PUU
Tahun 2026
380/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon: Muhamad Firdaus Oiwobo (Pemohon I) dan Syarifudin (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:37:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 380/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama
dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang
: a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
telah menerima permohonan bertanggal 5 Oktober 2026, yang
diajukan oleh M. Firdaus Oiwobo, S.H., S.HI., M.H., (Pemohon
I) dan Syarifudin (Pemohon II), yang berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
Nomor
373/SK-PEMBASMI/X/2026
bertanggal
5 Oktober 2026, memberi kuasa kepada Armiadin, S.H., M.H.,
Indah Nurhayati, S.H., dan Trisna Wahyuna, S.H; (selanjutnya
disebut para Pemohon). Permohonan a quo diterima
Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2026 berdasarkan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 380/PUU/PAN.MK/
AP3/10/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Oktober 2026
dengan Permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026 perihal
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2
6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor 380/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah
menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 380.380/
PUU/TAP.MK/Panel/10/2026
tentang
Pembentukan
Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor
380/PUU-XXIV/2026, bertanggal 5 Oktober 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
380.380/PUU/TAP.MK/HS/10/2026
tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi,
bertanggal 5 Oktober 2026;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK,
Mahkamah
telah
menjadwalkan
sidang
pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan yang telah dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober
2026 pukul 14.30 WIB;
d. bahwa pada tanggal 19 Oktober 2026 pukul 14.30 WIB,
Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan.
Dalam
persidangan
tersebut,
setelah
memberikan penasihatan kepada para Pemohon, Mahkamah
menyampaikan jika permohonan tetap akan dilanjutkan dan
diperbaiki, para Pemohon diberikan kesempatan untuk
memperbaiki atau melengkapi permohonan paling lambat
hari Senin, tanggal 2 November 2026 pukul 12.00 WIB [vide
Risalah Sidang, tanggal 19 Oktober 2026, hlm. 36];
e. bahwa pada tanggal 2 November 2026 pukul 15.56 WIB,
Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
memeriksa
perbaikan
permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon. Dalam
persidangan tersebut, Mahkamah memberitahukan bahwa
3
perbaikan permohonan para Pemohon diajukan pada tanggal
2 November 2026 pukul 12.26 WIB sehingga telah melewati
tenggat waktu yang telah ditentukan dan Mahkamah akan
memeriksa permohonan awal. Selanjutnya, Mahkamah
memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk
mempertimbangkan,
apakah
permohonan
ini
akan
dilanjutkan atau menarik kembali permohonannya. Setelah
para Pemohon dan kuasa hukumnya berdiskusi, kemudian
menyatakan telah bersepakat untuk menarik kembali
permohonannya [vide Risalah Sidang, tanggal 2 November
2026, hlm. 5 dan hlm. 9];
f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan,
“Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau
selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan
Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
g. bahwa
berdasarkan
fakta
hukum
dan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal
3 November 2026 telah berkesimpulan bahwa penarikan
kembali Permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026 adalah
beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon
tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam
e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
4
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali Permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 13.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
5
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa
dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Triyono Edy Budhiarto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, 5 dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Triyono Edy Budhiarto
