PUU
Tahun 2026
388/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Pemohon: Akhmad Fikri
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:58:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
1
PUTUSAN
NOMOR 388/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Akhmad Fikri
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Bintaran Wetan 06 Srimulyo Piyungan, Bantul,
Yogyakarta
Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 Oktober 2026 memberi kuasa kepada
Asa Fadilah Ginting, Muhamad Riqki Maulana, dan Muhamad Zaki Awaludin,
kesemuanya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan
pengurus Study of Constitutional Law (SCL) Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
10 Oktober 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14
Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
388/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 15 Oktober 2026 dengan Permohonan
Nomor 388/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal
2
7 November 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2026, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.,”
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar,”
3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,”
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya
menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
3
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perppu”.
7. Bahwa objek permohonan (objectum litis) yang Pemohon ajukan dalam hal
ini adalah pengujian materiil ketentuan ketentuan UU 24/2009 yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1 Angka 2
“Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Pasal 1 Angka 6
“Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh
warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.”
Bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945
“(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Pasal 32 UUD NRI 1945
“(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara
dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
“(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional.”
Pasal 36 UUD NRI 1945
“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang-
undang, in casu norma Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 24
Tahun 2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka menurut Pemohon,
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.
4
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik dan privat; atau;
d. lembaga negara”.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
10. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat
(1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5
11. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia
sebagaimana dibuktikan dengan identitas KTP [Bukti P-4], sehingga dalam
hal ini Pemohon tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan
Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka diberikan hak untuk mengajukan pengujian
UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pemohon diuraikan identitasnya sebagai
berikut:
a. Bahwa Pemohon merupakan WNI yang bertempat tinggal di Bintaran
Wetan 06 Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta 55792 [Bukti P-4];
b. Pemohon merupakan mentor pelatihan aksara Jawa yang secara aktif
terlibat dalam kegiatan pengenalan, pelestarian, dan pengembangan
aksara Jawa [Bukti P-5];
c. Pemohon
merupakan
penulis
buku
berjudul
“Gampang
Eling
Carangapak” yang telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual dan
memperoleh penghargaan Inovasi Terbaik pada Olimpiade Penelitian
Siswa Indonesia Tahun 2022 [Bukti P-6];
d. Pemohon juga aktif menulis artikel mengenai aksara Nusantara yang
dipublikasikan melalui situs web pribadinya, www.gerbangpraja.com
[Bukti P-7];
e. Pemohon mendirikan Yayasan Bina Aksara Mulya [Bukti P-8] serta
mendampingi para santri dalam mempelajari aksara Jawa dan naskah-
naskah tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan
tradisi tulis dan kebudayaan;
12. Bahwa berdasarkan identitas dan kegiatan tersebut, Pemohon tidak hanya
memiliki perhatian secara umum terhadap pelestarian kebudayaan, tetapi
juga terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, penulisan,
pengembangan, dan pelestarian aksara daerah. Dengan demikian, persoalan
mengenai kedudukan aksara dalam sistem hukum nasional memiliki
hubungan nyata dengan kegiatan yang dijalankan Pemohon serta
kepentingannya untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan
melalui aksara Nusantara;
13. Bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang aktif dalam
kegiatan pelestarian dan pengembangan aksara Nusantara, Pemohon
memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945,
khususnya hak untuk memajukan diri secara kolektif dalam membangun
6
masyarakat, bangsa, dan negara; hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; penghormatan terhadap
identitas budaya; serta jaminan pemajuan kebudayaan nasional dan
pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;.
14. Bahwa hak konstitusional sebagaimana dimaksud di atas memiliki relevansi
dengan kegiatan Pemohon dalam mengembangkan aksara daerah. Aksara
merupakan sistem tanda yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa
dalam bentuk tulisan dan dapat menjadi medium pewarisan pengetahuan,
tradisi, nilai, serta identitas budaya masyarakat. Oleh karena itu, kejelasan
mengenai kedudukan aksara dalam pengaturan bahasa memiliki hubungan
dengan
keberlangsungan
kegiatan
pelestarian
dan
pengembangan
kebudayaan yang dilakukan Pemohon;
15. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dijamin, antara lain, dalam
ketentuan berikut:
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.”
Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
Pasal 32 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional.”
Pasal 36 UUD NRI 1945
“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”
16. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
serta Lagu Kebangsaan yang dimohonkan pengujian menggunakan istilah
“bahasa” dalam merumuskan pengertian Bahasa Indonesia dan bahasa
7
daerah, tetapi tidak memberikan konstruksi normatif yang secara eksplisit
membedakan dimensi lisan dan dimensi tertulis bahasa serta menjelaskan
kedudukan aksara sebagai sistem yang digunakan untuk merepresentasikan
bahasa dalam bentuk tulisan;
17. Bahwa kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon berkaitan
dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur pengertian Bahasa Indonesia dan
bahasa daerah sebagai bagian dari konstruksi pengaturan kebahasaan
nasional.
18. Bahwa menurut Pemohon, kedua ketentuan a quo tidak memberikan
kejelasan secara spesifik mengenai cakupan pengertian bahasa, khususnya
apakah bahasa yang dimaksud hanya mencakup bahasa lisan atau juga
meliputi bahasa dalam bentuk tulisan. Ketidakjelasan tersebut turut
menimbulkan persoalan mengenai kedudukan sistem aksara yang digunakan
untuk merepresentasikan bahasa dalam bentuk tertulis.
19. Bahwa ketidakjelasan tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai
kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Apabila pengertian bahasa
hanya dimaknai sebagai bahasa lisan, maka tidak terdapat kejelasan
mengenai sistem aksara yang digunakan untuk menuliskan Bahasa
Indonesia. Sebaliknya, apabila pengertian bahasa mencakup bentuk tulisan,
maka tidak terdapat kejelasan mengenai dasar pengaturan yang
menempatkan aksara Latin sebagai sistem aksara yang digunakan secara
dominan dalam penulisan nasional.
20. Bahwa Pemohon memandang penggunaan aksara Latin secara dominan
dalam praktik penulisan nasional belum diikuti dengan kejelasan pengaturan
mengenai kedudukan aksara tersebut dalam undang-undang. Pada saat
yang sama, keberadaan aksara Nusantara, seperti Aksara Jawa, Sunda, Bali,
Batak, Lontara, Rejang, Ulu, dan aksara daerah lainnya, belum memperoleh
kejelasan kedudukan dalam konstruksi pengaturan bahasa berdasarkan
undang-undang a quo.
21. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai perlakuan
hukum terhadap berbagai sistem aksara yang berkembang di Indonesia.
Pemohon memandang bahwa keseragaman penggunaan Bahasa Indonesia
8
sebagai bahasa persatuan tidak serta-merta harus dimaknai sebagai
keseragaman penggunaan satu sistem aksara. Hal ini karena satu bahasa
pada prinsipnya dapat direpresentasikan melalui sistem aksara yang
berbeda.
22. Bahwa dalam menjalankan kegiatan pengajaran dan pelestarian Aksara
Jawa, Pemohon menghadapi keadaan konkret berupa adanya peserta
pembelajaran yang mempertanyakan manfaat dan relevansi mempelajari
Aksara Jawa. Pertanyaan tersebut menunjukkan adanya tantangan yang
dihadapi Pemohon dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai
pentingnya mempelajari dan melestarikan aksara Nusantara.
23. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1
angka 6 UU Nomor 24 Tahun 2009 secara eksplisit melarang penggunaan
aksara Nusantara. Namun, Pemohon mempersoalkan belum adanya
kejelasan norma mengenai cakupan bahasa dalam bentuk tulisan serta
kedudukan berbagai sistem aksara yang digunakan untuk merepresentasikan
bahasa tersebut dalam artian norma a quo tidak menetapkan aksara resmi
negara namun menetapkan bahasa resmi negara. Ketidakjelasan tersebut
menjadi persoalan bagi Pemohon yang secara langsung memiliki
kepentingan dalam kegiatan pengajaran dan pelestarian aksara Nusantara.
24. Bahwa ketidakjelasan norma a quo mengakibatkan tidak adanya landasan
pengaturan yang tegas mengenai kedudukan sistem aksara dalam
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait
hubungan antara bahasa sebagai sarana komunikasi dengan aksara sebagai
sistem lambang tertulis yang digunakan untuk merepresentasikannya.
Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai ruang penggunaan
aksara daerah, termasuk Aksara Nusantara, dalam kerangka pengaturan
bahasa nasional dan bahasa daerah.
25. Bahwa ketidakpastian tersebut memiliki dampak terhadap Pemohon yang
secara aktif melakukan kegiatan pengajaran, pengenalan, dan pelestarian
Aksara Nusantara, khususnya Aksara Jawa. Dalam menjalankan kegiatan
tersebut, Pemohon kerap menghadapi pertanyaan dari masyarakat maupun
calon peserta pembelajaran mengenai urgensi dan manfaat mempelajari
aksara daerah, mengingat dalam praktik kehidupan sehari-hari dan
penyelenggaraan administrasi formal penggunaan aksara Latin lebih
9
dominan, sedangkan kedudukan dan ruang penggunaan aksara Nusantara
belum memperoleh kejelasan dalam pengaturan perundang-undangan.
26. Bahwa kondisi tersebut pada kenyataannya menimbulkan keraguan di
kalangan masyarakat terhadap relevansi dan kebermanfaatan mempelajari
Aksara Nusantara. Keraguan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran
persepsi, melainkan berdampak secara nyata terhadap kegiatan pengajaran
yang diselenggarakan Pemohon, karena terdapat calon peserta yang semula
berminat untuk mengikuti pembelajaran Aksara Nusantara, tetapi kemudian
mengurungkan niatnya setelah mempertanyakan manfaat dan urgensi
mempelajari aksara tersebut.
27. Bahwa
berkurangnya
minat
masyarakat
untuk
mengikuti
kegiatan
pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas berdampak langsung terhadap
jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengajaran Pemohon. Mengingat
kegiatan pengajaran Aksara Nusantara tersebut merupakan salah satu
sumber penghasilan Pemohon melalui imbalan atau honorarium atas jasa
pengajaran yang diberikan, maka berkurangnya jumlah peserta secara nyata
turut mengurangi kesempatan dan penghasilan yang dapat diperoleh
Pemohon dari kegiatan tersebut.
28. Bahwa dengan demikian, Pemohon mengalami kerugian faktual yang tidak
hanya berupa terhambatnya pelaksanaan kegiatan pengajaran dan
pelestarian Aksara Nusantara, tetapi juga berupa kerugian ekonomi akibat
berkurangnya penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pengajaran tersebut.
Kerugian demikian memiliki keterkaitan dengan ketidakjelasan norma a quo
yang belum memberikan kepastian mengenai kedudukan dan ruang
penggunaan sistem aksara dalam pengaturan bahasa nasional dan bahasa
daerah.
29. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon tersebut memiliki hubungan dengan
hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945, karena ketidakjelasan pengaturan mengenai kedudukan aksara
telah menimbulkan hambatan bagi Pemohon dalam memperjuangkan
pelestarian dan pengembangan Aksara Nusantara secara kolektif. Selain itu,
keadaan tersebut juga berkaitan dengan jaminan kepastian hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
karena belum adanya kejelasan pengaturan mengenai cakupan bahasa dan
10
kedudukan aksara telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap objek
kegiatan yang selama ini diperjuangkan Pemohon.
30. Bahwa lebih lanjut, ketidakjelasan kedudukan aksara daerah dalam
konstruksi pengaturan kebahasaan nasional berpotensi menghambat
pelaksanaan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal
28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
khususnya dalam mempertahankan identitas budaya, memelihara dan
mengembangkan
nilai-nilai
budaya,
serta
turut
serta
menjaga
keberlangsungan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dalam
hal ini, kegiatan Pemohon dalam mengajarkan dan melestarikan Aksara
Nusantara merupakan bentuk konkret pelaksanaan hak-hak konstitusional
tersebut.
31. Bahwa terhadap Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, Pemohon berpandangan
bahwa penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara harus
ditempatkan dalam konstruksi pengaturan yang memberikan kepastian
mengenai penggunaannya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oleh
karena itu, ketidakjelasan norma a quo mengenai sistem aksara yang
digunakan untuk merepresentasikan bahasa dalam bentuk tulisan
menimbulkan persoalan konstitusional mengenai kelengkapan pengaturan
bahasa negara dan bahasa daerah dalam satu sistem kebahasaan nasional
yang tetap menghormati keberadaan aksara Nusantara.
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan sebab-akibat antara
berlakunya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 24 Tahun 2009
dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Ketidaklengkapan
pengaturan mengenai cakupan bahasa dalam bentuk tulisan dan kedudukan
sistem aksara telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak
terhadap kegiatan Pemohon dalam mengajarkan, mengembangkan, dan
melestarikan Aksara Nusantara, serta berimplikasi terhadap berkurangnya
minat
masyarakat
untuk
mengikuti
kegiatan
pembelajaran
yang
diselenggarakan Pemohon dan berkurangnya penghasilan Pemohon dari
kegiatan tersebut.
33. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo
dengan memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 1 angka 2
dan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 24 Tahun 2009, sehingga terdapat kejelasan
11
mengenai cakupan pengertian bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan serta
pengakuan terhadap keberadaan sistem aksara yang digunakan untuk
merepresentasikan bahasa, maka ketidakpastian hukum yang menjadi salah
satu sumber kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan atau setidak-
tidaknya dikurangi. Kejelasan tersebut diharapkan memberikan landasan
hukum yang lebih pasti bagi pelindungan dan pengembangan aksara daerah,
sekaligus memperkuat kedudukan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan
pengajaran dan pelestarian Aksara Nusantara.
34. Bahwa dengan demikian, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi, terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa
kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi berlangsung dalam keadaan
ketidakpastian hukum sebagaimana dialami selama ini. Oleh karena itu,
unsur hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional Pemohon
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, serta kemungkinan
pemulihan kerugian melalui putusan Mahkamah Konstitusi, telah terpenuhi.
III. POKOK PERMOHONAN
KETIDAKUTUHAN PENGATURAN PENGERTIAN BAHASA DALAM PASAL 1
ANGKA 2 DAN PASAL 1 ANGKA 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2009 YANG MENGAKIBATKAN TIDAK TERJAMINNYA PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP SISTEM AKSARA DAERAH SEBAGAI BAGIAN
DARI IDENTITAS BUDAYA DAN KEKAYAAN BUDAYA NASIONAL
35. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang
selanjutnya disebut undang-undang a quo, yang berbunyi : “Bahasa Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia
adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.” menentukan bahwa Bahasa Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah
bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
36. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan norma konstitusi
yang harus dipahami, ditafsirkan, dan dilaksanakan secara sistematis. Oleh
karena itu, ketentuan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan
bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia tidak dapat dibaca secara
12
terpisah dari ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), serta Pasal 32
ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Keseluruhan ketentuan tersebut
membentuk satu konstruksi konstitusional yang secara bersamaan menjamin
kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kepastian hukum
yang adil, penghormatan terhadap identitas budaya masyarakat tradisional,
serta kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional dan
memelihara bahasa daerah.
37. Bahwa Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan Bahasa Indonesia
sebagai bahasa negara. Penetapan tersebut merupakan landasan
konstitusional bagi kedudukan Bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan
kehidupan bernegara. Namun, penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa
negara tidak dapat dimaknai sebagai pembatasan terhadap keberadaan
bahasa daerah, terlebih lagi mengesampingkan terhadap sistem aksara yang
digunakan untuk merepresentasikan bahasa daerah dalam bentuk tulisan.
Hal tersebut karena konstitusi pada saat yang sama memberikan mandat
kepada negara untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945.
38. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan
kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di
tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa keberagaman kebudayaan bukanlah sesuatu yang
berada di luar kepentingan negara, melainkan bagian dari kekayaan nasional
yang harus dihormati, dipelihara, dan dikembangkan. Dengan demikian,
keberadaan bahasa daerah beserta sistem aksara yang digunakan untuk
merepresentasikannya harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya
pemajuan kebudayaan nasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan
dengan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
39. Bahwa dalam memahami hubungan antara bahasa dan aksara, perlu
dibedakan antara bahasa sebagai sistem komunikasi dengan aksara sebagai
sistem tanda grafis yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa dalam
bentuk tulisan. Bahasa dapat diwujudkan melalui komunikasi lisan maupun
tulisan, sedangkan aksara merupakan salah satu perangkat yang
13
memungkinkan bahasa direkam, didokumentasikan, disebarluaskan, dan
diwariskan dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, bahasa dan aksara
memang merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi memiliki hubungan
fungsional yang erat, khususnya dalam keberlangsungan tradisi literasi dan
pewarisan kebudayaan suatu masyarakat.
40. Bahwa keberadaan aksara daerah tidak dapat dipandang hanya sebagai
kumpulan tanda atau simbol grafis yang tidak memiliki hubungan dengan
kehidupan masyarakat. Aksara daerah merupakan hasil perkembangan
peradaban masyarakat Nusantara yang digunakan untuk merekam
pengetahuan, kesusastraan, sejarah, nilai-nilai sosial, pandangan hidup,
serta berbagai ekspresi kebudayaan. Aksara Jawa, Sunda, Bali, Lontara,
Batak, Rejang, dan berbagai aksara daerah lainnya merupakan bukti bahwa
masyarakat Nusantara telah memiliki tradisi literasi dan kebudayaan tulis
yang berkembang jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia modern.
41. Bahwa melalui sistem aksara tersebut, berbagai pengetahuan dan nilai
kebudayaan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Naskah-naskah kuno, karya sastra, catatan sejarah, pengetahuan
pengobatan tradisional, serta berbagai dokumen kebudayaan merupakan
sebagian dari bentuk manifestasi tradisi tulis masyarakat Nusantara. Dengan
demikian, aksara daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penulisan,
tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan ingatan kolektif
masyarakat yang menggunakannya.
42. Bahwa apabila pelindungan terhadap bahasa daerah hanya dipahami dalam
dimensi komunikasi lisan, sedangkan sistem aksara yang digunakan untuk
merepresentasikan bahasa tersebut dalam bentuk tulisan tidak memperoleh
kejelasan pengaturan yang memadai, maka pelindungan terhadap bahasa
daerah berpotensi tidak menjangkau seluruh dimensi keberadaannya.
Padahal, keberlangsungan bahasa daerah tidak hanya berkaitan dengan
kemampuan masyarakat untuk menuturkannya, tetapi juga berkaitan dengan
kemampuan masyarakat untuk membaca, menulis, mengembangkan, dan
mewariskan tradisi tulis yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka.
43. Bahwa pemahaman mengenai pentingnya pelindungan terhadap bahasa dan
tulisan daerah juga memperoleh penguatan dari proses perubahan UUD NRI
Tahun 1945. Dalam pembahasan perubahan konstitusi, terdapat pandangan
14
yang secara khusus menyoroti pentingnya pelestarian bahasa dan tulisan
daerah. Salah satunya disampaikan oleh anggota Fraksi Perserikatan Daulat
Umat (F-PDU), Asnawi Latief, yang mengingatkan mengenai ancaman
hilangnya kemampuan generasi muda dalam membaca dan menulis aksara
daerah, khususnya Aksara Jawa.
44. Bahwa dalam Risalah Rapat PAH I BP MPR ke-18 tanggal 22 Februari 2000
yang dapat dilihat pada Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku II, Asnawi Latief (F-PDU)
menyampaikan:
"Mohon kalau ini keliru dikoreksi, termasuk juga Pasal 36 mengenai
bahasa dan tulisan daerah. Ini hampir musnah, Pak. Anak saya sudah
tidak bisa menulis ho no co ro ko itu. Sebagai orang Jawa kepingin
anaknya itu juga melanjutkan budaya Jawa itu, walaupun tidak Jawa
sentris, tetap dia sebagai bangsa Indonesia. Itu sudah musnah, hampir.
Kenapa ini tidak dipelihara? Walaupun kita menyatakan bahasa kita
bahasa nasional, bahasa Indonesia."
45. Bahwa pandangan tersebut memperlihatkan bahwa dalam proses
pembahasan perubahan konstitusi, persoalan bahasa daerah juga dikaitkan
dengan keberlangsungan tradisi tulis dan aksara daerah. Kekhawatiran
mengenai hilangnya kemampuan generasi muda dalam menulis Aksara Jawa
menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberlangsungan bahasa dan
kebudayaan daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakat
untuk mempertahankan dan mewariskan sistem aksara yang digunakan
dalam tradisi tulisnya.
46. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat
dimaknai sebagai ketentuan yang hanya mengatur kedudukan Bahasa
Indonesia dengan mengesampingkan keberadaan bahasa daerah beserta
sistem aksaranya. Sebaliknya, Pasal 36 harus dibaca secara harmonis
dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (3), serta Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penafsiran demikian menegaskan bahwa
penguatan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara harus
berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap identitas budaya,
pemeliharaan bahasa daerah, dan pemberian kepastian hukum terhadap
keberadaan sistem aksara yang menjadi sarana representasi tertulis bahasa
daerah.
15
47. Bahwa dalam kerangka konstitusional tersebut, pembentuk undang-undang
telah membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sebagai instrumen
hukum untuk mengatur kedudukan dan penggunaan bahasa dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, dalam merumuskan
pengertian Bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pembentuk undang-
undang belum memberikan penjelasan normatif yang memadai mengenai
hubungan antara bahasa dalam bentuk lisan, bahasa dalam bentuk tulisan,
dan sistem aksara yang digunakan untuk merepresentasikannya.
48. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Nomor 24 Tahun 2009 menentukan bahwa
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 1 angka
6 UU Nomor 24 Tahun 2009 menentukan bahwa bahasa daerah adalah
bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia
di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua
ketentuan tersebut memberikan pengertian mengenai Bahasa Indonesia dan
bahasa daerah, tetapi belum memberikan penegasan yang memadai
mengenai cakupan manifestasi tertulis bahasa beserta sistem aksara yang
digunakan untuk merepresentasikannya.
49. Bahwa ketidakutuhan tersebut menimbulkan persoalan normatif karena
bahasa dalam pengertian yang digunakan oleh UU Nomor 24 Tahun 2009
belum secara tegas mengakomodasi dimensi tertulis dan sistem aksara
sebagai sarana representasi bahasa. Padahal, keberadaan sistem aksara
memiliki hubungan fungsional dengan keberlangsungan bahasa, terutama
dalam kegiatan penulisan, dokumentasi, pengembangan literasi, dan
pewarisan kebudayaan. Dengan demikian, rumusan norma a quo belum
memberikan konstruksi pengaturan yang utuh mengenai hubungan antara
bahasa dan sistem aksara dalam kerangka pelindungan bahasa nasional
maupun bahasa daerah.
50. Bahwa persoalan tersebut terletak pada tidak dicantumkannya istilah aksara
dalam
suatu
definisi,
melainkan
pada
konsekuensi
normatif
dari
ketidakutuhan cakupan pengertian bahasa tersebut. Ketika UU Nomor 24
Tahun 2009 memberikan definisi Bahasa Indonesia dan bahasa daerah tanpa
memberikan penjelasan mengenai manifestasi tertulis serta sistem aksara
16
yang digunakan untuk merepresentasikannya, timbul ketidakjelasan
mengenai ruang lingkup objek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan
kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa.
51. Bahwa keadaan tersebut memperlihatkan adanya ketidakutuhan pengaturan
dalam norma a quo dalam artian norma a quo menetapkan bahasa resmi
negara tanpa menetapkan aksara resmi negara. Persoalan konstitusional
yang diajukan Pemohon adalah belum terakomodasinya secara tegas dan
memadai hubungan antara pengertian bahasa dalam UU Nomor 24 Tahun
2009 dengan sistem aksara yang digunakan untuk merepresentasikan
bahasa tersebut dalam bentuk tulisan. Akibatnya, pengaturan mengenai
bahasa belum memberikan kejelasan yang cukup mengenai kedudukan
sistem aksara dalam pelaksanaan kewajiban pengembangan, pembinaan,
dan pelindungan bahasa.
52. Bahwa ketidakutuhan rumusan tersebut perlu dibaca secara sistematis
dengan ketentuan lain dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 2
yang menentukan asas-asas penyelenggaraan pengaturan mengenai
bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk asas
kebhinnekatunggalikaan
dan
asas
kepastian
hukum.
Asas
kebhinnekatunggalikaan menghendaki agar pengaturan mengenai bahasa
mencerminkan keberagaman yang hidup dalam masyarakat Indonesia,
sedangkan asas kepastian hukum menghendaki agar pengaturan tersebut
memberikan kejelasan mengenai objek dan ruang lingkup yang diatur. Oleh
karena itu, ketidakjelasan mengenai kedudukan sistem aksara dalam
pengertian bahasa berpotensi menimbulkan persoalan dalam mewujudkan
kedua asas tersebut.
53. Bahwa lebih lanjut, Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 24 Tahun 2009 telah
mengatur
kewajiban
Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
dalam
pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Pasal 41
mengatur kewajiban Pemerintah terhadap bahasa dan sastra Indonesia,
sedangkan Pasal 42 mengatur kewajiban pemerintah daerah terhadap
bahasa dan sastra daerah. Keberadaan kedua ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa undang-undang a quo telah membentuk kewajiban
penyelenggara negara untuk melakukan pelindungan terhadap bahasa dan
sastra. Namun, ketika ketentuan tersebut dibaca bersama dengan definisi
17
bahasa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6, belum terdapat
kejelasan normatif yang memadai mengenai kedudukan sistem aksara
sebagai sarana manifestasi tertulis bahasa dalam pelaksanaan kewajiban
tersebut.
54. Bahwa
ketidakjelasan
tersebut
berpotensi
menimbulkan
perbedaan
pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan bahasa daerah. Penyelenggara negara dapat memiliki
pemahaman yang berbeda mengenai cakupan kegiatan pelindungan bahasa
daerah, termasuk mengenai sejauh mana kegiatan pelestarian dan
pengembangan sistem aksara merupakan bagian yang perlu diperhatikan
dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan demikian, terdapat
ketidakselarasan antara tujuan pengaturan untuk melindungi bahasa dan
sastra daerah dengan belum jelasnya kedudukan sistem aksara yang
digunakan untuk merepresentasikannya dalam bentuk tulisan.
55. Bahwa keadaan tersebut juga berkaitan dengan asas kejelasan rumusan dan
asas dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali. Asas kejelasan rumusan
menghendaki agar suatu norma dirumuskan secara jelas dan mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya. Sementara itu, asas dapat dilaksanakan menghendaki agar
suatu
peraturan
perundang-undangan
memperhitungkan
efektivitas
pelaksanaannya, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam
konteks permohonan a quo, ketidakjelasan mengenai cakupan pengertian
bahasa
berpotensi
menghambat
keseragaman
pemahaman
dan
pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelindungan bahasa beserta
sistem aksaranya.
56. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma a quo tersebut pada akhirnya
berhubungan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kepastian hukum
tidak hanya menuntut keberadaan suatu ketentuan tertulis, tetapi juga
menuntut kejelasan mengenai makna, cakupan, dan konsekuensi normatif
dari ketentuan tersebut. Suatu norma yang tidak memberikan kejelasan
mengenai objek pengaturan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi
18
dalam
pelaksanaannya
dan
mengakibatkan
tidak
konsistennya
penyelenggaraan kewajiban hukum.
57. Bahwa dalam konteks norma a quo, ketidakjelasan mengenai hubungan
antara bahasa dan sistem aksara menimbulkan ketidakpastian mengenai
sejauh mana sistem aksara harus diperhatikan dalam pelaksanaan
pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa. Ketidakpastian
tersebut berpengaruh terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan
pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pelestarian aksara daerah
karena belum terdapat penegasan yang cukup mengenai kedudukan sistem
aksara dalam konstruksi pengaturan bahasa menurut UU Nomor 24 Tahun
2009.
58. Bahwa kepastian hukum yang adil juga harus menjamin agar masyarakat
yang menjalankan kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan
memperoleh landasan pengaturan yang jelas. Dalam praktiknya, Pemohon
sebagai pengajar dan pegiat Aksara Nusantara menghadapi pertanyaan
mengenai urgensi pembelajaran aksara daerah, terbatasnya penerimaan
masyarakat terhadap penggunaan aksara daerah, serta hambatan dalam
memperjuangkan penggunaan aksara daerah dalam kegiatan akademik dan
ruang publik formal. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa ketidakjelasan
mengenai kedudukan sistem aksara tidak hanya menjadi persoalan
konseptual, tetapi juga berhadapan dengan praktik sosial dan kelembagaan
yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan pengembangan aksara
daerah.
59. Bahwa dalam beberapa pengalaman Pemohon, penggunaan Aksara Jawa
dalam penyusunan karya ilmiah akademik menghadapi keberatan dengan
alasan keterbatasan pembaca dan belum jelasnya landasan pengakuan
aksara daerah sebagai sarana komunikasi tertulis formal. Keadaan tersebut
menunjukkan
adanya
hambatan
yang
dialami
Pemohon
dalam
memperjuangkan penggunaan aksara daerah dalam ruang akademik.
Ketidakjelasan pengaturan mengenai hubungan bahasa dan sistem aksara
dalam norma a quo turut memperlemah landasan normatif yang dapat
digunakan untuk menjelaskan kedudukan aksara daerah dalam kegiatan
tersebut.
60. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa setiap penolakan penggunaan
19
aksara daerah dalam kegiatan akademik atau ruang publik formal secara
otomatis disebabkan oleh norma a quo. Namun, ketidakjelasan pengaturan
mengenai hubungan antara bahasa dan sistem aksara dalam UU Nomor 24
Tahun 2009 merupakan salah satu faktor normatif yang menurut Pemohon
berkontribusi terhadap ketidakpastian kedudukan aksara daerah dan
hambatan yang dialami dalam kegiatan pengajaran serta pelestariannya.
Dengan demikian, ketidakjelasan norma a quo memiliki keterkaitan dengan
persoalan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
61. Bahwa selain berhubungan dengan kepastian hukum, ketidakutuhan
pengaturan norma a quo juga harus dinilai dalam kaitannya dengan jaminan
penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menghendaki agar identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Penghormatan terhadap identitas budaya tidak cukup hanya diwujudkan
dengan membiarkan keberadaan suatu kebudayaan, tetapi juga harus
tercermin dalam pengaturan hukum yang memberikan ruang bagi
masyarakat untuk mempertahankan, mengembangkan, dan mewariskan
identitas budayanya.
62. Bahwa identitas budaya masyarakat Nusantara tidak hanya terwujud melalui
bentuk kesenian, pakaian adat, rumah adat, maupun berbagai ekspresi
kebudayaan material lainnya, tetapi juga melalui bahasa dan tradisi tulis yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat. Aksara daerah merupakan
bagian dari identitas tersebut karena menjadi sarana untuk merekam dan
mewariskan pengetahuan, kesusastraan, sejarah, nilai sosial, serta
pandangan hidup masyarakat tradisional. Oleh karena itu, keberadaan
aksara daerah merupakan bagian dari identitas budaya yang harus dihormati
dan memperoleh ruang untuk berkembang sesuai dengan perkembangan
zaman.
63. Bahwa penghormatan terhadap identitas budaya sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak sepatutnya dimaknai secara
terbatas pada pengakuan terhadap bahasa daerah dalam bentuk lisan.
Penghormatan tersebut juga harus memperhatikan tradisi tulis dan sistem
20
aksara yang digunakan masyarakat untuk merepresentasikan bahasanya.
Apabila bahasa daerah memperoleh pengakuan dan pelindungan, tetapi
sistem
aksara
yang
digunakan
untuk
merepresentasikannya
tidak
memperoleh kejelasan kedudukan dalam pengaturan bahasa, maka
pelaksanaan penghormatan terhadap identitas budaya berpotensi tidak
menjangkau keseluruhan unsur yang membentuk identitas tersebut.
64. Bahwa keadaan tersebut memiliki relevansi dengan keberlangsungan
pewarisan identitas budaya antar generasi. Sistem aksara yang tidak
digunakan, tidak diajarkan, dan tidak diwariskan secara berkelanjutan
berisiko kehilangan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Hilangnya
kemampuan membaca dan menulis aksara daerah bukan hanya berarti
hilangnya kemampuan teknis dalam mengenali simbol grafis, melainkan juga
dapat mengakibatkan semakin sulitnya masyarakat mengakses, memahami,
dan mewariskan pengetahuan serta nilai kebudayaan yang tersimpan dalam
tradisi tulisnya.
65. Bahwa oleh karena itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai kedudukan
sistem aksara dalam norma a quo berpotensi mengurangi efektivitas
penghormatan terhadap identitas budaya masyarakat tradisional. Dalam
konteks ini, negara tidak cukup hanya mengakui keberadaan bahasa daerah
secara umum, tetapi juga perlu memastikan bahwa sistem aksara yang
digunakan untuk merepresentasikan bahasa daerah memperoleh ruang
pengakuan dalam kerangka pengaturan bahasa. Hal tersebut diperlukan agar
penghormatan terhadap identitas budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal
28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dapat dilaksanakan secara utuh.
66. Bahwa persoalan yang sama juga berkaitan erat dengan kewajiban negara
untuk memajukan kebudayaan nasional sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan kewajiban negara untuk
menghormati serta memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945. Kedua ketentuan tersebut merupakan mandat konstitusional yang
menghendaki agar negara tidak hanya mengakui keberadaan bahasa dan
kebudayaan daerah, tetapi juga menjamin ruang bagi masyarakat untuk
memelihara dan mengembangkannya.
21
67. Bahwa pemeliharaan bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak sepatutnya dipahami secara terbatas
pada keberlangsungan bahasa dalam bentuk lisan. Bahasa daerah juga
hidup dan berkembang melalui tradisi tulis yang digunakan untuk merekam,
menyimpan, dan mewariskan pengetahuan serta nilai kebudayaan. Dalam
konteks tersebut, sistem aksara merupakan sarana penting yang
memungkinkan bahasa daerah hadir dan berkembang dalam bentuk tulisan.
Oleh karena itu, pelindungan terhadap bahasa daerah perlu memperhatikan
sistem aksara yang digunakan untuk merepresentasikannya.
68. Bahwa
kewajiban negara
untuk memajukan kebudayaan nasional
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga
harus dilaksanakan secara dinamis, yaitu dengan memberikan ruang bagi
pengembangan
dan
pemanfaatan
kebudayaan
sesuai
dengan
perkembangan zaman dan peradaban dunia. Pemajuan kebudayaan tidak
cukup dilakukan dengan mempertahankan kebudayaan dalam bentuk yang
statis, tetapi juga harus memungkinkan kebudayaan berkembang dalam
pendidikan, penelitian, teknologi, dan berbagai bentuk kehidupan masyarakat
kontemporer.
69. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka
ruang bagi berbagai bahasa dan sistem aksara untuk digunakan dalam
dokumentasi, publikasi, pendidikan, serta komunikasi digital. Oleh karena itu,
pengembangan aksara daerah juga membutuhkan perhatian terhadap
ketersediaan sarana penulisan digital, pengembangan perangkat pendukung,
dokumentasi, serta pengembangan teknologi yang memungkinkan aksara
daerah digunakan dan dipelajari secara lebih luas. Tanpa kejelasan
pengakuan dan kedudukan sistem aksara dalam kerangka pengaturan
bahasa, terdapat risiko bahwa pengembangan tersebut tidak memperoleh
perhatian yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan bahasa
dan kebudayaan.
70. Bahwa dalam konteks tersebut, ketidakjelasan rumusan Pasal 1 angka 2 dan
Pasal 1 angka 6 UU Nomor 24 Tahun 2009 berpotensi menyebabkan
pelaksanaan kewajiban negara dalam memelihara bahasa daerah tidak
menjangkau seluruh dimensi keberadaan bahasa tersebut. Padahal,
pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional tidak dapat
22
dipisahkan dari upaya mempertahankan tradisi tulis dan sistem aksara yang
digunakan untuk merepresentasikannya. Dengan demikian, pengaturan
bahasa yang tidak memberikan kejelasan mengenai sistem aksara
berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan mandat konstitusional untuk
memajukan kebudayaan nasional dan memelihara bahasa daerah.
71. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan yang tidak
terpisahkan antara Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1)
dan ayat (2), serta Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 36 memberikan
dasar konstitusional bagi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa
negara; Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) memberikan mandat kepada negara
untuk memajukan kebudayaan nasional serta menghormati dan memelihara
bahasa daerah; Pasal 28I ayat (3) menjamin penghormatan terhadap
identitas budaya dan hak masyarakat tradisional; sedangkan Pasal 28D ayat
(1) menjamin kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut. Keseluruhan ketentuan tersebut menghendaki agar
pengaturan mengenai bahasa dalam undang-undang memberikan kejelasan
yang memadai terhadap keberadaan bahasa daerah beserta sistem aksara
yang digunakan untuk merepresentasikannya.
72. Bahwa dengan demikian, ketidakutuhan rumusan Pasal 1 angka 2 dan Pasal
1 angka 6 UU Nomor 24 Tahun 2009 bukan sekadar persoalan teknis
perumusan definisi, melainkan memiliki implikasi konstitusional terhadap
kepastian hukum, penghormatan identitas budaya, dan pelaksanaan
kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional serta memelihara
bahasa daerah. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan belum utuhnya
konstruksi pengaturan mengenai bahasa, khususnya mengenai hubungan
antara bahasa dalam bentuk lisan, bahasa dalam bentuk tulisan, dan sistem
aksara yang digunakan untuk merepresentasikannya.
73. Bahwa penafsiran tersebut diperlukan agar kedudukan Bahasa Indonesia
sebagai bahasa negara tetap terjaga, sekaligus memastikan bahwa bahasa
daerah beserta sistem aksaranya memperoleh pengakuan dan pelindungan
dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, pengakuan terhadap
sistem aksara daerah bukanlah upaya untuk mengurangi kedudukan Bahasa
Indonesia, melainkan merupakan pelaksanaan harmonis terhadap mandat
konstitusi yang menjamin persatuan nasional sekaligus menghormati
23
keberagaman identitas budaya bangsa.
74. Bahwa oleh karena itu, untuk menghindari ketidakjelasan mengenai cakupan
pengertian bahasa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU Nomor
24 Tahun 2009 serta memastikan agar norma a quo selaras dengan jaminan
konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I
ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945,
Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pemaknaan konstitusional terhadap
norma a quo.
KETIDAKUTUHAN PENGERTIAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA
DAERAH DALAM PASAL 1 ANGKA 2 DAN PASAL 1 ANGKA 6 UNDANG-
UNDANG
NOMOR
24
TAHUN
2009
MENGAKIBATKAN
TIDAK
TERJAMINNYA RUANG PEMAJUAN BAHASA DAN AKSARA DAERAH
MELALUI PERJUANGAN KOLEKTIF SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM
PASAL 28C AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945
75. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ketentuan tersebut
mengandung jaminan konstitusional bahwa pemajuan diri tidak hanya
dilakukan melalui upaya perseorangan, melainkan juga dapat ditempuh
melalui perjuangan bersama yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang
lebih luas, yaitu pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.
76. Bahwa berdasarkan penelusuran terhadap proses pembentukan Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana termuat dalam Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VIII, pembentuk perubahan UUD
1945 secara khusus membahas hubungan antara pemajuan diri dan
perjuangan hak secara kolektif. Dalam rancangan awal yang disampaikan
oleh Slamet Effendy Yusuf, rumusan hak tersebut berbunyi, “Setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya
secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
77. Bahwa dalam pembahasan selanjutnya, muncul persoalan mengenai apakah
perjuangan hak secara kolektif dalam ketentuan tersebut juga memberikan
ruang bagi perjuangan secara individual. Hamdan Zoelva menjelaskan
bahwa ayat (1) berkaitan dengan individu, sedangkan ayat (2) berkaitan
dengan kelompok.
24
“Saya bisa sampaikan dulu dan yang lain. Begini, tadi malam bahwa
antara Ayat (1) dan Ayat (2) itu berkait yang (1) berkaitan dengan individu
yang (2) itu berkaitan dengan kelompok. Begitu Pak Dimyati. Kalau bisa
di pahami, ya … saya kira tidak perlu diperdebatkan kalau ini sudah bisa
selesai.”
78. Sementara itu, Dimyati Hartono mengusulkan penyempurnaan redaksional
dengan mengubah kata “dengan” menjadi “dalam” dan kata “serta” menjadi
“untuk”, sehingga rumusannya menjadi, “Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
"Yang kedua, kita dapat mengerti apa yang tercantum dalam Pasal 28C
Ayat (2) antara Ayat (1) dan Ayat (2) seperti dijelaskan pada, oleh
Pimpinan tadi memang berbeda ya. Yang satu khusus mengenai pribadi-
pribadi sedangkan yang kedua, saya mendapat penjelasan misalnya
untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolektif. Yaitu disebutkan
semacam class action. Tetapi kalau itu yang dimaksud, rumusan ini tidak
tepat. Oleh karena rumusan ini tetap memberi tempat hanya kepada
perseorangan tetapi dilakukan secara kolektif. Oleh karena itu kami
usulkan, perubahan redaksional. Lengkapnya adalah demikian: “Setiap
orang berhak untuk memajukan dirinya”. Kata ”dengan” diusulkan,
diubah
dengan
”dalam”
sehingga:
“Memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif serta membangun masyarakat”.
Itu diganti kata ”serta” dengan ”untuk”. Maka selengkapnya akan
berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”. Ini usul dari kita, dengan demikian
jelas yang dimaksud.”
79. Bahwa perubahan redaksional tersebut menunjukkan bahwa perjuangan
kolektif ditempatkan sebagai salah satu cara bagi setiap orang untuk
memajukan dirinya, dengan tujuan yang tidak berhenti pada kepentingan
perseorangan, melainkan diarahkan pula untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negara. Dengan demikian, hak yang dijamin dalam Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak semestinya dipersempit hanya sebagai
hak untuk melakukan tindakan hukum secara bersama-sama, tetapi juga
mencakup ruang bagi masyarakat untuk melakukan usaha bersama dalam
mengembangkan kehidupan sosial, pengetahuan, dan kebudayaannya.
80. Bahwa dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki
keragaman bahasa dan tradisi aksara, pemajuan bahasa daerah beserta
aksara yang digunakan untuk merepresentasikannya merupakan salah satu
bentuk konkret perjuangan kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negara. Pemajuan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada
25
individu, sebab keberlangsungan suatu bahasa dan tradisi aksara
memerlukan keterlibatan bersama dari masyarakat pengguna bahasa,
komunitas pelestari aksara, pengajar, peneliti, lembaga pendidikan, serta
berbagai unsur masyarakat lainnya.
81. Bahwa
melalui
keterlibatan
kolektif
tersebut,
masyarakat
dapat
mengembangkan kemampuan berbahasa dan menulis, mewariskan
pengetahuan antargenerasi, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
mengembangkan penelitian, serta menjaga keberlanjutan tradisi tulis yang
hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perjuangan untuk memajukan
bahasa daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya mengembangkan sistem
aksara yang menjadi sarana representasi bahasa tersebut dalam bentuk
tertulis.
82. Bahwa hak untuk memajukan diri melalui perjuangan kolektif sebagaimana
dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai hak
yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi
dan kebudayaannya melalui tindakan bersama. Dalam konteks ini,
masyarakat yang memperjuangkan keberlanjutan bahasa dan aksara daerah
sesungguhnya sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk memajukan
diri sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat, bangsa, dan
negara.
83. Bahwa untuk menjamin ruang pemajuan tersebut, pengaturan hukum
mengenai bahasa semestinya memberikan pengertian yang utuh terhadap
objek yang menjadi bagian dari kehidupan berbahasa masyarakat, termasuk
manifestasi bahasa dalam bentuk lisan maupun tertulis beserta sistem aksara
yang digunakan untuk merepresentasikannya. Pengakuan terhadap bahasa
daerah tidak seharusnya berhenti pada pengakuan terhadap bahasa sebagai
sarana komunikasi lisan, tetapi juga perlu mencakup tradisi tulis yang
berkembang dan diwariskan oleh masyarakat pemiliknya.
84. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU 24/2009 mendefinisikan Bahasa Indonesia
sebagai bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 UU 24/2009
mendefinisikan Bahasa Daerah sebagai bahasa yang digunakan secara
turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, kedua ketentuan tersebut
26
tidak memberikan penjelasan mengenai dimensi tertulis dari bahasa maupun
sistem aksara yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa tersebut.
85. Bahwa ketidakutuhan pengertian tersebut menimbulkan persoalan mengenai
cakupan objek yang diakui dan menjadi bagian dari pengaturan bahasa
dalam UU 24/2009. Ketika bahasa daerah didefinisikan hanya berdasarkan
penggunaannya
secara
turun-temurun,
tanpa
penjelasan
mengenai
manifestasi tertulis dan sistem aksaranya, maka tradisi tulis yang
berkembang bersama bahasa daerah tidak memperoleh kejelasan
kedudukan dalam konstruksi pengertian yang dibentuk oleh undang-undang
a quo.
86. Bahwa keadaan demikian berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi
masyarakat yang secara kolektif berupaya memajukan bahasa daerah
melalui pengembangan dan pelestarian aksara. Masyarakat dapat
melakukan pengajaran, penelitian, pendokumentasian, penerbitan, serta
berbagai kegiatan pelestarian aksara, tetapi tidak memperoleh kejelasan
normatif mengenai bagaimana tradisi aksara tersebut ditempatkan dalam
kerangka pengaturan bahasa yang menjadi dasar kebijakan negara.
87. Bahwa ketidakjelasan tersebut bukan semata-mata persoalan terminologi
atau perbedaan teknis antara bahasa dan aksara. Persoalan yang lebih
mendasar adalah bahwa pengertian bahasa dalam norma a quo belum
secara memadai mencerminkan kenyataan bahwa kehidupan berbahasa
masyarakat juga berlangsung melalui tradisi tulis dan sistem aksara.
Akibatnya, ruang perjuangan kolektif masyarakat untuk memajukan bahasa
daerah melalui tradisi aksaranya berpotensi tidak memperoleh landasan
pengakuan normatif yang utuh.
88. Bahwa dalam keadaan demikian, perjuangan kolektif masyarakat untuk
memajukan bahasa dan aksara daerah berpotensi menghadapi hambatan
dalam memperoleh pengakuan dan dukungan kebijakan yang konsisten.
Padahal, perjuangan tersebut merupakan bagian dari upaya masyarakat
untuk
mengembangkan
kemampuan,
pengetahuan,
dan
identitas
budayanya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan
masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
27
89. Bahwa Pemohon berpandangan, pengaturan mengenai bahasa yang tidak
memberikan kejelasan terhadap dimensi tertulis dan sistem aksara
berpotensi menempatkan perjuangan masyarakat dalam memajukan aksara
daerah sebagai kegiatan yang seolah-olah berada di luar cakupan
pengaturan bahasa. Keadaan ini dapat melemahkan posisi masyarakat ketika
memperjuangkan agar aksara daerah memperoleh ruang pengembangan
dalam pendidikan, penelitian, pendokumentasian, pemanfaatan teknologi,
dan kehidupan sosial masyarakat.
90. Bahwa oleh karena itu, norma a quo tidak dapat dilepaskan dari kewajiban
negara untuk menjamin agar setiap orang memiliki ruang yang memadai
dalam memajukan dirinya melalui perjuangan kolektif. Negara tidak cukup
hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan
pelestarian secara mandiri, tetapi juga perlu membentuk kerangka hukum
yang memberikan kejelasan mengenai objek yang diperjuangkan, sehingga
usaha kolektif masyarakat tersebut dapat berkembang dan memperoleh
dukungan kebijakan yang konsisten.
Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU
24/2009 yang tidak memberikan kejelasan mengenai cakupan bahasa dalam
bentuk
lisan
maupun
tertulis
beserta
sistem
aksara
yang
merepresentasikannya telah menimbulkan ketidakutuhan pengaturan yang
berpotensi menghambat ruang pemajuan bahasa dan aksara daerah melalui
perjuangan kolektif masyarakat. Padahal, perjuangan kolektif tersebut
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak setiap orang untuk
memajukan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan
negara sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
91. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon berpendapat Pasal 1
angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 bertentangan dengan Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pengertian
bahasa mencakup manifestasi lisan maupun tertulis, termasuk sistem aksara
yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa tersebut, sehingga
masyarakat memiliki landasan pengakuan dan pelindungan yang memadai
dalam memperjuangkan pemajuan bahasa dan aksara daerah secara
kolektif.
28
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Bahasa Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia
adalah bahasa lisan, tulisan beraksara latin dan/atau aksara daerah yang
digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Bahasa daerah
adalah bahasa lisan dan tulisan beraksara daerah yang menjadi bagian dari
Bahasa Indonesia yang digunakan secara turun temurun oleh warga negara
Indonesia di daerah-daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang
bahwa
untuk
membuktikan
dalil-dalilnya,
Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2026;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) para Kuasa Hukum:
1. Identitas Kuasa Hukum I KTM dengan NIM 24410647;
29
2. Identitas Kuasa Hukum II KTM dengan NIM 25410934;
3. Identitas Kuasa Hukum III KTM dengan NIM 25410918;
3. Bukti P-3
: Fotokopi
Surat
Keputusan
Nomor
06/KPTS/SEKUM/
LEMFHUII/VII/2026 tentang Pembentukan Kelompok Belajar
Study of Constitutional Law Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2026;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama
Akhmad Fikri;
5. Bukti P-5
: Fotokopi dokumentasi Pemohon ketika mengajar aksara
daerah;
6. Bukti P-6
: Printout Cover Buku berjudul “Gampang Eling Carangapak”
karya Pemohon
7. Bukti P-7
: Printout tangkapan layar website www.gerbangpraja.com;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Bina Aksara Mulya, tanggal 20
Februari 2023, Nomor 29;
9. Bukti P-9
: Printout tangkapan layar jurnal Harmoni berjudul, “PAMERAN
AKSARA GATA DI KEBUMEN SEBAGAI UPAYA SOSIALISASI
AKSARA MASA LALU,” Jurnal HARMONI 9, no. 2 (2025): 45,
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/harmoni/article/view/7490
1;
10. Bukti P-10
: Printout tangkapan layar Jurnal of Legal Research berjudul
“Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang
Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol,” JOURNAL
of
LEGAL
RESEARCH
4,
no.
5
(2022):
1296,
https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
30
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang,
antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal
1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
31
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut:
1.
Bahwa
norma
undang-undang
yang
dimohonkan
pengujian
dalam
permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU 24/2009 yang
rumusannya adalah sebagai berikut:
Pasal 1 angka 2 UU 24/2009
“Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
32
Pasal 1 angka 6 UU 24/2009
“Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh
warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
2.
Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana
dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I
ayat (3), dan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945;
3.
Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menjadi
mentor pelatihan aksara Jawa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan
pengenalan, pelestarian, dan pengembangan aksara Jawa, menulis buku dan
artikel mengenai aksara nusantara, serta mendirikan yayasan untuk
mendampingi para santri mempelajari aksara Jawa dan naskah tradisional;
4.
Bahwa menurut Pemohon, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009
tidak memberikan konstruksi normatif yang secara eksplisit membedakan
dimensi lisan dan dimensi tertulis bahasa serta menjelaskan kedudukan aksara
sebagai sistem yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa dalam
bentuk tulisan;
5.
Bahwa Pemohon tidak bermaksud agar Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6
UU 24/2009 secara eksplisit melarang penggunaan aksara nusantara, namun
yang Pemohon persoalkan adalah belum jelasnya norma mengenai cakupan
bahasa dalam bentuk tulisan serta kedudukan berbagai sistem aksara yang
digunakan untuk merepresentasikan bahasa tersebut. Sebab, norma a quo
tidak menetapkan aksara resmi negara namun menetapkan bahasa resmi
negara. Ketidakjelasan tersebut menjadi persoalan bagi Pemohon yang secara
langsung memiliki kepentingan dalam kegiatan pengajaran dan pelestarian
aksara nusantara;
6.
Bahwa dalam menjalankan kegiatannya, Pemohon kerap menghadapi
pertanyaan dari masyarakat maupun calon peserta pembelajaran mengenai
urgensi dan manfaat mempelajari aksara daerah, mengingat dalam praktik
kehidupan sehari-hari dan penyelenggaraan administrasi formal penggunaan
aksara latin lebih dominan, sedangkan kedudukan dan ruang penggunaan
aksara nusantara belum memperoleh kejelasan dalam pengaturan perundang-
undangan. Bahkan, terdapat calon peserta yang kemudian mengurungkan
niatnya untuk mempelajari aksara nusantara karena mempertanyakan manfaat
dan urgensi mempelajari aksara tersebut.
33
7.
Bahwa
berkurangnya
minat
masyarakat
untuk
mengikuti
kegiatan
pembelajaran berdampak langsung terhadap jumlah peserta yang mengikuti
kegiatan pengajaran yang Pemohon lakukan. Hal ini, mengingat kegiatan
pengajaran aksara nusantara merupakan salah satu sumber penghasilan
Pemohon melalui imbalan atau honorarium jasa pengajaran yang diberikan.
Dengan berkurangnya jumlah peserta secara nyata maka turut mengurangi
kesempatan dan penghasilan yang dapat diperoleh Pemohon dari kegiatan
tersebut.
8.
Bahwa Pemohon mengalami kerugian faktual yang tidak hanya berupa
terhambatnya pelaksanaan kegiatan pengajaran dan pelestarian aksara
nusantara, tetapi juga berupa kerugian ekonomi akibat berkurangnya
penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pengajaran tersebut. Kerugian
demikian memiliki keterkaitan karena ketidakjelasan norma a quo yang belum
memberikan kepastian mengenai kedudukan dan ruang penggunaan sistem
aksara dalam pengaturan bahasa nasional dan bahasa daerah.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian kedudukan hukum yang dikemukakan
tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan
mentor pelatihan aksara Jawa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pengenalan,
pelestarian, dan pengembangan aksara Jawa, menulis buku dan artikel mengenai
aksara nusantara, serta mendirikan yayasan untuk mendampingi para santri
mempelajari aksara Jawa dan naskah tradisional [vide Bukti P-4 sampai dengan
Bukti P-10]. Meskipun demikian, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikan
Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian
norma Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU 24/2009, karena Pemohon masih harus
membuktikan kepada Mahkamah perihal adanya anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialami atau potensial dialami Pemohon karena berlakunya
norma Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU 24/2009 yang dimohonkan pengujian yang
merupakan bagian dari pengaturan dalam ketentuan umum UU 24/2009. Sebagai
bagian ketentuan umum, norma Pasal 1 angka 2 UU 24/2009 memberikan definisi
mengenai Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa resmi
nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan, norma Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 mendefinisikan Bahasa Daerah
34
adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia
di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian kedudukan hukum,
pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa dirinya mengalami kerugian ekonomi
akibat berkurangnya penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pengajaran aksara
nusantara karena menurunnya minat masyarakat atau calon peserta didik untuk
mengikuti kegiatan pembelajaran aksara nusantara, khususnya aksara Jawa, yang
diselenggarakan oleh Pemohon. Menurut Pemohon, hal tersebut disebabkan karena
ketidakjelasan norma Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU 24/2009 yang belum
memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan dan ruang penggunaan sistem
aksara dalam pengaturan bahasa nasional dan bahasa daerah, sehingga
menghambat pelaksanaan kegiatan pengajaran dan pelestarian aksara nusantara.
Dalam kaitan ini, meskipun pekerjaan dan kegiatan Pemohon memiliki keterkaitan
dengan bahasa daerah, namun Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa
anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon dialami atau
potensial dialami disebabkan karena keberlakuan norma Pasal 1 angka 2 dan angka
6 UU 24/2009 yang dimohonkan pengujian. Terkait dengan hal ini, anggapan
kerugian hak konstitusional dalam uraian kedudukan hukum, baru dapat disebut
dialami atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
apabila norma Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU 24/2009 menghalangi hak
konstitusional Pemohon untuk melakukan aktivitas/kegiatan pengajaran dan
pelestarian aksara nusantara. Berkenaan dengan hal ini, Pemohon dalam uraian
kedudukan hukumnya justru menjelaskan sebagai mentor yang secara aktif terlibat
dalam kegiatan pengenalan, pelestarian, dan pengembangan aksara Jawa. Bahkan,
menulis buku dan berbagai artikel mengenai aksara nusantara yang dipublikasikan
melalui situs web pribadinya, www.gerbangpraja.com. Sementara itu, hambatan
yang dimaksud oleh Pemohon, yaitu berkurang atau menurunnya minat calon
peserta didik untuk mempelajari aksara Jawa sehingga menyebabkan berkurangnya
penerimaan atau pemasukan Pemohon dari honorarium mengajar, menurut
Mahkamah, tidak menggambarkan adanya hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon tidak dapat menjelaskan, menunjukkan, dan membuktikan
secara meyakinkan salah satu syarat, yakni adanya anggapan kerugian hak
35
konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 1 angka 2 dan
angka 6 UU 24/2009 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena syarat anggapan
kerugian hak konstitusional bersifat kumulatif, dengan tidak dapat menjelaskan,
menunjukkan, dan membuktikan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagai salah satu
syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana disyaratkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya,
maka Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya anggapan
kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai syarat kedudukan hukum dalam
permohonan pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Paragraf
[3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansinya bagi
Mahkamah untuk mempertimbangkan syarat selain dan selebihnya. Dengan
demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
36
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.58 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
37
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Jefri Porkonanta Tarigan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 30 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 31 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU 24/2009 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 2 UU 24/2009 “Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 32 Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 “Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menjadi mentor pelatihan aksara Jawa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pengenalan, pelestarian, dan pengembangan aksara Jawa, menulis buku dan artikel mengenai aksara nusantara, serta mendirikan yayasan untuk mendampingi para santri mempelajari aksara Jawa dan naskah tradisional; 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 tidak memberikan konstruksi normatif yang secara eksplisit membedakan dimensi lisan dan dimensi tertulis bahasa serta menjelaskan kedudukan aksara sebagai sistem yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa dalam bentuk tulisan; 5. Bahwa Pemohon tidak bermaksud agar Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 secara eksplisit melarang penggunaan aksara nusantara, namun yang Pemohon persoalkan adalah belum jelasnya norma mengenai cakupan bahasa dalam bentuk tulisan serta kedudukan berbagai sistem aksara yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa tersebut. Sebab, norma a quo tidak menetapkan aksara resmi negara namun menetapkan bahasa resmi negara. Ketidakjelasan tersebut menjadi persoalan bagi Pemohon yang secara langsung memiliki kepentingan dalam kegiatan pengajaran dan pelestarian aksara nusantara; 6. Bahwa dalam menjalankan kegiatannya, Pemohon kerap menghadapi pertanyaan dari masyarakat maupun calon peserta pembelajaran mengenai urgensi dan manfaat mempelajari aksara daerah, mengingat dalam praktik kehidupan sehari-hari dan penyelenggaraan administrasi formal penggunaan aksara latin lebih dominan, sedangkan kedudukan dan ruang penggunaan aksara nusantara belum memperoleh kejelasan dalam pengaturan perundang- undangan. Bahkan, terdapat calon peserta yang kemudian mengurungkan niatnya untuk mempelajari aksara nusantara karena mempertanyakan manfaat dan urgensi mempelajari aksara tersebut. 33 7. Bahwa berkurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berdampak langsung terhadap jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengajaran yang Pemohon lakukan. Hal ini, mengingat kegiatan pengajaran aksara nusantara merupakan salah satu sumber penghasilan Pemohon melalui imbalan atau honorarium jasa pengajaran yang diberikan. Dengan berkurangnya jumlah peserta secara nyata maka turut mengurangi kesempatan dan penghasilan yang dapat diperoleh Pemohon dari kegiatan tersebut. 8. Bahwa Pemohon mengalami kerugian faktual yang tidak hanya berupa terhambatnya pelaksanaan kegiatan pengajaran dan pelestarian aksara nusantara, tetapi juga berupa kerugian ekonomi akibat berkurangnya penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pengajaran tersebut. Kerugian demikian memiliki keterkaitan karena ketidakjelasan norma a quo yang belum memberikan kepastian mengenai kedudukan dan ruang penggunaan sistem aksara dalam pengaturan bahasa nasional dan bahasa daerah. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mentor pelatihan aksara Jawa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pengenalan, pelestarian, dan pengembangan aksara Jawa, menulis buku dan artikel mengenai aksara nusantara, serta mendirikan yayasan untuk m
