38/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 38/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix Pekerjaan : Dosen dan advokat Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Oktober 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Muhammad Jundi Fathi Rizky yang beralamat di Jalan Griya Pedurenan 9, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 8 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah 2 Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Maret 2025 dengan Nomor 38/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang 3 Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji: Pasal 3H ayat (2) UU BUMN Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3X ayat (1) UU BUMN Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan. Pasal 4B UU BUMN Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN Pasal 9G UU BUMN Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara Pasal 87 ayat (5) UU BUMN Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara. 4 Penjelasan Pasal 4B UU BUMN Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan. Penjelasan Pasal 9G UU BUMN Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. terhadap UUD 1945: Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 28C UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: 5 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2.4. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai dosen dengan NIDN : 0416059010 (Bukti P-3), maka Pemohon adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 sebagai hak konstitusional yang dijamin Pemerintah. Kesejahteraan Pemohon adalah tanggung jawab Pemerintah sebagaimana telah diakui dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (“UU Dikti”) yang menyatakan: “Pemerintah menyediakan dana 6 Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah harus memiliki kecukupan anggaran untuk mensejahterakan dosen karena amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (“UU Guru dan Dosen”) menyatakan : “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak : a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”. Untuk menjamin kesejahteraan dosen tersebut, berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Guru dan Dosen Pemerintah wajib menjamin terwujudnya maslahat bagi Pemohon termasuk sesuai Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen Pemohon berhak mendapatkan dana dan fasilitas khusus apabila mengembangkan ilmu langka. Pemohon saat ini sedang mengembangkan/meneliti sistem logika deontik sebagai tools analisis hukum termasuk kemungkinan implementasinya dalam artificial intelligence, namun akhirnya harus mencari-cari modal sendiri karena tunjangan kinerja untuk dosen yang berstatus ASN saja Pemerintah masih kesulitan anggaran, sehingga terlalu prematur kita berbicara kesejahteraan dosen perguruan tinggi swasta (PTS); 2.5. Bahwa seharusnya Pemerintah memiliki perhatian yang serius terhadap dosen baik itu yang berstatus ASN maupun swasta. Bahkan untuk yang berstatus ASN saja sangat miris, bayangkan di berita terdapat sekitar 700an dosen CPNS memilih untuk mengundurkan diri. Hal ini menunjukan mereka khawatir Pemerintah tidak serius terhadap dunia pendidikan. Jika yang mundur hanya 1 atau 2 kita masih dapat mentolerir, bagaimana jika 700 orang di waktu yang bersamaan? Belum lagi ribuan orang Indonesia yang melepaskan status WNI-nya setiap tahun yang rata-rata adalah orang intelektual. Hal ini menunjukan adanya ketidakseriusan Pemerintah di bidang pendidikan, sehingga menggema isu “Indonesia gelap” dan “kabur aja dulu”. Hal ini mengingatkan kita terhadap peristiwa operation paperclip yang memiliki dampak sangat signifikan terhadap majunya suatu bangsa karena tidak pernah ada dalam sejarah suatu bangsa yang maju dengan cara merendahkan pendidikan. Untuk memperbaiki pendidikan tentu membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut, 7 maka untuk meningkatkan anggaran negara dibentuklah BUMN sebagai amanat dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 atau wujud dari bentuk pengelolaan (beheersdaad) atas hak menguasai negara. Keuntungan BUMN menjadi salah satu pendongkrak anggaran negara selain dari pendapatan pajak, sehingga jika BUMN dikelola dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan anggaran negara yang pada akhirnya anggaran pendidikan yang diwajibkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menjadi meningkat. Jika anggaran pendidikan meningkat, maka hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28C UUD 1945 berupa pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya menjadi terpenuhi sehingga kualitas hidup Pemohon sebagai dosen meningkat dan kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara umum; 2.6. Bahwa tentu hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28C UUD 1945 juga memiliki kaitannya dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena menyangkut hak atas kesejahteraan Pemohon, namun karena Pemohon menggunakan prinsip desentralisasi, maka terhadap urusan kesejahteraan dan kesehatan, Pemohon serahkan kepada pasangan Pemohon dalam memaknai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sesuai dengan prinsip perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin, maka kerugian konstitusional Pemohon bersifat tautologis dengan pemohon dalam Perkara No.39/PUU-XXIII/2025 (dan bersifat cross-evidence). Andaikan presiden menyatakan koruptor dapat dimaafkan dan merampas aset koruptor tidak adil bagi keluarganya, maka Pemohon dengan pasangan Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memperjuangkan Indonesia yang bebas KKN; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2.7. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4) dan merupakan pembayar pajak (Bukti P-5). Negara dapat menjalankan perekonomian dari pajak rakyat (termasuk dari keringat Pemohon), sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Selain dari pendapatan pajak, rakyat juga memberikan amanat kepada negara 8 berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 untuk mengelola kekayaan alam dan cabang produksi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak sehingga negara memiliki pendapatan di samping pajak. Modal negara adalah dari rakyat, sehingga tanpa adanya rakyat tidak mungkin negara dapat berjalan, termasuk tidak mungkin akan ada BUMN; 2.8. Bahwa karena negara adalah wujud amanat dari kehendak rakyat dan BUMN adalah perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945, maka tidak mungkin melepaskan BUMN dari negara dan melepaskan negara dari rakyat. Tetapi ternyata, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN berupaya memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, dan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN berupaya memisahkan organ, pengurus, maupun karyawan Badan/BUMN dari kedudukannya sebagai penyelenggara negara yang berakibat kepada hilangnya bentuk “kontrol” rakyat. Hal ini dikarenakan dengan lepasnya status sebagai “penyelenggara negara”, maka rakyat tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan karena diperlakukan berbeda dengan pejabat publik lainnya. Hal ini berakibat kepada tidak dapat dikenakannya delik Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”) terhadap korupsi yang melibatkan BUMN dan/atau organ/pengurus/karyawan Badan/BUMN. Kondisi ini sangat merugikan Pemohon yang merupakan seorang rakyat yang berprofesi dosen yang kesejahterannya sangat bergantung pada negara; 2.9. Bahwa selain berprofesi sebagai dosen, Pemohon juga berstatus sebagai Advokat (lihat Perkara No.39/PUU-XXIII/2025). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dinyatakan bahwa advokat merupakan bagian dari penegak hukum. Dengan demikian, secara hukum, Pemohon memiliki kepentingan atau concern yang sangat tinggi terhadap proses penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Pemohon sangat concern terhadap proses penyelenggaraan negara yang 9 berkaitan dengan jabatan publik, misalkan ketika Pemohon digagalkan untuk bekerja di Bank Indonesia akibat penyakit yang tidak dideritanya, Pemohon segera mengambil langkah hukum untuk membongkar dugaan praktik penyalahgunaan oleh pejabat publik, sebagaimana dalam berita berikut: https://www.hukumonline.com/berita/a/kandas-seleksi-pegawai-bi-- advokat-ini-persoalkan-uu-bank-indonesia-lt66a9c0fd4566f/ diakses pada 11 Mei 2025 Pukul 22:34 WIB. 2.10. Bahwa apa yang Pemohon lakukan sesungguhnya adalah bagian dari peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Penyelenggara Negara) yang menyatakan : Pasal 8 ayat (1) UU Penyelenggaraan Negara Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. Pasal 9 ayat (1) UU Penyelenggaraan Negara Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; Pasal 9 ayat (2) UU Penyelenggaraan Negara Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: b. hak untuk memperoleh kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; 2.11. Bahwa terhadap pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) UU Penyelenggara Negara bahkan Pemohon telah melaksanakan hak tersebut untuk memperoleh informasi dari penyelenggara negara. Hal ini sebagaimana diberitakan berikut: https://komisiinformasi.go.id/read/29/08/2024/BI-Tidak-Bawa-SK,-KI- Pusat-Lanjutkan-Sidang-Pemeriksaan-Awal-Sengketa-Rega-Felix- dengan-Bank-Indonesia-Tanpa-Termohon diakses pada 11 Mei 2025 Pukul 22:36 WIB. 10 2.12. Bahwa dari jaminan hak atas informasi tersebut kemudian Pemohon dapat ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi oleh penyelenggara negara sebagaimana yang juga telah ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan : Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 41 ayat (2) UU Tipikor Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 2.13. Bahwa Pemohon juga mengembangkan media channel Youtube (Bukti P-9) sebagai sarana penunjang karena melihat pada preseden ternyata peran masyarakat melalui media digital sangat ampuh dalam membongkar praktik korupsi akibat “no viral no justice” hingga menjadikan KPK bergerak lebih cepat. Akan tetapi ternyata Pembentuk UU melalui revisi UU BUMN ingin membatasi ruang gerak peran masyarakat, termasuk KPK, dalam menindak tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN melalui Pasal 3H ayat (2), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang hendak memisahkan kerugian Danantara (Badan) dan BUMN dari kerugian negara dan Pasal 11 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang hendak memisahkan Pejabat Danantara dan BUMN dari penyelenggara negara. Hal ini memiliki implikasi yang sangat meluas, misalkan terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik, maka Pejabat Badan dan BUMN tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pejabat publik. Pada akhirnya, akses informasi masyarakat terhadap Pejabat Danantara dan BUMN akan sangat terbatas. Selain itu, KPK akan semakin sulit untuk menindak tindak pidana korupsi dalam Badan dan BUMN karena unsur utama dalam tindak pidana korupsi sudah dikecualikan, pada akhirnya peran serta masyarakat sebagaimana dalam UU Penyelenggara Negara dan UU Tipikor semakin tergerus. Hal ini sangat merugikan Pemohon sebagai advokat yang selama ini aktif berusaha dalam mengungkap praktik curang dalam penyelenggaraan negara yang tujuannya adalah agar dosen dapat disejahterakan sehingga negara tidak lagi beralasan anggarannya kurang. Bayangkan kita sudah membayar pajak ternyata uang hasil keringat rakyat diputar melalui BUMN, tetapi rakyat tidak bisa mengakses/mengawasi uangnya, dan ketika terjadi kerugian tidak dapat ditindak oleh KPK. Pada akhirnya anggaran yang seharusnya cukup untuk membiayai pendidikan menjadi kurang. Pemerintah kemudian hanya meminta agar dosen bersabar. Kasus-kasus Pemohon saja sampai dengan saat ini belum semuanya terungkap. Negara masih memiliki hutang sejarah kepada Pemohon, jangan justru sekarang hendak membatasi ruang gerak masyarakat melalui UU BUMN. Tolonglah hentikan ketidakmasukakalan ini; Sifat Kerugian Konstitusional 2.14. Bahwa Pemohon sudah sangat muak melihat situasi keadilan di Indonesia. Dosen hanya dihargai Rp300ribu/bulan (Bukti P-6). Pemohon juga merasakan hal yang sama terhadap honor dosen tersebut (Bukti P-7), akhirnya dosen harus mencari penghidupan lain sehingga kegiatan utamanya menjadi terganggu. Selain itu, teman seperjuangan yang mencerdaskan kehidupan bangsa juga mengalami hal yang sama, yaitu 42% guru harus sampai terlilit pinjol bahkan sampai terdapat guru bunuh diri karena terlilit pinjol. Terdapat beberapa 12 hal yang Pemohon perjuangkan yaitu : 1) hargai dan hormati profesi guru/dosen, 2) sistem seleksi jabatan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, 3) kelola kekayaan alam secara adil. Meskipun mulut sampai kering menyuarakan hal tersebut dan kepala sampai pusing tujuh keliling untuk memperjuangkan hal tersebut tetap saja ditolak. Belum lagi laporan-laporan Pemohon yang hanya dikacangin, padahal sudah menjadi kewajiban penyelenggara negara untuk menindaklanjuti dan Pemohon adalah rakyat dan juga membayar pajak; 2.15. Bahwa di tengah situasi tersebut, kemudian dosen hanya diminta bersabar sambil dipertontonkan korupsi tambang yang sampai merugikan negara sekitar Rp300triliun yang melibatkan BUMN dan dugaan korupsi “pengoplosan” bahan bakar minyak di lingkungan BUMN Pertamina yang diduga merugikan negara hampir seribu triliun Rupiah (Bukti P-8). Kesengsaraan guru dan dosen sesungguhnya sudah nyata, dengan demikian kerugian konstitusional bagi guru dan dosen sesungguhnya sudah teramat sangat dalam dan nyata (trod through great tribulation); 2.16. Bahwa korupsi di lingkungan BUMN sudah teramat sangat parah. Lain berita lain kebijakan, revisi UU BUMN justru berpotensi semakin menyuburkan praktik korupsi di BUMN dengan memisahkan keuntungan dan kerugian Badan/BUMN bukan sebagai kerugian negara serta menjadikan organ, pengurus, dan karyawan Badan/BUMN bukan sebagai penyelenggara negara. Melihat kebijakan UU BUMN di tengah kasus korupsi yang melibatkan BUMN yang merugikan negara hingga ratusan triliun seolah seperti melihat penangkapan penyelundup narkoba dengan barang bukti 1 ton narkoba, namun di waktu yang bersamaan 100 ton narkoba lolos dari penangkapan; 2.17. Bahwa berdasarkan buku berjudul “Paradoks Indonesia Dan Solusinya” dikatakan menurut KPK: potensi kebocoran APBN sampai Rp2.800 triliun per Tahun, dengan demikian kerugian negara sebesar Rp300triliun dan Rp193triliun hanya bagian kecil dari potensi kebocoran yang ada. Dengan UU BUMN yang baru, maka kasus BUMN tambang dan BUMN lingkungan Pertamina dapat menjadi tontonan terakhir masyarakat tentang pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. 13 Klasemen liga korupsi Indonesia akan diakhiri dan pemberantasan korupsi mungkin hendak dilakukan dengan memberantas delik pidana yang dapat dikenakan kepada pejabat, oleh karena itu dipisahkanlah kerugian Badan/BUMN dari kerugian negara dan pejabat Badan/BUMN bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Dengan adanya Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN, KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya akan kebingungan bagaimana caranya mengungkap kasus korupsi BUMN jika hukumnya secara langsung ditetapkan tidak mungkin untuk menegakkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 UU Tipikor terhadap BUMN. Dengan adanya kondisi ini, maka peluang korupsi BUMN dapat semakin “digas” kembali. Mungkin saja koruptor kelas kakap tersenyum lebar setelah “menumbalkan” kasus korupsi lainnya. Di sisi lain, dari segi statistik, akan terlihat korupsi cenderung menurun karena deliknya tidak dapat digunakan. Jika memang masyarakat sengaja “dibodohkan” secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka hanya akan mampu melihat capaian statistik di lembaran berita sederhana saja yang seolah korupsi menurun. Padahal kebijakan hukumnya yang tidak memungkinkan untuk menjerat perilaku korupsi. Mungkin saja asas yang digunakan dalam UU BUMN baru adalah asas “koruptor dimaafkan”. Inilah paradoks Indonesia yang sungguh sangat mengerikan; 2.18. Bahwa berdasarkan rasa khawatir tersebut, maka berdasarkan penalaran yang wajar dapat dikatakan kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma pasal a quo bersifat potensial. Jika demikian, maka kesejahteraan dosen pada akhirnya hanya angan-angan belaka karena perilaku koruptif yang masif dan tidak dapat ditindak. Dosen terkena “prank” yaitu dijanjikan disejahterakan, tetapi kenyataan yang ada bertolak belakang. Kekayaan alam yang sejatinya menjadi tulang punggung negara sudah dapat bocor kepada ormas di tengah anggaran negara yang defisit. Pembentuk UU berhasil meloloskan revisi UU Minerba secara ekstra kebut. Ormas-ormas dapat bergembira mendapat kelimpahan harta padahal hak dosen ASN tidak terbayar karena anggaran negara yang kurang. Mungkin saja moral sudah rusak 14 sehingga banyak yang tidak peduli. Belum lagi hilirisasi yang dapat diberikan kepada swasta melalui jalur prioritas dan dapat tanpa lelang. Ketika Pemohon memperjuangkan agar negara memiliki anggaran yang cukup, maka sebaiknya kekayaan alam dikelola oleh BUMN dengan cara yang transparan, akuntabel, dan profesional. Tetapi, ternyata justru BUMN-nya diacak-acak dengan UU BUMN. Negeri ini mungkin saja mendapat bencana ganda yaitu ormasnya rusak dan BUMNnya juga rusak. Nila setitik rusak susu sebelangga. Di tengah kondisi tersebut, melihat keadaan masyarakat dengan tingkat kesadaran intelek yang rendah (misal : IQ berkisar 78) sungguh sangat mengkhawatirkan. Mungkin saja rakyat dalam ketidaktahuannya hanya dapat memuja-muji ketidaktahuannya. Mungkin saja kelak tokoh agama menjadi pelindung penguasa agar penguasa senantiasa nyaman dan aman, namun dengan imbalan konsesi tambang secara prioritas, sedangkan yang melakukan kritik terhadap tokoh agama akan dianggap sebagai pengangguran. Jika terjadi kondisi demikian, maka moral bangsa sudah sangat hancur. Rakyat seolah diperlakukan seperti ternak kambing, sedangkan pihak yang mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi ayam mati di lumbung padi. Era kegelapan sungguh mengerikan. Rakyat yang sadar berjuang menyelamatkan diri dengan slogan “kabur aja dulu”. Eksodus adalah tanda besar permasalahan suatu bangsa yang sangat serius. Mari kita baca kitab suci dengan saksama. Janganlah sampai kita lebih buruk dari firaun, membangun piramida saja tidak mampu, tetapi angkuhnya seperti firaun; 2.19. Bahwa karena Pemohon memiliki keyakinan agama yang dilindungi oleh konstitusi, maka dari itu hak Pemohon untuk menyatakan situasi yang dirasakan saat ini dapat dianalogikan seperti kekejaman firaun pada era mesir kuno. Akal sehat dirusak, dapat dilihat pada rata-rata IQ sebesar 78. Kemudian, guru dan dosen tidak diperhatikan, terjadi eksodus intelektual. Apalagi andaikan bangsa ini dipimpin oleh penguasa nir-etik yang angkuh. Seolah-olah rakyat hanya perlu diberi makan untuk dieksploitasi suaranya, sedangkan kekayaan negeri dapat dibawa kabur oleh penguasa. Wajar saja terdapat isu mengenai “Indonesia gelap” dan “kabur aja dulu” karena situasinya mencemaskan. Mungkin saja 15 penguasa dikelilingi oleh ahli-ahli sihir yang mengaku dapat mengembalikan asap dari benda yang telah terbakar agar dibayar mahal melalui mahar kekayaan alam. Namun, bagaimanapun juga terdapat perbedaan yaitu firaun telah membangun piramida, sedangkan kita masih sibuk korupsi bahan material infrastruktur. Naudzubillah min dzalik; Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.20. Bahwa causa verband antara norma pasal a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon dapat dirunut sebagai berikut: 2.21. Bahwa Pemohon adalah rakyat yang memiliki hak konstitusional untuk dimakmurkan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Atas dasar hak konstitusional tersebut, kemudian Pemohon dan seluruh rakyat lainnya rela membayar pajak agar negara memiliki uang dan kemudian memberikan amanat kepada negara untuk mengelola kekayaan negara tersebut. Kemudian, dalam rangka pengelolaan kekayaan negara dibentuklah BUMN sebagai wujud nyata pengusahaan negara. BUMN adalah entitas abstrak sehingga kemudian dimungkinkan diwakili oleh orang yang merupakan manusia yang dapat disebut dengan pejabat BUMN atau karyawan BUMN. Orang tersebut dapat saja bernama Budi, Rega, Bowo, Joko atau siapapun. Kekayaan BUMN secara prinsip tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kekayaan negara karena bagaimanapun juga modalnya adalah dari rakyat. Andaikan Rega menjadi pejabat BUMN, tidak dapat dikatakan bahwa BUMN tersebut adalah milik Rega karena modalnya adalah milik rakyat. Meskipun demikian, secara pencatatan akuntansi dimungkinkan dicatat secara terpisah dengan kekayaan negara lainnya untuk memudahkan pembukuan laporan keuangan serta memberikan batas-batas tanggung jawab terhadap pihak ketiga selayaknya perseroan terbatas pada umumnya. Namun, pemisahan ini tidak bermakna hilangnya kekayaan negara dan tanggung jawab kepada rakyat, karena itulah dalam pengelolaan BUMN wajib terdapat transparansi dan akuntabilitas; 2.22. Bahwa setelah mengetahui causa verband Pasal 33 UUD 1945 terhadap BUMN, kemudian keberadaan BUMN diharapkan dapat 16 memberikan keuntungan terhadap peningkatan anggaran negara. Jika BUMN dikelola tanpa KKN, maka berpotensi meningkatkan porsi anggaran pendidikan yang telah diwajibkan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Pemohon sebagai dosen tentu sangat berharap negara menganggarkan anggaran pendidikan yang sangat tinggi sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan dosen melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang merupakan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi Pasal 28C UUD 1945. Jika dosen sejahtera, maka pada akhirnya seluruh masyarakat juga yang sejahtera dikarenakan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dosen kemudian menjadi manfaat yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia pada umumnya; 2.23. Bahwa karena modal BUMN adalah berasal dari rakyat, maka kemudian rakyat termasuk dosen memiliki hak untuk turut mengawasi pengelolaan BUMN. Terlebih Pemohon juga merupakan advokat yang dianggap sebagai penegak hukum, sehingga tidak ada alasan jika Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Penyelenggara Negara dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor. Jika terdapat kerugian dan dugaan penyalahgunaan, maka kemudian rakyat (termasuk dosen, advokat, bahkan ibu rumah tangga) memiliki hak untuk melaporkan kepada penegak hukum. Sebagai dosen Pemohon menggali argumentasi akademisnya. Pasangan Pemohon melaporkan kepada Pemohon jika terjadi kenaikan harga barang di pasar, sedangkan sebagai advokat Pemohon proaktif melaporkan kejadian berdasarkan unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana yang diduganya. Bahkan seorang ibu rumah tangga, jika menyaksikan dugaan peristiwa pidana korupsi juga dapat melaporkan secara langsung maupun didampingi oleh advokat. Kemudian, penegak hukum melalui hukum yang berlaku, seperti UU Tipikor, kemudian melakukan penegakan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran hukum melalui unsur “kerugian negara” sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan “penyelenggara negara” sebagaimana dalam Pasal 5 UU Tipikor. Jika pejabat/karyawan BUMN 17 merasa telah melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi terdapat resiko bisnis yang tidak dapat dihindari, maka diberikan kesempatan membela diri melalui prinsip business judgement rule. Kita tidak mungkin menyalahkan seseorang yang ternyata kesalahannya bukan darinya melainkan dari resiko bisnis yang tidak dapat diduga. Konsep seperti ini sudah sangat fair dalam menjaga hak rakyat dan pengelola BUMN. Hal ini dapat digambarkan seperti berikut: 2.24. Bahwa akan tetapi, setelah revisi UU BUMN diundangkan dan di tengah pusaran mega korupsi BUMN, konsep tersebut buyar. Melalui Pasal 3H ayat (2), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN kemudian kerugian BUMN/Badan dipisahkan dari kerugian negara. Hal ini berdampak kepada jika Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat BUMN/Badan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, maka lembaga penegak hukum (misal : KPK) akan kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan karena unsur “kerugian negara” telah dihilangkan. Kerugian tersebut hanya dikategorikan sebagai kerugian BUMN/Badan selayaknya perseroan lainnya, sehingga hanya dicatat sebagai laba/rugi perusahaan biasa. Padahal modal dari BUMN/Badan adalah dari rakyat, sehingga amanat rakyat seolah hanya dianggap sebagai resiko investasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika dipikir-pikir wajar saja muncul isu tarik uang dari bank BUMN dan saham BUMN langsung turun ketika UU 18 BUMN diundangkan. Mungkin psikologis pasar memandang akan menjadi semacam “investasi bodong” karena intervensi politik yang tinggi, namun minim pertanggungjawaban. Sebaiknya seorang presiden tidak bersifat naif dengan menyatakan tidak masalah pasar saham anjlok, padahal hal tersebut adalah indikator awal keadaan ekonomi; 2.25. Bahwa selain itu, melalui Pasal 3X, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan pasal 9G UU BUMN, KPK akan kesulitan menetapkan tersangka bagi organ, pengurus, atau karyawan Badan/BUMN jika terdapat tindak pidana berdasarkan Pasal 5 UU Tipikor karena sudah dianggap bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Organ, pengurus, atau karyawan/pegawai Badan/BUMN kemudian dapat bebas bermain melalui “janji” dan “nominee” bahkan melalui jaringan keuangan internasional yang sangat sulit disentuh oleh KPK. Pemohon sebagai rakyat padahal sudah mempercayakan kepada organ, pengurus, atau karyawan/pegawai Badan/BUMN agar amanah dalam mengelola modal rakyat, tetapi melalui UU BUMN baru menjadi semakin gelap gulita. Hal ini berakibat kepada kita mungkin tidak lagi menonton berita tentang tertangkapnya pelaku korupsi di lingkungan BUMN, bukan berarti perilaku rakus dan koruptif hilang, tetapi karena hukum tidak dapat ditegakkan. Akan tetapi, meskipun berita korupsi hilang, Pemohon sebagai dosen terbingung, mengapa kesejahteraannya tidak meningkat. Jika dipikir-pikir wajar saja muncul tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu; Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.26. Bahwa setelah bolak-balik menyuarakan hak-hak rakyat, meskipun sering kandas, dikacangin, diberhentikan kerja, disakiti, atau apalah sesungguhnya Pemohon masih menaruh harapan terhadap Indonesia. Baru saja mau istirahat dari urusan Mahkamah Konstitusi, Pemohon dikejutkan dengan revisi UU Minerba yang hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Nampak seperti UU yang dibentuk secara “ugal-ugalan” karena menimbulkan berbagai macam reaksi di masyarakat dan bahkan menjadi salah satu tuntutan dalam demo mahasiswa. Tetapi, demo mahasiswa dilakukan mulai tanggal 17 Februari 2025, tiba-tiba tanggal 19 18 Februari 2025 sudah disahkan/disetujui dalam paripurna. Kemudian, mahasiswa ditemui oleh perwakilan Pemerintah dan menyatakan akan mempelajari tuntutan mahasiswa. Pemohon bingung akan dipelajari tetapi sudah ditetapkan secara buru-buru. Apakah ini yang namanya “meledek” rakyat? Mengapa rakyat sering “diprank” terhadap hal yang menyangkut hajat hidupnya? Di samping itu, ternyata tiba-tiba muncul revisi UU BUMN dan UU TNI yang juga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sehingga, Pemerintahan baru saat ini memberikan kejutan awal dengan 3 UU besar berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yaitu UU Minerba, UU BUMN, dan UU TNI. Setelah Pemohon pelajari, nampaknya ada yang janggal juga dari UU BUMN, terpaksa harapan ingin istirahat harus ditinggalkan dan harus kembali ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon juga sudah meminta agar dibuka ruang aspirasi kepada DPR tetapi tidak digubris oleh DPR. Semoga pemimpin Indonesia bukan orang-orang yang alergi terhadap rakyatnya, tidak alergi mendengarkan aspirasi rakyat; 2.27. Bahwa ternyata pola pembentukan UU secara “ugal-ugalan” atau waktu yang terhitung sangat singkat masih terjadi di pemerintahan baru. Padahal janjinya setiap pembentukan UU akan dikaji secara mendalam dan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada lagi ugal-ugalan. Terhadap permasalahan ini, KPK saja baru mau mengkajinya setelah diundangkan, bagaimana Pemohon yang hanya sebagai rakyat biasa. Sedih deh “ditipu” terus dengan janji politik. Berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat mulai dengan permohonan ini. Namun terlepas dari hal tersebut, khusus untuk UU BUMN, Pemohon hanya hendak mempermasalahkan substansi materiil dari UU-nya saja. Pemohon juga tidak menolak secara keseluruhan substansi yang ada misal lahirnya Badan Pengelola Investasi (“Badan”) dan penerapan Business Judgement Rule (“BJR”). Hanya saja tanggung jawab yang secara substansial adalah tanggung jawab negara jangan dihilangkan. Jangan melupakan amanat dari Pasal 33 UUD 1945, karena Pasal 33 UUD 1945 merupakan jantung konstitusi ekonomi yang akan berdampak kepada pemenuhan hak konstitusional rakyat di norma konstitusi lainnya; 20 2.28. Bahwa janganlah berangan-angan besar saja. VOC zaman dahulu juga merupakan perusahaan paling besar di seluruh dunia, bahkan mungkin sampai dengan saat ini belum ada perusahaan yang dapat menandingi kebesaran VOC. Mungkin VOC dapat dikatakan mirip BUMN bahkan lebih kuat dari BUMN karena memiliki hak octroi. Tetapi, toh ujungnya bankrut juga karena pengawasan yang tidak jelas menyebabkan korupsi secara masif. Untuk apa di masa seperti ini bermimpi ala-ala VOC, besar dan berkuasa tetapi minim pengawasan. Atau, mungkin contoh di era saat ini jangan sampai menjadi skandal seperti 1MDB di Malaysia. Rakyat sudah sangat lelah terhadap KKN di Indonesia yang sudah sangat parah, jangan justru dipermainkan. Indonesia telah lama merdeka, dengan kekayaan alamnya yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia, 60% rakyatnya masih miskin, sungguh miris. Sudah mengetahui KKN di Indonesia sangat masif, masih saja sempat- sempatnya menyisipkan norma yang membuka ruang korupsi. Sungguh tega tidak berprikemanusiaan. Jika memang berniat menjajah kembali, tolonglah pahami cacing saja berkeluget-keluget ketika disakiti, jangan sampai negara ini dikocok ulang akibat keserakahan setan rakus; 2.29. Bahwa untuk apa memberikan angan-angan besar tetapi rakyat dikacangin dan tidak sejahtera. Jangan justru kekayaan alam dibocorkan kesana-kemari untuk segelintir orang atau kelompok yang seharusnya dikelola oleh negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Dengan BUMN yang baik tentu tidak akan ragu untuk mengelola kekayaan alam Indonesia karena toh kelompok/golongan yang melarat pada akhirnya juga menerima manfaatnya secara adil. Harapannya adalah BUMN bukan hanya besar, tetapi diawasi secara ketat oleh rakyat sehingga manfaat dari BUMN benar-benar dirasakan rakyat bukan hanya elit-elit; 2.30. Bahwa harapan Pemohon adalah jika BUMN tidak dilepaskan dari negara dalam artian kerugiannya diakui sebagai kerugian negara dan pejabatnya diakui sebagai penyelenggara negara, maka rakyat akan mudah mengawasi karena adanya delik tipikor yang mengintai. Pada saat ini, adanya delik tipikor yang mengintai saja tidak ada rasa takutnya, korupsi tetap gila-gilaan, seolah seperti orang yang kerasukan 21 setan rakus. Bayangkan jika delik tersebut sudah tidak dapat digunakan kepada BUMN. Koruptor akan bergembira dan gotong royong buru-buru mengambil kekayaan negara sebelum terjadi revolusi. Elit-elit mungkin hanya ethok-ethok, tapi kok ethok-ethok untuk korupsi, pamali. Yang tidak mengerti akan manut saja dan karena terbingung akhirnya sudahlah ikutan saja, sedangkan yang sadar memilih untuk mengundurkan diri karena khawatir tulah melekat padanya. Tidaklah mereka sadar sesungguhnya hanya merebut kefanaan. Padahal keserakahan akan memakan dirinya sendiri. Jika hal ini sudah menjangkiti tokoh agama, maka tanda bahwa Republik ini sudah dalam keadaan gawat darurat. Pemohon khawatir kelak terdapat daerah justru menyesal gabung ke republik ini. Andaikan di masa depan terdapat putra daerah menyatakan tersebut mungkin menjadi tanda serius yang mengerikan. Sebaiknya kita selalu gunakan hati nurani agar tidak tertanda dalam kekacauan; 2.31. Bahwa Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN substansinya sangat kritikal secara konstitusional. Terlebih norma yang memisahkan organ, pengurus, dan karyawan Badan/BUMN dari penyelenggara negara yang belum memiliki preseden sebelumnya. Pikirkanlah, bagaimana mungkin secara ketatanegaraan suatu badan yang menerima delegasi kewenangan secara langsung dari presiden pejabatnya tidak dikatakan sebagai penyelenggara negara? Jika presiden yang dimaksud adalah presiden klub bola mungkin bisa dipahami, namun bagaimana dengan presiden yang merupakan kekuasaan eksekutif suatu negara? Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution bukan sebagai the guardian of the ruler menerapkan Pasal 54 UU MK agar Presiden dan DPR mempertanggungjawabkan secara akademis atas kebijakan yang ditetapkannya di hadapan rakyat secara langsung karena sejarah akan mencatat. Pemohon berharap jika memang ini adalah akal bulus dapat terungkap seterang-terangnya. Pemohon sangat berharap terdapat pendalaman yang betul-betul dalam karena ini adalah hajat hidup orang banyak dan sudah membuat kegaduhan 22 yang meluas. Jangan sampai juga pemberi keterangan memberikan keterangan untuk tidak memberikan keterangan. Harus ksatria menjelaskan maksudnya termasuk jika memang itu adalah kesalahan. Jangan sampai membentuk UU secara senyap dan tergesa-gesa seperti alergi terhadap rakyat. Jika suatu negara dipimpin oleh penguasa yang alergi terhadap rakyat, maka kekuasaan kehakimanlah pintu yang tersisa untuk mengais harapan akan keadilan. Dengan prinsip keterbukannya, kemudian tulisan ini mungkin juga akan dibaca oleh mahasiswa dan akademisi baik di dalam maupun luar negeri untuk dilakukan eksaminasi dan juga akan menjadi catatan sejarah; 2.32. Bahwa harapan Pemohon adalah dengan dimaknainya Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN oleh Mahkamah konstitusi, KPK atau Penegak Hukum lainnya tetap memiliki senjata untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN sampai ke akar-akarnya. Pemohon sebagai masyarakat akan terus mendukung KPK untuk memberantas korupsi. Jangan sampai penegak hukum kehilangan senjatanya, sehingga kasus yang ada hanya sebagai “tumbal” untuk menyelamatkan korupsi lainnya. Ingat sifat hukum pidana bersifat lex certa dan lex scricta, sehingga jangan membuat norma yang justru menjadikan penegakan hukum ambigu. Jangan sampai juga peran masyarakat dikerdilkan karena terbukti dalam kasus- kasus sebelumnya kekuatan masyarakat sipil dalam membongkar skandal korupsi ternyata ampuh; 3. Alasan Permohonan “a word denotes its own referent through exclusion of other” Dignaga PASAL YANG DIUJI Pasal 3H ayat (2) UU BUMN “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.” Pasal 3X ayat (1) UU BUMN “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara” Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN “Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan.” Pasal 4B UU BUMN 23 “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN” Pasal 9G UU BUMN Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara Pasal 87 ayat (5) UU BUMN “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.” Penjelasan Pasal 4B UU BUMN “Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan.” Penjelasan Pasal 9G UU BUMN “Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang.” BATU UJI Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Pasal 28C UUD 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 3.1. Bahwa sebelum memulai alasan permohonan, Pemohon perlu memberikan titik pijak pemikiran Pemohon sebagai berikut: 1) Pemohon tidak mempermasalahkan keberadaan Badan Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam BAB IC UU BUMN karena merupakan bagian dari tata kelola BUMN sepanjang tidak menghilangkan tanggung jawab yang secara substansial adalah tanggung jawab negara; 2) Pemohon tidak mempermasalahkan penerapan business judgement rule sebagaimana dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F UU BUMN karena bagian dari kewajaran dalam pengelolaan resiko bisnis. 24 3) Pemohon mengakui adanya pemisahan kekayaan BUMN dengan kekayaan negara sebagaimana dalam Pasal 3A ayat (2) UU BUMN sebatas pemisahan yang berfungsi sebagai ringfencing atau pemisahan aset BUMN dari aset negara terhadap resiko pihak ketiga, tetapi tidak memisahkan antara keuntungan dan kerugian dari BUMN terhadap keuntungan dan kerugian negara karena hal tersebut bersifat memiliki kesamaan kualitas secara dominan di dalam dirinya; 3.2. Bahwa karena problema utama dalam norma yang diuji adalah permasalahan “bukan kerugian negara” dan “bukan penyelenggara negara”, maka alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu konsep tentang “bukan”. Salah satu konsep yang menarik untuk memahami tentang bukan adalah konsep “anyapoha”. Sebagai gambaran yang mengingat problema “bukan bukan ombak” memiliki kemiripan dengan hal tersebut karena dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai pengetahuan. Namun, dalam kasus ini objek kata yang digunakan diterapkan dalam dunia preskriptif sehingga memiliki dunia desideratum tersendiri yang menarik. Hal ini juga dikaitkan dengan sifat dari hukum pidana yang memiliki sifat dasar berupa lex certa dan lex stricta, sehingga suatu kata yang disematkan dalam norma tidaklah boleh menciptakan keambiguan untuk menghadirkan kepastian hukum. Untuk memulai lebih lanjut, Pemohon mempersiapkan suatu proposisi sebagai dasar teorema yang akan digunakan sebagai pisau analisa, yaitu: “dua pengecualian yang bertentangan dalam norma abstrak terhadap objek yang sama adalah trivial” Pemohon berharap pembaca yang budiman membuktikan kebenaran proposisi tersebut dengan logikanya masing-masing. Trivial yang dimaksud adalah sulit untuk ditentukan kebenarannya; 3.3. Bahwa titik pijak konstitusional yang menjadi batu uji (preferensi norma) adalah prinsip mengedepankan “pemberantasan korupsi” yaitu sebagai wujud tanggung jawab untuk menjamin anggaran negara yang sehat yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 25 1945, secara khusus untuk pemenuhan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dengan melihat kedudukan Pemohon sebagai dosen, yaitu dalam rangka pemenuhan hak dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C UUD 1945 yang dapat diwujudkan secara maksimal jika korupsi diberantas melalui pengelolaan (beheersdaad) BUMN yang sehat. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemohon juga merupakan advokat yang memiliki peran aktif dalam penegakan hukum untuk turut serta sebagai peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyelenggara Negara dan UU Tipikor; 3.4. selanjutnya untuk menganalisa norma yang diuji, maka perlu menganalisa norma-norma terkait lainnya yang akan berkelindan, antara lain : Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Pasal 3 UU Tipikor “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Pasal 5 UU Tipikor Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 26 a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”) “Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.” Pasal 2 angka 1 UU Perbendaharaan Negara “Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi : a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; … j. penyelesaian kerugian negara/daerah;” Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (“UU Keuangan Negara”) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 2 angka 1 UU Keuangan Negara : “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak 27 lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;” Pasal 1 angka 1 UU Penyelenggaraan Negara “Penyelengga Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 2 UU Penyelenggaraan Negara “Penyelenggara Negara meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Pasal 5 UU Penyelenggaraan Negara “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: 1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya; 2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; 3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; 4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan; 6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 28 Pasal 15 ayat (3) UU Penyelenggaraan Negara “Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. Sub Komisi Eksekutif; b. Sub Komisi Legislatif; c. Sub Komisi Yudikatif; dan d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.” Pasal 3A ayat (1) UU BUMN “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagal bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara” Pasal 3E ayat (1) UU BUMN “Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.” Pasal 3E Ayat (2) UU BUMN “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.” Pasal 3E ayat (3) UU BUMN “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.” Pasal 3S ayat (2) UU BUMN Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan oleh Presiden dengan alasan: f. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan Badan, BUMN, atau keuangan negara; Pasal 3AF ayat (2) UU BUMN Anggota Direksi Holding Investasi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris Holding Investasi dengan alasan: e. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan Badan, BUMN, atau keuangan negara; Pasal 3Y UU BUMN Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Pasal 9F UU BUMN Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 29 b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Pasal 3X ayat (3) UU BUMN Badan tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven. Pasal 3J ayat (1) UU BUMN Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset Badan yang tidak dijaminkan. 3.5. Bahwa selanjutnya mari kita lihat penjelasan Pasal 4B UU BUMN : “Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan.” Berdasarkan penjelasan tersebut, maka intensi dari Pasal 4B UU BUMN adalah perluasan dari pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara yang termasuk atau berimplikasi kepada terpisahnya perihal kerugian BUMN dari kerugian negara. Berdasarkan hal ini, maka norma Pasal 4B UU BUMN menjadi norma pengecualian dari norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 1 UU Perbendaharaan Negara serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 1 UU Keuangan Negara. Implikasi dari norma pengecualian ini adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak akan dapat diterapkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kerugian BUMN karena bukan merupakan kerugian negara sebagai unsur pokok dari delik pidana tersebut; 3.6. Bahwa norma Pasal 4B UU BUMN memiliki konstruksi yang sama dengan norma Pasal 3H ayat (2) UU BUMN sehingga penjelasan Pasal 4B UU BUMN memiliki makna yang tautologis dengan Pasal 3H ayat (2) UU BUMN. Hal ini dipertegas dengan norma Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang merupakan norma pengecualian dari norma yang mengkategorikan norma yang mengatur pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN (dhi. UU Perbendaharaan Negara dan UU Keuangan Negara) yang menjadi jembatan kepada pelaksanaan norma 30 Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikan, dapat dikatakan norma Pasal 3H ayat (2) UU BUMN dan Pasal 4B UU BUMN bersifat tautologis; 3.7. Bahwa dengan norma pengecualian tersebut, maka berimplikasi kepada setiap kerugian dari Badan/BUMN akan sangat sulit ditarik kepada kerugian negara. Hal ini berakibat andaipun Pasal 3S ayat (2) dan Pasal 3AF ayat (2) UU BUMN dilaksanakan, maka tidak dapat menggunakan alasan “merugikan keuangan negara”. Pemberhentian masih mungkin dilakukan dengan alasan merugikan keuangan Badan/BUMN, tetapi pertanggungjawaban hukumnya tidak menggunakan aspek hukum publik, misalkan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Kondisi ini menjadikan seolah Badan/BUMN menjadi seperti perseroan terbatas swasta yang pertanggungjawaban pejabatnya seolah ditentukan berdasarkan acquit et de charge pemegang saham atau delik pidana umum lainnya (jika ada); 3.8. Bahwa hal ini akan berimplikasi kepada BJR yang dimaksud dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F UU BUMN yang bersifat mengecualikan pertanggungjawaban hukum apabila terdapat kondisi tertentu. Yang menjadi pertanyaan : “pertanggungjawaban hukum” apa yang dimaksud jika pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak dapat dikenakan kepada pejabat Badan/BUMN? Dengan adanya norma Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN, maka Pasal 3Y dan Pasal 9F UU BUMN mengecualikan dari apa yang sudah dikecualikan, sehingga sesungguhnya menjadi norma yang bersifat sia- sia karena tidak ada yang dipertanggungjawabkan (secara publik); 3.9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan menggunakan proposisi “dua pengecualian yang bertentangan dalam norma abstrak terhadap objek yang sama adalah trivial”, maka kita dapatkan suatu inferensi yang bersifat trivial. Hal ini akan bersifat membingungkan apakah sebenarnya hendak serius dalam “pemberantasan korupsi” atau sesungguhnya asas yang digunakan “koruptor dimaafkan”? Kebingungan ini bersifat trivial atau bahkan dapat dikatakan korupsi yang terjadi menjadi “the system has been corrupted”. Jika sistem telah dikorupsi, maka rakyat tidak dapat lagi menonton berita tentang 31 penangkapan kasus korupsi karena yang diberantas adalah hukumnya bukan memberantas koruptor dalam partikularitasnya; 3.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN dapat bersifat kontradiksi dengan Pasal 3Y dan Pasal 9F UU BUMN jika dihadapkan pada konteks “pemberantasan korupsi”. Bahwa karena preferensi norma konstitusi adalah untuk memberantas korupsi, maka sebaiknya Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN dimaknai ulang agar selaras dengan UU Tipikor. Pasal 3H ayat (2) UU BUMN kemudian dapat dimaknai menjadi “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan merupakan bagian dari kerugian negara”. Hal serupa dengan Pasal 4B UU BUMN yang seharusnya dapat dimaknai menjadi “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara.”; 3.11. Bahwa andaikan KPK berargumentasi tetap memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN termasuk Badan, maka tiada alasan yang masuk akal untuk menolak rumusan tersebut. Kecuali, penguasa memiliki niat lain berupa akal bulus yang tidak ingin pemberantasan korupsi ditingkatkan dengan melemahkan KPK. Dengan demikian, jika maksud Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN dari pembentuk UU adalah untuk menghilangkan unsur kerugian negara, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena BUMN lahir dari konsep hak menguasai negara yang mendapatkan amanat dari rakyat untuk menguasai hajat hidup orang banyak yang digunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Hak konstitusional Pemohon untuk dimakmurkan tentu melekat juga pada Pasal 33 UUD 1945 tersebut hingga kemudian norma pasal tersebut berimplikasi kepada hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28C UUD 1945. Konsep ini juga sudah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 halaman 224-231. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum apapun untuk menolak pemaknaan terhadap Pasal 3H ayat (2) 32 dan Pasal 4B UU BUMN. Dengan pemaknaan baru tersebut, maka kemudian memiliki implikasi kepada norma Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN menjadi sudah kehilangan maknanya karena UU BUMN tidak lagi menjadi lex specialis dari UU yang dimaksud dalam norma tersebut. Mempertahankan norma Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN justru akan menciptakan kekacauan makna, maka dari itu sudah seharusnya Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN dibatalkan untuk seluruhnya. Selain itu, dengan pemaknaan baru terhadap Pasal 4B UU BUMN, maka norma tersebut telah memiliki pengertian yang jelas sehingga tidak lagi memerlukan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN. Mempertahankan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN justru menjadikan norma Pasal 4B UU BUMN menjadi tidak jelas, sehingga sudah seharusnya Penjelasan Pasal 4B UU BUMN dibatalkan untuk seluruhnya; 3.12. Bahwa memberikan makna baru terhadap Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN termasuk dengan membatalkan Pasal 3AA ayat (2), dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN bukan berarti BJR menjadi hilang. Justru BJR berjalan efektif ketika norma tersebut tidak ada. BJR memang seharusnya menjadi pengecualian yang bersifat kasuistik, sehingga harus dihadapkan pada putusan yang juga bersifat konkrit. Hal tersebut dapat berlaku efektif jika kerugian Badan/BUMN dikategorikan sebagai kerugian negara. BJR kemudian dapat dipadankan dengan asas-asas dalam hukum acara seperti asas praduga tidak bersalah. Dengan pemaknaan tersebut justru akhirnya kata “Pejabat BUMN/Badan” memiliki co-referential dengan kata “korupsi”, sehingga tidak ada dunia kemungkinan yang memungkinkan konsep Pejabat BUMN/Badan tidak berkorelasi dengan konsep korupsi. Dalam partikularitasnya KPK tetap dapat menindak tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN karena tidak adanya keambiguan makna dari terminologi yang digunakan. Kondisi ini sesuai dengan asas hukum pidana yang mensyaratkan lex stricta dan lex certa, sehingga KPK tidak perlu berfantasi atau bermanuver kemana-mana untuk mencari argumentasi pembenar. Di sisi lain, BJR tidak hilang dalam pelaksanaannya; 33 3.13. Bahwa perlu diketahui sesungguhnya UU Perbendaharaan Negara dan UU Keuangan Negara juga mengakui adanya kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, hal tersebut bukan berarti memisahkan kerugiannya sebagai bukan kerugian negara. Oleh karena itulah, KPK atau penegak hukum lainnya masih dapat menindak tipikor di lingkungan BUMN, sebagaimana di gambar: 3.14. Bahwa pemisahan kekayaan negara menurut Pemohon lebih tepat sebagai langkah ringfencing sebagai pemisahan aset BUMN dari aset negara terhadap resiko pihak ketiga. Tujuan pemisahan kekayaan secara prinsip adalah untuk melindungi batas satu aset kepada aset lain. Sesungguhnya tujuan dari ringfencing, dalam konteks Badan, sudah terwujud dari Pasal 3J ayat (1) UU BUMN. Bahkan, Pasal 3X ayat (3) UU BUMN menerapkan prinsip bankruptcy remote, maka tujuan dari pemisahan kekayaan aset sudah terwujud tanpa harus memisahkannya dari kerugiannya. Ringfencing akan berkaitan dengan pihak ketiga, misalkan suatu BUMN harus pailit, maka yang menjadi boedel pailit adalah terbatas kepada aset BUMN yang tercatat dalam laporan keuangannya. Tidak mungkin aset-aset negara lainnya, misalkan Monumen Nasional atau Istana Negara ikut serta menjadi boedel pailit; 3.15. Bahwa bagi Pemohon kerugian BUMN seharusnya berlaku secara internal kepada negara itu sendiri. Mari kita buat ilustrasi sederhana : misalkan Rega Felix memiliki PT Felix Burger, kerugian PT Felix Burger secara pencatatan akuntansi memang kerugian PT Felix Burger karena terpisah dari harta Rega Felix. Namun, sebagai pemilik dari PT Felix 34 Burger kerugian PT Felix Burger pasti akan berdampak kepada Rega Felix dan kerugiannya akan bersifat “is at least as ideal as” kerugian Rega Felix, misalkan karena selama ini Rega Felix mendapatkan penghidupan dari PT Felix Burger. Kerugian tersebut berlaku internal dan dirasakan secara internal tanpa harus kita melihat adanya unsur pihak ketiga. Hal ini dikarenakan secara internal dapat terlihat adanya “kesamaan kualitas secara dominan”. Kita dapat mengeksklusikan pihak ketiga, sehingga adalah diri kita dalam partikularitasnya yang secara co-referential merasakan dampak yang dinamakan dengan “kerugian”. Konsep ini juga berlaku bagi BUMN, misalkan suatu BUMN, mari kita ambil contoh BUMN karya yang terus mendapatkan penugasan. Misalkan ternyata BUMN karya tersebut menjadi memiliki utang yang menggunung dan terus merugi. Meskipun kekayaannya terpisah dari kekayaan negara, tetapi jika mengalami kerugian, negara juga yang merasakan. Misalkan, toh ujung-ujungnya minta penyertaan modal lagi dari negara untuk penyelamatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah UU BUMN ini sebenarnya jalan keluar kekacauan tata kelola BUMN saat ini dengan maksud untuk menghindari pertanggungjawaban hukum? Dengan adanya UU BUMN seolah-olah para pejabat ingin memberikan pagar yang tegas dengan KPK seperti ilustrasi berikut : 3.16. Bahwa berdasarkan konsep kesamaan kualitas secara dominan, bukan berarti keuntungan atau kerugian BUMN adalah identik sama dengan keuntungan atau kerugian negara. Secara akuntansi masih dapat dicatatkan secara terpisah. Pemisahan kekayaan negara dengan 35 BUMN juga masih dapat dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap aset negara. Namun, secara internal, kerugian BUMN akan berdampak langsung terhadap kerugian negara, maka dari itu dapat dikatakan kerugian BUMN-is at least as ideal as-kerugian negara (vice versa). Dalam notasi matematika dapat disimbolkan dengan A≈B; 3.17. Bahwa setelah kita memahami konstruksi logika tersebut, kemudian untuk memperkuat argumentasi Pemohon secara materiil, mari kita contohkan penerapannya di beberapa sektor. Misalkan BUMN dengan lingkungan yang kompetitif yaitu bank. Di dalam bank suatu yang wajar jika terdapat kredit macet (non-performing loan / NPL). Secara sederhana NPL adalah bentuk kerugian bank karena bank menjadi harus mencadangkan kerugian untuk menyisihkan aktiva produktif tersebut (CKPN). Akibat CKPN, maka dapat mempengaruhi laba dari perseroan. Jika setiap kerugian negara adalah korupsi, maka NPL tidak diperkenankan. Faktanya, dengan UU BUMN yang lama, adanya NPL tidak serta-merta selalu dikaitkan dengan tipikor. Jangan seolah-olah akibat mengkategorikan kerugian BUMN menjadi kerugian negara, maka BUMN tidak dapat perform. buktinya bank BUMN dapat tetap perform meskipun tetap terdapat NPL. Hal ini dikarenakan jika memang NPL terjadi karena risiko bisnis dan kegiatan usaha sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka BJR berlaku. Di sisi lain, bayangkan jika ternyata kerugian BUMN dipisahkan dari kerugian negara. Hal ini dapat berakibat pejabat BUMN menyalurkan kredit secara asal-asalan tanpa adanya resiko tipikor yang melekat. Berbeda dengan sebelum revisi UU BUMN diberlakukan, penegak hukum masih dapat memburu tipikor di bidang perbankan jika kredit dilakukan secara asal-asalan. Ketika tipikor sama sekali tidak dapat diterapkan akan membuat pejabat BUMN semakin asal-asalan, maka ketika NPL terlampau tinggi akhirnya segala sesuatu hanya dianggap sebagai resiko bisnis; 3.18. Bahwa bayangkan apa yang terjadi misalkan NPL tinggi? Bank harus mencadangkan kerugian dan mungkin saja akan menggerus modal yang menyebabkan rasio kecukupan modal yang kurang sehingga menyebabkan tingkat kesehatan bank menurun. Dalam kondisi ini, 36 negara sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada akhirnya harus bertanggung jawab atas keselamatan bank tersebut untuk mengembalikan tingkat kesehatan bank. Salah satunya adalah dengan kembali menyertakan modal yang pada akhirnya negara “boncos” kembali yaitu menyetor modal hanya untuk menutup kerugian. Atau, bisa saja akibat tingkat kesehatan bank yang menurun, kemudian diambil langkah privatisasi karena bank adalah sektor kompetitif yang memungkinkan privatisasi (vide Pasal 76 ayat (1) UU BUMN). Permasalahan baru akan mungkin muncul, bayangkan seandainya pejabat BUMN menyalurkan kredit secara asal-asalan dan karena tidak ada pertanggungjawaban kepada negara (publik), maka NPL sampai tinggi. Ketika NPL tinggi tentu valuasi bank tersebut menjadi rendah. Bagaimana jika ternyata skenario tersebut memang dikondisikan agar salah satu bank BUMN dapat dilakukan privatisasi untuk dibeli swasta dengan harga murah?; 3.19. Bahwa selain itu, mari kita bayangkan juga misalkan kewenangan menteri bersama Badan untuk menetapkan hapus buku/tagih (vide Pasal 3F ayat (2) UU BUMN). Bayangkan jika bank dalam rangka melaksanakan arahan presiden melakukan hapus buku besar-besaran dan mendapatkan penugasan menyalurkan kredit ke sektor resiko tinggi dengan alasan populis, misalkan kredit desa atau kredit koperasi desa. Ketika bermasalah, pada akhirnya BUMN sektor bank bisa collapse, dan ketika hal tersebut terjadi diambil langkah privatisasi dengan harga yang murah. Dengan adanya UU BUMN, Pejabat BUMN tidak bisa dikenakan delik tipikor karena bukan sebagai penyelenggara negara dan kerugian BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Apakah hal tersebut bukan sesuatu yang berbahaya? Menurut Pemohon intervensi politik yang tinggi tanpa pertanggungjawaban yang jelas akan sangat berbahaya bagi perekonomian bangsa. Melepaskan kerugian BUMN dari kerugian negara dan melepaskan pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara memang membuat lega pejabat BUMN dari rasa takut, tetapi sangat rentan disusupi intervensi politik. Terlebih kekuasaan menteri dalam pengangkatan pejabat BUMN sangat kuat. Lihat saja kondisi tata kelola BUMN saat ini. Di tengah budaya korupsi 37 yang sangat mengerikan tidak terbayangkan dampaknya akan seperti apa. Pemohon memohon dengan sangat, ayolah mari kita berpikir lebih dalam lagi. Niatkan hati kita dengan tulus dan sadari bahwa ini soal keselamatan bangsa kita, bukan soal kharisma, persona, romantisme, angan-angan, coba-coba, lihat nanti, kumaha engke, gimik, narasi, pidato meledak-ledak, atau apalah-apalah. Jangan biarkan pejabat culas berjaya, mereka hanya merupakan setan rakus yang merusak bangsa. Kecuali penguasa adalah bagian dari kebusukan itu sendiri; 3.20. Bahwa bank merupakan sektor yang mudah untuk kita bayangkan dan kebetulan kita memiliki BUMN bank yang sangat besar. Untuk memperluas contoh, bayangkan dibentuknya Badan adalah untuk memperluas sektor bisnis dan untuk meningkatkan nilai investasi. Untuk itu kita harus imajinasikan terhadap sesuatu yang melampaui bayangan kita. Bayangkan jika perintisan transportasi daerah terpencil sudah tersambung, dan Badan ingin merintis hal lainnya. Misalkan Badan ingin mendongkrak finansial untuk kolonisasi Mars atau proyek antariksa untuk energi terbarukan. Proyek tersebut memiliki resiko sangat besar, namun misalkan sebanding antara nilai investasi, keuntungan, dan arah strategi negara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Badan dapat melakukan investasi, tentu dengan studi kelayakan yang matang. Asumsikan untuk proyek antariksa atau kolonisasi Mars membutuhkan kendaraan berupa roket propulsi. Kita harus membuat studi kelayakan mengenai resiko yang ada termasuk jika roket yang ada tiba-tiba hilang komunikasi. Misalkan terdapat dua kemungkinan yaitu 1) tertabrak benda antariksa lain, atau 2) kehabisan energi. Jika ternyata roket rusak karena tertabrak benda antariksa lain, maka dapat dikatakan terdapat faktor x di luar perhitungan atau jangkauan studi kelayakan. Jika terjadi kondisi tersebut, maka pejabat Badan/BUMN dapat menggunakan BJR untuk membebaskan tanggung jawab hukumnya; 3.21. Bahwa namun, misalkan ternyata permasalahannya adalah kehabisan energi. Bayangkan setelah diselidiki ternyata terbukti bahan bakar yang digunakan roket tersebut dioplos oleh pejabat Badan/BUMN. Bayangkan jika ternyata terdapat tokoh agama palsu yang selalu ingin 38 ikut serta dalam segala hal dan mengklaim bahwa kelompoknya memiliki astronot. Pejabat Badan/BUMN akan tenang saja karena sudah ada UU BUMN baru dan tokoh agama palsu akan rilis pers dan berbicara kalimat-kalimat bijaksana. Masyarakat yang tidak kritis dan tidak terdidik akan manut saja percaya apapun yang dikatakan. Penguasa mungkin cekikikan terhadap kondisi tersebut, tetapi ketika pidato justru terlihat berapi-api membela rakyat. Padahal kasihan rakyat uangnya hanya digunakan untuk hal seperti itu, tetapi hidup mereka terus sengsara. 60% masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan padahal kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Rata- rata IQ masyarakat hanya 78 sehingga sulit untuk bersuara. Kasihan dong, tolong gunakan sedikit hati nurani kita. Jika kemungkinan seperti itu mungkin terjadi, maka UU BUMN baru bisa sangat berbahaya; 3.22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya BJR dapat beriringan tanpa harus memisahkan kerugian Badan/BUMN sebagai kerugian negara dan pejabat Badan/BUMN bukan sebagai penyelenggara negara. Jangan kita a priori terhadap hal tersebut. BJR adalah sesuatu yang perlu dibuktikan, tetapi untuk membuktikan kita tidak mungkin a priori bahwa tidak mungkin ada kerugian negara atau tidak mungkin pejabat Badan/BUMN menerima gratifikasi karena bukan penyelenggara negara. Jika kita a priori terhadap hal tersebut, maka BJR tidak dapat dibuktikan. Dengan kita mencurigai terpenuhinya unsur kerugian negara dan penyelenggara negara, maka kita dapat mengendus lebih dalam lagi. Misal Badan beranggapan industri sepak bola ternyata menguntungkan dan demi Indonesia go internasional, maka Badan berencana membeli klub Real Madrid. Setelah dibeli ternyata Real Madrid tidak pernah mendapatkan trofi dan setelah diselidiki ternyata terdapat transfer keluar pemain bintang yang menjadi penentu. Mungkin saja negara menjadi rugi karena banyak sponsor yang hengkang. Setelah diselidiki ternyata ketua Badan merupakan fans Real Madrid dari kecil dan membeli Real Madrid karena keluarganya dijanjikan tiket menonton bola dan nominee yang besar di BVI. Hal-hal seperti itu dapat terungkap jika memang dari awal penegak hukum dapat memasukan unsur “kerugian negara” dan “penyelenggara 39 negara”. Jika pintu masuknya saja tidak ada, maka penegak hukum hanya maju mundur saja. Pada akhirnya hanya sibuk menyusun kata pembenaran untuk rilis pers; 3.23. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebaiknya kita belajar dari kasus yang terjadi di Malaysia melalui 1MDB. Skandal tersebut sangat kompleks karena melibatkan jaringan keuangan internasional yang kompleks. Tentu kelak Badan dengan modal yang besar akan bermain investasi melalui jaringan internasional. Andaipun bermain di sektor pertambangan, tata kelola pertambangan juga kacau-balau terbukti dari skandal korupsi yang merugikan negara sekitar Rp300triliun. Di tengah kekacauan tersebut, Pemerintah bersama DPR merevisi UU Minerba secara tergesa-gesa dan memberikan kekuasaan kepada Pemerintah untuk memberikan secara prioritas terhadap pihak tertentu. Kekhawatiran Pemohon seolah menjadi nyata yaitu penguasa menjebak ormas keagamaan dengan cara “menawarkan” dahulu kepada ormas keagamaan yang dapat menyebabkan hilangnya kritisisme ormas keagamaan, kemudian makna prioritas diperluas kepada swasta (vide Pasal 51B UU Minerba) yang pada akhirnya dapat menjadi “bancakan” pejabat, misalkan bagi-bagi tambang blok medan atau apalah. Bayangkan bagaimana masuk akalnya ketika negara defisit anggaran, kekayaan alam yang menjadi cadangan negara justru diobral kemana-mana. Guru dan dosen tidak terbayarkan, negara menumpuk hutang, kemudian ormas-ormas dapat menjadi rebutan tambang; 2.1. Bahwa bayangkan jika proyek hilirisasi akan dilakukan oleh Danantara (Badan) di mana Badan mendapatkan penugasan dari Presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, tetapi tidak dikatakan sebagai penyelenggara negara. Dengan kondisi tersebut, lalu seolah-olah kekayaan BUMN yang menjadi sumber kekayaan Badan menjadi kekayaan pribadi presiden karena dianggap sebagai bukan penyelenggara negara. Hal ini sangat sulit dicerna oleh akal sehat. Kekayaan alam Indonesia kemudian akan dapat bocor melalui swasta dengan jalan prioritas, bahkan andaipun terdapat kekayaan alam yang tersisa yang akan dikelola BUMN akan sama rasanya seperti dikelola 40 swasta karena rakyat akan kehilangan akses terhadapnya dengan adanya UU BUMN. Sungguh keadaan yang sangat mengerikan dan ketika hal tersebut sudah terjadi kita tidak bisa makan pidato berapi-api karena kekayaan Indonesia telah raib oleh kemunafikan. Ya Tuhan, tolong tunjukilah kami jalan yang lurus, tampakanlah mana yang haqq dan mana yang batil, kami rakyat tidak tahan melihat kezaliman. Selamatkanlah ormas-ormas yang memang berjuang untuk rakyat agar tidak tergoda oleh godaan setan rakus; 3.24. Bahwa keadaan saat ini sangat mengerikan, di tengah skandal korupsi tambang dan minyak Pertamina, lahir dua UU yang sangat sangat sangat kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Kondisi ini benar-benar membingungkan, sepertinya impian paradoks Indonesia benar-benar terwujud. Bayangkan jika terjadi skandal yang melibatkan sampai kepada jaringan keuangan internasional yang kompleks, masyarakat tidak terdidik mungkin tidak mengetahui kengerian yang berada dibalik hal tersebut. Bayangkan jika benar terjadi skandal dan andai jika ormas keagamaan berada dalam pusaran tersebut, harus bicara apa ormas keagamaan? Hilang sudah kritisisme ormas keagamaan. Apa tidak malu ormas keagamaan justru merusak moral bangsa secara serius? Bagaimana mempertanggungjawabkannya baik di dunia maupun akhirat? Sungguh teramat sangat mengerikan. Padahal segala sesuatunya akan dicatat, termasuk dicatat sejarah. Pemohon tidak henti-hentinya memohon-mohon dengan sangat gunakan hati nurani kita, jangan serakah, kasihan rakyat. Mereka lelah menonton korupsi, kolusi, dan nepotisme seolah dianggap normal. Ujung-ujungnya guru dan dosen lagi yang paling mendapatkan nestapa setelah bolak-balik “diprank”. Ya Tuhan, tolonglah kami bangsa Indonesia; 3.25. Bahwa andaikan kelak terdapat argumentasi yang ingin melakukan komparasi kepada Temasek Singapura, maka perlu direnungkan hal-hal sebagai berikut : bahwa Singapura memiliki basis fondasi ekonomi berupa sektor jasa. Sektor jasa memiliki sifat yang sangat kompetitif sehingga mekanisme pasar memiliki hukum untuk menghukum ketidakprofesionalan. Singapura tidak memiliki beban untuk melepas 41 status Temasek dari negara karena tuntutan kreatifitas sangat tinggi dan terdapat mekanisme yang memang bersifat self-correction. Bandingkan dengan ekonomi Indonesia yang berbasis kepada kekayaan alam. Kekayaan alam memiliki sifat yang sangat berbeda karena berbasis kepada “kepenguasaan”. Ibaratnya dengan sumber dan kekayaan alam yang berlimpah penguasa dapat “ongkang-ongkang kaki” untuk menentukan. Ibaratnya suruh saja A, B, atau C untuk gali nanti hasilnya tinggal berbagi toh bagaimanapun juga yang berkuasa adalah penguasa. Basis ekonomi Indonesia dapat bersifat eksploitatif, maka dari itu kita dapat melihat ketimpangan yang sangat tinggi, terlebih ketimpangan lahan. Hal yang sangat berbeda dengan negara yang berbasis kepada jasa. Berdasarkan hal tersebut, maka urgensi utama dalam pengelolaan ekonomi Indonesia justru seharusnya dimulai dari sistem pengawasan yang ketat terlebih dahulu. Hal ini bukan berarti menegasikan pentingnya kreatifitas, hanya saja mengurus yang pada dasarnya sudah kaya saja belum bisa, bagaimana mungkin sudah mau berkreasi tertentu. Pada akhirnya kreatifitasnya adalah mencari cara agar bisa lolos korupsi termasuk bermain kucing-kucingan dengan rakyat; 3.26. Bahwa permasalahan selanjutnya dalam UU BUMN adalah norma yang memisahkan organ, pejabat, karyawan/pegawai Badan/BUMN dari penyelenggara negara. Bagi Pemohon ini merupakan offside yang sungguh membingungkan. Norma seperti ini dapat dilihat pada Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN. Kita ambil contoh terhadap Pejabat atau Pegawai Badan terlebih dahulu. Norma Pasal 3X ayat (1) UU BUMN menyatakan organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Norma ini jelas sangat bersifat kontradiktif dengan Pasal 3A ayat (1), Pasal 3E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU BUMN yang pada pokoknya kewenangan Badan adalah pelimpahan kewenangan dari kekuasaan Presiden. Bahkan dengan tegas dalam Pasal 3E ayat (3) UU BUMN Badan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara ketatanegaraan jika mendapatkan pelimpahan kewenangan / tugas dari presiden, maka tugas yang dilaksanakan adalah tugas kenegaraan. Dengan demikian, 42 pelaksana tugas tersebut adalah bagian dari penyelenggara negara, sehingga pertanggungjawaban kepada Presiden adalah bentuk pertanggungjawaban kenegaraan bukan pertanggungjawaban pribadi; 3.27. Bahwa norma Pasal 3X ayat (1) UU BUMN menjadikan seolah-olah kekuasaan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU BUMN merupakan bagian dari urusan pribadi presiden sehingga seolah-olah BUMN adalah milik pribadi presiden. Apa akibat dari berlakunya norma Pasal 3X ayat (1) UU BUMN tersebut? Jika diterapkan, maka pejabat Badan dapat melakukan investasi secara asal-asalan dan ketikapun terjadi kerugian, maka tidak termasuk sebagai kerugian negara. Andaipun pejabat Badan tersebut menerima janji, secara lebih ekstrem misalkan melalui nominee yang ditunjuk, maka pejabat Badan tersebut tidak mungkin dapat dikenakan delik Pasal 5 UU Tipikor karena bukan sebagai penyelenggara negara. Bagi Pemohon ini norma yang sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Kondisi ini berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 9G, Penjelasan Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN bagi pejabat BUMN dan/atau karyawan BUMN. Pemohon memohon tolong bayangkan apa yang terjadi jika UU BUMN ini diterapkan di tengah badai skandal korupsi BUMN saat ini? Please, tolonglah dipikirkan, bisa gawat perekonomian bangsa. Sekarang saja respon pasar sudah negatif, please tolong kalau sampai perekonomian hancur keadaan bisa menjadi gawat. Jangan sampai, amit-amit, dengan dalih menyelamatkan perekonomian malah justru jadi kendaraan untuk melarikan kekayaan ke luar negeri. Tolong hal tersebut dicegah sedini mungkin. Tolong pelajari skandal kasus 1MDB yang rumit pengungkapannya karena begitu besarnya intervensi politik dalam investasi; 3.28. Bahwa berkembang pula di masyarakat yang menyatakan bahwa meskipun Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN menyatakan organ, pejabat, karyawan/pegawai Badan/BUMN bukan merupakan penyelenggara, namun sesungguhnya Pasal 5 UU Tipikor masih dapat diterapkan melalui konsep “pegawai negeri” karena dalam UU Tipikor terdapat 43 perluasan makna “pegawai negeri”. Terhadap argumentasi tersebut, kita harus waspadai fallacy of misplaced concreteness, jangan sampai akibat term “pegawai negeri” dan “penyelenggara negara” ini kita menjadi tumpang tindih definisi sehingga ketika diterapkan dalam peristiwa konkrit menjadi kacau. Penyelenggara negara berada pada kelas yang berbeda dengan pegawai negeri. Secara materiil, bahkan dalam tradisi akademik, pegawai negeri disepakati berada dalam rezim hukum kepegawaian. Sejarahnya berasal dari pengertian ambtenaar yang merupakan pegawai yang memiliki fungsi bestuur. Jika pengertiannya dikacaukan dengan pejabat lainnya yang tidak memiliki fungsi bestuur justru menjadi kacau. Misalkan pengertian hakim konstitusi menjadi dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri atau anggota DPR menjadi dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri yang padahal tidak memiliki fungsi bestuur. Padahal jika sesuatu dinisbatkan sebagai pegawai negeri maka akan tunduk kepada rezim UU ASN. Di sisi lain, dalam UU BUMN, pejabat BUMN tunduk kepada UU Perseroan Terbatas dan UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, lebih tepat jika dikatakan pejabat BUMN adalah bagian dari penyelenggara negara; 3.29. Bahwa untuk memperjelas perhatikan norma Pasal 1 dan Pasal 2 UU Penyelenggara Negara bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara memiliki pengertian yang lebih luas. Bahkan, di Pasal 15 UU Penyelenggara Negara termasuk terdapat adanya sub komisi BUMN/D dan Penjelasan Pasal 2 angka 7 sudah sangat tegas dan jelas bahwa Pejabat BUMN merupakan penyelenggara negara. Dengan demikian, telah teramat sangat jelas bahwa norma yang menyatakan bahwa pejabat BUMN bukan merupakan penyelenggara negara bertentangan dengan UU Penyelenggara Negara. Kontradiksi ini yang kemudian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena bagaimana mungkin pejabat BUMN adalah penyelenggara negara sekaligus bukan penyelenggara negara. Di sisi lain, hukum pidana harus bersifat lex certa dan lex stricta. Menariknya adalah berkembang di berbagai media bahwa KPK menyatakan tetap dapat menindak korupsi pejabat BUMN karena masih sebagai penyelenggara negara; 44 2.2. Bahwa untuk menjawab hal tersebut, maka kita perlu telusuri dahulu makna dari kata “BUKAN”. Untuk itu kita perlu melatih pengertian tentang bukan dengan pernyataan berikut : “bukan fufufafa adalah bukan fufufafa”, “bukan fufufafa adalah fufufafa”, “fufufafa adalah bukan fufufafa”, “bukan bukan fufufafa adalah fufufafa”, “fufufafa adalah bukan bukan fufufafa”, “fufufafa adalah fufufafa”. Berdasarkan contoh pernyataan tersebut, tentukanlah yang mana pernyataan yang benar dan yang salah? Jika kita terbingung, maka kita dapat tanyakan kepada anak yang bersekolah di bangku sekolah dasar. Jika kita sudah mendapatkan jawabannya, maka dari contoh tersebut kita dapat memahami arti dan penggunaan kata “bukan”. fufufafa dalam konteksnya bisa berbeda-beda, tetapi bukan akan selalu memiliki makna yang sama. Jika dikatakan Pejabat BUMN masih dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara, sehingga KPK masih dapat menindak jika terjadi gratifikasi di lingkungan BUMN, maka makna Pasal 9G UU BUMN menjadi : “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara.” atau memiliki makna yang sama dengan “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan bukan merupakan penyelenggara negara.”. Konstruksi ini yang masih memungkinkan KPK untuk tetap menindak korupsi bagi pejabat BUMN. Hal ini juga berlaku terhadap Pasal 87 ayat (5) UU BUMN yang menyatakan : “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.” Konstruksi tersebut membingungkan dan menyebabkan KPK tidak dapat menindak tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN, sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 hingga merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga seharusnya Pasal 87 ayat (5) UU BUMN menjadi “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara negara.” Atau memiliki makna yang sama dengan “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan bukan merupakan penyelenggara negara.”. Namun, karena penggunaan kata “bukan bukan” adalah tidak lazim digunakan, maka Pemohon memiliki preferensi agar kata “bukan” dalam Pasal 9G dan 45 Pasal 87 ayat (5) UU BUMN dihapuskan saja. Argumentasi ini berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 3X ayat (1) UU BUMN; 2.3 Bahwa dengan kita menghapus kata “bukan” dalam Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5) UU BUMN, maka kegaduhan selesai. Rakyat bahagia, sedangkan yang berniat culas akan bersedih. Dengan menghapus kata “bukan”, maka tidak akan terdapat multiinterpretasi terhadap Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN termasuk menjadikan UU BUMN selaras dengan UU Penyelenggara Negara, UU Tipikor, maupun UU Keterbukaan Informasi Publik. Tidak ada hal yang istimewa dengan menghapuskan kata “bukan” hingga menyebabkan kekacauan hukum, karena hanya seperti business as usual saja. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya Penjelasan Pasal 9G UU BUMN tersebut yang maknanya saja sangat sulit ditangkap bak sedang mendengar orang sedang kumur-kumur berbicara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seharusnya Pembentuk UU dalam merumuskan norma UU harus menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami termasuk oleh pasangan Pemohon yang merupakan ibu rumah tangga yang bukan sarjana hukum. Akibat dari bahasa yang tidak sederhana akhirnya membuat gaduh masyarakat sampai ibu rumah tangga harus turun tangan. Ketika sudah gaduh jangan sampai penguasa sok tiba-tiba jadi seolah pahlawan padahal sedari awal berkuasa bisa menentukan. Jangan terlalu banyak berdrama ketika diberikan amanah dari rakyat. Kita harus ingat hukum pidana bersifat lex certa dan lex stricta sehingga tidak perlu berfantasi ke sana kemari untuk mencari norma yang pasti. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN bertentangan dengan UUD 1945 untuk seluruhnya. Pemohon memohon-mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ini karena penguasa sudah sangat keterlaluan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Mohon tolong gunakan hati nurani. Tolong kasihanilah rakyat, mereka tetap miskin dari dulu; 3.30. Bahwa berkaca dari kekacauan tata kelola BUMN saat ini hingga menyebabkan korupsi BUMN besar-besaran serta argumentasi yang 46 telah diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 39/PUU-XXIII/2025, alangkah tidak tepatnya jika kita melaksanakan Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN. Pemohon khawatir kebijakan tersebut bersifat “blunder” dan justru meningkatkan ketidakpercayaan besar- besaran terhadap BUMN. Di tengah kesulitan yang menghimpit rakyat, Pemohon khawatir jika Pemerintah memaksakan kehendaknya justru rakyat secara psikologis berada dalam titik lenting kesabarannya dan berujung pada kemarahan bahkan pembangkangan sipil yang justru akan mempengaruhi perekonomian secara mendalam. Perlu diketahui, jika krisis kepercayaan sudah sangat dalam dapat berujung pada revolusi; 3.31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan dengan asumsi bahwa hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 28C UUD 1945 dapat terpenuhi dengan baik jika korupsi di negara ini diberantas, maka telah terbukti, baik secara logika formal maupun secara materiil, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi amanat konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan menyatakan norma Pasal 3AA ayat (2), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3.32. Bahwa mengingat UU BUMN ini menimbulkan banyak sekali perdebatan di masyarakat dan akan sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dan dengan menjunjung proses persidangan yang terbuka untuk umum yang dapat didengar oleh rakyat banyak, maka alangkah baiknya diselenggarakan persidangan pleno dengan 47 melaksanakan Pasal 54 UU MK. Akan sangat aneh jika kebijakan yang bersifat fundamental tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka berdasarkan argumentasi akademis. Di tengah perdebatan dan tanda tanya besar di masyarakat, jika pemeriksaan UU BUMN ini tidak dilaksanakan pleno seolah menimbulkan kecurigaan di masyarakat; 4. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan merupakan bagian dari kerugian negara”; 3. Menyatakan kata “bukan” dalam Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga kemudian Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) selengkapnya menjadi “Organ dan pegawai Badan merupakan penyelenggara negara” 4. Menyatakan Pasal 3AA ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 48 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara”; 6. Menyatakan kata “bukan” dalam Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga kemudian Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) selengkapnya menjadi “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara”; 7. Menyatakan kata “bukan” dalam Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga kemudian Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) selengkapnya menjadi “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara negara”; 49 8. Menyatakan Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Mei 2025 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097); 2. Bukti P-2 Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 Salinan Kartu Nomor Induk Dosen Nasional atas nama Pemohon; 4. Bukti P-4 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; 5. Bukti P-5 Salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemohon 6. Bukti P-6 Tangkapan layar/screenshot Artikel Berita Berjudul: “Pengakuan Dosen Bergaji Tetap Rp300 Ribu Dalam Sidang MK, Jauh Di Bawah UMK” diakses dari https://www.detik.com/edu/perguruantinggi/d- 50 7232038/pengakuan-dosen-bergaji-tetap-rp-300-ribudalam- sidang-mk-jauh-di-bawah-umk pada 07 Maret 2025 Pukul 22:58 WIB; 7. Bukti P-7 Tangkapan layar/screenshot Bukti Transfer Honor Pemohon Sebagai Dosen; 8. Bukti P-8 Tangkapan layar/screenshot Artikel Berita Berjudul: “Kupas Tuntas Korupsi Pertamina” diakses dari https://www.tempo.co/infografik/infografik/kupas-tuntas-kasus korupsi-pertamina--1214861 pada 07 Maret 2025 Pukul 23:03 WIB; 9. Bukti P-9 Tangkapan layar/screenshot laman media channel Youtube Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2025, serta menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Keterangan DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa 51 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 52 d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Pasal 1 Ayat (3), Pasal 23E ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 senyatanya sudah terpenuhi melalui berlakunya UU a quo. Pembentukan UU a quo secara langsung merupakan pemenuhan dari amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan BUMN yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta pembentukan entitas Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) sebagai suatu entitas yang akan meningkatkan pengelolaan investasi BUMN. Apabila pengoptimalan pengelolaan BUMN ini dilaksanakan secara maksimal maka kinerja BUMN mengalami peningkatan dan mampu memberikan sumbangan positif bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, yang secara tidak langsung akan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta tidak membebani keuangan negara. Hal ini memiliki konsekuensi logis dengan pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan pemenuhan hak konstitusional tersebut maka Para Pemohon tetap dapat melaksanakan segala aktivitas maupun kesehariannya sesuai dengan bidang dan profesinya tanpa adanya kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Para Pemohon. 4. Selain itu, Para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen, mahasiswa/pelajar, dan/atau aktivis dalam komunitas, tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan bagian atas 53 entitas maupun organ BUMN maupun Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai BUMN atau BPI Danantara yang berpotensi dirugikan atas materi muatan UU a quo. 5. Sehubungan dengan dalil DPR RI di atas, DPR RI berpandangan perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXIII/2025 yang merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 dalam pengujian Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Putusan a quo menjelaskan bahwa pada dasarnya warga negara dapat mempersoalkan persoalan konstitusionalitas meskipun terhadap suatu materi muatan Undang-Undang yang tidak mengikat warga negara tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menegaskan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sepanjang warga negara tersebut memiliki persoalan konstitusionalitas yang tersangkut langsung kepentingan hukumnya dengan materi muatan Pasal yang diujikan. Adapun pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi a quo selengkapnya sebagai berikut: ”… Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti Undang-Undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara; Undang-Undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang a quo khususnya terhadap pasal-pasal atau materi 54 muatan yang dimohonkan pengujian;” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXIII/2025, hlm. 47). 6. Bahwa kemudian Para Pemohon menganggap kerugian yang nanti berpotensi dialami oleh BPI Danantara maupun BUMN menjadi kerugian tidak langsung bagi Para Pemohon. Namun demikian, kerugian tidak langsung Para Pemohon tersebut tidak dapat dimaknai memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan keberlakuan UU a quo, dimana Para Pemohon bukanlah sebagai subjek hukum adressat dari UU a quo sehingga tidak memiliki kepentingan hukum terkait. Terlebih tidak terdapat kerugian baik materil maupun immateril yang dialami dan dijelaskan oleh Para Pemohon sehingga konsepsi kerugian yang dianggap Para Pemohon hanyalah kekhawatiran Para Pemohon semata atas risiko usaha yang dijalankan oleh BPI Danantara atau BUMN, sedangkan dalam dunia usaha adanya risiko kerugian adalah hal yang selalu dimungkinkan bisa terjadi. Selain itu, Para Pemohon merupakan masyarakat yang terdampak positif melalui pengaturan UU a quo yang dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan BUMN untuk menyejahterakan rakyat. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Pemohon bukanlah unsur masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan UU a quo berdasarkan kerugian yang bersifat spesifik maupun hubungan sebab-akibat dari keberlakuan UU a quo. 8. Sehubungan dengan tidak terdapatnya kejelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional apa yang tidak terpenuhi atau terhalangi dialami oleh Para Pemohon, begitu juga dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akan terjadi maka kedudukan Para Pemohon dalam permohonan a quo menjadi tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: 55 ”... Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection).” Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. Pandangan Umum DPR RI 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima silanya merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, dan oleh karenanya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus 56 meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam rangka menghindarkan penggunaan cabang produksi tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Penguasaan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diimplementasikan melalui berbagai peran, antara lain dengan melakukan perumusan kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. BUMN merupakan kepanjangan tangan negara untuk melaksanakan tugas mengelola potensi cabang produksi yang dimiliki oleh negara melalui berbagai kegiatan ekonomi, berdasarkan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang ditetapkan oleh negara. 3. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. 4. Dalam perjalanannya, jumlah BUMN telah berkembang, baik yang berasal dari nasionalisasi maupun yang didirikan oleh Pemerintah. Hal ini berkorelasi dengan kondisi empiris yang menjelaskan bahwa semakin banyak BUMN yang bergantung pada subsidi atau bantuan keuangan dari negara/pemerintah sehingga kurang mandiri secara finansial dan berpotensi menghambat inisiatif dan inovasi dalam perusahaan BUMN itu 57 sendiri. Penggunaan subsidi atau bantuan keuangan negara tersebut berkonsekuensi terhadap penetapan kebijakan strategis sering dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga mengorbankan profesionalisme dan kinerja perusahaan. Hal demikian rentan terjadi karena adanya hubungan antara pemerintah sebagai pemilik (principal) BUMN dan manajemen BUMN sebagai agen (agent) yang sering menimbulkan konflik tersendiri ketika tujuan manajemen tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Pengaruh dan intervensi pemerintah sebagai pemilik dalam pengelolaan BUMN ini pada akhirnya berimplikasi terhadap kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan BUMN, sehingga banyak BUMN yang mengalami masalah inefisiensi dan penurunan produktivitas serta berdampak pada kerugian keuangan negara. 5. Menindaklanjuti kondisi tersebut maka menjadi penting adanya perbaikan tata kelola untuk meminimalkan konflik dengan menekankan pada pemisahan secara tegas atas entitas hukum, organ, dan kekayaan/keuangan BUMN sebagai kekayaan/keuangan badan usaha dengan entitas Pemerintah selaku regulator, serta perbaikan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan BUMN. Hal ini perlu diatur dalam sebuah regulasi yang menguatkan prinsip tata kelola yang baik/Good Corporate Governance (GCG) melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan independensi dalam manajemen BUMN; serta mengatur mekanisme privatisasi yang adil dan transparan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN namun tetap memberikan ruang kontrol atau pengendali strategis bagi pemerintah. 6. Pembentukan UU 1/2025 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. BUMN sebagai pilar utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjadi pilar utama. Hal tersebut dilakukan melalui pengaturan penyelenggaraan BUMN dengan mekanisme usaha. Dalam konteks mekanisme usaha yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan, BUMN harus mandiri dan memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan swasta agar dapat lebih profesional, fleksibel, dan dinamis dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu BUMN harus dikelola secara 58 efektif dan efisien berdasarkan atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga memberikan hasil dan pelayanan optimal kepada masyarakat serta tidak membebani keuangan negara. 7. Ketentuan UU 1/2025 menegaskan pemisahan fungsi regulator, pengelolaan operasional, dan investasi sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko yang baik (check and balances). Pemisahan tersebut dikonstruksikan melalui penempatan regulator sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan, serta konsolidasi BUMN ke dalam perusahaan holding. Holding operasional berfokus kepada pengelolaan dan pengembangan bisnis BUMN, sedangkan holding investasi berfokus pada strategi investasi jangka panjang dan optimalisasi portofolio secara keseluruhan. Dengan mekanisme holding company maka dapat dilakukan penyelarasan berbagai aspek bisnis dan optimalisasi pengelolaan sumber daya dan portofolio bisnis yang berujung pada peningkatan nilai tambah perusahaan. Bentuk holding company memungkinkan perusahaan membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan aktivitas dalam sebuah lingkungan multibisnis. 8. Berdasarkan uraian tersebut maka peningkatan efisiensi BUMN untuk optimalisasi tujuan pendirian BUMN merupakan jaminan bagi kerja optimal negara dalam menjalankan fungsi penguasaan negara dan mengurus warga negaranya. Dengan demikian BUMN dalam UU 1/2025 ditetapkan sebagai suatu badan usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit) dan efisiensi, dengan tetap mengemban misi negara untuk memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat. 9. Bahwa saat ini telah dilakukan perubahan terhadap UU 1/2025 dan RUU Perubahan Atas UU 1/2025 telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden dalam Rapat Pembahasan Tingkat II (dua) pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2025. Perubahan UU 1/2025 dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dibutuhkan transformasi kelembagaan yang efektif dan efisien serta paradigma usaha atau bisnis, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan dan kewenangan negara dalam pengawasan tetap berlaku guna memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional. 59 C. Keterangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan 1. Terhadap seluruh dalil Para Pemohon dalam keempat perkara a quo, DPR RI perlu menjelaskan mengenai politik hukum pembentukan UU 1/2025 terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut: a. UU 1/2025 telah tegas menempatkan BPI Danantara, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagai adressat dari UU 1/2025 dalam kerangka badan hukum. Dari sudut pandang hukum bisnis, subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri adalah manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (recthspersoon atau legal personality). Badan hukum adalah subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan hukum dan merupakan persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona (orang fiktif) (Jimly Asshiddiqie: 2010). Terdapat berbagai macam teori yang dapat menggambarkan karakteristik dari badan hukum, antara lain teori fiksi, teori organ, teori propriete collective, teori van het ambtelijk vermogen, dan teori doelvermogens. Dari berbagai teori yang dikembangkan oleh para sarjana tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dari badan hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi teratur (Nindyo Pramono:2024). b. Kekayaan yang terpisah dapat dimaknai bahwa walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan/atau pemilik modal namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan/atau pemilik modal. Kekayaan yang terpisah merupakan ciri atau karakter utama dari badan hukum. Badan hukum harus mempunyai modal maupun kekayaan sendiri sebagai modal awal untuk mencapai kepentingannya agar badan hukum sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) dapat mengikat perjanjian atau membuat perikatan dengan pihak ketiga (Nindyo Pramono:2024). Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi objek jaminan bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang 60 bersangkutan. Modal awal badan hukum untuk mencapai tujuannya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan (splitsing) dan disetorkan kepada badan hukum untuk menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Jika pendiri badan hukum adalah negara, maka kekayaan negara yang telah disetorkan kepada badan hukum menjadi modal badan hukum tersebut dan tidak lagi menjadi kekayaan negara secara langsung. Kekayaan negara yang dipisahkan ini kemudian menjadi aset badan hukum yang dikelola secara terpisah demi kemanfaatan umum atau mengejar keuntungan. c. Selain itu, perubahan status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan badan hukum dimaknai sebagai teori transformasi keuangan oleh Arifin P. Soearia Atmadja. Pada saat negara memutuskan untuk memisahkan keuangannya dan melakukan penyertaan modal pada suatu badan hukum, maka pada saat itu juga imunitas publik dari negara hilang dan terputus hubungan hukum publiknya (publikrechtelijke betrekking) dengan keuangan yang telah berubah menjadi modal dan kekayaan badan hukum (Nindyo Pramono:2024). Begitu pula pada saat badan hukum menyetorkan dividen ke kas negara sebagai salah satu pemilik modal maka dividen tersebut yang sebelumnya merupakan kekayaan badan hukum akan berubah kembali menjadi kekayaan negara. Dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa uang negara yang ditempatkan di badan hukum masih merupakan uang negara karena uang tersebut bersumber dari negara, maka pendapat tersebut secara yuridis tidak tepat karena lingkungan kuasa hukum (rechtsgebeid)-lah yang menentukan status uang tersebut masih uang negara atau bukan (Nindyo Pramono:2024). d. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemilik modal/pemegang saham atau pengurus badan hukum, sama dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemilik modal/pemegang saham lainnya. Imunitas publiknya sebagai badan penguasa tidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlaku sepenuhnya hukum privat, meskipun saham perusahaan tersebut 100% (seratus persen) milik negara (Arifin Prijatna Soeria Atmadja:2004). Hal ini didukung pula oleh teori hukum administrasi 61 negara yang disebut dengan teori melebur. Pada intinya, menurut teori ini, tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik dapat menyatu (melebur) ke dalam perbuatan perdata yang dilakukan, sehingga pada akhirnya tindakan/keputusan tersebut menjadi bersifat perdata murni (Ari Wuisang:2015). e. Dengan adanya perubahan kedudukan hukum negara untuk melebur ke dalam perbuatan perdata akibat statusnya sebagai pemilik modal/pemegang saham dan memiliki kedudukan yang setara dengan pemilik modal/pemegang saham lainnya, maka diperlukan adanya pengaturan yang menegaskan perbedaan peran negara sebagai entitas publik dan sebagai pemilik modal/pemegang saham pada badan hukum. Penegasan ini diperlukan agar negara tidak turut bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari seluruh perikatan yang dilakukan oleh badan hukum melebihi jumlah modalnya, sehingga tidak akan mengganggu kekayaan negara lainnya dan berimbas pada pelaksanaan fungsi penyelenggaraan negara. Hal ini juga untuk menjaga otonomi badan hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri karena negara sebagai penguasa dapat ikut campur terlalu dalam operasional badan hukum dan mengabaikan kepentingan pemilik modal/pemegang saham lainnya. f. Teori badan hukum dan teori transformasi keuangan tersebut merupakan politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dalam UU 1/2025. Berbagai materi muatan norma UU 1/2025 telah memberikan penegasan bahwa kekayaan negara yang menjadi modal BPI Danantara dan BUMN sebagai badan hukum telah terpisah dan berubah menjadi kekayaan BPI Danantara dan BUMN. Adanya penegasan tersebut diharapkan dapat mengakhiri perdebatan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum. g. Politik hukum UU 1/2025 ini sejatinya telah sejalan dengan beberapa pendapat hukum sebelumnya, antara lain: 1) Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/YUD/20/VIII/2006 tahun 2006 tentang Piutang BUMN yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU 19/2003 merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan 62 lebih baru dari UU 49/1960 dan UU 17/2003 yang berkonsekuensi pada modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, pembinaan serta pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN, dan piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. 2) Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. Dalam pertimbangan hukumnya hlm. 72, MK menyatakan bahwa, “menurut Mahkamah, piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip- prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN.” 3) Dissenting opinion Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal Perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sehingga hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan status BPI Danantara yang mendapatkan pelimpahan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN (Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2), Pasal 3H ayat (2), dan Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025) sehingga harus 63 dimaknai sebagai badan hukum publik, maka DPR RI perlu menerangkan mengenai kekhususan badan hukum BPI Danantara sebagai berikut: a. Kekayaan negara yang dikategorikan dipisahkan diwujudkan dalam bentuk penyertaan modal oleh negara kepada perusahaan negara, penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada BUMN, kekayaan negara yang dikelola badan hukum tertentu yang dibentuk oleh pemerintah, serta kekayaan negara yang ditempatkan pada lembaga internasional di mana negara ikut serta dalam keanggotaan (Hadiyanto:2022). Hal ini disimpulkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 bahwa nilai kekayaan negara yang dipisahkan tersebar pada berbagai jenis entitas yang secara umum terbagi tiga bentuk, yaitu perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, dan badan hukum lainnya (Hadiyanto:2022). b. Kelembagaan badan hukum lainnya yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan merupakan suatu badan hukum dengan modal dari pemerintah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang membentuk badan hukum tersebut (sui generis) (Hadiyanto:2022). Oleh karena lembaga tersebut berbentuk badan hukum, maka modal dari pemerintah tersebut diakui sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Lembaga sui generis adalah lembaga di luar pemerintahan yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintahan, dan bersifat otonom/independen dari kepentingan pemerintah (Hadiyanto:2022). Saat ini terdapat beberapa contoh lembaga sui generis yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Hadiyanto:2022). Lembaga sui generis sebagai badan hukum yang terpisah dari pemerintah yang dikelola secara profesional dan berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG) diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih maksimal atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 64 c. Bahwa politik hukum UU 1/2025 telah mengonstruksikan BPI Danantara sebagai badan hukum yang memiliki kekhususan (sui generis) dan memiliki pengaturan yang berbeda dengan badan hukum Indonesia lain pada umumnya. BPI Danantara adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Presiden (vide Pasal 1 butir 23, dan Pasal 3E ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2025), dengan mekanisme pengelolaan yang diatur khusus berdasarkan UU 1/2025. Pengaturan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada BPI Danantara tersebut melalui UU 1/2025 dimaksudkan untuk meningkatkan pengoptimalan pendapatan negara melalui pengelolaan BUMN. d. Kewenangan Presiden untuk melakukan pengelolaan BUMN yang dilimpahkan kepada BPI Danantara diperlukan karena melihat kondisi empiris dimana keberadaan BUMN sebagai entitas yang memiliki posisi paling strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan efisiensi BUMN menjadi sangat mendesak dan penting dalam mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tidak membebani keuangan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal. Dalam rangka mengoptimalkan keberadaan BUMN tersebut, maka pembentuk undang-undang membentuk BPI Danantara sebagai suatu badan hukum khusus untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPI Danantara merupakan lembaga sui generis karena telah memenuhi sejumlah karakteristik, yaitu badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan yang merupakan kewenangan pemerintahan, dan bersifat otonom/independen. e. Sebagai suatu lembaga sui generis maka bentuk konkret dari BPI Danantara telah diatur secara khusus dalam UU 1/2025 yang merupakan dasar hukum amanat pembentukannya. Pengaturan secara lebih khusus dan teknis mengenai BPI Danantara diamanatkan UU 65 1/2025 untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PP 10/2025). Bentuk konkret BPI Danantara dapat dilihat dengan mengacu pada beberapa ketentuan UU 1/2025 yang menggambarkan karakteristik badan hukum BPI Danantara, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 3E UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (1) PP 10/2025, “Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini”. 2) Pasal 3E ayat (2) UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (2) PP 10/2025 bahwa BPI Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. 3) Pasal 3E ayat (4) UU 1/2025 bahwa BPI Danantara bertanggung jawab kepada Presiden. 4) Pasal 3F UU 1/2025 jo. Pasal 4 PP 10/2025 bahwa BPI Danantara bertugas melakukan pengelolaan BUMN dengan kewenangan sebagai berikut: a) mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b) penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c) bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional; d) bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional; e) memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan aset dengan persetujuan Presiden; dan f) mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 66 5) Pasal 3G ayat (1) UU 1/2025 jo. Pasal 2 ayat (2) PP 10/2025 bahwa BPI Danantara sepenuhnya dimiliki oleh negara yang modalnya bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain. 6) Pasal 3G ayat (3) UU 1/2025 bahwa modal BPI Danantara ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah). 7) Pasal 3J ayat (1) UU 1/2025 bahwa aset BPI Danantara dapat berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber modal lainnya, hasil pengembangan aset, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, dan/atau sumber lain yang sah. 8) Pasal 3H ayat (1) UU 1/2025 bahwa BPI Danantara dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 9) Pasal 3H ayat (3) UU 1/2025 bahwa dalam hal BPI Danantara mengalami keuntungan, sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke Negara untuk disetorkan ke kas Negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal. 10) Pasal 3M UU 1/2025 jo. Pasal 5 PP 10/2025 bahwa organ BPI Danantara terdiri atas dewan pengawas dan badan pelaksana. 11) Pasal 3Q ayat (1) UU 1/2025 bahwa Dewan Pengawas BPI Danantara bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan badan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. 12) Pasal 3T ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU 1/2025 jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf f PP 10/2025 bahwa BPI Danantara bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional badan serta mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan. 13) Pasal 3N ayat (2) UU 1/2025 jo. Pasal 6 ayat (2) PP 10/2025 bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 14) Pasal 3Q ayat (3) UU 1/2025 jo. Pasal 13 ayat (2) PP 10/2025 bahwa seluruh Anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 15) Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 bahwa karakteristik BPI Danantara telah diatur khusus dalam UU 1/2025 dengan dikecualikan dari 67 ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas. f. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui karakteristik BPI Danantara sebagai badan hukum (rechtpersoon) yang berbentuk sui generis, yaitu sebagai berikut: 1) badan hukum Indonesia yang dibentuk khusus dengan UU 1/2025 (Pasal 3E ayat (1) dan (2) UU 1/2025); 2) menerima pelimpahan kewenangan dari Presiden dalam pengelolaan BUMN (Pasal 3E ayat (1) UU 1/2025) dan oleh karenanya bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 3E ayat (4) UU 1/2025); 3) memiliki aset atau kekayaan tersendiri yang terpisah dari negara sebagai pendiri dan pemilik modalnya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 bahwa keuntungan/kerugian yang dialami BPI Danantara merupakan keuntungan atau kerugian BPI Danantara yang juga dapat diartikan BPI Danantara merupakan entitas terpisah dan independen; 4) memiliki tujuan tertentu yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3E ayat (3) UU 1/2025; 5) tujuan tersebut semata-mata dicapai untuk optimalisasi pencapaian tujuan BUMN, yaitu untuk memperoleh keuntungan, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing (BUMN Persero) atau menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis (BUMN Perum) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 36 UU 1/2025; 6) dapat melakukan perbuatan hukum (recht handeling/legal action) baik yang mengikat internal atau melakukan perikatan dengan pihak ketiga sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3F UU 1/2025; 68 7) memiliki organ tersendiri, yaitu dewan pengawas dan badan pelaksana (Pasal 3M UU 1/2025) serta dewan penasihat (Pasal 3W UU 1/2025) yang teratur sebagaimana terlihat dari adanya pengaturan tentang struktur, kewenangan, tugas, fungsi, dan tata kerjanya; dan 8) terdapat pengecualian terhadap pengenaan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas sepanjang telah diatur khusus dalam UU 1/2025 (Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025). Dengan demikian, kekhususan BPI Danantara telah termanifestasikan dalam ketentuan-ketentuan UU 1/2025 sebagai lembaga sui generis yang berbeda dengan lembaga-lembaga sui generis lainnya karena memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri sebagaimana diuraikan di atas. g. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan BPI Danantara tidak dapat dimaknai sebagai sebuah badan usaha yang berorientasi pada keuntungan adalah tidak berdasar hukum karena BPI Danantara diatur sebagai lembaga sui generis yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN namun tetap bersifat otonom/independen dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan UU 1/2025. h. Dengan demikian Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2), dan Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. i. Bahwa ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3F ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki; 69 b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;” Pasal 3G ayat (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: dana tunai; a. ...; b. barang milik negara yang berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah; dan/atau; c. saham milik negara. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan adanya pemisahan kekayaan antara negara sebagai pemegang saham dengan kekayaan BUMN sebagai perseroan (Pasal 4B dan Penjelasan 4B UU 1/2025) menyebabkan telah terjadi peralihan keuangan negara menjadi keuangan BUMN sepenuhnya, maka DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung atau terdapat kepemilikan saham 1% (satu persen) seri A Dwiwarna yang memberikan hak istimewa oleh negara, dan dalam konteks ini, maka modal BUMN dapat berasal dari APBN yang merupakan kekayaan negara. Dalam kaitannya dengan entitas hukum BUMN sebagai badan usaha persero/perseroan terbatas maka berdasarkan prinsip legal separate personality yang merupakan karakteristik entitas hukum, BUMN haruslah dimaknai sebagai suatu entitas hukum yang terpisah dan berbeda dari pendiri serta pemiliknya (pemegang saham). Hal ini 70 berarti BUMN memiliki kepribadian hukumnya sendiri, dapat bertindak atas namanya sendiri, dan memiliki harta kekayaan sendiri, serta pemegang saham memiliki tanggung jawab hanya sebatas nilai saham yang mereka miliki. b. Kekayaan sendiri yang dimiliki BUMN dimaknai sebagai kekayaan yang terpisah dimana walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan/atau pemilik modal, namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan/atau pemilik modal. Kekayaan yang terpisah merupakan ciri atau karakter utama dari badan hukum. Badan hukum harus mempunyai modal maupun kekayaan sendiri untuk mencapai kepentingannya agar badan hukum sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) dapat mengikat perjanjian atau membuat perikatan dengan pihak ketiga. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi objek jaminan bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan. Modal awal badan hukum untuk mencapai tujuannya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan (splitsing) dan disetorkan kepada badan hukum untuk menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Jika pendiri badan hukum adalah negara, maka kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disetorkan kepada badan hukum telah berubah menjadi modal badan hukum dan lepas dari kekayaan pendiri. c. Dalam konteks pemisahan tersebut, maka modal BUMN yang berasal dari penyertaan modal negara telah dipisahkan sebagai kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Hal tersebut berimplikasi bahwa modal BUMN merupakan milik dan tanggung jawab BUMN, maka BUMN sebagai badan hukum harus melakukan pengelolaan modal dan asetnya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai kekayaan BUMN yang berkonsekuensi logis terhadap pengelolaan BUMN yang terlepas dari mekanisme pengelolaan kekayaan negara. d. Pada saat negara memasukkan modal dalam bentuk dana tunai dan/atau dalam bentuk lainnya ke BUMN, maka modal tersebut bukan lagi merupakan kekayaan negara, melainkan telah bertransformasi 71 menjadi kekayaan BUMN. Turut sertanya negara dalam penyertaan modal kepada BUMN menjadikan negara sebagai pemegang saham dari BUMN, namun negara tidak bertanggung jawab secara langsung atas perikatan yang dibuat atas nama BUMN ataupun beban tanggung jawab atas kerugian BUMN melebihi saham yang dimiliki. Hal ini telah sejalan dengan prinsip badan hukum yaitu adanya pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dengan perseroan yang berakibat pada pertanggungjawaban pemegang saham terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Hakikat pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN sebagai suatu badan hukum adalah pelepasan sepenuhnya dari sumbernya yang merupakan keuangan negara. Dengan demikian, kekayaan negara lainnya tidak akan terganggu dari segala bentuk aktivitas BUMN dan akibat hukum yang menyertainya. e. Selain itu, perlu dipahami bahwa pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada pelayanan publik sangat berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan kedua konsep tersebut sama sekali tidak dapat dipersamakan. Perbedaan utama pengelolaan keuangan negara dan perseroan terletak pada tujuan, cakupan, dan prinsip akuntabilitasnya. Keuangan negara bertujuan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip transparansi dan efisien, sedangkan keuangan perseroan berfokus pada peningkatan nilai perusahaan untuk pemegang saham melalui prinsip keuntungan dan efisiensi bisnis. f. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN juga diperlukan dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha serta melakukan akumulasi modal yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. g. Lebih lanjut, salah satu bagian penting dalam keuangan perusahaan adalah piutang, yaitu hak perusahaan yang belum diterima pembayarannya. Pengelolaan keuangan BUMN dilakukan terhadap seluruh aspek termasuk pengelolaan piutang dengan melakukan 72 berbagai upaya untuk dapat menagih hak BUMN yang belum dibayar. Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU PUPN yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara sehingga BUMN tidak dapat menyerahkan kegiatan penagihannya kepada negara melainkan harus melaksanakannya sendiri. Putusan tersebut semakin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMN terpisah dari pengelolaan keuangan negara. h. Konsekuensi logis dari modal dan kekayaan BUMN yang terpisah dari kekayaan negara adalah setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sepenuhnya. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. i. Meskipun keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN terpisah dari kekayaan negara, namun kondisi demikian tidak memutuskan hubungan negara dengan BUMN. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai pemegang saham BUMN tetap memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak pemegang saham lainnya berdasarkan UU PT. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang saham tetap memiliki hak yang dipersamakan dengan hak pemegang saham lainnya, sehingga terdapat kedudukan yang setara antara pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya. Dalam konteks penerimaan pembayaran dividen sebagai hak pemegang saham maka hal ini dapat dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif dan setelah memenuhi kewajiban penyisihan laba bersih untuk cadangan serta diputuskan oleh RUPS. Hal ini berlaku sama kepada negara sebagai pemegang saham dengan porsi saham sebagian besar atau seluruhnya, maupun melalui kepemilikan 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. 73 j. Selain itu, hak istimewa negara melalui kepemilikan 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna memberikan penegasan terhadap pengendalian negara terhadap BUMN. Hak istimewa tersebut paling sedikit meliputi: hak untuk menyetujui dalam RUPS; hak untuk mengusulkan agenda RUPS; hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis; hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris atas persetujuan Presiden; dan hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN (vide Pasal 4C ayat (3) UU 1/2025). Dengan adanya hak istimewa ini memberikan penegasan bahwa pengendalian negara terhadap BUMN tidak hilang meskipun negara hanya memiliki sebagian kecil saham pada BUMN. k. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dalil Para Pemohon yang mempersoalkan adanya pemisahan kekayaan antara negara sebagai pemegang saham dengan kekayaan BUMN sebagai persero/perseroan terbatas menyebabkan telah terjadi peralihan keuangan negara menjadi keuangan BUMN sepenuhnya dan berkonsekuensi terhadap keuntungan dan kerugian BUMN bukanlah merupakan keuntungan dan kerugian negara adalah tidak berdasar hukum. Hal tersebut dikarenakan BUMN merupakan entitas hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, dan berkonsekuensi pada diaturnya keuntungan dan kerugian yang dialami BUMN sebagai keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. l. Dengan demikian Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. m. Bahwa ketentuan Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 4B Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN Penjelasan Pasal 4B Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN 74 merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. 4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan keuntungan dan kerugian BUMN maupun BPI Danantara (Pasal 3H ayat (2), Pasal 3Y huruf a dan b, Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025) dikecualikan sebagai keuntungan dan kerugian negara sehingga berpotensi terbebas dari pertanggungjawaban hukum keuangan negara, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa politik hukum pengaturan UU a quo berbasis pada teori transformasi keuangan negara dan teori badan hukum yang memisahkan secara tegas antara keuangan pemegang saham baik itu negara maupun individu, dengan keuangan BUMN maupun BPI Danantara sebagai konsekuensi logis sebagai badan hukum. Prinsip ini bermakna bahwa modal/keuangan yang telah ditempatkan sudah bertransformasi menjadi modal/keuangan BUMN maupun BPI Danantara yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada UU a quo dan UU PT serta tidak mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan BUMN yang demikian berimplikasi terhadap adanya tanggung jawab keuangan sendiri oleh BUMN maupun BPI Danantara sehingga kerugian yang dialami BUMN maupun BPI Danantara menjadi kerugian BUMN maupun BPI Danantara dan bukan merupakan kerugian negara. b. Bahwa terhadap kekayaan BUMN maupun BPI Danantara yang sudah tidak lagi dikaitkan dan berelevansi dengan kekayaan negara berimplikasi pada tata kelola perusahaan yang baik/GCG dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks tersebut, maka terdapat prinsip business judgement rule (BJR) yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan BUMN maupun BPI Danantara dilakukan dengan berdasarkan iktikad baik, untuk kepentingan perusahaan, dengan kehati-hatian, dan didasari pada informasi yang memadai. BJR bukanlah pembenaran untuk 75 bertindak secara sembrono, melainkan untuk memastikan organ BUMN maupun BPI Danantara mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai risiko dengan iktikad baik dan kehati- hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. c. Namun demikian, organ BUMN maupun BPI Danantara tidak dapat berlindung di bawah prinsip BJR sepanjang terbukti melakukan penipuan atau tindakan tidak jujur (fraud), menggunakan kewenangannya untuk mengutamakan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan (conflict of interest), bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (illegal action), dan melakukan kelalaian berat karena kurangnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan. d. Penerapan dari BJR terhadap organ BUMN maupun BPI Danantara juga tidak dapat dimaknai sebagai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Terhadap kerugian yang diderita oleh BUMN maupun BPI Danantara perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila kerugian tersebut timbul dari suatu keputusan bisnis yang diambil oleh organ BUMN, selama organ tersebut memenuhi syarat prinsip BJR yang diatur dalam UU PT, maka kerugian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, termasuk juga pertanggungjawaban secara pidana (Madeline Dwi Widia:2025). UU PT mengatur bahwa setiap pemegang saham atau komisaris atau direksi yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya tidak mengikuti anggaran dasar perseroan atau menyimpang dari UU PT, maka tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab pribadi. UU PT juga mengatur bahwa setiap pemegang saham dapat menggugat direksi, komisaris, dan pemegang saham lainnya apabila keputusan mereka merugikan yang bersangkutan dan terdapat kesalahan melanggar anggaran dasar perseroan dan menyimpangi aturan UU PT. Kerugian BUMN maupun BPI Danantara yang demikian tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai tanggung jawab pidana dengan mengaitkannya kepada kerugian negara. 76 Kerugian BUMN maupun BPI Danantara dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur tindak pidana di antaranya memberi suap atau menerima suap, menghilangkan pembukuan, mengganti sepihak pembukuan yang sudah diterapkan, dan unsur pidana lainnya. Selain itu, kerugian BUMN maupun BPI Danantara juga dapat terjadi karena masalah keperdataan dimana terjadi wanprestasi oleh pihak lain, kemudian dapat juga karena masalah administratif, dan seterusnya. e. Oleh karena itu, terhadap suatu kerugian yang terjadi dalam BUMN maupun BPI Danantara tidaklah dapat serta merta dinyatakan sebagai tindak pidana karena harus ditelusuri terlebih dahulu unsur, subjek, dan objek penyebabnya. Dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi harus dibuktikan unsur- unsur perbuatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terhadap kerugian BUMN atau BPI Danantara tetap dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sepanjang unsur-unsur tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi dapat dibuktikan. f. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dalil Para Pemohon yang beranggapan apabila terjadi kerugian pada BUMN maka organ BPI Danantara maupun BUMN berpotensi terbebas dari pertanggungjawaban hukum kerugian keuangan negara adalah tidak berdasar. Organ BUMN dan BPI Danantara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian, apabila kerugian tersebut disebabkan unsur kesalahan atau kelalaiannya; serta tidak dilaksanakannya pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola usaha. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan prinsip BJR yang mengikat organ penyelenggara BUMN maupun BPI Danantara. g. Dengan demikian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3Y huruf a dan b, Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. h. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ketentuan Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN. Kemudian, Pasal 3Y huruf a dan 77 b UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3Y huruf a dan b Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik; 5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pada intinya bahwa organ dan karyawan BUMN maupun organ BPI Danantara (Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Penjelasan 9G, Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025) harus dimaknai sebagai organ penyelenggara negara mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsinya BUMN maupun BPI Danantara melakukan pengelolaan terhadap dana yang berasal/bersumber dari keuangan negara, serta BPI Danantara juga melaksanakan pelimpahan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik/GCG di BUMN berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur dan mengendalikan pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemegang saham, organ perseroan, serta pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola ini memastikan organ BUMN melaksanakan tugasnya secara profesional, beriktikad baik, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam kerangka menjalankan fungsi bisnis BUMN sebagai entitas usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit). b. Pelaksanaan fungsi ini meliputi tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam pengelolaan operasional, strategis, dan keuangan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, maka organ BUMN memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN melalui pengambilan keputusan, pengurusan, serta pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan keuntungan. Selain itu, karyawan BUMN memiliki status hukum yang terikat dengan perusahaan dan oleh karenanya memberikan konsekuensi logis karyawan BUMN turut 78 melaksanakan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh direksi dalam kerangka pelaksanaan fungsi bisnis. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh organ dan karyawan BUMN tidak dalam kerangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, melainkan untuk menjalankan fungsi korporasi dalam mencapai tujuan bisnis. c. Status organ dan karyawan BUMN berimplikasi pada status organ BPI Danantara yang memiliki tugas untuk mengelola BUMN. Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN dan sumber dana lain. Dengan mengingat BUMN merupakan entitas usaha, maka memberikan korelasi yang logis bahwa tugas BPI Danantara dilaksanakan dalam rangka memperoleh keuntungan dari pengelolaan investasi yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan tugas BPI Danantara tidak dilakukan untuk dan atas nama negara karena BPI Danantara dibentuk bukan sebagai lembaga kenegaraan, melainkan diatur sebagai lembaga sui generis melalui UU 1/2025. d. Dengan demikian Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Penjelasan Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. e. Bahwa ketentuan Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sementara Pasal 9G telah dihapus dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu. Pasal 9G Dihapus. 6. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMN dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat 79 (4) UU 1/2025) sehingga dianggap menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik dalam pengelolaannya, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Dengan melihat tata kelola BUMN sebagai entitas usaha dan adanya prinsip BJR yang melekat kepada organ BUMN maka diperlukan pengaturan pengawasan terhadap kinerja BUMN secara ketat dan komprehensif melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan operasional dan keuangan serta ditindaklanjuti dengan pemberian nasihat kepada Direksi. Sementara dalam rangka pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh akuntan publik maupun institusi lain sebagai bentuk transparansi publik atas pengusahaan pada fungsi bisnis. Pengawasan demikian dilakukan dengan memperhatikan penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, serta pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab yang tunduk kepada kaidah hukum privat. b. Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 terkait kewenangan BPK pada intinya menyatakan kewenangan BPK masih tetap dapat memeriksa BUMN dan/atau BUMD sebagai kepanjangan tangan negara dalam melakukan pengelolaan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap BUMN dan/atau BUMD tidak dapat dilaksanakan dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan, melainkan dalam paradigma penyelenggaraan usaha. Oleh karena itu, pengaturan pemeriksaan BPK terhadap BUMN dengan tujuan tertentu dalam UU 1/2025 sejatinya merupakan upaya untuk mengakomodasi Putusan MK tersebut. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja rutin. c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan 80 BUMN. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban BUMN telah diakomodasi secara komprehensif melalui mekanisme pengaturan pengawasan internal maupun eksternal dalam UU 1/2025, yang ditujukan untuk memberikan peningkatan investasi dan pencapaian stabilitas ekonomi negara dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. d. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMN dapat dilakukan hanya melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu sehingga dianggap menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik dalam pengelolaannya adalah tidak berdasar. DPR RI berkesimpulan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan BUMN. e. Dengan demikian Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. f. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat UU BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi: Pasal 71 (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh kepala BP BUMN untuk Perum. (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Namun demikian, pembentuk undang-undang memiliki pilihan dalam menentukan kebijakan hukum yang bersifat terbuka terhadap pengaturan pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melalui optimalisasi pengelolaan BUMN. Kebijakan hukum terkait dengan pemisahan kekayaan negara dan transformasi keuangan negara, pembentukan BPI Danantara, status organ penyelenggara BPI Danantara/BUMN dan status karyawan BUMN, serta kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN dapat diatur sebagaimana dalam UU 1/2025 dan dapat pula dilakukan perubahan terhadapnya. 81 8. Melalui penyampaian Keterangan ini, DPR menginformasikan bahwa pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan tersebut adalah bentuk respons dari pembentuk undang- undang terhadap dinamika ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan adanya Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 yang memberikan larangan bagi menteri dan wakil menteri untuk rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara. Selain itu, perubahan tersebut juga memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat terkait dengan beberapa norma pengaturan di dalam UU 1/2025. 9. Dengan demikian telah terdapat keadaan hukum baru yang berdampak pada perubahan objek permohonan dalam perkara a quo. Terhadap keadaan hukum yang baru tersebut DPR RI menyerahkan kepada Mahkamah terkait kelanjutan proses pengujian materiil UU 1/2025 dalam perkara-perkara a quo. Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Keterangan Tambahan DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 Oktober 2025, yang diajukan oleh Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo kepada DPR RI untuk memberikan bukti bahwa norma yang diujikan oleh Para Pemohon terkait substansi maupun klaster pasal telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 16/2025), DPR RI menyampaikan tambahan keterangan berupa matriks perubahan sebagai berikut: Perubahan Pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas UU 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara No. Ketentuan UU 1/2025 yang Diuji UU 16/2025 1. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan 82 ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. 2. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 3. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 4. Pasal 4B Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal 4B Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN. 5. Penjelasan Pasal 4B Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. Penjelasan Pasal 4B Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. 6. Pasal 9G Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dihapus 7. Penjelasan Pasal 9G Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. Dihapus 83 8. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan tabulasi di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa semua pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian oleh Para Pemohon telah mengalami perubahan dalam UU 16/2025 sehingga Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan permohonan a quo telah kehilangan objek. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI juga menyampaikan bukti UU 16/2025 sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keterangan DPR RI ini untuk dapat menguatkan keyakinan Mahkamah. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2025 dan telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 84 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pemohon dari kalangan akademisi/dosen dalam Perkara 38/PUU- XXIII/2025 dan mahasiswa dalam Perkara 43/PUU-XXIII/2025 mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon atas anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dan pendidikan yang layak menjadi terlanggar. Para Pemohon mengaitkan hal ini dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dananya dialihkan/digunakan untuk Badan sehingga berdampak pada pemotongan kuota belanja di universitas Pemohon. Adapun Pemerintah berpendapat argumentasi ini secara logis maupun sistematika gagal menunjukkan hubungan kausal yang langsung. 85 Kebijakan alokasi APBN adalah sebuah proses politik, ekonomi yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti kondisi fiskal negara, target pembangunan, penerimaan pajak, serta prioritas nasional lainnya. Mengatribusikan pemotongan anggaran di satu pos kementerian secara tunggal dan langsung dikarenakan perubahan UU BUMN adalah sebuah penyederhanaan yang bersifat spekulatif. Tidak ada jaminan dan kepastian mutlak bahwa tanpa adanya UU BUMN 1/2025, alokasi anggaran pendidikan akan berjalan apa adanya. Kerugian yang Para Pemohon alami, jika ada, adalah akibat dari kebijakan atau strategi makro fiskal pemerintah dalam mewujudkan prioritas nasional, bukan akibat langsung dari adanya UU BUMN 1/2025. Dengan demikian rantai kausalitas tersebut terlalu panjang, terputus-putus, dan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. 2. Para Pemohon yang berstatus sebagai wajib pajak dalam Perkara 38/PUU-XXIII/2025 dan 80/PUU-XXIII/2025 mendalilkan bahwa uang pajak yang mereka bayarkan ke negara berpotensi disalahgunakan karena UU BUMN 1/2025 dianggap melemahkan pengawasan dan memperlebar celah korupsi. Pemerintah berpendapat bahwa status sebagai pembayar pajak tidak serta merta dan secara otomatis memberikan kedudukan hukum untuk mempersoalkan setiap undang- undang yang berkaitan dengan keuangan negara. Perlu adanya kerugian hak konstitusional yang jelas dan spesifik agar dapat dikatakan sah memberikan kedudukan hukum tersebut. Adapaun kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon adalah kerugian yang bersifat abstrak dan tidak spesifik serta tidak langsung menyentuh personal bagi para Pemohon. Jika setiap wajib pajak dapat menggugat setiap undang-undang terkait pengelolaan keuangan negara tanpa adanya dasar kedudukan hukum akibat kerugian konstitusional yang bersfat spesifik, maka hal tersebut akan berdampak pada proses litigasi yang tidak berkesudahan dan mengaburkan batas antara pengujian yudisial dan debat kebijakan publik. 3. Pemohon sebagai mantan terpidana korupsi dalam Perkara No. 44/PUU-XXIII/2025 mendalilkan adanya perlakuan diskriminatif/ ketidakadilan perlakuan hukum karena Pemohon dipidana atas kasus 86 korupsi pada saat menjabat sebagai penyelenggara negara, sedangkan UU BUMN 1/2025 mengecualikan organ BUMN dari status penyelenggara negara sehingga dinilai akan terhindar dari kasus korupsi. Pemerintah berpendapat bahwa dalil tersebut keliru karena membandingkan dua hal yang tidak tepat untuk dibandingkan. Adapun Pemohon I dalam perkara tersebut dipidana dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, sebuah lembaga negara yang secara eksplisit masuk dalam rezim hukum administrasi negara dan pemilu. Sementara itu, organ BUMN beroperasi dalam rezim hukum korporasi. Perbedaan perlakuan hukum antara pejabat negara dan organ BUMN adalah hal yang dimungkinkan, wajar dan rasional, karena organ BUMN tidak dapat langsung menyentuh atau mengendalikan kebijakan layaknya pejabat negara dan hal tersebut bukan termasuk bentuk diskriminasi hukum namun bentuk pengaturan hukum sesuai kapasitas dan kewenangan subjek hukum. Dengan demikian tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar karena ia diadili berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (tempus delicti) sesuai dengan rezim hukum yang berlaku dan dalam konteks jabatan yang berbeda secara fungsi dan fundamental. 4. Para Pemohon dari kalangan masyarakat sipil Perkara No. 80/PUU- XXIII/2025 mendalilkan kepentingan mereka dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintah sangat menghargai peran serta masyarakat sipil dalam mengawal pemerintahan sesuai dengan konstitusional. Namun, kepentingan luhur tersebut, tidak serta-merta dapat diterjemahkan sebagai kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual yang dialami oleh organisasi Pemohon sebagai sebuah badan hukum. Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana norma-norma yang diuji akan berakibat secara langsung merugikan hak-hak konstitusional organisasi mereka untuk beroperasi, berserikat, atau hak-hak spesifik lainnya yang dijamin UUD NRI 1945. 5. Seluruh dalil para Pemohon pada dasarnya berakar pada satu asumsi utama bahwa UU BUMN 1/2025 pasti akan menyuburkan korupsi yang 87 menambah merugikan keuangan negara. UU BUMN 1/2025 justru dirancang dengan filosofi untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ketat. Norma-norma yang dipersoalkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bisnis, bukan untuk menciptakan imunitas pada pihak tertentu. Kekhawatiran bahwa korupsi akan meningkat adalah sebuah hipotesis tentang masa depan yang belum tentu terbukti akibat adanya UU BUMN No 1/2025. Di sisi lain jika UU tersebut tidak ada belum tentu korupsi tidak akan bertambah. Hal ini bukanlah kerugian potensial yang "dapat dipastikan akan terjadi", melainkan sebuah kekhawatiran semu atau ketakutan yang berlebihan akan konsekuensi negatif dari sebuah hukum. 6. Para Pemohon tidak terhalang dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan UU BUMN 1/2025. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan, tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh berlakunya UU BUMN 1/2025. 7. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon akibat berlakunya UU BUMN 1/2025 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan tidak sesuai dengan syarat- syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). 88 Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. II. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji A. Landasan Filosofis Dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara. Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional. Secara filosofis, Pancasila menjadi dasar dalam pengaturan dalam pembentukan BUMN. Nilai Pancasila ini tercermin dalam upaya negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan BUMN diharapkan dapat membawa misi kebangsaan dalam aspek ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, 89 di samping memperoleh keuntungan. Hal ini mengandung pengertian bahwa BUMN sebagai suatu entitas ekonomi yang strategis untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tidak hanya sebagai lembaga yang mencari untung semata, namun memiliki misi sosial dan kebangsaan. Nilai- nilai Sila Kelima Pancasila jelas termaktub dalam pembentukan BUMN yang dibentuk sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga mendasari pembentukan BUMN. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila yang kelima silanya merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, dan oleh karenanya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Negara dalam menyelenggarakan perekonomian di Indonesia harus berdasarkan Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Manifestasi dari Pasal 33 tersebut maka dibentuklah 3 (tiga) pilar ekonomi di Indonesia, yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. Ketiga pilar ekonomi itu merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ketiga pilar ini harus mampu mencerminkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, mengelola bumi, air, dan 90 kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan untuk sebebsar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semuanya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. BUMN merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi atau pendapatan negara, perintis kegiatan usaha, dan penunjang kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Melalui BUMN, negara memiliki fungsi untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad), dengan melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Dalam perjalanan pembentukan BUMN di Indonesia, tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, di mana Pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah. Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia terjadi karena pelaksanaan trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 terutama ayat 1, yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan”. Tidak sejalannya pelaksanaan trilogi pembangunan ini memunculkan berbagai pemusatan kekuatan ekonomi (konglomerasi) yang sebagian besar terbentuk melalui tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana ketika terjadi krisis moneter, banyak perusahaan besar meninggalkan hutang dan menjadi beban Pemerintah. Selanjutnya UU tentang BUMN yang saat ini berlaku lahir akibat tekanan untuk mengisi keuangan negara yang mengalami defisit anggaran di saat krisis ekonomi. Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah untuk 91 menutup defisit anggaran tersebut adalah melakukan privatisasi BUMN. Argumen yang mendukung privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegagalan Pemerintah dalam mengelola perekonomian (government failure). Dalam bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, BUMN sering menerima privilege monopoli. Namun pada kenyataanya justru sering mengakibatkan inefisiensi perusahaan. Privatisasi merupakan bagian dari kebijakan reformasi BUMN pasca restrukturisasi, khususnya bagi BUMN yang memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Peran penting BUMN pada hakikatnya merupakan pengejewantahan amanat konstitusional yang tertuang pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal ini khususnya pada ayat (2) dan ayat (3) menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang memiliki nilai strategis mutlak adanya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengindikasikan secara jelas bahwa negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi, yang mana dalam tataran praktiknya, BUMN memiliki tugas tidak semata-mata memperoleh keuntungan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain BUMN diberi peran sebagai kepanjangan tangan dari Negara untuk melakukan pengelolaan atas aset negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun demikian tetap pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMN merupakan pengejawantahan Negara untuk melakukan pengelolaan bumi, air, kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang perlu dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menuju arah pengelolaan yang lebih profesional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. B. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain asas demokrasi ekonomi tersebut, 92 penyelenggaraan BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Adapun tujuan dari pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi Persero, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis bagi Perum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. C. Arah Pengaturan Memperjelas struktur tata kelola BUMN dengan memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui KBUMN sebagai regulator dan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta pembentukan holding operasional dan holding investasi sebagai pelaksana operasional BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. UU BUMN No 1/2025 diterbitkan juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta memperjelas status keuangan BUMN. Pengaturan dalam UU BUMN No. 1/2025 ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi BUMN yang dilakukan dengan mendorong kinerja BUMN yang mampu berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. BUMN dibentuk dalam rangka menjalankan misi Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan dengan mekanisme usaha. Tugas pemerintahan tersebut antara lain: 1. Melakukan pelayanan umum; 2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum baik pengadaan barang dan jasa maupun perintisan; 93 3. Mencari sumber pendapatan untuk kepentingan Negara. Untuk mewujudkan tugas tersebut maka BUMN harus dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di samping untuk mendapatkan keuntungan, BUMN harus mandiri dan memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan swasta agar dapat lebih fleksibel dan dinamis dalam mengambil keputusan bisnis. Jangkauan pengaturan dalam UU tentang BUMN ini ditujukan kepada BUMN, Pemerintah Pusat, dan masyarakat. Arah pengaturan dalam UU BUMN ini meliputi: a. Pengaturan mengenai asas dalam penyelenggaran BUMN yaitu berasaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. b. Pengaturan secara tegas mengenai kewenangan atas pengelolaan BUMN yang dilaksanakan Menteri/Badan pengelola BUMN. c. Penambahan beberapa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, Dewan komisaris, Direksi Perum, dan Dewan Pengawas. d. Pengaturan mengenai restrukturisasi, privatisasi, dan pembubaran BUMN. e. Pengaturan mengenai persyaratan pembentukan anak perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN. f. Pengaturan mengenai hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara. g. Pengaturan dalam bab tersendiri mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan BUMN serta pengaturan pembinaan dan kerja sama. h. Pengaturan mengenai penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dari BUMN. i. Pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan BUMN. 94 D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon Pasal 3H ayat (2) UU BUMN 1/2025 “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.” Pasal 3X ayat (1) UU BUMN 1/2025 “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.” Pasal 4B UU BUMN 1/2025 “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.” Penjelasan Pasal 4B UU BUMN "Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan." Pasal 9G UU BUMN 1/2025 “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.” Penjelasan Pasal 9G UU BUMN "Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang." Pasal 87 ayat (5) UU BUMN 1/2025 “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.” Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN "Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan." Pasal 28C UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 1. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan kerugian Badan adalah kerugian negara serta Badan seolah-olah 95 menjadi kebal dari hukum publik dan melemahkan pemberantasa korupsi, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil para Pemohon menyatakan bahwa pemisahan kerugian Badan dari kerugian negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan 23C UUD NRI 1945 dikarenakan menimbulkan dampak pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Para Pemohon juga mempermasalahkan Pasal 3G ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari APBN dan modal Badan berasal dari penyertaan modal negara. Pemohon juga mendalilkan bahwa menyatakan kerugian badan bukan kerugian negara menimbulkan konsekuensi serius dalam konteks akuntabilitas, pengawasan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan aset negara. b. Terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut Pemerintah menyatakan bahwa hadirnya UU 1/2025 justru merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengatasi permasalahan fundamental pengelolaan BUMN, selama ini BUMN dihadapkan pada berbagai tantangan yang salah satunya adalah perdebatan dinamika BUMN dalam hukum publik dan hukum privat. Hadirnya BPI Danantara dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan menjaga eksistensi BUMN sebagai korporasi yang sehat. Hadirnya BUMN yang sehat dan profesional akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat karena saat ini BUMN menjadi salah satu pilar penopang perekonomian sekaligus menjalankan pelayanan publik di berbagai sektor. BPI Danantara juga dimaksudkan untuk mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip good governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat sesuai dengan misi Asta Cita yang didasarkan Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam upaya mencapai tujuannya tersebut Badan menjalankan peran untuk mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan serta menjalankan investasi pada berbagai sektor yang strategis. Pasal 96 3H UU BUMN mengatur dalam hal Badan memiliki keuntungan, sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal, hal ini merupakan sarana bagi Badan untuk berkontribusi secara langsung dalam penerimaan negara. c. Terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa UU 1/2025 perlu dibaca secara utuh dan menyeluruh. UU 1/2025 memberikan konstruksi kelembagaan BPI Danantara sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan langsung dari Presiden. Kewenangan Presiden dalam mengelola BUMN yang dilimpahkan kepada BPI Danantara dianggap sebagai bagian dari kebijakan strategis berdasarkan kenyataan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan efisiensi BUMN menjadi hal yang mendesak agar BUMN dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen negara dalam mendukung kesejahteraan rakyat tanpa membebani anggaran negara dan dengan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk memaksimalkan potensi BUMN tersebut, pembuat undang-undang menetapkan pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan operasional BUMN demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. d. Pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis merupakan pilihan sadar pembentuk undang-undang yang didasarkan pada kebutuhan untuk menjalankan tujuan badan secara optimal. Status BPI Danantara sebagai badan sui generis dapat dibuktikan secara nyata karena telah memenuhi karakteristik badan sui generis yaitu dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah secara independent/otonom. Adanya pemisahan keuntungan atau kerugian badan dari keuntungan atau kerugian negara adalah 97 konsekuensi dari pembentukan BPI Danantara sebagai badan hukum sui generis. Adanya pemisahan tersebut tidak dimaksudkan dan tidak akan berakibat pada kurangnya pengawasan dan pencegahan risiko fraud. Pemisahan keuangan badan dari keuangan negara dan tingkat efektifitas pelaksanaan good governance bukan merupakan kausalitas mutlak yang didalilkan para pemohon dan bukan pula suatu hal yang bertentangan melainkan dua konsep yang eksis secara bersamaan sebagai bagian dari kehadiran BPI Danantara. Badan dapat menjalankan tata kelola yang baik didukung oleh ketentuan-ketentuan yang menjadi legal framework dalam UU 1/2025. e. Selain membentuk organ yang mempunyai tugas untuk mengawasi Badan, UU 1/2025 mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat memeriksa Badan. Hal ini menunjukan adanya itikad baik meskipun Badan bukan keuangan negara namun sebagai salah satu bukti untuk menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan sebagai penerima kuasa dari Presiden. Adapun kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bukan berarti Badan menundukan diri pada rezim keuangan Badan adalah keuangan negara, tetapi bentuk Negara dapat melakukan pengawasan untuk memperkuat tata kelola pada Badan. f. Sedangkan kaitannya dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, dalil pemohon yang menyatakan seluruh cabang strategis harus dikuasai oleh negara, hal itu berakar pada penafsiran yang sempit dan kaku terhadap konsep penguasaan negara. Pemerintah berpandangan bahwa makna "dikuasai" tidak dapat disamakan secara absolut dengan "dimiliki dan diurus langsung" dalam pengertian birokrasi pemerintahan yang rigid. Penafsiran yang demikian justru akan mereduksi Badan sebagai Badan Sui Generis dan kuasa dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara, menjadi sekadar unit pelaksana teknis pemerintah, menghilangkan esensi fungsi strategisnya, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan konstitusional itu sendiri. 98 2. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan kerugian BUMN adalah kerugian negara serta BUMN seolah-olah menjadi entitas swasta murni yang kebal dari hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara bertentangan dengan amanat "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 berakar pada penafsiran yang sempit dan kaku terhadap konsep penguasaan negara. Pemerintah berpandangan bahwa makna "dikuasai" tidak dapat disamakan secara absolut dengan "dimiliki dan diurus langsung" dalam pengertian birokrasi pemerintahan yang rigid. Penafsiran yang demikian justru akan mereduksi BUMN menjadi sekadar unit pelaksana teknis pemerintah, menghilangkan esensi korporasinya, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan konstitusional itu sendiri. b. Untuk mengkaji hak penguasaan negara perlu dipahami dahulu pemaknaan “dikuasai oleh negara”, beberapa pemikiran mengenai makna tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 1) Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal [Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Mutiara, 1977), hal. 28]. 2) Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi [Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi, (Jakarta: Djembatan, 1954), hal.42- 43]. 99 3) Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu [Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 12]. c. Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, telah memberikan penafsiran yang lebih luas dan dinamis. Frasa "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup serangkaian fungsi negara yang bersifat strategis, yang meliputi: fungsi pengaturan (regelendaad), fungsi pengurusan (bestuursdaad), fungsi pengelolaan (beheersdaad), dan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad). UU BUMN 1/2025 adalah manifestasi modern dan konkret dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara efektif. Negara, dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pengendali (baik secara langsung maupun melalui Badan Pengelola Investasi), menjalankan fungsi pengaturan melalui pembentukan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta fungsi pengawasan strategis melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan organ Dewan Komisaris. Sementara itu, fungsi pengelolaan operasional sehari-hari didelegasikan kepada BUMN sebagai entitas korporasi yang dituntut untuk bergerak secara profesional dan lincah sesuai dinamika pasar. d. Model ini bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan sebuah bentuk pendelegasian kewenangan pengelolaan yang terukur dan akuntabel. Ini adalah wujud penguasaan negara yang paling efektif dan efisien dalam konteks ekonomi global yang kompetitif. Negara tidak melepaskan 100 kontrolnya, melainkan mengubah modus kontrolnya dari intervensi mikro-manajerial yang birokratis menjadi pengawasan makro- strategis yang berbasis kinerja (performance-based oversight). Dengan demikian, UU BUMN 1/2025 justru memperkuat, bukan melemahkan, esensi penguasaan negara sebagaimana diamanatkan Konstitusi. e. Para Pemohon membangun narasi bahwa dengan memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, maka kemakmuran rakyat akan terancam karena potensi kebocoran anggaran negara menjadi lebih besar. Logika ini harus dibalik. Pemerintah berargumen bahwa kemakmuran rakyat yang berkelanjutan justru lebih terjamin oleh BUMN yang sehat secara finansial, profitabel, inovatif, dan berdaya saing global. BUMN yang kuat akan mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada negara dalam bentuk dividen, pajak, dan penciptaan lapangan kerja, yang kesemuanya merupakan elemen vital bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. f. Pemerintah mengakui bahwa salah satu sumber permasalahan fundamental dalam tata kelola BUMN selama ini adalah adanya dualisme atau antinomi rezim hukum yang berlaku. Di satu sisi, karena modal awalnya berasal dari penyertaan kekayaan negara, BUMN ditarik ke dalam rezim hukum publik, khususnya UU Keuangan Negara dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, karena BUMN (khususnya Persero) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan beroperasi dalam mekanisme pasar, ia juga tunduk pada rezim hukum privat, yaitu UU Perseroan Terbatas. g. Konflik antara dua rezim ini telah menciptakan zona abu-abu yuridis yang penuh dengan ketidakpastian. Aparat penegak hukum cenderung menerapkan kacamata hukum publik yang kaku, di mana setiap kerugian dipandang sebagai potensi kerugian negara yang harus diinvestigasi secara pidana. Sementara itu, Direksi BUMN dituntut oleh logika pasar untuk bertindak dengan kacamata hukum privat, yang menuntut keberanian mengambil risiko untuk meraih keuntungan. Ketidakpastian inilah yang menjadi ratio legis 101 utama diundangkannya UU BUMN 1/2025, yaitu sebagai sebuah upaya harmonisasi dan sinkronisasi untuk mengakhiri ambiguitas yang telah berlangsung lama. h. Ini bukanlah sebuah pengingkaran terhadap asal-usul modal BUMN yang berasal dari negara, melainkan sebuah pilihan kebijakan hukum yang rasional dan diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian. Dengan menegaskan primasi rezim hukum korporasi sebagai yang primer dalam ranah operasional, UU BUMN 1/2025 menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang merupakan prasyarat mutlak bagi BUMN untuk dapat beroperasi secara sehat dan profesional. i. Konsep "kekayaan negara yang dipisahkan", sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU BUMN sebelumnya, pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme hukum untuk mentransformasi aset negara dari rezim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersifat administratif dan kaku, ke dalam rezim korporasi yang bersifat fleksibel dan dinamis. Tujuan pemisahan ini adalah agar aset tersebut dapat dikelola secara produktif, dikembangkan, dan diakumulasikan nilainya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan berdasarkan siklus dan aturan penganggaran publik yang tidak dirancang untuk kegiatan bisnis. j. UU BUMN 1/2025 tidak menghapus atau meniadakan konsep kekayaan negara yang dipisahkan. Sebaliknya, undang-undang ini justru memberikan konsekuensi logis dan penegasan yuridis atas konsep tersebut. Jika suatu kekayaan telah secara sah "dipisahkan" oleh negara untuk dijadikan modal dalam sebuah entitas korporasi, maka secara hukum, kekayaan tersebut telah bertransformasi menjadi aset milik entitas korporasi tersebut. Konsekuensinya, setiap keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengelolaan aset tersebut secara akuntansi dan hukum melekat pada entitas korporasi itu sendiri, bukan lagi secara langsung pada neraca APBN. 102 k. Pasal 4B UU BUMN 1/2025 yang menyatakan, "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN," adalah penegasan dari konsekuensi logis kekayaan negara yang dipisahkan. Kerugian yang dialami oleh BUMN sebagai badan hukum tidak serta-merta dan secara otomatis menjadi kerugian negara dalam pengertian hukum keuangan negara atau hukum pidana. Pemisahan ini krusial untuk menjaga integritas BUMN sebagai badan hukum yang mandiri (separate legal entity) dan memungkinkan pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. l. UU BUMN 1/2025, melalui Pasal 3Y dan Pasal 9F, secara eksplisit mengadopsi doktrin Business Judgment Rule (BJR). Doktrin ini merupakan standar hukum universal dalam hukum korporasi yang berfungsi untuk melindungi direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan akibat keputusan bisnis yang diambilnya, sepanjang keputusan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemerintah menolak dalil Para Pemohon yang menganggap BJR sebagai bentuk pemberian imunitas. Sebaliknya, BJR justru menetapkan standar pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Pasal 3Y dan 9F UU BUMN 1/2025 menetapkan empat syarat kumulatif yang harus dibuktikan oleh direksi agar dapat berlindung di bawah doktrin ini yaitu: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati- hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; 3) Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan 4) Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Keempat syarat ini menunjukkan bahwa BJR bukanlah cek kosong. BJR tidak melindungi direksi yang bertindak ceroboh, memiliki niat jahat, menguntungkan diri sendiri, atau memiliki konflik kepentingan. BJR hanya melindungi keputusan bisnis yang jujur (honest business judgment) yang diambil berdasarkan informasi 103 yang memadai dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Dengan adanya hal ini, tercipta sebuah parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk membedakan mana keputusan bisnis yang sah (meskipun pada akhirnya merugi) dan mana tindakan yang mengandung unsur melawan hukum. m. Jika logika Para Pemohon diikuti, di mana setiap kerugian BUMN secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara, maka akan timbul konsekuensi yang absurd dan melumpuhkan. Setiap BUMN yang mengalami kerugian --misalnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang merugi akibat kenaikan harga avtur global, atau BUMN karya yang merugi karena penundaan pembayaran proyek pemerintah-- maka direksinya dapat serta-merta diproses secara pidana. Hal ini akan membuat tidak ada seorang profesional pun yang bersedia menjadi direksi BUMN, karena setiap keputusan bisnisnya akan dibayangi oleh ancaman penjara. BUMN akan menjadi entitas yang anti-risiko, tidak akan pernah berani berinvestasi pada proyek-proyek baru yang inovatif, dan pada akhirnya akan mati suri. n. UU BUMN 1/2025 sejalan dengan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016, secara esensial membalikkan hubungan kausalitas yang keliru. Para Pemohon berargumen bahwa UU BUMN 1/2025 melemahkan UU Tipikor. Pemerintah justru berpandangan bahwa ketidakjelasan hukum sebelumnya telah menyebabkan penyalahgunaan (misuse) UU Tipikor untuk mengkriminalisasi kebijakan korporasi. UU BUMN 1/2025 berfungsi untuk mengembalikan UU Tipikor pada cita- citanya: untuk menindak perbuatan yang mengandung niat jahat (mens rea) dan melawan hukum, bukan untuk menjadi wasit atas keputusan bisnis (business judgment). Dengan demikian, UU BUMN 1/2025 justru memperkuat penegakan hukum anti-korupsi dengan memfokuskan sumber daya aparat penegak hukum pada kasus-kasus korupsi yang sesungguhnya. o. Para Pemohon dalam permohonannya berulang kali menjadikan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 sebagai argumen utama untuk menegaskan bahwa kekayaan 104 BUMN adalah keuangan negara. Pemerintah tidak menampik fakta bahwa Mahkamah dalam kedua putusan tersebut memang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap berstatus sebagai bagian dari keuangan negara. Namun, Para Pemohon telah melakukan cherry-picking atau penafsiran parsial dengan mengabaikan bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi) lain yang justru menjadi kunci untuk memahami arah pemikiran Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah secara eksplisit dan berulang kali menegaskan bahwa meskipun kekayaan BUMN adalah bagian dari keuangan negara, pengelolaannya harus dilakukan dengan menggunakan "paradigma yang berbeda-beda" atau secara lebih spesifik, "paradigma usaha (business judgement rules)", yang secara fundamental berbeda dari paradigma pengelolaan keuangan negara murni dalam birokrasi pemerintahan (government judgement rules). Dengan memperkenalkan konsep "paradigma yang berbeda" ini, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah mengakui adanya sifat hibrida atau sui generis dari BUMN. Mahkamah menyadari bahwa menyamaratakan rezim hukum BUMN dengan rezim hukum APBN adalah sebuah kekeliruan yang akan mematikan dinamika bisnis BUMN. Pengakuan akan adanya "paradigma usaha" dan "business judgment rules" merupakan sinyal yudisial yang sangat kuat dari Mahkamah bahwa diperlukan sebuah kerangka hukum yang berbeda dan spesifik untuk mengatur pertanggungjawaban direksi BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya. p. Berdasarkan pemahaman yang utuh tersebut, argumentasi inti Pemerintah adalah bahwa UU BUMN 1/2025 bukanlah sebuah pembangkangan terhadap yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, melainkan justru merupakan tindak lanjut legislatif (legislative follow-up) yang setia dan konsekuen terhadap arahan yudisial (judicial guidance) yang terkandung dalam putusan-putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013, telah bertindak sebagai arsitek intelektual 105 yang meletakkan fondasi bagi reformasi BUMN. Mahkamah telah membuka pintu bagi pembedaan rezim hukum, dan DPR bersama Pemerintah, sebagai pembentuk undang-undang, telah melangkah masuk melalui pintu tersebut untuk menciptakan sebuah bangunan hukum yang lebih kokoh, jelas, dan memberikan kepastian. q. Dengan demikian, norma-norma dalam UU BUMN 1/2025 yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara dan mengadopsi BJR tidaklah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah. Sebaliknya, norma-norma tersebut adalah wujud konkret dari implementasi "paradigma usaha" yang telah diamanatkan oleh Mahkamah itu sendiri. Menolak UU BUMN 1/2025 dengan dalih bertentangan dengan putusan-putusan tersebut justru merupakan sebuah ironi, karena hal itu sama artinya dengan menolak evolusi pemikiran hukum yang telah dirintis oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemerintah menempatkan diri bukan sebagai pihak yang berseberangan dengan Mahkamah, melainkan sebagai mitra legislatif yang telah melaksanakan visi yudisial Mahkamah untuk menciptakan tata kelola BUMN yang lebih baik dan lebih pasti secara hukum. r. Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa BUMN kebal terhadap hukum publik dan melemahkan pemberantasan korupsi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UU Tipikor. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa subjek tindak pidana korupsi mencakup orang perseorangan maupun korporasi. Dengan demikian, BUMN sebagai entitas korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. s. Selain itu, BUMN juga tunduk pada ketentuan dalam UU PT. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5), Direksi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila tidak dapat membuktikan bahwa: 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 106 2) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dengan memperhatikan penggunaan konjungsi ‘dan’ yang bersifat kumulatif, Direksi BUMN hanya dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi apabila mampu membuktikan seluruh hal tersebut. Sehingga, Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi. t. Kerugian negara bukanlah semata-mata akibat dari tindakan penyelenggara negara, melainkan dapat pula timbul dari perbuatan siapa pun, termasuk pihak swasta maupun korporasi, sepanjang terbukti menimbulkan kerugian tersebut secara melawan hukum. Hal ini menjelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada akibat berupa kerugian negara dengan unsur melawan hukum, bukan pada status pelaku. 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (“UU Tipikor”) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Rumusan "setiap orang" di sini menunjukkan bahwa undang-undang tidak membatasi subjek hukum hanya pada penyelenggara negara. 2) Pasal 3 UU Tipikor memperluas cakupan pelaku dengan menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berakibat pada kerugian negara, dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki posisi atau kewenangan tertentu, tidak eksklusif pada aparatur negara. 107 3) Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya, baik akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun karena kelalaian. Definisi ini menitikberatkan pada hasil berupa kerugian, tanpa menyebut atau membatasi subjek delik. 4) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menegaskan bahwa kerugian negara adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dengan demikian, fokus hukum ditempatkan pada fakta adanya kerugian yang nyata dan perbuatan melawan hukum. Dengan dasar tersebut, jelas bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus kerugian negara dapat melekat pada siapa saja, baik individu, penyelenggara negara, maupun korporasi, selama perbuatan yang dilakukan terbukti menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Prinsip ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi aset negara secara menyeluruh tanpa membedakan kedudukan pelaku. 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) dalam UU BUMN 1/2025 yang mengecualikan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) --termasuk organ, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN serta Badan Pengelola Investasi (selanjutnya disebut Badan)-- dari status sebagai Penyelenggara Negara, dianggap akan menciptakan kekebalan hukum, melemahkan upaya pemberantasan korupsi, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi ekonomi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalil para Pemohon yang cenderung memandang BUMN sebagai organ negara yang kaku dan birokratis adalah sebuah pandangan yang tidak lagi relevan dengan tantangan ekonomi global. Model BUMN yang terikat erat dengan prosedur administrasi negara telah 108 terbukti menghambat kelincahan, inovasi, dan daya saing. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan swasta nasional maupun korporasi multinasional, BUMN harus mampu mengambil keputusan bisnis secara cepat, merespons dinamika pasar, dan berani mengambil risiko yang terukur. Hal ini mustahil dilakukan jika setiap keputusan direksi dibayangi oleh ancaman kriminalisasi di bawah rezim hukum administrasi negara yang kaku. b. Sejalan dengan adanya pembentukan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mana tujuan dari Badan tersebut adalah untuk dapat melakukan pengelolaan BUMN secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi untuk generasi masa depan melalui pengelolaan dividen BUMN. Sebagai tonggak pengelolaan BUMN yang baru, Presiden Prabowo mencetuskan pendirian BPI Danantara akan menginvestasikan sumber daya ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain yang dilaksanakan melalui BUMN. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMN sebagai implementator harus dapat bertindak dinamis dan agile serta dapat bersaing di pasar. c. Pembedaan status pejabat BUMN dari Penyelenggara Negara bukanlah penyebab pelemahan akuntabilitas, melainkan merupakan akibat logis dari pilihan sadar untuk menerapkan rezim hukum korporasi. Terdapat sebuah alur kausalitas yang rasional dan bertujuan positif: untuk menjadikan BUMN kompetitif, ia harus dikelola secara profesional layaknya korporasi swasta. Agar dapat dikelola layaknya korporasi swasta, maka pengurusnya harus tunduk pada hukum korporasi, bukan hukum administrasi negara. Konsekuensinya, status dan rezim pertanggungjawaban mereka harus dibedakan secara tegas dari pejabat administrasi negara (Penyelenggara Negara). Ini adalah sebuah prasyarat mutlak untuk melepaskan potensi BUMN demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 109 d. Para Pemohon dalam permohonannya mendasarkan dalilnya pada interpretasi harfiah atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Negara), khususnya Penjelasan Pasal 2 angka 7 yang menyebutkan "Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara" sebagai contoh "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis". Pemerintah berpandangan bahwa interpretasi harfiah semacam ini mengabaikan konteks (sistematis) dan tujuan (teleologis) dari pembentukan UU Penyelenggara Negara itu sendiri. e. UU Penyelenggara Negara harus dibaca sebagai satu kesatuan yang ditujukan untuk mengatur pejabat-pejabat yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan murni (bestuurshandeling). Keputusan yang mereka ambil bersifat otoritatif, mengikat publik secara langsung, dan merupakan manifestasi dari kedaulatan negara. Sebaliknya, pejabat BUMN menjalankan fungsi pengurusan (beheersdaad) dalam lingkup korporasi. Keputusan yang mereka ambil adalah keputusan bisnis yang bersifat internal, terikat pada fiduciary duty kepada perseroan, dan risikonya ditanggung oleh korporasi, bukan oleh negara secara langsung dalam konteks APBN. Secara teleologis, tujuan dibentuknya UU Penyelenggara Negara adalah untuk memastikan integritas dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Menyamakan direksi BUMN yang bertugas mencari keuntungan dengan seorang menteri atau direktur jenderal yang bertugas membuat kebijakan publik adalah sebuah kekeliruan konseptual yang fatal. f. Adanya pemisahan direksi, dewan komisaris, dan karyawan BUMN sebagai bukan penyelenggara negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 juga merupakan perkembangan dan perluasan dari tujuan pembentukan BUMN itu sendiri. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, tujuan pembentukan UU BUMN antara lain adalah untuk mengejar keuntungan. Sehingga tindakan pengurusan, pengawasan dan aktivitas yang dilakukan dalam 110 BUMN adalah untuk mengejar keuntungan, berbeda dengan tugas dan fungsi Menteri atau penyelenggara negara dalam UU Penyelenggara Negara yang dibebankan sebagai tindakan pelayanan publik. g. UU BUMN 1/2025, yang secara spesifik, eksplisit, dan tegas mengatur status hukum pejabat BUMN, merupakan lex specialis yang sah. Ketentuan ini secara hukum mengesampingkan (menderogasi) ketentuan yang bersifat lebih umum (lex generalis) dalam UU Penyelenggara Negara, yang mengatur berbagai jenis pejabat secara umum. Ini adalah manifestasi dari kewenangan pembentuk undang-undang (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) untuk membuat politik hukum yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan zaman dan tujuan bernegara. Pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan konstitusional untuk melakukan reklasifikasi dan reformasi sektoral sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam UUD 1945. h. Apabila argumentasi para Pemohon diterima dan asas lex specialis ini dikesampingkan oleh Mahkamah, maka akan tercipta sebuah preseden yang dapat menghambat kemampuan legislatif untuk melakukan reformasi di masa depan. Setiap upaya untuk membuat pengaturan khusus bagi sektor-sektor yang unik (seperti perbankan, pasar modal, atau teknologi) akan selalu terancam dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih umum. Hal ini akan menyebabkan hukum menjadi statis, tidak adaptif, dan pada akhirnya gagal menjawab tantangan pembangunan. Oleh karena itu, mempertahankan UU BUMN 1/2025 sebagai lex specialis adalah juga mempertahankan dinamika dan fleksibilitas sistem hukum nasional. i. Kekhawatiran terbesar yang diekspresikan oleh para Pemohon adalah bahwa UU BUMN 1/2025 akan menjadi karpet merah bagi para koruptor di lingkungan BUMN. Pemerintah memandang kekhawatiran ini, meskipun dapat dipahami, tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Pengecualian status Penyelenggara Negara 111 tidak sama dengan pemberian imunitas. Sebaliknya, UU BUMN 1/2025 justru memperkenalkan kerangka akuntabilitas korporasi yang lebih modern, jelas, dan efektif. Klaim bahwa pejabat BUMN akan kebal dari jerat hukum korupsi adalah sebuah kesalahpahaman fundamental terhadap arsitektur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Jangkauan UU Tipikor tidak hanya terbatas pada subjek hukum "Penyelenggara Negara". j. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang merupakan delik inti korupsi terkait kerugian keuangan negara, menggunakan frasa "Setiap Orang". Frasa ini bersifat universal dan mencakup siapa saja, baik pejabat publik maupun pihak swasta, termasuk direksi, komisaris, dan karyawan BUMN. Selama perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi dan merugikan keuangan negara dapat dibuktikan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut, terlepas dari statusnya sebagai Penyelenggara Negara atau bukan. Penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung telah berulang kali menegaskan bahwa kewenangan mereka untuk menyidik korupsi di BUMN tidak hilang. k. Lebih lanjut, UU Tipikor juga masih mempertahankan terminologi "pegawai negeri" dalam arti luas, yang dalam berbagai yurisprudensi telah ditafsirkan mencakup pegawai BUMN yang menerima gaji dari keuangan perusahaan yang modalnya berasal dari negara. Delik-delik suap dan gratifikasi tertentu yang menyasar "pegawai negeri" masih berpotensi untuk diterapkan. Selain itu, berbagai tindak pidana umum yang kerap terkait dengan kejahatan korporasi, seperti penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pencucian uang, tetap menjadi ancaman pidana yang efektif. Klaim imunitas dengan demikian adalah narasi yang tidak berdasar. l. Menghilangkan status "Penyelenggara Negara" tidak berarti menghilangkan pengawasan. Justru, UU BUMN baru memperkuat sistem pengawasan yang lebih relevan dengan entitas korporasi. 112 Sistem pengawasan ini bersifat berlapis dan melibatkan berbagai aktor dengan fungsi yang berbeda, menciptakan mekanisme checks and balances yang kuat. Pengawasan Internal terdapat peran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas diperkuat sebagai garda terdepan pengawasan terhadap Direksi. Mereka memiliki kewajiban hukum untuk memastikan Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan prinsip GCG. Pengawasan Pemegang Saham terdapat peran Pemerintah, melalui Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham, melaksanakan pengawasan tertinggi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat, memberhentikan, dan meminta pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris, termasuk menolak memberikan acquit et de charge (pelunasan dan pembebasan tanggung jawab). Pengawasan Eksternal oleh Auditor Negara sebagaimana Pasal 71 UU BUMN 1/2015 tetap mengakomodasi kewenangan BPK, meskipun dengan mekanisme yang disesuaikan dengan sifat BUMN sebagai entitas korporasi, bukan instansi pemerintah. Pengawasan oleh Regulator Sektoral dimana BUMN yang bergerak di sektor-sektor teregulasi, seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi, tetap tunduk pada pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian pula, BUMN di semua sektor tunduk pada pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (Pembatasan Audit BPK) bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 23 E ayat (1) UU NRI 1945 menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Norma ini memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan BPK sebagai lembaga negara yang independen 113 dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU a quo tidaklah meniadakan kewenangan BPK sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, melainkan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai lingkup, tata cara, serta mekanisme pelaksanaan audit BPK. Pengaturan tersebut merupakan bentuk kepentingan konstitusional untuk memastikan agar kewenangan audit BPK dilaksanakan secara tertib, proporsional dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta kordinasi antar lembaga negara. c. Adanya dualisme pemeriksaan oleh BPK dan juga Akuntan Publik selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara Badan Usaha Milik Negara yang merupakan entitas bisnis dituntut untuk bergerak cepat dan dinamis. Dualisme tersebut menimbulkan keraguan atas pengambilan keputusan bisnis. d. Pembatasan yang dimaksud oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah pembatasan kewenangan konstitusional BPK, melainkan pengaturan teknis (regeling) yang bertujuan agar audit BPK difokuskan pada entitas yang benar-benar mengelola keuangan negara, sehingga tidak tejadi tumpang tindih kewenangan pemeriksaan. e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembatasan audit tidaklah tepat. Kewenangan BPK sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 E ayat (1) UU NRI 1945 tetap utuh dan tidak berkurang, Norma Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut, bukan mencabut atau menghapus kewenangan BPK. Dengan adanya pengaturan ini, BPK justru difasilitasi untuk dapat menjalankan fungsinya secara lebih terarah. f. Bahwa UU NRI 1945 tidak hanya mengatur kewenangan BPK, tetapi juga menjamin asas kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UU NRI 1945. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) 114 dan ayat (4) UU a quo merupakan wujud atas pelaksanaan asas tersebut, dengan memberikan kepastian mengenai: 1. Subjek yang wajib diperiksa BPK; 2. Mekanisme hubungan antara BPK dengan lembaga pengawasan lain; dan 3. Kepastian bagi entitas yang diperiksa agar tidak menghadapi pemeriksaan ganda yang efisien. E. Keterangan terkait Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pemerintah menyampaikan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah disetujui oleh DPR RI pada rapat paripurna tanggal 2 Oktober 2025. Sebelumnnya, pada rapat kerja tanggal 26 September 2025, fraksi- fraksi di Komisi VI beserta Pemerintah telah menyetujui rancangan undang- undang a quo. Ketua Komisi VI DPR RI telah menyampaikan bahwa terdapat 12 materi perubahan dalam rancangan undang-undang tersebut, diantaranya: 1. Perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). 2. Pengaturan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna 1% oleh negara melalui BP BUMN. 3. Penataan komposisi saham pada perusahaan induk holding investasi dan perusahaan induk operasional pada BPI Danantara. 4. Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri kepada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Penghapusan ketentuan anggota direksi dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Penataan posisi dewan komisaris pada holding investasi dan operasional yang diisi oleh kalangan profesional. 7. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh badan pemeriksa keuangan untuk meningkatkan transparansi. 8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 115 9. Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan tertinggi BUMN. 10. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional dan holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 11. Pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal. 12. Mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Pemerintah menyampaikan bahwa semua pasal-pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon mengalami perubahan dalam UU Perubahan Keempat UU 19/2003. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya juga Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya UU Perubahan Keempat UU 19/2003, maka permohonan perkara a quo menjadi kehilangan objek. Namun begitu, berkaitan dengan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi keterangan untuk menerangkan sejelas-jelasnya norma-norma dan intensi pembentuk undang-undang khususnya UU 1/2025 sekaligus utamanya demi menghormati Mahkamah Konstitusi beserta Proses Persidangan serta permohonan Para Pemohon, maka Pemerintah tetap menjawab pokok-pokok permohonan sebagaimana jawaban di atas untuk Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat pertimbangkan. III. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3Y huruf a dan huruf b, Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 116 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3Y huruf a dan huruf b, Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 117 Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, serta Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Pasal 28C, Pasal 31 ayat (4), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 118 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil pasal-pasal dalam UU 1/2025 sebagai berikut: Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3X ayat (1) 119 Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan. Pasal 4B Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal 9G Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara. Penjelasan Pasal 4B Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan. Penjelasan Pasal 9G Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen/pengajar, serta sebagai pembayar pajak. 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, serta Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025, karena ketentuan dimaksud mengatur bahwa kerugian Danantara dan BUMN bukan sebagai kerugian negara, serta mengatur bahwa pejabat Danantara dan BUMN bukan penyelenggara negara. Hal demikian menurut Pemohon mengakibatkan delik tindak pidana korupsi sulit diterapkan terhadap Danantara 120 dan BUMN. Lebih lanjut mengakibatkan masyarakat sulit mengawasi Danantara dan BUMN, bahkan berpotensi menyuburkan korupsi di lingkungan BUMN, yang pada akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya kesejahteraan Pemohon. Akibatnya potensi korupsi meningkat dan merugikan keuangan negara, yang berakibat negara tidak dapat menjamin kesejahteraan dosen, bahkan tidak ada anggaran untuk membiayai penelitian dosen dalam rangka pengembangan pendidikan. 5. Sebaliknya apabila kekayaan BUMN tetap menjadi kekayaan negara maka pendapatan negara akan meningkat dan meningkatkan pula anggaran pendidikan. Peningkatan anggaran akan memberikan pemenuhan hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya, sehingga kualitas hidup Pemohon sebagai dosen meningkat dan kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara umum. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen/pengajar [vide Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-7], serta sebagai pembayar pajak [vide Bukti P-5]. Pemohon juga telah menjelaskan secara spesifik dan aktual bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta telah menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang disebabkan berlakunya norma dari ketentuan-ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas, yaitu Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025. Dari adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusionalitas dengan norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat apabila permohonan pengujian materiil yang Pemohon ajukan dikabulkan maka dalam batas penalaran yang wajar kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi. Berdasarkan hal demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, 121 Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 3AA ayat (2), Pasal 3H ayat (2), dan Pasal 4B UU 1/2025 mengakibatkan setiap kerugian dari Badan/BUMN akan sangat sulit ditarik menjadi kerugian negara. 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 kontradiktif dengan Pasal 3Y dan Pasal 9F UU 1/2025 jika dihadapkan pada konteks “pemberantasan korupsi”. Bahwa karena preferensi norma konstitusi adalah untuk memberantas korupsi, maka sebaiknya Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN dimaknai ulang agar selaras dengan UU Tipikor. 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU 1/2025 karena dimaksudkan untuk menghilangkan unsur kerugian negara, maka bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena BUMN lahir dari konsep hak menguasai negara yang mendapatkan amanat dari rakyat untuk menguasai hajat hidup orang banyak yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 kehilangan makna karena UU 1/2025 tidak lagi menjadi lex specialis terhadap undang-undang 122 yang disebutkan dalam norma tersebut. Mempertahankan norma Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 akan menciptakan kekacauan makna, sehingga sudah seharusnya Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 dibatalkan. 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 4B UU BUMN yang memisahkan kekayaan BUMN dari kekayaan negara berimplikasi kepada terpisahnya kerugian BUMN dari kerugian negara. Hal demikian mengakibatkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak dapat diterapkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kerugian BUMN karena bukan merupakan kerugian negara sebagai unsur pokok dari delik pidana tersebut. 6. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 4B UU 1/2025 telah memiliki pengertian yang jelas sehingga tidak lagi memerlukan Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025. 7. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 yang memisahkan organ, pejabat, karyawan/pegawai Badan/BUMN dari penyelenggara negara berlawanan dengan Pasal 3A ayat (1) serta Pasal 3E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2025 yang pada pokoknya mengatur kewenangan Badan adalah pelimpahan kewenangan dari kekuasaan Presiden. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan sebagai berikut. 1. Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan merupakan bagian dari kerugian negara”. 2. Kata “bukan” dalam Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga Pasal 3X ayat (1) UU 1/2025 selengkapnya menjadi “Organ dan pegawai Badan merupakan penyelenggara negara”. 3. Pasal 3AA ayat (2) UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Pasal 4B UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara”; 123 5. Kata “bukan” dalam Pasal 9G UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 9G UU 1/2025 selengkapnya menjadi “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara”; 6. Kata “bukan” dalam Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025 selengkapnya menjadi “Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara negara”; 7. Penjelasan Pasal 4B UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 dan keterangan tertulis bertanggal 13 Oktober 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2025 dan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, alat bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, telah terungkap fakta hukum bahwa UU 1/2025 sebagai objectum litis permohonan Pemohon telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan 124 Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142, selanjutnya disebut UU 16/2025). Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon, ternyata telah diubah oleh UU 16/2025 sebagaimana dimuat dalam tabel berikut. No. Ketentuan UU 1/2025 yang diuji UU 16/2025 1. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3H ayat (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. 2. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3X ayat (1) Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 3. Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan Pasal 3AA ayat (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang Undang ini, ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 4. Pasal 4B Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN Pasal 4B Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN. 5. Pasal 9G Pasal 9G 125 Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. --dihapus-- 6. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 87 ayat (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu. 7. Penjelasan Pasal 4B Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan. Penjelasan Pasal 4B Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan. 8. Penjelasan Pasal 9G Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. Penjelasan Pasal 9G --dihapus-- [3.11.2] Bahwa oleh karena objek permohonan yang diajukan Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana rumusan dan substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terhadap permohonan a quo haruslah dinyatakan kehilangan objek. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena pengujian norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 telah kehilangan objek, maka Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan antara norma-norma yang diuji konstitusionalitasnya 126 tersebut dengan Pasal 28C, Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 adalah kehilangan objek; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, 127 Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.10 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo