39/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 39/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Siti Warsilah, S.E., M.Si. Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 15 Juli 1969 Pekerjaan : PNS Alamat : Jalan Penganten Ali IX Nomor 16 RT 06/06, Ciracas, Jakarta Timur sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Evarini Uswatun Khasanah, S.E. Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 23 November 1968 Pekerjaan : PNS Alamat : Pondok Kopi Blok G 9 Nomor 6 RT 7/8, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK/LPKBHIGK/V/2021 bertanggal 1 Juli 2021, memberi kuasa kepada Waway Warsiman, S.H., Erwan Suryadi, S.H., Hariyanta, S.H., Tedi Rohaedi, S.H., Sri Harini, S.H., dan Evi Novia, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkedudukan hukum pada Kantor Hukum Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LPKBHI) Garuda Keadilan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 86, Kota Bandung dan Jalan Pondok Kopi Timur Blok G 9 Nomor 6, RT 7/8, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PUU/PAN.MK/AP3/07/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor 39/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 September 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 September 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”), menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1.2 Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 3 bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1.3 Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU 12/2011”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 15/2019”), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Karenanya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 mengatur, bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.4 Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang antara lain mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 1.5 Bahwa Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dimohonkan pengujian materiil adalah undang-undang sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 juncto UU 15/2019. 4 1.6 Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam kehidupan masyarakat (the living of constitution). Tafsir konstitusionalitas tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ayat, pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan bagian dari undang-undang adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 2.1 Para Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto UU 8/2011 yang menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2.2 Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto UU 8/2011 menyatakan: 5 “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”. 2.3 Bahwa pengertian hak dan/atau kewenangan konstitusional ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto UU 8/2011 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”, yang kemudian dipertegas dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto UU 8/2011, menurut Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 2.4 Bahwa Para Pemohon dapat memenuhi kelima syarat kedudukan hukum (legal standing) dimaksud, yakni: a. Syarat pertama adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Penganten Ali IX Nomor 16 RT 06/06, Ciracas, Jakarta Timur (Bukti P-3), dan beralamat di Pondok Kopi Blok G 9 Nomor 6 TR 7/8 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur (Bukti P-4) 6 berstatus sebagai ASN (Bukti P-5 dan Bukti P-6) yang oleh undang- undang [Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto UU 8/2011] diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk menguji materiil objek permohonan yaitu hendak menguji pasal tentang syarat calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS, yang penetapan syarat pencalonannya memberlakukan norma yang diskriminatif dengan jabatan tertentu, tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga menghilangkan kesempatan bagi seorang yang berstatus menduduki jabatan struktural maupun fungsional ASN untuk mengabdikan diri dan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta pengalaman bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. dalam rangka berkontribusi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang “jurdil”. b. Syarat kedua, para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. - Bahwa berdasarkan Pasal 21 yang mengatur tentang persyaratan calon anggota KPU dan Pasal 117 yang mengatur syarat calon anggota Bawaslu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah diatur syarat untuk menjadi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat kumulatif dari huruf a sampai dengan huruf o berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, namun pada huruf j telah mengatur adanya ketentuan “mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon”. Persyaratan tersebut jelas menimbulkan diskriminatif, tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi calon yang berasal dari ASN, Pejabat BUMN maupun BUMD yang akan mendaftarkan dirinya sebagai calon Anggota KPU/Bawaslu, sedangkan menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang antara lain menyatakan, “semua warga negara 7 Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum”; dengan demikian seharusnya tidak terdapat perbedaan persyaratan bagi Warga Negara Indonesia yang pada saat itu masih menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan maupun jabatan pada BUMN/BUMD untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU ataupun Bawaslu, dan oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. - Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 117 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf o adalah persyaratan yang sudah sewajarnya dan dapat dipahami maksudnya agar anggota KPU dan Bawaslu adalah orang-orang terpilih yang mempunyai integritas, kemampuan, namun persyaratan pada huruf j yaitu mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, jabatan pada BUMN/BUMD pada saat mendaftarkan sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu, tidak terdapat hubungan yang erat antara pencalonannya sebagai anggota KPU, Bawaslu dengan kedudukannya di jabatan politik, jabatan di pemerintahan maupun di BUMN. Apakah jika tidak mundur dari jabatannya akan mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan, ataukah menjadikan panitia seleksi tidak dapat bersifat netral, ataukah akan mempengaruhi pekerjaannya sebagai pejabat Politik, jabatan ASN ataupun pejabat pada BUMN/BUMD? Tidak adanya penjelasan atau tidak adanya pemberian dasar dan alasan yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya, telah menjadikan aturan pada huruf j Pasal 21 dan Pasal 117 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 merugikan bagi para Pemohon selaku ASN dan mutatis mutandis juga merugikan bagi seseorang yang menduduki jabatan Politik, jabatan pada BUMN maupun pada BUMD yang berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota calon KPU atau Bawaslu. 8 - Bahwa frasa mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan maupun di BUMN atau BUMD pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, bagi seseorang yang menduduki jabatan di Pemerintahan, maupun mutatis mutandis juga bagi calon yang menduduki jabatan Politik, jabatan di BUMN atau BUMD menimbulkan ketidak adilan, mengingat untuk menduduki jabatan tersebut telah melalui seleksi ketat sehingga dipastikan telah mempunyai kualifikasi, integritas, dan kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut, namun pada saat ingin mengabdikan diri dan memanfaatkan kemampuan dan pengalamannya untuk kepentingan negara dalam hal ini sebagai calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menjadi terhalang/terhambat karena adanya ketentuan yang mensyaratkan mengundurkan diri dari jabatannya, sedangkan belum tentu dalam seleksi lolos dan terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut jelas tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. - Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diatur mengenai jenis jabatan dilingkungan ASN (PNS). Pasal 13 UU a quo menegaskan bahwa jabatan ASN terbagi menjadi jabatan Administrasi, jabatan fungsional dan jabatan Pimpinan Tinggi. Diatur dalam Pasal 14 UU a quo bahwa jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, adapun jabatan fungsional menurut pasal 18 UU a quo dibedakan menjadi jabatan keahlian dan jabatan ketrampilan, sedangkan jabatan Pimpinan Tinggi terdiri jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama. 9 Konsekuensi mundur dari jabatan di pemerintahan, bagi ASN, dalam prakteknya disampaikan dengan ilustrasi dan contoh konkrit sebagai berikut: Contoh kesatu, dengan ilustrasi bahwa “A” adalah seorang ASN dengan jabatan Administrator (setara eselon III) pada tanggal1 September 2021 berusia 51 tahun. 7 (tujuh) tahun kemudian pada tanggal 1 September 2028 tepat usia 58 tahun harus berhenti dari jabatannya dengan hak pensiun. Pada tanggal 1 September 2021 mendaftar sebagai komisioner KPU sesuai Pasal 21 huruf j Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus berhenti dari jabatannya sebagai Administrator sehingga berganti menjadi pelaksana (staf/tanpa jabatan). Setelah mengikuti rangkaian tahapan seleksi, pada tanggal 1 Desember 2021dinyatakan tidak lolos sebagai komisioner KPU. Setelah menunggu kurang lebih selama (dua) tahun sejak pengumuman hasil seleksi KPU/Bawaslu tepatnya 1 Desember 2022 karena prestasi kerjanya baik, diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan sebagai Pelaksana yakni jabatan Pengawas (setara eselon IV). Pada tanggal 1 September 2028 “A” berusia 58 tahun, harus berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun, jabatan terakhir yang diduduki adalah jabatan Pengawas. Dalam contoh kasus ini, “A” yang sebelumnya menjabat sebagai Administrator setelah berhenti dari jabatannya karena mendaftar sebagai Komisioner KPU, tidak dapat menduduki jabatannya semula sebagai Administrator sampai dengan pensiun, melainkan jabatan terakhirnya setingkat lebih rendah dari jabatan sebelum mendaftar sebagai calon anggota KPU. Kondisi ini jelas sangat merugikan “A”, meski demikian masih beruntung karena bisa diangkat dalam jabatan struktural walaupun setingkat lebih rendah, akan lebih dirugikan bila sampai dengan pensiun tidak mendapatkan jabatan struktural. Contoh kedua, “B” seorang ASN dengan jabatan PimpinanTinggi Pratama (setara eselon II), pada tanggal 1 September 2021 berusia 54 10 tahun. 6 (enam) tahun kemudian pada tanggal 1 September 2027 tepat berusia 60 tahun harus berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun. Pada tanggal 1 September 2021 mendaftar sebagai calon anggota KPU. Sesuai Pasal 21 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus berhenti dari jabatannya sebagai Pimpinan Tinggi Pratama, berganti menduduki jabatan pelaksana (staf/non jabatan). Pada tanggal 1 Desember 2021 dinyatakan tidak lolos sebagai anggota KPU. Pada bulan Oktober 2023 di kantornya dibuka seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. “B” tidak bisa mengikuti seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama karena pada bulan Oktober Tahun 2023 telah berusia 56 tahun lebih. Pada tanggal 1September 2025 “B” harus berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun pada usia 58 tahun, jabatan terakhir yang diduduki adalah jabatan Pelaksana (staf). Dalam contoh kasus ini, “B” yang semula jabatannya Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II), harus kehilangan jabatannya dan berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun pada usia 58 tahun, pada hal bila tidak mundur dari jabatannya sebagai Pimpinan Tinggi Pratama baru akan memasuki usia pensiun pada umur 60 tahun yakni pada bulan September 2027. Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa frasa “Mengundurkan diri sejak mendaftar” sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat memberatkan/ merugikan bagi ASN, akibatnya ASN yang sarat dengan pengalaman birokrasi yang sangat diperlukan untuk pengelolaan organisasi KPU/Bawaslu namun minatnya menjadi hilang/setidak- tidaknya terhambat karena harus mundur dari jabatannya pada hal belum tentu terpilih. Bahwa contoh-contoh yang diberikan tersebut adalah ilustrasi, yang dapat menjadi kenyataan apabila ASN yang bersangkutan mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon anggota KPU atau Bawaslu, jikapun itu adalah risiko yang harus ditanggung dan harga yang harus dibayar untuk beralih status dari ASN menjadi anggota KPU atau Bawaslu, namun apabila syarat untuk mundur dari jabatan tersebut 11 tidak diberlakukan, tentu akan menjadi pendorong, menjadi penggerak bagi pejabat pada ASN dan juga pada BUMN/BUMD untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota KPU atau Bawaslu, dan oleh karenanya Panitia Seleksi pun akan mendapatkan banyak pilihan dari para calon yang mendaftar yang tentunya lebih memiliki kualifikasi, kemampuan, ketrampilan, kepemimpinan dan integritas, sehingga akan lebih dapat mewujudkan kondisi Pemilu yang jujur, adil. c. Syarat ketiga, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagaimana penjelasan berikut: - Pemaknaan dengan tafsir dari ketentuan Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU a quo, bahwa subjek hukum yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Panwas TPS, harus mundur dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar, secara konstitusional pasti merugikan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional para Pemohon. Bagi para Pemohon kerugian ini bersifat spesifik (khusus) dan aktual, mengingat para Pemohon adalah seorang ASN dengan jabatan Pengawas, bila ikut seleksi sebagai calon anggota KPU/Bawaslu harus kehilangan jabatannya menjadi Pelaksana (staf), pada hal dalam proses seleksi oleh Tim Profesional belum tentu terpilih. Artinya ketika tidak terpilih tetap saja harus kehilangan jabatan di pemerintahan, sedangkan untuk bisa menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri, harus melalui proses panjang dan menunggu waktu yang cukup lama. Proses menunggu waktu untuk menduduki jabatan tersebut bisa hilang apabila jabatan yang telah dilepaskan telah diduduki ASN lain. Pemaknaan yang hanya tertuju kepada subjek hukum yang harus mundur dari jabatanPolitik, jabatan di Pemerintahan, jabatan di BUMN/BUMD apabila mendaftar sebagai calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 12 Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Panwas TPS merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang menimbulkan kerugian konstitusional, dan bukan persoalan implementasi, sebab tidaklah adil apabila seseorang harus mundur dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan, jabatan di BUMN/BUMD ketika mendaftar sebagai calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Panwas di TPS, pada hal setelah melalui rangkaian tahapan seleksi oleh Team professional belum tentu terpilih, namun yang bersangkutan sudah harus kehilangan jabatannya. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas proporsionalitas dan rasa keadilan bagi bagi seorang yang menduduki jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan, maupun bagi pejabat pada BUMN/BUMD yang diharuskan mundur dari jabatannya pada saat mendaftar, oleh karenanya, norma yang demikian tidak selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. d. Syarat ke empat, tentang adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah: - Para Pemohon adalah ASN yang menduduki jabatan di pemerintahan yang untuk memperoleh jabatan tersebut telah melalui beberapa tahapan masa kerja maupun penilaian kinerja, namun pada saat para Pemohon ingin memanfatkan kemampuan, pengalaman dan ilmu yang dimilikinya dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU, Bawaslu, harus menghadapi risiko kehilangan jabatannya, meskipun dikemudian hari ternyata tidak lulus seleks Para Pemohon tetap menanggung resiko kehilangan jabatannya. Hal sedemikian juga telah dirasakan oleh orang-orang yang menduduki jabatan di Pemerintahan, Jabatan Politik dan jabatan di BUMN/BUMD termasuk di dalamnya adalah para Pemohon sebagai suatu ketidakadilan atas berlakunya norma a 13 quo. Jikapun hal tersebut adalah risiko dari suatu pilihan, namun aturan tersebut telah membelenggu gerak dan langkah serta merugikan orang-orang warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan jabatan di BUMN/BUMD termasuk para Pemohon untuk menggapai dan meraih keadilan. Dengan demikian para Pemohon yang terdampak langsung dalam seleksi calon anggota KPU/Bawaslu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bukan terhalang untuk maju berkontestasi, tetapi menjadi berkurang, dalam hal para Pemohon harus mundur pada waktu mendaftar pada hal belum tentu terpilih. Keharusan mundur dari jabatan di Pemerintahan meskipun bukan berarti kehilangan statusnya sebagai ASN akan sangat merugikan bagi para Pemohon. e. Terakhir, syarat legal standing yang kelima, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon agar Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU a quo dimaknai mundur dari jabatan di pemerintahan, jabatan Politik, jabatan di BUMN/BUMD bila terpilih sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan, maka kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian materiil. C. POKOK-POKOK DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Dalam Pokok Perkara. Bahwa Pasal 21 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi objek permohonan pengujian materiil selengkapnya berbunyi: 14 “Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau di BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon”. Penjelasan Pasal 21 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut: “….. disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.” “Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai PNS sesuai peraturan perundang- undangan”. Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut: “Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau di BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon. Penjelasan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut: “….….. disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.” “Pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan”. Bahwa menurut para Pemohon, frasa Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan /atau jabatan di BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada bagian berikut: 3.1. Alasan Pertama, bahwa sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan 15 wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Dipimpin oleh seorang Sekjen KPU yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU sedangkan Deputi dan Inspektur Utama bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekjen KPU [Pasal 79 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017], demikian pula di lingkungan Bawaslu ditegaskan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Bawaslu, Sekretaris Bawaslu Provinsi, Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota [Pasal 147 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017]. Sekretariat Bawaslu Dipimpin oleh seorang Sekjen yang bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu sedangkan Deputi dan Inspektur Utama bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekjen KPU [Pasal 147 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]. Dengan demikian salah satu tugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu adalah memimpin kesekretariatan yang didalamnya harus dikelola SDM, keuangan dan birokrasi. Pengelolaan kesekretariatan yang baik akan menentukan postur kesekretariatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan yang berperan besar dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu, karena itu sosok anggota yang memahami seluk beluk pengelolaan birokrasi sekretariat KPU/Bawaslu sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu. Seseorang yang telah menduduki jabatan di pemerintahan, jabatan politik, jabatan di BUMN dan/atau BUMD berpengalaman dan lebih memahami pengelolaan birokrasi pemerintahan, karena itu keberadaan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas pemilu Keluarahan/Desa dan pengawas TPS yang memiliki latar belakang jabatan di pemerintahan, jabatanp politik dan/atau jabatan di BUMN/BUMD justru sangat diperlukan dan berperan besar dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, namun demikian dengan adanya 16 persyaratan mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan, jabatan di BUMN dan/atau di BUMD sejak mendaftar, akan menghalangi atau setidak-tidaknya mengurangi hak konstitusionalnya untuk mendaftar sebagai calon, mengingat belum tentu diterima/lolos seleksi namun tetap harus sudah mundur dari jabatannya, sementara itu untuk mendapatkan jabatan seperti sebelum berhenti dari jabatannya, harus menunggu proses dan waktu panjang dan belum tentu ada kesempatan. Untuk ASN yang menduduki jabatan di pemerintahan harus mulai pada jabatan paling rendah artinya harus memulai dari titik nol. Bagi ASN dengan jabatan Pimpinan Tinggi, kesempatan ini akan hilang bila telah mencapai usia 56 tahun, karena batas usia mengikuti seleksi Pimpinan Tinggi maksimal berusia 56 tahun. Seorang ASN dengan jabatan Administrator ketika harus mundur dari jabatannya, seandainyapun masih ada kesempatan, tidak bisa langsung diangkat dalam jabatan semula sebagai Administrator melainkan harus diangkat dalam jabatan pengawas yang merupakan jabatan satu tingkat dibawah jabatan Administrator. Seorang non ASN yang menduduki jabatan Politik, jabatan di BUMN dan/atau di BUMD, jabatannya bahkan bisa hilang selamanya dengan pengunduran dari jabatannya. Dengan demikian, apabila frasa mengundurkan diri dari jabatannya Politik, jabatan di pemerintahan, jabatan di BUMN dan/atau BUMD tersebut tidak diberlakukan atau setidak-tidaknya dimaknai mundur dalam jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan/atau jabatan di BUMN/BUMD setelah terpilih, tentu hal tersebut akan menjadikan yang bersangkutan tidak terhalang, tidak terhambat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU atau Baswalu, dan hal tersebut menjadi pendorong bagi setiap orang warganegara Indonesia yang kebetulan menduduki jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan, jabatan di BUMN dan/atau BUMD termasuk Para Pemohon, untuk mendamarbaktikan tenaga, pemikiran dengan seluruh kemampuan dan pengalamannya diterapkan di KPU atau Baswalu. Selain itu juga akan memperbanyak jumlah orang yang mengikuti seleksi sehingga lebih memudahkan diperolehnya anggota KPU/Bawaslu yang 17 lebih berkualitas dan berintegritas, mengingat peserta seleksi lebih banyak, sehingga memperbanyak pilihan. 3.2. Alasan kedua, sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jabatan di lingkungan ASN terdiri dari: a. Jabatan Administrasi, 1. Jabatan Administrator 2. Jabatan Pengawas dan 3. Jabatan Pelaksana b. Jabatan fungsional: 1. Keahlian: a) Ahli Utama b) Shli Madya c) Ahli Muda d) Ahli Pratama 2. Ketrampilan: a) Penyela b) Mahir c) Terampil d) Pemula c. Jabatan Pimpinan Tinggi: a) Utama b) Madya c) Pratama Terkait dengan persyaratan mundur dari jabatannya untuk menduduki jabatan tertentu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sebagai berikut: Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menguji materi Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pada halaman 154 pertimbangan hukum MK, menegaskan bahwa: “….. Khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan dan pengaruh pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandangnya pada saat pemilukada berlangsung”. 18 Masih pada halaman 154 alinea selanjutnya MK berpendapat, “Dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 57/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat, baik KDH/WKDH, PNS, anggota TNI dan Polri merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan sehingga mengurangi nilai fairness dalam Pemilu yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya.” Sebelumnya, pada halaman 141 Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2013 MK berpendapat “pembatasan terhadap hak dan kewajiban dibolehkan akan tetapi harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Halaman 156 Putusan Nomor MK Nomor 33/PUU-XIII/2015. “Tidaklah adil jika seorang PNS harus mundur dari jabatannya sejak mendaftar sementara yang bersangkutan belum tentu lulus verifikasi untuk ditetapkan sebagai calon KDH/WKDH”. Bahwa dari pertimbangan MK a quo, dapat disimpulkan bahwa seorang ASN harus mundur dari jabatannya tanpa kehilangan statusnya sebagai ASN apabila ingin menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilu (DPR, DPD, DPRD dan Pilkada) dengan alasan: a. Adanya potensi menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam pemilu. b. Mengganggu pelaksanaan tugas dan jabatan yang sedang didudukinya karena mengikuti proses tahapan pemilu. c. Pengunduran diri dari jabatannya bukan sejak mendaftar akan tetapi setelah melalui rangkaian verifikasi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai calon. Bahwa Pemohon setuju dengan pendapat MK khususnya pada huruf b dan huruf c mengingat dalam Pemilu diperlukan keterbukaan sehingga harus dijauhkan dari adanya penyalahgunaan jabatan dan wewenang 19 untuk kemenangannya dalam pemilu, selain itu sebagai seorang ASN memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Di lain pihak keikutsertaannya dalam Pemilu sudah pasti akan menguras waktu dan tenaga untuk pemenangannya khususnya dalam tahap kampanye sehingga akan mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya. Bahwa akan tetapi, Jabatan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa serta Panwas TPS, adalah merupakan jabatan yang rekruitmennya tidak melalui proses pemilu (elected official) akan tetapi melalui seleksi oleh Tim profesional (selected official). Dengan demikian persyaratan mundur dari jabatan di pemerintahan pada waktu mendaftar khususnya bagi calon yang yang menduduki jabatan di Pemerintahan (ASN) adalah tidak adil dan diskriminatif. 3.3. Alasan ketiga, Bahwa sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 118 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: Pasal 22 ayat (2) “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR”. Pasal 118 “Tim seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 selain menyeleksi calon anggota KPU, juga menyeleksi calon anggota Bawaslu secara bersamaan”. Dengan demikian untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan, dan panwas Kelurahan/Desa serta Panwas TPS, tidak melalui suatu pemilu akan tetapi melalui seleksi oleh Tim seleksi yang professional yang ditetapkan Presiden, dan oleh karena itu seseorang yang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan mutatis mutandis juga jabatan di BUMN dan/atau BUMD tidak akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, tidak akan mengganggu tugas dan kewajibannya, dan tidak akan mempengaruhi panitia seleksi untuk bersikap netral. 20 Seleksi jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 118 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, bukanlah hal asing bagi ASN. Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi ASN sesuai Pasal 110 PP Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif. Menurut Pasal 113 PP Nomor 11 Tahun 2017 tahapan seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi, melalui tahapan: a) Perencanaan b) Pengumuman jabatan yang lowong. c) Pelamaran. d) Seleksi e) Pengumuman hasil seleksi f) Penetapan dan pengangkatan. Dengan demikian, maka seorang ASN mengikuti seleksi suatu jabatan adalah suatu hal yang biasa dan tidak akan berakibat terganggunya pelaksanaan tugasnya apalagi menyalahgunakan jabatannya. Karena itu seorang ASN yang mengikuti seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa, tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan jabatannya, dan juga tidak akan menyalahgunakan jabatan dan wewenang dan tanggungjawabnya sebagai ASN, mengingat Panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden RI untuk menseleksi calon anggot KPU/Bawaslu adalah sangat professional melalui proses seleksi yang ketat dan transparan. 3.4. Alasan keempat, bahwa pengaturan tentang mundur dari jabatan sudah diatur dalam Pasal 21 huruf n dan Pasal 117 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “ Syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah “Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih”. Frasa “Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN dan/atau BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih”, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf n dan Pasal 117 huruf n 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengandung pengertian bahwa calon yang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan di BUMN dan/atau di BUMD, pada waktu mendaftar sebagai calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, masih dalam jabatannya dan belum mundur dari jabatannya. Dengan kata lain Pasal 21 huruf n dan Pasal 117 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih adil dan tidak mengandung nilai diskriminatif, selain itu norma hukum yang diatur dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j bertentangan dengan Pasal 21 huruf n dan Pasal 117 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa agar supaya pemaknaan atas frasa mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan, jabatan di BUMN dan/atau BUMD sejak mendaftar dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU a quo, tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945, sesuai dengan asas proporsional yang memenuhi rasa keadilan, serta memberikan perlakuan yang sama atau equal treatment kepada setiap warga Negara, sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka ketentuan tersebut harus dimaknai : “mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan jabatan di BUMN dan/atau BUMD setelah diterima”. Dalam Provisi Bahwa salah satu alasan diajukannya permohonan uji materiil Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU a quo adalah kemungkinan timbulnya kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dalam seleksi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota masa jabatan tahun 2022-2027, yang tahapan pendaftarannya akan dimulai sekitar bulan Oktober 2021. Atas dasar hal tersebut, perkenankan dalam provisi kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berkenan memberikan prioritas pemeriksaan atas permohonan pengujian materiil ini sebelum tahapan seleksi calon komisioner KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. 22 Berdasarkan keseluruhan argumentasi yuridis dan alasan-alasan Para Pemohon simpulkan di atas, maka pengujian UU ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. D. PETITUM Berdasarkan kesimpulan di atas, perkenankan Para Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar: Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Memprioritaskan pemeriksaan perkara sebelum penyelenggaraan tahapan seleksi KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 yang akan dimulai pada sekitar bulan Oktober 2021. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan dipemerintahan, jabatan di BUMN dan/atau BUMD pada saat mendaftar sebagai calon” sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan, jabatan di BUMN dan/atau BUMD setelah terpilih”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 23 Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon Siti Warsilah, S.E., M.Si; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon Evarini Uswatun Khasanah, S.E.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Foto Kartu Pegawai berstatus sebagai ASN atas nama Pemohon Siti Warsilah, S.E., M.Si.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Foto Kartu Pegawai berstatus sebagai ASN atas nama Pemohon Evarini Uswatun, S.E. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu 24 Pasal 21 huruf j [sic!], yang dipahami Mahkamah yang dimaksudkan para Pemohon adalah norma Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 huruf j [sic!], yang dipahami Mahkamah yang dimaksudkan para Pemohon adalah norma Pasal 117 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 25 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 21 ayat (1) huruf j UU 7/2017 (1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: a. … j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: a. … j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; 26 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-3 dan bukti P-4], selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda DKI Jakarta dan PNS di Ditjen Keuangan Daerah sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Pegawai selaku ASN [vide bukti P-5 dan bukti P-6]; 3. Bahwa menurut anggapan para Pemohon, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 menimbulkan diskriminatif, tidak proporsional, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi calon yang berasal dari ASN, Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mendaftarkan dirinya sebagai calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, bila mengikuti seleksi sebagai calon anggota KPU/Bawaslu dan tidak terpilih maka mereka harus kehilangan jabatannya kemudian menjadi Pelaksana (staf). Padahal untuk dapat menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri para Pemohon telah melalui beberapa tahapan masa kerja maupun penilaian kinerja serta harus melalui proses panjang dan menunggu waktu yang cukup lama. Bahkan proses menunggu waktu untuk menduduki jabatan tersebut dapat hilang apabila jabatan yang dilepaskan telah diduduki oleh ASN lain; 5. Bahwa selanjutnya menurut para Pemohon, dengan dikabulkannya permohonan agar Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 dimaknai mundur dari jabatan di pemerintahan bila terpilih sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan, maka kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 1 September 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukum 27 sehingga Mahkamah dapat menyakini para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam menguji atau menilai konstitusionalitas norma a quo. Selain itu, untuk membuktikan kedudukan hukum dimaksud Mahkamah juga memberikan nasihat agar para Pemohon menyertakan bukti yang mendukung penjelasan perihal kedudukan hukumnya; 7. Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 September 2021 tetapi tidak menguraikan dalam perbaikan permohonannya khususnya bagian kedudukan hukum mengenai jabatan yang dijabat oleh para Pemohon; 8. Bahwa terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai ASN yang memiliki jabatan di pemerintahan, meskipun dalam sidang perbaikan permohonan menyampaikan bahwa jabatan para Pemohon adalah sebagai kepala seksi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XIX/2021 bertanggal 14 September 2021, hlm. 5], namun tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah ASN yang memiliki jabatan di pemerintahan. Secara yuridis, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 5/2014, jabatan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas yang merupakan kelompok Jabatan Administrasi. Seandainya pun para Pemohon memang benar pejabat dalam jabatan pengawas, mestinya selain para Pemohon menunjukkan bukti sebagai ASN juga melampirkan Surat Keputusan mengenai kedudukannya sebagai pejabat di pemerintahan. Terlebih lagi para Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menguraikan bahwa para Pemohon akan mencalonkan diri sebagai anggota KPU/Bawaslu. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan lebih lanjut. 28 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing 29 sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita