PUU
Tahun 2026
381/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon: Lailatul Maghfiroh
Tanggal Putusan: 2026-11-12T14:04:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 381/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Lailatul Maghfiroh
Pekerjaan
:
Ibu Rumah Tangga
Alamat
:
Desa Pacul, RT 13/RW 02 Kecamatan/Kota
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7
Oktober 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7
Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
381/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 8 Oktober 2026 dengan Permohonan
Nomor 381/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 2 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 November 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
2
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian,
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu dari dua pelaku kekuasaan
kehakiman di Indonesia, di samping Mahkamah Agung.
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hal yang sejalan dengan
ketentuan tersebut.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan kewenangan yang
sama.
4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, "Objek Permohonan PUU
adalah Undang-Undang dan Perppu”.
5. Bahwa objek permohonan a quo adalah pengujian materiil frasa “jabatan
tertentu” dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025
tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan pengujian merupakan materi
muatan dalam undang-undang dan batu ujinya adalah ketentuan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka
pengujian terhadap norma a quo merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah
Konstitusi dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Bukti P-1), berstatus ibu
rumah tangga dan belum memiliki pekerjaan formal, serta berpendidikan
SLTA/sederajat (Bukti P-2). Pemohon telah mengikuti Seleksi Kompetensi
Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2024 dengan nilai 417 (Bukti P-3) dan
3
telah memenuhi seluruh ambang batas (TWK 90, TIU 135, TKP 192).
Berdasarkan Diktum Kesembilan KemenPANRB 321/2024, nilai SKD
tersebut masih berlaku untuk satu periode pengadaan PNS berikutnya.
Pemohon telah menetapkan secara konkret jabatan Pengadministrasi
Perkantoran pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sasaran
pengadaan berikutnya. Kualifikasi pendidikan Pemohon sesuai dengan
persyaratan minimal jabatan tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran I
KemenPANRB 11/2024 (Bukti P-8).
3. Bahwa sebagai warga negara yang belum memiliki pekerjaan formal dan
sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pengadaan ASN, Pemohon
memiliki kepentingan yang nyata, personal, dan konkret terhadap kejelasan
batas jabatan publik yang dapat diisi melalui mekanisme pengadaan ASN.
Kepentingan tersebut telah terbentuk sebelum permohonan diajukan,
dibuktikan dengan penetapan jabatan sasaran dan kepemilikan nilai SKD
yang masih berlaku.
4. Bahwa berlakunya frasa “jabatan tertentu” dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah
menimbulkan ketidakpastian hukum yang aktual bagi Pemohon. Frasa
tersebut tidak menyediakan parameter objektif untuk membedakan jabatan
administrasi sipil umum yang terbuka melalui pengadaan ASN dengan
jabatan yang dapat diduduki Prajurit TNI aktif. Akibatnya, sejak menetapkan
jabatan sasaran dan memiliki nilai SKD yang masih berlaku, Pemohon tidak
memperoleh kepastian mengenai ruang kesempatan yang tersedia baginya.
5. Bahwa ketidakpastian tersebut secara langsung berkaitan dengan hak
konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan
yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Sebagai warga negara yang belum
bekerja, Pemohon juga mengalami potensi kerugian berupa berkurangnya
peluang memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan
publik yang menjadi sasarannya.
6. Bahwa meskipun formasi belum dibuka dan Pemohon belum mendaftar,
kerugian berupa ketidakpastian hukum sudah terjadi secara aktual.
Ketidakpastian tersebut secara langsung berkaitan dengan jabatan yang
4
telah ditetapkan Pemohon sebagai sasaran dan nilai SKD yang masih
berlaku. Fakta bahwa jabatan Pengadministrasi Perkantoran di lingkungan
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah diisi secara bersamaan
oleh Prajurit TNI aktif, PNS, dan PPPK (Bukti P-5) menunjukkan bahwa
persoalan interpretasi frasa “jabatan tertentu” telah memiliki implementasi
konkret.
7. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang memadai
antara berlakunya norma a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon.
Apabila Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa
“jabatan tertentu”, maka ketidakpastian hukum yang dialami Pemohon akan
hilang dan kesempatan Pemohon untuk berkompetisi secara setara
berdasarkan kualifikasi dan kompetensi akan terjamin. Dengan demikian,
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Norma yang Diuji dan Persoalan Konstitusional
1. Bahwa objek permohonan a quo adalah frasa "jabatan tertentu" dalam
Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (UU TNI).
2. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU TNI menyebut kementerian/lembaga,
termasuk Mahkamah Agung, tempat Prajurit TNI aktif dapat menduduki
jabatan, sedangkan Pasal 47 ayat (3) menggunakan frasa "jabatan
tertentu" sebagai satu-satunya batas material jabatan yang dapat
diduduki. Permintaan pimpinan kementerian/lembaga dan kebutuhan
organisasi menurut Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) hanyalah persyaratan
administratif dan organisatoris, bukan ukuran substantif.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (UU ASN) memberi ruang normatif bagi pengisian jabatan ASN
tertentu oleh Prajurit TNI. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
223/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan bahwa ruang tersebut
tidak berdiri sendiri, melainkan mengacu pada UU TNI sebagai aturan
khusus. Dengan demikian, frasa "jabatan tertentu" adalah satu-satunya
pembatas yang menjaga ruang tersebut tidak meluas, sehingga harus
memiliki ukuran yang jelas.
5
4. Bahwa persoalan konstitusional perkara a quo bukanlah apakah Prajurit
TNI aktif boleh ditempatkan pada kementerian/lembaga, melainkan
apakah frasa "jabatan tertentu" memuat kriteria substantif yang cukup
untuk menentukan jabatan apa yang dapat diduduki. Tanpa kriteria itu,
frasa tersebut membuka kemungkinan Prajurit TNI aktif menduduki
jabatan di luar struktur TNI, termasuk jabatan yang secara nomenklatur
dan karakter administratifnya bersinggungan dengan rezim jabatan ASN.
5. Bahwa frasa a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam tiga lapis
sebagaimana diuraikan pada bagian B sampai E: (a) tanpa ukuran, frasa
tersebut melanggar kepastian hukum yang adil dan prinsip negara hukum
[Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)]; (b) frasa tersebut membuka
akses berbasis status yang menggantikan akses berbasis kualifikasi,
sehingga melanggar persamaan kedudukan dan kesempatan yang sama
dalam pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3)]; dan (c)
frasa tersebut membiarkan penempatan Prajurit melampaui tugas
konstitusional TNI, sehingga tidak selaras dengan Pasal 30 ayat (3).
B. Pertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1): Norma
Tanpa Ukuran
6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil, dan
Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang
menolak kesewenang-wenangan. Norma yang membawa konsekuensi
hukum signifikan harus menetapkan ukuran yang dapat diketahui,
diprediksi, dan diverifikasi sebelumnya.
7. Bahwa frasa "jabatan tertentu" tidak menyediakan parameter objektif
untuk membedakan jabatan yang memerlukan kompetensi khas
keprajuritan dari jabatan administrasi sipil umum yang dapat dijalankan
ASN. Kata "tertentu" menunjuk pada pembatasan, tetapi norma tidak
menyebut pembatasan menurut ukuran apa.
8. Bahwa akibatnya, penentuan suatu jabatan sebagai "jabatan tertentu"
bergantung pada penilaian administratif yang tidak dibatasi ukuran
normatif. Sebagaimana diuraikan pada angka 2, permintaan pimpinan
kementerian/lembaga dan kebutuhan organisasi merupakan persyaratan
administratif tambahan yang tidak dapat dengan sendirinya menentukan
6
suatu
jabatan
sebagai
"jabatan
tertentu",
karena
kewenangan
administratif tetap harus dijalankan dalam batas yang diberikan undang-
undang. Kewenangan tanpa batas yang dapat diuji demikian
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).
9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025
menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakjelasan norma mengenai
jabatan di luar kepolisian. Bersama Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025,
putusan tersebut menegaskan bahwa ketika status khusus aparat negara
memengaruhi akses terhadap jabatan ASN, batas jabatannya harus jelas,
objektif, dan tidak multitafsir. Prinsip yang sama berlaku bagi Pasal 47
ayat (3) UU TNI.
10. Bahwa Pasal 47 ayat (6) UU TNI mendelegasikan kepada Pemerintah
pengaturan tata cara permintaan, penugasan, dan pemulangan Prajurit.
Peraturan Pemerintah dapat mengoperasionalkan prosedur, persyaratan,
dan mekanisme, tetapi tidak boleh menentukan sendiri substansi jabatan
apa yang termasuk "jabatan tertentu". Jika batas itu sepenuhnya
diserahkan kepada peraturan pelaksana, substansi pembatasan terhadap
kesempatan warga negara berpindah dari pembentuk undang-undang
kepada pembentuk peraturan pelaksana, dan ketidakpastian hukum justru
bertambah.
11. Bahwa dengan demikian, frasa "jabatan tertentu" bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai dengan parameter objektif yang membatasi penentuan
jabatan tersebut, sebagaimana diuraikan pada angka 13.
C. Karakter Substantif Jabatan sebagai Ukuran Konstitusional
12. Bahwa penentuan jabatan yang dapat diduduki Prajurit TNI aktif harus
didasarkan pada karakter substantif jabatan, bukan semata-mata lokasi
kelembagaan, keberadaan lingkungan peradilan militer, atau status
personel yang mengisinya.
13. Bahwa parameter objektif yang diperlukan bersifat kumulatif dan terdiri
atas empat unsur:
7
a. tugas pokok, fungsi, dan kewenangan jabatan secara langsung
merupakan pelaksanaan tugas pokok TNI menurut Pasal 7 ayat (1)
dan ayat (2) huruf a UU TNI atau tugas TNI menurut Pasal 30 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945, dan bukan pekerjaan penunjang atau
dukungan administratif;
b. berdasarkan uraian jabatan dan standar kompetensi jabatan, jabatan
secara
khusus
mensyaratkan
kompetensi
keprajuritan,
yaitu
kompetensi komando dan pengendalian satuan, perencanaan dan
pelaksanaan operasi militer, penggunaan kekuatan dan persenjataan
militer, atau intelijen pertahanan, yang diperoleh melalui pendidikan
atau penugasan kedinasan keprajuritan dan diperlukan untuk
melaksanakan tugas pokok jabatan;
c. persyaratan kompetensi tersebut melekat pada jabatan, bukan
semata-mata kompetensi atau pengalaman pribadi Prajurit yang akan
ditempatkan; dan
d. karakteristik, tugas, fungsi, kewenangan, dan persyaratan kompetensi
jabatan ditetapkan secara tertulis dalam analisis jabatan dan standar
kompetensi jabatan sehingga dapat diketahui dan diverifikasi.
Verifikasi ini mencakup substansi, yaitu apakah uraian jabatan sesuai
dengan tugas yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar
keberadaan dokumennya.
14. Bahwa batasan pada empat unsur tersebut beralasan secara
konstitusional:
a. rujukan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dipilih karena
operasi militer selain perang mencakup tugas bantuan kepada
pemerintahan sipil, seperti membantu tugas pemerintahan di daerah,
yang justru menjadi sumber kekaburan batas antara fungsi militer dan
administrasi sipil. Tugas yang menjaga keutuhan dan kedaulatan
negara tetap tercakup melalui Pasal 30 ayat (3);
b. empat rumpun kompetensi pada unsur b adalah kompetensi inti yang
secara khas dibentuk melalui pendidikan dan penugasan keprajuritan
untuk melaksanakan tugas menurut Pasal 30 ayat (3);
c. pekerjaan penunjang atau dukungan administratif dikecualikan karena
dijalankan ASN pada seluruh kementerian/lembaga dan tidak
8
mensyaratkan kompetensi keprajuritan. Tanpa pengecualian ini,
setiap pekerjaan administrasi dapat dikaitkan dengan tugas TNI
melalui rantai dukungan yang tidak berujung;
d. jabatan yang memenuhi keempat unsur tetap dapat diisi Prajurit TNI
aktif.
15. Bahwa penafsiran demikian sejalan dengan asas exceptiones sunt
strictissimae interpretationis dan asas actus interpretandus est ut aliquid
operetur. Frasa "jabatan tertentu" berfungsi sebagai batas dan harus
ditafsirkan ketat. Frasa tersebut tidak dapat dimaknai mencakup seluruh
jabatan ASN pada kementerian/lembaga yang disebut Pasal 47 ayat (1),
karena kata "tertentu" akan kehilangan fungsi pembatasnya.
D. Pertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3): Status
Menggantikan Kualifikasi
16. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) tidak memberi hak atas
pengangkatan otomatis, dan negara berwenang menentukan persyaratan
serta mekanisme pengisian jabatan publik. Namun, setiap pembedaan
akses terhadap jabatan pemerintahan harus memiliki dasar yang objektif,
rasional, dan proporsional serta relevan dengan karakteristik jabatan.
17. Bahwa pengisian jabatan ASN harus berada dalam kerangka merit
system, yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja,
integritas, dan kebutuhan jabatan, bukan status atau afiliasi kelembagaan.
Prinsip ini bernilai konstitusional karena berkaitan langsung dengan
kesempatan yang sama dalam pemerintahan menurut Pasal 28D ayat (3).
18. Bahwa apabila status sebagai Prajurit TNI aktif dapat menjadi dasar
mengisi jabatan administrasi sipil umum tanpa hubungan objektif antara
kompetensi keprajuritan dan kebutuhan jabatan, akses berbasis status
menggantikan akses berbasis kualifikasi. Pembedaan yang demikian
tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan secara konstitusional dan
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3).
Mekanisme khusus bagi Prajurit tidak dengan sendirinya bertentangan
dengan merit system, tetapi harus memiliki hubungan yang dapat
dijelaskan dengan kualifikasi dan kebutuhan jabatan.
19. Bahwa ketiadaan parameter pada frasa a quo juga menimbulkan kerugian
struktural terhadap tatanan pengisian jabatan ASN, yaitu potensi
9
berkurangnya ruang formasi jabatan yang dapat dibuka melalui
pengadaan ASN, serta pergeseran pengisian jabatan dari berdasarkan
kualifikasi menjadi berdasarkan status kelembagaan. Kerugian struktural
ini bukan kerugian umum yang abstrak, karena berkaitan erat dengan
jabatan administrasi sipil umum yang menjadi sasaran Pemohon.
20. Bahwa penentuan jabatan yang dapat ditempati Prajurit TNI aktif adalah
pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip
non-arbitrariness dan proporsionalitas. Karena itu, penempatan harus
dapat dijelaskan secara rasional berdasarkan karakter jabatan itu sendiri,
bukan berdasarkan permintaan atau kebutuhan organisasi yang
menciptakan kategori jabatan. Jika tidak, perlakuan khusus terhadap
Prajurit menjadi pembatasan yang tidak proporsional terhadap
kesempatan warga negara sipil.
21. Bahwa dengan demikian, frasa "jabatan tertentu" bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang
membuka akses berbasis status tanpa hubungan objektif dengan
karakteristik jabatan.
E. Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Supremasi Sipil, dan
Perbandingan
22. Bahwa Pasal 30 ayat (3) menempatkan TNI sebagai alat negara yang
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara. Fungsi konstitusional ini menghendaki agar
penempatan Prajurit TNI aktif di luar struktur TNI terbatas pada jabatan
yang tugasnya merupakan pelaksanaan tugas tersebut dan yang
mensyaratkan kompetensi keprajuritan.
23. Bahwa supremasi sipil tidak berarti Prajurit aktif sama sekali tidak dapat
ditempatkan di luar struktur TNI. Namun, setiap penempatan harus
memiliki
dasar
hukum,
tujuan,
batas,
dan
mekanisme
pertanggungjawaban yang jelas. Semakin luas kemungkinan penempatan
pada jabatan sipil, semakin diperlukan parameter substantif agar batas
antara fungsi militer dan administrasi sipil tidak kabur.
24. Bahwa kebutuhan akan batas yang jelas juga dikenal dalam negara
demokrasi-konstitusional lain, tanpa menjadi sumber hukum yang
mengikat Mahkamah. Amerika Serikat melalui 10 U.S.C. § 973 membatasi
10
perwira aktif memegang atau menjalankan fungsi jabatan sipil kecuali ada
dasar kewenangan hukum yang mengizinkan. Prancis melalui Article
L.4139-2 Code de la défense mengatur peralihan anggota militer ke korps
pegawai negeri sipil melalui mekanisme, persyaratan, dan prosedur yang
ditentukan hukum. Keduanya menunjukkan bahwa akses militer ke fungsi
sipil dapat dimungkinkan, tetapi dalam kategori, syarat, dan prosedur
yang konkret.
25. Bahwa frasa "jabatan tertentu" yang tidak berparameter membiarkan
penempatan Prajurit melampaui tugas konstitusional TNI. Frasa tersebut
harus dibaca selaras dengan Pasal 30 ayat (3), sehingga hanya dapat
dipertahankan apabila dimaknai terbatas pada jabatan yang secara
kumulatif memenuhi empat unsur pada angka 13, yaitu jabatan yang
tugasnya merupakan pelaksanaan tugas TNI, yang mensyaratkan
kompetensi keprajuritan, yang persyaratan kompetensinya melekat pada
jabatan, dan yang karakter jabatannya ditetapkan secara tertulis serta
dapat diverifikasi.
F. Penerapan pada Mahkamah Agung dan Jabatan Pengadministrasi
Perkantoran
26. Bahwa Mahkamah Agung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka, dan Peradilan Militer adalah salah satu lingkungan peradilan di
bawahnya sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta
Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan itu dipertegas dengan
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 yang mengalihkan organisasi,
administrasi, dan finansial Peradilan Militer dari Markas Besar TNI kepada
Mahkamah Agung.
27. Bahwa
Keputusan
Sekretaris
Mahkamah
Agung
Nomor
14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026 mengakui Prajurit TNI sebagai bagian dari
Aparatur Peradilan bersama hakim dan ASN (Bukti P-6). Pengakuan ini
menunjukkan bahwa keberadaan Prajurit TNI di lingkungan Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya bukan kemungkinan abstrak.
28. Bahwa pengakuan status tersebut, maupun keberadaan lingkungan
Peradilan Militer, tidak dengan sendirinya mengubah seluruh jabatan
administrasi di lingkungan itu menjadi jabatan militer atau jabatan yang
11
memerlukan kompetensi khas keprajuritan. Kualifikasinya harus diuji
berdasarkan karakter substantif jabatan.
29. Bahwa menurut Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024, Pengadministrasi
Perkantoran adalah jabatan pelaksana pada klasifikasi Klerek dengan
kualifikasi pendidikan minimal SLTA/sederajat yang dapat diisi PNS
maupun PPPK. Jabatan ini tidak inheren memerlukan kompetensi
komando, operasi militer, penggunaan kekuatan bersenjata, atau
kewenangan khas pertahanan negara (Bukti P-8).
30. Bahwa dalam lingkungan badan peradilan, nomenklatur ini digunakan
untuk jabatan pelaksana kesekretariatan dengan tugas surat-menyurat,
kearsipan, penggandaan, serta pengelolaan sarana dan perlengkapan
(Bukti P-7).
31. Bahwa Data Bezetting TNI, PNS, dan PPPK Pengadilan Militer I-04
Palembang Bulan Mei 2026 mencatat bahwa jabatan Pengadministrasi
Perkantoran pada satu satuan kerja yang sama diisi oleh tiga Prajurit TNI
aktif, satu PNS, dan satu PPPK (Bukti P-5). Dengan demikian
nomenklatur dan fungsi jabatan tersebut tidak eksklusif melekat pada
status keprajuritan, dan keberadaannya dalam lingkungan Peradilan
Militer tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk mengkategorikannya
sebagai "jabatan tertentu".
32. Bahwa Bukti P-5 tidak diajukan untuk membuktikan Pemohon telah
kehilangan formasi atau bersaing langsung dengan Prajurit TNI aktif,
melainkan untuk menunjukkan bahwa persoalan penafsiran frasa "jabatan
tertentu" telah memiliki implementasi konkret dan bukan hipotetis.
33. Bahwa apabila jabatan Pengadministrasi Perkantoran dapat diisi Prajurit
TNI aktif berdasarkan Pasal 47 ayat (3), pertanyaan konstitusionalnya
adalah apa dasar objektif yang menjadikannya "jabatan tertentu".
Pemohon tidak meminta Mahkamah menilai kasus konkret, tetapi
menggunakan jabatan ini untuk menunjukkan cara kerja parameter pada
angka 13. Jabatan tersebut adalah pekerjaan penunjang administratif
(angka 13 huruf a) dan uraian jabatannya tidak mensyaratkan kompetensi
keprajuritan (angka 13 huruf b; Bukti P-7 dan P-8), sehingga tidak dapat
menjadi "jabatan tertentu" hanya karena berada di lingkungan Peradilan
12
Militer. Norma a quo tidak menyediakan ukuran itu, dan di situlah letak
pertentangannya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27
ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
G. Pemaknaan
Konstitusional
Bersyarat
sebagai
Pemulihan
yang
Proporsional
34. Bahwa Pemohon tidak memohon agar seluruh kemungkinan Prajurit TNI
menduduki jabatan pada kementerian/lembaga dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945, maupun agar seluruh jabatan administrasi
tertutup bagi Prajurit. Jabatan, termasuk jabatan administrasi, yang
secara substantif memenuhi keempat unsur pada angka 13 tetap dapat
diisi Prajurit TNI aktif.
35. Bahwa Pemohon memohon agar frasa "jabatan tertentu" dimaknai
sebagai jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang secara kumulatif memenuhi keempat unsur pada
angka 13.
36. Bahwa sebagai konsekuensi, jabatan yang tidak memenuhi salah satu
unsur, termasuk jabatan administrasi sipil umum yang tidak mensyaratkan
kompetensi keprajuritan, bukan "jabatan tertentu". Ukuran yang
menentukan adalah karakter substantif jabatan, bukan lingkungan
kelembagaan,
status
personel,
atau
permintaan
pimpinan
kementerian/lembaga.
37. Bahwa pemaknaan tersebut tidak meniadakan pengakuan Prajurit TNI
sebagai bagian dari Aparatur Peradilan, tidak menghapus kewenangan
Pemerintah menentukan jabatan yang dapat ditempati Prajurit, dan tidak
memberikan pengangkatan otomatis bagi siapa pun. Pemohon tetap wajib
mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pemaknaan tersebut hanya
mengharuskan kewenangan Pemerintah dijalankan dalam batas yang
objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
38. Bahwa karena persoalan konstitusional dapat diselesaikan tanpa
menghapus norma, pemaknaan bersyarat adalah bentuk pemulihan yang
paling proporsional. Pemaknaan ini memenuhi prinsip kejelasan norma,
kepastian hukum, non-arbitrariness, proporsionalitas, dan fungsi
pembatas kata "tertentu".
13
H. Kesimpulan Pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
39. Bahwa persoalan konstitusional frasa "jabatan tertentu" adalah ketiadaan
parameter substantif yang cukup untuk membedakan jabatan yang secara
objektif memerlukan kompetensi khas keprajuritan dari jabatan
administrasi sipil umum.
40. Bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
apabila dimaknai memberi ruang diskresi tanpa parameter objektif
sehingga menimbulkan ketidakpastian batas jabatan yang dapat diduduki
Prajurit TNI aktif dan ruang kesempatan warga negara sipil dalam
pemerintahan. Frasa tersebut juga harus dibaca selaras dengan Pasal 30
ayat (3) dan kerangka negara hukum serta supremasi sipil.
41. Bahwa dengan demikian, frasa "jabatan tertentu" dalam Pasal 47 ayat (3)
UU TNI hanya dapat dipertahankan keberlakuannya apabila dimaknai
sebagai jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang secara kumulatif memenuhi empat unsur, yakni
pelaksanaan tugas TNI, persyaratan kompetensi keprajuritan, kompetensi
yang melekat pada jabatan, dan penetapan tertulis yang dapat diverifikasi.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “jabatan tertentu” dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “jabatan pada
kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara
kumulatif:
a. tugas pokok dan fungsinya secara langsung merupakan pelaksanaan
tugas TNI menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-
14
Undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau Pasal 30 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
bukan pekerjaan penunjang atau dukungan administratif;
b. berdasarkan uraian jabatan dan standar kompetensi jabatan yang
tertulis, mensyaratkan kompetensi komando dan pengendalian
satuan, operasi militer, penggunaan kekuatan dan persenjataan
militer, atau intelijen pertahanan, yang diperoleh melalui pendidikan
atau penugasan kedinasan keprajuritan; dan
c. persyaratan kompetensi tersebut melekat pada jabatan, bukan pada
kompetensi atau pengalaman pribadi Prajurit yang ditempatkan.
Jabatan yang tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut, termasuk
jabatan administrasi sipil umum, bukan”'jabatan tertentu”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
15
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, selanjutnya
disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
untuk mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 7 Oktober
2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 381/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 permohonan a quo diterima Mahkamah
pada tanggal 7 Oktober 2026 dan Pemohon menyampaikan langsung dokumen fisik
permohonan pada tanggal 7 Oktober 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan
Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan dokumen fisik
disertai dengan dokumen softcopy permohonan, dokumen fisik daftar alat bukti dan
softfile alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, namun tidak mengajukan dokumen
fisik alat bukti yang telah dibubuhi meterai (nazegel).
[3.3.2]
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah
menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Oktober
2026 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, serta memeriksa
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39
UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
disebut PMK 7/2025). Selanjutnya, dalam sidang pendahuluan, Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita),
16
dan hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 19
Oktober 2026, hlm. 18-26]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah memberikan
nasihat kepada Pemohon apabila hendak meneruskan dan memperbaiki
permohonan, perbaikan permohonan diterima Mahkamah paling lama 14 (empat
belas) hari sejak penyelenggaraan persidangan pendahuluan dengan agenda
mendengar pokok-pokok permohonan, yaitu paling lama pada tanggal 2 November
2026, pukul 12.00 WIB, sekaligus menyertakan alat bukti yang dibubuhi meterai
(nazegel) yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
[vide Risalah Sidang, tanggal 19 Oktober 2026, hlm. 27].
[3.3.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan
dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti
pada tanggal 2 November 2026 pukul 15.15 WIB. Ihwal persidangan pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon
secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1587.381/PUU/
PAN.MK/PS/10/2026, bertanggal 23 Oktober 2026 ihwal Panggilan Sidang dengan
agenda Perbaikan Permohonan melalui e-mail pada tanggal 23 Oktober 2026 pukul
13.42 WIB dan pesan WhatsApp pada tanggal 23 Oktober 2026 pukul 13.43 WIB.
Namun, pada tanggal 2 November 2026 pukul 09.39 WIB secara daring (online),
Pemohon menyampaikan surat izin berhalangan hadir pada persidangan dimaksud
dengan alasan keperluan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan atau diwakilkan.
Selain itu, sekalipun Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan yang masih
dalam tenggat waktu penyampaian perbaikan permohonan, perbaikan permohonan
diterima Mahkamah tanpa disertai dokumen alat bukti yang telah dibubuhi meterai
(nazegel).
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, sesuai dengan
ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, berkenaan dengan pengajuan
alat bukti untuk permohonan yang diajukan secara daring (online), ketentuan Pasal
12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan,
“Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak
1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan”. Namun secara faktual, baik ketika mengajukan
17
permohonan awal maupun pada waktu menyampaikan perbaikan permohonan,
Pemohon tidak menyertakan alat bukti yang dibubuhi meterai (nazegel) untuk
mendukung permohonan. Padahal, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK
7/2025 alat bukti merupakan syarat formil yang dipersyaratkan untuk mendukung
permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, terlepas dari fakta tidak hadirnya
Pemohon dalam persidangan dengan agenda perbaikan permohonan, oleh karena
permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak
memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo,
namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
18
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.04 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
19
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ida Ria Tambunan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 7 Oktober 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 381/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2026 dan Pemohon menyampaikan langsung dokumen fisik permohonan pada tanggal 7 Oktober 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan dokumen fisik disertai dengan dokumen softcopy permohonan, dokumen fisik daftar alat bukti dan softfile alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, namun tidak mengajukan dokumen fisik alat bukti yang telah dibubuhi meterai (nazegel). [3.3.2] Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Oktober 2026 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025). Selanjutnya, dalam sidang pendahuluan, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), 16 dan hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 19 Oktober 2026, hlm. 18-26]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon apabila hendak meneruskan dan memperbaiki permohonan, perbaikan permohonan diterima Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyelenggaraan persidangan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, yaitu paling lama pada tanggal 2 November 2026, pukul 12.00 WIB, sekaligus menyertakan alat bukti yang dibubuhi meterai (nazegel) yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 19 Oktober 2026, hlm. 27]. [3.3.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 2 November 2026 pukul 15.15 WIB. Ihwal persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1587.381/PUU/ PAN.MK/PS/10/2026, bertanggal 23 Oktober 2026 ihwal Panggilan Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan melalui e-mail pada tanggal 23 Oktober 2026 pukul 13.42 WIB dan pesan WhatsApp pada tanggal 23 Oktober 2026 pukul 13.43 WIB. Namun, pada tanggal 2 November 2026 pukul 09.39 WIB secara daring (online), Pemohon menyampaikan surat izin berhalangan hadir pada persidangan dimaksud dengan alasan keperluan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan atau diwakilkan. Selain itu, sekalipun Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan yang masih dalam tenggat waktu penyampaian perbaikan permohonan, perbaikan permohonan diterima Mahkamah tanpa disertai dokumen alat bukti yang telah dibubuhi meterai (nazegel). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, berkenaan dengan pengajuan alat bukti untuk permohonan yang diajukan secara daring (online), ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Namun secara faktual, baik ketika mengajukan 17 permohonan awal maupun pada waktu menyampaikan perbaikan permohonan, Pemohon tidak menyertakan alat bukti yang dibubuhi meterai (nazegel) untuk mendukung permohonan. Padahal, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025 alat bukti merupakan syarat formil yang dipersyaratkan untuk mendukung permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, terlepas dari fakta tidak hadirnya Pemohon dalam persidangan dengan agenda perbaikan permohonan, oleh karena permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 18 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu d
