PUU
Tahun 2026
38/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Pemohon: Astro Alfa Liecharlie/Astro Li
Tanggal Putusan: 2026-05-12T14:45:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Teks Putusan
1
PUTUSAN
NOMOR 38/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
: Astro Alfa Liecharlie
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat
: Jalan Purnama Agung 7 Gang Dinasti Dalam 1, Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Fetrus
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat
: Jalan Prapatan II Nomor 18, Kelurahan Senen,
Jakarta Pusat, Jakarta
Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai-------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan Mendengar keterangan Presiden;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 21 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 21 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
2
Nomor 36/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Januari 2026 dengan Nomor
38/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11
Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lengkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum”;
3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menegaskan hal yang sama, yaitu
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan Dalam hal
suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi.
6. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU
adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
(UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
8. Dalam pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di
Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma
4
dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan
dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, yang pada pokoknya terdapat klausul
pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In casu
permohonan a quo memiliki dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal
a quo sebelumnya, dan juga Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima
semua pengujian Pasal a quo sebelumnya, sehingga permohonan a quo tidak
ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, in casu
UU Nomor 151 Tahun 2024, dan juga tidak ne bis in idem, maka Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan ini.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
a) Perorangan warga negara Indonesia;
b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c) Badan hukum publik atau privat, atau;
d) Lembaga negara.
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
5
2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau perppu, yaitu:
a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama;
b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d) Lembaga negara.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan
selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) harus memenuhi 5 (lima)
syarat, yaitu:
a)
adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b)
bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c)
bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d)
adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e)
adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki legal standing
(kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang-undang
6
tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Para
Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor
24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554). Syarat kedua adalah adanya kerugian
Para Pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
5. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam mengajukan
permohonan ini adalah sebagai berikut:
Pertama: Kualifikasi sebagai Para Pemohon
Para Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1).
Pemohon I lahir di Jakarta (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dalam
Bukti P-1 serta Akta Lahir dan Ijazah dalam Bukti P-3) serta telah berkegiatan
dan/atau berada di kawasan aglomerasi Jakarta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) UU Provinsi DKJ selama beberapa tahun sebagai akibat dari
kedudukan ibu kota negara yang masih berada di Jakarta.
Pemohon I mengikuti kompetisi di Kabupaten Tangerang pada tanggal 16–17
Januari 2009 (dibuktikan dengan Sertifikat Juara Kedua Brilliant Competition
2009 dalam Bukti P-3).
Pemohon I menempuh pendidikan jenjang SMA di Kabupaten Tangerang dari
tahun 2009 sampai tahun 2012 (dibuktikan dengan Ijazah SMA dalam Bukti P-
3).
Pemohon I menempuh pendidikan jenjang S-1 serta menghadiri wisuda
pemberian gelar sarjana di Kota Tangerang Selatan (dibuktikan dengan Ijazah
S-1 dan Foto Wisuda dalam Bukti P-3).
Pemohon I melakukan legalisasi ijazah asli dalam Bahasa Indonesia di
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2018 sebagai
syarat untuk legalisasi terjemahan ijazah dalam Bahasa Inggris di Kantor
Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) Jakarta pada tanggal 11 April 2018
(Bukti P-3).
Pemohon I mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka,
Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2022, dibuktikan dengan foto bersama Yang
7
Terhormat Menteri Pertahanan RepubIik Indonesia dan sekarang menjabat
sebagai Yang Mulia Presiden RepubIik Indonesia Bapak Prabowo Subianto
Djojohadikusumo. Pemohon I mendapat undangan resmi untuk menghadiri
upacara tersebut.
8
Pemohon I menghadiri Global Town Hall 2022 di Jakarta pada tanggal 5
November 2022 di Jakarta, dibuktikan dengan foto bersama Yang Mulia Duta
Besar Ukraina untuk Republik Indonesia Bapak Василь Іванович Гамянін
(Vasyl Ivanovych Hamianin) dan foto bersama Yang Mulia Duta Besar Republik
Korea untuk ASEAN Bapak 권희석 Kwon Hee-seog 權熙石.
Pada saat itu Pemohon I mengenakan baju bergambar visualisasi perencanaan
Ibu Kota Nusantara bertuliskan “IKN”, “Ibu Kota Negara”, dan “Kota Dunia Untuk
Semua”. Baju tersebut adalah hadiah dari Otorita Ibu Kota Nusantara untuk
Pemohon I sebagai satu dari jajaran pemenang Kuis Nusantara. Pemohon I juga
menerima kartu berikut:
9
Pemohon I menghadiri Peluncuran Kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada
tanggal 29 Januari 2023 di Jakarta, dibuktikan dengan foto bersama Yang Mulia
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Yang Terhormat Menteri
Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi.
Pemohon I menghadiri Upacara Penghargaan Juara 3 Lomba Penerjemahan
Sastra Korea ke Bahasa Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2025 di Jakarta.
10
11
Pemohon I mengikuti Ujian Kemampuan Bahasa Korea (TOPIK) pada tanggal
19
Oktober
2025
di
Jakarta
(dibuktikan
dengan
keterangan
자카르타한국국제학교 / Sekolah Korea Jakarta sebagai lokasi ujian pada Kartu
Peserta dan Sertifikat Hasil TOPIK dalam Bukti P-3).
Pemohon I mengikuti Ujian Kemampuan Bahasa Inggris (TOEIC) pada tanggal
6 Januari 2026 di Jakarta (dibuktikan dengan keterangan Jakarta sebagai lokasi
ujian pada Sertifikat Hasil TOEIC dalam Bukti P-3).
Pemohon I masih harus mengurus surat rekomendasi beasiswa ke perguruan
tinggi almamater S-1 Pemohon I di Tangerang Selatan pada bulan Februari
2026. Jika lolos putaran pertama seleksi beasiswa, Pemohon I harus mengantar
berkas fisik ke Pusat Pendidikan Korea pada Kedutaan Besar Republik Korea
untuk Republik Indonesia di Jakarta pada bulan Maret 2026. Jika terpilih sebagai
penerima beasiswa, Pemohon I harus mengurus visa di Kedutaan Besar
Republik Korea untuk Republik Indonesia di Jakarta pada bulan Juli 2026 dan
kemudian berangkat dari Jakarta pada bulan Agustus 2026.
12
13
Terdapat kemungkinan Pemohon I harus tinggal di ibu kota negara pada masa-
masa mendatang sebagai akibat dari pekerjaan di bidang hubungan
internasional dan/atau diplomasi, yang mengharuskan koordinasi intensif
dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau kedutaan besar
negara asing di Indonesia.
Bukti-bukti tersebut menunjukkan Pemohon I adalah perorangan warga negara
Republik Indonesia yang sejak lahir telah, sedang, dan masih akan terus
berkepentingan langsung dengan Jakarta dan/atau Nusantara.
14
Pemohon II adalah warga Jakarta (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
dalam Bukti P-1).
Kedua: Kerugian konstitusional Para Pemohon
1) Hak konstitusional Para Pemohon diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.
Hak tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh undang-
undang yang diuji, karena Pasal II UU Nomor 151 Tahun 2024 masih terus
menunda kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara,
menunda penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara, menunda pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta,
menunda pembentukan badan layanan bersama di Kawasan Aglomerasi
Jakarta, serta menunda pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
tanpa ketegasan batas waktu yang jelas.
2) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual serta potensial yang menurut penalaran wajar dapat
dipastikan akan terjadi karena Para Pemohon selama ini harus berhadapan
dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan yang sudah
sangat parah saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau
lembaga pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing, yang
semuanya masih bertumpuk hanya di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi
sekitarnya. Banyak lembaga sudah siap pindah ke Nusantara untuk
meringankan beban kawasan aglomerasi Jakarta, tetapi belum bisa
berpindah karena masih harus menunggu penetapan resmi kedudukan
Nusantara sebagai ibu kota negara. Buruknya kualitas lingkungan dan
pelayanan umum juga diperparah dengan tertundanya pembentukan
Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta dan/atau badan layanan bersama di
kawasan aglomerasi Jakarta tanpa ketegasan batas waktu yang jelas.
3) Kerugian konstitusional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang
jelas dan adil disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya Pasal II Undang-
undang Nomor 151 Tahun 2024 yang masih terus menunda kedudukan,
peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, menunda penyelenggaraan
pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, menunda pembentukan
Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, dan menunda pembentukan Provinsi
Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tanpa batas waktu yang jelas, ini jelas
15
menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
4) Dengan dikabulkannya permohonan ini, berdasarkan penalaran yang wajar
Para Pemohon akan mendapatkan kepastian hukum paling lambat tanggal
25 April 2026, maka kerugian konstitusional tidak mendapatkan jaminan
kepastian hukum yang jelas dan adil sebagaimana didalilkan tidak akan
terjadi lagi.
6. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan oleh
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554).
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
1. Putusan-putusan Mahkamah sebelumnya memperkuat kedudukan hukum Para
Pemohon yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 bagian [3.13] (halaman
315) menyatakan:
Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala
sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara merupakan
undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh
warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada
aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap
warga negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 bagian [3.13] (halaman
217) menyatakan:
Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala
sesuatu ketentuan mengenai ibu kota negara merupakan undang-undang
yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara
Indonesia atau undang-undang tersebut berdampak terhadap kehidupan
dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara terlepas dari
profesi masing-masing warga negara tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 bagian [3.9] (halaman
54) menyatakan:
16
Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala
sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan ibu kota negara merupakan
undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh
warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada
aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap
warga negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 bagian [3.5]
(halaman 293–294) menyatakan:
Mahkamah menetapkan segala sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan
IKN, merupakan suatu undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi
kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang
akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan
hak konstitusional setiap warga negara.
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menegaskan segala
sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara pada pokoknya
memengaruhi kepentingan seluruh warga negara serta berdampak pada aspek
kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga
negara, juga sejalan dengan praktik konstitusional yang berlaku di negara-
negara lain.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea Nomor 2004 헌마554ꞏ566 (dapat
dibaca: Dua ribu empat Hun-Ma Lima ratus lima puluh empat juncto Lima ratus
enam puluh enam) yang diucapkan tanggal 21 Oktober 2004 dengan amar
putusan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh 170 orang pemohon
perorangan warga negara Republik Korea, juga menegaskan semua pemohon
yang tersebar di berbagai wilayah Republik Korea memiliki kedudukan hukum
untuk menguji UU rencana pemindahan ibu kota negara Republik Korea dari
Kota Istimewa Seoul ke wilayah Chungcheong, termasuk para pemohon yang
tidak bertempat tinggal di Seoul atau di wilayah Chungcheong.
2. Pasal 71 UU Provinsi DKJ (Bukti P-2) berbunyi:
Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Karena UU Provinsi DKJ diundangkan pada tanggal 25 April 2024, maka batas
waktu penetapan peraturan pelaksananya adalah pada tanggal 25 April 2026.
3. Pasal 73 UU Provinsi DKJ (Bukti P-2) berbunyi:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden
mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
17
4. Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-2) berbunyi:
28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
b. Peraturan
Perundang-undangan
yang
memerintahkan
pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan
Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang–undangan
yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam
dasar hukum.
5. Merujuk pada Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. UU Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, aturan nomor 28 huruf b mengharuskan UU Provinsi
DKJ
sebagai
peraturan
perundang-undangan
yang
memerintahkan
pembentukan dicantumkan dalam dasar hukum Peraturan Pelaksanaan. Jika
sampai tanggal 25 April 2026 UU Provinsi DKJ masih belum berlaku
dikarenakan Keputusan Presiden belum ditetapkan, maka pencantuman UU
Provinsi DKJ dalam dasar hukum Peraturan Pelaksanaan tersebut akan
bertentangan dengan aturan nomor 42. Tetapi jika UU Provinsi DKJ tidak
dicantumkan dalam dasar hukum Peraturan Pelaksanaan tersebut dengan
alasan Keputusan Presiden belum ditetapkan sehingga UU Provinsi DKJ belum
berlaku, maka akan melanggar aturan nomor 28 huruf b.
6. Jika dengan alasan aturan nomor 28 huruf b dan nomor 42 dalam Lampiran II
Bab I Sub-bab B.4.UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut
belum dapat dipenuhi secara bersama-sama sebagai akibat dari belum
ditetapkannya Keputusan Presiden, lalu sampai tanggal 25 April 2026 Peraturan
Pelaksanaan UU Provinsi DKJ masih belum ditetapkan, maka akan melanggar
Pasal 71 UU Provinsi DKJ.
7. Satu-satunya cara supaya Peraturan Pelaksanaan UU Provinsi DKJ tidak
melanggar Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. UU Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan juga tidak melanggar Pasal 71 UU Provinsi DKJ
adalah Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara dari
Jakarta ke Nusantara harus sudah ditetapkan sebelum Peraturan Pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Provinsi DKJ ditetapkan. Jika
18
penetapan Keputusan Presiden melewati batas waktu tersebut, maka
berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan melanggar setidaknya
1 dari 2 UU tersebut.
8. Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Provinsi
DKJ mencakup Peraturan Pemerintah (PP) Kawasan Aglomerasi Jakarta,
sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 60 UU Provinsi DKJ yang berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.
Penetapan PP Kawasan Aglomerasi Jakarta tepat pada waktunya bukan saja
perintah Pasal 60 dan Pasal 71 UU Provinsi DKJ, tetapi juga merupakan
perintah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam rangka menjalankan kewajiban
konstitusional tersebut, yaitu menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya, Yang Mulia Presiden Republik Indonesia tidak boleh sampai terlambat
menetapkan semua peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 UU Provinsi DKJ, yang harus didahului dengan pemberlakuan UU
Provinsi DKJ melalui penetapan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 UU Provinsi DKJ.
10. Jika penetapan Keputusan Presiden dan/atau peraturan pelaksanaan terlambat,
akan melanggar UU dan/atau menimbulkan pertentangan antar UU.
Pelanggaran dan/atau pertentangan tersebut harus dicegah supaya hak
konstitusional Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum yang adil tetap
terjamin, sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
11. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Para Pemohon memiliki
hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 menyatakan Para Pemohon memiliki hak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya. Dalam kaitannya dengan perkara ini, Para Pemohon
ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan memperjuangkan hak secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara
mencegah Yang Mulia Presiden Republik Indonesia terlambat menetapkan
Keputusan Presiden dan lalai menjalankan kewajiban konstitusionalnya yang
19
telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta dengan
cara
menghentikan
dan/atau
mencegah
pelanggaran
terhadap
hak
konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
12. Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (Bukti P-2) berbunyi:
Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara ditetapkan kemudian.
Kata “kemudian” dalam norma tersebut multitafsir dan tidak memberi batasan
waktu yang jelas, sehingga dapat mengakibatkan Yang Mulia Presiden Republik
Indonesia menerbitkan Keputusan melewati batas waktu yang telah
diamanatkan oleh Pasal 71 UU Provinsi DKJ. Dalam rangka memastikan Pasal
II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7089) tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, maka kata “kemudian” dalam norma tersebut harus dimaknai
“sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
ditetapkan”.
13. Pasal 66 UU Provinsi DKJ (Bukti P-2) berbunyi:
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota
Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau
kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan
organisasi lainnya beserta kelengkapan pendukungnya yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu Kota Negara,
masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan
Presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.
14. Pasal 66 UU Provinsi DKJ tersebut berfungsi sebagai aturan khusus (lex
specialis) terhadap aturan-aturan umum (legi generali), antara lain (inter alia):
Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara yang memerintahkan kementerian negara berkedudukan di ibu kota
negara,
20
Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memerintahkan
anggota DPR berdomisili di ibu kota negara,
Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
memerintahkan DPD bersidang di ibu kota negara,
Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
yang memerintahkan MA berkedudukan di ibu kota negara,
Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang memerintahkan MK berkedudukan di ibu kota negara,
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang
memerintahkan KY berkedudukan di ibu kota negara,
Pasal 8 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memerintahkan KPU,
Bawaslu, dan DKPP berkedudukan di ibu kota negara,
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia yang memerintahkan BI berkedudukan di ibu kota negara, serta
Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang
memerintahkan kepengurusan partai politik tingkat pusat berkedudukan di
ibu kota negara.
15. Dalam tataran normatif, aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan
aturan yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali) sepanjang aturan
khusus tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Artinya,
Pasal 66 UU Provinsi DKJ sudah menjamin lembaga dan/atau organisasi
beserta kelengkapan pendukungnya yang belum siap pindah ke Nusantara
masih tetap dapat berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan tahapan yang
tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai perincian rencana induk Ibu Kota
Nusantara.
16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu
Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103)
21
mengatur pembangunan kawasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota
Nusantara sudah harus rampung paling lambat tahun 2029 (Bukti P-2). Lebih
lanjut, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 113) mengatur pembangunan komplek perkantoran legislatif
dan yudikatif sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara
menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 (Bukti P-2). Artinya lembaga legislatif
dan yudikatif masih dapat berkedudukan di Jakarta sampai tahun 2028
meskipun kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara sudah berada di
Nusantara mulai tahun 2026 ini.
17. Aturan-aturan khusus (lex specialis) yang demikian sebenarnya sudah cukup
untuk secepatnya memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, membentuk
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan memberlakukan UU Provinsi
DKJ sesegera mungkin, tanpa perlu langsung serta-merta memindahkan semua
lembaga dari Jakarta ke Nusantara. Sehingga penetapan Keputusan Presiden
seharusnya tidak bisa lagi ditunda terus dengan alasan “Nusantara belum siap”,
“lembaga negara tidak dapat bekerja dengan baik di Nusantara”, dan/atau
alasan-alasan lainnya yang sejenis. Justru sebaliknya, fakta perkembangan
prasarana dan sarana terkini menunjukkan Nusantara sudah sangat siap
menjadi ibu kota negara di tahun 2026 ini.
18. Pasal 71 UU Provinsi DKJ memerintahkan Peraturan Pelaksanaan harus sudah
ditetapkan paling lambat tanggal 25 April 2026, dan Keputusan Presiden harus
ditetapkan sebelumnya. Artinya sudah harus ada kepastian hukum yang jelas
dalam waktu paling lambat hanya sekitar 2 bulan saja dari sekarang. Hari kerja
Mahkamah juga akan terpotong oleh libur panjang Hari Raya Idul Fitri dan masa
reses DPR. Terdapat juga kemungkinan adanya pemanggilan para pihak yang
semakin
memperpanjang
masa
pemeriksaan
perkara
ini.
Dengan
mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi dimohon menjadikan perkara ini sebagai prioritas untuk
segera diputus dan mempercepat proses pemeriksaan perkara ini.
IV. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan permohonan (posita) yang telah diuraikan di atas, Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Para
Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan petitum sebagai berikut:
22
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa “kemudian” dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 151
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024
tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7089) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah
Khusus Jakarta ditetapkan”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan
Pemohon II;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022,
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025;
3. Bukti P-3 :
a) Fotokopi Akta Lahir atas nama Pemohon Il;
b) Fotokopi Sertifikat Juara Kedua Brilliant Competition
2009 atas nama Pemohon I;
c) Fotokopi Ijazah SMA atas nama Pemohon I;
d) Fotokopi Ijazah S-1 atas nama Pemohon I;
e) Fotokopi Foto Wisuda Pemohon I di Kota Tangerang
Selatan;
f) Fotokopi Kartu Peserta dan Sertifikat Hasil TOPIK atas
nama Pemohon I;
g) Fotokopi Sertifikat Hasil TOEIC atas nama Pemohon I.
23
[2.3]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR
menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11
Maret 2026, dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 Maret 2026 yang
diterima Mahkamah pada tanggal 2 April 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-
hal sebagai berikut.
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI
berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil
UU 151/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
B. PANDANGAN UMUM DPR RI
1. Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Penyelenggaraan desentralisasi menjadi salah satu upaya untuk mencapai
tujuan
negara
dengan
membagi
kewenangan
penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis.
2. Desentralisasi menjadi pilihan bentuk pemerintahan yang dipilih oleh para
pendiri bangsa, selain karena keinginan mewujudkan pemerintahan yang
responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga karena
pemerintahan
yang
desentralistis
lebih
kondusif
bagi
percepatan
pengembangan demokrasi di Indonesia.
3. Bahwa penentuan ibu kota negara Indonesia menggunakan prinsip
desentralisasi yang asimetris, dimana kebutuhan kekhususan atas ibu kota
negara yang menjadi pusat pemerintahan memerlukan pengaturan tersendiri
yang berbeda dari daerah lain, khususnya dalam tugas, hak, kewajiban, dan
tanggung
jawab
tertentu
dalam
fungsi
ganda
penyelenggaraan
pemerintahan, yaitu sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai ibu
kota negara.
4. Bahwa Jakarta pertama kali ditetapkan menjadi ibu kota negara melalui
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus
24
Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia
Dengan Nama Jakarta. Namun setelah 60 tahun menjadi ibu kota negara,
Jakarta dinilai tidak layak lagi menampung pertumbuhan penduduk yang tidak
terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan
hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban
yang masih belum terselesaikan dengan baik seperti banjir, permasalahan
transportasi, polusi udara dan air, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya
yang memerlukan pemecahan secara komprehensif.
5. UU 2/2024 jo. UU 151/2024 menjadi dasar pemindahan ibu kota negara dari
Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang perlu dituangkan dalam undang-
undang. Dalam pelaksanaannya, pemindahan ibu kota negara perlu
menyelaraskan arah kebijakan jangka menengah dan jangka panjang serta
menjamin kepastian hukum baik selama masa transisi maupun setelah
berfungsinya IKN secara penuh dengan tetap memberikan jaminan kepastian
hukum.
6. Secara khusus, UU 151/2024 dibentuk dalam rangka memberikan kepastian
hukum mengenai nomenklatur Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia disesuaikan dengan daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta.
C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1. Sebelum DPR RI memberikan pandangan terhadap dalil Para
Pemohon, DPR RI perlu menerangkan terlebih dahulu tujuan
pemindahan ibu kota negara dan tahap kesiapan yang telah dilakukan,
sebagai berikut:
a. Pembentukan UU 151/2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU
2/2024) tidak terlepas dari proses pemindahan ibu kota negara yang
telah diatur lebih dulu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) yang diubah melalui Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 21/2023).
25
b. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN dilakukan dengan
tujuan antara lain: (a) Pemerataan Ekonomi: Mengubah orientasi
pembangunan
menjadi
"Indonesia-sentris"
guna
mengurangi
kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya; (b)
Pengurangan Beban Jakarta: Mengurangi beban berat yang ditanggung
Jakarta, seperti kepadatan penduduk yang ekstrem, kemacetan lalu
lintas yang parah, serta permasalahan lingkungan seperti banjir dan
penurunan muka tanah; (c) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Baru:
Menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru (stimulus
nasional) melalui pengembangan sektor-sektor inovatif, hijau, dan
berkelanjutan; (d) Pusat Pemerintahan yang Efisien: Menciptakan tata
kelola pemerintahan yang lebih efektif dan modern melalui konsep
Smart City dan layanan digital terintegrasi; (e) Keamanan dan
Ketahanan Nasional: Memilih lokasi di Kalimantan karena letak
geografisnya yang lebih strategis di tengah Indonesia serta memiliki
risiko bencana alam (seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan
tsunami) yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain dan (f)
Simbol
Identitas
Nasional:
Membangun
ibu
kota
yang
merepresentasikan identitas bangsa dan menjadi model kota masa
depan yang berkelanjutan di dunia.
c. Dengan tujuan pemindahan ibu kota sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, maka pembentuk undang-undang menetapkan UU 3/2022
sebagai payung hukum utama. Kemudian UU 3/2022 mengalami satu
kali perubahan melalui UU 21/2023 untuk memberikan kepastian hukum
terkait optimalisasi proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan
ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara. Sehubungan dengan ditetapkannya UU 3/2022 maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU
29/2007).
d. Pemindahan ibu kota tidak dapat dilakukan secara seketika, secara
garis besar pemindahan ibu kota dilaksanakan melalui kegiatan
persiapan,
pembangunan,
dan
pemindahan
ibu
kota
serta
26
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Persiapan IKN mencakup kegiatan kajian, perencanaan, pengalokasian
anggaran atau pendanaan, pembentukan dan penguatan kelembagaan
serta sumber daya manusia dalam struktur Otorita IKN untuk mencapai
tujuan pembangunan IKN sebagaimana dituangkan dalam Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara yang merupakan dokumen terpadu
pelaksanaan tahapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
Proses persiapan juga dilakukan dengan kegiatan penyusunan
peraturan pelaksanaan UU 3/2022, penguatan koordinasi antar
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan
proses
pembangunan
IKN
ke
depannya.
Selanjutnya
proses
pembangunan, proses ini merupakan pelaksanaan kebijakan di wilayah
IKN untuk mencapai tujuan pemindahan ibu kota negara, yang
dilakukan melalui penyediaan infrastruktur fisik dan non-fisik dengan
mengedepankan alam, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan,
penyediaan hunian, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial,
pembangunan sosial atau peningkatan kapasitas bagi masyarakat
setempat, penyelesaian perolehan pertanahan, pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan sistem pertahanan dan
keamanan serta pembangunan transportasi publik yang terintegrasi,
proses pembangunan ini memerlukan jangka waktu panjang yang
dibagi ke dalam 5 tahapan rencana pembangunan. Adapun proses
selanjutnya ialah proses pemindahan ibu kota negara yang dilakukan
baik pemindahan status ibu kota negara, fungsi penyelenggaraan
pemerintahan dari Jakarta ke IKN, pemindahan sebagian ataupun
seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara, serta sarana dan
prasarana yang dibutuhkan untuk memastikan penyelenggaraan
pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Tahapan lebih lanjut dalam
pelaksanaan pembangunan IKN ialah penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dimana pada tahapan ini
terselenggaranya proses pelayanan dan tugas pokok maupun fungsi
birokrasi di wilayah IKN sesuai kewenangan yang diberikan kepada
Otorita IKN.
27
e. Bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025
tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Perpres
79/2025) yang melanjutkan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara
(IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia, Otorita IKN memulai
tahap persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan
Yudikatif. Langkah ini menjadi bagian penting dalam pelengkap trias
politica pada pembangunan IKN tahap kedua, yang mencakup
pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan
kapasitas sumber daya manusia. Pembangunan fisik tahap kedua
difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Dalam konteks ini,
persiapan ibu kota baru memerlukan proses yang bertahap untuk
memberikan suatu kondisi yang kondusif untuk digunakan sebagai ibu
kota negara dan sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan
berkelanjutan. Selama prosesnya tentu diperlukan instrumen hukum
yang dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor
termasuk fasilitas pendukung.
f.
DPR RI dalam fungsi pengawasan terus memantau dan mendukung
Pembangunan IKN dengan melaksanakan pemantauan secara
langsung ke Kawasan IKN. Pada tanggal 25 sampai 29 Juli 2025 Komisi
V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) reses masa
persidangan IV tahun sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur,
dalam kunjungan ini DPR RI melakukan lapangan ke Jalan tol akses
IKN, Rumah Susun ASN di IKN, dan Bandar Udara VVIP IKN,
kunjungan
dilakukan
dalam
rangka
optimalisasi
penyelesaian
pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi IKN.
Setelah itu pada tanggal 29 sampai 31 Januari 2026, Komisi VI DPR RI
melakukan kunker spesifik pada masa persidangan III tahun sidang
2025/2026 ke IKN, dalam kunker ini Kepala Otorita IKN menyampaikan
sejumlah capaian dan progres pekerjaan yang telah dan sedang
diselesaikan oleh Otorita IKN. Sampai tahun 2025 kemarin, target yang
telah dicapai adalah: pembangunan gedung telah mencapai sekitar 20
persen, pembangunan hunian mencapai 50 persen, ketersediaan
sarana dan prasarana dasar mencapai 50 persen, dan indeks
konektivitas mencapai 0,74. Atas pencapaian tersebut Komisi VI DPR
28
RI meminta agar proses pembangunan di IKN ini terus dilakukan
dengan baik dan cermat, terutama terkait penyediaan fasilitas sosial
bagi para aparat pemerintah yang akan ditempatkan di sana maupun
bagi masyarakat lokal.
2. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal II UU 151/2024 yang
menyatakan:
“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara ditetapkan kemudian.”
Terhadap ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan dalil permohonan
Para Pemohon, DPR RI berpandangan sebagai berikut:
a. Bahwa keputusan presiden yang diamanatkan dalam Pasal II UU
151/2024 adalah keputusan yang bersifat penetapan administratif
(beschikking) ketika nanti IKN telah siap untuk difungsikan sebagai ibu
kota negara. Sedangkan saat ini proses pembangunan IKN terus
dilanjutkan dengan berdasarkan Perpres 79/2025, bahkan di dalam
Perpres 79/2025 ditegaskan visi IKN sebagai "Ibu Kota Politik" yang
ditargetkan terealisasi pada tahun 2028. Keputusan presiden
pemindahan sebagaimana dimaksud Pasal II UU 151/2024 akan
menjadi tonggak penetapan dari proses transisi tersebut.
b. Penetapan keputusan presiden pemindahan ibu kota negara perlu
dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai
kepastian. Hal tersebut disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa
dalam proses pemindahan ibu kota negara tidak dapat dilakukan serta
merta dengan diundangkannya UU 3/2022, melainkan perlu adanya
persiapan
infrastruktur,
kelembagaan,
pembiayaan,
serta
penyelenggaraan negara. Pasal 4 ayat (2) UU 3/2022 memberikan
diskresi kepada Presiden untuk dapat menentukan waktu pengalihan
kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dengan tetap
memperhatikan dinamika pelaksanaan pembangunan IKN agar tidak
mengganggu kesinambungan pelayanan publik serta stabilitas
penyelenggaraan negara. Dengan demikian, selama keputusan
presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU
29
3/2022 belum ditetapkan, maka kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota
negara secara hukum tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
c. Bahwa sejatinya norma mengenai pemindahan kedudukan, fungsi, dan
peran ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang
ditetapkan melalui keputusan presiden lebih dulu diatur dalam Pasal 4
dan Pasal 39 UU 3/2022, kemudian substansi norma tersebut
ditegaskan kembali di dalam UU 2/2024 dan UU 151/2024. Penegasan
kembali norma mengenai keputusan presiden pemindahan ibu kota
sejatinya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh
warga Negara Indonesia bahwa UU 151/2024 diundangkan selaras
dengan UU 3/2022 serta pelaksanaan pemindahan kedudukan, fungsi,
dan peran ibu kota negara ke IKN akan ditetapkan melalui keputusan
presiden.
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kata “kemudian” dalam Pasal II UU
151/2024 bersifat multitafsir karena tidak memberi batasan waktu yang
jelas. Terhadap hal tersebut DPR RI menyampaikan sebagai berikut:
a. Bahwa penggunaan kata “kemudian” dalam Pasal II UU 151/2024
merujuk pada Pasal 63 jo. Pasal 73 UU 2/2024 yang mengatur bahwa
pada saat UU 2/2024 diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai dengan
penetapan keputusan presiden pemindahan ibu kota negara dari
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN. Sehingga konsekuensi
hukumnya adalah UU 2/2024 baru mulai berlaku saat keputusan
presiden pemindahan ibu kota negara ditetapkan.
b. Bahwa
kata
“kemudian”
merupakan
keterangan
waktu
yang
menerangkan alur waktu untuk setelah, sesudah, waktu yang akan
datang, atau dengan kata lain tidak dilakukan atau tidak terjadi dalam
waktu yang bersamaan. Dengan demikian. secara gramatikal kata
“kemudian” dalam pasal a quo menerangkan waktu penetapan
keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota akan dilakukan di
waktu yang akan datang setelah diundangkannya UU a quo.
c. Bahwa penggunaan kata “kemudian” dalam Pasal a quo tidak
dimaksudkan sebagai norma yang multitafsir, melainkan sebagai bentuk
perumusan norma yang memberikan fleksibilitas hukum (open legal
30
policy) kepada pemerintah untuk menentukan waktu pelaksanaan
pemindahan ibu kota negara dengan mempertimbangkan kesiapan
infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai, serta ekosistem
administrasi pemerintahan sebagai ibu kota negara.
d. Bahwa ketiadaan batas waktu ditetapkannya keputusan presiden
mengenai
pemindahan
ibu
kota
negara
dilakukan
dengan
mempertimbangkan kesiapan IKN secara matang dan menyeluruh, baik
dari aspek perencanaan, pembiayaan dan investasi, pembangunan
infrastruktur, kesiapan kelembagaan Otorita IKN, pemindahan aparatur
sipil negara, maupun dukungan ekosistem sosial, ekonomi, dan
lingkungan.
e. Bahwa proses pemindahan ibu kota negara tidak dapat langsung
dilaksanakan begitu saja tanpa melalui proses atau mekanisme
pengalihan kedudukan, fungsi, serta peran ibu kota negara yang
dilakukan secara terencana dan bertahap. Sebagaimana yang telah
diketahui, fungsi ibu kota negara tidak hanya sebagai pusat
pemerintahan eksekutif, namun juga sebagai pusat penyelenggaraan
kekuasaan negara lainnya, baik fungsi legislatif dan yudikatif, pusat
diplomasi dan hubungan internasional, serta representasi negara dalam
berbagai kegiatan kenegaraan. Dengan demikian, penetapan dan
pengalihan kedudukan ibu kota negara harus dilakukan secara
terencana dan berdasarkan landasan hukum yang jelas, demi menjaga
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
f.
Bahwa Pembentuk Undang-Undang dalam merancang UU 2/2024
menyadari bahwa pemindahan ibu kota negara tidak dapat dilakukan
secara otomatis begitu diundangkannya UU 2/2024. Pemindahan ibu
kota negara memerlukan kesiapan baik infrastruktur, kelembagaan,
sumber daya manusia, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
Dengan demikian diperlukan syarat formil dalam proses pemindahan
ibu kota Negara yaitu melalui keputusan presiden.
g. Bahwa kesiapan pemindahan ibu kota negara merupakan faktor yang
paling mendasar untuk menjamin keberhasilan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan. Beberapa negara dinilai telah gagal
memindahkan ibu kota karena dilakukan secara terburu-buru, seperti
31
yang terjadi di negara Tanzania, Myanmar, dan Nigeria. Oleh karena itu,
pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, terlebih
lagi jika secara mandatori ditetapkan batas waktunya sebagai materi
undang-undang, maka berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum
tidak terlaksananya amanat undang-undang tepat waktu, serta pada
tatanan implementatif dapat menimbulkan terganggunya pelayanan
publik.
h. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan kata
“kemudian” dalam Pasal a quo bersifat multitafsir dan tidak memberi
batasan waktu yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
adalah kurang tepat.
4. Bahwa terhadap amanat peraturan pelaksanaan harus ditetapkan
paling lama 2 tahun setelah diundangkan, DPR RI berpandangan
sebagai berikut:
a. Bahwa meskipun UU 2/2024 belum resmi diberlakukan karena belum
terbitnya keputusan presiden sebagai dasar hukum pemindahan ibu
kota negara, hal ini tidak menjadi sebab ditundanya perencanaan
pembentukan peraturan pelaksanaan UU 2/2024 yang diamanatkan
sudah harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU 2/2024
diundangkan.
b. Bahwa dalam Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Propemperda DKI Jakarta) Tahun 2026 yang menjadi
dasar perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah Jakarta
untuk jangka waktu 1 tahun yang didasarkan skala prioritas, didalamnya
memuat beberapa peraturan pelaksana yang akan dibentuk sebagai
amanat atau penyesuaian dari UU 2/2024 jo. UU 151/2024 sebagai
berikut:
1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang ditargetkan untuk disampaikan pada Triwulan III
Tahun 2026.
32
2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah
yang ditargetkan untuk disampaikan pada Triwulan III Tahun 2025.
3) Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pengelolaan
dan
Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang ditargetkan untuk disampaikan pada Triwulan II Tahun 2025.
4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk
yang ditargetkan untuk disampaikan pada Triwulan IV Tahun 2026.
c. Dengan adanya Propemperda DKI Jakarta Tahun 2026 tersebut
menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sedang mempersiapkan
transisi perubahan status ibu kota negara menjadi daerah khusus
melalui peraturan daerah dengan menyesuaikan materi muatan dan
nomenklatur dalam UU 2/2024 jo. UU 151/2024, tanpa menunggu kapan
keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota negara diterbitkan.
d. Bahwa selain rancangan peraturan daerah yang sedang disusun dalam
Propemperda DKI Jakarta Tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan,
Pengubahan Nama, Batas, Dan Penghapusan Kecamatan Dan
Kelurahan pada tanggal 20 Februari 2026 sebagai pelaksanaan amanat
Pasal 7 ayat (2) UU 2/2024. Hal ini menunjukkan bahwa amanat untuk
menerbitkan peraturan pelaksana UU 2/2024 tetap menjadi kewajiban
Pemerintah dan Pemerintah DKI Jakarta untuk dilaksanakan paling
lama 2 tahun sejak UU 2/2024 diundangkan, yaitu 25 April 2026.
KESIMPULAN DPR RI
Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut,
DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Penggunaan instrumen hukum keputusan presiden mengenai pemindahan ibu
kota negara sebagaimana amanat Pasal 73 UU 2/2024 dibentuk dengan prinsip
pendekatan secara bertahap dan kondisional karena memerlukan persiapan
baik secara infrastruktur, kelembagaan, pemindahan sumber daya manusia,
pembiayaan, serta pelayanan publik.
2. Bahwa secara normatif, frasa “ditetapkan dengan Keputusan Presiden”
merupakan sebuah mekanisme formil yang menentukan waktu efektif
33
beralihnya status ibu kota negara, setelah seluruh tahapan persiapan dan
pembangunan sebagaimana diatur dalam UU IKN telah terpenuhi dan telah
dianggap dapat menjalankan fungsi pemerintahan.
3. Bahwa penggunaan kata “kemudian” dalam Pasal a quo tidak dimaksudkan
sebagai norma yang multitafsir, melainkan sebagai bentuk perumusan norma
yang memberikan fleksibilitas hukum (open legal policy) kepada pemerintah
untuk menentukan waktu pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dengan
mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana yang
memadai, serta ekosistem administrasi pemerintahan sebagai ibu kota negara.
4. Belum berlakunya UU 2/2024 secara efektif tidak menghilangkan kewenangan
presiden in casu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membentuk
peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu untuk ditetapkan berkaitan
dengan pelaksanaan UU 2/2024 di waktu yang akan datang.
[2.4]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 April
2026 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 9 April 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON
Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan dalam
Pasal II U U 151/2024 yang berbunyi:
"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan
Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara ditetapkan kemudian".
Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28D ayat (1)
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap
kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para
Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-
halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal II UU 151/2024
yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut:
34
A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi:
a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga Negara.
Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas
sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka
harus dibuktikan bahwa:
a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai
dengan ketentuan Pasal 5 1 ayat (1) UU MK; dan
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat
berlakunya undang-undang yang diuji.
Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-
III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan:
"Menimbang bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 5 1 ayat (1) huruf a U U MK, untuk menetapkan bahwa Pemohon telah
mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya undang-
undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat yang
bersifat kumulatif yaitu:
1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
35
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi."
B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Para Pemohon
Para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut:
a. Bahwa hak konstitusional Para pemohon telah dirugikan oleh Pasal II UU
151/2024 karena masih menunda kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota
negara di Nusantara, menunda penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara, menunda pembentukan Dewan Kawasan
Aglomerasi Jakarta, menunda pembentukan badan layanan bersama di
Kawasan Aglomerasi Jakarta, serta menunda pembentukan Provinsi
Daerah Khusus Jakarta tanpa batas waktu yang jelas.
b. Pemohon menganggap telah mengalami kerugian konstitusional karena
selama ini harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan
kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah saat harus berurusan
dengan lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat dan/atau
perwakilan negara asing, yang semuanya masih bertumpuk hanya di
Jakarta dan/atau Kawasan aglomerasi sekitarnya. Buruknya kualitas
lingkungan dan pelayanan umum juga diperparah dengan tertundanya
pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta dan/atau badan
layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta. Kerugian konstitusional
Para Pemohon yang dimaksud juga bersifat potensial yang menurut
penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Para Pemohon
berpotensi
terus-menerus
tanpa
batas
waktu
yang
jelas
tidak
mendapatkan manfaat dari pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi
Jakarta dan/atau badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta.
Kerugian konstitusional para Pemohon bukan hanya semata akibat
implementasi norma, melainkan juga akibat langsung dari keberlakuan
norma Pasal II U U 151/2024 yang secara sadar membiarkan Keputusan
Presiden tanpa batas waktu yang sehingga menciptakan ketidakpastian
hukum yang bersifat normatif.
36
c. Kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon disebabkan tidak
adanya jaminan kepastian hukum yang jelas dan adil disebabkan dan
diakibatkan oleh berlakunya Pasal II UU 151/2024 yang tidak segera
memulai kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, tidak
segera memulai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara, tidak segera membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta,
dan tidak segera membentuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), ini
jelas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband)
antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk
diuji.
Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat
Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. tidak adanya hak dan/atau kewenangan Para Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945:
1) terhadap dalil Para Pemohon, Pemerintah berpandangan bahwa
ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memang mengatur
mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa
adanya diskriminasi. Namun bila dikaitkan dengan pasal a quo, justru
ketentuan pasal a quo dibentuk dengan tujuan untuk memberikan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, khususnya yang diatur
dalam Pasal II UU 151/2024, yang menyatakan bahwa "Undang-
Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan
Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara ditetapkan kemudian";
2) ketentuan Pasal a quo mengatur mengenai penetapar leputusan
presiden mengenal pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara. Hal tersebut tidak melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional
Para
Pemohon
sebagai
warga
negara
untuk
mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
37
di hadapan hukum. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada
relevansinya dalil Para Pemohon yang mengasumsikan ketentuan
Pasal a quo mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional
warga negara termasuk Para Pemohon; dan
3) bahwa dengan demikian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat
dijadikan
sebagai
dalil
adanya
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dalam pengujian Pasal II
UU 151/2024, sehingga Para Pemohon jelas tidak memiliki hak
dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI
1945.
b. tidak terdapat hak dan/atau kewenangan Para Pemohon yang dirugikan
oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan
pengujian. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tetap melekat pada
Para Pemohon dengan tidak terkurangi maupun terhalangi sedikit pun
dengan keberlakuan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujiannya oleh
Para Pemohon, meskipun Pasal a quo diberlakukan. Perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
telah diperoleh oleh Para Pemohon di dalam Pasal a quo. Oleh karenanya
tidak relevan jika Para Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam
melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau
kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal a
quo.
c. tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi. Kasus yang dihadapi oleh Para Pemohon seperti
kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan merupakan
permasalahan yang umumnya terjadi pada perkotaan di Indonesia.
Dengan demikian kerugian yang diuraikan oleh Para Pemohon tidak ada
kaitannya dengan inkonstitusionalitas norma. Pemerintah menerangkan
bahwa Mahkamah konstitusi sebagai guardian of constitution, putusannya
bersifat erga omnes, tidak hanya akan mengikat Para Pemohon tetapi juga
setiap Warga Negara d i Indonesia, mengingat dalil yang dikemukakan
oleh Para Pemohon adalah permasalahan individu yang dialami oleh Para
Pemohon. Oleh karenanya dalam hal ini Pemerintah berpandangan bahwa
38
tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para
Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi.
d. tidak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang a quo, dengan penjelasan
sebagai berikut:
1) bahwa dalam permohonan tidak dijelaskan fakta-fakta yang
mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya
peristiwa hukum tersebut atau peristiwa atau kejadian hukum yang
dikemukakan dalam permohonan harus dengan jelas memperlihatkan
hubungan hukum;
2) bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas yang pada intinya
menguraikan. tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional Para Pemohon atas berlakunya pasal a quo, maka
sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan akibat langsung (causal
verband) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan
ketentuan pasal a quo. Oleh karena ketiadaan hubungan sebab akibat
(causal verband) yang dibangun oleh Para Pemohon dalam positanya,
maka sudah seharusnya permohonan ini dinyatakan kabur/obscuur;
dan
3) bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional
Para Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan pasal a quo yang
dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon, maka jelas tidak terdapat
pertautan antara dalil kerugian Para Pemohon dengan ketentuan
Pasal II UU 151/2024 yang dimohonkan pengujian oleh Para
Pemohon. Oleh karenanya tidak ada hubungan sebab akibat antara
kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan pengaturan yang ada
dalam Pasal a quo.
e. tidak adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi
terjadi, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
39
setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat
(causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal
a quo, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal
a quo tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. Dengan
demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Para Pemohon
tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II/2005 dan
Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter
kerugian konstitusional yang dipenuhi secara kumulatif sehingga Para
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
pengujian Pasal a quo; dan
2) kerugian yang disampaikan Para Pemohon merupakan kerugian
immateril yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma
undang-undang a quo. Hal ini dikuatkan dengan dalil Para Pemohon
bahwa seluruh potensi kerugian aktual yang dapat dialami oleh Para
Pemohon yaitu kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan.
Terhadap dalil pemohon tersebut, bahwa kerugian yang disampaikan
pemohon merupakan kerugian immateriil yang tidak disebabkan oleh
inkonstitusionalitas norma undang-undang a quo, tetapi kerugian
immateriil yang disebabkan oleh kondisi perkotaan di Indonesia.
Dengan demikian Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Para
Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Para Pemohon menggunakan
batu uji tersebut dalam melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada
hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan
berlakunya pasal a quo.
f. Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon maka
Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing)
sebagai Pemohon.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu
dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya ketentuan Pasal a quo, apakah terdapat kerugian konstitusional
40
Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang a quo.
Bahwa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Pemohon telah memenuhi
ketentuan pengujian undang-undang sebagai perkara yang abstrak, dan
apakah Para Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami
kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal II UU 151/2024 sebagaimana di
maksud, di mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan/atau dijelaskan
secara objektif, nyata dan terang oleh Para Pemohon.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon
tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum
(legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat MK, maupun
berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007).
Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan
hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim
Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan
Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 5 1 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG
DIMOHONKAN UNTUK DIUJI
A. Landasan Yuridis
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus
Jakarta (selanjutnya disebut UU 2/2024) belum mengatur secara tegas
mengenai perubahan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubemur,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang melekat kepada atau
berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada
41
Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sehingga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum.
Untuk menjamin kepastian hukum terhadap perubahan nomenklatur jabatan
Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
yang melekat kepada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perlu
dilakukan perubahan atas UU 2/2024.
B.Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para
Pemohon
Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan
Pasal II UU 151/2024 yang berbunyi:
"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara ditetapkan kemudian".
Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28D ayat (1)
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum."
Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa sebelum menjelaskan mengenai Pasal II UU 151/2024 yang diuji
Para Pemohon, Pemerintah perlu terlebih dahulu menjelaskan ketentuan
Pasal 73 UU 2/2024 yang menyatakan:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan
Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara.
Ketentuan Pasal 73 UU 2/2024 tersebut mengatur saat mulai berlakunya
UU 2/2024 didasarkan pada saat penetapan Keputusan Presiden
mengenai Pemindahan Ibu Kota NKRI.
b. Bahwa pemberlakuan UU 2/2024 pada saat Keputusan Presiden
mengenai Pemindahan Ibu Kota NKRI ditetapkan dinilai menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil
Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan
perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang melekat
42
kepada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), sehingga perlu disesuaikan melalui UU
151/2024 menjadi melekat kepada atau berasal dari daerah pemilihan
Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
c. Ketentuan Pasal II UU 151/2024 menjawab permasalahan ketidakpastian
hukum terkait nomenklatur jabatan tersebut menyatakan dengan tegas
mulai berlakunya UU 151/2024 adalah pada saat diundangkan, sehingga
nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan perwakilan Rakyat, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lagi digantungkan pada
penetapan Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibu Kota NKRI.
d. Adapun Pasal II UU 151/2024 yang menyatakan "Undang-Undang ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai
pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan
kemudian." bertujuan agar:
1) memperjelas bahwa perubahan yang dilakukan dalam UU 151/2024
hanya terkait penegasan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil
Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
yang melekat kepada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi DKJ,
sehingga saat berlakunya UU 151/2024 ditentukan pada tanggal
diundangkan.
2) Substansi pengaturan dari UU 2/2024 seperti: batas dan pembagian
wilayah, susunan pemerintahan (Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD,
dan perangkat daerah), Dewan Kota/Dewan Kabupaten, urusan
pemerintahan dan kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar
negeri, pendanaan, kawasan aglomerasi, termasuk ketentuan
peralihan barang milik daerah penyelenggaraan pemerintahan dan
kedudukan lembaga negara tetap diatur berlaku saat UU 2/2024 mulai
berlaku yaitu pada saat Keputusan Presiden mengenai Pemindahan
Ibu Kota NKRI ditetapkan (vide Pasal 73 UU 2/2024).
3) Apabila frasa "Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus
43
Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian." tidak
diatur, akan berpotensi menimbulkan pemaknaan yang keliru bahwa
seluruh substansi U U 2/2024 juga berlaku pada saat UU 151/2024
diundangkan, padahal Pasal II UU 151/2024 tidak bertujuan mengubah
Pasal 73 UU 2/2024.
4) Dengan demikian, frasa "ditetapkan kemudian" dalam Pasal II UU
151/2024 bertujuan membedakan saat berlakunya UU 151/2024
dengan UU 2/2024 dan menegaskan kembali bahwa pemberlakuan
ketentuan UU 2/2024 tetap pada saat Keputusan Presiden mengenai
Pemindahan Ibu Kota NKRI ditetapkan.
e. Bahwa petitum Para Pemohon yang meminta agar kata "kemudian" dalam
Pasal II UU 151/2024 dimaknai "sebelum Peraturan Pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan." justru
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena:
1) Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibu Kota NKRI
merupakan pengaturan dari Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
(selanjutnya disebut UU IKN 3/2022), sedangkan pemaknaan yang
dilakukan oleh Para Pemohon pada petitumnya hanya dilakukan
terhadap ketentuan dalam Pasal II UU 151/2024. Petitum Para
Pemohon yang mengubah Pasal Il UU 151/2024 dengan mengatur
batas waktu penetapan Keputusan Presiden justru akan menimbulkan
pertentangan dan ketidakpastian hukum dengan pengaturan UU IKN
3/2022 yang tidak mengatur batas waktu penetapan Keputusan
Presiden;
2) Bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara perlu mempertimbangkan kondisi dari daerah yang
terdampak.
Dalam
perkara
ini,
Para
Pemohon
hanya
mempertimbangkan kondisi dari lokasi asalnya saja yang dinilai Para
Pemohon
telah
siap
(Provinsi
DKI
Jakarta),
namun
tidak
mempertimbangkan kondisi dan kesiapan dari lokasi tujuannya.
Pemerintah perlu sampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara
tidak hanya terkait perpindahan status dan lokasi, melainkan juga
44
perpindahan sumber daya manusia, infrastruktur lembaga negara
(eksekutif, legislatif, dan yudikatif), penyelenggaraan pemerintahan
yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta
fasilitas publik yang layak dan memadai (misalnya: rumah sakit,
sekolah, pusat perbelanjaan, dan lain-lain).
3) Penetapan Keputusan Presiden sesuai petitum Para Pemohon
tentunya
berdampak
pada
ketidakpastian
hukum
dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
karena pembangunan infrastruktur pada Ibu Kota Nusantara masih
dalam tahap pembangunan. Adapun dalam rangka mendukung
kelancaran
pelaksanaan
pemindahan
Ibu
secara
bertahap,
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan/atau
kenegaraan
termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi
lainnya beserta kelengkapan pendukungnya yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu Kota
Negara, masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang
dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai perincian
rencana induk Ibu Kota Nusantara (vide Pasal 66 UU 2/2024).
4) Tahapan pembangunan dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara
tertuang dalam Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022
tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut
Perpres 63/2022).
f. Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai rencana induk Ibu Kota
Nusantara dalam Lampiran VI Perpres 63/2022 tersebut pembangunan Ibu
Kota Nusantara Tahap 2 : 2025-2029 diproyeksikan sebagai berikut:
1) infrastruktur utama ditargetkan sudah terhubung ke Kawasan baru
yang dikembangkan. Sementara itu, untuk mencapai KPI kota 10
menit, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder
direncanakan sudah dapat digunakan pada Kawasan yang dihuni oleh
penduduk Ibu Kota Nusantara. Pada pengembangan di tahun terakhir
pada Tahap 2 ini, jumlah penduduk di dalam wilayah Ibu Kota
Nusantara diperkirakan meningkat seiring dengan tahap awal
pembangunan universitas unggulan yang mendorong berkembangnya
45
kegiatan ekonomi berbasis riset dan teknologi pada periode tahun
2035 menuju 2045.
2) Jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2029 diperkirakan
sekitar 1.283.589 jiwa. Pemindahan penduduk ke Ibu Kota Negara
pada Tahap 2 mencakup ASN dan aparatur pertahanan dan
keamanan yang meliputi Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan
Bakamla, serta perkiraan calon penduduk baru lainnya yang meliputi
mahasiswa, akademisi dan peneliti serta tambahan tenaga kerja di
sektor layanan pendukung lainnya (antara lain sektor konstruksi,
akomodasi, makanan, minuman dan ritel) beserta tambahan populasi
tanggungan. Proses pemindahan ASN tersebut diperkirakan telah
dapat diselesaikan pada periode ini.
3) Pembangunan pada Tahap 2 adalah lanjutan pembangunan (1) KIPP
sub WP IA, 1B, IC; (2) 1 Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat; (3)
Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur dengan pengembangan zona
mixed-use dengan sejumlah tipologi yang meliputi (a) perluasan
kawasan perkantoran pemerintahan pusat (lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep smart government; (b)
perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri; serta (c)
perluasan kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk
pengembangan hotel bisnis dan MICE; (d) pengembangan kluster
industri
(termasuk
Industri
4.0
center
of
excellence);
(e)
pengembangan riset dan talenta serta universitas unggulan; (f)
pembangunan rumah sakit berstandar internasional. Pengembangan
zona mixed-use tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang
terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta
fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Dengan demikian, Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI
belum dapat ditetapkan dengan pertimbangan kesiapan di Ibu Kota Nusantara
yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan berdasarkan tahapan
dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
IV. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik
46
Indonesia yang; memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian
(constitusional review) ketentuan Pasal I I Undang-Undang Nomor 151 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak
dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak bertentangan dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat,
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.5]
Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden menyerahkan
kesimpulan kepada Mahkamah, masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal
16 April 2026 dan 17 April 2026, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.
Kesimpulan Pemohon
1. Pasal 71 UU Provinsi DKJ berbunyi:
Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Karena UU Provinsi DKJ diundangkan pada tanggal 25 April 2024, maka batas
waktu penetapan peraturan pelaksananya adalah pada tanggal 25 April 2026.
2. Pasal 73 UU Provinsi DKJ berbunyi:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden
mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
47
3. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur
dengan undang-undang.
Untuk melaksanakan perintah UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pembentuk UU
telah menetapkan UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011
beserta perubahannya telah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi dan
dalam semua putusannya Mahkamah telah menegaskan UU Nomor 12 Tahun
2011 beserta perubahannya tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Sehingga seluruh ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan
perubahannya merupakan pedoman yang sah dan harus dipatuhi dalam
membentuk peraturan perundang-undangan.
4. Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:
28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
b. Peraturan
Perundang-undangan
yang
memerintahkan
pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan
Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang–undangan
yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam
dasar hukum.
5. Merujuk pada Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. UU Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, aturan nomor 28 huruf b mengharuskan UU Provinsi
DKJ
sebagai
peraturan
perundang-undangan
yang
memerintahkan
pembentukan dicantumkan dalam dasar hukum Peraturan Pelaksanaan. Jika
sampai tanggal 25 April 2026 UU Provinsi DKJ masih belum berlaku
dikarenakan Keputusan Presiden belum ditetapkan, maka pencantuman UU
Provinsi DKJ dalam dasar hukum Peraturan Pelaksanaan tersebut akan
bertentangan dengan aturan nomor 42. Tetapi jika UU Provinsi DKJ tidak
dicantumkan dalam dasar hukum Peraturan Pelaksanaan tersebut dengan
alasan Keputusan Presiden belum ditetapkan sehingga UU Provinsi DKJ belum
berlaku, maka akan melanggar aturan nomor 28 huruf b.
48
6. Jika dengan alasan aturan nomor 28 huruf b dan nomor 42 dalam Lampiran II
Bab I Sub-bab B.4.UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut
belum dapat dipenuhi secara bersama-sama sebagai akibat dari belum
ditetapkannya Keputusan Presiden, lalu sampai tanggal 25 April 2026 Peraturan
Pelaksanaan UU Provinsi DKJ masih belum ditetapkan, maka akan melanggar
Pasal 71 UU Provinsi DKJ.
7. Satu-satunya cara supaya Peraturan Pelaksanaan UU Provinsi DKJ tidak
melanggar Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. UU Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan juga tidak melanggar Pasal 71 UU Provinsi DKJ
adalah Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara dari
Jakarta ke Nusantara harus sudah ditetapkan sebelum Peraturan Pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Provinsi DKJ ditetapkan. Jika
penetapan Keputusan Presiden melewati batas waktu tersebut, maka
berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan melanggar setidaknya
1 dari 2 UU tersebut.
8. Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Provinsi
DKJ mencakup Peraturan Pemerintah (PP) Kawasan Aglomerasi Jakarta,
sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 60 UU Provinsi DKJ yang berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.
Penetapan PP Kawasan Aglomerasi Jakarta tepat pada waktunya bukan saja
perintah Pasal 60 dan Pasal 71 UU Provinsi DKJ, tetapi juga merupakan
perintah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam rangka menjalankan kewajiban
konstitusional tersebut, yaitu menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya, Yang Mulia Presiden Republik Indonesia tidak boleh sampai terlambat
menetapkan semua peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 UU Provinsi DKJ, yang harus didahului dengan pemberlakuan UU
Provinsi DKJ melalui penetapan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 UU Provinsi DKJ.
10. Jika penetapan Keputusan Presiden dan/atau peraturan pelaksanaan terlambat,
akan melanggar UU dan/atau menimbulkan pertentangan antar UU.
49
Pelanggaran dan/atau pertentangan tersebut harus dicegah supaya hak
konstitusional Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum yang adil tetap
terjamin, sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
11. Jika UU Provinsi DKJ belum berlaku efektif karena Keputusan Presiden belum
ada, maka semua peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, hingga Peraturan Daerah di kawasan aglomerasi Jakarta) kehilangan
payung hukum. Akibatnya, peraturan turunan tersebut menjadi cacat formil dan
bisa dianggap batal demi hukum (nietig). Penggunaan APBN dan/atau APBD
yang didasarkan pada peraturan yang cacat formil sangat berpotensi bermuara
pada ancaman pidana korupsi, di samping sanksi perdata dan/atau sanksi
administratif yang berat. Dalam mengelola APBN dan/atau APBD, berlaku asas
tidak ada satu rupiah pun uang negara yang boleh dikeluarkan tanpa landasan
hukum yang sah.
Jika Menteri, Direktur Jenderal, Deputi, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan/atau
Kepala Dinas (Pengguna Anggaran) mencairkan dana APBN dan/atau APBD
berdasarkan Peraturan Pemerintah/Daerah/Gubernur/Wali Kota/Bupati yang
cacat formil tersebut, akan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 dan/atau
Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan dengan mengeluarkan
kebijakan atau anggaran berdasarkan peraturan yang belum punya legalitas
operasional.
Memenuhi unsur merugikan keuangan negara, karena setiap pengeluaran
yang tidak ada dasar hukumnya yang sah, otomatis dihitung sebagai kerugian
negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meskipun pejabat tersebut tidak memakan uangnya sepeser pun (tidak ada niat
jahat/suap), mencairkan anggaran tanpa dasar hukum yang sah sudah cukup
untuk menjerat mereka dengan pasal penyalahgunaan wewenang yang
merugikan keuangan negara.
Selain pidana, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
mengatur bahwa keputusan yang dibuat tanpa kewenangan atau dasar hukum
yang sah, akan menjadi tidak sah. Pejabat yang menandatangani pencairan
dana tersebut dapat dikenakan hukuman perdata berupa Tuntutan Ganti Rugi
(TGR).
50
12. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Para Pemohon memiliki
hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 menyatakan Para Pemohon memiliki hak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya. Dalam kaitannya dengan perkara ini, Para Pemohon
ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan memperjuangkan hak secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara
mencegah Yang Mulia Presiden Republik Indonesia terlambat menetapkan
Keputusan Presiden dan lalai menjalankan kewajiban konstitusionalnya yang
telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta dengan
cara
menghentikan
dan/atau
mencegah
pelanggaran
terhadap
hak
konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
13. Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 berbunyi:
Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara ditetapkan kemudian.
Kata “kemudian” dalam norma tersebut tidak memberi batasan waktu yang jelas,
sehingga dapat mengakibatkan Yang Mulia Presiden Republik Indonesia
menerbitkan Keputusan melewati batas waktu yang telah diamanatkan oleh
Pasal 71 UU Provinsi DKJ. Dalam rangka memastikan Pasal II Undang-undang
Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089)
tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan juga tidak
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka kata
“kemudian” dalam norma tersebut harus dimaknai “sebelum penetapan
Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta”.
14. Pasal 66 UU Provinsi DKJ berbunyi:
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota
Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau
kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan
organisasi lainnya beserta kelengkapan pendukungnya yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu Kota Negara,
51
masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan
Presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.
15. Pasal 66 UU Provinsi DKJ tersebut berfungsi sebagai aturan khusus (lex
specialis) terhadap aturan-aturan umum (legi generali), antara lain (inter alia):
Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara yang memerintahkan kementerian negara berkedudukan di ibu kota
negara,
Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memerintahkan
anggota DPR berdomisili di ibu kota negara,
Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
memerintahkan DPD bersidang di ibu kota negara,
Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
yang memerintahkan MA berkedudukan di ibu kota negara,
Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang memerintahkan MK berkedudukan di ibu kota negara,
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang
memerintahkan KY berkedudukan di ibu kota negara,
Pasal 8 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memerintahkan KPU,
Bawaslu, dan DKPP berkedudukan di ibu kota negara,
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia yang memerintahkan BI berkedudukan di ibu kota negara, serta
Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang
memerintahkan kepengurusan partai politik tingkat pusat berkedudukan di
ibu kota negara.
16. Dalam tataran normatif, aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan
aturan yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali) sepanjang aturan
52
khusus tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Artinya,
Pasal 66 UU Provinsi DKJ sudah menjamin lembaga dan/atau organisasi
beserta kelengkapan pendukungnya yang belum siap pindah ke Nusantara
masih tetap dapat berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan tahapan yang
tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai perincian rencana induk Ibu Kota
Nusantara.
17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu
Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103)
mengatur pembangunan kawasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota
Nusantara sudah harus rampung paling lambat tahun 2029. Lebih lanjut,
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 113) mengatur pembangunan komplek perkantoran legislatif dan
yudikatif sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi
ibu kota politik pada tahun 2028. Artinya lembaga legislatif dan yudikatif masih
dapat berkedudukan di Jakarta sampai tahun 2028 meskipun kedudukan, peran,
dan fungsi ibu kota negara sudah berada di Nusantara mulai tahun 2026 ini.
18. Aturan-aturan khusus (lex specialis) yang demikian sebenarnya sudah cukup
untuk secepatnya memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, membentuk
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan memberlakukan UU Provinsi
DKJ sesegera mungkin, tanpa perlu langsung serta-merta memindahkan semua
lembaga dari Jakarta ke Nusantara. Sehingga penetapan Keputusan Presiden
seharusnya tidak bisa lagi ditunda terus dengan alasan “Nusantara belum siap”,
“lembaga negara tidak dapat bekerja dengan baik di Nusantara”, dan/atau
alasan-alasan lainnya yang sejenis. Justru sebaliknya, fakta perkembangan
prasarana dan sarana terkini menunjukkan Nusantara sudah sangat siap
menjadi ibu kota negara di tahun 2026 ini.
19. Keterangan DPR yang menyatakan Nigeria gagal memindahkan ibu kota negara
karena dilakukan secara terburu-buru adalah tidak benar, karena Abuja justru
berhasil menjadi ibu kota negara yang hidup, tempat bernaungnya seluruh
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif Nigeria. Pemindahan ibu kota
negara Nigeria dari Lagos ke Abuja berhasil memeratakan pembangunan ke
arah utara Nigeria, sekaligus mengurangi kepadatan dan beban Lagos sebagai
pusat perekonomian negara. Abuja sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara
53
Nigeria tanpa menunggu semua bangunan pemerintahan pindah, sehingga
pemindahan tidak memakan waktu yang terlalu lama.
20. Keterangan DPR yang menyatakan Tanzania gagal memindahkan ibu kota
negara karena dilakukan secara terburu-buru adalah tidak benar, karena yang
menyebabkan Dodoma masih kurang berhasil justru adalah ketiadaan batas
waktu pemindahan yang jelas, sehingga pemindahan kegiatan pemerintahan
dari Dar es Salaam dilakukan dengan lambat. Petitum Para Pemohon justru
diajukan dalam rangka memastikan Nusantara berhasil dan tidak mengikuti jejak
Dodoma.
21. Keterangan DPR yang menyatakan Myanmar gagal memindahkan ibu kota
negara karena dilakukan secara terburu-buru adalah tidak benar, karena Nay
Pyi Daw yang dibangun dalam waktu relatif singkat justru berhasil menjadi pusat
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif Myanmar. Mengenai jumlah
populasi Nay Pyi Daw yang tidak besar dan sering terlihat lengang bukan
merupakan kegagalan, karena jumlah populasi Nay Pyi Daw memang dibatasi
supaya pemerintah dapat bekerja dengan lebih tenang, juga supaya tidak
mengulangi masalah-masalah di Yangon, seperti kemacetan dan polusi, yang
disebabkan oleh kepadatan perkotaan yang terlalu tinggi. Pemindahan ibu kota
negara Myanmar ke Nay Pyi Daw berhasil mengurangi beban Yangon sebagai
pusat perekonomian negara.
22. Keterangan DPR yang menyatakan jika pemindahan ibu kota ditetapkan batas
waktunya sebagai materi undang-undang, maka berpotensi menimbulkan
konsekuensi hukum tidak terlaksananya amanat undang-undang tepat waktu,
serta pada tatanan implementatif dapat menimbulkan terganggunya pelayanan
publik, adalah tidak benar, karena penetapan batas waktu Keputusan Presiden
justru diperlukan dalam rangka memastikan Pasal 71 UU Provinsi DKJ dapat
dilaksanakan tepat waktu dan bebas dari cacat formil. Pada tatanan
implementatif, terganggunya pelayanan publik justru akan terjadi kalau
peraturan pelaksana UU Provinsi DKJ cacat formil sebagai akibat dari tidak
adanya Keputusan Presiden, bukan karena adanya batas waktu penetapan
Keputusan Presiden.
23. Keterangan Kuasa Presiden yang menyatakan pengaturan batas waktu
penetapan Keputusan Presiden akan menimbulkan pertentangan dengan
pengaturan UU IKN adalah tidak benar, karena UU IKN hanya memerintahkan
54
pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara ditetapkan dengan
Keputusan Presiden. UU IKN tidak mewajibkan ataupun melarang adanya
pengaturan batas waktu penetapan Keputusan Presiden tersebut. Yang
terpenting penetapan Keputusan Presiden harus selaras dengan peraturan
perundang-undangan yang lain, terutama UUD NRI 1945 dan UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Kewajiban untuk selaras inilah yang membuat
Keputusan Presiden tersebut jadi harus ditetapkan batas waktunya.
24. Keterangan Kuasa Presiden yang menyatakan pemindahan ibu kota negara
tidak hanya terkait perpindahan status dan lokasi adalah benar, tetapi hal-hal
seperti perpindahan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur
lembaga
negara,
baik
eksekutif,
legislatif,
dan
yudikatif,
sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang berperan dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat, serta fasilitas publik yang layak dan memadai, justru harus
diawali dengan perpindahan status dan lokasi ibu kota negara terlebih dahulu.
25. Keterangan Kuasa Presiden yang menyatakan Para Pemohon hanya
mempertimbangkan
kondisi
dari
lokasi
asalnya
saja
namun
tidak
mempertimbangkan kondisi kesiapan dari lokasi tujuan, adalah tuduhan
sembarangan yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Para Pemohon
memantau terus video-video dan berita-berita perkembangan kemajuan
pembangunan IKN hampir setiap hari, mungkin lebih sering dan lebih rajin dari
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam hal memantau IKN. Para Pemohon
benar-benar tahu persis apa saja yang sudah terbangun, sedang dibangun, dan
akan dibangun di IKN.
26. Keterangan Kuasa Presiden yang menyatakan penetapan Keputusan Presiden
sesuai Petitum Para Pemohon berdampak pada ketidakpastian hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, adalah
tidak benar, karena yang benar justru sebaliknya Petitum Para Pemohon adalah
demi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat. Saat ini sedang terjadi ketidakpastian hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kawasan
Delineasi IKN, karena adanya tumpang tindih kewenangan antara OIKN dengan
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan
55
tersebut, maka Keputusan Presiden harus diberi batas waktu yang jelas,
sehingga pembentukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara juga menjadi jelas waktunya.
27. Keterangan Kuasa Presiden yang menyatakan tahapan pembangunan IKN kini
sudah memasuki Tahap II sejak tahun 2025 justru menegaskan bahwa
kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara sudah siap untuk berada di
Nusantara, karena semua sarana dan prasarana yang diperlukan Nusantara
untuk mulai berfungsi dan mulai berperan sebagai ibu kota negara sudah
rampung di Tahap I, termasuk fasilitas publik yang layak dan memadai, misalnya
rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Apalagi tetangga IKN yaitu Kota
Balikpapan juga sudah punya fasilitas publik yang memadai, sehingga
pernyataan bahwa IKN belum siap terbantahkan dengan sendirinya oleh
kenyataan di lapangan.
28. Petitum Nomor 1 dalam Keterangan Kuasa Presiden yang meminta Mahkamah
menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) adalah tidak tepat dan tidak patut, karena Mahkamah sudah
berpendirian untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai pada tahap
mendengarkan keterangan para pihak. Seandainya Mahkamah berpendirian
bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana
didalilkan oleh Kuasa Presiden, maka perkara ini pasti sudah diputus dengan
amar putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan tidak
berlanjut sampai pada tahap mendengarkan keterangan para pihak. Artinya
Mahkamah sudah berpendirian bahwa Para Pemohon punya kedudukan hukum
(legal standing). Pendirian Mahkamah selaku lembaga yudikatif sepatutnya
tidak boleh diganggu gugat dan/atau dicampuri oleh lembaga eksekutif.
29. Petitum Nomor 2 dalam Keterangan Kuasa Presiden yang meminta Mahkamah
menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard) adalah tidak tepat dan tidak patut, karena Mahkamah
sudah berpendirian untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai pada
tahap mendengarkan keterangan para pihak. Seandainya Mahkamah
berpendirian bahwa Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima
sebagaimana didalilkan oleh Kuasa Presiden, maka perkara ini pasti sudah
diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
dan tidak berlanjut sampai pada tahap mendengarkan keterangan para pihak.
56
Artinya Mahkamah sudah berpendirian bahwa Permohonan Pengujian Para
Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Pendirian
Mahkamah selaku lembaga yudikatif sepatutnya tidak boleh diganggu gugat
dan/atau dicampuri oleh lembaga eksekutif.
30. Secara keseluruhan, Keterangan Kuasa Presiden yang pada intinya
menekankan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara tidak perlu
ditetapkan batas waktunya dan tidak perlu dilakukan secara cepat, adalah
bertentangan dengan semangat Yang Mulia Presiden Republik Indonesia dan
Yang Mulia Wakil Presiden Republik Indonesia yang ingin segera memindahkan
ibu kota negara ke Nusantara dan berkali-kali menekankan supaya OIKN
bekerja keras agar pemindahan dapat dilakukan sesegera mungkin. Dalam
membuat Keterangan Presiden, seharusnya Kuasa Presiden berkoordinasi
langsung dengan Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, supaya isinya
sesuai dengan kebijakan Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Dalam hal
Yang Mulia Presiden Republik Indonesia berhalangan untuk ikut membuat
Keterangan Presiden, peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia sudah mengatur bahwa yang berhak mewakili Presiden untuk
melaksanakan tugas tersebut adalah Yang Mulia Wakil Presiden Republik
Indonesia, sehingga Kuasa Presiden wajib berkoordinasi langsung setidak-
tidaknya dengan Yang Mulia Wakil Presiden Republik Indonesia saat membuat
Keterangan
Presiden.
Pejabat
setingkat
Direktur
Jenderal
memang
diperbolehkan menjadi Kuasa Presiden untuk membaca Keterangan Presiden,
tetapi harus diingat yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi adalah Keterangan
Presiden, bukan Keterangan Menteri, juga bukan Keterangan Direktur Jenderal,
juga bukan Keterangan Kuasa Presiden tanpa koordinasi langsung dengan
Yang Mulia Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
31. Pasal 71 UU Provinsi DKJ memerintahkan Peraturan Pelaksanaan harus sudah
ditetapkan paling lambat tanggal 25 April 2026, dan Keputusan Presiden harus
ditetapkan sebelumnya. Artinya sudah harus ada kepastian hukum yang jelas
sesegera mungkin. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon menjadikan perkara ini
sebagai prioritas untuk segera diputus sebelum melewati tenggat waktu tersebut
dengan mempercepat proses pemeriksaan perkara ini.
57
PETITUM
Berdasarkan posita yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi dimohon secara hormat oleh Para Pemohon agar secara bijaksana
mengabulkan petitum sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa “ditetapkan kemudian” dalam Pasal II Undang-Undang
Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7089) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “ditetapkan sebelum penetapan Peraturan
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta”.
3. Menolak Keterangan Kuasa Presiden secara keseluruhan, atau menyatakan
Keterangan Kuasa Presiden tidak dapat diterima sebagai Keterangan Presiden,
karena dibuat tanpa berkoordinasi langsung dengan Yang Mulia Presiden
Republik Indonesia dan/atau Yang Mulia Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Mengucapkan Putusan ini sebelum tenggat waktu 25 April 2026 sebagaimana
telah diamanatkan oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Kesimpulan Presiden
I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak
dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak
konstitusionalnya secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan
keberlakuan pasal a quo, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. tidak adanya hak dan/atau kewenangan Para Pemohon yang diberikan oleh UUD
NRI 1945:
58
1) terhadap dalil Para Pemohon, Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memang mengatur mengenai hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun
bila dikaitkan dengan pasal a quo, justru ketentuan pasal a quo dibentuk
dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,
khususnya yang diatur dalam Pasal II UU 151/2024, yang menyatakan bahwa
“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan
Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara
ditetapkan kemudian”;
2) ketentuan Pasal a quo mengatur mengenai penetapan Keputusan Presiden
mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut
tidak melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon
sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sama sekali tidak
ada relevansinya dalil Para Pemohon yang mengasumsikan ketentuan Pasal
a quo mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara
termasuk Para Pemohon; dan
3) bahwa dengan demikian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat
dijadikan sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para
Pemohon yang dirugikan dalam pengujian Pasal II UU 151/2024, sehingga
Para Pemohon jelas tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
b. tidak terdapat hak dan/atau kewenangan Para Pemohon yang dirugikan oleh
berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Bahwa
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tetap melekat pada Para Pemohon dengan
tidak terkurangi maupun terhalangi sedikit pun dengan keberlakuan ketentuan a
quo yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon, meskipun Pasal a quo
diberlakukan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum telah diperoleh oleh Para Pemohon di dalam Pasal a
quo. Oleh karenanya tidak relevan jika Para Pemohon menggunakan batu uji
59
tersebut dalam melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau
kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal a quo.
c. tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi. Kasus yang dihadapi oleh Para Pemohon seperti kemacetan, banjir,
polusi, dan kerusakan lingkungan merupakan permasalahan yang umumnya
terjadi pada perkotaan di Indonesia. Dengan demikian kerugian yang diuraikan
oleh Para Pemohon tidak ada kaitannya dengan inkonstitusionalitas norma.
Pemerintah menerangkan bahwa Mahkamah konstitusi sebagai guardian of
constitution, putusannya bersifat erga omnes, tidak hanya akan mengikat Para
Pemohon tetapi juga setiap Warga Negara di Indonesia, mengingat dalil yang
dikemukakan oleh Para Pemohon adalah permasalahan individu yang dialami
oleh Para Pemohon. Oleh karenanya dalam hal ini Pemerintah berpandangan
bahwa tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para
Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. tidak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang a quo, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) bahwa dalam permohonan tidak dijelaskan fakta-fakta yang mendahului
peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
atau peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam permohonan
harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum;
2) bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas yang pada intinya
menguraikan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
Para Pemohon atas berlakunya pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan
tidak ada hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian
konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan pasal a quo. Oleh karena
ketiadaan hubungan sebab akibat (causal verband) yang dibangun oleh Para
Pemohon dalam positanya, maka sudah seharusnya permohonan ini
dinyatakan kabur/obscuur; dan
3) bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para
Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan pasal a quo yang dimohonkan
pengujian oleh Para Pemohon, maka jelas tidak terdapat pertautan antara dalil
kerugian Para Pemohon dengan ketentuan Pasal II UU 151/2024 yang
60
dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon. Oleh karenanya tidak ada
hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan
pengaturan yang ada dalam Pasala quo.
e. tidak adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi, dengan
penjelasan sebagai berikut:
1) bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian
konstitusional dengan ketentuan Pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan
bahwa pengujian ketentuan Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada
Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah
Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Para
Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional
yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal a quo; dan
2) kerugian yang disampaikan Para Pemohon merupakan kerugian immateril
yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma undang-undang a quo.
Hal ini dikuatkan dengan dalil Para Pemohon bahwa seluruh potensi kerugian
aktual yang dapat dialami oleh Para Pemohon yaitu kemacetan, banjir, polusi,
dan kerusakan lingkungan. Terhadap dalil pemohon tersebut, bahwa kerugian
yang disampaikan pemohon merupakan kerugian immateriil yang tidak
disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma undang-undang a quo, tetapi
kerugian immateriil yang disebabkan oleh kondisi perkotaan di Indonesia.
Dengan demikian Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Para
Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Para Pemohon menggunakan batu
uji tersebut dalam melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada hak
dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal a
quo.
61
f. Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon maka Para
Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai
Pemohon.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu
dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya ketentuan Pasal a quo, apakah terdapat kerugian konstitusional Para
Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang a quo.
Bahwa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Pemohon telah memenuhi
ketentuan pengujian undang-undang sebagai perkara yang abstrak, dan apakah
Para Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian
konstitusional atas berlakunya Pasal II UU 151/2024 sebagaimana di maksud, di
mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan/atau dijelaskan secara objektif, nyata
dan terang oleh Para Pemohon.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak
memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun
berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 11/PUU-V/2007).
Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum
dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara
bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard).
Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan
Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang
ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi terdahulu.
62
II. KETERANGAN PEMERINTAH
Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui
Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 7 April 2026 dan dibacakan
pada persidangan tanggal 9 April 2026. Bahwa sebelum menjelaskan mengenai
Pasal II UU 151/2024 yang diuji Para Pemohon, Pemerintah perlu terlebih dahulu
menjelaskan ketentuan Pasal 73 UU 2/2024 yang menyatakan:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden
mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
Ketentuan Pasal 73 UU 2/2024 tersebut mengatur saat mulai berlakunya UU 2/2024
didasarkan pada saat penetapan Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibu
Kota NKRI.
a. Bahwa pemberlakuan UU 2/2024 pada saat Keputusan Presiden mengenai
Pemindahan Ibu Kota NKRI ditetapkan dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum
mengenai nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan perwakilan Rakyat, dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang melekat kepada atau berasal dari daerah
pemilihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), sehingga perlu
disesuaikan melalui UU 151/2024 menjadi melekat kepada atau berasal dari
daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
b. Ketentuan Pasal II UU 151/2024 menjawab permasalahan ketidakpastian hukum
terkait nomenklatur jabatan tersebut menyatakan dengan tegas mulai berlakunya
UU 151/2024 adalah pada saat diundangkan, sehingga nomenklatur jabatan
Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota
Dewan perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lagi
digantungkan pada penetapan Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibu
Kota NKRI.
c. Adapun Pasal II UU 151/2024 yang menyatakan “Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan
Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian.” bertujuan agar:
1) memperjelas bahwa perubahan yang dilakukan dalam UU 151/2024 hanya
terkait penegasan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota
63
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan perwakilan Rakyat, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang melekat kepada atau berasal dari
daerah pemilihan Provinsi DKJ, sehingga saat berlakunya UU 151/2024
ditentukan pada tanggal diundangkan.
2) Substansi pengaturan dari UU 2/2024 seperti: batas dan pembagian wilayah,
susunan pemerintahan (Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD, dan perangkat
daerah), Dewan Kota/Dewan Kabupaten, urusan pemerintahan dan
kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar negeri, pendanaan, kawasan
aglomerasi,
termasuk
ketentuan
peralihan
barang
milik
daerah
penyelenggaraan pemerintahan dan kedudukan lembaga negara tetap diatur
berlaku saat UU 2/2024 mulai berlaku yaitu pada saat Keputusan Presiden
mengenai Pemindahan Ibu Kota NKRI ditetapkan (vide Pasal 73 UU 2/2024).
3) Apabila frasa “Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke
Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian.” tidak diatur, akan berpotensi
menimbulkan pemaknaan yang keliru bahwa seluruh substansi UU 2/2024 juga
berlaku pada saat UU 151/2024 diundangkan, padahal Pasal II UU 151/2024
tidak bertujuan mengubah Pasal 73 UU 2/2024.
4) Dengan demikian, frasa “ditetapkan kemudian” dalam Pasal II UU 151/2024
bertujuan membedakan saat berlakunya UU 151/2024 dengan UU 2/2024 dan
menegaskan kembali bahwa pemberlakuan ketentuan UU 2/2024 tetap pada
saat Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibu Kota NKRI ditetapkan.
d. Bahwa petitum Para Pemohon yang meminta agar kata “kemudian” dalam Pasal
II UU 151/2024 dimaknai “sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi
Daerah
Khusus
Jakarta
ditetapkan.”
Justru
berpotensi
menimbulkan
ketidakpastian hukum karena:
1) Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibu Kota NKRI merupakan
pengaturan dari Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN
3/2022), sedangkan pemaknaan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada
petitumnya hanya dilakukan terhadap ketentuan dalam Pasal II UU 151/2024.
Petitum Para Pemohon yang mengubah Pasal II UU 151/2024 dengan
64
mengatur batas waktu penetapan Keputusan Presiden justru akan
menimbulkan pertentangan dan ketidakpastian hukum dengan pengaturan
UU IKN 3/2022 yang tidak mengatur batas waktu penetapan Keputusan
Presiden;
2) Bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara perlu mempertimbangkan kondisi dari daerah yang terdampak.
Dalam perkara ini, Para Pemohon hanya mempertimbangkan kondisi dari
lokasi asalnya saja yang dinilai Para Pemohon telah siap (Provinsi DKI
Jakarta), namun tidak mempertimbangkan kondisi dan kesiapan dari lokasi
tujuannya. Pemerintah perlu sampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara
tidak hanya terkait perpindahan status dan lokasi, melainkan juga
perpindahan sumber daya manusia, infrastruktur lembaga negara (eksekutif,
legislatif, dan yudikatif), sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta fasilitas
publik yang layak dan memadai (misalnya: rumah sakit, sekolah, pusat
perbelanjaan, dan lain-lain).
3) Penetapan Keputusan Presiden sesuai petitum Para Pemohon tentunya
berdampak
pada
ketidakpastian
hukum
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena pembangunan
infrastruktur pada Ibu Kota Nusantara masih dalam tahap pembangunan.
Adapun dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu
Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga
dan
organisasi
lainnya
beserta
kelengkapan
pendukungnya
yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu
Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam
Peraturan Presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk Ibu
Kota Nusantara (vide Pasal 66 UU 2/2024).
4) Tahapan pembangunan dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara tertuang
dalam Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 9tentang
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut Perpres 63/2022).
65
e. Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai rencana induk Ibu Kota Nusantara
dalam Lampiran VI Perpres 63/2022 tersebut pembangunan Ibu Kota Nusantara
Tahap 2: 2025-2029 diproyeksikan sebagai berikut:
1) infrastruktur utama ditargetkan sudah terhubung ke kawasan baru yang
dikembangkan. Sementara itu, untuk mencapai KPI kota 10 menit, fasilitas
transportasi umum baik primer maupun sekunder direncanakan sudah dapat
digunakan pada kawasan yang dihuni oleh penduduk Ibu Kota Nusantara.
Pada pengembangan di tahun terakhir pada Tahap 2 ini, jumlah penduduk di
dalam wilayah Ibu Kota Nusantara diperkirakan meningkat seiring dengan
tahap
awal
pembangunan
universitas
unggulan
yang
mendorong
berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis riset dan teknologi pada periode
tahun 2035 menuju 2045.
2) Jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2029 diperkirakan sekitar
1.283.589 jiwa. Pemindahan penduduk ke Ibu Kota Negara pada Tahap 2
mencakup ASN dan aparatur pertahanan dan keamanan yang meliputi
Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla, serta perkiraan calon
penduduk baru lainnya yang meliputi mahasiswa, akademisi dan peneliti
serta tambahan tenaga kerja di sektor layanan pendukung lainnya (antara lain
sektor konstruksi, akomodasi, makanan, minuman dan ritel) beserta
tambahan populasi tanggungan. Proses pemindahan ASN tersebut
diperkirakan telah dapat diselesaikan pada periode ini.
3) Pembangunan pada Tahap 2 adalah lanjutan pembangunan (1) KIPP sub WP
lA, 1B, lC; (2) 1 Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat; (3) Kawasan Ibu Kota
Nusantara Timur dengan pengembangan zona mixed-use dengan sejumlah
tipologi yang meliputi (a) perluasan kawasan perkantoran pemerintahan
pusat (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep
smart government; (b) perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri;
serta (c) perluasan kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk
pengembangan hotel bisnis dan MICE; (d) pengembangan kluster industri
(termasuk Industri 4.0 center of excellence); (e) pengembangan riset dan
talenta serta universitas unggulan; (f) pembangunan rumah sakit berstandar
internasional. Pengembangan zona mixed-use tersebut dilaksanakan dengan
tetap menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur
transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
66
Dengan demikian, Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI
belum dapat ditetapkan dengan pertimbangan kesiapan di Ibu Kota Nusantara yang
hingga saat ini masih dalam proses pembangunan berdasarkan tahapan dalam
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI
Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal tanggal 9 April
2026 dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden, Yang Mulia Hakim
Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan pertanyaan mengenai Ibu Kota Politik,
Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
1. Pernyataan arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu
Kota Politik pada tahun 2028 disampaikan pertama kali oleh Presiden Prabowo
Subianto dalam acara Retret Pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang pada
tanggal
27
Oktober
2024
(sumber:
https://ikn.kompas.com/read/2024/10/28/150000187/bagi-prabowo-ikn-
merupakan-ibu-kota-politik).
2. Arah kebijakan IKN sebagai Ibu Kota Politik ditegaskan kembali oleh Presiden
Prabowo Subianto, berdasarkan penuturan Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam keterangan pers pasca
Rapat Terbatas terkait IKN di Istana Merdeka pada tanggal 21 Januari 2025
(sumber:
https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pimpin-
rapat-bahas-percepatan-pembangunan-ikn/amp/).
3. Ibu kota politik berarti bahwa IKN akan menjadi pusat politik bagi
penyelenggaraan pemerintahan negara karena semua kegiatan eksekutif,
yudikatif, dan legislatif akan diselenggarakan di IKN.
4. IKN sudah memiliki dasar hukum melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara, sehingga secara legal dan politik telah ditetapkan
sebagai Ibu Kota Negara. Proses pemindahan menunggu diterbitkannya
Keputusan Presiden (Keppres) dan penyelesaian pembangunan ekosistem
pemerintahan Trias Politika (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang meliputi gedung
perkantoran dan hunian bagi para pegawainya.
5. Target penyelesaian pembangunan ekosistem pemerintahan Trias Politika
(khususnya kantor legislatif dan yudikatif) adalah dapat beroperasi pada tahun
67
2028 agar dapat digunakan untuk pelaksanaan Sidang Paripurna, serta
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode baru pada tahun 2029.
6. Berdasarkan berbagai teori dan literatur studi di bidang geografi maupun
perencanaan wilayah, istilah ”Ibu Kota Politik” dapat dimaknai ibu kota yang
diciptakan terutama untuk menjadi kedudukan pemerintahan. Dalam hal ini,
pernyataan Presiden merujuk kepada IKN akan menjadi tempat lembaga
pemerintahan yang lengkap (eksekutif, legislatif, yudikatif) berkedudukan.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang
Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai
berikut:
1. Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan uji
materiil a quo, karena tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband)
antara hak konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan
pemberlakuan ketentuan pasal yang diajukan pengujiannya oleh Para Pemohon.
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut
Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan
tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para
Pemohon.
Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan
dalam pokok perkara dengan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para
Pemohon untuk seluruhnya.
V. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon
kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang
memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review)
ketentuan Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
68
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah
Khusus Jakarta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat,
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.6]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
69
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang,
antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal II Undang-Undang Nomor
151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024
tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7089, selanjutnya disebut UU 151/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
70
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta
putusan-putusan
selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak
dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon
II dalam permohonan a quo. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya,
Pemohon I dan Pemohon II menguraikan hal-hal (selengkapnya dimuat dalam
bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya
sebagai berikut:
1.
Bahwa
norma
undang-undang
yang
dimohonkan
pengujian
dalam
permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal II UU 151/2024
yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan
Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara ditetapkan kemudian.
71
2.
Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, hak konstitusionalnya terdapat
dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945;
3.
Bahwa Pemohon I dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang aktivitas dan kegiatannya
sering berada di kawasan Jakarta;
4.
Bahwa Pemohon II dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) sebagai warga DKI Jakarta.
5.
Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, dirinya telah dirugikan oleh
undang-undang yang diuji, karena Pasal II UU 151/2024 masih terus menunda
kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, menunda
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, menunda
pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, menunda pembentukan
badan layanan bersama di Kawasan Aglomerasi Jakarta, serta menunda
pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta tanpa ketegasan batas waktu
yang jelas, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa tidak mendapatkan
jaminan kepastian hukum yang adil.
6.
Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, kerugian konstitusionalnya
bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta potensial yang menurut penalaran
wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon I dan Pemohon II selama
ini harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan
lingkungan saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau lembaga
pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing, yang semuanya masih
bertumpuk di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya.
7.
Menurut Pemohon I dan Pemohon II, dengan dikabulkannya permohonan
a quo, para Pemohon akan mendapatkan kepastian hukum pemindahan
ibukota negara paling lambat tanggal 25 April 2026, sehingga kerugian
konstitusional sebagaimana didalilkannya tidak akan terjadi lagi.
Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I
dan Pemohon II, dalam mengajukan permohonan, kedudukan hukum Pemohon I
adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan KTP
merupakan penduduk Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat [vide Bukti P-1]
72
meskipun Pemohon I bukan penduduk Provinsi DKI Jakarta namun Pemohon I
menjelaskan bahwa dirinya sering beraktivitas di Jakarta dalam mengurus
administrasi beasiswa perguruan tinggi. Adapun Pemohon II adalah sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan KTP merupakan
penduduk Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta [vide Bukti P-1].
Bahwa dalam konteks pengujian undang-undang mengenai ibu kota negara,
Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan segala sesuatu ketentuan
yang berkaitan dengan ibu kota negara merupakan suatu undang-undang yang
pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau
undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan
keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara [vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-
XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 Juli 2022, serta
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada 13 November 2025]. Oleh karena itu, setiap
warga negara Indonesia pada dasarnya dapat memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan pengujian undang-undang mengenai ibu kota negara.
Meskipun demikian, pemohon harus tetap membuktikan dirinya adalah warga
negara Indonesia dan dalam permohonannya menguraikan perihal adanya
anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat antara
anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang mengenai ibu
kota negara yang dimohonkan pengujian.
Bahwa selain itu, berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan,
menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan ihwal hak
konstitusional dan juga anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian tersebut
bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah
disebabkan norma Pasal II UU 151/2024 yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
Menurut Pemohon I dan Pemohon II, penundaan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan penundaan pembentukan Provinsi Daerah
Khusus Jakarta adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal II UU 151/2024 mengenai
73
dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Penundaan
tersebut secara faktual berakibat pada aktivitas Pemohon I dan Pemohon II di
Jakarta harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan
lingkungan.
Berdasarkan uraian tersebut, anggapan kerugian hak konstitusional yang
dimaksud Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia memiliki
hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian, yaitu norma Pasal II UU 151/2024 yang
berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, yang apabila permohonan Pemohon I dan
Pemohon II dikabulkan, anggapan kerugian aktual seperti yang dijelaskan tidak lagi
terjadi ataupun anggapan kerugian potensial seperti yang dijelaskan tidak akan
terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas
norma yang diuraikan, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya
disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam Permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan
permohonan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal II
UU 151/2024, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya
dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan
Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, merujuk pada Undang-Undang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yaitu khususnya Lampiran II Bab I sub-Bab
B.4. angka 28 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU
12/2011), mengharuskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta (selanjutnya disebut UU 2/2024) sebagai
74
peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan
pelaksana, dicantumkan dalam dasar hukum peraturan pelaksana UU 2/2024.
2. Bahwa menurut para Pemohon, jika sampai tanggal 25 April 2026 UU 2/2024
masih belum berlaku dikarenakan keputusan presiden belum ditetapkan, maka
pencantuman UU 2/2024 dalam dasar hukum peraturan pelaksana akan
bertentangan dengan Lampiran II Bab I sub-Bab B.4. angka 42 UU 12/2011.
Tetapi jika UU 2/2024 tidak dicantumkan dalam dasar hukum peraturan
pelaksana dengan alasan keputusan presiden belum ditetapkan sehingga UU
2/2024 belum berlaku, maka akan melanggar Lampiran II Bab I sub-Bab B.4.
angka 28 huruf b UU 12/2011.
3. Bahwa menurut para Pemohon, kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU
151/2024 adalah multitafsir dan tidak memberi batasan waktu yang jelas,
sehingga dapat mengakibatkan Presiden menerbitkan keputusan melewati
batas waktu yang telah diamanatkan oleh Pasal 71 UU 2/2024 yaitu paling lama
2 (dua) tahun terhitung sejak UU 2/2024 diundangkan.
4. Bahwa menurut para Pemohon, UU 2/2024 sebagai aturan yang bersifat khusus
(lex specialis) sudah cukup untuk secepatnya memindahkan ibu kota negara ke
Nusantara, membentuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan
memberlakukan UU 2/2024 sesegera mungkin, tanpa perlu langsung serta-
merta memindahkan semua lembaga dari Jakarta ke Nusantara.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU
151/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebelum Peraturan Pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024
tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para
Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti
P-3 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2026.
Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah
pada tanggal 16 April 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
75
[3.9]
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan
keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11
Maret 2026 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2
April 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis
yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 April 2026 dan didengar dalam
persidangan pada tanggal 9 April 2026. Selain itu, Presiden juga menyerahkan
kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 April 2026 (selengkapnya
dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.11]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden,
bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon,
dan kesimpulan tertulis Presiden (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk
Perkara), Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para
Pemohon.
[3.12]
Menimbang bahwa sebelum menilai ihwal konstitusionalitas norma Pasal
II UU 151/2024 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah mempertimbangkan
permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal
72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) untuk menilai apakah
terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali atau tidak dapat
diajukan kembali.
Pasal 60 UU MK menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
76
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan
pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat
dimohonkan pengujian kembali apabila memenuhi 2 (dua) kondisi, yaitu terdapat
dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda dari pengujian yang
diajukan sebelumnya. Kondisi yang dimaksudkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72
PMK 7/2025 dapat dipenuhi salah satu atau dapat pula dipenuhi secara kumulatif.
Berkenan dengan kondisi yang harus dipenuhi tersebut di atas, pengujian
norma Pasal II UU 151/2024 pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 228/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2026, dengan amar
putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Terhadap hal tersebut,
setelah Mahkamah membaca secara saksama materi/substansi permohonan a quo
dan dibandingkan dengan permohonan yang pernah menguji inkonstitusionalitas
norma Pasal II UU 151/2024, dalam permohonan a quo terdapat dasar pengujian
yang berbeda, yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Dengan demikian, tanpa harus memeriksa lebih jauh alasan yang berbeda dengan
permohonan sebelumnya serta terlepas terbukti atau tidaknya substansi/materi
permohonan a quo, adanya dasar pengujian yang berbeda tersebut telah jelas dan
cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo berdasarkan
ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali.
[3.13]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo secara formal dapat
diajukan kembali, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan para Pemohon.
[3.14]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti
surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon,
dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus
dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada persoalan, yaitu apakah
kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024 adalah bersifat multitafsir dan
menimbulkan
ketidakpastian
hukum,
sehingga
melanggar
kewenangan
77
Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah, bertentangan dengan hak untuk
memajukan diri, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin
dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
[3.15]
Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma
yang didalilkan oleh para Pemohon di atas, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan
hal-hal sebagai berikut.
Bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara
secara normatif mulai diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU 3/2022). Penyusunan
UU 3/2022 dilatarbelakangi oleh ketiadaan undang-undang yang secara khusus
mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-undang yang pernah
ditetapkan selama ini adalah undang-undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta
sebagai Daerah Otonom Provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Dalam hal ini,
Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu,
berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964
tentang Pernyataan Daerah Khusus lbukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota
Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta,
hingga terakhir yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia [vide Penjelasan Umum UU 3/2022].
Bahwa bersamaan dengan disahkannya UU 3/2022, dikenal pula Ibu Kota
Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara,
yaitu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang
wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara [vide Pasal 1 angka 2 UU
78
3/2022]. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU 3/2022, disusunlah
undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 29/2007). Kemudian, pada tanggal 25
April 2024 diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi
Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) sekaligus mengganti UU 29/2007 yang
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bahwa dengan adanya UU 2/2024 maka Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dalam hal ini, Provinsi
Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang
berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global [vide Pasal 2
dan Pasal 3 UU 2/2024]. Selanjutnya, dilakukan penambahan beberapa pasal dalam
UU 2/2024 melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
(UU 151/2024), di mana salah satu substansi/isi dipersoalkan konstitusionalitasnya
oleh para Pemohon, yaitu norma Pasal II UU 151/2024 yang menurut para Pemohon
berkaitan dengan waktu pemindahan ibukota ditetapkan.
[3.16]
Menimbang bahwa setelah menguraikan hal tersebut di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan
inkonstitusionalitas norma Pasal II UU 151/2024, sebagai berikut.
[3.16.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan kata “kemudian” dalam norma Pasal
II UU 151/2024 adalah bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu menguraikan latar belakang
dibentuknya UU 151/2024 yang merupakan perubahan atas UU 2/2024.
Bahwa pengesahan UU 3/2022 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 21/2023), memindahkan Ibu
Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
kepada lbu Kota Nusantara yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam
Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini
berkonsekuensi pada perubahan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
79
Republik Indonesia (DPD RI) yang melekat kepada atau berasal dari daerah
pemilihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Provinsi Daerah Khusus
Jakarta. Dalam hal ini, UU 2/2024 belum mengatur secara tegas mengenai
perubahan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD,
Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI yang melekat kepada atau berasal dari
daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Provinsi Daerah
Khusus Jakarta. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum terhadap
perubahan nomenklatur jabatan tersebut, dilakukan perubahan atas UU 2/2024
[vide Penjelasan Umum UU 151/2024]. Untuk menjawab kebutuhan hukum tersebut,
UU 151/2024 menyisipkan 4 (empat) norma baru di antara Pasal 70 dan Pasal 71
UU 2/2024, yakni Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, dan Pasal 70D. Selain itu,
dalam UU 151/2024 dimuat pula ketentuan Pasal II yang merupakan norma
mengenai kerberlakuan UU 151/2024, yang menyatakan, “Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu
Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian”.
Bahwa apabila dibaca secara saksama, Pasal II UU 151/2024 merupakan
norma yang dimaksudkan untuk menentukan waktu berlakunya UU 151/2024.
Dalam hal ini, undang-undang yang dimaksud dari frasa “Undang-Undang ini” dalam
Pasal II tersebut adalah UU 151/2024. Adapun kalimat berikutnya, yaitu “Keputusan
Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan
kemudian” dalam Pasal II UU 151/2024 adalah kalimat yang dimaksudkan untuk
memisahkan antara waktu berlakunya UU 151/2024 dengan waktu keputusan
presiden ihwal pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan.
Berkenaan dengan hal tersebut, secara doktriner, dikenal setidaknya 2 (dua) jenis
instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi
sebagai penyelenggara negara, yaitu peraturan (regeling) dan keputusan/ketetapan
(beschikking). Agar dapat diterapkan secara sah, keduanya dituangkan dalam
bentuk tertulis. Regeling adalah instrumen hukum yang sifatnya mengatur secara
umum dan abstrak, sedangkan beschikking adalah ketetapan tertulis yang
dikeluarkan badan atau pejabat negara yang bersifat konkret, individual, dan final.
80
Bahwa kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024 yang
dipersoalkan oleh para Pemohon adalah merujuk pada keputusan presiden sebagai
tindakan hukum administratif yang disebut beschikking dalam pemindahan Ibu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun perihal frasa “Undang-Undang ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan” dalam norma Pasal II UU 151/2024 adalah
untuk menyatakan bahwa pada tanggal diundangkan, yaitu 30 November 2024, UU
151/2024 mulai berlaku sebagai regeling, yaitu aturan tertulis yang bersifat umum,
abstrak, dan berlaku terus-menerus sampai undang-undang tersebut dinyatakan
dicabut atau diubah oleh undang-undang lain. Dengan demikian, kata “kemudian”
dalam norma Pasal II UU 151/2024 dimaksudkan untuk atau sebagai keputusan
presiden yang merupakan tindakan hukum administratif yang disebut beschikking
dan berlaku satu kali (einmalig) dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi
pemerintah dalam mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara. Dengan demikian, ketika pemindahan Ibu Kota Negara telah dinyatakan
siap dilaksanakan, maka pada saat itulah Presiden menetapkan keputusan presiden
mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara
berkenaan dengan waktu keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan, hal tersebut merupakan kebijakan Presiden
sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan presiden dimaksud.
Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, perihal
petitum para Pemohon yang memohon agar kata “kemudian” dalam norma Pasal II
UU 151/2024 dimaknai, “sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah
Khusus Jakarta ditetapkan”, pemaknaan demikian mengakibatkan hanya tersedia
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 2/2024 diundangkan untuk
memindahkan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dalam batas penalaran yang wajar,
petitum yang demikian menurut Mahkamah justru akan menjauhkan dari asas
kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang adil, mengingat perpindahan
ibukota negara merupakan keputusan yang berdampak luas pada berbagai aspek
bernegara, yaitu antara lain politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hak
asasi manusia, kesejahteraan, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan.
81
Sebagaimana keterangan Presiden dalam persidangan Mahkamah bahwa
pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara tidak hanya mempertimbangkan kondisi kota Jakarta, namun juga
harus mempertimbangkan kondisi dan kesiapan lokasi tujuan termasuk kondisi dari
daerah yang terdampak [vide Risalah Sidang, tanggal 9 April 2026, hlm. 5]. Artinya,
membatasi waktu untuk memindahkan Ibu Kota Negara, sebagaimana yang
dimaknai para Pemohon, berpotensi menyebabkan pembangunan wilayah ibu kota
baru menjadi terburu-buru sehingga persiapannya menjadi tidak maksimal,
mengingat terdapat beragam aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam
membangun dan menyiapkan perpindahan ibu kota negara.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon yang mendalilkan kata “kemudian”
dalam norma Pasal II UU 151/2024 adalah bersifat multitafsir dan menimbulkan
ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.16.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan kata “kemudian” dalam
norma Pasal II UU 151/2024 menyebabkan pencantuman UU 2/2024 dalam dasar
hukum peraturan pelaksana menjadi bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 karena tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-
undangan, jika sampai tanggal 25 April 2026 UU 2/2024 masih belum berlaku
dikarenakan keputusan presiden belum ditetapkan.
Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah memahami kekhawatiran dari
para Pemohon jika penetapan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota
Negara tidak diberi batas waktu maka akan berdampak pada keabsahan peraturan
pelaksana UU 2/2024. Secara doktriner, suatu peraturan pelaksana merupakan
peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk melaksanakan perintah dari
peraturan yang lebih tinggi yang tujuannya untuk mengatur lebih lanjut dari
peraturan yang bersifat lebih umum. Dalam teknik pembentukan peraturan
perundang-undangan, peraturan yang lebih tinggi harus dicantumkan dalam bagian
“Mengingat” sebagai dasar hukum bagi peraturan pelaksana.
Bahwa berdasarkan Lampiran II UU 12/2011, Bab I Sub-bab B.4 yang
mengatur perihal Dasar Hukum dalam Kerangka Peraturan Perundang-undangan,
menyatakan bahwa dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan
82
perundang-undangan tersebut [vide Lampiran II UU 12/2011 pada Bab I Sub-bab
B.4 angka 28]. Dasar hukum yang dimuat hanyalah peraturan yang tingkatannya
sama/sederajat atau lebih tinggi. Apabila peraturan yang mendasari peraturan
perundang-undangan dimaksud terdapat lebih dari satu, maka urutan penulisannya
dimulai dari yang tertinggi berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan
secara hierarkis. Adapun terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah
diundangkan tetapi belum resmi berlaku, peraturan perundang-undangan tersebut
tidak dicantumkan dalam dasar hukum [vide Lampiran II UU 12/2011 pada Bab I
Sub-bab B.4 angka 42]. Hal ini bertujuan agar dasar hukum suatu peraturan tidak
mengacu pada peraturan yang secara administratif belum berlaku, sekaligus untuk
memastikan peraturan memiliki landasan hukum yang sah/valid.
Bahwa apabila dikaitkan dengan UU 2/2024, peraturan pelaksana atas
UU 2/2024 ditetapkan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak UU
2/2024 diundangkan [vide Pasal 71 UU 2/2024]. Ihwal ini, disebabkan UU 2/2024
diundangkan pada tanggal 25 April 2024, peraturan pelaksana atas UU 2/2024
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 25 April 2024. Oleh
karena UU 2/2024 mulai berlaku pada saat ditetapkannya keputusan presiden
mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara [vide Pasal 73 UU 2/2024],
meskipun telah diundangkan, UU 2/2024 masih belum berlaku sepanjang keputusan
presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
belum ditetapkan. Berdasarkan Lampiran II UU 12/2011 pada Bab I Sub-bab B.4
angka 42, maka UU 2/2024 belum dapat dicantumkan sebagai dasar hukum bagi
peraturan pelaksana sepanjang belum ditetapkan keputusan presiden mengenai
pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, dalam UU 151/2024 ditentukan bahwa UU 151/2024 mulai
berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu
Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian [vide Pasal II UU 151/2024].
Artinya, norma yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan adalah pasal-pasal
yang ada dalam UU 151/2024 saja yakni Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, dan
Pasal 70D yang mengatur mengenai perubahan nomenklatur jabatan Gubernur,
Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI yang
melekat pada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
83
Jakarta kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dengan perkataan lain, UU
151/2024 hanya memberlakukan norma yang menyatakan, yaitu 1) Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan
menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta [vide Pasal
70A UU 151/2024]; 2) Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, hasil
Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2024, dinyatakan menjadi Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta [vide
Pasal 70B UU 151/2024]; 3) Anggota DPR RI, hasil Pemilihan Umum Anggota DPR
RI daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan
menjadi Anggota DPR RI, daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta [vide
Pasal 70C UU 151/2024]; dan 4) Anggota DPD RI, hasil Pemilihan Umum Anggota
DPD RI daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan
menjadi Anggota DPD RI, daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta [vide
Pasal 70D UU 151/2024]. Adapun terhadap norma lain dalam UU 2/2024 yang tidak
diubah ataupun tidak diatur oleh UU 151/2024 tetaplah baru mulai berlaku pada saat
ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara, sebagaimana ketentuan Pasal 73 UU 2/2024. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal II UU 151/2024 pada kalimat “... Keputusan Presiden mengenai
pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian”, yang
dimaksudkan untuk memisahkan mengenai keberlakuan UU 151/2024 dan
pemindahan lbu Kota Negara. Dalam hal ini, UU 151/2024 khusus dimaksudkan
untuk memberi kepastian hukum bagi status Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
serta Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI terpilih dari daerah pemilihan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Pemilihan
Umum Tahun 2024, dengan nomenklatur baru yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta,
serta Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI terpilih dari daerah pemilihan Provinsi
Daerah Khusus Jakarta.
Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, dalam kaitan dengan
pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan Pasal II pada setiap
84
undang-undang perubahan adalah untuk memuat ketentuan perihal kapan undang-
undang perubahan tersebut berlaku. Keberadaan tersebut sebagaimana termaktub
dalam Lampiran II UU 12/2011 pada Bab II tentang Hal-Hal Khusus, Sub-bab D
perihal Perubahan Peraturan Perundang-undangan, pada Angka 233 huruf c, yang
menyatakan, “Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal
tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-
undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari
Peraturan Perundang-undangan yang diubah”. Dengan demikian, perbedaan waktu
mulai berlakunya UU 2/2024 dan UU 151/2024, tidak dapat dinilai melanggar
ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pada
dasarnya terdapat perbedaan antara kapan undang-undang diundangkan, kapan
undang-undang mulai berlaku, dan kapan peraturan pelaksana ditetapkan.
Bahwa dalam konteks undang-undang, pengundangan adalah berkaitan
dengan otentikasi penerbitan suatu undang-undang. Pengundangan merupakan
proses penempatan naskah undang-undang yang telah disahkan Presiden ke dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia (TLNRI) oleh menteri sekretaris negara. Sedangkan, berlakunya
undang-undang adalah berkaitan dengan daya ikat hukum dari undang-undang
tersebut, yaitu saat di mana norma-norma yang terkandung dalam undang-undang
dimaksud resmi mulai diterapkan dan mengikat secara hukum serta wajib dipatuhi
oleh masyarakat atau instansi terkait. Adapun sejak kapan waktu berlakunya
undang-undang adalah dapat bersamaan dengan tanggal pengundangan atau
dapat pula berbeda dengan tanggal pengundangan. Contoh perbedaan tanggal
pengundangan dan mulai berlakunya suatu undang-undang, antara lain adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia, namun mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026,
yakni setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624
KUHP]. Sementara itu, perihal kapan peraturan pelaksana ditetapkan adalah sesuai
dengan tenggat waktu yang diatur dalam ketentuan penutup undang-undang.
Artinya, bergantung pada substansi dan pengaturan yang dimuat dalam undang-
undang yang memerintahkan adanya peraturan pelaksana, sehingga dapat berbeda
antara berlakunya peraturan pelaksana yang satu dengan peraturan pelaksana
yang lain. Apabila diletakkan dalam konteks pemindahan ibu kota negara, dalam UU
85
2/2024 juncto UU 151/2024 terdapat ketentuan mengenai waktu pemindahan Ibu
Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tergantung pada saat
ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, petitum para Pemohon yang
memohon agar kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024 dimaknai
“sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan”,
justru mencampuradukkan antara waktu pengundangan UU 2/2024 dan UU
151/2024, waktu mulai berlakunya UU 2/2024 dan UU 151/2024, waktu peraturan
pelaksana dari UU 2/2024 ataupun UU 151/2024 ditetapkan, serta waktu
pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan. Hal demikian justru
menimbulkan ketidakpastian hukum atas peraturan yang berkaitan dengan ibu kota
negara. Dalam hal ini, perlu Mahkamah tegaskan, kekhawatiran para Pemohon
ihwal keabsahan dasar hukum peraturan pelaksana UU 2/2024 justru dapat terjadi
jika norma Pasal II UU 151/2024 dimaknai sebagaimana yang dimohonkan para
Pemohon. Sebab, jika keputusan presiden dibatasi paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak UU 2/2024 diundangkan sebagaimana keinginan para Pemohon,
maka sama saja dengan mengharuskan keputusan presiden mengenai pemindahan
Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diterbitkan dalam waktu paling lama
2 (dua) tahun sejak UU 2/2024 ditetapkan. Padahal yang dimaksud dengan frasa
“ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun” oleh Pasal 71 UU 2/2024 adalah
pemberlakuan peraturan pelaksana atas UU 2/2024, bukan waktu pemindahan Ibu
Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil
para Pemohon ihwal kata “kemudian” dalam norma Pasal II UU 151/2024
menyebabkan pencantuman UU 2/2024 dalam dasar hukum peraturan pelaksana
menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak
berdasar. Oleh karena itu, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.17]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di
atas, ketentuan norma Pasal II UU 151/2024 telah ternyata tidak bertentangan
86
dengan kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan undang-undang, tidak bertentangan dengan hak untuk memajukan diri,
dan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para
Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.18]
Menimbang bahwa hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan
lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
87
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,
dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
88
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Jefri Porkonanta Tarigan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 69 Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089, selanjutnya disebut UU 151/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 70 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan a quo. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon I dan Pemohon II menguraikan hal-hal (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal II UU 151/2024 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian. 71 2. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, hak konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang aktivitas dan kegiatannya sering berada di kawasan Jakarta; 4. Bahwa Pemohon II dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga DKI Jakarta. 5. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, dirinya telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji, karena Pasal II UU 151/2024 masih terus menunda kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, menunda penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, menunda pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, menunda pembentukan badan layanan bersama di Kawasan Aglomerasi Jakarta, serta menunda pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta tanpa ketegasan batas waktu yang jelas, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil. 6. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, kerugian konstitusionalnya bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon I dan Pemohon II selama ini harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing, yang semuanya masih bertumpuk di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya. 7. Menurut Pemohon I dan Pemohon II, dengan dikabulkannya permohonan a quo, para Pemohon akan mendapatkan kepastian hukum pemindahan ibukota negara paling lambat tanggal 25 April 2026, sehingga kerugian konstitusional sebagaimana didalilkannya tidak akan terjadi lagi. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dalam mengajukan permohonan, kedudukan hukum Pemohon I adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan KTP merupakan penduduk Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat [vide Bukti P-1] 72 meskipun Pemohon I bukan penduduk Provinsi DKI Jakarta namun Pemohon I menjelaskan bahwa dirinya sering beraktivitas di Jakarta dalam mengurus administrasi beasiswa perguruan tinggi. Adapun Pemohon II adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan KTP merupakan penduduk Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta [vide Bukti P-1]. Bahwa dalam konteks pengujian undang-undang mengenai ibu kota negara, Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan segala sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara merupakan suatu undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 Juli 2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 13 November 2025
