PUU
Tahun 2026
385/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon: Idon Setiawan, S.H. (Pemohon I), Christian Adrianus Sihite, S.H. (Pemohon II), Artanias Anugerah Nifati Baeha (Pemohon III), dan Daniel Pakpahan (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:58:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 385/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
: Idon Setiawan, S.H.
Pekerjaan
: Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Alamat
: Kampung Tegal Rotan, RT 001/RW 007,
Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Christian Adrianus Sihite, S.H.
Pekerjaan
: Advokat
Alamat
: Kampung Cibinglu, RT 002/RW 002, Desa
Bojongkamal, Kecamatan Legok, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Artanias Anugerah Nifati Baeha
Pekerjaan
: Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Alamat
: Dusun I Banua Sibohou, Desa Hilihati,
Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara,
Provinsi Sumatera Utara
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
: Daniel Pakpahan
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Poris Plawad Utara, RT 002/RW 002,
Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan
Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten
2
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon IV;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 9 Oktober 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 9 Oktober 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 385/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Oktober 2026 dengan
Permohonan
Nomor
385/PUU-XXIV/2026,
yang
telah
diperbaiki
dengan
permohonan tanpa tanggal bulan November 2026 dan diterima Mahkamah pada
tanggal 2 November 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Mahkamah
Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi."
dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
2.
Bahwa kewenangan konstitusional tersebut ditegaskan kembali dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
3
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU
MK"), menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;"
3.
Bahwa hal yang sama ditegaskan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;"
Serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang
menyatakan:
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."
4.
Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut "PMK 7/2025") menentukan objek permohonan
pengujian undang-undang adalah undang-undang dan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang, dan permohonan a quo adalah
permohonan pengujian materiil;
5.
Bahwa yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu,
yang tidak diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perppu
1/2022") maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 7/2023")
[vide Bukti P-1, Bukti P-4, dan Bukti P-5] dan yang tidak dapat dilepaskan
dari Pasal 167 ayat (4) undang-undang yang sama. Kedua ayat tersebut
4
selengkapnya berbunyi:
Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
"(4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan
program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan
penyusunan daftar Pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta
Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan
penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i.
pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan
k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."
"(6) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum
hari pemungutan suara."
6.
Bahwa Penjelasan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu menyatakan "Cukup
jelas" [vide Bukti P-2]. Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu sebagaimana terkutip
di atas selanjutnya disebut "norma a quo";
7.
Bahwa norma a quo dimohonkan pengujian terhadap Pasal 1 ayat (2),
Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide
Bukti P-6], yang bunyi dan kedudukannya sebagai sumber hak
konstitusional para Pemohon diuraikan pada Bab II;
8.
Bahwa oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah norma yang
berbentuk undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
a quo, termasuk menentukan akibat hukumnya menurut Pasal 57 ayat (1)
UU MK:
"Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat."
Akibat hukum itu dinyatakan Mahkamah baik seluruhnya maupun
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ditentukan
dalam amar, antara lain dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan
5
Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 [vide Bukti P-16 dan Bukti P-24];
bentuk putusan bersyarat itulah yang dimohonkan dalam perkara ini.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
9.
Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025
menentukan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat
hukum adat; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d.
lembaga negara. Para Pemohon dalam permohonan a quo seluruhnya
merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud
huruf a;
10. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007,
Mahkamah
merumuskan
lima
syarat
kerugian
konstitusional, yaitu: adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang diberikan UUD NRI Tahun 1945; hak tersebut dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; kerugian
bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; adanya hubungan
sebab
akibat;
dan
kemungkinan
bahwa
dengan
dikabulkannya
permohonan kerugian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kelima syarat itu
kini dikodifikasi dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, dan setiap Pemohon
menguraikannya secara tersendiri pada huruf A sampai dengan huruf D di
bawah;
11. Bahwa hak konstitusional yang menurut para Pemohon dirugikan oleh
berlakunya norma a quo bersumber pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat
(1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 [vide Bukti P-6], yang masing-masing menyatakan:
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar."
6
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum."
Bahwa ketiga ketentuan konstitusi tersebut merupakan satu kesatuan
landasan bagi perlindungan hak konstitusional para Pemohon dalam
kedudukannya sebagai pemilih. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, yang salah satu bentuk
pelaksanaannya diwujudkan melalui pemilihan umum. Dalam kerangka
tersebut, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan
bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sementara itu,
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin agar pelaksanaan hak
konstitusional tersebut berlangsung dalam kerangka hukum yang
memberikan kepastian dan keadilan bagi setiap warga negara.
Bahwa dengan demikian, hak konstitusional para Pemohon sebagai
pemilih tidak hanya mencakup hak untuk menggunakan suara dalam
pemilu, tetapi juga hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kerangka
normatif penyelenggaraan pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan hak
pilih tersebut. Kepastian hukum dimaksud mencakup kejelasan mengenai
aturan yang berlaku, tahapan penyelenggaraan, serta konsekuensi hukum
dari perubahan pengaturan yang dapat memengaruhi pelaksanaan hak
pilih. Dengan demikian, perubahan terhadap undang-undang pemilu,
termasuk perubahan yang dilakukan setelah tahapan dimulai, harus tetap
menjamin kepastian hukum yang adil bagi pemilih.
Bahwa konstruksi hak konstitusional tersebut sejalan dengan
pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 259/PUU-
XXIV/2026 Paragraf [3.5] halaman 41–43 [vide Bukti P-31], yang dalam
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon mengakui adanya
hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum perihal
pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
7
adil setiap lima tahun sekali. Dalam pertimbangan tersebut, Mahkamah
juga memperhatikan dalil mengenai hak pemilih untuk mengetahui secara
pasti kapan, berapa kali, dan berdasarkan aturan mana hak pilihnya akan
digunakan. Pendekatan yang sejalan juga tercermin dalam Putusan Nomor
128/PUU-XXIV/2026
Paragraf
[3.5]
[vide
Bukti
P-24],
yang
menghubungkan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D
ayat (1) dengan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2), yang termanifestasi dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur
dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa hak memilih sebagai salah satu bentuk pelaksanaan
kedaulatan rakyat juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa hak
konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and
right to be candidate) merupakan hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun
1945 [vide Bukti P-25, halaman 25]. Oleh karena itu, jaminan kepastian
hukum dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipisahkan dari
perlindungan terhadap hak memilih sebagai hak konstitusional warga
negara.
Bahwa dalam konteks permohonan a quo, kepastian hukum yang
dimaksud bukanlah larangan bagi pembentuk undang-undang untuk
melakukan perubahan terhadap UU Pemilu selama tahapan berlangsung.
Persoalan konstitusional yang dipersoalkan para Pemohon adalah tidak
adanya pengaturan yang memberikan kepastian mengenai keberlakuan
dan akibat hukum perubahan UU Pemilu terhadap tahapan yang telah
dimulai, khususnya apabila perubahan tersebut menyangkut materi
substantif yang berpengaruh terhadap kepesertaan, daerah pemilihan,
alokasi kursi, dan konfigurasi pilihan politik pemilih. Ketiadaan kepastian
tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemilih untuk mengetahui
dan memahami kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan hak
pilihnya.
12. Bahwa untuk menunjukkan bahwa persoalan konstitusional yang
didalilkan para Pemohon bukan semata-mata kekhawatiran terhadap
penyelenggaraan pemilu yang akan datang, melainkan memiliki dasar
pengalaman faktual dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, para Pemohon
8
menguraikan rangkaian peristiwa berikut, yang didukung oleh dokumen
resmi dan keputusan penyelenggara pemilu:
a. tahapan Pemilu 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 [vide Bukti
P-12]. Sejak tanggal tersebut, proses penyelenggaraan Pemilu 2024
telah berjalan berdasarkan tahapan yang ditetapkan menurut UU
Pemilu. Dalam tahapan selanjutnya, para Pemohon tercatat sebagai
pemilih dan kemudian dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu
2024;
b. pada tanggal 12 Desember 2022, ketika tahapan Pemilu 2024 sedang
berlangsung, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 diundangkan [vide Bukti P-4]. Perppu tersebut mengubah
sejumlah ketentuan substantif UU Pemilu, antara lain: Pasal 186 yang
mengubah jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari 575 (lima ratus
tujuh puluh lima) menjadi 580 (lima ratus delapan puluh); Pasal I angka
12 dan angka 13 yang mengubah ketentuan dalam Lampiran III dan
Lampiran IV mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi Dewan
Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah
Tanah Papua, Provinsi Banten, Sulawesi Tengah, dan provinsi-provinsi
Papua. Khusus Provinsi Banten, jumlah kursi DPRD Provinsi berubah
dari 85 (delapan puluh lima) menjadi 100 (seratus), sedangkan jumlah
daerah pemilihan berubah dari 10 (sepuluh) menjadi 12 (dua belas),
termasuk
perubahan
pembagian
daerah
pemilihan
Kabupaten
Tangerang dari 2 (dua) menjadi 3 (tiga) [vide Bukti P-4; Bukti P-32; Bukti
P-32B]. Perubahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, Perppu
tersebut juga menambahkan Pasal 173 ayat (2a) yang mengatur
persyaratan partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, perubahan
yang
dilakukan
tidak
hanya
menyangkut
aspek
administratif
penyelenggaraan, tetapi juga menyentuh desain representasi dan
konfigurasi kepesertaan dalam pemilu;
c. pada tanggal 14 Desember 2022, dua hari setelah Perppu Nomor 1
Tahun 2022 diundangkan, Komisi Pemilihan Umum menetapkan 17
(tujuh belas) partai politik sebagai peserta Pemilu 2024 melalui
Keputusan Nomor 518 Tahun 2022. Dalam konsiderans mengingat
9
keputusan tersebut, KPU secara tegas merujuk UU Nomor 7 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022
[vide Bukti P-27]. Fakta ini menunjukkan bahwa perubahan norma yang
dilakukan setelah tahapan pemilu dimulai telah digunakan sebagai
dasar hukum dalam tindakan penyelenggara pemilu;
d. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan terhadap Perppu
Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna tanggal 4 April 2023 [vide
Bukti P-33]. Dengan demikian, proses persetujuan legislatif terhadap
perubahan kerangka hukum pemilu berlangsung setelah tahapan
Pemilu 2024 dimulai dan setelah KPU menetapkan partai politik peserta
pemilu berdasarkan ketentuan Perppu tersebut;
e. pada tanggal 4 Mei 2023, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan
menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
[vide Bukti P-5], yakni pada saat tahapan pencalonan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedang
berlangsung, yang masa pengajuan bakal calonnya berlangsung pada
tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;
f.
pada tanggal 2 Juli 2023, Komisi Pemilihan Umum menetapkan
rekapitulasi
Daftar
Pemilih
Tetap
tingkat
nasional
sebanyak
204.807.222 (dua ratus empat juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus
dua puluh dua) pemilih melalui Keputusan Nomor 857 Tahun 2023, yang
konsiderans mengingatnya merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 [vide Bukti P-28]. Dalam DPT tersebut, nama para
Pemohon tercantum sebagai pemilih [vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-
10, Bukti P-11, dan Bukti P-41];
g. pada tanggal 14 Februari 2024, pemungutan suara Pemilu 2024, tempat
para Pemohon terdaftar sebagai pemilih, diselenggarakan berdasarkan
kerangka hukum yang telah mengalami perubahan setelah tahapan
pemilu dimulai. Perubahan tersebut mencakup pengaturan mengenai
jumlah kursi, daerah pemilihan, alokasi kursi, dan persyaratan partai
politik peserta pemilu, yang menjadi bagian dari dasar normatif
penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan demikian, para Pemohon
10
sebagai pemilih mengalami secara langsung penyelenggaraan pemilu
yang kerangka hukumnya mengalami perubahan setelah tahapan
dimulai. Pengalaman faktual tersebut menjadi dasar bagi para Pemohon
untuk mendalilkan adanya persoalan kepastian hukum atas kerangka
normatif yang menjadi dasar pelaksanaan hak pilih, khususnya
mengenai keberlakuan dan akibat hukum perubahan pengaturan
terhadap tahapan pemilu yang telah berjalan.
13. Bahwa kerugian para Pemohon pada Pemilu 2029 bertumpu pada fakta-
fakta berikut:
a. kebutuhan
untuk
melakukan
penyesuaian
kerangka
hukum
penyelenggaraan Pemilu 2029 telah memperoleh dasar konstitusional
melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun masing-
masing putusan memiliki objek, ruang lingkup, dan konsekuensi hukum
yang berbeda. Pertama, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 [vide Bukti
P-13]
telah
mengubah
desain
keserentakan
pemilu
dengan
memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional untuk memilih anggota
DPR, anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden dari pemilu
daerah untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah, yang mulai
diterapkan pada Pemilu 2029. Kedua, Putusan Nomor 116/PUU-
XXI/2023, khususnya Paragraf [3.20] [vide Bukti P-16], secara tegas
menyatakan bahwa pengaturan ambang batas parlemen dalam Pasal
414 ayat (1) UU Pemilu perlu segera diubah dengan memerhatikan
sejumlah prinsip, termasuk keharusan agar perubahan tersebut selesai
sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2029. Ketiga, Putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024 [vide Bukti P-15] telah menyatakan Pasal 222 UU
Pemilu mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sehingga membawa konsekuensi terhadap
desain pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan
demikian, putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa kerangka
hukum Pemilu 2029 membutuhkan penyesuaian substantif, baik untuk
melaksanakan desain pemilu yang telah ditetapkan Mahkamah maupun
untuk menyesuaikan pengaturan yang telah kehilangan dasar
keberlakuannya;
11
b. mengenai waktu penyelesaian penyesuaian kerangka hukum tersebut,
Mahkamah Konstitusi telah memberikan penegasan dalam Putusan
Nomor 259/PUU-XXIV/2026, khususnya Paragraf [3.10] halaman 48–
49 [vide Bukti P-31), yang menyatakan bahwa: "tidak terdapat alasan
atau
pilihan
selain
menuntaskan
semua
kerangka
hukum
penyelenggaraan pemilihan umum terutama kerangka hukum berupa
undang-undang sebelum dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun
2029." Meskipun dalam putusan yang sama Mahkamah menolak
permohonan untuk menetapkan tenggat waktu baru, pertimbangan
tersebut tetap menegaskan prinsip konstitusional bahwa kerangka
hukum pemilu 2029 harus telah dituntaskan sebelum tahapan
penyelenggaraan dimulai. Dengan demikian, persoalan yang perlu
diperhatikan bukan semata-mata apakah pembentuk undang-undang
telah atau belum melakukan perubahan terhadap UU Pemilu, melainkan
juga apakah Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu telah memberikan kepastian
hukum mengenai keberlakuan dan akibat hukum perubahan undang-
undang apabila perubahan tersebut dilakukan setelah tahapan
penyelenggaraan pemilu dimulai;
c. rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum telah masuk
dalam Program Legislasi Nasional [vide Bukti P-17]. Namun, Panitia
Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas membahas
Rancangan Undang-Undang tersebut baru dibentuk pada tanggal 29
September 2026 [vide Bukti P-26], atau sekitar lima belas bulan setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 diucapkan.
Sementara itu, penyusunan naskah akademik dan draf Rancangan
Undang-Undang ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau
awal Januari 2027, sedangkan pengesahannya ditargetkan paling
lambat pada Maret 2027 [vide Bukti P-34B dan Bukti P-34C]. Di sisi lain,
berdasarkan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu, tahapan penyelenggaraan
Pemilu 2029 harus dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum
hari pemungutan suara. Apabila digunakan asumsi hari pemungutan
suara tanggal 14 Februari 2029, batas waktu dimulainya tahapan
tersebut jatuh pada tanggal 14 Juni 2027. Dengan demikian, terdapat
rentang waktu yang relatif terbatas antara target penyelesaian legislasi
12
dan batas waktu dimulainya tahapan Pemilu 2029, sementara proses
pembentukan undang-undang tersebut masih berlangsung. Keadaan ini
menunjukkan adanya potensi ketidakpastian mengenai penyelesaian
dan keberlakuan kerangka hukum pemilu sebelum tahapan dimulai,
terlebih norma a quo tidak mengatur akibat hukum apabila perubahan
undang-undang dilakukan setelah tahapan penyelenggaraan pemilu
berjalan;
d. revisi UU Pemilu tidak hanya akan memuat pengaturan sebagai tindak
lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berpotensi
mencakup perubahan terhadap materi substantif penyelenggaraan
pemilu. Hal tersebut antara lain tercermin dari pernyataan Ketua Komisi
II Dewan Perwakilan Rakyat yang menyebut Komisi II sebagai "prajurit
yang ditugaskan oleh para ketua umum", serta mengemukakan adanya
pembicaraan mengenai kesepakatan politik para ketua umum partai
koalisi, termasuk usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5%
(lima persen), yang menurut pernyataan tersebut masih harus
dirasionalkan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi
[vide Bukti P-34A]. Fakta ini menunjukkan bahwa revisi UU Pemilu
berpotensi memuat perubahan kebijakan yang melampaui pelaksanaan
putusan Mahkamah Konstitusi dan dapat memengaruhi konfigurasi
kompetisi serta representasi politik dalam Pemilu. Pengalaman
perubahan pengaturan kursi dan daerah pemilihan pada tahun 2022
memperlihatkan bahwa perubahan semacam itu dapat terjadi ketika
tahapan Pemilu telah berjalan. Dalam keadaan demikian, norma a quo
belum mengatur secara tegas kepastian keberlakuan dan akibat hukum
perubahan UU Pemilu yang dilakukan setelah tahapan dimulai,
sehingga pemilih tidak memperoleh kepastian mengenai kerangka
hukum yang menjadi dasar pelaksanaan hak pilihnya;
e. tidak terdapat ketentuan dalam norma a quo yang menjamin bahwa
perubahan UU Pemilu telah selesai sebelum tahapan dimulai ataupun
mengatur secara tegas akibat hukum apabila perubahan dilakukan
setelah tahapan berjalan. Rekam jejak penyelenggaraan tiga pemilu
terakhir justru menunjukkan bahwa perubahan kerangka hukum dapat
terjadi dalam rentang waktu tersebut. Perppu Nomor 1 Tahun 2009 [vide
13
Bukti P-23] diterbitkan ketika tahapan Pemilu 2009 berlangsung; UU
Nomor 7 Tahun 2017 [vide Bukti P-33] diundangkan pada 16 Agustus
2017, sehari sebelum tahapan Pemilu 2019 dimulai pada 17 Agustus
2017; dan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 [vide Bukti P-4] diterbitkan
ketika tahapan Pemilu 2024 telah berjalan. Fakta historis tersebut
menunjukkan bahwa perubahan kerangka hukum pemilu pada saat
tahapan sedang berlangsung bukanlah kemungkinan yang bersifat
abstrak. Namun, norma a quo tidak mengatur secara jelas bagaimana
perubahan tersebut diberlakukan terhadap tahapan yang telah berjalan,
sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi
pemilih mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan
hak pilihnya.
A. Kedudukan Hukum Pemohon I
14. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia
sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-7],
sehingga memenuhi kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK
7/2025. Selain itu, Pemohon I mempunyai hak pilih dan telah terdaftar
dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten, sebagaimana dibuktikan dengan hasil penelusuran
laman cekdptonline.kpu.go.id [vide Bukti P-7], serta oleh Tanda Bukti
Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Tempat
Pemungutan Suara 058 [vide Bukti P-41], dengan usia 39 (tiga puluh
sembilan) tahun pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024,
sehingga
memenuhi
persyaratan
sebagai
pemilih
sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu. Kedudukan hasil
penelusuran laman tersebut sebagai alat bukti diterangkan lebih lanjut
pada huruf E di bawah.
15. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
[vide Bukti P-20] yang memiliki perhatian akademik terhadap persoalan
hukum kepemiluan. Perhatian tersebut antara lain tercermin dalam
penelitian yang dilakukan Pemohon I mengenai hambatan penanganan
tindak pidana Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2024, sebagaimana
tertuang dalam karya ilmiah berjudul "Analisis Yuridis-Empiris terhadap
14
Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan
Gubernur Banten Tahun 2024 (Perspektif Kuasa Hukum Pasangan
Calon)" [vide Bukti P-29];
16. Bahwa terhadap syarat pertama, Pemohon I memiliki hak konstitusional
yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan
dalam dalil 11, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil
dalam menggunakan hak pilihnya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, serta hak untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan
kesempatan untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi
juga mencakup jaminan kepastian hukum atas kerangka normatif yang
menjadi dasar penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan hak pilih
Pemohon I;
17. Bahwa terhadap syarat kedua, hak konstitusional Pemohon I dirugikan
oleh berlakunya norma a quo, karena Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu hanya
menentukan waktu dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu, tetapi
tidak mengatur secara tegas kepastian keberlakuan perubahan ketentuan
yang memengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilu setelah tahapan
tersebut
dimulai.
Persoalan
ini
bukan
semata-mata
mengenai
kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengubah Undang-
Undang Pemilu, melainkan mengenai kepastian hukum atas penerapan
perubahan tersebut terhadap tahapan yang sedang berjalan dan tindakan
penyelenggara yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan sebelumnya.
a. pengalaman Pemohon I dalam Pemilu 2024 memperlihatkan persoalan
tersebut secara konkret. Setelah tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni
2022, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan pada 12 Desember
2022 dengan membawa perubahan terhadap sejumlah ketentuan
substantif penyelenggaraan pemilu, antara lain penambahan jumlah
kursi DPR dari 575 menjadi 580, perubahan daerah pemilihan dan
alokasi kursi DPR serta DPRD di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi
Banten, serta penambahan ketentuan mengenai persyaratan partai
15
politik peserta pemilu. Perubahan tersebut kemudian digunakan dalam
penyelenggaraan tahapan Pemilu, antara lain melalui penetapan partai
politik peserta pemilu dan penataan daerah pemilihan serta alokasi
kursi. Selanjutnya, Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 pada 4 Mei 2023, ketika tahapan pengajuan bakal
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sedang
berlangsung [vide dalil 12 huruf b sampai dengan huruf e].
b. Pemohon I merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten [vide
Bukti P-7 dan Bukti P-41), dengan hak pilih pada pemungutan suara
tanggal 14 Februari 2024. Dengan demikian, Pemohon I melaksanakan
hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu yang kerangka normatifnya
mengalami perubahan setelah tahapan dimulai. Perubahan tersebut
tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh
unsur-unsur substantif yang menentukan penyelenggaraan kontestasi,
seperti peserta pemilu, daerah pemilihan, dan alokasi kursi. Dalam
keadaan demikian, tidak terdapat pengaturan yang secara tegas
memberikan kepastian kepada Pemohon I mengenai batas keberlakuan
perubahan ketentuan tersebut terhadap tahapan yang sedang berjalan
serta perlindungan terhadap proses dan tindakan hukum yang telah
terbentuk berdasarkan ketentuan sebelumnya.
c. kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I bukanlah bahwa
suara yang telah diberikan menjadi tidak sah, atau bahwa setiap
perubahan undang-undang setelah tahapan dimulai dengan sendirinya
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kerugian tersebut terletak
pada tidak adanya jaminan kepastian hukum yang memadai mengenai
kerangka normatif yang menjadi dasar pelaksanaan hak pilih Pemohon
I, termasuk mengenai apakah perubahan ketentuan yang terjadi di
tengah tahapan dapat diterapkan terhadap tahapan yang sedang
berjalan dan bagaimana kedudukan tindakan hukum yang telah
dilakukan sebelumnya. Keadaan ini juga berpotensi mengurangi
efektivitas perlindungan konstitusional melalui pengujian undang-
undang, karena putusan Mahkamah yang dijatuhkan setelah tahapan
dan tindakan penyelenggara terbentuk belum tentu dapat memulihkan
16
seluruh akibat hukum yang telah terjadi.
d. oleh karena itu, berlakunya norma a quo yang tidak memberikan
kepastian mengenai keberlakuan perubahan ketentuan substantif
terhadap tahapan pemilu yang sedang berjalan telah menimbulkan
kerugian terhadap hak Pemohon I untuk memperoleh kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, serta jaminan penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam pelaksanaan
kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
18. Bahwa terhadap syarat ketiga, kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon I bersifat spesifik, aktual, dan setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dengan
uraian sebagai berikut:
a. Spesifik.* Kerugian konstitusional Pemohon I bersifat spesifik karena
berkaitan langsung dengan kedudukannya sebagai pemilih yang
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 di Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten (vide Bukti P-7), yang memiliki hak pilih dalam
penyelenggaraan Pemilu dengan kerangka hukum yang mengalami
perubahan setelah tahapan dimulai. Dengan demikian, kerugian yang
didalilkan bukan merupakan kepentingan umum yang abstrak,
melainkan berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon I sendiri untuk
memperoleh kepastian hukum atas ketentuan yang menjadi dasar
pelaksanaan hak pilihnya. Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024,
khususnya Paragraf [3.5], Mahkamah mengakui kedudukan hukum
pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan mempertimbangkan
hubungan antara norma yang diuji dan pembatasan alternatif pilihan
yang dapat digunakan pemilih. Putusan tersebut menegaskan bahwa
pemilih dapat memiliki kedudukan hukum apabila terdapat hubungan
konkret antara keberlakuan norma yang diuji dan pelaksanaan hak
pilihnya (vide* Bukti P-15).
17
b. Aktual.* Kerugian konstitusional Pemohon I telah memiliki dasar faktual
dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Setelah tahapan Pemilu dimulai
pada 14 Juni 2022, terjadi perubahan terhadap sejumlah ketentuan
substantif penyelenggaraan Pemilu melalui Perppu Nomor 1 Tahun
2022, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7
Tahun
2023.
Perubahan
tersebut
diterapkan
dalam
tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berjalan, sedangkan Pemohon I
merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT dan berhak memilih pada
14 Februari 2024 [vide* dalil 12 huruf a sampai dengan huruf g].
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang
didalilkan bukan sekadar kemungkinan yang bersifat hipotetis,
melainkan telah mempunyai dasar pengalaman faktual dalam Pemilu
yang diikuti Pemohon I. Kerugian konstitusional yang dimaksud bukan
berupa ketidakabsahan suara yang telah diberikan, melainkan tidak
adanya kepastian hukum yang memadai mengenai keberlakuan
perubahan ketentuan substantif terhadap tahapan yang sedang
berlangsung dan proses hukum yang telah terbentuk berdasarkan
ketentuan sebelumnya.
c. Potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi.* Kerugian potensial ini menjadi dasar utama kebutuhan
perlindungan konstitusional bagi Pemohon I dalam menghadapi Pemilu
2029. Pemohon I masih memenuhi persyaratan usia
untuk
menggunakan hak pilih pada Pemilu mendatang dan memiliki
kepentingan konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum atas
kerangka normatif penyelenggaraannya. Dalam Putusan Nomor
128/PUU-XXIV/2026, khususnya Paragraf [3.5], Mahkamah mengakui
kedudukan hukum Pemohon IV meskipun pada Pemilu sebelumnya
tidak mengalami persoalan langsung pada surat suara yang
digunakannya.
Mahkamah
mempertimbangkan
adanya
potensi
kerugian pada pemilu mendatang karena tidak terdapat jaminan bahwa
daftar calon yang akan menjadi dasar penggunaan hak pilihnya
memenuhi ketentuan hukum yang berlaku [vide* Bukti P-24]. Putusan
tersebut menunjukkan bahwa kerugian konstitusional pemilih tidak
selalu harus telah terwujud dalam bentuk pelanggaran langsung pada
18
pemilu sebelumnya, sepanjang terdapat hubungan yang masuk akal
antara persoalan normatif, fakta yang mendasarinya, dan potensi
kerugian pada pemilu berikutnya.
Bahwa dalam perkara a quo, hubungan tersebut terlihat dari tiga
keadaan. Pertama, Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu menentukan waktu
dimulainya tahapan pemilu, tetapi tidak mengatur secara tegas akibat
hukum perubahan ketentuan substantif terhadap tahapan yang telah
berjalan. Kedua, pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa
perubahan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu dapat
dilakukan setelah tahapan dimulai dan diterapkan dalam tahapan yang
sedang berlangsung. Ketiga, kerangka hukum Pemilu 2029 masih berada
dalam
proses
pembentukan
dan
penyesuaian,
termasuk
untuk
menindaklanjuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi serta membahas
pilihan kebijakan hukum lainnya sebagaimana diuraikan dalam dalil 13
huruf a sampai dengan huruf e.
Bahwa kebutuhan penyesuaian kerangka hukum Pemilu 2029 tidak
hanya berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi,
tetapi juga membuka kemungkinan perubahan kebijakan hukum oleh
pembentuk
undang-undang,
termasuk
terhadap
ketentuan
yang
berpengaruh pada peserta pemilu, pencalonan, daerah pemilihan, dan
alokasi kursi. Pembahasan mengenai ambang batas parlemen dan
pembentukan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilu pada 29
September 2026 merupakan fakta yang menunjukkan bahwa proses
perubahan kerangka hukum tersebut sedang berlangsung [vide dalil 13
huruf a, huruf c, dan huruf d]. Sementara itu, pengalaman perubahan
undang-undang pada Pemilu 2009 dan 2024 menunjukkan bahwa
perubahan setelah tahapan dimulai bukanlah kemungkinan yang semata-
mata bersifat spekulatif [vide dalil 13 huruf e].
Bahwa
sekalipun
pembentuk
undang-undang
berkewajiban
menyelesaikan kerangka hukum pemilu sebelum dimulainya tahapan
Pemilu 2029, sebagaimana ditekankan Mahkamah dalam Putusan Nomor
259/PUU-XXIV/2026, kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya
menghilangkan kemungkinan terjadinya perubahan setelah tahapan
dimulai. Putusan tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian kerangka
19
hukum sebelum tahapan, sedangkan permohonan a quo mempersoalkan
persoalan yang berbeda, yaitu tidak adanya pengaturan yang memberikan
kepastian mengenai akibat hukum apabila perubahan undang-undang
tetap dilakukan setelah tahapan dimulai. Dengan demikian, selama norma
a quo tidak memberikan kepastian mengenai batas keberlakuan
perubahan tersebut, Pemohon I berpotensi kembali menghadapi keadaan
ketika hak pilihnya dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang
mengalami perubahan di tengah tahapan, tanpa kepastian mengenai
penerapan perubahan tersebut terhadap proses yang sedang berjalan dan
tindakan hukum yang telah terbentuk.
19. Bahwa terhadap syarat keempat, terdapat hubungan sebab-akibat (causal
verband) antara kerugian konstitusional Pemohon I dan berlakunya norma
a quo. Kerugian tersebut tidak didalilkan bersumber pada sah atau tidak
sahnya Perppu 1/2022, ataupun semata-mata pada tindakan pembentuk
undang-undang dalam melakukan perubahan terhadap UU Pemilu,
melainkan pada tidak adanya pengaturan yang memberikan kepastian
hukum mengenai keberlakuan dan akibat hukum perubahan undang-
undang terhadap tahapan pemilu yang telah dimulai. Norma a quo hanya
menentukan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling
lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, tetapi tidak
mengatur secara jelas bagaimana perubahan terhadap ketentuan
substantif penyelenggaraan pemilu yang diundangkan setelah tahapan
dimulai diberlakukan terhadap tahapan yang sedang berjalan dan
tindakan
hukum
yang
telah
terbentuk
sebelumnya.
Akibatnya,
sebagaimana dialami Pemohon I dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,
perubahan terhadap kerangka hukum pemilu dapat berlangsung setelah
tahapan dimulai tanpa adanya kepastian yang memadai mengenai batas
keberlakuannya terhadap proses yang sedang berjalan. Apabila norma a
quo memberikan pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut, Pemohon
I memperoleh jaminan hukum mengenai dasar pengaturan yang berlaku
bagi tahapan pemilu yang diikutinya, termasuk perlindungan terhadap
tahapan dan akibat hukum yang telah terbentuk sebelum perubahan
undang-undang diberlakukan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang
relevan antara ketiadaan pengaturan dalam norma a quo dan kerugian
20
konstitusional Pemohon I atas kepastian hukum yang adil, hak
berpartisipasi dalam pemilu yang jujur dan adil, serta pelaksanaan
kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) juncto
Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
20. Bahwa terhadap syarat kelima, apabila permohonan a quo dikabulkan
dengan memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 167 ayat
(6) UU Pemilu, kerugian konstitusional Pemohon I tidak akan atau setidak-
tidaknya tidak lagi terjadi. Pemaknaan tersebut akan memberikan
kepastian hukum bahwa perubahan undang-undang yang dilakukan
setelah tahapan pemilu dimulai, sepanjang mengubah ketentuan
substantif mengenai peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah
pemilihan, pencalonan, serta penetapan hasil pemilu, tidak serta-merta
diberlakukan terhadap tahapan yang sedang berjalan dan tindakan hukum
yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan sebelumnya. Pengaturan
demikian tetap harus memberikan ruang bagi perubahan yang secara
konstitusional diperlukan untuk melaksanakan putusan Mahkamah
Konstitusi, menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, atau
mengatasi keadaan luar biasa yang menyebabkan penyelenggaraan
pemilu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya
pemaknaan tersebut, Pemohon I memperoleh kepastian mengenai
kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan hak pilihnya sejak
tahapan dimulai, sekaligus perlindungan terhadap tahapan dan akibat
hukum yang telah terbentuk apabila terjadi perubahan undang-undang di
tengah penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan
yang nyata bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon I tidak akan atau setidak-tidaknya
tidak lagi terjadi.
B. Kedudukan Hukum Pemohon II
21. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-8]; memiliki hak
pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 di
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana ditunjukkan melalui
hasil penelusuran laman cekdptonline.kpu.go.id [vide Bukti P-8]; serta
pada hari pemungutan suara telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun.
21
Dengan
demikian,
Pemohon
II
memenuhi
kualifikasi
sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto
Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025, serta memenuhi persyaratan sebagai
pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu;
22. Bahwa selain berkedudukan sebagai pemilih, Pemohon II berprofesi
sebagai advokat, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat [vide Bukti
P-9], dan dalam menjalankan profesinya memberikan pendampingan
serta nasihat hukum di bidang kepemiluan, termasuk kepada peserta
pemilu. Namun, kedudukan hukum Pemohon II dalam permohonan a quo
terutama didasarkan pada hak konstitusionalnya sebagai pemilih yang
terkena relevansi langsung dari norma yang diuji, sedangkan profesinya
sebagai advokat merupakan fakta yang memperkuat keterlibatan dan
pemahamannya terhadap persoalan hukum kepemiluan. Pendekatan
tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor
259/PUU-XXIV/2026 Paragraf [3.5], yang dalam menilai kedudukan
hukum turut mempertimbangkan kapasitas dan keterlibatan Pemohon
dengan persoalan kepemiluan yang dimohonkan pengujian [vide Bukti P-
31];
23. Bahwa terhadap syarat pertama, Pemohon II memiliki hak konstitusional
yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana telah diuraikan
pada dalil 11 dan dalil 16, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dalam
penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) juncto
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta hak untuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan
kesempatan untuk memberikan suara, tetapi juga dengan jaminan bahwa
penyelenggaraan pemilu berlangsung berdasarkan kerangka hukum yang
jelas, dapat diketahui, dan memberikan kepastian mengenai aturan yang
menjadi dasar pelaksanaan tahapan serta kontestasi pemilu;
24. Bahwa terhadap syarat kedua, Pemohon II menganggap hak
konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma a quo, karena
Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu hanya menentukan waktu dimulainya
tahapan penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak mengatur akibat hukum dari
22
perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-
undang yang diundangkan setelah tahapan dimulai. Keadaan tersebut
relevan secara langsung dengan kedudukan Pemohon II sebagai pemilih,
dengan uraian sebagai berikut:
a. Perubahan kerangka hukum ketika tahapan telah berlangsung.
Pemohon II terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu Tahun 2024 ketika
tahapan penyelenggaraan telah dimulai sejak 14 Juni 2022. Dalam
rangkaian tahapan tersebut, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan
pada 12 Desember 2022 dan mengubah sejumlah ketentuan penting
dalam UU Pemilu, termasuk ketentuan mengenai persyaratan partai
politik peserta pemilu serta pengaturan jumlah kursi dan daerah
pemilihan. Perubahan tersebut terjadi ketika tahapan pemilu sedang
berjalan, sementara Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu tidak memberikan
pedoman umum mengenai apakah perubahan yang memengaruhi
konfigurasi kontestasi tersebut diterapkan terhadap pemilu yang sedang
berlangsung atau terhadap penyelenggaraan pemilu berikutnya;
b. Tidak adanya kepastian mengenai akibat hukum terhadap tahapan yang
sedang berjalan. Perppu Nomor 1 Tahun 2022 kemudian ditetapkan
menjadi undang-undang melalui UU Nomor 7 Tahun 2023. Namun,
perubahan status Perppu menjadi undang-undang tersebut tidak
dengan
sendirinya
menjawab
persoalan
konstitusional
yang
dipersoalkan dalam permohonan a quo, yaitu tidak adanya norma umum
yang menentukan akibat hukum perubahan ketentuan pemilu yang
diundangkan setelah tahapan dimulai terhadap tahapan yang telah
selesai, sedang berjalan, maupun tahapan berikutnya dalam satu
rangkaian penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, persoalan yang
dialami Pemohon II bukanlah ketidakberlakuan Perppu sebelum
ditetapkan menjadi undang-undang, melainkan tidak adanya kepastian
mengenai
batas
penerapan
perubahan
hukum
terhadap
penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung;
c. Keterkaitan dengan hak pilih Pemohon II. Pada hari pemungutan suara
tanggal 14 Februari 2024, Pemohon II merupakan pemilih yang terdaftar
di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada Pemilu 2024, jumlah
kursi DPRD Provinsi Banten ditetapkan menjadi 100 kursi dan daerah
23
pemilihannya ditata menjadi 12 daerah pemilihan berdasarkan
Lampiran IV Perppu Nomor 1 Tahun 2022, berbeda dari pengaturan
sebelumnya yang menetapkan 85 kursi dan 10 daerah pemilihan.
Dengan demikian, hak pilih Pemohon II berada dalam penyelenggaraan
pemilu yang konfigurasi representasi politik pada tingkat DPRD Provinsi
Banten telah mengalami perubahan setelah tahapan penyelenggaraan
dimulai. Keadaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan
keabsahan suara yang diberikan Pemohon II ataupun keabsahan
perubahan yang dilakukan pembentuk undang-undang, melainkan
untuk menunjukkan bahwa sebagai pemilih, Pemohon II berada dalam
penyelenggaraan pemilu yang kerangka kontestasinya dapat berubah
di tengah tahapan tanpa adanya pedoman umum mengenai batas
penerapan perubahan tersebut;
d. Relevansi terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bahwa hak pilih
Pemohon II merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan
rakyat. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam penyelenggaraan
pemilu tidak cukup hanya menjamin bahwa Pemohon II dapat datang ke
tempat pemungutan suara dan memberikan suara, tetapi juga harus
menjamin bahwa proses kontestasi yang menjadi dasar penggunaan
hak pilih berlangsung berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan
dapat diprediksi. Ketiadaan pengaturan mengenai akibat hukum
perubahan undang-undang setelah tahapan dimulai menimbulkan
kerugian konstitusional berupa tidak adanya jaminan normatif atas
kepastian kerangka kontestasi tersebut;
25. Bahwa terhadap syarat ketiga, kerugian konstitusional Pemohon II bersifat
spesifik dan aktual karena Pemohon II bukan sekadar warga negara yang
secara umum berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu,
melainkan pemilih yang terdaftar dalam pemilu Tahun 2024 di Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, ketika kerangka hukum yang mengatur
tahapan dan konfigurasi kontestasi pemilu mengalami perubahan setelah
tahapan dimulai [vide Bukti P-8]. Pengalaman tersebut menunjukkan
bahwa persoalan yang dimohonkan pengujian bukanlah keadaan yang
semata-mata
bersifat
hipotetis,
melainkan
telah
terjadi
dalam
penyelenggaraan pemilu yang diikuti Pemohon II. Selain itu, kerugian
24
tersebut
setidak-tidaknya
berpotensi
terjadi
kembali
pada
penyelenggaraan pemilu berikutnya, sepanjang Pemohon II tetap
memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan tidak terdapat pengaturan
yang memberikan kepastian mengenai akibat hukum perubahan undang-
undang setelah tahapan dimulai;
26. Bahwa terhadap syarat keempat, terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II dan
berlakunya norma a quo. Kerugian tersebut tidak didalilkan bersumber dari
tindakan Pemohon II, keabsahan Perppu Nomor 1 Tahun 2022, ataupun
kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengubah UU Pemilu,
melainkan dari tidak lengkapnya pengaturan dalam Pasal 167 ayat (6) UU
Pemilu mengenai akibat hukum perubahan ketentuan pemilu setelah
tahapan dimulai. Seandainya norma a quo memberikan kepastian
mengenai penerapan perubahan yang mengubah ketentuan tahapan
yang menentukan konfigurasi kontestasi pemilu, Pemohon II sebagai
pemilih memperoleh jaminan normatif mengenai kerangka hukum yang
menjadi dasar penyelenggaraan pemilu yang diikutinya;
27. Bahwa terhadap syarat kelima, apabila permohonan a quo dikabulkan,
kerugian konstitusional yang berpotensi dialami Pemohon II dalam
penyelenggaraan pemilu berikutnya dapat dicegah atau setidak-tidaknya
tidak berulang dalam bentuk yang sama. Pemaknaan konstitusional
terhadap Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu akan memberikan kepastian
mengenai batas keberlakuan perubahan undang-undang atau peraturan
pemerintah pengganti undang-undang yang mengubah ketentuan
tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi setelah tahapan dimulai.
Dengan demikian, Pemohon II sebagai pemilih memperoleh jaminan
hukum yang lebih jelas mengenai kerangka penyelenggaraan pemilu yang
menjadi dasar pelaksanaan hak pilihnya;
28. Bahwa profesi Pemohon II sebagai advokat yang memberikan
pendampingan dan nasihat hukum di bidang kepemiluan semakin
memperlihatkan relevansi persoalan konstitusional yang dimohonkan
pengujian. Dalam menjalankan profesinya, Pemohon II harus memberikan
nasihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ketika ketentuan mengenai persyaratan peserta pemilu, jumlah
25
kursi, atau daerah pemilihan diubah setelah tahapan berjalan, timbul
persoalan mengenai penerapan perubahan tersebut terhadap tahapan
yang sedang berlangsung dan tindakan hukum yang telah dilakukan
berdasarkan ketentuan sebelumnya. Keadaan ini bukan merupakan
kerugian profesi yang berdiri sendiri, melainkan pengalaman profesional
yang memperkuat relevansi dan keterkaitan Pemohon II dengan
persoalan kepastian hukum yang menjadi objek permohonan a quo.
C. Kedudukan Hukum Pemohon III
29. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-10], mempunyai
hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 di
Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana
ditunjukkan melalui hasil penelusuran laman cekdptonline.kpu.go.id [vide
Bukti P-10], serta pada hari pemungutan suara telah berusia 18 (delapan
belas) tahun. Pemohon III juga merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pamulang [vide Bukti P-21]. Dengan demikian,
Pemohon III memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025, serta
memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal
198 ayat (1) UU Pemilu;
30. Bahwa Pemohon III merupakan pemilih muda yang memperoleh hak pilih
untuk pertama kali pada pemilu tahun 2024. Pemohon III juga untuk
pertama
kalinya
tercatat
dalam
Daftar
Pemilih
Tetap
pada
penyelenggaraan pemilu tersebut. Dengan demikian, pengalaman
pertama Pemohon III sebagai pemilih berlangsung dalam suatu rangkaian
penyelenggaraan pemilu yang tahapan-tahapannya telah berjalan ketika
terjadi perubahan terhadap sejumlah ketentuan undang-undang yang
mengatur persyaratan peserta pemilu, jumlah kursi, dan daerah pemilihan.
Keadaan ini menunjukkan relevansi langsung pengalaman Pemohon III
sebagai
pemilih
pemula
dengan
persoalan
konstitusional
yang
dimohonkan pengujian;
31. Bahwa terhadap syarat pertama, Pemohon III memiliki hak konstitusional
26
sebagaimana telah diuraikan pada dalil 11 dan dalil 16, yaitu hak atas
kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana
dijamin Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, serta hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat
sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak tersebut
mencakup jaminan bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan kerangka
hukum yang jelas, dapat diketahui, dan memberikan kepastian mengenai
aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan serta kontestasi pemilu;
32. Bahwa terhadap syarat kedua, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh
berlakunya norma a quo, karena Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu hanya
mengatur waktu dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak
menentukan akibat hukum perubahan undang-undang atau peraturan
pemerintah pengganti undang-undang yang diundangkan setelah tahapan
dimulai. Kerugian konstitusional Pemohon III berkaitan dengan
pengalaman pertamanya sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2024,
dengan uraian sebagai berikut:
a. Perubahan kerangka hukum ketika tahapan telah berlangsung.
Pemohon III terdaftar sebagai pemilih untuk pertama kali dalam pemilu
tahun 2024, yang tahapannya telah dimulai sejak 14 Juni 2022. Dalam
rangkaian tahapan tersebut, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan
pada 12 Desember 2022 dan mengubah sejumlah ketentuan penting
dalam UU Pemilu, termasuk ketentuan mengenai persyaratan partai
politik peserta pemilu serta pengaturan jumlah kursi dan daerah
pemilihan. Perubahan tersebut berlangsung ketika tahapan pemilu
sedang berjalan, sementara Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu tidak
memberikan pedoman umum mengenai akibat hukum perubahan
tersebut terhadap tahapan yang telah selesai, sedang berjalan,
maupun tahapan berikutnya dalam satu rangkaian penyelenggaraan
pemilu;
b. Ketidakpastian mengenai akibat hukum perubahan terhadap tahapan
yang sedang berjalan. Perppu Nomor 1 Tahun 2022 berlaku sejak
diundangkan dan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui
UU Nomor 7 Tahun 2023. Namun, perubahan status Perppu menjadi
undang-undang tersebut tidak menjawab persoalan konstitusional yang
27
dipersoalkan dalam permohonan a quo, yaitu tidak adanya pengaturan
umum mengenai batas penerapan perubahan ketentuan pemilu yang
diundangkan setelah tahapan dimulai. Bagi Pemohon III yang pertama
kali mengikuti pemilu, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa aturan
yang menjadi dasar penyelenggaraan dan kontestasi dapat mengalami
perubahan ketika rangkaian tahapan telah berlangsung, tanpa adanya
kepastian normatif mengenai akibat hukum perubahan tersebut;
c. Hak pilih pertama dalam kerangka kontestasi yang berubah. Pada
tanggal 14 Februari 2024, surat suara pertama yang tersedia bagi
Pemohon III dalam pemilu tahun 2024 termasuk surat suara untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu tersebut
diselenggarakan setelah terjadi perubahan jumlah kursi DPR secara
nasional dari 575 menjadi 580 kursi serta perubahan ketentuan
mengenai persyaratan partai politik peserta pemilu melalui Perppu
Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian, pengalaman pertama
Pemohon III sebagai pemilih berlangsung dalam penyelenggaraan
pemilu yang konfigurasi kontestasinya mengalami perubahan setelah
tahapan dimulai. Pemohon III tidak mempersoalkan keabsahan suara
yang diberikannya ataupun kewenangan pembentuk undang-undang
untuk mengubah UU Pemilu, melainkan mempersoalkan tidak adanya
kepastian mengenai batas penerapan perubahan hukum tersebut
terhadap penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung;
d. Keterkaitan
dengan
pelaksanaan
kedaulatan
rakyat.
Bahwa
penggunaan hak pilih untuk pertama kali merupakan pengalaman
konkret Pemohon III dalam melaksanakan kedaulatan rakyat
sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh
karena itu, pelaksanaan hak pilih tersebut seharusnya berlangsung
dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian mengenai aturan
kontestasi. Ketiadaan pengaturan mengenai akibat hukum perubahan
undang-undang setelah tahapan dimulai menyebabkan tidak adanya
jaminan normatif yang memadai mengenai kepastian kerangka hukum
penyelenggaraan pemilu yang diikuti Pemohon III;
33. Bahwa terhadap syarat ketiga, kerugian konstitusional Pemohon III
bersifat spesifik dan aktual karena Pemohon III bukan sekadar warga
28
negara yang secara umum berkepentingan terhadap penyelenggaraan
pemilu, melainkan pemilih yang untuk pertama kali terdaftar dalam pemilu
tahun 2024, ketika tahapan penyelenggaraan telah berlangsung dan
terjadi perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang memengaruhi
kerangka kontestasi pemilu [vide Bukti P-10]. Pengalaman tersebut
menunjukkan bahwa persoalan yang dimohonkan pengujian bukan
semata-mata bersifat hipotetis, melainkan telah memiliki relevansi faktual
terhadap Pemohon III. Selain itu, kerugian tersebut berpotensi terjadi
kembali dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya sepanjang Pemohon
III tetap memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan tidak terdapat
pengaturan yang memberikan kepastian mengenai akibat hukum
perubahan undang-undang setelah tahapan dimulai. Sebagai pemilih
muda, Pemohon III memiliki rentang partisipasi elektoral yang masih
panjang sehingga kepastian hukum mengenai penyelenggaraan pemilu
memiliki relevansi berkelanjutan baginya;
34. Bahwa terhadap syarat keempat, terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian konstitusional Pemohon III dan berlakunya
norma a quo. Kerugian tersebut tidak bersumber dari keabsahan Perppu
Nomor 1 Tahun 2022 ataupun kewenangan pembentuk undang-undang
untuk melakukan perubahan terhadap UU Pemilu, melainkan dari tidak
lengkapnya pengaturan dalam Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu mengenai
akibat hukum perubahan ketentuan pemilu yang diundangkan setelah
tahapan dimulai. Seandainya norma a quo memberikan kepastian
mengenai penerapan perubahan yang mengubah ketentuan tahapan
yang menentukan konfigurasi kontestasi pemilu, Pemohon III sebagai
pemilih memperoleh jaminan normatif mengenai kerangka hukum yang
menjadi dasar penyelenggaraan pemilu yang diikutinya;
35. Bahwa terhadap syarat kelima, apabila permohonan a quo dikabulkan,
kerugian konstitusional yang berpotensi dialami Pemohon III dalam
penyelenggaraan pemilu berikutnya dapat dicegah atau setidak-tidaknya
tidak berulang dalam bentuk yang sama. Pemaknaan konstitusional
terhadap Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu akan memberikan kepastian
mengenai batas keberlakuan perubahan undang-undang atau peraturan
pemerintah pengganti undang-undang yang mengubah ketentuan
29
tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi setelah tahapan dimulai.
Dengan demikian, Pemohon III memperoleh jaminan hukum yang lebih
jelas dalam menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilu
berikutnya.
D. Kedudukan Hukum Pemohon IV
36. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-11], mempunyai
hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 di Kota
Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana ditunjukkan melalui hasil
penelusuran laman cekdptonline.kpu.go.id [vide Bukti P-11]. Pemohon IV
juga merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum [vide Bukti P-22]
dan pada hari pemungutan suara pemilu 2024 telah berusia 22 (dua puluh
dua)
tahun,
sehingga
memenuhi
persyaratan
sebagai
pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu serta
kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a
UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025. Dengan demikian,
Pemohon IV merupakan pemilih yang terdaftar dalam pemilu 2024 dan
masih memiliki kepentingan konstitusional terhadap kepastian hukum
penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang;
37. Bahwa terhadap syarat pertama, Pemohon IV memiliki hak konstitusional
sebagaimana telah diuraikan dalam dalil 11 dan dalil 16, khususnya hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta hak
untuk memperoleh penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara
jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Hak tersebut berkaitan dengan kepastian mengenai ketentuan
hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan tahapan pemilu dan
persyaratan kontestasi yang berlaku selama tahapan berlangsung;
38. Bahwa terhadap syarat kedua, hak konstitusional Pemohon IV dirugikan
oleh berlakunya norma a quo karena norma tersebut tidak mengatur
secara tegas akibat hukum perubahan undang-undang atau peraturan
pemerintah pengganti undang-undang yang diundangkan setelah tahapan
pemilu dimulai, khususnya apabila perubahan tersebut mengubah
30
ketentuan tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi pemilu.
Kerugian konstitusional Pemohon IV dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Kepastian hukum dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu [Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Sebagai pemilih yang terdaftar
dalam DPT Pemilu 2024, Pemohon IV berkepentingan terhadap
kepastian hukum penyelenggaraan pemilu sejak tahapan dimulai
sampai dengan selesai. Namun, norma a quo tidak memberikan
pedoman mengenai apakah perubahan ketentuan yang diundangkan di
tengah tahapan berlaku terhadap tahapan yang sedang berjalan atau
terhadap penyelenggaraan pemilu berikutnya. Ketiadaan pengaturan
tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai keberlakuan ketentuan
hukum terhadap rangkaian tahapan pemilu yang sedang berlangsung.
Persoalan ini bukan terletak pada tidak berlakunya Perppu 1/2022,
melainkan pada tidak adanya pengaturan mengenai akibat perubahan
hukum
terhadap
tahapan
yang
telah
dimulai
dan
tindakan
penyelenggaraan yang telah dilakukan.
b. Perubahan konfigurasi kontestasi Pemilu di Provinsi Banten (Pasal
22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pemohon IV terdaftar sebagai
pemilih di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan dengan demikian
memiliki hubungan langsung dengan penyelenggaraan pemilihan
anggota DPRD Provinsi Banten. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024,
jumlah kursi DPRD Provinsi Banten berubah dari 85 (delapan puluh
lima) menjadi 100 (seratus) kursi, sedangkan jumlah daerah pemilihan
berubah dari 10 (sepuluh) menjadi 12 (dua belas) daerah pemilihan
melalui ketentuan dalam Lampiran IV Perppu 1/2022. Perubahan
tersebut terjadi setelah tahapan pemilu 2024 dimulai. Fakta ini
menunjukkan bahwa konfigurasi kontestasi pada tingkat DPRD Provinsi
Banten mengalami perubahan di tengah tahapan pemilu. Pemohon IV
tidak mempersoalkan keabsahan perubahan jumlah kursi maupun
daerah pemilihan tersebut, melainkan mempersoalkan ketiadaan norma
yang memberikan kepastian mengenai batas waktu penerapan
perubahan terhadap tahapan pemilu yang sedang berjalan.
c. Perubahan ketentuan kepesertaan dan alokasi kursi DPR [Pasal
22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Selain perubahan pada tingkat
31
DPRD Provinsi Banten, Pemilu 2024 juga diselenggarakan dengan
perubahan ketentuan mengenai jumlah kursi DPR dari 575 (lima ratus
tujuh puluh lima) menjadi 580 (lima ratus delapan puluh) kursi serta
perubahan persyaratan kepesertaan partai politik sebagaimana diatur
dalam Perppu 1/2022. Perubahan tersebut merupakan bagian dari
perubahan kerangka hukum kontestasi yang berlangsung setelah
tahapan pemilu dimulai. Pemohon IV menggunakan fakta tersebut
sebagai konteks yang memperlihatkan bahwa perubahan terhadap
aturan kontestasi dapat terjadi di tengah tahapan, bukan sebagai dalil
bahwa seluruh perubahan tersebut secara langsung mengubah surat
suara atau daerah pemilihan Pemohon IV.
d. Kedaulatan rakyat dalam kerangka Pemilu yang berkepastian
hukum [Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Hak pilih Pemohon IV
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Pelaksanaan hak tersebut tidak hanya membutuhkan tersedianya
kesempatan untuk memberikan suara, tetapi juga penyelenggaraan
pemilu berdasarkan kerangka hukum yang memberikan kepastian dan
menjamin keadilan kontestasi. Ketika perubahan terhadap aturan
kontestasi dapat diterapkan di tengah tahapan tanpa pengaturan yang
jelas mengenai akibat hukumnya, kepastian kerangka hukum
pelaksanaan kedaulatan rakyat menjadi tidak terjamin secara memadai.
39. Bahwa terhadap syarat ketiga, kerugian konstitusional Pemohon IV
bersifat spesifik dan telah terjadi dalam bentuk ketidakpastian hukum yang
melekat pada kedudukannya sebagai pemilih terdaftar dalam DPT Pemilu
2024 di Kota Tangerang, Provinsi Banten, ketika tahapan pemilu
berlangsung dan perubahan atas ketentuan tahapan yang menentukan
konfigurasi kontestasi DPRD Provinsi Banten diberlakukan. Kerugian
tersebut berkaitan dengan kepentingan Pemohon IV untuk memperoleh
jaminan bahwa perubahan terhadap aturan kontestasi memiliki batas
penerapan yang jelas selama tahapan pemilu berlangsung. Selain itu,
kerugian tersebut bersifat potensial dan secara wajar dapat terjadi kembali
karena Pemohon IV masih memiliki hak pilih untuk pemilu mendatang.
Selama norma a quo tidak memberikan pengaturan mengenai akibat
perubahan terhadap aturan kontestasi setelah tahapan dimulai, Pemohon
32
IV berpotensi kembali menghadapi keadaan serupa dalam pemilu 2029
maupun penyelenggaraan pemilu berikutnya, sebagaimana telah
diuraikan dalam dalil 13 dan dalil 18 huruf c;
40. Bahwa terhadap syarat keempat, terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian konstitusional Pemohon IV dan tidak lengkapnya
pengaturan dalam norma a quo. Kerugian tersebut bukan disebabkan oleh
kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan
pemilu ataupun oleh keabsahan Perppu 1/2022, melainkan oleh tidak
adanya norma yang mengatur akibat perubahan terhadap ketentuan
kontestasi yang diundangkan setelah tahapan pemilu dimulai. Ketiadaan
pengaturan tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai
batas penerapan perubahan hukum terhadap tahapan yang sedang
berlangsung. Dengan demikian, sumber kerugian konstitusional Pemohon
IV terletak pada kekurangan pengaturan norma a quo dalam menjamin
kepastian hukum dan keadilan penyelenggaraan pemilu;
41. Bahwa terhadap syarat kelima, apabila permohonan a quo dikabulkan
dengan memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma a quo
sebagaimana dimohonkan dalam petitum, kerugian konstitusional
Pemohon IV dapat dicegah agar tidak berulang dalam penyelenggaraan
pemilu mendatang. Pemaknaan tersebut akan memberikan batas
penerapan terhadap perubahan ketentuan kontestasi yang diundangkan
setelah tahapan dimulai, sehingga Pemohon IV sebagai pemilih
memperoleh
jaminan
kepastian
hukum
mengenai
kerangka
penyelenggaraan pemilu yang berlaku. Dengan demikian, putusan
Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan a quo memiliki
kemampuan untuk mencegah berulangnya kerugian konstitusional yang
dialami Pemohon IV.
E. Keterangan yang Berlaku bagi Seluruh Para Pemohon
42. Bahwa seluruh para Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilu 2024, tanggal 14
Februari 2024, telah memenuhi persyaratan usia untuk menggunakan hak
pilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu. Hal
tersebut dapat diperiksa berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam
33
kartu tanda penduduk masing-masing [vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-
10, dan Bukti P-11]. Fakta tersebut, yang dibaca bersama bukti
pendaftaran masing-masing Pemohon dalam daftar pemilih, menunjukkan
bahwa para Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai pemilih dalam
pemilu 2024;
43. Bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti hasil penelusuran pada
laman Cek Daftar Pemilih Online Komisi Pemilihan Umum [vide Bukti P-7,
Bukti P-8, Bukti P-10, dan Bukti P-11], yang menampilkan informasi
mengenai status para Pemohon dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2026. Informasi tersebut relevan untuk menunjukkan
keberlanjutan status kepemilihan para Pemohon;
44. Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 204 ayat (1) UU Pemilu yang
menentukan bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan
daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara
berkelanjutan, serta Pasal 202 ayat (1) UU Pemilu mengenai penggunaan
data pemilih dalam proses penyusunan daftar pemilih. Dengan demikian,
bukti tersebut memperkuat kedudukan para Pemohon sebagai warga
negara yang memiliki kepentingan nyata dan berkelanjutan terhadap
penyelenggaraan pemilu, di samping bukti tersendiri mengenai status
pendaftaran mereka dalam DPT Pemilu 2024 sebagaimana diuraikan
berikut;
45. Bahwa bukti tersendiri mengenai status pendaftaran dalam DPT Pemilu
2024 itu tersedia bagi seluruh para Pemohon: keempatnya telah genap
berumur lebih dari 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara
tanggal 14 Februari 2024, sehingga nama mereka dalam pemutakhiran
data pemilih berkelanjutan berasal dari daftar pemilih tetap pemilu 2024,
bukan dari pendaftaran pemilih baru. Khusus Pemohon I, status itu juga
tercatat dalam dokumen yang diterbitkan di dalam tahapan pemilu 2024
sendiri, yakni Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum Tahun
2024 untuk Tempat Pemungutan Suara 058 [vide Bukti P-41];
46. Bahwa para Pemohon terdaftar sebagai pemilih pada wilayah yang
berbeda, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota
Tangerang di Provinsi Banten, serta Kabupaten Nias Utara di Provinsi
34
Sumatera Utara [vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-11, dan Bukti P-10).
Tiga Pemohon memiliki keterkaitan faktual dengan penyelenggaraan
pemilihan anggota DPRD Provinsi Banten yang mengalami perubahan
konfigurasi jumlah kursi dan daerah pemilihan setelah tahapan pemilu
dimulai. Sementara itu, seluruh Pemohon berada dalam cakupan
perubahan ketentuan pemilu yang berlaku secara nasional. Keadaan
tersebut menunjukkan bahwa persoalan konstitusional yang diajukan tidak
terbatas pada kepentingan pemilih di satu daerah, melainkan berkaitan
dengan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu secara nasional;
47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian A sampai dengan bagian
E, masing-masing Pemohon telah menguraikan kualifikasinya sebagai
perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, hak
konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945, serta kerugian
konstitusional yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan tidak
lengkapnya pengaturan dalam norma a quo. Para Pemohon juga telah
menjelaskan bahwa kerugian tersebut dapat dicegah melalui pemaknaan
konstitusional yang dimohonkan dalam perkara ini. Oleh karena itu, para
Pemohon
berpendapat
bahwa
masing-masing
telah
memenuhi
persyaratan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,
dengan penilaian akhir yang sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah
Konstitusi.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Permohonan Provisi
48. Bahwa para Pemohon dengan hormat memohon kepada Mahkamah agar
memberikan prioritas dalam pemeriksaan dan pengucapan putusan
perkara a quo, sehingga putusan dapat diucapkan sebelum dimulainya
tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2029. Permohonan ini tidak
dimaksudkan untuk mengurangi hak DPR, Presiden, maupun pihak-pihak
terkait dalam memberikan keterangan dan mengajukan bukti, melainkan
semata-mata agar perkara a quo memperoleh prioritas penjadwalan
dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemeriksaan yang dipandang
perlu oleh Mahkamah;
35
49. Bahwa permohonan prioritas pemeriksaan tersebut memiliki dasar dalam
pertimbangan Mahkamah sendiri. Dalam Putusan Nomor 85/PUU-
XX/2022, Paragraf [3.7], Mahkamah mempertimbangkan bahwa meskipun
hukum acara dan kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak
mengenal provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, hal
tersebut tidak berarti Mahkamah mengabaikan sifat atau kondisi
kemendesakan suatu perkara. Dengan mempertimbangkan semakin
mendesaknya jadwal tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
serentak tahun 2024, Mahkamah menyatakan permohonan provisi
beralasan menurut hukum. Perkara tersebut diregistrasi pada 25 Agustus
2022 dan diputus pada 29 September 2022 [vide Bukti P-40].
Bahwa para Pemohon juga memahami Putusan Nomor 135/PUU-
XXII/2024, khususnya Paragraf [3.7], yang menolak permohonan provisi
karena Mahkamah memandang perlu mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK untuk memperoleh
penjelasan yang lebih komprehensif mengenai persoalan konstitusional
yang diajukan [vide Bukti P-13]. Oleh karena itu, para Pemohon tidak
memohon agar Mahkamah mengesampingkan kebutuhan pemeriksaan
tersebut, melainkan agar kebutuhan pemeriksaan, termasuk apabila
Mahkamah memandang perlu mendengar keterangan pihak-pihak, tetap
dapat dilaksanakan dalam penjadwalan yang memberikan prioritas kepada
perkara a quo. Dengan demikian, permohonan ini bertumpu pada keadaan
konkret yang memerlukan kepastian hukum sebelum tahapan pemilu 2029
dimulai, tanpa mengurangi kewenangan Mahkamah dalam menentukan
tata cara dan kedalaman pemeriksaannya;
50. Bahwa urgensi pemeriksaan perkara a quo didasarkan pada hubungan
waktu antara proses perubahan UU Pemilu dan batas waktu dimulainya
tahapan pemilu 2029 sebagaimana ditentukan dalam norma a quo.
Berdasarkan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu, tahapan penyelenggaraan
pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari
pemungutan suara. Apabila hari pemungutan suara pemilu 2029
dilaksanakan pada Februari 2029, sebagaimana menjadi asumsi
perencanaan waktu dalam permohonan ini, tahapan penyelenggaraan
pemilu harus dimulai paling lambat sekitar Juni 2027.
36
Sementara itu, proses perubahan UU Pemilu telah memasuki tahap
pembahasan di DPR. Panitia Kerja Komisi II DPR dibentuk pada 29
September 2026; penyelesaian naskah akademik dan draf RUU
ditargetkan pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027;
sedangkan pengesahan undang-undang ditargetkan paling lambat pada
Maret 2027 [vide Bukti P-26, Bukti P-34B, dan Bukti P-34C). Dengan
demikian, sejak perbaikan permohonan ini diajukan pada awal November
2026, waktu yang tersedia menuju target penyelesaian legislasi dan
perkiraan dimulainya tahapan pemilu 2029 relatif terbatas.
Pengalaman penyelenggaraan pemilu 2024 juga menunjukkan
bahwa penetapan peraturan KPU mengenai tahapan dapat dilakukan
dalam waktu yang berdekatan dengan dimulainya tahapan. Pada pemilu
2024, KPU menetapkan peraturan mengenai tahapan pada 9 Juni 2022,
sedangkan tahapan dimulai pada 14 Juni 2022 [vide Bukti P-12). Fakta
tersebut memperlihatkan pentingnya tersedianya kepastian hukum
sebelum penyelenggara menetapkan dan melaksanakan tahapan pemilu.
Rangkaian waktu tersebut disajikan dalam Tabel 6 sebagai dasar faktual
dan perkiraan urgensi permohonan provisi.
Tabel 6. Kalender yang menjadi dasar permohonan provisi
Waktu
Peristiwa
Sumber
29
September
2026
Panitia Kerja RUU Pemilu
dibentuk Komisi II DPR
Bukti P-26
Awal
November
2026
Perbaikan permohonan a quo
diajukan
—
Akhir
Desember
2026
–
awal
Januari 2027
Target naskah akademik dan
draf RUU selesai
Bukti P-34B
Maret 2027
Target RUU Pemilu disahkan
Bukti P-34C
37
Waktu
Peristiwa
Sumber
Sekitar Juni 2027
Batas
akhir
dimulainya
tahapan Pemilu 2029 menurut
norma
a
quo
(20
bulan
sebelum
Februari
2029);
peraturan
KPU
tentang
tahapan lazimnya ditetapkan
menjelang saat ini
Pasal 167 ayat (6);
Bukti P-12
Februari 2029
Perkiraan hari pemungutan
suara Pemilu 2029
Pasal 167 ayat (6)
juncto
Putusan
Nomor
135/PUU-
XXII/2024
51. Bahwa keterlambatan pengucapan putusan berpotensi mengurangi
efektivitas perlindungan konstitusional yang dimohonkan dalam perkara
a quo. Sebagaimana diuraikan dalam dalil 115, para Pemohon memohon
agar pemaknaan konstitusional yang diberikan Mahkamah berlaku
terhadap
perubahan
undang-undang
dan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
yang
diundangkan
setelah
putusan
diucapkan. Apabila putusan baru diucapkan setelah tahapan pemilu 2029
dimulai, perubahan ketentuan substantif yang telah diundangkan sebelum
putusan tersebut berpotensi tidak tercakup dalam pemaknaan yang
dimohonkan, sehingga persoalan kepastian hukum yang menjadi dasar
permohonan ini dapat kembali muncul dalam penyelenggaraan pemilu
2029.
Keadaan tersebut penting diperhatikan karena pengalaman
perubahan kerangka hukum pada pemilu 2009 dan pemilu 2024
menunjukkan bahwa perubahan ketentuan penyelenggaraan pemilu
setelah tahapan dimulai bukanlah kemungkinan yang semata-mata
bersifat hipotetis. Sementara itu, pengundangan UU 7/2017 pada 16
Agustus 2017, hanya satu hari sebelum tahapan pemilu 2019 dimulai pada
17 Agustus 2017, memperlihatkan sempitnya waktu yang tersedia antara
pembentukan undang-undang dan dimulainya tahapan untuk memperoleh
kepastian konstitusional sebelum tahapan berjalan [vide Bukti P-30
halaman 103 dan Bukti P-33].
38
Bahwa apabila persoalan tersebut baru memperoleh pemaknaan
konstitusional setelah tahapan pemilu 2029 berlangsung, putusan
Mahkamah tetap mempunyai arti bagi perubahan hukum berikutnya, tetapi
manfaat perlindungannya terhadap perubahan yang telah terjadi sebelum
putusan berpotensi tidak dapat dirasakan secara utuh dalam pemilu 2029.
Mekanisme perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal
474 dan Pasal 475 UU Pemilu memiliki ruang lingkup, subjek, dan
tenggang waktu pengajuan tersendiri, sehingga tidak dapat diposisikan
sebagai pengganti pengujian konstitusional terhadap norma yang menjadi
dasar perubahan kerangka hukum pemilu [vide Bukti P-1]. Oleh karena
itu, agar pemaknaan konstitusional yang dimohonkan dapat memberikan
kepastian hukum sejak awal penyelenggaraan pemilu 2029, putusan
Mahkamah perlu tersedia sebelum tahapan dimulai;
52. Bahwa pemeriksaan dan pengucapan putusan sebelum tahapan pemilu
2029 dimulai akan memberikan pedoman konstitusional bagi pembentuk
undang-undang
dalam
menyelesaikan
perubahan
UU
Pemilu,
sebagaimana Mahkamah memutus Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024
lebih dahulu sebagai pijakan konstitusional bagi legislasi yang menyusul
[vide Bukti P-13], bagi KPU dalam menyusun peraturan tahapan dan
melaksanakan kewenangannya, serta bagi pemilih dan peserta pemilu
dalam memahami kerangka hukum yang berlaku. Putusan yang tersedia
sebelum tahapan dimulai juga memberikan kesempatan bagi seluruh
pihak untuk mengetahui batas konstitusional perubahan ketentuan
penyelenggaraan pemilu dan akibat hukumnya terhadap tahapan yang
sedang berjalan. Hal tersebut sejalan dengan pentingnya penyelesaian
kerangka hukum pemilu sebelum dimulainya tahapan pemilu 2029
sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 259/PUU-
XXIV/2026, meskipun persoalan yang diajukan dalam permohonan a quo
memiliki objek dan konstruksi pengujian yang berbeda;
53. Bahwa para Pemohon juga mencatat dengan hormat bahwa dalam
perkara-perkara kepemiluan Mahkamah telah berkenan memperhatikan
kalender pemilu dalam menentukan waktu pengucapan putusannya:
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 diucapkan 16 Oktober 2023, menjelang
dibukanya pendaftaran pasangan calon [vide Bukti P-14]; Putusan Nomor
39
135/PUU-XXII/2024 diucapkan 26 Juni 2025, mendahului pembahasan
undang-undang yang melaksanakannya [vide Bukti P-13]; dan Putusan
Nomor 85/PUU-XX/2022 diucapkan lima minggu setelah registrasi dengan
memperhatikan tahapan pemilihan yang mendekat [vide Bukti P-40).
Dengan segala kerendahan hati para Pemohon memohon perkenan
Mahkamah memberikan perhatian yang sama kepada perkara ini, yang
kemendesakannya ditentukan oleh undang-undang yang dimohonkan
pengujian itu sendiri.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, urgensi permohonan provisi ini
tidak hanya didasarkan pada keinginan para Pemohon agar perkara
diputus lebih cepat, melainkan pada kebutuhan agar pemaknaan
konstitusional yang dimohonkan tersedia sebelum suatu tahapan pemilu
dimulai dan sebelum perubahan ketentuan substantif berpotensi
diterapkan terhadap tahapan tersebut. Dengan tetap menghormati
kewenangan Mahkamah untuk menentukan kebutuhan pemeriksaan,
mendengar keterangan pihak-pihak, dan mengatur jadwal persidangan,
para Pemohon memohon agar perkara a quo memperoleh prioritas
pemeriksaan
dan
pengucapan
putusan
sehingga
perlindungan
konstitusional yang dimohonkan masih dapat memberikan manfaat nyata
bagi penyelenggaraan pemilu tahun 2029. Berdasarkan alasan tersebut,
para Pemohon memohon agar permohonan provisi dinyatakan beralasan
menurut hukum.
B. Persoalan Konstitusional Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu dan Kebutuhan
Pengaturan Keberlakuan Perubahan Undang-Undang Selama Tahapan
Pemilu
54. Bahwa norma mengenai keserentakan pemungutan suara telah menjadi
objek pengujian konstitusionalitas sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/PUU-XI/2013. Selanjutnya, Pasal 167 UU Pemilu juga telah
beberapa kali menjadi objek pengujian, khususnya terhadap ketentuan
ayat (3) juncto Pasal 347 ayat (1), antara lain melalui Putusan Nomor
55/PUU-XVII/2019, Nomor 37/PUU-XVII/2019, Nomor 16/PUU-XIX/2021,
Nomor
135/PUU-XXII/2024,
Nomor
120/PUU-XXIII/2025,
Nomor
124/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 259/PUU-XXIV/2026 [vide Bukti P-13
dan Bukti P-31]. Perkara-perkara tersebut pada pokoknya berkaitan
40
dengan desain keserentakan pemungutan suara dan tindak lanjut
pengaturannya. Adapun permohonan a quo secara khusus menguji Pasal
167 ayat (6) UU Pemilu, yaitu norma yang menentukan saat dimulainya
tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan ayat (6) hanya disebut
dalam uraian kedudukan hukum para Pemohon Putusan Nomor 259/PUU-
XXIV/2026; ketentuan tersebut bukan merupakan objek pengujian dan
belum menjadi dasar bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan
konstitusional sebagaimana dimohonkan dalam perkara a quo;
55. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK, pengujian kembali terhadap
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang
telah diuji pada prinsipnya tidak dapat dilakukan. Namun, objek pengujian
dalam permohonan a quo adalah Pasal 167 ayat (6), sedangkan perkara-
perkara terdahulu yang disebutkan di atas pada pokoknya menguji Pasal
167 ayat (3) juncto Pasal 347 ayat (1). Dengan demikian, terdapat
perbedaan materi muatan yang menjadi objek pengujian. Selain itu,
sekalipun Mahkamah berpendapat terdapat irisan materi dengan perkara
terdahulu, alasan permohonan a quo tetap berbeda, karena tidak
mempersoalkan desain keserentakan pemungutan suara, melainkan tidak
adanya kepastian hukum mengenai keberlakuan perubahan undang-
undang terhadap tahapan pemilu yang telah dimulai. Hal ini sejalan
dengan pengecualian dalam Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 apabila
terdapat alasan permohonan yang berbeda, sebagaimana antara lain
dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026
Paragraf [3.10] [vide Bukti P-24];
56. Bahwa Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu menentukan bahwa tahapan
penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan
sebelum hari pemungutan suara. Akan tetapi, norma a quo belum
mengatur secara jelas akibat hukum dari dimulainya tahapan tersebut
terhadap keberlakuan undang-undang atau peraturan pemerintah
pengganti undang-undang yang
mengubah ketentuan mengenai
penyelenggaraan pemilu setelah tahapan dimulai. Pasal 87 UU Nomor 12
Tahun 2011 memang menentukan bahwa peraturan perundang-
undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diundangkan, kecuali ditentukan lain. Namun, ketentuan tersebut tidak
41
secara khusus menjawab persoalan penerapan perubahan norma
terhadap tahapan pemilu yang telah berjalan, termasuk apakah
perubahan tersebut dapat mengubah dasar hukum tahapan yang sedang
berlangsung atau tahapan lain dalam rangkaian pemilu yang sama.
Dengan demikian, persoalan konstitusional yang dimohonkan bukan
terletak pada saat mulai berlakunya undang-undang perubahan,
melainkan pada tidak adanya pengaturan yang memberikan kepastian
mengenai jangkauan penerapannya terhadap tahapan pemilu yang telah
dimulai;
57. Bahwa persoalan tersebut tidak memperoleh pengaturan yang memadai
dalam ketentuan lain UU Pemilu. Pasal 167 ayat (4) mengatur rangkaian
tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pemutakhiran data pemilih,
pendaftaran dan penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan
daerah
pemilihan,
pencalonan,
kampanye,
pemungutan
dan
penghitungan suara, sampai dengan penetapan hasil pemilu dan
pengucapan sumpah/janji pejabat terpilih. Perubahan terhadap norma
yang menjadi dasar tahapan tertentu dapat memengaruhi kepastian
hukum tahapan lain dan tindakan hukum yang telah dilakukan
sebelumnya. Sementara itu, Pasal 431 sampai dengan Pasal 433
mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan dalam keadaan tertentu,
bukan mengatur akibat hukum perubahan undang-undang terhadap
tahapan pemilu yang telah dimulai. Demikian pula, ketentuan peralihan
dalam UU Pemilu tidak memberikan pengaturan umum yang menjawab
persoalan keberlakuan perubahan norma tersebut. Oleh karena itu,
diperlukan pengaturan yang bersifat tetap dalam norma a quo agar saat
dimulainya tahapan mempunyai konsekuensi hukum yang jelas terhadap
keberlakuan perubahan undang-undang selama penyelenggaraan pemilu;
58. Bahwa pengaturan mengenai akibat hukum dimulainya tahapan pemilu
tidak cukup apabila hanya diserahkan kepada ketentuan peralihan dalam
setiap undang-undang perubahan. Ketentuan peralihan memang dapat
mengatur keberlakuan perubahan terhadap proses hukum yang sedang
berlangsung, tetapi keberadaan dan cakupan pengaturannya bergantung
pada materi serta rumusan masing-masing undang-undang perubahan.
Pengaturan yang demikian tidak memberikan jaminan yang konsisten bagi
42
penyelenggara, peserta, dan pemilih mengenai dasar hukum yang berlaku
selama tahapan pemilu berlangsung. Pengalaman perubahan UU Pemilu
melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa perubahan
terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan
setelah tahapan dimulai dan kemudian dijadikan dasar bagi tindakan
penyelenggara pemilu, tanpa adanya ketentuan peralihan khusus yang
mengatur secara menyeluruh akibat perubahan tersebut terhadap
tahapan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ketentuan Pasal 564 dan Pasal
567 ayat (1) UU Pemilu memperlihatkan bahwa pembentuk undang-
undang mengenal kebutuhan untuk mengatur keberlanjutan proses dan
status hukum tertentu ketika terjadi perubahan pengaturan. Atas dasar itu,
para Pemohon berpendapat bahwa kepastian mengenai keberlakuan
perubahan norma selama tahapan pemilu perlu diletakkan dalam norma
permanen UU Pemilu, bukan semata-mata bergantung pada pengaturan
peralihan dalam setiap undang-undang perubahan;
59. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memohon agar Pasal
167 ayat (6) UU Pemilu dimaknai dengan memberikan akibat hukum
terhadap dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu bahwa
ketentuan undang-undang yang menentukan konfigurasi kontestasi
pemilu [Pasal 167 ayat (4) huruf c, d, e, f, dan j] dan berlaku pada saat
tahapan dimulai tetap menjadi dasar penyelenggaraan pemilu tersebut
sampai seluruh tahapannya selesai. Adapun perubahan terhadap
ketentuan tersebut yang diundangkan setelah tahapan dimulai berlaku
untuk penyelenggaraan pemilu yang tahapannya belum dimulai pada saat
perubahan diundangkan. Pemaknaan tersebut dikecualikan terhadap
perubahan yang diperlukan untuk melaksanakan putusan Mahkamah
Konstitusi serta perubahan yang diperlukan untuk menyelenggarakan
pemilu lanjutan atau pemilu susulan berdasarkan Pasal 431 ayat (1) dan
Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu yang penundaannya telah ditetapkan sesuai
dengan Pasal 433 UU Pemilu. Pemaknaan ini tidak dimaksudkan untuk
membekukan seluruh perubahan UU Pemilu setelah tahapan dimulai,
melainkan untuk menjamin agar perubahan yang mengubah ketentuan
tahapan yang menentukan dasar dan konfigurasi kontestasi tidak
diterapkan terhadap tahapan pemilu yang sedang berlangsung tanpa
43
kepastian hukum. Persoalan tersebut nyata dalam penyelenggaraan
Pemilu 2024, ketika tahapan telah dimulai pada 14 Juni 2022, sedangkan
perubahan terhadap sejumlah ketentuan penyelenggaraan pemilu
dilakukan setelahnya melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2022 dan kemudian
ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 7 Tahun 2023 [vide
Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-12]. Fakta dan akibat perubahan tersebut
diuraikan lebih lanjut dalam huruf C sampai dengan huruf E permohonan
ini.
Tabel 1. Perbandingan bunyi norma a quo dan bunyi setelah
dimaknai sebagaimana dimohonkan
Pasal 167 ayat (6)
UU Pemilu — bunyi
sekarang
Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu — bunyi
setelah dimaknai (yang dimohonkan)
Tahapan
Penyelenggaraan
Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4)
dimulai
paling
lambat 20 (dua puluh)
bulan sebelum hari
pemungutan suara.
Tahapan
Penyelenggaraan
Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai
paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari
pemungutan suara, dan undang-undang atau
peraturan pemerintah pengganti undang-
undang
yang
mengubah
ketentuan
mengenai tahapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf
f, dan huruf j, yang diundangkan setelah
tahapan
dimulai,
berlaku
untuk
penyelenggaraan pemilu yang tahapannya
belum dimulai, kecuali perubahan yang
semata-mata
melaksanakan
putusan
Mahkamah Konstitusi atau yang semata-
mata diperlukan untuk melaksanakan pemilu
lanjutan
atau
pemilu
susulan
karena
keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) yang
telah ditetapkan penundaannya menurut
Pasal 433.
Keterangan: bagian bercetak miring adalah bunyi norma a quo yang tetap
utuh; bagian bercetak tebal adalah pemaknaan yang dimohonkan.
Bahwa untuk memperjelas ruang lingkup dan akibat hukum dari
pemaknaan konstitusional sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, para
Pemohon menguraikan batas pemaknaan yang dimohonkan sebagai
berikut:
44
Tabel 1A. Ruang lingkup dan akibat hukum pemaknaan Pasal 167 ayat (6)
UU Pemilu
Aspek
Batas pemaknaan yang dimohonkan
Titik
awal
perlindungan
Sejak
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
dimulai
berdasarkan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu.
Materi
yang
dilindungi
Ketentuan mengenai tahapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf
f, dan huruf j, yaitu tahapan yang menentukan
konfigurasi kontestasi pemilu.
Akibat hukum
perubahan
Perubahan yang diundangkan setelah tahapan dimulai
tetap sah, tetapi berlaku untuk penyelenggaraan pemilu
yang tahapannya belum dimulai pada saat perubahan
diundangkan.
Pengecualian Perubahan yang semata-mata melaksanakan putusan
Mahkamah
Konstitusi,
atau
yang
semata-mata
diperlukan untuk melaksanakan pemilu lanjutan atau
pemilu susulan karena keadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) yang
telah ditetapkan penundaannya menurut Pasal 433.
Bahwa pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan yang
dimohonkan tidak dimaksudkan untuk membekukan seluruh perubahan
undang-undang setelah tahapan pemilu dimulai. Pemaknaan ini hanya
ditujukan terhadap perubahan yang mengubah ketentuan tahapan yang
menentukan konfigurasi kontestasi pemilu, dengan tetap memberikan
ruang bagi perubahan yang diperlukan untuk melaksanakan putusan
Mahkamah Konstitusi maupun untuk menjamin keberlangsungan Pemilu
lanjutan dan pemilu susulan sesuai dengan UU Pemilu.
C. Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu Tidak Menjamin Kepastian Hukum atas
Penerapan Perubahan Undang-Undang Selama Tahapan Pemilu
60. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap
orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil
serta
perlakuan
yang
sama
di
hadapan
hukum.
Dalam
penyelenggaraan pemilu, jaminan tersebut tidak hanya berkaitan dengan
kepastian mengenai waktu pelaksanaan dan kesempatan menggunakan
45
hak pilih, tetapi juga kepastian mengenai kerangka hukum yang menjadi
dasar penyelenggaraan dan pelaksanaan hak pilih tersebut. Mahkamah
dalam Putusan Nomor 259/PUU-XXIV/2026 Paragraf [3.5] [vide Bukti P-
31] telah mempertimbangkan hak konstitusional pemilih untuk mengetahui
secara pasti kapan, berapa kali, dan berdasarkan aturan mana hak
pilihnya digunakan. Sementara itu, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu
mekanisme perlindungan konstitusional warga negara. Dengan demikian,
kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan pemilu juga menuntut
adanya kerangka pengaturan yang jelas mengenai keberlakuan
perubahan undang-undang selama tahapan berlangsung, sehingga
perlindungan konstitusional melalui pengujian undang-undang dapat
memberikan manfaat yang efektif. Prinsip tersebut sejalan dengan butir
B.3 Revised Interpretative Declaration on the Stability of Electoral Law
2024 dari Komisi Venesia yang menempatkan kepastian hukum sebagai
salah satu unsur penting negara hukum [vide Bukti P-18B, halaman 3];
61. Bahwa fakta penyelenggaraan pemilu 2024 menunjukkan persoalan
tersebut bukan sekadar kemungkinan atau kekhawatiran para Pemohon.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti P-12], tahapan
penyelenggaraan pemilu dimulai pada 14 Juni 2022, dengan hari
pemungutan suara ditetapkan pada 14 Februari 2024. Dalam rangkaian
tahapan tersebut, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar
pemilih dimulai pada 14 Oktober 2022, sedangkan pendaftaran dan
verifikasi peserta pemilu telah dimulai sejak 29 Juli 2022. Para Pemohon
selanjutnya tercatat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu
2024, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen masing-masing
Pemohon [vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10, dan Bukti P-11];
62. Bahwa pada 12 Desember 2022, ketika tahapan penyelenggaraan pemilu
telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan, Presiden
mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 [vide Bukti P-4] yang mengubah sejumlah ketentuan
UU Pemilu. Salah satu perubahan tersebut dilakukan melalui Pasal 1
46
angka 6 terhadap Pasal 186 UU Pemilu, yang semula menentukan jumlah
kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) menjadi
580 (lima ratus delapan puluh) kursi. Perubahan tersebut secara langsung
mengubah dasar pengaturan mengenai jumlah keterwakilan anggota DPR
dalam penyelenggaraan pemilu 2024;
63. Bahwa selain perubahan jumlah kursi DPR, Perppu Nomor 1 Tahun 2022
juga mengubah ketentuan mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi
melalui perubahan Lampiran III dan Lampiran IV UU Pemilu [rumusan
semula vide Bukti P-3], menyisipkan Pasal 173 ayat (2a) mengenai
persyaratan partai politik peserta pemilu, serta mengubah beberapa
ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Perubahan tersebut menyentuh beberapa aspek penting dalam
konfigurasi kontestasi, yaitu jumlah keterwakilan, pembagian daerah
pemilihan dan alokasi kursi, serta persyaratan kepesertaan partai politik.
Dalam perkembangan yang berlangsung pada waktu berdekatan,
Mahkamah melalui Putusan Nomor 80/PUU-XX/2022, yang diucapkan
pada 20 Desember 2022, menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV UU
Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, serta memberikan kewenangan kepada KPU
untuk mengatur daerah pemilihan dan jumlah kursi melalui Peraturan KPU
[vide Bukti P-36]. Perlu ditegaskan bahwa perkara tersebut telah diajukan
sebelum Perppu Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sehingga bukan
merupakan pengujian terhadap perppu dimaksud. Selanjutnya, KPU
menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi melalui Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2023, yang antara lain menetapkan alokasi 100 (seratus)
kursi DPRD Provinsi Banten dalam 12 (dua belas) daerah pemilihan.
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa dasar pengaturan mengenai
daerah pemilihan dan alokasi kursi mengalami perubahan serta penataan
kembali ketika tahapan Pemilu 2024 sedang berlangsung;
64. Bahwa perubahan pengaturan tersebut kemudian diikuti oleh tindakan
hukum penyelenggara pemilu dalam tahapan yang sedang berjalan,
antara lain:
a. Pada 14 Desember 2022, hanya dua hari setelah Perppu Nomor 1
Tahun 2022 diundangkan, KPU menetapkan 17 (tujuh belas) partai
47
politik peserta pemilu 2024 melalui Keputusan KPU Nomor 518 Tahun
2022. Dalam konsiderans mengingat keputusan tersebut, KPU merujuk
UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu
Nomor 1 Tahun 2022 [vide Bukti P-27].
b. Pada 6 Februari 2023, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 6
Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu 2024.
Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut pengaturan daerah
pemilihan dan alokasi kursi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XX/2022, termasuk penetapan 100 (seratus) kursi
DPRD Provinsi Banten dalam 12 (dua belas) daerah pemilihan.
c. Pada 4 April 2023, DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2022 untuk
ditetapkan menjadi undang-undang, yang kemudian diundangkan
sebagai UU Nomor 7 Tahun 2023 pada 4 Mei 2023 [vide Bukti P-5].
Pengundangan tersebut berlangsung di dalam masa pengajuan bakal
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
yang dijadwalkan pada 1 sampai dengan 14 Mei 2023.
d. Pada 2 Juli 2023, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap nasional
sebanyak 204.807.222 (dua ratus empat juta delapan ratus tujuh ribu
dua ratus dua puluh dua) pemilih melalui Keputusan KPU Nomor 857
Tahun 2023. Dalam konsiderans mengingatnya, keputusan tersebut
merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 7 Tahun 2023. Nama para Pemohon tercantum dalam daftar
pemilih tetap tersebut [vide Bukti P-28 dan bukti identitas pemilih
masing-masing Pemohon].
65. Bahwa rangkaian fakta tersebut memperlihatkan persoalan konstitusional
yang tidak terletak pada semata-mata berlakunya Perppu atau UU Nomor
7 Tahun 2023 sejak tanggal pengundangannya, melainkan pada tidak
adanya pengaturan yang jelas mengenai akibat hukum perubahan
undang-undang terhadap tahapan pemilu yang telah dimulai. Dalam
penyelenggaraan pemilu 2024, perubahan terhadap ketentuan mengenai
jumlah kursi, daerah pemilihan, alokasi kursi, dan persyaratan
kepesertaan partai politik dilakukan setelah tahapan dimulai, kemudian
48
diikuti tindakan hukum penyelenggara berdasarkan kerangka pengaturan
yang telah berubah. Sementara itu, Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu hanya
menentukan batas waktu dimulainya tahapan, tanpa memberikan
pedoman apakah perubahan terhadap ketentuan yang menentukan
konfigurasi kontestasi tersebut dapat diterapkan terhadap pemilu yang
tahapannya sedang berlangsung atau harus diberlakukan untuk pemilu
berikutnya. Akibatnya, tidak tersedia jaminan normatif yang dapat
dipedomani sejak awal oleh pemilih, peserta, dan penyelenggara
mengenai keberlakuan perubahan tersebut terhadap rangkaian tahapan
yang sedang berjalan. Kepastian yang baru terbentuk setelah perubahan
dan penyesuaian dilakukan tidak dengan sendirinya menghilangkan
persoalan kepastian hukum yang timbul selama proses berlangsung;
66. Bahwa persoalan tersebut juga berkaitan dengan efektivitas perlindungan
konstitusional melalui pengujian undang-undang. Para Pemohon tidak
mendalilkan bahwa pengujian undang-undang tidak dapat diajukan
terhadap undang-undang atau perppu yang diundangkan ketika tahapan
pemilu sedang berlangsung. Persoalannya adalah tidak adanya jaminan
bahwa pengujian yang dilakukan setelah perubahan diterapkan masih
dapat memulihkan seluruh akibat hukum yang telah terbentuk dalam
tahapan pemilu. Pasal 47 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum, sedangkan Pasal 58 UU MK menentukan
bahwa undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang
menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945. Meskipun dalam keadaan tertentu Mahkamah dapat
menentukan akibat hukum putusannya secara khusus, sebagaimana
antara lain terlihat dalam Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009,
hal tersebut bukan jaminan bahwa seluruh tindakan hukum yang telah
dilakukan
berdasarkan
ketentuan
yang
kemudian
dinyatakan
inkonstitusional akan selalu dapat dipulihkan. Dalam konteks pemilu,
penetapan peserta, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi,
pencalonan, serta penetapan daftar pemilih merupakan tindakan hukum
yang saling berkaitan dan berlangsung dalam batas waktu tahapan yang
telah ditentukan. Apabila pengujian konstitusionalitas baru diputus setelah
49
tindakan-tindakan tersebut dilakukan dan tahapan berlanjut, pemulihan
terhadap akibat hukum yang telah terbentuk dapat menghadapi kendala
yang tidak sederhana. Dengan demikian, persoalan konstitusional yang
didalilkan para Pemohon bukan ketiadaan akses untuk mengajukan
pengujian undang-undang, melainkan belum adanya pengaturan dalam
norma a quo yang menjamin kepastian penerapan perubahan undang-
undang selama tahapan berlangsung, sehingga perlindungan melalui
pengujian undang-undang berisiko tidak memberikan pemulihan yang
efektif terhadap proses yang telah berjalan;
67. Bahwa pentingnya penyelesaian perubahan UU Pemilu sebelum tahapan
dimulai juga dikemukakan dalam literatur kepemiluan. Arsul Sani dalam
buku Menuju Politik Hukum Baru Kepemiluan (2025), halaman 103,
mengemukakan empat alasan mengapa revisi undang-undang pemilu
perlu dilakukan jauh sebelum dimulainya tahapan pemilu. Salah satu
alasan yang dikemukakan adalah agar pihak-pihak yang tidak sepakat
dengan materi perubahan undang-undang memiliki waktu untuk menguji
konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah juga
mempunyai waktu untuk memeriksa dan memutus sebelum tahapan
dimulai. Menurut pandangan tersebut, penyelesaian perubahan undang-
undang sebelum tahapan dimulai akan memberikan kepastian hukum
mengenai aturan main yang digunakan dalam proses pemilu [vide Bukti
P-30; dikutip pula dalam Bukti P-33, halaman 549–550]. Pandangan
tersebut memperkuat argumentasi bahwa kepastian hukum dalam pemilu
tidak cukup hanya dengan mengundangkan perubahan undang-undang,
tetapi juga perlu memperhitungkan waktu yang tersedia bagi para pihak
untuk menguji konstitusionalitasnya sebelum ketentuan baru diterapkan
dalam tahapan yang sedang berlangsung;
68. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu
belum memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena hanya
menentukan saat dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu tanpa
mengatur akibat hukum terhadap penerapan perubahan undang-undang
yang diundangkan setelah tahapan dimulai. Ketiadaan pengaturan
tersebut memungkinkan perubahan terhadap ketentuan yang menentukan
50
konfigurasi kontestasi [Pasal 167 ayat (4) huruf c, d, e, f, dan j] diterapkan
dalam pemilu yang tahapannya telah berlangsung, tanpa adanya batas
keberlakuan yang jelas dan tanpa jaminan bahwa akibat hukum yang telah
terbentuk dapat dipulihkan secara efektif melalui pengujian undang-
undang. Oleh karena itu, diperlukan pemaknaan konstitusional terhadap
norma a quo agar dimulainya tahapan pemilu mempunyai konsekuensi
hukum yang jelas terhadap keberlakuan perubahan undang-undang
selama tahapan berlangsung. Persoalan tersebut telah dialami dalam
penyelenggaraan pemilu 2024 dan menjadi dasar kerugian konstitusional
para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dalil kedudukan hukum
masing-masing Pemohon pada Bab II permohonan ini.
D. Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu Tidak Menjamin Terpeliharanya Asas
Jujur dan Adil Ketika Konfigurasi Kontestasi Diubah di Tengah
Tahapan Pemilu
69. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali" [vide Bukti P-6]. Asas jujur dan adil tidak hanya
berkaitan dengan kejujuran dalam pemungutan dan penghitungan suara,
tetapi juga menuntut agar proses kompetisi berlangsung berdasarkan
kerangka aturan yang jelas, konsisten, dan diketahui oleh seluruh pihak
sejak tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai. Kejujuran dan keadilan
kontestasi dengan demikian tidak cukup diukur dari benar atau tidaknya
suara dihitung, tetapi juga dari terpelihara atau tidaknya kesetaraan aturan
yang menentukan siapa yang dapat menjadi peserta, berapa kursi yang
diperebutkan,
dan
dalam
daerah
pemilihan
mana
persaingan
berlangsung. Dalam perspektif keadilan prosedural sebagaimana
dikembangkan John Rawls melalui konsep pure procedural justice,
keadilan hasil sangat bergantung pada integritas prosedur yang
mendasarinya. Dalam konteks pemilu, perubahan terhadap aturan yang
menentukan konfigurasi persaingan ketika proses telah berjalan
berpotensi mengganggu dasar prosedural bagi terselenggaranya
kompetisi yang adil. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam
Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 Paragraf [3.5] menguraikan
hubungan antara prosedur penyelenggaraan pemilu dan hak pemilih untuk
51
memperoleh pemilu yang jujur dan adil [vide Bukti P-24];
70. Bahwa perubahan konfigurasi kontestasi tersebut dapat dilihat secara
konkret dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Provinsi Banten. Perppu
Nomor 1 Tahun 2022 mengubah ketentuan mengenai alokasi kursi DPRD
Provinsi Banten dalam Lampiran IV, yang kemudian ditindaklanjuti melalui
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 pada Februari 2023. Berdasarkan
perubahan tersebut, jumlah kursi DPRD Provinsi Banten meningkat dari
85 (delapan puluh lima) menjadi 100 (seratus), sedangkan jumlah daerah
pemilihan berubah dari 10 (sepuluh) menjadi 12 (dua belas) [vide Bukti P-
4; Bukti P-32; Bukti P-32B]. Perubahan jumlah kursi dan penataan daerah
pemilihan bukan sekadar perubahan administratif, melainkan mengubah
konfigurasi representasi dan struktur persaingan antarpeserta dalam
setiap daerah pemilihan. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap
jumlah kursi yang diperebutkan, tingkat persaingan untuk memperoleh
kursi, serta hubungan antara pemilih dan calon yang mewakilinya.
Pentingnya stabilitas alokasi kursi dan daerah pemilihan bahkan telah
menjadi perhatian dalam pembahasan pembentukan UU Pemilu pada
tahun 2017. Dalam Risalah Rapat Kerja ke-19 Pansus RUU
Penyelenggaraan Pemilu tanggal 13 Juli 2017, halaman 42, Pemerintah
menyampaikan keberatan terhadap perubahan alokasi kursi karena
berpotensi mengubah daerah pemilihan secara drastis dan mengganggu
kesinambungan hubungan konstituen dengan calon legislator [vide Bukti
P-39]. Dengan demikian, konsekuensi perubahan alokasi kursi dan daerah
pemilihan bukanlah persoalan yang tidak dapat diperkirakan. Namun,
dalam pemilu 2024, perubahan terhadap konfigurasi tersebut justru
dilakukan setelah tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai. Pada saat
yang sama, perubahan Pasal 173 ayat (2a) UU Pemilu juga memengaruhi
ketentuan mengenai persyaratan dan verifikasi partai politik peserta
pemilu. Kedua perubahan tersebut memperlihatkan bahwa unsur-unsur
penting yang menentukan konfigurasi kontestasi mengalami perubahan
ketika proses pemilu telah berjalan;
71. Bahwa perubahan sebagaimana diuraikan dalam dalil 62, 63, dan 70
menunjukkan bahwa selama tahapan pemilu 2024 berlangsung, terdapat
perubahan terhadap dasar hukum yang mengatur unsur-unsur penting
52
kontestasi. Perubahan Pasal 173 ayat (2a) berkaitan dengan ketentuan
mengenai pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta
pemilu, yang berhubungan dengan tahapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d. Perubahan Pasal 186 serta
Lampiran III dan Lampiran IV berkaitan dengan jumlah kursi DPR dan
penataan daerah pemilihan, yang berhubungan dengan tahapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) huruf e. Selain itu,
perubahan ketentuan mengenai masa kampanye dalam Pasal 276 ayat
(1) memperlihatkan adanya perubahan pengaturan terhadap tahapan
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) huruf g.
Perubahan ketentuan kampanye tersebut dikemukakan sebagai fakta
mengenai dinamika perubahan hukum selama tahapan pemilu, bukan
sebagai perluasan terhadap cakupan pemaknaan yang dimohonkan.
Dengan demikian, perubahan yang paling langsung berkaitan dengan
konfigurasi kontestasi dalam permohonan ini adalah perubahan mengenai
ketentuan peserta pemilu, jumlah kursi, dan daerah pemilihan. Pada 14
Februari 2024, para Pemohon terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu
yang konfigurasi peserta dan daerah pemilihannya telah ditetapkan
berdasarkan kerangka hukum yang mengalami perubahan setelah
tahapan penyelenggaraan dimulai [vide dalil 12 huruf g Bab II];
72. Bahwa perubahan aturan ketika tahapan pemilu sedang berjalan memiliki
konsekuensi yang berbeda dari perubahan aturan sebelum tahapan
dimulai. Hal tersebut berkaitan dengan sifat tahapan pemilu yang saling
berhubungan, terikat pada jadwal, dan harus dilaksanakan secara
berurutan. Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024
[vide Bukti P-19], ketika mempertimbangkan persoalan perubahan
persyaratan calon pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon sedang
berlangsung, menyatakan pada halaman 893: "Di satu sisi Termohon
harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan
perubahan PKPU, namun di sisi yang lain tenggat waktu untuk
pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober
2023 agar Termohon dapat melanjutkan tahapan Pemilu 2024."
Mahkamah juga menyatakan pada halaman 891: "Bergesernya salah satu
tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada
53
bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya." Pertimbangan tersebut
menunjukkan bahwa perubahan pengaturan ketika tahapan berlangsung
dapat
menimbulkan
persoalan
koordinasi,
penyesuaian,
dan
kesinambungan pelaksanaan tahapan. Dalam keadaan demikian,
penyelenggara harus menyesuaikan pelaksanaan tahapan dengan
ketentuan yang berubah, sementara peserta dan pemilih harus
menghadapi konsekuensi dari perubahan tersebut dalam waktu yang
terbatas. Oleh karena itu, perubahan terhadap aturan kontestasi setelah
tahapan dimulai bukan sekadar persoalan perubahan norma, melainkan
juga persoalan terpelihara atau tidaknya kesetaraan prosedur bagi seluruh
pihak yang terlibat dalam pemilu;
73. Bahwa pentingnya perubahan hukum pemilu dilakukan sebelum tahapan
penyelenggaraan dimulai telah ditegaskan Mahkamah dalam sejumlah
putusan. Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 halaman 324,
Mahkamah menyatakan bahwa "kemungkinan perubahan undang-undang
terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga
tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut
benar-benar efektif dilaksanakan." Penegasan tersebut kemudian
dinyatakan lebih tegas dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 halaman
713, bahwa "kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum
tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia
waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-
benar
efektif
dilaksanakan."
Kedua
pertimbangan
tersebut
memperlihatkan bahwa perubahan hukum pemilu tidak cukup hanya
memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi
juga harus memperhitungkan waktu penerapannya agar tersedia
kesempatan untuk melakukan persiapan dan simulasi sebelum perubahan
diberlakukan. Prinsip tersebut dihimpun dan dibahas lebih lanjut oleh Titi
Anggraini dalam Legislative Inaction dalam Hukum Pemilu, 2026, halaman
330–331 dan 364–366 [vide Bukti P-33];
74. Bahwa orientasi untuk menjaga stabilitas kerangka hukum pemilu
sebelum tahapan dimulai juga tercermin dalam putusan-putusan
Mahkamah berikutnya, meskipun masing-masing putusan mempunyai
konteks dan persoalan konstitusional yang berbeda. Dalam Putusan
54
Nomor 116/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.20], halaman 126, Mahkamah
mensyaratkan bahwa "(4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya
tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029" dan dalam Paragraf [3.22],
halaman 127 menyatakan norma ambang batas parlemen "masih
konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu
DPR 2024" [vide Bukti P-16]. Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024,
Paragraf [3.17], halaman 141, Mahkamah menggunakan konstruksi
keberlakuan norma "sepanjang ke depan" dan menyatakan model
penyelenggaraan yang telah dilaksanakan "tetap konstitusional" [vide
Bukti P-13]. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 259/PUU-XXIV/2026,
Paragraf [3.10], halaman 48, Mahkamah menegaskan bahwa "tidak
terdapat alasan atau pilihan selain menuntaskan semua kerangka hukum
penyelenggaraan pemilihan umum terutama kerangka hukum berupa
undang-undang sebelum dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun
2029"
[vide
Bukti
P-31].
Pertimbangan-pertimbangan
tersebut
memperlihatkan konsistensi perhatian Mahkamah terhadap pentingnya
kepastian dan kesiapan kerangka hukum sebelum tahapan pemilu
dimulai. Namun, kebutuhan untuk merumuskan akibat hukum yang jelas
apabila perubahan atas ketentuan tersebut justru dilakukan setelah
tahapan dimulai tetap menjadi persoalan konstitusional yang perlu dijawab
melalui pengujian norma a quo;
75. Bahwa rangkaian putusan tersebut telah memberikan arah konstitusional
bagi pembentuk undang-undang agar perubahan hukum pemilu dilakukan
lebih awal, dengan waktu yang cukup untuk persiapan dan simulasi
sebelum
tahapan
penyelenggaraan
dimulai.
Akan
tetapi,
arah
konstitusional tersebut belum disertai pengaturan yang secara umum dan
tegas menentukan akibat hukum perubahan undang-undang atau
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengubah
ketentuan tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi setelah
tahapan pemilu dimulai. Akibatnya, keberlakuan perubahan terhadap
tahapan yang sedang berlangsung bergantung pada pengaturan dalam
masing-masing undang-undang perubahan, tanpa adanya prinsip umum
yang memberikan kepastian mengenai tahapan mana yang tetap
menggunakan kerangka hukum sebelumnya dan perubahan mana yang
55
berlaku untuk pemilu berikutnya. Dalam keadaan demikian, pengujian
undang-undang tetap merupakan mekanisme konstitusional yang
tersedia, tetapi pengujian tersebut tidak dengan sendirinya menjawab
seluruh persoalan mengenai akibat perubahan terhadap tahapan yang
telah berjalan dan tindakan penyelenggaraan yang telah dilakukan
berdasarkan ketentuan baru. Oleh karena itu, diperlukan pemaknaan
terhadap Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu agar perubahan atas ketentuan
tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi setelah tahapan dimulai
mempunyai
akibat
hukum
yang
pasti,
yaitu
berlaku
untuk
penyelenggaraan pemilu yang tahapannya belum dimulai, dengan tetap
memperhatikan pengecualian yang dimohonkan dalam petitum;
76. Bahwa prinsip stabilitas hukum pemilu juga dikenal dalam standar
internasional. Komisi Venesia (European Commission for Democracy
through Law) dalam Code of Good Practice in Electoral Matters butir II.2.b
[vide Bukti P-18A, halaman 10] menyatakan:
"The fundamental elements of electoral law, in particular the electoral
system proper, membership of electoral commissions and the drawing
of constituency boundaries, should not be open to amendment less
than one year before an election, or should be written in the
constitution or at a level higher than ordinary law."
(Terjemahan bebas: Unsur-unsur fundamental hukum pemilu,
khususnya
sistem
pemilu
itu
sendiri,
keanggotaan
komisi
penyelenggara pemilu, dan penetapan batas daerah pemilihan, tidak
semestinya terbuka untuk diubah kurang dari satu tahun sebelum
pemilu, atau semestinya dimuat dalam konstitusi atau pada tingkat
yang lebih tinggi dari undang-undang biasa).
Standar tersebut menunjukkan bahwa stabilitas unsur-unsur
fundamental hukum pemilu, terutama sistem pemilu dan penetapan daerah
pemilihan, merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan dan
keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Prinsip tersebut relevan dengan
persoalan konstitusional dalam permohonan ini, karena perubahan jumlah
kursi dan daerah pemilihan merupakan perubahan terhadap unsur
fundamental yang menentukan konfigurasi kontestasi.
77. Bahwa Explanatory Report atas Code of Good Practice in Electoral
Matters Paragraf 65 dan 66 [vide Bukti P-18A, halaman 24] menjelaskan
bahwa perubahan hukum pemilu menjelang penyelenggaraan pemilu,
56
sekalipun tidak dimaksudkan untuk melakukan manipulasi, dapat
menimbulkan persepsi bahwa perubahan tersebut didorong oleh
kepentingan politik partai dalam jangka pendek. Dokumen tersebut
menyatakan bahwa perubahan demikian "will seem to be dictated by
immediate party political interests" dan menawarkan salah satu alternatif
untuk menjaga stabilitas hukum pemilu sebagai berikut:
"Another, more flexible, solution would be to stipulate in the
Constitution that, if the electoral law is amended, the old system will
apply to the next election – at least if it takes place within the coming
year – and the new one will take effect after that."
(Terjemahan bebas: Jalan keluar lain yang lebih lentur adalah
menentukan dalam konstitusi bahwa apabila undang-undang pemilu
diubah, sistem lama berlaku untuk pemilu terdekat, setidak-tidaknya
apabila pemilu tersebut berlangsung dalam tahun berjalan, dan
sistem baru berlaku sesudahnya).
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas hukum pemilu
tidak harus dimaknai sebagai larangan bagi pembentuk undang-undang
untuk melakukan perubahan. Pembentuk undang-undang tetap dapat
melakukan perubahan, tetapi keberlakuannya perlu diatur sedemikian rupa
agar perubahan tersebut tidak mengganggu proses pemilu yang telah
berjalan. Dengan demikian, prinsip yang dikemukakan Komisi Venesia
sejalan dengan pemaknaan yang dimohonkan, yaitu membedakan waktu
pembentukan perubahan hukum dari waktu mulai berlakunya perubahan
tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu.
78. Bahwa prinsip stabilitas hukum pemilu tersebut kemudian dipertegas
dalam Revised Interpretative Declaration on the Stability of Electoral Law,
CDL-AD(2024)027, butir B.6 huruf a [vide Bukti P-18B, halaman 3], yang
menyatakan:
"In addition to the one-year principle: a) once elections have been
called, no amendments to electoral law should be made, unless they
are strictly necessary to comply with binding decisions by national
constitutional courts or supreme courts with equivalent jurisdiction, or
by international courts;"
(Terjemahan bebas: Selain prinsip satu tahun, setelah pemilu secara
resmi dimulai, tidak semestinya dilakukan perubahan hukum pemilu,
kecuali perubahan tersebut benar-benar diperlukan untuk mematuhi
putusan yang mengikat dari Mahkamah Konstitusi nasional atau
Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan setara, atau dari
pengadilan internasional).
57
Ketentuan tersebut membedakan prinsip stabilitas hukum sebelum
pemilu dengan perlindungan yang lebih ketat setelah proses pemilu secara
resmi dimulai. Setelah proses dimulai, perubahan hukum pemilu pada
prinsipnya harus dihindari, kecuali perubahan yang benar-benar
diperlukan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mengikat.
Standar tersebut memperlihatkan bahwa semakin dekat dan semakin
berlangsung suatu proses pemilu, semakin besar kebutuhan untuk
menjaga stabilitas aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
79. Bahwa berdasarkan standar tersebut, ukuran yang dimohonkan dalam
perkara ini bukanlah batas waktu satu tahun sebelum pemungutan suara
dan bukan pula semata-mata jangka waktu 20 (dua puluh) bulan sebelum
hari pemungutan suara. Ukuran yang dimohonkan adalah dimulainya
tahapan
penyelenggaraan
pemilu
sebagaimana
ditentukan
oleh
pembentuk undang-undang sendiri dalam Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu.
Frasa "once elections have been called" dalam standar Komisi Venesia
tidak harus dipahami identik dengan istilah dimulainya tahapan dalam
sistem hukum Indonesia. Namun, prinsip yang terkandung di dalamnya
relevan untuk diterapkan secara fungsional, yaitu bahwa setelah proses
pemilu secara resmi dimulai menurut hukum nasional, stabilitas aturan
yang menentukan konfigurasi kontestasi harus dijaga. Dalam sistem
hukum Indonesia, titik awal tersebut telah ditentukan melalui Pasal 167
ayat (6) UU Pemilu, yakni paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari
pemungutan suara. Oleh karena itu, para Pemohon tidak meminta agar
seluruh perubahan hukum pemilu dilarang setelah tahapan dimulai. Para
Pemohon meminta agar perubahan yang mengubah ketentuan tahapan
yang menentukan konfigurasi kontestasi tidak diberlakukan terhadap
pemilu yang tahapan penyelenggaraannya telah dimulai, melainkan
berlaku untuk penyelenggaraan pemilu yang tahapannya belum dimulai.
Pengecualian terhadap prinsip tersebut tetap dimungkinkan sepanjang
perubahan benar-benar diperlukan untuk melaksanakan putusan
Mahkamah Konstitusi atau untuk menyelenggarakan pemilu lanjutan dan
pemilu susulan sesuai dengan ketentuan Pasal 431 dan Pasal 432 UU
Pemilu, sebagaimana dirumuskan dalam petitum permohonan ini;
80. Bahwa dengan demikian, asas jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal
58
22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menghendaki agar
pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara jujur, tetapi
juga menuntut agar konfigurasi kontestasi pemilu dibangun berdasarkan
kerangka hukum yang stabil sejak tahapan penyelenggaraan dimulai.
Perubahan terhadap ketentuan mengenai peserta, jumlah kursi, dan
daerah pemilihan setelah tahapan berjalan dapat mengubah struktur
persaingan yang telah menjadi dasar penyelenggaraan pemilu, sehingga
berpotensi mengganggu kesetaraan prosedur bagi peserta dan kepastian
bagi pemilih. Ketiadaan pengaturan mengenai akibat hukum perubahan
tersebut menyebabkan prinsip keadilan prosedural belum memperoleh
jaminan normatif yang memadai dalam Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu.
Oleh karena itu, Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu harus dimaknai bahwa
perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-
undang yang mengubah ketentuan tahapan yang menentukan konfigurasi
kontestasi pemilu setelah tahapan dimulai berlaku untuk penyelenggaraan
pemilu
yang
tahapannya
belum
dimulai,
dengan
pengecualian
sebagaimana
dimohonkan
dalam
petitum.
Pemaknaan
tersebut
diperlukan agar asas jujur dan adil tidak hanya menjadi prinsip
penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi pedoman normatif yang
menjamin stabilitas dan kesetaraan aturan dalam proses kontestasi.
E. Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu Tidak Memberikan Perlindungan yang
Memadai terhadap Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat ketika Kerangka
Kontestasi Diubah di Tengah Tahapan Pemilu
81. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, "Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar" [vide Bukti P-6]. Dalam negara demokrasi konstitusional, pemilu
merupakan salah satu sarana utama bagi rakyat untuk melaksanakan
kedaulatannya, yaitu melalui penggunaan hak pilih untuk menentukan
wakil dan pemimpin yang akan menjalankan kekuasaan negara.
Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Paragraf [3.5] juga
menegaskan bahwa hak memilih merupakan salah satu hak konstitusional
mendasar warga negara [vide Bukti P-15]. Oleh karena itu, pelaksanaan
kedaulatan rakyat melalui pemilu tidak cukup dipahami hanya sebagai
terselenggaranya pemungutan suara pada hari yang telah ditentukan.
59
Pelaksanaannya juga mensyaratkan adanya kerangka hukum yang
memungkinkan pemilih mengetahui dan memahami konfigurasi kontestasi
yang menjadi dasar penggunaan hak pilihnya;
Bahwa dalam konteks tersebut, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 harus dibaca bersama Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menempatkan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan; Pasal 22E ayat (1) menentukan prinsip
penyelenggaraan pemilu; sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin
kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaannya. Hubungan ketiga
ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak pilih tidak hanya memerlukan
jaminan untuk memberikan suara, tetapi juga memerlukan kerangka
penyelenggaraan yang dapat diketahui dan diperkirakan secara wajar oleh
pemilih. Perubahan terhadap persyaratan peserta, jumlah kursi, atau
daerah pemilihan setelah tahapan dimulai berpotensi mengubah struktur
pilihan dan representasi politik yang menjadi dasar pemilih menggunakan
hak pilihnya. Dengan demikian, persoalan konstitusionalnya bukan
terletak pada kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengubah
UU Pemilu, melainkan pada ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai
keberlakuan perubahan tersebut terhadap tahapan yang telah berjalan;
82. Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu juga berkaitan
dengan legitimasi hasil dan kepercayaan masyarakat terhadap proses
yang melahirkannya. Dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024,
halaman 865 [vide Bukti P-19], Mahkamah menyatakan:
"Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak
terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan
persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.
Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh
rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu
akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat."
Mahkamah dalam putusan yang sama juga mengaitkan persoalan
tersebut dengan singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah
hukum pada masing-masing tahapan. Pertimbangan tersebut relevan
untuk menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan pemilu tidak hanya
ditentukan oleh hasil pemungutan suara, tetapi juga oleh kepastian dan
ketuntasan
proses
hukum
yang
menyertainya.
Dalam
konteks
60
permohonan ini, perubahan kerangka hukum ketika tahapan sedang
berlangsung dapat menambah persoalan mengenai aturan mana yang
menjadi dasar pelaksanaan tahapan dan bagaimana akibat perubahan itu
terhadap tindakan penyelenggara yang telah dilakukan. Apabila persoalan
tersebut tidak diatur secara jelas, ketidakpastian yang timbul berpotensi
memengaruhi kepercayaan terhadap proses dan legitimasi hasil pemilu.
83. Bahwa pengalaman penyelenggaraan pemilu menunjukkan bahwa
perubahan kerangka hukum pemilu dapat terjadi ketika tahapan telah
berjalan atau ketika tahapan akan segera dimulai. Setidaknya terdapat
tiga peristiwa dalam penyelenggaraan pemilu 2009, 2019, dan 2024 yang
relevan untuk memperlihatkan persoalan tersebut.
a. Perppu Nomor 1 Tahun 2009 ditetapkan pada 26 Februari 2009,
sedangkan pemungutan suara pemilu 2009 dilaksanakan pada 9 April
2009. Perppu tersebut mengubah ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun
2008, antara lain mengenai penyempurnaan rekapitulasi daftar pemilih
tetap dan keabsahan surat suara yang ditandai lebih dari satu kali [vide
Bukti P-23]. Dengan demikian, perubahan tersebut dilakukan ketika
rangkaian penyelenggaraan pemilu telah berlangsung, meskipun materi
perubahannya terutama berkaitan dengan administrasi pemilih dan
keabsahan suara.
b. UU Nomor 7 Tahun 2017 disahkan pada 16 Agustus 2017, sedangkan
tahapan pemilu 2019 dimulai pada 17 Agustus 2017 [vide Bukti P-30
halaman 103 dan Bukti P-33 halaman 145–146]. Jarak waktu satu hari
antara
pengesahan
undang-undang
dan
dimulainya
tahapan
menunjukkan bahwa kerangka hukum utama penyelenggaraan pemilu
2019 ditetapkan sangat berdekatan dengan dimulainya tahapan.
Keadaan tersebut menyebabkan ruang waktu untuk melakukan
pengujian
konstitusional
dan
mempersiapkan
penyesuaian
penyelenggaraan sebelum tahapan dimulai menjadi sangat terbatas.
c. Perppu Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan pada 12 Desember 2022,
sekitar enam bulan setelah tahapan pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni
2022 [vide Bukti P-4 dan Bukti P-12]. Perppu tersebut mengubah
sejumlah ketentuan UU Pemilu, termasuk ketentuan mengenai
61
persyaratan dan verifikasi partai politik peserta pemilu serta jumlah kursi
dan daerah pemilihan. Perubahan tersebut menyentuh materi yang
berkaitan dengan konfigurasi kontestasi pemilu 2024. Perppu tersebut
kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2023 pada 4 Mei
2023, ketika proses pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD sedang
berlangsung [vide Bukti P-5].
Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perubahan
kerangka hukum pemilu dapat terjadi dalam waktu yang berbeda terhadap
dimulainya tahapan: menjelang pemungutan suara ketika tahapan telah
berlangsung, tepat sebelum tahapan dimulai, maupun setelah tahapan
berjalan selama beberapa bulan. Materi perubahannya pun tidak selalu
sama, mulai dari administrasi pemilih dan keabsahan suara hingga
ketentuan yang berkaitan dengan konfigurasi kontestasi. Perbandingan
ketiga peristiwa tersebut, beserta agenda perubahan UU Pemilu
menjelang pemilu 2029, disajikan dalam Tabel 2. berikut:
Tabel 2. Perubahan undang-undang pemilu terhadap saat dimulainya
tahapan pada tiga pemilu terakhir dan tanda-tanda menjelang Pemilu
2029
Pemilu
Instrumen dan
waktu
pembentukan
Kedudukan
terhadap
tahapan Pemilu
Materi perubahan dan
relevansinya terhadap
permohonan
2009
Perppu Nomor 1
Tahun 2009, 26
Februari 2009
[Bukti P-23].
Diundangkan 42
hari sebelum
pemungutan
suara 9 April
2009, ketika
tahapan
penyelenggaraan
pemilu sedang
berlangsung.
Penyempurnaan
rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap dan keabsahan
surat suara yang ditandai
lebih dari satu kali.
Perubahan berorientasi
pada administrasi pemilih
dan keabsahan suara,
bukan perubahan
konfigurasi kontestasi
yang menjadi fokus
permohonan.
62
Pemilu
Instrumen dan
waktu
pembentukan
Kedudukan
terhadap
tahapan Pemilu
Materi perubahan dan
relevansinya terhadap
permohonan
2019
UU Nomor 7
Tahun 2017,
disahkan 16
Agustus 2017
[Bukti P-30, hlm.
103; Bukti P-33,
hlm. 145–146].
Tahapan pemilu
dimulai 17
Agustus 2017,
satu hari setelah
undang-undang
disahkan.
Pembentukan kerangka
hukum baru
penyelenggaraan pemilu.
Jarak antara pengesahan
undang-undang dan
dimulainya tahapan
sangat terbatas sehingga
ruang waktu untuk
pengujian konstitusional
sebelum tahapan dimulai
juga sangat terbatas.
2024
Perppu Nomor 1
Tahun 2022, 12
Desember 2022;
ditetapkan
menjadi UU
Nomor 7 Tahun
2023, 4 Mei
2023 [Bukti P-4
dan P-5].
Perppu
diundangkan
sekitar enam
bulan setelah
tahapan dimulai
pada 14 Juni
2022 [Bukti P-12];
UU Nomor 7
Tahun 2023
diundangkan
ketika proses
pencalonan
anggota DPR,
DPD, dan DPRD
sedang
berlangsung.
Perubahan ketentuan
mengenai persyaratan
dan verifikasi partai politik
peserta pemilu, jumlah
kursi, serta daerah
pemilihan. Perubahan ini
menyentuh konfigurasi
kontestasi dan relevan
dengan persoalan
keberlakuan perubahan
undang-undang terhadap
tahapan yang telah
berjalan.
2029
(potens
ial)
RUU Perubahan
atas UU Nomor
7 Tahun 2017;
Panja Komisi II
DPR dibentuk
29 September
2026; target
pengesahan
Maret 2027
[Bukti P-26,
P-34B, dan
P-34C].
Apabila
pemungutan
suara
dilaksanakan
pada Februari
2029, tahapan
menurut Pasal
167 ayat (6) UU
Pemilu
diperkirakan
harus dimulai
paling lambat
sekitar Juni 2027.
Materi perubahan belum
dapat dipastikan karena
pembahasan masih
berlangsung. Potensi
persoalan terletak pada
kemungkinan perubahan
atas ketentuan tahapan
yang menentukan
konfigurasi kontestasi dan
penyesuaian peraturan
pelaksana yang waktunya
berdekatan dengan
dimulainya tahapan.
84. Bahwa ketiga peristiwa tersebut memiliki karakter materi perubahan yang
63
berbeda. Perppu Nomor 1 Tahun 2009 terutama berkaitan dengan
penyempurnaan administrasi pemilih dan keabsahan surat suara.
Perubahan demikian perlu dibedakan dari perubahan yang menyentuh
struktur kontestasi, seperti persyaratan dan penetapan peserta pemilu,
jumlah kursi, serta daerah pemilihan. Jenis perubahan yang terakhir dapat
memengaruhi siapa yang berkompetisi, berapa kursi yang diperebutkan,
dan dalam wilayah mana kompetisi tersebut berlangsung. Karena itu,
perubahan terhadap struktur kontestasi mempunyai konsekuensi yang
berbeda terhadap pemilih dan penyelenggara ketika dilakukan setelah
tahapan dimulai.
Pembedaan tersebut sekaligus memperjelas batas permohonan para
Pemohon. Para Pemohon tidak meminta agar setiap perubahan UU
Pemilu yang terjadi setelah tahapan dimulai ditunda keberlakuannya.
Perubahan yang diperlukan untuk menjamin hak pilih, memperbaiki
administrasi pemungutan suara, melaksanakan putusan Mahkamah
Konstitusi, atau menyelenggarakan pemilu lanjutan dan pemilu susulan
harus tetap dimungkinkan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang
dimohonkan adalah kepastian mengenai keberlakuan perubahan yang
mengubah ketentuan tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi
terhadap tahapan yang telah dimulai, agar perubahan demikian tidak serta-
merta
mengubah
dasar
penyelenggaraan
pemilu
yang
sedang
berlangsung.
85. Bahwa pengalaman tersebut menunjukkan adanya persoalan berulang
dalam pembentukan hukum pemilu, yaitu perubahan kerangka hukum
yang dilakukan ketika tahapan telah berlangsung atau ketika tahapan
akan segera dimulai. Persoalan ini bukan semata-mata disebabkan oleh
tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, perubahan tersebut dapat
dilakukan melalui instrumen pembentukan peraturan perundang-
undangan yang sah, tetapi tetap menimbulkan persoalan mengenai
keberlakuannya terhadap proses pemilu yang sedang berjalan. Dengan
demikian, ketiadaan pengaturan mengenai akibat perubahan hukum
terhadap tahapan yang telah dimulai membuka kemungkinan berulangnya
persoalan serupa pada pemilu berikutnya.
64
Catatan mengenai sejarah pembentukan hukum pemilu juga
menunjukkan
bahwa
persoalan
perubahan
regulasi
menjelang
penyelenggaraan pemilu telah berlangsung sejak lama. Andrew Ellis
mencatat bahwa UU Pemilu 1999 baru diselesaikan menjelang
penyelenggaraan pemilu pada Juni 1999, sebagai hasil negosiasi politik
yang berlangsung hingga mendekati batas waktu, termasuk dalam
penentuan cara konversi suara menjadi kursi [halaman 67; vide Bukti P-
38]. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kepastian kerangka
hukum sebelum tahapan pemilu dimulai. Penetapan batas waktu
dimulainya tahapan melalui Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu merupakan
langkah untuk memberikan kepastian waktu, tetapi belum menyelesaikan
persoalan apabila perubahan terhadap substansi kerangka kontestasi
tetap dapat diberlakukan terhadap tahapan yang sedang berjalan tanpa
ketentuan mengenai akibat hukumnya.
86. Bahwa kebutuhan pembentukan dan perubahan kerangka hukum pemilu
menjelang pemilu 2029 semakin nyata karena terdapat sejumlah putusan
Mahkamah
yang
mengharuskan
atau
mendorong
penyesuaian
pengaturan pemilu. Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menentukan
desain pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah
yang berlaku sejak pemilu 2029 (Paragraf [3.18.2], halaman 143; vide
Bukti P-13). Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menghendaki perubahan
pengaturan ambang batas parlemen yang perlu dilakukan sebelum pemilu
2029 (Paragraf [3.20], halaman 126; vide Bukti P-16). Sementara itu,
Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 memberikan arah perubahan terhadap
pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam revisi UU
Pemilu (Paragraf [3.27], halaman 275; vide Bukti P-15).
Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024
Paragraf [3.17], halaman 141, telah mencatat bahwa pembentuk undang-
undang sedang mempersiapkan reformasi terhadap undang-undang yang
berkaitan dengan pemilu. Dengan demikian, perubahan kerangka hukum
pemilu menjelang 2029 bukan sekadar dugaan para Pemohon, melainkan
kebutuhan legislasi yang telah memperoleh konteks dari putusan-putusan
Mahkamah dan agenda pembentukan undang-undang.
87. Bahwa proses perubahan UU Pemilu tersebut telah mulai berjalan.
65
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun
2017 tercantum dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026
[vide Bukti P-17]. Panitia Kerja Komisi II DPR dibentuk pada 29 September
2026 [vide Bukti P-26]. Selain itu, penyelesaian naskah akademik dan
rancangan undang-undang ditargetkan pada akhir Desember 2026 atau
awal Januari 2027, sedangkan pengesahannya ditargetkan paling lambat
Maret 2027 [vide Bukti P-34B dan Bukti P-34C].
Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kerangka hukum
pemilu 2029 sedang berlangsung. Namun, materi akhir perubahan
undang-undang dan waktu pengesahannya tetap bergantung pada proses
legislasi. Oleh karena itu, para Pemohon tidak mendalilkan bahwa
perubahan tertentu pasti akan dilakukan setelah tahapan dimulai,
melainkan bahwa norma a quo belum menyediakan kepastian hukum
apabila perubahan yang mengubah ketentuan tahapan yang menentukan
konfigurasi kontestasi ternyata diundangkan setelah tahapan dimulai.
88. Bahwa berdasarkan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu, tahapan pemilu
dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan
suara. Apabila pemungutan suara pemilu 2029 dilaksanakan pada
Februari
2029,
sebagaimana
perkiraan
yang
digunakan
dalam
permohonan ini, tahapan pemilu harus dimulai sekitar Juni 2027. Dengan
demikian, target pengesahan perubahan UU Pemilu pada Maret 2027
akan berdekatan dengan perkiraan dimulainya tahapan.
Jarak waktu tersebut perlu diperhitungkan dengan kebutuhan
penyusunan peraturan pelaksana oleh KPU dan penyesuaian teknis
penyelenggaraan pemilu. Pengalaman pemilu 2024 menunjukkan bahwa
perubahan undang-undang dapat diikuti dengan penerbitan peraturan
KPU mengenai penataan daerah pemilihan, alokasi kursi, dan tahapan
penyelenggaraan.
Karena
itu,
terdapat
risiko
bahwa
sebagian
penyesuaian terhadap kerangka penyelenggaraan pemilu 2029 masih
berlangsung ketika tahapan telah dimulai. Risiko inilah yang perlu
diantisipasi melalui pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 167 ayat (6)
UU Pemilu, bukan dengan mendasarkan permohonan pada kepastian
bahwa perubahan tersebut pasti akan terjadi.
66
89. Bahwa kebutuhan untuk mengantisipasi risiko tersebut semakin relevan
karena tidak seluruh materi perubahan UU Pemilu menjelang 2029
merupakan konsekuensi langsung dari putusan Mahkamah. Dalam
pemberitaan mengenai pembahasan revisi UU Pemilu, Ketua Komisi II
DPR menyampaikan pernyataan bahwa Komisi II merupakan "prajurit
yang ditugaskan oleh para ketua umum" serta menyebut adanya
pembahasan mengenai kemungkinan perubahan ambang batas parlemen
menjadi 5% (lima persen), yang masih perlu dirasionalkan dengan
putusan Mahkamah [vide Bukti P-34A].
Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menilai atau
mendalilkan bahwa proses legislasi telah menyimpang dari konstitusi.
Pernyataan itu relevan untuk menunjukkan bahwa revisi UU Pemilu juga
melibatkan pilihan-pilihan kebijakan hukum yang dibentuk melalui proses
dan kesepakatan politik. Dalam negara demokrasi, proses politik tersebut
merupakan bagian yang sah dari pembentukan undang-undang. Namun,
ketika pilihan kebijakan itu menghasilkan perubahan atas ketentuan
tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi setelah tahapan dimulai,
diperlukan kepastian mengenai kapan perubahan tersebut berlaku. Tanpa
pengaturan demikian, kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan
kedaulatan rakyat dapat berubah ketika proses pemilu sedang
berlangsung.
90. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, persoalan konstitusional
Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu bukan terletak pada penetapan waktu
dimulainya tahapan pemilu, melainkan pada tidak adanya pengaturan
mengenai akibat hukum perubahan undang-undang yang mengubah
ketentuan tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi setelah
tahapan dimulai. Keadaan tersebut berpotensi menyebabkan proses
pelaksanaan kedaulatan rakyat berlangsung dengan kerangka kontestasi
yang berubah di tengah proses, tanpa kepastian mengenai tahapan mana
yang harus mengikuti ketentuan lama dan sejak kapan ketentuan baru
dapat diterapkan.
Oleh karena itu, Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu harus dimaknai bahwa
perubahan undang-undang yang mengubah ketentuan tahapan yang
menentukan konfigurasi kontestasi pemilu berlaku untuk penyelenggaraan
67
pemilu yang tahapannya belum dimulai pada saat perubahan tersebut
diundangkan, dengan tetap memperhatikan pengecualian sebagaimana
dimohonkan dalam petitum. Pemaknaan demikian tidak membekukan
kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan,
tetapi memberikan batas keberlakuan yang diperlukan agar pelaksanaan
kedaulatan rakyat melalui pemilu berlangsung berdasarkan kerangka
kontestasi yang dapat diketahui, dipahami, dan diperkirakan oleh pemilih.
Dengan demikian, norma a quo tanpa pemaknaan tersebut tidak
memberikan
perlindungan
yang
memadai
terhadap
pelaksanaan
kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
Dalil ini berhubungan dengan kerugian konstitusional yang telah
diuraikan para Pemohon pada Bab II, khususnya mengenai kepastian dan
perlindungan hak pilih serta risiko perubahan kerangka kontestasi pada
pemilu 2029.
F. Norma a quo Bukan Kebijakan Hukum Terbuka yang Bebas dari
Pengujian Konstitusional
91. Bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan pilihan pembentuk undang-
undang untuk menetapkan tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua
puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. Angka tersebut tetap
dipertahankan
dalam
pemaknaan
yang
dimohonkan.
Persoalan
konstitusional yang diajukan justru terletak pada tidak adanya pengaturan
mengenai akibat hukum perubahan undang-undang yang diundangkan
setelah tahapan dimulai, khususnya apabila perubahan tersebut
mengubah ketentuan tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi
pemilu. Padahal, tenggat 20 (dua puluh) bulan dimaksudkan untuk
memberikan kerangka waktu yang memadai bagi penyelenggara, peserta,
dan pemilih dalam mempersiapkan serta mengikuti seluruh tahapan
pemilu. Tujuan tersebut sejalan dengan pernyataan pemerintah dalam
Risalah Rapat Kerja ke-19 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu tanggal
13 Juli 2017, yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut "di buat
tidak untuk setiap 5 tahu[n] sekali dirubah tapi untuk proses jangka
panjang" [halaman 42; vide Bukti P-39]. Dengan demikian, yang
dipersoalkan bukan pilihan kebijakan mengenai lamanya tahapan,
68
melainkan kelengkapan norma yang diperlukan agar tujuan pengaturan
tahapan tersebut dapat tercapai. Dalam Putusan Nomor 62/PUU-
XXII/2024 Paragraf [3.25.1] [vide Bukti P-15], Mahkamah menegaskan
bahwa kebijakan hukum terbuka tetap dapat diuji apabila melanggar
batas-batas konstitusional, antara lain moralitas, rasionalitas, keadilan
yang tidak dapat ditoleransi, hak politik dan kedaulatan rakyat, serta
kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, sifat kebijakan
hukum terbuka tidak dengan sendirinya menjadikan norma a quo bebas
dari pengujian konstitusional;
92. Bahwa dari aspek moralitas hukum, persoalan norma a quo bukan terletak
pada penilaian terhadap motif politik pembentuk undang-undang,
melainkan pada tidak adanya jaminan normatif untuk menjaga konsistensi
kerangka hukum ketika tahapan pemilu sedang berlangsung. Dalam
perspektif moralitas internal hukum sebagaimana dikemukakan Lon L.
Fuller, hukum mensyaratkan adanya konsistensi dan kesinambungan
antara aturan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya. Prinsip tersebut
menjadi relevan dalam penyelenggaraan pemilu karena penyelenggara,
peserta, dan pemilih menjalankan hak serta kewajibannya berdasarkan
kerangka hukum yang berlaku pada setiap tahapan. Norma a quo telah
menentukan kapan tahapan pemilu dimulai, tetapi tidak mengatur secara
jelas akibat hukum apabila setelah dimulainya tahapan terdapat
perubahan undang-undang yang mengubah ketentuan tahapan yang
menentukan konfigurasi kontestasi. Padahal, perubahan semacam itu
berpotensi memengaruhi dasar hukum dan kondisi persaingan yang
sebelumnya telah menjadi landasan bagi tindakan para pihak. Kerentanan
tersebut juga memperoleh perhatian dalam kajian International IDEA yang
menyebut perubahan sistem pemilu relatif mudah dilakukan melalui
pembentukan undang-undang baru, karena sistem pemilu tidak selalu
memperoleh perlindungan yang sama dengan lembaga-lembaga yang
pengaturannya dikunci dalam konstitusi: "electoral system change often
only involves new legislation" [Reynolds, Reilly, dan Ellis, Electoral System
Design: The New International IDEA Handbook, 2005, halaman 5; vide
Bukti P-38]. Komisi Venesia juga mengingatkan bahwa perubahan hukum
pemilu, sekalipun tidak dimaksudkan untuk memanipulasi hasil pemilu,
69
dapat menimbulkan persepsi bahwa perubahan tersebut didorong oleh
kepentingan politik partai yang bersifat segera (sebagaimana telah
diuraikan dalam dalil 77). Dengan demikian, ketiadaan jaminan mengenai
keberlakuan
perubahan
hukum
selama
tahapan
berlangsung
menimbulkan kerentanan terhadap konsistensi dan integritas kerangka
hukum pemilu, yang merupakan bagian dari tuntutan moralitas hukum
dalam negara konstitusional. Norma yang menentukan saat dimulainya
tahapan tanpa memuat akibat hukumnya adalah norma yang belum
memuat etika tahapan, yakni kesediaan untuk tidak mengubah aturan
kontestasi ketika kontestasi sedang berjalan; itulah yang para Pemohon
maksud sebagai persoalan batas moralitas;
93. Bahwa dari aspek rasionalitas, pengaturan dimulainya tahapan pemilu
paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara harus
dibaca sebagai pemberian waktu yang memadai untuk mempersiapkan
dan melaksanakan seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu. Dalam
rentang
waktu
tersebut,
penyelenggara
menyusun
peraturan
pelaksanaan, mempersiapkan data pemilih, melakukan pendaftaran dan
verifikasi peserta, menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi, serta
menyelenggarakan tahapan pencalonan. Peserta pemilu mempersiapkan
kepengurusan dan keanggotaan, memenuhi persyaratan kepesertaan,
serta menyusun strategi dan daftar calon berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
Sementara itu,
pemilih membangun pengetahuan dan
pertimbangan politik berdasarkan informasi mengenai peserta, calon,
serta daerah pemilihan tempat hak pilihnya dilaksanakan. Seluruh
kegiatan tersebut memang tidak menutup kemungkinan adanya
perubahan hukum, tetapi mengandaikan adanya kepastian mengenai
ketentuan mana yang menjadi dasar bagi tahapan yang sedang berjalan.
Apabila perubahan undang-undang yang mengubah ketentuan tahapan
yang menentukan konfigurasi kontestasi dapat langsung diterapkan
terhadap tahapan yang telah dimulai tanpa pengaturan mengenai akibat
hukumnya, tujuan pemberian tenggat 20 (dua puluh) bulan menjadi tidak
tercapai secara utuh. Pengalaman pemilu 2024 memperlihatkan
persoalan tersebut. Perppu Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan pada 12
Desember 2022, sekitar enam bulan setelah tahapan pemilu dimulai pada
70
14 Juni 2022. Perubahan yang dibawanya antara lain menyangkut
persyaratan kepesertaan partai politik serta jumlah kursi dan daerah
pemilihan. Artinya, ketika sebagian rangkaian persiapan dan pelaksanaan
pemilu telah berlangsung berdasarkan kerangka hukum sebelumnya,
perubahan terhadap materi yang memengaruhi konfigurasi kontestasi
kembali dilakukan tanpa norma umum yang secara tegas mengatur
penerapannya terhadap tahapan yang sedang berjalan;
94. Bahwa dari aspek keadilan yang tidak dapat ditoleransi, persoalan
konstitusional norma a quo harus dilihat dari akibat perubahan hukum
terhadap kepastian posisi dan perlakuan para pihak dalam kontestasi
pemilu. Sebagaimana diuraikan dalam dalil 66 dan dalil 71, perubahan
terhadap ketentuan yang menjadi dasar penentuan peserta, alokasi kursi,
atau daerah pemilihan dapat memengaruhi landasan hukum bagi
tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Perubahan tersebut tidak serta-
merta membatalkan seluruh tindakan atau keputusan yang telah dilakukan
sebelumnya. Namun, tanpa pengaturan yang jelas, timbul ketidakpastian
mengenai ketentuan yang harus digunakan terhadap tindakan yang telah
selesai, tahapan yang sedang berlangsung, dan tahapan berikutnya yang
masih harus dilaksanakan. Keadaan demikian berpotensi menempatkan
penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam situasi hukum yang tidak
setara, karena dasar pengaturan yang menjadi acuan dalam proses
kontestasi dapat berubah ketika proses tersebut belum selesai. Dengan
demikian, ketidakadilan yang dipersoalkan bukan semata-mata karena
undang-undang mengalami perubahan, melainkan karena tidak adanya
batas keberlakuan yang jelas bagi perubahan yang memengaruhi
konfigurasi kontestasi pemilu yang sedang berjalan;
95. Bahwa perlindungan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung
bukan merupakan teknik pengaturan yang asing dalam UU Pemilu.
Pembentuk undang-undang sendiri telah menerapkannya melalui Pasal
564 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang
menyatakan:
71
Pasal 564 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
"Dalam hal proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
serta
Bawaslu
Provinsi
dan
Bawaslu
Kabupaten/Kota yang sedang berlangsung pada saat Undang-
Undang ini diundangkan, persyaratan dan proses seleksi yang
sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum."
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa ketika UU Nomor 7
Tahun 2017 diundangkan, pembentuk undang-undang memilih untuk
menyelesaikan proses seleksi anggota penyelenggara yang sedang
berlangsung dengan tetap menggunakan persyaratan dan tata cara
berdasarkan undang-undang sebelumnya, meskipun UU Nomor 15 Tahun
2011 telah dicabut berdasarkan Pasal 571 huruf b UU Nomor 7 Tahun
2017. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang
mengenal kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap
proses yang telah dimulai berdasarkan suatu kerangka hukum tertentu.
Dengan demikian, perlindungan transisional terhadap proses yang sedang
berlangsung merupakan teknik legislasi yang telah dikenal dan digunakan
dalam sistem UU Pemilu sendiri.
96. Bahwa Pasal 567 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 juga memperlihatkan
perhatian pembentuk undang-undang terhadap kesinambungan keadaan
hukum yang telah terbentuk sebelum undang-undang baru berlaku,
khususnya
dengan
menentukan
bahwa
masa
jabatan
anggota
penyelenggara yang terpilih sebelum berlakunya undang-undang tersebut
tetap berlangsung selama 5 (lima) tahun. Ketentuan ini memang berbeda
karakter dari Pasal 564, karena mengatur kesinambungan masa jabatan,
bukan kelanjutan proses seleksi berdasarkan undang-undang lama.
Namun, kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Pemilu tidak
mengabaikan kebutuhan untuk mengatur akibat berlakunya undang-
undang baru terhadap proses atau keadaan hukum yang telah terbentuk
sebelumnya. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan konseptual untuk
menutup kemungkinan penggunaan teknik pengaturan transisional
terhadap tahapan pemilu yang sedang berlangsung, terutama ketika
perubahan undang-undang berpotensi mengubah konfigurasi kontestasi.
72
Pasal 564 dan Pasal 567 ayat (1) bukan dasar untuk menyamakan seluruh
karakter proses seleksi dengan tahapan pemilu, melainkan bukti bahwa
perlindungan terhadap kesinambungan proses dan keadaan hukum
merupakan teknik pengaturan yang tersedia dalam UU Pemilu;
97. Bahwa para Pemohon memahami bahwa Mahkamah dalam sejumlah
putusan telah menempatkan pilihan mengenai sistem dan desain pemilu,
termasuk model keserentakan, ambang batas pencalonan, dan sistem
proporsional, sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-
undang, antara lain dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Putusan
Nomor 114/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.
Permohonan a quo sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengambil alih
kewenangan tersebut. Pembentuk undang-undang tetap memiliki
kebebasan konstitusional untuk menentukan sistem pemilu, ambang
batas, jumlah kursi, daerah pemilihan, serta desain kepesertaan pemilu
sesuai dengan kebijakan yang dipilihnya. Yang dimohonkan para
Pemohon bukanlah pembatasan terhadap isi kebijakan tersebut,
melainkan
penegasan
mengenai
waktu
keberlakuannya
apabila
perubahan terhadap ketentuan yang mengubah ketentuan tahapan yang
menentukan konfigurasi kontestasi diundangkan setelah tahapan pemilu
dimulai. Dengan kata lain, persoalan yang diajukan adalah persoalan
keberlakuan hukum antarwaktu dalam penyelenggaraan pemilu, bukan
penilaian terhadap pilihan substantif pembentuk undang-undang.
Pembedaan ini penting karena kebebasan pembentuk undang-undang
dalam menentukan desain pemilu tidak dengan sendirinya berarti bahwa
setiap perubahan terhadap desain tersebut dapat diterapkan tanpa batas
terhadap tahapan yang telah berjalan;
98. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, norma a quo tidak dapat
ditempatkan sebagai kebijakan hukum terbuka yang bebas dari pengujian
konstitusional. Para Pemohon tidak meminta Mahkamah menentukan
pilihan kebijakan pemilu yang seharusnya diambil oleh pembentuk
undang-undang, melainkan memohon agar Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu
dimaknai
secara
konstitusional
sehingga
memberikan
kepastian
mengenai akibat hukum perubahan undang-undang yang diundangkan
setelah tahapan pemilu dimulai dan mengubah ketentuan tahapan yang
73
menentukan
konfigurasi
kontestasi.
Pemaknaan
demikian
tetap
menghormati kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan
substansi kebijakan pemilu, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan
kewenangan tersebut tidak mengabaikan kepastian hukum, keadilan
kontestasi, dan perlindungan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Dengan demikian, permohonan a quo berada dalam ruang pengujian
konstitusional yang dibenarkan oleh batas-batas kebijakan hukum terbuka
sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-
XXII/2024 Paragraf [3.25.1].
G. Pemaknaan
Bersyarat
yang
Dimohonkan
dan
Konsekuensi
Penerapannya
99. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, para Pemohon
memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional
bersyarat terhadap Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu, bukan membatalkan
norma tersebut. Pilihan ini didasarkan pada sifat persoalan konstitusional
yang diajukan, yaitu tidak adanya pengaturan mengenai akibat hukum
dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu terhadap penerapan
perubahan undang-undang yang diundangkan setelah tahapan tersebut
berjalan. Norma a quo telah menentukan waktu dimulainya tahapan dan
menetapkan jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum
hari pemungutan suara, tetapi belum memberikan kepastian mengenai
pemilu mana yang menjadi sasaran penerapan perubahan ketentuan
tahapan yang diundangkan setelah waktu tersebut. Dengan demikian,
persoalan yang dimohonkan bukan ketiadaan norma mengenai
dimulainya tahapan pemilu, melainkan ketidaklengkapan pengaturan
mengenai konsekuensi hukum dari dimulainya tahapan tersebut.
Pembatalan norma justru akan menghilangkan ketentuan mengenai waktu
dimulainya tahapan yang tetap diperlukan dalam penyelenggaraan
pemilu. Oleh karena itu, pemaknaan bersyarat merupakan bentuk
pemulihan
konstitusional
yang
lebih
proporsional
karena
mempertahankan norma yang ada sekaligus memberikan kepastian
mengenai akibat hukum yang belum diaturnya. Bentuk putusan bersyarat
demikian telah dipakai Mahkamah, antara lain dalam Putusan Nomor
116/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 [vide Bukti
74
P-16 dan Bukti P-24].
Bahwa pemaknaan bersyarat yang dimohonkan tidak dimaksudkan
untuk mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang dalam
menentukan materi dan desain penyelenggaraan pemilu. Para Pemohon
tidak meminta Mahkamah menetapkan sistem pemilu, ambang batas
pencalonan, jumlah kursi, daerah pemilihan, persyaratan peserta, ataupun
pilihan kebijakan lainnya. Para Pemohon hanya meminta Mahkamah
memberikan batas konstitusional mengenai waktu penerapan perubahan
undang-undang yang mengubah ketentuan tahapan yang menentukan
konfigurasi kontestasi setelah tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai.
Hal tersebut berbeda dari permohonan yang meminta Mahkamah
merumuskan secara rinci pilihan kebijakan yang menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang. Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023
Paragraf [3.21] [vide Bukti P-16], Mahkamah telah memberikan perhatian
terhadap batas antara kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-
undang dan kewenangan pembentuk undang-undang. Para Pemohon
menghormati batas tersebut. Rumusan yang dimohonkan hanya
menentukan hubungan waktu antara dimulainya tahapan pemilu dan
penerapan perubahan ketentuan tertentu, sedangkan substansi kebijakan
dan pilihan pengaturannya tetap menjadi kewenangan pembentuk
undang-undang.
100. Bahwa agar pemaknaan tersebut mempunyai batas yang jelas dan dapat
diterapkan, para Pemohon membatasi ruang lingkupnya berdasarkan lima
unsur, yaitu:
a. Objek perubahan, yakni undang-undang dan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang yang diundangkan setelah tahapan
penyelenggaraan pemilu dimulai. Keduanya merupakan peraturan
perundang-undangan
yang
setingkat
dengan
undang-undang.
Pembatasan ini didasarkan pula pada pengalaman perubahan kerangka
hukum pemilu, yang antara lain dilakukan melalui peraturan pemerintah
pengganti undang-undang sebagaimana telah diuraikan dalam dalil
sebelumnya;
75
b. Materi perubahan, yakni ketentuan mengenai tahapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan
huruf j UU Pemilu. Kelima tahapan tersebut berkenaan dengan
pendaftaran dan verifikasi peserta, penetapan peserta, penetapan
jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan, serta penetapan hasil
pemilu. Pembatasan ini menggunakan tahapan yang telah ditentukan
sendiri oleh undang-undang, bukan kategori baru yang dibentuk oleh
Pemohon;
c. Ukuran waktu, yakni tanggal pengundangan undang-undang atau
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memuat
perubahan,
dibandingkan
dengan
tanggal
dimulainya
tahapan
penyelenggaraan pemilu berdasarkan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu;
d. Akibat hukum, yakni perubahan tersebut tetap sah dan berlaku, tetapi
diterapkan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tahapannya belum
dimulai pada saat perubahan diundangkan. Dengan rumusan ini,
penerapan perubahan mencakup pemilu nasional maupun pemilu
daerah sesuai dengan jenis pemilu dan materi perubahan yang
bersangkutan; dan
e. Pengecualian, yakni perubahan yang semata-mata diperlukan untuk
melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi serta perubahan yang
semata-mata diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu lanjutan atau
pemilu susulan berdasarkan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1)
UU Pemilu, yang penundaannya telah ditetapkan sesuai dengan Pasal
433 UU Pemilu.
101. Bahwa pembatasan terhadap lima tahapan tersebut mempunyai dasar
substantif.
Kelimanya
berkaitan
langsung
dengan
pembentukan
konfigurasi kontestasi pemilu, yaitu siapa yang berhak mengikuti
kontestasi, bagaimana peserta ditetapkan, berapa jumlah kursi yang
diperebutkan, di wilayah mana kontestasi berlangsung, siapa yang dapat
dicalonkan, dan bagaimana hasil kontestasi ditetapkan. Sebaliknya,
tahapan mengenai pemutakhiran data pemilih, kampanye, masa tenang,
pemungutan
dan
penghitungan
suara
tidak
dimasukkan
dalam
pemaknaan yang dimohonkan. Pengecualian terhadap tahapan-tahapan
76
tersebut diperlukan agar perubahan hukum yang bertujuan memperbaiki
perlindungan hak pemilih dan tata cara penyelenggaraan pemilu tetap
dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Pengalaman pembentukan Perppu
Nomor 1 Tahun 2009 menunjukkan bahwa perubahan tertentu terhadap
administrasi pemilih dan keabsahan suara dapat diperlukan untuk
melindungi pelaksanaan hak pilih. Dengan demikian, pemaknaan yang
dimohonkan tidak membekukan seluruh ketentuan penyelenggaraan
pemilu, tetapi hanya memberikan perlindungan waktu terhadap materi
yang menentukan konfigurasi kontestasi.
Bahwa pemilihan lima tahapan tersebut juga sejalan dengan prinsip
mengenai aturan fundamental pemilu dalam butir B.5 Code of Good
Practice in Electoral Matters Komisi Venesia, yang antara lain mencakup
hak memilih dan dipilih, termasuk pendaftaran calon; batas daerah
pemilihan dan pembagian kursi antardaerah pemilihan; serta sistem pemilu
yang menentukan konversi suara menjadi kursi [vide Bukti P-18B, halaman
3]. Dalam struktur Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu, substansi tersebut
berhubungan dengan tahapan pendaftaran dan penetapan peserta,
penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan, serta
penetapan hasil pemilu. Rujukan terhadap prinsip Komisi Venesia tersebut
bukan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh materi dalam butir
B.5 identik dengan tahapan dalam Pasal 167 ayat (4), melainkan untuk
menunjukkan bahwa materi yang dipilih Pemohon mempunyai hubungan
langsung dengan unsur-unsur fundamental yang membentuk kontestasi
pemilu.
Tabel 3. Kedudukan sebelas tahapan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu
terhadap pemaknaan yang dimohonkan
Huruf
Tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
Termasuk
dalam
pemaknaan
Dasar pertimbangan
a
Perencanaan program
dan
anggaran
serta
penyusunan peraturan
pelaksanaan
Tidak
Tidak secara langsung
menentukan konfigurasi
kontestasi
77
Huruf
Tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
Termasuk
dalam
pemaknaan
Dasar pertimbangan
b
Pemutakhiran
data
Pemilih
dan
penyusunan
daftar
Pemilih
Tidak
Perubahan
dapat
diperlukan
untuk
melindungi
dan
menjamin
pemenuhan
hak pilih
c
Pendaftaran
dan
verifikasi
Peserta
Pemilu
Ya
Menentukan pemenuhan
persyaratan
untuk
menjadi
peserta
kontestasi
d
Penetapan
Peserta
Pemilu
Ya
Menentukan pihak yang
secara hukum berhak
mengikuti kontestasi
e
Penetapan jumlah kursi
dan penetapan daerah
pemilihan
Ya
Menentukan
alokasi
kursi
dan
wilayah
kontestasi
f
Pencalonan
Presiden
dan
Wakil
Presiden
serta
anggota
DPR,
DPD, DPRD provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota
Ya
Menentukan pihak yang
dapat dicalonkan dalam
kontestasi
g
Masa
Kampanye
Pemilu
Tidak
Pengaturan pelaksanaan
kampanye
dapat
disesuaikan
sepanjang
tidak digunakan untuk
mengubah
konfigurasi
kontestasi
yang
telah
berjalan
h
Masa Tenang
Tidak
Merupakan pengaturan
tahapan
pelaksanaan
yang
tidak
secara
langsung
menentukan
konfigurasi kontestasi
78
Huruf
Tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
Termasuk
dalam
pemaknaan
Dasar pertimbangan
i
Pemungutan
dan
penghitungan suara
Tidak
Perubahan
tata
cara
dapat diperlukan untuk
melindungi pemilih dan
menjamin
keabsahan
suara
j
Penetapan hasil Pemilu
Ya
Menentukan hasil akhir
kontestasi
dan
penetapan
perolehan
representasi politik
k
Pengucapan
sumpah/janji
Tidak
Berada
setelah
penetapan
hasil
dan
tidak
membentuk
konfigurasi kontestasi
102. Bahwa ruang lingkup pemaknaan tersebut tetap terukur dan tidak
mengubah keseluruhan desain penyelenggaraan pemilu. Pertama,
rumusan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu mengenai dimulainya tahapan
paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara tetap
dipertahankan. Kedua, sebelas tahapan penyelenggaraan pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) tetap berlaku
sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketiga, kewenangan
pembentuk undang-undang untuk mengubah UU Pemilu maupun
membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang tetap utuh.
Keempat, perubahan terhadap materi di luar lima tahapan yang menjadi
objek permohonan tetap tunduk pada ketentuan keberlakuan peraturan
perundang-undangan
sebagaimana
mestinya.
Kelima,
perubahan
terhadap ketentuan mengenai kelembagaan penyelenggara, pendanaan,
pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa tidak
termasuk dalam pembatasan yang dimohonkan, sepanjang tidak
mengubah materi lima tahapan tersebut. Dengan batas-batas itu,
pemaknaan
yang
dimohonkan
tidak
membentuk
rezim
baru
penyelenggaraan pemilu, melainkan melengkapi norma a quo mengenai
akibat hukum dimulainya tahapan;
79
103. Bahwa pemaknaan yang dimohonkan bekerja terhadap penerapan
perubahan undang-undang, bukan terhadap keabsahan pembentukan
undang-undang itu sendiri. Undang-undang atau peraturan pemerintah
pengganti undang-undang yang diundangkan setelah tahapan pemilu
dimulai tetap sah dan tetap berlaku sejak diundangkan. Namun, apabila
materi perubahannya termasuk dalam lima tahapan yang menjadi objek
pemaknaan, penerapannya ditujukan kepada penyelenggaraan pemilu
yang tahapannya belum dimulai pada saat perubahan tersebut
diundangkan. Sebagai ilustrasi, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang
kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tetap
sah sebagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, apabila
pemaknaan yang dimohonkan telah berlaku pada saat itu, perubahan
terhadap materi yang termasuk dalam ruang lingkup permohonan
diterapkan untuk pemilu yang tahapannya belum dimulai, bukan untuk
mengubah
konfigurasi
kontestasi
pemilu
2024
yang
tahapan
penyelenggaraannya telah berjalan. Ilustrasi tersebut tidak dimaksudkan
untuk menilai kembali keabsahan Perppu Nomor 1 Tahun 2022, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023, ataupun hasil pemilu 2024;
104. Bahwa ukuran waktu untuk menentukan penerapan perubahan adalah
tanggal pengundangan, bukan tanggal pengesahan atau tanggal
pembahasan suatu rancangan undang-undang. Dengan ukuran tersebut,
undang-undang yang telah diundangkan sebelum tahapan pemilu dimulai
menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang tahapannya
dimulai setelah pengundangan tersebut. Sebaliknya, perubahan undang-
undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang
diundangkan setelah tahapan dimulai, sepanjang menyangkut materi yang
termasuk
dalam
ruang
lingkup
pemaknaan,
diterapkan
untuk
penyelenggaraan pemilu yang tahapannya belum dimulai. Ukuran ini
berlaku
sama
tanpa
membedakan
apakah
perubahan
tersebut
diselesaikan lebih awal atau lebih lambat oleh pembentuk undang-
undang. Dengan demikian, kepastian penerapan tidak bergantung pada
perkiraan
mengenai
kapan
pembentuk
undang-undang
akan
menyelesaikan perubahan, tetapi pada dua fakta hukum yang dapat
ditentukan secara objektif: tanggal dimulainya tahapan dan tanggal
80
pengundangan perubahan;
105. Bahwa pemaknaan yang dimohonkan tidak dimaksudkan untuk mengatur
keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah
merupakan produk kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan undang-undang dan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang merupakan produk pembentukan
peraturan perundang-undangan. Karena itu, penentuan akibat hukum dan
saat berlakunya Putusan Mahkamah tetap berada dalam kerangka
kewenangan Mahkamah sendiri. Pengecualian terhadap perubahan
undang-undang
yang
diperlukan
untuk
melaksanakan
Putusan
Mahkamah dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemaknaan yang
dimohonkan tidak menghambat pelaksanaan putusan yang telah
dijatuhkan, sepanjang perubahan tersebut benar-benar diperlukan untuk
melaksanakan amar putusan yang bersangkutan;
106. Bahwa pengecualian pertama, yaitu perubahan yang semata-mata
diperlukan
untuk
melaksanakan
putusan
Mahkamah
Konstitusi,
merupakan pengecualian yang terbatas dan dapat diuji berdasarkan
hubungan langsung antara materi perubahan dan amar putusan.
Pengecualian
tersebut
tidak
dapat
digunakan
hanya
dengan
mencantumkan suatu putusan Mahkamah dalam konsiderans atau
penjelasan undang-undang. Harus dapat ditunjukkan bahwa materi
perubahan yang dikecualikan memang diperlukan untuk melaksanakan
amar putusan tersebut.
Bahwa pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian
hukum dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercermin dalam
butir B.2 dan B.6 huruf a Deklarasi Komisi Venesia 2024 [vide Bukti
P-18B]. Pengecualian untuk melaksanakan Putusan Mahkamah juga
harus memperhatikan ruang lingkup amar dan akibat hukum putusan yang
bersangkutan. Dalam Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 tanggal 10 Juli
2008 [vide Bukti P-37], Mahkamah membatalkan Pasal 316 huruf d UU
Nomor 10 Tahun 2008 setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan
peserta pemilu 2009. Penetapan partai politik peserta pemilu 2009 yang
telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum sebelumnya tetap berlaku,
sebagaimana dijelaskan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu [vide Bukti
81
P-37B]. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan
hubungan antara pelaksanaan putusan konstitusional dan tahapan pemilu
yang telah berlangsung. Para Pemohon tidak bermaksud menyamakan
seluruh akibat hukum putusan tersebut dengan perkara ini, tetapi
menjadikannya sebagai ilustrasi bahwa pelaksanaan Putusan Mahkamah
dan kepastian terhadap tindakan tahapan yang telah dilakukan perlu
ditempatkan dalam kerangka yang terukur.
107. Bahwa apabila suatu undang-undang memuat beberapa materi
perubahan, sebagian di antaranya melaksanakan Putusan Mahkamah
dan sebagian lainnya merupakan pilihan kebijakan baru pembentuk
undang-undang, pengecualian hanya berlaku terhadap materi yang
diperlukan untuk melaksanakan amar putusan. Materi lain tetap tunduk
pada ketentuan umum mengenai waktu penerapan perubahan. Dengan
demikian, pengecualian tidak menjadi sarana untuk memasukkan
perubahan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan
pelaksanaan Putusan Mahkamah;
108. Bahwa pengecualian kedua berkaitan dengan perubahan yang semata-
mata diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu lanjutan atau pemilu
susulan berdasarkan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU
Pemilu, yang penundaannya telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 433
UU Pemilu. Pasal 431 ayat (1) mengatur bahwa pemilu lanjutan
dilaksanakan apabila sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak
dapat dilaksanakan, dan dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilu
yang terhenti. Sementara itu, Pasal 432 ayat (1) mengatur pemilu susulan
apabila
seluruh
tahapan
penyelenggaraan
pemilu
tidak
dapat
dilaksanakan karena kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam,
atau gangguan lainnya. Selanjutnya, Pasal 433 mengatur penetapan
penundaan pelaksanaan pemilu sebagai dasar penyelenggaraan pemilu
lanjutan atau pemilu susulan [vide Bukti P-1].
Bahwa mekanisme dalam Pasal 431 sampai dengan Pasal 433 UU
Pemilu pada dasarnya telah menyediakan dasar hukum untuk melanjutkan
atau menyelenggarakan kembali tahapan pemilu yang tertunda. Namun,
dalam keadaan tertentu, pelaksanaan pemilu lanjutan atau pemilu susulan
dapat memerlukan penyesuaian ketentuan undang-undang yang tidak
82
dapat dipenuhi hanya dengan menggeser jadwal tahapan. Dalam keadaan
demikian, pengecualian kedua memberikan ruang bagi perubahan yang
memang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu lanjutan atau pemilu
susulan. Pengecualian tersebut harus dibatasi pada materi yang
mempunyai hubungan langsung dengan tahapan dan wilayah yang
mengalami penundaan, serta tidak dapat digunakan untuk melakukan
perubahan yang lebih luas terhadap konfigurasi kontestasi di wilayah lain
atau secara nasional.
109. Bahwa penerapan pengecualian kedua dapat diperiksa berdasarkan
dokumen hukum yang objektif, yaitu adanya penetapan penundaan
pelaksanaan pemilu sesuai Pasal 433 UU Pemilu dan adanya hubungan
langsung antara materi perubahan dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Dengan demikian, perubahan tidak
cukup hanya didasarkan pada alasan keadaan mendesak yang
dikemukakan pembentuk undang-undang. Harus terdapat keadaan
penundaan yang telah ditetapkan menurut mekanisme undang-undang
dan materi perubahan yang benar-benar diperlukan untuk mengatasi
akibat penundaan tersebut. Perubahan yang berlaku secara nasional dan
tidak mempunyai hubungan langsung dengan penundaan pemilu di
wilayah tertentu tidak dapat serta-merta dimasukkan ke dalam
pengecualian kedua.
Bahwa pemaknaan yang dimohonkan tidak menghalangi perubahan
hukum yang diperlukan untuk melindungi pemilih. Perubahan mengenai
pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, serta tata cara
pemungutan dan penghitungan suara berada di luar lima tahapan yang
menjadi objek pemaknaan. Oleh karena itu, perubahan terhadap materi
tersebut tetap dapat diterapkan sesuai ketentuan keberlakuan peraturan
perundang-undangan. Selain itu, apabila terdapat persoalan yang
menyangkut perlindungan hak konstitusional pemilih, Mahkamah tetap
dapat menjalankan kewenangannya untuk memberikan perlindungan
konstitusional melalui putusan. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal
6 Juli 2009 [vide Bukti P-35], yang memberikan perlindungan hak pilih bagi
warga negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap dengan
persyaratan tertentu, menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih dapat
83
diberikan melalui mekanisme konstitusional tanpa harus mengubah
seluruh konfigurasi kontestasi pemilu. Dengan demikian, pemaknaan yang
dimohonkan tidak menutup ruang bagi tindakan hukum yang diperlukan
untuk melindungi hak pilih warga negara.
110. Bahwa untuk memperjelas cara kerja pemaknaan yang dimohonkan,
penerapannya dapat diuji melalui empat keadaan. Pertama, perubahan
biasa terhadap materi lima tahapan yang diundangkan setelah tahapan
pemilu dimulai, diterapkan untuk pemilu yang tahapannya belum dimulai.
Kedua, perubahan yang semata-mata diperlukan untuk melaksanakan
Putusan Mahkamah Konstitusi dikecualikan sepanjang mempunyai
hubungan langsung dengan amar putusan. Ketiga, perubahan terhadap
materi di luar lima tahapan yang menjadi objek pemaknaan, termasuk
perubahan yang diperlukan untuk melindungi pemilih, tetap dapat
diterapkan sesuai ketentuan umum. Keempat, perubahan yang semata-
mata diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu lanjutan atau pemilu
susulan dapat dikecualikan sepanjang terdapat penetapan penundaan
sesuai Pasal 433 UU Pemilu dan perubahan tersebut diperlukan untuk
melaksanakan pemilu di wilayah yang terdampak.
Tabel 4. Uji pemaknaan yang dimohonkan pada empat keadaan
Keadaan
Contoh atau
karakteristik
Akibat hukum
menurut
pemaknaan
Ukuran yang
diperiksa
Perubahan
biasa terhadap
materi tahapan
huruf c, d, e, f,
atau j setelah
tahapan dimulai
Perubahan
persyaratan
peserta, jumlah
kursi, daerah
pemilihan,
pencalonan,
atau penetapan
hasil
Diterapkan
untuk Pemilu
yang
tahapannya
belum dimulai
Tanggal
pengundangan
dibandingkan
dengan tanggal
dimulainya
tahapan
Perubahan yang
diperlukan untuk
melaksanakan
putusan
Mahkamah
Konstitusi
Materi
perubahan yang
mempunyai
hubungan
langsung
dengan amar
putusan
Dikecualikan
sepanjang
diperlukan
untuk
melaksanakan
amar putusan
Amar putusan
dan hubungan
langsungnya
dengan materi
perubahan
84
Keadaan
Contoh atau
karakteristik
Akibat hukum
menurut
pemaknaan
Ukuran yang
diperiksa
Perubahan di
luar lima
tahapan yang
menjadi objek
pemaknaan
Perubahan
mengenai data
pemilih atau tata
cara
pemungutan dan
penghitungan
suara
Tidak termasuk
pembatasan
pemaknaan
dan tunduk
pada ketentuan
umum
Materi
perubahan dan
tahapan yang
diatur
Perubahan yang
diperlukan untuk
Pemilu lanjutan
atau Pemilu
susulan
Penyesuaian
yang diperlukan
akibat
penundaan
tahapan di
wilayah
terdampak
Dikecualikan
sepanjang
memenuhi
persyaratan
pengecualian
Penetapan
penundaan
menurut Pasal
433 dan
kebutuhan
perubahan
untuk wilayah
terdampak
111. Bahwa pembentukan daerah otonom baru setelah tahapan pemilu dimulai
merupakan keadaan yang perlu diperhatikan dalam penerapan
pemaknaan ini, terutama karena dapat menimbulkan kebutuhan
penyesuaian jumlah kursi dan daerah pemilihan. Pada tahun 2022,
Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dibentuk
melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, setelah
tahapan pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022. Selanjutnya, Provinsi
Papua Barat Daya dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2022. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan daerah
otonom baru dapat terjadi ketika tahapan pemilu telah berjalan dan dapat
memunculkan persoalan mengenai penataan daerah pemilihan serta
representasi politik. Oleh karena itu, pembentukan daerah otonom baru
harus diperhitungkan dalam penyusunan jadwal dan pengaturan peralihan
penyelenggaraan pemilu, agar kebutuhan pembentukan pemerintahan
daerah baru tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap konfigurasi
kontestasi yang telah berjalan;
112. Bahwa pembentukan daerah otonom baru tidak dengan sendirinya
mengharuskan perubahan konfigurasi kontestasi pemilu yang sedang
berlangsung.
Pembentuk
undang-undang
dapat
mengantisipasi
kebutuhan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dengan
85
menyelesaikan pembentukan daerah serta pengaturan peralihannya
sebelum tahapan pemilu dimulai. Apabila pembentukan daerah otonom
baru
dilakukan
setelah
tahapan
dimulai,
pengaturan
mengenai
representasi politik dan pengisian lembaga perwakilan di daerah baru
perlu disusun dengan memperhatikan ketentuan peralihan, keberlanjutan
pemerintahan, serta perlindungan hak politik penduduk di wilayah
tersebut. Para Pemohon tidak bermaksud mengabaikan hak masyarakat
daerah otonom baru untuk memperoleh representasi, melainkan
menegaskan bahwa kebutuhan tersebut harus diselesaikan melalui
pengaturan yang direncanakan dan terukur, bukan dengan mengubah
konfigurasi kontestasi secara mendadak ketika tahapan pemilu telah
berjalan. Dengan demikian, pembentukan daerah otonom baru tidak dapat
dijadikan alasan umum untuk mengesampingkan kepastian hukum
mengenai penerapan perubahan undang-undang selama tahapan pemilu;
113. Bahwa konsekuensi penerapan pemaknaan yang dimohonkan juga perlu
ditempatkan dalam konteks perubahan sistem penyelenggaraan pemilu
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Karena penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah memiliki
waktu tahapan yang berbeda, frasa mengenai pemilu yang tahapan
penyelenggaraannya belum dimulai harus diterapkan menurut jenis
pemilu dan materi perubahan yang bersangkutan. Dengan demikian,
perubahan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pemilu nasional
diterapkan untuk pemilu nasional yang tahapannya belum dimulai,
sedangkan perubahan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pemilu
daerah diterapkan untuk pemilu daerah yang tahapannya belum dimulai.
Pendekatan ini menghindari penafsiran bahwa setiap perubahan harus
selalu menunggu satu siklus pemilu secara keseluruhan, padahal
perubahan tersebut mungkin hanya berkaitan dengan jenis pemilu
tertentu;
114. Bahwa pemaknaan yang dimohonkan juga memberikan kepastian
mengenai tahapan yang telah berjalan dan tahapan yang belum dimulai.
Terhadap tindakan penyelenggara pemilu dan keputusan yang telah
diterbitkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat tindakan atau
keputusan tersebut dilakukan, pemaknaan ini tidak dimaksudkan untuk
86
membatalkan atau membuka kembali keabsahannya secara otomatis.
Pemaknaan ini mengatur penerapan perubahan undang-undang setelah
putusan Mahkamah diucapkan, dengan menentukan bahwa perubahan
terhadap lima materi tahapan tersebut diterapkan untuk pemilu yang
tahapannya belum dimulai. Konsekuensi terhadap tahapan lain yang
secara operasional berkaitan dengan materi tersebut harus ditentukan
berdasarkan hubungan normatifnya, bukan dengan menganggap bahwa
seluruh tahapan turunan secara otomatis menjadi objek pembatasan.
Dengan demikian, ketentuan mengenai kampanye, pencetakan surat
suara, dan pelaksanaan teknis lainnya tetap dapat diterapkan sepanjang
tidak digunakan untuk mengubah atau menghindari perlindungan
terhadap konfigurasi kontestasi yang telah berjalan;
115. Bahwa akibat hukum pemaknaan ini berlaku ke depan. Ia mengikat
undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
yang diundangkan setelah putusan ini diucapkan; tindakan penyelenggara
dan keputusan yang telah diterbitkan berdasarkan undang-undang yang
berlaku sebelum itu tetap sah; dan terhadap pemilu yang tahapannya
sedang berjalan, pemaknaan hanya menunda keberlakuan perubahan
kelima tahapan itu — secara utuh — ke pemilu yang tahapannya belum
dimulai, sehingga tahapan turunannya, seperti pencetakan surat suara
dan kampanye, mengikuti aturan yang sama dengan tahapan yang dikunci
dan tidak timbul ketidaksinkronan antartahapan. Setelah Putusan Nomor
135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah,
frasa itu bekerja menurut jenis tahapannya: perubahan ketentuan tahapan
pemilu nasional — Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden — berlaku untuk pemilu nasional yang
tahapannya belum dimulai, dan perubahan ketentuan tahapan pemilu
daerah — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah — berlaku untuk pemilu
daerah yang tahapannya belum dimulai; rumusan itu juga memastikan
undang-undang yang diundangkan setelah suatu tahapan selesai tidak
menggantung, karena ia berlaku bagi pemilu berikutnya yang tahapannya
memang belum dimulai;
116. Bahwa dilihat dengan kerangka Lawrence M. Friedman tentang tiga
komponen sistem hukum — substansi, struktur, dan budaya hukum —
87
persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh dua komponen yang terakhir.
Struktur hukum, yakni penyelenggara, justru menjadi pihak yang terjepit
ketika dasar hukum berubah di tengah tahapan (dalil 72) dan tidak dapat
memperbaikinya, karena peraturan pelaksana tidak boleh melampaui
undang-undang. Budaya hukum pembentuk undang-undang telah teruji
dalam tiga pemilu (dalil 83 sampai dengan 85) dan belum menjalankan
pesan Mahkamah sejak Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 (dalil 73
sampai dengan 75). Yang tersisa adalah substansi: norma a quo sendiri.
Dan terhadap substansi undang-undang yang bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945, hanya Mahkamah yang berwenang menurut Pasal 24C
ayat (1);
117. Bahwa kebutuhan terhadap pemaknaan konstitusional tersebut semakin
relevan dengan agenda perubahan UU Pemilu yang sedang berlangsung.
Para Pemohon tidak mendalilkan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu
dengan sendirinya akan menghasilkan perubahan yang bertentangan
dengan konstitusi. Namun, selama belum terdapat norma yang
memberikan kepastian mengenai akibat hukum perubahan undang-
undang setelah tahapan dimulai, kemungkinan perubahan terhadap
materi yang memengaruhi konfigurasi kontestasi tetap menimbulkan
persoalan konstitusional yang perlu diselesaikan. Putusan Mahkamah
dalam perkara ini diperlukan sebagai pedoman konstitusional bagi
pembentuk undang-undang dalam menyusun perubahan UU Pemilu,
sekaligus bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan
berdasarkan kerangka hukum yang jelas;
118. Bahwa justru karena revisi sedang dibahas, putusan dalam perkara ini
perlu diucapkan sekarang. Mahkamah tidak menangguhkan Putusan
Nomor 135/PUU-XXII/2024 sampai proses legislasi selesai, melainkan
memutus lebih dahulu sebagai pijakan konstitusional bagi pembentuk
undang-undang [vide Bukti P-13]. Dengan putusan dalam perkara ini,
pembentuk undang-undang mengetahui sejak awal bahwa perubahan
ketentuan tahapan yang diundangkan setelah tahapan dimulai berlaku
bagi pemilu yang tahapannya belum dimulai;
119. Bahwa untuk memperlihatkan hubungan antara setiap unsur petitum dan
dasar argumentasi dalam posita, para Pemohon menyusun keterkaitan
88
tersebut sebagai berikut:
Tabel 5. Penurunan tiap unsur petitum dari temuan posita
Unsur
pemaknaan
yang
dimohonkan
Dasar argumentasi
dalam posita
Fungsi konstitusional
Bentuk
pemaknaan
bersyarat,
bukan
pembatalan
Ketidaklengkapan norma
mengenai akibat hukum
dimulainya tahapan; dalil
99
Mempertahankan tenggat
20 bulan dan melengkapi
akibat hukum yang belum
diatur
Objek: undang-
undang
dan
Perppu
Pengalaman
perubahan
kerangka hukum Pemilu
melalui kedua instrumen;
dalil 100
Mencegah penghindaran
pembatasan
melalui
penggunaan
instrumen
setingkat undang-undang
Materi: tahapan
huruf c, d, e, f,
dan j
Hubungan lima tahapan
dengan
konfigurasi
kontestasi
dan
prinsip
aturan
fundamental
Pemilu; dalil 101 dan
Tabel 3
Membatasi
pemaknaan
pada materi yang secara
langsung
menentukan
konfigurasi kontestasi
Waktu:
diundangkan
setelah
tahapan
dimulai
Kepastian
tanggal
dimulainya tahapan dan
tanggal
pengundangan;
dalil 104
Menyediakan
ukuran
objektif
yang
dapat
diperiksa dari dokumen
hukum
Akibat:
diterapkan
untuk
Pemilu
yang
tahapannya
belum dimulai
Pembedaan
keabsahan
peraturan
dan
penerapannya; dalil 103,
113, dan 114
Memberikan
kepastian
mengenai Pemilu yang
menjadi
sasaran
penerapan perubahan
Pengecualian
pelaksanaan
putusan
Mahkamah
Konstitusi
Kewenangan
konstitusional Mahkamah
dan hubungan langsung
antara
perubahan
dan
amar putusan; dalil 105
sampai dengan dalil 107
Menjaga
efektivitas
pelaksanaan
putusan
Mahkamah
89
Unsur
pemaknaan
yang
dimohonkan
Dasar argumentasi
dalam posita
Fungsi konstitusional
Pengecualian
Pemilu lanjutan
dan
Pemilu
susulan
Pasal 431 sampai dengan
Pasal 433 UU Pemilu; dalil
108 dan dalil 109
Memberikan
ruang
penyesuaian
yang
diperlukan
terhadap
wilayah dan tahapan yang
mengalami penundaan
Batu
uji
konstitusional
Kepastian hukum yang
adil, asas Pemilu, dan
kedaulatan rakyat; Bagian
C, D, dan E
Menunjukkan
dasar
konstitusional
bagi
pemaknaan
yang
dimohonkan
Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur yang dimohonkan dalam
petitum mempunyai dasar argumentasi dalam posita. Tidak terdapat unsur
yang dimasukkan tanpa hubungan dengan persoalan konstitusional yang
telah diuraikan.
120. Bahwa pemaknaan yang dimohonkan merupakan pilihan pemulihan
konstitusional yang lebih proporsional dibandingkan dengan beberapa
alternatif penyelesaian lainnya:
a. pembatalan norma a quo justru akan menghapus ketentuan mengenai
jangka waktu 20 (dua puluh) bulan yang tetap diperlukan dalam
penyelenggaraan pemilu, padahal persoalan konstitusional yang
diajukan bukan terletak pada tenggat tersebut, melainkan pada
ketiadaan akibat hukum dari dimulainya tahapan;
b. pemaknaan berupa penambahan tenggat baru atau perintah kepada
pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan revisi sebelum
tahapan dimulai tidak menjawab persoalan yang diajukan, karena
norma a quo telah mengatur waktu dimulainya tahapan. Putusan Nomor
259/PUU-XXIV/2026 [vide Bukti P-31] perlu ditempatkan dalam konteks
pertimbangan Mahkamah mengenai keberadaan tenggat tersebut,
tanpa menganggap bahwa putusan itu dengan sendirinya telah
menyelesaikan persoalan akibat hukum perubahan undang-undang
setelah tahapan dimulai;
90
c. menyerahkan
sepenuhnya
persoalan
ini
kepada
kehati-hatian
pembentuk undang-undang belum memberikan jaminan normatif yang
dapat diterapkan ketika perubahan dilakukan setelah tahapan berjalan;
d. mengandalkan pengujian konstitusionalitas secara kasus per kasus
terhadap setiap undang-undang yang diundangkan di tengah tahapan,
juga belum sepenuhnya menjawab persoalan. Pengujian tersebut tetap
dimungkinkan, tetapi sifatnya bergantung pada materi perubahan dan
waktu pengajuan permohonan. Apabila suatu perubahan telah
diterapkan dan tahapan tertentu telah selesai, putusan yang dijatuhkan
kemudian belum tentu dapat memulihkan seluruh akibat hukum yang
telah terjadi. Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 menunjukkan pentingnya
memperhatikan akibat putusan terhadap tahapan pemilu yang telah
dilaksanakan;
e. pemaknaan yang menjangkau seluruh tahapan huruf a sampai dengan
huruf k akan melampaui ruang lingkup cacat norma yang diajukan
karena dapat membatasi perubahan yang justru diperlukan untuk
melindungi pemilih, seperti perubahan terhadap administrasi pemilih
dan tata cara pemungutan suara melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2009.
Oleh karena itu, pemaknaan yang membatasi penerapan perubahan
pada lima tahapan yang menentukan konfigurasi kontestasi merupakan
pilihan yang lebih terukur.
121. Bahwa
pemaknaan
tersebut
juga
ditujukan
untuk
memberikan
perlindungan normatif terhadap kerugian konstitusional yang telah
diuraikan dalam kedudukan hukum masing-masing Pemohon. Kepastian
mengenai
waktu
penerapan
perubahan
undang-undang
akan
memberikan dasar yang lebih jelas bagi Pemohon dalam menggunakan
hak konstitusionalnya, termasuk hak untuk memperoleh kepastian hukum
yang adil, hak untuk berpartisipasi dalam pemilu yang jujur dan adil, serta
hak untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui kerangka kontestasi
yang dapat diketahui dan diperkirakan sejak tahapan dimulai. Para
Pemohon tidak mendalilkan bahwa putusan yang dimohonkan akan
secara otomatis memulihkan seluruh akibat pemilu yang telah selesai
dilaksanakan. Yang dimohonkan adalah perlindungan konstitusional yang
91
bersifat normatif dan prospektif agar ketidakpastian serupa tidak terus
berulang dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya;
122. Bahwa pemaknaan yang dimohonkan merupakan jalan yang paling
terbatas namun tetap memadai untuk menyembuhkan ketidaklengkapan
norma a quo. Pemaknaan tersebut mempertahankan ketentuan mengenai
dimulainya tahapan beserta tenggat 20 (dua puluh) bulan, tidak
menghapus kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukan
perubahan, membatasi penerapannya pada lima tahapan yang
menentukan konfigurasi kontestasi, serta menyediakan pengecualian
untuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dan penyelenggaraan
pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Dengan konstruksi demikian,
pemaknaan tidak membekukan hukum pemilu, melainkan memberikan
batas konstitusional terhadap waktu penerapan perubahan hukum agar
tidak mengganggu kepastian dan keadilan kontestasi yang sedang
berlangsung.
Pemaknaan tersebut para Pemohon mohonkan dalam dua rumusan
yang diajukan secara alternatif dalam petitum:
a. rumusan pertama memakai ukuran yang dapat diperiksa dari dokumen
hukum, yaitu huruf tahapan dalam Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu dan
tanggal pengundangan, sebagaimana diuraikan pada dalil 100 sampai
dengan dalil 104, dengan pengecualian bagi perubahan yang semata-
mata melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan perubahan
yang semata-mata diperlukan untuk pemilu lanjutan atau pemilu
susulan;
b. rumusan kedua lebih sempit. Perubahan atas kelima tahapan itu berlaku
bagi penyelenggaraan pemilu yang tahapannya belum dimulai
sepanjang perubahan tersebut secara substantif mengubah konfigurasi
kontestasi
pemilu,
sesuai
dengan
jenis
penyelenggaraannya;
pengecualian pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dibatasi
sepanjang dan sebatas diperlukan untuk melaksanakan amar putusan;
dan pengecualian pemilu lanjutan atau pemilu susulan dibatasi pada
wilayah dan tahapan yang mengalami penundaan. Rumusan ini para
Pemohon ajukan apabila Mahkamah memandang perlu batas yang
92
lebih sempit daripada rumusan pertama.
Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penalaran tersebut, para Pemohon
berpendapat bahwa Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu perlu diberikan pemaknaan
konstitusional bersyarat agar tidak hanya menentukan waktu dimulainya
tahapan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memberikan kepastian mengenai
penerapan perubahan undang-undang yang diundangkan setelah tahapan
dimulai. Pemaknaan tersebut diperlukan untuk menjaga kepastian hukum yang
adil, menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta melindungi
pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar
Mahkamah mengabulkan permohonan dengan menyatakan Pasal 167 ayat (6)
UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan
yang dimohonkan dalam petitum.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon
kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang
memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut:
DALAM PROVISI:
1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
2. Mendahulukan pemeriksaan dan pemutusan permohonan a quo sehingga
putusan diucapkan sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2029
dimulai.
DALAM POKOK PERMOHONAN:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
93
"Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari
pemungutan suara, dan undang-undang atau peraturan pemerintah
pengganti undang-undang yang mengubah ketentuan mengenai
tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf
e, huruf f, dan huruf j, yang diundangkan setelah tahapan dimulai,
berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu yang tahapannya belum
dimulai, kecuali perubahan yang semata-mata melaksanakan putusan
Mahkamah Konstitusi atau yang semata-mata diperlukan untuk
melaksanakan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan karena keadaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat
(1) yang telah ditetapkan penundaannya menurut Pasal 433."
Atau
Menyatakan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
"Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari
pemungutan suara, dan undang-undang atau peraturan pemerintah
pengganti undang-undang yang diundangkan setelah tahapan dimulai
dan mengubah ketentuan mengenai tahapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j, sepanjang
perubahan
tersebut
secara
substantif
mengubah
konfigurasi
kontestasi Pemilu, berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu berikutnya,
sesuai
dengan
jenis
penyelenggaraannya,
yang
tahapan
penyelenggaraannya belum dimulai pada saat perubahan tersebut
diundangkan, kecuali terhadap perubahan yang sepanjang dan
sebatas diperlukan untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah
Konstitusi dengan memperhatikan waktu mulai berlakunya akibat
hukum putusan tersebut, atau perubahan yang secara langsung
diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilu lanjutan atau Pemilu
susulan berdasarkan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1), dalam
wilayah dan tahapan yang mengalami penundaan sesuai dengan
Pasal 433."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
94
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17,
Bukti P-18A, Bukti P-18B, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-32, Bukti P-32B, Bukti
P-33, Bukti P-34A sampai dengan Bukti P-34C, Bukti P-35 sampai dengan Bukti
P-37, Bukti P-37B, Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-41, sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109), batang tubuh, khususnya
Pasal 167, Pasal 173, Pasal 186 sampai dengan Pasal 198,
Pasal 202, Pasal 204, Pasal 276, Pasal 431 sampai dengan
Pasal 433, Pasal 564, Pasal 567, dan Pasal 571;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, khususnya Penjelasan Pasal 167;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran
IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebelum diubah;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6832), ditetapkan dan diundangkan tanggal 12
Desember 2022;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
Menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863),
diundangkan tanggal 4 Mei 2023;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, dan
Pasal 28D ayat (1);
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan cetakan hasil
penelusuran laman cekdptonline.kpu.go.id atas nama Idon
Setiawan (Pemohon I), yang menunjukkan terdaftar sebagai
pemilih;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan cetakan hasil
penelusuran laman cekdptonline.kpu.go.id atas nama
Christian Adrianus Sihite (Pemohon II), yang menunjukkan
terdaftar sebagai pemilih;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama
95
Christian Adrianus Sihite (Pemohon II);
10. Bukti P-10
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan cetakan hasil
penelusuran laman cekdptonline.kpu.go.id atas nama
Artanias Anugerah Nifati Baeha (Pemohon III), yang
menunjukkan terdaftar sebagai pemilih;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan cetakan hasil
penelusuran laman cekdptonline.kpu.go.id atas nama Daniel
Pakpahan (Pemohon IV), yang menunjukkan terdaftar
sebagai pemilih;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 574), beserta Lampirannya;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XXII/2024, diucapkan tanggal 26 Juni 2025;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023, diucapkan tanggal 16 Oktober 2023;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-
XXII/2024, diucapkan tanggal 2 Januari 2025;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-
XXI/2023, diucapkan tanggal 29 Februari 2024;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1/DPR RI/V/2025-2026 tentang Perubahan
Ketiga Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-
Undang Tahun 2025–2029 dan Perubahan Kedua Program
Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas
Tahun 2026, tanggal 20 Mei 2026, Lampiran I dan Lampiran
II nomor urut 3;
18. Bukti P-18A
: Fotokopi Code of Good Practice in Electoral Matters, CDL-
AD(2002)023rev2-cor,
European
Commission
for
Democracy
through
Law
(Komisi
Venesia),
beserta
Explanatory Report dan terjemahan tidak resmi bagian yang
dirujuk;
19. Bukti P-18B
: Fotokopi Revised Interpretative Declaration on the Stability
of Electoral Law, CDL-AD(2024)027, European Commission
for Democracy through Law (Komisi Venesia), beserta
terjemahan tidak resmi;
20. Bukti P-19
: Fotokopi
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024, diucapkan tanggal 22 April 2024,
khususnya halaman 865 dan halaman 889 sampai dengan
894;
21. Bukti P-20
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Program Magister Ilmu
Hukum Universitas Pamulang atas nama Idon Setiawan
(Pemohon I);
22. Bukti P-21
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Pamulang
96
atas nama Artanias Anugerah Nifati Baeha (Pemohon III);
23. Bukti P-22
: Fotokopi kartu identitas mahasiswa Universitas Terbuka atas
nama Daniel Pakpahan (Pemohon IV);
24. Bukti P-23
: Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan
tanggal 26 Februari 2009, beserta Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2009 tentang penetapannya menjadi undang-
undang;
25. Bukti P-24
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-
XXIV/2026, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 25 Mei 2026;
26. Bukti P-25
: Fotokopi Buku Saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara
yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
khususnya halaman 3 dan halaman 25;
27. Bukti P-26
: Fotokopi pemberitaan resmi E-Media Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia tanggal 29 September 2026
berjudul "Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU
Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal";
28. Bukti P-27
: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518
Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal
Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
Tahun 2024, ditetapkan tanggal 14 Desember 2022;
29. Bukti P-28
: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857
Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2024, ditetapkan tanggal 2 Juli 2023, beserta
lampirannya;
30. Bukti P-29
: Fotokopi halaman judul, lembar persetujuan, lembar
pengesahan, dan abstrak skripsi Idon Setiawan (Pemohon I)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pamulang berjudul "Analisis Yuridis-Empiris
Terhadap Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan
Pada Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2024 (Perspektif
Kuasa Hukum Pasangan Calon)";
31. Bukti P-30
: Fotokopi sampul, halaman identitas penerbit, dan halaman
102–103 buku Arsul Sani, Menuju Politik Hukum Baru
Kepemiluan: Refleksi, Tantangan dan Arah Perubahan
(Jakarta: RM Books, 2025);
32. Bukti P-31
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 259/PUU-
XXIV/2026, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2026;
97
33. Bukti P-32
: Fotokopi laman resmi Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan
Komisi Pemilihan Umum (infopemilu.kpu.go.id) tentang
Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Pemilu 2024, bagian
Provinsi Banten;
34. Bukti P-32B
: Fotokopi pemberitaan Tribun Banten tanggal 14 Desember
2022 berjudul "Jumlah Dapil di Provinsi Banten Bertambah,
Kursi DPRD Naik Jadi 100, Ini Rinciannya";
35. Bukti P-33
: Fotokopi sampul, halaman identitas penerbit, dan halaman
145–146, 219–224, 330–331, 364–366, serta 549–550 buku
Titi Anggraini, Legislative Inaction Dalam Hukum Pemilu:
Sebab, Dampak, dan Solusi Kelembagaan (Depok: Rajawali
Pers, 2026);
36. Bukti P-34A
: Fotokopi pemberitaan CNN Indonesia tanggal 16 September
2026 berjudul "Ketua Komisi II Tunggu Ketum Partai Soal
RUU Pemilu: Kami Ini Prajurit";
37. Bukti P-34B
: Fotokopi pemberitaan VIVA tanggal 5 Oktober 2026 berjudul
"DPR Targetkan Draf RUU Pemilu Rampung Desember
2026”;
38. Bukti P-34C
: Fotokopi pemberitaan Justisio.com tanggal 29 September
2026 berjudul "DPR Targetkan Pembahasan Revisi UU
Pemilu Selesai Maret 2027" dan pemberitaan iNews tanggal
10 Oktober 2026 berjudul "RUU Pemilu Ditargetkan Sah
Maret 2027, Syarat Pendidikan Capres-Cawapres bakal
Diatur";
39. Bukti P-35
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-
VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 6 Juli 2009;
40. Bukti P-36
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 20 Desember 2022;
41. Bukti P-37
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-
VI/2008, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 10 Juli 2008;
42. Bukti P-37B
: Fotokopi pemberitaan Hukumonline tanggal 12 Juli 2008
berjudul "Putusan MK Tak Berpengaruh Pada Pemilu 2009";
43. Bukti P-38
: Fotokopi sampul, halaman identitas penerbit, dan halaman
5, 67, serta 163 buku Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan
Andrew
Ellis,
Electoral
System
Design:
The
New
International IDEA Handbook (Stockholm: International
Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005;
ISBN 91-85391-18-2);
44. Bukti P-39
: Fotokopi Risalah Rapat Kerja ke-19 Panitia Khusus
Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan
Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Kamis 13 Juli 2017 (arsip Bidang Arsip dan Museum
Sekretariat Jenderal DPR RI), khususnya halaman 1, 27, 37,
98
dan 40 sampai dengan 42;
45. Bukti P-40
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 29 September 2022;
46. Bukti P-41
: Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum
Tahun 2024 (Model A-Tanda Bukti Terdaftar) atas nama Idon
Setiawan (Pemohon I), Tempat Pemungutan Suara 058.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 167 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
99
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
100
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mengajukan permohonan
pengujian norma Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017, yang menyatakan:
(6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari
pemungutan suara.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 22E ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam kualifikasinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia (WNI) menjelaskan memiliki kedudukan
hukum, dengan uraian sebagai berikut:
a. Pemohon I dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai WNI juga berstatus
sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang,
memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun
2024 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tempat Pemungutan Suara
058 [vide Bukti P-7, Bukti P-20, dan Bukti P-41] yang memiliki perhatian
akademik terhadap persoalan hukum kepemiluan. Menurut Pemohon I,
berlakunya norma a quo tidak memberikan kepastian hukum keberlakuan
perubahan ketentuan substantif terhadap tahapan pemilu yang sedang
berjalan sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E
ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,
menurut Pemohon I, dengan diberikan pemaknaan konstitusional terhadap
Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 akan memberikan kepastian hukum bahwa
101
perubahan undang-undang yang dilakukan setelah tahapan pemilu dimulai,
sepanjang mengubah ketentuan substantif mengenai peserta pemilu,
penetapan jumlah kursi, daerah pemilih, pencalonan, dan penetapan hasil
pemilu, tidak dapat diberlakukan terhadap tahapan yang sedang berjalan dan
tindakan hukum yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan sebelumnya.
Pengaturan demikian tetap harus memberikan ruang bagi perubahan secara
konstitusional untuk melaksanakan putusan Mahkamah menjamin hak
konstitusional warga negara atau mengenai keadaan luar biasa yang
menyebabkan
penyelenggaraan
pemilu
tidak
dapat
dilaksanakan
sebagaimana mestinya;
b. Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai WNI, berprofesi sebagai advokat,
memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun
2024 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten [vide Bukti P-8 dan Bukti P-9],
yang dalam menjalankan profesi, memberikan pendampingan serta nasihat
hukum bidang kepemiluan termasuk kepada peserta pemilu. Menurut
Pemohon II, ketentuan norma pasal yang diuji tidak memberikan kepastian
mengenai
batas
penerapan
perubahan
hukum
terhadap
tahapan
penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. Selain itu menurut
Pemohon II, ketiadaan pengaturan mengenai akibat hukum perubahan
undang-undang
setelah
tahapan
dimulai
menimbulkan
kerugian
konstitusional berupa tidak adanya jaminan normatif atas kepastian kerangka
kontestasi tersebut;
c. Pemohon III dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai WNI yang juga
berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Pamulang, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu
Tahun 2024 Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara [vide Bukti P-10
dan Bukti P-21]. Menurut Pemohon III sebagai pengguna hak pilih untuk
pertama kali, ketentuan norma a quo tidak memberikan kepastian mengenai
batas penerapan perubahan hukum terhadap penyelenggaraan pemilu yang
sedang berlangsung karena ketidaklengkapan pengaturan dalam pasal
a quo;
d. Pemohon IV dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai WNI yang juga
berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Terbuka, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu
102
Tahun 2024 Kota Tangerang, Provinsi Banten [vide Bukti P-11 dan Bukti
P-22] serta memiliki kepentingan konstitusional terhadap kepastian hukum
penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang. Menurut Pemohon IV,
akibat berlakunya ketentuan norma a quo, hak konstitusional Pemohon IV
dirugikan karena norma tersebut tidak secara tegas mengatur akibat hukum
perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-
undang yang diundangkan setelah tahapan pemilu dimulai, khususnya
apabila perubahan tersebut mengubah ketentuan tahapan yang menentukan
konfigurasi kontestasi pemilu;
4. Bahwa apabila dikabulkan permohonan a quo dengan memberikan pemaknaan
konstitusional terhadap Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 maka kerugian hak
konstitusional yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak akan
atau setidak-tidaknya tidak lagi terjadi. Pemaknaan tersebut akan memberikan
kepastian hukum bahwa perubahan undang-undang yang dilakukan setelah
tahapan pemilu dimulai, sepanjang mengubah ketentuan substantif mengenai
peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, daerah pemilihan, pencalonan, dan
penetapan hasil pemilu tidak serta-merta diberlakukan terhadap tahapan yang
sedang berjalan dan tindakan hukum yang telah terbentuk berdasarkan
ketentuan sebelumnya. Dengan adanya pemaknaan tersebut, Pemohon I
sampai dengan Pemohon IV memperoleh kepastian mengenai kerangka hukum
yang menjadi dasar pelaksanaan hak pilihnya sejak tahapan dimulai, sekaligus
perlindungan terhadap tahapan dan akibat hukum yang telah terbentuk apabila
terjadi perubahan undang-undang di tengah penyelenggaraan pemilu;
5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV beranggapan dirinya memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian
Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia, baik berprofesi sebagai mahasiswa maupun advokat [vide Bukti P-7
sampai dengan Bukti P-11 serta Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-22], yang
menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam
Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut
anggapan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, hak konstitusional tersebut
103
dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 yang dimohonkan
pengujian.
Dalam kaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian tersebut, Pasal
167 ayat (6)
UU 7/2017 merupakan norma
yang mengatur
tahapan
penyelenggaraan pemilu yang termaktub dalam Buku Ketiga tentang Pelaksanaan
Pemilu dan berada dalam Bab I yang mengatur hal-hal yang bersifat umum, di mana
tahapan penyelenggaraan pemilu dimaksud dimulai paling lambat 20 (dua puluh)
bulan sebelum hari pemungutan suara. Adapun rincian tahapan penyelenggaraan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berkenaan
dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian dimaksud, setelah Mahkamah
mencermati secara saksama uraian anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, baik yang berstatus sebagai mahasiswa
maupun yang berprofesi sebagai advokat, telah ternyata tidak diuraikan secara jelas
dan memadai keterkaitannya dengan anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dengan berlakunya norma Pasal 167 ayat
(6) UU 7/2017, di mana pada prinsipnya norma a quo mengatur mengenai batas
waktu tahapan penyelenggaraan pemilu sebelum hari pemungutan suara. Terlebih,
dalam menjelaskan kedudukan sebagai pemilih, Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV sama sekali juga tidak menguraikan secara jelas dan memadai apa
bentuk hak sebagai pemilih dalam profesi yang berbeda-beda yang dirugikan karena
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan
uraian hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap Pemohon I sampai dengan Pemohon
IV berpotensi dirugikan karena berlakunya norma Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017,
telah ternyata diuraikan dengan menggunakan substansi yang sama atau dengan
cara pengulangan untuk masing-masing profesi yang berbeda tersebut.
Selain itu, ketidakjelasan uraian anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV terkait dengan berlakunya norma Pasal 167
ayat (6) UU 7/2017 disebabkan karena uraian tersebut lebih banyak dikaitkan
dengan anggapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang berbeda yang menurut
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan
keabsahan suara yang diberikan ataupun keabsahan perubahan yang dilakukan
pembentuk undang-undang, melainkan untuk menunjukkan sebagai pemilih yang
104
berpotensi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai akibat
keberlakuan dari norma yang dimohonkan pengujian.
Lebih lanjut, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga tidak
menjelaskan bagaimana persyaratan atau dokumen yang dipersoalkan karena
berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian menghambat kesempatan
sebagai pemilih. Dalam hal ini, uraian kerugian hak konstitusional tersebut perlu
didukung keadaan faktual yang menunjukkan relevansi antara diri Pemohon I
sampai dengan Pemohon IV dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang
menunjukkan adanya peristiwa yang benar-benar sedang dialami ataupun potensial
akan dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang memiliki hubungan
dengan pekerjaan/profesi Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang terkait
dengan persoalan konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Sebab, alat bukti yang diajukan dalam persidangan sama sekali tidak dapat
menjelaskan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki hubungan
sebab akibat (causal verband) dengan pengaturan tahapan penyelenggaraan
pemilihan sebagaimana maksud norma Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 yang
esensinya memiliki keterkaitan dengan norma pasal lain dalam UU 7/2017.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak dapat menguraikan
secara spesifik, aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang dalam batas penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ihwal anggapan kerugian hak
konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, tidak terdapat keterkaitan logis hubungan
sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang
dialami atau anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV dengan berlakunya norma Pasal a quo. Berkenaan dengan hal
tersebut,
mengingat
syarat-syarat
anggapan
kerugian
hak
konstitusional
sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-
putusan selanjutnya bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu
syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki
dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan syarat
selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
105
menyatakan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para
Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
106
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.58 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau
yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
107
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Wilma Silalahi
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 167 ayat (6) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 99 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 100 setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017, yang menyatakan: (6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) menjelaskan memiliki kedudukan hukum, dengan uraian sebagai berikut: a. Pemohon I dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai WNI juga berstatus sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tempat Pemungutan Suara 058 [vide Bukti P-7, Bukti P-20, dan Bukti P-41] yang memiliki perhatian akademik terhadap persoalan hukum kepemiluan. Menurut Pemohon I, berlakunya norma a quo tidak memberikan kepastian hukum keberlakuan perubahan ketentuan substantif terhadap tahapan pemilu yang sedang berjalan sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Pemohon I, dengan diberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 akan memberikan kepastian hukum bahwa 101 perubahan undang-undang yang dilakukan setelah tahapan pemilu dimulai, sepanjang mengubah ketentuan substantif mengenai peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, daerah pemilih, pencalonan, dan penetapan hasil pemilu, tidak dapat diberlakukan terhadap tahapan yang sedang berjalan dan tindakan hukum yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan sebelumnya. Pengaturan demikian tetap harus memberikan ruang bagi perubahan secara konstitusional untuk melaksanakan putusan Mahkamah menjamin hak konstitusional warga negara atau mengenai keadaan luar biasa yang menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; b. Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai WNI, berprofesi sebagai advokat, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten [vide Bukti P-8 dan Bukti P-9], yang dalam menjalankan profesi, memberikan pendampingan serta nasihat hukum bidang kepemiluan termasuk kepada peserta pemilu. Menurut Pemohon II, ketentuan norma pasal yang diuji tidak memberikan kepastian mengenai batas penerapan perubahan hukum terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. Selain itu menurut Pemohon II, ketiadaan pengaturan mengenai akibat hukum perubahan undang-undang setelah tahapan dimulai menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak adanya jaminan normatif atas kepastian kerangka kontestasi tersebut; c. Pemohon III dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai WNI yang juga berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara [vide Bukti P-10 dan Bukti P-21]. Menurut Pemohon III sebagai pengguna hak pilih untuk pertama kali, ketentuan norma a quo tidak memberikan kepastian mengenai batas penerapan perubahan hukum terhadap penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung karena ketidaklengkapan pengaturan dalam pasal a quo; d. Pemohon IV dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai WNI yang juga berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 102 Tahun 2024 Kota Tangerang, Provinsi Banten [vide Bukti P-11 dan Bukti P-22] serta memiliki kepentingan konstitusional terhadap kepastian hukum penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang. Menurut Pemohon IV, akibat berlakunya ketentuan norma a quo, hak konstitusional Pemohon IV dirugikan karena norma tersebut tidak secara tegas m
