PUU
Tahun 2026
387/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pemohon: Hj. Rohati Hayat, BA (Pemohon I), Rudi Hayat (Pemohon II), Judiawati Hayat (Pemohon III), Dadang Kurnia Hayat (Pemohon IV), dan Yadi Mulya Adiwiria (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:48:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 387/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
: Hj. Rohati Hayat, B.A.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat
: Jalan Otto Iskandardinata Nomor 391, Kelurahan
Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Rudy Hayat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat
: Jalan Otto Iskandardinata Nomor 393, Kelurahan
Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Judiawati Hayat
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat
: Jalan Otto Iskandardinata Nomor 393, Kelurahan
Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon III;
4. Nama
: Dadang Kurnia Hayat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat
: Jalan Guntur Sari III Nomor 36, Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon IV;
2
5. Nama
: Yadi Mulya Adiwiria
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat
: Komp. Keuangan Jalan Keuangan I/10, Kelurahan
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon V;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2026 memberi kuasa
kepada Susanti Diniati Umar, S.H., Eddy Lukmansyah, S.H., Husnu Marjana Adam,
S.H., S.S., dan Herdiawan Yuda Praja, S.T., S.H., L.LM., kesemuanya para Advokat
dan Konsultan Hukum dari HYP LAW FIRM, berdomisili di Jalan Setra Indah Utara
Nomor 3, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 14 Oktober 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 14 Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 387/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 387/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 14 Oktober 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 28 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal
29 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang
menyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."Sebagai negara hukum
3
(rechtstaat), seluruh tindakan penyelenggara negara, pembentukan peraturan
perundang-undangan, maupun pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus
dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan prinsip supremasi hukum. Oleh karena
itu, setiap norma undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945
dapat diuji konstitusionalitasnya melalui Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan Lembaga Negara yang berada
di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945;
3. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi
untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut
“MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2),
serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya
disebut “UU MK”
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan
untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,
berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…”;
5. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6554) (“UU MK”) menyatakan;
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
4
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,”
7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan”), MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD
1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan
dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, kedudukan Peraturan Perundang Undangan telah diatur secara
hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari
Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-
Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan
dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan
tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui acara
yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan juga diatur di
dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi itu sendiri;
9. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”. Berdasarkan norma a quo, MK memiliki kewajiban untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ,
menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
11. Bahwa MK mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi, agar
dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun
5
warga negara. MK juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Di beberapa negara
bahkan dikatakan bahwa MK juga menjadi pelindung Konstitusi. (Maruarar
Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm
7);
12. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menguraikan sebagai berikut:
“Dalam konteks ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan
sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan
konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi
bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan
dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan
bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada,
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu
hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.
(Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sinar
Grafika, 2012, hlm 8);
13. Para Pemohon dalam permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi
untuk melakukan pengujian materiil atas Penjelasan Pasal 49a Angka 20
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611);
14. Adapun bunyi Pasal 49a berikut penjelasannya tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Pasal 49a UU Peradilan Agama; (P-1)
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:
1) Perkawinan..................”
Penjelasan Pasal 49a angka 20 UU Peradilan Agama:
Huruf a angka 20
Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau
berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang
dilakukan menurut syari’ah, antara lain:
“20. penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam.”;
15. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah Pengujian Materiil
undang-undang in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, selanjutnya disebut sebagai UU Peradilan Agama terhadap UUD 1945
maka menurut Para Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus permohonan ini.
6
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang
harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
1. perorangan WNI;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik dan privat, atau;
4. lembaga negara;
Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang atas Pasal 51 ayat (1) UU MK,
dinyatakan bahwa:
“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
No.07/PMK/2025, ditentukan bahwa:
“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor
006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007
tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi
berpendirian
bahwa
kerugian
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi
5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
7
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.07/PMK/2025 sebagaimana bukti
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I dalam pengujian Undang-Undang ini bernama Hj. ROHATI
HAYAT,BA., merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia, lahir di
Bandung, 11 Juni 1951, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan,
pekerjaan mengurus rumah tangga, dan beralamat Jl. Otto Iskandardinata
No. 393, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung,
yang
dibuktikan
dengan
Kartu
Tanda
Penduduk
dengan
NIK:
3273115106510005 (Bukti P - 3);
2. Bahwa Pemohon II dalam pengujian Undang-Undang ini bernama RUDI
HAYAT, merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia, lahir di bandung,
18 November 1955, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat Jl. Otto Iskandardinata No. 393, Kelurahan
Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3273111811550001 (Bukti P -
3);
3. Bahwa Pemohon III dalam pengujian Undang-Undang ini bernama
JUDIAWATI HAYAT, merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia, lahir
di Bandung, 19 Februari 1958, beragama Islam, berjenis kelamin
Perempuan,
pekerjaan
Pegawai
Negeri
Sipil,
beralamat
Jl.
Otto
Iskandardinata No. 393, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar,
Kota Bandung, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:
3273115902580001 (Bukti P - 3);
8
4. Bahwa Pemohon IV dalam pengujian Undang-Undang ini bernama DADANG
KURNIA HAYAT, merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia, lahir di
Bandung, 01 September 1960, beragama Islam, berjenis kelamin
Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Guntur Sari III No. 36,
Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3273130109600003 (Bukti P-3);
5. Bahwa Pemohon V dalam pengujian Undang-Undang ini bernama YADI
MULYA ADIWIRIA, merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia, lahir
di Bandung, 01 Desember 1962, beragama Islam, berjenis kelamin Laki-laki,
pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Komp. Keuangan Jl. Keuangan I/10,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174060112620005
(Bukti P-3);
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin oleh
UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai
dasar (batu uji) pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
Batu Uji
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;
Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945:
“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun”;
Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945:
“(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;(P-2)
6. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari seorang ayah yang
bernama HAYAT ADIWIRIA bin Prawiraatmaja (Almarhum) dan seorang Ibu yang
bernama JAJA MALIA binti Samsudin (Almarhumah), yang dapat dibuktikan
dengan:
1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1156/2001, atas nama ROHATI HAYAT, yang
diterbitkan pada tanggal 18-04-2001 oleh Kantor Dinas Pendaftaran
9
Penduduk Kota Bandung (P-4);
2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor:9310/1988, atas nama RUDY HAYAT, yang
diterbitkan pada tanggal 12-10-1988 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung
(P-5);
3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9311/1988, atas nama JUDIAWATI HAYAT,
yang diterbitkan pada tanggal 12-10-1988 oleh Kantor Catatan Sipil Kota
Bandung (P-6);
4) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-19072022-0296, atas nama
DADANG KURNIA, yang diterbitkan pada tanggal 20-07-2022 oleh Kantor
Catatan Sipil Kota Bandung (P-7);
5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1157/2001, atas nama YADI MULYA
ADIWIRIA, yang diterbitkan pada tanggal 18-04-2001 oleh diterbitkan oleh
Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung (P-8);
7. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon lahir di Desa Pasar, Kota Bandung pada
tanggal 28 Mei 1928, yang merupakan anak dari pasangan H.Sjamsudin dan Nyi
Odah, yang keduanya telah meninggal dunia;
8. Bahwa kemudian Ibu Kandung Para Pemohon diangkat anak, dipelihara oleh
Haji KOSASIH (Almarhum) dan Nyi H. HALIMAH (Almarhumah) sejak usia 2
(dua) bulan yaitu sejak bulan Agustus 1928 dikarenakan setelah 13 tahun
menikah pasangan tersebut tidak mempunyai anak;
9. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon masih merupakan anggota keluarga dari
trah Adipura, jadi masih memiliki hubungan darah dengan Haji KOSASIH
(Almarhum) dan Nyi H. HALIMAH (Almarhumah) dimana Ibu Kandung Para
Pemohon merupakan anak dari ODAH yang merupakan Keponakan dari Haji
KOSASIH dan ayah kandung Para Pemohon (HAYAT) merupakan keponakan
dari Haji KOSASIH sebagaimana bukti P-39 mengenai bagan silsilah ahli waris
dari keluarga Adipura. Disisi lain Ibu kandung Para Pemohon memilki hubungan
darah dengan Halimah dikarenakan Bapak kandung dari Ibu kandung Para
Pemohon (H.Samsudin) merupakan keponakan kandung dari Halimah (Istri Haji
KOSASIH) sebagaimana bagan silsilah buku merak (P-33);
10. Bahwa Permohonan penggangkatan anak atas nama Nama Ibu Kandung Para
Pemohon Nyi.R.Jaja (Nyi Malia) dimohonkan di Pengadilan Negara Bandung
pada tanggal 12 Maret 1950 sehingga diputuskan pada tanggal 25 Maret 1950
oleh Mr.H.C.C.Staring, selaku ketua Pengadilan Negara Bandung, dengan
10
dibantu oleh R. Oekoen, Panitera Pengadilan Bandung. Dengan Salinan
Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224 /1950, yang diterbitkan oleh
Panitera Pengadilan Negara Bandung pada tanggal 20 April 1950 (P-9);
11. Bahwa Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224/1950, yang diputuskan
tanggal 25 Maret 1950 telah berkekuatan hukum (inkracht) dan produk hukum
pengangkatan anak tersebut berbentuk Putusan bukan Penetapan sepihak
sehingga pengangkatan Ibu kandung Para Pemohon sebagai anak angkat
mempunyai dasar dan akibat hukum yang sah;
12. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224/1950, tanggal
25 Maret 1950 tersebut, diputuskan sebagai berikut:
Memutuskan:
Mengabulkan permohonan Pemohon-pemohon, menyatakan syah, bahwa
seorang anak bernama Nyi Jaja (Nyi Malia) adalah anak kukut dari Pemohon-
pemohon Haji Kosasih dan Nyi H. Halimah dengan hak dan kewajiban
sebagai anak H. Kosasih dan Nyi.H.Halimah sendiri;
Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Hakim Pengadilan Negara Bandung
mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran hal hal yang dikemukakan
Pemohon Pemohon itu dikuatkan oleh saksi saksi tersebut diatas, yaitu
H.Marwati dan R.Saleh dan permohonan itu berdasar atas Hukum Adat
Bangsa Sunda yang berlaku di daerah priangan, maka permohonan
Pemohon itu dapat dikabulkan;
13. Bahwa oleh karena status Ibu kandung Para Pemohon sebagai anak angkat
telah diputuskan berdasarkan putusan Pengadilan Negara Bandung tersebut,
maka kedudukan hukum Ibu kandung Para Pemohon harus dihormati dan diakui
dalam setiap hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kepentingannya;
14. Bahwa Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224/1950, tanggal 25 Maret
1950 tersebut, merupakan dasar hukum yang melekat pada kedudukan Ibu
kandung Para Pemohon sebagai anak angkat, sehingga pihak-pihak yang
berkepentingan tidak dapat mengabaikan atau meniadakan kedudukan hukum
tersebut tanpa adanya dasar hukum yang sah;
15. Bahwa pada periode 1950, dikarenakan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan
unifikasi peradilan agama modern belum ada maka penggunaan hukum adat
Sunda Priangan melalui Peradilan Negara pada saat itu adalah lazim dan sah
secara hukum transisional. Putusan tersebut memberikan hak penuh kepada
anak angkat layaknya anak kandung, dan hak kebendaan serta kepemilikan atas
harta tersebut dilindungi oleh asas kepastian hukum dan larangan hukum berlaku
11
surut, sehingga tidak bisa begitu saja dianulir oleh aturan hukum Islam modern
yang lahir bertahun-tahun kemudian, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah
Agung No. 2/K/Sip/1973 dan MA No. 26K/Sip/1956, dimana dalam putusan
tersebut dinyatakan “Orang Islam boleh mengangkat anak menurut hukum adat,
asalkan sesuai adat setempat”
16. Bahwa
sepeninggalnya
Haji
KOSASIH
dan
Nyi
H.HALIMAH
dalam
pengangkatan anak angkat ke Ibu kandung Para Pemohon yang berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 224/1950, tanggal 25 Maret 1950
tersebut, berakibat Ibu Kandung Para Pemohon pada tahun 1972 digugat oleh
pihak yang mengaku ahli waris Haji Kosasih sebagaimana Putusan (verstek)
Pengadilan Negeri Bandung No. 70/72/c/Bdg tanggal 20 April 1972 (P-10);
17. Bahwa atas putusan verstek tersebut kemudian Ibu Kandung Para Pemohon
mengajukan gugatan verzet atas Putusan (verstek) Pengadilan Negeri Bandung
No. 70/72/c/Bdg tanggal 20 April 1972 yang kemudian atas gugatan verzet
tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Januari
1975 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet
tanggal 30 Januari 1975 (P-11);
18. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet,
kedudukan Ibu kandung Para Pemohon telah dikuatkan sebagai ahli waris dari
Haji KOSASIH dan Nyi H.HALIMAH, dimana pada halaman 8 poin 2 Putusan
tersebut dinyatakan:
“bahwa berdasarkan pengakuan/pernyataan dari R.Ade Ruhjat tertanggal 28-
9-1961 ia tidak akan menuntut waris dan menyatakan diri/menarik diri dari
keahliwarisan R.H.Kosasih Adipura dimana satu2nya pewaris yang sah
adalah Nyi R.Malia”, dan juga dalam permintaan (permohonan) putusan dari
Intervensi I pada halaman 8 poin 3 yang meminta diputuskan, sebagai
berikut:
PRIMAIR:
“3. Menyatakan bahwa ahli waris satu2nya yang sah dari R.H.Kosasih
Adipura adalah Nyi R.Malia”;
19. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet tanggal
30 Januari 1975 sangatlah jelas Ibu Kandung Para Pemohon telah membagi
sebagian hartanya kepada Pihak Ahli Waris yaitu diantaranya R.H.Uho Adipura,
R.Odas Samsi Adipura dan ahli waris lainnya sehingga sangatlah jelas
kedudukan Ibu kandung Para Pemohon beserta harta yang dimilikinya yang
tertuang dalam poin 5 Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet
12
tersebut terkhusus mengenai objek harta benda diputuskan sebagai berikut:
MENGADILI
Dalam Pokok Perkara
“5. Menetapkan, bahwa harta benda sebagaimana tersebut dalam Sub I a
sampai Sub I i, Sub II, Sub III, Sub IV, Sub V dan Sub VI seluruhnya adalah
milik pihak Pembantah NYI R.MALIA dikurangi harta benda yang telah
diberikan kepada fihak intervenient;
20. Bahwa kemudian pada tahun 1995 telah terjadi lagi gugatan dari yang mengaku
Ahli waris H.KOSASIH sehingga gugatan tersebut menghasilkan Putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor: 618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tanggal 9 Januari
1995 (P-12), dimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 putusan
a quo yang mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa sekalipun
tuntutan Pembantah berdasarkan akta otentik, dan sebaliknya betapapun
lemahnya bukti sanggahan yang diajukan Para Pembantah, namun tuntutan
Pembantah agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari objek yang menjadi
sengketa (tuntutan IV) tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut sudah
menyangkut sengketa kepemilikan yang bukan wewenang Pengadilan Agama”;
21. Bahwa seharusnya setelah terdapatnya kedua putusan tersebut di atas
kedudukan hukum dari Ibu Kandung Para Pemohon sebagai Anak Angkat yang
sah dari Haji KOSASIH dan Nyi H.HALIMAH sudah benar-benar terlindungi dan
tidak akan diganggu lagi oleh pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris
dari Haji Kosasih Adipura padahal Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.
5/1972 Verzet tanggal 30 Januri 1975 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung
Nomor: 618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tanggal 9 Januari 1995 telah berkekuatan
hukum tetap (Inkracht);
22. Bahwa akan tetapi ternyata setelah 14 (empat) tahun kemudian terjadi gugatan
kembali oleh orang-orang yang mengaku ahli waris Haji KOSASIH dari generasi
ketiga yaitu pada tahun 2009, yang telah mengganggu hak konstitusional dari
Para Pemohon disebabkan oleh pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum
kepada Para Pemohon, hal mana gugatan tersebut diajukan oleh :
1. Ahli waris Alm. QRIS ADIPURA.
2. Ahli Waris Alm. R. RUMYATI ADIPURA.
3. Ahli waris Alm R.KOMSARI ADIPURA.
4. Ahli Waris Alm. R. MANSYUR ADIPURA
5. Ahli Waris Alm. R. II SUKARSIH ADIPURA
13
6. Ahli Waris Alm. R. ADE RUHIYAT ADIPURA.
7. Ahli Waris Alm. R. KARMAN ADIPURA.
8. Ahli Waris Alm. R. HASYIM ADIPURA.
9. Ahli Waris Alm. R. ANASIH ADIPURA
Dimana semuanya mengaku sebagai ahli waris dari Haji Kosasih bin Mas
Adipura (Almarhum) dari generasi ketiga;
23. Bahwa pada gugatannya mendalilkan sebagaimana dikutip dari Putusan
Pengadilan Negeri Bandung No: 274/PDT/G/2009/PN.BDG, tanggal 21 Oktober
2010 Halaman 14 angka 4, sebagai berikut :
“……….sedangkan Ny.Yaya Malia Adalah hanya sebagai anak angkat yang
tidak resmi dari : H. Kosasih bin Mas Adipura (Almarhum)………………”, hal ini
menunjukkan ahli waris H. Kosasih tersebut telah mengabaikan Putusan
Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224 /1950, tanggal 25 Maret 1950,
Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet tanggal 30 Januari
1975, Putusan Pengadilan Agama Bandung No : 618/Pdt.G/1994/PA.Bdg,
tanggal 9 Januari 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
24. Bahwa sekalipun gugatan para ahli waris dengan putusan Putusan Pengadilan
Negara Bandung Nomor 224 /1950, tanggal 25 Maret 1950, Putusan Pengadilan
Negeri Bandung Nomor: 5/1972 Verzet tanggal 30 Januari 1975, Putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor: 618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tanggal 9 Januari
1995 menguatkan kedudukan Ibu Kandung Para Pemohon tetapi kemudian
para ahli waris tersebut mengajuan upaya banding pada tanggal 29 Desember
2011 yang teregister dengan nomor perkara 394/Pdt./2011/PT.Bdg dan Para
Pemohon diperintahkan untuk membagikan harta warisan sebesar ¼ (satu
perempat) bagian dari harta warisan almarhum H.Kosasih Bin Mas Adipura
kepada para yang mengaku ahli waris;
25. Bahwa setelah upaya banding dilakukan kemudian para pihak yang mengaku
ahli waris H. Kosasih Bin Mas Adipura mengajukan permohonan kasasi atas
putusan banding tersebut pada tanggal 19 Agustus 2013 yang teregister dengan
perkara nomor 2386K/Pdt/2012 dengan amar putusan: Menolak Permohonan
Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Para Pihak yang mengaku Ahli waris dari
Haji Kosasih Bin Mas Adipura);
26. Bahwa setelah 13 tahun kemudian para pihak yang mengaku ahli waris Haji
Kosasih bin Mas Adipura mengajukan Peninjauan Kembali yang teregister
14
dengan perkara nomor 4 PK/Pdt/2025 dengan menggunakan novum
sebagaimana surat berita acara sumpah penemuan novum (P-40) yang telah
menjadi bukti di Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor: 274/PDT/G/2009/PN.BDG, tertanggal 21 Oktober 2010 yang
mana penemuan novum ini diduga merupakan rekayasa;
27. Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut diputuskan sebagai
berikut:
Mengadili Kembali:
1) Menerima eksepsi Tergugat XVII;
2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
Yang berarti Putusan ini menunjukkan pengadilan Umum tidak memiliki
kewenangan dan mengembalikan kepada Pengadilan Agama, padahal
sebelumnya Pengadilan Agama sudah memberikan Putusan Nomor:
618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tertanggal 9 Januari 1995, yang amar putusannya
berbunyi Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus
perkara tersebut;
28. Bahwa berdasarkan Putusan PK tersebut Para Pihak yang mengaku ahli waris
Haji KOSASIH mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon di Pengadilan
Agama Bandung dengan nomor 4509/Pdt.G/2025/PA.Badg, yang kemudian
diketahui Putusan tersebut terjadi perbuatan melawan hukum yang telah
dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Komisi Yudisial dengan bukti (P-41),
dengan Petikan Putusan Nomor 0031/L/KY/II/2026, yang amar putusannya,
memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor 1 Sdr.Drs.H.Syarip Hidayat,M.H., Terlapor 2 Sdr. Dra.
Tuti Gantini, dan Terlapor 3 Sdr.Hj.Atin Dariah,S.Ag.,M.H., terbukti
melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan angka 1.1
butir (7), angka 2 butir (2), Angka 10 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim jo Pasal 5 ayat (3) huruf c, Pasal 6 ayat (2) huruf c, dan
Pasa;l 14 ayat (1) dan (2) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim;
2. Menjatuhkan sanksi berat kepada Terlapor 1 Sdr.Drs.H.Syarip Hidayat,M.H.,
Terlapor 2 Sdr. Dra. Tuti Gantini, dan Terlapor 3 Sdr. Hj. Atin
Dariah,S.Ag.,M.H., berupa penurunan pangkat tingkat yang setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun;
15
3. Menyatakan alat bukti beserta dengan berkas terkait laporan masayarakat
Register Nomor 0031/L/KY/II/2026 disimpan sebagai arsip Komisi Yudisial;
Dan Bukti Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (P-41);
29. Bahwa gugatan-gugatan dari para pihak yang mengaku ahli waris Haji
KOSASIH kepada Para Pemohon yang selalu mengabaikan Putusan
Pengadilan Negara Bandung Nomor 224/1950, tanggal 25 Maret 1950, tentang
pengangkatan anak Ibu Kandung Para Pemohon sangatlah merugikan hak
konstitusional Para Pemohon yang nyata-nyata dilindungi oleh UUD 1945
dengan mengabaikan, menyangkal, atau tidak mengakui kedudukan Ibu
Kandung Para Pemohon sebagai anak angkat yang sah dari Haji KOSASIH
(Almarhum) dan Nyi H. HALIMAH (Almarhumah) yang telah berkekuatan hukum
(Inkracht);
30. Bahwa berlakunya Pasal 49 huruf (a) UU Peradilan Agama, menyatakan:
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:
a.
Perkawinan..................”
Penjelasan Pasal 49a Angka (20) menyatakan:
“(20) penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam”;
Yang mewajibkan orang-orang yang beragama Islam termasuk orang atau
badan hukum untuk menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai
dengan ketentuan Pasal ini, secara nyata menempatkan Para Pemohon
sebagai anak kandung dari Yaya Malia (Almarhumah) dimana Ibu Kandung
Para Pemohon diangkat anak oleh Haji KOSASIH (Almarhum) dan Nyi H.
HALIMAH (Almarhumah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negara Bandung
yang pada saat itu merupakan satu-satunya forum peradilan dalam
pengangkatan anak dengan hukum adat sebagai dasarnya merupakan yang
lazim digunakan;
Kepastian hukum pengangkatan anak dengan dasar hukum adat di
Pengadilan Negara saat ini posisinya menjadi rentan, terbukti dengan
uraian-uraian di atas, yang mana telah terjadi saling melempar kewenangan
antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama sehingga menimbulkan
kerugian konstitusional Para Pemohon;
Dan hal ini menunjukkan pula asas non retroaktif yang melekat dalam
16
putusan 224 /1950, tanggal 25 Maret 1950 telah dilanggar oleh Para Pihak
yang mengaku ahli waris Haji KOSASIH dan Lembaga peradilan yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo;
31. Bahwa yang menjadi pertanyaan Para Pemohon kepada Yang Mulia Mahkamah
Konstitusi adalah: “apakah Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224
/1950, tanggal 25 Maret 1950 tentang pengangkatan anak angkat (kukut) yang
terjadi pada Ibu Kandung Para Pemohon pada tahun 1950 dapat dibatalkan
(digugurkan) dengan berlakunya Pasal 49 huruf a angka (20) UU Peradilan
Agama?”, karena jika hal ini dikabulkan maka asas non retroaktif menjadi tidak
berlaku terhadap putusan tersebut;
32. Bahwa Para Pemohon sebagai Perorangan warga negara Indonesia dan
beragama Islam serta sebagai anak kandung dari HAYAT ADIWIRIA bin
Prawiraatmaja (Almarhum) dan seorang Ibu yang bernama JAJA MALIA binti
Samsudin (Almarhumah) sebagaimana Bukti P-4 s/d P-8 berhak secara
konstitusional atas harta pemberian dan atau harta peninggalan dari kedua
orang orangtua Para Pemohon sebagaimana Pasal 49b UU Peradilan Agama;
33. Bahwa Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dengan bukti
faktual harta peninggalan Haji KOSASIH dan Nyi H.HALIMAH telah dijual
kepada pihak lain secara sepihak oleh orang-orang yang mengaku ahli waris
Haji KOSASIH yaitu oleh Arifin Ahmad dan Adi Prameswari anak-anak dari Odas
Samsi bin Adipura, dibuktikan antara lain:
1) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 848/Kel Kebonlega, dengan luas
tanah 3013 M2 (Bukti P-19);
2) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 849/Kel Kebonlega, dengan luas
tanah 1576 M2 (Bukti P-20);
3) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Kel Kebonlega, dengan luas
tanah 1678 M2 (Bukti P-21);
4) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 851/Kel Kebonlega, dengan luas
tanah 2738 M2 (Bukti P-22);
Serta penjualan harta peninggalan Haji KOSASIH dan Nyi H. HALIMAH yang
dijual oleh KOMSARI yang merupakan saudara tiri dari Haji KOSASIH yaitu
sebagaimana bukti atara lain:
1) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 825/Kel Citeureup, dengan luas
tanah 1760 M2 (Bukti P-23);
17
2) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 826/ Kel Citeureup, dengan luas
tanah 19250 M2 (Bukti P-24);
3) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1034/ Kel Citeureup, dengan luas
tanah 6676 M2 (Bukti P-25);
4) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/ Kel Citeureup, dengan luas
tanah 7246 M2 (Bukti P-26);
5) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/ Kel Citeureup, dengan luas
tanah 6650 M2 (Bukti P-27);
34. Sementara Para Pemohon yang telah menjual harta peninggalan Haji KOSASIH
dan Nyi. H.HALIMAH dan telah bersertifikat berdasarkan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 65/Desa Cibaduyut, seluas 13420 m2 kepada pihak lain berdasarkan
Surat Kuasa Nomor: 35 tanggal 18 Februari 2004 (Bukti P-13) telah digugat
oleh pihak yang mengaku ahli waris Haji KOSASIH Bin Mas Adipura (alm) dari
generasi ketiga, melalui Peradilan sebagaimana ditunjukkan pada Bukti P-14
s/d P-18;
35. Bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh pihak yang mengaku ahli waris Haji
KOSASIH Bin Mas Adipura (alm) dari generasi pertama sampai dengan
generasi ketiga dalam gugatannya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
selalu merujuk pada tidak sahnya pengangkatan anak Ibu Kandung Para
Pemohon oleh Haji KOSASIH dan NYI.H.HALIMAH sebagaimana Putusan
Pengadilan Negara Bandung Nomor 224 /1950, tanggal 25 Maret 1950
sehingga
hal
tersebut
sangatlah
merugikan
Para
Pemohon
secara
konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal
18B ayat (2) UUD 1945;
36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon sebagai warga
negara Indonesia yang beragama Islam secara konstitusional telah dirugikan
pemenuhan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Penjelasan Pasal 49a
angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
37. Bahwa gugatan-gugatan dari pihak yang mengaku ahli waris H.KOSASIH
tersebut bukan hanya merugikan hak konstitusional Para Pemohon tetapi juga
pihak lain dalam hal ini para pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah
harta peninggalan Haji KOSASIH;
18
38. Bahwa Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan di
atas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi
dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal
49a Angka (20) UU Peradilan Agama;
39. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata
dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo
dan telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;
40. Bahwa berdasarkan uraian a quo, jika Penjelasan Pasal 49a Angka (20) UU
Peradilan Agama yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi
khususnya tentang kedudukan hukum dari Ibu Kandung Para Pemohon sebagai
anak angkat yang sah dari Haji KOSASIH dan Nyi.H. HALIMAH beserta hak-
hak kebendaan yang dimilikinya berdasarkan Putusan-putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak konstitusional Para
Pemohon akan pulih dan Para Pemohon akan mendapatkan kembali hak
konstitusional a quo sebagaimana yang terdapat di dalam, Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28I ayat (1), Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;
41. Bahwa berdasarkan uraian a quo, jika Penjelasan Pasal 49a Angka (20) UU
Peradilan Agama yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi
dikarenakan saling lempar kewenangan antara Pengadilan Umum dan
Pengadilan Agama terkhusus atas kerugian konstitusional yang dialami oleh
Para Pemohon maka hak konstitusional Para Pemohon akan pulih dan Para
Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional a quo sebagaimana
yang terdapat di dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 18B ayat
(2) UUD 1945;
42. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Para
Pemohon (causal verband) dengan ketentuan pada Penjelasan Pasal 49a
Angka (20) UU Peradilan Agama tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diujikan dan dengan
dikabulkannya permohonan, maka Para Pemohon akan mendapat legal
remedy;
19
43. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik,
aktual atau setidak-tidaknya berpotensi terjadi dialami Para Pemohon, maka
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian
Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal
51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak
konstitusional sebagaimana tertuang Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi No.07/PMK/2025 dan juga di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007;
44. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo
karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta
Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.07/PMK/2025 dan Putusan
MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007;
C. POKOK-POKOK PERMOHONAN (POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI)
Bahwa
Para
Pemohon
akan
menguraikan
pokok-pokok
permohonan
(posita/fundamentum petendi) permohonan Uji Materiil (Judial Review) Penjelasan
Pasal 49a Angka (20) UU Peradilan Agama, sebagai berikut:
1. Bahwa seluruh uraian mengenai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional
Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara nyata
menunjukkan bahwa perkara a quo mengandung persoalan konstitusional yang
bersifat serius dan fundamental. Persoalan konstitusional tersebut terletak pada
saat sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, terjadi suatu kekosongan hukum (Rechtsvacuum) tentang
belum adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan orang-orang
yang beragama Islam termasuk orang atau badan hukum untuk menundukkan
diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi
kewenangan Peradilan dalam Pasal 49 huruf a yakni perkawinan, terkhusus
angka (20) mengenai penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
2. Bahwa secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai sebuah badan
peradilan yang integral dalam sistem ketatanegaraan untuk pertama kali lahir di
Indonesia (Jawa dan Madura) pada tahun 1882. Preseden tersebut didasarkan
pada keputusan Raja Belanda, Willem III, pada tanggal 13 Januari 1882 No.24
20
yang dimuat dalam Staatblad 1882 No.152. badan peradilan ini bernama
Priesterraden yang kemudian lazim dikenal dengan “Rapat Agama” atau “Raad
Agama” dan terakhir “Peradilan Agama”. Keputusan Raja Belanda ini
dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam
Staatsblad No.153. berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa
kelahiran badan Peradilan Agama di Indonesia adalah pada tanggal 1 Agustus
1882;
3. Karena dalam Staatsblad 1882:152 itu tidak disebutkan dengan jelas
kompetensi Pengadilan Agama, maka pengadilan itu sendiri yang menetapkan
perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kompetensinya.
Perkara-Perkara
tersebut
berhubungan
dengan
masalah
pernikahan,
perceraian, mahar, nafkah, perwalian, kewarisan, hibah, shadaqah, Baitul mal
dan wakaf. Dengan kata lain, yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama
pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum
perkawinan, kewarisan, dan wakaf. (Dr.Hasbi Hasan,S.H.M.H., Kompetensi
Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah), Penerbit
Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm 35-36);
4. Bahwa pada tahun 1919 Snouck Hungronje mengeluarkan teori baru yang
dikenal dengan istilah Receptie. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang
berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing.
Hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Jadi, hukum
adatlah
yang
menentukan
ada
tidaknya
hukum
Islam;
(Dr.Hasbi
Hasan,S.H.M.H., Kompetensi Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah), Penerbit Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm 37);
5. Bahwa kemudian sehubungan dengan munculnya teori receptie ini, kompetensi
Peradilan Agama di Jawa dan Madura, sebagaimana telah diatur oleh Staatblad
1882 No.152, mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Staatblad 1937
No.116 dan No.610. Masalah kewarisan yang sebelumnya menjadi kompetensi
Peradilan Agama dicabut dan diserahkan menjadi kompetensi Peradilan Umum
dengan pertimbangan bahwa hukum waris belum menjadi hukum adat;
6. Eksistensi teori receptie ini mulai diterapkan melalui Pasal 134 I.S. (Indische
Statsregeling) Stbl.1929:221 yang menyatakan bahwa orang pribumi
diperkenankan memberlakukan hukum Islam sepanjang hukum itu telah
diterima oleh masyarakat hukum adat. Akibatnya, beberapa kompetensi
21
Peradilan Agama tereliminasi, misalnya penyelesaian perkara waris yang
tadinya adalah kompetensi Peradilan Agama (Priesterraad) menjadi kompetensi
Peradilan Umum (Landraad);
7. Kekuatan ordonantie tahun 1931 tanggal 31 Januari 1931, stb.1931:153 yang
baru berlaku tahun 1937, dan kemudian mengalami perubahan dengan stb.
193:116, telah mencabut kompetensi Peradilan Agama dalam meyelesaikan
perkara harta benda (waris) dan menyerahkannnya ke Pengadilan Negeri;
(Dr.Hasbi Hasan,S.H.M.H., Kompetensi Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian
Perkara Ekonomi Syariah), Penerbit Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm 38-
39);
8. Pada periode kemerdekaan, perkembangan hukum Islam mulai menapaki jalan
baru. Peluang untuk mengembangkan hukum Islam di Indonesia semakin besar
karena memperoleh dukungan dari struktur pemerintahan, yaitu dengan
lahirnya Departemen Agama pada tahun 1946;
9. Kemudian atas usul Deparment Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman,
pemerintah menetapkan bahwa Peradilan Agama yang selama ini bernaung di
bawah kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Kementerian Agama
berdasarkan Ketetapan Pemerintah No.5/SD tanggal 25 Maret 1946. Maka
sejak itu, Peradilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama;
(Dr.Hasbi Hasan,S.H.M.H., Kompetensi Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian
Perkara Ekonomi Syariah), Penerbit Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm 42-
43);
10. Pada tahun 1948, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat menyetujui
untuk disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan
dan Badan-Badan Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang a quo,
hanya ditentukan bahwa dalam Negara Republik Indonesia terdapat tiga
lingkungan peradilan:
1) Peradilan Umum;
2) Peradilan Tata Usaha Pemerintahan;
3) Peradilan Ketentaraan.
Kekuasan Kehakiman dalam Peradilan Umum dilakukan oleh:
1) Pengadilan Negeri;
2) Pengadilan Tinggi; dan
3) Mahkamah Agung.
22
Sederhananya, status dan kedudukan Peradilan Agama yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tidak diakui sebagai peradilan yang sah
di Indonesia. Tidak diakuinya status dan kedudukan Peradilan Agama sebagai
peradilan yang sah dan mandiri dalam sistem peradilan di Indonesia secara
implisit dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1948 itu sendiri, sebagaimana selengkapnya berbunyi:
Dalam Pengadilan Negeri segala putusan ditetapkan oleh seorang hakim,
kecuali hal-hal yang tersebut dalam ayat (2);
(2) Perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus
diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim ahli agama Islam
sebagai anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan
persetujuan Menteri Kehakiman.(Dr.Hasbi Hasan,S.H.,M.H., Kompetensi
Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah), Penerbit
Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm 44-45);
11. Bahwa selanjutnya Peradilan Agama baru terbentuk pada Tahun 1957 di
beberapa daerah seperti Aceh, Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan
Timur. Kewenangannnya selain menangani masalah perkawinan juga masalah
waris, wakaf, hibah, shadaqah, dan bahkan Baitul Mal;
12. Bahwa eksistensi Peradilan Agama baru ada pada tahun 1970 setelah
diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks ini, dapat dikatakan
bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi titik
awal visi pembaruan Peradilan Agama. Betapa tidak, ketentuan undang-undang
ini secara eksplisit menegaskan bahwa Peradilan Agama menjadi lingkungan
tersendiri sebagai bagian yang utuh sistem peradilan nasional yang
melaksanakan Sebagian kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 10 UU No.
14 Tahun 1970 ini menyebutkan bahwa badan peradilan dibedakan ke dalam 4
(empat) lingkungan kompetensi mengadili perkara tertentu, yakni Peradilan
Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.
Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara disebut
sebagai Pengadilan Khusus, karena merupakan pengadilan untuk perkara-
perkara tertentu, sedangkan peradilan rakyat pada umumnya, baik mengenai
perkara perdata maupun pidana. (Dr.Hasbi Hasan,S.H.M.H., Kompetensi
23
Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah), Penerbit
Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm 48-51);
13. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 1989 Rancangan Undang-
Undang Peradilan Agama disahkan. Dalam lingkup kompetensinya, Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ini telah menambahkan
kompetensi bagi Peradilan Agama. Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989
menyebutkan enam kompetensi Peradilan Agama, yaitu: Perkawinan,
Kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan zakat, infaq, shadaqah.(Dr.Hasbi
Hasan,S.H.M.H., Kompetensi Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah), Penerbit Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm 56);
14. Akhirnya, setelah berjalan selama 15 tahun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang mengatur kompetensi Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. dan kompetensi Peradilan Agama menjadi Perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf dan zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. (Dr.Hasbi
Hasan,S.H.M.H., Kompetensi Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah), Penerbit Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm 66); (P-42)
15. Bahwa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tersebut, orang-orang Islam masih dapat memilih forum dalam penyelesaian
perkara yang dihadapinya apakah mengajukan perkaranya di Pengadilan
Negeri ataupun di Pengadilan Agama, terkhusus mengenai penetapan
pengangkatan anak, akan tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tersebut orang-orang Islam yang hendak mengajukan
permohonan pengangkatan anak wajib untuk mengajukan Permohonannya di
Pengadilan Agama sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (20) UU
Peradilan Agama, dimana dinyatakan dalam penjelasan pasal A Quo, sebagai
berikut:
Pasal 49
Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah,
melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya.
Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah
termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri
dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi
kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
24
Huruf (a)
(a) Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau
berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang
dilakukan menurut syari’ah, antara lain: ...
Angka (20):
“(20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam”;
16. Bahwa yang menjadi pertanyaan Para Pemohon adalah sejauh mana kekuatan
hukum Putusan Pengadilan Negara yang telah menetapkan pengangkatan
anak berdasarkan atas Hukum Adat Bangsa Sunda yang berlaku di daerah
priangan, sebagaimana Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor
224/1950, tertanggal 25 Maret 1950 tersebut telah ada secara faktual dan
historis lebih dahulu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama;
17. Bahwa bagaimana jika setelah diundangkan pasal 49 huruf a Undang-Undang
Peradilan Agama terkhusus mengenai Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (20)
UU Peradilan Agama, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Para
Pemohon yang menyebabkan kerugian konstitusional secara aktual, yakni Para
Pemohon
tidak
memperoleh
kepastian
mengenai
keberlakuan
dan
perlindungan hukum atas kedudukan yang telah dimilikinya;
AD. 1. PERTENTANGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (20) UU
PERADILAN AGAMA DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.
1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Bahwa ketentuan konstitusional tersebut mengandung prinsip bahwa setiap
orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang setara, perlindungan yang
adil, serta kepastian mengenai akibat hukum dari proses peradilan yang telah
ditempuhnya. Kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan mengenai
pengadilan yang berwenang, tetapi juga menuntut kejelasan mengenai akibat
hukum suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ruang
lingkup putusan tersebut;
3. Bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) UU Peradilan Agama mengatur
kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara yang termasuk bidang
25
kompetensinya terkhusus mengenai penetapan asal-usul seorang anak dan
penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa meskipun pengaturan mengenai kompetensi absolut diperlukan untuk
menjamin tertibnya penyelenggaraan peradilan, penerapannya tetap harus
memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan, khususnya apabila
perkara yang diperiksa mempunyai hubungan dengan kedudukan hukum yang
sebelumnya telah diperiksa dan diputus secara final oleh Pengadilan Negeri
atau Pengadilan Negara sebelumnya;
5. Bahwa dalam perkara konkret Para Pemohon, terdapat riwayat putusan
Pengadilan Negara mengenai penetapan anak angkat berdasarkan atas Hukum
Adat Bangsa Sunda yang berlaku di daerah priangan, sebagaimana Putusan
Pengadilan Negara Bandung Nomor 224 /1950, tertanggal 20 April 1950
tersebut yang secara faktual dan historis telah ada sebelum diundangkannya
UU Peradilan Agama;
6. Bahwa permohonan a quo tidak bertujuan meniadakan kewenangan
Pengadilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan, termasuk ketentuan mengenai penetapan asal-usul
seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,
melainkan menegaskan kewajiban konstitusional negara agar kewenangan
tersebut dipergunakan dengan tidak melanggar prinsip Non-Retroaktif;
7. Bahwa menurut Para Pemohon, sebelum diundangkannya UU Peradilan
Agama, terjadi suatu kekosongan hukum (Rechtsvacuum) tentang belum
adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan orang-orang yang
beragama Islam termasuk orang atau badan hukum untuk menundukkan diri
kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan
dalam Pasal 49 huruf (a) yakni perkawinan, terkhusus mengenai penetapan
asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum
Islam;
8. Bahwa penggunaan terminologi kekosongan hukum (rechtsvacuum) adalah
dapat diartikan sebagai “kekosongan norma hukum positif (wet vacuum)”,
terminologi ini dimaksudkan untuk mempertegas pandangan bahwa hukum
tidak pernah kosong, sebab dalam hukum tidak hanya yang tertulis dalam
undang-undang (the written law), tetapi juga apa yang secara nyata berlaku
26
dalam kehidupan masyarakat;
9. Bahwa kekosongan norma hukum positif terjadi oleh adanya ketidak-
seimbangan antara kebutuhan praktek dengan ketersediaan hukum positif yang
merupakan suatu keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur
undang-undang sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi
dan keadaan tertentu;
10. Bahwa kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang
terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau
sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak
jelas atau bahkan tidak lengkap;
11. Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap
hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi
ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan
perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada
kekacauan hukum (rechtsverwarring). Dalam arti bahwa selama tidak diatur
berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti
tidak boleh;
12. Bahwa jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa
hakim mengisi kekosongan (leemten) dalam sistem hukum formal dari tata
hukum yang berlaku. Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu
sistem terbuka (open system). Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan
tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya
dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan didalam sistem
hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim, asalkan pengisian atau
penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipiel pada sistem hukum yang
berlaku;
13. Bahwa Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (1), mengatur bahwa Pengadilan
tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili sesuatu perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
14. Bahwa apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali
hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum;
15. Bahwa dasar hukum bagi hakim (Pengadilan) dalam menemukan hukum ini
27
adalah UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN khususnya Pasal 1 di mana
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan
menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi
landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan
Bangsa dan Rakyat Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ini harus dikaitkan dengan
ketentuan pasal 14 ayat (1). Hakim sebagai organ pengadilan dianggap
memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan.
Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak
tertulis untuk memutus berdasarkan hukum;
16. Bahwa apabila setelah melakukan berbagai cara penafsiran yang sudah dikenal
dalam ilmu hukum, hakim masih juga belum dapat memutus perkara karena
dasar pertimbangan hukumnya belum “valid”, dan di lain pihak dianut suatu asas
bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara, ilmu hukum masih
menyediakan perangkat upaya mencari hukum atau menemukan hukum yang
disebut konstruksi hukum;
Bahwa dalam konstruksi hukum ini terdapat tiga bentuk, yaitu:
1) Argumentum Per Analogiam (Analogi)
Pada analogi, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum
yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali alas yang terdapat
di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang
khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu
diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-
undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam
undang-undang;
2) Argumentum a contrario (a contrario)
Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang,
kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Cara
menemukan hukumnya ialah dengan pertimbangan bahwa apabila undang-
undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan
itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku
kebalikannya;
28
3) Penyempitan Hukum (Rechtsverfijning)
Penyempitan hukum adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda
“rechtsverfijning”. “Fijn” berarti halus. Oleh karena itu, ada yang
menterjemahkannya dengan penghalusan hukum. Penyempitan hukum
bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan-
perundang-undangan. Rumusan ini terdiri dari rumusan pengecualian
terhadap peraturan perundang-undangan, karena kalau tidak maka
dirumuskan terlalu luas;
(mengutip pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya
berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Halaman 81-84)
17. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan ini menurut Para Pemohon
menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap
status yang melekat pada dirinya, termasuk pengakuan terhadap silsilah
keluarga yang melekat padanya. Pengakuan ini juga perlu adanya jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga dimaknai bahwa tiap-tiap
warga negara mendapat perlakukan tanpa adanya pembedaan sesama warga
negara, termasuk juga di dalam ketentuan norma perundang-undangan harus
mengandung nilai imparsial antar sesama warga negara. Pemahaman terhadap
frasa ‘setiap orang berhak atas …dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum’ dalam perspektif hakekat tujuan hukum
mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan
pertama, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (balance),
kepatutan (proper), dan prinsip kewajaran (proportional); kedua, kepastian, dan
ketiga, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan
fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma
hukum itu sendiri yang secara historis meliputi, tataran teologis, tataran
ontologis (filosofis), tataran positivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapan
perkembangan tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa
atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma
atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari
pemaknaan “a logical analaysis of actual juristic thinking” sehingga norma
29
hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk
berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya
norma hukum diasumsikan sebagai “an agency of power, an instrument of
goverment”. Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh
ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
18. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon secara langsung disebabkan
oleh Pasal 49 huruf (a) karena norma tersebut tidak memberikan penegasan
Prinsip Ex Post Facto Law yang mengikat untuk segala sistem hukum, baik
Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, baik Formil
maupun Materiil;
19. Prinsip ex post facto law sebagai Karakteristik redaksional asas Legalitas
terhadap akseptabelitas Hukum yang prospektif (Hukum hanya mengikat untuk
masa depan), yaitu:
-
Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving (Ketentuan Umum tentang
Perundang-undangan) yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dengan
Publicatie (Pengumuman) tanggal 30 April 1847 (Staatsblad 1847 No.23)
yang berbunyi:
“De wet verbindt alleen voor het toekomende en heft geen terug werkende
kracht” (Undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak
berlaku surut);
-
Prospektif Hukum sebagai ciri dari asas legalitas terlihat pula dalam produk
perundang-undangan Indonesia, antara lain:
Pasal 51 UU No.26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM berbunyi:
“Undang undang ini berlaku pada tanggal diundangkannya”.
Pasal 72 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
berbunyi:
“Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.
20. Dari prinsip di atas ini, haruslah dipahami bahwa segala Kewenangan yang
muncul sebagai akibat dari diterbitkannya UU ini adalah kewenangan dalam
kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat dan/atau peristiwa yang
terjadi setelah tanggal berlakunya UU ini, bukan terhadap segala peristiwa yang
terjadi sebelum tanggal diundangkannya. Sebab kalau dipergunakan
kewenangan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya suatu UU,
maka kewenangan itu telah dipergunakan dengan melanggar prinsip Non-
30
Retroaktif atau diberlakukan asas retroaktif terhadap suatu kewenangan dalam
lingkup kompetensi Peradilan Agama;
21. Bahwa permohonan a quo tidak bertujuan meniadakan kewenangan
Pengadilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam, melainkan menegaskan kewajiban konstitusional negara agar
kewenangan tersebut dipergunakan dengan tidak melanggar prinsip Non-
Retroaktif;
22. Bahwa kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari
Negara Hukum atau the rule of law sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara
hukum”, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan;
23. Menurut pendapat Frans Magnis Suseno mengenai Negara Hukum, terdapat
empat alasan fundamental yang mewajibkan negara menyelenggarakan dan
menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu: (1) kepastian hukum; (2)
tuntutan perlakuan yang sama; (3) legitimasi demokratis; dan (4) tuntutan akal
budi (Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm. 295);
24. Lebih lanjut Van Apeldoorn memaknai kepastian hukum sebagai hal-hal yang
dapat ditentukan oleh undang-undang dalam keadaan tertentu. Kepastian
hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak
akan memperoleh haknya, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan.
Kepastian hukum juga merupakan bentuk perlindungan yang sah terhadap
tindakan kesewenang-wenangan, dalam arti seseorang dapat memperoleh apa
yang secara wajar diharapkannya dari hukum;
25. Dalam konteks Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) UU Peradilan Agama,
terdapat ketegangan normatif antara tujuan “menjamin kepastian hukum”
dengan penjelasan Pasal A Quo: “Yang dimaksud dengan “antara orang-orang
yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai
hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan
Pasal ini,” secara inheren mengakui kemungkinan kesalahan bukan disebabkan
oleh tidak adanya pengaturan hukum, melainkan oleh penggunaan konsep
31
hukum terbuka (open legal concept) yang tidak disertai indikator operasional.
Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma (“Vage Normen”) yakni norma
pengaturan yang besifat samar, atau memang norma pengaturan tertulis yang
jelas tetapi diartikan sebagai norma-norma (tidak tertulis) yang samar, yang
semua membawa akibat kerugian terhadap Hak Konstitusional Para Pemohon,
karena melanggar larangan memberlakukan Asas Retroaktif;
26. Menurut teori kekaburan norma (vage normen), suatu norma dikatakan kabur
apabila rumusannya tidak memberikan batasan yang cukup sehingga
menimbulkan lebih dari satu kemungkinan penafsiran. Norma yang kabur
berbeda dengan kekosongan hukum (rechtsvacuum). Pada kekosongan hukum
tidak terdapat aturan sama sekali mengenai suatu persoalan, sedangkan pada
norma kabur aturan sebenarnya telah tersedia, tetapi substansinya belum
mampu memberikan kepastian dalam penerapannya;
27. Bahwa oleh karenanya, Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) UU Peradilan
Agama harus dimaknai secara harmonis dan sistematis dengan prinsip
kepastian hukum serta prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;
28. Bahwa penafsiran konstitusional yang diperlukan bukanlah untuk menghapus
kewenangan salah satu lingkungan peradilan yakni peradilan agama, melainkan
untuk memberikan batas yang objektif, rasional, dan konstitusional terhadap
penerapan masing-masing kewenangan tersebut;
29. Bahwa dengan demikian, guna menjamin kepastian hukum sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon berpendapat frasa
“dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam”
dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) UU Peradilan Agama harus
dimaknai secara konstitusional (conditionally constitutional), yaitu dengan
sendirinya menundukan diri kepada hukum Islam sepanjang peristiwa hukum
penetapan pengangkatan anak terjadi setelah diundangkannya Undang-
Undang Peradilan Agama sebagaimana prinsip Non-Retroaktif;
30. Bahwa penafsiran demikian diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang
tindih kewenangan absolut antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum serta
untuk menjamin agar setiap warga negara memperoleh kepastian mengenai
forum peradilan yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkaranya;
31. Bahwa dengan memberikan penafsiran konstitusional tersebut, Mahkamah
32
sekaligus memberikan parameter yang dapat menjadi pedoman bagi hakim
dalam menerapkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) UU Peradilan
Agama, tanpa menghilangkan kewenangan masing-masing lingkungan
peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang;
32. Bahwa oleh karena itu, penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Penjelasan
Pasal 49 huruf (a) angka (20) UU Peradilan Agama merupakan kebutuhan
konstitusional untuk menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya tumpang
tindih kompetensi absolut peradilan agama dan peradilan umum, serta
menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan melalui forum
peradilan yang tepat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
33. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal 49a angka 20 UU Peradilan
Agama bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dikarenakan secara aktual
dan potensial Para Pemohon mengalami vexatious litigation atau sengketa
berulang (relitigation atas objek yang sama) yang mengancam prinsip hak
kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh Para Pemohon sebagai
warga negara Indonesia dan beragama Islam;
34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa frasa “dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam” Penjelasan Pasal 49
huruf (a) angka (20) UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai sebagai dengan sendirinya menundukan diri kepada
hukum Islam sepanjang peristiwa hukum penetapan pengangkatan anak terjadi
setelah diundangkannya Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana
prinsip Non-Retroaktif;
AD. 2. PERTENTANGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (20) UU
PERADILAN AGAMA DENGAN PASAL 28I AYAT (1) UUD 1945
1. Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “…hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan salah satu hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;
2. Bahwa prinsip non-retroaktif merupakan jaminan konstitusional yang harus
dihormati dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh UUD 1945. Oleh karena itu,
penerapan prinsip tersebut dalam perkara a quo harus didasarkan pada uraian
yang konkret mengenai norma yang diberlakukan, waktu berlakunya norma,
peristiwa hukum yang relevan, serta akibat hukum yang secara nyata didalilkan
33
merugikan Para Pemohon;
3. Bahwa setelah berlakunya UU Peradilan Agama, ketentuan Penjelasan Pasal
49 huruf (a) angka (20) menjadi dasar pengaturan kewenangan Pengadilan
Agama terkhusus mengenai penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam perkara konkret
Pemohon, persoalan penerapan kewenangan tersebut berkaitan dengan
Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224/1950 mengenai kedudukan
hukum keluarga Pemohon. Riwayat tersebut kemudian berhubungan dengan
proses peradilan yang berlangsung setelah berlakunya undang-undang a quo;
4. Bahwa Para Pemohon memahami bahwa undang-undang yang mengatur
kompetensi peradilan dapat berlaku terhadap perkara yang diperiksa setelah
undang-undang tersebut berlaku, sesuai dengan ketentuan hukum yang
relevan;
5. Bahwa persoalan yang perlu dibedakan adalah antara penerapan ketentuan
mengenai forum peradilan yang berwenang dan akibat hukum terhadap status
atau hak keperdataan yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan
terdahulu. Penentuan forum berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak dengan
sendirinya berarti bahwa seluruh akibat hukum putusan terdahulu menjadi
hapus atau tidak berlaku. Sebaliknya, kekuatan mengikat putusan terdahulu
juga harus dinilai berdasarkan ruang lingkup subjek, objek, pokok perkara, amar
putusan, dan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa menurut Para Pemohon, apabila penerapan Penjelasan Pasal 49 huruf
(a) angka (20) UU Peradilan Agama tidak memberikan kejelasan mengenai
hubungan antara ketentuan kewenangan yang berlaku kemudian dan akibat
hukum putusan terdahulu, dapat timbul ketidakpastian mengenai perlindungan
terhadap kedudukan hukum yang telah ada. Keadaan demikian perlu dinilai
secara konstitusional, khususnya apabila penerapan norma tersebut didalilkan
mempunyai akibat yang melampaui sekadar penentuan forum peradilan;
7. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon mengajukan persoalan mengenai
perlunya batas penerapan norma secara temporal dan perlunya kepastian
hukum atas akibat putusan terdahulu. Namun, dalil tersebut tidak dimaksudkan
untuk menyimpulkan bahwa setiap penerapan Penjelasan Pasal 49 huruf (a)
angka (20) UU Peradilan Agama terhadap perkara yang diperiksa setelah
berlakunya UU Peradilan Agama merupakan tindakan retroaktif yang
34
bertentangan dengan UUD 1945;
8. Bahwa apabila persoalan yang sebenarnya timbul adalah ketidakjelasan
mengenai hubungan antara kewenangan absolut dan akibat hukum putusan
pengadilan terdahulu, persoalan tersebut juga mempunyai hubungan langsung
dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, dalil berdasarkan Pasal 28I ayat (1) harus
dibaca secara terbatas dan sistematis bersama dalil kepastian hukum, tanpa
memperluas makna non-retroaktif melampaui ruang lingkup perlindungan
konstitusionalnya;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memohon agar Mahkamah
Konstitusi menilai apakah norma Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) UU
Peradilan Agama telah diterapkan dan dimaknai sesuai dengan UUD 1945,
khususnya mengenai batas penerapan norma menurut waktu berlakunya dan
perlindungan terhadap akibat hukum putusan terdahulu, sepanjang persoalan
tersebut terbukti relevan dengan jaminan hak yang dilindungi Pasal 28I ayat (1)
UUD 1945;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa: frasa “dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam” Penjelasan Pasal 49
huruf (a) angka (20) Undang-Undang Peradilan Agama bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang frasa “dengan sendirinya menundukkan diri
dengan sukarela kepada hukum Islam” tidak dimaknai sebagai dengan
sendirinya menundukan diri kepada hukum Islam sepanjang peristiwa hukum
penetapan pengangkatan anak terjadi setelah diundangkannya Undang-
Undang Peradilan Agama sebagaimana prinsip Non-Retroaktif;
AD. 3. PERTENTANGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (20) UU
PERADILAN AGAMA DENGAN PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945
1. Bahwa Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;
35
2. Bahwa ketentuan konstitusional tersebut mengandung prinsip bahwa
keberadaan hukum adat dan hak-hak tradisional yang memenuhi persyaratan
konstitusional harus memperoleh penghormatan dalam sistem hukum nasional.
Pengakuan terhadap hukum adat tidak semata-mata berkaitan dengan
keberadaan norma adat sebagai bagian dari sejarah masyarakat, tetapi juga
berkaitan dengan penghormatan terhadap kedudukan hukum dan hubungan
keperdataan yang terbentuk berdasarkan hukum adat sepanjang diakui dan
dilindungi menurut hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkara a quo, terdapat riwayat hukum keluarga Para Pemohon
yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224/1950,
yang dalam naskah permohonan disebut bertanggal 25 Maret 1950, mengenai
kedudukan Nyi Jaja/Nyi Malia sebagai anak kukut (angkat) dari Haji Kosasih
dan Nyi H. Halimah berdasarkan hukum adat Sunda di wilayah Priangan.
Putusan tersebut merupakan bagian penting dari riwayat hukum yang dijadikan
dasar oleh Para Pemohon dalam menjelaskan asal-usul kedudukan hukum
keluarga mereka dan berdasarkan buku riwayat keluarga Adipura (Buku Merak)
(P-33) antara Haji Kosasih dan Nyi H. Halimah dengan Nyi Jaja/Nyi Malia
ternyata masih ada hubungan keluarga, jadi pengangkatan anak kukut (angkat)
masih berkaitan dengan trah dari keluarga besar Adipura;
4. Bahwa Para Pemohon telah meyakini Putusan Pengadilan Negara berdasarkan
hukum adat di masa lampau adalah berkekuatan hukum tetap dan ber-asas non
retroaktif akan tetapi mengalami persoalan saat dihadapkan dengan UU
Peradilan Agama modern;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 8a dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksaan Pengangkatan
Anak disebutkan, sebagai berikut:
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia
Pasal 8
Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat
36
dimohonkan penetapan pengadilan;
6. Bahwa perbuatan hukum orangtua angkat dari Ibu Kandung Para Pemohon
memiliki yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/K/Sip/1973 dan MA No.
26K/Sip/1956, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan “Orang Islam boleh
mengangkat anak menurut hukum adat, asalkan sesuai adat setempat” dan juga
sesuai dengan aturan Pasal 8a dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanan Pengangkatan
Anak;
7. Bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (20) UU Peradilan Agama mengatur
kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu antara orang-orang
yang beragama Islam, termasuk penetapan asal-usul seorang anak dan
penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
8. Namun demikian, menurut Para Pemohon, penerapan norma a quo perlu
memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum yang sebelumnya telah
diperiksa atau ditetapkan melalui putusan pengadilan negeri yang berkekuatan
hukum tetap, yang telah menetapkan pengangkatan anak berdasarkan atas
Hukum Adat Bangsa Sunda yang berlaku di daerah priangan, sebagaimana
Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224/1950, tertanggal 20 April
1950 yang secara faktual dan historis telah ada sebelum UU Peradilan Agama;
9. Bahwa Para Pemohon tidak bermaksud meniadakan kewenangan Pengadilan
Agama dalam perkara yang menjadi kompetensinya, dan tidak pula meminta
Mahkamah Konstitusi menetapkan kembali status anak kukut atau menentukan
hak waris berdasarkan hukum adat. Persoalan yang dimohonkan untuk diuji
adalah apakah norma a quo telah memberikan kepastian hukum yang memadai
agar penerapan kewenangan absolut tidak mengakibatkan ketidakjelasan
mengenai akibat hukum putusan terdahulu sebelum diundangkannya UU
Peradilan Agama;
10. Bahwa dengan demikian, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diajukan sebagai batu
uji yang berkaitan dengan penghormatan terhadap konteks hukum adat yang
mendasari pengangkatan anak berdasarkan atas Hukum Adat Bangsa Sunda
yang berlaku di daerah priangan, sebagaimana Putusan Pengadilan Negara
Bandung Nomor 224 /1950, tanggal 25 Maret 1950 tersebut yang secara faktual
dan historis telah ada lebih dulu sebelum diundangkannya UU Peradilan Agama;
11. Bahwa disebabkan kekosongan hukum dari tahun 1950 hingga adanya UU
37
Nomor 7 Tahun 1989 (+39 Tahun) secara faktual memungkinkan orangtua
Pemohon telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum akibat Putusan
Pengadilan Negara 224/1950 di antara mengalihkan harta peninggalan baik
secara hibah (pemberian) sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan
Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet (P-11);
12. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor:
618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tertanggal 9 Januari 1995 (P-12) menyebabkan
Gugatan
di
Peradilan
Umum
sebagaimana
perkara
Nomor:
274/PDT/G/2009/PN.BDG tanggal 21 Oktober 2010 (P-14) jo Perkara Nomor
394/Pdt./2011/PT.Bdg tertanggal 29 Desember 2011 (P-15) jo Perkara Nomor:
2386/K/Pdt/2012 tertanggal 19 Agustus 2013 (P-16), jo Perkara Nomor: 4
PK/Pdt/2025 tertanggal 11 Maret 2025 (P-17). Hal ini membuktikan bahwa
peradilan agama telah mengabaikan hukum adat yang menjadi dasar Putusan
Pengadilan Negara Nomor: 224/1950;
13. Bahwa sehubungan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar
Mahkamah Konstitusi menguji materiil Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20)
UU Peradilan Agama dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap
hukum adat sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;
II. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia
Mahkamah Konstitusi untuk:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela
kepada hukum Islam” Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-
Undang Peradilan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang frasa
“dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam”
tidak dimaknai sebagai dengan sendirinya menundukan diri kepada hukum
Islam sepanjang peristiwa hukum penetapan pengangkatan anak terjadi setelah
diundangkannya Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana prinsip Non-
Retroaktif;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
38
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-42,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi penjelasan Asli Pasal 49a angka 20 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Bukti P-2
: Fotokopi dari Asli Pasal-Pasal Batu Uji Pengujian Undang-
Undang;
3. Bukti P-3
: Fotokopi KTP/ Identitas dari Para Pemohon;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1156/2001, atas
nama ROHATI HAYAT, yang diterbitkan pada tanggal 18-04-
2001 oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota
Bandung;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:9310/1988, atas
nama RUDY HAYAT, yang diterbitkan pada tanggal 12-10-
1988 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9311/1988, atas
nama JUDIAWATI HAYAT, yang diterbitkan pada tanggal 12-
10-1988 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-19072022-
0296, atas nama DADANG KURNIA, yang diterbitkan pada
tanggal 20-07-2022 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1157/2001, atas
nama YADI MULYA ADIWIRIA, yang diterbitkan pada tanggal
18-04-2001 oleh diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran
Penduduk Kota Bandung;
9. Bukti P-9
: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negara Bandung
Nomor 224 /1950, tertanggal 25 Maret 1950;
10. Bukti P-10
: Fotokopi
Putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
No.
70/72/c/Bdg;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.
5/1972 Verzet;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bandung No :
618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tertanggal 9 Januari 1995;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 35 tanggal 18 Februari 2004;
39
14. Bukti P-14
: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No :
274/PDT/G/2009/PN.BDG, tertanggal 21 Oktober 2010;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Bandung
dengan Perkara Nomor 394/Pdt./2011/PT.Bdg tertanggal 29
Desember 2011;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung dengan
Perkara Nomor: 2386/K/Pdt/2012 tertanggal 19 Agustus
2013;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah
Agung dengan Perkara Nomor: 4 PK/Pdt/2025 tertanggal 11
Maret 2025;
18. Bukti P-18
: Fotokopi 3 Putusan Perdamaian Pengadilan Agama
Bandung Nomor: 4509/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 9
Desember 2025;
19. Bukti P-19
: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 848/Kel Kebonlega,
dengan luas tanah 3013 M2;
20. Bukti P-20
: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 849/Kel Kebonlega,
dengan luas tanah 1576 M2;
21. Bukti P-21
: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Kel Kebonlega,
dengan luas tanah 1678 M2;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 851/Kel Kebonlega,
dengan luas tanah 2738 M2;
23. Bukti P-23
: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 825/Kel Citeureup,
dengan luas tanah 1760 M2;
24. Bukti P-24
: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 826/ Kel Citeureup,
dengan luas tanah 19250 M2;
25. Bukti P-25
: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1034/ Kel Citeureup,
dengan luas tanah 6676 M2;
26. Bukti P-26
: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/ Kel Citeureup,
dengan luas tanah 7246 M2;
27. Bukti P-27
: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/ Kel Citeureup,
dengan luas tanah 6650 M2;
28. Bukti P-28
: Fotokopi
Salinan
Penetapan
Nomor:
118/Pdt.P/2012/PA.Badg, tertanggal 1 Februari 2012;
29. Bukti P-29
: Fotokopi
Penetapan
Nomor
408/Pdt.P/2023/PA.Badg,
tertanggal 07 Juni 2023;
40
30. Bukti P-30
: Fotokopi dari Asli halaman 149 dari buku Prof. Dr. H. Bagir
Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH
UII Press, 2004;
31. Bukti P-31
: Fotokopi dari Asli halaman 60 dari buku Prof. Dr. Sri
Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan
Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 2006;
32. Bukti P-32
: Fotokopi dari Asli halaman 9 dari buku Prof. Mr. Dr. Sudargo
Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Penerbit
Alumni, Bandung, 1973;
33. Bukti P-33
: Fotokopi buku riwayat keluarga Adipura (Buku Merak);
34. Bukti P-34
: Fotokopi dari Asli halaman 81 – 84 dari buku Prof. Dr.
Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya berjudul
Penemuan Hukum Sebuah Pengantar;
35. Bukti P-35
: Fotokopi Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving
(Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan) yang
dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dengan Publicatie
(Pengumuman) tanggal 30 April 1847 (Staatsblad 1847
No.23);
36. Bukti P-36
: Fotokopi dari Asli Pasal 51 UU No.26 tahun 2000 tentang
Peradilan HAM;
37. Bukti P-37
: Fotokopi dari Asli Pasal 72 UU No. 30 tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi;
38. Bukti P-38
: Fotokopi dari Asli halaman 295 dari buku Frans Magnis
Suseno,
Etika
Politik:
Prinsip-prinsip
Moral
Dasar
Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, 1994;
39. Bukti P-39
: Fotokopi dari Asli Bagan Ahli Waris Mas Adipura;
40. Bukti P-40
: Fotokopi Berita Acara Sumpah penemuan Novum;
41. Bukti P-41
: Fotokopi
Petikan
putusan
komisi
yudisial
nomor
0031/L/KY/II/2026;
42. Bukti P-42
: Fotokopi Buku Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., Kompetensi
Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi
Syariah), Penerbit Gramata Publishing, Jakarta, 2010.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
41
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian frasa “dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam” dalam Penjelasan Pasal
49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4611, selanjutnya disebut UU 3/2006) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari
Rabu, tanggal 21 Oktober 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal
36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
42
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah
telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan
melengkapi sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 21 Oktober
2026, hlm. 10-22]. Terhadap nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan
yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2026.
[3.3.2]
Bahwa ihwal uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan
menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang
jelas perihal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai
dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10
ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara
lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa terhadap syarat formil suatu permohonan, in casu sistematika
permohonan, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format permohonan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK
43
7/2025. Secara formil permohonan telah menguraikan kewenangan Mahkamah,
kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Walakin, dalam menilai keterpenuhan
dimaksud, penilaian tidak hanya berdasarkan pada kesesuaian sistematika an sich,
tetapi Mahkamah juga menilai permohonan berdasarkan keterpenuhan dan/atau
ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud.
Selain itu, keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula dinilai dari
ketersambungan atau keterkaitan alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus. Terkait dengan syarat demikian, ketentuan Pasal 68
PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub pada
Paragraf [3.3] di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.4.1]
Bahwa para Pemohon dalam permohonan awal bertanggal 14 Oktober
2026 mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa “antara orang-orang yang
beragama Islam” dalam norma Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UU 3/2006 dengan
norma yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Terhadap permohonan tersebut, dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 21
Oktober 2026, Mahkamah telah memberikan penasihatan kepada para Pemohon
agar memperbaiki/menyempurnakan permohonan dimaksud. Meskipun demikian,
dalam perbaikan permohonan bertanggal 28 Oktober 2026, secara substansial, para
Pemohon mengganti atau mengubah objek permohonan menjadi pengujian frasa
“dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam” dalam
Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU 3/2006 dan tidak lagi menguji frasa
“antara orang-orang yang beragama Islam” dalam norma Pasal 49 dan Pasal 50
ayat (2) UU 3/2006 sebagaimana permohonan awal [vide Risalah Sidang, tanggal 3
November 2026, hlm. 2].
44
Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas,
Mahkamah perlu mempertimbangkan Pasal 38 PMK 7/2025 yang menyatakan:
(1) Perbaikan Permohonan dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berdasarkan nasihat atau saran dalam
Pemeriksaan Pendahuluan.
(2) Dalam hal perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenaan dengan penambahan norma yang dimohonkan pengujian,
dapat dilakukan sepanjang berkaitan dengan substansi norma dalam
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam
Permohonan awal.
Berdasarkan ketentuan Pasal 38 PMK 7/2025 tersebut di atas, perbaikan
permohonan hanya dapat dilakukan terkait dengan kewenangan Mahkamah,
kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum) sesuai dengan nasihat Mahkamah dalam
persidangan pemeriksaan pendahuluan yang tujuannya untuk melengkapi dan
memperjelas materi permohonan. Selain itu, dalam perbaikan permohonan hanya
diperkenankan menambah norma yang dimohonkan pengujian sepanjang norma
yang ditambahkan berkaitan dengan substansi norma yang dimohonkan pengujian
dalam permohonan awal. Apabila dibaca secara saksama yang dikaitkan dengan
permohonan awal, ternyata para Pemohon tidak menambah norma yang
dimohonkan pengujian dalam perbaikan Permohonan bertanggal 28 Oktober 2026
sebagaimana yang diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) PMK 7/2025,
tetapi para Pemohon mengganti materi atau substansi yang dimohonkan pengujian
tanpa mengikutkan kembali norma Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UU 3/2006
sebagai norma yang diajukan dalam permohonan awal. Terhadap fakta hukum
tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan para Pemohon adalah
permohonan baru karena norma yang dimohonkan pengujian dalam perbaikan
permohonan berbeda dengan permohonan awal. Bahkan, pada perbaikan
permohonan, norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan awal
sama sekali tidak diuji konstitusionalitasnya. Artinya, terlepas dari fakta hukum
bahwa norma baru yang dimohonkan pengujian masih memiliki keterkaitan dengan
yang diajukan pada permohonan awal, dengan mengajukan norma yang sama
sekali baru, perbaikan atau perubahan norma yang diuji konstitusionalitasnya
tersebut tidak sesuai dengan perbaikan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal
38 PMK 7/2025.
45
[3.4.2]
Bahwa selain fakta penggantian secara keseluruhan objek permohonan
yang dimohonkan pengujian dalam perbaikan permohonan, setelah mencermati
bagian alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya menguraikan persoalan
konstitusionalitas frasa “dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela
kepada hukum Islam” dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU 3/2006.
Namun, pada uraian alasan-alasan permohonan, para Pemohon sesungguhnya
pada pokoknya mempersoalkan frasa “penetapan asal-usul anak dan penetapan
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam” dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a
angka 20 UU 3/2006 yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian
hukum karena tidak memberikan batasan yang jelas penerapan kewenangan
absolut Pengadilan Agama, khususnya dalam kaitannya dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap kedudukan hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum
adat Sunda yang telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Negara Bandung
Nomor 224/1950 sebelum berlakunya UU 3/2006. Namun demikian, pada bagian
petitum permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk
menyatakan frasa “dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada
hukum Islam” dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU 3/2006 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai dengan sendirinya menundukan
diri kepada hukum Islam sepanjang peristiwa hukum penetapan pengangkatan anak
terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana
prinsip non-retroaktif. Fakta hukum tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian
antara posita dengan petitum yang menyebabkan Mahkamah mengalami kesulitan
untuk memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh para Pemohon, apakah
menginginkan frasa “dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada
hukum Islam” dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU 3/2006 untuk
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, atau menyatakan frasa “penetapan
asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”
dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU 3/2006 bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Terlebih, apabila dibaca secara utuh Penjelasan Pasal 49 UU 3/2006, frasa “dengan
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam” tidak terdapat
dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU 3/2026 sebagaimana didalikan
46
para Pemohon a quo, melainkan terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 UU 3/2006.
Sementara itu, Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU 3/2026 menyatakan,
“penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum
Islam”. Oleh karena itu, dengan fakta hukum tersebut membuktikan ketidaksesuaian
antara alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
dalam petitum.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata
para Pemohon dalam perbaikan permohonan telah mengganti objek permohonan
tanpa mengikutkan dan menyisakan objek permohonan yang dimohonkan pengujian
dalam permohonan awal sehingga tidak sesuai dengan Pasal 38 PMK 7/2025.
Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalam posita dengan rumusan
dalam petitum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025.
Berdasarkan fakta hukum demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun
oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
47
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.48 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir,
Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
48
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Nurlidya Stephanny Hikmah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan Hukumnya, Hakim Pengadilan Negara Bandung mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran hal hal yang dikemukakan Pemohon Pemohon itu dikuatkan oleh saksi saksi tersebut diatas, yaitu H.Marwati dan R.Saleh dan permohonan itu berdasar atas Hukum Adat Bangsa Sunda yang berlaku di daerah priangan, maka permohonan Pemohon itu dapat dikabulkan; 13. Bahwa oleh karena status Ibu kandung Para Pemohon sebagai anak angkat telah diputuskan berdasarkan putusan Pengadilan Negara Bandung tersebut, maka kedudukan hukum Ibu kandung Para Pemohon harus dihormati dan diakui dalam setiap hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kepentingannya; 14. Bahwa Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224/1950, tanggal 25 Maret 1950 tersebut, merupakan dasar hukum yang melekat pada kedudukan Ibu kandung Para Pemohon sebagai anak angkat, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat mengabaikan atau meniadakan kedudukan hukum tersebut tanpa adanya dasar hukum yang sah; 15. Bahwa pada periode 1950, dikarenakan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan unifikasi peradilan agama modern belum ada maka penggunaan hukum adat Sunda Priangan melalui Peradilan Negara pada saat itu adalah lazim dan sah secara hukum transisional. Putusan tersebut memberikan hak penuh kepada anak angkat layaknya anak kandung, dan hak kebendaan serta kepemilikan atas harta tersebut dilindungi oleh asas kepastian hukum dan larangan hukum berlaku 11 surut, sehingga tidak bisa begitu saja dianulir oleh aturan hukum Islam modern yang lahir bertahun-tahun kemudian, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/K/Sip/1973 dan MA No. 26K/Sip/1956, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan “Orang Islam boleh mengangkat anak menurut hukum adat, asalkan sesuai adat setempat” 16. Bahwa sepeninggalnya Haji KOSASIH dan Nyi H.HALIMAH dalam pengangkatan anak angkat ke Ibu kandung Para Pemohon yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 224/1950, tanggal 25 Maret 1950 tersebut, berakibat Ibu Kandung Para Pemohon pada tahun 1972 digugat oleh pihak yang mengaku ahli waris Haji Kosasih sebagaimana Putusan (verstek) Pengadilan Negeri Bandung No. 70/72/c/Bdg tanggal 20 April 1972 (P-10); 17. Bahwa atas putusan verstek tersebut kemudian Ibu Kandung Para Pemohon mengajukan gugatan verzet atas Putusan (verstek) Pengadilan Negeri Bandung No. 70/72/c/Bdg tanggal 20 April 1972 yang kemudian atas gugatan verzet tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Januari 1975 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet tanggal 30 Januari 1975 (P-11); 18. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet, kedudukan Ibu kandung Para Pemohon telah dikuatkan sebagai ahli waris dari Haji KOSASIH dan Nyi H.HALIMAH, dimana pada halaman 8 poin 2 Putusan tersebut dinyatakan: “bahwa berdasarkan pengakuan/pernyataan dari R.Ade Ruhjat tertanggal 28- 9-1961 ia tidak akan menuntut waris dan menyatakan diri/menarik diri dari keahliwarisan R.H.Kosasih Adipura dimana satu2nya pewaris yang sah adalah Nyi R.Malia”, dan juga dalam permintaan (permohonan) putusan dari Intervensi I pada halaman 8 poin 3 yang meminta diputuskan, sebagai berikut: PRIMAIR: “3. Menyatakan bahwa ahli waris satu2nya yang sah dari R.H.Kosasih Adipura adalah Nyi R.Malia”; 19. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet tanggal 30 Januari 1975 sangatlah jelas Ibu Kandung Para Pemohon telah membagi sebagian hartanya kepada Pihak Ahli Waris yaitu diantaranya R.H.Uho Adipura, R.Odas Samsi Adipura dan ahli waris lainnya sehingga sangatlah jelas kedudukan Ibu kandung Para Pemohon beserta harta yang dimilikinya yang tertuang dalam poin 5 Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet 12 tersebut terkhusus mengenai objek harta benda diputuskan sebagai berikut: MENGADILI Dalam Pokok Perkara “5. Menetapkan, bahwa harta benda sebagaimana tersebut dalam Sub I a sampai Sub I i, Sub II, Sub III, Sub IV, Sub V dan Sub VI seluruhnya adalah milik pihak Pembantah NYI R.MALIA dikurangi harta benda yang telah diberikan kepada fihak intervenient; 20. Bahwa kemudian pada tahun 1995 telah terjadi lagi gugatan dari yang mengaku Ahli waris H.KOSASIH sehingga gugatan tersebut menghasilkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tanggal 9 Januari 1995 (P-12), dimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 putusan a quo yang mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa sekalipun tuntutan Pembantah berdasarkan akta otentik, dan sebaliknya betapapun lemahnya bukti sanggahan yang diajukan Para Pembantah, namun tuntutan Pembantah agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari objek yang menjadi sengketa (tuntutan IV) tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut sudah menyangkut sengketa kepemilikan yang bukan wewenang Pengadilan Agama”; 21. Bahwa seharusnya setelah terdapatnya kedua putusan tersebut di atas kedudukan hukum dari Ibu Kandung Para Pemohon sebagai Anak Angkat yang sah dari Haji KOSASIH dan Nyi H.HALIMAH sudah benar-benar terlindungi dan tidak akan diganggu lagi oleh pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari Haji Kosasih Adipura padahal Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet tanggal 30 Januri 1975 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tanggal 9 Januari 1995 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht); 22. Bahwa akan tetapi ternyata setelah 14 (empat) tahun kemudian terjadi gugatan kembali oleh orang-orang yang mengaku ahli waris Haji KOSASIH dari generasi ketiga yaitu pada tahun 2009, yang telah mengganggu hak konstitusional dari Para Pemohon disebabkan oleh pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Pemohon, hal mana gugatan tersebut diajukan oleh : 1. Ahli waris Alm. QRIS ADIPURA. 2. Ahli Waris Alm. R. RUMYATI ADIPURA. 3. Ahli waris Alm R.KOMSARI ADIPURA. 4. Ahli Waris Alm. R. MANSYUR ADIPURA 5. Ahli Waris Alm. R. II SUKARSIH ADIPURA 13 6. Ahli Waris Alm. R. ADE RUHIYAT ADIPURA. 7. Ahli Waris Alm. R. KARMAN ADIPURA. 8. Ahli Waris Alm. R. HASYIM ADIPURA. 9. Ahli Waris Alm. R. ANASIH ADIPURA Dimana semuanya mengaku sebagai ahli waris dari Haji Kosasih bin Mas Adipura (Almarhum) dari generasi ketiga; 23. Bahwa pada gugatannya mendalilkan sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 274/PDT/G/2009/PN.BDG, tanggal 21 Oktober 2010 Halaman 14 angka 4, sebagai berikut : “……….sedangkan Ny.Yaya Malia Adalah hanya sebagai anak angkat yang tidak resmi dari : H. Kosasih bin Mas Adipura (Almarhum)………………”, hal ini menunjukkan ahli waris H. Kosasih tersebut telah mengabaikan Putusan Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224 /1950, tanggal 25 Maret 1950, Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 5/1972 Verzet tanggal 30 Januari 1975, Putusan Pengadilan Agama Bandung No : 618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tanggal 9 Januari 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht); 24. Bahwa sekalipun gugatan para ahli waris dengan putusan Putusan Pengadilan Negara Bandung Nomor 224 /1950, tanggal 25 Maret 1950, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 5/1972 Verzet tanggal 30 Januari 1975, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 618/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tanggal 9 Januari 1995 menguatkan kedudukan Ibu Kandung Para Pemohon tetapi kemudian para ahli waris tersebut mengajuan upaya banding pada tanggal 29 Desember 2011 yang teregister dengan nomor perkara 394/Pdt./2011/PT.Bdg dan Para Pemohon diperintahkan untuk membagikan harta warisan sebesar ¼ (satu perempat) bagian dari harta warisan almarhum H.Kosasih Bin Mas Adipura kepada para yang mengaku ahli waris; 25. Bahwa setelah upaya banding dilakukan kemudian para pihak yang mengaku ahli waris H. Kosasih Bin Mas Adipura mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding tersebut pada tanggal 19 Agustus 2013 yang teregister dengan perkara nomor 2386K/Pdt/2012 dengan amar putusan: Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Para Pihak yang mengaku Ahli waris dari Haji Kosasih Bin Mas Adipura); 26. Bahwa setelah 13 tahun kemudian para pihak yang me
