39/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 39/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Ina Mutmainah Tempat/Tanggal Lahir : Kalianda, 14 Januari 1988 Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Veteran LK 06 RT 01/01 Kalianda, Lampung Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2015 memberi kuasa kepada Yandi Suhendra, S.H., Dian F. Maskuri, S.H., M.H., Samuel Silaban, S.H., Muhtar Latief, S.HI., Wahyu Nugroho, S.HI., M.H., Ichsan Budi Apriadi, S.H., H. Jaedi A. Naufal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “SSF Law Firm and Partners”, beralamat di Gedung ARVA Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon. SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 80/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2015 dengan Nomor 39/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. OPENING STATEMENT Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah merubah secara mendasar, tatanan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Saat ini, proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan tersebut diantaranya ditandai dengan Amandemen UUD 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi. Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana.Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial. (vide Barda Nawawi Arief, Reformasi Hukum dan Keadilan, Jakarta Kencana, Cetakan ke-4, 2014, hal. 3) Substansi yang dimuat dalam rangkaian Pasal 24 UUD 1945 itu secara garis besar menegaskan dan menjamin tiga dimensi kekuasaan kehakiman, yaitu pertama, dimensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kedua, dimensi kekuasaan kehakiman lain oleh mahkamah konstitusi, dan ketiga, dimensi kekuasaan kehakiman dalam rangka mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kehadiran Komisi Yudisial di dalam sistem kekuasan kehakiman di Indonesia bukanlah sekedar “asesoris” demokrasi atau “kegenitan” proses pembaharuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 penegakan hukum. Komisi Yudisial lahir sebagai konsekuensi politik dari adanya Amandemen Ketiga UUD 1945 yang ditujukan untuk membangun sistem check and balances,di dalam sistem dan struktur kekuasaan, temasuk di dalamnya sub- sistem kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial memperoleh justifikasi hukum yang sangat kuat setelah keberadaan lembaga dimaksud secara tegas dimuat di dalam UUD 1945. Pembentukan Komisi Yudisial pada dasarnya dilatarbelakangi kegagalan sistem yang ada dalam penciptaan peradilan yang lebih baik. Usaha memperbaiki sistem yang lebih baik yaitu penyatuan atap dengan memberikan kewenangan di bidang administrasi, keuangan dan organisasi kepada Mahkamah Agung, dipandang belum mampu menyelesaikan masalah yang ada bahkan dipandang menimbulkan monopoli kekuasaan di lembaga tersebut. Tugas utama penyatuan atap adalah untuk membuat lembaga peradilan lebih mandiri terbebas dari intervensi dan kepentingan, namun hal itu belum tentu ada menciptakan independensi hakim (internal independence) terutamanya indepensi hakim terhadap kolega atau atasannya. Situasi dan kekhawatiran tersebut mendorong gagasan kearah pembentukan suatu lembaga independen yang berada di luar Mahkamah Agung agar diberikan wewenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi pengusulan hakim, promosi dan mutasi hakim, serta mengusulkan code of conduct. Setelah gagasan tersebut dibahas dan melalui perdebatan Panitia Ad Hoc I pada Amandemen Ketiga UUD 1945, akhirnya tercapailah kata sepakat yang merumuskan gagasan tersebut dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Perdebatan dalam Badan Pekerja MPR RI Masa Sidang MPR RI Tahun 2001 dalam acara laporan Panitia Ad Hoc BP MPR RI pada tanggal 23 Oktober 2001, yang pertama pengangkatan dan pemberhentian hakim agung dan hakim lain, dan kedua pengawasan perilaku hakim. Dari kedua peranan tersebut pada dasarnya adalah penjabaran lebih lanjut dari pengertian pengawasan. Secara teoritis konsep pegawasan dapat dibedakan menjadi 1) pengawasan preventif, dan 2) pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah penyimpangan terhadap patokan yang ada; pengawasan represif adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 pengawasan yang ditujukan untuk menanggulangi setelah terjadinya penyimpangan terhadap patokan. Selanjutnya kewenangan Komisi Yudisial menegakkan kehoramatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim pada intinya merupakan pengawasan represif, artinya Komisi Yudisial akan 1) menerima laporan dari masyarakat, 2) meminta laporan secara berkala pada badan peradilan, 3) memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim, 4) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang bersangkutan, 5) merekomendasikan dalam bentuk teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Adanya rekomendasi ini diharapkan menimbulkan efek jera kepada pelaku atau pihak yang potensial berperilaku merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Bahwa dalam melakukan pengawasan, atas sejumlah hakim di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, seringkali menjadi sumber perseteruan kedua lembaga tersebut dan terdapat perbedaan pandangan mengenai obyek pengawasan hakim. Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tujuan utama Amandemen UUD 1945 adalah untuk menata checks and balances antar lembaga negara. Setiap lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif mengalami perubahan yang signifikan.Khusus perubahan terhadap cabang kekuasaan yudikatif (judicial power) dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan yudikatif muncul karena ditenggarai kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan, lahir pemikiran untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman dalam satu atap (one roof system) yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan kehakiman, sehingga perlu dibentuk sebuah lembaga pengawas eksternal yang menjadi checks and balances dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. (vide Buku Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, Jakarta, Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, 2012, hal. IX). Konsep yang lebih dikenal dengan sebutan penyatuan satu atap kekuasaan kehakiman (one roof system of judicial power) tersebut bermula pada tahun 1999 pemangku kekuasaan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan financial peradilan, dimana sebelumnya secara administrasi dan keuangan di bawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan secara yudisial berada di bawah kendali Mahkamah Agung. (vide Buku Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, Jakarta, Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, 2012, hal. 4). Sistem peradilan satu atap merupakan buah pemikiran dari reformasi penegakan hukum di Indonesia yang bergulir seiring dengan datangnya era reformasi pada tahun 1998.Munculnya penegasan tentang kemerdekaan atas sebuah kekuasaan kehakiman dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 merupakan dasar terbentuknya system peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung. (vide Taufiqurrohman Syahuri, Peranan Perguruan Tinggi Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Naskah Pidato pada Upacara Wisuda Universitas Islam Indonesia, tanggal 31 Agustus 2013). Harapannya dengan sistem satu atap ini hakim akan lebih independen dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu, sistem dua atap dalam mengatur kekuasaan kehakiman sebenarnya merupakan sistem yang ideal dalam sebuah negara hukum yang demokratis, ada checks and balances dalam mengatur kekuasan kehakiman. (vide Komisi Yudisial di Belanda atau yang disebut dengan Raad Voor de Rechtspraak atau Council for the Judiciary memiliki 6 (enam) tugas pokok, yaitu: (a) Mempersiapkan anggaran peradilan, (b) Mengalokasikan dana kepada peradilan, (c) Memberikan dukungan operasional, (d) Dukungan dalam melakukan rekrutmen dan proses seleksi hakim, (e) Meningkatkan kualitas dan kesatuan hukum, (f) Advokasi terhadap peraturan- peraturan baru. Disamping ke-6 (enam) tugas pokok diatas, Komisi Yudisial Belanda juga memiliki 2 (dua) tugas lainnya, yaitu: (a) Sebagai juru bicara lembaga peradilan, dan (b) Melakukan kerja sama Internasional. (Makalah presentasi seminar Implemenation of Performance Budgeting in Judiciary Institution, disampaikan di Komisi Yudisial RI oleh Mr. Joop Pot (Anggota Komisi Yudisial Belanda) pada tanggal 19 Oktober 2010, hal. 8.) Di tengah harapan besar untuk mewujudkan reformasi peradilan itulah, melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 disepakati pembentukan Komisi Yudisial.Alasan yang menjadi spirit pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai buramnya wajah peradilan dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 memangku 2 (dua) kewenangan Konstitusional, yaitu untuk menyeleksi Calon Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain untuk dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan lain Komisi Yudisial menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim harus dimaknai bahwa kehormatan, martabat dan perilaku hakim harus dijaga jangan sampai jatuh terpuruk baik akibat perbuatannya sendiri ataupun akibat perbuatan pihak lain. Putusan hakim adalah martabat dan kehormatan hakim, maka jika hakim memainkan putusannya sebenarnya ia telah menjatuhkan martabat dan kehormatannya sendiri. Demikian halnya jikalau perilaku hakim tidak patut atau tidak sesuai dengan tata susila, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasannya maka sebenarnya ia telah menjatuhkan kehormatan dan martabatnya sendiri sebagai seorang hakim. Disinilah Komisi Yudisial hadir untuk menegakkannya. Secara Konstitusional jelas disebutkan bahwa penjaga dan penegak perilaku hakim adalah tugas Komisi Yudisial, bukan lembaga lain. Maka ada kesalahan Konstitusional apabila ada lembaga lain diberikan kewenangan menjaga atau menangani perilaku hakim. Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Pengawasan Internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Rumusan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tingkah laku hakim menimbulkan kerancuan jika disandingan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebagai penjaga dan penegak perilaku hakim sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pada Pasal 24B. Sama halnya adalah inkonstitusional jikalau Komisi Yudisial oleh Undang-Undang diberi tugas mengawasi atau menilai putusan (vonis) Hakim, sebab soal putusan hakim adalah urusan yudisial yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 24A. Pengertian tingkah laku dan perilaku jelas memiliki arti yang sama yaitu perbuatan termasuk di dalamnya sikap hakim dengan demikian rumusan tugas pengawasan perilaku atau tingkah laku hakim oleh lembaga selain Komisi Yudisial sebenarnya merupakan rumusan yang inkonstitusional, tidak sesuai dengan Pasal 24B UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Selain Inkonstitusional, juga menyulitkan dan menimbulkan pemborosan Anggaran Negara karena dalam praktiknya antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas (Bawas) seringkali bentrok karena obyek pengawasan adalah hakim yang sama. Hakim terlapor yang diperiksa oleh Komisi Yudisial seringkali diperiksa kembali oleh Bawas Mahkamah Agung dalam kasus yang sama dan juga bisa sebaliknya, tentu hal ini merugikan pihak hakim sebagai pihak terlapor. Selain itu, kelahiran Komisi Yudisial juga didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan-badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Lemahnya pengawasan internal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1). Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, 2). Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, 3). Belum adanya kemudahan masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses). Semangat membela sesama korps (esprit de corps) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapatkan reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan 5). Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. (vide Mas Achmad Santosa, Artikel: Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2005, hal. 5). Bahkan, kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim sebenarnya diharapkan juga oleh Mahkamah Agung sebagaimana dapat dilihat ide awal pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada tahun 1968.MPPH diharapkan mengemban fungsi untuk memberikan usul pengangkatan, promosi, pemberhentian serta tindakan hukuman. (vide Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Risalah Komisi Yudisial RI, Jakarta, tanpa tahun, hal. 13). Dengan posisinya tersebut, fungsi Komisi Yudisial pada dasarnya sangat terkait dengan fungsi dari kekuasaan kehakiman (yudisial) sebagaimana halnya dengan lembaga pengadilan.Jika lembaga pengadilan hukum (court of law) memiliki fungsi mengadili perkara hukum, maka Komisi Yudisial juga memiliki fungsi sebagai pengadilan etika (court of ethics) yang mengadili perkara etika (perilaku) para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 hakim. (vide Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelengara Pemilu, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 45). Oleh karenanya, sudah saatnya jika prinsip-prinsip umum pengadilan modern berlaku juga bagi pengadilan etika di Komisi Yudisial. Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dilakukan secara terbuka telah menunjukkan bahwa sidang pengadilan etik sudah memenuhi prinsip pengadilan hukum. Dengan demikian BAB Kekuasan Kehakiman yang tercantum di dalam UUD 1945, kini harus dibaca bukan hanya kekuasaan kehakiman di bidang hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta pengadilan dibawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi, melainkan juga termasuk kekuasaan kehakiman dibidang etik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sehingga penempatan Komisi Yudisial dibagian BAB Kehakiman sudah tepat. B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- UndangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang (selanjutnya disebutUU MK), menyatakan: (bukti P-4) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), maka Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Panel berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: (bukti P-5) Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 4. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan pada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa Pemohon adalah “perorangan warga negara Indonesia”, hal mana dibuktikan berdasarkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) PEMOHON (bukti P-6) dan taat membayar wajib pajak yang dibuktikan dengan NPWP (bukti P-6A); 6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak konstitutional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 32A ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) yang menyatakan “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dengan alasan: a. Bahwa Pemohon adalah korban perbuatan seksual yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Muhammad Hibrian, S.H., (pelaku). Yang berakibat Pemohon hamil, atas hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Muhammad Hibrian, S.H., meminta kepada Pemohon untuk menggugurkan janinnya tetapi Pemohon berkeras tidak mau menggugurkannya, hingga pada akhirnya Pemohon melahirkan anak pertamanya seorang laki-laki pada tanggal 12 Februari 2015 tanpa bapak biologisnya sehingga Pemohon dan anaknya sangatlah buram di masa depannya. Pemohon, orang tua, keluarga dan saudaranya sangat terpukul karena cacian, hinaan dan tersisihkan di lingkungan masyarakat sekitar. b. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon melaporkan pelaku ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan tujuan untuk “menuntut keadilan” agar pelaku dijerat sesuai perbuatannya, dari hasil laporan itulah terdapat dua keputusan yang berbeda antara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Mahkamah Agung yang memberikan keputusan, yaitu “Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh” dan Komisi Yudisial yang memberi keputusan “Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun”. c. Bahwa dengan adanya dua keputusan yang berbeda tersebut membuat terjadinya ketidakpastian hukum yang adil karena terdapat dua keputusan dari dua lembaga negara. Padahal yang diberi wewenang langsung oleh UUD 1945 untuk menjagadan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [vide Pasal 24B ayat (1) UUD 1945], baik hakim agung maupun hakim di badan-badan peradilan dibawahnya dalam hal ini adalah Komisi Yudisial. Perbuatan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Muhammad Hibrian, S.H., jelas melakukan perbuatan tercela yang sepantasnya diberi sanksi oleh Komisi Yudisial karena kewenangannya langsung diberikan oleh UUD 1945, namun karena adanya Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman berakibat pada laporan yang diajukan oleh Pemohon yaitu, terdapat dua keputusan dari 2 (dua) lembaga negara tersebut; d. Bahwa hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan tidak adanya perlindungan terhadap diri Pemohon atas perbuatan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Muhammad Hibrian, S.H.; e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) kerugian hak konstitutional Pemohon terhadap berlakunya Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Pemberlakuan pasal- pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitutional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan; f. Bahwa apabila Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi dan Komisi Yudisial berwenang secara utuh untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 13 huruf b UU KY; g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon N untuk mengajukan pengujian undang-undang dalam perkara a-quo. D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIIL 1. Bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dilahirkan melalui rahim konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24B UUD 1945. Setelah diberikan amanat melalui Pasal 24B UUD 1945 maka, Komisi Yudisial diberikan kewenangan, tugas dan kewajiban melalui Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan sekarang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY); (bukti P-7) 2. Bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yaitu menjaga dan menegakkan kehormaan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 13 huruf b UU KY), menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung (Pasal 13 huruf c UU KY), menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 13 huruf d UU KY); 3. Bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dituangkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d UU KY; 4. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 20 ayat (1) huruf d UU KY juga mempunyai kewajiban yaitu menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; 5. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti maka Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung [Pasal 22D ayat (1) UU KY] dan Mahkamah Agung akan menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelangaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima [Pasal 22D ayat (3) UU KY]; 6. Bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat maka akan dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan [Pasal 22E ayat (2) UU KY]; 7. Bahwa Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Hakim secara langsung tetapi Komisi Yudisial berwenang mengusulkan kepada Mahkamah Agung apabila Hakim Agung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 dan Hakim Badan-badan Peradilan di bawahnya terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Secara Normatif dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung dan Hakim di badan-badan peradilan dibawahnya sebagaimana dicantumkan dalam UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Agung, UU Kekuasan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU Peradilan TUN adalah sebagai berikut: a. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Agung: 1) Pengangkatan Hakim Agung: Bahwa Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A ayat (3) UUD 1945] artinya secara teknis administrasi Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk melakukan seleksi para calon hakim agung untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan Hakim Agung dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian dalam hal ini pengangkatan Hakim Agung melibatkan semua fungsi kekuasaan yang terpisah, yaitu Komisi Yudisial sebagai lembaga administratif, DPR sebagai kekuasaan legislatif, dan Presiden sebagai kekuasaan eksekutif; 2) Pemberhentian Hakim Agung: Bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk memberhentikan Hakim Agung secara langsung. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pemberhentian Hakim Agung apabila melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Mahkamah Agung untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan penetapan kedalam Keputusan Presiden. b. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim: 1) Pengangkatan Hakim: Bahwa proses seleksi Calon Hakim Pengadilan Negeri, Agama dan Tata Usaha Negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui seleksi yang transparan, akuntabel dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 parsiripatif. Setelah melalui proses seleksi calon hakim maka, Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung; 2) Pemberhentian Hakim: Bahwa Hakim pada badan-badan peradilan dibawahnya dapat diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.Dari usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. c. Menurut pandangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: - Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim Indonesia belum diatur dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Fungsi pengangkatan belum terkait dengan fungsi pembinaan dan fungsi pemberhentian dalam satu struktur dan sistem yang terpadu. Karena itu, di masa mendatang, perlu upaya untuk membangun integrasi sistemik pola rekruitmen, pengangkatan dan pemberhentian hakim Indonesia. - Fungsi pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian hakim sebaiknya dipisahkan dari fungsi pengorganisasian pada hakim itu dalam lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya cukup bertindak sebagai pengguna (user) bagi tenaga-tenaga hakim yang diangkat, dibina, dan diawasi kinerjanya oleh satu lembaga tersendiri secara terpadu, yaitu lembaga Komisi Yudisial yang keberadaannya dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945. - Dalam rangka akuntabilitas publik, pengangkatan serta pemberhentian hakim juga dilakukan dengan melibatkan aspirasi publik. Keterlibatan publik ini dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada DPRD Provinsi setempat untuk memilih hakim atau memberhentikan hakim dari yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, dan memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih dan memberhentikan Hakim Agung atas usul Komisi Yudisial. - Fungsi administrasi peradilan yang semula berada di tangan pemerintah c.q. Departemen Kehakiman yang dipindahkan menjadi satu atap pembinaan di bawah Mahkamah Agung telah menyebabkan postur organisasi dan birokrasi Mahkamah Agung menjadi terlalu besar, tidak efisien, dan tidak focus. Karena itu, perlu dilakukan reformasi ulang terhadap birokrasi Mahkamah Agung dengan memindahkan sebagian urusan kepada Komisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Yudisial yang keberadaannya diatur berdasarkan UUD 1945. Di samping itu, keberadaan Komisi Yudisial itu sendiri dalam keadaannya seperti yang ada sekarang dapat pula dievaluasi kembali. Untuk apa mencantumkan pengaturan yang demikian khusus dalam UUD 1945, apabila keberadaannya tidak dimaksudkan untuk menjalankan tugas-tugas yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Untuk itu, Komisi Yudisial perlu diperkuat dan bekerja dalam hubungan kemitraan dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana mestinya. d. Komisi Yudisial Belanda: Untuk kedepan sebaiknya Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman cukup diberikan tugas dan kewenangan mengurusi dan mengawasi kualitas putusan hukum seperti sebelumnya. Sementara urusan administrasi keuangan, birokrasi dan penegakan perilaku hakim diserahkan kepada lembaga lain, dalam hal ini yang tepat adalah Komisi Yudisial sebagaimana yang dilakukan di Komisi Yudisial Negara Belanda 8. Bahwa Komisi Yudisial telah memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Sdr. Muhammad Hibrian, S.H. (sebelumnya sebagai TERLAPOR); 10. Bahwa dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka, Komisi Yudisial telah mengeluarkan Keputusan Sidang Pleno Nomor 138/SP.KY/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014, yaitu: (bukti P-8) MEMUTUSKAN 1. Menyatakan TERLAPOR Sdr. Muhammad Hibrian, S.H., terbukti melanggar SKB-KEPPH Angka 5.1.1 dan angka 7.1 jo PB-PP KEPPH Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (3) huruf a; 2. Menjatuhkan sanksi berat kepada TERLAPOR Sdr. Muhammad Hibrian, S.H., berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. 11. Bahwa Komisi Yudisial telah mengusulkan penjatuhan sanksi berat terhadap Hakim Kalianda Sdr. Muhammad Hibrian, S.H., yaitu pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada Mahkamah Agung, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 akan tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan penjatuhan sanksi yaitu Hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun pada Pengadilan Banda Aceh; 12. Bahwa Badan Pengawas Mahkamah Agung juga telah memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Saudara Muhammad Hibrian, S.H., sebagai TERLAPOR dengan Nomor 1263/BP/PS.02/10/2014, tanggal 1 Oktober 2014. 13. Bahwa Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Nomor 11/DJU/SK/KP02.2/10/2014, tanggal 2 Oktober 2014, yaitu: (bukti P-9) MEMUTUSKAN Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa “Hakim Non Palu Selama 2 (dua) tahun pada Pengadilan Banda Aceh” dengan akibat hokum selama menjalani hukuman disiplin tersebut tunjangan yang bersangkutan sebagai Hakim sebagaimna diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tidak dibayarkan, kepada: Nama : MUHAMMAD HIBRIAN, S.H. NIP : 19780914 200312 1 002 Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) Jabatan : Hakim Pratama Madya Unit Kerja : Pengadilan Negeri Kalianda karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/ 2009 angka 5.1.1 juncto angka 7.1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a. 14. Bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sama-sama telah mengeluarkan keputusan yang berbeda yaitu Komisi Yudisial “Pemberhentian Tetap Dengan Hak Pensiun” dan Mahkamah Agung “Hakim Non Palu Selama 2 (dua) tahun pada Pengadilan Banda Aceh”. Perbedaan keputusan inilah yang sangat rancu dan tidak mendasar atas ketumpangtindihan (overlapping) norma hukum, sehingga hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dan tidak adanya kepastian hukum; 15. Bahwa ke-dua lembaga negara telah sama-sama mengeluarkan keputusan. Yang lebih anehnya lagi Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan pada tanggal 2 Oktober 2014 dan Komisi Yudisial pada tanggal 6 Oktober 2014 artinya Keputusan penjatuhan sanksi ini dikeluarkan lebih Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 dulu Mahkamah Agung dari pada Komisi Yudisial. Surat Penjatuhan Sanksi dari Komisi Yudisial Nomor 756/PIM/LM.02/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014 (bukti P-9A) lebih dulu dikeluarkan dari pada Surat Penjatuhan Sanksi dari Mahkamah Agung Nomor 63/KM.Was/XI/2014, tanggal 20 Nopember 2014 (bukti P-9B), meskipun Keputusan Mahkamah Agung lebih dulu dikeluarkan dari pada Keputusan Komisi Yudisial; 16. Bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (officium nobile). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan (Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada PEMBUKAAN, paragraf 12); 17. Bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Maka, dengan segala hormat dan kerendahan hati, ijinkan Pemohon untuk mengajukan uji materiil pada Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 18. Bahwa Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung menyatakan: “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung” 19. Bahwa Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung” 20. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon adalah adanya Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Kehakiman yang diduga bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945; 21. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” 22. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 23. Bahwa sungguh sangat ironis sekali ketika peraturan perundang- undangan tidak selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Sesungguhnya dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, norma hukum tidak boleh bertentangan baik secara vertikal maupun horisontal; 24. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam Konstitusi yang mengatur secara eksplisit tentang kewenangan Mahkamah Agung yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tetapi Mahkamah Agung hanya berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang [Pasal 24A ayat (1) UUD 1945], berbeda dengan kewenangan Komisi Yudisial yang secara eksplisit sangat jelas dan gamblang tentang kewenangannya diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yaitu Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 25. Bahwa Mahkamah Agung merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1) UUD 1945], dan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 26. Bahwa dalam gagasan dan pemikiran lahirnya Komisi Yudisial juga didorong karena tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan-badan peradilan. Karena dipandang perlu sehingga dilakukan Amandemen Ketiga UUD 1945 untuk memasukkan BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN, terutama Pasal 24 dan Pasal 24B; 27. Bahwa kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku Hakim Agung sebagaimana dapat dilihat ide awal pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada tahun 1968. MPPH sangat berharap mengemban fungsi untuk memberikan usul pengangkatan, promosi, pemberhentian serta tindakan hukuman; 28. Bahwa Kewenangan Komisi Yudisal yang mencakup pengawasan Hakim Agung muncul berkali-kali dan tidak pernah dibantah dalam sidang-sidang Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR RI yang membahas perubahan atas Pasal 24 UUD 1945. Pendapat yang berkembang di Panitia Ad Hoc I MPR RI, dalam sidang-sidang Tahun 2000 dan 2001, arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial, jelas muncul keinginan kuat agar Hakim Agung, selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial; 29. Bahwa pembahasan Pasal 24 dan Pasal 24B UUD 1945, PAH I banyak pemikiran yang didiskusikan para PAH I MPR RI, banyak pendapat dan usul agar Komisi Yudisial selain melakukan pengangkatan, juga melaksanakan pengawasan terhadap Hakim Agung; 30. Bahwa gagasan yang muncul di dalam Risalah Rapat PAH I MPRI RI, Buku Ke-2, Jilid 3C halaman 433 dan 442 pada sidang ke-41 tanggal 8 Juni 2000, menyatakan: “Komisi Yudisial berfungsi untuk…untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung” dan pengawas yudisial ini “mengawasi tingkah laku hakim pada semua tingkatan”; 31. Bahwa pada Rapat Pleno PAH I tanggal 26 September 2001 Buku Ke- 2, Jilid 8A, halaman 26, menyatakan: gagasan tentang kewenangan Komisi Yudisial “sebenarnya bukan hanya menyangkut Hakim Agung tetapi menyangkut seluruhnya Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri” dengan adanya kata-kata “bukan hanya”, justru bisa diartikan yang paling utama diawasi oleh Komisi Yudisial pada mulanya Hakim Agung dan setelah itu hakim-hakim di bawahnya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 32. Bahwa pada Rapat Pleno PAH I, tanggal 26 September 2001, Hamdan Zoelva mengatakan: “Komisi Yudisial diperlukan adanya kebutuhan praktis.Sebab yang terjadi di lapangantidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku Hakim maupun Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung.Dulu yang ada hanya kode etik” dan pengawasan dilakukan (secara internal) oleh Irjen Departemen Kehakiman yang diserahkan semua ke Mahkamah Agung.Kalau pengawasan hanya dilakukan secara internal, dikhawatirkan bahwa pengawas tidak bisa memberikan putusan yang tidak memihak.Oleh karena itu, satu lembaga atau satu komisi yang independen dibutuhkan untuk mengawasi hakim, termasuk Hakim Agung seperti dikutip diatas. Komisi Yudisial akan lebih independen dan tidak mempunyai masalah internal dengan Hakim-Hakim dan kewenangannya jauh lebih tinggi dan jauh lebih kuat dari Irjen dan Dewan Kehormatan Hakim yang sekarang ini. Itulah yang dikemukakan oleh Hamdan Zoelva tanpa ada satupun yang membantah sampai rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 itu disetujui; 33. Bahwa pada Rapat Pleno PAH I tanggal 6 November 2001, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan: “Hakim Agung harus diangkat, diproses oleh Komisi Yudisial…Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan untuk melakukan juga menegakkan kode etik, artinya dia mempunyai fungsi kontrol bukan hanya proses pengangkatannya…” Pendapat Agun tersebut jelas terkait dengan pengangkatan dan kontrol atas Hakim Agung dan tidak ada satupun bantahan atas pandangan ini di PAH sampai disetujuinya rumusan Pasal 24B ayat (1). 34. Bahwa pada Sidang PAH I tanggal 10 Oktober 2001, Dr. Harjono, S.H., M.CL., mengatakan: “kemungkinan Komisi Yudisial sekaligus ikut menentukan komposisi rekrutmen Hakim Agung sebaiknya dipikirkan. Sebagai komparasi, ia mengemukakan bahwa disatu Negara yang Komisi Yudisialnya tidak saja mengangkat tetapi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan promosi terhadap hakim-hakim”; 35. Bahwa di dalam Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dan Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung disebutkan: “Mahkamah Agung melihat pengawas internal tidak bisa diharapakan sehingga Mahkamah Agung melihat bahwa pengawas internal tidak bisa diharapakan sehingga Mahkamah Agung menyebut Komisi Yudisial sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk Hakim Agung”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 36. Bahwa di dalam Buku Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung yang terbit Tahun 2003 tentang “pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri tidaklah efektif”. a. pada halaman 93 disebutkan: “pada masa lalu pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapakan. Hal ini dapat di indikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan lainnya”. b. pada halaman 99 disebutkan: “dalam prakteknya, pengawasan oleh lembaga Mahkamah Agung tidak berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena kelemahan yang sama sebagaimana dijelaskan pada bagian Pengawasan Perilaku Hakim”. c. pada halaman 105 disebutkan: “dengan pengawasan internal dari Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman saja jarang sekali ada hakim yang diberhentikan walau banyak hakim diduga melakukan pelanggaran. Kelemahan pendisiplinan oleh Mahkamah Agung disebabkan…adanya keengganan/kesulitan untuk bertindak tegas kepada sesama hakim (sesama kolega) karena Majelis Kehormatan Hakim/Hakim Agung hanya terdiri dari kalangan Hakim”. 37. Bahwa di dalam Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung, halaman 328, bagian Program Pembaharuan Kegiatan Bidang Pengawasan dan Pendisiplinan, Butir A, 1, 1.1 dalam rangka sistem pengawasan perilaku hakim, maka Mahkamah Agung “mendorong diundangkannya Undang- Undang Komisi Yudisial untuk antara lain mengatur pemberian fungsi pengawasan perilaku hakim dan Hakim Agung, baik perilaku di dalam dan diluar sidang, kepada Komisi Yudisial”; 38. Bahwa Pandangan Mahkamah Agung tentang ini bukan hanya dapat dilihat dari Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung, melainkan juga dapat dilihat dalam Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisialyang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada Tahun 2003 disebutkan: a. pada halaman 26 disebutkan: maksud dari fungsi pengawasan Komisi Yudisial ialah “lebih mengarah pada tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung)”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 b. pada halaman 58 disebutkan: ada 5 (lima) tugas Komisi Yudisial yang digunakan pada redaksional Pasal 24B “harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Hakim Agung)“. Dengan demikian, tampak jelas sejak semula Mahkamah Agung sendiri secara institusi menerima keharusan bahwa Komisi Yudisial diberi kewenangan mengawasi Hakim Agung sebagai politik hukum; 39. Bahwa pengawasan secara internal maupun eksternal, para perumus norma hukum tidak memilah pengawasan internal dan eksternal. Sehingga dapat berpotensi terjadinya dualisme pengawasan Hakim Agung dan Hakim lingkungan badan peradilan di bawahnya, dan berakibat ketidakpastian hukum atas keputusan mana yang dianggap melanggar kode etik hakim yang diberikan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung; 40. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006: pada halaman 189 disebutkan: Menimbang bahwa akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konsepsi checks and balances sebagai kelanjutan doktrin separation of powers adalah menyangkut cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karenanya, konsepsi demikian tidaklah tepat diterapkan di antara kekuasaan kehakiman, karena alasan berikut: a. KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai supporting organ, yang secara tegas tidak berwenang melakukan pengawasan yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis yustisial dan teknis administratif, melainkan hanya meliputi penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. pada halaman 199-200 disebutkan: Menimbang berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, akhirnya, Mahkamah Konstitusi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Kedua, “… Persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwa untuk kepentingan pembinaan bertahap dan untuk kepentingan jangka panjang berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa di masa depan apabila seluruh hakim agung sudah merupakan produk rekruitmen oleh KY maka untuk pengawasan cukuplah bagi KY mengurusi perilaku etik para hakim di bawah hakim agung. Sekiranya undang-undang menentukan hal demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun sebaliknya, jika undang-undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY secara eksternal, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu pun tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, para hakim agung yang ada sekarang juga tidak direkrut berdasarkan ketentuan baru yang melibatkan peran KY sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Pilihan kebijakan hukum yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, juga tidak bertentangan dengan UUD 1945…” 41. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014: Pada halaman 84-85 disebutkan: Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional; 42. Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan kepastian hukum maka, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman bertentengan dengan Pasal Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat. E. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan serta keterangan saksi dan saksi/ahli yang akan dihadirkan pada persidangan, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. MenyatakanPasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Menyatakan Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan salinan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut: 1 Bukti P-1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2 Bukti P-2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3 Bukti P-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4 Bukti P-4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 5 Bukti P-5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 6 Bukti P-6 Surat Ijin Mengemudi (SIM) 7 Bukti P-7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 8 Bukti P-8 Petikan Keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial Nomor 138/SP.KY/X/2014 9 Bukti P-9 Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 11/DJU/SK/KP02.2/10/2014 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 32A ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung) yang menyatakan, “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung”, terhadap Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama duduk perkara permohonan a quo dan uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah berpendapat bahwa masalah kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, khususnya mengenai kerugian konstitusional yang bersangkutan ternyata berkaitan erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa substansi permohonan a quo adalah kerugian secara aktual yang dialami oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, dimana kerugian tersebut menurut Pemohon disebabkan oleh adanya dua keputusan yang berbeda terhadap hal yang sama, in casu Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Komisi Yudisial, sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kerugian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman; Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman adalah mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan internal terhadap para hakim dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut adalah konstitusional sebab Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang membawahkan para hakim dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Kewenangan melakukan pengawasan internal sebagaimana dimiliki oleh Mahkamah Agung dimaksudkan adalah bersifat melekat sebab berkaitan dengan prinsip akuntabilitas peradilan (judicial accountability) yang merupakan penyeimbang prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman/peradilan (judicial independency). Kedua prinsip dimaksud merupakan prinsip yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 2. Bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan konstitusional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim sepanjang berkenaan dengan fungsinya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dimaksud. 3. Bahwa terkait dengan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas, UUD 1945 sama sekali tidak mengatur bagaimana kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu dilaksanakan. Dengan perkataan lain, secara implisit, UUD 1945 menyerahkan pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut kepada pembentuk Undang-Undang atau jika Undang-Undang tidak mengaturnya maka menurut penalaran yang wajar hal itu haruslah dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama kedua lembaga pengampu kewenangan itu, in casu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik. 5. Bahwa guna lebih menegaskan bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, quod non, maka justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada. Sebab, pertama, menjadi tidak jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap para hakim; kedua, siapa yang akan mengeksekusi keputusan Komisi Yudisial terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim yang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial karena kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan hakim ada di tangan Mahkamah Agung. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa syarat kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak terpenuhi sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengawasan internalnya sangatlah penting untuk sungguh-sungguh memperhatikan perasaan keadilan pihak-pihak seperti yang dialami oleh Pemohon dalam permohonan a quo. Selain itu, oleh karena sepanjang menyangkut perilaku hakim, Komisi Yudisial juga mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan sanksi maka menjadi sangat urgen bagi Mahkamah Agung untuk memperhatikan rekomendasi Komisi Yudisial tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama kedua lembaga yang telah dituangkan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Anwar Usman ttd Maria Farida Indrati ttd Aswanto ttd Suhartoyo ttd Patrialis Akbar ttd Wahiduddin Adams Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 ttd I Dewa Gede Palguna ttd Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd Hani Adhani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id