PUU
Tahun 2026
384/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pemohon: Muhammad Ilham Hermawan
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:37:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 384/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 384/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 384/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
telah menerima permohonan bertanggal 9 Oktober 2026 yang
diajukan oleh Muhammad Ilham Hermawan, yang berdasarkan
Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Tambahan masing-masing
bertanggal 13 Juli 2026 dan 15 Oktober 2026 memberi kuasa
kepada Akbar Nugraha, S.H., Christine Natiar Sianipar, S.H., Dera
Puji Lestari, S.H., dan Amirudin, S.H., M.H. (selanjutnya disebut
Pemohon). Permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal
9 Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 384/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026, bertanggal 12
Oktober 2026, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor
384/PUU-XXIV/2026, bertanggal 12 Oktober 2026, perihal
permohonan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor
384/PUU-XXIV/2026
tersebut
Mahkamah
telah
menerbitkan:
1. Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
384.384/PUU/TAP.MK/Panel/10/2026 tentang Pembentukan
Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 384/PUU-
XXIV/2026, bertanggal 12 Oktober 2026;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
384.384/PUU/TAP.MK/HS/10/2026 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 12 Oktober
2026;
c. bahwa
terhadap
permohonan
a
quo,
Mahkamah
telah
menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada
tanggal 20 Oktober 2026 dengan agenda mendengarkan pokok-
pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan
materi permohonan. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah
telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU
MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon
untuk memperbaiki permohonan;
d. bahwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2026 Mahkamah
menerima surat dari Pemohon perihal “Pencabutan Permohonan
Perkara Nomor 384/PUU-XXIV/2026“, bertanggal 2 November
2026, yang diterima melalui e-mail dan diterima secara langsung
3
oleh Mahkamah masing-masing pada pukul 09.45 WIB dan 10.59
WIB. Pada pokoknya surat tersebut menerangkan Pemohon
melakukan penarikan permohonan karena akan melakukan
penyempurnaan permohonan;
e. bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 November 2026, Mahkamah
telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda perbaikan
permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan
permohonan a quo yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam
persidangan
tersebut
Pemohon
membenarkan
surat
penarikan/pencabutan permohonan dan Pemohon tetap pada
pendiriannya untuk mencabut permohonan;
f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon
tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan
Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan Pasal 35 ayat (2) UU MK
menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan
kembali”;
g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 November 2026 telah
berkesimpulan penarikan kembali Permohonan Nomor 384/PUU-
XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu,
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas,
Rapat
Permusyawaratan
Hakim
memerintahkan
Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
4
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 384/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali Permohonan Nomor 384/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi
Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.37 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta
5
dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Mardian Wibowo
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 4 Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 384/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 384/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta 5 dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo
