PUU
Tahun 2026
383/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon: Dicky Saputra
Tanggal Putusan: 2026-11-12T14:37:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “Ahli,” dalam norma Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, norma Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) selengkapnya menjadi berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 383/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Dicky Saputra
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Flamboyan Nomor 23, Caturtunggal, Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
9 Oktober 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9
Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
383/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 383/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 12 Oktober 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 29 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
-
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa:
2
"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
-
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
-
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menegaskan hal yang sama, yaitu:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
-
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan
bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”
-
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara republik indonesia tahun
3
2011 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5234)
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022
(Lembaran Negara republik indonesia tahun 2022 nomor 143, tambahan
lembaran negara republik indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
-
Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh
Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan
bahwa:
Pasal 2
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi C.q Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu
undang-undang terhadap Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
Syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing)
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah memperjelas syarat kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat
(1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
4
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
KUALIFIKASI PEMOHON
3. Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dibuktikan
dengan kartu tanda penduduk (Bukti P-1), yang merupakan mahasiswa Aktif
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga), dibuktikan dengan Kartu Tanda
Mahasiswa (Bukti P-2).
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
4. Pemohon saat ini merupakan delegasi dalam kompetisi peradilan semu yang
akan melakukan simulasi persidangan perkara tindak pidana (Bukti P-3),
yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP BARU) Indonesia.
Berkenaan dengan hal tersebut ketentuan norma pasal 215 UU 20/2025 telah
menimbulkan tafsir berbeda antar anggota, yang menyebabkan terhambat
atau terbatasnya peningkatan kreativitas dalam simulasi persidangan,
Padahal, kegiatan kompetisi peradilan semu merupakan bagian dari proses
pembelajaran yang dimanfaatkan Pemohon untuk mengembangkan
kemampuan memahami dan menerapkan hukum acara pidana;
5. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak
mendapat pendidikan, dan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya, in casu Pemohon sebagai seorang
mahasiswa telah dijamin hak nya untuk mengembangkan diri, yang salah
5
satunya pemohon lakukan dengan mengikuti kompetisi peradilan semu,
dalam delegasi peradilan semu pemohon diamanahkan peran sebagai
seorang saksi, dengan demikian atas berlakunya norma pasal 215 UU
20/2025, pemohon terhalang untuk dapat mengembangkan potensi dalam
diri pemohon;
6. Bahwa pemohon dalam kompetisi peradilan semu tingkat nasional
sebelumnya juga berperan sebagai seorang saksi, dimana salah satu
kreativitas yang dilakukan oleh delegasi adalah dengan mengajukan
pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau terdakwa, yang
kemudian Majelis Hakim Menegur dan memerintahkan untuk mengganti
pertanyaan tersebut, pengaturan yang demikian sudah secara tegas dan
jelas diatur dalam pasal 166 UU 8/1981, sehingga tidak timbul interpretasi
norma yang berbeda antar delegasi, berbeda dengan UU 8/1981
pembaharuan KUHAP melalui UU 20/2025 in casu pasal 215 telah
menciptakan penafsiran berbeda dari delegasi sehingga menghambat
peningkatan kreativitas pemohon, dan jika pemohon tetap berupaya
menggunakan kreativitas tersebut maka dewan juri juga berkemungkinan
berpendapat bahwa delegasi telah keliru dalam menerapkan hukum acara
pidana, hal yang demikian jelas merugikan pemohon;
7. Bahwa pemohon berharap agar Mahkamah tidak kaku dalam memaknai UU
20/2025 (KUHAP) baru sebagai hukum acara yang hanya mengikat dan
berdampak terhadap aparat penegak hukum atau praktisi Hukum,
pelaksanaan UU 20/2025 secara langsung juga akan bersinggungan dengan
civitas akademika sebagai pihak yang meneliti, mengkaji dan mempelajari
norma dalam UU 20/2025, dalam hal ini sebagai seorang mahasiswa
pemohon berhak dan dilindungi berdasarkan pasal 28C Ayat (1) UUD 1945
untuk dapat mengembangkan diri melalui suatu proses pendidikan, oleh
karena itu pemohon telah dirugikan karena norma pasal 215 UU 20/2025
dapat menimbulkan perbedaan tafsir dan ketidakpastian hukum pada saat
mempelajari hukum acara pidana. Dengan demikian, Pemohon memohon
agar Mahkamah dapat mempertimbangkan dengan arif bijaksana berkenaan
dengan kedudukan hukum pemohon, apakah hanya karena pemohon
merupakan seorang Mahasiswa Ilmu Hukum dan belum pernah dipanggil
6
sebagai saksi langsung secara otomatis menghapus kedudukan hukum
pemohon untuk menguji norma a quo?
8. Bahwa Pemohon juga merupakan perorangan warga negara Indonesia yang
dimungkinkan suatu saat untuk dipanggil menjadi saksi dalam persidangan
perkara pidana sehingga perlu adanya kepastian hukum mengenai norma
pasal a quo;
9. Pemohon memahami bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon
sebagai pihak yang dipanggil saksi terlebih saksi yang akan diajukan
pertanyaan menjerat hanyalah bersifat potensial, namun pemohon tetap
berharap bahwa Mahkamah dapat mempertimbangkan kedudukan hukum
pemohon sebagai mahasiswa yang sedang berusaha mengembangkan
potensi diri sebagaimana dilindungi oleh pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah
dilanggar
berkenaan
dengan
berlakunya
pasal
215
UU
20/2025
sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Sehingga pemeriksaan dapat
dilanjutkan ke tahap berikutnya.
III. ALASAN PERMOHONAN
1. Bahwa Norma yang dimohonkan pengujian Materiil adalah pasal 215 UU
20/2025 yang berbunyi: “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan
kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa.”
2. Bahwa dalam pasal a quo, tanda koma hanya ditempatkan setelah frasa
“Saksi Ahli,” sedangkan antara kata “Saksi” dan “Ahli” tidak terdapat tanda
baca pemisah. Dalam kaidah tata Bahasa Indonesia, tanda koma digunakan
untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan.
Tanpa tanda koma, dua kata yang berurutan secara lazim dapat dibaca
sebagai satu frasa yang utuh. Menurut pembacaan ini, larangan pertanyaan
menjerat hanya berlaku bagi dua subjek, yaitu saksi ahli dan terdakwa. Saksi
biasa, yaitu orang yang mendengar, melihat, mengalami, atau mengetahui
suatu peristiwa pidana, tidak lagi termasuk subjek yang dilindungi.
3. Apabila Pasal 215 UU 20/2025 dibaca dengan tafsir sempit, norma tersebut
dapat menimbulkan permasalahan hukum yaitu dengan menghilangkan
perlindungan yang dimiliki oleh saksi atas pertanyaan yang bersifat menjerat.
Pembentuk undang-undang tidak pernah menyatakan, baik dalam
pembahasan yang Pemohon ketahui maupun dalam naskah yang tersedia
7
bagi Pemohon bahwa ada alasan kuat sehingga terhadap saksi tidak diberi
perlindungan atas pertanyaan yang bersifat menjerat.
4. Bahwa norma pasal 215 UU 20/2025 merupakan padanan dari pasal 166 UU
8/1981 atau KUHAP Lama, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 166 UU 8/1981
“Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada
terdakwa maupun kepada saksi.”
Dengan demikian secara eksplisit bahwa kuhap lama sudah melindungi saksi
dari pertanyaan yang bersifat menjerat, kemudian UU 20/2025 mengadopsi
hal tersebut dan memperluas pihak yang dilindungi dengan menambahkan
kata “ahli” hal tersebut juga merupakan semangat dari UU 3/2026.
5. Bahwa Pengaturan di negara lain yang hampir serupa dengan pengaturan
larangan pertanyaan bersifat menjerat sebagaimana dimaksud dalam pasal
215 UU 20/2025 pemohon temukan dalam EVIDENCE ACT 1995 Australia
pada Section 41 yang berbunyi sebagai berikut
EVIDENCE ACT 1995 - SECT 41 Improper questions
Improper questions
(1) The court must disallow a question put to a witness in cross - examination,
or inform the witness that it need not be answered, if the court is of the
opinion that the question (referred to as a disallowable question):
(a) is misleading or confusing; or
(b) is unduly annoying, harassing, intimidating, offensive, oppressive,
humiliating or repetitive; or
(c) is put to the witness in a manner or tone that is belittling, insulting or
otherwise inappropriate;
or
(d) has no basis other than a stereotype (for example, a stereotype based
on the witness's sex, race, culture, ethnicity, age or mental, intellectual or
physical disability).
(2) Without limiting the matters the court may take into account for the
purposes of subsection (1), it is to take into account:
(a) any relevant condition or characteristic of the witness of which the
court is, or is made, aware, including age, education, ethnic and cultural
8
background, gender, language background and skills, level of maturity
and understanding and personality; and
(b) any mental, intellectual or physical disability of which the court is, or
is made, aware and to which the witness is, or appears to be, subject; and
(c) the context in which the question is put, including:
(i) the nature of the proceeding; and
(ii) in a criminal proceeding--the nature of the offence to which the
proceeding relates; and
(iii) the relationship (if any) between the witness and any other party
to the proceeding.
(3) A question is not a disallowable question merely because:
(a) the question challenges the truthfulness of the witness or the
consistency or accuracy of any statement made by the witness; or
(b) the question requires the witness to discuss a subject that could be
considered distasteful to, or private by, the witness.
(4) A party may object to a question put to a witness on the ground that it is
a disallowable question.
(5) However, the duty imposed on the court by this section applies whether
or not an objection is raised to a particular question.
(6) A failure by the court to disallow a question under this section, or to inform
the witness that it need not be answered, does not affect the admissibility
in evidence of any answer given by the witness in response to the
question.
Note: A person must not, without the express permission of a court, print or
publish any question that the court has disallowed under this section: see
section 195.
Ketentuan diatas mengatur bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana,
mewajibkan
pengadilan
melarang
pertanyaan
yang
menyesatkan,
membingungkan, melecehkan, mengintimidasi, atau merendahkan pihak
yang sedang diperiksa.
Pemohon mengakui bahwa Section 41 lebih luas karena mencakup
pertanyaan yang merendahkan, bernada menghina, dan bersandar pada
stereotip tertentu (termasuk diskriminasi). Section 41 juga mensyaratkan
pertimbangan kondisi saksi (usia, pendidikan, latar belakang budaya,
9
disabilitas) serta konteks perkara. Sementara itu, Pasal 215 lebih sempit
karena hanya menyasar pertanyaan “menjerat”. Perbandingan yang
demikian
tidak
melemahkan
permohonan
pemohon,
karena
yang
dimohonkan oleh pemohon bukan perluasan jenis pertanyaan yang dilarang,
melainkan kepastian mengenai pihak yang dilindungi dari pertanyaan bersifat
menjerat sebagaimana diatur dalam KUHAP.
6. Bahwa dalam sidang perbaikan permohonan perkara 383/PUU-XXIV/2026,
pemohon
diamanatkan
untuk
menguraikan
lebih
lanjut
mengenai
perlindungan hukum ahli atas pertanyaan yang bersifat menjerat
sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 215 UU 20/2025, termasuk
apakah ketentuan norma a quo memperluas subjek hukum yang dilindungi,
dikarenakan penjelasan pasal 215 UU 20/2025 tidak menyebutkan “ahli”
dalam uraiannya, namun dalam ketentuan pasal 215 kata “ahli” secara jelas
tercantum, terhadap hal tersebut pemohon uraikan sebagai berikut:
Bahwa penjelasan pasal 215 UU 20/2025 menyatakan sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan "pertanyaan yang bersifat menjerat" misalnya Hakim
dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak
diakui telah dilakukan oleh Terdakwa atau tidak dinyatakan oleh Saksi, tetapi
dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat
menjerat tidak boleh diajukan kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi.
Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan Terdakwa atau Saksi
harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.
Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim, Penuntut Umum, atau
Advokat tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya
dengan intimidasi, mengancam yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi
memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap
sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.”
Penjelasan pasal 215 UU 20/2025 tersebut diatas secara eksplisit tidak
menyebutkan ahli dalam uraiannya, namun menurut pemahaman pemohon
keterangan ahli memiliki kedudukan yang sama dan setara sebagai alat bukti
sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 UU 20/2025 dengan alat bukti
lainnya dan masing-masing memiliki kekuatan pembuktian (bewijskracht),
yang fungsinya untuk membantu dan membuat terang suatu perkara pidana,
pemohon berpandangan bahwa tidak ada alasan kuat mengapa ahli tidak
10
perlu dilindungi dari pertanyaan yang bersifat menjerat, karena dengan
pemahaman demikian Pasal 215 dan penjelasan pasal 215 UU 20/2025
seolah-olah membedakan perlindungan hukum terhadap saksi, terdakwa dan
ahli, padahal kesemuanya memiliki hak yang sama untuk memberikan
keterangan secara bebas di muka persidangan.
7. Bahwa meskipun penjelasan pasal 215 UU 20/2025 tidak menyebutkan
secara eksplisit mengenai perlindungan hukum ahli atas pertanyaan yang
bersifat menjerat, pemohon mencoba tidak langsung berkesimpulan bahwa
norma a quo secara penuh mengadopsi pasal 166 UU 8/1981 yang hanya
membatasi larangan pertanyaan menjerat kepada saksi dan terdakwa,
pemohon berharap agar mahkamah tidak secara sempit memaknai norma a
quo sebagaimana diuraikan diatas, pemohon meyakini bahwa semangat
pembentuk Undang-Undang dalam melindungi ahli dari pertanyaan bersifat
menjerat sudah terlahir dan dijelaskan dalam pembaharuan Undang-Undang
Pelindungan Saksi dan Korban in casu konsideran menimbang huruf b UU
PSK yang menyatakan “untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara
menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional
yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku,
pelapor, dan ahli”. Oleh karena keterangan ahli juga penting dalam
membantu penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan
kebenaran materiil. maka, ahli juga harus dibebaskan dari pertanyaan
bersifat menjerat. Lebih lanjut Hak dari saksi, ahli, maupun terdakwa untuk
bebas dari pertanyaan yang menjerat tersebut diatas dikuatkan oleh pasal 7
ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan
Saksi dan Korban yang berbunyi:
pasal 7 ayat (1)
Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli berhak:
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
8. Bahwa dengan berlakunya pasal 215 UU 20/2025 telah secara nyata
melanggar kaidah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan,
dikarenakan
tidak
memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f
UU 12/2011, yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan
disusun dengan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum
11
yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai
macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
9. Bahwa sebagai seorang Mahasiswa Pemohon memiliki hak konstitusional
untuk mengembangkan diri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1)
UUD 1945 yaitu hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan, dan hak
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
dalam hal ini pemohon berhak mendapat pendidikan, termasuk pendidikan
terkait hukum acara pidana, Pendidikan hukum bertujuan membentuk
pemahaman yang benar atas hukum positif yang berlaku. KUHAP baru atau
UU 20/2025 merupakan salah satu bahan ajar utama bagi mahasiswa hukum,
baik dalam perkuliahan hukum acara pidana, praktikum, maupun kompetisi
peradilan semu. Hak atas pendidikan tidak hanya berarti hak untuk hadir
dalam proses belajar, tetapi juga hak untuk memperoleh materi pembelajaran
yang jelas, pasti, dan tidak multitafsir. Norma yang multitafsir menyebabkan
proses belajar mengajar terhambat, mahasiswa tidak dapat memastikan
mana tafsir yang benar untuk dipelajari, diuji, dan dipraktikkan termasuk
berkenaan dengan tersebut maka berlakunya norma pasal 215 UU 20/2025
yang multitafsir menyebabkan hak konstitusional pemohon dilanggar.
10. Bahwa permasalahan lain yang muncul adalah berkenaan dengan
perlindungan kesetaraan kedudukan di hadapan hukum yang diberikan oleh
UUD 1945. Jika norma pasal 215 UU 20/2025 dipahami dalam tafsir sempit,
maka pembentuk undang-undang seolah memberikan perlindungan kepada
ahli, yang kedudukannya sebagai pemberi pendapat berdasarkan keahlian
relatif kecil kemungkinannya terjerat, tetapi tidak kepada saksi, yang justru
lebih rentan karena memberikan keterangan atas peristiwa yang didengar,
dilihat, dialami dan diketahui oleh saksi sendiri. Perbedaan perlakuan ini tidak
memiliki alasan yang rasional dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
11. Bahwa Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan yang mengatur tentang
tata cara beracara dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi hak
asasi manusia, perlindungan terhadap hak asasi tersebut salah satunya
terwujud dalam suatu kepastian hukum yang adil, lantas bagaimana jika
terdapat ketentuan dalam hukum acara pidana yang bertentangan dengan
12
kepastian hukum?, menurut hemat pemohon hal tersebut tentu sudah secara
otomatis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang
mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
12. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda,
serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pertanyaan
bersifat menjerat yang diajukan kepada seorang saksi dapat memaksa saksi
menyatakan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri tanpa sadar, tindakan
yang demikian dapat merugikan warga negara yang dipanggil sebagai saksi.
13. Bahwa UU 20/2025 telah secara eksplisit mendefinisikan “saksi” dan “ahli”
sebagaimana tertuang dalam pasal 1 tentang ketentuan umum angka 47 dan
angka 51 yang berbunyi:
Pasal 1 Angka 47 UU 20/2025
“Saksi Adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami
sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau
informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna
kepentingan
Penyelidikan,
Penyidikan,
Penuntutan,
dan/atau
pemeriksaan di sidang pengadilan.”
Pasal 1 Angka 51 UU 20/2025
“Ahli adalah seseorang yang memiliki:
a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah
akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau
b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa
pidana.”
14. Lebih lanjut, UU 20/2025 telah memisahkan definisi dari keterangan saksi dan
keterangan ahli, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ketentuan umum
angka 48 dan angka 52 yang berbunyi:
Pasal 1 Angka 48 UU 20/2025
“Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dari Saksi pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan,
dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”
Pasal 1 Angka 52 UU 20/2025
“Keterangan Ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dari Ahli pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan,
dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”
13
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 65/PUU-VIII/2010 juga telah
memberikan perluasan makna saksi yang kemudian diadopsi dalam UU
20/2025, Mahkamah Konstitusi secara nyata telah memperbaiki secara
substansial dan redaksional makna saksi dalam Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau
KUHAP Lama.
16. Bahwa dalam tataran praktik sistem pembuktian perkara pidana,
pemeriksaan saksi secara ketat hanya dapat dilakukan untuk mengungkap
fakta yang dilihat, didengar, dialami, dan diketahui langsung oleh saksi,
sehingga saksi dilarang untuk meberikan pendapat terkait perkara yang
sedang diperiksa selayaknya ahli.
17. Berbeda dengan keterangan saksi, ahli dapat dihadirkan dalam acara
pembuktian perkara pidana untuk didengar pendapatnya berdasar keahlian
atau ilmu yang dimiliki, maka ahli dalam memberikan pendapat tidaklah
berdasar pada fakta yang ahli lihat, dengar, alami atau diketahui secara
langsung, melainkan pendapat ahli didasarkan atas ilmu pengetahuan yang
dimiliki oleh ahli.
18. Bahwa dalam UU 20/2025, pencantuman kata Saksi, Ahli, tidak hanya
terdapat dalam satu pasal, norma a quo juga dapat ditemukan dalam
beberapa pasal berikut:
Pasal 7 Ayat (1) huruf i “memanggil orang untuk diperiksa dan didengar
keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;”
Pasal 214 Ayat (8) “Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan
pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut
Umum atau Advokat kepada Saksi, Ahli, atau Terdakwa.”
pasal 307 Ayat (5): “Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat memanggil
dan mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi, Ahli, dan/ atau Penuntut
Umum.”
19. Bahwa Pemohon sebagai anggota Delegasi Kompetisi Peradilan Semu (Moot
Court Competition) mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya
norma pasal 215 UU 20/2025, yaitu dengan terjadinya perbedaan interpretasi
norma terhadap pasal a quo, berkenaan dengan hal tersebut kompetisi
peradilan semu yang mengedepankan kreativitas simulasi persidangan
14
menjadi terhalang akibat berlakunya pasal 215 UU 20/2025, berkenaan
dengan dalil a quo Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah menjamin hak setiap
orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
hak mendapat pendidikan, dan hak memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Pasal 28C ayat (2) menjamin
hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kegiatan peradilan
semu merupakan sarana pendidikan hukum praktis dan wujud nyata
komunitas hukum untuk membangun budaya peradilan yang baik. Oleh
karena itu pemohon berhak menjalankan peran tersebut berdasarkan norma
hukum yang pasti.
20. Bahwa Eddy O.S. Hiariej dkk, dalam bukunya yang berjudul ANOTASI
KUHAP halaman 212, telah memberikan anotasi terhadap pasal 215 UU
20/2025 yang berbunyi “Anotasi: Penjelasan dari pasal ini menjelaskan
maksud dari bunyi pasal. Pengaturan yang demikian dulu diatur dalam Pasal
166 KUHAP lama. Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan
kepada Saksi, Ahli, maupun Terdakwa. Pertanyaan menjerat adalah
pertanyaan yang, misalnya, menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak
diakui oleh Terdakwa atau tidak dinyatakan oleh Saksi, tetapi seolah-olah
telah diakui atau dinyatakan. Larangan ini sesuai dengan prinsip bahwa
keterangan Terdakwa atau Saksi harus diberikan secara bebas di semua
tingkat pemeriksaan. Dalam sidang pengadilan, Hakim, Penuntut Umum,
maupun Advokat tidak diperkenankan melakukan tekanan atau intimidasi
yang dapat memengaruhi Terdakwa atau Saksi sehingga memberikan
keterangan yang tidak mencerminkan pikiran dan pernyataannya yang
bebas.”
Bahwa dari uraian Anotasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi
kekeliruan atau kekurangcermatan (clerical error) dalam penulisan pasal 215
UU 20/2025.
21. Bahwa dalam hukum acara pidana, asas legalitas menjadi suatu kaidah wajib
yang terkandung didalamnya, ciri utama penerapan asas legalitas dalam
hukum pidana formil adalah lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Hukum
pidana formil harus tertulis dan memuat prosedur penanganan perkara yang
jelas, dan harus pula ditafsirkan secara ketat. Hukum acara pidana
15
merupakan instrumen yang seharusnya menjunjung tinggi perlindungan hak
asasi manusia, maka sudah menjadi konsekuensi dalam setiap rumusan
pasalnya terkandung kejelasan, keterukuran tindakan pembatasan hak yang
akan dilakukan oleh negara;
22. Pemohon menyadari bahwa kemungkinan dipanggil sebagai saksi adalah
kemungkinan yang bersifat potensial. Namun, Mahkamah dalam berbagai
putusannya menerima kerugian yang bersifat potensial sepanjang menurut
penalaran yang wajar dapat dimungkinkan terjadi. Dalam kehidupan
bermasyarakat, kemungkinan seorang warga negara yang aktif berinteraksi
dengan berbagai peristiwa hukum untuk suatu saat diminta menjadi saksi
bukanlah kemungkinan yang spekulatif. Hal tersebut berimplikasi terhadap
perlindungan hukum atas seorang saksi juga harus diatur secara tegas dan
jelas dalam hukum acara pidana.
23. Pemohon menyadari bahwa masalah tanda baca dapat saja dipandang
sebagai persoalan teknis penulisan yang dapat diperbaiki melalui mekanisme
perbaikan oleh pembentuk undang-undang. Namun, sepanjang perbaikan
tersebut belum dilakukan dan norma a quo tetap berlaku sebagaimana
adanya, hak konstitusional pemohon terus berada dalam ketidakpastian.
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the
constitution) dan Mahkamah Konstitusi sebagai The Last Interpreter of
Constitutions atau penerjemah final dari konstitusi harus memberikan
perbaikan redaksional terhadap pasal yang tidak mengandung kepastian
hukum dan dapat menimbulkan salah tafsir.
24. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memaknai Pasal 215
UU 20/2025 secara konstitusional bersyarat, bukan membatalkannya. Hal
tersebut menurut pemohon dapat menyelamatkan norma pasal yang dalam
substansi pasal terkandung hak konstitusional dari warga negara namun
rumusannya membuka tafsir yang inkonstitusional.
25. Apabila Mahkamah memaknai Pasal 215 secara konstitusional bersyarat
sehingga berbunyi “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan
kepada Saksi, Ahli, atau Terdakwa”, maka akan terbentuk tafsir tunggal.
Pemohon dan seluruh mahasiswa hukum termasuk praktisi hukum dapat
mempelajari, dan mempraktikkan suatu norma yang pasti, sehingga kerugian
yang didalilkan tidak terjadi lagi.
16
IV. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas di atas, maka
pemohon dalam hal ini memohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah
Konstitusi untuk dapat memutus sebagai berikut:
1.
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pertanyaan yang bersifat
menjerat dilarang diajukan kepada Saksi, Ahli, atau Terdakwa.”;
3.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Tanda Mahasiswa (KTM) Pemohon;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komunitas Peradilan Semu
Nomor 01.232/KPS-140412/IV/2026 Tentang Pengumuman
Hasil Seleksi Delegasi National Moot Court Competition Piala
K.H. Ahmad Dahlan IV Tahun 2026.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
17
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 215 Undang-Undang 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU 20/2025) maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
18
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei
2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan
selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima
syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal
Pasal 215 UU 20/2025, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau
Terdakwa.
19
2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-
1], yang merupakan mahasiswa Aktif Program Studi Ilmu Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) [vide Bukti P-2].
3. Bahwa Pemohon merupakan delegasi dalam kompetisi peradilan semu yang
akan melakukan simulasi persidangan perkara tindak pidana [vide Bukti P-3],
yang berpedoman pada UU 20/2025. Berkenaan dengan hal tersebut ketentuan
norma Pasal 215 UU 20/2025 telah menimbulkan tafsir berbeda antar anggota,
yang menyebabkan terhambat atau terbatasnya peningkatan kreativitas dalam
simulasi persidangan. Padahal, kegiatan kompetisi peradilan semu merupakan
bagian dari proses pembelajaran yang dimanfaatkan Pemohon untuk
mengembangkan kemampuan memahami dan menerapkan hukum acara
pidana;
4. Bahwa Pemohon dalam kompetisi peradilan semu tingkat nasional sebelumnya
juga berperan sebagai seorang saksi, di mana salah satu kreativitas yang
dilakukan oleh delegasi adalah dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat
menjerat kepada terdakwa atau saksi, yang kemudian Majelis Hakim menegur
dan memerintahkan untuk mengganti pertanyaan tersebut, pengaturan yang
demikian sudah secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 166 UU 8/1981,
sehingga tidak timbul interpretasi norma yang berbeda antar delegasi, berbeda
dengan UU 8/1981 pembaharuan KUHAP melalui UU 20/2025, in casu Pasal
215 telah menciptakan penafsiran berbeda dari delegasi sehingga menghambat
peningkatan kreativitas Pemohon, dan jika Pemohon tetap berupaya
menggunakan kreativitas tersebut maka dewan juri juga berkemungkinan
berpendapat bahwa delegasi telah keliru dalam menerapkan hukum acara
pidana, hal yang demikian jelas merugikan Pemohon.
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas,
menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3] dan mahasiswa Aktif Program Studi Ilmu
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga)
[vide Bukti P-2], serta sebagai delegasi dalam kompetisi peradilan semu yang akan
melakukan simulasi persidangan perkara tindak pidana [vide Bukti P-3]. Menurut
Pemohon hak konstitusionalnya dianggap dirugikan dengan berlakunya norma
Pasal 215 UU 20/2025 yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan
20
ketidakpastian hukum pada saat mempelajari dan menerapkan hukum acara pidana
pada praktik peradilan semu, khususnya berkaitan dengan Pasal 215 UU 20/2025.
Oleh karena itu, sekalipun Pemohon menyadari bahwa berkenaan dengan
kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 215 UU 20/2025
anggapan kerugian hak konstitusionalnya hanya bersifat potensial, namun
Pemohon tetap berharap kepada Mahkamah mempertimbangkan kedudukan
hukum Pemohon sebagai mahasiswa yang sedang berusaha mengembangkan diri
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga jika
permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional
yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari
terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 215 UU 20/2025
yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam pengujian norma Pasal 215 UU 20/2025, selanjutnya
Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 215 UU 20/2025
bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan
dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, dalam norma Pasal 215 UU 20/2025, tanda koma
hanya ditempatkan setelah frasa “Saksi Ahli,” sedangkan antara kata “Saksi” dan
“Ahli” tidak terdapat tanda baca pemisah. Dalam kaidah tata Bahasa Indonesia,
tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian
atau pembilangan. Tanpa tanda koma, dua kata yang berurutan secara lazim
dapat dibaca sebagai satu frasa yang utuh. Menurut pembacaan ini, larangan
pertanyaan menjerat hanya berlaku bagi dua subjek, yaitu saksi ahli dan
terdakwa;
2. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 215 UU 20/2025 telah secara nyata
melanggar kaidah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan
21
Peraturan Perundang-Undangan, dikarenakan tidak memenuhi asas kejelasan
rumusan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f UU 12/2011, yang
mengharuskan
setiap
peraturan
perundang-undangan
disusun
dengan
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya;
3. Bahwa Pemohon menyadari bahwa masalah tanda baca dapat saja dipandang
sebagai persoalan teknis penulisan yang dapat diperbaiki melalui mekanisme
perbaikan oleh pembentuk undang-undang. Namun, sepanjang perbaikan
tersebut belum dilakukan dan norma a quo tetap berlaku sebagaimana adanya,
hak konstitusional pemohon terus berada dalam ketidakpastian. Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan
Mahkamah Konstitusi sebagai The Last Interpreter of Constitutions atau
penerjemah final dari konstitusi harus memberikan perbaikan redaksional
terhadap pasal yang tidak mengandung kepastian hukum dan dapat
menimbulkan salah tafsir.
Berdasarkan dalil tersebut di atas, dalam petitum, pada pokoknya Pemohon
memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 215 UU 20/2025
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang
diajukan kepada Saksi, Ahli, atau Terdakwa”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang
telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 November 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil
permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang
dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah apakah terdapat kekeliruan atau
kekurangcermatan (clerical error) dalam penulisan tanda baca “koma” dalam norma
22
Pasal 215 UU 20/2025, di mana seharusnya di antara kata saksi dan ahli harus
disertai dengan tanda baca “koma”, agar tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.10.1] Bahwa berkaitan dengan norma Pasal 215 UU 20/2025 setelah dicermati
dengan saksama, ternyata merupakan norma yang memiliki makna yang sama
dengan norma Pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP lama) yang menyatakan, “Pertanyaan yang bersifat menjerat
tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun saksi”. Sementara itu,
Penjelasan Pasal 166 KUHAP lama menyatakan:
“Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak
diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi
dianggap seolah olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang
sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal
ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak
boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan
kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau
saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam
pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan
yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang
pengadilan. Tekanan itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang
menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan
daripada hal yang dapat dianggap sebagai peryataan pikirannya yang
bebas”.
Dalam kaitan ini, norma Pasal 166 KUHAP lama dimaksudkan di samping
sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi dan terdakwa, juga salah satunya agar
saksi dan terdakwa dapat memberikan keterangan sesuai fakta kejadian yang
sebenarnya berkaitan dengan hal-hal yang dialami, dirasakan, dan diketahui untuk
saksi serta hal yang dilakukan untuk terdakwa.
Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan norma Pasal 166 KUHAP lama
tersebut, melalui UU 20/2025 pembentuk undang-undang mengganti subjek hukum,
yaitu bukan hanya saksi tetapi saksi ahli sebagaimana yang termaktub dalam norma
Pasal 215 UU 20/2025, yang selengkapnya menyatakan, “Pertanyaan yang bersifat
menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa”. Sementara itu,
Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan "pertanyaan yang bersifat menjerat" misalnya Hakim
dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak
diakui telah dilakukan oleh Terdakwa atau tidak dinyatakan oleh Saksi, tetapi
dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat
23
menjerat tidak boleh diajukan kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi.
Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan Terdakwa atau Saksi
harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat
tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan
intimidasi, mengancam yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi
memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap
sebagai pernyataan pikirannya yang bebas”.
Dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang secara eksplisit memang tidak
menyebutkan sama sekali kata “ahli” dalam Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025,
termasuk larangan untuk diajukannya pertanyaan yang menjerat bagi ahli. Artinya,
dalam Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025 pada pokoknya hanya melarang
pertanyaan yang bersifat menjerat untuk saksi atau terdakwa, bahkan dalam
Penjelasan Pasal 215 UU 20/2025 tersebut sama sekali tidak menyebut dan tidak
menguraikan berkaitan dengan ahli.
Bahwa berkenaan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan
kepada saksi atau terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal
215 UU 20/2025 jika dikaitkan dengan Penjelasan norma a quo, pada hakikatnya
ditujukan untuk menjaga agar saksi atau terdakwa memberikan keterangan secara
bebas pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk pada pemeriksaan dalam
persidangan hakim, penuntut umum atau advokat tidak boleh melakukan tekanan
dengan cara apapun, misalnya dengan intimidasi, mengancam hal yang
mengakibatkan saksi atau terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dari hal
yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikiran yang bebas. Selain itu, pertanyaan
yang bersifat menjerat juga tidak boleh diajukan kepada saksi atau terdakwa,
misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana
yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi,
tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan.
[3.10.2] Bahwa norma Pasal 215 UU 20/2025 memuat frasa “Saksi Ahli”, di mana
ihwal saksi ahli ini tidak ditemukan maksud yang sesungguhnya ditujukan untuk
subjek hukum saksi atau ahli, karena secara normatif dalam UU 20/2025 tidak
terdapat nomenklatur saksi ahli, kecuali dalam norma Pasal 215 UU 20/2025. Dalam
kaitan ini, jika secara gramatikal merujuk norma Pasal 166 KUHAP lama beserta
Penjelasannya tidak ditemukan adanya frasa “saksi ahli”, sedangkan dalam norma
Pasal 215 UU 20/2025 sekalipun terdapat frasa “Saksi Ahli”, namun hal tersebut
tidak sesuai dan tidak diikuti dengan uraian dalam Penjelasan Pasal 215 UU
24
20/2025 yang sama sekali tidak menyinggung berkaitan dengan ahli, termasuk
larangan untuk mengajukan pertanyaan yang menjerat dalam persidangan bagi
seorang ahli. Berkaitan dengan hal tersebut, secara doktriner terdapat perbedaan
pengertian antara saksi dan ahli, di mana yang dimaksud saksi adalah seseorang
yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data
dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang
pengadilan [vide Pasal 1 angka 47 UU 20/2025]. Sedangkan, ahli adalah seseorang
yang memiliki: a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah
akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau, b. pengalaman dan keterampilan khusus
yang terkait dengan peristiwa pidana [vide Pasal 1 angka 51 UU 20/2025]. Oleh
karena itu, berkaitan dengan kedua subjek hukum saksi atau ahli memiliki arti,
eksistensi dan kedudukan yang berbeda, maka hal tersebut tidak mungkin
digabungkan dalam satu nomenklatur yang justru akan menimbulkan kerancuan
atau ambiguitas dalam pelaksanaan arti, eksistensi dan kedudukan masing-masing.
Berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan penafsiran secara gramatikal,
sistematis dan historis, khususnya dikaitkan dengan esensi yang terdapat dalam
norma Pasal 166 KUHAP lama beserta Penjelasannya dan Penjelasan Pasal 215
UU 20/2025, bahwa larangan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat
hanya ditujukan terhadap saksi atau terdakwa, maka menurut Mahkamah
keberadaan norma Pasal 215 UU 20/2025, yang memuat frasa “Saksi Ahli” adalah
tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Oleh
karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap norma Pasal 215 UU
20/2025 maka kata “Ahli,” dalam norma dimaksud tidak relevan lagi untuk
dipertahankan dan oleh karenanya harus dihilangkan dari norma Pasal 215 UU
20/2025 dimaksud. Sebab, jika kata “Ahli,” dalam norma Pasal 215 UU 20/2025
tetap dipertahankan, maka hal tersebut selain tidak sejalan dengan Penjelasan
Pasal 215 UU 20/2025 juga kehilangan relevansi historisnya dengan Pasal 166
KUHAP lama beserta Penjelasannya. Terlebih, dengan tidak dimasukkannya ahli
sebagai subjek dalam norma Pasal 215 UU 20/2025 karena ahli dianggap memiliki
pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu yang antara lain dibuktikan
dengan ijazah atau sertifikat tertentu dan/atau pengalaman dan keterampilan
khusus yang terkait dengan peristiwa pidana, sehingga terhadap ahli tidak perlu ada
25
larangan untuk diajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal
215 UU 20/2025 karena seorang ahli tidak memiliki keharusan untuk mengetahui,
menyaksikan, merasakan tindak pidana sebagaimana yang dialami seorang saksi
dan hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, ahli tidak terikat dengan
tindak pidana yang sebenarnya terjadi sebagaimana yang disaksikan oleh saksi dan
dilakukan oleh terdakwa. Di samping itu, berdasarkan salah satu asas pembentukan
peraturan perundang-undangan adalah asas kejelasan rumusan di mana setiap
peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan
peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa
hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehigga tidak menimbulkan berbagai
macam interpretasi dalam pelaksanaannya [vide Pasal 5 huruf f serta Penjelasannya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan].
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terhadap kata “Ahli,” dalam
norma Pasal 215 UU 20/2025 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, norma
Pasal 215 UU 20/2025 selengkapnya menjadi sebagaimana termuat dalam amar
putusan
a
quo.
Dengan
demikian,
dalil
Pemohon
berkaitan
dengan
inkonstitusionalitas norma Pasal 215 UU 20/2025 adalah dalil yang berdasar, namun
oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon,
maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.11]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, menurut Mahkamah telah ternyata kata “Ahli,” dalam norma Pasal 215 UU
20/2025 adalah bertentangan dengan prinsip untuk memajukan diri sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang
didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana
yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum
untuk sebagian.
[3.12]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
26
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “Ahli,” dalam norma Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Sehingga, norma Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7149) selengkapnya menjadi berbunyi, “Pertanyaan
yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
27
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.37 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
28
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Agusniwan Etra
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 17 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 215 Undang-Undang 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU 20/2025) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 18 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal Pasal 215 UU 20/2025, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa. 19 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P- 1], yang merupakan mahasiswa Aktif Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) [vide Bukti P-2]. 3. Bahwa Pemohon merupakan delegasi dalam kompetisi peradilan semu yang akan melakukan simulasi persidangan perkara tindak pidana [vide Bukti P-3], yang berpedoman pada UU 20/2025. Berkenaan dengan hal tersebut ketentuan norma Pasal 215 UU 20/2025 telah menimbulkan tafsir berbeda antar anggota, yang menyebabkan terhambat atau terbatasnya peningkatan kreativitas dalam simulasi persidangan. Padahal, kegiatan kompetisi peradilan semu merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dimanfaatkan Pemohon untuk mengembangkan kemampuan memahami dan menerapkan hukum acara pidana; 4. Bahwa Pemohon dalam kompetisi peradilan semu tingkat nasional sebelumnya juga berperan sebagai seorang saksi, di mana salah satu kreativitas yang dilakukan oleh delegasi adalah dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada terdakwa atau saksi, yang kemudian Majelis Hakim menegur dan memerintahkan untuk mengganti pertanyaan tersebut, pengaturan yang demikian sudah secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 166 UU 8/1981, sehingga tidak timbul interpretasi norma yang berbeda antar delegasi, berbeda dengan UU 8/1981 pembaharuan KUHAP melalui UU 20/2025, in casu Pasal 215 telah menciptakan penafsiran berbeda dari delegasi sehingga menghambat peningkatan kreativitas Pemohon, dan jika Pemohon tetap berupaya menggunakan kreativitas tersebut maka dewan juri juga berkemungkinan berpendapat bahwa delegasi telah keliru dalam menerapkan hukum acara pidana, hal yang demikian jelas merugikan Pemohon. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3] dan mahasiswa Aktif Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) [vide Bukti P-2], serta sebagai delegasi dalam kompetisi peradilan semu yang akan melakukan simulasi persidangan perkara tindak pidana [vide Bukti P-3]. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 215 UU 20/2025 yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan 20 ketidakpastian hukum pada saat mempelajari dan menerapkan hukum acara pidana pada praktik peradilan semu, khususnya berkaitan dengan Pasal 215 UU 20/2025. Oleh karena itu, sekalipun Pemohon menyadari bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 215 UU 20/2025 anggapan kerugian hak konstitusionalnya hanya bersifat potensial, namun Pemohon tetap berharap kepada Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai mahasiswa yang sedang berusaha mengembangkan diri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga jika permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 215 UU 20/2025 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian norma Pasal 215 UU 20/2025, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 215 UU 20/2025 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahw
