PUU
Tahun 2026
382/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon: Farhan Hilmy
Tanggal Putusan: 2026-11-12T14:04:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 382/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Farhan Hilmy
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Jalan KH. Ahmad Dahlan Gg 14 Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa
tanggal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Oktober
2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 382/PUU/
PAN.MK/AP3/10/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 9 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
2
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945.
2. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian
materiil norma Pasal 227 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 22E ayat
(1) UUD 1945.
3. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan pengujian a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah
perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih aktif
dalam pemilihan umum sebagaimana dibuktikan melalui Kartu Tanda
Penduduk (Bukti P-1).
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon secara tegas dijamin dalam konstitusi
secara berurutan:
o Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum.
o Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: Hak setiap warga negara untuk
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
o Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: Asas penyelenggaraan pemilihan umum
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Bahwa berlakunya norma Pasal 227 huruf l UU No. 7 Tahun 2017
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, baik secara aktual
maupun potensial menurut penalaran yang wajar:
o Pelanggaran Kepastian Hukum (Pasal 28D ayat 1): Menciptakan
formalisme administrasi kaku yang mengabaikan kualifikasi riil jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.
o Pelanggaran Kesempatan dalam Pemerintahan (Pasal 28D ayat 3):
Membatasi hak warga negara berpendidikan lebih tinggi (sarjana,
magister, doktor) atau lulusan jalur internasional yang sah untuk
memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pencalonan
3
kepemimpinan nasional semata-mata karena kendala pembuktian fisik
jenjang menengah.
o Pelanggaran Hak Pemilih atas Pemilu yang Adil (Pasal 22E ayat 1): Hak
pilih Pemohon tidak sekadar bermakna mencoblos secara formalitas di
bilik suara, melainkan mencakup hak substantif untuk disajikan pilihan-
pilihan calon pemimpin bangsa terbaik secara adil, rasional, dan
meritokratis.
4. Bahwa terdapat keterkaitan langsung (causal verband) antara norma
administratif yang diuji dengan tercederainya hak konstitusional Pemohon.
Apabila permohonan ini dikabulkan, kerugian konstitusional tersebut tidak
akan lagi terjadi.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
1. Pertentangan Antara Norma Substantif dan Syarat Administratif dalam UU
No. 7 Tahun 2017
○ Bahwa Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 mengatur kualifikasi
substantif
bakal
calon
Presiden
dan
Wakil
Presiden
adalah
"berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat". Frasa "paling rendah" secara gramatikal dan
konseptual merupakan standar minimum kelayakan (floor requirement).
○ Bahwa sebaliknya, Pasal 227 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 mengatur
syarat pembuktian administratif pendaftaran berupa "bukti kelulusan
berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan
lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan
menengah".
2. Pelanggaran Terhadap Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D ayat (1) UUD
1945)
○ Bahwa frasa "oleh satuan pendidikan atau program pendidikan
menengah" dalam Pasal 227 huruf l mengunci legalisasi alat bukti
kelulusan hanya pada jenjang menengah.
○ Bahwa berdasarkan prinsip logika hukum argumentum a fortiori, jika
seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-
1, S-2, atau S-3) yang sah dan diakui negara, maka persyaratan kelulusan
4
jenjang di bawahnya secara nalar akademis telah terpenuhi dan
terlampaui.
○ Mengabaikan ijazah perguruan tinggi yang sah sebagai instrumen
pembuktian kelulusan merupakan bentuk formalisme berlebihan (undue
formalism) yang menciptakan ketidakpastian hukum dan mencederai
keadilan substantif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
1945.
3. Pelanggaran Terhadap Hak Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam
Pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945)
○ Bahwa norma Pasal 227 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 hanya
mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional dalam
negeri. Padahal, dalam pergaulan global dan sistem pendidikan
internasional (seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris), terdapat
jalur akselerasi seperti program diploma terpadu (foundation pathway
atau bridging program) yang memungkinkan seseorang menempuh dan
menamatkan jenjang Sarjana (S-1) tanpa menempuh sekolah menengah
atas selama 3 (tiga) tahun secara fisik.
○ Bahwa ketiadaan pengakuan ijazah pendidikan tinggi yang sah sebagai
alternatif pembuktian pada Pasal 227 huruf l berpotensi menggugurkan
hak dipilih warga negara lulusan perguruan tinggi sah tersebut, yang
secara nyata mendiskriminasi dan menghalangi hak atas kesempatan
yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (3) UUD 1945.
4. Pelanggaran Terhadap Asas Pemilihan Umum yang Adil (Pasal 22E ayat (1)
UUD 1945)
○ Bahwa prinsip pemilu yang adil mewajibkan seluruh instrumen regulasi
kepemiluan bersifat nondiskriminatif, rasional, dan proporsional. Pemilu
kehilangan hakikat keadilannya apabila aturan administratif teknis
dijadikan rintangan artifisial untuk menggugurkan figur-figur yang
kualifikasi akademiknya telah melampaui batas minimal undang-undang.
○ Bahwa penutupan ruang pembuktian melalui ijazah pendidikan tinggi
yang sah tidak hanya merugikan hak calon, melainkan mencederai hak
konstitusional masyarakat luas—termasuk Pemohon selaku pemilih—
5
untuk menikmati kontestasi kepemimpinan nasional yang sehat, adil, dan
meritokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
IV. PETITUM (TUNTUTAN)
Berdasarkan seluruh alasan dan dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dengan amar
sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “oleh satuan pendidikan atau program pendidikan
menengah” dalam Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional),
sepanjang
tidak
dimaknai
mencakup satuan pendidikan tinggi atau kementerian yang membidangi
urusan pendidikan tinggi bagi bakal calon yang memiliki ijazah pendidikan
tinggi yang sah;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Farhan
Hilmy;
2.
Bukti P-2
:
Salinan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 [khususnya Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 22E ayat (1)];
3.
Bukti P-3
:
Salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (khususnya Pasal 169 huruf r dan Pasal
227 huruf l);
6
4.
Bukti P-4
:
Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (khususnya Bab VI tentang
Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan);
5.
Bukti P-5
:
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi terkait Penyetaraan Ijazah Luar
Negeri.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap UUD
NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.
7
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa
Pemohon
mengajukan
permohonan
tanpa
tanggal
secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
382/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 permohonan diterima Mahkamah pada tanggal 9
Oktober 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon
(DKP3), Pemohon mengajukan dokumen berupa softcopy permohonan yang telah
ditandatangani Pemohon disertai softcopy daftar alat bukti dan scan alat bukti
Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang belum dibubuhi
meterai (nazegel);
[3.3.2]
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah
menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 20 Oktober
2026 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, serta
memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan
Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025), dalam sidang pendahuluan Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu ihwal
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita),
dan hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 20
Oktober 2026, hlm. 6-13]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah telah
menjelaskan apabila Pemohon hendak meneruskan dan memperbaiki permohonan,
perbaikan tersebut telah diterima Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari sejak
persidangan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok perbaikan
permohonan Pemohon, yaitu paling lama pada tanggal 2 November 2026, pukul
12.00 WIB, dengan melampirkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang,
tanggal 20 Oktober 2026, hlm. 13-14].
[3.3.3]
Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan
dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti
yang dijadwalkan pada tanggal 2 November 2026. Ihwal persidangan pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon
8
secara
sah
dan
patut
dengan
surat
Panitera
Mahkamah
Nomor
1584.382/PAN.MK/PS/10/2026, bertanggal 23 Oktober 2026 perihal Panggilan
Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, melalui e-mail dan pesan
WhatsApp, yakni pada tanggal 23 Oktober 2026 pukul 11.18 WIB. Namun demikian,
pada tanggal 2 November 2026, Pemohon justru menyampaikan surat secara daring
(online) perihal Penarikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang diterima
Mahkamah pada tanggal 2 November 2026 pukul 07.43 WIB. Dalam surat penarikan
permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya berkeputusan untuk menarik
permohonan a quo dengan alasan keterbatasan sumber daya dan kesiapan teknis
pendukung dalam mengikuti rangkaian proses persidangan. Selain itu, dikarenakan
kondisi yang tidak memungkinkan, Pemohon juga menyampaikan permintaan maaf
karena tidak dapat hadir dalam persidangan.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-
undang di Mahkamah, Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan bahwa dalam hal
Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan
tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan
permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok permohonan
berdasarkan permohonan awal. Oleh karena Pemohon tidak hadir dalam sidang
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan
dan pengesahan alat bukti, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti yang telah
disampaikan Pemohon, karena tidak dapat mengonfirmasi terkait dengan bukti yang
telah disampaikan tersebut. Selain itu, dengan tidak hadirnya Pemohon dalam
persidangan a quo, juga menyebabkan Mahkamah tidak dapat melakukan
konfirmasi terkait dengan surat permohonan penarikan Permohonan Nomor
382/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan oleh Pemohon [vide Risalah Sidang,
tanggal 2 November 2026, hlm. 9-10].
Bahwa dengan tidak disahkannya alat bukti Pemohon dalam sidang
pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan
alat bukti maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4)
PMK 7/2025 yang menentukan alat bukti merupakan syarat formil yang
9
dipersyaratkan untuk mendukung permohonan. Selain itu, meskipun Pemohon telah
mengajukan penarikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 namun oleh
karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat
mengonfirmasi surat penarikan permohonan dimaksud. Dengan demikian,
berkenaan dengan penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah
tidak mempertimbangkan penarikan lebih lanjut.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh
karena permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, maka tidak
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 14.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
11
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Indah Karmadaniah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. 7 [3.3] Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanpa tanggal secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 382/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 permohonan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan dokumen berupa softcopy permohonan yang telah ditandatangani Pemohon disertai softcopy daftar alat bukti dan scan alat bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang belum dibubuhi meterai (nazegel); [3.3.2] Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 20 Oktober 2026 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), dalam sidang pendahuluan Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 20 Oktober 2026, hlm. 6-13]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah telah menjelaskan apabila Pemohon hendak meneruskan dan memperbaiki permohonan, perbaikan tersebut telah diterima Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari sejak persidangan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok perbaikan permohonan Pemohon, yaitu paling lama pada tanggal 2 November 2026, pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 20 Oktober 2026, hlm. 13-14]. [3.3.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti yang dijadwalkan pada tanggal 2 November 2026. Ihwal persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon 8 secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1584.382/PAN.MK/PS/10/2026, bertanggal 23 Oktober 2026 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, melalui e-mail dan pesan WhatsApp, yakni pada tanggal 23 Oktober 2026 pukul 11.18 WIB. Namun demikian, pada tanggal 2 November 2026, Pemohon justru menyampaikan surat secara daring (online) perihal Penarikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 November 2026 pukul 07.43 WIB. Dalam surat penarikan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya berkeputusan untuk menarik permohonan a quo dengan alasan keterbatasan sumber daya dan kesiapan teknis pendukung dalam mengikuti rangkaian proses persidangan. Selain itu, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, Pemohon juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat hadir dalam persidangan. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah, Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan bahwa dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok permohonan berdasarkan permohonan awal. Oleh karena Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti yang telah disampaikan Pemohon, karena tidak dapat mengonfirmasi terkait dengan bukti yang telah disampaikan tersebut. Selain itu, dengan tidak hadirnya Pemohon dalam persidangan a quo, juga menyebabkan Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi terkait dengan surat permohonan penarikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan oleh Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 2 November 2026, hlm. 9-10]. Bahwa dengan tidak disahkannya alat bukti Pemohon dalam sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025 yang menentukan alat bukti merupakan syarat formil yang 9 dipersyaratkan untuk mendukung permohonan. Selain itu, meskipun Pemohon telah mengajukan penarikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 namun oleh karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi surat penarikan permohonan dimaksud. Dengan demikian, berkenaan dengan penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan penarikan lebih lanjut. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:
