan atau saling bertukar informasi. Berikutnya seiring dengan perubahan relasi komunikasi dan meledaknya informasi dan berbagai konten sebagai dampak dari kemajuan teknologi, pengertian produsen dan konsumen tidak lagi merujuk pada perangkat teknologi komunikasi, tetapi pada jenis informasi atau konten yang dipertukarkan. Produsen adalah mereka yang memproduksi konten, sedangkan konsumen adalah mereka yang mekonsumsi konten. Namun saat ini, realitas tersebut meleleh, luluh lantak tak jelas ujung pangkal. Sudah tidak dapat dibedakan lagi siapa produsen konten, siapa distributor konten dan siapa konsumen konten. Realitas yang berantakan tersebut disebabkan karena karakteristik media baru memungkinkan setiap penggunanya tidak saja mekonsumsi konten, tetapi juga memproduksi konten sekaligus mendistribusikan konten. Karakteristik baru ini memungkinkan siapa saja yang aktif di media sosial dapat masuk dan terlibat menjadi konsumen, produsen sekaligus distributor informasi (Weeks dan Holbert, 2013). Sehingga kehadiran media baru berbasis internet saat ini telah menghasilkan efek budaya yang luas, sulit di prediksi, dan mengganggu, serta mengubah dinamika hubungan manusia (Davey, et al, 2010). Partisipasi dan inter aktivitas antar warga pada era media baru menjadi kata kunci dalam perubahan tersebut, dan konten menjadi substansi bagaimana interaksi tersebut harus berjalan dengan adil dan melindungi kelompok warga yang harus dilindungi oleh negara. Lavinson (2014) menjelaskan lingkup media baru tersebut sebagai new new media, yaitu suatu informasi atau konten tentang apa saja dalam bentuk apa saja dapat didistribusikan lebih cepat dan luas, yang mungkin mengarah pada bentuk-bentuk masyarakat baru, cara hidup baru dan struktur kekuatan baru dalam masyarakat. Sehingga dalam kehidupan media baru saat ini, kekuatan daya tahan suatu negara dan politik sering diadu, diuji dan dipertentangkan di media baru oleh masyarakat (Fuchs dan Trottier, 2015). Layanan OTT menjadi bukti paling nyata bagaimana negara ditempatkan pada 56 dilema menghadapi berbagai dampak dari hadirnya media baru tersebut. Kehadiran negara seperti sedang diuji menghadapi OTT dalam pengertiannya yang paling luas. Dalam hal ini, Ahli berpendapat bahwa pada prinsipnya seluruh aktivitas apapun berbasis internet atau media baru adalah mutlak untuk diatur. Namun pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi yang merupakan hak dasar mereka sebagai manusia. Peraturan tentunya untuk melindungi warga Indonesia, terutama melindungi negara (dari berbagai ancaman terutama pengrusakan karakter) dari berbagai konten negatif di internet atau media baru. Aktivitas layanan OTT tanpa aturan yang jelas dan komprehensif akan berkembang dan mengarah pada visi demokrasi liberal (Jiang, 2013). Sebab, pemanfaatan internet tanpa dukungan peraturan serta dukungan sosial dan dampak yang diakibatkannya mendeskripsikan pada visi demokrasi liberal tersebut (Bessiere, et.al., 2008). Visi demokrasi liberal tersebut misalnya dapat dilihat dan diakses dengan mudah oleh siapa saja di internet dalam berbagai konten tayangan video porno. Dengan logika dan disiplin berpikir algoritma, setiap orang cukup hanya menemukan kata kunci dari apa yang ingin dicarinya di internet. Kemudian dicari di internet, maka di internet dia akan menemukan apa yang dicari tersebut. Maka siapa saja, kapan saja dan di mana saja yang dapat mengakses internet dapat menonton konten film porno secara gratis yang di sebar melalui berbagai situs seperti: https://waktu21.com/semi/ https://cinemamovie28.com/category/semi/ http://drakor.icu/film-semi/ https://cinemaday.org/film-semi/ https://layarkaca21.cafe/genre/film-semi/ http://cnnxxi.com/category/film-semi/ Selain pornografi, berbagai konten yang disebar juga memuat tayangan kekerasan, mengabaikan nilai-nilai agama, dan martabat manusia Indonesia berdasarkan Pancasila. Setiap orang memiliki akses ke internet dapat menonton atau mengunduh dan menyimpannya secara gratis bahkan menyebarluaskannya. Berbagai konten negatif lainnya juga dapat menstimulasi 57 penontonnya untuk meniru apa yang mereka tonton. Sejumlah media melaporkan, sadisme yang dilakukan oleh gadis remaja berusia 15 tahun di Jakarta yang membunuh seorang anak karena terinspirasi film horor Slender Man dan film Chucky (Mabruroh, 2020; Nana, 2020). Sementara Kompas dan CNN melaporkan sepasang kekasih di Jakarta mengaku belajar dari Youtube untuk melakukan mutilasi terhadap korbannya (Bustomi, 2020; CNN Indonesia, 2020). Tidak hanya konten pornografi dan sadisme, konten tersebut juga dapat dijadikan sumber pelajaran bagi pelaku terorisme. Riset yang dilakukan Sarinastiti dan Vardhani (2018) melaporkan berbagai saluran media baru seperti Youtube digunakan oleh jaringan terorisme global untuk menyebarluaskan pengaruh mereka. Karena itu, konten berbasis VOD ini ingin Ahli jadikan perspektif atau pendekatan yang Ahli gunakan untuk melihat aktivitas layanan OTT dalam sistem penyiaran yang lebih luas. Sebab, dalam kultur media baru, Content is King (Graham, et.al, 2015; Robinson, 2017). Dalam perspektif ini, konten dapat menghasilkan uang jika tau bagaimana cara memproduksi atau mendapatkannya, memahami dan memanfaatkannya serta menjadi berharga setelah didistribusikan. Karena konten menjanjikan penghasilan, seringkali kemudian konten diproduksi dengan tidak mematuhi norma dan kaidah sosial, agama dan budaya serta didistribusi secara bebas hingga dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang harusnya dilindungi seperti anak-anak dan remaja sebagai mana diatur dalam pasal 36 ayat 3 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Memahami Penyiaran Saat Ini dan Pentingnya Negara Melindungi Publik Sejak tahun 1994 ketika "World News Now" dari ABC pertama kali disiarkan di internet, penyebaran konten multimedia telah berkembang di sepanjang jalur yang berbeda dan unik, menghasilkan dua metode distribusi konten yang umum digunakan di internet saat ini, yaitu Over-the-Top Television (OTT- TV) dan Internet Protocol Television (IPTV) (Blair, et.al., 2011). Peristiwa ini ingin Ahli rujuk sebagai dasar historis konten layanan OTT dapat dimasukkan dalam kategori konten siaran. Pada perkembangan selanjutnya, dengan semakin banyak konten video yang tersedia secara online berbasis internet, masa depan industri penyiaran lama yang dikenal sebagai televisi dan 58 radio semakin mengarah ke internet. Penggunaan layanan OTT untuk menyebarkan video ke banyak perangkat berkemampuan multimedia sekarang tersebar luas dan penggunaan sehari-hari semakin menjadi hal yang biasa. Sehingga siaran OTT saat ini menjadi arus utama dalam sistem distribusi konten baik berupa teks, audio, visual atau video. Keadaan saat ini membentuk perasaan umum bahwa industri penyiaran televisi dapat menggunakaan OTT sebagai tambahan layanan mereka dalam mengemas konten siaran. Dalam keadaan tersebut, mengacu pada Park dan Kwon (2019) pelaku bisnis besar OTT seperti Netflix, Amazon Prime, dan Hulu juga mengubah hubungan mereka dengan berbagai industri penyiaran seperti melalui merger atau akuisisi untuk mendapat pijakan hukum yang kuat. Beberapa perusahaan OTT telah berhasil masuk ke industri media penyiaran dan memicu perubahan drastis dalam struktur industri penyiaran. Kemunculan OTT sebagai fenomena terkini dalam penyiaran kemudian disebut Park dan Kwon (2019) sebagai “inovasi disruptif” terbaru mengikuti era digital di industri penyiaran. Hal serupa juga diungkapkan oleh Parcu dan Stasi (2014) bahwa internet memiliki efek yang disruptive, sehingga perusahaan penyiaran perlu mengadaptasi dan mengembangkan model bisnis, atau mengganti model bisnis mereka. Namun tidak seperti lembaga penyiaran yang ada, operator OTT memasok berbagai konten media kepada pemirsa dengan cara on demand menggunakan jaringan terbuka. Situasi saat ini secara garis besar menunjukkan platform distribusi konten berbasis internet masih terus berkembang. Pada beberapa sisi perkembangan tersebut mengarah pada kerja sama korporasi, namun pada sisi lain perkembangan tersebut mengisyaratkan persaingan. Dalam persaingan tersebut, baik sistem penyiaran konvensional dan siaran OTT dalam perspektif bisnis memiliki masalah yang sama, yaitu menyediakan konten gratis, mendapatkan iklan atau biaya layanan. Kendati memiliki masalah yang sama dalam perspektif bisnis, namun dalam perspektif kepentingan publik, konten yang diproduksi dan disebar oleh stasiun TV dan OTT mengalami perlakuan hukum yang berbeda. Konten produksi stasiun Televisi diawasi dengan sangat ketat oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) melalui penerapan Pedoman Prilaku Penyiaran/Standar Program Siaran (P3/SPS). Sementara konten OTT tidak 59 diawasi karena belum ada lembaga formal yang bertugas untuk mengawasi konten OTT. Sehingga, konten OTT seperti tidak tersentuh sama sekali oleh sistem penegakkan hukum Indonesia, padahal konten tersebut dapat tersebar di Indonesia. Terhadap hal tersebut Ahli berpendapat, persoalan pengawasan konten siaran OTT tersebut sebenarnya dapat diserahkan pada KPI. Pendapat ini Ahli sampaikan dengan argumen: 1. Konten OTT kategori audio visual non-linier (VOD, Video on Demand) adalah bagian dari siaran seperti yang Ahli jelaskan sebelumnya. 2. KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran (Pasal 7 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran). Kalimat “hal-hal mengenai penyiaran” tentu saja mengisyaratkan antisipasi regulasi terhadap seluruh dinamika dan perkembangan dalam industri konten siaran dan penyiaran yang berubah seperti saat ini. 3. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran (Pasal 7 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran). Kepentingan masyarakat (kepentingan publik, atau public interest) jelas berbeda dengan kepentingan media sebagai industri. Kepentingan publik, datang dari ide dan pengharapan publik yang menginginkan kebaikan publik (public good) (Syahputra 2018). 4. Dalam rangka mewujudkan kebaikan publik dalam konteks penyiaran tersebut, KPI mempunyai wewenang (Pasal 8 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran): a. Menetapkan standar program siaran; b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. 60 5. Dengan kewenangan tersebut KPI merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas untuk mengawasi konten OTT kategori VOD melalui penerapan P3/SPS. Sebagai lembaga negara yang sudah berdiri sejak tahun 2002, KPI telah memiliki kultur pengawasan yang baik dan struktur yang mapan terhadap pengawasan konten siaran. 6. Konten OTT masuk pada public domain. Walaupun muatannya bersifat privat (seperti konten bermuatan pornografi), namun saat muatan privat tersebut dapat diakses luas oleh publik, dia mengalami proses publikisasi hal yang bersifat privat (Syahputra, 2018). 7. Ada hubungan kausal antara perubahan media yang digunakan untuk menyebarkan konten audiovisual dan perubahan di masyarakat Pengaruh konten media baru terhadap masyarakat menjadi dasar pengaturan konten oleh negara. Tanpa pengawasan yang baik terhadap konten OTT kategori VOD tersebut, Ahli berpendapat hal ini dapat mengancam integrasi nasional, merusak watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Bahkan dalam skala paling halus tanpa adanya penerapan P3/SPS terhadap konten negatif OTT kategori VOD dapat menimbulkan moral panic. Cohen (1972) mendefinisikan moral panic sebagai kondisi atau episode tertentu dari individu atau kelompok orang yang muncul karena adanya ancaman terhadap nilai-nilai sosial dan agama sebagai modal ketertiban yang sebelumnya mereka yakini. Moral panic dapat muncul dalam kulur media, termasuk media baru berbasis internet seperti saat ini. Dalam konteks Indonesia, fenomena moral panic sebagai penyimpangan produksi konten yang didistribusikan melalui saluran media baru ini sering terjadi misalnya dalam kasus ‘prank sembako sampah’ yang diproduksi Youtuber Ferdian Paleka atau pembunuhan yang dilakukan remaja pada anak karena pengaruh film dan mutilasi yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Jakarta belajar dari siaran Youtube. Karena itu Ahli berpendapat, moral panic sebagai dampak konten negatif media dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan untuk mengawasi konten layanan OTT kategori VOD secara preventif. Publik harus mendapat perlindungan negara dari bahaya buruk konten negatif OTT kategori VOD. Terkait dengan hal tersebut, argumen bahwa publik sebagai user layanan OTT 61 berbasis VOD dapat mengakses konten karena berbayar sehingga menjadi bersifat privat, tidak lagi dapat diajukan sebab layanan OTT berbasis VOD saat ini mengarah bahkan sudah berada pada fase masif sebagai arus besar kebutuhan publik. Sama halnya dengan konten film yang ditayangkan melalui bioskop. Kendati publik harus bayar untuk dapat menonton film di bioskop, namun konten film yang tayang di bioskop tetap diawasi oleh Lembaga Sensor Film. Pengalaman sebagai Komisioner KPI Pusat Sebagai komisioner KPI Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2007- 2010 dan komisioner KPI Pusat periode 2010-2013, Ahli (kami) di KPI mengalami semacam dilema dalam menangani kasus siaran berbasis internet, terutama saat Ahli menjabat Komisioner KPI Pusat pada periode dimaksud. Sebab pada masa tersebut mulai muncul berbagai pertanyaan publik terhadap KPI tentang siaran di Youtube. Selain itu, terdapat stasiun TV yang dalam konten siarannya menyiarkan konten yang berasal dari Youtube. Bahkan hingga saat ini, masih ada beberapa stasiun TV yang menyiarkan konten yang berasal dari Youtube. Pada saat itu, kami di KPI beranggapan berbagai konten yang disebarluaskan melalui internet bukan menjadi kewenangan KPI karena Youtube tidak masuk dalam kategori lembaga penyiaran berbadan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam dalam pasal 16 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Legalitas lembaga penyiaran menjadi dasar untuk menentukan subjek pelaku penyiaran. Sehingga kami di KPI hanya dapat mengawasi konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berbadan hukum Indonesia. Pada saat stasiun TV dalam konten siarannya menyiarkan konten yang berasal dari Youtube, yang menjadi konsen kami di KPI saat itu adalah hak siarnya. Sebab, mengacu pada pasal 43 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan bahwa setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Siapa yang memiliki hak siar konten yang disebar melalui Youtube? Hal ini juga menjadi pembahasan dan diskusi yang tidak mudah, sebab Youtube sendiri penyedia saluran konten yang dapat diunduh secara gratis. Peliknya pembahasan ini berasal dari cepatnya perkembangan industri konten pada kultur pesatnya pertumbuhan media baru. Sementara regulasi penyiaran 62 tidak mudah untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi komunikasi yang distruptif tersebut, walaupun pada beberapa pasal memungkinkan untuk beradaptasi melalui penafsiran yang sah. Misalnya muatan pada pasal 1 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran atau muatan kalimat mengatur hal-hal mengenai penyiaran pada pasal 7 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan mempertimbangkan saat ini pemahaman layanan OTT kategori VOD tersebut adalah bagian dari konten siaran, dan pertumbuhan berbagai platform media baru yang memberikan layanan konten semakin pesat serta belum adanya pengawasan dari lembaga khusus yang maksimal terhadap konten OTT kategori VOD, juga dalam rangka (ini yang terpenting) melindungi kepentingan publik dari berbagai konten negatif kategori VOD, sekali lagi Ahli ingin menyampaikan pendapat bahwa, pengawasan konten siaran OTT kategori VOD tersebut dapat diserahkan pada KPI. Dengan menyerahkan pengawasan konten siaran OTT OTT kategori VOD pada KPI sebagai Lembaga Negara, akan memastikan negara hadir untuk melindungi warga negara dari tayangan negatif yang disebar melalui berbagai platform media baru berbasis internet saat ini. Melalui pengawasan tersebut, KPI menjadi lembaga yang dapat bertindak preventif untuk mencegah munculnya konten negatif. Tindakan preventif ini akan menciptakan iklim kreatif dari warga negara sebagai kreator konten dari pada tindakan represif. Terkait hal ini, Ahli berpendapat jika konten OTT kategori VOD diawasi melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tenang Informasi dan Transaksi Elektronik (kemudian diubah melalui Undang- undang nomor 19 tahun 2016), akan memunculkan ketidakjelasan siapa pihak yang mengawasi konten OTT kategori VOD. Sehingga pengawasan konten OTT kategori VOD dapat bersifat represif. Sebaliknya, dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPI berdasarkan UU Penyiaran, langkah pengawasan konten OTT kategori VOD merupakan langkah preventif. Dengan langkah preventif ini, para Youtuber dan netizen lain yang biasa memproduksi konten kreatif akan semakin terdorong memproduksi konten positif untuk kebaikan publik. Sehingga tidak muncul lagi konten bermuatan prank, seperti yang dilakukan Ferdian Paleka dalam kasus 63 ‘Sembako Sampah’ (Aida, 2020), sadisme yang dilakukan oleh gadis remaja berusia 15 tahun di Jakarta yang membunuh seorang anak karena terinspirasi film horor Slender Man dan film Chucky (Mabruroh, 2020; Nana, 2020) atau kasus sepasang kekasih di Jakarta yang mengaku belajar dari Youtube untuk melakukan mutilasi terhadap korbannya (Bustomi, 2020; CNN Indonesia, 2020). Selain itu, yang juga sangat penting adalah pengawasan tersebut juga merupakan perwujudan tegaknya keadilan dalam sistem penyiaran antara konten pada media konvensional dan konten pada media baru. Layanan OTT pada Beberapa Negara Pengalaman beberapa negara setiap otoritas berbeda-beda dalam memberlakukan siaran OTT. Amerika Serikat mengarahkan regulasinya pada net neutrality agar dapat segera diimplementasikan sehingga operator telekomunikasi dapat memperlakukan layanan OTT secara fair. Mekanisme ini cenderung berorientasi pada memberi perlakuan yang adil terhadap pemain konten siaran yang berbeda. Lain halnya dengan Cina yang menekankan pengendalian yang ketat oleh pemerintah terhadap semua koneksi jaringan internet. Sehingga berakibat pada beberapa layanan dan aplikasi OTT non- domestik yang di blokir penggunaannya (Panday, 2017). Berbagai negara lain juga saat ini sedang berupaya mengatur berbagai konten OTT pada sejumlah platform online pada era media baru. Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (National Broadcasting and Telecommunications Commission/NBTC) Thailand misalnya, berkomitmen untuk menciptakan "lapangan bermain yang setara" antara penyedia layanan OTT dan industri penyiaran dan telekomunikasi tradisional. Mengacu Panday (2017), pada April 2017 NBTC Thailand menyarankan biaya bandwidth untuk penyedia konten OTT. Selain itu, penyedia konten OTT juga diatur dalam kerangka lisensi operasi, dikenai pajak atas transaksi yang dilakukan sehingga membuat mereka bertanggung jawab atas konten yang disebarkan. Selanjutnya pada Juli 2017 pemerintah Thailand mengeluarkan ultimatum kepada layanan OTT untuk mendaftar ke regulator telekomunikasi nasional atau menghadapi sanksi seperti larangan iklan pada setiap konten yang disebarkan. Namun demikian, regulator di Thailand juga sedang menjajaki regulasi yang mengatur konten OTT "berbasis keluhan". Untuk keperluan 64 tersebut otoritas Thailand telah menyiapkan daftar kontrol dari 100 perusahaan pembuat konten yang diwajibkan untuk mendirikan kantor lokal dan terdaftar sebagai entitas bisnis di Thailand. Dalam kasus yang dialami Thailand tersebut Ahli menilai, ada kecenderungan otoritas di Thailand ingin menciptakan "level playing field". Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan regulator agar lebih mudah mengawasi konten yang disiarkan OTT yang cenderung sulit untuk diatur tanpa menunggu aduan pelanggaran siaran atau perintah pengadilan. Sedangkan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Uruguay, Kosta Rika, Kolombia, Argentina, dan Brasil sedang mempertimbangkan perubahan regulasi untuk memungkinkan pengenaan pajak bagi penyedia OTT. Di Argentina, otoritas pemerintah mengeluarkan seperangkat prinsip regulasi yang menimbulkan kewajiban untuk mendaftar bagi penyedia OTT. Pengalaman India Secara khusus, Ahli ingin merujuk pada pengalaman India dalam menghadapi layanan OTT. Pengalaman India Ahli ajukan karena lanskap media di India sangat dinamis dan memiliki karakteristik media dan masyarakat yang dekat dengan Indonesia. India memiliki populasi agama, status ekonomi dan bahasa daerah yang beragam seperti Indonesia. Karena itu masalah konten selalu menjadi hal penting di India. Pemerintah di India telah dikenal atas upayanya di masa lalu untuk menyensor konten atas dasar moralitas publik, harmoni komunal atau kebutuhan untuk melindungi sejarah, di antara berbagai alasan lainnya (Sarkar, 2009). Untuk menilai konten televisi, pemerintah India menunjuk Komite Chanda untuk menyusun pedoman untuk sektor penyiaran (Shitak, 2011). Namun, revolusi media baru saat ini telah menyebabkan kekosongan kebijakan. India saat ini tidak memiliki pedoman atau kebijakan untuk regulasi konten pada layanan OTT, kekosongan regulasi yang menyebabkan keluhan di pengadilan (Heda, t.t.) Layanan video OTT pertama di India adalah BigFliX yang diluncurkan oleh Reliance Entertainment pada tahun 2008. Delapan tahun kemudian, Netflix dan Amazon milik AS mulai beroperasi di India. Sementara itu, banyak lembaga penyiaran tradisional juga memulai layanan OTT mereka sendiri. Dalam salah satu kasus pertama terkait rilis konten yang disensor secara 65 online, pengadilan memerintahkan Kementerian Informasi dan Penyiaran (Ministry of Information and Broadcasting/MIB) untuk merancang kebijakan untuk mengatur konten yang disensor di media lain, tetapi tidak online (justru karena kurangnya kerangka regulasi) (Heda, t.t.). Pada tahun 2015, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) merilis makalah konsultasi tentang regulasi layanan OTT, tetapi tidak ada konsensus tentang kerangka regulasi yang dicapai hingga September 2019 (TRAI, 2018). Legislatif pada tahun 2019 sedang mengerjakan amandemen Undang-undang Sinematograf 1952, untuk meningkatkan kerangka peraturan yang ada untuk bioskop dan untuk mengusulkan standar baru untuk regulasi konten yang muncul ada era media baru. Namun hingga saat ini, kerangka regulasi konten tersebut belum selesai. Akibat kevakuman kebijakan tersebut, masyarakat beralih ke lembaga peradilan ketika memiliki kekhawatiran terkait konten vulgar di media online. Kekhawatiran serupa muncul di India pada tahun lalu karena penayangan layanan streaming video OTT terus meningkat (Heda, t.t.). Litigasi kepentingan publik terhadap layanan OTT termasuk Netflix, Amazon Prime, dan Hotstar diajukan pada tahun 2019 ke Mahkamah Agung oleh Justice Rights Foundation, yang menyatakan tanpa kebijakan atau hukum apa pun yang mengatur konten online, konten seksual eksplisit dan vulgar adalah dapat diakses secara luas secara online. Yayasan tersebut merujuk pada acara-acara seperti "Scared Games", "Vikings" dan "Game of Thrones". Pemohon menyatakan bahwa platform ini digerakkan oleh keuntungan dan tidak mempertimbangkan kepekaan budaya dan tatanan moral yang lazim di masyarakat. Konsultasi publik tentang regulasi OTT yang diajukan oleh TRAI dan sedang berlangsung hingga saat ini. Namun menurut Heda, sikap pemerintah India dalam regulasi konten cenderung mengarah pada regulasi konten baru yang akan mengandalkan model regulasi yang ada sebelumnya (Heda, t.t.). Penutup Melindungi publik dari konten negatif yang disebar melalui internet dan dapat diakses lewat layanan OTT merupakan mandatori. Sebab, Indonesia sebagai negara berbentuk republik harus menempatkan publik sebagai elemen terpenting dalam berbagai sektor kehidupan. Saat ini, ketika konten negatif 66 yang disebar melalui internet dan dapat diakses lewat layanan OTT (terutama jenis VOD) sudah semakin mencemaskan, negara seharusnya hadir memberi perlindungan pada publik. KPI merupakan lembaga negara yang dapat dimaksimalkan fungsinya dalam melakukan pengawasan konten VOD yang disebar melalui internet. Pengalaman KPI dalam mengawasi isi siaran media televisi dan kemapanan sistem dalam menegakkan P3/SPS merupakan modal yang sangat mahal yang dapat digunakan untuk fungsi pengawasan tersebut. Karena itu perdebatan apakah KPI berwenang atau tidak mengawasi konten layanan OTT dapat dihentikan dengan mengalihkan orientasi pada konten VOD dalam layanan OTT sebagai area virtual yang belum diatur atau belum diawasi dengan baik oleh negara. Sejalan dengan itu, perdebatan tentang apakah VOD dalam layanan OTT termasuk kategori siaran atau bukan, juga dapat diakhiri. 2. Danrivanto Budhijanto A. Fungsi Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Pelindungan Konten & Penyiaran melalui Internet di Indonesia Adaptasi Kebiasaan Baru-AKB (New Normal atau Next Normal) dengan revolusi teknologi dan informasi media penyiaran di Indonesia. Istilah New Normal atau normalitas baru atau kelaziman baru menjadi wacana baru untuk menggambarkan situasi penuh kebiasaan-kebiasaan dan budaya baru yang muncul akibat dampak krisis Pandemi Covid-19. New Normal secara teoritikal didefinisikan sebagai “let quintessential human experiences into our definition of normal, we could begin to create a way of speaking and practical strategies, tactics and plans that returned the tasks of living to those embroiled in living.” Situasi dimaksud merupakan “jalan tengah” yang mau tidak mau harus dijalani umat manusia, setidaknya sampai ditemukan penawar ampuh (vaksin dan obat) untuk Covid-19. Teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi merupakan tulang punggung utama bagi umat manusia untuk menjalani New Normal yang aman dengan cara tetap produktif. Peradaban normalitas baru itu berpotensi atau bahkan telah menjelma menjadi platform 67 kolonialisme digital yang mengancam kedaulatan virtual suatu negara dan bangsa. Situasi ini ditandai oleh begitu masifnya aplikasi aplikasi film/video streaming berlangganan seperti Netflix serta aplikasi “televisi” streaming media sosial melalui internet seperti YouTube juga FaceBook TV dan Instagram TV yang banyak digunakan oleh individu, komunitas, korporasi, dan institusi yang melesat luar biasa seiring dengan Pandemi sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini: Pandemi COVID-19 juga telah membentuk peradaban normalitas baru dengan karakter personal, proporsional, dan virtual. Kemudahan dan kenyamanan dalam personalisasi atas aplikasi membuatnya menjadi pandemi virtual di masyarakat. Aspek-aspek ini akan menjadi penentu pemenang kolonialisme digital. Namun, ternyata kebijakan dan legislasi tidak berlaku dengan proporsional bagi para penyedia aplikasi layanan film/video virtual asing seperti Netflix, YouTube, IG TV. Beralasan sebagai penyedia layanan over-the-top yang melalui internet adalah justifikasi pamungkas untuk imunitas pematuhan legislasi penyiaran, film, periklanan di Indonesia. Klaus Schwab yang juga pendiri World Economic Forum (WEF) mempercayai bahwa era Revolusi Industri 4.0 dibangun di sekitar “cyber- physical systems” dengan tanpa batasan fisikal, digital dan biologikal. Kita dihadapkan tantangan etika baru dan perlunya penyesuaian norma legislasi terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru. Kebijakan dan legislasi eksisting pada kenyataannya belum berlaku dengan proporsional bagi para 68 penyedia aplikasi layanan film/video virtual asing dan media sosial terutama pematuhan legislasi penyiaran, film, periklanan di Indonesia. Para penyedia aplikasi layanan film/video virtual asing dan media sosial juga melakukan kegiatan pengumpulan data (data collecting); penelisikan data (data crawling); dan analisis perilaku interaksi data (data behavior analyzing) dari publik Indonesia. Data pribadi dari pengguna aplikasinya kemudian dimonetisasi menjadi keuntungan korporasi dan daya tarik bagi investor. Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen pada tanggal 16 Agustus 2019, menegaskan bahwa Indonesia harus siap dalam menghadapi kolonialisme digital (Data as New Oil) dengan artikulasi yang sangat bernas bahwa “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak", karenanya menurut Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus mewujudkan kedaulatan data (data sovereignty). Setiap hak warga negara harus dilindungi oleh legislasi dalam adaptasi kebiasaan baru sebagai amanat kedaulatan virtual. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah infrastrukur pemulihan ekonomi dan sosial, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan personal dengan berbasis virtual. Filsuf teoritikus Cicero memberikan maxim hukum Romawi yang tetap relevan pada perkembangan teknologi informasi yaitu “ubi societas ibi jus” bahwa masyarakat membentuk hukumnya. Sehingga masyarakat yang berinteraksi dinamis secara teknologis di ekosistem dan industri penyiaran ipso facto membentuk rezim hukum yang sui generis yaitu Hukum Penyiaran. Instrumen yang dapat mengantisipasi permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi adalah sistem hukum, bukan teknologinya itu sendiri. Gregory N. Mandel memberikan ketegasan hal dimaksud sebelum membahas uraian pemikirannya dalam “History Lessons for a General Theory of Law and Technology” yaitu: “The marvels of technological advance are not always risk- free. Such risks and perceived risks often create new issues and disputes to which the legal system must respond.” Bertambah pentingnya peranan teknologi di zaman modern ini bagi kehidupan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan 69 lingkungan hidupnya menyebabkan bahwa faktor-faktor ini pun tidak dapat diabaikan. Kesemuanya ini berarti bahwa proses pembentukan undang- undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (relevan) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang- undang itu, apabila perundang-undangan itu hendak merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. Efektifnya produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Karenanya pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatau perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan sebagaimana narasi tabeli berikut ini: Terminologi Teoritikal Artikulasi Teknis Legislasi Hukum Media 1.0 Lex Media Informatica Media Cetak, Publikasi Jurnalistik Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Hukum Media 2.0 Lex Televisionem Informatica Publikasi Jurnalistik, Media Radio, Media Televisi, Media Film, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Hukum Media 3.0 Lex Media Internetica Publikasi Jurnalistik, Media Radio, Media Televisi, Media Film, Media/Konten/Aplikasi melalui Internet Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 70 Terminologi Teoritikal Artikulasi Teknis Legislasi Penyiaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang Hukum Media 4.0 Lex Digital Media Internetica Big Data, Blockchains, Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence (AI) Legislasi Futurikal (Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Pembangunan, Teori Panca Fungsi Hukum) B. Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Pembangunan dalam Pelindungan Konten & Penyiaran melalui Internet di Indonesia Teori Hukum sebagai ajaran Ilmu hukum adalah untuk memahami hukum pada dunia yang modern maka dampak dari globalisasi dan interpendensi menjadikan perlunya multi-interpertasi bahwa suatu fenomena setempat perlu ditinjau dari perspektif yang lebih luas terhadap 71 dan termasuk kepada dunia dan umat manusia pada umumnya. Teori Hukum sebagai dampak dari globalisasi harus tetap mampu mengakomodasi pluralisme budaya yang ada. Konsep-konsep hukum tentang konvergensi (convergence), harmonisasi (harmonization), dan unifikasi (unification) telah menjadi konsep-konsep yang terus berkembang khususnya dalam studi perbandingan hukum. Konsep-konsep hukum dimaksud secara umum dapat dipahami sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini: Konsep Hukum Pemahaman Umum Konvergensi dipergunakan sebagai upaya untuk penyatuan sistem- sistem hukum, konsepsi, prinsip-prinsip, atau norma- norma Harmonisasi dipergunakan sebagai upaya untuk menyiapkan hukum nasional atau hukum negara bagian yang memiliki keterkaitan pengaturan didasarkan kepada hukum, regulasi dan tindakan administratif Unifikasi dipergunakan sebagai upaya harmonisasi secara ekstrim baik terhadap perbedaan maupun fleksibilitas dalam pengaturan dan tidak memberikan ruang terhadap ketentuan lain Konseptual yang dibahas sebelumnya menjadikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran 2002) menjadi sangat penting mempertimbangkan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata 72 susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan TIK telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran melalui internet, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan penyiaran yang berlaku secara universal. UU Penyiaran 2002 karenanya telah memuat secara tegas asas-asas yang menjadi legislasi penyiaran di Indonesia yaitu asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Namun diperlukan artikulasi konstitusional terhadap penyiaran melalui internet. UU Penyiaran pada tahun 2002 sudah memuat terminologi “internet”. UU Penyiaran 2002 telah mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penyelenggaraan di bidang penyiaran seperti internet. Dalam pemahaman Teori Hukum Progresif dan konstruksi Hukum Konvergensi, pemaknaan frasa definisi penyiaran dengan memuat penyiaran menggunakan internet bukanlah revisi legislasi dengan menambah subyek hukum baru, melainkan hanya pemaknaan/artikulasi 73 konstitusional melalui MKRI terhadap legislasi eksisting, sehingga sejatinya tidak akan menimbulkan komplikasi dengan pasal-pasal lainnya di dalam UU Penyiaran 2002 dan bentuk penyelerasan konstitusional dengan legislasi lain yaitu UU ITE 2008, UU ITE 2016, dan UU Telekomunikasi 1999. Satjipto Rahardjo memaknai Teori Hukum Progresif dengan kalimat, Pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a procces, law in making). Sjachran Basah secara lebih konstruktif menjelaskan 5 (lima) fungsi hukum yang dikenal pula dengan "Panca Fungsi Hukum" dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat sebagai berikut: Direktif bahwa hukum berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; Integratif bahwa hukum berfungsi sebagai pembina kesatuan bangsa; Stabilitatif bahwa hukum berfungsi sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; Perfektif bahwa hukum berfungsi sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan Korektif bahwa hukum berfungsi baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Sjachran terlebih khusus memberikan pemahaman dalam korelasi dan interaksi administrasi/tata kelola/governance dari pemerintah dan/atau regulator dengan warga negara dan para pemangku kepentingan lainnya. Fungsi hukum menurut Teori Hukum Pembangunan adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan yang merupakan fungsi hukum secara tradisional, serta hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat yang dipengaruhi teknologikal. Hukum sebagai sarana 74 pembaharuan didasarkan atas pemikiran hukum dalam arti kaidah (legislasi) memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti pengatur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan dimaksud. C. Yurisdiksi Virtual dalam Pelindungan Konten & Penyiaran melalui Internet di Indonesia Kemanfaatan dan implikasi dari Lex Televisionem Informatica sebagai Hukum Media 2.0 telah merefleksikan hubungan yang saling bersilangan antara teknologi penyiaran dan hukum (legislasi). Hukum Media 3.0 atau Lex Media Internetica memberikan kemampuan bagi hukum (legislasi) untuk menangani suatu permasalahan dalam pemanfaatan teknologi internet. Hal dimaksud terlihat dengan arsitektur internet saat ini dan keberadaan jaringan web di seluruh dunia. Lex Media Internetica juga dapat mensubtitusi hukum ketika legislasi teknologi lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah kebijakan. Hukum Media 2.0 dapat menjadi dasar filterisasi konten daripada tindakan pembatasan melalui mekanisme sensor konten yang melanggar norma sosial dan norma hukum. Rezim hukum tetap memiliki peran penting dalam elaborasi Lex Media Internetica. Rezim hukum dapat mendorong pengembangan Lex Media Internetica dengan memberlakukan tanggung jawab pada beragam subyek/pelaku di dalam jaringan teknologi Internet. Lex Media Internetica adalah Lex Televisionem Informatica yang berkonvergensi dengan arsitektur dan algoritma jaringan pemancar melalui internet. Jaringan pemancaran spektrum frekuensi yang melewati internet sebagai platform teknologi Lex Media Internetica sebagai Hukum Media 3.0 telah berevolusi dalam pengaturan media penyiaran. Jaringan internet adalah tempat sebagian besar keberlangsungan aktivitas manusia dalam menyelenggarakan penyiaran pada hari ini. (NETFLIX, YouTube, Instagram TV, TikTok) 75 Lex Media Internetica menjadi sangat penting untuk menghargai bahwa prinsip-prinsip etika yang mengatur tindakan dan perilaku manusia akan juga dan harus berlaku dalam menyiarkan kontennya. Lex Media Internetica dan sistem hukum memiliki kondisi faktual yang paralel dan tumpang tindih satu sama lain. Hubungan ini berarti bahwa para pembuat kebijakan harus menambahkan Lex Televisionem Informatica ke dalam seperangkat instrumen kebijakan legislasinya. Negara harus akseleratif terhadap norma-norma Lex Media Internetica sebagai hukum yang efektif selain swa-regulasi (self-regulations dari aplikator media sosial seperti YouTube, Instagram TV). Lex Media Internica sejalan dengan Teori Hukum Progresif dan Teori Panca Fungsi Hukum serta tentunya juga Teori Hukum Pembangunan. Hal dimaksud di atas sesuai dengan pemahaman Sjachran Basah sebelumnya menjadi lebih lengkap dengan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo terkait Revolusi Industri 4.0 dalam penegakan yurisdiksi virtual bahwa sebenarnya Hukum Progresif adalah sebuah studi hukum yang inter, multi, dan transdisipliner sebagai pemikiran hukum yang cocok untuk mengatur masyarakat di abad 21 dan masa depan. Terlebih khusus bahwa hukum sebagai buatan manusia memang pasti dapat berubah atau diubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau perkembangan zaman. Kedaulatan data atau virtual adalah “…means more 76 than securing privacy; it also requires the availability of controllable means for sharing information with others”. Kehadiran Negara untuk melalui Lex Media Internetica merupakan manifestasi dari Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, terdapat empat tujuan atau cita-cita ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Lex Media Internetica sebagai teritorial pemanfaatan internet dalam media penyiaran didefinisikan sebagai dunia tanpa batas fisik, sehingga legislasi nasional yang mengaturnya memiliki sifat yurisdiksi virtual karena multibahasa, multikultural, multireliji, multilateral. Legislasi di negara lain seperti Singapura, Jepang, Cina dan Amerika Serikat serta Uni Eropa sudah bertransformasi secara progresif untuk pemanfaatan OTT (over-the-top) sosial media dalam penyelenggaraan penyiaran. Legislasi penyiaran mereka menyeimbangkan antara faktor Ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan, dengan faktor Instrumental, yakni “sarana” (tools) untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas sosial yang sanggup mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan masyarakatnya. Permohonan ke MKRI adalah bentuk pematuhan konstitusional dalam merespon fakta global bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa yang lebih berharga dari minyak (data as a new oil) sehingga perlu mewujudkan kedaulatan data (data sovereignty). Tiap detik data yang dimonetasi oleh investor sangatlah berharga. Setiap rakyat Indonesia karenanya harus dilindungi oleh legislasi sebagai amanat konstitusional kedaulatan virtual. Proses revisi UU Penyiaran 2002 melalui Prolegnas adalah bagian dari kewajiban Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rayat. Permohonan ke MKRI adalah bagian dari kewajiban nasionalisme untuk pematuhan legislasi sebagai upaya pemulihan ekonomi serta 77 pelindungan sosial terhadap ancaman kolonialisme global yang berbasis virtual. Tujuan pembentukan UU Penyiaran 2002 yang utama adalah harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Sehingga kekuatiran teman-teman insan kreatif atau publik yang melakukan tayang langsung (live streaming) di platform OTT (over-the-top) media sosial seperti YouTube, Instagram TB akan dikekang atau disanksi karena tidak berizin bukanlah fakta, karena yang diwajibkan memiliki izin penyelenggaraan siaran melalui internet adalah hanya untuk korporasi OTT penyiaran melalui internet yang selama ini telah melakukan eksploitasi digital dan data di Indonesia, bukan individu pengguna (user, subscriber) OTT. Hal dimaksud setara juga yang berlaku saat ini yaitu izin yang diwajibkan UU Penyiaran 2002 adalah Lembaga Penyiaran (perusahaan/korporasi) bukan personal/penonton penyiaran televisi. UU Penyiaran pada tahun 2002 sudah memuat terminologi “internet”. UU Penyiaran untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya penyelenggaraan di bidang penyiaran seperti internet. Dalam pemahaman Teori Hukum Progresif dan konstruksi Hukum Konvergensi, pemaknaan frasa definisi penyiaran dengan memuat penyiaran menggunakan internet bukanlah revisi legislasi dengan menambah subyek hukum baru, melainkan hanya pemaknaan/artikulasi konstitusional melalui MKRI terhadap legislasi eksisting, sehingga sejatinya tidak akan menimbulkan komplikasi dengan pasal-pasal lainnya di dalam UU Penyiaran dan permohonan ke MK adalah bentuk penyelerasan konstitusional dengan ketentuan perundang-undangan lain seperti UU ITE 2008, UU ITE 2016, dan UU Telekomunikasi 1999. Pelaksanaan penyiaran di OTT (over-the-top) melalui media sosial berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat sosialnya apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan oleh hukum yang melindungi hak-hak sosial 78 masyarakat. Pemaknaan legislasi terhadap frasa penyiaran melalui internet merupakan implementasi dari Teori Panca Fungsi Hukum yaitu fungsi Stabilitatif bahwa UU Penyiaran 2002 mesti berfungsi sebagai pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat dalam kemajuan teknologi. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 September 2020 yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU PENYIARAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antrariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran” Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 79 Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Dalam perbaikan permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan Over the Top (selanjutnya disebut OTT) yang pada akhirnya sangat merugikan para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional baik secara materiil maupun immateriil (vide Perbaikan Permohonan hal. 11 poin 18). Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “…dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, sehingga Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252), selengkapnya berbunyi: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat 80 diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR RI berpandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut: 1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat berupa Perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang mengganggap keberlakuan ketentuan Pasal a quo telah melanggar hak konstitusional untuk diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal a quo tidak melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang merupakan badan hukum privat yang melakukan penyiaran dengan menggunakan sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. Pasal a quo justru telah mengatur secara jelas sehingga memberikan kepastian yang adil, kedudukan sama terhadap hukum dan bebas dari perlakuan yang 81 bersifat diskriminatif kepada para Pemohon. Dengan adanya Pasal a quo, aktivitas bisnis para Pemohon sebagai lembaga penyiaran swasta justru terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum serta terbebas dari perlakuan diskriminasi, karena setiap entitas bisnis lembaga penyiaran yang tunduk pada persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran mendapatkan hak yang sama untuk mempergunakan spektrum frekuensi yang merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara dalam rangka menyelenggarakan kegiatan penyiaran. Oleh karena itu para Pemohon tidak tepat menjadikan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dalam permohonan a quo. Selain itu, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional para Pemohon melainkan pada intinya mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak relevan untuk dipertentangkan dengan ketentuan Pasal a quo. 2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang Para Pemohon mendalilkan merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal a quo, karena menerima perlakuan yang berbeda (unequal treatment), oleh karena itu para Pemohon meminta Pasal a quo dinyatakan konstitusional bersyarat dengan menambahkan frasa dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal a quo tidak menyebabkan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) karena ketentuan Pasal a quo berlaku bagi semua pelaku penyiaran yang melakukan penyiaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, 82 dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran tanpa terkecuali. Keberlakuan ketentuan Pasal a quo tidak menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dalam menjalankan kegiatan penyiaran. Keberlakuan ketentuan Pasal a quo justru telah jelas mengatur hak para Pemohon dalam melakukan kegiatan penyiaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. Apabila para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal a quo menyebabkan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) terhadap pihak yang melakukan penyiaran dengan sarana pemancaran melalui media internet, hal tersebut tidak relevan dijadikan alasan adanya hak dan/kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal a quo karena para Pemohon justru telah diberikan hak dan/atau kewenangan dalam melakukan kegiatan penyiaran melalui ketentuan Pasal a quo. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal a quo menyebabkan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) hanya merupakan asumsi para Pemohon yang tidak dapat dijadikan alasan menurut hukum bahwa adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo. 3. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa menurut para Pemohon berlakunya ketentuan Pasal a quo mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT termasuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal a quo atau tidak, sehingga telah menyebabkan sampai dengan saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan bahwa ketentuan Pasal a quo telah menjamin hak dan/atau kewenangan para Pemohon dalam melakukan kegiatan penyiaran. Para Pemohon 83 merupakan badan privat yang melakukan kegiatan penyiaran dengan menggunakan sarana pemancaran dengan spektrum frekuensi radio tidak dengan media internet. Dalil para Pemohon yang menyatakan keberlakuan ketentuan Pasal a quo telah menyebabkan sampai dengan saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran merupakan hal yang tidak berkaitan dengan para Pemohon yang melakukan penyiaran menggunakan sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. Selain itu, ketentuan Pasal a quo telah mengakomodir definisi penyiaran secara jelas yang di dalamnya telah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh para Pemohon. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual maupun potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 di atas, para Pemohon yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar oleh keberlakuan ketentuan Pasal a quo secara tidak relevan, karenanya para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya. Oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kerugian hak dan/kewenangan konstitusional para Pemohon. Sebaliknya, berlakunya ketentuan Pasal a quo telah memberikan kepastian hukum serta hak dan/atau kewenangan bagi para Pemohon untuk melakukan kegiatan penyiaran. 5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 84 Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection) Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya yang 85 dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUUV/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. 2. Bahwa UU Penyiaran disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 86 a. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum; b. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain; c. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional; d. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran; e. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional, untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran; f. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien; g. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan, berlakunya ketentuan Pasal a quo menciptakan terjadinya polemik penafsiran yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu 87 kepastian hukum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal a quo sesungguhnya dimaksudkan untuk penyiaran yang dilakukan secara analog dengan rentang frekuensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Perlu diketahui bahwa kondisi saat dibentuknya UU Penyiaran saat itu belum mengantisipasi perkembangan teknik penyiaran secara digital yang saat ini menjadi keharusan bagi setiap negara untuk melakukan digitalisasi penyiaran dalam rangka efisiensi penggunaan frekuensi untuk kepentingan di luar penyiaran. Selain belum mampu mengantisipasi munculnya teknik penyiaran digital, kondisi saat UU Penyiaran dibentuk bahkan juga belum mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang berkembang demikian cepat. Kita ketahui bahwa saat UU Penyiaran dibentuk selain teknik penyiaran masih bersifat analog, perkembangan penggunaan internet juga belum seluas seperti saat ini. b. Tidak lengkapnya pengaturan undang-undang atau tertinggalnya undang-undang dalam menghadapi laju perkembangan sosial kemasyarakatan tidak dengan sendirinya menyebabkan undang- undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Suatu undang-undang tidaklah dapat mengatur segala sesuatunya secara sempurna, terlebih jika hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang baru ada setelah undangundang tersebut dibuat. Undang- undang sebagai aturan hukum yang bersifat tertulis acapkali mengandung kelemahankelemahan, misalnya tidak dapat mengikuti perkembangan sosial dan mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat dinamis. Pengaturan yang demikian tidak dengan sendirinya dapat dinyatakan inkonstitusional sepanjang materi muatannya memang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 4. Para Pemohon mendalilkan perbedaan penyiaran konvensional dengan media internet terletak pada metode pemancarluasan/penyebarluasan yang tidak diakomodir oleh ketentuan Pasal a quo sehingga 88 menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan penyiaran keduanya (vide Perbaikan Permohonan hal. 21 dan 25). Terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa UU Penyiaran memberikan pengaturan hukum untuk menyelenggarakan penyiaran dalam satu “Sistem Penyiaran Nasional” sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Penyiaran, dan kemudian diuraikan dalam pasal- pasal selanjutnya yang membagi Jasa Penyiaran menjadi dua jenis, yaitu Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi. Keseluruhan sistem penyiaran nasional tersebut dibangun di atas konstruksi dengan berbagai instrumen administratif, perizinan, teknis, dan pengawasannya. Kegiatan “Penyiaran” sebagai suatu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagai subyek hukum merupakan kegiatan usaha yang bersifat eksklusif dan diatur dengan ketat, dimana kegiatan Penyiaran tanpa memperoleh izin terlebih dahulu diancam dengan sanksi pidana vide Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran jo. Pasal 58 UU Penyiaran. b. Bahwa terhadap perbedaan antara aktivitas penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang dipancarkan secara serentak dan bersamaan, yang disandingkan dengan layanan OTT yang menggunakan internet dengan spektrum frekuensi radio yang dimungkinkan tidak dipancarkan secara serentak dan bersamaan, hal tersebut tidak relevan dijadikan alasan menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum mengenai definisi penyiaran karena ketentuan Pasal a quo dirumuskan untuk mengakomodir penyiaran yang dilakukan secara analog dengan rentang frekuensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. c. Ketentuan Pasal a quo telah menentukan domain penyiaran adalah: 1) Harus tersedia spektrum frekuensi radio; 2) Harus ada sarana pemancaran/transmisi; 3) Harus adanya siaran (program atau acara); 4) Harus adanya perangkat penerima siaran (receiver); dan 89 5) Harus dapat diterima secara serentak/bersamaan. Bahwa pengelolaan komunikasi suatu negara harus membuat perencanaan frekuensi siaran dengan memperhitungkan seberapa besar kapasitas kanal yang dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan penyiaran tertentu, karena kapasitas kanal frekuensi berbeda-beda menurut jenis siarannya apakah radio, televisi, dan lain-lain. Stasiun penyiaran tidak diperkenankan untuk menggunakan frekuensi melebihi kebutuhannya karena masih ada pihak lain yang memerlukannya seperti untuk kepentingan komunikasi di bidang pertahanan, keamanan, ataupun penerbangan. d. Bahwa frekuensi siaran televisi berada pada blok frekuensi UHF 478- 806 MHz, berarti total lebar pita frekuensinya (bandwidth) adalah sebesar 328 MHz. Sedangkan untuk radio berada pada blok frekuensi 88-108 MHz (Vide Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran analog pada Pita Ultra High Frequency). Dengan ditentukannya blok frekuensi tersebut oleh Pemerintah maka domain spektrum frekuensi untuk penyiaran secara legal berada pada rentang frekuensi tersebut. Penggunaan frekuensi untuk kepentingan penyiaran dengan menggunakan frekuensi di luar rentang frekuensi tersebut bukanlah menjadi domain pengaturan dalam UU Penyiaran atau dengan kata lain adalah diluar dari makna “spektrum frekuensi radio” sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. e. Pada faktanya, entitas baru yang disebut oleh para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet (OTT), dalam aktifitasnya menyampaikan data berupa gambar, suara atau konten video adalah menggunakan spektrum frekuensi radio di luar dari blok frekuensi penyiaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu aktifitas entitas OTT bukanlah masuk pada lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Blok frekuensi yang digunakan oleh 90 entitas OTT sebenarnya menggunakan blok frekuensi yang digunakan untuk kepentingan telekomunikasi. d. Selain permasalahan terkait penggunaan frekuensi oleh entitas OTT yang tidak sesuai dengan frekuensi penyiaran, permasalahan lain yang juga membuktikan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh entitas OTT bukanlah masuk dalam lingkup ketentuan Pasal a quo UU Penyiaran adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat domain penyiaran yaitu diterima secara serentak/bersamaan. Bahwa penyampaian data, berupa gambar, suara, atau konten video oleh entitas OTT melalui internet tidak diterima secara serentak/bersamaan namun berdasarkan permintaan (on demand). f. Bahwa kegiatan penyediaan layanan OTT merupakan suatu kegiatan usaha yang tidak bersifat eksklusif pada satu layanan, yang dapat memberikan berbagai macam layanan seperti komunikasi dan pengiriman data berupa: video, rekaman suara, foto, dan lain-lain, karena menggunakan teknologi internet. Selain itu, yang dapat menyelenggarakan layanan OTT dapat berupa perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum, sehingga layanan OTT tidak termasuk dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran, Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran, dan Pasal 13 ayat (2) UU Penyiaran. g. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menjelaskan penyiaran berbasis internet dapat diakses tidak serentak menyebabkan ketentuan Pasal a quo menjadi ambigu dan menjadi tidak ada kepastian hukum merupakan dalil yang tidak berdasar. 5. Bahwa entitas OTT bukan merupakan penyelenggara penyiaran karena tidak memenuhi persyaratan seperti tidak memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan hukum lembaga penyiaran, perizinan, dan pengawasan isi siaran sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran. Kegiatan penyiaran dan kegiatan penyediaan layanan OTT mempunyai karakteristik yang berbeda dan metode penyampaiannya juga berbeda, dimana penyiaran televisi merupakan penyiaran yang memancarluaskan siaran, menentukan isi siaran, waktu siaran, dan durasi siaran. 91 Sedangkan untuk kegiatan layanan audio visual OTT merupakan layanan yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengambil layanan/konten dari platform OTT, memilih konten yang ingin dinikmati, dan menentukan waktu dan durasi untuk menonton. Oleh karena itu entitas OTT sesungguhnya tidak dapat dikatakan equal dengan lembaga penyiaran konvensional yang jelas-jelas tunduk pada regulasi penyiaran, dan selain itu antara lembaga penyiaran konvensional dan entitas OTT memiliki karakteristik metode penyampaian yang berbeda. 6. Bahwa para Pemohon mendalilkan perlunya bridging norm dengan memaknai Pasal a quo UU Penyiaran mencakup penyiaran menggunakan internet karena ketentuan persyaratan dan perizinan penyelenggaraan penyiaran tunduk pada UU ITE sebagai penyelenggara sistem elektronik dan UU Telekomunikasi karena terkait pemanfaatan jasa telekomunikasi (vide Perbaikan Permohonan hal. 42 dan 52). Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon salah dalam memahami ketentuan Pasal a quo yang mengatur mengenai definisi penyiaran, bukan mengatur mengenai aspek persyaratan dan aspek perizinan penyiaran. Terkait aspek persyaratan diatur dalam Pasal 32, Pasal 35 dan pasal seterusnya UU Penyiaran, sedangkan aspek perizinan penyiaran diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Penyiaran. Oleh karena itu, para Pemohon yang mencampuradukan aspek persyaratan dan perizinan ke dalam ketentuan Pasal a quo yang mengatur mengenai definisi membuat dalil para Pemohon salah objek (error in objecto) dalam menguji ketentuan Pasal a quo. b. Selain itu, terkait bridging norm yang dimaksudkan oleh para Pemohon untuk dimasukan dalam ketentuan aspek persyaratan dan aspek perizinan penyiaran menggunakan internet dalam UU Penyiaran tidak relevan dijadikan alasan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Apabila para Pemohon hendak memberikan masukan terkait bridging norm ketentuan aspek persyaratan dan 92 aspek perizinan penyiaran menggunakan internet dalam UU Penyiaran dapat dilakukan melalui legislative review ke DPR RI sebagai wujud partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang. 7. Para Pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal a quo bisa digolongkan sebagai bentuk perlakuan berbeda (unequal treatment), ketidakadilan, dan diskriminasi, karena penyelenggara penyiaran menggunakan internet tidak terikat dan wajib melaksanakan segala macam ketentuan yang ada di dalam UU Penyiaran (vide Perbaikan Permohonan hal. 39 dan 44). Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan mengenai pembatasan diskriminasi dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU- II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, telah menyatakan batasan diskriminasi, yaitu: 1) Bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya; 2) Bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan 3) Bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika 93 memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. b. Terhadap uraian tersebut, ketentuan Pasal a quo mengatur definisi penyiaran secara jelas tanpa ada pengecualian media apapun. Pemberlakuan ketentuan Pasal a quo tidak menimbulkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Rumusan Pasal a quo, pada hakikatnya telah memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam industri penyiaran bagi setiap lembaga penyiaran yang memenuhi persyaratan dalam UU Penyiaran. Namun demikian DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai dalam konteks ini apakah permohonan para Pemohon dapat diterima atau tidak. c. Pasal a quo selama ini juga tidak mendiskriminasi lembaga penyiaran manapun dalam menjalankan bisnisnya di bidang penyiaran. Selama setiap lembaga penyiaran tunduk pada aturan main dalam UU Penyiaran maka setiap lembaga penyiaran tersebut akan mendapat perlakuan yang sama sebagai entitas bisnis di bidang penyiaran. Apalagi UU Penyiaran menerapkan konsep mengenai diversity of ownership dan diversity of content. Diversity of ownership yang menekankan pada aspek keberagaman kepemilikan radio/televisi, serta membuka kesempatan bagi banyak orang untuk berusaha dalam bidang media elektronika, dan Diversity of content yang menekankan pada keberagaman isi siaran. Dengan diterapkannya konsep tersebut maka UU Penyiaran jelas-jelas memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada setiap lembaga penyiaran. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal a quo menyebabkan perbedaan hak dan/atau kewajiban serta ketidakadilan tidak beralasan menurut hukum. 94 8. Terhadap permohonan konstitusional bersyarat yang diajukan para Pemohon dengan menambahkan frasa dalam Pasal a quo, DPR RI bepandangan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan konsekuensi perubahan pada sebagian besar pasal-pasal dalam UU Penyiaran, karena ketentuan Pasal a quo mengatur mengenai definisi/pengertian penyiaran yang merupakan jantung dari UU Penyiaran, dimana ketentuan Pasal a quo memiliki materi muatan norma substansial dan dapat berpengaruh besar terhadap materi muatan pasal-pasal selanjutnya dan juga penerapannya. 9. Sebagai tambahan informasi bahwa rencana perubahan atau penggantian terhadap UU Penyiaran sudah dilakukan oleh DPR RI pada masa keanggotaan periode 2014-2019 yang pada saat itu telah masuk pada tahap harmonisasi RUU di Badan Legislasi DPR RI. Untuk DPR RI Periode 2019-2024, RUU Perubahan Atas UU Penyiaran telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan sebagai salah satu bagian Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020. Saat ini RUU tersebut sedang dilakukan penyusunan oleh Komisi I DPR RI dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan Rapat Dengar Pendapat dan pembahasan secara internal. 10. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. pada sidang pembacaan Keterangan DPR RI pada tanggal 14 September 2020 mengenai apa yang dimaksud pembentuk undang-undang mengenai frasa “media lainnya” dalam pembahasan RUU Penyiaran, hal tersebut telah tercantum dalam poin C di bawah ini. C. RISALAH PEMBAHASAN PASAL A QUO UU PENYIARAN Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan Pasal a quo UU Penyiaran sebagai berikut: 1. Rapat Kerja Pansus RUU Penyiaran dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Menteri Perhubungan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pembahasan 95 Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran (Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002, Rabu, 15 Mei 2002) (hal 470) Pemerintah Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Yang pertama dulu apa yang kita bicarakan mr, itu sudah merupakan bagian yang ditangani oleh Departemen Perhubungan. Jadi kami menangani UU ini ada tiga, ada kami bukan Departemen, Menteri Negara Kementrian Komunikasi dan Informasi, ada Departemen Perhubungan dan ada Departemen Kehakiman dan HAM. Di Perhubungan masalah kabel fasion dan sebagainya terkait dengan perijinan itu sudah diatur. Jadi walaupun bukan kami yang menangani yang menangani adalah disini, itu tentunya kita anggap itu tetap diatur disini tetap diatur dalam UU. Sesuatu yang sudah diatur itu lebih baik diakomodir disini itu pertimbangannya. Kemudian yang kedua, kalau dimasukkan ke dalam UU Telematika dia mengandung pengertian tersendiri tentang tekhnologi informasi, makanya kami tadi menyebutkan itu nantinya yang bisa dikategorikan kesana itu adalah yang terkait dengan Internet. Tekhnologi informasi susah lagi nanti kita akan panjang lagi disini. Ketiga, coba kita baca UU Penyiaran yang telah ada Nomor 24 Tahun 1997, kalau kita jernih memahaminya maka ini mengandung pemahaman yang tadi kami sampaikan. Disini penyiaran itu didefinisikan sebagai berikut: Dalam UU ini yang dimaksud dengan: 1. penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elektronomaknetik, elektromaknetik, kabel, serat optik, dan atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima siaran Radio dan garis miring atau pesawat penerima siaran Televisi atau perangkat alat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu. Artinya kami ingin mengatakan sebetulnya yang usul Pemerintah itu tidak berbeda jauh dari ini, yang dalam UU Penyiaran yang lama ini sudah dikategorisasikan. Tentunya akan panjang lagi kalau kita ingin melakukan pembahasan dalam konteks ini, kalau dibaca ini tadi dia bisa yang berfrekuensi dan dipancarkan tidak melalui frekuensi tetapi unsur penerimaan secara serentak itu terjadi. Kalau mau dikecualikan, yang dikecualikan hanya satu, yang melalui kabel, sementara yang melalui Satelit kan harus diatur dan itu sudah ada Wath Peace yang kita bisa menerima yang dari dunia dimana saja. Kemudian juga yang Satelit Televisi, itu juga ada satelit yang Radio dan satelit yang Televisi penerimanya itu juga ada. 96 2. Rapat Panja Pansus RUU Penyiaran dengan Tim Interdep RUU Penyiaran (Kantor Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Departemen Perhubungan dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang- Undang Tentang Penyiaran (Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002, Kamis, 18 Juli 2002) Ketua Rapat (Ir. H. Soeharsojo): Dimana dalam pembahasan telah ada satu persamaan sebenarnya secara substansi antara panja dengan pemerintah, namun dengan adanya secara serentak dan bersamaan menjadi satu pertanyaan, ternyata pihak pemerintah mengakui sebenarnya perlu ada kata-kata secara serentak dan bersamaan, dan perkembangannya menyangkut beberapa hal yang lain, misalnya serat optik elektronik lainnya, sebab itu kita pending, sampai dengan siang hari ini, untuk itu saya persilakan pemerintah memberikan tanggapan atas beberapa koreksi-koreksi pandangan-pandangan dari anggota-anggota panja. Saya persilahkan. Pemerintah: Terima kasih Pimpinan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian para anggota panja dari DPR-RI. Setelah kami melakukan pengkajian dan diskusi dalam-dalam dengan para rekan di pemerintah, maka kami berkesimpulan bahwa apa yang dikemukakan kemarin dari ibu dan bapak-bapak anggota panja DPR-RI, itu benar adanya sehingga kami mengusulkan untuk kalimat yang dicantumkan pada ayat ini atau Dim 18 adalah sebagai berikut, penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio baik melalui udara, kabel, dan atau media lainnya, untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jadi itu yang kami usulkan. Terima kasih. Ketua Rapat: Terima kasih. Apakah yang terakhir bisa diulangi. Pemerintah: Media lainnya untuk dapat diterima atau media lainnya dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Ketua Rapat: Baik, jadi saya kira pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan dari para anggota, pertama secara serentak dan bersamaan ini masuk sesuai apa yang diingatkan oleh Pak Amry kemarin sore dan juga masalah serat optik elektronik lainnya yang banyak disinggung oleh Pak Astrid dan Pak Nono menjadi hilang, saya kira demikian, saya bilang bu Astrid ya, ternyata Bu Balqis tajam saya biasanya bersebelahan dengan beliau jadi nggak pemah dikoreksi seperti ini, jadi saya senang sekali 97 siang ini dikoreksi beliau, Ibu Astrid, itu kalau dua s itu begitu bu, sampun sepuh, jadi suka lupa-lupa gitu. Jadi dengan demikian pemerintah mengakomodasikan serentak dan bersamaan serta beberapa yang kita permasalahkan kemarin sore sudah didrop, apakah dengan demikian bisa kita terima, jadi saya ulangi: Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio baik melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat secara serentak dan bersamaan dengan pesawat penerima siaran. Karena Mas Amin yang saya andalkan juga belum bisa hadir jadi saya sendirian, jadi begitu ya, secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, saya kira masyarakat di depan atau di belakang saya kira substansinya sama, nanti di Tim Perumus saja ya, atau mau kita konfiden sekarang saja ya, lebih baik masyarakat di belakang, nggak maksudnya Pak Bambang diterima oleh masyarakat secara serentak dan bersamaan maksudnya begitu, tapi ini juga saya kira diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat, bisa diterima begini ya, pemerintah nggak perlu saya tanya kan. (Rapat Setuju) 3. Rapat Panja Pansus RUU Penyiaran dengan Tim Interdep RUU Penyiaran (Kantor Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Departemen Perhubungan dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang- Undang Tentang Penyiaran (Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002, Senin, 19 Agustus 2002) (hal 1485) Pemerintah: Terima kasih Pimpinan, menjawab pertanyaan Pak Yosep mengenai contoh-contoh kongkrit itu saya kira, kalau yang lewat kabel itu sudah jelas itu kabel visen kemudian yang lebih dulu dari kabel visen itu adalah indovisen itu menggunakan satelit. Jadi memang pada umumnya lembaga penyiaran siaran berlangganan nangkap berita ataupun program siaran itu dengan satelit, biasanya dari luar negeri dari mana- mana dengan satelit. Tapi menyebarkannya kepada pelanggan ada dua cara, yang sekarang ini ada yaitu dengan kabel atau dengan satelit lagi dipancarkan. Indovisen menangkap dengan satelit memancarkan dengan satelit juga. Tapi kalau kabel visen dia menangkap dengan satelit menyebarkannya dengan kabel nah keuntungan dengan kabel itu mempunyai kemampuan untuk menyatukan program itu jauh lebih banyak daripada memakai satelit, karena satelit mempunyai transponder yang sangat terbatas. Dan lagi pula yang dengan kabel itu bisa menyertakan juga kemampuan-kemampuan multimedia lainnya misalnya hubungan internet, hubungan-hubungan yang menggunakan 98 teknologi informasi yang baru. Nah oleh karena itu lah disini ada multimedia atau informasi lainnya itu ada itu barangkali untuk Pak Yosep sedangkan untuk Bapak-bapak yang lain yang mengusulkan menghapuskan audiovisual saya tidak keberatan, terima kasih. 4. Risalah Rapat Kerja Pansus Ruu Penyiaran Dengan Menteri Negara Komunikasi Dan Informasi, Menteri Perhubungan Dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran (15 Mei 2002) Anggota F.PG (Prof. Dr. H. Anwar Arifin, SIP. DIDS): (hal 460) Terima kasih. Saya hanya menambahkan saja beberapa hal yang menjadi subtansi disini DPR menggunakan penyiaran adalah segala kegiatan yang berhubungan, jadi ada yang berhubungan maksudnya latar belakangnya adalah UU ini namanya UU penyiaran, jadi yang diatur dalam UU penyiaran ini bukan hanya penyiaran ANSI saja tapi kita mengatur juga KPI, kita juga mengatur beberapa hal yang lain, jadi yang berhubungan dengan penyiaran ini dalam kaitannya namanya dengan UU penyiaran jadi organisai penyiaran, lembaga penyiaran sanksi dari pada penyiaran itu apa siapa yang harus mengelola dan sebaginya itu latar belakangnya. Kemudian diterima secara serentak dan bersamaan ini juga untuk membedakan antara media radio dan televisi itu dengan media lain ini harus juga jelas nuansanya disini ini ada Prof Astri Kru nanti kalau saya bu diperingatkan bahwa media radio dan televisi itu perbedaannya dengan media surat kabar, media televisi dan radio itu diterima secara bersamaan dan serentak mulai dari Sabang sampai' Mereuke, kalau lewat jam dan menitnya itu, kalau surat kabar bisa dibaca pagi, bisa dibaca sore tapi radio kan tidak, televisi jug akan tidak, jadi diterima secara bersamaan ini penting untuk memberikan nuansa bahwa watak dari pada media ini adalah penyiaran ini seperti ini terlupa saja pergi kencing saja kebelakang itu sudah bisa lewat ini penting untuk substansi ini masuk disini. Soal perangkat itu dengan pesawat saya kira itu bisa kita pertimbangkan bersama, dan yang paling apa yang disampaikan tadi pak Hardi itu harus ada kesepakatan bahwa apakah radio dan televisi di luarnya kalau kami punya kesepakatan di DPRRI hanya radio dan televisi saja media- media lainnya ini terlalu banyak untuk dimasukkan disini, terlalu banyak dan sore ini nanti tidak akan selesai saya kira begitu Pak. Anggota F.PDU (Drs. Asnawi Latief): Nampaknya Pemerintah ini relevan dengan usulan-suslan di depan semua akan diurus termasuk juga masalah-masalah yang menyangkut serat optik, me konsisten di depan juga pakai pesawat apalagi kalau dia lainnya dan persoalan perangkat itu juga tidak tidak mampu menggunakan perangkat itu ketika saya di Swis ditanya masang telepon itu apakah dengai:i aparatnya gitu, orang Indonesia kaget aparat itu kan 99 mendengar aparat itu kan orang, padahal itu alat makanya tentara itu alat negera kan aparat negara, jadi mana yang lajim sajalah dari segi kebahasaan ini kita pakai barangkali tidak usah kita perdebatkan apakah menggunakan perangkat apa pesawat atau aparat saya kira saya tidak sertuju karena aparat di Indonesia sudah salah kaprah aparat itu khusus untuk orang untuk alat yang mati itu tidak menggunakan aparat, jadi oleh karena itu kita serahkan saya pada Tim Perumus dengan mengikut sertakan ahli bahasa sebab pesawat ini kan ada pesawat udara, macam-macam namanya istilah · kita ini, mana yang harus kita pakai pesawat radio, pesawat televisi, menurut kami. sama dengan Prof Anwar tadi memang beda berangkat kita ini menysun rumusan ini kita tidak hanya ngatur radio dan televisi, tetapi seluruh perangkatnya itu KPI Dan sebagainya itu sudah 'terbaca disini, sebagai pemancar luasan dan gelombang radio dan apa itu secara serentak memang internet tidak mungkin sama serentak' inf 'kalau kita enggak punya langganan apa itu dekoder itu juga enggak bisa, yang kita urus disini dalam UU ini adalah radio dan televisi Pak, jadi jangan terlalu meluas pada hal-hal yang lain jadi oleh karena itu baiklah ini kita sampaikan saja pada Tim Perumus untuk menjelaskan lebih lanjut sama dengan peristilahan. Anggota F.Reformasi (Ir. Amri Husni Siregar) : (hal 463) Terima kasih. Jadi saya kira, yang paling perlu kita sepakati sebetulnya, jadi inti permasalahannya kalau menurut saya adalah yang istilahnya yang diterima serempak· tadi itu. Jadi kalau tidak masuk kesitu, tidak. Jadi kalau misalnya seperti media-media yang lain koran dan sebagainya dan nanti yang mungkin muncul itu kalau tidak diterima secara serentak itu tidak masuk ke dalam UU itu, jadi kita tidak membatasi kehadiran televisi. Ini saya kira kita larinya kesana supaya kita jangan terlalu lama berdebat mengenai ini. Jadi perlu kesepakatan saja masalah itu. diterima secara serempak. Sebab kalau dia seperti surat kabar jelas tidak masuk dalam katagori ini, kemudian nanti yang lain-lain juga yang orang itu punya opsi untuk menerimanya pada saat yang tidak bersamaan. Itu sudah jelas masalahnya di luar UU ini, tapi kalau ada nanti kegiatan penyiaran yang begitu penerimaannya harus serentak, kalau dia tidak setel pada saat itu kehilangan masalahnya atau informasinya, itu bisa kita masukan dalam katagori yang dicakup oleh UU sekarang, cuman nanti saya perlu tadi dari saudara saya yang terhormat Noer Namry Noor tadi yang mempertanyakan kepada pemerintah, kira-kira sebetulnya kalau ini misalnya pola pokir ini diterima itu rangkaiannya apa kira-kira resikonya, apakah kita tidak nanti menjadikan RUU ini menjadi seluruhnya mentah kembali kita harus berpikir ulang dalam konteks yang lebih luas. Jadi ini saya kira Pasal 18 ini adalah stating poin kita yang sangat konseptual kita harus selesaikan, betul-betul harus kita selesaikan. 100 III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 24 Agustus 2020 yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Agustus 2020 yang dilengkapi dengan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa menurut para Pemohon, terdapat ketidakpastian hukum dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran apakah layanan Over The Top (OTT) video on demand atau streaming melalui internet telah masuk ke dalam definisi penyiaran atau tidak. Apabila Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup “kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, maka telah melanggar asas kepastian hukum 101 dan tidak memberikan perlakuan hukum yang sama (unequal treatment) antara penyelengara penyiaran konvensional dengan layanan Over The Top (OTT) video on demand atau streaming melalui internet karena tidak tunduk pada UU Penyiaran termasuk pengawasan konten dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehinggga tidak terdapat the same level of playing field dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah akan memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Persyaratan Kerugian Menurut UU Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu para Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasi dalam permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; 102 c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. (vide Pasal 51A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011). Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Dalam Permohonannya, para Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional akibat perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara para Pemohon sebagai Penyelenggara Penyiaran konvensional dengan Penyedia Layanan Over-the-top (OTT) karena aktivitas layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran sehingga tidak ada level of playing field. Pemohon kemudian menyatakan keberadaan Pasal a quo memiliki causal verband terhadap kerugian konstitusionalnya. Yang dimaksudkan kerugian konstitusional oleh para Pemohon adalah hak konstitusional untuk diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum dan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. 3. Terhadap dalli-dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah berpandangan tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut: 103 a. Bahwa keberadaan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak menyebabkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena ketentuan a quo telah memberikan definisi makna “Penyiaran” yang menjadi dasar hukum para Pemohon dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya yaitu penyelenggaraan penyiaran. Ketentuan a quo merupakan jiwa pengaturan dari UU Penyiaran, yang sejalan dengan dasar menimbang dan penjelasan umumnya, karena ketentuan tersebut telah memberikan definisi yang jelas mengenai kegiatan “Penyiaran”. b. Bahwa sebagai suatu kegiatan berusaha, aktivitas “Penyiaran” tidak hanya dapat dimaknai dari ketentuan a quo saja, untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif atas kegiatan “Penyiaran” harus memperhatikan keseluruhan pengaturan dari pasal-pasal terkait baik dalam UU Penyiaran maupun ketentuan pelaksanaannya, sehingga pengertian kegiatan “Penyiaran” tidak multitafsir. Hal mana dikenal dengan penafsiran sistematis (Sistematische Interpetatie) yaitu penafsiran suatu ketentuan dengan menghubungkan pada ketentuan-ketentuan lain dalam suatu sistem hukum, sehingga tidak terjadi penafsiran terhadap suatu ketentuan yang seakan- akan berdiri sendiri, melainkan harus dipahami dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. c. Bahwa UU Penyiaran memberikan pengaturan hukum untuk menyelenggarakan penyiaran dalam satu “Sistem Penyiaran Nasional” sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Penyiaran, dan kemudian diuraikan dalam pasal-pasal selanjutnya yang membagi Jasa Penyiaran atas: Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi. Keseluruhan sistem penyiaran nasional tersebut dibangun di atas konstruksi dengan berbagainstrumen administratif, perizinan, teknis, dan pengawasannya. Kegiatan “Penyiaran” sebagai suatu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagai subyek hukum merupakan kegiatan usaha yang bersifat eksklusif dan diatur dengan ketat, dimana kegiatan Penyiaran tanpa memperoleh izin terlebih dahulu diancam dengan sanksi pidana vide Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 58 UU Penyiaran. 104 d. Bahwa kegiatan penyediaan layanan OTT merupakan suatu kegiatan usaha yang tidak bersifat eksklusif pada satu layanan, sebagai contoh layanan OTT instant messaging dalam WhatsApp dapat memberikan berbagai macam layanan seperti komunikasi dan pengiriman data berupa: video, rekaman suara, foto, dan lain-lain, karena menggunakan teknologi internet dan yang dapat menyelenggarakan layanan OTT dapat berupa perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum, sehingga layanan OTT tidak termasuk dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran jis Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran jo. Pasal 13 ayat (2) UU Penyiaran yang terkutip sebagai berikut: Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran “Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.” Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran “Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 13 ayat (2) “(2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik; b. Lembaga Penyiaran Swasta; c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan. d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.” Pasal 16 “(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.” Pasal 25 “(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan”. 105 e. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan kegiatan penyiaran dan kegiatan penyediaan layanan OTT mempunyai karakteristik yang berbeda dan metode penyampaiannya juga berbeda, yaitu: 1) untuk penyiaran televisi dalam permohonan a quo merupakan layanan push service yang artinya lembaga penyiaran yang memancarluaskan siaran, menentukan isi siaran, waktu siaran, dan durasi siaran; 2) untuk kegiatan layanan audio visual OTT dalam permohonan a quo merupakan layanan pull service yang artinya pengguna yang mengambil layanan/konten dari platform OTT, memilih konten yang ingin dinikmati, dan menentukan waktu dan durasi untuk menonton, sehingga legislasi penyiaran yang norma-normanya mengatur kegiatan usaha penyiaran yang bersifat eksklusif dan diatur dengan ketat tentu saja tidak dapat menaungi layanan OTT yang luas cakupannya (tidak eksklusif dan/atau spesifik layanannya), dengan demikian norma-norma UU Penyiaran tidak dapat dipaksakan untuk diberlakukan terhadap penyediaan layanan audio visual OTT. f. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional atas keberlakuan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, karena dalam permohonannya para Pemohon sama sekali tidak merumuskan secara jelas dan rinci mengenai kerugian langsung dan nyata yang dialami baik secara materiil maupun imateriil serta kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi. Sehingga Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak kehilangan hak konstitusionalnya dan mengalami kerugian secara finansial karena pada dasarnya para Pemohon tetap dapat menjalankan usaha seperti biasanya. g. Bahwa para Pemohon hanya berasumsi dan merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama (unequal treatment) dengan adanya layanan audio visual OTT sehingga para Pemohon meminta dalam petitumnya untuk menambahkan frasa “…dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran” di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 106 Penyiaran. Permintaan para Pemohon dalam petitumnya tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat pada hakekatnya layanan audio visual OTT berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran sehingga tidak dapat disamakan pengaturannya, dan lebih jauh lagi pengaturan tersebut justru akan mematikan industi kreatif layanan OTT yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), karena tidak ada hubungan kausalitas antara pemberlakuan norma Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dengan kerugian konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 jo Pasal 31 jo Pasal 51 UU MK jo Pasal 51A UU Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN para Pemohon TERKAIT PEMAKNAAN KETENTUAN A QUO DENGAN MENAMBAHKAN NORMA BARU A. Permohonan a quo adalah Penambahan Norma Baru dalam Ketentuan a quo Bahwa sebelum Pemerintah memberikan keterangan yang lebih komprehensif atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji, 107 Pemerintah akan memberikan pandangan terhadap permohonan a quo para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo sebenarnya tidak meminta tafsir atas kata dan/atau frasa dari ketentuan a quo yang dianggap tidak jelas dari norma Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yaitu: “kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”, namun meminta penambahan norma baru dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atas definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yaitu sebagai berikut: “kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran” Bahwa mengingat permohonan a quo merupakan ketentuan umum, maka penambahan norma Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dalam perumusan petitum para Pemohon tersebut akan menimbulkan subyek hukum dan obyek hukum baru dalam penyelenggaraan penyiaran. 2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, merupakan norma definisi yang dipergunakan dalam keseluruhan norma di dalam UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, sehingga apabila permintaan penambahan norma baru atas Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dikabulkan, maka sama saja artinya dengan membentuk UU Penyiaran baru karena akan mengubah struktur dan makna UU Penyiaran secara keseluruhan beserta peraturan pelaksanaannya. 3. Bahwa pemaknaan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran seperti keinginan para Pemohon tidak hanya terkait pengawasan layanan siaran OTT oleh KPI semata sebagaimana pokok permohonan para Pemohon, melainkan juga berdampak pada ketentuan penyelenggaraan penyiaran yang terkait dengan perizinan, bentuk lembaga penyiaran, dan media penyaluran siaran dalam UU Penyiaran. Hal ini juga akan mempersempit 108 ruang gerak industri OTT mengingat lembaga penyiaran dalam UU Penyiaran adalah badan hukum yang hanya khusus menyelenggarakan usaha penyiaran sedangkan OTT adalah layanan konvergen yang dapat digunakan untuk keperluan apapun. B. Permohonan para Pemohon Tidak Sesuai Persyaratan “Positive Legislature” oleh Mahkamah Konstitusi. 1. Bahwa perkenankanlah Pemerintah memberikan penegasan terkait petitum yang diminta para Pemohon sama sekali tidak meminta penegasan tafsir dari Mahkamah Konstitusi atas ketentuan a quo yang menurut para Pemohon tidak jelas sebagaimana diuraikan pada huruf A di atas, namun merupakan upaya untuk mengubah UU Penyiaran dengan cara menambahkan norma baru sesuai keinginan para Pemohon tanpa melalui mekanisme politik hukum antara pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah, melainkan para Pemohon melakukannya melalui Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- IX/2011 (“Putusan MK 48/2011”), dalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memuat rumusan norma yang merupakan hasil penafsiran dari Majelis Hakim sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Martitah dalam bukunya Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta, 2013) berpendapat pada pokoknya terdapat beberapa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator yaitu: a. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat; b. Situasi yang mendesak; c. Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. 3. Bahwa berdasarkan pandangan dari Martitah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan permohonan para Pemohon sama sekali tidak memuat alasan- alasan untuk dapat diberikan putusan yang bersifat 109 positive legislature dari Mahkamah Konstitusi. Dalil-dalil yang diuraikan para Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya: a. Hanya berupa asumsi para Pemohon bahwa ketentuan a quo multitafsir berdasarkan pendapat Ketua KPI yang dikutip dari situs berita online. b. Tidak menguraikan ketidakadilan yang dialami masyarakat akibat diberlakukannya ketentuan a quo dan tidak menguraikan kemanfaatan bagi masyarakat apabila ketentuan a quo dimaknai sebagaimana keinginan para Pemohon. c. Tidak menguraikan situasi yang mendesak bahwa keberlakukan ketentuan a quo sudah sangat menimbulkan kerugian yang langsung dan nyata bagi para Pemohon. d. Tidak menunjukkan alasan bahwa keberlakukan ketentuan a quo justru menimbulkan kekosongan hukum yang mengakibatkan kekacauan hukum bagi masyarakat, sehingga untuk menghindarinya harus dimakanai sesuai keinginan para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam fungsi sebagai “the guardian of the constitution” dan “the sole intepreter of constitution” karena meminta penambahan norma baru, dan posita para Pemohon sama sekali tidak menunjukan dalil-dalil yang dapat dipertimbangkan untuk dapat diberikan putusan yang bersifat positive legislature, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konsitusi menolak permohonan para Pemohon tersebut atau setidak- tidaknya secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Ketentuan Undang-Undang yang Dimohonkan untuk Diuji Bahwa ketentuan a quo yaitu Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang diajukan untuk diuji materi oleh Pemohon adalah sebagai berikut: 110 Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Ketentuan tersebut dianggap Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” B. Pengaturan Media Komunikasi Massa 1. Bahwa penyiaran yang merupakan salah satu bagian media komunikasi massa, bukanlah satu-satunya media yang dapat menyalurkan informasi. Terdapat berbagai jenis media komunikasi massa lainnya yang dapat ditelusuri secara historis dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam sejarah, perkembangan media komunikasi massa pada awalnya berupa pertunjukan, kemudian berkembang menjadi media cetak, media luar ruang, rekaman audio, rekaman video (film), bioskop (cinema), penyiaran (radio dan televisi), permainan elektronik (videogame), dan internet. 2. Bahwa di Indonesia pengaturan media massa berdiri sendiri, contohnya pengaturan media pertunjukan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)), pengaturan media luar ruang (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait iklan), pengaturan media penyiaran (Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)), dan pengaturan media internet (Undang- 111 Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi)), semua memiliki aturan mainnya masing-masing sejalan dengan karakteristik yang berbeda antara jenis- jenis media tersebut. Hal ini terjadi karena media massa pada dasarnya hanyalah saluran informasi kepada khalayak luas yang metode penyampaiannya bisa berbagai macam, namun semua memiliki satu kesamaan yaitu menyampaikan informasi. 3. Bahwa akan menjadi suatu kekeliruan apabila menyeragamkan pengaturan atas jenis-jenis media tersebut hanya karena diantara jenis- jenisnya yang berbeda dapat mengantarkan bentuk informasi yang sama. Sebagai contoh aturan media cetak dan aturan media luar ruang harus diseragamkan pengaturannya hanya karena sama-sama menyampaikan informasi berupa tulisan dan gambar. Sama halnya bioskop yang menayangkan film harus diseragamkan aturannya dengan penyiaran televisi yang menayangkan film hanya karena sama-sama menyampaikan informasi berbentuk audio dan visual. Hal ini tentunya tidak tepat karena terdapat perbedaan fundamental karakteristik terhadap masing-masing media tersebut. 4. Bahwa kekeliruan pemahaman para Pemohon yang mengklasifikasikan layanan audio visual OTT menjadi bagian dari “Penyiaran” dengan membangun dalil-dalil untuk menyeragamkan antara aturan penyiaran dengan layanan audio visual melalui internet hanya karena menyampaikan informasi yang sama berupa audio dan visual, justru akan menimbulkan pemaknaan yang keliru terhadap definisi “Penyiaran” dalam ketentuan aquo sehingga keluar dari hakekatnya. 5. Bahwa perluasan pemaknaan “Penyiaran” akan berakibat pada perluasan pengaturan yang tidak pada tempatnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan lebih jauh lagi akan bertentangan dengan program Pemerintah berupa program kemudahan berinvestasi dan percepatan kemudahan berusaha bagi industri khususnya untuk layanan audio visual OTT yang saat ini keberadaanya cukup dilakukan melalui pendaftaran dan dapat mengakibatkan 112 kriminalisasi. Pengaturan pada media penyiaran yang sedemikian ketatnya jika diterapkan pada layanan audio visual OTT berdampak memaksakan rezim perizinan penyiaran beserta ancaman pidananya terhadap berbagai aktivitas penyampaian konten audio visual OTT yang dilakukan melalui internet. C. Filosofi Undang-Undang Penyiaran 1. Bahwa memperhatikan diktum Dasar Menimbang huruf c UU Penyiaran pada pokoknya menjelaskan landasan filosofis dibentuknya UU Penyiaran yaitu untuk menjaga integrasi nasional, kemajukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional. 2. Bahwa pelaku dalam sistem penyiaran nasional adalah lembaga penyiaran yang dapat diterima secara luas tanpa terbatas oleh masyarakat menyebabkan lembaga penyiaran menjadi media komunikasi massa yang sangat penting peranannya dalam kehidupan sosial budaya politik dan ekonomi karena menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat sosial. 3. Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 4. Bahwa dengan pentingnya peranan lembaga penyiaran, Pemerintah memberikan alokasi khusus dalam menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas bagi lembaga penyiaran televisi yang menyelenggarakan siaran secara free to air yang harus dipergunakan sebaik- baiknya dengan maksud terwujudnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. 5. Bahwa dengan demikian, pengaturan kegiatan penyiaran oleh lembaga penyiaran televisi yang menyelenggarakan siaran secara free to air, dalam UU Penyiaran disusun dengan pendekatan hukum publik yang 113 secara tegas dan terperinci mengatur penyelenggaraan penyiaran yang harus dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) untuk dimanfaatkan dalam usaha penyelenggaraan penyiaran. 6. Bahwa mengingat isi siaran dari lembaga penyiaran yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali melalui perangkat penerima siaran, maka untuk melindungi kepentingan masyarakat atau publik, isi siaran free to air tersebut harus diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga negara bersifat independen (Auxiliary Body) sebagai wujud peran serta masyarakat. 7. Bahwa dengan demikian penyelenggaraan penyiaran di Indonesia harus berlandaskan pada diversity of ownership (kepemilikan yang beragam) dan diversity of content (isi siaran yang beragam), sehingga menjamin adanya keanekaragaman konten siaran dan tidak terjadi monopoli penyelenggaraan penyiaran. D. Landscape Layanan OTT dalam Industri Telekomunikasi Bahwa untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait layanan OTT, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: OTT (Application Layer) Sumber : Pengantar tentang tata kelola internet, APJII, Hal, 39 114 1. Bahwa berdasarkan gambar di atas, layanan OTT merupakan lapis (layer) paling atas dari layer industri telekomunikasi yang terdiri dari lapis paling atas sampai dengan paling bawah, sebagai berikut: a. Application layer: 1) Content Platform a) Video streaming media: YouTube, Netflix, Iflix, Vimeo, Vidio, Viu, Tiktok, Hulu, Amazon Prime Video, Facebook Live, Instagram TV. b) Social media: Facebook, Instagram, Twitter. c) Marketplace: Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JDID. 2) Content creator/provider: TV Parlemen, Atta Halilintar, Andrea Taulany TV, Anji Drive, Deddy Corbuzier, tempat ibadah tertentu yang menyelenggarakan ibadah secara live, Live Streaming Sidang Mahkamah Konstitusi. 3) Content Aggregator: PlayStore, AppStore, Steam, Epic Games, Google News, LINE TODAY. 4) Instant Messaging/Voice and Video Calling: WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Google Duo, LINE, WeChat, Kakao Talk. 5) Video Conferencing: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. b. Service provider layer. Contoh: Biznet, Speedy, Fastnet (FirstMedia), MyRepublic c. Network infrastructure provider layer. Contoh: Telkom, Telkomsel, Indosat 2. Bahwa memperhatikan jenis-jenis layanan OTT yang beragam dan luas sebagaimana tersebut di atas, maka pengaturan terkait layanan OTT cukup kompleks dan saat ini di Indonesia belum dapat diakomodir di dalam satu aturan saja, sehingga pengaturan layanan OTT penerapannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis layanan yang disediakannya, sebagai contoh antara lain UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Pers, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), UU Hak Cipta, Kitab 115 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (UU No. 2 Tahun 2020), beserta peraturan pelaksanaan terkait lainnya. 3. Bahwa untuk mengklasifikasikan layanan OTT sebagai bagian dari penyiaran akan menimbulkan permasalahan hukum, mengingat penyiaran telah diatur dengan sangat ketat dan rigid dalam satu regulasi, sedangkan layanan OTT di Indonesia masih dalam masa tumbuh kembang, jika diatur terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital nasional. Mengatur layanan OTT secara ketat juga akan menghadapi tantangan hukum dalam penegakannya karena mayoritas penyedia layanan OTT saat ini berasal dari luar yurisdiksi Indonesia. 4. Bahwa menurut Pemerintah, mengingat perkembangan teknologi yang konvergen saat ini, maka yang perlu didorong adalah agar industri penyiaran nasional dan ekosistem industri kreatifnya secara sinergi dapat memanfaatkan layanan OTT melalui internet broadband secara optimal untuk meningkatkan daya saing layananannya. E. Benchmarking Pengaturan Layanan Audio Visual OTT di negara lain Bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana layanan audio visual OTT diatur dalam praktik internasional, perkenankan Pemerintah memberikan matriks pengaturan layanan audio visual OTT di berbagai negara, sebagai berikut: No. Negara Regulasi Eksisting Deskripsi Keterangan 1. Australia Australian Broadcasting Act Menerapkan sistem self-classification mempersingkat proses bagi layanan streaming. Layanan streaming Layanan audiovisual (streaming dikecualikan dari Australian Broadcasting Act 116 No. Negara Regulasi Eksisting Deskripsi Keterangan dikecualikan dari Australian Broadcasting Act. Australian Classification Board lingkupnya memberikan klasifikasi atau melarang film, video games, publikasi. Australian Communication Media Authority hanya sebagai regulator penyiaran telekomunikasi, radio komunikasi, internet dari aspek penyelenggaraan. 2. Inggris The Broadcasting (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 mengatur Ketentuan untuk Inggris untuk diatur secara terpisah dari Uni Eropa, namun dampaknya bergantung pada tanggal dan jenis Brexit. Infrastruktur penyiaran diatur dalam regulasi Telekomunikasi. Konten penyiaran linier (penyiaran tradisional) dan non-linier (on- demand) diatur secara terpisah. Konten dari penyiaran linier, Pengaturan infrastruktur diatur dalam regulasi telekomunikasi. Pengaturan konten layanan audiovisual dipisahkan berdasarkan media pengirimannya (linear/tradisional) dan (non-linear/on demand), dimana layanan audiovisual non-linier tidak menjadi bagian dari Penyiaran. Sumber: https://iclg.com/prac tic e-areas/telecoms- media-and-internet- laws-and- regulations/united- 117 No. Negara Regulasi Eksisting Deskripsi Keterangan baik itu melalui internet maupun platform penyiaran tradisional) diatur dalam rezim perizinan di bawah Ofcom. Konten non-linear, sesuai dengan AVMS Directive, seluruh layanan non-linear yang berbasis di Inggris harus tunduk pada standar minimum yang diawasi oleh Ofcom. Tidak ada izin yang dipersyaratkan untuk layanan ini, namun diperlukan pra- pemberitahuan wajib sebelum layanan on demand tersebut dapat diselenggarakan. Secara garis besar, penyiaran linear diatur dalam Broadcasting Committee on Advertising Practice (BCAP) Code, sedangkan konten non- linear diatur dalam General Committee on Advertising Practice (CAP) Code. Dengan demikian, penyelenggara penyiaran non- linear dikecualikan dari beberapa kingdom 118 No. Negara Regulasi Eksisting Deskripsi Keterangan peraturan. 3. Jepang Telecommuni - cation Business Law, Broadcast Law Jepang memisahkan bisnis telekomunikasi menjadi dua kategori berdasarkan sudut pandang regulatori, yaitu: telekomunikasi (tsushin) dan penyiaran (housou). Konten audio-visual (terestrial, satelit, kabel) diatur dalam Broadcast Law, sedangkan audio-visual melalui internet diatur dalam Telecommunication Business Law. Konten audiovisual Dipisah pengaturannya dalam dua regulasi yang berbeda berdasarkan media pengirimannya. Layanan audio- visual melalui internet bukan bagian dari Penyiaran Sumber: https://iclg.com/prac tic e-areas/telecoms- media-and-internet- laws-and- regulations/japan 4. Kanada Telecommuni cations Act, Radiocommu n ication Act, Braodcasting Act, and the Copyright Act Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaturan konten yang didistribusikan oleh media penyiaran tradisional dan konten yang didistribusikan melaui internet. Seluruh penyelenggara penyiaran di Kanada diatur oleh CRTC melalui Broadcasting Act. CRTC menerbitkan izin untuk penyelenggara penyiaran (kabel, IPTV, layanan satelit langsung ke Semua konten yang dikirimkan dan diakses melalui internet (termasuk audiovisual) tidak diatur dalam/dikecualikan dari Broadcasting Act. https://iclg.com/prac tic e-areas/telecoms- media-and-internet- laws-and- regulations/canada 119 No. Negara Regulasi Eksisting Deskripsi Keterangan rumah), termasuk televisi, discretionary on- demand) dan stasiun radio. Dengan demikian, konten pada media tradisional diatur oleh Canadian Radio-television and Telecommunication s Commission (CRTC), sedangkan konten yang didistribusikan melalui internet dikecualikan. Semua konten yang dikirimkan dan diakses melalui Internet dikecualikan dari perizinan CRTC di bawah Digital Media Exemption Order (DMEO). Dengan demikian, layanan digital ini tidak harus tunduk pada syarat konten seperti yang diterapkan pada layanan penyiaran yang berlisensi. 5. Singapura The Telecommuni - cation Act Standar umum untuk Free To Air TV Services, channel linear, dan IPTV diatur dalam The Content Code for Nationwide Managed Transmission Linear Pangaturan layanan audio-visual dibedakan berdasarkan media penyampaiannya (tradisional dan non tradisional) 120 No. Negara Regulasi Eksisting Deskripsi Keterangan Television Service. Pengaturan untuk kategori ini cenderung lebih ketat. Standar umum untuk OTT, video- on-demand, dan Layanan ‘niche’ lainnya diatur dalam Content Code for Over the top, Video on Demand and Niche Services. Berdasarkan uraian matriks di atas, dapat diketahui saat ini tidak ada negara yang mengatur layanan audio visual OTT seperti video on demand yang menggunakan internet untuk diklasifikasikan sebagai bagian dari penyiaran, sehingga pengaturan layanan audio visual OTT (video on demand) tersebut diatur di dalam peraturan yang terpisah dengan penyiaran linear. F. Tanggapan Pemerintah terhadap dalil para Pemohon 1. Perbedaan Penyelenggaraan Penyiaran dengan layanan audio visual OTT a. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan apabila Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai: “dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.”, maka telah melanggar asas kepastian hukum dan tidak memberikan perlakuan hukum yang sama (unequal treatment) antara penyelengara penyiaran konvensional dengan layanan Over The Top (OTT) video on demand atau streaming melalui internet karena tidak tunduk pada UU Penyiaran termasuk pengawasan konten dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehinggga tidak terdapat the 121 same level playing of field dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa dalil para Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, karena sebagaimana yang telah Pemerintah uraikan secara singkat pada bagian Romawi II, Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dapat berdiri sendiri dan dijadikan sebagai satu acuan pokok kegiatan penyiaran. Kegiatan “Penyiaran” telah diklasifikasikan secara khusus dan rinci melalui ketentuan dalam batang tubuh UU Penyiaran dan peraturannya turunannya, sehingga berdasarkan ketentuan di dalam UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya dapat diketahui terdapat perbedaan jelas antara “Penyiaran” yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan layanan audio visual OTT, untuk lebih jelasnya Pemerintah akan menjelaskan sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan penyiaran dilakukan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui satelit, kabel, dan terrestrial dengan kegiatan pemancarluaskan siaran agar dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 2) Penyiaran dibatasi layanannya yaitu Televisi dan Radio. 3) Kegiatan penyiaran dilakukan berdasarkan izin oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang berbadan hukum Indonesia dan bidang usahanya khusus penyiaran serta wilayah layanannya dibatasi di Indonesia. 4) Kegiatan penyiaran oleh lembaga penyiaran dilakukan melalui infrastruktur yang dibangun dan/atau disediakan secara khusus untuk keperluan penyiaran. 5) Masyarakat tidak dapat memilih program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran, penayangan program siaran tergantung kepada lembaga penyiaran (push service). 122 c. Bahwa para Pemohon tidak memahami secara menyeluruh definisi “Penyiaran” dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dan tidak memahami pengaturan penyelenggaraan penyiaran dalam UU Penyiaranan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga berpendapat layanan OTT dapat dimasukkan ke dalam pengertian dari “Penyiaran” dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran.Bahwa apabila memperhatikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) Bagian C.1. Ketentuan Umum halaman 35 angka 108 maka Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran merupakan ketentuan umum yang memuat definisi yang menjelaskan makna suatu kata atau istilah, dalam hal ini makna “Penyiaran”, sehingga keseluruhan frasa dalam definisi tersebut harus dibaca secara utuh dan dipahami keterkaitannya dengan norma yang lain, adapun bunyi Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran sebagai berikut: Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dengan demikian makna utama dari “penyiaran” dalam UU Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran agar dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, sehingga kegiatan penyiaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Adanya pihak yang melakukan kegiatan “pemancarluasan siaran”, siapa atau pihak yang melaksanakan kegiatan penyiaran dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam definisi Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran dan batang tubuh UU Penyiaran yaitu dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu LPP, LPS, LPK, dan LPB. 2) Pemancarluasan siaran hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) waktu saja dan diterima 1 (satu) kali dalam 1 (satu) waktu oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 123 3) Pemancarluasan siaran dilakukan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya, dimana batasan pengertian mengenai spektrum frekuensi radio dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran yang berbunyi: “Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.” Sedangkan untuk media lainnya diatur dalam batang tubuh UU Penyiaran dan peraturan pelaksana yaitu lembaga penyiaran melalui Satelit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Pasal 26 UU penyiaran terkait Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dan Penyelenggaraan Penyiaran Digital dan Multipleksing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 52 Tahun 2005, Pasal 2 PP Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2005 Jo. PM Kominfo No. 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital. d. Bahwa berkenaan dengan definisi OTT, Pemerintah akan menguraikan sebagai berikut: 1) Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top), Kementerian Komunikasi dan Informatika pada pokoknya mencoba menjelaskan definisi layanan OTT sebagai layanan yang diberikan melalui jaringan telekomunikasi, dimana layanannya dapat berupa layanan komunikasi, layanan informasi digital berupa tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan yang dialirkan (streaming) atau diunduh dengan memanfaatkan jasa 124 telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Adapun dalam pelaksanaannya, Penyedia layanan OTT sangat mungkin bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan pada sektor lain, maupun bekerjasama dengan pelaku usaha pada industri lainnya sesuai dengan karakteristik internet yang konvergen. Peraturan perundang- undangan terkait antara lain sektor persaingan usaha, perdagangan, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, perfilman, periklanan, dan lain-lain, termasuk penyiaran. Dalam menyediakan layanannya, Penyedia Layanan OTT dapat saja bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran sehingga harus memperhatikan regulasi bidang penyiaran. Namun jelas Pemerintah memandang berbeda antara Penyelenggaraan Penyiaran dengan Layanan OTT. 2) Menurut International Telecommunication Union (ITU) sebagaimana termuat dalam hasil rekomendasi ITU-T Study Group 3 https://news.itu.int/new-itu-recommendation-provides- parameters-for-a-collaborative-framework-for-otts/ telah memberikan definisi dari OTT sebagai berikut: “An over-the-top (OTT) is an application accessed and delivered over the public Internet that may be a direct technical/functional substitute for traditional international telecommunications services.” Rekomendasi dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa OTT merupakan aplikasi yang diakses dan disampaikan kepada masyarakat melalui internat yang dapat menjadi pengganti langsung baik secara teknis ataupun fungsional atas telekomunikasi internasional tradisional. Namun terdapat catatan dalam Rekomendasi tersebut bahwa “the definition of OTT is a matter of national sovereignty and may vary among Member States” sehingga kebijakannya penentuan definisi OTT berpulang kepada tiap negara-negara Anggota ITU. 3) Bahwa secara umum pandangan terhadap OTT dapat tercermin dari pengertian yang diberikan pada situs Wikipedia 125 https://en.wikipedia.org/wiki/Over-the-top_media_service khususnya mengenai arti “Over-the-top (OTT) Media Service” yaitu: a streaming media service offered directly to viewers via the Internet. OTT bypasses cable, broadcast, and satellite television platforms, the companies that traditionally act as a controller or distributor of such content”. Pada pokoknya OTT layanan media disalurkan melalui internet kepada masyarakat dan menerobos kabel, penyiaran, dan platform televisi satelit, serta perusahaan yang lazimnya bertindak sebagai pengendali atau pendistribusi konten. 4) Selain itu berdasarkan praktik dan keilmuan dapat kita simpulkan memang terdapat perbedaan antara penyiaran dengan layanan OTT sehingga tidak dapat diseragamkan aturannya, informasi terkait antara lain dapat diakses pada: https://www.streamingmedia.com/Articles/ReadArticle.aspx?Articl eID=125874, yang pada pokoknya menjelaskan dalam video mengenai perbedaan push video dan pull video akibat perkembangan OTT video on demandsebagai berikut: “ Push video--we used to call that broadcast TV. Some people still call it broadcast TV……and then of course, there's pull video. So, what's pull video? That's video where you as a viewer make a decision about what it is that you want to watch.” Pull video tidak hanya yang on demand namun juga terhadap yang live karena pada dasarnya pemirsalah yang menentukan pilihannya dengan menarik data layanan tersebut untuk dapat dilihatnya. e. Bahwa layanan OTT yang memanfaatkan jasa akses internet melalui jaringan telekomunikasi tunduk pada UU Telekomunikasi, sedangkan pengawasan konten OTT yang ditransmisikan melalui sistem elektronik tunduk pada UU ITE. Dengan demikian menjadi jelas bahwa karakteristik OTT, khususnya untuk layanan audio visual OTT, berbeda dengan penyiaran yang tunduk pada UU Penyiaran, dengan alasan sebagai berikut: 126 1) Dalam penyediaan layanan audio visual OTT terdapat 3 (tiga) layer, yaitu: Content creator/provider, Platform digital tempat konten disimpan, dan Penyelenggara Jasa Akses Internet sebagai media akses. 2) Layanan audio visual OTT dapat dilakukan secara serentak dan bersamaan namun tetap tidak menghilangkan karakteristik utama layanan audio visual OTT yaitu on demand (pull service) dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau kebutuhan dari pelanggan dan/atau pengguna. 3) Penyedia layanan audio visual OTT dapat berupa perorangan atau badan hukum tidak harus berbadan hukum Indonesia dan tidak harus berada di Indonesia. 4) Layanan audio visual OTT aksesnya tidak terbatas pada wilayah layanan sifatnya cross border. f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan katakteristik dari penyiaran dalam UU Penyiaran dan layanan audio visual OTT adalah sebagai berikut: 1) karakteristik penyiaran dalam UU Penyiaran yang “serentak dan bersamaan” dengan subyek hukumnya adalah lembaga penyiaran, dan; 2) karakteristik OTT yang “on demand” melalui internet serta wujud layanan sangat beragam dengan subyek hukumnya adalah perorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum,sehingga adalah wajar apabila terjadi pembedaan perlakukan, perbedaan dalam level playing field, dan perbedaan dalam pertanggungjawaban. Hal ini bukanlah suatu bentuk perlakuan yang tidak adil (unequal treatment) sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Begitu pula, terhadap materi siaran/konten terdapat perbedaan dalam pengawasan, materi siaran untuk kepentingan publik diawasi oleh KPI, sedangkan materi audio visual dalam layanan OTT diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara penindakan berdasarkan laporan 127 dari masyarakat dan pihak terkait lainnya sesuai substansi konten OTT. g. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, layanan audio visual OTT tidak sertamerta dapat disamakan dengan kegiatan penyiaran dan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyiaran dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran karena: 1) karena karakteristik utama layanan audio visual OTT adalah layanan yang dapat diakses oleh pengguna layanannya melalui jaringan telekomunikasi (internet). Berbeda dengan “Penyiaran” yang merupakan “layanan pemancaran dan penerimaan siaran” yang membutuhkan kegiatan yang dinamakan “pemancarluasan konten siaran” oleh Lembaga Penyiaran dan diterima secara serentak dan bersamaan melalui perangkat penerima siaran; 2) Walaupun “konten” yang diberikan oleh lembaga penyiaran dapat juga sama dengan konten yang diberikan oleh layanan audio visual OTT, namun tidak bisa sertamerta dikategorikan sebagai kegiatan “Penyiaran” karena penyelenggara penyiaran adalah push service sedangkan OTT adalah pull service, 3) konten bersifat netral sehingga pengaturannya bergantung pada media mana konten tersebut disalurkan. Misalnya film yang ditayangkan pada bioskop tunduk pada aturan perfilman, jika ditayangkan oleh lembaga penyiaran maka tunduk pada aturan penyiaran, sedangkan jika dapat diakses melalui layanan OTT maka tunduk pada aturan telekomunikasi dan internet. sehingga dalil-dalil para Pemohon yang meminta tafsir penyiaran termasuk: “…menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran” sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 128 2. Pengawasan terhadap layanan audio visual OTT di Indonesia a. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan konten yang disediakan oleh penyedia layanan audio visual OTT tidak diawasi merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, dan Pemerintah akan memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kominfo untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (konten internet) yang memiliki muatan melanggar hukum, dan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP PSTE) telah mengatur bahwa kementerian atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Menteri untuk pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar hukum. Dalam hal ini KPI dapat turut berperan meneruskan laporan dari masyarakat terhadap adanya konten negatif pada layanana OTT video on demand/streaming kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2) Terdapat ketentuan larangan bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang memiliki muatan Konten bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kewajiban bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk memblokir konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan turunan dari UU Telekomunikasi yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. 3) Bahwa faktanya dalam implementasi pengawasan terhadap konten dari layanan audio visual OTT dan sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 97 ayat (2) PP PSTE telah terdapat mitra kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap penanganan konten negatif sebanyak 16 (enam belas) satuan tugas (Satgas) lintas kementerian lembaga. Adapaun 129 berdasarkan data Statistik Penanganan Konten Internet Negatif pada Media Sosial sampai dengan bulan Juni 2020 khusus terhadap penanganan konten negatif pada YouTube terdapat 5.375 aduan yang ditangani (data terlampir). 4) Bahwa terhadap muatan konten yang dilarang untuk disediakan oleh layanan audio visual OTT telah diawasi dan diatur dalam BAB VII UU ITE dari Pasal 27 s.d Pasal 29 UU ITE yang sanksinya diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 45 UU ITE. b. Bahwa selain pengaturan pengawasan konten, penyedia layanan audio visual OTT juga dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2020 Jo. Pasal 8 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP No. 80 Tahun 2019) jo. Pasal 6 PMK-48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK-48/PMK.03/2020). Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti dalil kerugian konstitusional para Pemohon terhadap penerapan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang melanggar asas kepastian hukum dan tidak memberikan perlakuan hukum yang sama (unequal treatment) antara penyelengara penyiaran konvensional dengan layanan Over The Top (OTT) video on demand atau streaming melalui internet karena tidak tunduk pada UU Penyiaran, dan tidak diawasi kontennya oleh KPI, sehinggga tidak terdapat the same level playing of field, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan para Pemohon. 3. Dampak apabila Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dikabulkan a. Bahwa dalil para Pemohon hanya menitikberatkan pada tafsir dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dan tidak membaca secara 130 keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran, sehingga tidak mempertimbangkan implikasinya kepada industri penyiaran secara umum dan pengaruh yang sangat luas kepada masyarakat. b. Bahwa definisi Penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaksudkan menjadi definisi keilmuan. Definisi tersebut menjadi rujukan dalam deskripsi atas istilah “penyiaran” yang diatur dalam UU Penyiaran itu sendiri, sehingga tidak dapat diubah begitu saja menyesuaikan dengan pemahaman dari para Pemohon. sebagaimana ternyata dalam bunyi ketentuan Pasal 1 sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. ……………. 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untu dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima pesan. 3. …………… bahwa definisi tersebut ada untuk memudahkan pemahaman dan mengikat kepada norma-norma yang diatur dalam batang tubuh UU Penyiaran. Dalam definisi dimaksud serta dalam norma-norma pada batang tubuh UU Penyiaran, sama sekali tidak ada pengaturan terkait penyelenggaraan penyiaran melalui internet, dan hal ini sejalan dengan praktik yang berkembang secara internasional. Penambahan penafsiran terhadap Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran akan mengakibatkan norma-norma dalam batang tubuh UU Penyiaran tidak implementatif, tidak sesuai dengan perkembangan layanan OTT, dan berpotensi mengakibatkan kriminalisasi c. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka dengan menambahkan tafsir “…dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan 131 internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam industri penyiaran maupun dalam tatanan kehidupan masyarakat, mengingat perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instragram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam flatform media sosial akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. d. Bahwa saat ini banyak lembaga negara, lembaga pendidikan, industri kreatif anak bangsa yang menggunakan platform OTT contohnya kuliah umum yang disiarkan streaming via Youtube, sidang Mahkamah Konstitusi secara live streaming di Youtube, kegiatan penjualan online secara langsung contohnya Shopee belanja live, dan pembuatan konten kreatif berupa lagu, games, product review, yang ditampilkan di Youtube yang menjadi penghasilan content creator Indonesia. Apabila kegiatan ini dikategorikan sebagai penyiaran, maka lembaga negara, lembaga pendidikan, dan content creator baik perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran. Hal ini tentunya tidak mungkin karena lembaga negara, lembaga pendidikan, dan content creator tidak akan dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran yang berakibat kegiatan yang dilakukan merupakan penyiaran ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. e. Bahwa mengingat layanan audio visual OTT yang cross border maka penyedia layanan audio visual OTT ataupun content creator OTT yang banyak berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia, dan lebih jauh lagi perluasan tafsir OTT yang menyebabkan pemberlakuan pengaturan dalam UU Penyiaran terhadap penyelenggara konten OTT untuk memenuhi persyaratan- 132 persyaratan yang ditetapkan dapat bersifat kontraproduktif terhadap hubungan perdagangan antar negara yang memungkinkan menimbulkan dampak negatif terhadap negara Indonesia. f. Bahwa memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka terdapat imlplikasi yang sangat besar dan luas, apabila layanan audio visual OTT dikategorikan sebagai “Penyiaran”. 4. Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang diajukan para Pemohon akan mengubah industri penyiaran a. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menambahkan norma sehingga dimaknai sebagai “…dan/atau kegiatanmenyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam industri penyiaran maupun dalam tatanan kehidupan masyarakat, mengingat perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instragram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran dan pada akhirnya akan membentuk lembaga penyiaran baru yang tidak diakomodir dalam UU Penyiaran, yaitu LPS, LPB, LPP, dan LPK dengan sistem internet. b. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada Romawi II Angka 3 Huruf d dan Romawi IV Huruf F Angka 1 Huruf c sesuai ketentuan dalam UU Penyiaran, PP No. 50 Tahun 2005, PP No. 52 Tahun 2005, PP No. 51 Tahun 2005 dan PP No. 11 Tahun 2005 diketahui pembagian layanan penyiaran secara garis besar adalan Televisi dan Radio, dimana layanan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran berbentuk LPS, LPB, LPK dan LPP, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang disalurkan melalui media terestrial, kabel dan satelit. c. Bahwa walaupun kemajuan teknologi yang sangat pesat memungkinkan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi dan 133 media penyiaran dan kemajuan teknologi merupakan keniscayaan, namun penambahan norma baru dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang mencakup kegiatan penyiaran yang menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat berdasarkan permintaan dan/atau kebutuhan sebagaimana permintaan para Pemohon akan mengubah tatanan industri penyiaran dan mengubah secara keseluruhan UU Penyiaran serta peraturan terkait di bawahnya, maka terhadap perubahan relevansi idealistik hukum harus diakomodir dalam undang-undang yang pembentukannya merupakan kewenangan dari DPR dan Pemerintah. 5. Kesimpulan Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa layanan audio visual OTT tidak dapat digabungkan dengan “Penyiaran” dalam konteks pengaturan UU Penyiaran karena keduanya merupakan 2 (dua) substansi pengaturan yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut: a. Dari sisi Subjek Hukum selaku pelaksana kegiatan 1) “Penyiaran” dalam UU Penyiaran dilakukan oleh Lembaga Penyiaran (LPP, LPS, LPK, dan LPB) dimana sebelum dapat melaksanakan kegiatan penyiaran, Lembaga Penyiaran diwajibkan memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Segala pelanggaran dan penyalahgunaan IPP menjadi tanggung jawab dari Lembaga Penyiaran yang telah memperoleh IPP, yang artinya ada subjek hukum yang dapat dikendalikan dalam penyelenggaraan penyiaran yaitu Lembaga Penyiaran. 2) Layanan OTT merupakan bagian dari layer industri telekomunikasi sehingga yang menjadi subjek hukum tergantung pada layer mana terjadi kesalahan, sehingga layanan audio visual OTT bukanlah layanan penyiaran (broadcasting) yang diharuskan memperoleh IPP. Dalam layanan OTT, setiap orang dapat menjadi penyedia konten 134 layanan OTT atau dapat dikatakan setiap orang yang menggunggah (meng-upload) konten dalam layanan OTT, menjadi subjek hukumnya. b. Dari sisi konten 1) Konten siaran yang disediakan oleh Lembaga Penyiaran sepenuhnya merupakan hak dari Lembaga Penyiaran yang disusun dalam program siaran yang secara garis besar bersifat konstan, dimana konten siaran harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya UU Penyiaran dan UU Hak Cipta. 2) Konten dari layanan OTT tidak memerlukan pendaftaran karena sifatnya 1) sangat dinamis dan 2) tidak dapat dibatasi oleh wilayah/yurisdiksi hukum. Sifat layanan OTT yang sangat dinamis maksudnya adalah setiap detik jumlah konten yang berada di dalam layanan OTT pasti berubah karena setiap orang di seluruh dunia dapat menambahkan kontennya masing- masing ke dalam layanan OTT. Sifatnya yang tidak dapat dibatasi wilayah/yurisdiksi hukum maksudnya adalah setiap konten layanan OTT tidak dapat dibatasi agar hanya dapat diakses di negara Indonesia saja. Setiap sebuah konten diunggah (di- upload) dalam layanan OTT melalui internet, maka seluruh negara di duniadapat mengakses konten tersebut, sehingga pertanyaannya adalah apakah mungkin setiap konten memerlukan izin dari setiap negara yang mengakses konten tersebut? Dengan demikian layanan OTT tidak dapat dipersamakan dengan kegiatan penyiaran dalam UU Penyiaran yang rezimnya adalah memerlukan izin. c. Dari sisi fleksibilitas akses terhadap konten 1) karena karakteristik utama layanan OTT adalah layanan yang dapat diakses oleh pengguna layanannya melalui jaringan telekomunikasi (internet). Berbeda dengan “Penyiaran” yang merupakan “layanan pemancaran dan penerimaan siaran” yang 135 membutuhkan kegiatan yang dinamakan “pemancarluasan konten siaran” oleh Lembaga Penyiaran dan diterima secara serentak dan bersamaan melalui perangkat penerima siaran; Walaupun “konten” yang diberikan oleh lembaga penyiaran dapat juga sama dengan konten yang diberikan oleh layanan OTT, namun tidak bisa sertamerta dikategorikan sebagai kegiatan “Penyiaran” karena penyelenggara penyiaran adalah push service sedangkan OTT adalah pull service. 2) Sesuai dengan karakteristiknya, akses terhadap sebuah konten yang disiarkan berdasarkan UU Penyiaran adalah dipancarluaskan oleh Lembaga Penyiaran dan hanya dapat dilakukan secara “serentak dan bersamaan” sebagaimana diatur dalam definisi “Penyiaran” yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Sebagai konsekuensinya adalah waktu untuk mengakses konten dalam kegiatan “Penyiaran” sangat tergantung pada waktu penyiaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran (push service). Apabila Lembaga Penyiaran tidak melakukan pemancarluasan siaran, maka konten tersebut sudah pasti tidak dapat diakses oleh masyarakat, dengan demikian, kendali terhadap disiarkan atau tidaknya sebuah konten “Penyiaran” dalam UU Penyiaran ada di tangan Lembaga Penyiaran. 3) Akses terhadap sebuah konten pada layanan OTT tidak dibatasi waktu (dapat dilakukan kapanpun dan berapa kali pun) oleh pengguna layananya yang dapat mengakses layanan OTT melalui internet (pull service). Setiap konten yang berhasil diunggah (di-upload) ke dalam layanan OTT, maka terhadap konten tersebut langsung dapat diakses oleh setiap orang di seluruh dunia, dengan demikian kendali melakukan akses atau tidak melakukan akses atas sebuah konten ada di tangan masyarakat pengguna internet (netizen) di seluruh dunia. 136 d. Dari sisi pengawasan dan pengendalian konten 1) Karena konten yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran merupakan konten yang tidak terbatas aksesnya dan diterima secara luas oleh publik maka konten tersebut diawasi oleh KPI. 2) Sama halnya dengan konten pada kegiatan “Penyiaran”, konten yang berada dalam layanan OTT yang dapat diakses di Indonesia melalui internet, dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Indonesia (c.q. Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan kementerian/lembaga terkait yang apabila terdapat konten melanggar hukum maka dapat diputus aksesnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE dan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemerintah menegaskan kembali bahwa Pemerintah Indonesia juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap konten yang berada pada layanan OTT, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak mendapat perlakuan yang sama (unequal treatment) dari sisi pengawasan dan pengendalian konten apabila dibandingkan dengan layanan OTT adalah dalil yang tidak berdasar. Meskipun konten dalam kegiatan “Penyiaran” dan layanan OTT sama- sama dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Indonesia, kedua hal tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu karakteristik penyiaran dalam UU Penyiaran yang “serentak dan bersamaan” dengan subyek hukumnya adalah lembaga penyiaran, dan karakteristik OTT yang “on demand” melalui internet serta wujud layanan sangat beragam dengan subyek hukumnya adalah orang atau badan hukum, sehingga perbedaan pengawasan dan pengendalian konten yang dilakukan sesuai karakteristik masing-masing adalah wajar dan bukanlah suatu bentuk perlakuan yang tidak adil (unequal treatment) sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. 137 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan demikian dalil- dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan serta sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menolak permohonan pengujian dan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet otvankelijke verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan 5. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Keterangan Tambahan Presiden I. Pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Pertanyaan: Memperhatikan Undang-Undang Penyiaran telah beberapakali masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), ada kehendak untuk mengubah Undang-Undang Penyiaran, Pemerintah perlu menjelaskan 138 apakah RUU Penyiaran mengatur aspek layanan konten Over The Top (OTT). Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Penyiaran merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan sampai saat ini Pemerintah belum menerima draft RUU Penyiaran dari DPR. b. Bahwa Pemerintah memandang perlu untuk mengatur layanan konten audio visual OTT, namun sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterangan Presiden, mengingat audio visual OTT bukanlah termasuk penyiaran maka pengaturannya tidak dapat diseragamkan dengan pengaturan penyiaran, yang mana untuk mengatur aspek konten layanan audio visual OTT diperlukan ketentuan baru yang mengikuti prinsip konvergensi. c. Bahwa selanjutnya memperhatikan kemajuan teknologi yang sangat cepat maka pengaturan terhadap layanan konten OTT sepatutnya lebih fleksibel tidak dapat disatukan dalam Undang-Undang Penyiaran yang pengaturannya rigid, selain itu juga dikarenakan perbedaan karateristik antara layanan audio visual OTT dan penyiaran. 2. Pertanyaan: Pemerintah perlu menjelaskan mengenai frasa “media lainnya” pada definisi penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran existing, apakah “media lainnya hanya mencakup penggunaan spektrum frekuensi radio tidak bisa kemudian menggunakan internet di dalamnya”? Mohon juga ditambahkan Peraturan Pemerintah apa saja yang bisa menggambarkan bahwa ada “media lainnya”? Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan Presiden, untuk memahami kegiatan penyiaran secara komprehensif perlu mengaitkan secara sistematis definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam batang tubuh UU Penyiaran itu sendiri yang menjadikan kegiatan penyiaran itu utuh sebagai aktivitas yang legal di mata hukum. 139 b. Bahwa untuk definisi penyiaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, jika diuraikan mengandung beberapa unsur utama sebagai berikut: 1. Kegiatannya berupa pemancarluasan siaran; 2. menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya; dan 3. diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa unsur-unsur itu tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling terkait diantara unsur-unsur tersebut, sehingga suatu aktivitas dapat dikatakan sebagai kegiatan penyiaran jika memenuhi ketiga unsur dimaksud. c. Bahwa untuk memahami frasa “media lainnya” dalam definisi penyiaran, maka dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan lain dalam UU Penyiaran yang mengatur penyelenggaraan penyiaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan media (transmisi) sebagai berikut: 1) spektrum frekuensi radio melalui udara (terestrial); 2) kabel; dan 3) satelit. Hal ini sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 26 UU Penyiaran, Pasal 2 PP Nomor 50 Tahun 2005, Pasal 2 PP Nomor 51 Tahun 2005, Pasal 2 PP Nomor 52 Tahun 2005, dan Pasal 13 PP Nomor 11 Tahun 2005 yang menunjukkan penyelenggaraan penyiaran dilakukan dengan media-media tertentu. Adapun ketentuan-ketentuan dimaksud berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 UU Penyiaran (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas: a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit; b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial. Pasal 2 PP Nomor 50 Tahun 2005 (1) Lembaga Penyiaran Swasta diselenggarakan melalui sistem terestrial dan/atau melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut. a. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial meliputi: 140 1. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; 2. penyiaran radio FM secara analog atau digital; 2. penyiaran televisi secara analog atau digital; 3. penyiaran multipleksing. b. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem satelit meliputi: 1. penyiaran radio secara analog atau digital; 2. penyiaran televisi secara analog atau digital; 3. penyiaran multipleksing. Pasal 2 PP Nomor 51 Tahun 2005 (1) Lembaga Penyiaran Komunitas menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial yang meliputi: a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; b. penyiaran radio FM secara analog atau digital; c. penyiaran televisi secara analog atau digital. (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang didirikan di sekitar wilayah keselamatan penerbangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 2 PP Nomor 52 Tahun 2005 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan diselenggarakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: a. penyiaran berlangganan melalui satelit; b. penyiaran berlangganan melalui kabel; dan b. penyiaran berlangganan melalui terestrial. (2) Penyelenggaraan penyiaran berlangganan ditujukan untuk penerimaan langsung oleh sistem penerima penyelenggara siaran berlangganan dan hanya ditransmisikan kepada pelanggan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 13 PP Nomor 11 Tahun 2005 (1) RRI dan TVRI dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial: 1. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; 2. penyiaran radio FM secara analog atau digital; 2. penyiaran radio SW secara analog atau digital; 3. penyiaran televisi secara analog atau digital; 4. penyiaran multipleksing. 141 b. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem satelit meliputi: 1. penyiaran radio analog atau digital; 2. penyiaran televisi analog atau digital; 3. penyiaran multipleksing. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan frasa “media lainnya” sesuai dengan regulasi yang berlaku merujuk pada media (transmisi) secara nirkabel (wireless) yaitu media Satelit. d. Bahwa mengingat pertanyaan Majelis Hakim, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum juga menanyakan apakah media lain ini termasuk menggunakan internet atau tidak, maka Pemerintah menguraikan pengertian Internet berdasarkan referensi sebagai berikut: 1) Robert E. Kahn dan Vinton G. Cerf Dalam artikelnya yang berjudul” What Is The Internet (And What Makes It Work) - December, 1999” yang terdapat dalam laman situs http://www.cnri.net/what_is_internet.html#Introduction) dijelaskan bahwa “The underpinnings of the Internet are formed by the global interconnection of hundreds of thousands of otherwise independent computers, communications entities and information systems. What makes this interconnection possible is the use of a set of communication standards, procedures and formats in common among the networks and the various devices and computational facilities connected to them. The procedures by which computers communicate with each other are called “protocols.” While this infrastructure is steadily evolving to include new capabilities, the protocols initially used by the Internet are called the "TCP/IP" protocols, named after the two protocols that formed the principal basis for Internet operation”. Berdasarkan uraian tersebut dijelaskan bahwa dasar mulainya terciptanya internet adalah karena terjadinya interkoneksi diantara banyak perangkat komputer, perangkat komunikasi, dan sistem informasi secara global. Interkoneksi tersebut dimungkinkan karena adanya seperangkat standar, prosedur, dan format yang sama dalam jaringan dan berbagai perangkat komputer yang terhubung ke dalam 142 jaringan berupa “protokol” yang dikenal sebagai “TCP/IP”. Robert E. Kahn dan Vinton G. Cerf juga menjelaskan bahwa “In essence, the Internet is an architecture”, sehingga dapat disimpulkan bahwa internet merupakan suatu arsitektur atau sistem jaringan yang menghubungkan berbagai macam perangkat berlandaskan protocol TCP/IP, dan bukanlah suatu media penghantar. 2) Harjono (2009) Pendapat Harjono sebagaimana dikutip dari http://eprints.umpo.ac.id/3037/3/BAB%20II.pdf pada intinya menjelaskan pengertian Internet yaitu kumpulan dari beberapa komputer, bahkan bisa mencapai jutaan komputer di dunia kemudian saling terhubung dan terkoneksi satu dan lainnya. Supaya komputer dapat saling berinteraksi dan terkoneksi, maka diperlukan suatu media agar saling menghubungkan antar komputer. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optik, bisa juga satelit, maupun sambungan telepon. 3) Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Internet Walaupun Wikipedia adalah situs ensiklopedia yang setiap orang dapat bertindak sebagai kontributornya, namun definsi yang diberikan Wikipedia telah sejalan dengan pandangan para ahli mengenai internet dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai internet yaitu suatu sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi, seperti dokumen hiperteks yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web (WWW), surat elektronik, telepon, dan berbagi berkas. 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI daring (https://kbbi.web.id/internet) 143 KBBI memberikan definisi internet sebagai berikut: jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disandingkan perbedaan pengertian antara internet dengan penyiaran, sebagai berikut: Internet Penyiaran Internet adalah suatu sistem (arsitektur) jaringan komunikasi berbasis protokol TCP/IP yang menghubungkan berbagai macam perangkat melalui jaringan telekomunikasi dengan media transmisi antara lain kabel/serat optik dan/atau satelit. Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa internet dan penyiaran, merupakan dua hal yang berbeda, karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai macam perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP sedangkan dalam penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran, namun keduanya sama-sama menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya, sehingga internet bukanlah termasuk “media lainnya” dalam definisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo. e. Selain itu, apabila dilihat dari karakteristiknya, internet yang secara umum didefinisikan sebagai jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung satu-sama-lain tidak bersifat “serentak dan bersamaan” dalam satu waktu saja, karena prinsip teknisnya transmisi internet bersifat “any to any” yaitu pihak manapun dapat mengirim dan/atau menerima/mengambil (pull) komunikasi tersebut dalam waktu kapanpun, 144 sedangkan penyiaran bersifat “one to many” yaitu penyalurannya bersifat masif didorong (push) dari satu sumber (lembaga penyiaran) ke segala penjuru (pemirsa) secara serentak dan bersamaan dalam satu waktu saja. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang termasuk dalam “media lainnya” dalam pengertian Penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran sesuai dengan regulasi yang berlaku adalah Satelit, dan bukan internet karena internet bukan merupakan media (transmisi). 3. Pertanyaan: Pemerintah perlu menjelaskan mengapa Pemerintah dalam mengatur substansi konten OTT hanya melalui Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2016, apakah tidak ada dasar yang lebih kuat lagi? Supaya kita bisa mengetahui equalnya dimana karena lembaga penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio adalah dengan basis UU Penyiaran, sedangkan OTT hanya Surat Edaran Menteri Kominfo itu saja? Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa Pemerintah menyadari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (Over The Top) (SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016) bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. b. Latar belakang diterbitkannya SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 pada waktu itu Pemerintah menyadari betul adanya kebutuhan di masyarakat dimana banyak perusahaan/konten OTT asing yang masuk ke Indonesia sedangkan instrumen hukum positif belum cukup membentengi kepentingan nasional, termasuk aspek perpajakan, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, keamanan transaksi keuangan, dan sebagainya, maka Pemerintah mencoba untuk menyusun pengaturan mengenai OTT dalam bentuk peraturan menteri. 145 c. Kemudian, Pemerintah menerbitkan SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 sebagai bagian dari proses konsultasi publik untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (over the top/OTT) dan para penyelenggara telekomunikasi mengenai isu apa saja terkait OTT yang direncanakan akan diatur, hal ini sebagaimana tercantum dalam angka 2 “Maksud dan Tujuan” SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 sebagai berikut: 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud dari kebijakan ini adalah memberikan pemahaman kepada Penyedia Layanan Over the Top dan para Penyelenggara Telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) yang sedang disiapkan oleh Kementerian Kominfo b. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan waktu yang memadai bagi para Penyedia Layanan Over the Top untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait akan diberlakukannya regulasi Penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui Internet (Over the Top).” Ketika itu Menteri Komunikasi dan Informatika merencanakan baru akan menyelesaikan Peraturan Menteri terkait OTT pada kuartal II semester satu 2016. Dimana pada waktu itu Peraturan Menteri tersebutlah yang direncanakan akan mengatur OTT, namun saat ini masih dalam proses pengkajian kebijakan dan masih mempertimbangkan jenis bentuk aturan yang tepat yang akan diberlakukan serta dinamika industri. d. Bahwa terhadap pengawasan konten internet yang melanggar hukum (ilegal) di internet, termasuk konten ilegal OTT audio visual yang berada di internet, dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mendasarkan pada Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) khususnya Pasal 40 ayat (2b) UU ITE dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pada intinya ketentuan dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kominfo untuk melakukan: a. pemutusan akses; dan/atau 146 b. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses, terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Adapun mekanisme pemutusan akses terhadap konten internet ilegal dilakukan dengan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya (vide Pasal 97 ayat (2) PP PSTE) yang pada intinya mengatur bahwa kementerian atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk pemutusan akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar hukum. Hal ini sebagaimana Pemerintah telah jelaskan dalam halaman 27 Keterangan Presiden. Selain berdasarkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menerima permintaan dari aparat penegak hukum (vide Pasal 97 ayat (3) PP PSTE), pengaduan dari masyarakat (vide Pasal 97 ayat (1) PP PSTE), dan perintah pengadilan (vide Pasal 97 ayat (4) PP PSTE) untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten internet ilegal. e. Berkenaan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (dalam hal ini mencakup internet service provider, penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara konten, dan/atau penyelenggara tautan) yang tidak mematuhi ketentuan untuk melakukan pemutusan akses konten internet (termasuk yang berada dalam OTT layanan audio visual) yang melanggar hukum dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 98 jo. Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PP PSTE, yang terkutip antara lain sebagai berikut: Pasal 98 PP PSTE (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggara jasa Akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik. 147 (3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak melakukan pemutusan Akses dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 100 PP PSTE (1) Pelanggaran terhadap ketentuan……..dan Pasal 98 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara; d. pemutusan Akses; dan/atau e. dikeluarkan dari daftar. f. Selain itu berkenaan dengan penegakan hukum pidana terhadap subyek (pelaku) yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar hukum telah diatur dalam BAB VII UU ITE bahwa terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 s.d Pasal 29 UU ITE, yang menjelaskan pada intinya pendistribusian dan/atau pentransmisian dan/atau perbuatan yang dapat membuat diaksesnya konten yang melanggar hukum sebagai berikut: 1) kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; 2) merugikan konsumen; dan 3) memuat ancaman kekerasan secara pribadi, dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45a, dan Pasal 45b UU ITE yaitu pada intinya berupa pidana penjara denda paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda, tergantung pelanggaran yang dilakukan, yaitu paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) untuk pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan secara pribadi, dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelanggaran atas perbuatan yang dilarang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 s.d Pasal 28 UU ITE. g. Penegakan hukum pidana terhadap subyek (pelaku) yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar hukum juga dapat berdasarkan 148 undang-undang sektoral lainnya sebagai contoh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum terkait pengawasan dan penindakan konten OTT telah tersedia baik dari segi hukum administrasi maupun dari segi hukum pidana. Berdasarkan uraian di atas, mengingat bahwa dalam aspek pengawasan konten, baik penyiaran konvensional yang diatur dalam UU Penyiaran maupun layanan audio-visual OTT yang diatur dalam UU ITE dan UU sektoral terkait lainnya, adalah keduanya diatur dalam undang-undang, hal ini menunjukkan telah terjadi equal treatment dari segi tingkatan pengaturan yang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaran penyiaran konvensional dan layanan audio-visual OTT. Dengan demikian, karena pengaturan terhadap pengawasan konten OTT telah jelas berdasarkan undang-undang, maka pengawasan konten OTT tidak didasarkan pada SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 mengingat sebagaimana tercantum dalam angka 2 “Maksud dan Tujuan” SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016, Surat Edaran dimaksud merupakan pemberitahuan dari Pemerintah sebagai bagian dari proses konsultasi publik untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (over the top/OTT) dan para penyelenggara telekomunikasi mengenai isu apa saja terkait OTT yang direncanakan akan diatur. II. Pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. 1. Pertanyaan: Pemerintah perlu menambahkan benchmarking terkait tindakan dalam pengendalian OTT dari negara-negara yang memiliki karakteristik pengaturan yang sama dengan Indonesia, dan agar juga ditambahkan pengaturan konten OTT di negara Turki yang telah mempunyai sikap yang jelas terkait konten OTT yang dapat menimbulkan masalah untuk Turki. Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa Pemerintah melengkapi penjelasan matriks perbandingan dengan menambahkan pengaturan audio visual OTT pada negara- negara ASEAN antara lain sebagai berikut: 149 Matriks Pengaturan Layanan Audio-visual di Berbagai Negara No Negara Regulasi Eksisting Uraian Pengaturan Layanan Audio- visual melalui Internet dalam Rezim Penyiaran atau Rezim Lainnya 1. Malaysia The Communications and Multimedia Act 1998 (CMA) Pengaturan konten yang didistribusikan melalui platform tradisional berbeda dengan konten yang didistribusikan melalui internet. CMA mengatur konten yang didistribusikan melalui platform tradisional, dimana para penyedia harus memiliki lisensi Content Application Service Providers (CASP) yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: 1. Content Application Service Providers (CASP) Individual Licence: berlaku untuk siaran satelit, siaran berlangganan, TV FTA terestrial, siaran radio terestrial dan layanan aplikasi konten lainnya yang tidak dikecualikan menurut CMA atau tunduk pada lisensi kelas CASP. 2. Content Application Service Providers (CASP) Class Licence: berlaku untuk layanan aplikasi konten yang ketersediaannya terbatas atau konten Layanan audio- visual yang didistribusikan melalui internet tidak termasuk substansi yang diatur dalam Communications and Multimedia Act 1998. Terdapat suatu pedoman yang berlaku untuk semua jenis konten audio-visual (termasuk yang yang didistribusikan melalui internet) yaitu Content Code yang diterbitkan oleh CMCF, namun penerapannya bersifat sukarela (tidak wajib). Sumber: https://iclg.com/prac tice- areas/telecoms- media-and-internet- laws-and- regulations/malaysi a 150 terbatas. Penyedia layanan aplikasi konten melalui internet dibebaskan dari persyaratan untuk mendapatkan lisensi CASP tersebut sebagaimana diatur dalam Order 6 of The Communications and Multimedia (Licensing) Exemption Order 2000. Terdapat suatu aturan berlaku secara umum bagi penyedia konten yang bernama Content Code yang diterbitkan oleh The Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia (CMCF) yang merupakan sebuah perkumpulan yang terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan dalam industri komunikasi dan multimedia yang mengatur konten dan menangani masalah terkait konten yang disebarkan melalui media jaringan elektronik Cakupan “konten” yang diatur dalam Content Code adalah sesuai dengan definisi konten pada CMA yaitu "suara, teks, gambar diam, gambar bergerak atau representasi audio- visual lainnya, representasi taktil atau kombinasi dari petunjuk yang dapat dibuat, dimanipulasi, disimpan, https://www.mcmc. gov.my/en/legal/act s/communications- and-multimedia-act- 1998-reprint-200 http://www.cmcf.my /download/cmcf- content-code- english.pdf 151 ditarik kembali atau dikomunikasikan secara elektronik." Deskripsi tersebut mencakup semua jenis konten (termasuk yang didistribusikan melalui internet). Namun demikian, penerapan Content Code, yang memberikan pedoman, prosedur, dan standar yang direkomendasikan terkait dengan distribusi konten media audio-visual sifatnya sukarela. 2. Thailand The Radio Communications Act The Telecommunica- tions Business Act The Broadcasting Business Act Penyiaran diatur dalam The Broadcasting Business Act, melalui National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) sebagai regulator utama. Media audio-visual seperti DVD dan game komputer tidak termasuk cakupan peraturan ini, namun diatur dalam peraturan lainnya. Pengaturan konten (termasuk iklan) berbeda- beda antara penyiaran terestrial, penyiaran tanpa frekuensi (TV kabel dan IPTV), dan juga antar berbagai kategori saluran (channel) yang berbeda. Saat ini tidak ada peraturan khusus untuk layanan OTT yang dapat diakses melalui internet publik. Umumnya, operator tunduk pada Saat ini tidak ada peraturan khusus untuk layanan audio-visual yang dapat diakses melalui internet publik. Umumnya, penyelenggara tunduk pada batasan yang sama terkait persyaratan konten dan sensor seperti platform tradisional. Namun, terdapat mekanisme untuk memblokir situs web atau bagian dari situs web, sebagaimana diatur dalam Computer Crimes Act, The Emergency Decree, NCPU Order 3/2558, dan The Constitution. 152 batasan yang sama terkait persyaratan konten dan sensor seperti platform distribusi tradisional. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat mekanisme untuk memblokir situs web atau bagian dari situs web, sebagaimana diatur dalam Computer Crimes Act, The Emergency Decree, NCPU Order 3/2558, dan The Constitution. Sumber: https://iclg.com/prac tice- areas/telecoms- media-and-internet- laws-and- regulations/thailand 3. Vietnam Decree No. 06/2016/ND-CP on The Management, Provision, and Utilization of Broadcasting, and TV Services, 2016 The Ministry of Information and Communication (MIC) berencana mengamandemen Decree No. 06/2016/ND-CP on The Management, Provision, and Utilization of Broadcasting, and TV Services, 2016. MIC telah menyusun draft untuk dikonsultasikan kepada publik. Pada draft versi 5 yang dirilis pada Februari 2019, definisi layanan radio dan televisi diperluas sehingga meliputi: saluran program domestik; saluran program asing; program domestik; program luar negeri; dan konten bernilai tambah pada infrastruktur teknis untuk pemancaran dan penyiaran radio dan televisi kepada pengguna. Draft terbaru ini mempertahankan klasifikasi layanan radio dan televisi menjadi lima kelompok (yaitu layanan Saat ini belum ada pengaturan khusus terkait layanan audiovisual yang didistribusikan melalui internet. Namun demikian, Pemerintah Vietnam memiliki rencana untuk mengamandemen Decree No. 06/2016/ND-CP on The Management, Provision, and Utilization of Broadcasting, and TV Services, 2016. Berdasarkan draft versi 5, Salah satu substansi perubahannya yaitu penambahan kategori "aplikasi internet untuk disiarkan ke pelanggan layanan" dalam cakupan 153 b. Bahwa untuk negara Turki, layanan audio visual on demand OTT baru diatur pada Agustus 2019 melalui Regulation on Radio, Television, and On-demand Media Services on the Internet, yang disusun berdasarkan Pasal 29/A The Law on the Establishment and Broadcasting Services of Radio and Television (Undang-Undang No. 6112), Peraturan tersebut mewajibkan penyedia layanan media dan operator platform transmisi internet yang ingin menyediakan layanan radio atau audio-visual di internet untuk mendapatkan lisensi atau otorisasi dari The Radio and Television Supreme Board (RTUK) sesuai dengan jenis layanan yang mereka sediakan. Peraturan ini tidak mencakup komunikasi individu, serta (i) platform yang tidak didedikasikan untuk penyiaran radio, televisi, dan siaran on- demand melalui Internet, dan (ii) orang dan badan hukum yang hanya menyediakan layanan hosting untuk radio, televisi dan layanan siaran sesuai permintaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan benchmarking dengan negara-negara lain yaitu Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand menunjukan tidak ada negara yang mengklasifikasikan layanan audio visual OTT sebagai bagian dari penyelenggaraan penyiaran konvensional. Adapun di Turki dalam Regulation on Radio, Television, and On-demand Media Services on the Internet pengaturan mengenai pemberian lisensi antara penyiaran radio, televisi, dan menggunakan media internet adalah berbeda karena sesuai dengan jenis layanan yang disediakan, televisi terestrial, layanan televisi kabel, layanan televisi satelit, layanan televisi bergerak dan layanan radio dan televisi di internet), tetapi selanjutnya menambahkan kategori "aplikasi internet untuk disiarkan ke pelanggan layanan". penyiaran. Sumber: http://www.convent uslaw.com/report/vi etnam-draft- amendment-to-the- decree-on/ 154 dan tidak mencakup komunikasi individu atau platform yang memang tidak didekasikan hanya untuk kegiatan penyiaran, serta tidak mencakup layanan hosting. Selain itu, kiranya dapat menjadi catatan mengapa di Turki terdapat pengaturan penyiaran dengan internet yang lebih ketat karena di Turki terdapat kondisi politik dan keamanan yang rawan konfik mengingat dalam sejarahnya sering terdapat ancaman kudeta militer (https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-kudeta-militer-di-turki-sudah- terjadi-5-kali-sejak-1960.html), ancaman separatisme etnis Kurdi (https://geotimes.co.id/kolom/bom-istanbul-antara-terorisme-dan- separatisme-kurdi/), serta geopolitik kawasan yang rentan konflik contohnya perang di Suriah (https://republika.co.id/berita/qa3sx2440/konflik-suriah-kompetisi- hegemoni-turki-vs-iran) dan perang antara Armenia dengan Azerbaijan. (https://news.detik.com/internasional/d-5201231/perang-armenia-vs- azerbaijan-lanjut-terus-di-tengah-seruan-gencatan). Dari segi sistem pemerintahan, di Turki kedudukan eksekutif lebih kuat karena sistem presidensial yang dominan (https://www.reuters.com/article/us-turkey- election-factbox-idUSKBN1JI1O1). Selain benchmarking dengan negara-negara ASEAN dan Turki tersebut, kiranya dapat Pemerintah sampaikan kembali hal yang telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Presiden terdahulu, yaitu walaupun terdapat negara yang telah mengatur tentang layanan audio visual OTT, antara lain Inggris, Jepang, dan Kanada, negara-negara tersebut mengaturnya dalam legislasi sui generis yang terpisah dari Legislasi Penyiaran, mengingat teknologi, bentuk, karakter, dan model bisnisnya yang sangat berbeda satu sama lain dan luasnya cakupan platform OTT. Sebagai contoh, YouTube bukanlah platform pembuat konten, Youtube hanya merupakan platform serupa OTT portal yang memberikan saluran kepada siapapun untuk mengirim konten. 2. Pertanyaan: Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana sejauh ini peran konkrit Pemerintah mengatasi keresahan masyarakat terkait konten-konten pada OTT? 155 Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah jelaskan dalam menjawab pertanyaan yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan tindakan pemutusan akses atas konten internet ilegal (termasuk konten ilegal melalui layanan audio visual OTT) sesuai dengan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE dan Pasal 95, Pasal 96 PP PSTE. Adapun mekanisme pemutusan akses terhadap konten internet ilegal dilakukan dengan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya (vide Pasal 97 ayat (2) PP PSTE) yang pada intinya mengatur bahwa kementerian atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk pemutusan akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar hukum. Selain berdasarkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kementerian Komunikasi dan informatika juga menerima permintaan dari aparat penegak hukum (vide Pasal 97 ayat (3) PP PSTE), pengaduan dari masyarakat (vide Pasal 97 ayat (1) PP PSTE), dan perintah pengadilan (vide Pasal 97 ayat (4) PP PSTE) untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten internet ilegal. b. Selain itu, telah diatur terkait sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elekronik yang tidak melakukan pemutusan akses atas konten internet yang melanggar hukum diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 98 jo Pasal 100 PP PSTE, dan penegakan hukum pidana terhadap subyek yang melakukan penyebaran konten yang melanggar hukum dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 s.d. Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45, Pasal 45a, dan Pasal 45b UU ITE, ataupun sanksi pidana berdasarkan undang-undang sektoral terkait lainnya. c. Bahwa untuk melengkapi hal-hal yang telah Pemerintah jelaskan pada Keterangan Presiden halaman 27, kiranya Pemerintah dapat jabarkan bahwa implementasi pengawasan konten yang melanggar hukum untuk mengatasi keresahan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kementerian/lembaga lain sesuai 156 kewenangannya sebagai mitra kerja sama, salah satunya dengan cara membentuk beberapa satgas untuk mengawasi konten negatif antara lain: 1) Satgas untuk konten Terorisme: BNPT, Polri, dan Densus 88 2) Satgas Nataya (untuk pornografi anak): Polri 3) Satgas Waspada Investasi dan Penanganan Fintech Ilegal: OJK 4) Satgas dan Operasi Pangea: BPOM, Kementerian Kesehatan, BNN, dan Interpol 5) Satgas Pemberantasan Pornografi: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan KPAI 6) Penanganan Konten Pemilu: Bawaslu dan KPU 7) Satgas HAKI: Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual), Badan Ekonomi Kreatif, Polri, dan Kejaksaan Agung 8) Satgas ProApro: Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, BIN, Bais TNI, dan Puspen TNI 9) Peredaran informasi gempa yang tidak mengacu pada data: BMKG 10) Peredaran dan penjualan uang palsu: Bank Indonesia 11) Pemberantasan Narkoba: BNN dan Polri 12) Penjualan komoditas pertanian ilegal: Kementerian Pertanian 13) Jual beli satwa dan tumbuhan langka yang dilindungi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14) Penipuan undian berhadiah: Kementerian Sosial 15) Konten dan iklan rokok yang melanggar undang-undang: Kementerian Kesehatan dan BPOM, 16) Satgas penanganan biro/travel umroh ilegal: Kementerian Agama. d. Bahwa kiranya dapat Pemerintah jelaskan juga selain Kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendapatkan input laporan agar dilakukan penindakan terhadap konten internet ilegal dari beberapa sumber, seperti: 1. masyarakat melalui kanal aduankonten (situs web aduankonten.id, whatsapp, twitter, email); dan/atau 157 2. Patroli Siber (penjelajahan ke dunia maya baik menggunakan manusia maupun mesin untuk mencari konten yang melanggar hukum) yang hasilnya juga dikoordinasikan dengan instansi terkait. e. Bahwa bentuk penanganan terhadap konten yang melanggar hukum (ilegal), UU ITE dan peraturan pelaksanaannya beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya merupakan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang dapat digambarkan sebagai berikut: Flowchart 1: Flowchart 2: TAHAPAN PENANGANAN KONTEN PENANGANAN PENINDAKAN KONTEN INTERNET ILEGAL 158 Flowchart.3 Berdasarkan Flowchart di atas, laporan terhadap konten yang melanggar hukum dapat berasal dari 3 (tiga) sumber, sebagai berikut: 1) laporan intansi kementerian/lembaga terkait; 2) aduan masyarakat; dan/atau 3) Patroli siber. Dalam hal input berasal dari aduan masyarakat dan hasil patroli siber, Pemerintah meminta rekomendasi kepada instansi terkait mengenai konten yang merupakan kompetensinya, sebagai bahan untuk melakukan verifikasi teknis terhadap konten yang dilaporkan. Tindak lanjut terhadap laporan (input) tersebut adalah verifikasi teknis oleh Pemerintah yang apabila terpenuhi maka dilakukan penindakan dalam bentuk pemutusan akses yaitu; 1) Pemblokiran situs internet. 2) Take down konten ilegal platform/OTT dengan cara meminta kepada penyedia platform/OTT untuk melakukan take down konten tersebut. Dalam hal konten ilegal tersebut terdapat unsur pidana maka subyek (pelaku) dapat dikenakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. KERJA SAMA PENANGANAN KONTEN NEGATIF DENGAN 159 f. Berkenaan dengan data pemblokiran konten ilegal pada Subdit Pengendalian Internet, Direktorat Jenderal Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan 31 Agustus 2020 telah dilakukan blokir terhadap konten negatif di situs internet sebanyak 1.295.830 situs, sedangkan pada media sosial khususnya untuk layanan audio visual OTT seperti YouTube telah dilakukan penanganan konten internet ilegal sebanyak 5487 (terlampir). Data ini merupakan pelengkap data penanganan konten ilegal per Juni 2020 yang telah Pemerintah lampirkan dalam Keterangan Presiden terdahulu. g. Selain penanganan aduan ataupun pemutusan akses atas konten ilegal di internet, Pemerintah juga melakukan edukasi dan literasi melalui berbagai media dalam rangka pencegahan penyebaran informasi yang bermuatan negatif atau ilegal melalui situs website www.literasidigital.id dimana dapat diunduh buku-buku digital yang memberikan informasi mengenai penggunaan internet aman, nyaman, dan bertanggungjawab. Berdasarkan uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya-upaya konkrit dalam pengawasan konten internet ilegal sehingga mampu menjawab keresahan masyarakat, termasuk terhadap konten yang disediakan layanan audio-visual OTT sebagaimana juga pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran, sehingga walaupun terdapat perbedaan undang-undang yang mengaturnya dan jenis karakteristik dari keduanya serta cara penanganan terhadap pengawasan konten, namun tetap menunjukkan adanya equal treatment. III. Penjelasan Tambahan atas Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran 1. Bahwa dapat kami sampaikan kembali penyiaran dan layanan audio visual OTT merupakan dua hal yang berbeda karakteristiknya, sehingga pengaturannya tidak dapat diseragamkan, apalagi digeneralisasikan dan dijadikan subyek hukum baru dalam UU Penyiaran yang saat ini penyelenggaraan penyiaran masih berbasis pada teknologi analog. 2. Bahwa memperhatikan permohonan pengujian para Pemohon adalah perluasan definisi dari penyiaran dengan mengklasifikasikan layanan audio visual OTT untuk ditambahkan menjadi bagian dari definisi “Penyiaran” sebagaimana dalam ketentuan a quo, maka konsekuensinya definisi 160 tersebut berlaku untuk semua norma yang mencantumkan kata “penyiaran” dalam batang tubuh UU Penyiaran, yang tidak terbatas pada pengawasan konten saja sebagaimana yang menjadi alasan pengajuan permohonan constitusional review para Pemohon. Apabila permohonan tersebut dikabulkan maka akan terjadi perubahan yang sangat fundamental pada industri penyiaran di Indonesia dimana semua ketentuan UU Penyiaran akan berlaku terhadap layanan audio visual OTT, bahkan apabila memperhatikan Petitum Nomor 2 para Pemohon yang pada intinya menyatakan ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “........... dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran” maka ketentuan UU Penyiaran akan berlaku juga terhadap semua platform dan channel Content Provider di internet tanpa kecuali. Dengan demikian, para Pemohon mengusulkan kewajiban perizinan (hukum administrasi) bagi semua layanan konten audio-visual OTT, platform, channel Content Provider melalui internet, yang akan menimbulkan konsekuensi adanya sanksi pidana dengan ancaman Penjara sampai dengan 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) miliar rupiah apabila melakukan kegiatan penyiaran tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Penyiaran. 3. Selanjutnya dengan memperhatikan permohonan para Pemohon menunjukkan keinginan para Pemohon bukan sebatas pengawasan konten layanan audio visual OTT oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) semata yang menurut para Pemohon didalilkan sebagai instrumen paling tepat dan efektif dalam menangkal konten-konten yang tidak sesuai falsafah Pancasila dan Konstitusi Negara. Pada faktanya hal tersebut hanya asumsi dari para Pemohon semata, mengingat Pemerintah telah melakukan langkah konkrit dalam melakukan pengawasan konten ilegal di internet sebagaimana Pemerintah telah jelaskan dalam Bagian Romawi II 161 Keterangan Tambahan Pemerintah ini yaitu penjealsan atas pertanyaan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. Bahwa memperhatikan posita para Pemohon halaman 21 s.d 25, dapat disimpulkan permasalahan para Pemohon adalah kekhawatiran kegiatan usahanya akan digantikan oleh layanan audio visual OTT yang pengaturannya tidak seketat lembaga penyiaran. Dengan demikian hal ini tidak ada kaitannya dengan ketentuan a quo yang dianggap oleh para Pemohon sebagai ketentuan diskriminatif karena layanan audio visual OTT yang berbasis internet tidak masuk dalam ketentuan a quo, sehingga tidak menjadi objek pengawasan oleh KPI. Pada faktanya pengawasan layanan audio visual OTT telah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE, dan undang-undang sektoral terkait lainnya. 4. Bahwa secara yuridis pengawasan dan pengendalian konten layanan audio visual OTT saat ini telah diatur dengan UU ITE, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP, UU Hak Cipta, dan UU terkait lainnya dan sudah tersedia instrumen hukum bagi dari segi hukum administrasi maupun hukum pidana. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menginginkan layanan audio visual OTT agar masuk dalam UU Penyiaran sehingga pengawasan konten layanan audio visual OTT dapat sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Konstitusi Negara sesungguhnya tidak tepat karena telah terdapat instrumen hukum berbentuk undang-undang baik UU ITE maupun peraturan perundangan sektoral lainnya, maka dari itu tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) untuk pengawasan dan pengendalian konten layanan audio visual OTT. 5. Selanjutnya, kesempatan untuk membuat dan membangun platform konten OTT dapat dilakukan oleh semua pihak termasuk para Pemohon sebagai bentuk kesetaraan di muka hukum. Selain itu agar kualitas siaran dari lembaga penyiaran menjadi lebih menarik dari segi tampilan dan suara, dapat dilakukan melalui migrasi siaran analog ke penyiaran digital yang secara signifikan akan membuat kualitas audio dan visual siaran lebih baik dengan resolusi tinggi yaitu high definition atau lebih. 6. Bahwa Pemerintah memiliki komitmen untuk terus mendukung transformasi digital, kreativitas digital, dan konten anak bangsa sejalan dengan industri 162 4.0 serta sesuai perkembangan transformasi digital. Oleh karena itu saat ini terus mempersiapkan regulasi progresif baik di bidang penyiaran maupun OTT yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara proporsional dengan tidak mengeneralisasi penyiaran terestrial dengan OTT yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Dengan demikian pengaturan OTT termasuk layanan audio visual perlu dilakukan melalui Legislasi sui generis yang sejalan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dinamika industri, dan dengan tetap berpegang teguh pada dasar falsafah Pancasila dan konstitusi negara RI, sehingga adalah keliru jika memaksakan layanan audio visual OTT harus tunduk pada UU Penyiaran hanya dengan cara mengubah norma definisi melalui permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa untuk mendukung perkembangan transformasi digital maka langkah yang harus dilakukan adalah membuat legislasi baru baik yang mengatur penyiaran maupun OTT secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dan bukannya menarik dan menahan laju transformasi digital untuk tunduk dan mengikuti regulasi penyiaran konvensional secara generalisasi yang justru akan menghambat transformasi digital itu sendiri. 8. Bahwa terhadap pemberitaan yang berkembang, Pemerintah tidak ingin membangun silang opini, karena hal itu menunjukan bagaimana publik menyikapi fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Pemerintah sebagai regulator sangat berkepentingan agar transformasi digital termasuk keberadaan layanan audio visual OTT tidak ditarik mundur untuk mengikuti ketentuan yang sudah dipastikan tidak cocok untuk diterapkan. Sebagai regulator yang menangani perizinan di bidang penyiaran, Pemerintah sangat memahami berbagai hal baik dari sisi teknis, administrasi, maupun hukum, dan regulasi turunannya. 9. Bahwa dengan mempersamakan, apalagi mengindentikan layanan audio visual OTT dan Penyiaran sebagai satu subyek dan obyek hukum yang sama dan sebangun dengan memasukannya ke dalam UU Penyiaran yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun melalui constitutional review perkara a quo adalah keliru dan akan berdampak sangat luas antara lain: 163 a. Ketentuan UU Penyiaran akan berlaku juga terhadap semua platform dan channel Content Provider berupa layanan audio visual di internet berdasarkan permintaan atau kebutuhan tanpa kecuali. Hal ini akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan Sistem Pemyiaran Nasional yang dibentuk oleh UU Penyiaran saat ini yang mengatur mengenai jenis lembaga penyiaran beserta tata cara perizinannya khusus untuk menyelenggarakan penyiaran, dan mengenai siaran yang bersifat “serentak dan bersamaan” diberikan oleh lembaga pemyiaran (push service) yang berbeda dengan aktivitas layanan audio visual OTT yang bersifat pull services dan dapat dilakukan oleh semua orang. Layanan OTT audio visual berdasarkan permintaan dan/atau kebutuhan yang dialirkan dan/atau disebarluaskan menggunakan sistem internet tersebut akan dipaksa untuk tunduk dalam persyaratan UU Penyiaran yaitu harus berbadan hukum dan hanya khusus menyelenggarakan penyiaran yang pada akhirnya menghambat transformasi digital termasuk digital economy yang sekarang ini dapat dilakukan secara leluasa oleh perseorangan sekalipun yang banyak menciptakan konten audio visual (content creator) di internet melalui platform; b. Ketentuan UU Penyiaran akan berdampak juga terhadap pencipta konten (content creator) di internet yang mem-publish kontennya melalui blog dan situs web miliknya sendiri (tidak melalui platform besar seperti YouTube, Instagram, dan/atau Facebook). Pemerintah selama ini justru mendorong para milenial untuk menciptakan platform-platform baru sebagai penggerak ekonomi digital. Secara teknologi mereka bukanlah yang difasilitasi korporasi karena berdiri sendiri, tetapi akan termasuk sebagai pihak yang harus memiliki izin Penyiaran jika permohonan a quo dikabulkan. Dengan demikian perlu kehati-hatian mengubah definisi apalagi dengan penambahan norma baru dan mengkualifikasikan subyek hukum baru ke dalam satu sistem undang-undang secara keseluruhan karena dengan upaya para Pemohon untuk memaksakan subyek hukum baru untuk masuk ke dalam UU Penyiaran maka proses pembentukan regulasinya tidak dilakukan dengan masukan dari semua pemangku kepentingan secara 164 komprehensif, tidak memperhatikan kebutuhan dalam masyarakat, dan juga tidak melalui instrumen hukum yang tepat. 10. Bahwa dalam rangka memfasilitasi lembaga penyiaran agar dapat lebih bersaing dengan layanan konten audio visual OTT, maka Pemerintah terus mendorong dilakukannya revisi UU Penyiaran termasuk melalui UU Cipta Kerja dengan memasukan ketentuan migrasi televisi analog ke digital. Dengan beralihnya Lembaga Penyiaran free-to-air menggunakan teknologi digital maka akan meningkatkan kualitas siaran secara signifikan dengan memanfaatkan teknologi resolusi high definition, high frame rate, dan sebagainya, hal ini yang seharusnya didukung oleh segenap lembaga penyiaran di Indonesia. Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah mengajukan dua orang ahli, yakni Adrian E. Rompis yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Agung Harsoyo yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 November 2020, yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Adrian E. Rompis A. Pendahuluan Memperhatikan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, yang menjadi objek permohonan pengujian secara konstitusional merupakan Ketentuan Umum dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada huruf C.1 angka 98 Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan memberikan batasan terhadap Ketentuan Umum, terkutip sebagai berikut: “Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.” Dengan demikian, perubahan terhadap batasan pengertian atau definisi dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran Bab I Ketentuan Umum UU Penyiaran, 165 yang dalam hal ini memberikan perluasan dengan “… kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran” dapat berdampak merusak pada tatanan norma dan kaidah yang telah disusun pada pengaturan Pasal- Pasal dalam UU Penyiaran dalam mencerminkan asas, maksud, dan tujuan pembentukan UU tersebut. B. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Telekomunikasi Memahami asas, maksud, dan tujuan pengaturan dalam UU Penyiaran, maka terlebih dahulu disampaikan gambaran singkat tentang pembentukan UU tersebut melalui pendekatan sejarah (historical). Mungkin sebagaimana telah diketahui kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik radio maupun televisi telah berjalan lama di Indonesia yang diawali dengan penyelenggaraan kegiatan penyiaran radio pada masa penjajahan kolonial Belanda. Penemuan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi dan properti elektromagnetik memungkinkan untuk kegiatan mengirimkan informasi dalam jarak tertentu, dan kemudian berkembang untuk melakukan komunikasi secara nirkabel sebagai awal dari kegiatan telegram, selanjutnya berkembang menjadi kegiatan telekomunikasi atau telefon. Sementara kemudian ditemukan pengembangan teknologi pemanfaatan elektromagnetik tersebut yang dapat menghasilkan gelombang radio untuk digunakan melakukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio. Kegiatan pelayanan telegram Indonesia pada masa kolonial difasilitai dengan pendirian Badan Usaha Swasta Penyediaan Pos dan Telegram yang kemudian dikonsolidasi oleh Pemerintah Hindia Belanda ke dalam Jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan telekomunikasi dan penyiaran radio pada masa kemerdekaan secara singkat diawali dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi kemudian dirubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi, dan setelah 166 mengalami perubahan terakhir yang berlaku adalah Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 menggunakan landasan filosofi sebagaimana dalam konsiderans huruf a secara tegas menyatakan bahwa kegiatan telekomunikasi dikuasai dan diselenggarakan oleh Negara. Hal ini menunjukan prinsip atau asas nasionalitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 dalam Pasal 7, menyatakan: “Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”, memperluas asas nasionalitas dengan menambahkan objek spektrum frekuensi radio sebagai Sumber Daya Alam yang Terbatas, Landasan filosofi tentang peran negara dalam kegiatan telekomunikasi tetap digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989. Pasal 7 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 telah membagi penyelenggaraan telekomunikasi, diantaranya adalah: a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Klasifikasi dalam penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelt yang merupakan sumber daya alam terbatas dikuasai oleh negara dan dpergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat juncto Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga berdasarkan Pasal 33 UU No. 36 Tahun 1999 penggunaannya di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah, sehingga pemanfaatannya bagi penyelenggaraan telekomunikasi harus mendapatkan izin dari Pemerintah sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagai berikut 167 a. UU Telekomunikasi Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9 ayat (3) Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk: a. keperluan sendiri; b. keperluan pertahanan keamanan negara; c. keperluan penyiaran b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Telekomunikasi Pasal 52 dan 53 ayat (1), diatur sebagai berikut: 1. Pasal 52 PP No. 52/2000, mengatur: “Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran guna memenuhi kegiatan penyiaran.” 2. Pasal 53 ayat (1) PP No. 52/2000, mengatur: “Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib membangun sendiri jaringan sebagai sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran.” c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pasal 22 PP No. 53/2000 mengatur tentang penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus, mengatur: “Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan, dinas khusus, sistem komunikasi radio lingkup terbatas dan sistem komunikasi radio dari titik ke titik tidak perlu menyertakan izin prinsip dan atau izin penyelenggaraan telekomunikasi.” 168 Peraturan-peraturan tersebut di atas menunjukan UU No. 36 Tahun 1999 telah menetapakan memberikan acuan bagi penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, termasuk keperluan penyiaran dan penggunaan spektrum frekuensi radio. C. Asas-Asas dalam Pembentukan Undang-Undang Penyiaran 1. Asas Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Penyiaran Uraian pada penjelasan sebelumnya menunjukan bahwasanya kegiatan penyiaran tidak dapat dilepaskan dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio, yang diatur berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999. Sebelum ditetapkan UU No. 36 Tahun 1999, pengaturan tentang kegiatan penyiaran telah ditetapkan berdasarkan UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, menunjuk kepada Pasal 7 ayat (1) UU No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: “Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah”, dan berdasarkan Pasal 17 ayat (!) UU No. 24 Tahun 1997 menyatakan pula bahwa: “Lembaga penyiaran swasta wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Pemerintah”, serta kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan: “Izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), termasuk penggunaan frekuensi, sarana pemancaran, dan sarana transmisi dikeluarkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. (2) Ketentuan lebih”. Dengan demikian prinsip atau asas dalam kebijaksanaan penyelenggaraan penyiaran dalam bidang perizinan mengharuskan lembaga penyiaran yang akan menyelenggarakannya memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan izin penggunaan frekuensi yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 22 PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana terkutip di atas. Prinsip atau asas kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran diatur lebih lanjut pada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran untuk memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan izin spektrum 169 frekuensi radio (ISR), ketentuan-ketentuan mana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. 2. Asas Indepedensi terhadap Materi Siaran Pergantian pimpinan pemerintahan di negara pada tahun 1998 yang terjadi bersamaan dengan gelombang reformasi, berkaitan dengan tuntutan dilakukannya perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kepada penyelenggaraan penyiaran jo. UU No. 24 Tahun 1997. Pasal 7 UU No. 24 Tahun 1997, sebagaimana dikemukakan di atas merefleksikan pada pengalaman sikap pemerintah pada masa orde baru yang dianggap menerapkan pandangan yang bersifat otoritarian pada intinya, menetapkan kebenaran merupakan hasil dari sekelompok kecil yang mempunyai kedudukan membimbing dan mengarahkan masyarakat, akibatnya kebenaran dianggap merupakan pandangan daripada penguasa. Sesuai dengan prinsip kebebasan dan keterbukaan sebagai ciri dari masyrakat yang demokratis, maka pandangan bersifat otoritarian tersebut tidak sesuai, sehingga sebagai reaksi terhadap hal itu dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menggantikan UU No. 24 Tahun 1997 diarahkan untuk memberikan ruang yang cukup terhadap jaminan hak asasi daripada masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal itu dilandaskan kepada Pasal14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” dan Pasal 28F UUD 1945Amandemen kedua, berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”. Oleh karenannya, dalam pembentukan UU No. 32 Tahun 2002 peranan Pemerintah dalam penyelenggaraan penyiaran diminimalisasikan, hal ini ternyata dalam naskah UU No. 32 Tahun 2002, sebelum keputusan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi 170 Nomor: 005/PUU-I/2003, pada Pasal 6 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002, yang berbunyi: “Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.”. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah Pasal 7 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002, yang berbunyi: “Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.” Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002, yang berbunyi: “KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, pada pokoknya kemudian memutuskan kewenangan konstitusional Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pelaksana UU No. 32 Tahun 2002 dan memutus kewenangan atributif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengawasan terhadap konten atau isi siaran. Pelaksanaan kewenangan tersebut dalam ketentuan-ketentuan UU No. 32 Tahun 2002 dibentuk dalam tindakan yang bersinergi antara Pemerintah dan KPI dalam penyelenggaraan penyiaran. 3. Asas Anti Monopoli Asas kebebasan dalam penyelenggaraan penyiaran sangat rentan terhadap terjadinya konglomerasi dalam penyelanggaraan penyiaran oleh para pemilik modal besar, sehingga pembentukan UU Penyiaran yang baru harus meminimalisir terciptanya kondisi tersebut. Terlebih – lebih benih untuk terwujudnya konglomerasi dalam penyelenggaraan penyiaran mempunyai peluang yang sangat terbuka, mengingat kebijakan pemerintah sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pihak swasta melakukan usaha di bidang penyiaran, hal ini diawali dengan pemberian izin pada stasiun TV Swasta sejak tahun 1989. Konglomerasi di bidang penyiaran sangat mungkin terjadi, karena sesuai dengan fakta industri penyiaran membutuhkan modal yang tidak sedikit dalam pengembangannya terutama bilamana akan memperluas wilayah layanan penyiarannya, yang hal ini merupakan harapan pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi. 171 Upaya untuk mencegah terjadinya tindak monopoli dalam UU No. 32 Tahun 2002 diberlakukan pembatasan terhadap kepemilikan (Diversity of Ownership) dan pembatasan terhadap materi siaran (Diversity of Content) yang bertujuan untuk mencegak terjadinya pembentukan opini publik, Pembatasan–pembatasan tersebut kemudian tercermin di dalam Pasal-Pasal yang sebagian terkutip, di bawah ini: a. Syarat Pendirian Badan Hukum Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002, berbunyi: “Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.” jo. Pasal 17 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002, berbunyi: “Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia” b. Larangan pemusatan kepemilikan jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002, berbunyi: “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.” Dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002, berbunyi: “Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.”; c. Pembatasan wilayah siaran sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002, berbunyi: “Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI 172 bersama Pemerintah.” dan Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2002, berbunyi: (1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal; (2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia; (3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas. 4. Asas Penyelenggaraan Penyiaran secara Bersamaan, Serentak, dan Bebas Perpaduan antara upaya untuk memenuhi hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi di satu sisi, sementara di sisi lain keberadaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memposisikan bahwa spektrum posisi radio merupakan hak atau ranah publik (domain public). Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang penyiaran untuk memancarluaskan siarannya harus memenuhi syarat mendapatkan Izin Spektrum Radio (ISR) dengan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) PP No. 52/2000, mengatur: “Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib membangun sendiri jaringan sebagai sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran.”. Ketentuan ini memberikan persyaratan untuk memperoleh ISR, penyelenggara penyiaran wajib memiliki jaringan untuk memancarluaskan siaran melalui sarana transmisinya. Persyaratan tersebut kemudian melahirkan asas dalam penyelenggaraan penyiaran yang disebut dengan bersamaan, serentak, dan bebas yang sangat vital dalam penyelenggaraan penyiaran, karena berkaitan dengan asas-asas sebelumnya seperti: Asas Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Penyiaran, Asas Indepedensi terhadap Materi Siaran, dan Asas Anti Monopoli. Pengertian bersamaan dan serentak disini menggambarkan kegiatan secara faktual pemancarluasan siaran 173 dengan menggunakan sarana pemancaran dan sarana transmisi (jo. Pasal 53 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2000), serta dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (jo. Pasal 22 PP No. 53 Tahun 2000 untuk ISR), dan penerimaan oleh masyarakat dengan menggunakan sarana perangkat penerima siaran (dipancarkan dan diterima). Penetapan pemanfaatan spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara penyiaran sangat ditentukan berdasarkan wilayah siaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas-asas sebagaimana dikemukakan di atas dan sesuai dengan spesifikasi teknis spektrum frekuensi radio hanya dapat ditetapkan dalam jangkauan wilayah yang terbatas. Pengertian bebas berkaitan dengan pemikiran spektrum frekuensi radio merupakan hak atau ranah publik (Domain Public) yang dimanfaatkan oleh penyelenggaraan penyiaran untuk memancarluaskan siaran, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, sehingga siaran yang diterima oleh masyarakat ditentukan secara bebas dan tidak berbayar (Free to Air). 5. Asas Kelembagaan UU No. 32 Tahun 2002 dalam melakukan klasifikasi penyelenggara penyiaran sesuai dengan usaha yang akan diselenggarakan, maka untuk membedakan jenis-jenis usaha, persyaratan, dan perilaku yang harus dipenuhi, dilakukan pembagian menjadi 4 (empat) lembaga penyiaran yang menyelenggarakan usaha jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU tersebut, yaitu: a. Lembaga penyiaran publik; b. Lembaga penyiaran swasta; c. Lembaga penyiaran komunitas; maupun d. Lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran publik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002, mengatur: “… lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.”, Lembaga penyiaran swasta 174 sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002, mengatur: “… lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.”. Lembaga penyiaran komunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002, mengatur: “… lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.”, dan Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), mengatur: “lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.”. 6. Asas Pertanggungjawaban terhadap Materi Siaran Asas bersamaan, serentak, dan bebas sebagaimana dikemukakan di atas, masyarakat sebagai penerima siaran harus mendapatkan jaminan bahwa siaran yang diterima secara bebas atau gratis dapat memenuhi kebutuhan asasi, yaitu: untuk berkomunikasi, memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menyampaikan informasi dengan memanfaatkan penyelenggaraan penyiaran. Oleh karenanya, penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab terhadap siaran yang dipancarkan karena memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Sehingga, penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab agar siaran tersebut sesuai dengan nilai – nilai moral, tata susila, kepribadian, dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Vide: Konsideran huruf e UU No. 32 Tahun 2002). Peranan KPI bersama-sama dengan pemerintah wajib untuk memberikan jaminan terhadap siaran yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana tercermin antara lain dalam aturan-aturan di bawah ini: 175 a. Pasal 8 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002, mengatur: Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. b. Pasal 33 UU No. 32 Tahun 2002, mengatur: (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik; (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI. c. Pasal 34 ayat (4) dan (5) UU No. 32 Tahun 2002, mengatur: (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena: a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan; b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; d. dipindahtangankan kepada pihak lain; e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau 176 f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. D. Kesimpulan 1. Berdasarkan uraian-uraian dikemukakan di atas, pengujian terhadap Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan ketentuan umum bermuatan asas dalam penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan ketentuan-ketentuan umum lainnya dan menjadi landasan terhadap maksud dan tujuan pembentukan UU No. 32 Tahun 2002 sebagaimana tercermin di dalam Pasal-Pasal pada batang tubuh UU tersebut. Sehingga, pengujian terhadap ketentuan tersebut dengan menambahkan frasa kata “… dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.” membawa konsekuensi secara hukum untuk dilakukannya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berada pada batang tubuh UU tersebut. 2. Ketentuan umum Pasal 1 angka 9 UU No. 32 Tahun 2002 penyelenggara penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk persyaratan perizinan untuk menyelenggarakan usaha jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, yaitu memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) dan Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR). Penyelenggaraan internet sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi termasuk pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang perizinannya diatur pada Pasal 14 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2000, berbunyi: “Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari: a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar; b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; c. penyelenggaraan jasa multimedia” jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan 177 Nomor: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, berbunyi: “Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d merupakan penyelenggaraan jasa multimedia yang memerlukan izin dari Direktur Jenderal.”. Dengan demikian, penyelenggaraan internet tidak jelas bentuk kelembagaannya dalam pengaturan di UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan perizinan yang diatur berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur pada ketentuan yang berbeda dengan Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR) yang disyaratkan untuk penyelenggaraan penyiaran; 3. Dalam kegiatan yang dirumuskan oleh Pemohon penyelenggara internet adalah kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya penyelenggara internet mempunyai perbedaan yang sangat absolut dengan penyelenggara penyiaran. Penyelenggara internet tidak diwajibkan membuat konten siaran, akan tetapi kegiatannya hanya menyebarluaskan dan mengalirkan siaran. Sehingga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya dalam memberikan konten siaran yang sesuai dan tidak menimbulkan dampak negatif dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku masyarakat; 4. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur pengawasan konten yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), sebagai berikut: a. Tahap pertama, diawali dengan penilaian terhadap proposal oleh lembaga penyiaran terkait dengan isi siaran atau program siaran; b. Tahap kedua, melalui proses evaluasi dengar pendapat untuk menjaring pendapat masyarakat terhadap kebutuhan atas konten atau materi siaran yang direncanakan c. Tahap ketiga, pengawasan berkelanjutan dilakukan pada saat evaluasi uji coba siaran dengan menilai konten atau materi siaran yang disiarkan dan terakhir pengawasan dilakukan terhadap konten 178 siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran setelah memiliki izin lembaga penyiaran. Hal ini tidak mungkin dilakukan pada penyelenggara internet dengan hanya menambahkan frasa kata pada Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 2. Agung Harsoyo 1. Tentang Penyiaran Berikut ini beberapa sumber yang dapat dilihat melalui Internet: a. Kamus Bahasa Inggris, Collins (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/broadcasting) Broadcasting is the making and sending out of television and radio programmes. Dalam hal ini, penyiaran memiliki ciri khusus terkait dengan perangkat penerima siaran berupa pesawat radio dan pesawat televisi. b. Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting) Broadcasting is the distribution of audio or video content to a dispersed audience via any electronic mass communications medium, but typically one using the electromagnetic spectrum (radio waves), in a one-to-many model. Kata kunci dalam hal ini adalah: pendistribusian, dari satu (penyiar) ke banyak (pendengar/pemirsa). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Pengertian penyiaran dalam Undang-Undang ini telah memadai karena telah mencakup penyiar yang melakukan pemancarluasan, melalui kanal penyiaran (sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau 179 media lainnya), diterima melalui perangkat penerima siaran secara serentak dan bersamaan. Dalam keilmuan teknik telekomunikasi, terdapat persyaratan teknis terkait alat pemancar maupun alat penerima siaran, semisal DVB-T2 untuk pemancar dan penerima siaran TV-Digital dan DAB untuk pemancar dan penerima siaran radio-digital. 2. Sekelumit tentang Over The Top (OTT) Berikut ini salah satu cara melihat OTT Sumber: M. Steingrover, E. B. Cardozo Larrea, and N. Zhelev, ¨ The Rise of OTT Players: What is the Appropriate Regulatory Response? Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 241–249. Hal yang biasanya dikaitkan dengan penyiaran dalam hal ini adalah OTT Media. Disebutkan diatas bahwa OTT Media dapat mensubstitusi MP3/CD/DVD/Radio/Video Shops/Pay TV. Dalam pengertian ini tentu saja substitusi terkait isi/konten (suara – musik, video). Dalam hal ini, aturan terkait konten dapat diterapkan. Pada hari ini, Jumat 16 Oktober 2020 180 ketika kita cari di Google terkait pemblokiran situs yang memuat konten yang terlarang secara hukum, dapat diperoleh sebagai berikut: Jadi, telah dilakukan pengendalian terkait dengan konten audio-video-teks oleh Pemerintah. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah: apakah OTT Media masuk kategori penyiaran? Menurut pendapat Ahli OTT Media bukan penyiaran. Secara teknologi, siapapun (yang memiliki keinginan dan kemampuan) dapat membuat OTT Media. Atau setiap orang dapat menitipkan konten yang dibuatnya ke OTT Media yang telah ada. Dalam hal ini, tentu Lembaga Penyiaran pun dapat melakukan hal yang sama dengan OTT Media: meletakkan konten siaran untuk dapat diakses oleh siapapun. Berikut contoh yang dapat dicari lewat Google. 181 https://www.rctiplus.com/tv/rcti masuk pada kategori OTT Media, dimana kontennya disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RCTI. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media (dikenal dengan “BuruhOnline TV”) menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 10 Agustus 2020 yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 182 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi], dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Maka oleh karena objek permohonan dalam Perkara Nomor 39/PUU- XVIII/2020 adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT 1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dinyatakan: “Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan”. 2. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, yang menyatakan: “Penyiaran adalah kegiatan 183 pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. 3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Terkait, maka perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Pihak Terkait adalah badan hukum privat, yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia melalui Akta No. 50 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Eira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor [vide Bukti PT-1], yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005991. AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian PT. Fidzkarana Cipta Media [vide Bukti PT-2], yang diwakili oleh Muhammad Hafidz Bukti PT-5] selaku Direktur yang dapat bertindak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Akta No. 50 tanggal 26 Januari 2015. Selain itu, Pihak Terkait merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan penyajian berita (portal web) dan/atau platform digital [Bukti PT-6] yang dikenal dengan nama BuruhOnline sebagaimana telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor IDM000713317 tanggal 13 Mei 2020 [Bukti PT-7]. b. Bahwa para Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, sepanjang tidak dimaknai penyiaran adalah (1) kegiatan pemancarluasan siaran melalui siaran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dan/atau (2) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan 184 permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Permohonan tersebut, sangat erat kaitannya dengan kepentingan Pihak Terkait yang juga melakukan aktifitas pemanfaatan fasilitas internet dalam layanan streaming yakni laman BuruhOnline.TV dan melalui aplikasi penyedia konten Youtube pada channel BuruhOnlineTV (Over The Top). c. Bahwa Pihak Terkait diberi hak konstitusional untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi guna menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia sesuai Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan Pihak Terkait, misalnya yang secara khusus memberikan layanan informasi tentang ketenagakerjaan melalui over the top, merupakan bagian dari minimnya siaran dari lembaga penyiaran (termasuk dari para Pemohon) dalam menyajikan program acara, topik maupun konten yang berkaitan secara langsung dengan persoalan perburuhan, sebagai salah satu bidang informasi yang dibutuhkan oleh lebih dari 19 juta jiwa pekerja yang bekerja pada sektor perusahaan swasta (Data BPS Februari 2020). d. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, terlebih hanya pada Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, maka hak konstitusional Pihak Terkait terpengaruh atau setidak-tidaknya akan terpengaruh dengan permohonan para Pemohon, yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperluas definisi penyiaran agar tidak hanya ditujukan kepada kegiatan siaran melalui alat pemancar dan/atau transmisi yang menggunakan spketrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya, tetapi juga siaran yang menggunakan media internet. Karena Pihak Terkait turut memanfaatkan media internet dalam menyajikan program acara, topik maupun konten yang dibutuhkan oleh 19 juta jiwa pekerja di Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan ini dan menetapkan kedudukan hukum (legal standing) Pihak Terkait, serta dengan sendirinya Pihak Terkait diberi hak-hak 185 yang sama dengan para Pemohon, atau setidak-tidaknya dapat memberikan keterangan sebagai ad informandum. III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi merupakan bagian yang fundamental dari sebuah perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut, haruslah dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan dalam menggunakan hak berpendapat dengan tetap berkewajiban menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Saat sekarang ini, pilihan alternatif bagi manusia untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi secara mudah dan sangat cepat, bahkan hampir tidak lagi memiliki batas dalam ruang dan waktu adalah dengan melalui sambungan jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik adalah internet. Hampir setiap waktu, dari manusia ke manusia lain saling memberikan atau menerima informasi sebagai bagian dari pelengkap hidup serta kehidupan, penunjang kegiatan, bahkan pemenuhan dari rasa keingintahuan. Sebab, rasa seseorang yang ingin memberitahu atau mengetahui, timbul karena dirinya sebagai manusia selalu mempunyai keinginan untuk terus berusaha menambah dan membagi ilmu pengetahuannya. 2. Bahwa bermunculannya lembaga-lembaga penyiaran baru, selain lembaga penyiaran publik, yakni swasta, komunitas maupun berlangganan, hampir tidak dapat memenuhi rasa keingintahuan dan berbagi atau bertukar informasi dari tiap-tiap manusia. Terlebih, hasil riset Dewan Pers dengan LPM Fakultas Ilmu Komunikasi Prof. Dr. Moestopo Beragama Tahun 2019, menunjukkan Youtube berada pada posisi teratas untuk opsi ‘cukup percaya’ dari penilaian publik. Program acara, topik maupun konten yang disajikan oleh lembaga penyiaran yang ada, seolah tak mampu memenuhi rasa keingintahuan masyarakat. Sehingga publik mencari dan menemukan sendiri informasi yang ia inginkan sebagai bagian dari pelengkap hidupnya, termasuk dari media lain seperti internet, sebagaimana tersebut dalam dalil 186 para Pemohon pada perbaikan permohonan tanggal 6 Juli 2020, yang menyebut adanya grafik peralihan tontonan bagi penonton dari televisi ke media internet. 3. Bahwa UU Penyiaran memiliki semangat untuk menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia. Sehingga, Pemerintah berupaya untuk mengakomodir pemanfaatan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang secara masif berkembang di Indonesia. Sehingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) memandang perlu mensosialisasikan rencana pembentukan regulasi penyediaan layanan over the top, agar mempersiapkan diri untuk mematuhi regulasi yang sedang disiapkan Menkominfo. Hal mana tertuang dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (selanjutnya disebut SE Menkominfo 3/2016, Bukti PT-8). Apabila hendak dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, maka SE Menkominfo tidak bersifat ambigu atau ragu-ragu sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon. SE Menkominfo sama sekali tidak memiliki pertentangan atau adanya penafsiran yang berbeda terhadap definisi penyiaran. Keberadaan SE Menkominfo justru dalam rangka ingin mengatur regulasi layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet, dengan penegasan sebagaimana termuat dalam bagian Maksud dan Tujuan SE tersebut, yakni memberikan pemahaman dan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan over the top untuk menyiapkan segala sesuatunya. Menkominfo juga meminta penyedia layanan untuk tidak menyediakan layanan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, menimbulkan konflik, mendorong khalayak untuk melakukan tindakan melawan hukum, atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, ada juga lembaga penyiaran yang menayangkan program televisi sarat dengan dramatisasi yang berlebihan hingga pamer harta kekayaan. 4. Bahwa terhadap kekhawatiran adanya konten-konten yang disajikan non lembaga penyiaran yang dianggap akan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan lainnya. Sesunggunya telah terdapat beberapa metode atau proses hukum yang dapat digunakan untuk menyaring konten, semisal 187 layanan konten YouTube. Sebagai bentuk pengawasan internalnya, YouTube memiliki ketentuan mengenai Kebijakan dan Keamanan. Mengacu pada ketentuan tersebut, beberapa konten yang dilarang untuk diunggah ke YouTube di antaranya adalah berisi seksual atau ketelanjangan; yang merugikan atau berbahaya; yang mengandung kebencian; kekerasan atau vulgar; pelecehan dan cyberbullying; spam, metadata yang menyesatkan, dan scam; ancaman; hak cipta; privasi; peniruan identitas; bahkan keselamatan anak. Bahkan konten-konten yang bermasalah tersebut, selain dapat diblokir oleh Menkominfo, juga dapat dijerat dengan sanksi pidana kesusilaan, perjudian, penghinaan hinga pengancaman sebagaimana dimaksud Pasal 27 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal mana, karena informasi elektronik dianggap sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 5. Bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan dampak dari permohonan para Pemohon, yang akan menimbulkan akibat hukum atas penyesuaian pada pasal, ayat dan bagian lain UU Penyiaran selanjutnya. Karena norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menerangkan tentang pengertian “Penyiaran”, yang oleh para Pemohon inginkan agar Mahkamah Konstitusi menambahkan “siaran yang menggunakan saluran internet” sebagai bagian dari “Penyiaran”. Sedangkan disisi lain, tidak sedikit acara lembaga penyiaran yang justru menayangkan programnya berasal dari beberapa konten kreator Youtube, yang termasuk dalam layanan over the top. Bahkan ada juga layanan lembaga penyiaran swasta yang menayangkan program acaranya pada layanan aplikasi maupun konten. Sehingga, pengaturan lanjutan terkait layanan over the top, tak hanya terletak pada definisi penyiaran, tetapi juga 188 aturan-aturan lanjutan dalam UU Penyiaran, yang sesungguhnya merupakan kewenangan Pembentuk Undang-Undang. 6. Bahwa Pihak Terkait dapat pula memahami perlunya pengaturan yang memberikan batasan bagi kreator dalam mengekspresikan diri dan kemampuannya. Terlebih yang diusulkan sepanjang mengenai definisi batang tubuh undang-undang, yang dapat berimplikasi secara luas terhadap sebahagian dan/atau keseluruhan isi UU Penyiaran. Oleh karenanya, Pihak Terkait mengajak para Pemohon untuk secara bersama-sama mengusulkan regulasi layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet melalui Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut, sejalan dengan ditetapkannya RUU tentang Perubahan atas UU Penyiaran dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024, dan kini pembahasannya tengah dilakukan Komisi I DPR terhitung sejak 29 Juni 2020 lalu. 7. Bahwa mempertimbangkan alasan-alasan Pihak Terkait tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. IV. PETITUM Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar: 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait. 2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 189 [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: Selain itu, Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Ade Armando, yang menyampaikan keterangan tertulisnya pada tanggal 13 November 2020 disampaikan dalam persidangan pada tanggal 16 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut: Menurut pandangan Ahli, Undang-undang Penyiaran secara jelas memang dirancang untuk mengatur penyiaran yang tidak menggunakan internet. Ini tercermin dalam definisi penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut yang menyatakan : “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Fidzkarana Cipta Media No. 50 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Eira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor ; 2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0005991.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Fidzkarana Cipta Media; 3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hafidz; 6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Fidzkarana Cipta Media yang dikelurkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS; 7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Nomor Pendaftaran Merek BuruhOnline yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor IDM000713317 tanggal 13 Mei 2020; 8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. 190 pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima.” (huruf miring kalimat dari Ahli) Dalam kepustakaan ilmu komunikasi, karakter ‘diterima secara serentak dan bersamaan’ adalah karakter komunikasi tipe ‘synchronous’. Jadi komunikasi berlangsung dalam waktu yang sama antara si pengirim dan si penerima (real time). Ini adalah ciri khas penyiaran sebelum lahirnya internet. Ini terlihat dalam sistem televise Free To Air di Indonesia, ataupun juga pay-tv yang menggunakan baik kabel maupun satelit. Komunikasi tipe ‘asynchronous’ berlangsung dalam komunikasi yang termediasi computer (computer-mediated-communication). Dalam komunikasi ‘asynchronous’, komunikasi bisa berlangsung dalam waktu yang berbeda antara si pengirim dan penerima. Contoh terbaiknya adalah jasa video-on-demand seperti Netflix; atau juga berbagai kanal video di layanan Youtube. Tayangan yang sama tidak perlu disaksikan serentak oleh khalayak. Tayangan bisa disaksikan dalam waktu berbeda-beda. Dengan demikian, dalam pandangan saya, yang tercakup dalam definisi UU Penyiaran adalah bukan penyiaran melalui internet. Bila permintaan pemohon dipenuhi, perubahan definisi itu mengubah secara mendasar lingkup penyiaran yang hendak diatur. Lebih jauh lagi, perubahan itu akan mensyaratkan perubahan secara menyeluruh dalam UU Penyiaran. Menurut pandangan Ahli, bila memang UU Penyiaran ingin disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang lebih penting adalah penulisan ulang UU Penyiaran. Perubahan yang diminta oleh pemohon juga terkesan menyamaratakan semua layanan Over The top. Dalam hal ini harus dibedakan antara layanan OTT dengan layanan media OTT. Layanan OTT merujuk pada semua layanan konten dalam bentuk data, informasi dan multimedia yang ‘menumpang’ pada internet. Sedangkan layanan media OTT, adalah layanan OTT yang disajikan oleh perusahaan atau lembaga media. Dalam hal ini apa yang disebut sebagai user-generated-content , atau konten yang dibuat para pengguna internet, masuk dalam OTT tapi bukan layanan media OTT. Tercakup di dalamnya, konten yang dibuat para pengguna Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok atau muatan kelas jarak jauh di era pandemic. Itu 191 semua adalah user-generated-content yang penyebarannya menggunakan internet. Adapun yang termasuk dalam media layanan OTT adalah Netflix dan jasa video on demand lainnya. Perbedaan keduanya memiliki implikasi sangat serius. Bila permohonan pemohon dikabulkan, semua bentuk user generated content di internet harus mengikuti UU Penyiaran dan tunduk pada otoritas Kominfo dan KPI. Bahkan tayangan zoom yang digunakan dalam sidang MK, atau rapat-rapat jarak jauh, atau webinar, harus diatur sesuai aturan UU Penyiaran. Dalam pandangan Ahli, hal ini bukan saja menimbulkan kerumitan birokrasi, tapi juga mematikan kreativitas masyarakat yang tumbuh pesat sejak berkembangnya OTT di dunia. Bila lembaga penyiaran swasta mengharapkan adanya pengaturan lebih ketat terhadap media layanan OTT, sebaiknya itu dilakukan dengan mengupayakan lahirnya UU Penyiaran baru atau meminta pemerintah membuat regulasi dengan menggunakan UU ITE. Kekhawatiran mengenai isi media layanan OTT yang dikhawatirkan melanggar norma-norma kesusilaan di Indonesia dalam pandangan saya juga berlebihan. Pemerintah tentu saja bisa memanfaatkan UU ITE untuk menekan media layanan OTT agar menyajikan konten yang sejalan dengan peraturan perundangan dan norma-norma Indonesia. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Lisella Martan dan Almas Rioga Pasca Pratama menyampaikan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait pada tanggal 4 September 2020 dan dinyatakan sebagai Pihak Terkait ad informandum dalam persidangan tanggal 14 September 2020 serta menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 192 lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi], dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Maka oleh karena objek permohonan dalam Perkara Nomor 39/PUU- XVIII/2020 adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon. 193 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT 1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dinyatakan: “Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan”. 2. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, yang menyatakan: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. 3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Terkait, maka perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Pihak Terkait I adalah warga negara Indonesia (Bukti PT-3) kreator video independen perseorangan yang melakukan kegiatan penyajian informasi melalui video buatan sendiri dalam kanal Youtube pribadi miliknya sendiri dengan menggunakan platform digital Youtube atau yang dikenal dengan sebutan youtuber (Bukti PT- 4). b. Bahwa Pihak Terkait II adalah warga negara Indonesia (Bukti PT-5) yang merupakan konsumen penikmat konten digital yang seringkali menonton video secara streaming melalui internet dan juga menggunakan jasa aplikasi Instagram untuk live instagram, yakni menyiarkan materi atau talkshow melalui video siaran langsung di media sosial Instagram yang dapat digunakan oleh setiap konsumen pengguna Instagram dan ditonton oleh setiap pengguna instagram untuk kemudian dikomentari (Bukti PT-6). c. Bahwa para Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, sepanjang tidak dimaknai penyiaran adalah (1) kegiatan pemancarluasan siaran melalui siaran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan 194 spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dan/atau (2) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Permohonan tersebut, sangat erat kaitannya dengan kepentingan Pihak Terkait I sebagai kreator video independen perseorangan yang melakukan aktifitas pemanfaatan fasilitas internet dalam layanan streaming kanal Youtube miliknya sendiri, maupun Pihak Terkait II yang merupakan konsumen penikmat video secara streaming maupun konsumen pengguna fitur live instagram. d. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, terlebih hanya pada Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, maka hak konstitusional Pihak Terkait I dan II akan terpengaruh permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperluas definisi penyiaran agar tidak hanya ditujukan kepada kegiatan siaran melalui alat pemancar dan/atau transmisi yang menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya, tetapi juga siaran yang menggunakan media internet. Hal ini dikarenakan Pihak Terkait I sebagai kreator video independen perseorangan turut memanfaatkan media internet dalam menyajikan program acaranya dan Pihak Terkait II sebagai konsumen penikmat video secara streaming maupun konsumen pengguna fitur live instagram, menggunakan media internet dalam mengakses hal-hal tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan yang cukup untuk mendengarkan keterangan Pihak Terkait, serta mengabulkan petitum Pihak Terkait. III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1. Saat ini, akses informasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi secara mudah dan sangat cepat sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang maupun perbedaan negara. Melalui sambungan 195 jaringan yang bernama internet, globalisasi menjadi wujud dari transformasi dunia saat ini. Hampir setiap waktu, dari manusia ke manusia lain, tanpa terbatas mepada ruang dan negara, saling memberikan atau menerima informasi sebagai bagian dari kehidupan, penunjang kegiatan, bahkan pemenuhan dari rasa keingintahuan. Sebab, sebagaimana kata Socrates, rasa seseorang yang ingin memberitahu atau mengetahui, timbul karena dirinya sebagai manusia menyadari bahwa dirinya tidak tahu apapun dan oleh karenanya ingin menambah ataupun membagi ilmu pengetahuannya. Hal inilah yang kemudian di modern ini terwujud menjadi sharing information melalui internet. Hanya dengan menekan tombol send, forward, atau share, informasi yang dimiliki satu orang dengan mudah berpindah pada orang lain. 2. Sebagaimana dinyatakan oleh Georg Wilhelm Feiedrich Hegel dalam pemikirannya mengebai Thesis, Antithesis, dan Sinthesis, setiap aspek dalam roda kehidupan pastilah menciptakan suatu keterkaitan secara terus menerus yang tidak akan pernah berhenti. Tesis bahwa adanya perilaku manusia yang bebas untuk mendapatkan maupun menyebarkan informasi melalui internet, berujung pada antitesis dalam perkara a quo, yakni adanya rasa ketidakadilan maupun kecemasan dari para Pemohon terhadap penggunaan internet untuk penyiaran yang terlalu bebas dan tidak diregulasi sehingga tidak sejalan dengan jiwa bangsa, yakni Pancasila. Dari antitesis tersebutlah muncul sintesis berupa pandangan akan kepentingan Pihak Terkait terhadap pokok permohonan a quo. 3. Sebelum memaparkan sintesis tersebut, Pihak Terkait harus terlebih dahulu menegaskan fakta bahwa konten dan informasi yang tersebar di internet dan dibuat oleh rekan-rekan content creator di media layanan Over The Top sudah lebih variatif, lebih menarik dan bahkan out of the box, sehingga berujung pada banyaknya konsumen lebih tertarik akan konten-konten yang dihasilkan di media layanan Over The Top. Lebih dari itu, berbagai konten di media layanan Over The Top juga menghadirkan berbagai platform pembelajaran di berbagai bidang yang jarang dijumpai di media layanan lainnya. Alhasil, program, topik maupun konten yang disajikan oleh lembaga penyiaran konvensional yang ada, seolah tak mampu memenuhi rasa 196 keingintahuan masyarakat. Publik kemudian mencari dan menemukan sendiri informasi yang ia inginkan sebagai bagian dari pelengkap hidupnya, termasuk dari media lain seperti internet, sebagaimana telah disampaikan para Pemohon pada perbaikan permohonan tertanggal 6 Juli 2020, yang menyatakan akan adanya grafik peralihan tontonan bagi penonton dari televisi ke media internet. 4. Pun, tidak dapat dipungkiri bahwa akhirnya globalisasi dan kemajuan internet ini menjadi suatu enigma yang disebut oleh Michel Foucault sebagai diskursus. Fakta bahwa percampuran nilai dan budaya menjadi tidak terbendung karena internet juga berujung pada hancurnya batasan- batasan moral sehingga menimbulkan diskursus akan apa yang baik dan buruk untuk dilakukan dan disebarkan melalui internet. Konten-konten seperti prank yang wajar di negara Barat, turut masuk ke Indonesia tanpa terfilter dan mungkin tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Prank sampah seperti yang dilakukan oleh youtuber Ferdian Paleka dengan membagikan sembako berisikan sampah kepada waria dan anak anak tidaklah baik untuk disiarkan maupun disebarkan, dan sangat bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia yang memiliki semangat gotong royong dan terwujud dalam Pancasila. 5. Namun diskursus tidak hanya berhenti pada sisi negatif saja. Ada juga sisi yang baik. Konten bernilai positif yang menghibur dan mengedukasi juga dapat banyak ditemui. Konten seperti yang dibuat Pihak Terkait I sebagai youtuber membahas mengenai gastronomi dengan informatif menjadi salah satunya. Selain itu, ada juga konten seperti yang dilakukan youtuber David Gadgetin yang memberikan edukasi konsumen sebelum membeli gadget apakah worth it sesuai harganya atau tidak. Ataupun, youtuber Rahma Po yang memberikan informasi Beasiswa Fullbright Ke Harvard. Juga, youtuber Puri Viera yang menceritakan tentang kehidupan warga indonesia di Amerika Serikat. Bahkan, konsumen pun saat ini bisa menggunakan internet untuk hal-hal positif seperti yang dilakukan Pihak Terkait II untuk Live Instagram, “Penting Ga Sih Literasi Bagi Mahasiswa?”. Dengan demikian, diskursus baik buruknya penyebaran informasi melalui internet tidak hanya kepada hal-hal buruk saja, namun juga hal yang positif. 197 6. Oleh karena itulah, Pihak Terkait berpandangan, substansi yang disampaikan para Pemohon dalam perkara memiliki dasar kegentingan yang harus diakomodiir dalam suatu instrumen hukum. Namun, hal tersebut tidak bisa serta merta dilakukan hanya dengan uji materi di Mahkamah Konstitisi, in casu Pernohonan dalam perkara a quo. Penyiaran live streaming melalui internet memang akan bisa menjadi ladang pemasukan, tapi apakah kemudian akan serta merta diterapkan sama dengan penyiaran konvensional? Tentu tidak bisa. Ranah pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak bisa mengakomodiir layanan Over The Top. Memang bisa saja dipaksakan agar permohonan dikabulkan secara mutatis mutandis, akan tetapi dampaknya banyak pihak yang terancam hak akan kemerdekaan berekspresi dan menyampaikan pendapatnya, sementara banyak pihak yang akan merasa disulitkan seperti contect creator di Youtube, Instagram, maupun Netflix. Dipaksa dikabulkannya Permohonan a quo hanya akan menguntungkan satu sektor tertentu yaitu pertelevisian. Sebab, hal tersebut hanya akan memperluas pengertian dari penyiaran yang ada di UU Penyiaran dan merugikan content creator untuk bisa bebas berekspresi melalui media sosial. Masa untuk seorang kreator mengupload video di kanal youtube atau seorang konsumen pengguna instagram ingin live harus mengajukan izin dahulu? 7. Di sisi lain, Pihak Terkait juga melihat adanya keharusan bagi Pemohon untuk bersaing secara sehat. Stasiun Televisi, in casu INews TV dan RCTI harus bisa menyajikan konten yang lebih menarik dan kreatif untuk menarik minat masyarakat, yakni konten yang bisa mengikuti perkembangan zaman modern. Jangan sampai konten itu hanya terus-terusan terbatas kepada Sinetron, atau konten politik seperti Mars Perindo. Karenanya, dalil para Pemohon sebenarnya beralasan menurut hukum dengan didasarkan kepada fakta yang ada, namun harus diimbangi dengan iklim kompetisi yang sehat akan Penyiaran Konvensional dengan Penyiaran berbasis Internet, serta juga pembentukan peraturan bagi Penyiaran berbasis internet melalui proses legislasi yang normal sehingga semua stakeholder, notabene konten kreator seperti Pihak Terkait, dapat mengkawal dan 198 menyuarakan kepentingannya. Bukan melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi. 8. Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menyatakan bahwa “... jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (forum externum) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi...” (vide Paragraf [3.15] Putusan MK Nomor 76/PUU-XVI/2018) yang didasarkan kepada pembatasan yang rasional didasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Tapi kemudian apakah hal tersebut akan terwujud Melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi in casu Permohonan a quo? Tidak, justru sebalilnya. Akan menghancurkan ketertiban umum dalam lingkup persaingan dunia usaha penyiaran dan berdampak sebagaimana sudah disampaikan dalam angka 6 di atas. 9. Lon Luvois Fuller dalam bukunya, Anatomy Of Law, mengatakan bahwa unsur-unsur kegagalan pembentukkan peraturan perundang-undangan di antaranya adalah (i) adanya aturan atau hukum yang menimbulkan ketidakpastian, (ii) Kegagalan menciptakan hukum yang bersifat komprehensif, (iii) Perubahan aturan secara cepat sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan (iv) Adanya ketidaksinambungan antara aturan dengan penerapannya. Dikabulkannya Permohonan a quo baik seluruhnya maupun sebagian, ataupun juga dipaksakan secara mutatis mutandis, akan berdampak pada regulasi Instan yang cacat secara substansi karena tidak komprehensif dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak bisa diterapkan. 10. Di sisi lain, Pihak Terkait, sebagai pihak yang juga sebenarnya sangat terdampak, perkara a quo muncul karena kegagalan pembentuk undang- undang mengakomodiir masyarakat yang bertransformasi secara cepat, in casu globalisasi melalui internet. Pihak Terkait juga memiliki kebutuhan akan adanya regulasi yang melindungi hak Pihak Terkait dalam konteks Penyiaran Berbasis Internet yang mana regulasi tersebut harus dibuat melalui legislasi yang normal. Kenyataan bahwa sudah dua dekade masyarakat Indonesia bisa memiliki kenikmatan mengakses Internet, dan 199 tidak diiringi oleh suatu peraturan yang menjamin hak dan kewajiban dalam mengakses internet, adalah kegagalan dari sisi pembentuk undang-undang. 11. Merujuk pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, ratio decidendi Mahkamah didasarkan kepada (i) adanya kebutuhan mendesak agar dilakukan perubahan karena tidak lagi sesuai dengan perubahan zaman (kesepakatan nasional) yang ditunjukkan melalui ketidakkonsistenan dengan UU Perlindungan Anak serta (ii) bahaya dampak yang ditimbulkan dari Darurat Perkawinan Anak. Dalam Perkara A quo, permasalahan yang pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut dimana diperlukan pengaturan penyiaran berbasis internet tersendiri, serta kemudian juga (ii) dampak buruk tidak dilakukannya pengaturan adalah hilangnya batas moralitas yang baik dan buruk; 12. Pada Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017, ratio decidendi Mahkamah didasarkan kepada (i) substansi “pajak penggunaan listrik” adalah konstitusional akan tetapi (ii) dalam UU PDRD tersebut tidak memiliki kejelasan rumusan. Dalam Perkara A quo, permasalahan yang pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut dimana (i) substansi pengaturan penyiaran berbasis internet diperlukan dan (ii) diperlukan pengaturan tersendiri melalui proses legislasi yang normal baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik; 13. Kedua Putusan menunjukkan bahwa Mahkamah berwenang memutuskan suatu pasal inkonstitusional apabila tidak dilakukan perubahan. Kewenangan ini dikenal juga di luar negeri dengan uncomformable. Sehingga, perkara a quo dapat diputus dengan model kedua putusan itu; 14. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pihak Terkait tersebut, maka sintesis Pihak Terkait adalah sebagai berikut: IV. PETITUM Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar: 1. Mengabulkan petitum Pihak Terkait untuk seluruhnya. 200 2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau a. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; b. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan penyiaran berbasis internet; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Muhammad Sholeh menyampaikan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait pada tanggal 7 September 2020 dan dinyatakan sebagai Pihak Terkait ad informandum dalam persidangan tanggal 14 September 2020 yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap 201 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON. 1. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 06/PMK/2005 (1) Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD. (4) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah: a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. (5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang 202 salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan. (6) Dalam hal permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah. 2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara. 3. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 4. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. 203 5. Bahwa, Pemohon Pihak Terkait adalah warga kota Surabaya sebagaima NIK. 3515110211750003. 6. Bahwa, Pemohon Pihak Terkait sehari hari bekerja sebagai Advokat yang berkantor di Jl Ngagel Jaya Indah III No 29 Surabaya. 7. Bahwa, Pemohon Pihak Terkait selain menjadi Advokat punya kegemaran memberikan edukasi permasalahan hukum melalui media social seperti chanel youtube dengan akun “cak sholeh”, akun facebook dengan nama akun “pengacara sholeh” serta di Instagram dengan nama akun “sholeh_lawyer”. 8. Bahwa, dengan adanya pengujian Pasal 1 angka 2 UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran sebagaimana nomor perkara: 39/PUU-XVIII/2020, PEMOHON PIHAK TERKAIT berkepentingan terhadap permohonan a quo. Sebab jika permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka keberadaan PEMOHON PIHAK TERKAIT sebagai orang yang suka memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial menjadi terancam. Sebab nantinya posisi PEMOHON PIHAK TERKAIT dipersamakan dengan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi. Dimana sebelum beroperasi harus mendapatkan ijin dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 9. Bahwa, Permohonan No 39/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh PT. Visi Citra Mitra Mulia atau dikenal dengan I News TV yang diwakili oleh David Fernando Audy (Direktur Utama) dan Rafael Utomo (Direktur) sebagai Pemohon 1, kemudian PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia atau dikenal dengan RCTI yang diwakili oleh Jarod Suwahjo (Direktur Utama) Dini Aryanti Putri (Direktur) sebagai PEMOHON 2. 10. Bahwa, adanya permohonan perkara nomor: 39/PUU-XVIII/2020 menjadikan keberadaan Pemohon Pihak Terkait serta ribuan youtuber di Indonesia merasa terancam kebebasannya sebagai warga negara yang dijamin bisa berekspresi sebagaimana diatur oleh Pasal 28 UUD 1945. 11. Bahwa, berdasarkan kriteria tersebut maka Pemohon Pihak Terkait merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dan mengalami kerugian konstitusional jika permohonan perkara nomor: 39/PUU-XVIII/2020 dikabulkan oleh Mahkamah Konsititusi. 204 12. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon Pihak Terkait berpendapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak terkait dalam permohonan pengujian perkara nomor; 39/PUU-XVIII/2020 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang terhadap UUD 1945. C. POKOK PERMOHONAN Pasal 1 angka 2 UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Selanjutnya UUD 1945 berbunyi; Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum Pasal 27 ayat (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1). (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. D. Argumentasi konstitusional sebagai berikut 1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan 205 haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum. 2. Bahwa, penyiaran merupakan salah satu bagian dari media komunikasi massa yang dapat menyalurkan informasi terdapat berbagai jenis media komunikasi massa lainnya yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Perkembangan media komunikasi massa pada awalnya berupa pertunjukan kemudian berkembang menjadi media cetak, media luar ruang, rekaman audio, rekaman video atau film, bioskop atau cinema, penyiaran, radio dan televisi, permainan elektronik atau video game, dan internet. 3. Bahwa, terjadi suatu kesalahan jika menyeragamkan pengaturan atas jenis- jenis media tersebut hanya karena di antara jenis-jenisnya yang berbeda dapat menghantarkan bentuk informasi yang sama. Sehingga kekeliruan pemahaman para Pemohon yang mengklasifikasikan layanan audio visual OTT menjadi bagian dari penyiaran dengan membangun dalil-dalil untuk menyeragamkan antara aturan penyiaran dengan layanan audio visual melalui internet hanya karena menyampaikan informasi yang sama berupa audio dan visual justru akan menimbulkan pemaknaan yang keliru terhadap definisi penyiaran dalam ketentuan a quo, sehingga keluar dari hakikat. 4. Bahwa, penyelenggaraan penyiaran dilakukan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui satelit, kabel, dan terestrial dengan kegiatan pemancar luasan siaran agar dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 5. Bahwa, para Pemohon tidak memahami secara menyeluruh definisi penyiaran dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran dan tidak memahami pengaturan penyelenggaraan penyiaran dalam UndangUndang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, sehingga berpendapat layanan OTT dapat dimasukkan ke dalam pengertian dari penyiaran dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran. 206 6. Bahwa, para Pemohon mempersoalkan UU No 32 tahun 2002 yang tidak dapat menjangkau media sosial di internet. Padahal menurut para Pemohon aktifitas media sosial seperti youtube, intagram dan facebook adalah sama dengan lembaga penyiaran lainnya. Namun sayangnya dalam permohonan para Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan rinci apa persamaan media sosial internet dengan media penyiaran seperti televise. Sehingga ketika “dipaksakan” bahwa media internet harus dimaknai sebagai lembaga penyiaran, kita semua bisa memakluminya. 7. Bahwa, Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menyatakan: Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 8. Bahwa, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU No 32 tahun 2002, sebagaimana permohonan angka 20 para Pemohon menyatakan terjadi perlakuan berbeda (unequel treatment) terhadap para Pemohon dalam penyelenggaraan penyiaran sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU No 32 tahun 2002 telah jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Sayangnya para Pemohon tidak menjelaskan secara gamblang bentuk kerugian a quo. Apakah jika media internet dimasukkan sebagai lembaga penyiaran kerugian para Pemohon menjadi hilang? 9. Bahwa, para Pemohon dalam permohonan angka 25 menerangkan jika rumusan Pasal 1 angka 2 UU No 32 tahun 2002 multi tafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bertentangan dengan kewajiban Negara untuk memberikan jaminan kepastian hokum kepada setiap warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan multi tafsir a quo? 10. Bahwa, dalil para Pemohon anka 28 terkait over the top atau OTT yang menurut para Pemohon termasuk jenis siaran sebagaimana dimaksud 207 dalam Pasal 1 angka1 UU No 32 tahun 2002 perlu ditanggapi oleh PEMOHON PIHAK TERKAIT, permasalahan over the top atau OTT sudah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No 3 tahun 2016 5.1.1 Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya. 5.1.2 Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. 11. Bahwa, jika diliat dari pengertian over the top atau OTT, PIHAK TERKAIT tidak sependapat dengan dalil para Pemohon, bagi PIHAK TERKAIT over the Top sarana digital yang tidak bisa dilakukan oleh media televisi konvensioal. Sebab TV tidak bisa memberikan layanan download acara, tv tidak bisa memberikan layanan permintaan pemutaran acara berulang- ulang, berbeda dengan media internet yang bisa melayani jutaan pelanggan yang meminta pemutaran konten yang sama. 12. Bahwa, menurut para Pemohon dalam permohonan angka 69, jika Pasal 1 angka 2 UU 32 tahun 2002 penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan pedoman isi dan bahasa siaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekwensinya penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet bisa saja memuat konten siaran yang mengarah kepada tindak kekerasan, pencabulan atau pornografi, berita bohong (hoax), hate speech, bahkan bisa memuat agitasi atau hasutan untuk melakukan hal-hal negatif terhadap bangsa dan negara. 208 13. Bahwa, argumentasi dari para Pemohon sangat dangkal dan seperti tidak memahami ada UU ITE yang dapat memenjarakan para pelaku yang membuat konten konten hate speech, hoax maupun pornografi. Bahwa, sebagai pemilik media, sepertinya para Pemohon jarang membaca berita terkait para pelaku media sosial yang terkena pidana oleh UU ITE. 14. Bahwa, para Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan yang dimaksud dengan lembaga penyiaran dalam media internet itu apakah lembaga penyedia konten seperti youtube, facebook dan instagram atau pemilik akun? Sebab hal ini tentu berbeda implikasinya. 15. Jika yang dipersamakan sebagai lembaga penyiaran adalah penyedia konten, maka penyedia konten media social seperti youtube, facebook dan instagram yang harus mengajukan izin ke Komisi Penyiaran Indonesia. 16. Namun jika yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah pemilik akun harus dipersamakan dengan lembaga penyiaran, maka ada jutaan pemilik akun media social youtube, facebook dan instagram harus mendaftar ke Komisi Penyiaran Indonesia. Apakah KPI siap? sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (5) UU No 32 tahun 2002 tentang izin penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Apakah KPI bisa melayani pemilik akun di pelosok-pelosok daerah? Apakah KPI bisa melakukan kontrol terhadap ribuan konten setiap hari? Ini yang tidak dipikirkan oleh para Pemohon. 17. Bahwa, terhadap isi konten yang tidak diawasi oleh KPI, para Pemohon harus memahami penyedia konten seperti youtube, facebook dan instagram memberlakukan aturan, bukan isi konten tanpa aturan. Misalnya tidak boleh menampikan kekerasan, tidak boleh pornografi, mengangung pelecehan, sehingga ketika larangan itu dilanggar oleh pemilik akun penyedia konten akan memblokir materi konten. Tanggung jawab pemilik aku terhadap materi konten kepada tidak hanya diawasi oleh penyedia konten, tapi juga kepada public ketika ada materi konten yang merugikan orang pemilik akun bisa dilaporkan menggunakan UU ITE. 18. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) UU Penyiaran, jasa penyiaran dibagi menjadi 2 yaitu radio dan tv. Maka karena konten media internet ini tidak hanya suara tapi juga gambar, maka media internet lebih tepat masuk kategori jasa penyiaran televise, tapi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 209 1 angka 4 UU Penyiaran, Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Pengertian telivisi sangat komplek, berneda dengan konten media internet. Televise harus punya program teratur dan berkesinambungan, misalnya acar tv mulai pagi sampai malam, bahkan ada yang 24 jam terus menerus. Sementara dalam media internet tidak seperti itu, kadang mengunggah konten kadang tidak, belum tentu setiap hari dapat mengunggah. Misal pun mengunggah maka durasi waktunya tidak akan sama, kadang 5 menit terkadang bisa lebih. Hal inilah yang tidak dipikirkan oleh para Pemohon jika media internet dimasukkan kedalam lembaga penyiaran, banyak aturan yang akan ditabrak. Sebab memang sejatinya, media internet tidak bisa dimasukkan ke dalam lembanga penyiaran. 19. Bahwa, Pasal 16 ayat (1) UU No 32 tahun 2002 lembaga penyiaran swasta adalah (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. 20. Bahwa, PIHAK TERKAIT, jika dimasukkan ke dalam lembaga penyiaran swasta, secara pengertian pun sudah tidak bisa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran. Sebagai banyak akun media sosial yang tidak bersifat komersial, tidak mau dapat sponsor, banyak akun yang tujuannya hanya edukatif dan social. Hal ini tentu berbeda dengan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran yang komersial, jika tidak, maka tidak bisa menggaji karyawan dll. 21. Bahwa, PEMOHON PIHAK TERKAIT curiga terhadap permohonan para Pemohon hanya didasarkan kecemburuan sebab saat ini animo masyarakat terhadap media sosial seperti youtube, facebook dan instagram sangat tinggi. Penggunaan media sosial lebih fleksibel bahkan bisa diakses di rumah, di jalan bahkan di kantor. Berbeda dengan televisi yang hanya bisa dilihat saat berada di rumah atau di kantor. Acara-acara tv yang tidak diliat 210 karena kesibukan dapat dilihat di media internet, kapanpun dan dimanapun. Artinya keberadaan media internet lebih lengkap dan fleksibel. 22. Bahwa, sekarang ini banyak artis dan tokoh masyarakat mempunyai acara sendiri di media internet seperti youtube, dan acara mereka bisa mendatangkan iklan. Padahal membuat acara di youtube tidak harus membayar apapun kepada pihak youtube. Hal ini berbeda jika kita mau booking time ke televisi maka kita harus mengeluarkan biaya ratusan juta, sehingga jika tidak ada iklan yang masuk tentu pihak televise akan mengalami kerugian yang besar. Namun, tidak dengan youtube yang belum dapat dipasang iklan. Maka youtuber tidak akan mengalami kerugian besar sebagaimana kerugian pihak televisi tersebut. 23. Bahwa, para Pemohon, hanya mempersoalkan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Padahal jika media internet harus dimasukkan ke dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, maka bagaimana dengan Pasal-Pasal yang lain yang berkaitan dalam UU a quo seperti Pasal 1 angka 4, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) jika dirubah? Maka penambahan media internet dalam Pasal 1 angka 2 menjadi tidak berarti. 24. Bahwa, media sosial internet tetap tidak dapat disamakan dengan televise. Sebab satu media internet bisa memberikan kanal ke jutaan akun, dan jutaan akun bisa membuat acaranya sendiri-sendiri. Sementara satu televisi tidak bisa, televisi hanya bisa memberikan waktu 24 jam yang bisa dijual kepada publik untuk digunakan sebagai program. Hal ini menunjukkan dunia digital tidak bisa disamakan degnan dunia televise. Maka PEMOHON PIHAK TERKAIT yakin jika UU Penyiaran tidak bisa mengatur media internet. 25. Bahwa, oleh karenanya PEMOHON PIHAK TERKAIT mamandang dalam permohonan para Pemohon tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, sebab persoalan yang diajukan oleh para Pemohon tidak terkait media internet tidak sama dengan dunia televisi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. 26. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas maka PEMOHON PIHAK TERKAIT berkeyakinan jika Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik 211 Indonesia tahun 2018 No. 139) tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan para Pemohon. PETITUM Berdasarkan segala yang diuraikan di atas PEMOHON PIHAK TERKAIT memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 139) tidak bertentangan dengan UUD 1945 3. Menyatakan Permohonan para Pemohon ditolak. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, PT AS Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO), Perkumpulan Aliansi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Irfan Aulia dan Sarasi Timur Tampubolon menyampaikan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait pada tanggal 30 September 2020 dan dinyatakan sebagai Pihak Terkait ad informandum dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2020 serta menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT 1. Bahwa Pihak Terkait yang terdiri dari manusia pribadi (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon) merupakan para pelaku dalam industri musik, masing-masing dengan uraian sebagai berikut: 1) Pihak Terkait I merupakan sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya melakukan usaha di bidang pengelolaan terhadap hak produser rekaman; 212 2) Pihak Terkait II adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan para penerbit musik dan pencipta lagu yang melakukan kegiatan dalam bidang pengelolaan, pengurusan dan menerbitkan karya cipta lagu; 3) Pihak Terkait III dan Pihak Terkait IV adalah perorangan yang bekerja sebagai pencipta lagu. 2. Bahwa antara Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Pihak Terkait III dan Pihak Terkait IV memiliki persamaan kepentingan terhadap layanan OTT, yakni para pengguna layanan OTT yang memanfaatkannya sebagai tempat untuk mencari nafkah. 3. Bahwa karya cipta lagu yang merupakan komoditi dalam industri musik, didalamnya terdapat hak cipta dan hak terkait yang memiliki nilai ekonomis, yang oleh Pihak Terkait dimanfaatkan dan dieksploitasi sebagai sumber penghasilan yang dapat dinikmati. 4. Bahwa cara pemanfaatan dan ekspolitasi karya cipta lagu telah mengalami banyak perubahan mengikuti perkembangan jaman dan teknologi, dimana pada awalnya sebuah lagu setelah diciptakan oleh pencipta, kemudian direkam dan diperbanyak dalam bentuk fisik seperti piringan hitam, kaset maupun Compact Disc (CD) untuk selanjutnya dijual sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat; tetapi sekarang setelah sebuah lagu selesai direkam, selanjutnya lagu tersebut akan dijual dan disampaikan kepada masyarakat melalui internet dengan menggunakan layanan OTT seperti Youtube, Spotify, iTunes dan lain sebagainya. 5. Bahwa penjualan karya cipta lagu dalam bentuk fisik yang saat ini sudah sangat jauh berkurang, mengakibatkan layanan OTT menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Pihak Terkait sebagai media yang dapat digunakan untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi karya cipta lagu, sehingga Pihak Terkait bisa mendapatkan penghasilan demi melangsungkan kehidupannya. 6. Bahwa Pihak Terkait merasa perlu dan penting menjadi pihak dalam Permohonan dengan Register Nomor 39/PUU-XVIII/2020, karena permohonan tersebut mempermasalahkan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”); dimana di dalam Permohonannya para Pemohon meminta agar definisi tentang “Penyiaran” yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 UU 213 Penyiaran diperluas sehingga mencakup juga penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan Over The Top (“OTT”). 7. Bahwa apabila Permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka layanan OTT harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU Penyiaran, dimana agar dapat melakukan kegiatan penyiaran maka layanan OTT harus menjadi sebuah lembaga penyiaran dan memiliki izin penyelenggaraan penyiaran. 8. Bahwa implikasinya adalah selama layanan OTT yang sudah ada sekarang ini tidak mengurus perizinan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Penyiaran, maka layanan OTT tersebut akan ditutup sehingga Pihak Terkait tidak akan dapat lagi memanfaatkan layanan OTT untuk menjual karya cipta lagunya, dan akibat selanjutnya adalah Pihak Terkait akan kehilangan penghasilan. Hilangnya penghasilan Pihak Terkait ini justru bertentangan dengan hak konstitusional Pihak Terkait yang seharusnya dilindungi dan dijamin oleh negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pihak Terkait sebagai pengguna layanan OTT akan mengalami dampak langsung terhadap segala perubahan regulasi yang berkaitan dengan OTT terlebih karena adanya Permohonan yang diajukan para Pemohon yang meminta perluasan definisi penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran agar mencakup penyiaraan melalui internet seperti layanan OTT. Atas dasar tersebutlah maka Pihak Terkait mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia guna diterima menjadi Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Uji Materiil a quo. II. PASAL YANG UJI DAN YANG DIJADIKAN BATU UJI 10. Bahwa pasal yang dimohonkan untuk dilakukan Judicial Review (yang diuji) oleh para Pemohon ialah Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan sebagai berikut: 214 “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” 11. Bahwa para Pemohon mengajukan beberapa pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji yaitu: a. Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. b. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. c. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. III. PETITUM PARA PEMOHON 12. Bahwa adapun permohonan yang diajukan oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam petitumnya adalah sebagai berikut: 1) Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “… dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, sehingga Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik 215 Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) selengkapnya berbunyi: “Penyiaran adalah (i) kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”; 3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). IV. TANGGAPAN DAN/ATAU PENOLAKAN TERHADAP DALIL–DALIL PARA PEMOHON A. KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT 1. Bahwa Pihak Terkait yang terdiri dari manusia pribadi (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon) adalah para pelaku dalam industri musik, yang menjalankan usaha di bidang produksi serta pengelolaan karya cipta khususnya karya cipta berupa lagu, baik sebagai Pencipta, Produser Rekaman maupun Publisher. 2. Bahwa karya cipta lagu sebagai komoditi dagang, telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari sisi bentuk maupun dari sisi metode penyampaian dan penjualannya. Hal mana perubahan tersebut tentunya merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan jaman, termasuk perubahan jaman ke era digitalisasi yang menyentuh serta berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan di dunia. 3. Bahwa perubahan era digitalisasi tidak hanya mengakibatkan semakin pesatnya mobilitas masyarakat, tetapi berdampak juga terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat itu sendiri, tidak terkecuali tentang cara masyarakat dalam mengkonsumsi/menikmati lagu. 216 4. Bahwa untuk mengkonsumsi/menikmati lagu telah mengalami perubahan dari masa ke masa mulai dari menggunakan piringan hitam kemudian berubah menjadi kaset dan selanjutnya berubah menjadi Compact Disc (CD). Akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam era digital, maka masyarakat penikmat lagu baik kalangan tua, muda sampai anak-anak sudah mulai tidak menggunakan alat pemutar lagu (tape atau CD player) lagi, karena cara tersebut sudah dianggap konvensional/merepotkan dan tidak dapat menyesuaikan dengan pola hidup masyarakat dengan tingkat mobilitas yang tinggi. 5. Bahwa fenomena pergeseran cara masyarakat dalam mendengarkan musik di era digital ini merupakan suatu tantangan yang nyata dan tidak dapat dihindari lagi oleh para pelaku industri musik, tidak terkecuali Pihak Terkait. 6. Bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, sangat berdampak pada metode bisnis yang dijalankan oleh Pihak Terkait, dimana sebelumnya karya cipta berupa lagu diproduksi dengan jalur perekaman, kemudian diperbanyak dan dijual dalam bentuk fisik seperti kaset dan CD, sekarang Pihak Terkait harus merubah bentuk karya cipta lagu menjadi format digital untuk kemudian disampaikan dan dijual kepada masyarakat melalui layanan streaming maupun layanan OTT. 7. Bahwa untuk menjalankan bisnis/usahanya, Pihak Terkait menggunakan berbagai sarana yang ada seperti Youtube, Spotify, iTunes dan lain sebagainya, dengan cara meng-upload karya-karya cipta lagunya di layanan OTT sebagai konten yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dari setiap konten milik Pihak Terkait yang diputar dan terdapat iklan- iklan komersil yang ditayangkan di dalamnya, Pihak Terkait memperoleh pendapatan yang disebut dengan revenue. Dengan kata lain, Pihak Terkait menggunakan layanan OTT untuk mendapatkan penghasilan karena penjualan karya cipta lagu melalui fisik (kaset dan CD) sudah tidak memungkinkan lagi karena pabrik/produsen kaset dan CD sudah sangat banyak yang tutup dan tidak berproduksi lagi. 217 8. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan dan definisi “Penyiaran” yang diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran diperluas sehingga mencakup juga penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet, maka implikasi hukumnya adalah penyedia layanan OTT haruslah merupakan lembaga penyiaran yang memiliki izin menyelenggarakan penyiaran. Sehingga selama penyedia layanan OTT seperti Youtube, Spotify, iTunes dan lain sebagainya bukan merupakan lembaga penyiaran yang memiliki izin maka Pihak Terkait tidak dapat lagi meng-upload karya-karya cipta lagunya melalui penyedia layanan OTT. Atau paling tidak selama penyedia layanan OTT seperti Youtube, Spotify, iTunes dan lain sebagainya belum menjadi lembaga penyiaran yang memiliki izin, maka untuk sementara Pihak Terkait tidak dapat lagi meng-upload karya-karya cipta lagunya melalui penyedia layanan OTT. Atas adanya hal tersebut maka Pihak Terkait akan kesulitan mencari nafkah. 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa terdapat kepentingan konstitusional bagi Pihak Terkait untuk menjadi Pihak Terkait dalam Permohonan Uji Materiil a quo. B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT SECARA KHUSUS DAN KERUGIAN MASYARAKAT SECARA UMUM APABILA PERMOHONAN UJI MATERIIL para Pemohon DIKABULKAN 10. Bahwa terdapat kepentingan konstitusional Pihak Terkait dan dihubungkan dengan Permohonan Uji Materiil para Pemohon terlebih apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menimbulkan kerugian bagi Pihak Terkait. 11. Bahwa untuk memudahkan gambaran kerugian yang akan dialami, Pihak Terkait akan terlebih dahulu memberikan salah satu contoh terkait adanya perubahan regulasi yang merugikan semua pihak khususnya Pihak Terkait. Hal tersebut terkait dengan adanya Ring Back Tone (“RBT”) yang populer di tahun 2000-an. Pada saat tersebut ketika alat pemutar lagu (tape atau CD player) masih populer di kalangan 218 masyarakat timbul perkembangan pesat dalam bidang telekomunikasi yang membuat mayoritas masyarakat menggunakan handphone. 12. Bahwa perkembangan tersebut ternyata berpengaruh bagi industri musik di Indonesia, karena masyarakat pada saat bertelepon dengan orang lain terdapat jeda waktu untuk menunggu. Hal tersebut ternyata menjadi peluang usaha dan sumber tempat mencari nafkah baru bagi pihak- pihak yang berkecimpung dalam bidang industri musik dengan mengandaptasi sebuah lagu menjadi nada tunggu atau yang dikenal dengan istilah RBT. 13. Bahwa kondisi tersebut membuat keberadaan RBT menjadi hal yang sangat populer bagi masyarakat dan Pihak Terkait menjadi salah satu pihak yang mendapat tempat mencari nafkah baru di samping perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi/content provider. 14. Bahwa daalam perkembangannya, ternyata pengaturan RBT masih mengalami banyak kendala di lapangan, khususnya yang terkait dengan kehilangan pulsa konsumen. Hal mana pada akhirnya membuat Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menghentikan sementara layanan RBT yang terdapat pada perusahaan telekomunikasi/content provider. Dengan demikian, dilakukan pengaturan ulang sehingga segala sesuatu dimulai dari awal (restart). Atas adanya kondisi tersebut membuat RBT sebagai tempat mencari nafkah baru mengalami gangguan. Sehingga pada saat pengaturan RBT sudah jelas, keadaan tidak kembali pada keadaan semula dan Pihak Terkait tetap kesulitan mencari nafkah pada tempat tersebut. 15. Bahwa hal yang sama sangat besar kemungkinan terjadi terhadap layanan OTT apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, mengabulkan Permohonan Uji Materiil dari para Pemohon. Karena berbagai pihak seperti Youtube, Spotify, iTunes yang notabene bukan lembaga penyiaran harus melakukan berbagai penyesuaian. Atas kondisi ini akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yang akan terjadi: 219 a. Pihak-pihak yang lingkup usahanya terkait penyediaan layanan OTT seperti Youtube, Spotify, iTunes dan termasuk juga Zoom, Netflix, Google Meet menolak untuk dimasukkan sebagai lembaga penyiaran yang diharuskan memiliki izin penyiaran dan memenuhi persyaratan lainnya. Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut beranggapan mereka hanya pihak yang menyediakan aplikasi. Sehingga konsekuensi hukum atas hal ini tentunya pihak-pihak tersebut akan dilarang beroperasi di Indonesia. Sehingga Pihak Terkait tidak dapat lagi mencari nafkah melalui layanan OTT tersebut. b. Pihak-pihak yang lingkup usahanya terkait penyediaan layanan OTT seperti Youtube, Spotify, iTunes dan termasuk juga Zoom, Netflix, Google Meet menerima untuk dimasukkan sebagai lembaga penyiaran yang diharuskan memiliki izin penyiaran dan memenuhi persyaratan lainnya. Namun, sampai pihak-pihak tersebut memenuhi syarat sebagai lembaga penyiaran dan berikut memiliki izin penyiaran dan memenuhi persyaratan lainnya, maka tentu hal tersebut memerlukan waktu yang lama dan selama waktu tersebut Pihak Terkait tidak bisa lagi mencari nafkah. 16. Bahwa atas kedua kemungkinan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar terutama apabila yang terjadi kemungkinan pada poin (a), yakni pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan layanan OTT menolak untuk masuk menjadi lembaga penyiaran. Apabila hal ini terjadi, maka Pihak Terkait akan kehilangan kesempatan mencari nafkah. 17. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pihak Terkait khususnya apabila Permohonan Uji Materiil a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 18. Bahwa selain Pihak Terkait, pengabulan Permohonan Uji Materiil a quo juga akan berdampak terhadap masyarakat pada umumnya, terutama pada saat masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Hal ini 220 dikarenakan masyarakat sedang mengurangi saling kontak secara langsung dengan orang lainnya. Sehingga salah satu layanan yang paling berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi tersebut adalah layanan OTT. Untuk lebih jelas berikut uraian dampaknya terhadap masyarakat: a. Masyarakat yang akan melakukan kegiatan agama melalui layanan OTT, akan terhalang dalam menjalankan kegiatan agama secara online; b. Masyarakat akan tidak dapat menggunakan fasilitas Zoom atau Google Meet pada saat melakukan pertemuan atau mengikuti pelatihan secara online dengan orang lain; c. Dunia Pendidikan tidak dapat menggunakan layanan OTT pada saat melakukan proses pembelajaran secara online; d. Masyarakat tidak dapat menikmati hiburan secara online misalkan dalam menonton film kesukaan mereka; e. Masyarakat pencinta olahraga tidak dapat menonton pertandingan atau mengetahui hasil pertandingan atas olahraga kesukaan mereka; f. Masyarakat tidak akan dapat menggunakan layanan OTT pada saat membeli kebutuhan makanan dan minuman; g. Masyarakat tidak akan dapat menggunakan layanan OTT pada saat menggunakan alat transportasi; h. Pemerintah termasuk Presiden Republik Indonesia tidak dapat menggunakan sarana telekomunikasi dalam mengikuti suatu pertemuan atau konprensi Internasional; i. Bahkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut seluruh lembaga peradilan di bawahnya tidak dapat melakukan sidang secara online. 19. Bahwa atas kondisi tersebut telah jelas adanya kerugian yang dialami Pihak Terkait secara khusus maupun masyarakat secara umum. Atas hal tersebut sangat berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi Repulik Indonesia untuk menolak Permohonan Uji Materiil a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 221 C. KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN PENGERTIAN PENYIARAN DALAM UU PENYIARAN TERHADAP KETENTUAN LAINNYA DAN AKAN MENIMBULKAN KEKACAUAN HUKUM, KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN KETIDAKADILAN 20. Bahwa sebagaimana yang didalilkan para Pemohon yang menghendaki agar pengertian Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran diperluas sehingga pengertian “media lainnya” mencakup media internet. Pengertian Penyiaran sebelum adanya Permohonan Uji Materiil: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Pengertian Penyiaran setelah adanya Permohonan Uji Materiil: “Penyiaran adalah (i) kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran 21. Bahwa atas hal yang didalilkan para Pemohon tersebut apabila dikabulkan akan membuat ketentuan lainnya dalam UU Penyiaran mutlak memerlukan perubahan dan menimbulkan kekacauan dan ketidak pastian hukum. Hal ini dapat diketahui antara lain: a. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 UU Penyiaran berbunyi sebagai berikut: “Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara 222 umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.” “Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.” Berdasarkan uraian di atas, UU Penyiaran hanya mengenal istilah Penyiaran radio (vide Pasal 1 angka 3) dan Penyiaran televisi (vide Pasal 1 angka 4). Sehingga dengan adanya Permohonan Uji Materiil a quo, khususnya apabila Permohonan dikabulkan, maka perlu membuat pengaturan baru mengenai Penyiaran internet. Hal ini karenakan penyiaran melalui media internet tidak dapat diakomodasi oleh lingkup Penyiaran radio dan Penyiaran televisi. b. Pasal 13 ayat 1 UU Penyiaran berbunyi sebagai berikut: “Jasa penyiaran terdiri atas: a. jasa penyiaran radio; dan b. jasa penyiaran televisi.” Berdasarkan uraian di atas, UU Penyiaran hanya mengenal jenis jasa penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1, yakni jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Maka dengan adanya Permohonan Uji Materiil a quo, khususnya apabila Permohonan dikabulkan, maka ketentuan Undang-Undang tersebut tidak mengatur bidang jasa penyiaran internet. c. Pasal 34 ayat 1 UU Penyiaran berbunyi sebagai berikut: “Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan akan berapa lama jangka waktu izin penyiaran internet. Karena dalam Pasal 34 ayat 223 1 UU Penyiaran hanya mengatur jangka waktu untuk izin penyiaran radio dan izin penyiaran televisi. d. Pasal 37 UU Penyiaran berbunyi sebagai berikut: “Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.” Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan lingkup pasar yang dapat dijangku internet sangat luas dan bahkan tidak terhalang oleh yuridiksi suatu negara, apakah ketentuan Pasal 37 mengenai Bahasa pengantar utama harus dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar akan dapat diterapkan dalam internet. Atas hal ini menurut pandangan Pihak Terkait hal tersebut akan sangat sulit untuk diterapkan. e. Pasal 42 UU Penyiaran berbunyi sebagai berikut: “Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Berdasarkan uraian di atas maka orang-orang yang terlibat dalam penyiaran termasuk penyiaran melalui internet karena telah menyampaikan sesuatu, maka harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Penyiaran. Atas hal ini timbul pertanyaan apakah memungkinkan hal tersebut diterapkan pada lembaga penyiaran internet. f. Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 UU Penyiaran berbunyi sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); 224 b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).” “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).” “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.” BERDASARKAN URAIAN DI ATAS DIKETAHUI ADANYA KETENTUAN PIDANA YANG DAPAT DIBERLAKUKAN DALAM KEGIATAN YANG MENYANGKUT LINGKUP PENYIARAN RADIO DAN PENYIARAN TELEVISI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM DALAM PASAL 57, PASAL 58 DAN PASAL 59 UU PENYIARAN. ATAS HAL TERSEBUT SAMA 225 SEKALI TIDAK DIATUR KETENTUAN PIDANA BAGI PIHAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENYIARAN INTERNET. 22. BAHWA DENGAN ADANYA URAIAN DI ATAS, MAKA APABILA HAL YANG DIMOHONKAN OLEH para Pemohon DIKABULKAN, MAKA AKAN MENYEBABKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM. KARENA TERDAPAT BAGIAN DEFINISI YANG DIRUBAH NAMUN TIDAK MERUBAH KETENTUAN HUKUM LAINNYA. HAL MANA ADANYA KETIDAKPASTIAN HUKUM INI JUSTRU BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 KHUSUNYA PASAL 28 D AYAT (1). SELAIN ITU ADANYA PERMOHONAN UJI MATERIIL YANG DIAJUKAN para Pemohon YANG HANYA MERUBAH DEFINISI NAMUN TIDAK MERUBAH KETENTUAN HUKUM LAINNYA JUSTRU MERUPAKAN ADANYA KETIDAKADILAN. KARENA ATAS PENYIARAN RADIO DAN PENYIARAN TELEVISI ADA PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN TERTENTU BAHKAN TERDAPAT SANKSI PIDANA, NAMUN HAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU UNTUK PENYIARAN INTERNET. SEHINGGA HAL INI MENIMBULKAN KETIDAKADILAN YANG MANA INI BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 KHUSUSNYA PASAL 28 D AYAT (1). “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 23. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka hal yang dimohonkan para Pemohon sangat tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. D. PENGATURAN LAYANAN OTT SUDAH DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 24. Bahwa Pemerintah Indonesia telah menyadari sepenuhnya mengenai keberadaan layanan streaming dan layanan OTT yang tidak dapat dibendung lagi untuk masuk ke dalam sektor teknologi informasi tanah air, dan terhadap hal ini Pemerintah pada tahun 2016 melalui 226 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan regulasi berupa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) (untuk selanjutnya disebut “SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016”). 25. Bahwa di dalam SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 diatur mengenai layanan OTT sebagai berikut: 5.1 Definisi Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) adalah: 5.1.1 Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaring telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya. 5.1.2 Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. 5.1.3 Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (Over The Top), yang selanjutnya disebut Layanan Over The Top adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet. 26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa Pemerintah telah memberikan pengertian yang lebih luas atas layanan OTT. Hal mana membuat pengaturannya tidak diperlukan lagi dengan cara memperluas pengertian Penyiaran dalam UU Penyiaran. 227 27. Bahwa apabila pengaturan dalam SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tersebut masih kurang, maka hendaknya hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang baru bukan dengan cara merubah definisi dalam Undang-undang Penyiaran yang sudah ada. E. PERMOHONAN PARA PEMOHON BUKAN MEMINTA TAFSIR, MELAINKAN MEMINTA PENAMBAHAN NORMA BARU 28. Bahwa Petitum nomor 2 para Pemohon dalam permohonanya berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “… dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, sehingga Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) selengkapnya berbunyi: “Penyiaran adalah (i) kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”. 29. Bahwa berdasarkan hal yang dimohonkan para Pemohon dapat disimpulkan secara sederhana bahwa para Pemohon tidak sedang menguji ketentuan Undang-Undang dan dihubungkan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Karena apabila hal yang sedang 228 dimohonkan tersebut hanya terkait dengan penafsiran, maka seharusnya cukup ketentuan yang sudah dimohonkan ditafsirkan dan tidak perlu memohon adanya norma baru yang memperluas norma- norma yang sudah diatur sebelumnya. F. HAL YANG DIPERSOALKAN PARA PEMOHON BUKAN MASALAH KONSTITUSIONALITAS 30. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon dalam permohonannya, dapatlah diketahui bahwa yang dipersoalkan para Pemohon adalah mengenai kontrol pemerintah terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) yang menurut para Pemohon seharusnya diperlakukan sama dengan kontrol yang dilakukan terhadap lembaga penyiaran yang sudah ada (televisi dan radio). 31. Bahwa kontrol pemerintah terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) bukanlah masalah konstitusionalitas tetapi merupakan pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang sudah ada, dimana berdasarkan SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016, Pemerintah sedang menyiapkan regulasi tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top). 32. Bahwa ruang lingkup Surat Edaran tersebut adalah kebijakan mengenai penjelasan regulasi Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet yang akan segera diberlakukan oleh Kementerian Kominfo. 33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terang dan nyata bahwa masalah yang diajukan para Pemohon bukanlah masalah konstitusionalitas, tetapi merupakan pelaksanaan Surat Edaran Menteri, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah sepatutnya menyatakan Permohonan Uji Materiil para Pemohon ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 229 V. KESIMPULAN 1) Kegiatan bisnis/usaha Pihak Terkait akan terhambat dan membuat Pihak Terkait kesulitan mencari nafkah apabila layanan OTT masuk dalam definisi penyiaran; 2) Apabila Permohonan Uji Materiil para Pemohon dikabulkan, maka akan membuat Pihak Terkait secara khusus menjadi kesulitan mencari nafkah dan menyebabkan kerugian lain bagi masyarakat secara umum; 3) Apabila Permohonan Uji Materril para Pemohon dikabulkan, maka akan mengakibatkan adanya kekacauan, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum dalam UU Penyiaran; 4) Pengaturan layanan OTT sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang ada dan apabila terdapat kekurangan harus dengan membuat Undang-Undang yang baru, bukan dengan merubah definisi dalam Undang-Undang Penyiaran; 5) Permohonan Uji Materiil yang diajukan para Pemohon bukan meminta tafsir Undang-undang, melainkan meminta penambahan norma baru; 6) Permasalahan yang dimohokan oleh para Pemohon dalam Permohonan Uji Materiilnya bukan menyangkut masalah konstitusionalitas. VI. PERMOHONAN Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar sudilah kiranya menyatakan permohonan para Pemohon ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Aliansi Jurnalis Video (AJV) yang diwakili oleh Muhammad Rudjito, S.H.,LL.M, Mohammad Ikhsan, S.H. Rival Anggriawan Mainur, S.H.,M.H., dan Muhammad Radhitya Hawari, S.H. selaku Ketua dan Anggota Komisi Hukum menyampaikan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait pada tanggal 7 Oktober 2020 dan dinyatakan sebagai Pihak Terkait ad informandum dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2020 serta menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: 230 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076): dinyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, dinyatakan sebagai berikut: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK jo. Pasal 1 angka I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutya disebut PMK PUU), dinyatakan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PMK PUU dinyatakan sebagai berikut: 231 "Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 5. Bahwa objek permohonan Pihak Terkait adalah Permohonan yang teregister dengan No. 39/PUU/XVIII/2020, tanggal 6 Juli 2020, Tentang pengujian Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4252 Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Penyiaran”); Adapun pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran berbunyi: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran” 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 PMK PUU menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 8. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 232 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor Il/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (I) UU MK, yaitu sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. C. PIHAK TERKAIT ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT 10. Bahwa Pihak Terkait merupakan Badan Hukum Privat yang akan dirugikan hak konstitusionalnya atau paling tidak sangat potensial dirugikan hak konstitusionalnya apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian atau seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa Pihak Terkait adalah Aliansi Jurnalis Video yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 03 September 2020 dibuat dihadapan Notaris Amanda Tasya, S.H.,M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0008015.AH.01.07 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS VIDEO. 233 12. Bahwa berdasarkan pasal 5 Akta Pendirian AJV Tujuan dan Upaya disebutkan AJV adalah Perkumpulan yang bertujuan dalam bidang kemanusiaan serta untuk mewujudkan kebebasan dan kemandirian jurnalis video, pengakuan terhadap media massa baru, dan mendorong penerapan jurnalistik berkeadilan dengan upaya memasyarakatkan jurnalisme berkeadilan melalui pengembangan pemikiran, kebijakan dibidang hukum dan perundangan, pembinaan anggota, advokasi perlindungan hukum, serta upaya-upaya meningkatkan kreativitas, keadilan dan kesejahteraan yang sejalan dengan hukum dan perundangan yang berlaku. 13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 3 Akta Pendirian AJV disebutkan Komisi mempunyai hak terlibat aktif dalam penyempurnaan, penyusunan, pembahasan perundang-undangan peraturan dan kebijakan pemerintah di bidang jurnalistik atau dunia pers, penyiaran, media social, serta berbagai bentuk media baru hasil perkembangan teknologi, disemua forum untuk itu, seperti tetapi tidak terbatas forum legislative Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada seluruh level. Berdasarkan hal tersebut maka Muhammad Rudjito, S.H.,LL.M., Mohammad Iksan, S.H., Rival A. Mainur, S.H., M.H., dan Muh Radhitya Hawari, S.H. selaku Ketua dan Anggota Komisi Hukum AJV sah bertindak untuk dan atas nama AJV. 14. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait berhak untuk mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor: 39/PUU/XVIII/2020, tanggal 6 Juli 2020, Tentang pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 234 D. HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERMOHONAN REGISTER NOMOR 39/PUU/XVIII/2020, TANGGAL 6 JULI 2020 15. Bahwa Pihak Terkait merupakan Jurnalis atau dengan istilah lain yaitu insan pers yang kebebasan dan eksistensi dari kegiatan yang dilakukan diakui dan dilindungi berdasarkan hukum, hal tersebut karena kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu wujud dari pada aspek demokrasi dan Negara Hukum; 16. Bahwa Pihak Terkait menilai Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran adalah Konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 17. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara; 18. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum; 19. Bahwa salah satu syarat Negara hukum yang sangat fundamental adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya yang dalam hal ini meliputi pers atau jurnalis. Karena itulah, maka dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran huruf a disebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 20. Bahwa karena perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi sangat penting maka sebelum diundangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada bagian “mengingat” angka (7) tetap merujuk pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 235 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 21. Bahwa berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999, menyebutkan: Pasal 13 UU Hak Asasi Manusia Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. Pasal 14 UU Hak Asasi Manusia (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia. 22. Bahwa dalam pada itu sejatinya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Hak Asasi Manusia telah menegaskan yang pada pokoknya “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada” berangkat dari argumentasi tersebut, maka tidak ada alasan lain yang mampu membatasi peran masyarakat untuk menyampaikan informasi dan/atau mencari informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada; E. KEBERATAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PARA PEMOHON (i) Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran hanya dapat diberlakukan terhadap penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, tidak berlaku terhadap penyiaran yang menggunakan internet 236 23. Bahwa setelah membaca secara cermat, menurut Pihak Terkait substansi Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana termuat pada halaman 11 – 12, yaitu pada nomor 18 dan 19, sebagai berikut: 18. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan Over the Top (selanjutnya disebut "OTT") dalam melakukan aktivitas penyiaran. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT a quo masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 2 UU Penyiaran atau tidak, telah menyebabkan sampai dengan saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran; 19. Bahwa oleh karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada UU Penyiaran, padahal UU a quo merupakan rule of the game penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam pembedaan perlakuan (unequal treatment). Sebagai rule of the game penyelenggaraan penyiaran, UU a quo mengatur setidaknya 6 (enam) hal sebagai berikut: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran; 24. Bahwa dengan demikian pada pokoknya Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsir agar Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran juga diberlakukan terhadap kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan media internet; 25. Bahwa para Pemohon seharusnya membaca dan mempelajari dengan cermat keseluruhan isi dan makna UU Penyiaran, tidak hanya sepotong- sepotong, sehingga tidak mengalami gagal paham. Karena dengan Permohonan yang didasarkan atas ketidakpahamannya atas isi dan makna UU Penyiaran secara keseluruhan dapat menyesatkan masyarakat awam pada umumnya; 237 26. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran berbunyi: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran” 27. Bahwa seharusnya Pemohon tidak melulu hanya membaca Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Pemohon perlu membaca Pasal 1 angka 8 UU Penyiaran tentang pengertian Spektrum frekuensi radio, yaitu gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. Jadi UU Penyiaran hanya dapat diterapkan terhadap penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, dan tidak dapat diterapkan terhadap penyiaran yang menggunakan internet; 28. Bahwa internet itu jelas dalam segala hal berbeda dengan spektrum frekuensi radio, baik dari pengertian maupun dari daya jangkaunya. Internet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online adalah: “jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit”. Sudah terbukti bahwa penyiaran yang menggunakan internet dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang hidup di bumi ini. Sedangkan penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio jangkauannya hanya sebatas territorial domestic atau nasional, itupun masih sering terganggu kualitas gambar maupun suaranya. Contoh nyata, RCTI dan Inews TV, meskipun menggunakan antena parabola, belum tentu dapat dijangkau oleh pulau-pulau terluar yang menjadi bagian dari tanah air Indonesia. Sebaliknya masyarakat pengguna internet diseluruh dunia dapat mengakses potongan berita atau acara yang dianggap perlu yang disiarkan oleh RCTI dan Inews TV. Menggunakan saluran berbayarpun tidak menjamin kualitas penerimaan gambar menjadi baik. Apalagi di daerah atau pulau terluar di Indonesia, mustahil pula ada saluran berbayar yang mau berinvestasi memasang jaringan; 238 29. Bahwa spektrum frekuensi radio hanya berlaku untuk sistem penyiaran nasional saja, sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran Pasal 6 (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Padahal penyiaran yang menggunakan internet tidak dibatasi oleh sistem penyiaran nasional karena sudah terglobalisasi; 30. Bahwa spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam UU Penyiaran hanya dapat dipergunakan dan terkait dengan jasa penyiaran radio dan televisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Penyiaran, yaitu Jasa penyiaran terdiri atas: a. jasa penyiaran radio; dan b. jasa penyiaran televisi. Sedangkan penyiaran yang menggunakan internet tidak hanya sebatas pada komunikasi dengar (radio) atau dengar pandang (televisi) saja. Penyiaran yang menggunakan internet memiliki spektrum yang lebih luas, yaitu antara lain penyiarannya dapat langsung ditanggapi oleh audiens, sehingga bisa terjadi komunikasi langsung antara yang menyiarkan dengan audiensnya. Penyiaran yang menggunakan internet bisa memberitakan atau menginformasikan suatu peristiwa secara cepat atau dengan segera, yang tidak mungkin dilakukan oleh media penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio seperti radio dan televisi; (ii) KPI tidak berwenang mengawasi penyiaran yang menggunakan internet 31. Bahwa mengingat UU Penyiaran tidak dapat diterapkan terhadap penyiaran yang menggunakan internet, maka berdasarkan UU Penyiaran tidak ada kewenangan yang diberikan kepada KPI untuk mengawasi penyiaran yang menggunakan media internet; 32. Bahwa keinginan KPI untuk mengawasi penyiaran yang menggunakan internet memang pernah disampaikan oleh Agung Prio seusai dikukuhkan sebagai Ketua KPI periode 2019-2022. KPI mendorong dan mengupayakan aturan pengawasan media digital bisa dimasukkan kedalam revisi UU Penyiaran. Sementara, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Geryantika Kurnia mengatakan: bahwa KPI belum memiliki kewenangan untuk mengawasi 239 konten di platform streaming seperti Netflix dan YouTube lantaran belum diatur dalam UU Penyiaran (Hukumonline, Selasa 13 Agustus 2019); 33. Selanjutnya menurut Maman Suherman “amanat yang diberikan kepada KPI hanya untuk mengawasi konten free to air yang menggunakan frekuensi radio. Pengawasan konten digital seperti Netflix, YouTube, atau layanan sejenisnya, menurut Maman, harus diatur dengan undang- undang yang lain dan bukan dengan Undang-Undang Penyiaran. Maman juga menilai layanan konten digital seperti Netflix ataupun Youtube cukup diawasi atau ditindak menggunakan undang-undang lain seperti Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ataupun Undang-Undang Pornografi; (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d5260a5e791a/kpi-ingin- awasi-konten-digital--kominfo--belum-ada-aturannya/) 34. Bahwa melihat tanggapan dari Menkominfo dan Pengamat Sosial Maman Suherman sebagaimana terurai di atas merupakan adalah respon penolakan atas diterapkannya UU Penyiaran terhadap penyiaran yang berbasis internet, karena menurut hemat kami adanya sistem pengawasan yang berlebihan akan menghalangi kreatifitas anak bangsa sebab untuk penyiaran yang menggunakan media OTT sejauh ini dipergunakan oleh sebagian orang untuk menyampaikan sebuah informasi maupun kritik; 35. Bahwa pengawasan terhadap konten yang menggunakan media internet misalnya Netflix atau YouTube sejatinya telah dilakukan secara internal sebab terdapat beberapa syarat dan ketentuan mengenai standarisasi konten yang tidak dapat diunggah atau akan ditolak bila di upload ke laman YouTube diantaranya adalah: (i) konten seksual atau ketelanjangan; (ii) konten yang merugikan atau berbahaya; (iii) konten yang mengandung kebencian; (iv) pelecehan atau cyberbullyng (v) Spam, metadata yang menyesatkan, dan scam; (vi) ancaman; (vii) hak cipta; (viii) privasi; (ix) peniruan identitas; (x) keselamatan anak. 36. Bahwa YouTube juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan temuan konten yang melanggar kebijakan sebagaimana di atas yang petunjuk dan cara melaporkan pelanggaran pedoman komunitas dapat dilihat pada laman https://support.google.com/youtube/answer/2802027, dengan demikian 240 masyarakat sendiri dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan tanpa perlu melibatkan KPI; 37. Bahwa disamping masyarakat yang melakukan pengawasan, Polri dengan peralatan canggih yang dimiliki pada Direktorat Cyber Crime juga berwenang melakukan patroli, pengawasan, pencegahan bahkan penindakan terhadap pelaku yang menyiarkan berita atau informasi yang menggunakan internet yang isinya mengandung hoax, penghinaan, penistaan dan lain sebagainya dengan menggunakan instrument UU ITE; 38. Bahwa sangat diragukan kemampuan KPI untuk melakukan pengawasan atas penyiaran yang menggunakan internet, yang jumlahnya tentu saja tidak sedikit. Sebaiknya KPI meningkatkan kualitasnya untuk focus mengawasi penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio; (iii) Latar Belakang Pemohon Mengajukan Permohonan Adalah Soal Ekonomi 39. Bahwa latar belakang Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon menurut hemat kami sejatinya bukanlah murni tentang masalah tafsir pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, akan tetapi sesungguhnya lebih pada ketakutannya untuk bersaing atau setidak-tidaknya takut tersaingi oleh penyiaran yang menggunakan internet. Kekhawatiran itu tercermin dalam dalil Permohonan hlm 31 dan hlm 32 angka 32, 33, 34, dan 35, yang menyebutkan: Angka 32 Bahwa masuknya konten-konten OTT keranah penyiaran menjadi sebuah keniscayaan, mengingat pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun. Sebagaimana data yang dirilis oleh asosiasi pengguna jasa internet Indonesia (APJII) dari tahun ketahun 1997 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini: (Lihat grafik pada Permohonan) Angka 33 Berdasarkan hasil survey APJII tersebut, diketahui di tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 143,26 juta jiwa atau 54,68 % dari total populasi penduduk Indonesia apabila merujuk ke data BPS yaitu sebanyak 262 juta jiwa. Bahkan berdasarkan survey APJII di tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 10 menjadi 171,17 juta jiwa atau 64,8 dari total populasi penduduk Indonesia apabila merujuk ke data BPS yaitu sebanyak 264 juta jiwa. 241 Angka 34 Peningkatan jumlah pengguna internet tersebut berbanding lurus dengan pergeseran pola konsumsi media pada masyarakat Indonesia, terjadi migrasi yang cukup signifikan dari konsumsi media yang bebasis internet. Peningkatan durasi waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk menikmati konten-konten yang disediakan layanan OTT. Studi yang dilakukan Nielsen pada tahun 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton platform digital mendekati durasi menonton TV konvensional. Meskipun menonton TV masih yang tertinggi yaitu sekitar 4 jam 53 menit perhari, akan tetapi durasi menonton platform digital yang berbasis internet adalah yang tertinggi kedua dengan rata- rata yaitu 3 jam 14 menit perhari. 40. Bahwa hilang atau berkurangnya minat publik dalam menonton siaran TV konvensional dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan yang berasal dari pemasangan iklan bagi perusahaan yang memiliki RCTI dan Inews Tv; (iv) Para Pemohon Bukan Penjaga Moral 41. Bahwa pada dalil hal 41 No. 68, para Pemohon mendalilkan sebagai berikut: Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran dalam penyelenggaraan penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Bahkan yang tidak kalah berbahaya bisa saja penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet memuat konten siaran yang justru memecah belah bangsa dan mengadu-domba anak bangsa; 42. Bahwa para Pemohon telah berhalusinasi dengan dalilnya tersebut, yaitu para Pemohon yang tunduk pada UU Penyiaran seolah-olah adalah insan yang paling Pancasilais, bermoral dan religius. Dalil tersebut ingin mengatakan bahwa pihak lain, selain para Pemohon, yang menyiarkan suatu acara melalui internet, yang notabene tidak tunduk pada UU Penyiaran, dianggapnya tidak Pancasilais, bermoral dan religious; 43. Bahwa apabila dalil di atas dihubungkan dengan isi atau konten, maka dalil para Pemohon yang mengklaim seolah-olah lebih Pancasilais, bermoral dan religious, adalah sangat tidak benar. Karena baik dari segi 242 kuantitas maupun kualitas penyiaran yang menggunakan internet justru lebih unggul daripada para Pemohon. Misalnya saja soal konten religi, dipastikan lebih berkualitas dibandingkan dengan konten sejenis produk dari para Pemohon. Disisi lain memang tidak dapat dipungkiri bahwa konten yang disiarkan oleh Pemohon RCTI didominasi oleh sinetron, yang mana konten semacam itu memang sulit diketemukan pada penyiaran yang menggunakan internet. Apabila kemudian tontonan sinetron tersebut dianggap sebagai standar moral oleh para Pemohon, Pihak Terkait tentu saja tidak dapat menghalanginya. F. KERUGIAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI PIHAK YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN SECARA KONSTITUSIONAL 44. Bahwa Pihak Terkait akan dirugikan secara konstitusional jika Permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian atau seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, karena dengan diberlakukannya Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran sebagai bentuk equal treatment, maka semua ketentuan yang berlaku bagi penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran juga akan diberlakukan terhadap penyiaran yang menggunakan atau berbasis internet, termasuk dan tidak terbatas bagi penyiarnya harus memenuhi persyaratan berbentuk badan hukum Indonesia (Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran), jangkauan wilayahnya dibatasi (Pasal 31 ayat (3) UU Penyiaran), wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran yang ditentukan oleh KPI (Pasal 32 UU Penyiaran), wajib memperoleh ijin yang diterbitkan oleh Negara melalui KPI (Pasal 33 UU Penyiaran) dan di bawah control negara melalui KPI (Pasal 48 UU Penyiaran), yang mustahil dipenuhi oleh para anggota Pihak Terkait, yang notabene terdiri dari perseorangan. G. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan: 1. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 243 Nomor 4252) konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menolak Permohonan para Pemohon Register Nomor: 39/PUU/XVIII/2020, tanggal 6 Juli 2020, Tentang pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan. Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamahh Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU 32/2002), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 245 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran 2. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum Privat berupa perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 246 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Ariyani, S.H., sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA (vide bukti P- 2 dan bukti P-4); 3. Bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar dalam Akta Nomor 3 tanggal 07 Juli 2007 yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi dan berdasarkan Pasal 11 ayat (6) huruf a dan b Anggaran Dasar yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan adalah direktur utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang Direktur secara bersama-sama. Oleh karenanya, David Fernando Audy sebagai Direktur Utama dan Rafael Utomo sebagai Direktur berhak mewakili Pemohon I dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo (vide bukti P-2); 4. Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Privat berupa perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. (vide bukti P-8 dan P-10); 5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 93 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn, disebutkan bahwa yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf b, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 84 tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., yang berhak mewakili perseroan adalah Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan hadir maka Wakil Direktur Utama bersama seorang Direktur. Jika Wakil Direktur Utama berhalangan hadir maka dua orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. Oleh karenanya, berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham RCTI sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 247 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S. H., mengangkat dan menetapkan Jarod Suwahjo dan Dini Aryanti Putri sebagai Direktur (vide bukti P-12, P-10, dan P-13); 6. Bahwa salah satu Direktur RCTI atas nama Jarod Suwahjo adalah warga negara asing (berkewarganegaan Australia), sesuai dengan Akta Nomor 96 tanggal 17 Maret 2020, Jarod Suwahjo menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU 32/2002 yang bersangkutan dapat menjadi pengurus di Lembaga Penyiaran Swasta, in casu RCTI karena menduduki jabatan selaku Direktur Keuangan dan penempatannya sebagai Direktur Keuangan telah mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP 107728/PPTKA/PTA/NOTIF/2019 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan telah sesuai dengan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Nomor KEP 02571/PPTK/PTA/2019 tertanggal 23 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (vide bukti P-24 dan P-25); 7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang berbasis internet, seperti layanan Over the Top (OTT) dalam melakukan aktivitas penyiaran. Perlakuan berbeda tersebut adalah karena penyiaran konvensional terikat pada ketentuan UU 32/2002 sedangkan penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat ketentuan UU 32/2002. Selain itu, penyelenggara penyiaran yang berbasis internet, seperti layanan OTT, tidak tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) dalam membuat konten siaran dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai bagian dari tugas pengawasan; 8. Bahwa bedasarkan uraian di atas menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 telah jelas-jelas melanggar hak konstitusional para 248 Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian UU a quo. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 32/2002 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka (2) UU 32/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 menimbulkan multi-interpretasi yang pada akhirnya melahirkan kontroversi di tengah publik karena ketentuan tersebut belum mencakup aktivitas penyiaran berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh “media baru”. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta bertentangan dengan kewajiban Negara 249 untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (Information and Communication Technology-ICT) yang begitu pesat telah membawa peradaban manusia modern memasuki era baru yang disebut dengan era digital (digital age). Hal tersebut ditandai salah satunya dengan berkembang pesatnya internet (interconnection-networking) sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan atau informasi. Dengan adanya internet, industri TIK mengarah kepada konvergensi yang salah satu wujudnya adalah lahirnya berbagai macam platform digital yang dikenal dengan layanan Over the Top (OTT) yaitu layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi, di mana layanan tersebut terbagi menjadi aplikasi, konten/video on demand/streaming dan jasa; 3. Bahwa menurut para Pemohon, layanan OTT yang dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet sebenarnya masuk kategori “siaran” apabila merujuk pada definisi siaran dalam Pasal 1 angka 1 UU 32/2002. Karena, berbagai macam layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten/video on demand/streaming pada dasarnya juga memproduksi konten-konten siaran. Hanya saja perbedaannya dengan aktivitas penyiaran konvensional terletak pada metode pemancarluasan/penyebarluasan yang digunakan. Apabila pada aktivitas penyiaran konvensional yang digunakan adalah pemancarluasan menggunakan spektrum frekuensi radio dan dipancarkan secara serentak dan bersamaan, sementara pada layanan OTT yang digunakan adalah penyebarluasan dengan sarana internet sehingga dimungkinkan tidak dipancarkan secara serentak dan bersamaan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, pengguna layanan OTT menurut hasil survey semakin meningkat seiring peningkatan pengguna internet, namun tidak diikuti dengan dengan adanya kepastian hukum mengenai regulasi layanan OTT, khususnya yang masuk kategori konten/video on demand/streaming sebagai metode baru penyelenggaraan penyiaran. Ketiadaan kepastian hukum dimaksud dikarenakan munculnya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 1 250 angka 2 UU 32/2002, apakah hanya mencakup aktivitas penyiaran konvensional atau mencakup pula aktivitas penyiaran berbasis internet; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Kementerian Kominfo sendiri sebagai representasi dari Pemerintah terbukti masih ragu-ragu dalam menyikapi ketidakpastian penafsiran atas ketentuan pasal a quo. Di satu sisi mengatakan definisi “Penyiaran” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh “media baru”. Akan tetapi, di sisi lain dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3/2016 pada bagian ke-5 angka 5.5 poin 5.5.1 menyatakan bahwa layanan OTT masuk dalam rezim penyiaran, sehingga harus tunduk salah satunya pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran; 6. Bahwa menurut para Pemohon, negara seharusnya hadir sebagai regulator yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam memanfaatkan internet, termasuk menggunakan internet dalam aktivitas penyiaran. Kehadiran negara untuk mengatur internet dan cyberspace merupakan manifestasi dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini mengingat aktivitas penyiaran jelas dan nyata berkaitan langsung dengan kepentingan publik sehingga menjadi kewajiban negara untuk hadir di dalamnya sebagai bentuk pelindungan Negara terhadap warga negaranya dalam yurisdiksi virtual sebagai wujud kedaulatan negara. Dengan demikian, pengaturan terhadap internet, termasuk penyiaran menggunakan internet, tidak bisa hanya mengandalkan instrumen self-regulatory (swa-regulasi) dari penyedia layanan aplikasi (platform provider) atau etika (internet etiquette) dari warga net (netizen) sebagaimana dianut oleh kelompok liberal; 7. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai sesama penyelenggara penyiaran, baik para Pemohon maupun yang berbasis internet seperti halnya layanan OTT, seharusnya mendapatkan status dan kedudukan yang sama sebagai subyek hukum dalam UU 32/2002. Namun, apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak dimaknai mencakup penyelenggaraan penyiaran berbasis internet maka menyebabkan disparitas/pembedaan status dan penyelenggara penyiaran berbasis internet sebagai penyelenggara sistem elektornik yang 251 tidak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum dalam UU 32/2002 sehingga konsekuensinya tidak dapat terikat dengan seluruh ketentuan UU 32/2002; 8. Bahwa menurut para Pemohon, UU 32/2002 sebagai rule of the game di bidang penyiaran harus ditaati oleh penyelenggara penyiaran. Dalam kaitan ini terdapat beberapa hal yang harus ditaati antara lain: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran. Oleh karena itu, terkait asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran, apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet maka konsekuensinya dapat saja penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, bahkan dapat memuat konten siaran yang memecah belah bangsa dan mengadu domba anak bangsa; 9. Bahwa menurut para Pemohon, mengingat penyelenggaraan penyiaran konvensional dan internet menggunakan metode yang berbeda, tentu persyaratan dan aspek perizinannya pun pasti berbeda. Kalaupun persyaratan dan perizinan penyelengaraan penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU ITE sebagai penyelenggara sistem elektronik dan UU 36/1999 karena terkait dengan pemanfataan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi, namun tetap diperlukan adanya bridging norm agar dapat mengakomodir konvergensi TIK dimaksud. Bridging norm dimaksud adalah dengan memaknai Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 mencakup penyiaran menggunakan internet. Pemaknaan definisi “Penyiaran” dengan memasukkan penyiaran menggunakan internet bukanlah dalam rangka menambah subyek hukum baru, melainkan hanya memasukkan metode baru yaitu penyiaran menggunakan internet, sehingga sebenarnya tidak akan menimbulkan implikasi terhadap pasal-pasal lainnya di dalam UU 32/2002; 10. Bahwa menurut para Pemohon, terkait dengan pedoman mengenai isi dan bahasa siaran, UU 32/2002 mengatur kewajiban bagi penyelenggara 252 penyiaran konvensional untuk memberikan tayangan dan bahasa siaran yang layak bagi masyarakat. Namun, jika ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet konsekuensinya dapat saja konten siarannya memuat hal-hal yang mengarah kepada tindak kekerasan, pencabulan atau pornografi, berita bohong (hoax), hate speech, bahkan bisa memuat agitasi atau hasutan untuk melakukan hal-hal negatif terhadap bangsa dan negara; 11. Bahwa menurut para Pemohon, dalam UU 32/2002 ditentukan mengenai pedoman perilaku penyiaran dengan standar isi siaran yang harus dipenuhi penyelenggara penyiaran. Lebih lanjut, KPI menerbitkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 yang mengatur tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (selenjutnya disebut “P3SPS”). Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet maka jelas akan ada perbedaan berlakunya P3SPS antar-penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet tidak terikat dengan P3SPS dan tidak bisa ditindak apabila melakukan pelanggaran terhadap P3SPS; 12. Bahwa menurut para Pemohon, dalam UU 32/2002 menentukan pengawasan setiap aktivitas penyiaran oleh KPI. Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet maka hal ini akan membedakan pengawasan antar-penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggara siaran yang menggunakan internet akan luput dari pengawasan KPI; 13. Bahwa menurut para Pemohon, fungsi-fungsi penyiaran yang berbasis internet menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara karena konten “Lembaga” penyiaran yang berbasis internet tidak bisa diawasi secara preventif (pencegahan). Oleh karena itu, pemaknaan legislasi terhadap penyiaran melalui internet merupakan implementasi fungsi stabilitatif bahwa hukum berfungsi sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam kemajuan teknologi; 253 14. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat berbagai definisi mengenai konvergensi TIK dari berbagai Ahli dan pendekatan hukum konvergensi dalam konteks telematika di Indonesia yang dapat dipahami dengan menyatupadukan penerapan setidaknya tiga undang-undang agar dapat menjangkau konvergensi TIK yang hendak diatur, yaitu: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32/2002), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Ruang lingkup dan objek pengaturan dari masing-masing UU a quo secara prinsip sudah sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Dalam konteks konvergensi tatanan hukum, menurut para Pemohon, penyelenggara penyiaran menggunakan internet sebagai penyelengara sistem elektronik pada dasarnya tunduk pada setidaknya tiga undang-undang tersebut. Terkait dengan subyek hukum dan pengaturan secara umum maka penyelenggara penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU ITE sebagai penyelengara sistem elektronik. Terkait dengan pemanfataan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi maka penyelenggara penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU 36/1999. Terkait dengan konten siaran yang dihasilkan, maka penyelenggara penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU 32/2002. Namun dalam kenyataannya, masih ada Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak applicable dalam merespon konvergensi TIK. Apabila pasal a quo tidak ditafsirkan mencakup penyiaran menggunakan internet maka sulit untuk dapat menyesuaikan dengan konvergensi TIK. Tantangan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi adalah menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan, dan etika moral; 15. Bahwa menurut para Pemohon, perlu juga dibedakan antara penyelenggara sistem elektronik sebagai service provider dan penyelenggara sistem elektronik sebagai content provider. Sebagai service provider, penyelengara sistem elektronik tunduk pada UU ITE dan UU 36/1999. Sementara itu, sebagai content provider untuk aplikasi video conference, aplikasi film/video streaming berlangganan serta aplikasi “televisi” streaming media sosial yang 254 banyak digunakan oleh individu, komunitas, korporasi, dan institusi seharusnya sebagai penyelenggara siaran melalui internet tunduk pada UU 32/2002; 16. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya pemaknaaan baru terhadap Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak akan menimbulkan perubahan terhadap jasa penyiaran dan lembaga jasa penyiaran karena tetap terdiri atas penyiaran televisi dan penyiaran radio. Lembaga penyiaran juga tetap terdiri dari 4 (empat) lembaga yaitu: Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Oleh karena yang berbeda dari penyiaran menggunakan internet adalah metode teknologinya sehingga dapat saja penyelenggara siaran melalui internet dimasukkan ke salah satu atau lebih dari keempat jenis lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud sebagai salah satu pilihan metode platform yang dipergunakan. Begitu juga tidak akan ada perubahan mengenai perizinan, sebab sebagai penyelenggara sistem elektronik perizinannya tunduk pada UU ITE dan sebagai telecommunication service operator/provider rezim perizinannya tunduk pada UU 36/1999; 17. Bahwa menurut para Pemohon, walaupun terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik secara umum telah diatur dalam UU ITE, tetapi khusus untuk konten siaran, pengaturan dalam UU ITE belum cukup memadai dengan alasan: Pertama, UU ITE hanya mengatur sebatas pada penyelenggaraan sistem elektronik dan belum menjangkau pada aktivitas penyiaran dan konten siaran karena tidak bisa menggunakan rezim UU ITE untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas penyiaran dan konten siaran. Kedua, UU ITE merupakan instrumen hukum pidana, sehingga kurang tepat apabila digunakan sebagai sarana kontrol terhadap aktivitas penyiaran dan konten siaran. Mengingat instrumen hukum pidana merupakan ultimum remidium/sarana pamungkas. Ketiga, pengaturan di bidang penyiaran tidak hanya mencakup aspek represif (penindakan) tetapi yang lebih penting adalah aspek preventif (pencegahan), sementara di UU ITE hanya mengakomodir aspek represifnya saja; 18. Bahwa menurut para Pemohon, pembedaan-pembedaan yang timbul sebagaimana dijelaskan di atas membuktikan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam 255 hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945; 19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “… dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, sehingga selengkapnya Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 menjadi berbunyi: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 dan mengajukan dua orang ahli bernama, Iswandi Syahputra dan Danrivanto Budhijanto, yang telah didengar dan dibaca keterangannya dalam sidang tanggal 1 Oktober 2020 serta kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang tanggal 14 September 2020 dan membaca keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 September 2020; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 26 Agustus 2020 dan membaca keterangan 256 tertulis Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2020 dan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2020. Selain itu, Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah) yakni Adrian E. Rompis yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Agung Harsoyo yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 November 2020 serta kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media dalam sidang tanggal 14 September 2020 dan membaca keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2020. Selain itu Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli Ade Armando yang diajukan Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media pada persidangan tanggal 16 November 2020 serta kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon bukti surat/tulisan dan keterangan para ahli yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon; keterangan DPR; keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, dan kesimpulan Presiden; keterangan, bukti surat/tulisan dan kesimpulan Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media, pada intinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana telah terurai pada Paragraf [3.7]. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut: Bahwa penyiaran dalam perkembangannya telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi yang strategis bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Terlebih lagi dalam perkembangan kekinian teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi dengan tuntutan 257 yang semakin besar akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia karena informasi dianggap telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum diharapkan semakin mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut dengan kualitas siaran dan keterjangkauannya sejalan dengan sistem penyiaran nasional yang harus tetap menjaga integrasi nasional dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan sistem penyiaran nasional tersebut maka penyelenggaraan penyiaran harus pula mampu menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial (vide Pasal 1 angka 10 UU 32/2002). Hal ini yang menjadi salah satu dasar menimbang dibentuknya UU 32/2002 yakni penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena siaran yang dipancarluaskan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas ini memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Penyiaran dalam UU 32/2002 ditentukan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran yang dilakukan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio secara terestrial, kabel dan atau media lainnya, misalnya satelit, untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (vide dasar “Menimbang” huruf e UU 32/2002). Prinsip keserentakan dan kebersamaan itu yang menunjukkan karakter komunikasi penyiaran secara doktriner bertipe synchronous, oleh karenanya komunikasinya bersifat real time karena berlangsung dalam waktu yang sama antara pengirim dan penerima siaran. Hal ini terlihat dalam sistem televisi free to air (vide Pasal 1 angka 4 UU 32/2002). Layanan penyiaran pun dibatasi yaitu hanya di televisi dan radio. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan penyiaran harus dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagai subjek hukum yang berbadan hukum. Lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan penyiarannya harus memeroleh izin terlebih dahulu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan usaha penyiaran bersifat eksklusif. Adapun lembaga penyiaran yang dapat menyelenggarakan 258 penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang berbadan hukum Indonesia di mana bidang usahanya khusus di bidang penyiaran dengan wilayah layanannya dibatasi sesuai dengan izin yang diberikan (vide Pasal 1 angka 9, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 25 UU 32/2002). Berkaitan dengan hal itu, kegiatan penyiaran oleh lembaga-lembaga penyiaran tersebut hanya dilakukan melalui infrastruktur yang dibangun dan/atau disediakan secara khusus untuk keperluan penyiaran. Dikarenakan penyiaran bersifat keserentakan dan bersamaan dalam siaran maka masyarakat hanya dapat memilih program siaran sesuai dengan program yang disediakan oleh lembaga penyiaran. Dengan demikian penyiaran bersifat one to many yakni penyalurannya bersifat masif didorong (push) dari suatu sumber (lembaga penyiaran) ke seluruh penjuru (pemirsa) secara serentak dan bersamaan waktunya (vide Pasal 1 angka 2 UU 32/2002). Artinya, masyarakat tidak dapat memilih waktu menonton program siaran karena penayangan program siaran sudah ditentukan oleh lembaga penyiaran yang bersifat satu kali dalam satu waktu (push service). Bertalian dengan penyelenggaraan kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran adalah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yakni gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan. Spektrum frekuensi ini diposisikan sebagai milik masyarakat atau ranah/domain publik karena merupakan bagian dari sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sehingga penggunaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien (vide Pasal 1 angka 8 UU 32/2002). Sebagai konsekuensinya pengaturan penyiaran dilakukan secara ketat dan rigid agar dalam perkembangannya tetap dapat menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi. Pengaturan yang demikian ini senyampang dengan dasar pemikiran dibentuknya UU 32/2002 yang menghendaki agar penyelenggaraan penyiaran harus: (1) mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, 259 termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum; (2) mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain; (3) memerhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional; dan (4) mampu mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran (vide Penjelasan Umum UU 32/2002). Dalam konteks mewujudkan penyelenggaraan penyiaran dalam sistem penyiaran nasional maka diperlukan adanya sistem pengawasan penyiaran oleh kelembagaan independen yang melibatkan peran serta masyarakat yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar dalam penyelenggaraan penyiaran dapat dicegah terjadinya upaya konglemerasi sehingga isi siaran yang sampai pada masyarakat tidak dipengaruhi baik oleh pemerintah pusat, daerah, atau pemilik modal. Dalam perkembangan penyelenggaraan penyiaran tidak dapat dipungkiri bahwa penyiaran saat ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet. Internet yang dimaksud adalah suatu sistem (arsitektur) jaringan komunikasi berbasis Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) yang menghubungkan berbagai macam perangkat melalui jaringan telekomunikasi. Namun demikian, jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain tersebut tidak bersifat serentak dan bersamaan dalam satu waktu saja karena prinsip teknis transmisi internet bersifat any to any, yaitu pihak manapun dapat mengirim dan/atau menerima/mengambil (pull) komunikasi tersebut dalam waktu kapanpun (vide Angka 5.1 Surat Edaran Menkominfo Nomor 3/2016). Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet maka saat ini semakin marak dan eskalatif pemanfaatan 260 layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yakni layanan OTT. Layanan OTT tersebut dapat diakses oleh pengguna layanan melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sehingga dapat diterima sesuai dengan permintaan, pilihan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, secara doktriner layanan OTT merupakan komunikasi tipe asynchronous, berlangsung dalam komunikasi yang termediasi komputer (computer mediated communication). Layanan tersebut tidak terbatas hanya audio atau video saja tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti comment/chat dan menggunakan perangkat apapun sepanjang terkoneksi dengan internet serta mempunyai aplikasi yang dibutuhkan. Penyelenggara layanan OTT dapat perseorangan atau badan hukum yang apabila menggunakan sistem elektronik dan menyelenggarakan layanannya di Indonesia maka wajib mendaftarkan sistem elektroniknya pada pemerintah. Lebih lanjut, lingkup teritorial layanan OTT sebagai bagian dari kegiatan ruang siber (cyber space) tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara karena dengan mudah dapat diakses kapan pun dan dari mana pun (vide Penjelasan Umum UU 11/2008). Dengan demikian, jika kegiatan layanan penyiaran dilakukan melalui infrastruktur yang khusus untuk itu maka hal ini berbeda dengan kegiatan layanan OTT yang bergerak di atas jaringan telekomunikasi dengan menggunakan protokol internet dan aplikasi untuk mengaksesnya serta infrastrukturnya tidak terbatas hanya untuk layanan audio visual semata. Oleh karena itu, bagi masyarakat pengguna layanan OTT dapat mengakses layanan/konten dari platform OTT, memilih konten yang diinginkannya, serta menentukan waktu dan durasi untuk menonton layanan yang diakses secara berulang-ulang (pull service). Oleh karena itu kegiatan penyaluran layanan OTT bersifat privat dan eksklusif yang hanya dapat dinikmati layanannya dengan menyediakan anggaran oleh penggunanya dengan cara berlangganan baik langganan konten atau berlangganan internet. Dalam konteks penyediaan layanan berbasis internet ini dapat dibedakan antara layanan aplikasi melalui internet, layanan konten melalui internet, penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (layanan OTT). Ketiga hal ini pengertiannya masing-masing secara doktriner berbeda. Layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya 261 layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya. Sedangkan, layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Adapun pengertian penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (Over the Top) atau layanan OTT adalah penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet (vide angka 5.1 Surat Edaran Menkominfo Nomor 3/2016). [3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati uraian mengenai aspek-aspek terkait dengan penyiaran dan penyediaan layanan berbasis internet sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.12] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan rumusan pengertian atau definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 yang menurut para Pemohon inkonstitusional karena multitafsir apabila tidak diubah dan/atau ditambah pengertiannya dengan frasa “.…..dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, dengan pertimbangan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah bagian dari Bab Ketentuan Umum. Jika merujuk pada sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), Ketentuan Umum suatu undang- undang pada dasarnya berisikan pengertian atau definisi yang akan menjadi rujukan keseluruhan substansi ayat, pasal atau bab suatu undang-undang (vide lampiran II UU 12/2011). Adapun unsur-unsur pokok definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 adalah: (1) kegiatannya berupa pemancarluasan; (2) 262 menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya; (3) diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya suatu aktivitas baru dapat dikatakan sebagai penyiaran jika memenuhi ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, apabila dilakukan perubahan terhadap pengertian atau definisi dalam “Ketentuan Umum” maka konsekuensinya akan mengubah secara keseluruhan substansi undang-undang, in casu UU 32/2002. Terlebih lagi istilah penyiaran yang pengertiannya mendasarkan pada definisi Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 digunakan sebanyak 278 kali dalam UU a quo. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar dalil para Pemohon yang menyatakan dengan menambah norma dalam pengertian atau definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak akan mengubah pasal-pasal UU a quo sulit untuk dipahami, baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansinya. Karena, memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet dalam rumusan pengertian atau definisi “penyiaran” sebagaimana didalilkan para Pemohon tanpa mengubah secara keseluruhan UU 32/2002 justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi “Penyiaran” dengan frasa baru sebagaimana yang diminta para Pemohon, karena internet bukanlah media (transmisi) dalam pengertian pemancarluasan siaran dikarenakan dalam sistem komunikasi dasar pada sistem komunikasi terdiri atas pemancar (transmitter), media atau kanal, dan penerima. Sementara itu, jika dikaitkan dengan frasa “media lainnya” yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 adalah terestrial (media udara), kabel, dan satelit. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh LPB (vide Pasal 26 UU 32/2002) di mana penyelenggaraannya ditujukan untuk penerimaan langsung oleh sistem penerima penyelenggara siaran berlangganan dan hanya ditransmisikan kepada pelanggan (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan). Namun demikian, LPS dapat pula menyelenggarakan siarannya 263 melalui sistem terestrial untuk klasifikasi penyiaran radio AM/MW, penyiaran radio FM, dan penyiaran televisi, di mana ketiga penyeleggaraannya dilakukan secara analog atau digital, serta penyiaran multipleksing. Sedangkan, penyelenggaraan penyiaran LPS dengan sistem satelit ditentukan untuk penyiaran radio dan televisi yang keduanya dilakukan secara analog atau digital, serta penyiaran multipleksing (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta). Sementara itu, bagi LPK dalam menyelenggarakan penyiaran hanya melalui sistem terestrial dengan cakupan untuk penyiaran radio AM/MW, penyiaran radio FM dan penyiaran televisi, di mana ketiganya dilakukan secara analog dan digital (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas). Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang menjabarkan lingkup media lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 dalam peraturan pelaksana maka media (transmisi) secara nirkabel pada pokoknya adalah satelit, bukan internet. Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet. Dengan demikian, ketidaksamaan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para Pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau definisi “Penyiaran”. Terlebih lagi, Mahkamah telah berulangkali menegaskan mengenai batasan pengertian diskriminasi misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU- IV/2006, bertanggal 12 April 2007 yang pada pokoknya menyatakan “…diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kesatuan politik...”. Dengan demikian, telah jelas bahwa pengertian atau definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 unsur-unsurnya tidak bersifat multitafsir karena menjadi basis pengaturan penyiaran konvensional. Oleh karenanya, tidak relevan menggunakan dalil 264 diskriminasi terhadap perbedaan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT yang memang memiliki karakter berbeda. Sebaliknya, justru jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan pengertian atau definisi “Penyiaran” dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 multitafsir yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bentuk dikriminasi atas berlakunya norma pasal a quo sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa apabila penambahan rumusan pengertian atau definisi Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak dikabulkan sebagaimana yang diminta para Pemohon akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan karena penyiaran berbasis internet tidak ada pengaturan pengawasannya sebagaimana halnya penyiaran yang diawasi oleh KPI secara ketat. Ihwal demikian ini juga menimbulkan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antara penyiaran dan layanan OTT. Terhadap dalil para Pemohon tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada sub-Paragraf [3.13.1] di atas telah ternyata terdapat adanya perbedaan karakter antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan adanya perbedaan tersebut bukan berarti terjadi kekosongan hukum pengawasan untuk layanan OTT sebagaimana didalilkan para Pemohon karena pengawasan atau pengendalian terhadap konten layanan OTT yang ditransmisikan melalui sistem elektronik sejatinya tunduk pada ketentuan UU ITE. Dalam UU ITE telah ditentukan mekanisme pengawasan terhadap konten layanan OTT agar tetap sejalan dengan falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah, in casu Menteri Kominfo, memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (konten internet) yang muatannya melanggar hukum. Hal demikian dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat adanya penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum (vide Pasal 40 ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) UU 19/2016). Bertolak pada ketentuan ini, penegakan hukum yang dilakukan atas pelanggaran konten layanan OTT tidak hanya ditekankan pada aspek represif (penindakan) 265 sebagaimana dalil para Pemohon tetapi justru pada tindakan preventif (pencegahan) karena ketentuan Pasal 40 UU 19/2016 sebagai perubahan atas UU 11/2008 justru meletakkan dasar-dasar tindakan preventif dalam rangka melindungi kepentingan umum yang lebih luas guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan prinsip negara hukum yang dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum merupakan bagian dari peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dalam pemanfaatan teknologi tersebut benar-benar dilakukan berlandaskan atas asas kehati-hatian dan itikad baik (vide Pasal 90 huruf a UU 19/2016). Berkenaan dengan aspek pengawasan ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) sebagai peraturan pelaksana UU ITE telah ditentukan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan pencegahan penyebarluasan dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang (konten elektronik yang ilegal). Dalam konteks inilah, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten elektronik yang ilegal (vide Pasal 90 huruf c dan Pasal 95 PP 71/2019). Pemutusan akses tersebut dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan klasifikasi: (1) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dan (3) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 96 PP 71/2019). Ihwal tata cara mengajukan permohonan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diatur pula dalam Pasal 97 PP 71/2019 bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan akses tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Selanjutnya, Kemenkominfo atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan 266 pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut. Selain masyarakat, aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan akses, termasuk lembaga peradilan pun dapat memerintahkan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan diputusnya akses tersebut maka penyelenggara sistem elektronik yang mencakup penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik wajib melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagai bentuk dari penegakan sanksi administratif (vide Pasal 98 dan Pasal 100 PP 71/2019). Dengan adanya pengaturan sanksi administratif ini menunjukkan bahwa tidak ada persoalan kekosongan hukum pengawasan terhadap layanan OTT sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Selain sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara sistem elektronik, UU ITE juga menentukan bentuk sanksi pidana (ultimum remidium) kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. (vide Pasal 28 dan Pasal 29 UU 11/2008). Apabila tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak maka pemidanaannya diperberat dengan sepertiga dari pidana pokok. Pemberatan ini juga dikenakan kepada korporasi yang melanggar perbuatan yang dilarang dalam UU 11/2008 yang dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga (vide Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4) UU 11/2008). 267 Selain pengawasan terhadap konten layanan OTT dilakukan berdasarkan UU ITE juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya sesuai dengan konten layanan OTT yang dilanggar. Misalnya UU 36/1999 menentukan adanya larangan penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dengan menentukan kewajiban bagi penyelenggara jasa telekomunikasi memblokir konten-konten yang melanggar larangan tersebut setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum (vide Pasal 21 UU 36/1999). Tindakan ini dilakukan sejalan dengan asas yang melandasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang harus mendasarkan pada asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam kaitan dengan asas etika menghendaki agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan (vide Pasal 2 dan Penjelasan UU 36/1999). Dengan demikian, penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT telah ternyata tidak hanya ditentukan dalam UU ITE dan UU 36/1999 tetapi juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya yang berkorelasi dengan konten yang dilanggar sebagaimana telah ditentukan mekanisme penegakan hukumnya misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999). Dengan telah ditentukannya aspek penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT dalam UU ITE, UU 36/1999 dan berbagai undang-undang sektoral baik dengan pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana maka berlakunya Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 yang substansinya mengatur larangan sebagaimana didalilkan para Pemohon adalah tidaklah dapat dibenarkan karena pengenaan sanksi sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia pengaturannya harus dituangkan dalam undang-undang sebagai wujud representasi kehendak rakyat. Dimuatnya aspek larangan dalam Surat Edaran 268 tersebut yang menyatakan larangan bagi penyedia layanan OTT untuk menyediakan muatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar- golongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (hate speech), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (vide angka 5.6 Surat Edaran Menkominfo Nomor 3/2016), pada pokoknya merupakan substansi yang telah diatur dalam UU ITE, UU 36/1999, dan berbagai undang- undang sektoral sebagaimana diuraikan di atas. Apabila Surat Edaran tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (OTT) yang saat ini sedang disiapkan oleh Pemerintah c.q Kemenkominfo serta bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait dengan akan diberlakukannya regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet maka untuk maksud dan tujuan yang demikian tersebut seharusnya substansinya dituangkan dalam peraturan pelaksana undang-undang. Atau, jika pembentuk undang-undang hendak mengatur secara komprehensif substansi penyiaran konvensional dan layanan OTT termasuk perkembangan kekiniannya dalam suatu undang-undang maka hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang sangat dimungkinkan mengingat saat ini UU 32/2002 telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020- 2024 (vide Keputusan DPR Nomor 46/DPR-RI/I/2019-2020). Namun demikian, berkenaan dengan Surat Edaran a quo yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukanlah merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan tidak adanya tindakan preventif terhadap layanan konten ilegal karena tidak diaturnya dalam UU 32/2002 sehingga meminta Mahkamah untuk mengubah pengertian atau 269 definisi “Penyiaran” agar terhadap konten ilegal layanan OTT dapat dikenakan tindakan preventif merupakan dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 sepanjang berkaitan dengan dalil para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 270 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan MP Sitompul ttd. ttd. 271 Saldi Isra Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani